renja pol pp 2014 fixed

RENCANA KERJA

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KOTA BATAM

TAHUN 2014

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berkenaan dengan terbitnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah

Daerah yang kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, telah

memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri

urusan Pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dalam rangka

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi,

pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta keragaman daerah dalam Kerangka

Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kerangka dasar pemberian otonomi yang luas kepada daerah diarahkan untuk

mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan,

pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Selain itu hal ini diharapkan juga dapat

meningkatkan daya saing yang ada didaerah. Oleh karena itu kebijakan yang disusun didaerah

pada dasarnya dilakukan untuk memberi pelayanan peningkatan peran serta prakarsa dan

pemberdayaan masyarakat.

Walaupun undang-undang secara jelas menyatakan bahwa pemerintah daerah mempunyai

kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri, namun dalam

penuyusunan perencanaan daerah tetap harus memperhatikan antar perencanaan pemerintah

pusat, provinsi dan antara pemerintahan daerah, sehingga pencapaian tujuan daerah

mendukung pencapaian tujuan nasional. Aspek hubungan tersebut memperhatikan kewenangan

yang diberikan, baik yang terkait dengan hubugan sumber daya alam dan sumber daya lainnya,

pelayanan umum serta keuangan.

Landasan hukum mengenai sistem perencanaan pembangunan telah diatur secara jelas

dalam undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional, dimana

disebutkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) adalah satu kesatuan

tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam

jangka panjang, jangka menengah, dan taunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara

negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

Perencanaan pembangunan nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun

secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan perencanaan pembangunan oeh pemerintah

daerah sesuai dengan kewenangannya dan penyusunannya dilakukan secara sistematis, terarah,

terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah

diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 Taun 2008 mengamatkan

bahwa Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dalam rangka menyelenggarakan

pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan

daerah sebagaimana dimaksud, disusun secara berjangka meliputi (i) Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah (RPJPD), (ii) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD), dan (iii) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sejalan dengan terbitnya undang-undang pemerintahan diatas, selanjutnya terbit pula

undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

yang turut memberi warna bagi perjalanan penyelenggaraan pemerintahan di daerah, yang

akhirnya mewajibkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun

Rencana Strategis dan Rencana Kerja yang menjadi tolak ukur kinerja organisasi yang disusun

secara berurutan mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Rencana Strategis

SKPD hingga kepada Rencana Kerja SKPD.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam sebagai salah satu SKPD tugas pokok dan

fungsinya untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan urusan pemerintah daerah

dibidang perencanaan pembangunan daerah merupakan salah satu unsur perangkat daerah yang

perlu mendapat perhatian khusus oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Untuk itu,

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam selaku salah satu satuan kerja perangkat daerah harus

mampu merumuskan program-program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang

yang melibatkan unsur semua pihak.

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota

Batam Nomor 6 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong

Praja Kota Batam yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan dan membawahi seorang

Sekretaris, 3 (tiga) orang Kepala Subbag, 4 (empat) orang Kepala Bidang, serta 8

(delapan)orang Kepala Seksi. `

1. Tugas Pokok

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam mempunyai tugas menegakkan Perda dan

menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan

masyarakat.

2. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Pemerintah

Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, maka Satuan Polisi Pamong

Praja Kota Batam mempunyai fungsi :

2.1. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda dan Perwako,

penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman, serta perlindungan

masyarakat;

2.2. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perwako;

2.3. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman

masyarakat di daerah;

2.4. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;

2.5. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perwako, penyelenggaraan

ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara

Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur

lainnya;

2.6. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi

dan menaati Perda dan peraturan kepala daerah; dan

2.7. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Peraturan Pemerintah

Nomor 6 Tahun 2010, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam mempunyai kewenangan

sebagai berikut :

1. Melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur,

atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan

kepala daerah;

2. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban

umum dan ketenteraman masyarakat;

3. Fasilitas dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;

4. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan

hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala

daerah; dan

5. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan

hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah.

C. DASAR HUKUM

1. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan

Pendaftaran dan Pengendalian Penduduk dalam Daerah Kota Batam;

2. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 5 Tahun 2001 tentang Kebersihan di Kota Batam;

3. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pajak-pajak Daerah Kota

Batam;

4. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2002 tentang Ketentuan Bangunan di

Kota Batam;

5. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 tentang Ketertiban Sosial di Kota

Batam;

6. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 16 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum di Kota

Batam;

7. Surat Keputusan Bersama antara Walikota Batam dengan Ketua Otorita Batam Nomor :

KA.09/HK/III/2001 dan Nomor : 09/KA-KB/III/2001 tentang Penanggulangan Rumah

Liar dan Penyelamatan Daerah Tangkapan Air di Kota Batam;

8. Surat Keputusan Walikota Batam Nomor Kpts.36/HK/II/2002 tanggal 25 Februari 2002

tentang Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan Rumah Liar, Penertiban Rumah Liar,

Pedagang Kaki Lima, Perambah Hutan dan Penambangan Liar di Kota Batam;

9. Keputusan Walikota Batam Nomor : Kpts.133/BKD-PK/IX/2013 tanggal 18

September 2013 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon II di lingkungan Pemerintah Kota

Batam.

D. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang tentang Susunan dan Tata

Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam terdiri dari:

a. Kepala Satuan;

b. Sekretariat, terdiri dari:

1. Sub bagian Program;

2. Sub bagian Keuangan; dan

3. Sub bagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, terdiri dari:

1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; dan

2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.

d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, terdiri dari:

1. Seksi Operasi dan Pengendalian; dan

2. Seksi Kerjasama.

e. Bidang Sumber Daya Aparatur, terdiri dari:

1. Seksi Pelatihan Dasar; dan

2. Seksi Teknis Fungsional.

f. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri dari:

1. Seksi Satuan Linmas; dan

2. Seksi Potensi Masyarakat.

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

E. URAIAN TUGAS MASING-MASING JABATAN DI SATUAN POLISI PAMONG

PRAJA KOTA BATAM

Sesuai dengan Peraturan Walikota Batam Nomor 32 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas

dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam, maka uraian tugas dan fungsi Satuan

Polisi Pamong Praja Kota Batam adalah sebagai berikut:

KEPALA SATUAN

Kepala Satuan mempunyai tugas membantu Walikota dalam menegakkan Peraturan

Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan

masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagai mana tersebut di atas, Kepala Satuan Polisi Pamong

Praja mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda dan Perwako, penyelenggaraan

ketertiban umum dan ketentraman, serta Perlindungan Masyarakat;

b. Pelaksanaan kebijakan Perda dan Perwako;

c. Melaksanakan kebijakan penyelengaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;

e. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perwako, serta penyelengaraan ketertiban

umum dan ketenteraman dengan aparat Kepolisian Negara Indonesia, Penyidik Pegawai

Negeri Sipil (PPNS) dan/atau aparatur lainya;

f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan agar mematuhi dan mentaati

penegakan Perda dan Perwako; dan.

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lainya yag diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang

tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Satuan Polisi Pamong Praja bertanggung jawab

terhadap Walikota melalui Sekretaris Daerah.

SEKRETARIAT

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang merupakan unsur staf yang berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

Sekretariat mempunyai tugas pokok mengelola urusan kesekretariatan yang meliputi

administrasi kepegawaian , keuangan dan perencanaan, dan pelaporan Satpol PP.

Dalam melaksanakan tugas pokok Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesekretariatan;

b. Pengelolaan urusan administrasi umum yang meliputi surat menyurat, kearsipan,

kepegawaian, pengadaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan

keprotokolan Satpol PP;

c. Pengelolaan urusan administrasi keuangan Satpol PP;

d. Pengelolaan penyusunan perencanaan dan pelaporan Satpol PP; dan

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Sekretaris mempunyai uraian tugas sebagai

berikut:

a. Membantu Kepala Satuan dalam melaksanakan tugas di bidang kesekretariatan;

b. Mengkoordinasikan tugas-tugas internal dilingkup Satpol PP;

c. Megelola penyusunan rencana dan program kerja Sekretariat sebagai pedoman

pelaksanaan tugas;

d. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada para kepala

Subbagian sesuai dengan tugas dan fungsinya;

e. Membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas , peningkatan

produktifitas dan pengembangan karir bawahan;

f. Memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas bawahan;

g. Mengelola penyusunan rencana dan program Satpol PP, sebagai pedoman pelaksanaan

tugas Satpol PP;

h. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan administrasi kearsipan, naskah

dinas di lingkup Satpol PP;

i. Mengoreksi surat-surat atau naskah dinas di lingkup Satpol PP;

j. Mengatur pelaksanaan layanan di bidang kesekretariatan kepada unit organisasi

dilingkup Satpol PP;

k. Menyiapkan bahan penyusunan dan menelaah peraturan perundang-undangan yang

berhubungan dengan Satpol PP;

l. Memantau kegiatan bawahan dilingkup kesekretariat;

m. Mengelola pengadaan dan perlengkapan serta rumah tangga yang menjadi kebutuhan

Satpol PP;

n. Mengelola hubungan masyarakat dan keprotokolan Satpol PP;

o. Megelola administrasi dan penatausahaan keuangan Satpol PP;

p. Mengelola administrasi dan penatausahaan kepegawaian Satpol PP;

q. Melaksanakan koordinasi dalam pengusulan/penunjukan kuasa pengguna anggaran,

pejabat pembuat komitmen, pejabat penatausahaan keuangan, pejabat pelaksana teknis

kegiatan dan bendahara;

r. Melaksanakan pembinaan, pengarahan dan pengawasan kepada bendahara;

s. Memantau, mengkoordinasikan, dan melaporkan setiap kegiatan Satpol PP kepada

Kepala Satuan;

t. Mengelola perencanaan dan program Satpol PP;

u. Mengelola dan mengkoordinasikan penyusunan rencana anggaran lingkup Satpol PP;

v. Memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Satuan yang berkaitan

dengan kegiatan bidang kesekretariatan dalam rangka pengambilan

keputusan/kebijakan;

w. Melaporkan kepada Kepala Satuan setiap selesai melaksanakan tugas/penugasan;

x. Mengelola evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegitan kesekretariatan sesuai

ketentuan yang berlaku;dan

y. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan.

1. Sub Bagian Program

1) Subbag Program dipimpin oleh seorang Kepal Subbag yang berada dibawah dan

bertanggung jawab kepada Sekretaris.

2) Subbag Program mempunyai tugas melaknanakan urusan perencanaan program Satpol

PP.

3) Untuk melaksanakan tugas sebagai mana damaksud Subbag Program mempunyai

fungsi sebagai berikut:

a. Penyusunan perncanaan program Satpol PP;

b. Pelaksanaan koordinasi kegiatan perencanaan program Satpol PP;

c. Pelaksanaan tugas kegiatan penyusunan perencanaan proram Satpol PP;

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan lingkup tugas

dan fungsinya.

4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Subbag Program mempunyai uraian

tugas sebagai berikut:

a. Membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas perencanaan program;

b. Mempersiapkan dan menyusun rencana dan program kerja Subbagian Program

sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

c. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas pada bawahan;

d. Memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas bawahan

e. Menyusun rencana dan program kerja Satpol PP sebagai pedoman pelaksanaan

tugas;

f. Mengkonsep, mengkoreksi dan memparaf naskah dinas yang akan ditanda tangani

pimpinan di bidang Subagian Program;

g. Menyusun dan menelaah peraturan dan perundang-undangan di bidang Subbagian

Program;

h. Mengkoordinasikan pelaksanaan layanan di bidang perencanaan program kepada

unit organisasi di lingkup Satpol PP;

i. Menyusun konsep rencana strategis Satpol PP;

j. Menyusun perencanaan tahunan Satpol PP dan perencanaan lainya;

k. Menyajikan data pelaksanaan kegiatan Satpol PP;

l. Menyusun konsep laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;

m. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Subbagian

Program, sesuai ketentuan yang berlaku;

n. Menyusun laporan tahunan kegiatan Satpol PP;

o. Menyusun konsep pembuatan profil Satpol PP Kota Batam;

p. Memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Sekretaris yng berkaitan

dengan kegiatan perencanaan dan program Satpol PP dalam ragka pengambilan


q. Melaporkan kepada Sekretaris setiap selesai melaksanakan tugas mempersiapkan

bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran Subbagian Program;

r. Melaksanakan koordinasi kepada seluruh kepala Subbagian dalam rangka

menyusun rencana anggaran Satpol PP;

s. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Satpol PP sesuai

ketentuan yang berlaku;dan

t. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan lingkup

tugas dan fungsinya.

2. Sub Bagian Keuangan

1) Subbagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan keuangan

Satpol PP.

3) Untuk melaksanakan tugas, Subbagian Keuangan mempunyai fungsi sebagai

nerikut:

4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Subbagian Keuangan mempunyai

uraian tugas sebagai berikut:

a. Membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas dalam urusan administrasi

keuanggam;

b. Menyusun rencana dan program kerja Subbagian Keuangan, sebagai pedoman

pelaksanaan tugas;

c. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;

d. Membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas, penigkatan

produktivitas, dan menilai pelaksanaan tugas bawahan;

e. Memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas

bawahan;

f. Mengonsep, mengoreksi, dan memaraf naskah yang akan ditandatangani

pimpinan yang berkaitan dengan ruang lingkup tugasnya;

g. Menyiapkan bahan rencana anggaran belanja lingkup Satpol PP;

h. Mengkoordinasi pelaksanaan penerimaan, pengeluaran dan pertanggungjawaban

keuangan Satpol PP sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

i. Meneliti kelengkapan Surat Perintah Pembayaran Uang Persediaan (SPPUP)

Surat Perintah Pembayaran Ganti Uang (SPP GU), Surat Perintah Pembayaran

Tambahan Uang (SPP-TU), Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS) gaji

dan Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS) Pengadaan Barang dan Jasa;

j. Melakukan verifikasi Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Menyiapkan Surat

Perintah Membayar (SPM) di lingkup Satpol PP;

k. Melakukan verifikasi Surat Pertanggung Jawaban (SPJ);

l. Melaksanakan akuntansi keuangan Satpol PP;

m. Menyiapkan laporan keuangan Satpol PP;

n. Memantau pelaksanaan/penggunaan anggaran belanja Satpol PP;

o. Mengkoordinasikan pelaksanaan, penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan

Guntutan Ganti Rugi (TPTGR);

p. Melaksanakan koordinasi/konsultsi masalah keuangan dengan satuan/unti kerja

lain yang terkait;

q. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan keuangan lingkup Satpol PP;

r. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran Subbagian

Keuangan;

s. Memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Sekretaris, yang berkaitan

dengan kegiatan administrasi keuangan, dalam pengambilan keputusan/kebijakan;

t. Melaporkan kepada Sekretaris setiap selesai melaksanakan tugas;

u. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Subbagian

Keuangan, sesuai ketentuan yang berlaku;dan

v. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan lingkup


3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbaian yang berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

2) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan

urusan umum dan kepegawaian.

3) Untuk melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Umum

dan Kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Penyusunan perencenaan program Subbagian Umum dan Kepegawaian;

b. Pelaksanaan koordinasi kegiatan administrasi umum, kepegawaian, hubungan

masyarakat dan keprotokolan pelaksanaan tugas admnistrasi umum dan

kepegawaian.

c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. Membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas dalam urusan administrasi

umum, kepegawaian, hubungan masyarakat dan keprotokolan menyusun rencana

dan program kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman

pelaksanaan tugas;

b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;

c. Membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas, peningkatan

produktifitas, dan pengembangan karir bawahan;

d. Memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas

bawahan;

e. Mengonsep, megoreksi, dan memaraf naskah yang akan ditanda tangani pimpinan

dalam lingkup tugasnya;

f. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, teknis, pedoman dan

petunjuk pelaksanaan serta bahan-bahan lainya yang berkaitan dengan urusan

umum dan kepegawaian;

g. Menyelenggarakan kegiatan kerumahtanggan yang meliputi mempersiapkan

rapat, menerima tamu, pelayanan telepon, kebersihan dan keamanan serta

kegiatan lain yang berkaitan dengan urusan rumah tangga;

h. Melaksanakan pengelolaan perlengkapan yang meliputi inventarisasi, mengatur

penggunaan, pemeliharaan dan pegurusan barang inventaris, menyusun laporan

pengelolaan barang dan melaksanan perencanaan, pengadaan, pemeliharaan dan

usul penghapusan sarana dan prasarana;

i. Melaksanakan pengelolaan ketatausahaan yang meliputi pelaksanaan surat-

menyurat, data, kepustakaan, arsip dan dokumentasi dan melaksanakan

administrasi dan menyiapkan sarana perjalanan dinas;

j. Melaksanakan pengelolaan absensi pegawai;

k. Melaksanakan pembinaan/pengelolaan tata usaha kepegawaian yang meliputi

pembuatan Daftar nominatif pegawai, file kepegawaian, Daftar Penilaian

Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3), Daftar Urut Kepangkatan (DUK), buku-buku

penjagaan seperti kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, kartu

hukuman disiplin dan lain-lain;

l. Memperiapkan usulan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi

PNS, kenaikan pangkat, penempatan dalam jabatan, mutasi, cuti, bebas

tugas/pensiun, prubahan gaji, dan hukuman disiplin tingkat ringan;

m. Memproses cuti tahunan, cuti hamil, cuti bersali, cuti alasan penting, cuti di luar

tanggung jawab negara, dan cuit sakit bagi PNS;

n. Memproses penerbitan keputusan kenaikan Gaji berkala PNS;

o. Mempersiapkan bahan prngusulan kesejahteraan pegawai yang meliputi

pemberian tanda jasa, Tabungan Asuransi Pensiun (TASPEN), Asuransi

Kesehatan (ASKES) dan Tabungan Perumahan (TAPERUM), Permintaan Kartu

Pegawai (KARPEG), Kartu Istri (KARIS)/Kartu Suami (KARSU) serta hal-hal

lain yang berhubungan dengan kesejhteraan pegawai;

p. Mengusulkan kursus-kursus, tugas belajar, penidikan dan lain-lain yang

berhubungan dengan peningkatan profesionalisme pegawai;

q. Mengusulkan rencana kebutuhan pegawai;

r. Mempersiapkan bahan pembinaan pegawai;

s. Mempersiapkan surat perintah perjalana dinas;

t. Menyelenggarakan penilaian angka kredit jabatan fungsional tertentu;

u. Melaksanakan fungsi kehumasan;

v. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian;

w. Mempersiapkan bahan penyusunan rencana anggaran dan pelaksanaan anggaran

Subbagian Umum dan Kepegawaian;

x. Memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Sekretris yang berkaitan

dengan kegiatan administrasi umu dan kepegawaian dalam rangka pengambilan


y. melaporkan kepada Sekretaris, setiap selesai melaksanaka tugas;

z. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas /kegiatan Subbagian

Umum dan Kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku; dan

aa. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan lingkup

tugas dan fungsunya.

BIDANG PENEGAKAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH

1) Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah dipimpin oleh seorang kepala Bidang

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Satuan.

2) Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan, pengawasan, penyuluhan

serta peyelidikan dan penyidikan.

3) Untuk melaksanakan tugas, Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah mempunyai

sebagai berikut:

a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan pengawasan dan

penyuluhan serta penyidikan dan penyelidikan;

b. Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang pembinaan

pengawasan dan penyuluhan serta peyelidikan dan penyidikan;

c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dibidang pembinaan pengawasan dan

penyuluhan serta penyelidikan dan penyidikan;

d. Pelaksanaan penyusunan laporan kinerja Progam Bidang Penegakan Perundang-

Undangan Daerah; dan

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Satuan sesuai dengan lingkup

bidang tugasnya.

4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan

Daerah mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap pelanggaran

ketertibam umum dan ketentraman masyarakat, Peraturan Daerah, Peraturan

Walikota dan Keputusan Walikota;

b. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dan PPNS dalam pembinaan,

pengawasan dan penyuluhan terhadap pelanggaran ketertiban umum dan

ketenteraman masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan

Keputusan Walikota;

c. Melaksanakan fasilitasi dan pengkoordinasian PPNS dalam melaksanakan

penyelidikan dan penyidikan dan pemeriksaan;

d. Melaksanakan penghentian kegiatan dan/atau penyegelan dengan menggunakan garis

pembatas Polisi Pamong Praja terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan

Walikota dan Keputusan Walikota;

e. Melaksanakan proses administrasi penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota

dan Keputusan Walikota;

f. Melaksanakan pemberdayaan dan pengendalian PPNS dalan rangka Peraturan

Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;

g. Melaksanakan penyajian data dan informasi di bidang pembinaan pengawasan dan

penyuluhan serta penyelidikan dan penyidikan;

h. Melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang

pembinaan, pengawasan dan penyuluhan serta penyelidikan dan penyidikan;

i. Melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan pengawasan

dan penyuluhan serta penyelidikan dan penyidikan;

j. Melaksanakan penyusunan laporan realisasi anggaran Bidang Penegakan Perundang-

Undangan Daerah;

k. Melaporkan kepada kepala Satuan setiap selesai melaksanakan tugas;

l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan lingkup


1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan

1) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan dipimpin oleh Seorang Kepala Seksi

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penegakan

Perundang-Undangan Daerah.

2) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan mepunyai tugas melaksanakan

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pembinaan, Pengawasan dan

Penyuluhan.

3) Untuk melaksanakan tugas, Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan

mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Penyiapan bahan dan pelaksanaan dalam perumusan kebijakan teknis di bidang

Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;

b. Penyiapan bahan dan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di

bidang Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;

c. Pelaksaan tugas di bidang Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan Perundang-

Undangan Daerah.

4) Dalam melaksankan tugas dan fungsi, Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan

Penyuluhan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. Menyiapkan dan melaksanakan kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan

Penyuluhan;

b. Mempersiapkan bahan analisa dan mengolah data serta visualisasi kegiatan

pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;

c. Mempersiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengawasan

dan pengendalian di bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;

d. Mempersiapkan bahan dan melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di

bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;

e. Mempersiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan relisasi anggaran

Seksi Pembinaan, Pengawasan Dan Penyuluhan;

f. Mempersiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan kinerja program

Seksi Pembinaan, Pengawasan Dan Penyuluhan;

g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan

Perundang-Undangan Daerah sesuai dengan lingkup bidang tugasnya.

2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan

1) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan dipinpin oleh seorang kepala Seksi yang berada

dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penegakan Perundang-

Undangan Daerah.

2) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan

pelaksanaan kebijakan di bidang Penyelidikan dan Penyidikan.

3) Untuk melaksanakan tugas, Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai fungsi

sebagai berikut:

a. Penyiapan bahan dan pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang

penyelidikan dan penyidikan;

b. Penyiapan bahan dan pelaksanaan penyusunan rencana program dan rencana kerja

anggaran di bidang Penyidikan dan Penyelidikan;

c. Penyiapan bahan pelaksanaan tugas di bidang Penyelidikan dan Penyidikan; dan

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan Perundang-

Undangan sesuai dengan lingkup bidang tugasnya.

4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan


a. Mempersiapkan bahan pelaksanaan pemberdayaan dan pengendalian Penyidik

Pegawai Negri Sipil dalam penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan

Keputusan Walikota;

b. Mempersiapkan bahan fasilitasi dan pengkoordinasian Penyidik Pegawai Negri

Sipil dalam melaksanakan proses penyelidikan dan penyidikan;

c. Mempersiapkan bahan pelaksanaan penghentian kegiatan dan/atau penyegelan

dengan menggunakan garis pembatas Polisi Pamong Praja terhadap pelanggaran

Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;

d. Mempersiapkan bahan administrasi berkas perkara terhadap pelanggaran Peraturan

Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;

e. Mempersipakan bahan dan melaksanakan penyajian data dan informasi di bidang

Peyelidikan dan Penyidikan;

f. Mempersiapkan bahan dan melaksanakan penyelidikan dan penyidikan di bidang


g. Mempersiapkan bahan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang


h. Mempersiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan realisasi angaran

seksi penyelidikan dan penyidikan;

i. Mempersiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan kinerja program

Seksi Penyelidikan Dan Penyidikan; dan

j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan Peraturan

Perundang-Undangan Daerah sesuai dengan lingkup bidang tugasnya.

BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

1) Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala

Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

2) Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mempunyai tugas penyusunan

dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban umum.

3) Untuk melaksanakan tugas, Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Perumusan kebijakan teknis di biang bina ketenteraman, ketertiban umum, dan

ketahanan;

b. Pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang bina ketenteraman,

ketertiban umum, dan ketahanan;

c. Pembinaan dan pelaksanaan kegiatanbiang ketenteraman, ketertiban umum, dan

ketahanan;dan

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan lingkup tugas

dan fungsinya.

4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman

Masyarakat mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. Membantu Kepala Satuan dalam melaksanakan tugas di bidang ketenteraman,

ketertiban umum, dan ketahanan;

b. Mengelola penyusunan rencana da program serta langkah-langkah operasional kerja

bidang bina ketenteraman, ketertiban umum, dan ketahanan sebagai pedoman dalam

melaksanakan tugas;

c. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada para Kepala Seksi,

sesuai dengan lingkup bidang tugasnya;

d. Membina dan memotivasi bawahan dalam ranga pelaksanaan tugas peningkatan

produktivitas dan pengembangan karir bawahan;

e. Memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaksanakan tugas bawahan;

f. Meneliti dan mengoreksi pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan

Bimbingan Masyarakat di bidang bina ketenteraman, ketertiban umum, dan ketahanan

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

g. Mengendaliakn dan mengevaluasi pelaksanaan pengamanan rumah dinas, sekitar ruang

kerja, lokasi kunjungan kerja, tamu/delegasi, tempat upacara dan acara penting

Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku;

h. Mengendaliakan dan mengevaluasi pelaksanaan pengawalan Walikota dan Wakil

Walikota serta tamu-tamu penting berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku;

i. Mengendalikan dan mngevaluasi pelaksanaan dan penjagaan gedung dan aset penting

milik Pemerintah Daerah sesuai ketentuan yang berlaku sehingga menghindari

penyalahgunaan;

j. Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan pengamanan unjuk rasa dan kerusuhan

massa serta patroli di lapangan berdasarkan ketentuan yang berlaku;

k. Memimpin, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan mobilisasi dan pengawasan

penerapan perauran daerah dan peraturan kepala daerah lainya di lapanga sesuai

prosedur kerja yang berlaku;

l. Memimpin, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan mobilisasi kegiatan bina

ketenteraman dan ketertiban umum;

m. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan satuan kerja terkait dalam pelaksanaan

kegiatan bina ketenteraman, ketertiban umum, dan ketahanan;

n. Mengevaluasi pelaksanaan tugas operasi di lapangan untuk mengetahui permasalahan

serta memberikan alternatif pemecahan masalah;

o. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran Bidang Ketertiban

Umum dan Ketenteraman Masyarakat;

p. Memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Satuan berkaitan dengan

kegiatan administrasi keuangan dalam pengambilan keputusan/kebijakan;

q. Melaporkan kepada Kepala Satuan setelah selesai melaksnakan tugas/penugasan;

r. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Bidang Ketertibanu

Umum dan Ketenteraman Masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-

Undangan;dan

s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oeh Kepala Satuan sesuai dengan lingkup tugas

dan fungsinya.

1. Seksi Operasi dan Pengendalian 1) Seksi Operasi dan Pengendalian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada

di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum dan

Ketenteraman Masyarakat.

2) Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan

pelaksanaan kebijakan di bidang bina ketertiban umum dan ketenteraman

masyarakat serta manajemen pencegahan.

3) Untuk melaksanakan tugas Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai fungsi

sebagai berikut:

a. Penyiapan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan bina ketenteraman dan

ketertiban umum;

b. Pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang

ketenteraman dan ketertiban umum ;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bina ketenteraman dan ketertiban umum;

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketertiban Umum

dan Ketenteraman Masyarakat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;

4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, seksi Operasi dan Pengendalian


a. Melaksanakan patroli rutin dan terpadu dalam rangka pengendalian keamanan

ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di seluruh wilayah Kota

Batam;

b. Melaksanakan penanganan dan pengendalian aksi unjuk rasa dan kerusuahan

massa;

c. Mempersiapkan bahan dan melaksanakan penyajian data dan informasi di

bidang pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan;


bawahan;

e. Menyusun pedoman prosedur operasi dan penertiban dalam rangka

menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan

ketentuan yang berlaku;

f. Melaksanakan operasi dan penertiban dalam rangka menegakkan Peraturan

Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;

g. Mengelola ketetapan kebijakan operasional di bidang bina ketenteraman dan

ketertiban umum;

h. Mengarahkan pelaksanaan kegiatan di bidang bina ketenteraman dan ketertiban

umum;

i. Mengelola pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan, pemerintahan di

Kecamatan, Kelurahan, Desa dan Masyarakat (bimbingan, supervisi, dan

konsultasi, perencanaan, pemantauan, dan evaluasi) di bidang bina

ketenteraman dan ketertiban umum;

j. Mengelola pelaksanaan pengamanan rumah Dinas, sekitar ruang kerja, lokasi

kunjungan kerja, tamu/delegasi, tempat upacara dan acara penting Walikota

dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku;

k. Mengelola pelaksanaan pengawalan terhadap Walikota dan Wakil Walikota

serta tamu-tamu penting berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku

l. Mengelola pelaksanaan penjagaan gedung dan asset penting milik Pemerintah

Daerah sesuai ketentuan yang berlaku;

m. Mengelola pelaksanaan pengamanan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan

massa serta patroli di lapangan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang

barlaku;

n. Meningkatkan kapasitas aparatur di bidang bina ketenteraman dan ketertiban

umum;

o. Melaksanakan kerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan

Lembaga-lembaga lainya dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan

Keputusan Kepala Daerah;

p. Menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang

menganggu ketenteraman dan ketertiban umum;

q. Melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang

malukukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;

r. Melakukan tindakan represif terhadap warga masyarakat atau badan huum

yang malakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala

Daerah;

s. Membantu penyelesaian perselisihan warga masyarakat yang dapat

mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum;

t. Melaporkan kepada Kepolisian atas ditemukanya atau patut diduga adanya

tindakan pidana;

u. Menyerahkan kepada PPNS atas ditemukanya atau patut diduga adanaya

pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;

v. Melaksanakan pengumpulan, mengolah data di bidang Ketertiban Umum dan

Ketenteraman Masyarakat;

w. Melaksanakan koordinasi dan konsutasi dengan satuan kerja terkait dalam

melaksnakan kegiatan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;

x. Meberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang Ketertiban

Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang berkaitan dengan kegiatan urusan

Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dalam rangka pengambilan


y. Melaporkan kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman

Masyarakat setiap selesai melaksanakan tugas/penugasan;

z. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran Seksi

Operasi dan Pengendalian;

aa. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan/kegiatan Seksi Operasi dan

Pengendalian sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan

bb. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketertiban

Umum dan Ketenteraman Masyarakat sesuai dengan lingkup dan bidang

tugasnya.

2. Seksi Kerjasama 1) Seksi Kerjasama dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan

bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman

Masyarakat.

2) Seksi Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan

kebijakan di bidang kerjasama dan bina ketahanan.

3) Untuk melaksanakan tugas, Seksi Kerjasama mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Penyiapan bahan dan pelaksanaan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan

dibidang kerjasama;

b. Pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kerjasama.

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kerjasama;dan

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketertiban Umum

dan Ketenteraman Masyarakat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Seksi Kerjasama mempunyai


a. Membantu Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

dalam melaksanakan tugas di bidang kerjasama;

b. Menyusun rencana dan program kerja serta rencana kegiatan operasi seksi

kerjasama sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

c. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas pada bawahan;

d. Membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas,

peningkatan produktivitas kerja dan pengembangan karir bawahan;

e. Memantau, mengendalikan, mengevaluasi dan menilai pelaksanaan tugas

bawahan;

f. Menyusun pedoman prosedur operasi kerjasama sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan;

g. Melaksanakan pengumpulan, mengolah data di bidang kerjasama;

h. Mengelola kebijakan di bidang kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;

i. Mengelola ketetapan kebijakan operasional di bidang kerjasama dan

manajemen penanggulangan bencana;

j. Mengarahkan pelaksanaan kegiatan di bidang kerjasama;

k. Mengelola pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di

kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (bimbingan, supervisi, dan

konsultasi, perencanaan, pemantauan dan evaluasi) di bidang bina ketahanan;

l. Meningkatkan kapasitas aparatur di bidang bina ketahanan;

m. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan satuan kerja terkait dalam

melaksanakan kegiatan;

n. Melaksanakan fasilitasi kegiatan bela negara (kekuatan cadangan nasional);

o. Melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas satuan (pembentukan dan

pendayagunaan);

p. Memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang Ketertuban

Umum dan Ketenteraman Masyrakat yang berkaitan dengan kegiatan bina

ketahanan dalam rangka penambilan keputusan/kebijakan;

q. Melaporkan kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman

Masyarakat setiap selesai melaksanakan tugas/penugasan;

r. Mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran seksi

kerjasama;

s. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan/kegiatan seksi kerjasama

sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan

t. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketertiban Umum

dan Ketenteraman Masyarakat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

BIDANG SUMBER DAYA APARATUR

1) Bidang Sumber Daya Aparatur dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan Berada di bawah

dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

2) Bidang Sumber Daya Aparatur mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan

pelaksanaan kebijakan merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan

mengendalikan serta mengevaluasi di bidang pelatihan dasar dan teknis fungsional Sumber

Daya Aparatur;

3) Untuk melaksanakn tugas Bidang Sumber Daya Aparatur mempunyai fungsi sebagai

berikut :

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pelatihan dasar dan teknis fungsional;

b. Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang pelatihan dasar

dan teknis fungsional;

c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang pelatihan dasar dan teknis fungsional;

d. Pelaksanaan kajian dan penyusunan rencana dan program kerja pelatihan dasar dan

teknis fungsional Satpol PP; dan

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Satuan sesuai dengan lingkup bidang

tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur

mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

a. Melaksanakan penyusunan petunjuk teknis peningkatan kemampuan dan keterampilan

dasar Satpol PP;

b. Melaksanakan pengembangan sumber daya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan

dasar dan/atau lanjutan, pelatihan baris berbaris, pencarian dan penyelamatan, bela

diri, pengawalan, kesamaptaan, pengamanan, deteksi dini dan cegah dini serta

peningkatan fisik;

c. Menyajikan data dan informasi di bidang pelatihan dasar dan teknis fungsional;

d. Melaksanakan pembinaan, pemantauan pengawasan dan pengendalian di bidang

pelatihan dasar dan teknis fungsional;

e. Menyusun laporan realisasi anggaran Bidang Sumber Daya Aparatur;

f. Menyusun laporan kinerja program Bidang Sumber Daya Aparatur;

g. Melaporkan kepada Kepala Satuan setiap selesai melaksanakan tugas/penugasan; dan

h. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Kepala Satuan sesuai dengan lingkup

bidang tugasnya.

1. Seksi Pelatihan Dasar

1) Seksi Pelatihan Dasar dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur;

2) Seksi Pelatihan Dasar mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan

kebijakan di bidang Pelatihan Dasar.

3) Untuk melaksanakan tugas, Seksi Pelatihan Dasar mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang pelatihan dasar;

b. Pelaksanaan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang

pelatihan dasar;

c. Pelaksanaan tugas di bidang pelatihan dasar; dan

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur

sesuai dengan lingkup bidang tugasnya.

4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Seksi Pelatihan Dasar mempunyai


a. Mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pelatihan dasar;

b. Mempersipakan bahan penyusunan renccana program dan rencana kerja di bidang

pelatihan dasar;

c. Mempersiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang pelatihan

dasar;

d. Mempersiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis peningkatan kemampuan dan

keterampilan Satpol PP;

e. Mempersiapkan bahan pelaksanaan pengembangan sumber daya aparatur melalui

pendidikan dan pelatihan dasar dan/atau lanjutan meliputi pelatihan baris-bernaris,

pencarian dan penyelamatan, bela diri, pengawalan, kesamaptaan, pengamanan,

deteksi dini dan cegah dini serta peningkatan fisik;

f. Mempersiapkan bahan sumber daya aparatur untuk mengikuti pendidikan dan

pelatihan serta bimbingan teknis di tingkat provinsi maupun pusat;

g. Mempersiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang pelatihan dasar;

h. Mempersiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di

bidang pelatihan dasar;

i. Mempersiapkan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelatihan

dasar;

j. Mempersiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran seksi pelatihan

dasar;

k. Mempersiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program seksi pelatihan dasar;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sumber Daya

Aparatur sesuai dengan lingkup tugasnya.

2. Seksi Teknis Fungsional

1) Seksi Teknis Fungsional dipimpin oleh Seorang Kepala Seksi yang berada di bawah

dan bertanggung jawab kepada Kepala Biang Sumber Daya Aparatur.

2) Seksi Teknis Fungsinal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksaan

kebijakan di bidang Teknis Fungsional.

3) Untuk melaksanakan tugas Seksi Teknis Fungsional mempunyai fungsi sebagai

berikut:

a. Pelaksanaan rumusan kebijakan teknis di bidang teknis fungsional;

b. Pelaksanaan penyusunan program dan rencana kerja anggaran di bidang Teknis

Fungsional;

c. Pelaksanaan tugas di bidang teknis fungsional;dan

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Aparatur Sesuai dengan

lingkup bidang tugasnya.

4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Seksi Teknis Fungsional mempunyai


a. Mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang teknis fungsional;

b. Mempersiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di

bidang teknis fungsional;

c. Mempersiapkan bahan pengkoordinasian peaksanaan tugas dibidang teknis

fungsional;

d. Mempersiapkan bahan perencanaan kebutuhan bimbingan teknis Satpol PP; dan

e. Mempersipakan bahan pelaksanaan bimbingan teknis kemampuan dan

keterampilan anggota Satpol PP;

f. Mepersiapkan bahan pengiriman data pesrta pendidikan dan pelatihan teknis

fungsional Satpol PP;

g. Mepersiapkan bahan penyusunan perencanaan dan kebutuhan sarana dan prasarana

teknis Satpol PP;

h. Mempersiapkan bahan pelaksanaan penilaian angka kredit anggota Satpol PP;

i. Mempersipakna bahan komulatif nilai angka kredit dan mengsulkan penjenjangan

yang labih tinggi anggota Satpol PP;

j. Mempersipakan bahan penyajian data dan informasi di bidang teknis fungsional;

k. Mempersiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di

bidang teknis fungsional;

l. Mempersiapkan bahan monitoring, evaluasi, pelaporan di bidang teknis fungsional;

m. Mempersiapkan bahan penyusunan laporan anggaran srksi teknis fungsional;

n. Mempersiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Teknis Fungsional;

dan

o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sumber Daya

Aparatur sesuai dengan lingkup bidang tugasnya.

BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT

1) Bidang Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

2) Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan

pelaksanaan kebijakan mempersiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan

pembinaan dan perlindungan masyarakat dan bina ketahanan masyarakat.

3) Untuk melAkasanakan tugas sebagai mana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perlindungan

Masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perlindungan masyarakat dan bina ketahanan

masyarakat;

b. Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang perlindungan

masyarakat dan bina ketahanan masyarakat;

c. Penyelenggaraan prencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan

bidang;

d. Pelaksanaan pembinaan ketahanan masyarakat;

e. Pelaksanaan pembinaan pengembangan perlindungan masyarakat dan bina ketahanan

masyarakat;

f. Pengelolaan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang perlindungan


g. Pembinaan dan pelaksanaan kegiatan bidang perlindungan masyarakat dan bina

ketahanan masyarakat; dan

h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan lingkup tugas

dan fungsinya.

4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat


a. Membantu Kepala Satuan dalam melaksanakan tugas di bidang Perlindungan

Masyarakat dan bina ketahanann masyarakat;

b. Mengelola penyusunan rencana dan program serta langkah-langkah operasional kerja

bidang Perlindungan Masyarakat sebagaimana pedoman pelaksanaan tugas;

c. Menyusun kebijakan di bidang penaggulangan bencana pada saat tanggap darurat,

penanganan pengungsi dan dukungan tenaga linmas;

d. Mendistribusikan dan memberi petunjuk prlaksanaan tugas kepada para kepala seksi,

sesuai dengan lingkup bidang tugasnya;

e. Membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan rugas, penigkatan

produktivitas dan pengembangan kearir bawahan;

f. Memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas bawahan;

g. Merencanakan langkah-langkah operasional bidang Perlindungan Masyarakat;

h. Melaporkan kepada Kepala Satuan setiap selesai pelaksanaan tugas/penugasan;dan

i. Melaksanakan tugas lainya yang diberikan Kepala Satuan sesuai dengan lingkup bidang

tugasnya.

1. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat

1) Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan

Masyarakat.

2) Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan

dan pelaksanaan kebijakan di bidang Perlindungan Masyarakat dan bina ketahanan

masyarakat.

3) Untuk mrlaksanakan tugas, Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi

sebagai berikut:

a. Mempersiapkan bahan runusan kebijakan teknis di bidang perlindungan


b. Mempersiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di

bidang Perlindungan Masyarakat dan bina ketahanan masyarakt; dan

c. Mempersiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Perlindungan

Masyarakat dan bina ketahanan masarakat.

4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat


a. Membantu Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dalam melaksanakan tugas di

bidang Pelindungan Masyarkat dan bina ketahanan masyarakat.

b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;

c. Membian dan memotivasi bawahan dalam pelaksanaan tugas kepada bawahan;


bawahan; dan

e. Melaksanakan tugas lainya yang diberikan Kepala Bidang Perlindungan Masyarkat

dan bina ketahanan masyarkat sesuai dengan lingkup bidang tugasnya.

2. Seksi Bina Potensi Masyarakat

1) Seksi Bina Potensi Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.

2) Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan

pelaksanaan kebijakan di bidang Bina Potensi Masyarakat serta perlindungan

masyarakat.

3) Untuk melaksanakan tugas Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai fungsi sebagai

berikut:

a. Mempersipakan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Bina Potensi

Masyarakat;

b. Mempersiapkan bahan penyusunan recana program dan rencana kerja anggaran di

bidang Bina Potensi Masyarakat;

c. Mempersipakan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Bina Potensi

Masyarakat.

4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat

mempuyai uraian tugas sebagai berikut:

a. Membantu Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dalam melaksanakan tugas di

bidang Bina Potensi Masyarakat;

b. Melaksanakan pembinaan terhadap masyarakat guna menciptakan masyarakat yang

lebih berpotensi;

c. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;

d. Membina dan memotivasi bawahan dalam pelaksanaan tugas;

e. Memantau, mengendalikan, megevaluasi dan menilai pelaksanaan tugas bawahan:

dan

f. Melaksanakan tugas lainya yang diberikan Kepala Bidang Perlindungan

Masyarakat sesuai dengan lingkup bidang tugasnya.

F. DATA PEGAWAI

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam terus berupaya untuk meningkatkan kinerja guna

mencapai standar kinerja yang baik. Standar kinerja sangat ditentukan oleh kemampuan

sumber daya aparatur yang baik dari komposisi jumlah aparatur serta pengalaman dan

wawasan dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan.

Di samping itu kemampuan maanajerial Kepala Satuan sebagai pimpinan unit kerja sangat

berperan penting dalam membina dan mengoptimalkan kinerja organisasi sesuai dengan

potenasi yang dimiliki.

Melihat kondisi saat ini, dengan jumlah pejabat dan staf di Satuan Polisi Pamong Praja Kota

Batam hanya berjumlah 550 (lima ratus lima puluh) personil tentunya masih kurang

dibandingkan dengan jumlah penduduk kota Batam yang berjumlah sekitar 1,3 juta jiwa, hal

ini tentunya yang menjadi tantangan bagi organisasi untuk mencapai kinerja terbaiknya. Pada

saat ini peran pembinaan sangat diperlukan serta upaya meningkatkan profesionalisme dalam

penyelesaian hambatan-hambatan juga sangat menentukan.

JUMLAH PEGAWAI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BATAM

1 ESELON II - - - - - - 1

2 ESELON III - - - - - - 5

3 ESELON IV - - - - - - 11

4 PENDIDIKAN S2 - - - - - - 4

5 PENDIDIKAN S1 - - - - - - 33

6 PENDIDIKAN D3 - - - - - - 10

7 PENDIDIKAN D2 - - - - - - 1

8 PENDIDIKAN SMA/PAKET C - - - - - - 231

9 PENDIDIKAN SMP - - - - - - 9

10 PENDIDIKAN SD - - - - - - 9

11 GOLONGAN IV - - - - - - 4

12 GOLONGAN III - - - - - - 27

13 GOLONGAN II - - - - - - 249

14 GOLONGAN I - - - - - - 17

15 LAKI-LAKI - - - - - - 302

16 WANITA - - - - - - 12

17 JUMLAH PNS - - - - - - 293

18 JUMLAH CPNS - - - - - - 4

19 JUMLAH HONOR KONTRAK - - - - - - 250

20 JUMLAH DAERAH - - - - - - 19

JUMLAH ANGGOTA SATPOL PP

KOTA BATAM550

G. KONDISI

Walaupun Pemerintah Kota Batam dan Dewan Perwakilan Daerah Kota Batam

(DPRD) telah mengeluarkan berbagai Peraturan untuk mengatur masyarakat Kota Batam,

namun masih banyak terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan masyarakat,

diantaranya Perda tentang Kebersihan, Sosial, Kependudukan, Ketentuan Bangunan dan

Ketertiban Umum.

Banyaknya masyarakat yang melanggar aturan tersebut, bukan saja kesalahan

masyarakat semata, namun juga kurangya kesungguhan Pemerintah Kota Batam dalam

menegakkan dan menerapkan Peraturan Daerah maupun Keputusan yang telah ditetapkan.

Sebagai akibat dari ketidakseimbangan tersebut, maka saat sekarang Kota Batam

menjadi semakin kurang tertib, kurang tertata rapi dan baik, semrawut, kemacetan lalu lintas

dan mulai timbulnya berbagai macam bentuk gangguan keamanan dan ketertiban yang

ditandai dengan semakin meningkatnya tindak kejahatan baik kualitas maupun kuantitas.

Timbulnya berbagai bentuk kecenderungan yang sangat merugikan citra Kota Batam

sebagai pusat perdagangan, Pusat Industri dan Daerah Tujuan Wisata, karena lebih

disebabkan kurang adanya kebijakan antisipatif, seperti penyiapan lahan pemukiman yang

memadai guna menghindari muculnya Rumah-rumah Liar (Ruli) dan Kios-kios Liar (Kili).

Dari aspek kesejahteraan sosial lainnya cukup menonjol dan berkembang di Kota

Batam adalah masalah Gelandangan, Pengemis, berbagai sumbangan secara paksa dan

meresahkan masyarakat yang dilakukan oleh sejumlah Organisasi Masyarakat, Percaloan

Taksi serta lapangan usaha lainnya yang sering menimbulkan konflik antar calo, dimana

sampai saat ini belum dapat dituntaskan secara baik.

Guna merespon tuntutan masyarakat yang semakin beragam dan kompleks tersebut,

Pemerintah Kota Batam harus memiliki sistem manajemen yang handal, hal ini sangat

penting, karena permasalahan umum yang terjadi selama ini adalah rendahnya kualitas

manajemen Pemerintahan Kota, sehingga menjadikan rendahnya pelayanan publik sebagai

outcome dari sebuah kebijakan yang dihasilkan. Anggaran Publik dalam bentuk APBD yang

kurang efesien dan efektif dan kinerja sektor publik yang masih banyak mengecewakan

masyarakat dan Dunia Usaha, oleh karena kurang konsistensi dan implikasi positif, serta

adanya dampak negatif yang ditimbulkan dari sebuah produk kebijakan yang dikeluarkan oleh

Pemerintah selama ini.

Untuk mengatasi hal-hal tersebut di atas, maka Pemerintah Kota Batam bersama-sama

dengan masyarakat dan dunia usaha, secara bahu-membahu harus dapat melaksanakan

pembangunan secara berencana, bertahap dan berkelanjutan, serta mampu menujukkan hasil

yang dapat dirasakan dan dinikmati oleh seluruh komponen yang ada di Kota Batam ini secara

adil, merata dan proporsional.

H. PERMASALAHAN

Permasalahan yang ada pada saat akan datang hampir sama dengan apa yang kita

hadapi pada saat ini, akan tetapi Pemerintah Kota Batam mencoba untuk melakukan hal yang

terbaik dalam melaksanakan tugas, dan pada prinsipnya Pemerintah Kota Batam telah

memiliki berbagai macam bentuk kegiatan dimasa yang akan datang, dimana untuk mencapai

Visi dan Misi Kota Batam, perlu dukungan dari masyarakat pada umumnya dan dari Instansi

yang terkait pada khususnya, oleh karena itu Pemerintah Kota Batam khususnya Satuan Polisi

Pamong Praja memiliki rencana kinerja pada masa yang akan datang, yaitu :

1. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Penegakan Peraturan Daerah

dan Perlindunga Masyarakat sampai saat ini belum dapat berjalan secara optimal

dikarenakan jumlah personil yang hanya sebanyak 550 (lima ratus lima puluh) orang

mulai dari Pimpinan.

2. Staf di lapangan dengan rincian penempatan tugas sebagai berikut :

1.1. Diperbantukan pada Dinas, Badan, Kantor dan Kecamatan serta Instansi vertikal

lainnya.

1.2. Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam .

Agar Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Penegakkan

Peraturan Daerah dan Perlindungan Masyarakat dapat berjalan secara optimal dan

efisien, maka jumlah Personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam kedepan

idealnya adalah 750 s/d 1000 Orang mengingat semakin pesatnya jumlah

pertumbuhan penduduk di Kota Batam.

3. Dalam melaksakan tugas Personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam sangat rawan

terhadap kecelakaan kerja, baik dalam hal melaksanakan Pengawasan / Patroli, Penertiban

serta Pelakasanaan Pengamanan Unjuk Rasa, serta tugas-tugas lainya. Karena langsung

berhadapan dengan Masyarakat yang tidak setuju dengan kebijakan Pemerintah, untuk itu

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong

Praja, pasal 7 ayat 2 maka Polisi Pamong Praja dapat diberikan Tunjangan Khusus

sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

4. Tingginya migrasi dari luar kota Batam yang ingin mencari pekerjaan di Batam, sehingga

sarana dan prasarana khususnya perumahan untuk pekerja tidak semuanya mampu

disediakan pihak pengelola, akibatnya masyarakat menempuh mendirikan bangunan

illegal di lahan kosong untuk tempat tinggal.

5. Banyaknya arus masyarakat yang bermigrasi ke Batam tidak didukung dengan

kemampuan (skills), sehingga mereka dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari terpaksa

mengemis dan sejenisnya di persimpangan jalan.

6. Pasca penertiban banyak masyarakat yang meminta ganti rugi, meminta kavling siap huni

dan lain sebagainya, sedangkan Pemerintah tidak menaggarkan untuk itu.

7. Adanya intervensi dari pihak ketiga dalam penertiban Rumah liar dan Kios liar.

8. Banyak pedagang yang berjualan di row jalan sehingga mengganggu ketertiban umum dan

ketenteraman masyarakat harus didukung oleh instansi terkait.

9. Banyak pedagang yang akan direlokasi meminta tempat yang tidak sesuai dengan rencana

penataan kota.

10. Masih banyaknya tempat-tempat hiburan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-

undangan daerah.

BAB II

VISI DAN MISI

A. Visi dan Misi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Visi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam adalah Terwujudnya Ketenteraman dan

Ketertiban Umum Serta Penegakan Peraturan Daerah Dan Perlindungan Masyarakat

Dalam Rangka Mendukung Visi Pemerintah Kota Batam.

Aktualisasi dari Visi tersebut dijabarkan secara detail dalam Misi Satuan Polisi Pamong Praja

Kota Batam, yaitu :

1. Terwujudnya Polisi Pamong Praja yang Profesional, Disiplin dan Handal dalam

pelaksanaan tugas.

2. Tegaknya Perda dan Keputusan Kepala Daerah yang telah ditetapkan.

3. Terwujudnya rasa Aman, Tertib serta Kondusif di Kota Batam.

B. Tujuan

Setelah visi dan misi ditetapkan, maka tujuan akhir dan penyelenggaraan kegiatan yang

terkait secara langsung dengan Tugas Pokok dan Fungsi pada Satuan Polisi Pamong Praja

Kota Batam adalah :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Polisi Pamong Praja;

2. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Kota Batam.

C. Strategi

Dalam mencapai tujuan yang diinginkan ditempuh beberapa strategi pembangunan

dibidang Keamanan dan Ketertiban, antara lain kegiatan :

1. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran;

2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur dan Disiplin Aparatur;

3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

D. Kebijakan

Dalam Tahun Anggaran 2015, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam mempunyai

beberapa rencana anggaran kegiatan, sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan

Kerja Perangkat Daerah dan Kebijakan-kebijakan yang telah disepakati bersama.

Dalam mewujudkan Kepemerintahan yang baik di Satuan Polisi Pamong Praja Kota

Batam, maka dalam peran dan kewenangannya dibidang Ketentraman dan Ketertiban Umum,

memerlukan dukungan Aparat yang Handal, Terampil, Beriman dan Bertaqwa, serta

didukung oleh Sarana dan Prasarana yang memadai, sehingga tugas-tugas yang dilakukan

dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan.

Mengingat sangat pentingya Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagai salah satu

kriteria untuk mengantisipasi tantangan yang dihadapi guna mencapai kondisi yang

diinginkan, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam terus - menerus mengembangkan

peran dan fungsinya agar tetap eksis dan unggul dengan senantiasa mengupayakan perubahan

kearah perbaikan.

Untuk mewujudkan Personil Satuan Polisi Pamong Praja yang professional, diperlukan

berbagai macam bentuk kegiatan kedisiplinan, guna meningkatkan kemampuan dan

keterampilan serta kesejahteraan personil sangat perlu diperhatikan, karena dengan

diperhatikannya kesejahteraan, maka Personil akan merasa tenang, senang dan tanpa beban

dalam melaksanakan tugas sehari-hari.

BAB III

PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Rincian Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk SKPD Satpol PP Kota Batam adalah

sebagai berikut:

a. Program dan Kegiatan Peningkatan Pelayanan Keuangan Daerah.

Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Indikator Sasaran : Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran.

Anggaran : Rp.5.615.224.630,00 ( lima milyar enam ratus lima belas juta

dua ratus dua puluh empat ribu enam ratus tiga puluh

rupiah).

b. Program dan Kegiatan Pembangunan, Peningkatan dan Pengadaan Fasilitas Sarana

dan Prasarana Pemerintah.

Kegiatan : Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur.

Indikator Sasaran : Meningkatnya Kinerja Dan Pelayanan Aparatur.

Anggaran : Rp.715.770.469,04 (tujuh ratus lima belas juta tujh ratus tujuh

puluh ribu empat ratus enam sembilan koma nol empat

rupiah).

c. Program dan Kegiatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur.

Kegiatan : Peningkatan Sumber Daya Aparatur Dan Disiplin Aparatur.

Indikator Sasaran : Meningkatnya Kualitas, Disiplin, Aparatur Satuan Polisi

Pamong Praja.

Anggaran : Rp.637.675.000,00 (enam ratus tig pulu tujuh juta enam ratus

tujuh puluh lima ribu rupiah).

d. Program dan Kegiatan Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.

Kegiatan : Penertiban Rumah Liar dan Kios Liar di Lahan Milik

Pemerintah.

Indikator Sasaran : Jumlah Titik Lokasi Penertiban Ruli dan Kili Bangunan Yang

Bermasalah di Lahan Milik Pemerintah dengan Tim Terpadu.

Anggaran : Rp.385.463.308,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta empat

ratus enam puluh tuga ribu tiga ratus delapan rupiah).

Kegiatan : Razia Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Kota

Batam.

Indikator Sasaran : Jumlah Razia Perda yang Dilaksanakan.

Anggaran : Rp. 283.327.500,00 ( dua ratus delapan puluh tiga juta tiga

ratus dua puluh ujuh ribu lima ratus rupiah).

Kegiatan : Pengawasan Pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban

Umum.

Indikator Sasaran : Masyarakat/Badan Usaha yang Melakukan Pelanggaran

Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Anggaran : Rp.742.257.500,00 (tujuh ratus empat puluh dua juta dua

ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Kegiatan : Pekat (Operasi Penyakit Masyarakat).

Indikator Sasaran : Berkurangya Penyakit Masyarakat di Kota Batam.

Anggaran : Rp.325.587.500,00 (tiga ratus dua puluh lima juta lima ratus

delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Kegiatan : Pengamanan Objek Vital dan Tempat Strategis Pemerintah

Kota Batam.

Indikator Sasaran : Jumlah Jenis Unjuk Rasa yang Bersifat Anarkis yang Telah

Dikendalikan oleh Pemerintah.

Anggaran : Rp.1.280.232.500,00 ( satu milyar dua ratus delapan puluh

juta dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Kegiatan : Pengamanan Tempat Hiburan Malam Selama Bulan

Ramadhan di Kota Batam.

Indikator Sasaran : Terlaksananya Ibadah Masyarakat Dengan Khusyu.

Anggaran : Rp.675.078.250,00 (enam ratus tujuh puuh lima juta tujuh

puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Kegiatan : Pembinaan Siskamling dan Peringatan HUT Satlinmas.

Indikator Sasaran : Peningkatan Pengetahuan Anggota Linmas.

Anggaran : Rp.276.317.850,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus

tujuh belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah).

e. Program dan Kegiatan Pengembangan Partisipasi Budaya Politik.

Kegiatan : Peningkatan Pengamanan Pemilu Legislatif Dan Presiden.

Indikator Sasaran : Terlaksananya Pengamanan Pemilu.

Anggaran : Rp.700.049.950,00 (tujuh ratus juta empat puluh sembilan

ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).

MATRIK PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD

KOTA BATAM

TAHUN 2014

Nama SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BATAM

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

/Kegiatan

Rencana Tahun 2014

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Lokasi Target capaian kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/ pagu

indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 19 Kesatuan Bangsa dan dan Politik Dalam Negeri

1 19 1 19 26 001 Peningkatan Pelayanan Keuangan Daerah

1 19 1 19 26 001 001 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terpenuhinya

kebutuhan

Administrasi

Perkantoran

Kota Batam 100 % 5.615.224.630,00

Penambahan Honor

Personil Tenaga

Kontrak

100 % 18.791.012.225,20

1 19

1 19 1 19 26 002 Pembangunan, Peningkatan dan Pengadaan

Fasilitas Sarana dan Prasarana Pemerintah

1 19 1 19 26 002 001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Meningkatnya

Kebutuhan Sarana Dan

Prasarana Perkantoran

Pemerintah

Kota Batam 100 % 715.770.469,04 Penambahan

sarana/Eselonisasi 100 %

722.842.000,00

1 19

1 19 1 19 26 003 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur

1 19 1 19 26 003 001 Peningkatan Sumber Daya Aparatur dan Disiplin

Aparatur

Meningkatnya

kualitas, Disiplin,

Aparatur Satuan Polisi

Pamong Praja dalam

melaksanakan tugas

Kota Batam 100 % 637.675.000,00 100 % 294.275.000,00

1 19 1 19 26 003 002 Sosialisasi, Workshop, Bimtek dan Diklat - - - - Kegiatan Baru 176 Orang 379.582.850,00

1 19 Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan

Lingkungan

1 19 1 19 26 016

1 19 1 19 26 016 002 Penertiban Rumah Liar dan Kios Liar di Lahan Milik

Pemerintah

Terlaksananya

pembangunan di lokasi

lahan Milik

Pemerintah

Kota Batam 3 Kali Pelaksanaan

Penertiban 385,463,308,00

3 Kali Pelaksanaan

Penertiban 931.638.808,00

1 19 1 19 26 016 003 Razia Terhadap Pelanggaran Perda di Kota Batam

Terciptanya

Masyarakat Yang

Sadar Hukum Dalam

Bentuk Peraturan

Daerah

Kota Batam - 283,327,500,00 Pelaksanaan Razia 1.300.917.500,00

1 19 1 19 26 016 004 Pengamanan Objek Vital dan Tempat Strategis

Pemerintah Kota Batam

Terkendalinya aksi

Massa yang bersifat

Anarkis dalam

Berunjuk Rasa

Kota Batam 250 Orang Personil

Pengamanan 1.280.232.500,00

250 Orang Personil

Pengamanan 2.155.037.500,00

1 19 1 19 26 016 005 Operasi Peyakit Masyarakat Berkurangnya

Penyakit Masyarakat Kota Batam

100 Orang Personil

yang melaksanakan 325.587.500,00

100 Orang Personil

yang melaksanakan 643.757.500,00

1 19 1 19 26 016 006 Pengawasan tempat Hiburan Malam selama bulan

Ramadhan

Terlaksananya Ibadah

Masyarakat Dengan

Khusu Kota Batam 30 hari 675.078.250,00 30 hari

807.178.250,00

1 19 1 19 26 016 007 Pengawasan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban

Umum

Terciptanya ketertiban

Umum di Kota Batam Kota Batam

250 Orang yang

melaksanakan 742.257.500,00

250 Orang yang

melaksanakan

1.320.757.500,00

1 19 1 19 26 016 024 Pembinaan Siskamling dan Peringatan HUT Satlinmas

Peningkatan

pengetahuan Anggota

Linmas

Kota Batam 60 Orang 276.317.850,00 120 orang 1.251.928.400,00

Program Pengembangan Partisipasi Budaya Politik

1 19 1 19 26 015 005 Peningkatan Pengamanan Pemilu Legislatif dan

Presiden

Terlaksananya

Pengamanan Pemilu Kota Batam 2352 TPS 700.049.950,00 -

-

1 19 1 19 26 015 Peningkatan Pengamanan Pemilihan Gubernur

Terlaksananya

Pengamanan Gubernur

yang aman, Tertib dan

Terkendali

Kota Batam - - 4112 TPS 2.447.035.500,00

1 19 1 19 26 015 Peningkatan Pengamanan Pemilihan Walikota

Terlaksananya

Pengamanan Walikota

yang aman, Tertib dan

Terkendali

Kota Batam - - 4112 TPS 2.539.353.500,00

J U M L A H Rp.33.405.316.533,20

Batam, Maret 2014

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Kota Batam,

H E N D R I,S.Sos

PEMBINA TK.I

NIP.19671010 199002 1 005

BAB IV

PENUTUP

Berbagai upaya pembangunan telah dilaksanakan untuk mendukung visi

Pemerintah Kota Batam sebagai Bandar dunia yang madani yang moderen dan menjadi

andalan pusat pertumbuhan perkonomian nasional. Kemajuan pembangunan di berbagai

bidang telah dicapai, dan manfaatnya dinikmati oleh seluruh lapisan Masyarakat, namun

dalam mencermati kondisi, potensi, permasalahan dan peluang yang dimiliki,

mengharuskan seluruh Masyarakat bersama dengan Pemerintah Kota Batam harus

mengambil langkah-langkah, guna terus menata ulang berbagai bentuk kebijaksanaan

agar lebih diarahkan pada upaya pemulihan situasi dan kondisi antara Pemerintah, Dunia

Usaha dan Masyarakat itu sendiri.

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja merupakan dokumen perencanaan

yang diharapkan dapat memberikan arahan dalam melakukan perencanaan pembangunan

dimasa yang akan datang. Dengan ditetapkanya Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat

Daerah (Renja-SKPD) Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2014 ini, diharapkan kegiatan

yang terkait dengan tugas dan fungsi dimasa yang akan datang semakin lebih baik.

Demikian rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) dari

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam, untuk dapat dijadikan sebagai Panduan dan

Arahan dalam melaksanakan tugas di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam.

Batam, Januari 2014

Kasat Pol PP Kota Batam,

H E N D R I, S.Sos.

PEMBINA TK.I

NIP. 19671010 199002 1 005

renja pol pp 2014 fixed

Documents