rencana strategis sekretariat utama...
TRANSCRIPT
Rencana Strategis Sekretariat Utama 2015-2019 1
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
RENCANA STRATEGIS
SEKRETARIAT UTAMA
PERPUSTAKAAN NASIONAL RI
2015-2019
PERPUSTAKAAN NASIONAL RI
JAKARTA 2017
Edisi Revisi
Rencana Strategis Sekretariat Utama 2015-2019 2
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
KATA PENGANTAR
Berdasarkan Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 84 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Perpustakaan Nasional Tahun 2015-2019 sebagaimana diubah dengan Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2017 Tentang Rencana Strategis Perpustakaan Nasional Tahun 2015-2019, Sekretariat Utama sebagai unit kerja di lingkungan Perpustakaan Nasional RI perlu menyesuaikan Rencana Strategi agar terdapat keterpaduan dan sinkronisasi antara Renstra Lembaga dengan unit kerja Sekretariat Utama.
Perubahan yang mendasar yang terdapat dalam Renstra ini adalah sasaran strategis dan indikator kinerja utama (IKU) Sekretariat Utama yang lebih terukur yang berorientasi pada dampak (outcome/impact) yang diformulasikan dengan pendekatan metode balanced scorecard dengan tiga pendekatan yaitu (i) Perspektif Pelanggan (Customers Perspective) (ii) Perspektif Bisnis Proses Internal (Internal Process Perspective); (iii) Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan (Learning and Growth Perspective.
Berdasarkan hal tersebut di atas, Sekretariat Utama merumuskan berbagai 6 (enam) fokus kebijakan yaitu: (i) Penguatan Aparat Sipil Negara (ASN) Perpustakaan Nasional yang Kompeten dan Profesional; (ii) Penyelenggaraan Pemerintahan (Birokrasi) Perpustakaan Nasional yang Efektif dan Efisien; (iii) mewujudkan Sistem Manajemen Informasi yang Valid, Handal dan Mudah Diakses; (iv) mewujudkan Pengelolaan Program dan Anggaran yang Akuntabel dan Transparan; (v) mewujudkan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perpustakaan yang Efektif.
Sebagai dokumen perencanaan dan berorientasi pada hasil, Renstra Sekretariat Utama Tahun 2015-2019 memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, strategi, program, dan kegiatan yang merupakan dukungan Sekretariat Utama dalam upaya terwujudnya Indonesia cerdas melalui gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan. Renstra Sekretariat Utama Tahun 2015-2019 digunakan sebagai acuan bagi setiap unit organisasi eselon II dalam menyusun dokumen perencanaan dan dasar penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Sekretariat Utama.
Semoga semua rencana yang telah ditetapkan dalam Renstra Sekretariat
Utama Perpustakaan Nasional Tahun 2015-2019 ini dapat tercapai dan bermanfaat, serta mendapatkan ridha dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin.
Jakarta, September 2017 Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional RI, Drs. Dedi Junaedi, M.Si. NIP. 19580406 198211 1 004
Rencana Strategis Sekretariat Utama 2015-2019 3
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ………………………………………………………………… i
DAFTAR ISI ………………….………………………………………………………. ii
BAB I PENDAHULUAN ………………….……………………………………… 1
1.1 Kondisi Umum …………………………………………………… 4
1.2 Struktur Organisasi ................................................................... 4
1.3 Hasil Capaian Kinerja Sektama Periode 2010-2014 ................ 7
1.4. Potensi dan Permasalahan …………………………….......... 10
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS SEKRETARIAT
UTAMA PERPUSTAKAAN NASIONAL RI ...................................
2.1 Visi dan Misi Sekretariat Utama .............……………………….... 22
2.2 Tujuan Sekretariat Utama ……............……………… 23
2.3 Sasaran Strategis Sekretariat Utama ……............……………… 23
2.4 Strategi Pencapaian Sasaran Strategis……............……………… 24
BABIII ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN
KERANGKA KELEMBAGAAN SEKRETARIAT UTAMA ……………
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional ……............……………… 29
A. Arah Kebijakan dan Strategi PERPUSNAS .........………….
B. Arah Kebijakan dan Sekretariat Utama ........…….....……..
3.2 Program dan Kegiatan Sekretariat Utama…............……………… 31
3.3 Kerangka Regulasi.................................…............……………… 33
3.4 Kerangka Kelembagaan Sekretariat Utama ………………..…… 34
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN …………...…..
4.1 Target Kinerja …………………………………………………….. 35
4.2 Kerangka Pendanaan ………………...…………………………… 37
BAB V PENUTUP ……………………………………….……………………... 38
LAMPIRAN MATRIK KINERJA DAN ANGGARAN
LAMPIRAN MATRIK KERANGKA REGULASI
Rencana Strategis Sekretariat Utama 2015-2019 4
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Kondisi Umum
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan mengamanat-
kan bahwa pembangunan perpustakaan bertujuan memberikan layanan kepada
pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca dan wahana belajar sepanjang
hayat. Perpustakaan berperan juga dalam mengembangkan potensi masyarakat
agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
serta bertanggung jawab dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional
menuju terwujudnya masyarakat unggul, cerdas, kritis, dan inovatif berbasis pada
penguatan mentalitas budaya sejalan dengan agenda revolusi mental diharapkan
terjadi perubahan yaitu Indonesia berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi,
dan berkepribadian sosial budaya, melalui terwujudnya masyarakat yang
terinformasi dan berbudaya baca.
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan menjelaskan
bahwa Perpustakaan Nasional merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian
yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan dan
berkedudukan di Ibukota negara dan memiliki fungsi sebagai perpustakaan
pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian,
perpustakaan pelestarian, dan pusat jejaring perpustakaan. Untuk
mengoptimalisasikan terselenggaranya fungsi-fungsi tersebut, Perpustakaan
Nasional mempunyai tugas: (1) menetapkan kebijakan nasional, kebijakan umum
dan kebijakan teknis pengelolaan perpustakaan; (2) melaksanakan pembinaan,
pengembangan, evaluasi dan koordinasi terhadap pengelolaan perpustakaan; (3)
membina kerjasama dalam pengelolaan berbagai jenis perpustakaan; dan (4)
mengembangkan standar nasional perpustakaan.
Selain tugas sebagaimana dimaksud, Perpustakaan Nasional juga
bertanggungjawab: (1) mengembangkan koleksi nasional untuk memfasilitasi
terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat; (2) mengembangkan koleksi
nasional untuk melestarikan hasil budaya bangsa; (3) melakukan promosi
perpustakaan dan gemar membaca; (4) mengidentifikasi dan mengupayakan
Rencana Strategis Sekretariat Utama 2015-2019 5
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
pengembalian naskah kuno nusantara yang berada di luar negeri; (5) melakukan
inventarisasi dan pendaftaran naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat dan
lembaga serta memberikan penghargaan bagi masyarakat yang merawat,
memelihara dan melestarikan naskah kuno nusantara.
Perpustakaan Nasional RI berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990
tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam diamanatkan untuk
melaksananan pengelolaan karya cetak dan karya rekam. Mengingat pentingnya
peranan karya cetak dan karya rekam tersebut, Perpustakaan Nasional perlu
melaksanakan pembinaan demi pelestarian dengan mewajibkan kepada setiap
penerbit dan pengusaha rekaman untuk menyerahkan dua buah karya cetak
dan/atau karya rekamnya guna disimpan di Perpustakaan Nasional dan 1 buah di
Perpustakaan Daerah,sehingga dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh
masyarakat. Pengelolan karya cetak dan karya dalam usaha menghimpun,
melestarikan dan mewujudkan koleksi karya cetak dan karya rekam secara
nasional. Kewajiban serah-simpan karya cetak dan karya rekam ini juga
dimaksudkan untuk mewujudkan koleksi karya-karya tersebut sebagai hasil budaya
bangsa, sehingga terwujud suatu koleksi nasional yang lengkap dan dapat
memenuhi keperluan dalam rangka pembangunan bangsa dan negara, khususnya
dalam usaha meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa.
Sekretariat Utama sesuai Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional RI
Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional RI
yang telah diubah dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 2
Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional RI
mempunyai tugas mengoordinasikan perencanaan, pembinaan, pengendalian
administrasi, dan sumber daya di lingkungan Perpustakaan Nasional.
Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta pencapaian
visi Perpustakaan Nasional RI “Terwujudnya Indonesia Cerdas Melalui Gemar
Membaca Dengan Memberdayakan Perpustakaan” dengan Tagline "Indonesia
Gemar Membaca 2019",Sekretariat Utama sebagai unit pembina dan koordinasi
pelaksanaan tugas teknis dan administrasi perlu mengoptimalkan perannya dalam
mendukung Lembaga Perpustakaan Nasional RI.
Dalam upaya pencapaian pembangunan perpustakaan jangka menengah
periode tahun 2015-2019, Sekretariat Utama perlu melakukan perubahan
Rencana Strategis Sekretariat Utama 2015-2019 6
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
pendekatan konsep manajemen pemerintahan yaitu manajemen berbasis kinerja
baik pada lingkup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan
pertanggungjawaban sehingga dapat mendorong peningkatan kinerja, produktivitas
dan profesionalitas sumber daya manusia sehingga mendorong terwujudnya
kualitas layanan dan pengelolaan perpustakaan yang transparan dan akuntabel
menuju pemerintahan yang bersih dan baik (clean government and good
governance).
Untuk mencapai hal tersebut diatas, Sekretariat Utama menyusun Rencana
Strategis Sekretariat Utama Tahun 2015- 2019 sesuai dengan amanat Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional. Undang-Undang tersebut mengamanatkan setiap Kementerian/Lembaga
(K/L) diwajibkan menyusun rencana strategis (Renstra) untuk periode 5 tahun
mengacu pada RPJM Nasional Periode 2015-2019.
Sebagai pelaksanaan amanat tersebut Perpustakaan Nasional RI telah
menetapkan Renstra Perpustakaan Nasional RI 2015-2019 berdasarkan
kewenangan, tugas, dan fungsi dari Perpustakaan Nasional RI yang ditetapkan
melalui Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor 84 Tahun 2015.
Dalam pelaksanaannya, Renstra Perpustakaan Nasional RI periode 2015-2019
tersebut memerlukan penjabaran ke dalam Renstra unit organisasi Eselon I, Eselon
II, dan unit mandiri (UPT). Untuk itu Sekretariat Utama Perpustakaan Nasional RI
sebagai salah satu unit organisasi Eselon I juga menyusun Renstra Unit
Organisasinya mengacu kepada Renstra Perpustakaan Nasional RI periode 2015-
2019. Sekretariat Utama (Sektama) Perpustakaan Nasional RI memiliki peran
strategis dalam mendukung tugas-tugas utama Perpustakaan Nasional RI dalam
rangka mewujudkan visi dan melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 4
Tahun 1990 dan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007.
Peran strategis Sektama ini meliputi: (i) pengembangan regulasi bidang
perpustakaan dan penyediaan advokasi hukum, (ii) peningkatan kerjasama
perpustakaan di tingkat multilateral, regional, dan bilateral; (iii) pelaksanaan
perencanaan dan penganggaran yang efektif dan efisien, (iv) pelaksanaan promosi
dan kehumasan, (v) pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN); (vi) pengelolaan
keuangan yang akuntabel, (vii) peningkatan pemantuan dan evaluasi, dan (viii)
peningkatan peran kelembagaan dan tata laksana, serta (ix) pengelolaan
Rencana Strategis Sekretariat Utama 2015-2019 7
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
ketatausahaan, kearsipan, dan pengelolaan sarana maupun prasarana yang
memadai untuk pelaksanaan tugas Perpustakaan Nasional RI.
Disamping peran strategis tersebut Renstra Sektama periode 2015-2019 juga
mempunyai nilai strategis dalam memberikan arah dan kebijakan dalam rangka
mendukung pencapaian pelaksanaan reformasi birokrasi Perpustakaan Nasional RI
untuk mewujudkan tujuan dan sasaran reformasi birokrasi nasional.
Untuk menindaklanjuti amanat tersebut di atas dan dalam rangka mendukung
pencapaian program-program prioritas Perpustakaan Nasional RI, Sektama sesuai
kewenangan, tugas, dan fungsinya menyusun Rencana Strategis (Renstra)
Sektama Tahun 2015-2019 yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta
program dan kegiatan Sektama untuk tahun 2015-2019. Proses penyusunan
Renstra Sektama tahun 2015-2019 dilakukan sesuai dengan amanat peraturan
perundang-undangan yang berlaku dimulai dari hasil evaluasi pencapaian kinerja
tahun 2010-2014 serta menghimpun masukan-masukan pemangku kepentingan
yang menjadi mitra Sektama. Renstra Sektama tahun 2015-2019 diharapkan
menjadi acuan unit kerja di lingkungan Sektama untuk meningkatkan kinerja pada
masa yang akan datang sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
1.2 Struktur Organisasi
Berdasarkan Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor 3 Tahun
2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 1 Tahun 2012,
Sektama merupakan unsur pimpinan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Perpustakaan Nasional. Seketariat Utama bertugas
mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, pengendalian administrasi dan
sumber daya di lingkungan Perpustakaan Nasional RI, dan menyelenggarakan
fungsi sebagai berikut:
a. Pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi di lingkungan Perpustakaan
Nasional RI;
b. Pengkoordinasian perencanaan kebijakan teknis Perpustakaan Nasional;
Rencana Strategis Sekretariat Utama 2015-2019 8
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
c. Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, organisasi dan tata
laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan dan
rumah tangga Perpustakaan Nasional RI;
d. Pengkoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan tugas Perpustakaan Nasional;
e. Pengkoordinasian penyusunan laporan Perpustakaan Nasional RI.
Susunan organisasi Sekretariat Utama adalah sebagai berikut:
1.2.1. Biro Umum
Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pelayanan
administrasi, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian,
perlengkapan dan rumah tangga.
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Biro Umum menyelenggarakan fungsi; (i)
Pelaksanaan urusan dibidang kepegawaian, keuangan, dan ketatausahaan; (ii)
Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan,
kearsipan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.
1.2.2. Biro Hukum dan Perencanaan
Biro Hukum dan Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penelaahan
dan penyusunan peraturan perundang-undangan, memberikan pertimbangan dan
bantuan hukum, pengkoordinasian perencanaan, penelaahan organisasi dan tata
laksana, hubungan masyarakat dan penerbitan.
Biro Hukum dan Perencanaan terdiri dari: (i) Bagian Perencanaan; dan (ii)
Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat.
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Biro Hukum dan Perencanaan
menyelenggarakan fungsi: (i) Pengkoordinasian perencanaan program
PERPUSNAS; (ii) Penelaahan dan penyusunan peraturan perundang-undangan,
pertimbangan dan bantuan hukum; (iii) Pelaksanaan penelaahan organisasi dan tata
laksana, hubungan masyarakat, dan penerbitan.
Rencana Strategis Sekretariat Utama 2015-2019 9
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Utama
Untuk mendukung pelaksanaan tugas Sektama diperlukan sejumlah SDM
yang memiliki keahlian dan kompetensi yang baik. Sampai dengan tahun 2014,
jumlah SDM yang dimiliki Sektama untuk melaksanakan tugas dan fungsi
pembinaan serta pelayanan administrasi umum adalah sebanyak orang yang
tersebar di kedua biro. Berdasarkan jenjangpendidikan dan jabatan, kekuatan
pegawai Sektama dapat dijelaskan pada tabel 1.1 dan tabel 1.2, sebagai berikut:
Tabel 1.1 Kekuatan Pegawai Sekretariat Utama Berdasarkan Jenjang Pendidikan
JENJANG PENDIDIKAN SEKRETARIAT UTAMA
PERPUSTAKAAN NASIONAL RI
JUMLAH PERSEN JUMLAH PERSEN
S3 1 0,59 2 0,26
S2 17 10,06 87 11,28
S1 89 52,66 435 56,42
D4 - - 1 0,13
D3 dan Sarjana Muda 10 5,92 71 9,21
D2 1 0,59 10 1,30
BAGIAN
HUKUM DAN HUMAS
BIRO HUKUM DAN PERENCANAAN
SUBBAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI
SUBBAGIAN HUBUNGAN
MASYARAKAT
SUBBAGIAN PENERBITAN
SUBBAGIAN
PERLENGKAPAN DAN RUMAH TANGGA
BAGIAN
TATA USAHA
BAGIAN
PERENCANAAN
SEKRETARIAT UTAMA
BIRO UMUM
BAGIAN
KEUANGAN
BAGIAN
KEPEGAWAIAN
SUBBAGIAN TATA USAHA
PIMPINAN DAN KEARSIPAN
SUBBAGIAN
PENYUSUNAN PROGRAM
DAN ANGGARAN
SUBBAGIAN PERBENDAHARAAN
SUBBAGIAN
PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN
DAN PENSIUN
SUBBAGIAN TATA USAHA
DEPUTI I
SUBBAGIAN
MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM
DAN ANGGARAN
SUBBAGIAN VERIFIKASI
SUBBAGIAN KENAIKAN PANGKAT
DAN GAJI
SUBBAGIAN TATA USAHA
DEPUTI II
SUBBAGIAN PELAPORAN PROGRAM
DAN ANGGARAN
SUBBAGIAN TATA USAHA
KEPEGAWAIAN
Rencana Strategis Sekretariat Utama 2015-2019 10
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
SLTA 48 28,40 160 20,75
SLTP 1 0,59 2 0,26
SD 2 1,18 3 0,39
JUMLAH 169 100,00 771 100,00
Sumber data Biro Umum 30 Juni 2015
Tabel 1.2 Kekuatan Pegawai Sekretariat Utama Berdasarkan Jabatan Fungsional
JABATAN FUNGSIONAL SEKRETARIAT UTAMA
PERPUSTAKAAN NASIONAL RI
JUMLAH PERSEN JUMLAH PERSEN Pustakawan - - 203 26,33
Auditor - - 14 1,82
Perencana 5 2,96 5 0,65
Pranata Komputer - 1 0,13
Perawat 2 1,18 2 0,26
Dokter 2 1,18 2 0,26
Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan
- - - -
Analis Kepegawaian 7 4,14 7 0,91
Pranata Hubungan Masyarakat
- - - -
Widyaiswara - - 4 0,52
Arsiparis - - - -
Pengadaan Barang dan Jasa 3 2,37 4 0,52
Umum 126 73,96 458 59,40
Struktural 24 14,20 71 9,21
JUMLAH 169 100,00 771 100,00
Sumber data Biro Umum Tahun 2015
1.3 Hasil Capaian Kinerja Sekretaiat Utama Periode 2010-2014
Sesuai dengan peran dan kewenangannya, Sektama mempunyai tugas
mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, pengendalian administrasi dan
sumber daya di lingkungan Perpustakaan Nasional RI. Dalam rangka menjalankan
tugas tersebut maka sasaran strategis yang dicapai dalam Renstra 2010-2014
Sektama, yaitu: (i) Meningkatnya layanan administrasi, keuangan, kearsipan dan
pengelolaan kepegawaian; (ii) Tersusunnya perencanaan program, peraturan
perundangan serta organisasi tata laksana, humas, evaluasi, pelaporan dan
akuntabilitas kinerja Perpustakaan Nasional; (iii) Tersedianya sarana prasarana
layanan perpustakaan.
Rencana Strategis Sekretariat Utama 2015-2019 11
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
Pencapaian keberhasilan pelaksanaan tugas dan kewenangan Sektama
tersebut dapat dilihat sesuai dengan pencapaian indikator kinerja utama Tahun
2010-2014, antara lain: (i) Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran dengan
target 180 dokumen atau 100%; (ii) Jumlah laporan keuangan yang sesuai dengan
Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) dengan target 170 laporan atau 100%; (iii)
Jumlah Surat Keputusan dan dokumen kepegawaian dari target 4.500 SK terealisasi
4.495 SK atau 99,89%; (iv) Jumlah luas lahan dan gedung Perpustakaan Nasional
(ribu m2) dengan target 38,845 m2 terealisasi 100%; (v) Jumlah sarana kerja
layanan Perpustakaan Nasional (unit) dengan target 2.805 unit, terealisasi 1.877
atau 66,92%.
Namun demikian, ke depan kinerja Sektama masih terus perlu dipertahankan
dan ditingkatkan agar target organisasi Perpustakaan Nasional RI maupun Sektama
yang telah ditetapkan dapat dicapai secara optimal, khusunya penyusunan
peraturan perundang-undangan bidang perpustakaan. Sektama masih mempunyai
pekerjaan rumah yang belum terselesaikan yaitu penyusunan dan penetapan
Standar Tenaga Perpustakaan sesuai amanat Pasal 33 ayat (4), 34 ayat (4), 35 ayat
(4), 37 ayat (3), 38 ayat (7), 39 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
2014, penyusunan dan penetapan Standarisasi dan Akreditasi Perpustakaan sesuai
amanat Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014, penetapan
Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional tentang Pembudayaan Gemar Membaca
sesuai amanat Pasal 76 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014, penetapan
Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi
Perpustakaan Nasional 2015-2019 sesuai amanat Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–
2025, penyusunan dan penetapan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional tentang
Pembangunan Perpustakaan Model sesuai amanat Kajian Pengembangan
Perpustakaan dan sesuai dengan Pasal 21 Ayat 2 huruf b Undang Nomor 43 Tahun
2007 Perpustakaan Nasional bertugas melaksanakan pembinaan, pengembangan,
evaluasi, dan koordinasi terhadap pengelolaan perpustakaan.
Demikian juga implementasi SAKIP di lingkungan Perpustakaan Nasional yang
menjadi tanggung jawab Sektama pelaksanaannya juga belum optimal. Tingkat
akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan
anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil
Rencana Strategis Sekretariat Utama 2015-2019 12
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
(result oriented government) masih perlu perbaikan. Berdasarkan evaluasi dari
Kemnterian PAN dan RB, hasil evaluasinya sebagai berikut:
Tabel 1.4.
Evaluasi Kementerian PAN & RB Terhadap Kinerja Perpustakaan Nasional
URAIAN NILAI 2010
NILAI 2011
NILAI 2012
NILAI 2013
NILAI 2014
NILAI 2015
NILAI 2016
Nilai 51,16 54,90 55,90 56,86 55,34 50,37 56,89
Tingkat akuntabilitas kinerja
CC CC CC CC CC CC CC
Sumber data Kementerian PAN & RB
Disamping kemajuan terhadap kinerja di atas, Perpustakaan Nasional juga
telah melakukan berbagai terobosan dalam percepatan implementasi Reformasi
Birokrasi. Kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi terus diupayakan diantaranya
ditandai dengan upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan
bebas KKN berupa: (i) tersusunnya kebijakan pengelolaan gratifikasi, (ii) Penguatan
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), (iii) Pengelolaan Pengaduan
Masyarakat, (iv) Whistle Blowing System dan (v) Penerapan Zona Integritas di
lingkungan Perpustakaan Nasional. Capaian reformasi birokrasi tersebut ditandai
dengan hasil evaluasi reformasi birokrasi oleh Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sebagai berikut:
Tabel 1.5. Evaluasi Kementerian PAN & RB Terhadap Reformasi Birokrasi
URAIAN NILAI 2010
NILAI 2011
NILAI 2012
NILAI 2013
NILAI 2014
NILAI 2015
NILAI 2016
Nilai 57,01 63,38
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
CC B
Sumber data Kementerian PAN & RB
Rencana Strategis Sekretariat Utama 2015-2019 13
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
Program reformasi birokrasi bertujuan untuk mewujudkan birokrasi yang bersih
dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang mampu
memberikan layanan publik yang semakin membaik. Melalu inovasi dan kreatifitas
yang dilakukan menunjukkan adanya perbaikan kualitas pelayanan publik
Perpustakaan Nasional ditandai dengan indeks kualitas pelayanan publik yang
dihasilkan dari hasil survei yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2016 terhadap beberapa layanan
utama Perpustakaan Nasional, yaitu layanan baca koleksi perpustakaan,
keanggotaan, sertifikasi profesi perpustakaan, ISBN/ISMN, dan bimbingan
pemustaka menunjukkan hasil yang baik dengan nilai 3,41 dengan skala 0-4
penilaian. Termasuk terhadap integritas organisasi menunjukkan indeks 3,49. Indeks
ideal sesuai dengan PERMENPANRB Nomor 52 Tahun 2014 adalah 3,6.
Opini Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2013 dan 2014 mendapat predikat
WDP, sebagai berikut:
Gambar 1.2. Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Perpustakaan Nasional
Sumber data LHP BPK
Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Perpustakaan Nasional
RI dalam melaksanakan reformasi birokrasi (RB) sesuai PP Nomor 81 Tahun 2010
tentang Grand Design RB 2010-2025 belum optimal. Untuk itu diperlukan upaya
atau proses RB yang sunguh-sunguh di semua unit organisasi melalui pengungkit
dalam pencapaian sasaran sebagai hasil yang diharapkan dari pelaksanaan
Reformasi Birokrasi.
2015
WDP
2016
WTP
Rencana Strategis Sekretariat Utama 2015-2019 14
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
1.4 Potensi dan Permasalahan
Perpustakaan Nasional sebagai suatu organisasi, menghadapi pengaruh
lingkungan strategis baik internal maupun eksternal.Lingkungan strategis ini sangat
dibutuhkan untuk dapat memberikan formulasi kebijakan, program dan kegiatan
sebagai mana tugas pokok, fungsi, dan kewenangan Sekretariat Utama.
A. Implementasi Reformasi Birokrasi
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Grand design
Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan reformasi Birokrasi No. 11 Tahun 2015 tentang Road Map
Reformasi Birokrasi 2015-2019. Dalam kebijakan tersebut, reformasi birokrasi
bertujuan untuk mengurangi dan akhirnya menghilangkan setiap
penyalahgunaan kewenangan publik oleh pejabat di instansi yang bersangkutan;
menjadikan negara yang memiliki most-improved bureaucracy; meningkatkan
mutu pelayanan kepada masyarakat; meningkatkan mutu perumusan dan
pelaksanaan kebijakan/program instansi; meningkatkan efisiensi (biaya dan
waktu) dalam pelaksanaan semua segi tugas organisasi; menjadikan birokrasi
Indonesia antisipatif, proaktif, dan efektif dalam menghadapi globalisasi dan
dinamika perubahan lingkungan strategis.
Sekretariat Utama sebagai leading sector dalam perwujudan reformasi birokrasi
di lingkungan Perpustakaan Nasional secara keseluruhan belum optimal.
Reformasi birokrasi akan dilaksanakan melalui penerapan manajemen
perubahan, penataan organisasi, penataan tatalaksana, penataan SDM
aparatur, reorganisasi, penataan perundang-undangan, pengawasan, penguatan
akuntabilitas dan peningkatan kualitas layanan perpustakaan.
Adapun potensi dan/atau permasalahan dalam upaya implementasi reformasi
birokrasi Perpustakaan Nasional, sebagai berikut:
1. Manajemen Perubahan
Manajemen perubahan di lingkungan Perpustakaan Nasional meliputi
pelaksanaan berbagai program yang bertujuan untuk mempersiapkan sumber
Rencana Strategis Sekretariat Utama 2015-2019 15
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
daya manusia yang mendukung setiap perbaikan. Perubahan tentu
memerlukan proses. Oleh karena itu, Perpustakaan Nasional telah melakukan
beberapa upaya seperti sosialisasi dan internalisasi terhadap nilai-nilai
lembaga yaitu PASTI (Profesional, Akuntabilitas, Sinergi, Transparan dan
Integritas) untuk seluruh pegawai memahami pentringnya transformasi
budaya, makna perubahan dan penguatan komitmen untuk perubahan.
Perubahan terhadap nilai-nilai lembaga juga dilakukan melalui strategi figur
atau panutan sebagai agent of change atau role model dalam perubahan.
2. Penguatan Peraturan Perundang-undangan
Dengan adanya perubahan paradigma dan perkembangan serta tuntutan
pembangunan perpustakaan perlu perhatian khusus terhadap sinkronisasi,
harmonisasi kebijakan dan peraturan dibidang perpustakaan. Hal yang perlu
mendapat perhatian antara lain: (i) Kelengkapan peraturan pelaksanaan
perundangan-undangan dalam rangka melaksanakan amanat Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 2007 serta proses harmonisasi dengan peraturan
lainnya (ii) Peta peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan secara
subtansi, (iii) Implementasi peraturan perundang-undangan, (iv) Penataan
kewenangan bidang perpustakan antara pemerintah, pemerintah daerah, dan
masyarakat.
Semangat penyelenggaraan otonomi daerah dimana adanya pembagian
tugas kewenangan bidang perpustakaan antara pemerintah, pemerintahan
daerah provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota, menuntuk dilakukannya
reveiu dan penyesuaian seluruh peraturan perundang-undangan bidang
perpustakaan termasuk Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah
Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam serta kelengkapan peraturan
pelaksanaan perundang-undangan tersebut.
3. Penguatan Kelembagaan
Dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi dan untuk menghadapi
dinamika perkembangan lingkungan strategis serta amanat dari Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1990 dan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007,
diperlukan penyesuaian kelembagaan Perpustakaan Nasional yang efektif
dan efisien, sehingga dapat mendukung tercapainya visi dan misi
Rencana Strategis Sekretariat Utama 2015-2019 16
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
Perpustakaan Nasional. Sektama perlu perhatian khusus dalam rangka
restrukturisasi organisasi Perpustakaan Nasional melalui kegiatan evaluasi
dan penyusunan struktur organisasi, tugas pokok, dan fungsi.
4. Penguatan Tata Laksana
Penguatan tata laksana, dalam rangka mendukung terciptanya layanan
Perpustakaan Nasional yang cepat, transparan, dan akuntabel, memerlukan
penyediaan dukungan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang andal
dan aman yang meliputi (i) Penyempurnaan dan Penyusunan Peta Bisnis
Proses Perpustakaan Nasional; (ii) Pengembangan dan integrasi sistem
pendataan kinerja dilingkungan Perpustakaan Nasional, (iii) Pengembangan
dan implementasi sistem perencanaan dan penganggaran berbasis TIK,
(iv)Pengembangan dan implementasi sistem kepegawaian berbasis TIK,
(v)Pengembangan dan implementasi sistem akuntansi dan pelaporan
keuangan berbasis TIK. (vi) Managemen kearsipan dan persuratan berbasis
TIK pada seluruh unit kerja.
5. Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur
Sumber Daya Manusia memegang peranan sentral atas kelancaran jalannya
organisasi yaitu sebagai pengelola dan pengendali sistem. Agar sistem
tersebut tetap berjalan tentu dalam pengelolaannya, harus memperhatikan
aspek seperti rekrutmen, pendidikan dan pelatihan, pengembangan karier,
mutasi dan promosi sampai dengan pensiun.Dalam hal ini, sumber daya
manusia dijadikan sebagai salah satu indikator penting dalam pencapaian
tujuan organisasi. Oleh karena itu, sumber daya manusia merupakan aset
organisasi yang sangat vital dan strategis.Jumlah keseluruhan pegawai
Perpustakaan Nasional sebanyak 771 orang sedangkan pegawai Sekretariat
Utama sebanyak 169 orang dengan latar belakang pendidikan yang beragam,
dengan presentasi berdasarkan strata pendidikan yang perlu di kelola dengan
efisien dan efektif.
6. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan
yang bersih dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil diperlukan
pelaksanaan pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan sah
Rencana Strategis Sekretariat Utama 2015-2019 17
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
berdasarkan peraturan perundang-undangan melalui penerapan Sistem
Akuntabilitas Kinerja yang merupakan rangkaian sistematik dari berbagai
aktifitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan
pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan
pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, sesuai ketentuan dalam
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sehingga
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara
berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari
korupsi, kolusi, dan nepotisme.
B. Perkembangan Teknologi Komunikasi dan Informasi
Teknologi informasi dan komunikasi mempunyai pengaruh amat besar terhadap
segala aspek kehidupan umat manusia. Cepatnya kemajuan teknologi
sepenuhnya membuka kesempatan baru dalam mencapai tingkat kemajuan yang
lebih tinggi. Kemampuan teknologi dapat mengurangi banyaknya kendala
konvensional, khususnya kendala batas ruang, waktu, dan jarak. Manfaat dan
fungsi Teknologi Informasi dan Komunikasi pada dasarnya, dapat: (i) Mengatur
informasi (in-house information ) atau informasi yang ada di dalam lembaga
informasi tersebut, serta mengusahakannya agar dapat di temu balik; (ii)
Mengakses pangkalan data luar (ekstern), yaitu pangkalan data dari lembaga-
lembaga lain, maupun belahan dunia lain. Fungsi-fungsi lainnya, yaitu : (i)
Meringankan beban kerja; (ii) Efisien dan menghemat waktu dan tenaga; (iii)
Meningkatkan jasa perpusdokinfo dan fungsi-fungsi baru; (iv) Membangun
jaringan dan kerjasama.
Perpustakaan tidak dapat terlepas dari peranan teknologi informasi dan
komunikasi dalam akselerasi layanan perpustakaan yang berkualitas. Oleh
karena itu, Sekretariat Utama sebagai pendukung yang memfasilitasi unit kerja
teknis di lingkungan Perpustakaan Nasional RI memiliki peranan penting dalam
penerapan teknologi berupa penyediaan sarana dan prasarana yang berkualitas
dan modern agar terwujud kinerja Perpustakaan Nasional RI yang handal.
Perkembangan teknologi informasi dapat menjadi potensi bagi Perpustakaan
Nasional RI khususnya Sekretariat Utama untuk dapat melakukan pelayanan,
Rencana Strategis Sekretariat Utama 2015-2019 18
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
sosialisasi, komunikasi, dan pembelajaran kepada masyarakat. Teknologi
informasi juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung penataan sumber daya di
lingkungan internal Perpustakaan Nasional RI seperti: (i) Sistem Informasi
Kepegawaian, (ii) Sistem Pengarsipan, (iii) Sistem Monitoring dan Evaluasi
Program dan Anggaran.
C. Reformasi Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Sistem
Akuntabilitas Kinerja
Reformasi perencanaan dan penganggaran di mulai dengan terbitnya Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
Peraturan perundang-undangan tersebut telah dilengkapi dengan PP Nomor 20
Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP), PP Nomor 21 Tahun
2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L),
PP Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan dan PP Nomor 40 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional yang menekankan
pada perencanaan dan penganggaran yang berbasis kinerja, berjangka
menengah, dan sistem penganggaran terpadu.
Perencanaan dan penganggaran yang berbasis kinerja, berjangka menengah
serta penganggaran terpadu merupakan perwujudan dari pelaksanaan tiga
prinsip pengelolaan keuangan publik, yaitu; (i) Kerangka Kebijakan Fiskal Jangka
Menengah yang dilaksanakan secara konsisten; (ii) Alokasi pada prioritas untuk
mencapai manfaat yang terbesar dari dana yang terbatas yaitu melalui
penerapan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah yang terdiri dari penerapan
Prakiraan Maju, Anggaran Berbasis Kinerja, dan Anggaran Terpadu; dan (iii)
Efisiensi dalam pelaksanaan dengan meminimalkan biaya untuk mencapai
sasaran yang telah ditetapkan.
Reformasi perencanaan menekankan pada: (i) Perencanaan dan penganggaran
yang berbasis kinerja yaitu pendekatan penganggaran atas dasar perencanaan
kinerja; (ii) Penganggaran berjangka menengah, yaitu pendekatan penganggaran
berdasarkan kebijakan, pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut
Rencana Strategis Sekretariat Utama 2015-2019 19
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
yang dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan
mempertimbangkan implikasi biaya keputusan pada tahun berikutnya dalam
bentuk prakiraan maju, dan (iii) Sistem penganggaran terpadu, yaitu penyusunan
rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi mencakup seluruh
jenis belanja pemerintah dan didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi
alokasi dana.
Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), mewajibkan setiap
kementerian/lembaga menerapkan SAKIP. SAKIP meliputi: (i) Rencana
Strategis; (ii) Perjanjian Kinerja; (iii) Pengukuran Kinerja; (iv) Pengelolaan data
Kinerja; (v) Pelaporan Kinerja; dan (vi) Reviu dan Evaluasi Kinerja. Dalam
rangka mewujudkan pertanggungjawaban yang akuntabel dilakukan evaluasi
atas implementasi SAKIP berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2014 tentang
Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah. Penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan
rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang
untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian,
pengikhtisaran dan pelaporan kinerja merupakan perubahan laporan
pertanggung jawaban yang terus perlu dikuatkan pada lembaga pemerintah.
D. Sarana dan prasarana
Tugas-tugas Perpustakaan Nasional di bidang perpustakaan tidak terlepas
dengan sarana dan prasarana pendukung. Faktor utama dalam menjalankan
tugas pokok dan fungsinya sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan
rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, perpustakaan
pelestarian, dan pusat jejaring perpustakaan adalah tersedianya sarana dan
prasarana yang memadai dan berkualitas tidak hanya koleksi perpustakaan dan
layanan publik tetapi juga fasilitas pendukung lainnya seperti gedung kantor yang
sesuai standar, lahan parkir yang memadai, jaringan listrik dan air yang tertata,
serta kendaraan operasional maupun layanan perpustakaan elektronik keliling
yang memungkinkan mobilitas kerja dan TIK. Untuk itu, sarana dan prasarana
Rencana Strategis Sekretariat Utama 2015-2019 20
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
merupakan faktor kekuatan yang harus dimiliki oleh Perpustakaan Nasional RI
dalam menjalankan tugas dan perannya.
Berdasarkan analisis kondisi tersebut di atas serta dengan memperhatikan isu-
isu strategis, maka dapat diuraikan beberapa permasalahan pokok unit kerja
Sekretariat Utama Perpustakaan Nasional sebagai berikut:
1. Peraturan perundang-undangan berkaitan dengan bidang perpustakaan belum
sepenuhnya harmonis, belum adanya peta peraturan perundang-undangan yang
dibutuhkan, hasil telaah peraturan perundang-undangan bidang perpustakaan
belum memadai, dan implementasi peraturan perundang-undangan yang ada
masih belum sesuai dengan harapan.
2. Struktur organisasi masih belum mencerminkan tugas pokok dan fungsi yang
dimanatkan Undang-Undang; pelaksanaan kegiatan belum seluruhnya mengacu
pada tugas pokok dan fungsi unit kerja; masih terdapat tumpang tindih tugas dan
fungsi, serta beban kerja yang belum seimbang.
3. Pada kenyataannya masih terdapat proses bisnis yang belum memiliki Standar
Operasional Prosedur (SOP). SOP yang telah ada atau ditetapkan juga belum
diinformasikan secara luas baik melalui ofline maupun online. Akibatnya tidak
ada kejelasan mengenai waktu, biaya maupun syarat-syarat pemberian
layanan.Adapun SOP yang ada sekarang ini merupakan SOP kegiatan, yang
seharusnya SOP terkait tugas dan fungsi unit kerja yang ditetapkan melalui
Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI.
4. Belum dilakukan asesmen ke seluruh individu di lingkungan Sekretariat Utama
guna memperoleh peta profil kompetensi individu sehingga tugas individu sesuai
dengan komptensinya; SDM Perpustakaan Nasional secara kuantitas cukup
namun secara kualitas kurang memadai, masih terdapat kesenjangan antara
kualifikasi dan kompetensi dengan kebutuhan organisasi, belum akuratnya
penempatan pegawai sesuai dengan kompetensinya, serta belum efektifnya
sistem pengelolaan kepegawaian berdasarkan kinerja sehingga tingkat
keakuratan, kemutakhiran, keterpaduan, dan pemanfaatannya belum terpadu.
Sesuai data yang ada Perpustakaan Nasional belum memiliki tenaga yang
berkompetensi dibidang perancang perundang-undangan, pranata hubungan
masyarakat, dan arsiparis.
Rencana Strategis Sekretariat Utama 2015-2019 21
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
5. Masih belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(SPIP).Kualitas laporan akuntabilitas kinerja di lingkungan Perpustakaan
Nasional masih relatif rendah hal tersebut berdasarkan evaluasi Kementerian
PAN dan RB laporan tersebut belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya.
Hal ini disebabkan oleh ukuran kinerja organisasi yang belum jelas, dan Indikator
Kinerja Utama masih belum tersusun secara jelas dan spesifik serta utama masih
menggambarkan kinerja output yang seharusnya menggambarkan kinerja
outcome.
6. Terbatasnya kemampuan sumber daya manusia dalam penguasaan teknologi
informasi dan komunikasi guna mendukung pelaksanaan tugas-tugas di
Perpustakaan Nasional RI.
7. Belum optimalnya koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi program pembangunan
Perpustakaan Nasional;
8. Belum optimalnya pemenuhan sarana dan prasarana yang memenuhi standar
dalam mendukung tugas-tugas di Perpustakaan Nasional RI.
Rencana Strategis Sekretariat Utama 2015-2019 22
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
BAB II
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN
SEKRETARIAT UTAMA
2.1. Visi dan Misi Perpustakaan Nasional RI
Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Kabinet Kerja tahun 2015-2019,
serta sembilan agenda prioritas atau NAWA CITA, maka visi dan misi Perpustakaan
Nasional adalah sebagai berikut:
Visi: "Terwujudnya Indonesia Cerdas Melalui Gemar Membaca Dengan
Memberdayakan Perpustakaan" dengan Tagline: "INDONESIA GEMAR MEMBACA
2019"
2.2 Visi dan Misi Sekretariat Utama
Mengacu Visi dan Misi Perpustakaan Nasional, tujuan, sasaran, kebijakan,
program, dan sesuai tugas dan fungsi Sekretariat Utama, serta mencermati kondisi
umum, potensi, dan permasalahan yang berkembang, maka rumusan visi
Sekretariat Utama tahun 2015 -2019 adalah:
Terwujudnya Tata Kelola Sumber Daya Perpustakaan Nasional
Secara Profesional dan Transparan
Dengan visi tersebut diharapkan Sekretariat Utama menjadi unit kerja yang
dapat memfasilitasi dan memberikan ruang yang lebih luas dan luwes dalam
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan kewajiban serta fungsi yang
diemban oleh Perpustakaan Nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
Terimplementasikannya visi Sekretariat Utama secara menyeluruh seperti yang
telah dikemukakan di atas harus disikapi secara kreatif dan produktif oleh segenap
aparatur Sekretariat Utama Perpustakaan Nasional RI. Dengan motto “kerja keras,
tuntas, dan berkualitas” merupakan bentuk dan ungkapan sederhana namun
dapat menjadi daya ungkit dari keinginan untuk menciptakan budaya dan etos kerja
yang handal di seluruh jajaran Sekretariat Utama khususnya, di Perpustakan
Nasional pada umumnya. Merealisasikan makna tersebut membutuhkan komitmen
untuk bekerja keras, selesai tepat waktu, dan hasilnya berkualitas, serta profesional
dari seluruh aparatur Perpustakaan Nasional untuk dapat mewujudkannya.
Rencana Strategis Sekretariat Utama 2015-2019 23
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
2.3 Tujuan Sekretariat Utama
Tujuan yang ingin dicapai dalam periode 2015 -2019 adalah Terwujudnya tata
kelola sumber daya Perpustakaan Nasional secara profesional dan transparan untuk
mewujudkan Indonesia Gemar Membaca.
Tujuan Sekretaris Utama
Terwujudnya Tata Kelola Sumber Daya Perpustakaan Nasional Secara
Profesional dan Transparan Untuk Mewujudkan Indonesia Gemar
Membaca
2.4 Sasaran Strategis Sekretariat Utama
Adapun sasaran strategis Sekretariat Utama sebanyak 16 (enam belas) Sasaran
Strategis dengan 21 (dua puluh satu) Indikator Kinerja (IK) yang diturunkan dari
Perspektif Pelanggan (Customers Perspective), Perspektif Bisnis Proses Internal
(Internal Process Perspective) dan Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan
(Learning and Growth Perspective), sebagai berikut:
Tabel 2.1
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA
1 Terwujudnya Aparat Sipil Negara Perpusnas yang Kompeten dan Profesional
1 Nilai kompetensi dan integritas Aparat Sipil Negara Perpusnas
2 Terwujudnya Birokrasi Perpusnas yang Efektif dan Efisien
2 Nilai penerapan Reformasi Birokrasi Perpusnas
3 Persepsi Inisiatif Anti Korupsi Perpusnas
4 Persepsi Unit Kerja Terhadap Kemudahan Akses Informasi
3 Terwujudnya sarana dan prasarana Perpusnas
5 Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana
4 Terkelolanya Anggaran Perpusnas secara optimal
6 Opini BPK atas Laporan Keuangan Perpusnas
7 Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja Perpunas
5 Terwujudnya citra positif Perpusnas di masyarakat
8 Persentase jumlah pemberitaan yang negatif dibanding total pemberitaan Perpusnas
6 Tersediannya peraturan perundang-undangan bidang perpustakaan dan tata kelola organisasi yang efektif
9 Tingkat efektivitas peraturan perundang-undangan di bidang perpustakaan
Rencana Strategis Sekretariat Utama 2015-2019 24
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
10 Persentase peningkatan implementasi SOP
7 Terselenggaranya Perencanaan, Hukum dan Humas Perpusnas
11 Layanan Perencanaan, Hukum dan Humas Perpusnas
8 Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian dan operasional perkantoran Perpusnas
12 Layanan manajemen ASN, keuangan, umum dan perkantoran Perpusnas
9 Terselenggaranya pengelolaan Perpustakaan Proklamator Bung Hatta
13 Layanan manajemen ASN, keuangan, umum, dan perkantoran UPT Perpustakaan Perpustakaan Bung Hatta
10 Terselenggaranya pengelolaan Perpustakaan Proklamator Bung Karno
14 Layanan manajemen ASN, keuangan, umum, dan perkantoran Perpustakaan Proklamator Bung Karno
11 Peningkatan sarana dan prasarana layanan Perpusnas
15 Pemenuhan prasarana Kantor Perpusnas yang memadai
12 Terselenggaranya Pengawasan Intern Perpusnas
16 Terselenggaranya pengawasan internal Perpusnas yang efektif dan efisien
13 Tersedianya Aparat Sipil Negara (ASN) di lingkungan Sestama yang Kompeten dan Profesional
17 Nilai kompetensi dan integritas Aparat Sipil Negara
14 Terwujudnya Birokrasi di lingkungan Sestama yang Efektif dan Efisien
18 Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi
19 Persepsi Inisiatif anti korupsi
20 Persepsi unit kerja terhadap kemudahan akses informasi
15 Tersedianya infrastruktur, Saranan dan Prasarana Layanan di lingkungan Sestama
21 Terwujudnya sarana dan prasarana Perpusnas yang memadai
16 Terkelolanya Anggaran di lingkungan Sestama secara Optimal
22 Opini atas Laporan Keuangan
23 Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja Sestama
2.5 Strategi Pencapaian Sasaran Strategis
Strategi pencapaian Sasaran Sekretariat Utama Tahun 2015-2019
digambarkan dalam peta strategis, sebagai berikut:
Rencana Strategis Sekretariat Utama 2015-2019 25
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
Gambar. Peta Strategi Sekretariat Utama (Level 1 – Lembaga)
1. Perspektif Pelanggan (Customers Perspective)
a. Sasaran strategis pertama (SS-1) yang akan dicapai oleh Sekretariat
utama adalah: “Terwujudnya Aparat Sipil Negara Perpusnas yang
Kompeten dan Profesional”. Dengan Indikator:
(IKU-1): Nilai kompetensi dan integritas Aparat Sipil Negara Perpusnas
(skala nilai 0 – 100) dari nilai 82,2 pada Tahun 2015 menjadi nilai 87,1
Tahun 2019.
b. Sasaran strategis kedua (SS-2) yang akan dicapai oleh Sekretariat utama
adalah: “Terwujudnya Birokrasi Perpusnas yang Efektif dan Efisien”.
Dengan Indikator:
(IKU-2): Nilai penerapan Reformasi Birokrasi Perpusnas (skala nilai 0 –
100) dari nilai 57 pada Tahun 2015 menjadi nilai 75 Tahun 2019.
(IKU-3): Persepsi inisiatif anti korupsi Perpusnas (skala nilai 0 – 5) dari nilai 3,2
pada Tahun 2015 menjadi nilai 3,6 Tahun 2019.
Rencana Strategis Sekretariat Utama 2015-2019 26
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
(IKU-4): Persepsi unit kerja terhadap kemudahan akses informasi (skala nilai 1-4) dari
nilai 3,2 pada Tahun 2015 menjadi nilai 3,6 Tahun 2019.
c. Sasaran strategis ketiga (SS-3) yang akan dicapai oleh Sekretariat utama
adalah: “Terwujudnya sarana dan prasarana Perpusnas” dengan indikator:
(IKU-5): Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana
(skala nilai 0 – 100) dari nilai 80 pada Tahun 2015 menjadi nilai 90
Tahun 2019.
d. Sasaran strategis keempat (SS-4) yang akan dicapai oleh Sekretariat
utama adalah: “Terkelolanya Anggaran Perpusnas secara optimal”.
Dengan Indikator:
(IKU-6): “Opini BPK atas Laporan Keuangan Perpusnas” (opini BPK)
dari nilai WTP pada Tahun 2015 menjadi WTP Tahun 2019.
(IKU-7): “Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja Perpunas” (Nilai D – AA)
dari nilai CC pada Tahun 2015 menjadi BB Tahun 2019.
e. Sasaran strategis kelima (SS-5) yang akan dicapai oleh Sekretariat utama
adalah: “Terwujudnya citra positif Perpusnas di masyarakat”. Dengan
Indikator:
(IKU-8): “Persentase jumlah pemberitaan yang negatif dibanding total
pemberitaan Perpusnas” (skala presentase 0 – 10) dari nilai < 10 pada
Tahun 2015 menjadi nilai < 10 Tahun 2019.
f. Sasaran strategis keenam (SS-6) yang akan dicapai oleh Sekretariat
utama adalah: “Tersediannya peraturan perundang-undangan bidang
perpustakaan dan tata kelola organisasi yang efektif”. Dengan Indikator:
(IKU-9): “Tingkat efektivitas peraturan perundang-undangan di bidang
perpustakaan” (skala nilai 0 – 100) dari nilai 60 pada Tahun 2015
menjadi nilai 80 Tahun 2019.
(IKU-10): “Persentase peningkatan implementasi SOP” (skala
presentase 0 – 100) dari nilai 100 pada Tahun 2015 menjadi nilai 100
Tahun 2019.
Rencana Strategis Sekretariat Utama 2015-2019 27
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
2. Perspektif Bisnis Proses Internal (Internal Process Perspective) a. Sasaran strategis ketujuh (SS-7) yang akan dicapai oleh Sekretariat
utama adalah: “Terselenggaranya Perencanaan, Hukum dan Humas
Perpusnas”. Dengan Indikator:
(IKU-11): Layanan Perencanaan, Hukum dan Humas Perpusnas
(Kegiatan Layanan) dari 5 layanan Tahun 2015 menjadi 5 layanan
Tahun 2019, yang didukung oleh (a) Layanan perencanaan; (b)
layanan pemantuan dan evaluasi; (c) Layanan hukum; (d) Layanan
hubungan masyarakat dan komunikasi; (e) Layanan manajemen
organisasi.
b. Sasaran strategis kedelapan (SS-8) yang akan dicapai oleh Sekretariat
utama adalah: “Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian dan
operasional perkantoran Perpusnas”. Dengan Indikator:
(IKU-12): Layanan manajemen ASN, keuangan, umum dan
perkantoran Perpusnas, (Kegiatan Layanan) dari 5 layanan Tahun
2015 menjadi 5 layanan Tahun 2019, yang didukung oleh (a) Jumlah
layanan manajemen ASN Perpusnas; (b) Jumlah Layanan Reformasi
Birokrasi; (c) Jumlah layanan manajemen keuangan; (d) Jumlah
layanan umum; (e) Jumlah layanan perkantoran.
c. Sasaran strategis kesembilan (SS-9) yang akan dicapai oleh Sekretariat
utama adalah: “Terselenggaranya pengelolaan Perpustakaan Proklamator
Bung Hatta”. Dengan Indikator:
(IKU-13): Layanan manajemen ASN, keuangan, umum, dan
perkantoran UPT Perpustakaan Perpustakaan Bung Hatta (Bulan) dari
12 bulan pada Tahun 2015 menjadi 12 bulan Tahun 2019 yang
didukung oleh (a) Layanan perkantoran.
d. Sasaran strategis kesepuluh (SS-10) yang akan dicapai oleh Sekretariat
utama adalah: “Terselenggaranya pengelolaan Perpustakaan Proklamator
Bung Karno”. Dengan Indikator:
(IKU-14): Layanan manajemen ASN, keuangan, umum, dan
perkantoran Perpustakaan Proklamator Bung Karno (Bulan) dari 12
bulan pada Tahun 2015 menjadi 12 bulan Tahun 2019 yang didukung
oleh (a) Layanan perkantoran.
Rencana Strategis Sekretariat Utama 2015-2019 28
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
e. Sasaran strategis kesebelas (SS-11) yang akan dicapai oleh Sekretariat
utama adalah: “Peningkatan sarana dan prasarana layanan Perpusnas”.
Dengan Indikator:
(IKU-15): Pemenuhan prasarana Kantor Perpusnas yang memadai
(Unit) dari 321 unit pada Tahun 2015 menjadi 321 unit Tahun 2019.
f. Sasaran strategis keduabelas (SS-12) yang akan dicapai oleh Sekretariat
utama adalah: “Terselenggaranya Pengawasan Intern Perpusnas”.
Dengan Indikator:
(IKU-16): Terselenggaranya pengawasan internal Perpusnas yang
efektif dan efisien (Laporan Kegiatan) dari 40 laporan pada Tahun 2015
menjadi 45 laporan Tahun 2019, yang terdiri dari: (a) Jumlah laporan
hasil pengawasan Perpusnas; (b) Jumlah kegiatan penguatan
pelaksanaan pengawasan Perpusnas.
3. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan (Learning and Growth
Perspective)
a. Sasaran strategis ketigabelas (SS-13) yang akan dicapai oleh Sekretariat
utama adalah: “Tersedianya Aparat Sipil Negara (ASN) di lingkungan
Sestama yang Kompeten dan Profesional”. Dengan Indikator:
(IKU-17): Nilai kompetensi dan integritas Aparat Sipil Negara (indeks
nilai 0 – 100) dari nilai 86,2 pada Tahun 2015 menjadi nilai 87,1 Tahun
2019.
b. Sasaran strategis kelimabelas (SS-14) yang akan dicapai oleh Sekretariat
utama adalah: “Terwujudnya Birokrasi di lingkungan Sestama yang Efektif
dan Efisien”. Dengan Indikator Kinerja Utama:
(IKU-18): Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi (skala nilai 0 – 100) dari
nilai 57 pada Tahun 2015 menjadi nilai 75 Tahun 2019.
(IKU-19): Persepsi Inisiatif anti korupsi (skala nilai 1-5) dari nilai 3,2
pada Tahun 2015 menjadi nilai 3,6 Tahun 2019.
(IKU-20): Persepsi unit kerja terhadap kemudahan akses informasi
(skala nilai 1-5) dari nilai 4 pada Tahun 2015 menjadi nilai 4 Tahun
2019.
Rencana Strategis Sekretariat Utama 2015-2019 29
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
c. Sasaran strategis keenambelas (SS-15) yang akan dicapai oleh
Sekretariat utama adalah: “Tersedianya infrastruktur, Saranan dan
Prasarana Layanan di lingkungan Sestama ”. Dengan Indikator:
(IKU-21): Terwujudnya sarana dan prasarana Perpusnas yang
memadai (presentasi pemenuhan) 0 – 100) dari 80% pada Tahun 2015
menjadi 90% Tahun 2019.
d. Sasaran strategis kelimabelas (SS-16) yang akan dicapai oleh Sekretariat
utama adalah: “Terkelolanya Anggaran di lingkungan Sestama secara
Optimal”. Dengan Indikator Kinerja Utama:
(IKU-22): Opini atas Laporan Keuangan (opini) dari nilai WTP pada
Tahun 2015 menjadi nilai WTP Tahun 2019.
(IKU-23): Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja Sestama (skala nilai 0 -
100) dari nilai 60 (B) pada Tahun 2015 menjadi nilai 80 (BB) Tahun
2019.
Rencana Strategis Sekretariat Utama 2015-2019 30
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN
KERANGKA SEKRETARIAT UTAMA
Sekretariat Utama sebagai unsur pembantu yang memiliki tugas
mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, pengendalian administrasi dan
sumber daya di lingkungan Perpustakaan Nasional dan berdasarkan isu-isu strategis
dan potensi serta permasalahan yang dihadapi dalam mendukung visi dan misi yang
telah ditetapkan, maka arah Kebijakan dan Strategi Sekretariat Utama Perpustakaan
Nasional RI tahun 2015-2019, sebagai berikut:
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Sekretariat Utama
Arah kebijakan Sekretariat Utama Tahun 2015-2019, sebagai berikut:
1. Mewujudkan Aparat Sipil Negara (ASN) Perpustakaan Nasional yang
Kompeten dan Profesional, melalui: Penataan kembali sumber daya manusia
(meritokrasi), dengan strategi: (i) Peningkatan kualitas rencana kebutuhan
pegawai; (ii) Peningkatan kualitas pemetaan kompetensi, pengadaan,
pembinaan, pengembangan pegawai; (iii) Peningkatan kualitas pelaksanaan
promosi, mutasi, pemberhentian dan pensiun; (iv) peningkatan penilaian
kinerja, kesejahteraan, dan penghargaan pegawai; (v) Pengembangan sistem
informasi kepegawaian; (vi) Peningkatan kualitas tata naskah dan layanan
informasi kepegawaian; (vi) Peningkatan pembinaan jabatan fungsional.
2. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan (Birokrasi) Perpustakaan
Nasional yang Efektif dan Efisien, melalui: (i) Implementasi reformasi
birokrasi, dengan strategi: (a) Peningkatan nilai evaluasi kinerja; (b)
Menyempurnakan dan meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi; (c)
Meningkatnya kualitas pelayanan publik; (d) internalisasi reformasi birokrasi (f)
Mewujudkan birokrasi Perpusnas yang efektif, efisien dan berorientasi pada
layanan prima; (ii) peningkat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi (SAKIP)
Perpustakaan Nasional; (iii) Peningkatan kualitas humas, promosi, dan
peningkatan sinergi dengan pemangku kepentingan (stakeholder), melalui
strategi: (a) peningkatan layanan prima bidang kehumasan; (b) peningkatan
intensitas promosi dan penyebaran informasi; (c) peningkatan peran PPID dan
penyediaan ruang partisipasi publik; (d) Pengembangan sistem publikasi
informasi yang dapat diakses publik; (f) peningkatan koordinasi kerjasama
antar lembaga.
3. Mewujudkan Sistem Manajemen Informasi yang Valid, Handal dan Mudah
Diakses, melalui: (i) Pengembangan sistem publikasi informasi yang dapat
Rencana Strategis Sekretariat Utama 2015-2019 31
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
diakses publik; (ii) pengembangan Simak BMN; (iii) peningkatan kualitas
ketatausahaan dan modernisasi fasilitas layanan berbasis TIK, melalui strategi:
(a) Peningkatan Inventarisasi dan pelaporan barang milik negara; (b)
Peningkatan kualitas urusan tata usaha pimpinan, kerumahtanggaan, dan
keprotokolan; (c) Peningkatan kualitas pembinaan dan pengelolaan barang
milik negara, persuratan, kearsipan, dan persandian; (d) Peningkatan sarana
dan prasarana layanan perpustakaan berbasis TIK.
4. Mewujudkan Pengelolaan Program dan Anggaran yang Akuntabel dan
Transparan, melalui: (i) Peningkatan kualitas perencanaan dan pengelolaan
keuangan melalui koordinasi dan sinkronisasi antar unit baik pusat maupun
daerah, dengan strategi: (a) Penguatan koordinasi, sinkronisasi, dalam
perumusan kebijakan, penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran;
(b) Sinkronisasi program pengembangan perpustakaan di pusat dan daerah;
(c) Peningkatan kualitas pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan,
rencana, program, kegiatan, dan anggaran Perpustakaan Nasional RI; (d)
Pengembangan sistem monitoring, evaluasi, dan pelaporan, serta penyusunan
pedoman monitoring, evaluasi, dan pelaporan berbasis kinerja; (e) Peningkatan
nilai evaluasi kinerja; (ii) peningkatan pengelolaan keuangan, dengan strategi:
(a) Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan realisasi anggaran yang
tepat waktu sesuai dengan rencana yang telah disusun.(b) Peningkatan tingkat
kepatuhan SAP; (c) Peningkatan kualitas dan ketepatan waktu penyampaian
LK. (d) Peningkatan pembinaan perbendaharaan, anggaran, akuntansi, dan
penyusunan laporan keuangan; (e) Peningkatan pembinaan pengelolaan
penerimaan negara bukan pajak.
5. Mewujudkan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perpustakaan
yang Efektif, melalui: (i) Peningkatan pembinaan, koordinasi dan penyusunan
peraturan perundang-undangan; (ii) Peningkatan kualitas penelaahan dan
penyusunan peraturan perundang-undangan; (iii) Peningkatan kualitas
penelaahan kasus dan masalah hukum serta pemberian advokasi dan bantuan
hukum kepada satuan organisasi dan pegawai; (iv) Peningkatan kualitas
pengkajian, evaluasi, dan reviu terhadap peraturan perundang-undangan; (v)
Evaluasi dan monitoring kelembagaan bidang perpustakaan; (vi) Peningkatan
kualitas pengkajian, pembinaan, dan pengembangan ketatalaksanaan di
lingkungan Perpustakaan Nasional RI; (vii) Peningkatan analisis jabatan dan
penyajian informasi jabatan di lingkungan Perpustakaan Nasional RI;
Rencana Strategis Sekretariat Utama 2015-2019 32
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
3.2. Program, Kegiatan, dan Indikator Kinerja Sekretariat Utama
Dalam akselerasi pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Sekretariat Utama
didukung dengan dua program,sebagai berikut:
1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
Perpustakaan Nasional
Tujuan program adalah penguatan, pembinaan, dan koordinasi bidang hukum
dan kehumasan, perencanaan dan evaluasi kinerja, keuangan, kepegawaian,
dan ketatausahaan.
Sasaran program dalam rangka mencapai tujuan program adalah
meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan, perencanaan dan pelaksanaan
yang ditunjang oleh pembinaan adminstrasi dan keuangan Perpustakaan
Nasional RI.
Untuk mencapai sasaran program tersebut di atas kegiatan yang akan
dilaksanakan adalah:
a. Perencanaan, Hukum, dan Humas Perpustakaan Nasional
Sasaran kegiatan Perencanaan, Hukum, dan Humas Perpustakaan
Nasional, terdiri dari:
1) Tersusunnya perencanaan program Perpusnas yang efektif dan
efisien, dengan indikator:
Jumlah rencana program dan anggaran yang disusun dengan
target dari 36 Tahun 2015 menjadi 41 dokumen Tahun 2019.
2) Terlaksananya akuntabilitas kinerja yang optimal, dengan indikator:
Jumlah dokumen SAKIP yang disusun tepat waktu dari 5 laporan
Tahun 2015 menjadi 13 laporan Tahun 2019.
3) Tersedianya Peraturan Perundang-undangan bidang perpustakaan
dan tata kelola organisasi yang efektif, dengan indikator:
Jumlah peraturan perundang-undangan di bidang
perpustakaandari target 10 peraturan Tahun 2015 menjadi 18
peraturan Tahun 2019.
Jumlah dokumen tatalaksana kelembagaan dari target 2
dokumen Tahun 2015 menjadi 2 dokumen Tahun 2019.
4) Terlaksananya Promosi dan Publikasi Program dan Kegiatan
Perpusnas secara Efektif dengan indikator:
Rencana Strategis Sekretariat Utama 2015-2019 33
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
Jumlah publikasi dan kegiatan hubungan masyarakat dari target
50 kali Tahun 2015 menjadi 65 kali Tahun 2019.
Jumlah penerbitan Perpustakaan Nasional dari 5 naskah
peraturan Tahun 2015 menjadi 6 naskah Tahun 2019.
b. Pengelolaan Administrasi Keuangan, Kepegawaian dan Operasional
Perkantoran Perpustakaan Nasional Perpustakaan Nasional
Sasasan kegiatan pengelolaan Administrasi Keuangan, Kepegawaian dan
Operasional Perkantoran Perpustakaan Nasional, sebagai berikut:
5) Tersedianya Aparat Sipil Negara Perpusnas yang Kompeten dan
Profesional, dngan indikator:
Jumlah layanan manajemen ASN Perpusnas, dari target 729
Tahun 2015 menjadi 729 Tahun 2019.
6) Pengelolaan anggaran Perpusnas secara optimal, dengan indikator:
Jumlah layanan manajemen keuangan Perpusnas yang transparan
dan akuntabel dari target 1 layanan Tahun 2015 menjadi 1
layanan Tahun 2019.
7) Pengelolaan BMN Perpusnas yang optimal, dengan indikator:
Jumlah layanan manajemen BMN Perpusnas yang optimal, dari
target 1 layanan Tahun 2015 menjadi 1 layanan Tahun 2019.
8) Terlaksananya Birokrasi Perpusnas yang Efektif dan Efisien, dengan
indikator:
Implementasi reformasi birokrasi sesuai roadmap di Perpusnas,
dari target 2 lokus Tahun 2015 menjadi 2 lokusTahun 2019.
9) Terlaksananya layanan umum Perpusnas, dengan indikator:
Jumlah layanan umum, dari target 1 layanan Tahun 2015 menjadi
1 layanan Tahun 2019.
10) Terlaksananya layanan perkantoran Perpusnas, dengan indikator:
Layanan perkantoran, dari target 12 bulan Tahun 2015 menjadi 12
bulan Tahun 2019.
c. Pengawasan Intern Perpustakaan Nasional
Sasaran Kegiatan Pengawasan Intern Perpustakaan Nasional, dengan
sasaran:
11) Terselenggaranya pengawasan internal Perpusnas yang efektif dan
efisien, dengan indikator:
Rencana Strategis Sekretariat Utama 2015-2019 34
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
Jumlah laporan hasil pengawasan Perpusnas, dari target 35
laporan Tahun 2015 menjadi 45 laporan Tahun 2019.
Jumlah kegiatan penguatan pelaksanaan pengawasan Perpusnas,
dari target 5 kegiatan Tahun 2015 menjadi 10 kegiatan Tahun
2019.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Perpustakaan Nasional.
Tujuan program adalah meningkatkan kualitas sarana dan prasarana di
lingkungan Perpustakaan Nasional. Sasaran program dalam rangka mencapai
Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpusnas di
lingkungan Perpusnas adalah terlaksananya pemenuhan prasarana kantor
Perpusnas yang memadai, dengan indikator Persentase pemenuhan
kebutuhan prasarana kantor, dari target 80% Tahun 2015 menjadi 90% Tahun
2019.
Untuk mencapai sasaran program tersebut di atas kegiatan yang akan
dilaksanakan adalah:
a. Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Biro Umum
Perpusnas
Sasaran Kegiatan Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan
Prasarana Biro Umum Perpusnas, dengan indikator:
Pemenuhan prasarana kantor Perpusnas yang memadai dari target 1
layanan tahun 2015 menjadi 1 layanan tahun 2019.
3.3. Kerangka Regulasi
Agar tugas, fungsi, dan kewenangan Perpustakaan Nasional RI dapat berjalan
dengan baik dalam pelaksanaan program dan kegiatan,diperlukan dukungan
regulasi yang memadai.
Kerangka regulasi yang akan disusun pada tahun 2015-2019 antara lain
adalah Peraturan Kepala sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang
Perpustakaan dan Peraturan Kepala terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi
Perpustakaan Nasional RI, yaitu:
1. Standar Tenaga Perpustakaan.
2. Standardisasi dan Akreditasi Perpustakaan.
3. Standar Pelayanan Minimum.
Rencana Strategis Sekretariat Utama 2015-2019 35
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
4. Pembudayaan gemar membaca.
5. Grand Design Reformasi Birokrasi Perpustakaan Nasional RI Tahun 2015-
2019;
6. Grand Design Pengembangan Perpustakaan.
7. Pembangunan perpustakaan model.
8. Pelaksanaan Dekonsentrasi.
9. Pedoman/Juknis/Juklaktentang Penyelengaraan Perpustakaan dan
Administrasi Umum.
10. Reviu/telaah terkait Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 dan Peraturan
pelaksanaannya.
3.4. Kerangka Kelembagaan Sekretariat Utama
Untuk mewujudkan standar pelayanan dan pembinaan dalam rangka
penyelenggaraan administrasi umum, Sekretariat Utama memerlukan kerangka
kelembagaan yang sesuai kebutuhan, efektif, dan efisien dalam rangka mewujudkan
visi, misi, dan tujuan organisasi Perpustakaan Nasional, serta pelaksanaan amanat
Perundang-undangan pada kurun waktu 2015-2019. Kerangka kelembagaan yang
harus di integrasikan dan di koordinasikan agar dapat mewujudkan standar
pelayanan dan pembinaan adalah sebagai berikut:
1. Penyempurnaan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional.
2. Penguatan dan penyempurnaan Struktur Organisasi dan Tata Kerja UPT
Perpustakaan Proklamator Bung Hatta.
3. Peningkatan koordinasi pelayanan administrasi umum Perpustakaan Nasional
dengan unit kerja dilingkungan Perpustakaan Nasional.
4. Peningkatan Koordinasi dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan
Masyarakat, dalam rangka pelayanan administrasi umum.
Rencana Strategis Sekretariat Utama 2015-2019 36
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
4.1. Target Kinerja
a. Indikator Kinerja Sasaran Strategis
Sasaran Strategis yang ditetapkan, merupakan kondis yang akan dicapai dan
diharapkan membawa pengaruh dan dampak bagi Perpustakaan Nasional
yang telah dipetakan melalui model Balanced Scorecard, sebagai berikut:
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA
1 Terwujudnya Aparat Sipil Negara Perpusnas yang Kompeten dan Profesional
1 Nilai kompetensi dan integritas Aparat Sipil Negara Perpusnas
2 Terwujudnya Birokrasi Perpusnas yang Efektif dan Efisien 2 Nilai penerapan Reformasi Birokrasi Perpusnas
3 Persepsi Inisiatif Anti Korupsi Perpusnas
4 Persepsi Unit Kerja Terhadap Kemudahan Akses Informasi
3 Terwujudnya sarana dan prasarana Perpusnas 5 Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana
4 Terkelolanya Anggaran Perpusnas secara optimal 6 Opini BPK atas Laporan Keuangan Perpusnas
7 Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja Perpunas
5 Terwujudnya citra positif Perpusnas di masyarakat 8 Persentase jumlah pemberitaan yang negatif dibanding total pemberitaan Perpusnas
6 Tersediannya peraturan perundang-undangan bidang perpustakaan dan tata kelola organisasi yang efektif
9 Tingkat efektivitas peraturan perundang-undangan di bidang perpustakaan
10 Persentase peningkatan implementasi SOP
7 Terselenggaranya Perencanaan, Hukum dan Humas Perpusnas
11 Layanan Perencanaan, Hukum dan Humas Perpusnas
8 Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian dan operasional perkantoran Perpusnas
12 Layanan manajemen ASN, keuangan, umum dan perkantoran Perpusnas
9 Terselenggaranya pengelolaan Perpustakaan Proklamator Bung Hatta
13 Layanan manajemen ASN, keuangan, umum, dan perkantoran UPT Perpustakaan Perpustakaan Bung Hatta
10 Terselenggaranya pengelolaan Perpustakaan Proklamator Bung Karno
14 Layanan manajemen ASN, keuangan, umum, dan perkantoran UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno
11 Peningkatan sarana dan prasarana layanan Perpusnas 15 Pemenuhan prasarana Kantor Perpusnas yang memadai
12 Terselenggaranya Pengawasan Intern Perpusnas 16 Terselenggaranya pengawasan internal Perpusnas yang efektif dan efisien
13 Tersedianya Aparat Sipil Negara (ASN) di lingkungan Sestama yang Kompeten dan Profesional
17 Nilai kompetensi dan integritas Aparat Sipil Negara
14 Terwujudnya Birokrasi di lingkungan Sestama yang Efektif dan Efisien
18 Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi di lingkungan Sestama
19 Persepsi Inisiatif anti korupsi di lingkungan Sestama
20 Persepsi unit kerja terhadap kemudahan akses informasi di lingkungan Sestama
15 Tersedianya infrastruktur, Saranan dan Prasarana Layanan di lingkungan Sestama
21 Terwujudnya sarana dan prasarana Perpusnas yang memadai
16 Terkelolanya Anggaran di lingkungan Sestama secara Optimal
22 Opini atas Laporan Keuangan
23 Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja Sestama
Rencana Strategis Sekretariat Utama 2015-2019 37
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
1. Perspektif Pelanggan (Customers Perspective)
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN TARGET
TARGET
2015 2016 2017 2018 2019
1 Terwujudnya Aparat Sipil Negara Perpusnas yang Kompeten dan Profesional
1 Nilai kompetensi dan integritas Aparat Sipil Negara Perpusnas
Nilai 86,2 86.5 86,7 86.9 87.1
2 Terwujudnya Birokrasi Perpusnas yang Efektif dan Efisien
2 Nilai penerapan Reformasi Birokrasi Perpusnas
Nilai 57 62 65 70 75
3 Persepsi Inisiatif Anti Korupsi Perpusnas
Skala Nilai 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6
4 Persepsi Unit Kerja Terhadap Kemudahan Akses Informasi
Skala Nilai 3,2 3,3 3,4 4 4
3 Terwujudnya sarana dan prasarana Perpusnas
5 Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana
% 60 75 80 88 90
4 Terkelolanya Anggaran Perpusnas secara optimal
6 Opini BPK atas Laporan Keuangan Perpusnas
Opini WTP WTP WTP WTP WTP
7 Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja Perpunas
Nilai CC B B BB BB
5 Terwujudnya citra positif Perpusnas di masyarakat
8 Persentase jumlah pemberitaan yang negatif dibanding total pemberitaan Perpusnas
% < 10 < 10 < 10 < 10 < 10
6 Tersediannya peraturan perundang-undangan bidang perpustakaan dan tata kelola organisasi yang efektif
9 Tingkat efektivitas peraturan perundang-undangan di bidang perpustakaan
% 50 80 100 100 100
10 Persentase peningkatan implementasi SOP
% 60 65 70 75 80
2. Perspektif Bisnis Proses Internal (Internal Process Perspective)
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN TARGET
TARGET
2015 2016 2017 2018 2019
7 Terselenggaranya Perencanaan, Hukum dan Humas Perpusnas
11 Layanan Perencanaan, Hukum dan Humas Perpusnas
Nilai 86 86.5 87 87.5 88
8 Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian dan operasional perkantoran Perpusnas
12 Layanan manajemen ASN, keuangan, umum dan perkantoran Perpusnas
Nilai 77 78 79 80 81
9 Terselenggaranya pengelolaan Perpustakaan Proklamator Bung Hatta
13 Layanan manajemen ASN, keuangan, umum, dan perkantoran UPT Perpustakaan Perpustakaan Bung Hatta
Layanan 1 1 1 1 1
10 Terselenggaranya pengelolaan Perpustakaan Proklamator Bung Karno
14 Layanan manajemen ASN, keuangan, umum, dan perkantoran UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno
Layanan 1 1 1 1 1
11 Peningkatan sarana dan prasarana layanan Perpusnas
15 Pemenuhan prasarana Kantor Perpusnas yang memadai
% 80 83 85 88 90
12 Terselenggaranya Pengawasan Intern Perpusnas
16 Terselenggaranya pengawasan internal Perpusnas yang efektif dan efisien
Layanan 1 1 1 1 1
Rencana Strategis Sekretariat Utama 2015-2019 38
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
3. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan (Learning and Growth Perspective
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN TARGET
TARGET
2015 2016 2017 2018 2019
13 Tersedianya Aparat Sipil Negara (ASN) di lingkungan Sestama yang Kompeten dan Profesional
17 Nilai kompetensi dan integritas Aparat Sipil Negara di Sestama
Indeks 86,2 86.5 86,7 86.9 87.1
14 Terwujudnya Birokrasi di lingkungan Sestama yang Efektif dan Efisien
18 Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi
Nilai 57 62 65 70 75
19 Persepsi Inisiatif anti korupsi Sestama
Skala (1-4) 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6
20 Persepsi unit kerja terhadap kemudahan akses informasi
Skala (1-4) 3,5 4 4 4 4
15 Tersedianya infrastruktur, Saranan dan Prasarana Layanan di lingkungan Sestama
21 Terwujudnya sarana dan prasarana Perpusnas yang memadai
% 75 80 85 88 90
16 Terkelolanya Anggaran Sestama secara Optimal
22 Opini atas Laporan Keuangan
Opini WTP WTP WTP WTP WTP
23 Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja Sestama
Nilai 60 65 70 75 80
4.2. Kerangka Pendanaan
Dalam memenuhi target kinerja Sekretariat Utama Perpustakaan
Nasional RI memanfaatkan sebesar-besarnya alokasi anggaran yang
bersumber dari APBN. Adapun Kerangka Pendanaan Sekretariat Utama
Perpustakaan Nasional RI Tahun 2015-2019, sebagai berikut.
Rencana Strategis Sekretariat Utama 2015-2019 39
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
Tabel 4.1 Alokasi Angaran Program dan Kegiatan Sekretariat Utama Tahun 2015 – 2019
No.
Program/Kegiatan Alokasi Anggaran (ribuan rupiah)
2015 2016 2017 2018 2019
I. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Perpustakaan Nasional
138.942.390,0 137.248.076,0 160.660.365,0 168.857.435,0 195.805.163,0
1. Perencanaan, Hukum, dan Humas Perpustakaan Nasional
18.372.540,0 12.958.069,0 13.050.000,0 11.877.500,0 12.801.247,0
2. Pengelolaan Administrasi Keuangan, Kepegawaian dan Operasional Perkantoran Perpustakaan Nasional
115.919.450,0 120.957.177,0 143.317.244,0
143.317.244,0
167.692.965,0
3. Pengelolaan Perpustakaan Proklamator Bung Karno
0 0 0 6.600.000,0 7.541.999,0
4. Pengelolaan Perpustakaan Proklamator Bung Hatta
0 0 0 3.112.087,0 3.423.295,0
5. Pengawasan Intern Perpustakaan Nasional
4.650.400,0 3.322.830,0 3.800.000,0 3.950.604,0 4.345.657,0
II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Perpustakaan Nasional
3.463.900,0 2.747.081,0 3.820.000,0 3.949.750,0 4.087.990,0
1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Perpustakaan Nasional
3.463.900,0 2.747.081,0 3.820.000,0 3.949.750,0 4.087.990,0
Rencana Strategis Sekretariat Utama 2015-2019 40
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
BAB V
PENUTUP
Seketariat Utama dalam tugas dan fungsinya dalam mengkoordinasikan
perencanaan, pembinaan, pengendalian administrasi dan sumberdaya di lingkungan
Perpustakaan Nasional RI, menjadi amat strategis dalam mendukung pencapaian
visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Perpustakaan Nasional sebagaimana telah
dirumuskan dalam Rencana Strategis Perpustakaan Nasional Tahun 2015-2019.
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretaris Utama Tahun
2015-2019 telah mengalami perubahan yang signifikan sehingga lebih terukur dan
mencerminkan dampak (outcome/impact). Sasaran Strategis tersebut telah selaras
dengan Sasaran Strategis Lembaga pada level-0 yang diformulasikan dalam bentuk
cascading sehingga memimiliki keselarasan dan keterkaitan pada level II
(Biro/Inspektorat) dan Level III (Bagian) di lingkungan Sekretariat Utama.
Berdasarkan pemetaan melalui model balanced scorcard, terdapat lima
Sasaran Strategis Sekretariat Utama yang akan dicapai kurun waktu 5 (lima) Tahun,
antara lain: (i) Penguatan Aparat Sipil Negara (ASN) Perpustakaan Nasional yang
Kompeten dan Profesional; (ii) Penyelenggaraan Pemerintahan (Birokrasi)
Perpustakaan Nasional yang Efektif dan Efisien; (iii) mewujudkan Sistem
Manajemen Informasi yang Valid, Handal dan Mudah Diakses; (iv) mewujudkan
Pengelolaan Program dan Anggaran yang Akuntabel dan Transparan; (v)
mewujudkan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perpustakaan yang Efektif,
menjadi capaian keberhasilan dan/atau Kinerja Sekretariat Utama Tahun 2015-2019.
Renstra Sekretariat Utama Tahun 2015-2019 ini diharapkan menjadi panduan
perencanaan dan anggaran serta menjadi bahan evaluasi dalam peningkatan kinerja
lingkungan Sekretariat Utama.
Rencana Strategis Sekretariat Utama 2015-2019 1
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN RENCANA STRATEGIS SEKRETARIS UTAMA PERPUSTAKAAN NASIONAL TAHUN 2015-2019
KODE PROGRAM/KEGIATAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN
KEGIATAN (OUTPUT) INDIKATOR KINERJA SATUAN
TARGET ALOKASI ANGGARN (RIBUAN)
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
SEKRETARIAN UTAMA
142.406.290
139.995.157
164.480.365
185.603.006
199.657.933
057.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Perpustakaan Nasional
138.942.390
137.248.076
160.660.365
181.750.236
195.805.163
Tersedianya Peraturan Perundang-undangan bidang perpustakaan dan tata kelola organisasi yang efektif
Tingkat efektivitas peraturan perundang-undangan di bidang perpustakaan
Skala Nilai 50 60 65 70 80
Persentase peningkatan implementasi SOP
Persentase 50 80 100 100 100
Terwujudnya Aparat Sipil Negara Perpusnas yang kompeten dan profesional
Nilai kompetensi dan integritas Aparat Sipil Negara Perpusnas
Nilai 86 86,5 87 87,5 88
Terwujudnya birokrasi Perpusnas yang efektif dan efisien
Nilai penerapan Reformasi Birokrasi Perpusnas
Nilai 57 62 65 70 75
Persepsi inisiatif anti korupsi Perpusnas
Skala (1-10) 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6
Persepsi unit kerja terhadap kemudahan akses informasi
Skala (1-5) 3 3 4 4 4
Terkelolanya anggaran Perpusnas secara optimal
Opini BPK atas Laporan Keuangan Perpusnas
Opini WTP WTP WTP WTP WTP
Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja Perpunas
Nilai CC B B B BB
Terwujudnya citra positif perpusnas di masyarakat
Persentase jumlah pemberitaan yang negatif dibanding total pemberitaan Perpusnas
Persentase < 10 < 10 < 10 < 10 < 10
3000 Kegiatan Perencanaan, Hukum, dan Humas Perpustakaan Nasional 18.372.540 12.958.069 13.050.000 11.877.500 12.801.247
Tersusunnya perencanaan program Perpusnas yang efektif dan efisien
Jumlah rencana program dan anggaran yang disusun
Dokumen 40 40 40 41 42
Terlaksananya akuntabilitas kinerja yang optimal
Jumlah dokumen SAKIP yang disusun tepat waktu
Dokumen 13 13 13 13 14
Tersedianya Peraturan Perundang-undangan bidang perpustakaan dan tata kelola organisasi yang efektif
Jumlah peraturan perundang-undangan di bidang perpustakaan
Dokumen 15 16 17 18 18
Jumlah dokumen tatalaksana kelembagaan
Dokumen 2 2 2 2 2
Lampiran 1
Rencana Strategis Sekretariat Utama 2015-2019 2
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
Terlaksananya Promosi dan Publikasi Program dan Kegiatan Perpusnas secara Efektif
Jumlah publikasi dan kegiatan hubungan masyarakat
Publikasi 62 62 62 62 62
Jumlah penerbitan Perpustakaan Nasional
Penerbitan 6 6 6 6 6
3001 Kegiatan Pengelolaan Administrasi Keuangan, Kepegawaian dan Operasional Perkantoran Perpustakaan Nasional
115.919.450
120.957.177
143.810.365
155.317.205
167.692.965
Tersedianya Aparat Sipil Negara Perpusnas yang Kompeten dan Profesional
Jumlah layanan manajemen ASN Perpusnas
Orang 729 729 729 729 729
Pengelolaan anggaran Perpusnas secara optimal
Jumlah layanan manajemen keuangan Perpusnas yang transparan dan akuntabel
Layanan 1 1 1 1 1
Pengelolaan BMN Perpusnas yang optimal Jumlah layanan manajemen BMN Perpusnas yang optimal
Layanan 1 1 1 1 1
Terlaksananya Birokrasi Perpusnas yang Efektif dan Efisien
Implementasi reformasi birokrasi sesuai roadmap di Perpusnas
Kegiatan 2 2 2 2 2
Terlaksananya layanan umum Perpusnas Jumlah layanan umum Layanan 1 1 1 1 1
Terlaksananya layanan perkantoran Perpusnas
Layanan perkantoran Bulan 12 12 12 12 12
0000 Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Proklamator Bung Karno 6.856.593
7.541.999
Terlaksananya layanan perkantoran UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno
Layanan perkantoran UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno
Bulan 12 12 12 12 12
0001 Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Proklamator Bung Hatta 3.748.334
3.423.295
Terlaksananya layanan perkantoran UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta
Layanan perkantoran UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta
Bulan 12 12 12 12 12
5204 Kegiatan Pengawasan Intern Perpustakaan Nasional 4.650.400
3.332.830
3.800.000
3.950.604
4.345.657
Terselenggaranya pengawasan internal Perpusnas yang efektif dan efisien
Jumlah laporan hasil pengawasan Perpusnas
Laporan 45 45 45 45 45
Jumlah kegiatan penguatan pelaksanaan pengawasan Perpusnas
Kegiatan 10 10 10 10 10
057.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Perpustakaan Nasional 3.463.900 2.747.081 3.820.000 3.852.770 3.852.770
Terwujudnya sarana dan prasarana Perpusnas yang memadai
Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana
Persentase 80 83 85 88 90
3002 Kegiatan Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Biro Umum Perpusnas
3.463.900 2.747.081 3.820.000 3.852.770 3.852.770
Pemenuhan prasarana kantor Perpusnas yang memadai
Jumlah pemenuhan prasarana kantor Perpusnas yang memadai
Unit 321 321 321 321 321
Rencana Strategis Sekretariat Utama 2015-2019 1
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
LAMPIRAN 2
MATRIKS KERANGKA REGULASI RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT UTAMA
PERPUSTAKAAN NASIONAL RI TAHUN 2015-2019
No. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi
Urgensi Pembentukan Berdasarkan
Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan
Penelitian
Unit Penanggung jawab Unit Terkait/Institusi Target
Penyelesaian
1
Tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43
Tahun 2007 tentang Perpustakaan melalui penyusunan
Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional tentang :
a. Standar Tenaga Perpustakaan Amanat Pasal 33 ayat (4), 34 ayat (4), 35
ayat (4), 37 ayat (3), 38 ayat (7), 39ayat
(5) Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2014
Biro Hukum dan
Perencanaan
Pusat Pengembangan
Pustakawan, Kemenkumham
2015
b. Standardisasi dan Akreditasi Perpustakaan Amanat Pasal 51 Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2014
Biro Hukum dan
Perencanaan Pusat Pengembangan
Perpustakaan dan Pengkajian
Minat Baca, Kemenkumham
2015
2 Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional tentang
Pembudayaan Gemar Membaca
Amanat Pasal 76 Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2014
Biro Hukum dan
Perencanaan Pusat Pengembangan
Perpustakaan dan Pengkajian
Minat Baca, Kemenkumham
2016
3. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional tentang
Grand Desain Reformasi Birokrasi Perpustakaan
Nasional RI
Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025
Biro Hukum dan
Perencanaan
Biro Umum Perpusnas,
Kementerian PAN dan RB,
Kemenkumham.
2015
Rencana Strategis Sekretariat Utama 2015-2019 2
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
No. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi
Urgensi Pembentukan Berdasarkan
Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan
Penelitian
Unit Penanggung jawab Unit Terkait/Institusi Target
Penyelesaian
4. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional tentang
Pembangunan Perpustakaan Model
Kajian Pengembangan Perpustakaan
dan sesuai dengan Pasal 21 Ayat 2 huruf
b Perpustakaan Nasional bertugas
melaksanakan pembinaan,
pengembangan, evaluasi, dan koordinasi
terhadap pengelolaan perpustakaan
Biro Hukum dan
Perencanaan
Pusat Pengembangan
Perpustakaan dan Pengkajian
Minat Baca, Pemerintah Daerah,
Kemenkumham.
2017
5. Grand Design Pengembangan Perpustakaan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 43
Tahun 20017
Biro Hukum dan
Perencanaan
Pusat Pengembangan
Perpustakaan dan Pengkajian
Minat Baca, Pemerintah Daerah,
Kemenkumham.
2017
6. Standar Pelayanan Minimum. UU Nomor 25 tahun 2009 tentang
pelayanan publik dan PP Nomor 96
tahun 2012 tentang pelaksanaan
Undang-Undang No 25 tahun 2009
tentang 2 Pelayanan Publik
Biro Hukum dan
Perencanaan
Pusat Jasa Perpustakaan dan
Informasi, Pemerintah Daerah,
Kemenkumham.
2018
7. Pelaksanaan Dekonsentrasi Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun
2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan
Biro Hukum dan
Perencanaan
Pusat Pengembangan
Perpustakaan dan Pengkajian
Minat Baca, Pemerintah Daerah,
Kemenkumham.
2015/2016/2017/20
18/2019
8. Pedoman/Juknis/Juklak tentang Penyelengaraan
Perpustakaan dan Administrasi Umum.
Biro Hukum dan
Perencanaan
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2017
SEKRETARIS UTAMA PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,
Drs. DEDI JUNAEDI, M.Si.
Rencana Strategis Sekretariat Utama 2015-2019 3
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BASE
LINE TAHUN
2015 2016 2017 2018 2019
SS 0.12 Tersedianya Aparat Sipil Negara Perpusnas yang Kompeten dan Profesional
IK 0.12.1 Nilai kompetensi dan integritas
Aparat Sipil Negara Perpusnas 86,2 86.5 86,7 86.9 87,1
Definisi
Kompetensi adalah perpaduan aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap yang terindikasikan dalam
kemampuan dan prilaku seseorang sesuai tuntutan pekerjaan.
Integritas adalah kecenderungan untuk sikap yang patuh pada aturan dan norma .
Nilai kompetensi dan integritas Aparat Sipil Negara Perpusnas adalah ukuran untuk mengetahui tingkat
kesesuaian kompetensi ASN terhadap tanggung jawab di Perpusnas agar kinerja yang diharapkan dapat
tercapai secara optimal.
Untuk mengukur kompetensi, digunakan hasil penilaian Sasaran Kinerja Pegawai seperti yang diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil. Nilai SKP
digunakan karena merupakan nilai dari kemampuan ASN dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang
sudah disepakati sejak awal periode antara ASN dengan atasan langsungnya.
Untuk mengukur integritas, digunakan persentase kehadiran ASN untuk melaksanakan tugas dan tanggung
jawabnya selama masa pengukuran.
Sumber Data
Daftar nilai SKP dan kehadiran (finger print) ASN
Cara Menghitung
(Rata-rata nilai SKP ASN di suatu unit kerja x 80%) + (Rata-rata persentase kehadiran ASN di suatu unit kerja
x 20%)
Penanggungjawab Sekretariat Utama
Satuan Nilai
Periode Pengukuran Tahunan
Polarisasi Data Maximize
Jenis Konsolidasi Data Take Last Known Value
Tingkat Validitas Proxy
Tingkat Kontrol Moderate
Rencana Strategis Sekretariat Utama 2015-2019 4
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BASE
LINE TAHUN
2015 2016 2017 2018 2019
SS 0.13 Terwujudnya Birokrasi Perpusnas yang Efektif dan Efisien
IK 0.13.1 Nilai Penerapan Reformasi
Birokrasi Perpusnas 77 78 79 80 81
Definisi
Reformasi birokrasi adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem
penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek: (a) kelembagaan atau organisasi; (b)
ketatalaksanaan atau business process; dan (c) sumber daya manusia aparatur. Reformasi birokrasi
dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Tujuan reformasi birokrasi adalah membangun atau membentuk profil dan perilaku aparatur negara dengan: (1)
integritas tinggi; (2) produktivitas tinggi dan bertanggung jawab; dan (3) kemampuan memberikan pelayanan
yang prima. Pelayanan prima adalah kepuasan yang dirasakan oleh publik sebagai dampak dari hasil kerja
birokrasi yang profesional.
Sasaran reformasi birokrasi adalah mengubah pola pikir (mindset) dan budaya kerja (cultural set), serta sistem
manajemen pemerintahan yang berfokus pada : (1) kelembagaan (organisasi); (2) budaya organisasi; (3)
ketatalaksanaan (sistem, proses, prosedur kerja yang efisien dan efektif); (4) deregulasi birokrasi (regulasi yang
lebih tertib, tidak tumpang tindih, kondusif); (5) sumber daya manusia (SDM yang kompeten, berintegritas,
profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera); (6) pengawasan internal (akuntabilitas kinerja); dan (7)
peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dengan terlaksananya reformasi birokrasi diharapkan proses bisnis di lingkungan Perpusnas dapat berjalan
secaraefektif dan efisien sehingga upaya pencapaian visi dan misi lembaga dapat dilakukan dengan bersinergi
antar unit kerja.
Sumber Data
Hasil evaluasi Kemenpan dan RB
Cara Menghitung
Akan dilaksanakan oleh Kemenpan RB dengan menggunakan instrumen yang sudah dirumuskan oleh Tim
Menpan RB.
Penanggungjawab Seluruh Eselon I
Satuan Nilai
Periode Pengukuran Tahunan
Polarisasi Data Maximize
Jenis Konsolidasi Data Take Last Known Value
Tingkat Validitas Acurate
Tingkat Kontrol Moderate
Rencana Strategis Sekretariat Utama 2015-2019 5
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BASE
LINE TAHUN
2015 2016 2017 2018 2019
SS 0.13 Terwujudnya Birokrasi Perpusnas yang Efektif dan Efisien
IK 0.13.2 Persepsi Inisiatif Anti Korupsi
Perpusnas 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6
Definisi
Persepsi Inisiatif anti korupsi (PIAK) Perpusnas adalah pernilaian terhadap penerapan program-program anti
korupsi sebagai upaya optimalisasi pencegahan korupsi di lingkungan Perpusnas.
PIAK merupakan ukuran terinternalisasinya praktek anti korupsi dalam pelaksanaan program dan kegiatan oleh
seluruh unit kerja. Pengukuran PIAK dilakukan untuk menjamin berjalannya pelaksanaan program dan
kegiatan secara akuntabel dan transparan atas penggunaan sumber daya milik publik dari APBN.
Sumber Data
Hasil penilaian terhadap indikator utama dan indikator inovasi PIAK
Cara Menghitung
Penilaian terhadap indikator utama dan indikator inovasi PIAK
Penanggungjawab Inspektorat
Satuan Nilai
Periode Pengukuran Tahunan
Polarisasi Data Maximize
Jenis Konsolidasi Data Take Last Known Value
Tingkat Validitas Acurate
Tingkat Kontrol Moderate
Rencana Strategis Sekretariat Utama 2015-2019 6
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BASE
LINE TAHUN
2015 2016 2017 2018 2019
SS 0.14 Tersedianya Manajemen Pengetahuan yang Handal dan Mudah Diakses di Perpusnas
IK 0.14.1 Persepsi Unit Kerja Terhadap
Kemudahan Akses Informasi 4 4
Definisi
Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang
digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan
mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari.
Persepsi unit kerja terhadap kemudahan akses informasi adalah pernilaian terhadap sistem manajemen
pengetahuan sebagai fasilitas berbagi pengetahuan antar unit kerja.
Pengukuran kemudahan akses informasi dilakukan untuk mengetahui ketersediaan akses informasi dan sarana
berbagi pengetahuan antar seluruh individu di Perpusnas. Dengan tersedianya akses informasi dan
pengetahuan, diharapkan kebijakan atau tindakan yang diambil oleh pimpinan semakin berkualitas.
Sumber Data
Hasil penilaian terhadap indikator utama dan indikator inovasi PIAK
Cara Menghitung
Penilaian terhadap indikator utama dan indikator inovasi PIAK
Penanggungjawab Inspektorat
Satuan Nilai
Periode Pengukuran Tahunan
Polarisasi Data Maximize
Jenis Konsolidasi Data Take Last Known Value
Tingkat Validitas Acurate
Tingkat Kontrol Moderate
Rencana Strategis Sekretariat Utama 2015-2019 7
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BASE
LINE TAHUN
2015 2016 2017 2018 2019
SS 0.15 Terskelolanya Anggaran Pepusnas secara Optimal
IK 0.15.1 Opini atas Laporan Keuangan
Perpusnas WTP WTP
Definisi
Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang
disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar
akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Indikator ini penting sebagai ukuran
kewajaran informasi keuangan yang disajikan oleh Perpusnas sebagai pertanggungjawaban terhadap
stakeholder.
Terdapat empat jenis opini yang dapat diberikan oleh Pemeriksa (BPK), yakni:
• Opini Wajar tanpa pengecualian (biasa disingkat WTP) adalah opini audit yang akan diterbitkan
jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan
keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan,
perusahaan/pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik,
dan kalaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap
pengambilan keputusan;
• WTP Dengan Paragraf Penjelasan (biasa disingkat WTP-DPP). Opini WTP-DPP dikeluarkan
karena dalam keadaan tertentu auditor harus menambahkan suatu paragraf penjelasan dalam laporan audit,
meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporannya. Ada beberapa keadaan
yang menyebabkan ditambahkannya paragraf penjelasan. Keadaan itu, misalnya, adanya ketidakkonsistenan
penerapan prinsip akuntansi, adanya keraguan tentang kelangsungan hidup lembaga pengelola keuangan.
Salain itu, bisa juga karena auditor setuju dengan suatu penyimpangan dari prinsip akuntansi yang
dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau adanya penekanan atas suatu hal;
• Opini Wajar dengan pengecualian (biasa disingkat WDP) adalah opini audit yang diterbitkan jika
sebagian besar informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material, kecuali untuk rekening atau
item tertentu yang menjadi pengecualian. Sebagian akuntan memberikan julukan little adverse
(ketidakwajaran yang kecil) terhadap opini jenis ini, untuk menunjukan adanya ketidakwajaran dalam item
tertentu, namun demikian ketidakwajaran tersebut tidak mempengaruhi kewajaran laporan keuangan secara
keseluruhan;
• Opini tidak wajar adalah opini audit yang diterbitkan jika laporan keuangan mengandung salah saji
material, atau dengan kata lain laporan keuangan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Jika laporan
keuangan mendapatkan opini jenis ini, berarti auditor meyakini laporan keuangan perusahaan/pemerintah
diragukan kebenarannya, sehingga bisa menyesatkan pengguna laporan keuangan dalam pengambilan
keputusan;
• Opini tidak menyatakan pendapat (TMP) oleh sebagian akuntan dianggap bukanlah sebuah opini,
dengan asumsi jika auditor menolak memberikan pendapat artinya tidak ada opini yang diberikan. Opini jenis
ini diberikan jika auditor itidak bisa meyakini apakah laporan keuangan wajar atau tidak. Opini ini bisa
diterbitkan jika auditor menganggap ada ruang lingkup audit yang dibatasi oleh perusahaan/pemerintah yang
diaudit, misalnya karena auditor tidak bisa memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk bisa
menyimpulkan dan menyatakan laporan sudah disajikan dengan wajar.
Sumber Data
Hasil pemeriksaan keuangan oleh BPK
Rencana Strategis Sekretariat Utama 2015-2019 8
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
Cara Menghitung
Pemeriksaan keuangan oleh BPK
Penanggungjawab Sekretariat Utama
Satuan Opini
Periode Pengukuran Tahunan
Polarisasi Data Maximize
Jenis Konsolidasi Data Take Last Known Value
Tingkat Validitas Acurate
Tingkat Kontrol Moderate
Rencana Strategis Sekretariat Utama 2015-2019 9
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BASE
LINE TAHUN
2015 2016 2017 2018 2019
SS 0.15 Terskelolanya Anggaran Pepusnas secara Optimal
IK 0.15.2 Tingkat Kualitas Akuntabilitas
KinerjaPerpusnas 75 80
Definisi
Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja adalah hasil penilaian akuntabilitas kinerja unit kerja dalam menerapkan
Perpres No.29 Tahun 2014. Kualitas akuntabilitas kinerja instansi ditentukan dari konsistensi antara
perencanaan dan pelaksanaan, disertai adanya proses pengukuran kinerja dan evaluasi sebagai bahan
pertimbangan dalam proses perencanaan selanjutnya.
Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja bertujuan untuk mendorong pada penerapan penganggaran berbasis
kinerja (performance based budgeting) agar segala sumber daya yang digunakan dapat menghasilkan manfaat
yang optimal dan mempercepat capaian pembangunan di bidang perpustakaan.
Kategori kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai berikut:
• AA >90 -100 Sangat Memuaskan,
• A >80 – 90 Memuaskan, Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
• BB >70 – 80 Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.
• B >60 – 70 Baik, Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk
manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.
• CC >50 – 60 Cukup (Memadai), Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem
yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban,
perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
• C >30 - 50 Kurang, Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen
kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.
• D 0 - 30 Sangat Kurang, Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen
kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.
Dengan komponen dan bobot:
Komponen dan bobot:
• Perencanaan Kinerja 30%
• Pengukuran Kinerja 25%
• Pelaporan Kinerja 15%
• Evaluasi Internal 10%
• Capaian Kinerja 20%
Sumber Data
Hasil penilaian tim evaluasi SAKIP dari Kepmen PAN dan RB.
Rencana Strategis Sekretariat Utama 2015-2019 10
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
Cara Menghitung
Proses penilaiannya berdasarkan Permenpan No. 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Penanggungjawab Seluruh Eselon I
Satuan Nilai
Periode Pengukuran Tahunan
Polarisasi Data Maximize
Jenis Konsolidasi Data Take Last Known Value
Tingkat Validitas Acurate
Tingkat Kontrol Moderate