rencana strategis kecamatan -...

Rencana Strategis KecamatanPrajuritkulon

1

[Renstra

2018-2023]

Rencana Strategis Kecamatan Prajuritkulon

2018-2023


2

[Renstra

2018-2023]

KATA PENGANTAR

Perencanaan merupakan suatu proses dinamis yang harus disesuaikan dengan

sumber daya organisasi, hal ini dimaksudkan sebagai arah kebijakan dalam mengantisipasi

kebutuhan dan penyelarasan arah pembangunan daerah dalam jangka waktu l ima tahun

kedepan, arah perencanaan pembangunan di wilayah Kecamatan Prajuritkulon merujuk

kepada RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2018-2023 yang bertujuan untuk menunjang

keberhasilan pembangunan Pemerintah Kota Mojokerto.

Ruang lingkup Rencana Strategis ini meliputi uraian secara garis besar tentang

kebijakan, penjelasan teknis pelaksanaan program dan kegiatan serta sasaran yang ingin

dicapai oleh Kecamatan Prajuritkulon pada tahun 2018-2023.

Penetapan Rencana Strategis Pemerintah Kecamatan Prajuritkulon tahun 2018-2023

merupakan langkah yang sangat penting bagi Pemerintah Kecamatan Prajuritkulon guna

melaksanakan tugas pokoknya dalam melaksanakan pelimpahan sebagian wewenang

pemerintahan dari Walikota kepada Camat.

Mojokerto, Juli 2019

CAMAT PRAJURITKULON

YUSUF SETIAWAN.AP

Pembina Tingkat I

NIP.19751109 199412 1 001


3

[Renstra

2018-2023]

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..................................................................................... DAFTAR ISI .................................................................................................. BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PRAJURITKULON 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Kecamatan Prajuritkulon.

2.1.1 Struktur Organisasi.

2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi.

2.2 Sumber Daya Kecamatan Prajuritkulon.

2.2.1 Susunan Kepegawaian.

2.2.2 Pegawai Menurut Eselon, Pangkat, Golongan.

2.2.3 Pegawai Menurut Tingkat pendidikan.

2.2.4 Sarana dan Prasarana Kerja Utama.

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Prajuritkulon. 2.4 Tantangan dan Peluang Pelayanan Kecamatan

Prajuritkulon.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS KECAMATAN PRAJURITKULON

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah Terpilih.

3.2.1 Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Terpilih.

3.2.2 Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Terpilih.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra.

3.4 Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat

Daerah.

4.1.1 Tujuan.

4.1.2 Sasaran.


4

[Renstra

2018-2023]

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan.

5.1.1 Strategi.

5.1.1 Kebijakan.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP


5

[Renstra

2018-2023]

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berlakunya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

membawa konsekuensi bagi pemerintah daerah untuk menyusun Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD Kota Mojokerto Tahun

2018-2023 yang telah disusun selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kota Mojokerto Tahun 2018-2023.

Kecamatan Prajuritkulon merupakan terletak di sisi barat wilayah Kota

Mojokerto. Adapun batas-batas Kecamatan Prajuritkulon ialah sebelah utara

Kecamatan Gedeg, sebelah selatan Kecamatan Sooko, sebelah barat Kecamatan

Sooko dan sedangkan sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Kranggan.

Kecamatan Prajuritkulon sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kota Mojokerto

berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) dengan mengacu kepada

RPJMD Kota Mojokerto.

Renstra Kecamatan Prajuritkulon Tahun 2018-2023 merupakan dokumen

perencanaan lima tahunan yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Mojokerto

Tahun 2018-2023. Oleh karena itu, target capaian sasaran, indikator, program dan

kegiatan yang akan dicapai dalam dokumen Renstra Kecamatan Prajuritkulon

Tahun 2018-2023 harus selaras/konsisten dengan target capaian yang terdapat

dalam RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2018-2023. Dengan demikian, maka antara

Dokumen Renstra Kecamatan Prajuritkulon Tahun 2018-2023 dengan Dokumen

RPJMD Tahun 2018-2023 merupakan satu kesatuan dokumen rencana

pembangunan jangka menengah yang saling berkaitan antara satu dengan yang

lainnya.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Prajuritkulon Tahun

2018-2023, merupakan tindak lanjut pelaksanaan : (i) Undang-Undang Nomor : 25


6

[Renstra

2018-2023]

Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; (ii) Undang-

Undang Nomor : 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; (iii) Peraturan

Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; dan (iv)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2010, yang mengamanatkan antara lain,

bahwa Rencara Strategis Perangkat Daerah merupakan rencana pembangunan 5

(lima) tahunan Perangkat Daerah yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah sesuai

dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999

tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dinyatakan bahwa perencanaan

strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab

tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global dan tetap berada dalam

tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dokumen

Rencana Strategis dimaksud setidaknya memuat visi, misi, tujuan sasaran

danstrategi (cara mencapai tujuan dan sasaran), serta memuat kebijakan, program

dan kegiatan.

Selanjutnya Renstra Kecamatan Prajuritkulon yang telah ditetapkanharus

menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Prajuritkulon yang

merupakan dokumen prencanaan tahunan danpenjabaran dari perencanaan periode

5 (lima) tahunan. Gambaran hubungan proses penyusunan RPJMD dengan Renstra


7

[Renstra

2018-2023]

PD, sebagaimana berikut :

2

Hubungan Proses Penyusunan RPJMD dengan Renstra PD

RPJM Nas

Rancangan

Awal RPJMD

Analisis

Keuangan

Daerah

Rancangan

Ahir RPJMD

Capaian keberhasilan

& permasalahan

RPJMD

Tupoksi OPD

Rancangan

RPJMD

Rancangan

Renstra OPD

Visi-Misi &

Program KD

Terpilih

Kondisi

Umum DrhRPJMD Prop

Pembahasan

dengan OPD

MUSRENBANG

RPJMD

Renstra OPD

Provinsi

Pembahasan

Forum OPDRenstra

OPD

Renstra OPD

Periode lalu

Dengan adanya draft awal dokumen Rencana Pembangunan Jangka

Menengah (RPJM) Daerah tahun 2018-2023 sebagai penjabaran dari visi dan misi

Walikota terpilih telah memberikan arahan yang jelas bagi seluruh stakeholders

untuk mengoptimalkan sumber daya yang terbatas melalui penyusunan prioritas

program-program pembangunan jangka menengah daerah dan menjadi pedoman

bagi seluruh Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun dokumen Rencana Strategis

(Renstra) SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

Penyusunan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Prajuritkulon

tahun 2018-2023, disusun untuk menjabarkan visi, misi, tujuan strategi Kepala

Daerah terpilih dan kebijakan Camat yang memuat tugas pokok dan fungsi.

Gambaran kondisi capaian kinerja dan hasil kinerja yang ingin dicapai serta program

dan kegiatan pokok yang bersifat indikatif, serta bersinergi dengan visi misi

Pemerintah Daerah Kota Mojokerto yang akan diraih oleh Kepala Daerah Terpilih.

Gambaran proses penyusunan Renstra Perangkat daerah dapat dilihat

sebagaimana gambar berikut :


8

[Renstra

2018-2023]

3

Proses Penyusunan Renstra PD

Rancangan

Awal RPJMD•Prioritas pemb,

•Pagu indiakatif

berdasar fungsi

OPD, sumber dana & Wilayah

kerja

Rancangan

Ahir RPJMD

Capaian keberhasilan

& permasalahan

RPJMD

Tupoksi

OPD

Rancangan

RPJMD

Rancangan

Renstra OPD

(tujuan, strategi,

Kebijakan,

Program dan

Kegiatan OPD)

Visi-Misi &

Program KD

Terpilih

Renstra

OPD

Kajian Implikasi

Visi, misi &

Prrogram KD thd

Tupoksi OPD

Perumusan

Tujuan & Ssr

OPD

Penetapan

Strategi,

Tujuan dan

Kebijakan

Kajian

Internal &

eksternal

(Analisis

SWOT)

Evaluasi

Renstra OPD

(RenstraDinas)

periode lalu

Perumusan

Program

(OPD, Lintas

OPD,

Kewilayahan)

Penyusunan

Kegiatan dan

Lokasi kegiatan,

dilengkapi•Indikasi pendanaan•Kerangka regulasi

•Kerangka anggaran

Pembahasan

Forum OPD

MUSRENBANG

Pembahasan

Ranwal RPJMD

dengan OPD

PENETAPAN

PERATURAN

KEPALA OPDRenstra

OPD Provinsi

Dalam paradigma penyelenggaraan pemerintahan melahirkan tuntutan

perubahan yang dikenal dengan “Good Governance”. Tuntutan tersebut disatu sisi

merupakan hal yang wajar dan harus terjadi seiring berkembangnya aspirasi untuk

menjadi lebih baik serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, disisi lain

melahirkan konsekuensi untuk melakukan berbagai perbaikan dalam

penyelenggaraan pemerintahan. Demokratisasi, pemberdayaan daerah, dalam

peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dipandang sebagai landasan

untuk mewujudkan “Good Governance” yaitu Transparansi, Akuntabilitas dan

Partisipasi Masyarakat. Berpijak pada prinsip-prinsip tersebut, maka arah dan

panduan yang digunakan dalam penganggaran penyelenggaraan pemerintah adalah

Perencanaan Strategis (RENSTRA). Secara spesifik RENSTRA merupakan

rencana yang bersifat strategis akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun

dan sebagai acuan penyusunan kegiatan organisasi, khususnya dalam masalah

penganggaran / pendanaan Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto. Hal ini dapat kita

lihat dan jabarkan proses alur perencanaan dan penganggaran di daerah dan proses

perencanaan dan penganggaran tahunan, sebagaimana gambar berikut :


9

[Renstra

2018-2023]

4

RPJPD

RPJMD

RANCANGAN

AWAL RKPD - Prioritas Pemb.

- pagu indikatif

RENJA-PD

- Kebijakan

- Program dgn pagu

indikatif

- Kegiatan dgn

Anggaran

- Jenis Belanja

- Lokasi Kecamatan

- Indikator Keluaran

- Unit Pelaksana

RAPBD

RKA-PD- Program dgn Anggaran

- Kegiatan dgn Anggaran

- Sub Kegiatan dgn

Anggaran

- Jenis Belanja

- Mata Anggaran

Keluaran (MAK)

- Lokasi - Kecamatan

- Desa


- Perhitungan belanja

masing-masing kegiatan- Volume

- Harga Satuan

- Anggaran Pendapatan- Kegiatan

- Mata Anggaran

Pendapatan (MAP)

- Kelompok Pendapatan

- Unit Pelaksana

DIPA

APBD

Rancangan

RKPD- Ranc. Kerangka

Ekonomi

- Prioritas Pemb.

- Program dgn

pagu indikatif

- Kegiatan Pokok

- Unit Pelaksana

RANCANGAN

RENJA-PD- Kebijakan

- Program dgn pagu

indikatif

- Kegiatan dgn

Anggaran

- Jenis Belanja

- Lokasi kecamatan


- Unit Pelaksana:

ALUR PERENCANAAN DAN

PENGANGGARAN DI DAERAH

Renstra PD

K

U

A

&

P

P

A

S

JuniAgustus

April

Februari

Rancangan

Akhir

RKPD

Mei

5

Proses Perencanaan dan Penganggaran Tahunan

RPJMD

Rancangan

Awal RKPD•Prioritas pemb,

•Pagu indiakatif

berdasar fungsi

OPD, sumber

dana & Wilayah

kerja

Rancangan

RKPD

Rancangan

Ahir RKPD

RKA-

PD

RAPBD

Renstra

PD

Renja

PD

Rancangan

Renja PDForum

PD

Rancangan

RKPD Prov

MUSRENBANG

Kecamatan

MUSRENBANG

Desa/Kel.

Musrenbang RKPD/

MUSRENBANGDA

Penetapan

RKPD

KUA &

PPAS

MUSRENBANG

PROV

MUSRENBANGNAS

Jan

Feb.

Feb/Mar

Mar

Apr

Mei

AgtFeb.

Apr

Apr

Rancangan

RKP Mei

Mei

Jun

Okt

Pokok-pokok

Pikiran

DPRD

1.2 LANDASAN HUKUM

Rencana Strategis Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto disusun

berdasarkan regulasi (peraturan perundang-undangan yang berlaku) guna menjamin

kepastian hukum perencanaan maupun pelaksanaannya.Berikut ini merupakan


10

[Renstra

2018-2023]

landasan hukum penyusunan Renstra Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto

periode tahun 2018-2023 :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional.

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah

diubah dengan Undanng-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah.


Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2007 tentang

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah.

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2007 tentang

Organisasi Perangkat Daerah.

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008

tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.


Tahapan, Tata Cara Penyusunan,Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah.

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007

tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah.

11. SEB Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala

BAPPENAS dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor

0008/M.PPN/01/2007/050/264A/SJ tentang Petunjuk Teknis

Penyelenggaraan Musrenbang tahun 2007.

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 20107

Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang


11

[Renstra

2018-2023]

Tahapan, Tata Cara Penyusunan,Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah;

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa

Timur 2005 – 2025.

14. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan

Pemerintahan Daerah Kota Mojokerto.

15. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi

Kecamatan Kota Mojokerto.

16. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJPD ) Kota Mojokerto Tahun

2005-2025.

17. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Renstra Kecamatan Prajuritkulon Tahun 2019–2024

dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan strategis Kecamatan Prajuritkulon

yang merupakan penajaman Program Kecamatan PrajuritkulonTahun 2018-2023.

Renstra Kecamatan Prajuritkulon diharapkan mampu mengerahkan semua unsur

kekuatan dan faktor kunci keberhasilan untuk menentukan strategi yang tepat dalam

mencapai tujuan dan sasaran penyelenggaraan program-program Kecamatan

Prajuritkulon.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Prajuritkulon Tahun 2018-

2023 merupakan dokumen resmi perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk

5 (lima) tahun kedepan, yang menggambarkan visi, misi, strategi, kebijakan,

program dan kegiatan strategis yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan

pembangunan di Kecamatan Prajuritkulon dibidang pelayanan kepada masyarakat

dan pemberdayaan masyarakat yang disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Prajuritkulon Tahun 2018-

2023 ditetapkan dengan maksud :

a. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam

menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan Kecamatan Prajuritkulon. Untuk


12

[Renstra

2018-2023]

menentukan sasaran, arah, kebijakan dan program serta kegiatan prioritas

Kecamatan Prajuritkulon dalam jangka menengah;

b. Sebagai dasar penilaian kinerja Kecamatan Prajuritkulon yang mencerminkan

penyelenggaran pembangunan yang baik, transparan dan akuntabel.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Prajuritkulon

Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

a. Tersedianya dokumen perencanaan melalui penetapan visi, misi, tujuan,

sasaran dan strategi kebijakan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi

Kecamatan Prajuritkulon.

b. Tersedianya instrumen perencanaan dalam menentukan strategi guna

menghadapi kompleksitas perubahan lingkungan di Kecamatan Prajuritkulon.

c. Terciptanya integrasi, sinkronisasi, sinergitas, dan konsistensi arah

pembangunan di lingkungan Pemerintah Kecamatan Prajuritkulon.

d. Sebagai tolok ukur keberhasilan strategi upaya pengembangan organisasi

kecamatan Prajuritkulon.

e. Menjamin penggunaan sumber daya organisasi Kecamatan Prajuritkulon

dengan efektif dan efisien.

f. Sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi rencana kerja Kecamatan

Prajuritkulon.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto Tahun

2018-2023 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

tentang Pelaksanaan Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Pembangunan sebagai

berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang penyusunan, landasan hukum, maksud dan tujuan

serta sistematika penulisan Dokumen Rencana Strategis (Renstra).

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Prajuritkulon,

Sumberdaya Kecamatan Prajuritkulon, Kinerja Pelayanan Kecamatan

Prajuritkulon serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan di

Kecamatan Prajuritkulon.


13

[Renstra

2018-2023]

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN

PRAJURITKULON

Memuat Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi

pelayanan Kecamatan Prajuritkulon, Telaahan visi, misi dan program

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra, Kota

Mojokerto, Telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan

hidup strategis dan penentuan isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Prajuritkulon

Tahun 2018-2023

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berisi strategi dan kebijakan dalam menjabarkan sasaran jangka

menengah bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyaratan.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat rencana program dan kegiatan Kecamatan Prajuritkulon selama 5

(lima) tahun kedepan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok

sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA KECAMATAN PRAJURITKULON YANG MENGACU PADA

TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Memuat indikator kinerja Kecamatan Prajuritkulon yang terkait langsung

atau mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Mojokerto.

BAB VIII PENUTUP


14

[Renstra

2018-2023]

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PRAJURITKULON

2.1 Tugas ,Fungsi dan Struktur Kecamatan Prajuritkulon

Kecamatan Prajuritkulon dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota

Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota

Mojokerto, serta diatur dengan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 84 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Kecamatan. Berdasarkan Peraturan Walikota tersebut dijelaskan bahwa tugas

Kecamatan adalah “ Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan,

Pelayanan Publik, dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan “.

2.1.1 Struktur Organisasi

Organisasi Kecamatan Prajuritkulon adalah salah satu Lembaga

Perangkat Daerah Kota Mojokerto yang mempunyai unsur penunjang

Pemerintah Kota Mojokerto. Berdasarkan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor

84 Tahun 2016 tentang Rincian Kedudukan,Tugas Pokok dan Fungsi. Susunan

organisasi Kecamatan terdiri atas :

1. Camat

2. Sekretaris, membawahi :

a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

3. Seksi Tata Pemerintahan

4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

5. Seksi Perekonomian, Fisik dan Prasarana Wilayah

6. Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

7.Kelurahan

8. Kelompok Jabatan Fungsional


15

[Renstra

2018-2023]

Mengenai struktur organisasi kecamatan secara jelas digambarkan dalam

Peraturan Walikota Nomor 84 Tahun 2016 seperti gambar dibawah ini.

Bagan 1

Susunan Organisasi Kecamatan

2.1.2 Tugas Pokok Dan Fungsi

CAMAT

SEKRETARIS

SUB BAGIAN

PERENCANAAN

DAN KEUANGAN

SUB BAGIAN

UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

SEKSI TATA

PEMERINTAHAN

SEKSI KETENTRAMAN

DAN KETERTIBAN UMUM

SEKSI

PEREKONOMIAN

DAN PRASARANA WILAYAH

SEKSI SOSIAL DAN

PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

KELURAHAN KELURAHAN


16

[Renstra

2018-2023]

Tugas Kecamatan adalah membantu Kepala Daerah dalam

penyelenggaraan pemerintahan, Pembangunan dan pembinaan kehidupan

masyarakat dalam wilayah kecamatan.

a. Camat mempunyai mempunyai tugas umum pemerintahan terdiri atas :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat ;

2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan

ketertiban umum ;

3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-

undangan ;

4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan

umum ;

5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di

tingkat kecamatan ;

6. Membina Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

7. Melaksanakan pelayanan masyarakat.

Selain tugas sebagaimana dimaksud di atas, Camat juga melaksanakan

kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh walikota untuk menangani

sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek :

1. Perizinan;

2. Rekomendasi;

3. Koordinasi;

4. Pembinaan;

5. Pengawasan;

6. Fasilitasi;

7. Penetapan;

8. Penyelenggaraan; dan

9. Kewenangan lain yang dilimpahkan.

b. Tugas Sekretariat Kecamatan :

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan

penyusunan perencanaan dan program, urusan keuangan, kepegawaian,

umum dan mengkoordinasikan secara teknis dan administratif pelaksanaan

kegiatan kecamatan serta melaksanakan tugas lain uang diberikan Camat.


17

[Renstra

2018-2023]

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Sekretariat mempunyai

fungsi:

1. Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja kecamatan ;

2. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan pelaporan

pertanggungjawaban keuangan ;

3. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana ;

4. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan ;

5. Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan

serta melaksanakan pelayanan publik ;

6. Penyiapan data dan informasi, kepustakaan, hubungan masyarakat

dan inventaris ;

7. Pelaksanaan koordinasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan di

lingkungan kegiatan ;

8. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Camat

c. Tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan :

1. Penyusunan Renstra dan Renja;

2. Penyusunan RKA;

3. Penyusunan dan pelaksanaan DPA dan DPPA

4. Penyusunan PK;

5. Penyusunan laporan dan dokumentasi pelaksanaan program dan

kegiatan;

6. Penyusunan dan pelaksanaan SP dan SOP;

7. Pelaksanaan penatausahaan keuangan;

8. Pelaksanaan verifikasi SPJ keuangan;

9. Penyusunan dan penyampaian laporan penggunaan anggaran;

10. Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan semesteran dan

akhir tahun;

11. Penyusunan administrasi dan pelaksanaan pembayaran gaji pegawai;

12. Pelaksanaan SPI;

13. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;

dan

14. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan

tugas pokoknya.


18

[Renstra

2018-2023]

d. Tugas Sub Bagian Umum da Kepegawaian :

1. Pelaksanaan DPA dan DPPA;

2. Pelaksanaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;

e. Tugas Kasi Tata Pemerintahan :

1. Mengumpulkan, mengelola dan mengevaluasi data di bidang tata

pemerintahan ;

2. Menyiapkan bahan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan

umum, kelurahan, keagrariaan, administrasi kependudukan dan

catatan sipil ;

3. Menyiapkan bahan pembinaan kegiatan organisasi sosial politik dan

kemasyarakatan, ideologi negara dan kesatuan bangsa serta

membantu pelaksanaan pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD,

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;

4. Melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan

dan keagrariaan sesuai dengan peraturan perundang – undangan

yang berlaku ;

5. Menyiapkan bahan evaluasi dan menyusun laporan di bidang tata

pemerintahan

3. Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan

dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;

4. Pelaksanaan dan penatausahaan barang milik daerah;

5. Pelaksanaan SPI;


dan

7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai

dengan tugas pokoknya

8. Pelaksanaan administrasi kepegawaian;

9. Pelaksanaan kehumasan, keprotokolan dan kepustakaan;

10. Pelaksanaan urusan rumah tangga;

11. Pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap

berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan

tugas pokok dan fungsi;

12. Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah;


19

[Renstra

2018-2023]

13. Pelaksanaan SKM dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat

pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki

kualitas layanan;

14. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait

layanan publik secara berkala melalui website Pemerintah Daerah;

15. Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan

dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;

16. Pelaksanaan dan penatausahaan barang milik daerah;

17. Pelaksanaan SPI;


dan

19. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai

dengan tugas pokoknya

f. Tugas Kasi Tata Pemerintahan :

1. Mengumpulkan, mengelola dan mengevaluasi data di bidang tata

pemerintahan ;

2. Menyiapkan bahan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan

umum, kelurahan, keagrariaan, administrasi kependudukan dan

catatan sipil ;

3. Menyiapkan bahan pembinaan kegiatan organisasi sosial politik dan

kemasyarakatan, ideologi negara dan kesatuan bangsa serta

membantu pelaksanaan pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD,

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;

4. Melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan

dan keagrariaan sesuai dengan peraturan perundang – undangan

yang berlaku ;

5. Menyiapkan bahan evaluasi dan menyusun laporan di bidang tata

pemerintahan ;

6. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait,

lembaga non pemerintah dan masyarakat dalam rangka kelancaran

pelaksanaan tugas ;

7. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai

dengan bidang tugasnya.


20

[Renstra

2018-2023]

g. Tugas Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum :

1. Mengumpulkan, mengelola dan mengevaluasi data di bidang

ketentraman dan ketertiban ;

2. Menyiapkan bahan pembinaan, penyelenggaraan ketentraman dan

ketertiban serta kegiatan perlindungan masyarakat ;

3. Melaksanakan penertiban dalam rangka menegakkan Peraturan

Daerah serta ketentuan dan peraturan perundangan lainnya ;

4. Melaksanakan pengamanan wilayah dalam rangka mencegah

timbulnya gangguan keamanan dan ketertiban, termasuk dalam

penjaga rumah dinas Camat ;

5. Menyiapkan bahan pelaksanaan, koordinasi dengan kepolisian,

tentara dan pemuka agama mengenai program dan kegiatan

penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat di wilayah

kecamatan ;

6. Menyiapkan bahan evaluasi dan menyusun laporan dibidang

ketentraman dan ketertiban ;

7. Melaksanakan koordinasi dan kerjsama dengan instansi terkait,


pelaksanaan tugas ;



h. Tugas Kasi Perekonomian Fisik dan Prasarana Wilayah :

1. Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang

perekonomian, fisik dan prasarana wilayah ;

2. Menyiapkan bahan pembinaan terhadap perkoperasian, pengusaha

ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka

meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat ;

3. Menyiapkan bahan pembinaan, pengelolaan kekayaan dan

inventarisasi kelurahan ;

4. Menyiapkan bahan pembinaan, kebersihan, keindahan, pertamanan,

dan sanitasi lingkungan ;

5. Menyiapkan bahan pembinaan dan pelaksanaan pemeliharaan

prasarana dan fasilitas pelayanan umum ;


21

[Renstra

2018-2023]

6. Menyiapkan bahan evaluasi dan menyusun laporan dibidang

perekonomian, fisik dan prasarana wilayah ;


lembaga non pemerintah dan masyarakat dalam rangka kelancaraan

pelaksanaan tugas ;



i. Kasi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat :

1. Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang sosial

dan pemberdayaan masyarakat ;

2. Menyiapkan bahan pembinaan dan pelayanan di bidang sosial,

kepemudaan, peranan wanita dan olah raga ;

3. Menyiapkan bahan pembinaan kehidupan, keagamaan, pendidikan,

kebudayaan dan kesehatan masyarakat ;

4. Menyiapkan bahan dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat

untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup

kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di

kelurahan dan kecamatan :

5. Menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan dan pengawasan

terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta

yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan

masyarakat ;

6. Menyiapkan bahan evaluasi dan menyusun laporan dibidang sosial

dan pemberdayaan masyarakat ;



pelaksanaan tugas ;



j. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.2 Sumber Daya Kecamatan Prajuritkulon

2.2.1 Susunan Kepegawaian


22

[Renstra

2018-2023]

Secara keseluruhan jumlah perangkat Kecamatan Prajuritkulon

sebanyak 20 (Dua puluh ) orang dengan kedudukan sebagaimana pada tabel

dibawah ini.

Tabel 1

Personil Kecamatan Prajuritkulon Berdasarkan Gender

No Jabatan Lai-laki Perempuan Jumlah

Kecamatan

1 Camat 1 1

2 Sekretaris 1 1

3 Seksi tata Pemerintahan 1 1

4

Seksi ketentraman dan ketertiban

Umum 1 1

5

Seksi Perekonomian Fisik dan Prasarana

Wilayah 1 1

6

Seksi Kesejahteraan Sosial dan

Pemberdayaan Masyrakat 1 1

7 Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan 1 1

8 Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian 1 1

9 Pelaksana 4 3 7

Kelurahan 0

1 Lurah 6 6

2 Sekretaris Kelurahan 5 5

3

Seksi Tata Pemerintahan,Ketentraman

dan Ketertiban Umum 6 6

4

Seksi Perekonomian Fisik dan Prasarana

Wilayah 4 2 6

5

Seksi Kesejahteraan Sosial dan

Pemberdayaan Masyrakat 3 3 6

6 Pelaksana 9 8 17

JUMLAH 37 24 61

Sumber : Kepegawaian Kecamatan Prajuritkulon Tahun 2019

2.2.2 Pegawai menurut Eselon, Pangkat dan Golongan

Pegawai Kecamatan Prajuritkulon yang berjumlah 18 orang semua

telah berstatus Pegawai Negeri Sipil. Secara lengkap tentang kepegawaian

pada organisasi Kecamatan Prajuritkulon dapat dilihat pada tabel dibawah ini.


23

[Renstra

2018-2023]

Tabel 2

Personil Kecamatan Prajuritkulon Berdasarkan Eselon

No Eselon Jumlah

1 Eselon III A 1

2 Eselon IV A 11

3 Eselon IV B 25

4 Pelaksana 24

JUMLAH 61


2.2.3 Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Mengenai tingkat pendidikan pegawai Kecamatan Prajuritkulon yang

berjumlah 20 orang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3

Personil Kecamatan Prajuritkulon

No Eselon Jumlah

1 S 1 30

2 S 2 5

3 Diploma 1

4 SMA / Sederajat 22

5 SMP / Sederajat 2

6 SD / Sederajat 1

JUMLAH 61


Dengan dukungan 20 orang personil yang ada pada Kecamatan

Prajuritkulon dengan komposisi pendidikan Pasca Sarjana 3 orang, Sarjana 8


24

[Renstra

2018-2023]

orang, SLTA sebanyak 8 orang, SD sebanyak 1 orang, Kecamatan didukung

potensi sumber daya manusia yang relatif memadai dalam upaya mewujudkan

visi dan misi organisasi

2.2.4 Sarana dan Prasarana Kerja Utama

Keberadaan sarana dan peralatan kerja sangat mendukung

penyelengaraan tugas pokok dan fungsi organisasi. Sarana dan Peralatan

Kerja Utama di Kecamatan Prajuritkulon meliputi Gedung Sarana Perkantoran

antara lain :

a. Rumah Dinas Camat

b. Rumah Penjaga Kantor

c. Ruang Kerja Camat

d. Ruang Kerja Sekretariat

e. Ruang Pelayanan

f. Ruang Rapat/Pertemuan

g. Ruang Kerja Seksi

h. Ruang Penyimpanan Arsip

i. Gudang penyimpanan Barang

j. Pendopo

k. Musholla

l. Kamar mandi dan WC

m. Pos Jaga

Sedangkan sarana alat transportasi baik roda empat maupun roda dua

yang ada di Kantor Kecamatan Prajuritkulon yang sekarang ini ada adalah :

a. Kendaraan Dinas Roda Empat dengan rincian :

1 unit Mobil Avanza 1.5 Veloz Tahun 2017

b. Roda dua 19 (enam) buah dengan rincian :

6 unit Xeon RC Tahun 2013

1 unit New Vixion tahun 2013

1 unit Suzuki FD 110 Tahun 2001


25

[Renstra

2018-2023]

1 unit Kaze R Tahun 2002

1 unit Kawasaki an 112D Tahun 2004

7 unit Suzuki FD 125 Tahun 2005

2 unit Suzuki RC tahun 1998

c. 6 unit Roda 3 merk Nozomi Azabu tahun 2014

d. 48 unit Roda 3 merk Azabu Tahun 2014

Disamping sebagaimana tersebut diatas sarana lain adalah komputer

Laptop 5 (Lima) unit,meja, kursi, mesin ketik, telepon, modem, CCTV dan

peralatan lain yang masih diperlukan peningkatan baik dalam kuantitas

maupun kualitas.

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Prajuritkulon

Kinerja pelayanan pada Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto,

menunjukkan tingkat capaian kinerja berdasarkan sasaran/target Renstra

Kecamatan Prajuritkulon Tahun 2016 – 2019, sebagaimana disajikan pada table T-

C.23 sebagai berikut:


26

[Renstra

2018-2023]

Tabel TC-23 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Prajuritkulon

Kota Mojokerto

1

(2014)

2

(2015)

3

(2016)

4

(2017)

5

(2018)

1

(2014)

2

(2015)

3

(2016)

4

(2017)

5

(2018)

1

(2014)

2

(2015)

3

(2016)

4

(2017)

5

(2018)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

1 Cakupan Sarana

prasarana perkantoran

pemerintahan desa yang

baik

63% 88% 83% 83% 83% 63% 88% 83% 83% 83% 100% 100% 100% 100% 100%

2 Rata-rata jumlah

kelompok binaan Lembaga

Pemberdayaan

Masyarakat (LPM)

1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 100% 100% 100% 100% 100%

3 Rata-rata jumlah

kelompok binaan PKK 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 100% 100% 100% 100% 100%

4 Persentase LSM aktif - - 100% 100% 100% - - 100% 100% 100% 0% 0% 100% 100% 100%

5 Persentase Lembaga

Pemberdayaan

Masyarakat (LPM)

- - 16,66% 16,66% 16,66% - - 16,66% 16,66% 16,66% 0% 0% 100% 100% 100%

6 Persentase PKK aktif 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

7 Persentase Posyandu aktif 97,72% 97,72% 100% 100% 100% 97,72% 97,72% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

8 Swadaya masyarakat

terhadap program

pemberdayaan

- - - - - - - - - - 0% 0% 0% 0% 0%

9 Pemeliharaan pasca

program pemberdayaan

masyarakat- - - - - - - - - - 0% 0% 0% 0% 0%

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian Pada Tahun ke-

No

Indikator Kinerja Sesuai

Tugas dan Fungsi Perangkat

Daerah

Target

NSPK

Target

IKK

Target

Indikat

or

Lainnya


27

[Renstra

2018-2023]

Indikator yang tertuang dalam tabel T-C.23 itu merupakan indikator

kinerja utama, sebagaimana terdapat dalam Rencana Strategis Kecamatan

Prajuritkulon dan RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2014-2018. Sedangkan dalam

pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tersebut di atas (tabel T-C.23),

diakomodir dalam pendanaan yang bersumber dari APBD Kota Mojokerto.

Adapun pengelolaan pendanaan tersebut tertuang dalam tabel T-C.24 yaitu

sebagai berikut :


28

[Renstra

2018-2023]

Tabel T-C 24Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Prajurit Kulon

Kota Mojokerto

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

Belanja Daerah -

Belanja Tidak

Langsung

- Belanja Pegawai 4.844.163.300,00 5.353.402.000,00 5.452.785.000,00 4.226.458.000,00 8.561.299.640,00 4.752.550.272,00 5.207.465.850,00 5.465.861.965,00 4.149.546.203,00 7.492.440.831,00 98,11 97,27 100,24 98,18 87,52 0,12 0,10

Belanja Langsung

- Belanja Pegawai 275.457.000,00 465.275.000,00 - 681.674.000,00 355.430.000,00 267.847.900,00 461.175.000,00 - 678.486.500,00 332.030.000,00 97,24 99,12 - 99,53 93,42 0,05 0,04

- Belanja Barang dan

Jasa2.693.114.750,00 2.810.344.800,00 3.167.921.150,00 4.853.539.400,00 5.003.473.300,00 2.499.457.768,00 2.708.033.686,00 2.954.383.384,00 4.622.063.564,00 4.803.725.965,00 92,81 96,36 93,26 95,23 96,01 0,13 0,14

- Belanja Modal 2.259.665.250,00 865.240.000,00 198.316.000,00 3.651.330.500,00 113.201.180,00 1.735.305.900,00 758.982.500,00 195.140.000,00 2.246.715.513,88 112.332.080,00 76,79 87,72 98,40 61,53 99,23 (0,45) (0,42)

URAIAN

REALISASI ANGARAN PADA TAHUN KE-RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN

KE-

RATA-RATA

PERTUMBUHANANGGARAN TAHUN KE-

REALIS

ASI

ANGGA

RAN


29

[Renstra

2018-2023]

2.4 Tantangan Dan Peluang Pelayanan Kecamatan Prajuritkulon

Berdasarkan dari deskripsi tupoksi dan sumber daya kinerja pelayanan di

Kecamatan Prajuritkulon, maka dirumuskan adanya beberapa tantangan yang harus

diselesaikan dengan melihat peluang yang mungkin bisa dimanfaatkan.Berikut ini di

beberapa tantangan yang dihadapi Kecamatan Prajuritkulon:

1. Perubahan dan perkembangan peraturan bidang pelayanan masyarakat yang

harus dipahami dan dilaksanakan secara cepat dan tepat;

2. Semakin tingginya mobilitas kehidupan masyarakat sehingga menuntut pelayanan

administrasi kependudukan yang murah, mudah, cepat, akurat dan efektif;

3. Semakin transparannya informasi melalui media cetak dan elektronik sehingga

Kecamatan harus lebih reponsif terhadap dinamika masyarakat

4. Potensi pelanggaran Keamanan dan Ketertiban Masyarakat relatif tinggi;

5. Belum memadainya kompetensi sumber daya aparatur di Kecamatan Prajuritkulon

khususnya di kelurahan-kelurahan;

6. Kualitas usulan musrenbang sebagai data base perencanaan, pelaksanaan, dan

pengawasan kegiatan pembangunan kurang optimal;

7. Usaha pelestarian lingkungan oleh masyarakat masih kurang;

Sementara beberapa peluang yang ada di Kecamatan Prajuritkulon antara lain

adalah:

1. Adanya Peraturan yang lebih tinggi mengenai pelaksanaan pelayanan masyarakat;

2. Adanya jenjang pendidikan dan pelatihan (diklat) bagi aparatur pemerintah baik

struktural maupun fungsional yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Mojokerto;

3. Adanya dukungan kebijakan dari Pemerintah Daerah;

4. Adanya dukungan dari instansi terkait dan lembaga - lembaga non pemerintah

dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan

Merujuk pada hasil identifikasi tantangan dan peluang yang ada,maka beberapa

hal yang harus dilaksanakan oleh Kecamatan Prajuritkulon guna mencapai sasaran yang

telah ditentukan antara lain adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman semua aparatur pelaksana pelayanan terhadap

Perubahan dan perkembangan peraturan bidang pelayanan masyarakat;

2. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat;

3. Meningkatkan kemampuan aparatur di bidang teknologi informasi guna menunjang

kelancaran pelayanan masyarakat;

4. Mengintensifkan pelaksanakan kegiatan sosialisasi dan pemantauan keamanan

dan ketertiban masyarakat;


30

[Renstra

2018-2023]

5. Meningkatkan KISS dalam penyelenggaraan program-program yang masih belum

optimal bersama instansi terkait;

6. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan yang

berbasis IT.


31

[Renstra

2018-2023]

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN PRAJURITKULON

Kecamatan Prajuritkulon merupakan salah satu organisasi perangkat daerah

Kota Mojokerto yang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan

menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, pemberdayaan

masyarakat kelurahan, serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Walikota

untuk melaksanakan sebagian pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kota

serta tugas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi

Pelayanan Kecamatan

Beberapa permasalahan yang dihadapi Kecamatan Prajuritkulon pada saat

melaksanakan pelayanan masyarakat dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kurangnya aparatur/personil Kecamatan Prajuritkulon memiliki kemampuan IT;

2. Fasilitas dan sarana prasarana pelayanan masyarakat yang berbasis IT kurang

memadai;

3. Belum adanya SPP yang berbasis IT;

4. Belum semua pelayanan peijinan dan non perijinan yang berbasis IT memiliki

SOP;

5. Relatif tingginya potensi pelanggaran Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

6. Minimnya fasilitasi pembinaan kelurahan

7. Rendahnya kualitas usulan musrenbang kelurahan

8. Usaha pelestarian lingkungan oleh masyarakat masih kurang

Dari beberapa permasalahan yang dihadapi pada pelaksanaan pelayanan

masyarakat, dapat dikelompokkan beberapa faktor yang mempengaruhi baik dari

lingkungan internal dan lingkungan eksternal sebagai berikut :


32

[Renstra

2018-2023]

Tabel T-C 35 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah

1 Rendahnya kualitas layanan perizinan dan non perizinan

Belum semua pelayanan perizinan dan non perizinan yang berbasis IT

Kurangnya SOP pelayanan yang berbasisi IT

Belum adanya SPP yang berbasis informasi teknologi

Kurangnya sinergitas penerapan SOP

Kurang memadainya sarana dan prasarana yang berbasis IT

Belum tersusunnya SPP yang berbasis Informasi Teknologi

Rendahnya kualitas dan kuantitas SDM aparatur dibidang IT

Kurangnya jumlah sarana kerja yang berbasis IT

Kurangnya pemeliharaan sarana dan prasarana

Belum adanya aplikasi penunjang pelayanan perizinan dan non perizinan

kurangnya SDM aparatur

Rendahnya penguasaan IT aparatur pelayanan

2 Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan kecamatan/kelurahan

tingginya potensi gangguan kamtibmas Kurangnya tindak lanjut rapat koordinasi 3 pilar

Minimnya fasilitasi pembinaan kelurahan banyaknya pendirian rumah kost tidak berizin

Minimnya usulan masyarakat yang diakomodir

Rendahnya kewaspadaan masyarakat terhadap lingkungan

Rendahnya kesadaran masyarakat dalam memelihara lingkungan

Swadaya masyarakat rendah

Belum efektifnya supervisi

Kurang optimalnya monitor dan evaluasi

Usulan masyarakat bersifat keinginan dari pada kebutuhan

Minimnya lomba lomba tingkat kelurahan


33

[Renstra

2018-2023]

3.2 Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil

Kepala Daerah Terpilih

3.2.1 Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya dalam Pasal 1, angka

12 menyebutkan bahwa visi merupakan rumusan umum mengenai

keadaan yang diinginkan pada akhir perencanaan.

Visi adalah pandangan jauh ke depan tentang kondisi yang

ingin dicapai. Dengan visi yang jelas akan didapat pedoman dan

arahan yang jelas, kemana pembangunan suatu daerah akan dibawa dan

dikembangkan. Dalam rangka terwujuadnya “Kota Mojokerto yang

berdaya saing, mandiri, demokratis, adil makmur – sejahtera dan

bermartabat” yang merupakan visi dari Kepala Daerah Terpilih Hj. IKA

PUSPITA SARI, SE DAN H. ACHMAD RIZAL ZAKARIA, maka

menghasilkan pokok-pokok visi yang diterjemahkan pengertiannya,

sebagaimana tabel di bawah ini :

Keterkaitan Tugas dan Fungsi Kecamatan Prajuritkulon dengan Visi, Misi

dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih

Visi: “Terwjudnya Kota Mojokerto yang berdaya saing, Mandiri, Demokratis, Adil Makmur – Sejahtera, dan Bermartabat”

Tugas dan Fungsi Kecamatan Prajuritkulon

terkait Visi Walikota Pokok-

pokok Visi Penjabaran Visi

Berdaya saing Tinggi

Bahwa Kota Mojokerto memiliki keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif dibandingkan dengan daerah lain dalan segala aspek pembangunan.

Berdaya saing tinggi ini tercermin dalam pelayanan publik, iklim usaha investasi, profesionalisme aparatur, peraturan-peraturan yang dihasilkan dan sebagainya.

Membantu kelancaran tugas tugas pemerintahan di tingkat kecamatan dan kelurahan baik dalam hal keagrariaan, administrasi kependudukan dan catatan sipil

Melakukan pelayanan Masyarakat


34

[Renstra

2018-2023]

Visi: “Terwjudnya Kota Mojokerto yang berdaya saing, Mandiri, Demokratis, Adil Makmur – Sejahtera, dan Bermartabat”

Tugas dan Fungsi Kecamatan Prajuritkulon

terkait Visi Walikota

Mojokerto yang

Mandiri

Kemandirian suatu daerah tercermin antara lain pada ketersediaan Sumber Daya Manusia yang berkualitas yang mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan

Pembangunan dan mewujudkan iklim usaha yang kondusif dan mandiri

Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan

Demokratis

Dalam pembangunan jangka menengah Kota Mojokerto, masyarakat Kota Mojokerto dapat meningkatkan partisipasi dalam berbagai kegiatan pembangunan dengan wujud sebagai berikut :

1. Terwjudnya masyarakat yang demokratis, berbudaya, bermartabat, menunjung tinggi kebebasan yang bertanggungjawab serta HAM.

2. Terwujudnya perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang partisipatif

3. Terwujudnya kehidupan berpolitik yang demokratis

4. Terwujudnya penegakan ukum yang memenuhi rasa keadilan

5. Terwujudnya pelayanan publik yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kelurahan

Adil

Terwujudnya pembangunan yang adil dan merata, yang dilakukan oleh masyarakat secara aktif, yang hasilnya dapat dinikmati seluruh masyarakat itu sendiri.

Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum, musyawarah perencanaan pembangunan di keluraan dan kecamatan

Makmur

Kota Mojokerto yang mampu memenuhi kebutuhan ekonomi secara layak, sehingga terwujudnya kebutuhan dasar masyarakat berupa sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan dalam lingkungan masyarakat yang aman, nyaman dan tenteram secara lahir dan batin.

Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

Bermartabat

Memantapkan peran agama dan nilai-nilai spiritual sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan, membina aklak mulia, budi pekerti, etos kerja dan menghargai kemajemukan agama, sosial dan budaya

Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum


35

[Renstra

2018-2023]

Agar visi tersebut dapat diwujudkan dan mendorong efektivitas

dan efisiensi pemanfaatan potensi yang dimiliki, maka ditetapkan misi

RPJMD Kota Mojokerto tahun 2019-2023 yang didalamnya mengandung

gambaran tentang bagaimana tujuan serta sasaran dapat dicapai.

Jika merujuk pada visi tersebut, maka dapat diamati bahwa,

Kecamatan mempunyai andil dalam menunjang visi Pemerintah Daerah

dan Wakil Pemerintah Daerah Kota Mojokerto. Misi yang harus

diterjemahkan oleh kecamatan Prajuritkulon adalah Misi 3 yaitu

“…Mewujudkan pemerintah daerah yang efektif, demokratis, bersih,

profesional dan adil dalam melayani masyarakat “ dan Misi 6, yaitu

“Mewujudkan partispasi masyarakat melalui pemberian akses dan

kesempatan dalam pembangunan;

Bentuk kontribusi yang diberikan adalah melalui diarahkannya

program-program pembangunan pada lingkup tugas pokok dan fungsi

Kecamatan pada sasaran Meningkatkan Kualitas Layanan Perijinan dan

Non Perijinan, serta Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam

Pembangunan

3.2.2 Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Misi menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya Pasal 1

angka 13 adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan

dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan kata lain, misi adalah

rumusan mengenai apa-apa yang diyakini dapat dilakukan dalam rangka

mewujudkan visi.

Untuk mencapai visi Kota Mojokerto yaitu : “Kota Mojokerto yang

berdaya saing, mandiri, demokratis, adil makmur – sejahtera dan

bermartabat” maka dirumuskan 7 misi pembangunan sebagai berikut:


36

[Renstra

2018-2023]

1. Mewujudkan SDM yang berkwalitas melalui peningkatan akses

dan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan.

a) Tujuan : Pelayanan Pendidikan dan kesehatan yang murah

dan berkualitas.

b) Sasaran : 1. Meningkatnya kualitas prasarana dan sarana

pendidikan, tenaga pendidik

2. Meningkatnya kualitas prasarana dan sarana

rumah sakit dan puskesmas serta peningkatan

tenaga medis dan paramedis yang kompeten.

2. Mewujudkan Ketertiban, Supremasi Hukum dan HAM.

a) Tujuan : Penegakan Hukum secara adil, konsekuen dan tidak

diskriminatif serta peningkatan keamanan dan

ketertiban.

b) Sasaran : 1. Terbinanya kesadaran Hukum

2. Terciptanya situasi aman, tertib dan terkendali

3. Mewujudkan Pemerintah Daerah yang efektif, demokratis,

bersih, profesional dan adil dalam melayani masyarakat.

a) Tujuan : Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan

Pelayanan Publik

b) Sasaran : Meningkatnya profesionalisme aparatur, pelayanan

prima, keterbukaan dan peran serta masyarakat

4. Mewujudkan Ekonomi Daerah yang mandiri, berdaya saing,

berkeadilan dan berbasis pada ekonomi kerakyatan

a) Tujuan : Pemerataan pertumbuhan ekonomi sesuai potensi

daerah

b) Sasaran : 1. Terciptanya infrastruktur perekonomian dan

lingkungan sosial yang mantab

2. Berkembangnya usaha perdagangan dan terciptanya

lapangan kerja.

5. Mewujudkan ketahanan sosial budaya dalam kerangka

Integrasi Nasional, pada tatanan masyarakat yang bermartabat,

berakhlak mulia, beretika dan berbudaya luhur berdasarkan

Pancasila.


37

[Renstra

2018-2023]

a) Tujuan : Peningkatan kualitas kesalehan sosial demi

terjaganya harmoni sosial

b) Sasaran : 1. Muatan pendidikan keimanan dan ketakwaan

(imtak) dan ilmu Pengetahuan Tehnologi (iptek)

pada sekolahan.

2. Terjalin hubungan harmonis dengan organisasi

kemasyarakatan keagamaan, tokoh agama dan

tokoh masyarakat, sekaligus sosialisasi nilai-nilai

keagamaan

3. Terpeliharanya nilai-nilai luhur budaya bangsa

yang berlandaskan Pancasila dan UUD 45.

6. Mewujudkan partisipasi masyarakat melalui pemberian akses

dan kesempatan dalam pembangunan

a) Tujuan : Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

b) Sasaran : 1. Pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan

dan pelaksanaan pembangunan

2. Penyediaan informasi dan penciptaan lapangan

kerja

3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Tenaga Kerja.

7. Mewujudkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang

lebih mengutamakan kesejahteraan masyarakat.

a) Tujuan : Peningkatan Pendapatan dan kemampuan belanja

belanja non-pegawai pada APBD.

b) Sasaran : 1. Peningkatan Pendapatan Daerah;

2. Perencanaan Pembangunan yang berbasis kinerja

3. Konsistensi perencanaan pembanguna

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Ditinjau dari visi misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih jangka

menengah Pemerintah Kota Mojokerto, terdapat beberapa faktor pendukung dan

penghambat terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Kecamatan

Prajuritkulon sebagai berikut :


38

[Renstra

2018-2023]

No. Sasaran jangka Menengah

Renstra Kota Mjokerto

Permasalahan Pelayanan Kecamatan

Sebagai Faktor

Penghambat Pendorong

1 Mewujudkan pemerintah daerah yang efektif, demokratis, bersih, profesional dan adil dalam melayani masyarakat

Rendahnya kualitas pelayanan prerijinan dan non perijinan.

Belum adanya

SPP yang

berbasis

informasi

teknologi

Kurang

memadainya

sarana dan

prasarana yang

berbasis IT

Rendahnya

kualitas dan

kuantitas SDM

aparatur

dibidang IT

Adanya perkembangan Tekhnologi Informasi dengan pemanfaatan jaringan internet yang semakin pesat

Ketersediaan dana APBD dalam hal pemenuhan sarana dan prasarana yang berbasis IT

Serta bintek yang diselenggarakan Pemerintah Kota untuk peningkatan kualitas aparatur dibidang IT.

Berdasarkan hasil analisa, dapat diidentifikasi faktor kekuatan (Strengts),

Kelemahan (Weakness), Peluang ( Opportunites ) dan Ancaman (Threats) di

Kecamatan Prajuritkulon, yaitu :

a. Analisis Lingkungan Internal

1. Kekuatan ( Strengths )

a) Adanya Peraturan yang lebih tinggi mengenai pelaksanaan pelayanan

masyarakat;

b) Adanya dukungan kebijakan dari Pemerintah Daerah;

c) Adanya dukungan dari instansi terkait dan lembaga - lembaga non

pemerintah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pencapaian

tujuan

d) Keaktifan lembaga kelurahan


39

[Renstra

2018-2023]

2. Kelemahan ( Weakness )

a) Kurangnya aparatur/personil Kecamatan Prajuritkulon memiliki

kemampuan IT;

b) Fasilitas dan sarana prasarana pelayanan masyarakat yang berbasis IT

kurang memadai;

c) Belum adanya SPP yang berbasis IT;

d) Belum semua pelayanan peijinan dan non perijinan yang berbasis IT memiliki

SOP;

e) Minimnya fasilitasi pembinaan kelurahan

b. Analisis Lingkungan Eksternal

1. Peluang ( Opportunites )

a. Adanya Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan antara lain lembaga

pemberdayaan masyarakat (LPM), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

(PKK), Rukun Tetangga (RW) dan Rukun Tetangga (RT serta Karang Taruna;

b. Kemudahan dalam memperoleh Informasi terutama ketersediaan jaringan

komunikasi;

c. Adanya jenjang pendidikan dan pelatihan (diklat) bagi aparatur pemerintah baik

struktural maupun fungsional yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota

Mojokerto;

2. Ancaman ( Threats )

a) Semakin tingginya mobilitas kehidupan masyarakat sehingga menuntut

pelayanan administrasi kependudukan yang murah, mudah, cepat, akurat dan

efektif

b) Semakin transparannya informasi melalui media cetak dan elektronik sehingga


c) Usaha pelestarian lingkungan oleh masyarakat masih kurang

d) Tingginya potensi gangguan KAMTIBMAS

Seiring dengan misi yang dimiliki oleh Kecamatan Prajuritkulon, faktor kunci

keberhasilan (FKK) pelayanan di Kecamatan Prajuritkulon antara lain:


40

[Renstra

2018-2023]

a. Faktor Internal

1. Kekuatan ( Strengths )

a. Adanya Peraturan yang lebih tinggi mengenai pelaksanaan pelayanan

masyarakat;

b. Adanya dukungan kebijakan dari Pemerintah Daerah;

2. Kelemahan ( Weakness )

a. Kurangnya aparatur/personil Kecamatan Prajuritkulon memiliki kemampuan IT;

b. Fasilitas dan sarana prasarana pelayanan masyarakat yang berbasis IT kurang

memadai;

b. Faktor Eksternal

1. Peluang ( Opportunites )

a. Adanya lembaga kemasyarakatan kelurahan antara lain lembaga

pemberdayaan masyarakat (LPM), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

(PKK), Rukun Tetangga (RW) danRukun Tetangga (RT) serta Karang Taruna;

b. Kemudahan dalam memperoleh Informasi terutama ketersediaan jaringan

komunikasi;

2. Ancaman ( Threats )

a) Semakin tingginya mobilitas kehidupan masyarakat sehingga menuntut

pelayanan administrasi kependudukan yang murah, mudah, cepat, akurat dan

efektif

b) Semakin transparannya informasi melalui media cetak dan elektronik sehingga



41

[Renstra

2018-2023]

No Akar Masalah Masalah Tujuan Sasaran

Kekuatan Kelemahan Peluang Ancaman

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Meningkatnya

kualitas

layanan

perijinan dan

non perijinan

- Kurang

mampu

pembuatan

SOP

Belum semua

pelayanan

perijinan dan

non perijinan

ber SOP

Meningkatkan

Pelayanan

Publik

Meningkatka

n kualitas

layanan

Perijinan dan

Non Perijinan

a) Adanya

Peraturan

yang lebih

tinggi

mengenai

pelaksanaan

pelayanan

masyarakat;

a) Kurangnya

aparatur/person

il Kecamatan

Prajuritkulon

memiliki

kemampuan IT;

-

Kurangnya

komitmen

penerapan

SOP

-

Kurannya

jumlah

sarana dan

prasarana

kerja

b) Adanya

dukungan

kebijakan

dari

Pemerintah

Daerah;

a. Adanya

Lembaga

Kemasyarakat

an Kelurahan

antara lain

lembaga

pemberdayaan

masyarakat

(LPM),

Pemberdayaan

Kesejahteraan

Keluarga

(PKK), Rukun

Tetangga (RW)

dan Rukun

Tetangga (RT

serta Karang

Taruna;

a) Semakin

tingginya

mobilitas

kehidupan

masyarakat

sehingga

menuntut

pelayanan

administrasi

kependuduka

n yang

murah,

mudah,

cepat, akurat

dan efektif

Indikator

Kinerja Utama

Strategi

b) Fasilitas dan

sarana

prasarana

pelayanan

masyarakat

yang berbasis

IT kurang

memadai;


42

[Renstra

2018-2023]

-

Kurangnya

pemeliharaan

sarana dan

prasarana

kerja

c) Belum

adanya SPP

yang berbasis

IT;

- Belum

adanya

Aplikasi

penunjang

pelayanan

perijinan dan

non perijinan

d) Belum

semua

pelayanan

peijinan dan

non perijinan

yang berbasis

IT memiliki

SOP;

2 Meningkatnya

partisipasi

masyarakat

dalam

pembangunan

-

Kurangnya

tindak lanjut

rapat

koordinasi 3

(tiga) pilar

Minimnya

Fasilitasi

Pembinaan

Kelurahan

Meningkatkan

partisipasi

masyarakat

kelurahan

Optimalisasi

Partisipasi

masyarakat

dalam

pembanguna

n kelurahan

- Swadaya

masyarakat

masih rendah

e) Minimnya

fasilitasi

pembinaan

kelurahan

- Kurang

optimalnya

monitoring &

evaluasi

c) Usaha

pelestarian

lingkungan

oleh

masyarakat

masih

kurang

b) Semakin

transparanny

a informasi

melalui

media cetak

dan

elektronik

sehingga

Kecamatan

harus lebih

reponsif

terhadap

dinamika

masyarakat

c) Adanya

dukungan

dari instansi

terkait dan

lembaga -

lembaga non

pemerintah

dalam

penyelenggar

aan tugas

dan fungsi

serta

pencapaian

tujuan

b. Kemudahan

dalam

memperoleh

Informasi

terutama

ketersediaan

jaringan

komunikasi;

c. Adanya

jenjang

pendidikan dan

pelatihan

(diklat) bagi

aparatur

pemerintah

baik struktural

maupun

fungsional

yang

dilaksanakan

oleh

Pemerintah

Kota

Mojokerto;


43

[Renstra

2018-2023]

-

Minimnya

tingkat

kehadiran

MUSRENBA

NG

d) Keaktifan

lembaga

kelurahan

d) Tingginya

potensi

gangguan

KAMTIBMAS

-

Minimnya

peran serta

organisasi

perempuan

dalam

pengambilan

keputusan

-

Minimnya

lomba-lomba

di tingkat

kelurahan


44

[Renstra

2018-2023]

3.4 Telahaan RT RW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Kota Mojokerto Tahun 2012 - 2032 Kecamatan Prajuritkulon termasuk

ke dalam Wilayah Subpusat Pelayanan Kota ( SPK ) B adalah pusat pelayanan

ekonomi,sosial, dan /atau administrasi yang secara geografis melayani satu

subwilayah kota,dengan fungsi utama sebagai :

a. Pusat pemerintahan lokal

b. Perkantoran

c. Pendidikan

d. Kesehatan

e. Oalh raga

f. Industri,industri kecil / Industri rumah tangga dan

g. Pertanian

Tujuan penataan ruang Kota Mojokerto adalah mewujudkan Kota Mojokerto yang Mandiri,sejahtera, berbudaya sebagai pusat pelayanan perdagangan,jasa, dan insdutri kecil dalam ruang yang berkelanjutan

Sedangkan faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan

perangkat daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat

daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS adalah sebagaimana pada tabel

berikut :

No. Sasaran jangka Menengah

Renstra Kota Mjokerto

Permasalahan Pelayanan Kecamatan

Sebagai Faktor

Penghambat Pendorong

1 Mewujudkan partisipasi masyarakat melalui pemberian akses dan kesempatan dalam pembangunan

Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan kecamatan/kelurahan

tingginya potensi gangguan kamtibmas

Minimnya

fasilitasi

pembinaan

kelurahan

Adanya kebijakan otonomi daerah, yang memberi keleluasaan penyerahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan


45

[Renstra

2018-2023]

Minimnya

usulan

masyarakat

yang

diakomodir

Rendahnya

kesadaran

masyarakat

dalam

memelihara

lingkungan

dan urusan umum lain dari Walikota kepada Camat

Adanya dukungan dari lembaga lain dalam mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi

Ketersediaan dana APBN dan APBD dalam mendorong perkembangan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan insfrastruktur wilayah

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan penelaahan tersebut diatas, serta mempertimbangkan isu-isu

strategis pada RPJMD Kota Mojokerto, maka isu-isu strategis Kecamatan

Prajuritkulon sebagai berikut:

a. Isu Internal :

1) Kurangnya aparatur/personil Kecamatan Prajuritkulon memiliki

kemampuan IT;

2) Formasi Kepegawaian yang belum terisi sesuai kebutuhan terutama di

Kelurahan;

3) Kurang optimalnya validasi data-data di kelurahan

b. Isu Eksternal

1) Relatif tingginya potensi pelanggaran Keamanan dan Ketertiban

Masyarakat

2) Minimnya fasilitasi pembinaan kelurahan

3) Rendahnya kualitas usulan musrenbang kelurahan

4) Usaha pelestarian lingkungan oleh masyarakat masih kurang


46

[Renstra

2018-2023]

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

4.1.1 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan

misi kepala daerah yang menggambarkan arah strategic perangkat daerah

dan perbaikan – perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan

fungsi perangkat daerah yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima)

tahun kedepan. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, program

dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi kepala daerah terpilih. Dari

7 misi kepala daerah terdapat 2 (dua) misi yang berkorelasi dengan tugas

pokok dan fungsi kecamatan selaku perangkat daerah, yaitu misi ke 3 (tiga)

dan 6 (enam), seperti table dibawah ini :

Tabel 4.1

Hubungan Misi, Tugas pokok dan fungsi dan Tujuan Perangkat Daerah

No. Misi Tugas pokok dan fungsi Tujuan 1 MISI 3 : Mewujudkan

pemerintah daerah yang efektif, demokrasi, bersih,profesional dan adil dalam melayani

Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kelurahan

Meningkatkan pelayanan publik

2 MISI 6 : mewujudkan partisipasi masyarakat melalui pemberian akses dan kesempatan dalam pembangunan

Meningkatkan pemberdayaan masyarakat kelurahan

Dari tabel diatas dapat diperoleh tujuan jangka menengah 5 tahun

kedepan perangkat daerah Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto yang

ingin dicapai yaitu :

1. Meningkatkan pelayanan publik;

2. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat kelurahan.


47

[Renstra

2018-2023]

4.1.2 Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran tujuan secara terukur, spesifik

dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan

tujuan yang ditetapkan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan

kegiatan, maka sasaran menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai.

Sehingga apabila seluruh sasaran yang telah ditetapkan telah tercapai,

maka diharapkan tujuan juga telah dicapai. Sesuai dengan tujuan yang

telah ditetapkan, maka sasaran yang ingin dicapai selama 5 ( lima ) tahun

kedepan adalah :

1. Meningkatkan pelayanan perizinan dan non perizinan;

2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Untuk lebih jelas gambaran hubungan antara tujuan dengan

sasaran yang ingin dicapai oleh perangkat daerah serta tolak ukur /

indicator perangkat daerah dapat kita lihat pada table dibawah ini :

Tabel T-C 25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO TUJUAN SASARANINDIKATOR TUJUAN /

SASARAN

(1) (2) (3) (4) (5)

2019

(6)

2020

(7)

2021

(8)

2022

(9)

2023

1Meningkatkan Pelayanan

PublikRata - rata Nilai IKM 87 88 89 90 90

Meningkatkan Kualitas

Layanan Perijinan dan Non

Perijinan

Nilai IKM 87 88 89 90 90

2

Meningkatkan

Pemberdayaan Masyarakat

Kelurahan

Persentase

Kontribusi

Masyarakat Dalam

Pembangunan

78% 79% 80% 81% 82%

Meningkatnya Partisipasi

Masyarakat Dalam

Pembangunan

Persentase LKK Aktif 100% 100% 100% 100% 100%

Pertumbuhan

Swadaya

Masyarakat

NA

TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN

PADA TAHUN KE-


48

[Renstra

2018-2023]

Pada indikator sasaran pertumbuhan swadaya masyarakat

(N/A) adalah belum dapat dilakukan pengukuran dikarenakan merupakan

indikator baru dan belum dilakukan pengukuran baik secara survey maupun

data yang terdapat pada tiap-tiap kelurahan.


49

[Renstra

2018-2023]

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan

Untuk menata sumber daya aparatur hal-hal yang perlu diperhatikan

adalah dengan melakukan identifikasi permasalahan berdasarkan tupoksi. Hasil

identifikasi permasalahan tupoksi dilakukan melalui analisa SWOTberikut ini:

Tabel 4.3.Penentuan Alternatif Strategi Pencapaian Indikator Sasaran

Faktor Internal Faktor Eksternal

KEKUATAN KELEMAHAN

Adanya Peraturan yang lebih tinggi mengenai pelaksanaan pelayanan masyarakat

Kurangnya aparatur / personil Kecamatan Prajuritkulon memiliki kemampuan IT

Adanya dukungan kebijakan dari Pemerintah Daerah

Fasilitas dan sarana prasarana pelayanan masyarakat yang berbasis IT kurang memadai

PE

LU

AN

G

Adanya lembaga kemasyarakatan kelurahan antara lain LPM, PKK, RW dan RT, Karang Taruna

Alternatif Strategi: Meningkatkan sinergitas penyelenggaraan program/kegiatan yang kurang optimal bersama instansi terkait

Alternatif Strategi: Meningkatkan keterampilan IT aparatur pelaksana pelayanan.

Kemudahan dalam memperoleh Informasi terutama ketersediaan jaringan komunikasi

AN

CA

MA

N

Semakin tingginya mobilitas kehidupan masyarakat sehingga menuntut pelayanan administrasi kependudukan yang murah, mudah, cepat, akurat dan efektif

Alternatif Strategi: Meningkatkan pemahaman aparatur terhadap prinsip-prinsip pelayanan publik

Alternatif Strategi: Menerapkan pola pelayanan gugus tugas pada kecamatan dan kelurahan Semakin transparannya

informasi melalui media cetak, elektronik dan sosial yang menyebabkan aparatur harus lebih reponsif terhadap dinamika masyarakat

Dari asumsi dan informasi lain yang telah dikembangkan sebelumnya,

dilakukan analisa strategi ditemukan strategi alternatif sebagai berikut :


50

[Renstra

2018-2023]

1. Strategi SO

Menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang

- Memanfaatkan dukungan dari pemerintah daerah dan mensinergikannya

dengan adanya lembaga kemasyarakatan kelurahan antara lain LPM,

PKK, RW dan RT, Karang Taruna akan meningkatkan partisipasi

masyarakat pembangunan di Kecamatan Prajuritkulon.

2. Strategi ST

Menggunakan kekuatan untuk menghadapi ancaman

- Menyelaraskan peraturan yang lebih tinggi mengenai pelaksanaan

pelayanan masyarakat dengan transparannya informasi melalui media

cetak, elektronik dan sosial yang menyebabkan aparatur harus lebih

reponsif terhadap dinamika masyarakat akan meningkatkan kapasitas

aparatur dan LKK

3. Strategi WO

Menanggulangi kelemahan dengan memanfaatkan peluang

- Menanggulangi terbatasnya SDM yang memiliki kemampuan IT, dengan

memanfaatkan peluang adanya lembaga kemasyarakatan kelurahan

antara lain LPM, PKK, RW dan RT, Karang Taruna akan meningkatkan

sinergitas LKK dan Kelurahan

4. Strategi WT

Memperkecil kelemahan dan menghadapi ancaman

- Semakin tingginya mobilitas kehidupan masyarakat dan fasilitas sarana

prasarana yang kurang memadai, maka untuk meningkatkan kualitas

pelayanan perlu meningkatkan facilitating services/fasilitas pelayanan

tambahan kepada masyarakat.


51

[Renstra

2018-2023]

5.1.1 Strategi

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan dibutuhkan strategi. Strategi

yang dilakukan Pemerintah Kecamatan Prajuritkulon adalah :

1. Meningkatkan Sinergitas pelayanan yang berbasis informasi dan

teknologi

2. Meningkatkan keterampilan IT semua aparatur pelaksana

pelayanan;

3. Meningkatkan pemahaman aparatur terhadap prinsip-prinsip

pelayanan publik;

4. Menerapkan pola pelayanan gugus tugas pada kecamatan dan

kelurahan;

5. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Kecamatan;

6. meningkatkan fasilitasi pembinaan aparatur ;

7. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam proses pelayanan

5.1.2 Kebijakan

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang menjadi pedoman

atau pegangan organisasi dalam pelaksanaan program kegiatan didasari

pandangan dari pucuk pimpinan guna tercapainya tujuan, sasaran, visi dan

misi yang telah ditetapkan bersama. Adapaun kebijakan yang diambil yaitu

Pemenuhan SOP semua pelayanan perijinan dan non perijinan

1. Penyusunan SPP

2. Pemenuhan Sarana dan prasarana yang memadai

3. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM aparatur

4. Mengoptimalkan tindak lanjut rapat koordinasi

5. Menurunkan potensi gangguan KAMTIBMAS

6. Meningkatkan fasilitasi pembinaan kelurahan

7. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat

8. Meningkatkan fasilitas pelayanan tambahan kepada masyarakat


52

[Renstra

2018-2023]

Tabel T-C 26

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

Meningkatkan Pelayanan Publik Meningkatnya Kualitas Layanan Perijinan dan Non Perijinan

Meningkatkan Sinergitas Pelayanan yang Berbasis Informasi dan Teknologi

Pemenuhan SOP semua Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan

Meningkatkan ketrampilan IT Aparatur pelaksana pelayanan

Penyusunan SPP

Meningkatkan pemahaman aparatur terhadap prinsip - prinsip pelayanan Publik

Pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai

Menerapkan pola pelayanan gugus tugas pada kecamatan dan Kelurahan

Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Aparatur

Pengoptimalan tindak lanjut rapat koordinasi

VISI : Terwujudnya Kota Mojokerto yang berdaya saing, Mandiri, Demokratis, Adil Makmur - Sejahtera dan Bermartabat

MISI III : Mewujudkan Pemerintah Daerah yang efektif, Demokratis, Bersih, Profesional dan Adil dalam melayani masyarakat


53

[Renstra

2018-2023]

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam pembangunan kecamatan

Meningkatkan fasilitasi pembinaan aparatur

Peningkatan Fasilitasi Pembinaan Kelurahan

Peningkatan peran aktif masya

Rakat dalam proses pelayanan

Peningkatan pemberdayaan masyarakat

VISI : Terwujudnya Kota Mojokerto yang berdaya saing, Mandiri, Demokratis, Adil Makmur - Sejahtera dan Bermartabat

MISI VI : Mewujudkan Partisipasi Masyarakat melalui pemberian akses dan kesempatan dalam pembangunan

Menurunkan potensi gangguan KAMTIBMAS

Dalam Pembangunan


54

[Renstra

2018-2023]

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih

kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan

oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan

daerah, untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan dan dijabarkan dalam

beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk

mencapai hasil yang terukur, pada Kecamatan Prajuritkulon terdapat program

yang merupakan kegiatan untuk belanja rutin dan program yang menjadi prioritas

urusan wajib. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu

atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada

suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya

baik yang berupa personil ( sumber daya manuasia ), barang modal termasuk

peralatan, tekhnologi, danadan lain sebagainya. Kesemuanya itu merupakan

masukan (input) yang menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Untuk melaksanakan kebijakan yang merupakan perwujudan visi misi dalam

mencapai tujuan dan sasaran program yang menjadi prioritas urusan wajib /

belanja langsung di Kecamatan Prajuritkulon, ditetapkan melalui kegiatan Tahun

2019 s/d 2024 sebagai berikut :

Untuk mewujudkan program dan kegiatan Kecamatan Prajuritkulon,

Pemerintah Kota Mojokerto bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota

Mojokerto telah menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota

Mojokerto untuk pengalokasian sumber dana Program dan Kegiatan yang akan

dilaksanakan oleh Kecamatan Prajuritkulon telah direncakanakan sebelumnya

melalui kegiatan Musrenbang kelurahan dan Musrenbang Kecamatan.

Program,kegiatan dan pendanaan pada kecamatan Prajuritkulon dapat

dilihat pada Tabel TC-27


55

[Renstra

2018-2023]

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 3 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1.

5.2.01 Porsentase kecukupan

administrasi

perkantoran

2.287.300.646 2.287.300.646 0 0 0 2.287.300.646

5.2.01.02

Jumlah bulan pembayaran

telpon,listrik dan internet

yang dibayarkan tepat

waktu

145.739.996 12 bulan 145.739.996

0 - 0 0

12 bulan 145.739.996

KEC.PRAJURI

TKULON

kecamatan

dan 6

Kelurahan

5.2.01.06

Jumlah unit untuk

kebutuhan

operasional,pemeliharaan

dan perizinan kendaraan

343.053.000 142 unit 343.053.000

0 0 0 0

142 unit 343.053.000

kecamatan

dan 6

Kelurahan

5.2.01.07

Jumlah bulan pengelola

kegiatan yang honornya

dibayarkan tepat waktu

916.830.000 12 bulan 916.830.000

0 0 0 0

12 bulan 916.830.000

kecamatan

dan 6

Kelurahan

5.2.01.08

Jumlah bulan kebersihan

yang honorariumnya

dibayar tepat waktu

223.200.000 12 bulan 223.200.000

0 0 0 0

12 bulan 223.200.000

kecamatan

dan 6

Kelurahan

5.2.01.09

Jumlah peralatan kerja

yang diperbaiki65.046.050 282 unit 65.046.050

0 0 0 0

282 unit 65.046.050

kecamatan

dan 6

Kelurahan

5.2.01.10

Jumlah macam alat tulis

kantor yang tersedia107.971.100 231 macam 107.971.100

0 0 0 0

231 macam 107.971.100

kecamatan

dan 6

Kelurahan

5.2.01.11Jumlah macam barang

cetakan,penggandaan

yang disediakan

56.471.450 40 macam 56.471.450

0 0 0 0

40 macam 56.471.450

kecamatan

dan 6

Kelurahan

5.2.01.12

Jumlah macam komponen

instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor yang

disediakan

25.986.850 59 macam 25.986.850

0 0 0 0

59 macam 25.986.850

kecamatan

dan 6

Kelurahan

5.2.01.15

Jumlah bulan untuk

kebutuhan refrensi bahan

bacaan dan iklan kantor

22.236.000 12 bulan 22.236.000

0 0 0 0

12 bulan 22.236.000

kecamatan

dan 6

Kelurahan

5.2.01.16

Jumlah macam untuk

bahan logistik kantor yang

disediakan

40.805.200 134 macam 40.805.200

0 0 0 0

134 macam 40.805.200

kecamatan

dan 6

Kelurahan

Tabel T-C 27

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kecamatan Prajuritkulon

Kota Mojokerto

Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang‑undangan

Penyediaan bahan logistik kantor

Penyediaan jasa administrasi

keuangan

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Penyediaan jasa perbaikan

peralatan kerja

Penyediaan alat tulis kantor

Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

TAHUN 2023KONDISI KINERJA PADA TAHUN

AKHIR RENSTRA

5

MENINGKATKAN

PELAYANAN

PUBLIK

RATA-RATA

NILAI IKM

MENINGKATNYA KUALITAS

LAYANAN PERIZINAN DAN

NON PERIZINAN

NILAI IKM Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik

Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan

dinas/operasional

PROGRAM DAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM ( OUTCOME )

DAN KEGIATAN (

OUTPUT )

DATA CAPAIAN

TAHUN AWAL

PERENCANAAN

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

UNIT KERJA

KEC.

PRAJURITKU

LON

LOKASI

TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021 TAHUN 2022

No TUJUANINDIKATOR

TUJUANSASARAN

INDIKATOR

SASARAN

KODE

REKENING


56

[Renstra

2018-2023]

5.2.01.17

Jumlah kotak untuk makan

dan minum kantor yang

tersedia

283.011.000 25.521 kotak 283.011.000

0 0 0 0

25.521

kotak 283.011.000

kecamatan

dan 6

Kelurahan

5.2.01.18

Frekuensi rapat-rapat

koordinasi dan konsultasi

keluar daerah

56.950.000 65 kali 56.950.000

0 0 0 0

65 kali 56.950.000

kecamatan

dan 6

Kelurahan

5.2.02 Prosentase sarana dan

prasarana aparatur yang

layak fungsi

1.380.278.350 1.380.278.350 0 0 0 1.380.278.350

4Jumlah perlengkapan

gedung kantor yang

disediakan

35.000.000 1 macam 35.000.000

0 0 0 0

1 macam 35.000.000

kecamatan

5.2.02.09

Jumlah peralatan gedung

kantor yang tersedia137.500.000 3 macam 137.500.000

0 0 0 0

3 macam

137.500.000 kecamatan

7 Jumlah gedung rumah

dinas yang terpelihara

dengan baik

20.000.000 1 gedung 20.000.000

0 0 0 0

1 gedung


dan 6

Kelurahan

5.2.02.22 Jumlah gedung kantor

yang terpelihara

denganbaik

96.078.350 7 gedung 96.078.350

0 0 0 0

7 gedung


dan 6

Kelurahan

5.2.02.10 Jumlah meubelair yang

terpelihara dengan baik4.500.000 110 set 4.500.000

0 0 0 0110 set

4.500.000 kecamatan

5.2.02.33Jumlah bulan tenaga

keamanan kantor yang

dibayar tepat waktu

187.200.000 12 bulan 187.200.000

0 0 0 0

12 bulan


dan 6

Kelurahan

29Jumlah gedung yang

terehap900.000.000 2 gedung 900.000.000

0 0 0 0

2 gedung 900.000.000

kecamatan

5.2.03 Prosentase menurunnya

pelanggaran disiplin

aparatur

39.500.000 39.500.000 0 0 0 39.500.000

5.2.03.05Jumlah pakaian khusus

hari-hari tertentu yang

tersedia

39.500.000 158 potong 39.500.000

0 0 0 0 158 unit 39.500.000 kecamatan

dan 6

Kelurahan

5.2.06

Prosentase penatausahaan

keuangan yang

mendukung kinerja SKPD

24.872.250 24.872.250 0 0 0 24.872.250

5.2.06.01 Jumlah dokumen laporan

capaian kinerja

6.399.950 2 dokumen 6.399.950

0 0 0 0

2

dokumen6.399.950

kecamatan

5.2.06.09 Jumlah dokumen Renja

dan RKA yang disususn3.000.000 2 dokumen 3.000.000

0 0 0 0

2

dokumen3.000.000

kecamatan

Program peningkatan disiplin

aparatur

Pengadaan pakaian khusus hari-

hari tertentu

Program peningkatan

pengembangan sistem pelaporan

capaian kinerja dan keuangan

Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

SKPD

Penyusunan RENJA dan RKA

SKPD

Pengadaan peralatan gedung

kantor

Pemeliharaan rutin/berkala Rumah

Dinas

Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor meubelair

Pemeliharaan Keamanan Rumah

Jabatan/Dinas/Gedung Kantor

Rehab sedang / berat gedung

kantor

Penyediaan makanan dan minuman

Rapat‑rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pengadaan perlengkapan gedung

kantor


57

[Renstra

2018-2023]

10 Jumlah buku profil

kecamatan yang disusun 5.444.500 10 buku 5.444.500

0 0 0 0

10 buku 5.444.500

kecamatan

5.2.06.11 Jumlah dokumen

perencanaan jangka

menengah yang disusun 4.579.150 1 dokumen 4.579.150

0 0 0 0

1

dokumen4.579.150

kecamatan

5.2.06.12 Jumlah dokumen SOP

SKPD Yang direvisi5.448.650 1 dokumen 5.448.650

0 0 0 0

1

dokumen5.448.650

kecamatan

Persentasi realisasi

anggaran

90% 90% 90% 90% 90%

Persentasi capaian

kineraja

90% 90% 90% 90% 90% kecamatan

12.01

Jumlah bulan pembayaran

telpon,listrik dan internet

yang dibayarkan tepat

waktu

2.287.300.646 -

12 bulan

2.341.576.846

12

bulan

2.411.824.151

12 bulan

2.484.178.876

12 bulan

2.558.704.242

12 bulan

2.558.704.242

Jumlah kendaraan dinas

/operasional yang dirawat

secara berkala

72 unit 72 unit 72 unit 72 unit 72 unit

Jumlah bulan pengelola

kegiatan yang honornya

dibayarkan tepat waktu

12 bulan 12

bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan

Jumlah bulan kebersihan

yang honorariumnya

dibayar tepat waktu

12 bulan 12


Jumlah peralatan kerja

yang diperbaiki 5 macam

5

macam 5 macam 5 macam 5 macam

Jumlah macam alat tulis

kantor yang tersedia

38

macam

38


Jumlah macam barang

cetakan,penggandaan

yang disediakan

7 macam 7


Jumlah macam komponen

instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor yang

disediakan

14

macam

14


Jumlah bulan untuk

kebutuhan refrensi bahan

bacaan dan iklan kantor

12 bulan 12


Jumlah bahan logistik

kantor yang disediakan21 macam 21 macam 21 macam 21 macam 21 macam

Jumlah makan dan minum

kantor yang tersedia25.521 kotak 25.521 kotak 25.521 kotak 25.521 kotak 25.521 kotak

Jumlah pemenuhan

kebutuhan perjalanan

dinas luar daerah

65 kali 65 kali 65 kali 65 kali 65 kali

Jumlah pemenuhan

kebutuhan perjalanan

dinas luar daerah


Penyusunan Profil SKPD

Penyusunan Renstra SKPD

Penyusunan SOP SKPD

Program Pelayanan

Kesekretariatan

0 0 3.908.595.196 4.039.223.052 4.159.349.743 4.283.080.236

12

Pelayanan administrasi

perkantoran


58

[Renstra

2018-2023]

12.02Jumlah kendaraan dinas

/operasional yang tersedia0 unit 1.546.018.350 0 unit 1.592.398.901 0 unit 1.640.170.868 1 unit 1.689.375.994 1 unit 1.740.057.273

Jumlah peralatan gedung

kantor yang tersedia3 macam 3 macam 3 macam 3 macam 3 macam

Jumlah meubelair kantor 2 macam 2 macam 2 macam 2 macam 2 macam

Jumlah kebutuhan

komputer dan

kelengkapannya

2 macam 2 macam 2 macam 2 macam 2 macam

Jumlah gedung rumah

dinas yang terpelihara

dengan baik

1 gedung1

gedung1 gedung 1 gedung 1 gedung

Jumlah gedung/kantor

yang dipelihara7 gedung

7

gedung7 gedung 7 gedung 7 gedung

Jumlah meubelair kantor

yang terpelihara 110 set 110 set 110 set 110 set 110 set

Jumlah petugas keamanan

rumah

jabatan/dinas//gedung

kantor yang

honorariumnya dibayarkan

tepat waktu

8 orang 8 orang 8 orang 8 orang 8 orang

Jumlah gedung yang

terehap 2 gedung

2

gedung 2 gedung 2 gedung 2 gedung

Jumlah pakaian olah raga

pegawai beserta

kelengkapannya

92 stel 88 stel 88 stel 88 stel 88 stel

Jumlah pakaian khusus

kecamatan dan kelurahan

92

potong

70

potong 70 potong 70 potong 70 potong

12.03Jumlah dokumen laporan

keuangan (

RKA,DPA,LRA,CALK,Nera

ca )

5

dokumen 5.000.000

5

dokume

n

5.000.000 5 dokumen 5.000.000 5 dokumen 5.000.000 5 dokumen 5.000.000

Jumlah dokumen

perencanaan dan

pelaporan (

Renstra,Renja,LPPD,LKPJ

,SAKIP,PK,RTP,Laporan

Kinerja,SPIP,Sinovic,SOP )

9

dokumen 16.000.000

9

dokume

n

30.000.000 9 dokumen 30.000.000 9 dokumen 30.000.000 9 dokumen 30.000.000

Jumlah profil kecamatan

yang disusun

1

dokumen

1

dokume

n

1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

MENINGKATNYA PARTISIPASI

MASYARAKAT DALAM

PEMBANGUNAN

PERSENTASE

LKK AKTIF

5.2.17

Prosentase

meningkatnya

partisipasi

masyarakat dalam

membangun desa

1.161.725.200

5.2.17.07

Jumlah tenaga Linmas

Pemilu35.634.500 63 orang 35.634.500 35.634.500

5.2.17.08

Jumlah kegiatan

peningkatan keamanan

dan kenyamanan

lingkungan

25.584.750 1 kegiatan 25.584.750 25.584.750

Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

Pengelolaan Administrasi Keuangan

Penyusunan dokumen perencanaan

dan pelaporan

MENINGKATKAN

PEMBERDAYAA

N MASYARAKAT

KELURAHAN

PERSENTAS

E

KONTRIBUS

I

MASYARAKA

T DALAM

PEMBANGU

NAN

Program Peningkatan

partisipasi masyarakat

dalam membangun desa

Penyiapan tenaga pengendali

keamanan dan kenyamanan

masyarakat

Pengendalian keamanan dan

kenyamanan masyarakat

12.04


59

[Renstra

2018-2023]

-Jumlah kelurahan

berprestasi3 kelurahan

-Jumlah bulan BOP

Kegiatan LPM Kelurahan

yang terpenuhi

12 bulan

5.2.17.10

Jumlah dokumen hasil

musrenbang kecamatan

dan kelurahan

45.762.450 1 dokumen 45.762.450 45.762.450

5.2.17.12Jumlah RW yang

memenuhi kreteria kasih

setia

66.669.850 49 RW 66.669.850 66.669.850

5.2.17.14Jumlah bulan kegiatan

organisasi perempuan

yang terfasilitasi

119.524.350 12 bulan 119.524.350 119.524.350

5.2.17.16Jumlah kegiatan

pendukung pelayanan

masyarakat

116.398.300 7 kegiatan 116.398.300 116.398.300

5.2.17.18

Jumlah lembaga dan

organisasi masyarakat

kelurahan yang terfasilitasi

651.112.400 12 lembaga 651.112.400 651.112.400

5.2.17.19

Jumlah sarana dan

prasarana kelurahan yang

dibangun

55 kegiatan

Jumlah sarana dan


dipelihara

72 kegiatan

5.2.17.20Jumlah sarana dan


dibangun ( DAU tambahan

)

40 kegiatan

Jumlah sarana dan


dipelihara ( DAU tambahan

)

20 kegiatan

5.2.17.21

Jumlah organisasi

kemasyarakatan yang

dilatih ketrampilan

0 Ormas -

Jumlah Sosialisasi kepada

Organisasi

Kemasyarakatan yang

dilaksanakan

0 kali

Jumlah Bimtek kepada

Organisasi

Kemasyarakatan yang

dilaksanakan

0 kali

Jumlah sarana dan

prasarana untuk

lembaga/organisasi

kemasyarakatan

0 unit

1.491.642.583

kegiatan Pemberdayaan

masyarakat di kelurahan

13.521.995.800

Pembangunan Sarana dan

Prasarana Kelurahan ( DAU

tambahan )

1.491.642.583

Penyelengaraan musrenbang

RKPD di Wilayah kecamatan

Pembinaan Peran Serta Masyarakat

dalam Pelestarian Lingkungan

101.038.600 101.038.600 101.038.600Fasilitasi Pembinaan Kelurahan

Peningkatan peran serta organisasi

perempuan dalam kesetaraan

gender

Peningkatan kualitas pelayanan

kepada masyarakat

Pemberdayaan lembaga dan

organisasi masyarakat kelurahan


Prasarana Kelurahan

13.521.995.800

5.2.17.09


60

[Renstra

2018-2023]

5.2.17.22Jumlah organisasi

kemasyarakatan yang

dilatih ketrampilan ( DAU

Tambahan )

17 Ormas

Jumlah Sosialisasi kepada

Organisasi

Kemasyarakatan yang

dilaksanakan ( DAU

tambahan )

0 kali

Jumlah Bimtek kepada

Organisasi

Kemasyarakatan yang

dilaksanakan ( DAU

Tambahan )

4 kali

Jumlah sarana dan

prasarana untuk

lembaga/organisasi

kemasyarakatan ( DAU

Tambahan )

944 unit

2.07.20

Persentase kelurahan

dengan kategori cepat

berkembang

83% 100% 100% 100% 100%

LKK Aktif 100% 100% 100% 100% 100%

Pertumbuhan swadaya

masyarakat NA

Jumlah koordinasi

pengendalian

ketentraman,ketertiban

umum dan perlindungan

masyarakat yang

dilaksanakan

85.000.000 12 kali 58.000.000 12 kali 59.740.000 12 kali 61.532.200 12 kali 63.378.166 12 kali 65.279.511

Jumlah penyiapan tenaga

Linmas Pemilu- 0 orang - 0 orang - 0 orang - 281 orang 60.000.000 281 orang 60.000.000

2.07.20.02

Jumlah lomba lomba

kelurahan yang

dilaksanakan

100.000.000 3 lomba 92.210.250 3 lomba 94.976.558 3 lomba 97.825.854 3 lomba 100.760.630 3 lomba 103.783.449

Jumlah dokumen

musrenbang yang disusun1.046.000.000

1

dokumen 1.429.000.000

1

dokume

n

1.471.870.000 1 dokumen 1.516.026.100 1.561.506.883 1.608.352.089

Jumlah bulan kegiatan

organisasi perempuan

yang terfasilitasi

12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan

Jumlah festival dan

Peringatan Hari Besar

Nasional yang diikuti dan

diselenggarakan

4 kegiatan4

kegiatan4 kegiatan 4 kegiatan 4 kegiatan

Jumlah lembaga dan

organisasi masyarakat

kelurahan yang terfasilitasi

5

lembaga/o

rganisasi

5

lembaga

/organis

asi

5

lembaga/org

anisasi

5

lembaga/org

anisasi

5

lembaga/org

anisasi

Jumlah organisasi

kemasyarakatan yang

dilatih ketrampilan

- 0 Ormas -

953.003.217 953.003.217


masyarakat di kelurahan ( DAU

Tambahan )

2.07.20.03

Program Pembangunan

Sarana,Prasarana dan

Pemberdayaan Masyarakat

16.535.335.250 17.031.395.308 17.542.337.167 18.068.607.282 18.068.607.282

koordinasi penyelenggaraan

ketentraman,ketertiban umum dan

perlindungan masyarakat

Fasilitasi Pembinaan Kelurahan

Peningkatan partisipasi

masyarakat dalam membangun

kelurahan/kecamatan


masyarakat di kelurahan

2.07.20.01


61

[Renstra

2018-2023]

Jumlah Organisasi

Kemasyarakatan yang

mendapatkan sosialisasi

0 kali - - -

Jumlah Organisasi

Kemasyarakatan yang

mendapatkan Bimtek

0 kali -

Jumlah lembaga/organisasi

kemasyarakatan yang

mendapatkan bantuan

sarpras

0 unit

Jumlah organisasi

kemasyarakatan yang

dilatih ketrampilan ( DAU

Tambahan )

953.003.217 17 Ormas 826.568.017 17

Ormas851.365.058 17 Ormas 876.906.009 17 Ormas 903.213.190 17 Ormas 930.309.585

Jumlah Organisasi

Kemasyarakatan yang

mendapatkan sosialisasi (

DAU Tambahan )


Jumlah Organisasi

Kemasyarakatan yang

mendapatkan Bimtek ( DAU

Tambahan )


Jumlah lembaga/organisasi

kemasyarakatan yang

mendapatkan bantuan

sarpras ( DAU Tambahan

)

944 unit 944 unit 944 unit 944 unit 944 unit

Jumlah sarana dan


dibangun

55

kegiatan56 kegiatan 57 kegiatan 58 kegiatan 58 kegiatan

Jumlah sarana dan


dipelihara

72

kegiatan73 kegiatan 74 kegiatan 75 kegiatan 75 kegiatan

Jumlah sarana dan


dibangun ( DAU tambahan

)

40

kegiatan

41


Jumlah sarana dan


dipelihara ( DAU tambahan

)

20

kegiatan

21


4.893.676.446 20.443.930.446 21.070.618.359 21.701.686.910 22.351.687.517 22.351.687.517


Prasarana Kelurahan


Prasarana Kelurahan ( DAU

tambahan )

13.620.342.371 14.028.952.642


masyarakat di kelurahan ( DAU

Tambahan )

13.521.995.800 12.838.479.000 13.223.633.370 14.449.821.222

1.491.642.583 1.291.077.983 1.329.810.322 1.369.704.632 1.410.795.771 1.453.119.644

JUMLAH

64

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Kecamatan Prajuritkulon secara langsung menunjukkan

kinerja yang akan dicapai dalam waktu 5 (lima) tahun kedepan sebagai

komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota

Mojokerto mendukung terwujudnya visi dan misi Kepala Daerah.

Indikator Kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran yang ingin

dicapai secara nyata oleh Kecamatan Prajuritkulon dapat dilihat pada tabel

berikut ini :

Tabel T-C 28

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Kondisi

Kinerja

pada awal

periode

RPJMDTahun 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Persentasi realisasi

anggaran90% 90% 90% 90% 90% 90%

Persentasi capaian

kineraja90% 90% 90% 90% 90% 90%

2 Persentase kelurahan

dengan kategori

cepat berkembang

67 0 83 100 100 100 100

LKK Aktif 100 100 100 100 100 100 100

a. rata rata jumlah

kelompok binaan

lembaga

pembnerdayaan

masyarakat ( LPM )

2 3 4 4 4 4 4

b. Rata2 jumlah

kelompok binaan

PKK

6 6 6 6 6 6 6

c. Persentase LPM

aktif100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

d. Persentase LPM

berprestasi16.66 % 16.66 % 16.66 % 16.66 % 16.66 % 16.66 % 16.66 %

e. Persentase PKK

aktif100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

f. Persentase

posyandu aktif100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Pertumbuhan

swadaya masyarakatNA

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi

Kinerja pada

akhir periode

RPJMD

No Indikator

1


65

[Renstra

2018-2023]

Tabel tersebut menunjukkan bahwa Kecamatan Prajuritkulon berupaya

memberikan konstribusi pada Tujuan dan Sasaran RPJMD melalui indikator

kinerja yang hendak dicapai dalam lima tahun ke depan. Secara spesifik

diartikan bahwa, keberhasilan pembangunan di Kecamatan Prajuritkulon akan

memberikan kontribusi bagi keberhasilan pembangunan di Kota Mojokerto.


66

[Renstra

2018-2023]

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan PrajuritkulonKota Mojokerto

disusun dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPMJD) yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Presiden

Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional Tahun 2018 – 2023.

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Prajuritkulon Tahun 2018-2023

dimaksud sebagai dokumen perencanaan strategis Kecamatan Prajuritkulon

Mojokerto 2018-2023 yang diharapkan mampu mengarahkan semua unsur

kekuatan dan faktor kunci keberhasilan untuk menentukan strategi yang tepat

dalam mencapai tujuan dan sasaran penyelenggaraan program-program

Kecamatan Prajuritkulon untuk tahun 2018-2023 serta merupakan pedoman

dalam penyusunan Rencana Kerja tahunan, penguatan peran para stakeholders

dalam pelaksanaan Rencana Kinerja dan nantinya sebagi dasar Evaluasi

Laporan Pelaksanaan Kinerja Tahunan (LAKIP) dan lima tahunan.

Demikian penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan

Prajuritkulon tahun 2018 – 2023, semoga dapat dijadikan pedoman untuk lebih

memacu dalam pelaksanaan sasaran dan kegiatan di tahun mendatang serta

dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Mojokerto, Juli 2019

CAMAT PRAJURITKULON

YUSUF SETIAWAN Pembina Tingkat I

NIP. 19751109 199412 1 001

rencana strategis kecamatan -...

Documents