rencana strategis 2015-2019 - gorontalo.kemenag.go.id · terhadap sarana dan prasarana ibadah...
TRANSCRIPT
RENCANA STRATEGIS
2015-2019 Dokumen Rencana Strategis 2015 – 2019 Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo berisikan Visi dan Misi, Tujuan, Kebijakan dan Strategis serta Indikator Utama dan Target Capaiannya
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI GORONTALO
KATA PENGANTAR Assalamu'alaikum warahmutullahi wabarakatuh, salam sejahtera kepada kita semua.
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhart Yang Maha Esa. Berkat rahmat dan hidayah-Nya Rencana Strategis Tahun 2015-2019 Kantor Wilayah Kemeneterian Agama Provinsi Gorontalo dapat disusun sebagatmana mestinya.
Rencan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana stratejik instansi pemerintah.
Kantor Wilayah Kementerian Agania Provinsi Gorontalo dengan memperhatikan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul serta Rencana Strategis Kementerian Agama 2015-2019 dan tindak lanjut pelaksanaan Reformasi Birokrasi telah menyusun Rencana Strategis. Dokumen ini berisikan Visi dan Misi Kantor Wilayah serta indicator-indikator keberhasilan organisasi.
Diharapkan dengan disusunnya RENSTRA ini, dapat dijadikan tolak ukur dalam pelaksanaan Sistem Akuntabiitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan perwujudan Zona Integritas Instansi Pemerintah.
Akhir kata semoga RENSTRA Tahun 2015 - 2019 dapat dijadikan pedoman bagi kita semua dalam menyusun Rencana dan Penetapan Kinerja selama 5 tahun serta sarana evaluasi atas pencapaian kinerja dan tindak lanjut kita ke depan dalam mencapai tujuan organisasi.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Gorontalo^
~ — ^ ^ ^ ^ ^ n A N G K E , M.Pd. *NIP.jt96104031989031001
SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI GORONTALO NOMOR: KW.30/l-B/OT.01.1/«ft9VZ015
TENTANG RENCANA STRATEGIS KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI GORONTALO TAHUN 2015 - 2019
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI GORONTALO
Menimbang : a. Bahwa sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional maka dipandang perlu Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Gorontalo menyusun Renstra Tahun 2010-2014.
b. Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Gorontalo Tahun 2015-2019 perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Gorontalo.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
iii
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian - Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
8. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI GORONTALO TENTANG RENCANA STRATEGIS KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROV. GORONTALO TAHUN 2015 - 2 0 1 9 .
KESATU : Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Gorontalo Tahun 2015 - 2019 adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
KEDUA : Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Gorontalo Tahun 2015 - 2019, disusun untuk menjadi acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi, program dan kegiatan-kegiatan kediklatan selama lima Tahun.
ii
KETIGA Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan dilakukan penyesuaian didasarkan pada dinamika dan perkembangan Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Gorontalo dalam kurun waktu 2015-2019.
KEEMPAT Keputusan ini mulai beriaku pada tanggal ditetapkan.
v
iii
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Kondisi Umum
Kondisi umum pencapaian pembangunan agama dan pendidikan agama di Provinsi
Gorontalo dalam kurun waktu lima tahun terakhir yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi Gorontalo bersama satuan kerja di lingkungannya dapat dilihat
pada 6 hal capaian tujuan Kementerian Agama di Provinsi Gorontalo, yaitu : a) Peningkatan
Kualitas Pelayanan, Bimbingan, Pemahaman, Penghayatan, dan Pengamalan Agama, b)
peningkatan Kuaalitas Kerukunan Umat Beragama, c) Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama
dan Pendidikan Keagamaan, d) Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Zakat dan Wakaf, e)
Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Haji dan Umrah serta f) Peningkatan Kualitas Tata Kelola
Pemerintahahn yang bersih dan berwibawa.
a. Peningkatan Kualitas Pelayanan, Bimbingan, Pemahaman, Penghayatan, dan Pengamalan
Agama
Peningkatan kualitas pelayanan, bimbingan, pemahaman, penghayatan dan pengamalan
agama dapat dilihat pada dari fungsi pelayanan BIMAS Islam yatiu kinerja pada pelayanan
KUA, kehalalan produk, pelayanan jadwal, imsakiyah dan pengukuran kiblat, pelayanan ZIS
dan wakaf. Fungsi pelayanan PEMBIMAS Kristen, Katolik, Hindu dan Budha melihat pada
kinerja pelayanan kepada umat, tokoh agama, pendidik dan penyuluh serta bantuan-bantuan
yang dilaksanakan. Rinciannya dapat dilihat sebagai berikut :
Penduduk yang melakukan nikah di KUA, yaitu perbandingan antar jumlah peristiwa
nikah yang terjadi dengan peristiwa nikah yang dilaksanakan di Balai Nikah. Pada tahun 2014
peristiwa nikah yang memanfaatkan Balai Nikah pada KUA adalah 3.626 pasang. Sedangkan
perisitiwa nikah yang terjadi keseluruhannya adalah 9.799 pasang. Salah satu hal yang
menjadi titik penting adalah terjadinya perubahan pelayanan nikah di KUA. Yang sebelumnya
dalam pelayanannya sering terjadi dana bedolan yang dibebankan pada calon pengantin –
dana tidak resmi – diperketat dengan adanya pembebanan dana transport bagi penghulu untuk
melaksanakan pernikahan dan bagi pengantin yang melaksanakan nikah di Balai Nikah pada
jam kerja dikenakan biaya gratis sedangkan diluar dari itu dikenakan tarif Rp.600.000.
Jumlah lembaga KUA yang memakai aplikasi SIMKAH. Aplikasi SIMKAH
merupakan aplikasi komputerisasi yang bertujuan meningkatkan pelayanan administrasi nikah
dengan efektif, efisien dan akuntabel. Sampai saat ini KUA yang menggunakan aplikasi
tersebut 47.54% lembaga KUA dari jumlah keseluruhan KUA 61 unit.
Terjaminnya kehalalan pangan umat muslim. Pemberian bantuan kepada pengusaha
lokal untuk mendapatkan sertifikat halal. Dengan makin meningkatnya jumlah pengusaha
pangan lokal yang memiliki sertifikat halal berarti akan lebih menjamin rasa aman bagi umat
2
muslim untuk mengkonsumsi produk lokal. Di tahun 2014, produsen yang bersertifikat halal
sebanyak 215 produsen dari 690 yang terdata.. Proses sertifikasi halal menemui kendala
dalam hal besarnya biaya dan anggaran yang dikeluarkan untuk satu sertifikat, selain itu juga
melibatkan pihak eksternal dalam hal ini LP-POM MUI Provinsi Gorontalo.
Menjadi hal yang penting untuk mengukur waktu masuk sholat dan imsakiyah bagi
umat muslim dalam menjalankan ibadah sholat dan puasa. Maka setiap periode tertentu
dilaksanakan Hisab dan Ru’yat. HR dilaksanakan selain menentukan waktu 1 Ramadhan juga
dipakai untuk menghitung waktu sholat.. Adapun hHasil pelaksanaan HR harus
dipublikasikan baik itu dalam rangka pelaksanaan ibadah Ramadhan maupun pelaksanaan
shalat 5 waktu. Untuk mempermudah publikasi digunakan berbagai media yang ada.
Peningkatan syiar Islam melalui siaran keagamaan di RRI dianggap sebagai salah satu
cara peningkatan pemahaman masyarakat terhadap agamanya selain kegiatan lomba seni
Islam yang diikuti dan di juarai. Melalui siaran radio RRI, program ini berjalan terus selama
setahun yang dikenal dengan Risalah Maghrib. Pembawa acara siaran risalah maghrib ini
telah dijadwalkan selama setahun dan berasal dari tokoh agama serta PNS Kementerian
Agama. Pelayanan dakwah melalui media cetak masih kurang, sehingga ke depan harus
direncanakan kegiatannya termasuk peningkatan kualitas para penyuluh dalam menyusun
tulisan dakwah/ jurnalis bagi penyuluh.
Pemberian bantuan terhadap sarana dan prasarana umat. Sebagai TUPOKSI
Kementerian Agama, memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal pelaksanaan
kehidupan beragama. Salah satu pelayanan yang diberikan yaitu memberikan bantuan
terhadap sarana dan prasarana ibadah kepada umat secara adil dan merata baik untuk
pembangunan yang baru maupun untuk penggunaan perawatan/pemeliharaan. Adapun jumlah
masjid di Provinsi Gorontalo adalah 1.781 dan 164 mushollah.
Selain bentuk pemberian bantuan tersebut, juga diberikan bantuan bagi para
penyelenggara pembimbing umat (penyuluh agama, pendidik agama) dan pemberian
bimbingan teknis dalam pelayanan umat tersebut.
Pelayanan yang dilaksanakan oleh PEMBIMAS Kristen saat ini hanya didukung oleh
100 penyuluh yang berstatus non-PNS yang melayani 23.172 umat. Fasilitas beribadah umat
Kristen berupa gereja berjumlah 141 gereja. Terangkul dalam 18 Denominasi Gereja yang ada
di Provinsi Gorontalo. Selain itu lembaga keagamaan Kristen lainnya adalah Badan
Musyawarah Antar Gereja (BAMAG) dan Lembaga Pengembangan Pesperawi Daerah
(LPPD) serta sekolah minggu dengan peserta didik 2.526 umat. Umat Kristiani dengan jumlah
tersebut dilayani oleh 135 pendeta.
Dalam pendidikan agama Kristen, Kementerian Agama Provinsi Gorontalo memiliki 29
guru agama (PNS) dan GATT sebanyak 26 guru yang tersebar di seluruh Kab/Kota. Tentu
3
jumlah guru ini masih kurang sehingga masih diberdayakan GATT dan guru agama dari
Pemerintah Daerah.
Dengan fungsinya tersebut maka kegiatan-kegiatan yang dilaksnaakan adalah
peningkatan kesejahteraan penyuluh non-PNS, pelaksanaan festival keagamaan seperti Pesta
Paduan Suara (Pesperawi) setiap tahunnya dan kediklatan bagi penyuluh untuk meningkatkan
kualitasnya.
PEMBIMAS Katolik sendiri memfasilitasi kehidupan beragamanya kepada 7.697 umat
Katolik dengan menyediakan penyuluh berstatus PNS 1 orang dan didukungn oleh penyuluh
non-PNS 50 penyuluh. Sebagai fasilitator maka kegiatan setiap tahunnya yang dilaksanakan
adalah Pertemuan berkala Kaum Bapak Katolik (KBK) tingkat Keuskupan, Orang Muda
Katolik (OMK) tingkat Keuskupan (3 provinsi) dan pertemuan SEKAMI tingkat regional.
Fungsinya juga meningkatkan kualitas dan pemberdayaan lembaga keagamaan Katolik
dalam bentuk kegiatan Pembimaan Iman Tokoh-tokoh agama, pembinaan di bidang Liturgi
dan Kepemimpinan serta pemberian bantuan insentif bagi penyuluh non-PNS. Sampai saat ini
terdapat 40 lembaga keagamaan Katolik yang bermitra dengan Kementerian Agama terdiri
dari Dewan Pastoral Paroki, Wilayah Rohani, Dewan Pastoral Stasi, Kaum Bapak Katolik,
Kaum Ibu Katolik, Orang Muda Katolik, Lego Maria, Kelompok Bina Iman Remaja dan
Anak.
Bagi umat Hindu juga diberikan pelayanan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama
Prov. Gorontalo. Kegiatan ini dalam bentuk penyuluhan, bimbingan, workshop, pembinaan
dan sosialisasi dilaksanakan bagi para pendeta, tokoh agama, pendidik PNS dan non-PNS
serta lembaga agama. Kegiatan lembaga sosial agama Hindu berupa
bimbingan/pelatihan/orientasi yang diperuntukkan bagi para pendidik, penyuluh, tokoh
agama, siswa, keluarga dan muda-mudi umat Hindu. Begitu pula pemberian bantuan kepada
Pura dan lembaga agama Hindu. Kegiatan bantuan pendidikan kepada guru / penyuluh agama
Hindu 17 orang untuk meningkatkan kualitas guru, siswa dan umat.
BIMAS Hindu memberikan pelayanan kepada 4.238 umat, memberikan pelayanan
kepada 32 Pura dan 7 lembaga keagamaan Hindu, serta memberikan bimbingan agama Hindu
melalui guru agama 12 guru (PNS dan non-PNS), dan penyuluh terdiri dari 12 (non-PNS)
orang dan 1 orang penyuluh PNS
Sebagai salah satu agama yang diakui negara maka agama Budha juga dilayani oleh
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo melalui kegiatan/program Bimas
Budha. Kegiatan ini dalam bentuk penyuluhan, bimbingan, workshop, pembinaan dan
sosialisasi dilaksanakan bagi para pendeta, tokoh agama, pendidik PNS dan non-PNS serta
lembaga agama.
4
BIMAS Budha bertugas memberikan pelayanan pada kepada 903 umatnya dengan
jumlah Vihara 4 lembaga dengan tenaga penyuluh non-PNS 4 penyuluh dan guru non-PNS 2
orang
b. Peningkatan Kuaalitas Kerukunan Umat Beragama
Jumlah insiden antar dan intern umat beragama tidak pernah terjadi di kurun waktu 5
tahun terakhir yang menyebabkan instabilitas keamanan provinsi. Hal ini terjadi karena
adanya peran aktif dari pemuka agama serta tokoh-tokoh agama yang tergabung dalam Forum
Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di seluruh kabupaten dan kota se-Provinsi Gorontalo
termasuk Kementerian Agama dan Pemerintah Kab/Kota setempat. Walaupun begitu masih
terdapat beberapa permasalahan yang bila dibiarkan begitu saja akan menimbulkan masalah
besar diantaranya : pendirian rumah ibadah yang tidak sesuai prosedur dan merata serta
adanya kegiatan-kegiatan sempalan /aliran sesat agama.
Sampai tahun ini gedung sekretariat FKUB belum dibangun di seluruh Kabupaten dan
Kota. Dari 7 gedung yang harus dibangun, baru 4 yang sudah ada, yaitu Kota Gorontalo, Kab.
Boalemo, Kab. Pohuwato dan Provinsi.
Terwujudnya kondisi tersebut ditunjang dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang
melibatkan antar umat beragama, baik itu lokal maupun lintas provinsi. Diantaranya kegiatan
Rapat Koordinasi FKUB yang melibatkan seluruh pengurus FKUB se-Provinsi Gorontalo,
Sosialisasi Pencegahan Konflik Sosial Bernuansa SARA, monitoring FKUB untuk
mengidentifikasi permasalahan antar umat beragama, workshop tingkat Regional Pengurus
FKUB se-Sulawesi, Peningkatan Wawasan Multikultural Pemuda Lintas Agama dan
Perkemahannya, Pembinaan Rohaniawan seluruh Agama yang tujuannya tidak lain adalah
terwujudnya kerukunan antar dan intern umat beragama.
c. Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan
Kondisi tingkat kelulusan siswa madrasah tahun 2014 adalah sebagai berikut :
Di tingkat Madrasah Aliyah (MA) tingkat kelulusan adalah 97,25% Dari 1.199 siswa
yang mengikuti Ujian Akhir tingkat MA, 1.166 siswa yang lulus. Tingkat Madrasah
Tsanawiyah (MTs), tingkat kelulusan Ujian Akhir adalah 100%. Dari 3.006 siswa yang
mengikuti Ujian Akhir tahun 2014, semuanya dinyatakan lulus ujian. Hal yang sama juga
terjadi di tingkat Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang tingkat kelulusannya 100%. Dari 1.270
siswa yang mengikuti ujian akhir, semuanya dinyatakan lulus ujian. Dan di tahun 2013 juga
tingkat kelulusannya 100%.
Selain tingkat kelulusan, juga dapat dilihat capaian nilai tertinggi pada UAMBN. Nilai
tertinggi UAMBN tingkat MA adalah 88,4. UAMBN tingkat MTs mencapai nilai 92,8
5
Kantor Wilayah telah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang diharapkan dapat
menunjang persentase tingkat kelulusan madrasah diantaranya sosialisasi penyelenggaraan
UN/UAMBN tingkat MTs dan MA, dan penyelenggaraan UN/UAMBN dan evaluasi
UN/UAMBN.
Capaian tingkat persentase kelulusan tersebut diperoleh melalui dukungan tenaga
pendidik / guru yang professionalitasnya selalu ditingkatkan melalui kegiatan - kegiatan yang
dilaksanakan di tingkat Kanwil selain kegiatan-kegiatan peningkatan mutu / kualitas siswa..
Salah satu profesionalitas guru bisa dilihat pada perolehan sertifikasi guru. Di tahun 2014,
37,89% dari 3.077 guru adalah guru yang bersertifikasi atau 1.116 guru bersertifikasi. Selain
itu untuk meningkatkan mutu dan kualitas guru Kantor Wilayah telah melaksanakan kegiatan
berupa Workshop Penyusunan Angka Kredit bagi guru madrasah serta kegiatan Musyawarah
guru mata pelajarant tingkat MA.
Selain peningkatan kualitas tenaga pendidik, juga dilaksanakan peningkatan kualitas
sarana dan prasarana. Di tahun 2014 MA dan MTs yang memiliki laboratorium 34,26%, yaitu
37 dari 108 madrasah baik negeri ataupun swasta. Sedang untuk perpustakaan, tahun 2014
MA/MTs dan MI negeri atau swasta yang memiliki perpustakaan adalah 25% atau 50 dari 200
MA/MTs dan MI.
Kedua sarana tersebut (laboratorium dan perpustakaan) rata-rata telah dimiliki oleh
madraah negeri dan kurang oleh madrasah yang dikeloila swasta. Namun perlu menjadi
perhatian bahwa kehadiran madrasah swasta sangat membantu dalam mewujudkan akses
pendidikan yang merata bagi warga khususnya di daerah-daerah.
Setiap tahun telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang menunjang peningkatan sarana
dan prasarana madrasah diantaranya rehab ruang kelas, pembangunan perpustakaan dan
laboratorium. Selain itu dilaksanakan juga kegiatan pendistribusian buku-buku pelajaran.
Selain bidang sarana dan prasarana, untuk meningkatkan kualitas madrasah juga dilaksanakan
kegiatan bantuan operasional RA/madrasah dan workshop pengelolaan madrasah
Kualitas madrasah juga dilihat dari standar akreditasi sekolah yang telah ditetapkan
oleh pemerintah. Untuk tingkat MA, dari 38 MA, 73,68% yang telah terakreditasi dengan
rincian masing-masing Akreditasi A, 11 MA, akreditasi B 15 MA dan Akreditasi C 2 MA,
dan 10 MA yang belum terakreditasi. Pada tingkat MTs, 71,64% dari 67 MTs dengan rincian
akreditasi A 9 MTs, akreditasi B 17 MTs, akreditasi C 22 MTs dan yang belum terakreditasi
19 MTs.
Untuk tingkat dasar, yaitu MI yang 68,48% yang telah terakreditasi dari 92 MI dengan
rincian akreditasi A 17MI, akreditasi B 32 MI, akreditasi C 14 MI dan yang belum
terakreditasi adalah 26 MI. Pada tingkatan RA, yang telah terakreditasi sebanyak 66,12% dari
43 RA dengan rincian akreditasi A 9 RA, akreditasi B 13 RA, akreditasi C 6 RA dan yang
belum terakreditasi 17 RA.
6
Persentase madrasah/RA yang terakreditasi ini selalu diusahakan untuk lebih
ditingkatkan melalui kegiatan-kegiatan akreditasi madrasah dan workshop pengelolaan
madrasah yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Gorontalo.
Capaian indikator akreditasi ini rata-rata telah tercapai oleh madrasah negeri, namun oleh
tingkat swasta belum semuanya. Hal ini kemudian yang harus menjadi perhatian utama agar
madrasah yang dikelola oleh swasta mempunyai jaminan kualitas yang lebih baik dilihat dari
tingkat akreditasi yang dimiliki.
Untuk persentase dana BOS yang disalurkan pada tahun 2014 sebanyak Rp
13.698.060.000,- dan jumlah siswa sebanyak 19.118 siswa. Hal ini terbantukan dengan
adanya kegiatan sosialisasi dan rapat koordinasi yang dilaksanakan untuk mencapai
sinkronisasi data penerima BOS serta pemanfaatan / penggunaan dana BOS sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
d. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Zakat dan Wakaf
Zakat yang dikumpul oleh lembaga harus disalurkan. Maka setiap tahun ditargetkan
zakat yang terkumpul tersebut dapat disalurkan ke yang berhak menerima. Zakat merupakan
amalan yang dilaksanakan oleh umat Islam yang ditujukan untuk kesejahteraan umat. Dimana
umat yang mempunyai kelebihan harta memberikan kepada umat yang membutuhkan. Agar
zakat ini dapat terkumpulkan dan disalurkan tepat pada sasarannya maka Kantor Wilayah
sebagai fasilitator, motivator dan regulator melalui BAZNAS Provinsi dan kab/kota
melakukan koordinasi pengumpulan dan penyaluran. Pengumpulan dilakukan pada PNS di
instansi-instansi pemerintah
dan juga diterima melalui
masyarakat langsung. Zakat
yang berhasil dikumpulkan
tahun 2014 adalah Rp.
12.758.867.150 dan yang
disalurkan Rp 11.757.786.700.
Selain itu juga untuk lebih
memanfaatkan Zakat, Infak
dan Sedekah (ZIS) secara
optimal dan tepat sasaran maka Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Gorontalo
melaksanakan kegiatan Pemetaan Potensi Zakat di desa Binaan, seminar membangun strategi
pendayagunaan zakat, pendataan muzakki dan mustahiq UPZ dan LAZ
Harta wakaf yang diwakafkan oleh masyarakat harus dapat segera digunakan untuk
kemaslahatan umat. Ditargetkan penggunaan harta wakaf sebagian besar dapat digunakan
untuk hal yang produktif. Tanah yang diwakafkan oleh umat harus dijaga keberadaanya.
7
Dengan memperjelas statusnya sebagai tanah wakaf maka keberadaan tanah tersebut tidak
dapat lagi dikuasai oleh milik pribadi atau golongan tertentu tapi diurus untuk kemaslahatan
umat oleh badan yang ditunjuk oleh Kementerian Agama. Kementerian Agama mempunyai
peranan penting dalam hal mengelola status harta wakaf, melaksanakan koordinasi dan
pembinaan terhadap para nazhir selaku yang dipercayakan untuk memanfaatkan wakaf
tersebut serta lebih memperkenalkan wakaf produktif itu sendiri. Dari 1.862 persil tanah
wakaf baru 728 persil yang sudah bersertifikasi (39,10%). Kendala yang ditemui dalam
pensertifikatan tanah adalah pengurusannya yang melibatkan pihak lain di luar kementerian
Agama. Sedangkan yang tanah wakaf yang dimanfaatkan dari total 1.629.754,51 m2 yaitu
masjid 57,57% (938.301,78 m2),
pendidikan 17,82% (290.436,50 m2),
pekuburan 21,22% (345.910,23 m2) dan
usaha/ekonomi 1,22% (19.923 m2) serta
lainnya 2,16% (35.183 m2) sehingga
masih perlu peningkatan pemanfaatan
wakaf untuk wakaf produktif.
Untuk lebih meningkatkan
pemanfaatan tanah wakaf sesuai dengan
regulasi yang ada maka Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Gorontalo melaksanakan
kegiatan-kegiatan berupa Sosialisasi Tanah Wakaf bagi Pengusaha Muslim (pemanfaatan
tanah wakaf untuk usaha produktif), Orientasi Wakaf Buku Bagi Kepala Madrasah dan
Takmirul Mesjid (memperkenalkan wakaf baru), pembinaan PPAIW se-Provinsi Gorontalo
(untuk meningkatkan lembaga pengurus wakaf agar pemanfaatan tanah wakaf lebih optimal)
dan pendataan tanah wakaf
e. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Haji dan Umrah
Penyusunan laporan keuangan khusus untuk Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah
berada dalam sruktur eselon tersendiri karena menjadi aspek strategis Kementerian Agama
dan menjadi perhatian publik setiap tahunnya. Apalagi setelah keluarnya peraturan tentang
penyelenggaraan haji menjadi pelayanan publik. Penyusunan laporan Keuangan itu sendiri
terdiri dari Laporan Keuangan APBN dan Laporan Keuangan BPIH. Penyusunan laporan
keuangan setiap bulan dapat disampaikan setiap bulannya tepat waktu. (100%)
Dalam hal peningkatan kualitas layanan penyelenggaraan haji, petugas yang
mendampingi jamaah di Makkah dan petugas lainnya yang bertugas menangani pelaksanaan
haji selalu ditingkatkan kualitasnya melalui pelaksanaan kegiatan perekrutan petugas haji
kloter dan non-kloter serta pembinaan petugas tersebut Selain itu juga dilaksanakan kegiatan
pesertifikatan pembimbing dan penyuluh haji.
8
Untuk lebih mengenalkan dan menanamkan pada siswa-siswa madrasah pelaksanaan
ibadah haji dan makna yang terkandung di dalamnya maka dilaksanakan program Madrasah
Bermanasik. Program ini diawali dengan pelaksanaan kegiatan launching Madrasah
Bermanasik dan pembinaan instruktur bermanasik. Tahun 2014 telah diberikan izin dan
perpanjangan izin operasional penyelenggaraan KBIH sebanyak 1 kali.
Untuk memberikan kepuasan pelayanan kepada jamaah haji asal Provinsi Gorontalo,
diadakan kegiatan lintas sektoral dengan Pemerintah Provinsi yaitu dengan Dinas
Perhubungan dan sejumlah maskapai penerbangan untuk masalah transportasi. Sedangkan
untuk akomodasi, terus diadakan perawatan, perbaikan dan pengelolaan asrama haji. Begitu
pula dengan pengurusan dokumentasi terus diadakan kerja sama dan koordinasi dengan
Keimigrasian Provinsi Gorontalo.
f. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahahn yang bersih dan berwibawa
Kualitas Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Gorontalo
setiap tahun dilihat pada ketepatan waktu penyampaian. Laporan Keuangan telah disampaikan
dengan tepat waktu, dari 12 bulan yang dilaporkan semuanya tepat waktu penyampaiannya.
Selama tahun 2011 s/d 2014 Kinerja melalui ketepatan waktu dalam menyampaikan laporan
keuangan ini diakui oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo melalui
penghargaan Treasury Award
Temuan yang dihasilkan dari pengawasan baik itu oleh ITJEN, BPK dan BPKP telah
ditindaklanjuti di tahun 2014 dengan hasil 90,79% yang telah di tindaklanjuti, walaupun ada
peningkatan temuan oleh ITJEN menjadi 70 kejadian dari tahun 2014. Yang menjadi kendala
dari tindak lanjut hasil pengawasan adalah masalah penyelesaian asset (BMN yang
bermasalah, tanah dan IMB). Permasalah terletak pada pengurusan aset tanah yang menemui
kendala pada proses pensertifikatan sedangkan permasalahan IMB terletak pada rekanan yang
melaksanakan pengerjaan dan kurangnya ketelitian dan pemahaman dalam proses pengerjaan
bangunan negara.
Penyelesaian aset negara yang dianggap bermasalah sesuai dengan rekomendasi ITJEN
sampai tahun 2014 belum bisa diselesaikan. Jumlah aset yang bermasalah adalah tanah
dengan 4 kejadian dan IMB 2 kejadian di tahun 2012. Pelaksanaannya menemui kendala yaitu
dalam pensertifikatan tanah dan pengurusan IMB yang memerlukan persyaratan yang
melibatkan piihak lainnya. Untuk penyelesaiannya diperlukan kerja sama dengan pihak lain
seperti BPN dan Pemerintah Kota serta untuk pengadaan bangunan diwajibkan adanya
pengurusan IMB.
9
1.2 Potensi dan Permasalahan
1.2.1 Potensi
1. Keikutsertaan Pemerintah Daerah yang menunjang pembangunan agama dan pendidikan
agama. Seperti pemberian honor bagi penyuluh agama non-PNS dan program
pelaksanaan ibadah haji.
2. Dengan adanya era informasi maka semakin terbukanya ruang untuk memanfaatkannya
sebagai media dalam pemberian pelayanan agama dan pendidikan keagamaan.
3. Lembaga-lembaga keagamaan di daerah masih ingin terlibat langsung dalam
pembangunan agama dan pendidikan agama.
4. Tingkat kesadaran penduduk provinsi Gorontalo untuk selalu hidup rukun baik itu intern
umat beragama maupun antar umat beragama.
5. Meningkatnya jumlah pendaftar calon jamaah haji dengan semakin lamanya daftar
tunggu pemberangkatan.
6. Potensi ekonomi yang dapat diwujudkan melalui pelaksanaan ibadah umat. Seperti
pembentukan UPZ di SKPD-SKPD pemerintah daerah. Masih banyaknya ASN yang
belum menyalurkan zakatnya setiap bulan.
7. Semakin tingginya minat masyarkat untuk menyekolahkan anak-anaknya pada madrasah
RA/BA maupun lembaga pendidikan keagamaan lainnya.
8. Perkembangan zaman menuntut adanya perubahan diantaranya dalam birokrasi
pemerintah. Pemerintah Pusat telah melaksanakan penyusunan reformasi birokrasi dan
langkah penerapannya. Termasuk juga pelaksanaan pada Kementerian Agama. Menjadi
potensi bagi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya di daerah dalam mewujudkan program Reformasi
Birokrasi termasuk di dalamnya pelaksanaan Zona Integritas.
1.2.2 Permasalahan
1. Semakin derasnya arus informasi memberikan ruang untuk munculnya pemahaman-
pemahaman baru dan semakin besarnya pengaruh kehidupan/budaya luar yang jelas
mempengaruhi kehidupan beragama.
2. Kurangya ketersediaan penyuluh agama terhadap jumlah penduduk serta masih
kurangnya tingkat kesejahteraan bagi mereka terutama yang berstatus non-PNS. Hal ini
tentu pula mempengaruhi kegiatan mereka dalam memberikan bimbingan kepada
umatnya.
10
3. Untuk bidang pendidikan agama, masih kurangya fasilitas lembaga pendidikan agama
dan tidak tersebar meratanya lembaga pendidikan di tiap kabupaten/kota. Sehingga akses
pendidikan keagamaan bagi masyarakat sangat kurang. Begitupun dengan kualitas
lembaga itu sendiri dan tenaga pendidik yang masih rendah.
4. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang masih rendah jumlahnya disbanding jumlah SKPD di
Pemerintah Daerah.
5. Munculnya keluhan masyarakat terhadap layanan kehidupan beragama di daerah. Seperti
tidak tersebar meratanya bantuan bagi lembaga dan masih rendahnya honor para
penyuluh dan guru non-PNS.
6. Masih rendahnya laju penyesuaian oleh aparatur terhadap perubahan kebijakan dalam
pelaksanaan birokrasi di pemerintahan yang diakibatkan masih rendahnya
profesionalisme aparat.
7. Belum terbentuknya standar prosedur pelayanan keagamaan.
11
BAB II
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
2.1 Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran Strategis Kementerian Agama
2.1.1 Visi Kementerian Agama
Dalam rangka mendukung visi pembangunan nasional sebagaimana telah disebut di
atas, Visi Kementerian Agama 2015-2019 adalah:
“TERWUJUDNYA MASYARAKAT INDONESIA YANG TAATBERAGAMA,
RUKUN, CERDAS, DAN SEJAHTERA LAHIR BATIN DALAM RANGKA
MEWUJUDKAN INDONESIA YANG BERDAULAT,MANDIRI DAN
BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONGROYONG”.
Taat memiliki pengertian tunduk dan patuh, sehingga taat beragama dapat
didefinisikan bahwa setiap umat beragama mampu menjalankan kegiatan beragamanya
sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Sejalan dengan visi nasional maka hal ini
akan memunculkan salah satu kepribadian bangsa Indonesia yaitu kepribadian bangsa
Indonesia yang taat beragama.
Rukun memiliki pengertian baik dan damai, sehingga rukun dapat didefinisikan
bahwa terciptanya kehidupan inter dan antar umat beragama di Indonesia secara baik dan
damai. Sejalan dengan visi nasional maka hal ini akan mendorong munculnya rasa
toleransi sesama umat beragama, rasa saling menghargai dan sikap kegotongroyongan.
Kecerdasan mencakup kecerdasan inteIektual, emosional, dan spiritual, yang
masing-masing indikatornya sebagai berikut:
1. Kecerdasan intelektual: memiliki kemampuan untuk mempelajari, memahami, dan
menguasai ilmu agama, serta sains dan teknologi sesuai dengan jenjang pendidikan;
berfikir rasional abstrak,inovatif dan kreatif; serta mampu mengaplikasikan
pengetahuan dalam rangka memecahkan masalah (problem solving).
2. Kecerdasan emosional: memiliki kemampuan untuk mengenali dan mengelola emosi
diri dan orang lain, dapat memotivasi diri, serta berinteraksi dan bersosialisasi dengan
orang lain.
3. Kecerdasan spiritual: yaitu mampu memahami, menghayati, dan mengamalkan akhlak
mulia dan nilai-nilai agama Islam, serta menempatkan perilaku hidup dalam konteks
makna yang luas.
Sejahtera mengandung pengertian aman sentosa, makmur, serta selamat, terlepas
dari berbagai gangguan. Sehingga sejahtera lahir dan batin dalam konteks agama dapat
diartikan bahwa setiap umat beragama di Indonesia dapat menjalankan kegiatan beragama
secara bebas tanpa ada gangguan dari pihak manapun, serta tersedia sarana dan prasarana
12
beribadah yang memadai bagi seluruh umat beragama di Indonesia. Agama merupakan
salah satu hak dasar bagi seluruh masyarakat Indonesia dan Undang-Undang telah
menjamin bahwa setiap umat beragama dijamin kebebasannya dalam melaksanakan
kegiatan beragamanya. Untuk itu perlu diwujudkan rasa keselamatan, kesusilaan dan
ketentraman lahir batin,tersedianya lingkungan yang bersih, aman dan nyaman bagi
kegiatan beragama seluruh masyarakat Indonesia serta adanya keserasian dan saling
menghormati tidak hanya sesama manusia tetapi jugadengan lingkungan sekitarnya.
Dari sisi ekonomi, kesejahteraan lahir dan batin diwujudkandengan upaya
pemanfaatan dan pengelolaan potensi ekonomikeagamaan seperti Zakat, Wakaf, Dana
Kolekte, Dana Punia, DanaParamita sehingga mampu memberikan kontribusi
dalammeningkatkan kesejahteraan umat beragama. Sejalan dengan visinasional, dengan
memiliki kecerdasan dan kesejahteraan lahir danbathin maka bangsa Indonesia akan
mampu menjadi bangsa yangmandiri dan berdaulat serta sejajar dengan bangsa – bangsa
lain.
2.1.2 Misi Kementerian Agama
Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi yang diembanKementerian Agama
adalah:
1. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama.
2. Memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama.
3. Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata danberkualitas.
4. Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensiekonomi keagamaan.
5. Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yangberkualitas dan akuntabel.
6. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri agama, pendidikan agama
pada satuan pendidikan umum, danpendidikan keagamaan.
7. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang bersih, akuntabel danterpercaya.
2.1.3 Tujuan dan Sasaran
2.1.3.1 Tujuan
Kementerian Agama merupakan kementerian yang mengemban tugas dan fungsi
pembangunan bidang agama serta bidang pendidikan. Secara lebih khusus pembangunan bidang
pendidikan yang menjadi tugas Kementerian Agama adalah pendidikan umum berciri agama,
pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan. Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi
Kementerian Agama, Kementerian Agama menetapkan tujuan sesuai dengan kedua tugas dan
fungsi yang diembannya.
Tujuan pembangunan bidang agama (TA) untuk periode 2015- 2019 adalah:
13
TA.1 Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama masyarakat dalam
rangka meningkatkan kualitas kehidupan beragama.
TA.2 Pengukuhan suasana kerukunan hidup umat beragama yang harmonis sebagai salah satu
pilar kerukunan nasional.
TA.3 Pemenuhan kebutuhan akan pelayanan kehidupan beragama yang berkualitas dan merata.
TA.4 Peningkatan pemanfaatan dan perbaikan kualitas pengelolaan potensi ekonomi
keagamaan dalam meningkatkan kontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat
dan percepatan pembangunan.
TA.5 Peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang trasparan dan
akuntabel untuk pelayanan ibadah haji yang prima.
TA.6 Peningkatan kualitas tatakelola pembangunan bidang agama dalam menunjang
penyelenggaraan pembangunan bidang agama yang efektif, efisien, transparan dan
akuntabel.
Adapun tujuan pembangunan bidang pendidikan (TP)adalah:
TP.1 Peningkatan akses pendidikan yang setara bagi masyarakattidak mampu terhadap
pendidikan dasar-menengah (wajibbelajar 12 tahun).
TP.2 Peningkatan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakatpada berbagai jenjang
pendidikan.
TP.3 Penurunan tingkat kegagalan masyarakat dalam menyelesaikanpendidikan pada jenjang
pendidikan dasar-menengah (wajibbelajar 12 tahun).
TP.4 Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan pada semuajenjang pendidikan.
TP.5 Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan dalam melakukan proses
mendidik yang profesional di seluruh satuanpendidikan.
TP.6 Peningkatan akses masyarakat terhadap penyelenggaraanpendidikan agama pada satuan
pendidikan umum yangberkualitas.
TP.7 Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan keagamaanyang berkualitas.
2.1.3.2 Sasaran
Dalam rangka mencapai tujuan bidang agama danpendidikan yang menjadi tugas Kementerian
Agama, makaKementerian Agama telah menetapkan sasaran strategis yang akandicapai dalam masa
waktu lima tahun ke depan. Sasaran strategisKementerian Agama merupakan bagian yang tidak
terpisahkansasaran strategis nasional dan ditetapkan untuk dapat menjaminsuksesnya pelaksanaan
pembangunan jangka menengah yangbersifat menyeluruh, serta untuk memudahkan pengendalian dan
pemantauan kinerja organisasi. Sesuai tugas dan fungsinya,Kementerian Agama memiliki dua bidang
sasaran, yaitu sasaranterkait bidang agama, dan sasaran bidang pendidikan.
Sasaran strategis Kementerian Agama terkait bidang agamaadalah sebagai berikut:
14
1. Sasaran terkait peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama (TA.1) adalah
meningkatnya kualitasdan ketersediaan bimbingan dan fasilitasi keagamaan, yangantara lain
ditandai dengan:
a. meningkatnya jumlah penyuluh agama berkualitas yangtersebar merata di seluruh wilayah
Indonesia; dan
b. meningkatnya proporsi lembaga sosial keagamaan yangdifasilitasi dalam memenuhi standar
minimal lembaga keagamaan.
2. Sasaran terkait pengukuhan kerukunan hidup umat beragamayang harmonis (TA.2) adalah
meningkatnya harmoni sosial dankerukunan antar umat beragama, yang ditandai antara
laindengan:
a. meningkatnya nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama; dan
b. meningkatnya fasilitasi sarana dan prasarana SekretariatBersama FKUB yang memenuhi
standar.
3. Sasaran terkait pemenuhan pelayanan kehidupan beragama yangberkualitas (TA.3) adalah
meningkatnya kualitas pelayanankehidupan beragama ditandai antara lain dengan:
a. meningkatnya Kantor Urusan Agama yang memenuhi standarpelayanan menjadi dalam
memberikan layanan administrasikeagamaan pada masyarakat;
b. meningkatnya kapasitas penyebaran kitab suci kepada umatberagama; dan
c. meningkatnya jumlah tempat ibadah yang terfasilitasi.
4. Sasaran terkait peningkatan pemanfaatan dan perbaikan kualitaspengelolaan potensi ekonomi
keagamaan (TA.4) adalahmeningkatnya kualitas dan akuntabilitas pengelolaan potensiekonomi
keagamaan yang ditandai antara lain dengan:
a. meningkatnya pengelolaan dana zakat tahunan yangterhimpun; dan
b. meningkatnya persentase tanah wakaf yang bersertifikat.
5. Sasaran terkait peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah hajidan umrah (TA.5) adalah
meningkatnya kualitas penyelenggaraanibadah haji dan umrah yang transparan dan akuntabel
yangditandai antara lain dengan:
a. meningkatnya indeks kepuasan jemaah haji;
b. meningkatnya Predikat Opini Laporan Keuangan Haji;
c. meningkatnya pembimbing haji yang disertifikasi;
d. meningkatnya jumlah PIHK yang terakreditasi; dan
e. meningkatnya jumlah PPIU yang terakreditasi.
6. Sasaran terkait peningkatan kualitas tatakelola pembangunanbidang agama (TA.6) adalah
terselenggaranya tatakelolapembangunan bidang agama yang efektif, efisien, transparan
danakuntabel, yang ditunjukkan antara lain dengan:
a. dipertahankannya predikat opini laporan keuanganKementerian Agama dengan predikat opini
WTP;
15
b. meningkatnya hasil penilaian akuntabilitas kinerja (LAKIP)Kementerian Agama;
c. meningkatnya hasil penilaian Reformasi Birokrasi KementerianAgama; dan
d. menurunnya persentase temuan audit terhadap pelaksanaananggaran Kementerian Agama.
Sedangkan sasaran strategis Kementerian Agama terkait fungsi pendidikan adalah sebagai
berikut:
1. Sasaran terkait peningkatan akses pendidikan yang setara bagi masyarakat tidak mampu (TP.1)
adalah meningkatnya akses bagi masyarakat tidak mampu terhadap Program Indonesia Pintar pada
pendidikan dasar-menengah melalui manfaat Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang ditandai dengan:
a. jumlah siswa MI/Ulya/SDTK penerima manfaat KIP;
b. jumlah siswa MTs/Wustha/SMPTK penerima manfaat KIP; dan
c. jumlah siswa MA/Ulya/SMTK penerima manfaat KIP.
2. Sasaran terkait peningkatan akses pendidikan bagi seluruhlapisan masyarakat pada berbagai
jenjang pendidikan (TP.2)adalah meningkatnya angka partisipasi pendidikan dasar,menengah, dan
tinggi yang ditandai dengan:
a. meningkatnya APK RA;
b. meningkatnya APK MI/Ula;
c. meningkatnya APM MI/Ulya;
d. meningkatnya APK MTs/Wustha;
e. meningkatnya APM MTs/Wustha;
f. meningkatnya APK MA/Ulya;
g. meningkatnya APM MA/Ulya; dan
h. meningkatnya APK PTK.
3. Sasaran terkait penurunan tingkat kegagalan masyarakat dalammenyelesaikan pendidikan (TP.3)
adalah menurunnya jumlahsiswa yang tidak melanjutkan pendidikan, yang ditandai dengan:
a. menurunnya angka putus sekolah pada MI/Ula;
b. menurunnya angka putus sekolah pada MTs/Wustha; dan
c. menurunnya angka putus sekolah pada MA/Ulya/SMTK.
4. Sasaran terkait peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikanpada semua jenjang pendidikan
(TP.4) adalah meningkatnyajaminan kualitas pelayanan pendidikan yang ditandai dengan:
a. meningkatnya persentase RA yang terakreditasi minimal B;
b. meningkatnya persentase MI yang terakreditasi minimal B;
c. meningkatnya persentase MTs yang terakreditasi minimal B;
d. meningkatnya persentase MA yang terakreditasi minimal B;
e. meningkatnya persentase Prodi PTK terakreditasi Minimal B;
f. meningkatnya jumlah MI yang memenuhi Standar NasionalPendidikan (SNP);
g. meningkatnya jumlah MTs yang memenuhi Standar NasionalPendidikan (SNP); dan
16
h. meningkatnya jumlah MA yang memenuhi Standar NasionalPendidikan (SNP).
5. Sasaran terkait peningkatan kualitas pendidik dan tenagakependidikan (TP.5) adalah meningkatnya
proporsi pendidik yangkompeten dan profesional pada pendidikan umum berciri khasagama yang
ditandai dengan:
a. meningkatnya persentase guru RA-Madrasah berkualifikasiminimal S1/D4;
b. meningkatnya persentase dosen berkualifikasi minimal S2;
c. meningkatnya persentase guru RA-Madrasah bersertifikat; dan
d. meningkatnya persentase dosen bersertifikat.
6. Sasaran terkait peningkatan akses masyarakat terhadappenyelenggaraan pendidikan agama pada
satuan pendidikanumum yang berkualitas (TP.6) adalah meningkatnya proporsi guruagama yang
profesional yang ditandai dengan:
a. meningkatnya persentase guru pendidikan agama Islambersertifikat;
b. meningkatnya persentase guru pendidikan agama Kristenbersertifikat;
c. meningkatnya persentase guru pendidikan agama Katolikbersertifikat;
d. meningkatnya persentase guru pendidikan agama Hindubersertifikat;
e. meningkatnya persentase guru pendidikan agama Buddhabersertifikat; dan
f. meningkatnya persentase guru pendidikan agama Khonghucubersertifikat.
7. Sasaran terkait peningkatan akses masyarakat terhadappendidikan keagamaan yang berkualitas
(TP.7) adalahmeningkatnya akses pendidikan keagamaan sesuai aspirasi umatberagama yang
ditandai dengan:
a. meningkatnya jumlah peserta didik pada pendidikankeagamaan Islam dalam wujud Pondok
Pesantren danMadrasah Diniyah;
b. meningkatnya jumlah peserta didik pada pendidikankeagamaan Kristen dalam wujud SDTK,
SMPTK dan SMTK;
c. meningkatnya jumlah peserta didik pada pendidikankeagamaan Katolik dalam wujud SMTK;
d. meningkatnya jumlah peserta didik pada pendidikankeagamaan Hindu dalam wujud Pasraman;
e. meningkatnya jumlah peserta didik pada pendidikankeagamaan Buddha dalam wujud Sekolah
Minggu Buddha(SMB), Dhammasekha, Pabbajja Samanera, dan Widya Darma;dan
f. meningkatnya jumlah peserta didik pada pendidikankeagamaan Khonghucu.
2.2 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
Gorontalo
Melihat pada potensi dan permasalahan yang dihadapi maka keberadaan Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi Gorontalo ditempatkan pada :
Situasi menghadapi pengaruh dari luar yang disebabkan arus informasi yang begitu deras
menyebabkan besarnya kecepatan perubahan yang terjadi pada masyarakat terutama dalam sendi
17
kehidupan beragama baik yang bersifat negative ataupun positif serta tuntutan terhadap
pelayanan kehidupan beragama untuk kehidupan yang lebih sejahtera.
Arus informasi dan perubahan zaman menyebabkan tantangan untuk menanamkan nilai-nilai
kehidupan beragama sejak dini semakin besar dalam menghasilkan generasi masyarakat yang
hidup dalam suasana taat beragama, rukun, cerdas dan sejahtera dalam Negara kesatuan Republik
Indonesia.
Menghadapi situasi tersebut maka Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo
sesuai dengan tugas dan fungsinya menempuh pelayanan kepada umat dalam bidang kehidupan
beragama dan pendidikan bidang agama. Peningkatan kualitas kehidupan beragama ditempuh
dengan meningkatkan kualitas SDM yang terlibat langsung dalam pelayanan kehidupan
beragama, penyuluh agama, penghulu, pengawas dan guru/tenaga pendidik (keilmuan dan
kesejahteraan). Selain kepada SDMnya juga melalui peningkatan kualitas kelembagaan agama
dan pendidikan agama baik yang diselenggarakan oleh masyarakat maupun Negara melalui
pemberdayaan, pembinaan dan penguatan serta fasilitasi lembaga agama dan keagamaan.
Instansi Kementerian Agama sebagai bagian dari birokrasi pemerintah yang melaksanakan fungsi
pembangunan bidang agama juga terus melakukan pembenahan tata kelola pemerintahan melalui
pelaksanaan grand design Reformasi Birokrasi. Hal ini tidak lain menuju pelaksanaan birokrasi
pemerintah yang lebih efisen, transparan, berakuntabilitas melalui pelaksanaan kegiatan
dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya kementerian agama.
Untuk pelaksanaan haji dan umrah sebagai kegiatan yang menjadi perhatian masyarakat, melihat
pada potensi dan permasalahan yang ada pada Penyelenggaraan Haji dan Umrah maka kebijakan
yang ditempuh oleh Kantor Wilayah searah dengan arah kebijakan dan strategi nasional
pembangunan bidang agama dan bidang pendidikan, yaitu kebijakan dalam hal meningkatkan
efisiensi, transparansi, akuntabilitas dan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.
Arah kebijakan tersebut sesuai dengan TUSI Kantor wilayah di daerah adalah : a)
Revitalisasi asrama haji untuk peningkatan pelayanan akomodasi jemaah haji; b)
Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari penyewaan asrama haji di
luar musim haji; c) Peningkatan kualitas pengelolaan Sistem Informasi dan
Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) di seluruh kabupaten/kota; d) Pengintegrasian
sistem pendaftaran, pembayaran ongkos naik haji serta dokumen keimigrasian; e)
Peningkatan kualitas penyediaan transportasi, akomodasi dan konsumsi jamaah haji; f)
Peningkatan perlindungan dan pembinaan jemaah haji; g) Peningkatan kualitas laporan
pengelolaan keuangan haji.
Arah kebijakan tersebut semuanya ditempuh melalui 2 (dua) kegiatan strategi sesuai
dengan Tugas dan Fungsi Kantor Wilayah yaitu Pembinaan haji dan Umrah serta
18
Pengelolaan dana haji yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi,
akuntabilitas dan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, khususnya dalam
meningkatkan kepuasan jemaah, pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kepada
jemaah, serta didukung sistem informasi yang memadai, dan tata kelola yang baik dan
bersih.
Sejalan dengan Visi dan Misi Kementerian Agama serta tidak terlepas dari kondisi di atas
maka Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo menetapkan visi dan misinya.
2.2.1 Visi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo
Untuk mendukung visi Kementerian Agama tersebut, maka Visi Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi Gorontalo adalah :
“TERWUJUDNYA MASYARAKAT GORONTALO YANG TAAT BERAGAMA,
RUKUN, CERDAS, DAN SEJAHTERA LAHIR BATIN DALAM RANGKA
MEWUJUDKAN GORONTALO YANG MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN
BERLANDASKAN GOTONGROYONG”
Taat beragama diartikan sebagai umat beragama di Provinsi Gorontalo mampu
menjalankan kegiatan beragamanya dalam kehidupan seharai-hari sesuai dengan landasan
kepribadian Gorontalo yaitu Kehidupan Bersendikan Syara, Syara Bersendikan
Kitabullah.
Rukun diartikan sebagai terciptanya kehidupan inter dan antar umat beragama
secara baik dan damai.Sejalan dengan visi Kementerian Agama, kehidupan yang rukun
inter dan antar umat beragama akan mendorong terciptanya toleransi sesama umat
beragama, rasa saling menghargai dan sikap kegotongroyongan di Provinsi Gorontalo.
Kecerdasan sesuai dengan Visi Kementerian Agama mencakup kecerdasan
intelektual, kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual Umat yang cerdas dalam
mempelajari, memahami dan menguasai ilmu agama serta sains dan teknologi diseluruh
jenjang pendidikan, cerdas dalam kemampuan untuk mengenali dan mengelola emosi diri
dan orang lain dapat memotivasi diri serta berinteraksi dan bersosialisasi diri. Dan
menciptakan umat yang cerdas dalam memahami, menghayati dan mengamalkan akhlak
mulia dalam balutan nilai-nilai keagamaan di seluruh sendi kehidupan umat di Gorontalo.
Yang dimaksud konsep sejahtera disini adalah sejahtera dalam konteks agama yang
dapat diartikan sebagai kehidupan umat beragama di Gorontalo bebas dari gangguan pihak
manapun. Terwujudnya kebebasan dalam menjalankan ibadah serta ketersediaan sarana
dan prasarana beribadah yang memadai bagi masyarakat Gorontalo merupakan
pelaksanaan amanah dari Undang-undang yang menjamin setiap umat bebas dalam
melaksanakan kegiatan beragamanya, mendapatkan rasa keselamatan, kesusilaan dan
19
ketenteraman batin serta tersedianya lingkungan yang bersih, aman dan nyaman bagi
kegiatan beragama.
Konsep sejahtera dari sisi ekonomi diwujudkan dalam upaya pemanfaatan dan
pengelolaan potensi ekonomi keagamaan di Gorontalo seperti Zakat, Wakaf, Dana
Kolekte, Dana Punia, Dana Paramita sehingga mampu mewujudkan umat yang sejahtera.
Sejalan dengan visi Kementerian Agama, dengan umat yang taat beragama,
kecerdasan dan kesejahteraan lahir dan bathin yang dimiliki akan mewujudkan masyarakat
Gorontalo yang mandiri dan memiliki kepribadian sesuai dengan kearifan budaya
Gorontalo dan dapat disejajarkan dengan daerah lainnya.
2.2.1 Misi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo
Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi yang diemban Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi Gorontalo adalah :
1. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama.
2. Memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama.
3. Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas.
4. Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan.
5. Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan akuntabel.
6. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri agama, pendidikan agama
pada satuan pendidikan umum, dan pendidikan keagamaan.
7. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang bersih, akuntabel dan terpercaya.
Sebagai penjabaran Visi dan Misi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
Gorontalo menetapkan tujuan pembangunan sesuai dengan Tugas dan Fungsi
Kementerian Agama di daerah yaitu pendidikan di bidang agama dan pendidikan umum
berciri agama, pendidikan agama danpendidikan keagamaan.
Tujuan pembangunan bidang agama (TAK) untuk periode 2015-2019 :
TAK.1 Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama melalui peningkatan kualitas
pemahaman dan pengamalan ajaran agama
TAK.2 Peningkatan Kerukunan Umat Beragama
TAK.3 Pemenuhan kebutuhan pelayanan kehidupan beragama yang berkualitas dan
merata
TAK.4 Peningkatan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan
sebagai kontribusi dalam meningkatan kesejahteraan masyarakat
TAK.5 Peningkatan kualitas penyelenggaraan haji dan umrah
TAK.6 Peningkatan kualitas tatakelola pembangunan bidang agama yang efektif, efisien,
transparan dan akuntabel.
Tujuan pembangunan bidang pendidikan (TPK) untuk periode 2015-2019 :
20
TPK.1 Peningkatan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat pada tingkat
jenjang pendidikan dasar-menengah (wajib belajar 12 tahun)
TPK.2 Penurunan tingkat kegagalan masyarakat dalam menyelesaikan pendidikan
jenjang pendidikan dasar-menengah (wajib belajar 12 tahun)
TPK.3 Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan jenjang pendidikan dasar-
menengah (wajib belajar 12 tahun)
TPK.4 Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan tenaga pendidikan dalam melakukan
proses mendidik yang profesional
TPK.5 Peningkatan akses masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan agama pada
satuan pendidikan umum yang berkualitas.
TPK.6 Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan keagamaan yang berkualitas.
2.2.3 Sasaran Strategis Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo
Sasaran Strategis Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo yang
terkait dengan tujuan pembangunan agama adalah :
1. Meningkatnya kualitas bimbingan dan ketersediaan fasilitas keagamaan, ditandai
dengan :
a. Meningkatnya jumlah penyuluh dan kualitas penyuluh agama yang tersebar merata
di seluruh wilayah Provinsi Gorontalo
b. Meningkatnya fasilitas lembaga sosial keagamaan yang memenuhi standar
minimal lembaga keagaman.
c. Meningkatnya jumlah dan kualitas bimbingan pelaksanaan ibadah agama
2. Meningkatnya harmonisasi sosial dan kerukunan antar umat beragama, ditandai dengan
:
a. Berkurangnya konflik antar dan intern umat beragama
b. Meningkatnya fasilitas sarana dan prasarana Sektariat Bersama FKUB yang
memenuhi standar
3. Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama, ditandai dengan :
a. meningkatnya Kantor Urusan Agama yang memenuhi standarpelayanan menjadi
dalam memberikan layanan administrasi keagamaan pada masyarakat
b. meningkatnya kapasitas penyebaran kitab suci kepada umat beragama
c. meningkatnya jumlah tempat ibadah yang terfasilitasi.
4. meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pengelolaan potensiekonomi keagamaan yang
ditandai dengan :
a. meningkatnya pengelolaan dana zakat tahunan yang terhimpun
b. meningkatnya persentase tanah wakaf yang bersertifikat.
21
5. meningkatnya kualitas penyelenggaraanibadah haji dan umrah yang transparan dan
akuntabel yangditandai antara lain dengan :
a. meningkatnya pembimbing haji yang disertifikasi
b. meningkatnya jumlah PIHK yang terakreditasi
c. meningkatnya jumlah PPIU yang terakreditasi
d. meningkatnya kualitas laporan keuangan haji
6. terselenggaranya tatakelolapembangunan bidang agama yang efektif, efisien,
transparan danakuntabel, yang ditunjukkan antara lain dengan :
a. Meningkatnya kualitas laporan keuangan Kantor Wilayah
b. Meningkatnya kualitas LAKIP satuan kerja
c. Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah
d. Menurunnya persentase temuan audit terhadap pelaksanaan anggaran Kantor
Wilayah.
Sasaran Strategis Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo yang
terkait dengan tujuan pendidikan agama adalah :
1. Meningkatnya akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat pada tingkat jenjang
pendidikan dasar-menengah (wajib belajar 12 tahun) yang ditandai dengan :
a. jumlah siswa MI/Ulya/SDTK penerima bantuan
b. jumlah siswa MTs/Wustha/SMPTK penerima bantuan
c. jumlah siswa MA/Ulya/SMTK penerima bantuan
2. meningkatnya angka partisipasi pendidikan dasar dan menengah yang ditandai dengan
:
a. meningkatnya APK RA
b. meningkatnya APK MI/Ula
c. meningkatnya APM MI/Ulya
d. meningkatnya APK MTs/Wustha
e. meningkatnya APM MTs/Wustha
f. meningkatnya APK MA/Ulya
g. meningkatnya APM MA/Ulya
3. menurunnya jumlahsiswa yang tidak melanjutkan pendidikan, yang ditandai dengan :
a. menurunnya angka putus sekolah pada MI/Ula;
b. menurunnya angka putus sekolah pada MTs/Wustha; dan
c. menurunnya angka putus sekolah pada MA/Ulya
4. meningkatnyajaminan kualitas pelayanan pendidikan yang ditandai dengan:
a. meningkatnya persentase RA yang terakreditasi minimal B
b. meningkatnya persentase MI yang terakreditasi minimal B
22
c. meningkatnya persentase MTs yang terakreditasi minimal B
d. meningkatnya persentase MA yang terakreditasi minimal B
e. meningkatnya jumlah MI yang memenuhi Standar NasionalPendidikan (SNP)
f. meningkatnya jumlah MTs yang memenuhi Standar NasionalPendidikan (SNP)
g. meningkatnya jumlah MA yang memenuhi Standar NasionalPendidikan (SNP)
5. meningkatnya proporsi pendidik yangkompeten dan profesional pada pendidikan
umum berciri khasagama yang ditandai dengan :
a. meningkatnya persentase guru RA-Madrasah berkualifikasiminimal S1/D4;
b. meningkatnya persentase guru RA-Madrasah bersertifikat
6. meningkatnya proporsi guruagama yang profesional yang ditandai dengan :
a. meningkatnya persentase guru pendidikan agama Islam bersertifikat;
b. meningkatnya persentase guru pendidikan agama Kristen bersertifikat;
c. meningkatnya persentase guru pendidikan agama Katolik bersertifikat;
d. meningkatnya persentase guru pendidikan agama Hindu bersertifikat;
e. meningkatnya persentase guru pendidikan agama Buddha bersertifikat
f. meningkatnya persentase guru pendidikan agama Khonghucu bersertifikat
7. meningkatnya akses pendidikan keagamaan sesuai aspirasi umatberagama yang
ditandai dengan :
a. meningkatnya jumlah peserta didik pada pendidikankeagamaan Islam dalam
wujud Pondok Pesantren danMadrasah Diniyah
b. meningkatnya jumlah peserta didik pada pendidikan keagamaan Kristen dalam
wujud SDTK, SMPTK dan SMTK;
c. meningkatnya jumlah peserta didik pada pendidikan keagamaan Katolik dalam
wujud SMTK;
d. meningkatnya jumlah peserta didik pada pendidikan keagamaan Hindu dalam
wujud Pasraman;
e. meningkatnya jumlah peserta didik pada pendidikan keagamaan Buddha dalam
wujud Sekolah Minggu Buddha (SMB), Dhammasekha, Pabbajja Samanera, dan
Widya Darma;
23
BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI,
DAN KERANGKA KELEMBAGAAN
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Agama
3.1.1 Arah Kebijakan Kementerian Agama
Selaras dengan arah kebijakan dan strategi nasional dalammendukung pencapaian tujuan
dan sasaran pembangunan bidangagama dan bidang pendidikan, Kementerian Agama telah
menetapkan arah kebijakan dan strategi yang diterapkan dalam lima tahun ke depan. Arah
kebijakan dan strategi Kementerian Agama diharapkan dapat menjawab berbagai tuntutan
pembangunan bidang agama, yang meliputi pencapaian visi, misi, dan agenda prioritas
nasional dan berbagai agenda pembangunan bidang agama dan pendidikan yang terkait dengan
tugas Kementerian Agama sebagaimana dinyatakan dalam RPJMN 2015-2019.
Arah kebijakan Kementerian Agama tahun 2015-2019 diarahkan pada hal-hal sebagai
berikut:
1. Kebijakan dalam hal memperkuat dan memperluas upaya penanaman pemahaman,
penghayatan, pengamalan danpengembangan nilai-nilai keagamaan kepada masyarakat
beragama diarahkan pada upaya:
a) Peningkatan peran KUA sebagai pusat informasi masyarakat dalam mengakses layanan
informasi keagamaan, bimbingankeagamaan, dan sumber-sumber belajar keagamaan
umat;
b) Peningkatan kualitas dan kapasitas layanan penerangan agama melalui penyuluh
agama, pendakwah, juru penerang dan ahliagama untuk menjaga dari pemahaman
keagamaan yangmenyimpang;
c) Penguatan dan perluasan penyebaran pesan-pesan keagamaan di berbagai media cetak,
internet, dan media sosial lainnya;dan
d) Peningkatan kapasitas dan partisipasi lembaga sosial keagamaan dalam pembinaan
umat.
2. Kebijakan dalam hal memperkukuh kerukunan hidup umat beragama sebagai salah satu
pilar kerukunan nasional diarahkanpada upaya:
a) Penguatan Aspek Regulasi/Kebijakan;
b) Penyebaran informasi pelaksanaan peraturan perundangudangan mengenai kerukunan
umat beragama;
c) Peningkatan Kapasitas Aktor-Aktor Kerukunan Umat Beragama;
d) Pemberdayaan masyarakat, organisasi sosial keagamaan, serta pemuka agama agar
secara mandiri dapat melakukan upaya pencegahan dan penyelesaian konflik;
24
e) Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB),Lembaga Keagamaan, dan
Institusi Media;
f) Pembentukan forum kerukunan umat beragama (FKUB) di seluruh Indonesia hingga
tingkat kabupaten/kota;
g) Pengembangan dan Penguatan Kesadaran Kerukunan Umat Beragama;
h) Peningkatan pemahaman agama berwawasan multikultur;
i) Peningkatan harmonisasi kehidupan sosial keagamaan terutama di daerah yang
memiliki potensi konflik, pembentukan early warning system penanganan konflik,
perlindungan kelompok minoritas keagamaan, sertatraumahealing berbasis keagamaan;
j) Peningkatan kualitas pembinaan kerukunan internal umat beragama; dan
k) Peningkatan upaya deradikalisasi terhadap penyebaran informasi keagamaan yang
menyesatkan dan menimbulkan aksi terorisme.
3. Kebijakan dalam hal meningkatkan kapasitas, kualitas dan akuntabilitas pelayanan bagi
umat beragama dalam pemenuhanan aktivitas peribadatannya diarahkan pada upaya:
a) Peningkatan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan pencatatan nikah oleh
penghulu;
b) Peningkatan akses masyarakat terhadap kitab suci dan pengkajiannya;
c) Peningkatan akses masyarakat terhadap tempat ibadah yang nyaman, serta
pengembangan fungsi dan penguatan pengelolaan rumah ibadah dalam melayani
aktifitas keagamaan umat beragama; dan
d) Peningkatan kapasitas dan kualitas penjaminan produk halal bagi umat beragama.
4. Kebijakan dalam hal meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi
keagamaan diarahkan pada upaya:
a) Peningkatan kualitas dan kapasitas pembinaan,pemberdayaan, dan pengelolaan ZISWA
(Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf);
b) Pemberdayaan pengelolaan dana kolekte pada umat Kristen;
c) Pemberdayaan pengelolaan dana kolekte pada umat Katolik;
d) Pemberdayaan pengelolaan dana Punia pada umat Hindu;
e) Pemberdayaan pengelolaan dana Paramita pada umat Buddha; dan
f) Pemberdayaan pengelolaan dana keagamaan pada umat Khonghucu.
5. Kebijakan dalam hal meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas dan kualitas
penyelenggaraan ibadah haji danumrah diarahkan pada upaya:
a) Revitalisasi asrama haji untuk peningkatan pelayanan akomodasi jemaah haji dan
fungsi sosial ekonomi lainnyadalam mengurangi beban biaya penyelenggaraan ibadah
haji (BPIH);
b) Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari penyewaan asrama haji di
luar musim haji;
25
c) Peningkatan kualitas pengelolaan Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu
(SISKOHAT) di seluruh kabupaten/kota;
d) Pengintegrasian sistem pendaftaran, pembayaran ongkos naik haji serta dokumen
keimigrasian;
e) Peningkatan kualitas jaminan kepastian keberangkatan calonjamaah haji;
f) Peningkatan kualitas penyediaan transportasi, pemondokandan konsumsi jamaah haji;
g) Peningkatan perlindungan dan pembinaan jemaah haji;
h) Peningkatan optimalisasi dana haji;
i) Peningkatan hasil pemanfaatan dana haji bagi penyelenggaraan ibadah haji;
j) Peningkatan kualitas laporan pengelolaan keuangan haji;
k) Peningkatan pengawasan penyelenggaraan haji, yaitu melalui Efektivitas Komisi
Pengawas Haji Indonesia (KPHI); dan
l) Peningkatan pengawasan dan akreditasi terhadappenyelenggara ibadah haji khusus dan
penyelenggaraperjalanan ibadah umrah.
6. Kebijakan dalam hal memperluas akses dan meningkatkan mutu pendidikan agama dan
pendidikan keagamaan meliputi:
a. Meningkatkan akses dan mutu pendidikan anak usia dini (PAUD) diarahkan pada
upaya:
a) Peningkatan dana operasional sekolah berupa BOS untuk RA;
b) Penyediaan ruang kelas pendidikan RA yang berkualitas; dan
c) Penyediaan peralatan dan perlengkapan pendidikan RA yang berkualitas; dan
d) Pengembangan kurikulum yang disertai dengan pelatihan, pendampingan dan
penyediaan buku pendidikan yangberkualitas sesuai kurikulum pendidikan anak usia
diniyang berlaku;
b. Meningkatkan akses dan mutu pendidikan dasar-menengah(wajib belajar 12 tahun)
yang meliputi:
1) Memperluas akses masyarakat untuk mendapatkan layananpendidikan, diarahkan
pada upaya:
a) Peningkatan akses bagi masyarakat kurang mampu melalui program Kartu
Indonesia Pintar (KIP) kepadasiswa MI/SDTK, MTS/SMPTK dan
MA/MAK/SMTK;
b) Peningkatan dana operasional sekolah berupa BOSuntuk MI/SDTK,
MTS/SPMTK dan MA/MAK/SMTK;
c) Penyediaan ruang kelas pendidikan dasar dan menengah;
d) Pengembangan layanan lembaga pendidikan di daerah3T;
e) Pengembangan layanan lembaga pendidikan satu atap; dan
f) Pengembangan pendidikan kejuruan berciri agama.
26
2) Meningkatkan penyediaan sarana prasarana pendidikanyang berkualitas diarahkan
pada upaya:
a) Peningkatan ketersediaan sarana dan perlengkapan pembelajaran;
b) Penyediaan dan peningkatan kualitas ruang kelaspendidikan yang memadai;
c) Penyediaan dan peningkatan kualitas perpustakaan sertapengembangan koleksi
perpustakaan;
d) Pengembangan dan peningkatan standar unit kesehatan sekolah pada lembaga
pendidikan;
e) Peningkatan kelengkapan sarana dan prasarana meubelair lembaga pendidikan;
dan
f) Penyediaan laboratorium dan peralatannya; dan
g) Pengembangan lembaga pendidikan berasrama.
3) Meningkatkan mutu peserta didik diarahkan pada upaya:
a) Pengembangan penghargaan bagi peserta didik berbakatdan berprestasi;
b) Pengembangan penyelenggaraan lomba/kompetisi pendidikan untuk peserta
didik;
c) Peningkatan partisipasi peserta didik dalam lomba/festival/kompetisi/olimpiade
nasional dan/atauinternasional;
d) Pengembangan fasilitas pendidikan ke luar negeri bagipeserta didik berprestasi;
e) Penyelenggaraan UN bagi peserta didik; dan
f) Pengembangan program pemagangan di duniausaha/industri.
4) Meningkatkan jaminan kualitas (quality assurance) kelembagaan pendidikan
diarahkan pada upaya:
a) Peningkatan mutu akreditasi lembaga pendidikan;
b) Pengembangan lembaga pendidikan unggulan;
c) Peningkatan mutu manajemen;
d) Peningkatan kualitas ekstra dan intra kurikuler;
e) Penerapan manajemen berbasis satuan pendidikan;
f) Pemberdayaan KKM, KKG dan MGMP;
g) Pengembangan program keterampilan pada pendidikan menengah;
h) Penguatan program keagamaan pada pendidikan menengah;
i) Pemberdayaan lembaga/organisasi mitra pengembangan madrasah;
j) Pemberdayaan pusat pengembangan lembaga pendidikan di provinsi; dan
k) Penguatan regulasi penjaminan layanan pendidikan yang bermutu.
5) Meningkatan kurikulum dan pelaksanaannya diarahkan pada upaya:
a) Penguatan penerapan kurikulum pendidikan;
27
b) Penyediaan dan peningkatan kualitas buku pendidikan agama sesuai kurikulum
yang berlaku;
c) Peningkatan pelatihan kurikulum yang berlaku; dan
d) Penguatan pendampingan dalam pelaksanaan kurikulum yang berlaku.
c. Meningkatkan kualitas guru dan tenaga kependidikan diarahkan pada upaya:
a) Peningkatan kompetensi Guru/Kepala satuan pendidikan;
b) Peningkatan kompetensi tenaga kependidikan;
c) Peningkatan kualifikasi guru minimal S1/D4;
d) Pemberian tunjangan fungsional, tunjangan profesi dan tunjangan khusus;
e) Peningkatan partisipasi guru pada Pendidikan Profesi Guru(PPG);
f) Peningkatan sertifikasi guru;
g) Penguatan sistem dan pelaksanaan penilaian kinerja guru;
h) Peningkatan kualifikasi pendidikan S2 bagi calon kepalasatuan pendidikan, dan
calon pengawas;
i) Pengembangan kompetensi pendidik dan tenagakependidikan penyelenggara
pendidikan inklusi; dan
j) Pengembangan penghargaan dan perlindungan kepadapendidik dan tenaga
kependidikan.
d. Meningkatkan akses, mutu dan relevansi pendidikan tinggi keagamaan meliputi:
1) Meningkatkan akses pendidikan tinggi keagamaandiarahkan pada upaya:
a) Peningkatan program BIDIKMISI bagi mahasiswa;
b) Pengembangan beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik(PPA);
c) Pengembangan fasilitasi pendidikan mahasiswaberprestasi yang berkelanjutan;
d) Perlindungan bagi prodi–prodi yang mengembangkandisiplin ilmu murni agama
(seperti tafsir, hadits, fiqih,ushuludin, dakwah, syariah, dll);
e) Pengembangan sistem seleksi mahasiswa baru terpadu;
f) Peningkatan dana operasional perguruan tinggikeagamaan berupa BOPTAN;
g) Pengembangan layanan pendidikan perguruan tinggikeagamaan baru; dan
h) Peningkatan status perguruan tinggi keagamaan.
2) Meningkatkan kualitas layanan pendidikan tinggikeagamaan diarahkan pada upaya:
a) Peningkatan fasilitas penunjang dan gedung pendidikan;
b) Pemanfaatan sumber dana pinjaman/hibah luar dan dalam negeri serta dana
pendamping bagi pengembanganperguruan tinggi keagamaan;
c) Peningkatan koleksi dan prasana perpustakaan;
d) Peningkatan mutu akademik;
e) Peningkatan akreditasi minimal B bagi prodi dan perguruan tinggi keagamaan;
f) Penguatan regulasi penyelenggaraan perguruan tinggikeagamaan;
28
g) Pengembangan program standar manajemen Nasionaldan Internasional bagi
perguruan tinggi keagamaan;
h) Pengembangan enterpreuneurship pada perguruan tinggi keagamaan;
i) Peningkatan mutu Lembaga Kemahasiswaan;
j) Penguatan manajemen PNBP / BLU bagi perguruan tinggi keagamaan;
k) Peningkatan kerjasama luar negeri untuk penguatanperguruan tinggi keagamaan;
l) Pengembangan kekhasan bagi perguruan tinggikeagamaan;
m) Pengembangan integrasi ilmu agama dan sains bagi perguruan tinggi keagamaan;
n) Penguatan pembinaan perguruan tinggi keagamaan swasta melalui lembaga
koordinasi perguruan tinggikeagamaan swasta; dan
o) Penguatan kelembagaan LPTK.
3) Meningkatkan mutu dosen dan tenaga kependidikan perguruan tinggi keagamaan
diarahkan pada upaya:
a) Peningkatan sertifikasi dosen;
b) Pemberian tunjangan profesi;.
c) Peningkatan kualifikasi dosen menjadi S3 baik dalamnegeri maupun luar negeri;
d) Peningkatan kompentensi dosen;
e) Peningkatan partisipasi dalam forum ilmiah tingkat internasional bagi dosen;
f) Peningkatan kemampuan bahasa asing bagi dosen;
g) Peningkatan kompetensi tenaga kependidikan;
h) Peningkatan kualifikasi tenaga kependidikan menjadi S2; dan
i) Sertifikasi tenaga pendidik dan kependidikan melaluiLPTK.
4) Meningkatkan kualitas hasil penelitian/riset dan inovasi perguruan tinggi keagamaan
diarahkan pada upaya:
a) Peningkatan riset/penelitian oleh pendidik, peserta didik dan lembaga penelitian
pada perguruan tinggikeagamaan;
b) Peningkatan jurnal yang terakreditasi nasional;
c) Peningkatan jurnal terakreditasi internasional (terindex scopus);
d) Peningkatan karya ilmiah yang mendapatkan hak paten;
e) Peningkatan pengabdian masyarakat oleh perguruan tinggi keagamaan;
f) Kerjasama dengan dunia industri untuk program pemagangan bagi mahasiswa di
dunia usaha/industri;dan
g) Peningkatan akses dan partisipasi terhadap kompetisi, lomba, olimpiade, seminar
dan pengembangan bakatmahasiswa tingkat Nasional maupun Internasional.
e. Meningkatkan layanan pendidikan keagamaan yang berkualitas meliputi:
1) Peningkatan akses pendidikan keagamaan diarahkan pada upaya:
a) Peningkatan ketersediaan pelayanan lembaga pendidikankeagamaan formal;
29
b) Pemberian dana Biaya Operasional Santri (BOS) bagisantri/siswa pada
pendidikan keagamaan;
c) Pemberian bantuan dan sosialisasi Kartu Indonesia Pintar (KIP) bagi santri/siswa
pada pendidikankeagamaan;
d) Pemberian biaya operasional pendidikan (BOP) kepada lembaga pendidikan
keagamaan;
e) Pemberian bantuan Bidik Misi bagi mahasantri pada ma’had aly;
f) Pendirian ruang kelas baru (RKB) pada pendidikan keagamaan;
g) Pembangunan asrama pondok pesantren;
h) Pemberian dukungan pengembangan pendidikan keagamaan di wilayah
Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T); dan
i) Pemberian layanan pendidikan keagamaan kepada masyarakat marginal melalui
Pendidikan Terpadu Anak Harapan (DIKTERAPAN).
2) Peningkatan mutu sarana prasarana pendidikan keagamaan diarahkan pada upaya:
a) Rehabilitasi ruang kelas pada pendidikan keagamaan;
b) Peningkatan mutu sarana dan prasarana pendidikankeagamaan;
c) Penyediaan kitab/buku keagamaan yang diajarkan padalembaga pendidikan
keagamaan;
d) Peningkatan mutu lembaga/yayasan penyelenggara Pendidikan Keagamaan;
e) Pembinaan lembaga pendidikan keagamaan;
f) Pemberian dukungan peningkatan mutu kepada lembaga pendidikan keagamaan
sebagai inkubator bisnis bagipeserta didik/santri dan pusat pemberdayaan
ekonomi masyarakat;
g) Rehabilitasi asrama pada pondok pesantren;
h) Pemberian dukungan pengembangan dan peningkatan mutu Pos Kesehatan
Pesantren (POSKESTREN); dan
i) Pengembangan pondok pesantren unggulan Tafaqquh Fiddin dan
vokasional/keterampilan.
3) Peningkatan mutu peserta didik pendidikan keagamaan diarahkan pada upaya:
a) Peningkatan ketrampilan dan pemahaman peserta didik dalam pembacaan kitab
suci;
b) Peningkatan dukungan pembiayaan pemagangan peserta didik pendidikan
keagamaan pada dunia usaha dan industri;
c) Peningkatan penyelenggaraan kegiatan kepemudaan, seni dan olahraga bagi
peserta didik;
30
d) Pemberian beasiswa bagi peserta didik untuk melanjutkan pendidikan di satuan
pendidikankeagamaan yang besar/unggulan dalam rangka memperoleh layanan
pendidikan yang bermutu; dan
e) Pemberian Beasiswa Pendidikan Tahfizh Al-Qur'an (Program Beasiswa Tahfizh
Al-Qur'an) kepada santri.
4) Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan keagamaan
diarahkan pada upaya:
a) Peningkatan kompetensi dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan pada
pendidikan keagamaan;
b) Peningkatan akses Pendidikan Profesi Guru bagi pendidik pada pendidikan
keagamaan formal;
c) Pemberian tunjangan kepada pendidik pada pendidikan keagamaan formal;
d) Peningkatan mutu Pengasuh Pesantren; dan
e) Peningkatan akses beasiswa pendidikan kader ulama (calon ahli agama) kepada
pendidik keagamaan.
5) Peningkatan jaminan kualitas (quality assurance) kelembagaan pendidikan
keagamaan diarahkan pada upaya:
a) Penyiapan akreditasi lembaga pendidikan keagamaan;
b) Peningkatan mutu pembelajaran lembaga pendidikan keagamaan;
c) Penyusunan regulasi dan standar nasional pendidikan keagamaan;
d) Penguatan sistem pengelolaan Data Pendidikan Keagamaan;
e) Peningkatan mutu manajemen lembaga pendidikan keagamaan;
f) Pemberdayaan mitra kerja pendidikan keagamaan; dan
g) Penyelenggaraan kajian keagamaan pada lembaga pendidikan keagamaan.
6) Peningkatan kualitas pembelajaran keagamaan yang moderat pada pendidikan
keagamaan diarahkan padaupaya:
a) Pengembangan kajian mendalam terhadap kitab-kitab keagamaan nusantara;
b) Pengembangan pemahaman keagamaan yang toleran (tasamuh), seimbang
(tawazun), moderat (tawasuth), dan cinta tanah air; dan
c) Pengembangan upaya deradikalisasi keagamaan pada lembaga pendidikan
keagamaan.
f. Meningkatkan kualitas pendidikan agama pada satuan pendidikan umum untuk
memperkuat pemahaman danpengamalan untuk membina akhlak mulia dan budi
pekertiluhur meliputi:
1) Peningkatan mutu dan pemerataan guru pendidikan agama diarahkan pada upaya:
a) Pemberian tunjangan profesi kepada guru pendidikan agama;
b) Peningkatan kualifikasi minimal S1/D4;
31
c) Peningkatan kompetensi dan sertifikasi guru pendidikanagama;
d) Pemberian kesempatan untuk mengikuti program visiting teacher (guru tamu)
bagi guru pendidikan agama yang berprestasi,
e) Peningkatan kesempatan dalam mengikuti program Pendidikan Profesi Guru;
f) Pengembangan pembelajaran bagi guru pendidikan agama melalui keikutsertaan
dalam berbagai lomba;
g) Peningkatan kualifikasi S2 bagi pengawas;
h) Peningkatan bimbingan teknis kurikulum yang berlaku bagi guru dan pengawas,
serta pembinaan bagi pengawas pendidikan agama; dan
i) Pemerataan penempatan guru pendidikan agama sesuai arah kebijakan dan
strategi dalam distribusi danpenempatan guru pendidikan agama.
2) Peningkatkan mutu dan pemahaman siswa terhadap pendidikan agama diarahkan
pada upaya:
a) Peningkatan pelatihan pemahaman dan penguasaan kitab suci;
b) Peningkatan penyelenggaraan lomba kreatifitas pendidikan agama;
c) Penyelenggaraan USBN pendidikan agama; dan
d) Perluasan materi pengembangan pendidikan agama berwawasan kebangsaan.
3) Peningkatan mutu kelembagaan pendidikan agama, diarahkan pada upaya:
a) Peningkatan kapasitas Kelompok Kerja Pengawas (Pokjawas);
b) Pemberdayaan lembaga pengembangan pembelajaran dan penilaian kurikulum
pendidikan agama;
c) Pengembangan Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Musyawarah Guru Mata
Pelajaran (MGMP); dan
d) Peningkatan sarana/media pembelajaran pendidikan agama.
g. Meningkatkan tata kelola pendidikan agama diarahkan pada upaya:
a) Penguatan struktur dan tata organisasi pengelola pendidikan dalam mendukung
penyelenggaraan pendidikan pada semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan;
b) Penguatan lembaga penelitian kebijakan pendidikan dan jaringannya agar dapat
menghasilkan kajian-kajian kebijakan dalam pengembangan norma, standar,
prosedur, dan kriteria pembangunan pendidikan yang inovatif;
c) Penguatan penyusunan dan penyelarasan peraturan yang menjadi dasar
penyelenggaraan pendidikan yang merata, berkeadilan dan bermutu;
d) Penguatan sistem informasi pendidikan melalui penguatan kelembagaan dan
kapasitas pengelola sistem informasi;
e) Peningkatan komitmen pengambil kebijakan dalam penyediaan data dan informasi
pendidikan sehinggapengumpulan data dan informasi dapat dilakukan dengan lebih
baik;
32
f) Penyelarasan peraturan yang memungkinkan pemanfaatan sumberdaya keuangan
untuk pembiayaan semua jenissatuan pendidikan oleh pemerintah pusat dan
pemerintah daerah;
g) Penguatan kapasitas pengelola pendidikan untuk dapat berperan secara maksimal
dalam pengelolaan satuanpendidikan secara transparan dan akuntabel; dan
h) Peningkatan partisipasi seluruh pemangku kepentingan pembangunan pendidikan
untuk memperbaiki efektivitasdan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan di
tingkat satuan pendidikan dalam memberikan dukungan bagisatuan pendidikan
untuk pelayanan pendidikan.
7. Kebijakan dalam hal meningkatkan kualitas tata kelola pembangunan bidang agama
diarahkan pada upaya:
a. Peningkatan kualitas dan kapasitas dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya
dalam layanan perencanaan, kepegawaian,keuangan, pengelolaan Barang Milik Negara
(BMN), organisasidan tata laksana, hukum, kerjasama luar negeri, administrasiumum,
sarana prasarana, serta informasi keagamaan dan kehumasan;
b. Peningkatan kualitas dan relevansi litbang kehidupan keagamaan, kerukunan umat
beragama, pendidikan agama dan keagamaan, lektur dan khazanah keagamaan, serta
lektur dan khazanah pendidikan keagamaan melalui penelitian dan pengembangan
bahan kebijakan, evaluasi kebijakan, dan isuisu aktual keagamaan;
c. Peningkatan kualitas hasil penelitian dan pengembangan sesuai kebutuhan pengguna;
d. Pengembangan riset pengukuran indikator kinerja unit teknis, dan penguatan
pengembangan hasil riset pembangunan bidang agama dan bidang pendidikan;
e. Peningkatan kualitas dan relevansi penyelenggaraan diklat tenaga administrasi, tenaga
teknis pendidikan, dan tenaga teknis keagamaan dengan kebutuhan unit pengguna;
f. Peningkatan kualitas dan kapasitas layanan pentashihan Mushaf Al-Qur’an, pengkajian
Al-Qur’an, pengelolaan Bayt Al- Qur’an dan dokumentasi;
g. Peningkatan kualitas dan kapasitas pengawasan aparatur, sistem pengawasan
investigatif, dan pengawasan dengan pendekatan agama;
h. Peningkatan koordinasi dan komunikasi tindaklanjut hasil pemeriksaaan dengan unit-
unit bersangkutan; dan
i. Peningkatan sosialisasi kebijakan dan penguatan akuntabilitas kinerja kelembagaan.
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Gorontalo
ArahKebijakan dan Strategi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo
ditetapkan dengan harapan dapat menjawab tuntutan visi, misi dan agenda pembangunan agama
dan pendidikan Kementerian Agama sebagaimana yang dinyatakan dalam Rencana Strategis
Kementerian Agama 2015-2019.
33
Arah Kebijakan Kantor Wilayah Kementerian Agama 2015-2019 diarahkan pada hal-hal
sebagai berikut :
1. Untuk memperkuat dan memperluas pemahaman, pengamalan dan pengembangan nilai-nilai
ajaran agama kepada masyarakat ditempuh kebijakan :
a) Peningkatan peran KUA sebagai pusat informasi masyarakat dalam mengakses layanan
informasi keagamaan, bimbingankeagamaan, dan sumber-sumber belajar keagamaan umat
b) Peningkatan kualitas dan kapasitas layanan penerangan agama melalui penyuluh agama,
pendakwah, juru penerang dan ahliagama untuk menjaga dari pemahaman keagamaan
yangmenyimpang
c) Penguatan dan perluasan penyebaran pesan-pesan keagamaan di berbagai media cetak,
internet, dan media sosial lainnya;dan
d) Peningkatan kapasitas dan partisipasi lembaga sosial keagamaan dalam pembinaan umat.
2. Untuk memperkukuh kerukunan umat beragama ditempuh kebijakan :
a) Penyebaran informasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai kerukunan
umat beragama;
b) Peningkatan Kapasitas Aktor-Aktor (tokoh agama, tokoh masyarakat, Pemda, lembaga
sosial keagamaan) Kerukunan Umat Beragama;
c) Pemberdayaan masyarakat, organisasi sosial keagamaan, serta pemuka agama agar secara
mandiri dapat melakukan upaya pencegahan dan penyelesaian konflik;
d) Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB),Lembaga Keagamaan, dan
Institusi Media;
e) Pembentukan forum kerukunan umat beragama (FKUB) di seluruh kabupaten/kota;
f) Pengembangan dan Penguatan Kesadaran Kerukunan Umat Beragama;
g) Peningkatan pemahaman agama berwawasan multikultur;
h) Peningkatan kualitas pembinaan kerukunan internal umat beragama;
3. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan kegiatan peribadatan masyarakat dari segi kapasitas,
kualitas dan akuntabilitas pelayanan ditempuh dengan kebijakan :
a) Peningkatan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan pencatatan nikah (KUA);
b) Peningkatan akses masyarakat terhadap kitab suci dan pengkajiannya;
c) Peningkatan akses masyarakat terhadap tempat ibadah yang nyaman, serta pengembangan
fungsi dan penguatan pengelolaan rumah ibadah dalam melayani aktifitas keagamaan
umat beragama; dan
d) Peningkatan kapasitas dan kualitas penjaminan produk halal bagi umat beragama.
4. Kebijakan untuk meningkatkan pemanfaatan dan pengeloaan potensi ekonomi berupa upaya :
34
a) Peningkatan kualitas dan kapasitas pembinaan,pemberdayaan, dan pengelolaan ZISWA
(Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf);
b) Pemberdayaan pengelolaan dana kolekte pada umat Kristen;
c) Pemberdayaan pengelolaan dana kolekte pada umat Katolik;
d) Pemberdayaan pengelolaan dana Punia pada umat Hindu;
e) Pemberdayaan pengelolaan dana Paramita pada umat Buddha; dan
f) Pemberdayaan pengelolaan dana keagamaan pada umat Khonghucu.
5. Untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas dan kualitas penyelenggaraan
ibadah haji danumrah ditempuh kebijakan :
a) Revitalisasi Embarkasi Asrama Haji Sementara Prov. Gorontalo untuk peningkatan
pelayanan akomodasi jemaah haji dan fungsi sosial ekonomi lainnya dalam mengurangi
beban biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH);
b) Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari penyewaan Embarkasi
Asrama Haji Sementara Prov. Gorontalo di luar musim haji;
c) Peningkatan kualitas pengelolaan Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu
(SISKOHAT) di seluruh kabupaten/kota;
d) Pengintegrasian sistem pendaftaran, pembayaran ongkos naik haji serta dokumen
keimigrasian;
e) Peningkatan kualitas penyediaan transportasi, pemondokandan konsumsi jamaah haji;
g) Peningkatan perlindungan dan pembinaan jemaah haji;
h) Peningkatan kualitas laporan pengelolaan keuangan haji;
k) Peningkatan pengawasan dan akreditasi terhadappenyelenggara ibadah haji khusus dan
penyelenggaraperjalanan ibadah umrah.
6. Kebijakan yang ditempuh untuk memperluas akses dan meningkatkan mutu pendidikan
agama dan keagamaan meliputi :
a. Meningkatkan akses dan mutu pendidikan anak usia dini (PAUD) diarahkan pada upaya
peningkatan dana operasional RA, ruang kelas pendidikan yang berkualitas dan
penyediaan peralatan dan perlengkapan yang berkualitas. Juga disertai dengan
pengembangan kurikulum, pelatihan, pendampingan dan penyeduaan buku berkualitas
sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
b. Meningkatkan akses dan mutu pendidikan dasar-menengah (wajib belajar 12 tahun) yang
meliputi :perluasan akses masyarakat terhadap pendidikan, meningkatkan sarana
prasarana pendidikan yang berkualitas, meningkatkan mutu peserta didik, jaminan
terhadap kualitas lembaga pendidikan dan pelaksanaan kurikulum.
35
c. Meningkatkan kualitas guru dan tenaga kependidikan meliputi peningkatan kompetensi
guru dan tenaga kependidikan, pemberian tunjangan, peningkatan kualifikasi guru
minimal S1/D4, penguatan sistem dan pelaksanaan penilaian kinerja guru.
d. Meningkatkan layanan pendidikan keagamaan yang berkualitas meliputi peningkatan
akses pendidikan keagamaan, mutu sarana prasarana pendidikan keagamaan, mutu
pendidik dan tenga kependidikan pendidikan keagamaan, peningkatan jaminan kualitas
kelembagaan pendidikan keagamaan dan peningkatan kualitas pembelajaran keagamaan
yang moderat pada pendidikan keagamaan.
e. Meningkatkan kualitas pendidikan agama pada satuan pendidikan umum, melalui
peningkatan mutu dan pemerataan guru pendidikan agama, peningkatkan mutu dan
pemahaman siswa terhadap pendidikan agama dan peningkatan mutu kelembagaan
pendidikan agama
f. Meningkatkan tata kelola pendidikan agama, meliputi penguatan sistem informasi
pendidikan (lembaga dan pengelola), peningkatan penyediaan data dan informasi
pendidikan.
7. Kebijakan dalam hal meningkatkan kualitas tata kelola pembangunan bidang agama
diarahkan pada upaya peningkatan kualitas dan kapasitas dukungan manajemen dan tugas
teknis lainnya dalam layanan perencanaan, kepegawaian,keuangan, pengelolaan Barang Milik
Negara (BMN), organisasidan tata laksana, hukum, kerjasama luar negeri, administrasiumum,
sarana prasarana, serta informasi keagamaan dan kehumasan.
36
BAB IV
TARGET KINERJA DAN
KERANGKA PENDANAAN
4.1 Target Kinerja
4.1.1 Target Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo
4.1.1.1 Sasaran Bidang Agama
Sasaran strategis yang ingin dicapai Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo selama
kurun waktu 5 tahun terakhir sesuai dengan tugas dan fungsinya di daerah adalah :
1. Meningkatnya kualitas dan ketersediaan bimbingan dan fasilitasi keagamaan, yang ditandai
dengan :
- Jumlah Penyuluh Agama yang difasilitasi dalam hal pembinaan pengetahuan teknis yang
melibatkan setiap tahun 300-an penyuluh (1590)
- Jumlah lembaga sosial keagamaan yang difasilitasi baik dalam pembinaan, pemberdayaan
dan bantuan kepada 183 lembaga
2. Meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan antar umat beragama, yang ditandai dengan :
- Jumlah kejadian antar/inter umat beragama yang menyebabkan konflik perpecahan, 0
kejadian
- Persentase ketersediaan bangunan sekretariat FKUB, 100% semua secretariat telah memiliki
gedung sendiri
- Jumlah fasilitasi penyelenggaraan dialog antarumat beragama, setiap tahun dilaksanakan 7
kegiatan (tahun 2019 35 kegiatan)
3. Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama, yang ditandai dengan :
- Jumlah Kantor Urusan Agama yang memenuhi standar dalam layanan administrasi
keagamaan, 61 KUA
- Jumlah Penyebaran Kitab Suci, 2745 kitab suci yang diberikan ke masyarakat
- Jumlah rumah ibadah yang terfasilitasi (bantuan), 100 rumah ibadah yang mendapatkan
bantuan.
4. Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan, yang ditandai
dengan :
- Dana Zakat yang terhimpun (Juta Rupiah), sebanyak Rp. 105.000.000
- Persentase tanah wakaf bersertifikat (lokasi), 90% tanah wakaf telah bersertifikasi
5. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang transparan, efisien, dan
akuntabel, yang ditandai dengan :
- Jumlah jemaah haji yang dilayani (orang), selama 5 tahun 4100 jamaah
- Keterlambatan laporan keuangan haji berkurang, setiap tahun tidak mengalami keterlambatan
laporan keuangan.
37
- Jumlah Pembimbing Haji yang bersertifikat (orang), menjadi 7 orang
6. Terselenggaranya tatakelola pembangunan bidang agama yang efisien, efektif, transparan dan
akuntabel, yang ditandai dengan :
- Jumlah dan Kualitas laporan keuangan Kanwil, seluruh Satuan Kerja melaksanakan
penyusunan laporan keuangan tepat waktu
- Jumlah dan kualitas LAKIP yang disusun Satker, satuan kerja yang berkewajiban menyusun
melaksanakan penyusunan LAKIP dengan tepat.
- Jumlah dokumen terkait Reformasi Birokrasi /ZI Kanwil, disusun oleh seluruh Satuan Kerja
sebanyak 3 dokumen berupa analisis jabatan, SOP dan Pelaksanaan SAKIP.
- Persentase Penurunan temuan audit, sampai akhir renstra temuan menjadi 50%
4.1.1.2 Sasaran Bidang Pendidikan
Sasaran strategis yang ingin dicapai Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo selama
kurun waktu 5 tahun terakhir sesuai dengan tugas dan fungsinya di daerah khusus bidang Pendidikan
yaitu :
1. Meningkatnya akses masyarakat tidak mampu terhadap pendidikan yang berkualitas, yang
ditandai dengan :
- Jumlah siswa/I penerima bantuan beasiswa selama 5 tahun sebanyak 17935 siswa
- Jumlah santri penerima bantuan beasiswa selama 5 tahun 5500 santri.
2. Meningkatnya angka partisipasi pendidikan dasar dan menengah, yang ditandai dengan :
- APK RA, sampai dengan akhir Renstra 2,8%
- APK MI/Ula, sampai dengan akhir Renstra 9.30%
- APK MTs/Wustha, sampai dengan akhir Renstra 16.90%
- APM MTs/Wustha, sampai dengan akhir Renstra 2.80%
- APK MA/Ulya, sampai dengan akhir Renstra 2.80%
- APM MA/Ulya, sampai dengan akhir Renstra 1.60%
3. Menurunnya jumlah siswa yang tidak melanjutkan pendidikan
- Angka putus sekolah MI/Ula, sampai dengan tahun 2019 cuma 0.5%
- Angka putus sekolah MTs/Wustha, sampai dengan tahun 2019 cuma 0.5%
- Angka putus sekolah MA/Ulya, sampai dengan tahun 2019 cuma 0.5%
4. Meningkatnya jaminan kualitas pelayanan pendidikan yang ditandai dengan :
- Persentase RA yang Terakreditasi minimal B sampai dengan tahun 2019 persentase yang
dicapai minimal 19,5%
- Persentase MI yang terakreditasi minimal B sampai dengan tahun 2019 persentase yang
dicapai minimal 60%
- Persentase MTs yang terakreditasi minimal B sampai dengan tahun 2019 persentase yang
dicapai minimal 53%
38
- Persentase MA yang terakreditasi minimal B sampai dengan tahun 2019 persentase yang
dicapai minimal 24%
5. Meningkatnya proporsi pendidik yang kompeten dan profesional pada pendidikan umum berciri
khas agama yang ditandai dengan :
- Persentase guru RA-Madrasah berkualifikasi minimal S1/D4, di tahun 2019 guru yang
berpendidikan minimal S1/D4 baik itu dari hasil kegiatan fasilitasi peningkatan kompetensi
maupuan oleh yang bersangkutan adalah 73%
- Persentase guru RA-Madrasah bersertifikat, minimal sebanyak 50% dari jumlah guru di tahun
2019.
6. Meningkatnya proporsi guru agama yang professional, yang ditandai dengan :
- Persentase guru pendidikan agama Islam bersertifikat, sampai tahun 2019 berjumlah 70%
- persentase guru pendidikan agama Kristen bersertifikat, sampai tahun 2019 berjumlah 80%
- persentase guru pendidikan agama Katolik bersertifikat, sampai tahun 2019 berjumlah 80%
- persentase guru pendidikan agama Hindu bersertifikat, sampai tahun 2019 berjumlah 80%
- persentase guru pendidikan agama Buddha bersertifikat, sampai tahun 2019 berjumlah 80%
7. Meningkatnya kualitas pendidikan Agama dan Keagamaan Islam, yang ditandai dengan :
- Persentasi Siswa yang lulus dalam UAMBN Tk.MTs, sampai tahun 2019 berjumlah 100%
- Persentasi Siswa yang lulus dalam UAMBN Tk.MA, sampai tahun 2019 berjumlah 100%
- Persentasi santri yang lulus dalam UA, sampai tahun 2019 berjumlah 100%
4.1.2 Target Kinerja Sasaran Program dan Kegiatan
4.1.2.1 Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dengan sasaran (outcome)
meningkatnya Kualitas Tata Kelola Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Kementerian Agama, yang ditandai dengan :
- Dokumen laporan keuangan tepat waktu
- Dokumen Laporan Kinerja instansi
Dalam mencapai outcome tersebut dilaksanakan kegiatan :
a. Pembinaan Administrasi Perencanaan dengan output meningkatnya kualitas perencanaan dan
anggaran yang ditandai dengan Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran dan Jumlah
tenaga teknis yang dibina /terlibat dalam penyusunan anggaran melalui kegiatan
b. Pembinaan Administrasi Kepegawaian dengan output 1) meningkatkanya kualitas SDM yang
ditandai dengan jumlah PNS yang ditingkatkan kualitasnya, dan jumlah pengelola Kepegawaian
yang ditingkatkan kualitasnya 2) Meningkatkanya kualitas Administrasi Kepegawaian yang
ditandai dengan Jumlah dokumen Assesmen Jumlah dokumen ANJAB,ABK,Kebutuhan Pegawai
dan Jumlah Dokumen data PNS
39
c. Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana dengan output meningkatnya kualitas
pelaksanaan Organisasi dan Tata Laksana yang ditandai dengan Jumlah Laporan Kinerja
Persentase TLHP yang ditindaklanjuti dan Jumlah dokumen pelaksanaan RB /ZI di Kanwil
d. Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN dengan output meningkatknya kualitas laporan
keuangan dan BMN yang ditandai dengan Jumlah Lap.Keuangan dan BMN tepat waktu dan
Jumlah Pengelola Keuangan dan BMN yang dibina yang tersedia.
e. Pembinaan Administrasi Umum dengan output meningkatnya kualitas pelaksanaan administrasi
perkantoran yang ditandai dengan peningkatan kualitas SDM admin Kantor/ pembinaan
f. Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan dengan output meningkatnya
kualitas layanan informasi keagamaan dan HUMAS yang ditandai dengan Jumlah pengelola
Kehumasan yang dibina, jumlah dok. Provil Kanwil Kemenag Gorontalo dan jumlah media
publikasi kegiatan keagamaan
4.1.2.2 Program Kerukunan Umat Beragama (KUB)
Program Kerukunan Umat Beragama dengan sasaran (outcome) Meningkatnya kualitas KUB, yang
ditandai dengan Jumlah kejadian antar/inter umat beragama yang menyebabkan
konflik perpecahan.
Dalam mencapai outcome tersebut dilaksanakan kegiatan :
a. Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama dengan output 1) meningkatnya Kapasitas Aktor-
Aktor Kerukunan Umat Beragama yang ditandai dengan umlah tokoh agama, tokoh masyarakat,
tokoh perempuan, dan unsur pemuda lintas agama dalam kegiatan peningkatan wawasan
multikultur dan dialog lintas agama Jumlah tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan,
dan unsur pemuda lintas agama dalam kegiatan pencegahan konflik. 2) meningkatnya Kualitas
FKUB, Lembaga Keagamaan, dan Institusi Media yang ditandai dengan Jumlah kegiatan
koordinasi lintas lembaga keagamaan yang diselenggarakan pada level provinsi dan
kabupaten/kota dan persentase/Jumlah sekber yang dibangun 3) Meningkatnya mutu kesadaran
Kerukunan Umat Beragama yang ditandai dengan Jumlah Festival dan Karnaval Kerukunan,
jumlah Perkemahan Pemuda Lintas Agama dan Jumlah Dialog Lintas Agama
b. Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN dengan output meningkatnya kualitas administrasi
hukum yang ditandai dengan jumlah aparatur yang mendapatkan pembinaan administrasi hukum
(Pidana dan Perdata)
4.1.2.3 Program Bimbingan Masyarakat Islam
Program Bimbingan Masyarakat Islam dengan sasaran (outcome) meningkatnya kualitas bimbingan
masyarakat Islam, yang ditandai dengan jumlah lembaga/badan pengelola Zakat, jumlah
lembaga/badan yang menggunakan tanah wakaf, oersentase tanah wakaf bersertifikat,
40
persentase KUA yang memenuhi standar pelayanan serta jumlah Produsen lokal yang bersertifikasi
halal dan jumlah Penyuluh yang difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan. .
Dalam mencapai outcome tersebut dilaksanakan kegiatan :
a. Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Wakaf dengan output 1) meningkatnya Kualitas
Pengelolaan, Pembinaan dan Pemberdayaan Wakaf yang ditandai dengan Jumlah pembinaan
Nazhir dan Lembaga Wakaf, Jumlah kegiatan peningkatan pengelolaan wakaf dan Jumlah
kegiatan Pemberdayaan Wakaf, 2) Meningkatnya pengamanan tanah wakaf yang ditandai dengan
Jumlah bantuan sertifikat tanah wakaf, persentase tanah wakaf bersertifikat dan jumlah midis
billboard tanah wakaf
b. Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dengan output 1) meningkatnya Kualitas
Penyuluhan Zakat yang ditandai dengan kegiatan Peserta/ Event Gerakan Sadar Zakat, 2)
Meningkatnya kualitas SDM Pengelola zakat yang dtandai dengan Jumlah penyuluh yang
mendapatkan binaan tentang zakat dan jumlah SDM lembaga keagamaan yang mendapatkan
binaan tentang zakat, 3) Pembinaan lembaga Zakat yang ditandai dengan Jumlah bantuan Dana
Operasional BAZNAS dan jumlah terbentuknya UPZ di setiap instansi
c. Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam dengan output 1) Berkembangnyan
Lembaga Sosial Seni dan Budaya Islam yang ditandai dengan jumlah pembinaan lembaga
sosial, seni dan budaya Islam, 2) meningkatnya Kualitas Penyuluhan Agama yang ditandai
dengan Jumlah Bimbingan SDM Penyuluh Agama Islam, jumlah fasilitasi Penyuluh agama dan
jumlah Penyuluh Agama Islam Non PNS, 3) Terselenggaranya Publikasi Dakwah yang ditandai
dengan jumlah Kegiatan Publikasi Dakwah
d. Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah dengan output 1) Meningkatnya
kualitas SDM Penghulu yang ditandai dengan Jumlah Penghulu yang terbina, 2) Meningkatnya
Kualitas Pelayanan KUA yang ditandai dengan jumlah KUA yang menerima Biaya operasional,
jumlah Rehab KUA dan Pembangunan KUA serta jumlah pengadaan Sarana Perkantoran KUA
Online, 3) Meningkatnya kualitas Keluarga Sakinah yang ditandai dengan Jumlah kegiatan
pembinaan Keluarga Sakinah dan Jumlah kegiatan pembinaan Keluarga Sakinah 4) Penyatuan
Kalender Hijriyah yang ditandai dengan jumlah kegiatan Penentuan Kalender Hijriyah., 5)
Meningkatnya Pemberdayaan Masjid dan Mushola yang ditandai dengan Jumlah
Masjid/Mushalla yang memperoleh bantuan dan jumlah pengurus masjid/mushollah yang
mendapat binaan dan meningkatnya kualitas penjaminan produk halal yang ditandai dengan
jumlah Kegiatan Gerakan Masyarakat Sadar Halal , jumlah bimbingan dan pengawasan produk
halal di tempat produksi, RPH, RPU, pasar tradisional, pasar modern, Jumlah Perusahaan
Tersertifikasi Halal dan Jumlah Produk yang beredar bersertifikat halal
e. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam dengan output
Terlaksananya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam yang
41
ditandai dengan tersedianya dokumen data layanan Bimbingan Islam dan tersedianya dokumen
program/perencanaan/anggaran Bimas Islam.
4.1.2.4 Program Pendidikan Islam (Pendidikan Madrasah)
Program Pendidikan Islam dengan sasaran (outcome) meningkatnya kualitas pendidikan Madrasah,
yang ditandai dengan Angka partisipasi peserta didik, jumlah lembaga pendidikan berakreditasi
minimal B, jumlah siswa penerima Bantuan (BOS, Beasiswa Beprestasi, KIP, Beasiswa Miskin),
Persentase guru berkualifikasi S1, persentase guru bersertifikat, Persentasi Siswa yg lulus dlm
UAMBN Tk.MTs dan Persentasi Siswa yg lulus dlm UAMBN Tk.MA. .
Dalam mencapai outcome tersebut dilaksanakan kegiatan :
a. Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Agama Islam dengan output 1)
meningkatnya akses pendidikan madrasah yang ditandai dengan Jumlah RKB yang dibangun,
jumlah siswa penerima bantuan siswa miskin, jumlah siswa penerima beasiswa berprestasi dan
jumlah siswa yang mendapatkan dana BOS , 2) meningkatnya kualitas sarana prasarana
pendidikan madrasah yang ditandai dengan jumlah rehab ruang kelas, jumlah ruang kelas
dibangun, jumlah RA/BA yang mendapatkan bantuan Sapras, jumlah Dokumen Pemetaan Sapras
Madrasah, 3) meningkatnya mutu siswa madrasah yang ditandai dengan jumlah siswa yang
menerima Beasiswa Berprestasi, jumlah peserta Event Peningkatan mutu siswa, jumlah siswa
yang mengikuti UN, jumlah tenaga pendidik yang terbina dalam Penyelenggaraan UN/UAMBN,
jumlah Kegiatan Penyelanggaraan UAMBN, persentasi Siswa yang lulus dalam UAMBN
Tk.MTs dan persentasi Siswa yang lulus dalam UAMBN Tk.MA 4) meningkatnya mutu guru
dan tenaga kependidikan madrasah yang ditandai dengan jumlah guru dan tenaga pendidik yang
terbina, 5) meningkatnya jaminan kualitas (quality assurance) kelembagaan madrasah yang
ditandai dengan jumlah madrasah yang mendapat bantuan akreditasi, jumlah Opertator SI yang
terbina, jumlah pengelola pendidikan yang mendapatkan pembinaan dalam pengelolaan
madrasah/RA/BA, jumlah pengelola pendidikan yang mendapatkan pembinaan dalam
pengelolaan bantuan, jumlah KKM/KKG/MGMP yang diberdayakan, jumlah dokumen
kerjasama yang dihasilkan untuk pendidikan madrasah yang bermutu dan persentase Madrasah
yang berakreditasi , 6) meningkatnya mutu kurikulum pembelajaran madrasah yang ditandai
dengan jumlah tenaga pendidik yang terbina dalam pelaksanaan kurikulum dan jumlah pengadaa
buku pegangan kurikulum.
b. Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam
dengan output meningkatnya layanan manajemen pendidikan Islam yang bermutu dengan
berbasiskan data dan sistem informasi pendidikan Islam yang ditandai dengan tersedianya data
/profil dari layanan Pendidikan Madrasah, tersedianya dokumen laporan kegiatan Pend.Madrasah
tersedianya dokumen program /perencanaan Pend.Madrasah (madrasah)
42
4.1.2.5 Program Pendidikan Islam (Pendidikan Agama Islam)
Program Pendidikan Islam dengan sasaran (outcome) meningkatnya kualitas pendidikan Agama dan
Keagamaan Islam, yang ditandai dengan Angka partisipasi peserta santri, jumlah santri penerima
Bantuan (BOS, Beasiswa Beprestasi, KIP), persentase guru (PAI) berkualifikasi S1 (>=S1),
persentase guru (PAI) bersertifikat dan persentasi santri yang lulus dalam Ujian AKhir. . .
Dalam mencapai outcome tersebut dilaksanakan kegiatan :
a. Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Agama Islam dengan output
1) Meningkatnya mutu guru dan pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah yang ditandai
dengan jumlah guru PAI yang dibina/dikembangkan kompetesinya dan jumlah pengawas PAI
yang dibina/dikembangkan kompetesinya, 2) meningkatnya mutu siswa Pendidikan Agama
Islam pada sekolah yang ditandai dengan jumlah siswa yang mengikuti kegiatan Keagamaan, 3)
meningkatnya mutu kelembagaan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah yang ditandai dengan
jumlah sekolah penerima bantuan sarana dan prasarana, jumlah sekolah penerima bantuan barang
non-opr/pelaksanaan kegiatan PAI dan jumlah KKG dan MGMP yang dikembangkan di sekolah.
b. Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Keagamaan Islam dengan
output 1) meningkatnya akses pendidikan diniyah dan pondok pesantren yang ditandai dengan
Jumlah santri pada Pendidikan Diniyah Formal/satuan pendidikan muadalah/Program Persamaan
Lulusan/Program Wajar Dikdas yang mendapatkan Biaya Operasional Santri (BOS), jumlah
asrama pada pondok pesantren yang dibangun dan jumlah RKB yang dibangun, 2)
Meningkatnya mutu sarana prasarana pendidikan diniyah dan pondok pesantren yang ditandai
dengan jumlah asrama pada pondok pesantren yang direhab, jumlah RKB yang direhab dan
jumlah lembaga pendidikan keagamaan Islam yang ditingkatkan mutu sarana dan prasarananya,
3) Meningkatnya mutu santri pendidikan diniyah dan pondok pesantren yang ditandai dengan
jumlah santri yang menerima beasiswa dan jumlah santri yang mengikuti event kejuaraaan
pondok pesantren, 4) Meningkatnya mutu pendidik dan tenaga kependidikan yang ditandai
dengan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang mendapatkan pembinaan/pengembangan
kompetensi dan kualifikasi serta jumlah pendidik yang menerima tunjangan profesi /pendidik, 5)
Meningkatnya jaminan kualitas (quality assurance) kelembagaan pendidikan diniyah dan
pondok pesantren yang ditandai dengan jumlah kegiatan peningkatan mutu manajemen lembaga
pendidikan keagamaan Islam, jumlah dokumen data Pendidikan Keagamaan Islam yang
dihasilkan, jumlah Pengelola data EMIS yang terbina dan jumlah santri yang lulus dalam
UNPK/USBN.
c. Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam
dengan output meningkatnya layanan manajemen pendidikan Islam yang bermutu dengan
berbasiskan data dan sistem informasi pendidikan Islam (Pendidikan Agama dan Keagamaan
Islam) yang ditandai dengan tersedianya data /profil dari layanan PAIS, dokumen laporan
kegiatan PAIS dan dokumen program/perencanaan PAIS.
43
4.1.2.6 Program Bimbingan Masyarakat Kristen
Program Bimbingan Masyarakat Kristen dengan sasaran (outcome) 1) meningkatnya Kualitas
Pemahaman, Pengamalan, dan Pelayanan Agama Kristen yang ditandai dengan jumlah lembaga sosial
keagamaan Kristen yang difasilitasi dan jumlah penyuluh dan tenaga teknis keagamaan Kristen yang
difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan, 2) meningkatnya kualitas pembinaan dan pelayanan
pendidikan Kristen yang ditandai dengan jumlah siswa didik dan Jumlah guru bersertifikasi.
Dalam mencapai outcome tersebut dilaksanakan kegiatan :
a. Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen dengan output meningkatnya bimbingan
masyarakat Kristen yang ditandai dengan jumlah penyuluh dan tenaga teknis keagamaan Kristen
yang difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan, jumlah Lembaga Sosial Keagamaan yang
difasilitasi dalam penguatan dan pemberdayaan dan jumlah fasilitasi pembinaan dan
pengembangan budaya keagamaan Kristen.
b. Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen dengan output meningkatnya kualitas
Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Kristen yang ditandai dengan jumlah guru PAK
Non PNS yang menerima Tunjangan Profesi, jumlah guru yang ditingkatkan kualitasnya, jumlah
sekolah pendidikan keagamaan yang menerima bantuan sarana dan prasarana, jumlah anggota
dan KKG dan MGMP yang dibina dan dikembangkan.
c. Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Bimas Kristen dengan output
meningkatnya Kualitas Tata Kelola yang ditandai dengan Tersedianya data /profil dari layanan
Penyelenggaraan Bimas Kristen tersedianya dokumen laporan kegiatan Penyelenggara .Bimas
Kristen dan dokumen program/perencanaan Penyelenggara Bimas Kristen.
4.1.2.7 Program Bimbingan Masyarakat Katolik
Program Bimbingan Masyarakat Katolik dengan sasaran (outcome) 1) meningkatnya Kualitas
Pemahaman, Pengamalan, dan Pelayanan Agama Katolik yang ditandai dengan jumlah lembaga sosial
keagamaan Katolik yang difasilitasi, jumlah penyuluh dan tenaga teknis keagamaan Katolik yang
difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan, 2) meningkatnya kualitas pembinaan dan pelayanan
pendidikan Katolik yang ditandai dengan jumlah siswa didik dan jumlah guru bersertifikasi.
Dalam mencapai outcome tersebut dilaksanakan kegiatan :
a. Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik dengan output 1) meningkatnya kualitas
pelayanan kehidupan beragama Katolik yang ditandai dengan Jumlah penyuluh keagamaan
Katolik yang difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan dan jumlah fasilitasi pembinaan,
pemberdayaan dan kerukunan intern umat beragama Katolik, 2) meningkatnya kualitas
pelayanan kehidupan beragama Katolik yang ditandai dengan jumlah rumah ibadah yang
menerima bantuan, jumlah lembaga Keagamaan Katolik yang menerima bantuan (sarana
keagamaan), jumlah lembaga sosial Keagamaan Katolik yang menerima bantuan
(seminari/kongregasi/tarekat/ordo/unio/lembaga sekular)/orang.
44
b. Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik dengan output 1) tenaga pendidik dan
kependidikan agama Katolik yang berkualitas yang ditandai dengan jumlah guru PAK Non PNS
yang menerima Tunjangan Profesi, jumlah guru yang ditingkatkan kualitasnya, jumlah sekolah
pendidikan keagamaan yang menerima bantuan sarana dan prasarana dan jumlah anggota KKG
dan MGMP yang dibina dan dikembangkan, 2) Lembaga Pendidikan Keagamaan Katolik yang
berkualitas [memenuhi standar] yang ditandai dengan jumlah Lembaga Pendidikan Keagamaan
Katolik Tingkat Dasar dan Menengah yang mendapat bantuan Sarana Prasarana, jumlah
Kegiatan Pembinaan Kerohanian Katolik yang diikuti oleh peserta didik dan jumlah KKG dan
MGMP yang menerima bantuan.
c. Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Bimas Katolik dengan output meningkatnya
kualitas tata kelola dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya yang ditandai dengan
tersedianya data /profil dari layanan Penyelenggara Bimas Katolik, dokumen laporan kegiatan
Penyelenggara Bimas Katolik dan tersedianya dokumen program/perencanaan Penyelenggara
Bimas Katolik.
4.1.2.8 Program Bimbingan Masyarakat Hindu
Program Bimbingan Masyarakat Hindu dengan sasaran (outcome) 1) Meningkatnya Kualitas
Pemahaman, Pengamalan, dan Pelayanan Agama Hindu yang ditandai dengan jumlah lembaga sosial
keagamaan Hindu yang difasilitasi, jumlah penyuluh dan tenaga teknis keagamaan Hindu yang
difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan, 2) meningkatnya kualitas pembinaan dan pelayanan
pendidikan Hindu yang ditandai dengan jumlah siswa yang memperoleh layanan Pendidikan Agama
dan Keagamaan Hindu, jumlah tenaga Pendidik dan Kependidikan yang memperoleh fasilitasi
pembinaan dan pengembangan serta jumlah sekolah yang memperoleh fasilitasi pembinaan dan
pengembangan
Dalam mencapai outcome tersebut dilaksanakan kegiatan :
a. Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Hindu dengan output meningkatnya Kualitas
Pembinaan dan Pengelolaan Urusan Agama Hindu yang ditandai dengan jumlah penyuluh dan
tenaga teknis keagamaan Hindu yang difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan, jumlah
fasilitasi pembinaan, pemberdayaan dan kerukunan, intern umat beragama Hindu, jumlah
fasilitasi lembaga sosial keagamaan dalam penguatan dan pemberdayaan.
b. Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Hindu dengan output 1) Meningkatnya akses
pendidikan agama dan keagaman Hindu tingkat Dasar dan Menengah yang ditandai dengan
jumlah Buku Pelajaran dan Bacaan yang disediakan, jumlah Media Pembelajaran yang
disediakan, jumlah fasilitasi sarana dan prasarana, 2) meningkatnya kualitas pendidikan agama
dan keagaman Hindu Tingkat Dasar dan Menengah yang ditandai dengan jumlah sekolah
Minggu yang dibina Fasilitasi event pendidikan Agama dan Keagamaan Hindu, jumlah pendidik
45
yang dtiingkatkan kualitasnya dan jumlah lembaga pendidik yang difasilitasi dalam pembinaan
dan pemberdayaan.
c. Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Bimas Hindu dengan output meningkatnya
Kualitas Tata Kelola Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Bimas Hindu yang
ditandai dengan tersedianya data /profil dari layanan Bimas Hindu, dokumen laporan kegiatan
Penyelenggara layanan Bimas Hindu dan tersedianya dokumen program/perencanaan
Penyelenggara layanan Bimas Hindu.
4.1.2.9 Program Bimbingan Masyarakat Budha
Program Bimbingan Masyarakat Budha dengan sasaran (outcome) 1) Meningkatnya Kualitas
Pemahaman, Pengamalan, dan Pelayanan Agama Buddha yang ditandai dengan "Jumlah lembaga
sosial keagamaan Budha yang difasilitasi, jumlah penyuluh dan tenaga teknis keagamaan Budha yang
difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan, 2) tersedianya akses, mutu, Kesejatheraan dan
subsidi pendidikan Agama Buddha yang ditandai dengan jumlah siswa yang dilayani Agama dan
Keagamaan Budha, jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang memperoleh fasilitasi
pembinaan dan pengembangan serta jumlah guru yang bersertifikat
Dalam mencapai outcome tersebut dilaksanakan kegiatan :
a. Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Budha dengan output 1) meningkatnya Kualitas
Pemahaman, Pengamalan, dan Pelayanan Agama Budha yang ditandai dengan jumlah penyuluh
dan tenaga teknis keagamaan Budha yang difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan,
jumlah fasilitasi pembinaan, pemberdayaan dan kerukunan intern umat beragama Budha, 2)
meningkatknya kualitas pelayanan kehidupan beragama Buddha yang ditandai dengan Jumlah
fasilitasi lembaga sosial keagamaan dalam penguatan dan pemberdayaan, jumlah fasilitasi
pembinaan, pemberdayaan pengurus lembaga keagamaan Budha dan jumlah fasilitasi pembinaan
dan pengembangan budya keagamaan Buddha.
b. Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Budha dengan output 1) meningkatnya akses
pendidikan agama dan keagaman Budha yang ditandai dengan Jumlah peserta didik yang
difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan tingkat Dasar dan Menengah, 2) meningkatnya
kualitas pendidikan agama dan keagaman Budha yang ditandai dengan jumlah pendidik yang
dtiingkatkan kualitasnya, dan jumlah lembaga pendidik yang difasilitasi dalam pembinaan dan
pemberdayaan.
c. Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Bimas Budha dengan output meningkatnya
Kualitas Tata Kelola Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Bimas Budha yang
ditandai dengan Tersedianya data /profil dari layanan Bimas Budha, dokumen laporan kegiatan
Bimas Budha dan tersedianya dokumen program/perencanaan Bimas Budha
46
4.1.2.10 Program Penyelenggaraan Haji dan Umrah
Program Penyelenggaraan Haji dan Umrah dengan sasaran (outcome) meningkatnya kualitas
penyelenggaraan Haji dan Umrah yang ditandai dengan Pelayanan pengadaan dokumen perjalanan
haji dan jumlah Dokumen Laporan keuangan operasional haji.
Dalam mencapai outcome tersebut dilaksanakan kegiatan :
a. Pembinaan Haji dan Umrah dengan output meningkatnya Kualitas Pembinaan Ibadah Haji dan
Umrah yang ditandai dengan Pembinaan pelayanan masyarakat dalam Pendaftaran Haji, 2)
meningkatnya Kualitas Pembinaan Ibadah Haji dan Umrah yang ditandai dengan jumlah petugas
PPIH Embarkasi yang difasilitasi dalam pelatihan manajemen dan pelayanan prima (dari Prov.
Gorontalo), jumlah jemaah haji yang mendapatkan bimbingan manasik haji dan jumlah kegian
peningkatan kualitas lembaga pelayanan Haji dan Umrah.
b. Pengelolaan dana haji dengan output meningkatnya akuntabilitas Pengelolaan Dana Haji yang
ditandai dengan jumlah Dokumen Laporan keuangan dan asset operasional haji.
c. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya penyelenggaraan haji dan umrah
dengan output meningkatnya kualitas tata kelola dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya
penyelenggaraan haji dan umrah yang ditandai dengan tersedianya data /profil dari layanan
PHU, tersedianya dokumen laporan kegiatan PHU dan tersedianya dokumen
program/perencanaan PHU
47
BAB V
PENUTUP
Rencana Strategis (Renstra) Kementeria Agama Provinsi Gorontalo tahun 2015 s/d 2019 pada
dasarnya merupakan penjabaran lebih lanjut dari arah dan kebijakan Renstra Kementrian Agama
2015-2019 sebagai mana tertuang dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2010 yang juga
merupakan penyesuaian dengan visi dan misi Pemerintah Provinsi Gorontalo.
Penyusunan Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo tahun 2015-
2019 melalui pertimbangan terhadap perubahan lingkungan strategis, baik internal dan eksternal dan
kondisi objektif Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo. Renstra ini berupaya
menggambarkan kondisi umum, peta potensi dan permasalahan yang dihadapi, dan rencana strategik
untuk lima tahun yang akan datang.
Selanjutnya, sesuai dengan fungsi dan aturan, Rencana Strategis ini diharapkan dapat menjadi
pedoman bagi setiap satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama PRovinsi
Gorontalo dalam merumuskan visi dan misi, arah dan sasaran program, pengembangan kebijakan, dan
penetapan kegiatan tahunan beserta indikator capaiannya periode 2015-2019.
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
BIDANG AGAMA
1 Meningkatnya kualitas dan ketersediaan - Jumlah Penyuluh Agama yang difasilitasi 300 300 330 330 330 1590
bimbingan dan fasilitasi keagamaan - Jumlah lembaga sosial keagamaan yang difasilitasi 30 35 38 40 40 183
2 Meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan - Jumlah kejadian antar/inter umat 0 0 0 0 0 0
antar umat beragama beragama yang menyebabkan konflik perpecahan
- Persentase ketersediaan bangunan sekretariat FKUB 70 70 80 90 100 100
- Jumlah fasilitasi penyelenggaraan 7 keg 7 keg 7 keg 7 keg 7 keg 35 keg
dialog antarumat beragama
3 Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan - Jumlah Kantor Urusan Agama yang memenuhi standar 40 50 58 60 61 61
beragama dalam layanan administrasi keagamaan
- Jumlah Penyebaran Kitab Suci 500 515 560 570 600 2745
- Jumlah rumah ibadah yang terfasilitasi (bantuan) 20 20 20 20 20 100
4 meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pengelolaan - Dana Zakat yang terhimpun (Juta Rupiah) 18 19 21 23 24 105
potensi ekonomi keagamaan - Persentase tanah wakaf bersertifikat (lokasi) 40 43 50 60 90 90
5 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ibadah - Jumlah jemaah haji yang dilayani (orang) 800 810 820 830 840 4100
haji dan umrah yang transparan, efisien, dan - Keterlambatan laporan keuangan haji berkurang 100% 100% 100% 100% 100% 100%
akuntabel - Jumlah Pembimbing Haji yang 7 7 8 10 15 15
bersertifikat (orang)
Terselenggaranya tatakelola pembangunan - Jmlh dan Kualitas laporan keuangan Kanwil 60 60 60 60 60 60
bidang agama yang efisien, efektif, transparan - Jmlh dan kualitas LAKIP yang disusun Satker 13 13 13 13 13 13
dan akuntabel - Jmlh dok. Terkait Reformasi Birokrasi /ZI Kanwil 3 3 3 3 3 3
- Persentase Penurunan temuan audit 10% 20% 30% 40% 50% 50%
BIDANG PENDIDIKAN
1 Meningkatnya akses masyarakat tidak mampu - Jumlah siswa/I penerima bantuan beasiswa 3250 3500 3700 3735 3750 17935
terhadap pendidikan yang berkualitas - Jumlah santri penerima bantuan beasiswa 1100 1100 1100 1100 1100 5500
TOTAL
TARGET
ALOKASI (Juta Rupiah) TOTAL
ALOKASI
(Juta
Rupiah)
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROV. GORONTALO
NOMOR ….. TAHUN 2015
TETANG
RENCANA STRATEGIS KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI GORONTALO
TAHUN 2015-2019
TARGET
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
TOTAL
TARGET
ALOKASI (Juta Rupiah) TOTAL
ALOKASI
(Juta
Rupiah)
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA
TARGET
2 Meningkatnya angka partisipasi pendidikan dasar - APK RA 2.72% 2.80% 2.80% 2.80% 2.80% 2.80%
dan menengah - APK MI/Ula 8.64% 8.70% 9.10% 9.30% 9.30% 9.30%
- APK MTs/Wustha 16.24% 16.30% 16.50% 16.60% 16.90% 16.90%
- APM MTs/Wustha 2.72% 2.80% 2.80% 2.80% 2.80% 2.80%
- APK MA/Ulya 7.56% 2.80% 2.80% 2.80% 2.80% 2.80%
- APM MA/Ulya 0.90% 1.10% 1.30% 1,5% 1.60% 1.60%
3 Menurunnya jumlah siswa yang tidak melanjutkan - Angka putus sekolah MI/Ula 2% 1.5% 1.3% 1.0% 0.8% 0.5%
pendidikan - Angka putus sekolah MTs/Wustha 1,9% 1.5% 1,3% 1.0% 0.5% 0.5%
- Angka putus sekolah MA/Ulya 1.5% 1.3% 1.3% 0.8% 0,8% 0.5%
4 Meningkatnya jaminan kualitas pelayanan pnddkn - Persentase RA yang Terakreditasi minimal B 15 17 18 19.3 19.5 19.5
- Persentase MI yang terakreditasi minimal B 46 50 53 55 60 60
- Persentase MTs yang terakreditasi minimal B 39 40 45 48 53 53
- Persentase MA yang terakreditasi minimal B 17 19 20 23 24 24
5 meningkatnya proporsi pendidik yang kompeten dan - Persentase guru RA-Madrasah berkualifikasiminimal S1/D4 71.63 71.63 72 72.3 73 73
profesional pada pendidikan umum berciri khas agama - Persentase guru RA-Madrasah bersertifikat 40.06 43 45 48 50 50
6 meningkatnya proporsi guru agama yang profesional - Persentase guru pendidikan agama Islam bersertifikat 50 55 58 60 65 70%
- persentase guru pendidikan agama Kristen bersertifikat 68 70 73 75 80 80%
- persentase guru pendidikan agama Katolik bersertifikat 68 70 73 75 80 80%
- persentase guru pendidikan agama Hindu bersertifikat 68 70 73 75 80 80%
- persentase guru pendidikan agama Buddha bersertifikat 68 70 73 75 80 80%
7 Meningkatnya kualitas pendidikan Agama dan - Persentasi Siswa yang lulus dalam UAMBN Tk.MTs 100 100 100 100 100 100
Keagamaan Islam - Persentasi Siswa yang lulus dalam UAMBN Tk.MA 100 100 100 100 100 100
- Persentasi santri yang lulus dalam UA 100 100 100 100 100 100
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Dukungan Manajemen 1 Dokumen laporan keuangan tepat waktu 12 12 12 12 12
dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama 2 Dokumen Laporan Kinerja instansi 4 4 4 4 4
Pembinaan Administrasi Perencanaan
1 Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Anggaran - Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran 60 60 60 60 60 300 254 280 308 338 372 1552
- Jumlah tenaga teknis yang dibina /terlibat dalam penyusunan 528 528 528 528 528 2640 600 600 600 600 600 3000
anggaran
Pembinaan Administrasi Kepegawaian
2 Meningkatkanya kualitas SDM - Jumlah PNS yang ditingkatkan kualitasnya 120 180 180 180 180 840 130 190 190 190 190 890
- Jumlah pengelola Kepegawaian yang ditingkatkan kualitasnya 30 30 30 30 30 150 40 40 40 40 40 200
3 Meningkatkanya kualitas Administrasi Kepegawaian - Jumlah dokumen Assesmen 1 1 1 1 1 5
- Jumlah dokumen ANJAB,ABK,Kebutuhan Pegawai 1 1 1 1 1 5
- Jumlah Dokumen data PNS 2 2 2 2 2 10
Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana
4 Meningkatnya kualitas pelaksanaan Organisasi dan Tata Laksana - Jumlah Laporan Kinerja 4 4 4 4 4 20
- Persentase TLHP yang ditindaklanjuti 80% 80% 80% 80% 80% 80%
- Jumlah dokumen pelaksanaan RB /ZI di Kanwil, :
- Dokumen Analisis Jabatan/ Renc. Kebutuhan Pegawai 1 1 1 1 1 80%
- Dokumen Rencana Strategis 1 1
- Dokumen SOP 1 1 2
Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN
5 Meningkatknya kualitas laporan - Jumlah Lap.Keuangan dan BMN tepat waktu 60 60 60 60 60 300
keuangan dan BMN - Jumlah Pengelola Keuangan dan BMN yang dibina 80 80 90 90 90 430
Pembinaan Administrasi Umum
6 Meningkatnya kualitas pelaksanaan administrasi perkantoran - Jumlah peningkatan kualitas SDM admin Kantor/pembinaan 30 30 40 40 40 180 40 40 80 80 80 320
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROV. GORONTALO
NOMOR ….. TAHUN 2015
TETANG
RENCANA STRATEGIS KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI GORONTALO
TAHUN 2015-2019
TOTAL
ALOKASI
(Juta
Rupiah)
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA
TARGETTOTAL
TARGET
ALOKASI (Juta Rupiah)
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
TOTAL
ALOKASI
(Juta
Rupiah)
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA
TARGETTOTAL
TARGET
ALOKASI (Juta Rupiah)
Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan
7 Meningkatnya kualitas layanan informasi - Jumlah pengelola Kehumasan yang dibina 80 120 120 160 160 640 100 150 150 180 180 760
keagamaan dan HUMAS - Jumlah dok. Provil Kanwil Kemenag Gorontalo 1 1 1 1 1 5
- Jumlah media publikasi kegiatan keagamaan 3 3 4 4 4 18
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
PROGRAM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
Meningkatnya kualitas KUB 1 Jumlah kejadian antar/inter umat beragama yang menyebabkan 0 0 0 0 0 0
konflik perpecahan
Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama
Meningkatnya Kapasitas Aktor-Aktor Kerukunan - Jumlah tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, dan 30 30 40 40 40 180 40 40 80 80 80 320
Umat Beragama unsur pemuda lintas agama dalam kegiatan peningkatan wawasan
multikultur dan dialog lintas agama
- Jumlah tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, dan 200 180 200 200 200 980 210 190 210 210 210 1030
unsur pemuda lintas agama dalam kegiatan pencegahan konflik
Meningkatnya Kualitas FKUB, Lembaga Keagamaan, - Jumlah kegiatan koordinasi lintas lembaga keagamaan yang 1 1 1 1 1 5 90 90 90 90 90 450
dan Institusi Media diselenggarakan pada level provinsi dan kabupaten/kota
- Persentase/Jumlah sekber yang dibangun 50 50 60 70 100 100
Meningkatnya mutu kesadaran Kerukunan Umat - Jumlah Festival dan Karnaval Kerukunan 1 1 1 1 1 5 90 90 90 90 90 450
Beragama - Jumlah Perkemahan Pemuda Lintas Agama 1 1 1 1 1 5 90 90 90 90 90 450
- Jumlah Dialog Lintas Agama 2 2 3 3 3 13 70 70 100 100 100 440
- Monitoring dan evaluasi kehidupan 1` 1 1 1 1 4 30 30 30 30 30 150
kerukunan umat beragama
Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN
Meningkatnya kualitas administrasi - Jumlah aparatur yang mendapatkan pembinaan dan 150 150 150 150 150 750 200 200 200 200 200 1000
hukum adm. hukum (Pidana dan Perdata)
ALOKASI (Juta Rupiah)
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROV. GORONTALO
TOTAL
ALOKASI
(Juta
Rupiah)
NOMOR ….. TAHUN 2015
TETANG
RENCANA STRATEGIS KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI GORONTALO
TAHUN 2015-2019
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA
TARGETTOTAL
TARGET
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
PROGRAM BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
Meningkatnya kualitas bimbingan masyarakat Islam 1 Jumlah lembaga/badan pengelola Zakat 210 245 280 315 350 350
2 Jumlah lembaga/badan yang menggunakan tanah wakaf 3 4 5 5 5 5
3 Persentase tanah wakaf bersertifikat 70 80 90 90 100 100
4 Persentase KUA yang memenuhi standar pelayanan 70 80 90 90 100 100
5 Jumlah Produsen lokal yang bersertifikasi halal 100 110 130 150 170 170
6 Jumlah Penyuluh yang difasilitasi dalam pembinaan dan pengemb. 100 150 150 150 150 700 60 72 72 72 72 348
Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Wakaf
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan, - Jumlah pembinaan Nazhir dan Lembaga Wakaf 120 120 120 150 180 690 120 120 120 180 180 720
Pembinaan dan Pemberdayaan Wakaf - Jumlah kegiatan peningkatan pengelolaan wakaf 3 3 4 4 5 19 150 150 200 200 250 950
- Jumlah kegiatan Pemberdayaan Wakaf 2 2 2 3 3 12 83 83 95 150 150 561
Meningkatnya pengamanan tanah wakaf - Jumlah bantuan sertifikat tanah wakaf 100 prsl 100 prsl 100 prsl 100 prsl 100 prsl 500 200 250 300 300 300 1350
- Persentase tanah wakaf bersertifikat 38.83% 40% 50% 55% 60% 60%
- Jumlah midis billboard tanah wakaf 0 100 100 100 100 400 150 200 200 200 750
Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat
Meningkatnya Kualitas Penyuluhan Zakat - Jumlah Peserta/ Event Gerakan Sadar Zakat 1 1 1 2 2 90 20 20 20 50 50 160
Meningkatnya kualitas SDM Pengelola zakat - Jumlah penyuluh yang mendapatkan binaan ttg zakat 110 110 120 120 150 610 80 85 100 100 150 515
- Jumlah SDM lembaga keagamaan yang 30 30 40 40 40 180 50 50 60 60 60 280
mendapatkan binaan tentang zakat
Pembinaan Lembaga Zakat - Jumlah bantuan Dana Operasional BAZNAS 4 4 5 5 6 6 320 320 350 360 400 1750
- Jumlah terbentuknya UPZ di setiap instansi 210 245 280 315 350 350
Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam
Berkembangnyan Lembaga Sosial Seni dan Budaya Islam- Jumlah Pembinaan lembaga sosial, seni dan budaya Islam 1 1 1 2 2 7 30 30 30 60 60 210
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA
TARGETTOTAL
TARGET
ALOKASI (Juta Rupiah) TOTAL
ALOKASI
(Juta
Rupiah)
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROV. GORONTALO
NOMOR ….. TAHUN 2015
TETANG
RENCANA STRATEGIS KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI GORONTALO
TAHUN 2015-2019
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA
TARGETTOTAL
TARGET
ALOKASI (Juta Rupiah) TOTAL
ALOKASI
(Juta
Rupiah)
Meningkatnya Kualitas Penyuluhan Agama - Jumlah Bimbingan SDM Penyuluh Agama Islam 30 30 30 40 60 190 50 50 50 60 80 290
- Jumlah fasilitasi Penyuluh agama 2 2 2 3 4 13
- Jumlah Penyuluh Agama Islam Non PNS
Terselenggaranya Publikasi Dakwah - Jumlah Kegiatan Publikasi Dakwah 2 2 3 3 3 13 60 60 60 60 60 300
Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah
Meningkatnya kualitas SDM Penghulu - Jumlah Penghulu yang terbina 30 30 30 40 60 190 50 50 50 60 80 290
Meningkatnya Kualitas Pelayanan KUA - Jumlah KUA yang menerima Biaya operasional 58 61 61 61 61 61 174 183 183 183 200 923
- Jumlah Rehab KUA 3 3 6 6 6 24 10 10 15 15 20 70
- Jumlah Pembangunan KUA 1 1 3 3 200 200 600 1000
- Jumlah Pengadaan Sarana Perkantoran KUA Online 31 41 58 61 64 64 100 123 174 183 192 772
Meningkatnya kualitas Keluarga Sakinah - Jumlah kegiatan pembinaan Keluarga Sakinah 4 4 5 6 7 26 100 100 100 100 100 500
- Jumlah kegiatan pembinaan Keluarga Sakinah
Penyatuan Kalender Hijriyah - Jumlah Kegiatan Penentuan Kalender Hijriyah 2 2 2 2 2 10 20 20 20 20 20 100
Meningkatnya Pemberdayaan Masjid dan Mushola - Jumlah Masjid/Mushalla yang memperoleh bantuan 13 15 20 20 25 93 325 375 500 500 625 2325
- Jumlah pengurus masjid/mushollah yang mendapat binaan 30 30 30 30 30 150 40 40 40 40 40 200
Meningkatnya kualitas penjaminan produk halal - Jumlah Kegiatan Gerakan Masyarakat Sadar Halal 1 1 2 2 2 8 173 175 180 185 187 900
- Jumlah bimbingan dan pengawasan produk halal di tempat 2 2 2 2 2 10 80 80 120 120 120 520
produksi, RPH,, RPU, pasar tradisional, pasar modern
- Jumlah Perusahaan Tersertifikasi Halal 30% 30% 40% 50% 70% 70%
- Jumlah Produk yang beredar bersertifikat halal 70% 70% 80% 80% 85% 70%
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam
Terlaksananya Dukungan Manajemen dan - Tersedianya dokumen data layanan Bimbingan Islam 1 1 1 1 1 5
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam - Tersedianya dokumen program/perencanaan/anggaran Bimas Islam 1 1 1 1 1 5
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
PROGRAM PENDIDIKAN ISLAM
Meningkatnya kualitas pendidikan Madrasah 1 Angka partisipasi peserta didik
APK RA 2.72% 2.80% 2.85% 3.20% 3.80% 3.80%
APK MI 8.64% 9.30% 9.70% 10.00% 10.20% 10.20%
APK MTs 16.24% 16.50% 17.00% 17.20% 17.50% 17.50%
APK MA 7.56% 8.00% 8.20% 8.30% 8.50% 8.50%
2 Jumlah lembaga pendidikan berakreditasi
minimal B :
RA 15 15 16 16 17 17
MI 46 46 47 47 48 48
MTs 39 39 40 43 45 45
MA 17 17 18 19 21 21
3 Jumlah siswa penerima Bantuan (BOS, 3500 3500 3550 3568 3630 17748
Beasiswa Beprestasi, KIP, Beasiswa Miskin)
4 Persentase Guru Berkualifikasi S1 71.63% 71.70% 71.80% 72.00% 72.50% 72.50%
5 Persentase Guru bersertifikat 40.06% 42.30% 43.00% 43.50% 43.80% 43.80%
6 Persentasi Siswa yg lulus dlm UAMBN Tk.MTs 100% 100% 100% 100% 100% 100%
7 Persentasi Siswa yg lulus dlm UAMBN Tk.MA 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Agama Islam
Meningkatnya akses pendidikan madrasah - Jumlah RKB yang dibangun 2 3 4 4 4 17
- Jumlah siswa penerima bantuan siswa miskin 1100 1300 1500 1550 1600 7050
- Jumlah siswa penerima beasiswa berprestasi 150 150 180 230 250 960
- Jumlah siswa yang mendapatkan dana BOS 2300 2300 2400 2600 2800 12400
Meningkatnya kualitas sarana prasarana pendidikan madrasah - Jumlah rehab ruang kelas 3 3 5 5 6 22
- Jumlah ruang kelas dibangun 2 3 4 4 4 17
- Jumlah RA/BA yang mendapatkan bantuan Sapras 5 5 6 6 7 29
- Jumlah Dokumen Pemetaan Sapras Madrasah 1 1 1 1 1 5
Meningkatnya mutu siswa madrasah - Jumlah peserta Event Peningkatan mutu siswa 3 3 4 4 4 18
TOTAL
ALOKASI
(Juta
Rupiah)
NOMOR ….. TAHUN 2015
TETANG
RENCANA STRATEGIS KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI GORONTALO
TAHUN 2015-2019
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA
TARGETTOTAL
TARGET
ALOKASI (Juta Rupiah)
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROV. GORONTALO
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
TOTAL
ALOKASI
(Juta
Rupiah)
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA
TARGETTOTAL
TARGET
ALOKASI (Juta Rupiah)
- Jumlah siswa yang mengikuti UN
- Jumlah tenaga pendidik yang terbina dalam Peny` UN/UAMBN 80 80 120 120 150 550
- Jumlah Kegiatan Penyelanggaraan UAMBN 3 3 3 3 3 15
- Persentasi Siswa yang lulus dalam UAMBN Tk.MTs 100% 100% 100% 100% 100% 100%
- Persentasi Siswa yang lulus dalam UAMBN Tk.MA 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Meningkatnya mutu guru dan tenaga kependidikan madrasah - Jumlah guru dan tenaga pendidik yang terbina 100 150 180 230 250 100%
Meningkatnya jaminan kualitas (quality assurance) kelembagaan - Jumlah madrasah yang mendapat bantuan akreditasi 10 10 15 20 25 80
madrasah - Jumlah Opertator SI yang terbina 150 150 180 180 180 840
- Jumlah pengelola pendidikan yang mendapatkan 60 60 80 80 80 360
pembinaan dalam pengelolaan madrasah/ra/BA
- Jumlah pengelola pendidikan yang mendapatkan pembinaan dalam 60 60 80 80 80 360
pengelolaan Bantuan
- Jumlah KKM/KKG/MGMP yang diberdayakan 6 6 6 6 6 30
- Jumlah dokumen kerjasama yang dihasilkan untuk pendidikan 1 1 2 2 2
madrasah yang bermutu
Meningkatnya mutu kurikulum pembelajaran madrasah - Jumlah tenaga pendidik yang terbina dalam pelaksanaan kurikulum 60 60 80 80 80 360
- Jumlah pengadaa buku pegangan kurikulum 1100 1500 1800 1800 2000 8200
Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam
Meningkatnya layanan manajemen pendidikan Islam yang bermutu - Tersedianya data /profil dari layanan Pendidikan Madrasah 1 1 1 1 1 5
dengan berbasiskan data dan sistem informasi pendidikan Islam - Tersedianya dokumen laporan kegiatan Pend.Madrasah 1 1 1 1 1 5
(madrasah) - Tersedianya dokumen program/perencanaan Pend.Madrasah 1 1 1 1 1 5
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
PROGRAM PENDIDIKAN ISLAM
Meningkatnya kualitas pendidikan Agama dan Keagamaan Islam 1 Angka partisipasi peserta santri
APK Ula (Wajar Dikdas 9 Tahun) 0.10% 0.10% 0.20% 0.25% 0.30% 0.30%
APK Wustha (Wajar Dikdas 9 Tahun) 0.28% 0.28% 0.30% 0.32% 0.40% 0.40%
APK Ulya (Wajar Dikdas 9 Tahun) 0.10% 0.10% 0.15% 0.16% 0.20% 0.20%
2 Jumlah santri penerima Bantuan (BOS, Beasiswa Beprestasi, KIP) 1500 1500 1530 1600 1670 7800
3 Persentase Guru (PAI) Berkualifikasi S1 (>=S1) 85% 85% 88% 90% 90% 90%
4 Persentase Guru (PAI) bersertifikat 70% 70% 71% 75% 78% 78%
5 Persentasi Santri yang lulus dalam UA 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Agama Islam
Meningkatnya mutu guru dan pengawas Pendidikan Agama Islam - Jumlah Guru PAI yang dibina/dikembangkan kompetesinya 40 40 80 80 100 340 90 90 120 120 120 540
pada Sekolah - Jumlah Pengawas PAI yang dibina/dikembangkan kompetesinya 30 30 30 30 30 150 40 40 40 40 40 200
Meningkatnya mutu siswa Pendidikan Agama Islam pada Sekolah - Jumlah siswa yang mengikuti kegiatan Keagamaan 60 60 80 80 100 380 90 90 90 90 110 470
Meningkatnya mutu kelembagaan Pendidikan Agama Islam - Jumlah Sekolah Penerima Bantuan Sapras 13 13 13 13 13 65 20 20 20 20 20 100
pada Sekolah - Jumlah Sekolah penerima bantuan brg non-opr/pelaksanaan 6 6 8 8 8 36 30 30 30 30 30 150
kegiatan PAI
- Jumlah KKG dan MGMP yang dikembangkan di sekolah 6 6 6 6 6 30 48 48 48 48 48 240
Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Keagamaan Islam
Meningkatnya akses pendidikan diniyah dan - Jumlah santri pada Pendidikan Diniyah Formal/satuan pendidikan
pondok pesantren muadalah/Program Persamaan Lulusan/Program Wajar
Dikdas yang mendapatkan Biaya Operasional Santri (BOS)
- tingkat Ula serta Paket A 1200 1500 1500 1500 1500 7200 96 96 96 96 96 480
- tingkat Wustha serta Paket B 1200 1500 1500 1500 1500 7200 1320 1320 1320 1320 1320 6600
- tingkat Ulya serta Paket C 1200 1500 1500 1500 1500 7200 1560 1560 1560 1560 1560 7800
- Jumlah asrama pada pondok pesantren yang dibangun 2 2 2 2 8 600 600 600 600 2400
- Jumlah RKB yang dibangun 3 3 2 2 2 12 450 450 300 300 300 1800
TOTAL
ALOKASI
(Juta
Rupiah)
NOMOR ….. TAHUN 2015
TETANG
RENCANA STRATEGIS KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI GORONTALO
TAHUN 2015-2019
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA
TARGETTOTAL
TARGET
ALOKASI (Juta Rupiah)
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROV. GORONTALO
Meningkatnya mutu sarana prasarana pendidikan diniyah - Jumlah asrama pada pondok pesantren yang direhab 2 2 2 2 2 10 200 200 200 200 200 1000
dan pondok pesantren - Jumlah RKB yang direhab 3 3 3 3 3 15 300 300 300 300 300 1500
- Jumlah lembaga pendidikan keagamaan Islam yang ditingkatkan 6 6 6 6 6 30 180 180 180 180 180 900
mutu sarana dan prasarananya
Meningkatnya mutu santri pendidikan diniyah dan pod.pesantren - Jumlah santri yang menerima beasiswa 1100 1100 1300 1400 1500 6400 880 880 1040 1040 1040 4880
- Jumlah santri yang mengikuti event kejuaraaan pondok pesantren 60 60 60 60 60 300 200 200 200 200 200 1000
Meningkatnya mutu pendidik dan tenaga kependidikan - Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang mendapatkan 30 30 40 40 60 200 40 40 60 60 80 280
pembinaan/pengembangan kompetensi dan kualifikasi
- Jumlah pendidik yang menerima tunjangan profesi /pendidik
Meningkatnya jaminan kualitas (quality assurance)kelembagaan - Jumlah kegiatan peningkatan mutu manajemen lembaga pendidikan 8 8 10 10 11 7 40 40 60 60 80 280
pendidikan diniyah dan pondok pesantren keagamaan Islam
- Jumlah Dokumen Data Pendidikan Keagamaan Islam yg dihasilkan 7 7 7 7 7 7
- Jumlah Pengelola data EMIS yang terbina 40 40 40 40 40 200 50 50 50 50 50 250
- Jumlah Santri yang lulus dalam UNPK/USBN 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam
Meningkatnya layanan manajemen pendidikan Islam yang bermutu - Tersedianya data /profil dari layanan PAIS 1 1 1 1 1 5
dengan berbasiskan data dan sistem informasi pendidikan Islam - Tersedianya dokumen laporan kegiatan PAIS 1 1 1 1 1 5
(Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam - Tersedianya dokumen program/perencanaan PAIS 1 1 1 1 1 5
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
PROGRAM BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
Meningkatnya Kualitas Pemahaman, Pengamalan, 1 Jumlah lembaga sosial keagamaanKristen yang difasilitasi 20 20 23 25 27 115
dan Pelayanan Agama Kristen 2 Jumlah penyuluh dan tenaga teknis keagamaan Kristen yang 160 160 160 160 160 800
difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan
Meningkatnya kualitas pembinaan dan pelayanan 1 Jumlah siswa didik
pendidikan Kristen 2 Jumlah guru bersertifikasi 18 23 25 30 35 131 831 1104 1180 1230 1250 16845
Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen
Meningkatnya bimbingan Masyarakat Kristen - Jumlah penyuluh dan tenaga teknis keagamaan Kristen yang 160 160 160 160 160 800 250 250 250 250 250 16845
difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan
- Jumlah Lembaga Sosial Keagamaan yang difasilitasi dalam 20 20 23 25 27 115 200 200 230 270 270 16845
penguatan dan pemberdayaan
- Jumlah Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Budaya 5 5 6 6 6 28 150 150 180 180 180 16845
Keagamaan Kristen
Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen
Meningkatnya kualitas Pendidikan Agama - Jumlah Guru PAK Non PNS yang menerima Tunjangan Profesi 1 1 2 2 2 8 18 18 36 36 36 16845
dan Pendidikan Keagamaan Kristen - Jumlah Guru yang ditingkatkan kualitasnya 220 220 300 350 350 1440
- Jumlah sekolah pendidikan keagamaan yang menerima bantuan 2 2 3 4 5 20 20 30 60 120 16845
sarana dan prasarana
- Jumlah anggota KKG dan MGMP yang dibina dan dikembangkan 60 60 60 60 60 300 80 80 80 80 80 16845
Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Bimas Kristen
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola - Tersedianya data /profil dari layanan Peny.Bimas Kristen 1 1 1 1 1 5
- Tersedianya dokumen laporan kegiatan Peny.Bimas Kristen
- Tersedianya dokumen program/perencanaan Peny.Bimas Kristen 1 1 1 1 1 5
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROV. GORONTALO
NOMOR ….. TAHUN 2015
TETANG
RENCANA STRATEGIS KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI GORONTALO
TAHUN 2015-2019
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA
TARGETTOTAL
TARGET
ALOKASI (Juta Rupiah) TOTAL
ALOKASI
(Juta
Rupiah)
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
PROGRAM BIMBINGAN MASYARAKAT Katolik
Meningkatnya Kualitas Pemahaman, Pengamalan, 1 Jumlah lembaga sosial keagamaanKatolik yang difasilitasi
dan Pelayanan Agama Katolik 2 Jumlah penyuluh dan tenaga teknis keagamaan Katolik yang 110 110 110 110 110 550
difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan
Meningkatnya kualitas pembinaan dan pelayanan 1 Jumlah siswa didik
pendidikan Katolik 2 Jumlah guru bersertifikasi
Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik
Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama Katolik - Jumlah penyuluh keagamaan Katolik yang difasilitasi dalam 50 50 50 50 50 250 40 40 40 40 40 200
pembinaan dan pengembangan :
- Jumlah fasilitasi pembinaan, pemberdayaan dan kerukunan 3 3 3 3 3 15 120 120 120 120 120 600
intern umat beragama Katolik
Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama Katolik - Jumlah Rumah Ibadah yang menerima bantuan 20 20 23 24 25 112 100 100 110 110 110 530
- Jumlah Lembaga Keagamaan Katolik yang menerima bantuan 2 2 3 3 3 13 10 10 30 30 30 110
(sarana keagamaan)
- Jumlah Lembaga Sosial Keagamaan Katolik yang menerima bantuan 40 40 40 40 40 200 60 60 60 60 60 300
(seminari/kongregasi/tarekat/ordo/unio/lembaga sekular)/orang
Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik
Tenaga Pendidik dan Kependidikan Agama Katolik yang - Jumlah Guru PAK Non PNS yang menerima Tunjangan Profesi 5 5 6 8 10 34 24 24 30 40 50 168
berkualitas - Jumlah Guru yang ditingkatkan kualitasnya 165 165 165 165 165 825 100 100 100 100 100 500
- Jumlah sekolah pendidikan keagamaan yang menerima bantuan 3 3 3 4 5 18 30 30 30 40 50 180
sarana dan prasarana
- Jumlah anggota KKG dan MGMP yang dibina dan dikembangkan 30 30 30 30 30 150 40 40 40 40 40 200
Lembaga Pendidikan Keagamaan Katolik yang berkualitas - Jumlah Lembaga PendidikanKeagamaan Katolik Tingkat Dasar dan 2 2 2 2 2 10 10 10 10 10 10 50
[memenuhi standar] Menengah yang mendapat bantuan Sarana Prasarana
- Jumlah Kegiatan Pembinaan Kerohanian Katolik yang diikuti oleh 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 1000
peserta didik
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROV. GORONTALO
NOMOR ….. TAHUN 2015
TETANG
RENCANA STRATEGIS KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI GORONTALO
TAHUN 2015-2019
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA
TARGETTOTAL
TARGET
ALOKASI (Juta Rupiah) TOTAL
ALOKASI
(Juta
Rupiah)
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA
TARGETTOTAL
TARGET
ALOKASI (Juta Rupiah) TOTAL
ALOKASI
(Juta
Rupiah)
- Jumlah KKG dan MGMP yang menerima bantuan 30 30 30 30 30 200 40 40 40 40 40 200
Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Bimas Katolik
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Dukungan - Tersedianya data /profil dari layanan Peny.Bimas Katolik 1 1 1 1 1 5
- Tersedianya dokumen laporan kegiatan Peny.Bimas Katolik
- Tersedianya dokumen program/perencanaan Peny.Bimas Katolik 1 1 1 1 1 5
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
PROGRAM BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU
Meningkatnya Kualitas Pemahaman, Pengamalan, 1 Jumlah lembaga sosial keagamaan Hindu yang difasilitasi 6 6 8 8 8
dan Pelayanan Agama Hindu 2 Jumlah penyuluh dan tenaga teknis keagamaan Hindu yang 72 80 80 90 90 412
difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan
Meningkatnya kualitas pembinaan dan pelayanan 1 Jumlah siswa yang memperoleh layanan Pendidikan
pendidikan Hindu Agama dan Keagamaan Hindu
2 Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang memperoleh
fasilitasi pembinaan dan pengembangan
3 Jumlah Sekolah yang memperoleh fasilitasi pembinaan dan
pengembangan
Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Hindu
Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan - Jumlah penyuluh dan tenaga teknis keagamaan
Pengelolaan Urusan Agama Hindu Hindu yang difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan;
- Jumlah fasilitasi pembinaan, pemberdayaan dan kerukunan
intern umat beragama Hindu
- Jumlah fasilitasi lembaga sosial keagamaan dalam penguatan
dan pemberdayaan
Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Hindu
Meningkatnya akses pendidikan agama dan keagaman Hindu - Jumlah Buku Pelajaran dan Bacaan yang disediakan
tingkat Dasar dan Menengah - Jumlah Media Pembelajaran yang disediakan
- Jumlah fasilitasi sarana dan prasarana
Meningkatnya kualitas pendidikan agama dan keagaman Hindu - Jumlah Sekolah Minggu yang dibina Fasilitasi event pendidikan
Tingkat Dasar dan Menengah Agama dan Keagamaan Hindu.
- Jumlah pendidik yang dtiingkatkan kualitasnya
- Jumlah lembaga pendidik yang difasilitasi dalam pembinaan
dan pemberdayaan
TARGETTOTAL
TARGET
ALOKASI (Juta Rupiah)
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROV. GORONTALO
TOTAL
ALOKASI
(Juta
Rupiah)
NOMOR ….. TAHUN 2015
TETANG
RENCANA STRATEGIS KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI GORONTALO
TAHUN 2015-2019
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA
Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Bimas Hindu
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Dukungan Manajemen dan - Tersedianya data /profil dari layanan Bimas Hindu
Tugas Teknis Lainnya Bimas Hindu - Tersedianya dokumen laporan kegiatan Bimas Hindu
- Tersedianya dokumen program/perencanaan Bimas Hindu
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
PROGRAM BIMBINGAN MASYARAKAT BUDHA
Meningkatnya Kualitas Pemahaman, Pengamalan, 1 Jumlah lembaga sosial keagamaan Budha yang difasilitasi 2 2 2 2 2 10 20 20 25 30 30 125
dan Pelayanan Agama Buddha 2 Jumlah penyuluh dan tenaga teknis keagamaan Budha yang 12 12 15 17 20 76 72 72 90 180 180 594
difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan
Tersedianya akses, mutu, Kesejatheraan dan subsidi pendidikan 1 Jumlah siswa yang dilayani Agama dan Keagamaan Budha 30 30 60 80 80 280 40 40 80 90 90 340
Agama Buddha 2 Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang memperoleh 3 7 10 13 15 48 18 42 60 78 90 288
fasilitasi pembinaan dan pengembangan
3 Jumlah guru yang bersertifikat 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Budha
Meningkatnya Kualitas Pemahaman, Pengamalan, dan Pelayanan - Jumlah penyuluh dan tenaga teknis keagamaan 2 2 2 2 2 10 12 12 12 12 12 60
Agama Budha Budha yang difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan;
- Jumlah fasilitasi pembinaan, pemberdayaan dan kerukunan 30 45 60 60 80 275 40 50 80 80 100 350
intern umat beragama Budha
Meningkatknya kualitas pelayanan kehidupan beragama Buddha - Jumlah fasilitasi lembaga sosial keagamaan dalam penguatan 4 5 6 6 6 27 40 50 60 60 60 270
dan pemberdayaan
- Jumlah fasilitasi pembinaan, pemberdayaan pengurus lembaga 30 60 60 80 80 310 40 50 50 90 90 320
keagamaan Budha
- Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengembangan 2 2 3 3 4 14 10 10 15 15 20 70
budaya keagamaan Buddha
Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Budha
Meningkatnya akses pendidikan agama dan keagaman Budha - Jumlah peserta didik yang difasilitasi 30 30 60 80 80 280 40 40 80 90 90 340
tingkat Dasar dan Menengah dalam pembinaan dan pengembangan
Meningkatnya kualitas pendidikan agama dan keagaman Budha - Jumlah pendidik yang dtiingkatkan kualitasnya 2 2 2 3 3 12
Tingkat Dasar dan Menengah - Jumlah lembaga pendidik yang difasilitasi dalam pembinaan 30 30 60 80 80 280 40 40 80 80 80 320
ALOKASI (Juta Rupiah)
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROV. GORONTALO
TOTAL
ALOKASI
(Juta
Rupiah)
NOMOR ….. TAHUN 2015
TETANG
RENCANA STRATEGIS KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI GORONTALO
TAHUN 2015-2019
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA
TARGETTOTAL
TARGET
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
ALOKASI (Juta Rupiah) TOTAL
ALOKASI
(Juta
Rupiah)
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA
TARGETTOTAL
TARGET
dan pemberdayaan
Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Bimas Budha
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Dukungan Manajemen dan - Tersedianya data /profil dari layanan Bimas Budha 1 1 1 1 1 5
Tugas Teknis Lainnya Bimas Budha - Tersedianya dokumen laporan kegiatan Bimas Budha 1 1 1 1 1 5
- Tersedianya dokumen program/perencanaan Bimas Budha 1 1 1 1 1 5
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
PROGRAM PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Haji dan Umrah 1 Pelayanan pengadaan dokumen perjalanan haji 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2 Jumlah Dokumen Laporan keuangan operasional haji 12 12 12 12 12
Pembinaan Haji dan Umrah
Meningkatnya Kualitas Pembinaan Ibadah Haji dan Umrah - Pembinaan pelayanan masyarakat dalam Pendaftaran Haji 80 80 80 80 80 400 100 100 100 100 100 500
Meningkatnya Kualitas Pembinaan Ibadah - Jumlah petugas PPIH Embarkasi yang difasilitasi dalam 90 90 90 90 90 450 135 135 135 135 135 675
Haji dan Umrah pelatihan manajemen dan pelayanan prima (dar iProv. Gorontalo)
- Jumlah jemaah haji yang mendapatkan bimbingan manasik haji 60 120 120 120 120 540 90 130 130 130 130 610
- Jumlah kegian peningkatan kualitas lembaga pelayanan Haji
dan Umrah
Pengelolaan dana haji
Meningkatnya akuntabilitas Pengelolaan Dana Haji - Jumlah Dokumen Laporan keuangan dan aset 12 12 12 12 12 60
operasional haji
Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya penyelenggaraan haji dan umrah
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Dukungan Manajemen - Tersedianya data /profil dari layanan PHU 1 1 1 1 1 5
dan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah - Tersedianya dokumen laporan kegiatan PHU 1 1 1 1 1 5
- Tersedianya dokumen program/perencanaan PHU 1 1 1 1 1 5
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROV. GORONTALO
NOMOR ….. TAHUN 2015
TETANG
RENCANA STRATEGIS KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI GORONTALO
TAHUN 2015-2019
TOTAL
ALOKASI
(Juta
Rupiah)
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA
TARGETTOTAL
TARGET
ALOKASI (Juta Rupiah)