rencana pembangunan diy berbasis tata ruang
TRANSCRIPT
RENCANA PEMBANGUNAN DIYBERBASIS TATA RUANG
Yogyakarta, 7 September 2016
Pemerintah Daerah DIY1
disampaikan dalam acara
Rapat Kerja Regional BKPRN 2016
outline
1. Strategi, Arah Kebijakan Daerah, dan Indikator Kinerja Urusan Tata Ruang dalam RPJMD DIY
2. Kebijakan Satu Peta3. Peninjauan Kembali RTRW DIY4. Pembentukan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
DIY5. Kasus Bandara Baru DIY di Pengadilan PTUN dan
Mahkamah Konstitusi6. Penutup
2
Strategi, Arah Kebijakan Daerah, dan Indikator Kinerja Urusan Tata Ruang dalam RPJMD DIY
1
3
ARAH PEMBANGUNAN DIY
RENAISSANCE DIY
NILAI BUDAYA
TEHNOLOGIENERGI
PANGANKESEHATANSOSIAL
EKONOMIPARIWISATA
PENDIDIKAN
LINGKUNGAN
4
“Daerah Istimewa Yogyakarta Yang Lebih Berkarakter, Berbudaya, Maju, Mandiri dan Sejahtera Menyongsong Peradaban Baru”
1. Membangun peradaban yang berbasis nilai-nilai kemanusiaan
2. Menguatkan perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif
3. Meningkat kan tata kelola pemerintahan yang baik
4. Memantapkan prasarana dan sarana daerah
MEWUJUDKAN PELAYANAN PUBLIK
MENJAGA KELESTARIAN LINGKUNGAN DAN KESESUAIAN TATA RUANG
VISI
MISI
TUJUAN
VISI MISI RPJMD DIY 2012 - 2017
5
Arah kebijakan daerah untuk mencapai Misi Keempat melalui urusan tata ruang :
MENINGKATKAN KESESUAIAN PEMANFAATAN RUANG TERHADAP
RTRW KABUPATEN/ KOTA DAN RTRW PROVINSI
Strategi untuk mencapai Misi Keempat melalui urusan tata ruang :
PEMANFAATAN RUANG MENGACU RENCANA TATA RUANG, SERTA DAYA
DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN.
Tuju
anMenjaga kelestarian lingkungan dan kesesuaian tata ruang Sa
sara
n Pemanfaatan Ruang terkendali
Kualitas lingkungan hidup meningkat In
dik
ato
r Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW Kab/ Kota dan RTRW Provinsi meningkat.
Persentase peningkatan kualitas lingkungan.
6
INDIKATOR SASARAN URUSAN TATA RUANG
Indikator Sasaran 2013 2014 2015 2016 2017
Kesesuaian pemanfaatan ruangterhadap RTRW Kab/Kota dan RTRW Provinsi meningkat
50% 60% 70% 80% 90%
Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW Kab/Kota dan RTRW Provinsi meningkat
PERENCANAAN RUANG
Percepatan Penyusunan RTR KSP maupun RTR KSK
PEMANFAATAN RUANG
Sinkronisasi RKPD dengan Dokumen RTR
PENGENDALIAN PEMANFAATAN
RUANG
Penyusunan Instrumen Pengendalian Pemanfaatan
Ruang (RDTR dan PPNS)
7
Ketua BKPRD melaluiBappeda selakusekretariat BKPRD
Minggu ke 3 bulanJanuari/sebelum
penyusunan RKPD
Tim BKPRDDokumen yang
diperlukan :• Perda RTRW
prov/kab/kota• Masterplan/DED/• Dokumen teknis
lainnya• Perda RPJP• Perda RPJM• Renstra SKPD• Usulan
program/kegiatan• Dokumen lain
Ya
Tidak
RKPD
PermohonanRekomendasisesuai format
yang telahdisediakan
Analisiskesesuaian
ruang (2 minggu)
1
2
Hasilanalisis
SIPR/DSS
Kepala SKPDDi
lingkunganPemda DIY
JogjaPlan
4
5
3
Menyesuaikan/menyempurnakanprogram/kegiatan pembangunan yang diusulkan,
sesuai dengan dokumen rencana tata ruang.
INTEGRASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN RENCANA TATA RUANG (PERGUB 68 TAHUN 2014)
8
Kebijakan Satu Peta 2
9
PERMASALAHAN DATA SPASIAL DI PUSAT DAN DAERAH
Ketidaksesuaian antar Peta Dasar
Ketidaksesuaian Peta Dasar dan Peta Tematik
Ketidaksesuaian antar Peta Tematik
Tumpang tindih
AKIBAT KETIDAKSESUAIAN
PETA TIDAK DAPAT TERINTEGRASI SEHINGGA MENGAKIBATKAN PERBEDAAN ANALISIS DALAM
PENGAMBILAN KEPUTUSAN
10
PELAKSANAAN KEBIJAKAN SATU PETA (KSP)
UU No 4 Tahun 2011 tentang Informasi
Geospasial
Perpres No 9 Tahun 2016 tentang
Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta
pada Tingkat Ketelitian Peta skala 1:50.000
PEMDA DIY DAN UGM menyusun Yogyakarta
Single Base Map
(Tahun 2010)
Surat Edaran SEKDA Nomor: 591/0356
Tahun 2011 tentang Penggunaan Yogyakarta Single Base Map skala
1:25.000
NASIONAL
DIY
11
RENCANA KEDEPAN
Updatting Yogyakarta Single Base Map skala
1:5.000
Citra Tegak BIG 2016
Peta Desa DIY, Peta Batas Desa DIY Skala 1:5.000
Peta Batas Definitif Wilayah
Kabupaten/Kota DIY & Wilayah Prov DIY-
Jateng
Sinkronasi Peta
Tematik
Tata Ruang Pertanahan
Energi & Sumberdaya
MineralKehutanan
LingkunganSosial -
Ekonomi -Kependudukan
Transportasi, Utilitas, Sarana dan Prasarana
Pertanian
Kebencanaandan peta
Tematik lainya
IGT(Informasi Geospasial Tematik)
One Map
Di DIY
12
Peninjauan Kembali RTRW DIY3
13
PENETAPAN RTRWP DIY 2009 – 2029 (Perda 2/2010)
REVIEW RTRW DIY
2010
2015
2029
Bencana Alam Letusan Gunung Merapi
2010
UUK DIYNo. 13 /2012
2012
Kebijakan Pemerintah Pusat
2014
Peninjauan Kembali RTRW DIY
2016
Persetujuan BKPRN
14
Skem
a P
en
inja
uan
Kem
bali
R
TR
W D
IY
Start
Kriteria Peninjauan Kembali1. Satu kali dalam 5 Tahun (ayat 1 ps 82 PP
15/2010)2. Lebih dari 1 kali jika ada Perubahan Lingkungan
Strategis (ayat 2 ps 82 PP15/2010)I. Bencana AlamII. Perubahan Teritorial negaraIII. Perubahan batas wilayah
Stop
Penetapan
Pembentukan Tim
Gubernur Unsur Tim:• Pemerintah dan Pemda• Perguruan Tinggi• Lembaga Penelitian
- Mengkaji- Mengevaluasi- Menilai
1. Dinamika wilayah2. Dokumen RTR:
• Materi Teknis• Dokumen Perda• Peta
Rekomendasi Pelaksanaan Revisi1. Terjadi Perubahan Kebijakan Nasional
yang mempengaruhi penataan ruangwilayah provinsi, dan atau
2. Terdapat dinamika pembangunanprovinsi yang menuntut PK dan Revisi
Revisi
Tidak Revisi
> 20%
Penyusun RTR Baru
Amandemen
Ya, perlu PK
Yes
Yes
Tdk perlu PK
No
No
15
HASIL PENINJAUAN KEMBALI
16
POLA RUANG1. Perubahan kawasan rawan bencana pasca
erupsi Merapi 2010 - Perpres 70/20142. Kawasan Keistimewaan DIY dan geoheritage
belum diakomodasi3. Penetapan luasan kawasan pertambangan
berubah4. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil (Perda DIY 16/2011) belumdiakomodasi
5. Kawasan militer belum terakomodir semua
STRUKTUR RUANG1. Kebijakan bandara baru di
Temon belum diakomodasi2. Penetapan sistem perkotaan
sudah tidak sesuai lagi dengankondisi sekarang
3. Perlunya penerapan keterpaduan sistem dan jaringan transportasi terutama transportasi udara, jalan dan kereta api
REVISI RTRW DIY
2009-2029
Pola Ruang dan StrukturRuang berubah
Perubahan lebih dari20%
Rencana Struktur Ruang 1. Sistem dan Jaringan Transportasi
Perkeretaapian
Pengembangan KA Bandar udara Temon –Stasiun Tugu – Stasiun Maguwoharjo
Pengembangan jalur KA Samas –Palbapang – Yogyakarta – Borobudur
Pengembangan jalur KA Temon – Samas –Parangtritis
Stasiun Besar
Stasiun Angkutan Barang
Stasiun Kecil
Stasiun Sedang
17
Pengembangan Pelabuhan Lantamal
Lapangan Terbang Gading sebagai landasanpendukung sekolah penerbangan TNI AU dan lapangan terbang khusus
Rencana Struktur Ruang1. Sistem dan Jaringan Transportasi
Pengembangan pelabuhan laut pendukung kegiatan ekonomi Pansela
Alih fungsi Bandar Udara Adisutjipto menjadibandar udara khusus dan militer
Pengembangan kws bandar udara baru terintegrasi dg angkutan bus dan KA
Laut dan Udara
18
Pengembangan air baku Kws Industri Piyungan dari Sungai Opak
Jaringan air baku untuk kebutuhan air minum domestik dan non domestik:• air permukaan;• sungai bawah tanah Bribin, Seropan,
Ngobaran, Baron, & Banyusoco • air tanah di CAT Yogyakarta-Sleman,
Wates & Wonosari• Penampung air hujan
Pengembangan waduk, embung, resapan air, dan pengendali banjir sebagai sistem konservasi, pengendalian daya rusak air, dan penyediaan air baku
RENCANA STRUKTUR RUANG 2. Sistem Jaringan Prasarana (Listrik & Air)
Pengembangan energi listrik tenagaair di Waduk Sermo
Pengembangan energi listriktenaga angin dan tenaga uap
Pengembangan jaringan gas perkotaan
Pembangunan pembangkit listrik untuk menunjang industri Pansela
Pengembangan air baku Kws Industri Sentolo, Sedayu, Pajangan dan Pansela dari Sungai Progo
19
Pembangunan IPAL skala kota
Pengembangan TPA skala regional
Rencana Struktur Ruang 3. Sistem Jaringan Prasarana(Limbah, Sampah & Drainase)
Pembangunan IPAL skala kawasan
Pengembangan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) skala regional
Pengembangan TPA
Penerapan dan pengembangan drainase berwawasan lingkungan untuk konservasi air tanah dan pengendalian banjir
20
Mencegah alih fungsi Kawasan Resapan Air
Sempadan Pantai min 200 m (Kab.Kulon Progo & Bantul)
Sempadan waduk 50 meterMengembangkan taman hutan raya sebagai obyek wisata lingkungan
Sempadan Pantai min 100 m (Kab.Gunungkidul)
Memadukan pelestarian budaya & pariwisata
Melestarikan kws gumuk pasir
Membatasi lahan terbangun & mengatur kegiatan pada kawasan
bentang alam karst
RENCANA POLA RUANG(Kawasan Lindung)
Sempadan Sungai utk sungai yg dialiri lahar merapi: 750 meterMengendalikan lahan terbangun
Kawasan Transisi Resapan Air
Menetapkan ruang terbuka hijau paling sedikit 30% dari luas kawasan perkotaan
21
RENCANA POLA RUANG(Kawasan Budidaya)
Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)melalui pemberian insentifdan pelarangan alih fungsi
Pengembangan kawasan minapolitan
Pengembangan sarana, prasarana & teknologi perikanan tangkap
• Pengembangan atraksi pariwisata, fasilitas & aksesibilitas
• Koservasi kws pariwisata• Pengendalian
pembangunan fasilitas pariwisata
Pengembangan kawasan industri
Evaluasi pemanfaatan Kws Peruntukan Pertambangan & pengawasan kegiatan reklamasi & paska tambang
Peningkatan kualitas kws permukiman perkotaan & pengembangan secara vertikal
pengembangan kawasan riset
22
RENCANA STRATEGIS PROVINSI
Kawasan Strategis Keistimewaan DIY
Kawasan Strategis Kepentingan Ekonomi
Kawasan Koridor Tempel-Parangtritis
Kawasan Pantai Selatan
Kawasan Bentang Alam Karst
Kawasan Strategis Kepentingan Pendayagunaan SDA dan Teknologi
Kawasan Strategis Kepentingan Fungsi Daya Dukung Lingkungan Hidup
Kawasan Gumuk Pasir
Kawasan Pantai Selatan
Kawasan Perkotaan Yogyakarta
Kawasan Koridor Temon-Prambanan
23
Pembentukan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY4
24
UNDANG-UNDANG RI NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG KEISTIMEWAAN DIY
25
Keistimewaan adalah keistimewaan kedudukan hukum
yang dimiliki oleh Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan sejarah danhak asal usul menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945 untuk mengatur dan mengurus kewenangan istimewa
Bab I Ketentuan Umum, Angka 3Wewenang tambahan tertentu yang dimiliki DIY selain
wewenang sebagaimana ditentukan dalam UU tentang
Pemerintahan Daerah
Kewenangan istimewa berada di ProvinsiTata cara pengisian; Kelembagaan Pemda; Kebudayaan; Pertanahan; Tata Ruang
UrusanPertanahan
Kasultanan dan Kadipaten dinyatakansebagai badan hukum
Sebagai badan hukum, menjadi subyekhak yang mempunyai hak milik atas tanah, meliputi tanah Keprabon dan Bukan Keprabon
Kasultanan dan Kadipaten berwenangmengelola dan memanfaatkan untuksebesar-besarnya pengembangankebudayaan, kepentingan sosial, dankesejahteraan masyarakat
UrusanTata Ruang
Kewenangan Kasultanandan Kadipaten dalam
tata ruang terbatas padapengelolaan dan
pemanfaatan tanahKasultanan dan tanah
Kadipaten
Kasultanan dan Kadipatenmenetapkan kerangkaumum kebijakan tata
ruang sesuaiKeistimewaan DIY
KEWENANGAN KEISTIMEWAAN
26
DINAS PERTANAHAN DAN
TATA RUANG dibentuk dalam
rangka mewadahi urusan Pertanahan
dan Tata Ruang yang
melaksanakan urusan wajib dan
urusan Keistimewaan
Pengaturan dan pelaksanaan urusan
tata ruang tidak dapat dipisahkan antara tata ruang secara umum dan tata ruang tanah Kasultanan dan
Kadipaten
untuk tujuan efisiensi dan efektivitas
penyelenggaraan urusan tata ruang istimewa di DIY ini,
maka penyelenggaraan urusan tata ruang diwadahi dalam
lembaga yang sama
ditetapkan melalui PERDAIS NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG KELEMBAGAAN PEMDA DIY
27
DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
TUG
AS melaksanakan
urusan Pemerintah Daerah di bidang pertanahan, tata ruang, dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah
FUN
GSI
1. penyusunan program kerja;
2. perumusan kebijakan teknis urusan pertanahan dan tata ruang daerah;
3. fasilitasi penataan, pengelolaan dan pengendalian tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten;
4. fasilitasi pengawasan dan penertiban pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten;
5. fasilitasi administrasi, pengendalian dan penangananpermasalahan pertanahan;
6. fasilitasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
7. pengendalian pengelolaan tanah desa;
8. penyelenggaraan penataan ruang DIY, dan kawasan tanah Kasultanandan tanah Kadipaten;
9. penyusunan Rencana Rinci Kawasan Strategis DIY, serta kawasan strategis tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten;
10. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan urusan pertanahan dan tata ruang daerah;
11. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
12. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
13. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya
TUGAS DAN FUNGSI DISPERTARU DIY
28
STRUKTUR ORGANISASI DISPERTARU DIY
29
Kasus Bandara Baru DIY dalam Pengadilan PTUN dan MA5
30
Rencana Pembangunan Bandara Baru di Temon, Kulonprogo
31
RTRW Nas2008
RTRP DIY 2010
RTRK Kp2012
Studi Bandara Baru
2013Kebijakan
Kementerianterkait
Bandara KP
IPL Gub2015
Digugatdan kalahdi PTUN
2015
Menang di MA
2015
Pembayaranganti untung
14 Sep’16
Hakim PTUN menganggap bahwa : RTRW Prov dan Kab tidak mengikuti
RTRW Nas, karena didalam RTRW Nas tidak tercantum dg jelasadanya rencana ruang untuk Bandara di Temon
RTRW Prov dan RTRW Kab dinilaitidak bisa dipakai sebagai dasarterbitnya IPL
Pasal 21
(1) Kebijakan pengembangan jaringan prasarana transportasi udarasebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) mendukung kebijakan nasional mengenai peran bandara Adisutjipto sebagai Pusat PenyebaranSekunder dan pengembangan landasan TNI AU Gading sebagai landasanpendukung (auxilliary field ).
(2) Rencana Pengembangan Prasarana Transportasi Udara disesuaikan dengan kebijakan pengembangan sistem jaringan transportasi udara nasional.
Lampiran 1 Indikasi program RTRWP : Persiapan pengembangan bandara baru
TINJAUAN TERHADAP RENCANA TATA RUANG PROVINSI DIY, Perda 2/2010
32
C. Perwujudan Bandar Udara ’10-’14 ‘15-’19 ‘20-’25 ’26-’’30
1. Pengembangan BU Adisucipto mjd Bandarapusat penyebaran sekunder
2. Pengembangan Landasan TNI AU Gadingsebagai landasan pendukung untuk sekolahpenerbangan
3. Persiapan Pengembangan Bandara Baru
UU Penataan Ruang UU 26/2007
33
Pasal 6
(2) Penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dilakukan secaraberjenjang dan komplementer.
Penjelasan :Ayat (2) Yang dimaksud “komplementer” adalah bahwa penataan ruangwilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruangwilayah kabupaten/kota saling melengkapi satu sama lain, bersinergi, dan tidakterjadi tumpang tindih kewenangan dalam penyelenggaraannya.
Pasal-pasal yang diajukan dalam MK
UU Penataan Ruang UU 26/2007
34
Pasal 18 (1) Penetapan rancangan peraturan daerah provinsi tentang rencana tata ruang wilayah
provinsi dan rencana rinci tata ruang terlebih dahulu harus mendapat persetujuansubstansi dari Menteri.
Penjelasan :
Penjelasan Ayat (1) Persetujuan substansi dari Menteri dimaksudkan agar peraturandaerah tentang rencana tata ruang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan kebijakan nasional, sedangkan rencana rinci tata ruang mengacu pada rencana umum tata ruang. Selain itu, persetujuan tersebut dimaksudkan pula untuk menjamin kesesuaian muatan peraturan daerah, baik dengan ketentuan peraturanperundang-undangan maupun dengan pedoman bidang penataan ruang.
(2) Penetapan rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang rencana tata ruangwilayah kabupaten/kota dan rencana rinci tata ruang terlebih dahulu harus mendapatpersetujuan substansi dari Menteri setelah mendapatkan rekomendasi Gubernur.
Pasal 26 (3) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten menjadi dasar untuk penerbitan perizinan
lokasi pembangunan dan administrasi pertanahan.
Tinjauan terhadap Rencana Tata Ruang Kabupaten KP Perda 1/2012
Pasal 11
Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10huruf a, terdiri atas :a. jaringan transportasi darat;b. jaringan transportasi perkeretaapian; danc. jaringan transportasi udara
Pasal 18
Jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c berupa bandar udara dengan rencana pembangunan bandar udara baru berada di Kecamatan Temon, Kecamatan Wates, Kecamatan Panjatan dan Kecamatan Galur.
35
PENGADAAN TANAH BANDARA (untuk Kepentingan Umum)
• UU 2/2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum
Pasal 14 (2) : Perencanaan Pengadaan Tanah untukKepentingan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)didasarkan atas Rencana Tata Ruang Wilayah danprioritas pembangunan yang tercantum dalam RencanaPembangunan Jangka Menengah, Rencana Strategis,Rencana Kerja Pemerintah Instansi yang bersangkutan.
• UU 26/2007 tentang Penataan Ruang
Pasal 26 (3) : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupatenmenjadi dasar untuk penerbitan perizinan lokasipembangunan dan administrasi pertanahan.
36
Penutup6
37
PENUTUP
1. Penggunaan “One Single Map” dan percepatanselesainya RDTR dan RTBL akan mengurangikonflik di lapangan terkait pemanfaatan ruang
2. Kelembagaan yang tepat, SDM yang handal dan punya integritas, sangat dibutuhkan untuk mengawal penataan ruang yang tidak hanyamampu dibalik meja, namun juga mewujudkannyadi ruang nyata
3. Rencana tata ruang dan regulasi terkait harusterus disosialisasikan dan dipahamkan ke seluruhjajaran pemerintah dan masyarakat, termasukjajaran jaksa dan hakim
38
Terima kasihPemerintah Daerah DIY