rencana kinerja tahunan dinas ketahanan pangan … · 2018-08-30 · tercapainya keamanan pangan...

RENCANA KINERJA TAHUNAN

DINAS KETAHANAN PANGAN

TAHUN ANGGARAN 2017

DINAS KETAHANAN PANGAN

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

TAHUN 2017

i

KATA PENGANTAR

Menindaklanjuti Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah maka

dianggap perlu dilakukan penysunan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Ketahanan

Pangan Daerah Provinsi Lampung.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan OPD Dinas Ketahanan Pangan

Provinsi Lampung ini bertujuan untuk menyelaraskan visi, misi, tujuan dan sasaran

serta strategi untuk mencapai tujuan kegiatan pada tahun 2017 Dinas Ketahanan

Pangan Provinsi Lampung.

Semoga dengan disusunnya Rencana Kinerja Tahunan ini dapat memandu

pelaksanaan tugas dan fungsi serta meningkatkan kinrja Dinas Ketahanan Pangan.

Bandar Lampung, Januari 2017

Kepala Dinas,

Ir. KUSNARDI, M.Agr. Ec

Pembina Utama Madya NIP. 19631123 198803 1 005

ii

Ringkasan Eksekutif

Tahun 2017 merupakan tahun ketiga dalam RPJMD, Rencana Kinerja Tahun Dinas

Ketahanan Pangan Provinsi Lampung secara umum sebagai berikut :

I. Tujuan Rencana Kinerja Tahunan 2017

Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai

atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah sebagai berikut :

Misi Pertama : Meningkatkan pembangunan ekonomi dan memperkuat

kemandirian pangan

Tujuan : Mewujudkan pemantapan ketahanan pangan masyarakat

sampai tingkat perseorangan secara berkelanjutan melalui penganekaragaman

pangan, penguatan ketersediaan, distribusi pangan dan kualitas konsumsi pangan

yang bermutu dan aman berbasis sumberdaya lokal.

II. Sasaran Srategis

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Lampung mempunyai sasaran strategis

sesuai dengan sasaran Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi

Lampung, berikut adalah sasaran strategis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi

Lampung:

1. Peningkatan ketersediaan pangan yang beragam;

2. Penurunan jumlah penduduk rawan pangan;

3. Stabilnya harga pangan pokok di tingkat produsen dan konsumen;

4. Peningkatan keragaman konsumsi pangan yang sehat dan aman;

5. Peningkatan konsumsi pangan yang sesuai angka kecukupan gizi (AKG);

6. Tercapainya keamanan pangan segar.

Dengan indikator dan target sebagai berikut:

1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi : 85,9

2. Jumlah Konsumsi energi : 2034

3. Jumlah Konsumsi Protein : 56,5

4. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan : 88

5. Persentase Penurunan Jumlah Penduduk Rawan Pangan : 1%

6. Harga Gabah Kering Panen (GKP) di Tingkat produsen ≥ HPP

7. Koefisien Variasi Pangan (beras) di tingkat konsumen CV < 10

8. Persentase Peningkatan Produk Pangan Segar yang Tersertifikasi: 10%

9. Persentase Tingkat Keamanan Pangan Segar yang diuji: 80%

iii

DAFTAR ISI

KATA PENGANATAR .................................................................................... i

HALAMAN RINGKASAN EKSEKUTIF ...................................................... ii

DAFTAR ISI ...................................................................................................... iii

BAB I PENDAHULUAN .................................................................................. 1

1.1 Latar Belakang .................................................................................... 1

1.2 Landasan Hukum ................................................................................. 2

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi ...................................................................... 3

BAB II RENCANA STRATEGIS .................................................................. 6

2.1 Renstra DKP Provinsi Lampung ......................................................... 6

2.1.1 VISI ............................................................................................ 6

2.1.2 MISI ............................................................................................ 8

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra ........... 11

2.3 Rencana Kinerja Tahunan 2017........................................................... 64

BAB III PENUTUP ........................................................................................... 74

LAMPIRAN ...................................................................................................... 75

RKT Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Lampung Tahun 2017 Page 1

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemenuhan kebutuhan pangan merupakan hak azasi setiap manusia untuk

hidup dan beraktifitas, dengan demikian pangan sangat mempengaruhi

stabilitas Nasional, stabilitas nasional dapat terguncang jika ketersediaan

pangan tidak terjamin.

Secara umum Ketahanan Pangan dapat dikatakan terwujud apabila tersedianya

pangan yan cukup dan merata untuk seluruh penduduk, kemudian setiap

penduduk mempunyai akses fisik dan ekonomi terhadap pangan untuk

memenuhi gizi guna menjalani kehidupan yang sehat dan produktif dari hari ke

hari.

Ketahanan Pangan pada tingkat rumah tangga merupakan landasan bagi

Ketahanan Pangan masyarakat, yang selanjutnya menjadi pilar bagi ketahanan

pangan daerah dan nasional. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka salah

satu prioritas utama pembangunan ketahanan pangan adalah memberdayakan

masyarakat, agar mampu menanggulangi masalah pangannya secara mandiri,

serta mewujudkan ketahanan pangan rumah tangganya secara berkelanjutan.

Menurut Undang-Undang No 18 Tahun 2012 Ketahanan Pangan adalah kondisi

terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin

dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman,

beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan

agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan

produktif secara berkelanjutan.

Salah satu upaya Pemerintah untuk mewujudkan Ketahanan Pangan

dilaksanakan melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 68 Tahun 2002 tentang

Ketahanan Pangan, yang menyatakan bahwa penyediaan pangan

diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pangan rumah tangga

yang terus berkembang dari waktu ke waktu melalui : a) pengembangan sistem

produksi pangan yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya

lokal; b) pengembangan efisiensi sistem usaha pangan; c) pengembangan

teknologi produksi pangan; d) pengembangan sarana dan prasarana produksi

pangan; dan e) mempertahankan dan mengembangkan lahan produktif.


1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Lampung Tahun

2018, peraturan perundangan yang digunakan sebagai landasan hukum adalah:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah

Tingkat I Lampung;

2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara;


Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang – Undang No 18 Tahun 2012 tentang Pangan;

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik;


Pelayanan Publik;


Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;


Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan

keuangan daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan

keuangan dan kinerja instansi pemerintah;

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang

Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang

Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis

Sumber Daya Lokal;

14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

15. Peraturan Menteri Pertanian No.43/Permentan/0T.140/10/2009

tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan

Berbasis Sumberdaya Lokal;


16. Peraturan Menteri Pertanian No.65/Permentan/0T.140/12/2010

tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi

dan Kabupaten/Kota;

17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

18. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 9 Tahun 2008 tentang

pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung. Selanjutnya

Pergub tersebut diperbaharui melalui Peraturan Gubernur Lampung

Nomor 25 tahun 2013 tentang Dewan Ketahanan Pangan Provinsi

Lampung;

19. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 46 Tahun 2009 tentang Gerakan

Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya

Lokal di Provinsi Lampung;

20. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 26 Tahun 2010 tentang

Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok (Beras) Pemerintah

Provinsi Lampung;

21. Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 70 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tatakerja Dinas

Ketahanan Pangan Provinsi Lampung.

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Kelembagaan di bidang Ketahanan Pangan Provinsi Lampung dimulai pada saat

pembentukan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Ketahanan Pangan pada

tahun 2000 berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun

2000. Saat itu pembangunan di bidang ketahanan pangan ditangani oleh Sub

Dinas Ketahanan Pangan. Selanjutnya pada tahun 2007 melalui melalui Perda

Nomor 10 tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja

Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung tanggal 1 Maret 2007 dibentuk

Dinas Ketahanan Pangan Daerah. Kemudian diperbaharui melalui Perda Nomor

12 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Dinas

Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi

Lampung. Sejak awal tahun anggaran 2008 Badan Ketahanan Pangan Daerah

Provinsi mulai menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam bidang

ketahanan pangan.

Saat ini Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

a. perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan

pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi

dan keamanan pangan;


b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan

pangan, distribusi pangan, cadangan pangan,penganekaragaman konsumsi

dan keamanan pangan;

c. koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan

pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan,

penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;

d. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan,

kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman

konsumsi dan keamanan pangan;

e. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di

bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan,

cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;

f. pelaksaanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

Tugas Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Gubernur

melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan

tugas pembantuan di bidang ketahanan pangan. Dalam melaksanakan tugas

sehari-hari, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Lampung didukung oleh 6

Pejabat Administrator dengan struktur organisasi, yaitu:

1. Sekretariat Dinas,

tugas melakukan pemberian pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh

unit organisasi di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Lampung.

2. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan,

mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan,

pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang

ketersediaan pangan dan kerawanan pangan.

3. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan,



distribusi pangan dan cadangan pangan.

4. Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan



konsumsi pangan dan penganekaragaman pangan.

5. Bidang Keamannan Pangan




keamanan pangan

6. UPT

Mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyelenggaranan pelayanan

administrasi di bidang sertifikasi mutu dan keamanan pangan produk hasil

pertanian secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi,

simplifikasi, keamanan pangan dan kepastian.


BAB II

RENCANA STRATEGIS

2.1 Rencana Strategis DKP Prov Lampung 2015 – 2019

Rencana Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Jangka Panjang Daerah

(RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana

Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD). Pada lingkup Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) dokumen perencanaan lima tahunan berupa

dokumen Rencana Strategis (Renstra) SKPD yang merupakan penjabaran dari

RPJMD.

Berdasarkan RPJMD Provinsi Lampung maka disusunlah Rencana Strategik

Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung tahun 2015 – 2019 yang

merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif yang mTerdapat

beberapa dokumen perencanaan nasional dan daerah yang menjadi dasar bagi

perencanaan kinerja. Beberapa dokumen tersebut adalah Rencana

Pembangunan Nasional dan Daerah berupa Dokumen Rencana Pembangunan

Jangkemuat arah, kebijakan dan strategi serta program – program

pembangunan ketahanan pangan yang akan dilaksanakan langsung oleh Badan

Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung maupun mendorong Badan

Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten/Kota serta peran aktif masyarakat.

Renstra Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung merupakan

dokumen perencanaan yang bersifat indikatif yang memuat program

pembangunan ketahanan pangan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu

2015 – 2019 dengan penekanan pada pencapaian sasaran prioritas Nasional,

Daerah dan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Renstra Badan Ketahanan

Pangan Daerah Provinsi Lampung ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran,

kebijakan, program, indikator yang akan dicapai sampai tahun 2019.

2.1.1 Visi

Visi adalah kondisi yang dicita-citakan untuk di wujudkan. Secara ontologis, visi

merupakan das sollen, yaitu apa yang sebenarnya menjadi tujuan atau

keinginan yang ideal yang disepakati oleh seluruh stakeholders dan

terkristalisasi dalam bentuk jati diri.

Pada umumnya visi dibangun untuk mendorong semangat seluruh stakeholders

agar dapat berperan serta aktif dalam pembangunan dan sekaligus sebagai

inspirasi untuk menggerakkan seluruh kemampuan stakeholders untuk secara

bersama dan sinergis membangun daerah.


Masyarakat Lampung berkehendak untuk menjadikan visi pembangunan

sebagai aspirasi, peta jalan atau langkah strategik, energi masyarakat untuk

pembangunan, dan identitas masyarakat untuk bergerak ke arah yang lebih

maju, baik secara komparatif ataupun secara kompetitif. Visi pembangunan

Provinsi Lampung ini merupakan kondisi akhir daerah dan wilayah Lampung

yang dikehendaki oleh seluruh komponen pemangku kepentingan

(stakeholders) di Provinsi Lampung dalam periode 2015—2019.

Hal-hal penting memasuki tahapan III dari RPJPD Provinsi Lampung, adalah:

1. Mengembangkan kemajuan daerah dan meningkatkan pemerataan kualitas

dan kesejahteraan antar wilayah;

2. Dinamika ekonomi yang atraktif dimantapkan dengan memperluas

jangkauan jaringan kerja kegiatan ekonomi dalam skala Nasional dan

Internasional.

3. Pengembangan, Pemanfaatan dan penerapan Iptek serta Penguatan Inovasi

pada upaya optimalisasi pendayagunaan potensi sumber daya dan

infrastruktur.

Oleh karenanya penting sekali menjadikan visi pembangunan Provinsi Lampung

menjadi visi bersama (shared vision). Dengan mendasarkan modal dasar

Provinsi Lampung, tantangan yang dihadapi dalam 5 (lima) tahun ke depan, dan

mengacu pada visi pembangunan jangka panjang Indonesia Tahun 2005-2025

dan visi pembangunan jangka panjang Provinsi Lampung Tahun 2005-2025,

maka visi Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung sama dengan visi

Provinsi Lampung Tahun 2015—2019 yaitu:

“ Lampung Maju dan Sejahtera 2019”

Visi tersebut dimaksudkan untuk menjadikan Provinsi Lampung merupakan

daerah yang maju dan berdaya saing. Menjadi wilayah maju mempunyai

pengertian Provinsi Lampung menjadi daerah dengan kinerja ekonomi tinggi

dimana untuk menjadi daerah yang maju harus di dukung dengan kualitas

sumber daya manusia. Kualitas sumber daya yang tinggi akan didapatkan bila

status kesehatan masyarakat Provinsi Lampung juga tinggi. Menjadi wilayah

sejahtera mempunyai pengertian bahwa masyarakat Provinsi Lampung yang

sejahtera dalam arti sejahtera secara ekonomi, makmur dengan pembagian

yang lebih adil dan merata, jumlah penduduk terkendali, derajat kesehatan

tinggi, angka harapan hidup tinggi, kualitas pelayanan sosial lebih baik.

Masyarakat sejahtera juga harus terjamin hak-haknya dan memiliki kesempatan

yang sama untuk meningkatkan hidup, memperoleh pekerjaan, pendidikan,

kesehatan dan pelayanan sosial serta kebutuhan dasar yang layak.


2.1.2 Misi

Pada periode Renstra 2015 – 2019 tidak ada lagi misi SKPD namun mengikuti

Misi Gubernur. Untuk mewujudkan Visi Gubernur Lampung maka telah

dirumuskan menjadi 5 (lima) misi yaitu:

1. Meningkatkan pembangunan ekonomi dan memperkuat kemandirian

daerah

2. Meningkatkan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pelayanan

sosial

3. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, IPTEK dan inovasi, budaya

masyarakat dan Toleransi kehidupan beragama

4. Meningkatkan pelestarian SDA dan kualitas lingkungan hidup yang

berkelanjutan

5. Menegakkan supremasi hukum, mengembangkan demokrasi berbasis

kearifan lokal, dan memantapkan kepemerintahan yang baik dan antisipatif

Sektor Ketahanan Pangan masuk dalam Misi Pertama dalam RPJMD (Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah) 2015-2019 Provinsi Lampung yaitu :

“Meningkatkan Pembangunan Ekonomi dan Memperkuat Kemandirian

Daerah”.

Misi ini adalah upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi (pro growth)

melalui pengembangan potensi dan keunggulan yang dimiliki Provinsi Lampung

dengan memperkuat investasi (pro investment) diberbagai sektor dan ekonomi

yang berbasis kerakyatan dan kemitraan. Pertumbuhan ekonomi yang kuat

ditandai juga oleh upaya pemerataan dengan trickle down effect yang tinggi.

Upaya memperkuat ekonomi Lampung dengan mengembangkan potensi dan

keunggulan yang dimiliki dengan orientasi ekonomi nasional dan global.

Ekonomi berbasis agro terus dimantapkan dan diperkuat, kemudian

ditransformasikan ke ekonomi berbasis industri, perdagangan, dan jasa

berbasis teknologi. Investasi baru (dalam dan luar negeri) harus dipacu untuk

memperluas kesempatan kerja. Pembangunan ekonomi dan pemerataannya

harus diorientasikan untuk mengurangi pengangguran, meningkatkan

pendapatan masyarakat, dan menurunkan jumlah penduduk miskin.

Pembangunan ekonomi tidak mengeksploitisasi sumber daya alam dan tidak

merusak lingkungan.

Perkuatan ekonomi merupakan penciptaan daya saing berkelanjutan atau

sustainable competitive advantage sebagai hasil dari pengelolaan sumber daya

didukung kompetensi yang tinggi (core competence). Produktivitas barang dan


jasa yang dihasilkan dengan kualitas tinggi dan berdaya saing sehingga

meningkatkan nilai tambah produk dan kemandirian daerah. Penguatan

kemandirian daerah diindikasikan oleh kapasitas fiskal yang tinggi terutama

dicirikan oleh pendapatan asli daerah (PAD) yang tinggi.

Dampak akhir dari pembangunan ekonomi Lampung adalah kesejahteraan

sosial yang berkeadilan. Kesejahteran dicapai melalui pemberdayaan dan

partisipasi masyarakat, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.

Urusan pemerintahan yang terkait dengan Misi 1 antara lain Urusan Pertanian,

Urusan Kelautan dan Perikanan, Urusan Kehutanan, Urusan Perindustrian,

Urusan Perdagangan, Urusan Pangan, Urusan Koperasi dan UMKM, Urusan

Penanaman Modal dan Perijinan, Urusan Pariwisata, serta Urusan Pendapatan.

Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai

atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah sebagai berikut :

Tujuan : Mewujudkan pemantapan ketahanan pangan masyarakat

sampai tingkat perseorangan secara berkelanjutan melalui

penganekaragaman pangan, penguatan ketersediaan,

distribusi pangan, dan kualitas konsumsi pangan yang

bermutu dan aman berbasis sumberdaya lokal.

Indikator Tujuan : 1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi

1. Jumlah Konsumsi energi (kkal/kap/hr)

2. Jumlah Konsumsi Protein (gram/kap/hr)

3. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan

4. Persentase Jumlah Penduduk Rawan Pangan %)

5. Harga Gabah Kering Panen (GKP) di Tingkat produsen (Rp.)

6. Koefisien Variasi Pangan (beras) di tingkat konsumen (%)

7. Persentase Peningkatan Produk Pangan Segar yang Tersertifikasi

8. Persentase Tingkat Keamanan Pangan Segar yang diuji

Tabel 2. Misi, Tujuan dan Indikator Tujuan Jangka Menengah

Misi Tujuan

Tujuan Indikator Tujuan Satuan Target 2019

Meningkatkan Pembangunan Ekonomi dan Memperkuat Kemandirian Pangan

Mewujudkan pemantapan ketahanan pangan masyarakat sampai tingkat perseorangan

1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi

2. Jumlah Konsumsi energi

3. Jumlah Konsumsi Protein

4. Skor PPH Ketersediaan

5. Persentase Jumlah

-

Kkal/kap/hr

Gram/kap/hr

87,7

2.064

57,00

88,7

1 %


secara berkelanjutan melalui penganekaragaman pangan, penguatan ketersediaan, distribusi pangan, dan kualitas konsumsi pangan yang aman berbasis sumberdaya lokal

Penduduk Rawan Pangan

6. Harga Gabah Kering Panen (GKP) di Tingkat produsen

7. Koefisien Variasi Pangan (beras) di tingkat konsumen



-

%

(Rp.)

%

%

%

≥ HPP

CV<10%

10

80% (dibawah ambang batas)

SASARAN

Mengacu pada misi yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai

atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu Terpenuhinya

kebutuhan konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman untuk

memenuhi kecukupan energi perkapita, dengan indikator kinerja sebagai

berikut :





5. Persentase Penurunan Jumlah Penduduk Rawan Pangan





Indikator Kinerja dari sasaran strategis diatas dapat dilihat pada tabel

dibawah ini:

Tabel 3 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Indikator Tujuan dan Sasaran

Visi : Lampung Maju dan Sejahtera 2019 Misi : Meningkatkan Pembangunan Ekonomi dan Memperkuat Kemandirian Pangan

Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Target 2019

Mewujudkan pemantapan ketahanan pangan masyarakat sampai tingkat perseorangan




4. Skor Pola Pangan Harapan

Terpenuhinya kebutuhan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan



3. Jumlsh Konsumsi Protein

4. Skor Pola Pangan Harapan

87,7

2.064

57,00

88,7


2.2 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

A. Kondisi Ketahanan Pangan 2016

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi

Lampung Tahun 2016 dilakukan dengan cara membandingkan antara target

indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Rincian tingkat capaian kinerja

masing-masing indikator sasaran tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel

dibawah ini:

Tabel Perbandingan Antara Target dan Realisasi Capaian Kinerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016

No Indikator Kinerja Capaian

2015

Tahun 2016 Target Akhir

Renstra

Capaian s/d 2016

terhadap 2019 (%)

Target Capaian %

1.

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan

70,31 85,6 75,08 87,71 96,32 77,95

2. Persentase Penurunan Jumlah Penduduk Rawan Pangan (%/th)

0,68 1 0,43 43 1% 43

3. Harga Gabah Kering Panen (GKP) di Tingkat produsen (Rp/Kg)

≥ HPP Rp.

4.100

≥ HPP Rp. 3.700

≥ HPP Rp. 3.776

100 ≥ HPP

HPP tahun 2019 belum

diketahui

4. Coefisien Variasi

pangan beras di tingkat konsumen

CV : 6% CV<10% CV : 2% 100 CV <10% 100


79,3 85,0 78,0

91,76 92,5 84,32

6.

Jumlah Konsumsi energi(kkal/kap/hr)

1.841,5 2.019 1.856,7 91,96 2.150 86,36

secara berkelanjutan melalui penganekaragaman pangan, penguatan ketersediaan, distribusi pangan dan kualitas konsumsi pangan yang bermutu dan aman berbasis sumberdaya lokal

(PPH) Ketersediaan





9. Persentase Tingkat Keamanan Pangan Segar yang di Uji

aman untuk memenuhi kecukupan energi per kapita

(PPH) Ketersediaan






1

≥ HPP CV<10% 10



7. Jumlah Konsumsi Protein(gr/kap/hr)

49,6 56,3 50,3 89,34 57 88,25

8. Persentase Peningkatan Produk Pangan Segar yang Tersertifikasi (%)

3,16 10 7,33 73,3 10 73,3

9. Persentase Tingkat Keamanan Pangan Segar yang di Uji (%)

91,39

80% 83,78 104,73 80% 104,73

Dari 9 indikator kinerja sasaran yang merupakan indikator kinerja utama (IKU)

Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016, 5 indikator

menunjukkan capaian lebih dari 91, 2 indikator kinerja memiliki capaian 76 ≤

90, 1 indikator kinerja memiliki capaian 66 ≤ 75 dan 1 indikator menunjukkan

capaian kinerja antara ≤ 50. berdasarkan skala nilai peringkat kinerja pada

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 terdapat 5 indikator

menunjukkan capaian sangat tinggi, 2 indikator menunjukkan capaian tinggi, 1

indikator menunjukkan capaian sedang dan 1 indikator menunjukkan capaian

sangat rendah.

Gambar 1. Persentase Pencapaian IKU BKPD Provinsi Lampung Tahun 2016

Sementara bila dilihat dalam kerangka triwulan, perbandingan antara rencana

dan realisasi kinerja untuk seluruh sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel. Realisasi dan Capaian Kinerja IKU Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 per Triwulan

Sangat Tinggi 55,56%

Tinggi 22,22%

Sangat Rendah 11,11%

Sedang 11,11%

Tingkat Capaian IKU Tahun 2016

Sangat Tinggi 55,56%

Tinggi 22,22%

Sedang 11,11%

Sangat Rendah 11,11%


No Sasaran Strategi Indikator Kinerja Satuan Target Tahuna

n Triwulan

Target

Realisasi %

1. Peningkatan ketersediaan pangan yang beragam

Skor pola pangan harapan (PPH) ketersediaan

- 85,6 Triwulan I 85,6 79,3 92,64 Triwulan II 85,6 79,3 92,64 Triwulan III 85,6 79,3 92,64 Triwulan IV 85,6 75,08 87,71

2. Penurunan jumlah penduduk rawan pangan

Pesentase Penurunan jumlah penduduk rawan pangan

% 1 Triwulan I 1 0,43 43 Triwulan II 1 0,43 43 Triwulan III 1 0,43 43 Triwulan IV 1 0,43 43

3. Stabilnya harga pangan pokok di tingkat produsen dan konsumen

Harga Gabah Kering Panen (GKP) di Tingkat produsen

Rp/kg 3.700≤ Triwulan I 3.700 ≤ 3.915 100 Triwulan II 3.700 ≤ 3.577 99 Triwulan III 3.700 ≤ 3.822 100 Triwulan IV 3.700 ≤ 3.776 100

Coefisien Variasi pangan beras di tingkat konsumen

% 10% > Triwulan I 10% > 6 100 Triwulan II 10% > 6 100 Triwulan III 10% > 6 100 Triwulan IV 10% > 2 100

4. Peningkatan keragaman konsumsi pangan yang sehat dan aman

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi

- 85,0 Triwulan I 85,0 79,3 93,29 Triwulan II 85,0 79,3 93,29 Triwulan III 85,0 79,3 93,29 Triwulan IV 85,0 78,0*) 91,76

5. Peningkatan konsumsi pangan yan sesuai angka kecukupan gizi (AKG)

Jumlah Konsumsi Energi

Kkal/kap/hr

2.019 Triwulan I 2.019 1.841,5 91,21 Triwulan II 2.019 1.841,5 91,21 Triwulan III 2.019 1.841,5 91,21 Triwulan IV 2.019 1.856,7*) 91,96

Jumlah Konsumsi Protein

Gram/kap/hr

56,3 Triwulan I 56,3 49,6 88,10 Triwulan II 56,3 49,6 88,10 Triwulan III 56,3 49,6 88,10 Triwulan IV 56,3 50,3*) 89,34

6. Tercapainya keamanan pangan segar

Persentase Peningkatan Produk Pangan Segar yang Tersertifikasi

-% 10 Triwulan I 10 7,4 74 Triwulan II 10 7,4 74 Triwulan III 10 7,4 74 Triwulan IV 10 7,33 73,3

Persentase Tingkat Keamanan Pangan Segar yang di Uji

% 80 Triwulan I 80 91,39 114,24 Triwulan II 80 91,39 114,24 Triwulan III 80 91,39 114,24 Triwulan IV 80 83,78 104,73

Catatan *) menggunakan angka sementara karena hasil realisasi baru diketahui pada bulan Juni 2016

Beberapa IKU yang diuraikan diatas, penetapan target dan pengukuran realisasi

triwulan dilakukan dengan menggunakan proxy indikator karena karakter

indikator yang spesifik, termasuk tentang metode pengukuran indikator.

Indikator yang dimaksud dan penjelasan mengapa dipergunakan proxy

indikator adalah sebagai berikut :

1. Sebagian indikator merupakan indikator pada level outcome, dimana

pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan, belum tentu akan berkontribusi

pada pencapaian target kinerja IKU secara langsung, seperti indikator

penurunan jumlah penduduk rawan pangan.

2. Sebagian indikator mempergunakan data yang dihasilkan oleh pengukuran

secara periodik oleh lembaga diluar Badan Ketahanna pangan Daerah, yang

biasanya dilakukan sekali dalam setahun, indikator yang masuk dalam

kategori ini adalah PPH Ketersediaan, Skor pola pangan harapan (PPH)

konsumsi, Konsumsi energi dan Konsumsi Protein.


Tabel Pencapaian Kinerja Tahun 2016 Dibandingkan dengan Target Kinerjanya, Target RPJMD dan Perjanjian Kinerja Tahun 2017

No Sasaran Strategi

Indikator Kinerja

Satuan

Tahun 2016 Tahun 2017

Target Capaian Realisasi Target RPJMD

PK


Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan

- 85,6 75,08 87,71 88,0 88,0


Persentase Penurunan Jumlah Penduduk Rawan Pangan

%/Tahun 1 0,43 43 1 1



Rp/Kg HPP≤

3.700≤ 3.776 100 3.700 3.700

Coefisien Variasi pangan beras di tingkat konsumen

% <10% 2% 100 < 10% < 10%


Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi - 85,0 78,0 91,76 85,9 85,9


Jumlah Konsumsi Energi Kkal/kap/hr 2.019 1.856,7 91,96 2.034 2.034

Jumlah Konsumsi Protein Gram/kap/

hr 56,3 50,3 89,34 56,5 56,5



% 10 7,33 73,3 10 10

Persentase Tingkat Keamanan Pangan Segar yang di Uji

%


83,78 104,73 80 % 80

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Bagian ini akan menguraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja yang

menjelaskan laporan kinerja secara umum sebagaimana telah diuraikan dalam

sub bab sebelumnya. Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung

memiliki 6 sasaran, yaitu :





5. Peningkatan konsumsi pangan yang sesuai angka kecukupan gizi (AKG)


yang diukur dengan 9 indikator, yaitu :

1. Skor pola pangan harapan (PPH) ketersediaan

2. Persentase penurunan jumlah penduduk rawan pangan


3. Harga gabah kering panen (GKP) di tingkat produsen

4. Coefisien variasi pangan beras di tingkat konsumen

5. Skor pola pangan harapan (PPH) konsumsi

6. Jumlah konsumsi energi

7. Jumlah konsumsi protein

8. Persentase peningkatan produk pangan segar yang tersertifikasi

9. Persentase tingkat keamanan pangan segar yang di uji

Penyajian untuk sub bab ini akan disajikan per indikator. Beberapa indikator

yang terkait digabungkan menjadi satu dalam analisis ini.

Capaian kinerja tahun 2016 merupakan capaian kinerja tahun kedua dari

periode 5 (lima) tahun RPJMD dan Renstra Badan Ketahanan Pangan Daerah

Provinsi Lampung. Adapun gambaran pencapaian indikator kinerja pada tahun

2016 adalah sebagai berikut:

Tabel . Rencana dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja BKPD TA. 2016

NO Sasaran Srategis

Indikatir Kinerja Satuan 2016 2019

Target Realisasi % Target RPJMD

%



- 85,6 75,08 87,71 96,32 77,95



%/Tahun 1 0,43 43 1 43

3.

Stabilnya harga pangan pokok di tingkat produsen dan konsumen


Rp/Kg HPP≤

3.700

3.776 100 HPP≤ Belum diketahui HPP nya

4. Coefisien Variasi pangan beras di tingkat konsumen

% <10% 2% 100 <10% 100



- 85,0 78,0 91,76 92,5 84,32


6. Jumlah Konsumsi Energi

Kkal/kap/hr 2.019 1.856,7 91,96 2.150 86,36


Gram/kap/hr

56,3 50,30 89,34 57 88,25



% 10 7,33 73,3 10 73,3


% 80% (dibawah ambang batas)

83,78 104,73 80 104,73

Keberhasilan Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung dalam

menjalankan Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan


Masyarakat diukur berdasarkan pencapaian outcome. Pengukuran tersebut

dilakukan mengingat outcome merupakan hasil dari berfungsinya output yang

telah dilaksanakan bidang yaitu Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan,

Bidang Distribusi dan Harga Pangan, Bidang Penganekaragaman dan Konsumsi

Pangan, Bidang Mutu dan Keamanan Pangan, UPT serta Sekretariat Badan

Ketahanan Pangan Daerah. Pengukuran capaian kinerja Badan Ketahanan

Pangan Daerah tersebut dilaksanakan secara tahunan, sedangkan pengukuran

realisasi keuangan dan fisik output kegiatan dipantau secara bulanan dan tri

wulanan melalui Laporan realisasi kinerja dan realisasi keuangan.

Pengukuran kinerja didasarkan pada indikator kinerja yang terstandarisasi agar

mampu menghasilkan hasil evaluasi kinerja yang relevan dan reliable sebagai

bahan pertimbangan perencanaan selanjutnya. Hasil pengukuran menjadi dasar

untuk menyimpulkan kemajuan kinerja, mengambil tindakan dalam rangka

mencapai target kinerja yang ditetapkan dan menyesuaikan strategi untuk

mencapai tujuan dan sasaran.

Analisis dan evaluasi capaian kinerja diperoleh dari hasil pengukuran kinerja

kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran. Beberapa indikator kinerja

dapat dilaksanakan melalui beberapa kegiatan yang saling terkait digabung

menjadi satu dalam analisis ini. Hasil analisis dan evaluasi capaian kinerja tahun

2016 Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung per indikator dapat

dijelaskan sebagai berikut :

SKOR POLA PANGAN HARAPAN (PPH) KETERSEDIAAN

Ketahanan pangan nasional masih merupakan isu yang strategis bagi Indonesia

mengingat kecukupan produksi, distribusi dan konsumsi pangan memiliki

dimensi yang terkait dengan dimensi sosial, ekonomi dan politik.Ketahanan

pangan merupakan suatu sistem yang terintegrasi yang terdiri atas berbagai

subsistem, subsistem utamanya adalah ketersediaan pangan, keterjangkauan

dan pemenuhan konsumsi pangan. Terwujudnya ketahanan pangan merupakan

sinergi dari interaksi ketiga subsistem tersebut. Subsistem ketersediaan pangan

mencakup aspek produksi dan cadangan pangan.

Ketersediaan pangan harus dikelola sedemikian rupa sehingga walaupun

produksi pangan bersifat musiman, terbatas dan tersebar antar wilayah, tetapi

volume pangan yang tersedia bagi masyarakat harus cukup jumlah dan jenisnya

serta stabil penyediaannya dari waktu ke waktu. Untuk itu aspek cadangan

pangan merupakan salah satu komponen penting dalam ketersediaan pangan


yang dapat berfungsi menjaga kesenjangan antara produksi dengan kebutuhan,

disamping itu juga dapat digunakan untuk mengantisipasi kemungkinan

terjadinya kekurangan pangan yang bersifat sementara disebabkan gangguan

atau terhentinya pasokan bahan pangan, misalnya karena putusnya prasarana

dan sarana transportasi akibat bencana alam.

Realisasi pencapaian indikator skor pola pangan harapan (PPH) ketersediaan,

dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 13. Rencana dan Realisiasi Indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan

No Indikator Kinerja Capaian 2015


Renstra

Capaian s/d 2016

terhadap 2019 (%)

Target Capaian %

1.

Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan

70,31 85,60

75,08

87,71

88,70

84,64

Pada indikator skor pola pangan harapan (PPH) Ketersediaan pada tahun 2016

ini ditargetkan 85,6 dan terealisasi 75,08 atau 87,71%, meskipun pencapaian

kinerjanya belum mencapai 100% tetapi pencapaian kinerjanya sudah

tergolong tinggi yaitu mencapai 87,71%.

Untuk mengetahui perkembangan skor pola pangan harapan (PPH)

ketersediaan selama lima tahun terakhir di Provinsi Lampung dapat dilihat

pada tabel dibawah ini :

Tabel Pola Pangan Harapan (PPH Ketersediaan) di Provinsi Lampung 2012 – 2016

Kelompok Pangan Skor Maks

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan 2012 2013 2014 2015 2016

Padi-Padian Umbi-Umbian Pangan Hewani Minyak dan Lemak Buah/Biji Berminyak Kacang-Kacangan Gula Sayur dan Buah Lain-Lain

25 2,5 24

5 1

10 2,5 30

-

25 2,5

7,08 5,0

0

1,55 2,5

30,0 -

25 1,97

10,06 2,36

-

1,97 2,5 30

-

25 2,00 9,87 2,82

-

1,72 2,50

30,00 -

25 1,65 9,40 1,03

-

0,73 2,50

30.00 -

25 1,0

10,7 3,2 1,0

1,6 2,5

30,0 -

T O T A L 100 73,63 73,86 73,92 70,31 75,08 Sumber : Badan Ketahanan Pangan Daerah Prov. Lampung


Sumber Data : Badan Ketahanan Pangan Daerah prov. Lampung

Gambar2. Skor PPH Ketersediaan Provinsi Lampung Tahun 2012 – 2016

Jika dilihat dari tabel diatas menunjukkkan bahwa PPH ketersediaan di Provinsi

Lampung sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 mengalami peningkatan,

hanya saja pada Tahun 2015 mengalami penurunan hal ini dikarenakan ada

beberapa komoditas yang mengalami penurunan ketersediaannya sehingga

masih dibawah skor maksimal, untuk komoditi padi-padian, gula, sayur dan

buah ketersediaannnya sudah melebihi dari skor maksimal, sementara untuk

kelompok pangan umbi-umbian, hewani, minyak dan lemak, buah/biji

berminyak, dan kacang-kacangan ketersediaannya masih di bawah skor

maksimal yang menyebabkan skor PPH ketersediaan di Provinsi Lampung

belum ideal yang menunjukkan bahwa ketersediaan bahan pangan di Provinsi

Lampung belum beragam/berimbang. Dan pada tahun 2016 skor pola pangan

harapan (PPH) ketersediaan mengalami peningkatan yaitu 75,08, meskipun

mengalami peningkatan di tahun 2016 ini, tapi PPH ketersediaan menunjukkan

bahwa ketersediaan pangan di Provinsi Lampung belum beragam/seimbang

karena belum mencapai 100.

Sementara jika dilihat dari surplus atau minus ketersediaan bahan pangan

selama lima tahun terakhir di provinsi Lampung dapat dilihat pada tabel

dibawah ini :

73,63 73,86 73,92

70,31

75,08

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016

SKOR PPH KETERSEDIAAN

Series 1


Tabel Surplus/Minus Bahan Makanan Provinsi Lampung Th. 2012 – 2016

No. Komoditas Surplus (+)/Minus (-) (ton)

2012 2013 2014 2015 2016 I 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

1

Pangan Nabati Beras Jagung Kedelai Kacang Tanah Kacang Hijau Ubi Kayu Ubi Jalar Sayur Buah Minyak Goreng Gula Pasir

889.523

1.508.442 -87.733

1.671 -2.796

6.810.249 11.125

-340.047 1.230.602

49.240 650.819

952.622

1.506.991 -91.857

1.442 -3.469

6.752.862 8.367

-360.415 1.609.894

-48.954 722.018

780.725

1.557.589 -85.814

274 -77

8.122.537 19.889

-444.243 1.481.576

-63.528 628.267

873.967

1.509.246 -80.588

7.257 -9

6.657.508 14.042

- 20.764.046

- -

1.020.287 1.315.733

- 87.702 2.440

- 1 6.101.486

1.337 - -

16.613 531.241

II. 1. 2. 3. 4.

Pangan Hewani Daging Telur Susu Ikan

-4.528 87.443

-341.961 248.798

19.134 98.106

-350.308 491.323

5.927 3.176

-362.463 367.435

-

-15.943 -

7.913

6.897 2.231

- 362.707 -

Sumber Data : Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung

Data Neraca Bahan Makanan (NBM) menunjukkan bahwa ketersediaan bahan

pangan di Provinsi Lampung telah cukup, dicerminkan dengan tersedianya

energi dan protein yang telah melebihi standar yang ditetapkan melalui

Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG). Sebagai gambaran

ketersediaan bahan pangan Provinsi Lampung dapat dilihat pada Tabel

dibawah ini.

Tabel Ketersediaan Energi dan Protein Berdasarkan NBM Provinsi Lampung Tahun 2012 – 2016.

No. Uraian Standar

WNPG Tahun 2012

(ATAP 2011) Tahun 2013



(ATAP 2014) Tahun 2016 (ATAP 2015

1

Energi (kal/kap/hr)

2.200 2.870,04 2.911,84 2.987,84 2.735,29 2.819

a. Nabati

2.791,68 2.800,13 2.877,91 2.630,63 2.686

b. Hewani

78,36 111,71 109,93 104,66 133

2

Protein (gram/kap/hr)

57 58,31 68,23 55,90 67,93 68,67

a. Nabati

49,36 55,47 43,57 55,65 51,82

b. Hewani

8,95 12,76 12,33 12,28 16,85

Sumber : Badan Ketahanan Pangan daerah Prov. Lampung


Gambar 3. Ketersediaan Energi dilihat dari Sumbernya tahun 2012 - 2016

Gambar 4. Ketersediaan Protein Berdasarkan Sumbernya Tahun 2012 – 2016

Dalam upaya pencapaian indikator skor pola pangan harapan (PPH)

ketersediaan, Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung telah

melakukan penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM).Tabel Neraca Bahan

Makanan ini menyajikan gambaran menyeluruh tentang pola penyediaan

pangan di suatu wilayah dalam periode tertentu. Neraca Bahan Makanan (NBM)

digunakan sebagai salah satu bahan dalam menyusun kebijakan ketersediaan

pangan, maka NBM harus disusun secara lengkap, tepat waktu dan

berkelanjutan dari suatu periode ke periode berikutnya. Tabel NBM ini dapat

digunakan untuk mengevaluasi pengadaan, penggunaan pangan, komposisi atau

pola ketersediaan energi atau zat gizi lainnya. Selain itu juga digunakan sebagai

-

500,00

1.000,00

1.500,00

2.000,00

2.500,00

3.000,00


78,36 111,71 109,93 104,66 133,00

2.791,68 2.800,13 2.877,91

2.630,63 2.686,00

2.870,04 2.911,84 2.987,84

2.735,29 2.819,00

Sumber Hewani

Sumber Nabati

Total Energi

0

10

20

30

40

50

60

70


8,95 12,76 12,33 12,28

16,85

51,19 49,36

55,47

43,57

51,82

66,41

58,31

68,23

55,9

68,67

Sumber Hewani

Sumber Nabati

Total Protein


acuan dalam perencanaan produksi/pegadaan pangan serta sebagai bahan

dalam penetapan kebijakan pangan dan gizi.

Pada tahun 2016 ini ditargetkan skor Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan

sebesar 85,6 tetapi dari hasil penyusunan NBM ternyata PPH ketersediaan di

Provinsi Lampung baru mencapai 75,08, masih lebih rendah dari yang di

inginkan. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan pangan di Provinsi

Lampung belum beragam/seimbang karena belum mencapai 100. Dari hasil

penghitungan ketersediaan atau hasil dari Neraca Bahan Makanan (NBM)

menunjukan bahwa ketersediaan pangan di provinsi Lampung masih di

dominasi oleh kelompok pangan padi-padian (66,54%), kelompok gula (7,96%),

kelompok sayur/buahan (10,97%), pangan hewani (4,55%), minyak dan lemak

(5,51%), kelompok umbi-umbian (1,73%), serta diikuti kelompok kacang-

kacangan dengan kontribusi energi sebesar 0,69%.

Penyebab belum idealnya ketersediaan pangan tersebut disebabkan karena

Komposisi skor PPH untuk masing-masing kelompok bahan pangan tersebut

belum seluruhnya mencapai skor maksimum,. Sedangkan kelompok pangan

yang memiliki skor dibawah skor maksimal PPH yaitu kelompok umbi-umbian

sebesar 1,0 (skor maksimal 2,5), kelompok pangan hewani sebesar 10,7 (skor

maksimal 24) kelompok kacang-kacangan sebesar 1,6 (skor maksimal 10) dan

kelompok minyak dan lemak sebesar 3,2 (skor maksimal 5). Hal ini

mengakibatkan tidak seimbangnya ketersediaan kecukupan gizi yang

dipersyaratkan. Sedangkan kelompok bahan pangan yang melebihi skor

maksimal akan memberikan kelebihan kontribusi ideal pangan dalam

komposisi gizi seimbang.

Untuk pemenuhan ketersediaan energi, protein dan lemak yang berimbang,

maka untuk komoditas yang produksinya masih rendah (kelompok umbi-

umbian, kacang-kacangan,kelompok pangan hewani, kelompok minyak dan

lemak) agar dilakukan peningkatan produksi dengan memanfaatkan potensi

lahan yang tersedia, sementara kelebihan ketersediaan untuk beberapa

komoditas pangan di Provinsi Lampung seperti beras dan ubi kayu dapat

dimanfaatkan sebagai aset provinsi untuk di eksport guna meningkatkan

pendapatan daerah.

Salah satu cara untuk mengetahui tingkat ketahanan pangan adalah dengan

mengukur rasio ketersediaan dengan konsumsi pangan. Rasio pangan ini berguna

sebagai masukan bagi pemangku kepentingan untuk memperbaiki dan

meningkatkan penyediaan pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan

Provinsi Lampung. Untuk melihat kecukupan ketersediaan dan konsumsi,


dilakukan perbandingan antara ketersediaan dan konsumsi aktual dengan angka

kecukupan ketersediaan dan konsumsi dalam bentuk energi dan protein.

Ketersediaan pangan per kapita mengindikasikan rata-rata individu

memperoleh bahan pangan. Pada tahun 2016 ini angka kecukupan energi

tingkat ketersediaan di targetkan 2.400 Kkal/kapita/hari, dari hasil penyusunan

neraca bahan makanan Provinsi Lampung tahun 2016 angka kecukupan energi

tingkat ketersediaan mencapai 2.819 Kkal/kapita/hari (117,45% dari target

angka kecukupan energi di tingkat ketersediaan sebesar 2.400

Kkal/kapita/hari). Dari total ketersediaan energi, sumbangan terbesar berasal

dari pangan nabati yaitu sebesar 2.686 kkal/kapita/hari atau 95,28% dan

sisanya 4,72% yang berasal dari pangan hewani. Secara rinci sumber energi dari

kelompok pangan tersebut sebagai berikut :

Tabel Ketersediaan Energi dan Protein Menurut Sumbernya

Sumber Pangan Ketersediaan energi Ketersediaan Protein

Kkal/kapita/hari % Gram/kap/hari %

Nabati 2.686 95,28 51,82 75,46

Hewani 133 4,72 16,85 24,54

Total 2.819 100 68,67 100

Sumber : Data NBM Badan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung Tahun 2016

Gambar 5. Persentase Ketersediaan Energi, Tahun 2016

NABATI; 95,28%

HEWANI; 4,72%

KETERSEDIAAN ENERGI


Gambar 6. Persentase Ketersediaan Protein, Tahun 2016

Total ketersediaan protein adalah sebesar 68,67 gram/kapita/hari atau lebih

besar 9 % dari angka yang dianjurkan yakni 63 gram/kapita/hari. Jika dilihat

sumbangannya menurut masing-masing kelompok pangan, ketersediaan energi,

protein dan lemak masih di dominasi kelompok padi-padian yaitu sebesar 1.876

kkal/kapita/hari atau 66,55%, kemudian diikuti kelompok buah-buahan

10,03%, gula 7,95%, makanan berpati 1,74%, daging 1,06%, minyak dan lemak

5,36%, ikan 2,66%, sayuran 0,99%, telur 0,92%, dan buah/biji berminyak

2,69%. Sedangkan yang memberi sumbangan yang paling kecil adalah

kelompok susu dengan ketersediaan energi yang hanya mencapai 1% per 1000

kkal/kapita/hari. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 7. Persentase Kontribusi Kelompok Pangan Tahun 2016

75,46%

24,54%

Ketersediaan Protein

Nabati Hewani

Padi-Padian ; 66,55%

Buah-Buahan ; 10,03%

Gula 7,95%

Minyak dan Lemak 5,36%

Ikan 2,66%

Makanan Berpati 1,74%

Daging 1,06%

Sayuran 0,99%

Telur 0,92%

% KONTRIBUSI KELOMPOK PANGAN

Padi-Padian 66,55%

Buah-Buahan 10,03%

Gula 7,95%

Minyak dan Lemak 5,36%

Buah/Biji Beminyak 2,69%

Ikan 2,66%

Makanan Berpati 1,74%

Daging 1,06%

Sayuran 0,99%

Telur 0,92%


Berdasarkan penghitungan ketersediaan pangan atau hasil dari Neraca Bahan

Makanan tahun 2016 didapatkan Pola Pangan Harapan (PPH) Provinsi

Lampung menurut kelompok pangan sebagai berikut :

Tabel Skor PPH Ketersediaan Provinsi Lampung berdasarkan NBM Th.

2016

Kelompok Pangan

Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Kalori % %

AKE*) Bobot

Skor Aktual

Skor AKE

Skor Maks

Skor PPH

Padi-padian 1.876 66,54 78,2 0,50 33,27 39,09 25,00 25,00

Umbi-umbian 49 1,73 2,0 0,50 0,87 1,02 2,50 1,0 Pangan Hewani 128 4,55 5,4 2,00 9,11 10,70 24,00 10,7

Minyak &Lemak 155 5,51 6,5 0,50 2,75 3,23 5,00 3,2

Buah/Biji Berminyak

58 2,04 2,4 0,50 1,02 1,20 1,00 1,0

Kacang-kacangan

20 0,69 0,8 2,00 1,39 1,63 10,00 1,6

Gula 224 7,96 9,3 0,50 3,98 4,67 2,50 2,50 Sayur dan Buah 309 10,97 12,9 5,00 54,85 64,44 30,00 30,00 Lain-lain - - - - - - - -

Total 2.819 100 117,5 107,24 125,98 100 75,08

Gambar 8. Perbandingan Skor Maksimum dan Skor PPH menurut Kelompok

Pangan

Bila dilihat dari persentase AKE bahwa situasi ketersediaan pangan

berdasarkan pola pangan harapan (Kualitas) di Provinsi Lampung pada tahun

2016 memiliki ketersediaan energi sebesar 2.819 kkal/kapita/hari atau lebih

17,45% dari angka kecukupan gizi (2.400 kkal/kapita/hari) dengan skor PPH

Skor Maksimum

0,00

10,00

20,00

30,00 25,00

2,50

24,00

5,00 1,00

10,00

2,50

30,00

0,00

25,00

1,00

10,70

3,20 1,00 1,60 2,50

30,00

0,00 Skor Maksimum

Skor PPH


75,08 yang menyatakan bahwa ketersediaan pangan di Provinsi Lampung

belum beragam/seimbang karena belum mencapai 100.

Meskipun ketersediaan energi berdasarkan Neraca Bahan Makanan (Kuantitas)

telah mencapai 2.819 kkal/kapita/hari atau surplus sebesar 17,45% dari angka

kecukupan gizi (2.400 kkal/kapita/hari) namun secara kualitas (skor PPH

75,08) belum ideal. Penyebab belum idealnya ketersediaan pangan tersebut

disebabkan karena :

1. Komposisi skor PPH untuk masing-masing kelompok bahan pangan

tersebut belum seluruhnya mencapai skor maksimal hal ini berakibat tidak

seimbangnya ketersediaan kecukupan gizi yang dipersyaratkan

2. Kelompok pangan yang terlalu melebihi skor maksimal akan memberikan

kelebihan kontribusi ideal pangan dalam komposisi gizi seimbang

3. Penyebab belum idealnya kualitas ketersediaan pangan ini juga disebabkan

pada beberapa kelompok pangan masih dibawah skor maksimal, yaitu

pangan hewani (4,55%), minyak dan lemak (5,51%), kelompok umbi-

umbian (1,73%), serta diikuti kelompok kacang-kacangan dengan

kontribusi energi sebesar 0,69%. Kondisi ini dikarenakan produksi untuk

masing-masing kelompok pangan tersebut relatif masih rendah.

Ketersediaan Bahan Pangan di Provinsi Lampung Tahun 2016 (Atap 2015)

menunjukkan bahwa ketersediaan yang mengalami surplus antara lain : beras

surplus 1.020.287 ton, Jagung surplus 1.315.733 ton, Kacang Tanah surplus

2.440 ton, Ubi Kayu surplus 6.101.486 ton, Ubi Jalar surplus 1.337 ton, cabe

merah 4.122, daging sapi 6.897 ton, daging ayam ras dan buras 7.157 ton, telur

2.231 ton, gula pasir 531.241 ton, dan minyak goreng 16.613 ton, sedangkan

untuk komoditas kedelai, kacang hijau, bawang merah, dan susu

ketersediaannya mengalami kekurangan/minus. Untuk kedelai minus 87.702

ton, kacang hijau minus 1 ton, bawang merah minus 315. 220 ton, dan susu

minus 362.707 ton. Data lengkap ketersediaan bahan pangan di Provinsi

Lampung tahun 2016 (atap 2015) dapat dilihat pada tabel dibawah ini :


Tabel 19. Ketersediaan dan Konsumsi Bahan Pangan di Provinsi Lampung Tahun 2016 (Atap Tahun 2015)

No. Komoditas Produksi (Ton) Benih/Pakan/Tercecer

Ketersediaan (Ton)

Jumlah Penduduk

(Jiwa)

Konsumsi/kapita (Kg/Kap/Th)

Total Konsumsi (Ton)

Surplus/Minus

Ketersediaan/Konsumsi

(%) Skor % (Ton)

Padi 3.641.895 7,3 265.858 3.376.037

1. Beras 2.133.655 3,3 70.411 2.063.245 9.890.538 105,45 1.042.957 1.020.287 197,83 1

2. Jagung 1.502.800 11 165.308 1.337.492 9.890.538 2,20 21.759 1.315.733 6.146,79 1

3. Kedelai 9.815 5 491 9.324 9.890.538 9,81 97.026 - 87.702 9,61 4

4. Kacang Tanah 4.963 5 248 4.715 9.890.538 0,23 2.275 2.440 207,26 1

5. Kacang Hijau 2.445 7 171 2.274 9.890.538 0,23 2.275 - 1 99,96 3

6. Ubi Kayu 7.387.084 15 1.108.063 6.279.021 9.890.538 17,95 177.535 6.101.486 3.537 1

7. Ubi Jalar 28.494 12 3.419 25.075 9.890.538 2,40 23.737 1.337 105,63 1

8. Bawang Merah 1.987 1.987 9.890.538 33,18 317.207 - 315.220 0,63 4

Cabe Merah 31.273 31.273 9.890.538 2,84 27.151 4.122 115,18 1

9. Daging Sapi 12.337 12.337 9.890.538 0,55 5.440 6.897 226,79 1

10. Daging ayam ras

dan buras

57.203 57.203 9.890.538 5,06 50.046 7.157 114,30 1

Susu 78,19 78 9.890.538 36,68 362.785 - 362.707 0,02 4

11. Telur (ayam,itik) 79.377 79.377 9.890.538 7,80 77.146 2.231 102,89 1

Gula Pasir 723.711 723.711 9.890.538 19,46 192.470 531.241 376,01 1

12. Minyak Goreng 129.167 129.167 9.890.538 11,38 112.554 16.613 114,76 1

Keterangan : Skor 1 : Surplus (rasio > 114%) Skor 2 : Swasembada ( rasio 100 – 114%) Skor 3 : Cukup (rasio 95 – 100%) Skor 4 : Defisit (rasio < 95%)


Jika dibandingkan dengan tahun 2015, pencapaian skor pola pangan harapan

(PPH) ketersediaan pada tahun 2016 mengalami peningkatan, pada tahun 2015

skor pola pangan harapan (PPH) ketersediaan mencapai 70,31 dan pada tahun

2016 naik menjadi 75,08. Hal ini dikarenakan persentase kontribusi kelompok

pangan ada yang mengalami peningkatan seperti kelompok pangan umbi-

umbian, kelompok pangan hewani, minyak dan lemak, dan kelompok kacang-

kacangan.

Pencapaian indikator skor pola pangan harapan (PPH) ketersediaan juga di

bandingkan dengan target di renstra dan target nasional jauh lebih rendah

target renstra dan nasional pada tahun 2016 sebesar 85,6, sedangkan

pencapaian di tahun 2016 baru 75,08 atau baru mencapai 87,71% dari target

renstra dan nasional

Ada beberapa masalah dalam pencapaian indikator skor pola pangan harapan

(PPH) ketersediaan, antara lain :

1. Ketersediaan pangan sangat fluktuatif dari tahun ketahun sehingga untuk

mempertahankan dan meningkatkan ketersediaan pangan perlu adanya

program dan kegiatan yang mendukung tercapainya ketersediaan pangan

suatu wilayah.

Solusi

1. Untuk menghadapi ketersediaan pangan yang sangat fluktuatif kiranya

perlu dilakukan penekanan laju pertumbuhan penduduk, penekanan laju

alih fungsi lahan, serta penekanan tingkat konsumsi yang melebihi standar

2. Ketersediaan pangan di Lampung yang masih rendah perlu ditingkatkan

melalui peningkatan produksi dan produktivitas dengan memanfaatkan

potensi wilayah

3. Penguatan distribusi pangan karena pergerakan komoditas sangat mobile

dan di Provinsi Lampung masih terdapat beberapa komoditas yang sangat

tergantung pasokan dari luar

PERSENTASE PENURUNAN JUMLAH PENDUDUK RAWAN PANGAN (%)

Realisasi pencapaian indikator persentase penurunan jumlah penduduk rawan

pangan, sebagai berikut :


Tabel Target dan Realisasi Pencapaian Sasaran Persentase Menurunnya Jumlah Penduduk Rawan Pangan



Renstra

Capaian s/d 2016

terhadap 2019 (%)

Target Capaian %

1.

Persentase Penurunan Jumlah Penduduk Rawan Pangan (%)

0,68 1

0,43

43 1%

43

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa target indikator persentase penurunan

jumlah penduduk rawan pangan pada tahun 2016 sebesar 1% hanya bisa

dicapai 0,43% atau terealisasi 43%. Hal ini menunjukkan bahwa sasaran

menurunnya jumlah penduduk rawan pangan pada tahun 2016 sebesar 1%

tidak tercapai. Berdasarkan skala nilai peringkat kinerja pada Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010, indikator persentase penurunan

jumlah penduduk rawan pangan menunjukkan capaian sangat rendah,

Dalam pencapaian target penurunan jumlah penduduk rawan pangan 1% ini

sulit untuk tercapai karena kemiskinan terdiri dari banyak faktor yang

mempengaruhi dan harus diselesaikan secara lintas sektoral. kemiskinan

berhubungan erat dengan kerawanan pangan yang ditinjau dalam dua dimensi:

a. Kedalaman dengan kategori ringan, sedang, dan berat

b. Jangka waktu/periode kejadian dengan kategori kronis untuk jangka

panjang dan transien untuk jangka pendek/fluktuasi

Selain itu kemiskinan juga berhubungan erat dengan tingkat pengangguran,

karena terkait dengan pendapatan penduduk (faktor ekonomi) dan daya beli

masyarakat. Berdasarkan tabel dibawah ini dapat dilihat bahwa perkembangan

jumlah penduduk dan jumlah penduduk miskin sejak tahun 2011 – 2016

cenderung turun :

Tabel Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Lampung Tahun 2012 – 2016

Tahun Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa) Persentase Penduduk Miskin

Kota Desa Jumlah Kota Desa Jumlah 2012 (Maret)

2012 (Sept)

2013 (Maret)

2013 (Sept)

2014 (Maret)

2014 (Sept)

2015 (Maret)

2015 (Sept)

2016 (Maret)

2016 (Sept)

241,10

240,11

235,47

224,81

230,63

224,21

233,27

197,94

233,39

227,44

1.023,39

990,05

939,88

919,95

912,28

919,73

930,22

902,74

936.21

912,34

1.264,48

1.230,16

1.175,35

1.144,76

1.142,92

1.143,93

1.163,49

1.100,68

1.169,60

1.139,78

12,00

11,88

11,59

10,89

11,08

10,68

10,94

9,25

10,53

10,15

17,63

16,96

15,99

15,62

15,41

15,46

15,56

15,05

15,69

15,24

16,18

15,65

14,86

14,39

14,28

14,21

14,35

13,53

14,29

13,86


Sumber Data : BPS Provinsi Lampung

Gambar 9. Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Lampung Th. 2012 -

2016

Berdasarkan penyebaran penduduk miskin tahun 2012 - 2016, bahwa jumlah

penduduk miskin di perdesaan lebih tinggi dari perkotaan. Pada tahun 2016

penurunan penduduk miskin sebesar 0,43% sementara target nasional dan

target Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi

Lampung Pada tahun 2016 dalam penurunan penduduk rawan pangan yaitu

1%, hal ini berarti bahwa kinerja Badan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung

tahun 2016 dalam menurunkan jumlah penduduk rawan pangan sebesar 1%

per tahun tidak mencapai target, sementara kalau dilihat dari rata-rata

penurunan penduduk rawan pangan selama lima tahun yaitu 1,08%

menunjukkan bahwa kinerja Badan ketahanan Pangan Provinsi Lampung

selama lima tahun telah melebihi target dalam upaya penurunan penduduk

rawan pangan.

Tabel Target Nasional, Target Renstra dan Capaian Kinerja dalam Penurunan Penduduk Miskin di Provinsi Lampung Tahun 2012 - 2016

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Target Nasional 1% 1% 1% 1% 1%

Target Renstra 1% 1% 1% 1% 1%

Realisasi Capaian

Kinerja

0,92% 1,26% 0,18% 0,68% 0,43%

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18


11,88 10,89 10,68

9,25 10,15

16,96

15,62 15,46 15,05 15,24 15,65 14,39 14,21

13,53 13,86

Kota

Desa

Jumlah


Gambar 10. Perbandingan antara Target Nasional, Target Renstra dan Realisasi Kinerja dalam Penurunan Penduduk Rawan Pangan

Kegiatan yang di kelola oleh Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi

Lampung dalam rangka mewujudkan penurunan penduduk rawan pangan yaitu

:

a. Pengembangan desa mandiri pangan

b. Analisa dan pemantauan SKPG dan PDRP

c. Pengembangan cadangan pangan pemerintah

d. Pengembangan lumbung pangan masyarakat

e. Analisa dan penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan.

f. Akses Pangan

g. Konsolidasi Dewan Ketahanan Pangan

Pada tahun 2016 ini pengembangan desa mandiri pangan selain dilakukan

pemantauan dan pembinaan di 97 desa mandiri pangan juga dilakukan

pembinaan dan pemantauan di 6 kawasan mandiri pangan.evaluasi dari hasil

pemantaun dan pembinaan, dampak dari kegiatan pengembangan desa mandiri

pangan, antara lain :

meningkatkan kelembagaan khususnya Kelompok Afinitas dan Lembaga

Keuangan Desa (LKD) namun masih kurang untuk Tim Pendamping Desa

(TPD)

Menurunkan tingkat kemiskinan

Menurunkan kerawanan pangan

Meningkatkan tahan pangan

Meningkatkan pola pikir

0,92%

1,26%

0,18%

0,68%

0,43%

1% 1% 1% 1% 1%

0,00%

0,20%

0,40%

0,60%

0,80%

1,00%

1,20%

1,40%


Realisasi Kinerja

Target Renstra

Target Nasional


Pada tahun 2016 ini ada 6 kawasan desa mandiri pangan tahap pengembangan

yang tersebar di 6 kabupaten, yaitu Kabupaten Lampung Selatan, Way Kanan,

Tanggamus, Lampung Utara, Tulang Bawang, dan Lampung Barat. Dari Hasil

pembinaan dan pemantauan untuk kegiatan kawasan mandiri pangan ini

dampaknya belum terlihat karena rata-rata pemberian bantuan modal dari

anggaran APBN ke kawasan desa mandiri pangan untuk usaha kelompok belum

menunjukkan perubahan yang signifikan, pada umumnya dana tersebut untuk

usaha pertanian, seperti menanam bawang merah, jahe, memelihara ikan dsb.

Berdasarkan analisa Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) situasi

pangan dan Gizi di Provinsi Lampung dalam kondisi rawan, dengan faktor

penyebab dominan yaitu indikator ketersediaan, dari 15 Kabupaten tidak ada

satupun dalam kondisi aman, untuk faktor ketersediaan pangan dalam kondisi

waspada yaitu Kabupaten Lampung Barat, Tanggamus, Lampung Timur,

Lampung Tengah, Pesawaran, Pringsewu, Mesuji, dan Tulang Bawang Barat,

sementara Kabupaten yang dalam kondisi rawan yaitu Kabupaten Lampung

Selatan, Lampung Utara, Way Kanan, Tulang Bawang, Bandar Lampung dan

Metro. Dari hasil analisa SKPG rasio ketersediaan terhadap konsumsi mormatif

serealia dan umbi umbian di provinsi Lampung memiliki rasio ketersediaan

pangan yang baik, hanya di Kota Metro dan Kota Bandar Lampung. Sedangkan

akses terhadap pangan, Provinsi Lampung masih dikategorikan aman, dari 15

Kabupaten tiadak ada yang posisi rawan, untuk akses pangan di Provinsi

Lampung dalam kondisi aman dan waspada. Sementara untuk indikator

pemanfaatan pangan di Provinsi Lampung masih relatif aman, hanya Kabupaten

Tanggamus dan Bandar Lampung yang kondisi rawan untuk pemanfaatan

pangannya. Jika dilihat secara keseluruhan dari ketiga indikator (Komposit)

yang dalam kondisi aman hanyalah Kabupaten Pringsewu, kondisi waspada

yaitu Kabupaten Lampung Barat, Lampung Timur, Lampung Tengah,

Pesawaran, Mesuji dan Tulang Bawang Barat, sementara Kabupaten yang rawan

jika dilihat dari ke tiga indikator tersebut yaitu Tanggamus, Lampung Selatan,

Lampung Utara, Way Kanan, Tulang Bawang, Bandar Lampung dan Metro.

Dari hasil penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan (FSVA) di 2.632

desa di bagi dalam 4 kelompok prioritas, yaitu : 130 desa/pekon pada prioritas

1, 358 desa/pekon pada prioritas 2, 719 desa/pekon prioritas 3, 1.425

desa/pekon prioritas 4.

Faktor yang menyebabkan desa/pekon tersebut menjadi rawan terhadap

kerentanan pangan disebabkan oleh :


a. Tingginya rasio rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan terendah rata-

rata 0,2004. Hal ini diasumsikan bahwa terdapat 2 – 4 rumah tangga dari 10

rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan terendah.

b. Tingginya rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas buang air besar

dengan rata-rata data rasio sebesar 0,0831 hal ini diasumsikan bahwa

terdapat 7 – 8 rumah tangga dari 10 rumah tangga yang tidak memiliki

sanitasi yang baik.

c. Tingginya Rumah Tangga yang tidak memiliki akses terhadap listrik dengan

rata-rata 0,0369. Hal ini diasumsikan bahwa terdapat 3 – 4 rumah tangga

dari 10 rumah tangga yang tidak memiliki akses ke air bersih.

d. Tingginya rumah tangga yang tidak memiliki akses terhadap air bersih

dengan rata-rata 0,2450. Hal ini diasumsikan bahwa terdapat 3 – 4 rumah

tangga dari 10 rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan terendah.

Pada tahun 2016 kegiatan cadangan pangan tidak direalisasikan karena adanya

surat dari bulog Nomor 384/08010/08/2015 tanggal 28 Agustus 2015 tentang

perjanjian pengelolaan cadangan pangan yang didalamnya antara lain berisi

adanya kenaikan harga berdasarkan keputusan Direksi Perum Bulog no. KD-

199/DK000/07/2015 ditetapkan sebesar Rp. 8.790/kg, dan kita diharuskan

melakukan penyesuaian harga terhadap stock milik Badan Ketahanan Pangan

Provinsi Lampung yang di titipkan di gudang Bulog sebagai kompensasi

terhadap biaya penitipan dan perawatan barang. Dengan adanya surat tersebut

Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung tidak merealisasikan

pengadaan cadangan pangan pemerintah yang akan dititipkan ke bulog, karena

belum ditemukan jalan keluar untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan

dengan surat penyesuaian harga tersebut terhadap stok cadangan pangan

pemerintah yang sudah dititipkan di Bulog. Sehingga kegiatan cadangan pangan

anggarannya diubah pada APBD-P tahun 2016.

Dalam rangka pengembangan cadangan pangan, selain melalui cadangan

pangan pemerintah diupayakan juga dari cadangan pangan yang ada di

masyarakat yaitu lumbung pangan masyarakat. Berdasarkan Undang-undang

No. 18 tahun 2012 tentang Pangan menyatakan bahwa ketahanan pangan

sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari

tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata

dan terjangkau. Peranan lumbung pangan di masa lalu lebih bersifat sosial dan

sebagai tempat untuk menyimpan hasil panen yang dapat dimanfaatkan oleh

masyarakat di musim paceklik.


Revitalisasi kelembagaan perlu dilakukan melalui proses pemberdayaan secara

sistematis, utuh terpadu dan berkesinambungan sehingga mampu menjadi

salah satu lembaga penggerak ekonomi pedesaan. Lumbung pangan adalah

salah satu kelembagaan yang ada di masyarakat yang telah lama berperan

dalam pengadaan pangan terutama dalam musim paceklik. Upaya revitalisasi

perlu dilakukan, mengingat (1) keberadaan lumbung pangan pada akhir-akhir

ini sudah semakin memudar seiring dengan kemajuan sistem perdagangan dan

berkembangnya lembaga logistik formal pemerintah; (2) terjadinya reformasi

peran BULOG pada tahun 1998, lumbung pangan dipandang sebagai salah satu

solusi dalam menindaklanjuti berbagai logistik (cadangan pangan) di pedesaan

dan perkotaan; dan (3) terbatasnya anggaran pemerintah untuk membiayai

program stabilisasi harga, sehingga lumbung pangan dipandang sebagai salah

satu alternatif untuk membantu mengatasi kekurangan pangan/defisit pangan

di musim paceklik, serta merosotnya harga pangan (padi) pada saat panen raya

di wilayah sentra produksi. Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung

sejak tahun 2011 melaksanakan kegiatan pengembangan cadangan pangan

masyarakat, dan pada tahun 2016 pengembangan lumbung pangan masyarakat

untuk pengisian lumbung dianggarkan dari dana APBN, masing-masing

lumbung mendapat anggaran Rp. 20.000.000,- untuk pengisian lumbung.Pada

tahun 2016 di targetkan untuk 38 lumbung dan terealisasi 38 lumbung yang

berada di Kabupaten Tulang Bawang Barat, yaitu :

No. Nama Kelompok Alamat Lumbung 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

Bangun Karya I Jaya Lestari Karya Maju Margo Seto Mekar Jaya Rejosari II Subur Makmur Suka Maju Sumber Rejeki Harapan Tani II Baru Muncul Mugi lestari Rukun Sentosa Sido Dadi Sido Makmur Sido Dadi Trimo Maju Tunas Baru I Tunas Remaja Untung Jaya Ngudi Makmur Tani Maju Setia Bakti Tirta Waru Flamboyan

Kp. Daya Sakti, Tumijajar, Tulang Bawang Barat Kp. Sumber Rejo, Tumijajar, Tulang Bawang Barat Kp. Makarti, Tumijajar, Tulang Bawang Barat Kp. Gunung Timbul, Tumijajar, Tulang Bawang Barat Kp. Daya Murni, Tumijajar, Tulang Bawang Barat Kp. Karta Sari, Tulang Bawang Udik, Tuba Barat Kp. Mulya Asri, Tulang Bawang Tengah, Tuba Barat Kp. Mekar Yekti Jaya, Lambu Kibang, Tuba Barat Kp. Margo Dadi, Tumijajar, Tuba Barat Kp. Gunung Menanti, Tumijajar, Tuba Barat Kp. Marga Kencana, Tulang Bawang Udik, Tuba Barat Kp. Mekar Sari Jaya, Lambu Kibang, Tuba Barat Kp. Panca Marga, Batu Putih, Tulang Bawang Barat Kp. Marga Sari, Gunung Terang, Tuba Barat Kp. Marga Kencana, Tulang Bawang Udik, Tuba Barat Kp. Marga Kencana, Tulang Bawang Udik, Tuba Barat Kp. Murni Jaya, Tumijajar, Tulang Bawang Barat Kp. Mulya Pulung Kencana, Tuba Tengah, Tuba Barat Kp. Karta Sari, Tuba Udik, Tulang Bawang Tengah Kp. Pulung Kencana, Tuba Tengah, Tuba Barat Kp. Toto Katon, Gunung Terang, Tulang Bawang Barat Kp. Daya Murni, Tumijajar Tulang Bawang Barat Kp. Daya Asri, Tumijajar, Tulang Bawang Barat Kp. Daya Murni, Tumijajar, Tulang Bawang Barat Kp. Daya Murni, Tumijajar, Tulang Bawang Barat Kp. Daya Murni, Tumijajar, Tulang Bawang Barat


27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

Harapan Jaya Sederhana Sumber Nabati Tri Kencana Tani Maju Muda Karya Sumber Makmur Ngudi Agung Ngudi Santoso Ngudi Luhur Mekar Sari Margo Mukti II

Kp. Daya Asri, Tumijajar, Tulang Bawang Barat Kp. Tiyuh Tunas Asri, Tuba Tengah, Tuba Barat Kp. Mulya Jaya Kencana, Tuba Tengah, Tuba Barat Kp. Panaragan, Tuba Tengah, Tulang Bawang Barat Kp. Candra Kencana, Tuba Tengah, Tuba Barat Kp. Pulung Kencana, Tuba Tengah, Tuba Barat Kp. Kata Raharja, TB. Udik, Tulang Bawang Barat Kp. Bujung Sari Marga, Lambu Kibang, Tuba Barat Kp. Bujung Sari Marga, Lambu Kibang, Tuba Barat Kp. Bujung Sari Marga, Lambu Kibang, Tuba Barat Kp. Marga Sari, Gunung Terang, Tulang Bawang Barat Kp. Penumangan Baru, TB. Tengah, Tuba Barat

Sementara untuk pembinaan dan pemantauan lumbung melalui dana APBD

tahun 2016, didapatkan hasil dana bansos cair pada saat petani tidak ada

panen, maka rata-rata kelompok lumbung membeli gabah cukup tinggi yaitu

antara Rp. 4.500 – Rp. 5.000, tapi masih sesuai dengan RUK. Dari hasil

pembinaan dan pemantauan diharapkan kelompok lumbung meningkatkan

pertemuan rutin untuk membahas kegiatan kelompok agar dalam pengelolaan

lumbung ini bisa berhasil dan bermanfaat.

HARGA GABAH KERING PANEN (GKP) DI TINGKAT PRODUSEN DAN

KOEFISIEN VARIASI PANGAN (BERAS) DI TINGKAT KONSUMEN

Harga pangan merupakan salah satu indikator yang dapat menjelaskan

kondisi ketahanan pangan suatu wilayah. Pengamatan terhadap kondisi harga

bahan pangan dapat berguna untuk berbagai hal seperti ketersediaan pasokan,

permintaan, kelancaran distribusi pangan, kondisi perdagangan di pasar

internasional, dampak implementasi kebijakan pemerintah, daya beli

masyarakat, kesejahteraan petani/produsen, dsb. Dengan menganalisis

informasi harga pangan, akan dapat dirumuskan kebijakan-kebijakan yang

diperlukan untuk mengatasi berbagai masalah yang terkait dengan harga dan

ketahanan pangan.

Realisasi pencapaian target sasaran stabilnya harga bahan pangan pokok di

tingkat produsen dan konsumen, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel Target dan Realisasi Capaian Indikator Harga Bahan Pangan Pokok di Tingkat Produsen dan Konsumen


2015


Renstra

Capaian s/d 2015

terhadap 2019 (%)

Target Capaian %

1.

Harga Gabah Kering Panen (GKP)) di Tingkat produsen

Koefisien Variasi

3.557 (HPP : 3.300)

≥ HPP (3.700)

CV<10%

≥ HPP (4.000)

100

100

≥ HPP

CV<10%

HPP tahun 2019 belum

diketahui

100

3


2.

Pangan (beras) di tingkat konsumen

CV : 6% CV = 2%

Harga Gabah Kering Panen (GKP) di Tingkat Produsen

Agar kebijakan dapat dirumuskan dengan tepat dan sesuai dengan

kondisi yang sebenarnya, diperlukan adanya data dan informasi harga pangan

yang akurat, tepat waktu, objektif dan konsisten, melalui rangkaian kegiatan

pemantauan, pengumpulan, kompilasi, pengolahan dan analisis data.

Mengingat besarnya implikasi ketersediaan informasi harga pangan terhadap

kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah, diperlukan upaya agar data

harga pangan dapat tersedia dan dapat digunakan sebagai acuan dalam

perumusan kebijakan. Oleh karena itu diperlukan pedoman sebagai acuan

pelaksanaan pengumpulan dan analis data harga pangan terutama bagi instansi

yang terkait dengan ketahanan pangan di daerah.

Stabilitas pasokan dan harga merupakan indikator penting yang menunjukkan

kinerja subsistem distribusi pangan. Stabilnya harga pangan sangat dipengaruhi

beberapa aspek antara lain kemampuan memproduksi bahan pangan,

kelancaran arus distribusi pangan dan pengaturan impor pangan, misalnya

beras dan kedelai.

Ketidakstabilan harga pangan dapat memicu tingginya harga pangan di dalam

negeri sehingga aksesibilitas masyarakat terhadap pangan secara ekonomi akan

menurun yang pada akhirnya dapat meningkatkan angka kerawanan pangan.

Situasi harga tahun 2016 pada tingkat produsen, grosir dan eceran di Provinsi

Lampung sebagai berikut :

Tabel Data Harga Tingkat Produsen, Grosir dan Eceran di Provinsi Lampung Tahun 2016

Nama Bahan Pangan Harga Rata-Rata per Kg

Produsen Grosir Eceran Padi.Gabah - GKP

- GKPG - GKG

3.776 4.049 4.603

- - -

- - -

Beras - Premium - Medium - Asalan

8.719 8.034

-

9.937 8.797 7.982

10.558 9.374 8.505

Kacang kedelai - Kering 6.268 8.648 9.962

Jagung pipilan kering - Kering 3.052 4.371 5.363 Cabe - Merah Keriting 26.081 34.750 39.415

Bawang Merah - Bawang Merah 28.520 31.604 36.110

Daging - Sapi di tingkat pemotong - 103.661 -


- Sapi hidup tingkat peternak

- Daging sapi murni - Ayam broiler/potong

- - -

45.440 -

27.194

- 116.755

30.808

Telur - Ayam ras - 19.153 21.183

Gula Pasir - Dalam Negeri/Lokal - 12.889 14.201

Minyak Goreng - - 12.279 Tepung Terigu - - 7.451

Untuk indikator Harga Gabah Kering Panen (GKP) di Tingkat Produsen dilihat

dari tabel diatas menunjukkan telah mencapai target, yaitu lebih tinggi dari

harga pembelian pemerintah (HPP). Berdasarkan Inpres No. 5 Tahun 2015,

Harga HPP Tahun 2016 untuk Gabah kering Panen yaitu Rp. 3.700/kg.

Berdasarkan Panel harga yang dilakukan dihasilkan harga gabah kering panen

di produsen pada tahun 2016 di Provinsi Lampung mencapai Rp. 3.776/kg atau

lebih tinggi 2,05% dari harga pembelian pemerintah (HPP).

Koefisien Variasi Pangan (Beras) di Tingkat Konsumen

Koefisien variasi (CV) merupakan suatu ukuran variasi yang dapat digunakan

untuk membandingkan suatu distribusi data yang mempunyai satuan yang

berbeda atau perbandingan antara simpangan baku dengan nilai rata-rata yang

dinyatakan dengan persentase. Dalam analisis harga koefisien variasi digunakan

untuk mengetahui tingkat kestabilan harga, jika koefisien variasi semakin kecil,

maka harga tersebut semakin stabil, bila CV tersebut lebih besar dari target CV,

maka harga komoditas tersebut tidak stabil. Kondisi kestabilan harga pangan

tingkat eceran di Provinsi Lampung Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel

dibawah ini :

Tabel Kondisi Kestabilan Harga Pangan Tingkat Eceran tahun 2016 di Provinsi Lampung

No. Komoditas Tahun 2016

Target CV Realisasi CV Ket.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Jagung Pipilan Kering Biji Kedelai Kering Beras Premium Beras Medium Beras Termurah Bawang merah Cabai Merah Keriting Gula Pasir Lokal Daging Ayam Ras Telur Ayam Ras Daging Sapi Murni Tepung Terigu Minyak goring

5 5 5 5 5

25 25 10 10 10 10 10 10

2 3 2 2 2 7

35 6 4 5 2 2 4

S S S S S S

TS S S S S S S

Keterangan :CV : Koefisien Variasi S : Stabil TS : Tidak Stabil


Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa indikator Koefisien Variasi

Pangan (Beras) di tingkat konsumen mencapai target yaitu CV < 10%. Dari

Tabel diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2016 harga beras baik yang

kualitas premium, medium ataupun beras termurah dalam kondisi stabil, yang

ditunjukkan dengan nilai CV < 10%.

Tabel Pencapaian Kinerja Harga GKP di Tingkat Produsen dibandingkan dengan Target Nasional dan Target Renstra Tahun 2012 – 2016

Tahun

2012

Tahun

2013

Tahun

2014

Tahun

2015

Tahun

2016

Target Nasional (>HPP) Rp. 3.300 Rp. 3.300 Rp. 3.300 Rp. 3.700 Rp. 3.700

Target Renstra (>HPP) Rp. 3.300 Rp.3.300 Rp. 3.300 Rp. 3.700 Rp. 3.700

Capaian Kinerja Rp. 3.453 Rp. 3.350 Rp. 3.557 Rp. 4.067 Rp. 3.776

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa harga gabah kering panen (GKP) di

tingkat produsen dari tahun 2012 – 2016 sudah diatas harga pembelian

pemerintah (HPP). Dan pencapaian koefisien variasi pangan (beras) di tingkat

konsumen jika dibandingkan dengan target nasional dan target renstra dapat

dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel Pencapaian Kinerja Harga GKP di Tingkat Produsen dibandingkan dengan Target Nasional dan Target Renstra Tahun 2012 - 2016

Tahun

2012

Tahun

2013

Tahun

2014

Tahun

2015

Tahun

2016

Target Nasional CV < 10% CV < 10% CV < 10% CV < 10% CV < 10%

Target Renstra CV < 10% CV < 10% CV < 10% CV < 10% CV < 10%

Capaian Kinerja CV : 2% CV : 2% CV : 6% CV : 6% CV : 2%

Sumber Data : BKPD Provinsi Lampung

Di wilayah sentra produksi pertanian khususnya padi dan jagung memiliki

topografi yang beragam, ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung

sektor tersebut (produksi, pengolahan, dan penyimpanan) bervariasi dari satu

wilayah dengan wilayah lain, waktu panen yang tidak bersamaan di beberapa

wilayah, dan iklim yang kurang mendukung pada saat tanam maupun panen

raya sehingga petani, kelompok tani maupun gabungan kelompok tani selalu

dihadapkan pada berbagai masalah :

- Keterbatasan modal usaha untuk melakukan kegiatan pengolahan,

penyimpanan, pendistribusian/pemasaran

- Posisi tawar petani yanng rendah pada saat panen raya yang bersamaan

dengan datangnya hujan, sehingga petani terpaksa menjual produknya

dengan harga rendah kepada para pelepas uang (pedagang perantara)


- Keterbatasan akses pangan (beras) saat paceklik yang disebabkan karena

tidak memiliki cadangan pangan yang cukup.

Dampak dari ketidakberdayaan petani, poktan dan gapoktan dalam mengolah,

menyimpan dan mendistribusikan/memasarkan hasil produksinya dapat

menyebabkan :

- Ketidakstabilan harga di wilayah sentra produksi pertanian pada saat

terjadi panen raya

- Kekurangnya pangan pada saat musim paceklik

Guna mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh petani, kelompok tani,

gapoktan di daerah sentra produksi padi dan jagung, pemerintah melalui

Kementerian pertanian cq Badan Ketahanan Pangan, sejak tahun 2009 telah

mengalokasikan dana APBN untuk memperkuat modal dan kemampuan

gapoktan sehingga mempunyai akses terhadap pangan melalui kegiatan

penguatan lembaga distribusi pangan masyarakat (Penguatan-PLDPM). Dan

melalui Dana APBD di lakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap

gapoktan PLDPM yang telah mendapat bantuan modal melalui dana APBN.

Upaya yang dilakukan dalam mencapai target indikator harga gabah kering

panen (GKP) di tingkat produsen dan koefiisien variasi pangan (beras) di

tingkat konsumen yaitu melalui kegiatan

a. Pemberdayaan gapoktan dalam rangka stabilisasi harga pangan

b. Pemantauan dan pengendalian mobilitas pangan

Dalam rangka untuk mewujudkan sasaran stabilnya harga pangan pokok di

tingkat produsen dan konsumen dengan indikator kinerja harga gabah kering

panen (GKP) di tingkat produsen dan indikator coefisien variasi pangan beras di

tingkat konsumen, salah satunya melalui kegiatan pemberdayaan gapoktan

dalam rangka stabilisasi harga pangan. Masalah yang sering di hadapi oleh

Gapktan ataupun poktan antara lain :

1. Keterbatasan modal usaha untuk melakukan kegiatan pengolahan,

penyimpanan, pendistribusian/pemasaran;

2. Posisi tawar petani yang rendah pada saat panen raya yang bersamaan

dengan datangnya hujan, sehingga petani terpaksa menjual produknya

dengan harga rendah;

3. Keterbatasan akses pangan (beras) saat paceklik yang disebabkan karena

tidak memiliki cadangan pangan yang cukup.

Dampak dari ketidak berdayaan petani dalam mengolah, menyimpan dan

pendistribusikan/memasarkan hasil produksinya dapat menyebabkan :


1. Ketidakstabilan harga di wilayah sentra produksi pertanian pada saat panen

raya

2. Kekurangan pangan pada saat musim paceklik.

Untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh petani/Gapoktan di daerah sentra

produksi padi dan jagung, maka pemerintah melalui kementerian pertanian Cq.

Badan Ketahanan Pangan, sejak tahun 2009 telah mengalokasikan dana APBN

untuk memperkuat modal dan kemampuan Gapoktan sehingga mempunyai

akses terhadap pangan melalui Program Penguatan Lembaga Distribusi Pangan

Masyarakat ( Penguatan LDPM). Provinsi Lampung dari tahun 2009 sampai

tahun 2016 telah mengalokasikan anggaran APBN untuk PLDPM kepada 113

gapoktan yang tersebar di 9 Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Lampung

Tengah, Lampung Selatan, Lampung Barat, Tulang Bawang, Tanggamus,

Lampung Timur, Way Kanan dan Kota Bandar Lampung. Gapoktan yang sudah

masuk ke tahap mandiri, untuk pembinaannya dilanjutkan dengan dana yang

dialokasikan dari APBD Provinsi Lampung. Pembinaan, monitoring dan evaluasi

PLDPM tahap mandiri (PLDPM tahun 2009 - 2012) pada tahun 2016

dilaksanakan di 83 Gapoktan di 5 Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Lampung

Tengah, Lampung Timur, Tulang Bawang, Lampung Selatan dan Tanggamus.

Dalam pembinaan, monitoring dan evaluasi didapatkan hasil sebagai berikut :

1. Perkembangan Unit Distribusi/Pemasaran

Tahun 2009 gapoktan yang mendapat dana P- LDPM sebanyak 25

gapoktan, tahun 2010 sebanyak 20 Gapoktan, Tahun 2011 sebanyak 17

Gapoktan, dan tahun 2012 sebanyak 21 Gapoktan, total Gapoktan yang

mendapat dana P-LDPM dari tahun 2009 – 2012 sebanyak 83 Gapoktan.

Dana pada unit distribusi mengalami kenaikan sebesar 10,8% untuk

Gapoktan Tahun 2009, untuk Gapoktan tahun 2010 naik 11%, Gapoktan

Tahun 2011 naik sebesar 10,7% dan perkembangan dana bansos

gapoktan tahun 2012 sebesar 9,5%.

2. Perkembangan Unit Cadangan Pangan

Perkembangan pada unit cadangan pangan sangat kecil hal ini

dikarenakan unit ini diasumsikan oleh anggota sebagai unit sosial, stok

cadangan pangan di butuhkan padaa saat paceklik dan dikembalikan

pada saat panen dengan penambahan sebanyak 5 – 10%.

Dari hasil evaluasi di ketahui beberapa permasalahan-permasalahan yang

dihadapi, antara lain :


1. Jaringan pemasaran gapoktan belum/kurang luas, masih sebatas antar

desa/kecamatan

2. Persaingan dengan tengkulak, dimana tengkulak dapat meminjamkan

modal untuk saprodi

3. SDM gapoktan yang belum memadai

4. Masih rendahnya mutu/kualitas gabah/jagung anggota gapoktan/petani

5. Sarana transportasi yang kurang mendukung (jalan rusak, jarak jauh, dll)

sehingga biaya angkut jadi tinggi

6. Pembukuan dan pelaporan yang dibuat oleh gapoktan masih banyak

yang tidak sesuai dengan yang telah ditentukan.

7. Pengurus Gapoktan kurang tertib dalam mengisi pembukuan

8. Masih banyak pendamping yang kurang dalam melakukan pembinaan

terhadap gapoktan yang menjadi tanggungjawabnya dengan alasan

kesibukan diluar tugas sebagai PPL.

Dengan adanya kegiatan pemberdayaann gapoktan ini, daya beli kelompok tani

terhadap hasil produksi kelompoknya semakin meningkat karena adanya

bantuan modal dari pemerintah, Dengan semakin meningkatnya daya beli

kelompok terhadap hasil produksi kelompoknya sehingga diharapkan harga

tetap stabil baik pada saat panen raya ataupun pada saat musim paceklik dan

harga bisa diatas harga pembelian pemerintah (HPP), harga tidak lagi

dipermainkan oleh tengkulak, yang biasanya pada musim panen raya harga jual

turun dan pada saat paceklik harga naik, hal ini sangat merugikan petani. Dan

diharapkan melalui kegiatan pemberdayaan gapoktan ini gabungan kelompok

tani/kelompok tani sudah mulai berorientasi ke bisnis.

Dilema yang belum teratasi dalam berproduksi bahan pangan adalah

ketergantungan pada alam (musim) dan antisipasi pemasaran . Dengan

ketergantungan yang tinggi pada ketersediaan air hujan dan pemasaran

menghadapi hari-hari besar, makan sebagian besar sentra produksi pangan

mengikuti pola tanam serempak yang berarti juga mengalami pola panen

serempak. Jika panen serempak berlangsung di wilayah yang luas, maka disebut

dengan musim panen raya. Pada saat dilema panen raya, volume hasil panen

yang dijual ditingkat petani jauh melebihi permintaan , akibatnya para petani

mengahadapi harga jual yang rendah . Pada usaha tani padi, harga gabah

ditingkat petani umumnya berada di bawah Harga Pembeli Pemerintah (HPP)

dan harga panen asal temak/ikan di tingkat petani kadang-kadang berada di

bawah harga biaya produksi.


Sebaliknya, pada musim paceklik ketersediam pangan di tingkat produsen

(petani) sengat rendah sehingga tingkat harga cukup tinggi. Dampak ketajaman

fluktuasi tersebut sangat berpengaruh terhadap pendapatan petani, yang pada

giliranya juga berdampak pada tingginya resiko ketahanan pangan di tingkat

rumah tangga petani. Lemahnya daya "Tawar" petani sangat dipengaruhi oleh

tersedianya modal usaha, tingkat penerapan teknologi pasca panen,

ketersediaan sarana dan prasarana pasca panen, serta kondisi prasarana

angkutan. Oleh sebab itu, karena alasan, "Cash Flow", petani pada umumnya

segera menjual basil produksinya setelah panen, tanpa melalui proses

pengolahan dan penyimpanan terlebih dahulu.

Salah satu upaya untuk mengurangi fluktuasi harga dan over suplay hasil

pertanian pada saat panen raya adalah dengan mengembangkan modal sistem

"tunda jual " yang sesuai dengan kondisi lokal spesifik . pengembangan modal

sistem tunda jual di daerah sentra produksi pangan bertujuan untuk

memperkuat permodalan kelompok tani yang selama ini masih menjadi kendala

besar di Provinsi Lampung diharapkan melalui kegiatan ini maka posisi tawar

dan nilai jual produk pertanian akan meningkat. Dengan demikian, sasaran

untuk meningkatkan pendapatan petani dan ketahanan pangan daerah/rumah

tangga dapat terealisasi.

Distribusi pangan merupakan suatu proses yang diperlukan untuk menyalurkan

produk komoditas pangan dari produsen agar dapat sampai ke konsumen

secara tepat waktu dan jumlah yang cukup serta terjangkau oleh daya beli

masyarakat. Aspek distribusi dalam hal ini sangat berperan dalam rangka

stabilisasi harga pangan, sehingga ketersediaan data dan informasi distribusi

pangan yang terkini serta mudah di akses merupakan salah satu upaya untuk

mengantisipasi permasalahan distribusi. Pada tahun 2016 kegiatan mobilitas

pangan dilaksanakan di Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Timur, Way

Kanan, Mesuji, dan Kota Bandar Lampung, komditas yang di pantau yaitu

gabah/beras, cabai merah, bawang merah, daging sapi, daging ayam ras, telur

ayam ras dan pangan pokok lainnya. Pelaksanaan pengamatan mobilitas dan

pasokan komoditas pangan di Kabupaten/Kota yang berupa jembatan timbang

gayam dan way urang Kabupaten Lampung Selatan, Way Umpu Kabupaten Way

Kanan dan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji. Pelabuhan laut dan pelabuhan

sungai : pelabuhan Panjang Kota Bandar Lampung, pelabuhan Labuhan

Marunggai, Lampung Timur, pelabuhan Kota Agung Kabupaten Tanggamus,

Pasar Induk : Pasir Gintung Kta Bandar Lampung.


Pencapaian indikator harga gabah kering panen (GKP) di tingkat produsen dan

koefisien variasi harga pangan (beras) di tingkat konsumen pada tahun 2016 ini

telah memenuhi target, baik itu target di perjanjian kinerja, target di Renstra

maupun target nasional.

Dalam pencapaian target indikator Harga gabah kering panen (GKP) di tingkat

Produsen dan indikator koefisien variasi harga pangan (beras) di tingkat

konsumen menemui beberapa masalah di antaranya :

1. Ketidakstabilan harga dan rendahnya efisiensi system pemasaran hasil-

hasil pangan merupakan kondisi yang kurang kondusif bagi produsen dan

konsumen pangan khususnya pada saat panen raya, pada musim paceklik

dan hari-hari besar disebabkan karena lemahnya disiplin dan penegakan

peraturan untuk menjamin siste pemasaran yang adil dan

bertanggungjawab, terbatasnya fasilitas perangkat keras dan lunak untuk

mendukung transparansi informasi pangan dan terbatasnya kemampuan

teknis petugas dan pelaku pemasaran.

2. Distribusi pangan yang tidak merata, sarana dan prasarana kurang

memadai serta terjadinya bencana alam

3. Modal yang dimiliki oleh gapoktan masih kecil sehingga sering kalah

bersaing dengan para tengkulak

4. Gapoktan belum memiliki wawasan dan keahlian dalam menjalin

kemitraan, baik dengan pihak perbankan maupun pihak swasta

5. Pola pikir anggota gapoktan belum ke arah bisnis dalam menjalankan

usahanya

6. Kualitas SDM yang masih kurang

7. Gapoktan belum menguasai pembukuan sehingga rata-rata administrasi

masih berantakan

Solusi

1. Peningkatan peran pelaku usaha dalam perdagangan dan jasa pemasaran

serta pemerintah pusat maupun daerah dalam memfasilitasi prasarana

umum distribusi serta pengaturan agar proses distribusi pangan

terselenggara secara teratur, adil dan bertanggung jawab. Begitu juga peran

masyarakat baik bersifat individu skala kecil, usaha kelompok/koperasi

hingga perusahaan besar dalam pengembangan usaha distribusi di bidang

jasa, pemasaran, pengangkutan, pengolahan dan penyimpanan perlu terus

di tinngkatkan


2. Koordinasi dalam perumusan kebijakan distribusi pangan, penyempurnaan

program dan kegiatan dalam pengembangan sistem distribusi melalui

peningkatan pemantauan dan analisa harga pangan serta pengembangan

kelembagaan distribusi pangan masyarakat serta peningkatan akses

pangan.

3. Pendampingan ke Gapoktan dalam menyusun pembukuan dan menjalin

kemitraan agar usahanya lebih berkembang

4. Merubah pola pikir anggota gapoktan agar berorientasi kea rah bisnis

melalui pelatihan dan pendampingan

5. Meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan dan bimtek

SKOR POLA PANGAN HARAPAN (PPH) KONSUMSI, JUMLAH KONSUMSI

ENERGI DAN JUMLAH KONSUMSI PROTEIN

Pembahasan Indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi, Indikator

Jumlah Konsumsi Energi dan Jumlah Konsumsi Protein digabung menjadi satu,

karena kegiatan yang mendukung untuk pencapaian ke 3 indikator tersebut

sama.

Bidang konsumsi dan penganekaragaman pangan sebagai salah satu bidang di

Badan Ketahanan Pangan memiliki tugas pokok melaksanakan koordinasi,

identifikasi, pembinaan, pengembangan dan pemantauan konsumsi dan

penganekaragaman pangan.

Meningngkatkan kualitas konsumsi pangan beragam bergizi seimbang dan

aman berbasis pada pangan pokok lokal merupakan salah satu tugas badan

ketahanan pangan daerah khususnya bidang konsumsi dan penganekaragaman

pangan. untuk meningkatkan kualitas konsumsi dilaksanakan melalui beberapa

kegiatan, antara lain : Analis situasi konsumsi pangan, Bimtek analisis konsumsi

pangan (pelatihan bagi petugas/aparat Kabupaten/Kota), Lomba cipta menu

tingkat Provinsi dan Nasional, Pemantauan, monitoring dan evaluasi percepatan

penganekaragaman konsumsi pangan (P2KP), Promosi P2KP, Pengembangan

usaha pangan lokal.

Realisasi pencapaian indikator skor pola pangan harapan (PPH) Konsumsi,

Jumlah Konsumsi Energi dan Jumlah Konsumsi Protein pada tahun 2016 dapat

dilihat pada tabel dibawah ini :

1.


Tabel Target dan Realisasi Capaian Indikator Skor Pola Pangan Harapan, Jumlah Konsumsi Energi dan Jumlah Konsumsi Protein pada Tahun 2016



Renstra

Capaian s/d 2016 terhadap 2019

(%) Targ

et Capaian %

1.

2.

3.


Jumlah Konsumsi Energi(kkal/kap/hr)

Jumlah Konsumsi Protein (Gr/kap/hr)

79,3

1.841,5

49,6

85,0

2.019

56,3

78,0*)

1.856,7*)

50,3*)

91,76

91,96

89,34

87,7

2.064

57

88,94

89,96

88,25

Sumber data : BKPD Prov. Lampung Keterangan *) Angka Sementara

Pencapaian indikator skor pola pangan harapan (PPH) konsumsi, dapat

dijelaskan sebagai berikut :


Pengertian Pola Pangan Harapan (PPH) atau Desirable Dietary Pattern adalah susunan

keberadaan pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan

utama (baik secara absolut maupun relative) dari suatu pola ketersediaan dan atau

konsumsi pangan. FAO –RAPA (1989) mendefinisikan PPH sebagai komposisi kelomok

pangan utama yang bila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi

lainnya.Dengan demikian PPH merupakan susunan beragam pangan yang didasarkan

atas proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk memenuhi

kebutuhan gizi baik dalam jumlah, maupun mutu dengan pertimbangan segi daya

terima, ketersediaan pangan, ekonomi budaya dan agama.Mutu konsumsi pangan

penduduk dapat dilihat dari skor pangan (dietary score) dan dikenalnya sebagai skor

PPH. Semakin tinggi skor PPH, konsumsi pangan semakin berimbang dan seimbang.

Pangan yang dikonsumsi secara beragam dalam jumlah cukup dan seimbang akan

mampu memenuhi kebutuhan zat gizi. Keanekaragaman pangan tersebut mencakup

kelompok : padi padian, umbi umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah/biji

berminyak, kacang kacangan, gula, sayur dan buah, dll. Skor PPH di nilai dengan angka

100.Kegunaan PPH merupakan instrummen sederhana untuk menilai situasi konsumsi

pangan penduduk, baik jumlah maupun komposisi pangan menurut jenis pangan yang

dinyatakan dalam skor PPH. Skor PPH merupakan indikator mutu gizi dan keragaman

konsumsi pangan sehingga dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi

pangan pada tahun tahun mendatang.PPH dapat digunakan sebagai pedoman dalam

evaluasi dan perencanaan penyediaan, produksi dan konsumsi pangan penduduk, baik

secara kuantitas, kualitas maupun keragamannya dengan mempertimbangkan aspek

sosial, ekonomi.Budaya, agama dan cita rasa. Pada tahun 2016 ini, skor PPH di Provinsi

Lampung ditargetkan 85,0 dan ternyata dari hasil analisis target PPH tahun 2016

tercapai yaitu 78,0 (Angka Sementara), seperti terlihat pada tabel dibawah ini :


Tabel Skor PPH Konsumsi di Provinsi Lampung Tahun 2016

Kelompok Pangan

Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Kalori % %

AKE*) Bobot

Skor Aktual

Skor AKE

Skor Maks

Skor PPH

Padi-padian 1.038,4 55,9 51,9 0,5 28,0 26,0 25,0 25,0

Umbi-umbian 25,9 1,4 1,3 0,5 0,7 0,6 2,5 0,6 Pangan Hewani 160,5 8,6 8,0 2,0 17,3 16,0 24,0 16,0

Minyak &Lemak 284,4 15,3 14,2 0,5 7,7 7,1 5,0 5,0

Buah/Biji Berminyak

59,8 3,2 3,0 0,5 1,6 1,5 1,0 1,0

Kacang-kacangan

75,5 4,1 3,8 2,0 8,1 7,6 10,0 7,6

Gula 100,7 5,4 5,0 0,5 2,7 2,5 2,5 2,5 Sayur dan Buah 81,1 4,4 4,1 5,0 21,8 20,3 30,0 20,3 Lain-lain 30,5 1,6 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Total 1.856,7 100 92,8 87,9 81,6 100 78,0 Sumber Data : BKPD Provinsi Lampung Keterangan : Penghitungan menggunakan data sementara

Untuk skor pola pangan harapan (PPH) konsumsi tahun 2016 yang ditampilkan pada

tabel diatas merupakan angka sementara (ASEM) karena angka tetapnya baru akan

keluar sekitar bulan Juni 2017.

Pola Pangan masyarakat Provinsi Lampung masih di dominasi oleh beras/padi-padian,

sementara konsumsi umbi-umbian masih dibawah standar, untuk itu perlu

ditingkatkan kampanye peningkatan pengolahan makanan yang berbahan pangan dari

umbi-umbian.Konsumsi pangan yang berasal dari hewani juga masih kurang, masih

bisa ditingkatkan mengingat Provinsi Lampung merupakan penghasil ikan dan daging

yang cukup besar. Untuk itu gerakan makan ikan atau daging dan telur perlu

ditingkatkan, namun yang lebih penting lagi adalah peningkatan kesejahteraan

masyarakat, karena harga produk hewani cukup mahal. Maka perlu dipertimbangan di

kegiatan kawasan rumah pangan lestari (KRPL) di kembangkan ternak ayam atau

ternak ikan.

Sumber daya manusia yang berkualitas sangat diperlukan untuk membangun

bangsa Indonesia dalam menghadapi persaingan era global. Untuk itu, tubuh

memerlukan makanan yang mengandung zat gizi lengkap sesuai dengan

kebutuhan untuk dapat menjalankan aktivitas secara aktif dan produktif.

Makanan yang di konsumsi sehari-hari harus mengandunng lima kelompok zat

gizi, yaitu karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral dalam jumlah yang

cukup dan tidak berlebihan namun juga tidak kekurangan. Disamping itu

manusia juga memerlukan air dan serat untuk memperlancar berbagai proses

dalam tubuh. Zat-zat gizi tersebut akan terpenuhi bila pangan yang kita

konsumsi beragam, karena secara alami komposisi setiap jenis bahan pangan

memiliki kelebihan dan kekurangan akan zat gizi tertentu, sehingga dengan


mengkonsumsi jenis pangan yang beragam, pangan satu dengan yang lainnya

akan saling melengkapi. Pangan yang bergizi seimbang ini tidak harus berharga

mahal bahkan dapat diperoleh dengan harga yang sangat murah, dengan

memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita, misalnya pekarangan.

Sehubungan dengan itu, pemerintah melalui kegiatan penganekaragaman

konsumsi pangan mengupayakan agar pola konsumsi pangan penduduk lebih

beranekaragam, seimbang serta aman dalam jumlah dan komposisi yang cukup

(Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman) yang dimulai dari masing-masing

rumah tangga.

Tabel Perbandingan Target Nasional, Target Renstra dan Realisasi Kinerja Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi

2012 2013 2014 2015 2016

Target Nasional 89,8 91,5 93,3 84,10 86,2

Target Renstra 89,8 91,5 93,3 84,10 85,0

Realisasi Kinerja 86,5 84,3 83,4 79,3 78,0

Gambar 11. Perbandingan antara Target Nasional, Target Renstra dan Capaian Kinerja Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Tahun 2012 - 2016

Jumlah Konsumsi Energi (kkal/kapita/hari); Jumlah Konsumsi Protein

(gr/kapita/hari)

Pada tahun 2016 untuk indikator jumlah konsumsi energi terealisasi 1.856,7

kkal/ kapita/hari dari target 2.019 kkal/kapita/hari atau 91,96%, sedangkan

untuk jumlah konsumsi protein terealisasi 50,3 gram/kapita/hari dari yang

ditargetkan sebesar 56,3 atau 89,34%. Untuk kedua indikator yaitu jumlah

konsumsi energi dan jumlah konsumsi protein capaian kinerjanya termasuk

tinggi karena pencapainnya antara dari 76 ≤ 90%. Secara rinci pencapaian

Target Nasional

Target Renstra Realisasi Kinerja

70

75

80

85

90

95

2012 2013 2014 2015

2016

89,8 91,5

93,3

84,1 86,2

89,8 91,5

93,3

84,1 85

86,5

84,3 83,4

79,3 78

Target Nasional

Target Renstra

Realisasi Kinerja


jumlah konsumsi energi dan jumlah konsumsi protein dapat dilihat pada tabel

dibawah ini :

Tabel Target dan Realisasi Capaian Indikator Jumlah Konsumsi Energi di Provinsi Lampung Tahun 2016


Tahun 2016 Target Akhir Renstra

Capaian s/d 2016

terhadap 2019 (%)

Target Capaian %

1.

2.

Jumlah Konsumsi Energi(kkal/kap/hr)

Jumlah Konsumsi Protein (gr/kap/hr)

1.841,5

49,6

2.016

56,3

1.856,7

50,3

92,10

89,34

2.064

57

89,96

88,25

Sumber Data BKPD Prov. Lampung

Aspek kuantitas konsumsi pangan adalah jumlah pangan yang dikonsumsi

dalam satuan Kkal/Kap/Hari atau Gram/Kap/Hari. Penilaian aspek ini ditinjau

dari volume pangan yang dikonsumsi dan konsumsi zat gizi yang dikandung

bahan pangan. Kedua hal tersebut digunakan untuk melihat apakah konsumsi

pangan sudah dapat memenuhi kebutuhan yang layak untuk hidup sehat yang

dikenal dengan angka kecukupan gizi (AKG) yang direkomendasikan

Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi ( WNPG). Untuk menilai kuantitas

konsumsi pangan masyarakat digunakan parameter Tingkat Konsumsi Energi

(TKE) dan Tingkat Konsumsi Protein (TKP). Beberapa kajian menunjukkan

bahwa bila jumlah konsumsi energi dan protein terpenuhi sesuai dengan norma

atau angka kecukupan gizi dan konsumsi pangan beragam, maka zat-zat lain

juga akan terpenuhi dari konsumsi pangan.

Pangan dalam aspek penilaian situasi konsumsi wilayah lebih ditekankan pada

aspek gizi yang didasarkan pada penganekaragaman pangannya, bukah hanya

beranekaragam makanan pokoknya saja tetapi juga beranekaragam konsumsi

bahan pangan lainnya.

Perbandingan antara target nasional, target Renstra dan capaian kinerja akan

disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel Perbandingan antara Target Nasional, Target Renstra dan Capaian Kinerja di Provinsi Lampung Tahun 2016

PPH Jumlah Konsumsi

Energi

Jumlah Konsumsi

Protein

Target Nasional

Target Renstra

Capaian Kinerja

86,2

85,0

78,0*)

2.040

2.019

1.856,7*)

56,4

56,3

50,30*)

Keterangan *) Data Sementara


Gambar 12. Perbandingan antara Target Nasional, Target Renstra dan Realisasi Kegiatan untuk Skor PPH, Konsumsi Energi dan Konsumsi Protein Tahun 2016

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja tahun 2016 untuk

indikator skor pola pangan harapan (PPH) konsumsi, jumlah konsumsi protein

dan jumlah konsumsi energi masih dibawah target nasional dan target di

renstra.

Perkembangan skor pola pangan harapan (PPH) konsumsi, konsumsi energi dan

konsumsi protein di Provinsi Lampung dari tahun 2012 – 2016 dapat dilihat

pada tabel dibawah ini :

Tabel Perkembangan PPH Konsumsi Provinsi Lampung Tahun 2012 -

2016

Uraian Th. 2012 Th. 2013 Th.

2014 Th. 2015 Th. 2016

Skor PPH Konsumsi

86,5 84,3 83,4 79,3 78,0

Jumlah Konsumsi Energi

2.228 2.156 2.067 1.841,5 1.856,7


59,5 57,2 54,8 49,6 50,3

Sumber Data : BKPD Provinsi Lampung

86,2 56,4

2.040

85,0 56,3

2.019

78,0 50,3

1.856,7

0

500

1000

1500

2000

2500

PPH Konsumsi Protein Konsumsi Energi

Target Nasional

Target Renstra

Realisasi Kinerja


Grafik 13. Skor PPH Konsumsi Provinsi Lampung Tahun 2012 – 2016

Grafik 14. Perkembangan Konsumsi Energi di Provinsi Lampung Tahun 2012-2016

Grafik 15. Perkembangan Konsumsi Protein di Provinsi Lampung Tahun 2012-2016

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa skor pola pangan harapan (PPH) konsumsi

masyarakat Provinsi Lampung sudah mulai mengarah kepada beragam, bergizi,

86,5

84,3 83,4

79,3 78,0

72

74

76

78

80

82

84

86

88


SKOR PPH KONSUMSI

PPH

2.228,0 2.156,0 2.067,0 1.841,5 1.856,7

0,0

500,0

1.000,0

1.500,0

2.000,0

2.500,0


Konsumsi Energi

Konsumsi Energi

59,5

57,2

54,8

49,6 50,3

44

46

48

50

52

54

56

58

60

62


Konsumsi Protein

Konsumsi Protein


Seimbang dan Aman (B2SA), PPH konsumsi dari tahun 2012 – 2016 terjadi penurunan,

hal ini dikarenakan terjadi revisi hasil justifikasi data BPS dan BKP Pusat. Dan pada

tahun 2015 terjadi perubahan cara penghitungan dalam pengelompokan jenis pangan.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan skor PPH konsumsi ini

yaitu melalui beberapa kegiatan diantaranya terus mensosialisasikan dan

mengkampanyekan keseimbangan pangan melalui lomba cipta menu dan makanan

sehat, pameran dan penyuluhan-penyuluhan melalui PPL dan PKK.

upaya upaya yang dilakukan dalam meningkatkan angka PPH antara lain :

a. Gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan

b. Lomba cipta menu tingkat Provinsi dan Nasional

c. Pengembangan usaha pangan lokal

Penilaian situasi konsumsi pangan dapat dilakukan dengan menganalisa dua

aspek penilaian yaitu : aspek kuantitas konsumsi (% AKE) dan aspek kualitas

konsumsi (mutu Konsumsi : Skor PPH). Mutu pangan atau kualitas pangan

dalam hal ini dapat mencakup aspek fisik pangan, kualitas kimiawi pangan dan

mikrobiologi/aspek keamanan pangan, aspek organoleptic dan aspek gizi.

Pangan dalam aspek penilaian situasi konsumsi wilayah lebih ditekankan pada

aspek gizi yang didasarkan pada penganekaragaman pangannya, bukan hanya

beranekaragaman untuk makanan pokok saja tetapi juga anekaragaman

konsumsi bahan pangan lainnya. Semakin beragam dan seimbang pangan yang

dikonsumsi akan semakin baik kualitas gizinya, karena pada hakekatnya tidak

ada satu jenis pangan yang mempunyai kandungan gizi yang lengkap dan cukup

jumlah jenisnya. Untuk menilai keanekaragaman pangan digunakan pendekatan

Pola Pangan Harapan (PPH). Semakin tinggi skor mutu pangan yang dihitung

menggunakan pendekatan PPH menunjukkan konsumsi pangan semakin

beragam dan komposisinya semakin baik dan seimbang.Apabila keragaman

konsumsi pangan berada di bawah anjuran, maka tingkat konsumsi masyarakat

perlu ditingkatkan melalui peningkatan pendapatan dan pengetahuan pangan

dan gizi.

Pada tahun 2016 untuk meningkatkan PPH di Provinsi Lampung, Badan

Ketahanan Pangan Daerah telah melakukan beberapa upaya diantaranya

melalui kegiatan gerakan penganekaragaman konsumsi pangan dengan sasaran

anak SD/usia dini, petugas Kabupaten/Kota, Kepala sekolah, Dewan guru, dan

kelompok wanita tani di 3 Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Lampung Utara,

Way Kanan dan Bandar Lampung. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk

meningkatkan pengetahuan dan wawasan bagi kelompok tani dan anak-anak SD

dalam mewujudkan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan

aman (B2SA).Serta mengurangi ketergantungan terhadap bahan pokok beras.


Selain kegiatan gerakan penganekaragaman konsumsi pangan juga di lakukan

sosialisasi gerakan penganekaragaman konsumsi pangan dan konsumsi pangan

beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) kepada tim penggerak PKK,

karena tim penggerak PKK merupakan organisasi wanita yang mempunyai

anggota sampai pada tingkat desa, oleh karena itu TP_PKK merupakan mitra

yang sangat cocok dan tepat dalam mensosialisasikan dan menyebarluaskan

gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) dan

konsumsi pangan B2SA. TP-PKK bisa dijadikan ujung tombak dalam

menyukseskan program P2KP dan pangan B2SA kepada masyarakat.

Guna memotivasi masyarakat agar mau mengkonsumsi makanan yang beragam,

bergizi, seimbang dan aman (B2SA), maka Badan Ketahanan Pangan Daerah

harus melakukan sosialisasi secara terus menerus untuk meningkatkan

pengetahuan dan keterampilan masyarakat serta mengubah pola konsumsi

pangan masyarakat menuju beragam, bergizi, seimbang dan aman. Dalam

rangka mempercepat pemahaman masyarakat tentang konsumsi pangan yang

beragam, bergizi, seimbang dan aman, Badan Ketahanan Pangan daerah

melaksanakan lomba cipta menu beragam, bergizi, seimbang dan aman yang

diikuti oleh perwakilan dari Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung. Pada tahun

2016 ini lomba dilaksanakan di halaman kantor Gubernur pada tanggal 10

Oktober 2016 yang diikuti oleh 13 tim penggerak PKK Kabupaten/Kota. Adapun

2 Kabupaten tidak ikut yaitu Lampung Timur dikarenakan tidak dianggarakan

oleh APBD setempat dan Kab. Tulang Bawang karena harus menyiapkan diri

mengikuti LCM tingkat nasional tahun 2016 sebagai wakil Provinsi Lampung,

karena pada tahun 2015 Kabupaten Tulang Bawang menjadi pemenang di LCM

tingkat Provinsi.

Lomba cipta menu beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) ini merupakan

salah satu upaya untuk mendorong kemandirian masyarakat khususnya ibu-ibu

rumah tangga dalam pengembangan pangan lokal guna mendukung percepatan

diversifikasi penganekaragaman pangan, dan diharapkan dapat diterapkan di

tingkat rumah tangga untuk mewujudkan ketahanan pangan keluarga menuju

ketahanan pangan nasional.

Dan untuk lebih memacu upaya penganekaragaman pangan berbasis sumber

daya lokal dilakukan dengan cara pengembangan usaha pangan lokal. Usaha

pengolahan pangan lokal berbasis sumber daya lokal, pada saat ini semakin

sulit berkembang dan makin terpinggirkan oleh produk-produk makanan

produk industri yang umumya berbahan baku terigu. Pada tahun 2016, Badan

Ketahanan Pangan daerah provinsi Lampung memberikan bantuan alat

penepung kepada kelompok wanita di 7 Kabupaten, yaitu


No Nama Kelompok Ketua Kelompok Kecamatan Kabupaten

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Tlawung Sari

Tresno Maju

Dewi Sri

Kuntum Berseri

Serunai

Karya Sejahtera

Permata Bunda

Samitri

Hindun Muasoma

Dewi Novita Sari

Suparni

Titik Sadarsih

Darsilah

Tri Handayani

Gunung Sugih

Way Kenanga

Tanjung Raya

Sumberejo

Gading Rejo

Tanjung Sari

Bengkunat

Lampung Tengah

Tlg. Bawang Barat

Mesuji

Tanggamus

Pringsewu

Lampung Selatan

Pesisir Barat

Masalah dan solusi dalam pencapaian indikator skor pola pangan harapan

(PPH) konsumsi, jumlah konsumsi energi dan jumlah konsumsi protein, sebagai

berikut :

Masalah

1. Pendapatan masyarakat masih rendah dibandingkan harga kebutuhan

pangan secara umum, sehingga menurunya daya beli masyarakat

disebabkan oleh kenaikan harga pangan daripada masalah ketersediaan

sehingga kualitas konsumsi pangan masih rendah, kurang beragam dan

masih di dominasi pangan sumber karbohidrat serta masih rendahnya

konsumsi protein hewani, umbi-umbian, aneka kacang serta sayur dan buah

2. Keterbatasan dalam memberikan dukukngan program bagi dunia usaha dan

asosiasi yang mengembangkan aneka produk olahan pangan lokal

3. Konsumsi beras per kapita masih tinggi hai ini dikarenakan harga pangan

pokok bersumberdaya lokal sebagai pengganti beras harganya masih

relative lebih tinggi daripada harga beras, selain itu juga adanya anggapan

yang salah dimasyarakat yaitu belum makan kalau belum makan nasi serta

masih terbatasnya dukungan sosialisasi, promosi dalam penganekaragaman

konsumsi pangan melalui berbagai media.

Solusi

1. Peningkatan pengetahuan kelompok wanita tentang pentingnya

pemanfaatan pekarangan untuk tambahan gizi keluarga dan untuk

meningkatkan pendapatan keluarga.

2. Peningkatan koordinasi dalam perumusan kebijakan konsumsi dan

keamanan pangan melalui peningkatan pemantauan dan analisis pola

konsumsi pangan serta pengembangan kelembagaan pedesaan dalam

diversifikasi konsumsi pangan.


3. Fasilitasi kepada kelompok pengembangan bisnis pangan lokal dan

makanan tradisional serta mendorong peran aktif swasta dan dunia usaha

dalam pengembangan industri dan bisnis pangan lokal (MP3L)

PENINGKATAN PRODUK PANGAN SEGAR YANG TERSERTIFIKASI (%)

Target indikator peningkatan produk pangan segar yang bersertifikasi pada

tahun 2016 sebesar 10% dan terealisasi 7,33% atau 73,3%. Secara rinci di

sajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel Target dan Realisasi Capaian Indikator Peningkatan Produk Pangan Segar yang Tersertifikasi

No Indikator Kinerja Tahun 2016 Target Akhir Renstra

Capaian s/d 2016 terhadap

2019 (%) Target Capaian %

1..


10% 7,33%

73,3%

10% 73,3%

Realisasi pencapaian kinerja indikator peningkatan produk pangan segar yang

tersertifikasi baru mencapai 7,33% dari yang ditargetkan. Target renstra dan

tar get nasional untuk indikator peningkatan produk pangan segar yang

tersertifikasi adalah 10%, pada tahun 2014 peningkatan produk pangan segar

yang tersertifikasi belum dijadikan indikator kinerja, baru tahun 2015 dijadikan

indikator. Peningkatan produk pangan segar yang tersertifikasi dapat dilihat

pada tabel di bawah ini :

Tabel Pelaku Usaha dan Kebun yang sudah Teregister & sudah Tersertiifikasi

Tahun Jumlah Kebun dan lahan usaha yang sudah Teregister

Jumlah kebun dan lahan usaha yang sudah

tersertifikasi Presentase

Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016

360 430 468

42 76

117

11,67 17,67 25,00

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa peningkatan produk pangan segar yang

tersertifikasi dari tahun 2015 sampai tahun 2016 baru mencapai 7,33% atau

73,30% dari yang ditargetkan yaitu 10%.

2.


Upaya yang dilakukan dalam peningkatan produk pangan segar yang

tersertifikasi yaitu dengan cara merubah pola pikir petani dengan cara

sosiallisasi atau pelatihan pelatihan

dan bimbingan teknis tentang cara untuk menghasilkan produk yang aman.

Dalam upaya meningkatkan daya saing produk agribisnis dalam perdagangan

domestik dan internasional, penerapan sistem jaminan/manajemen mutu dan

keamanan pangan produk (food safety) agribisnis terutama untuk produk segar

adalah sanngat penting dan menjadi satu keharusan, sehingga Petani/pelaku

usaha dituntut menjalankan proses produksi yang baik, yang berujung pada

penerapan Hazard analysis critical control point (HACCP), selain hal tersebut,

untuk dapat melakukan penanganan keamanan pangan segar dengan benar

diperlukan pengenalan teknologi penanganan keamanan pangan segar sesuai

dengan ketentuan yang berlaku, pengawasan dan pembinaan. Bentuk jaminan

mutu produk hasil pertanian adalah sertifikasi jaminan mutu dan atau label

yang menyatakan kesesuaian produk terhadap standar nasional Indonesia (SNI)

atau standar lain yang diacu. Untuk mendapatkan sertifkat jaminan mutu dan

keamanan pangan, petani/pelaku usaha harus menerapkan system jaminan

mutu dan mengajukan permohonan sertifikat ke lembaga sertifikasi terkait

seperti Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) yang ada di

Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung.

Dalam pencapaian target indikator peningkatan produk pangan segar yang

tersertifikasi sebesar 10% ini agak mengalami kesulitan dikarenakan beberapa

faktor, yaitu :

1. Dari segi pelaku usaha

Dari pelaku usaha ini masih banyak pelaku usaha yang belum memahami

tentang tata cara pengajuan sertifikasi baik sertifikasi prima 3 maupun

prima 2 dan belum memahami nilai tambah yang akan diperoleh atas

produk yang sudah bersertifikat/teregistrasi sehingga perlu kerja keras

dari OKKP-D untuk mensosialisasikan tata cara pengajuan

sertifikat/registrasi dan merubah pola pikir petani/pelaku usaha untuk

menghasilkan produk yang aman yang mungkin selam ini kurang dipahami

dan kurang diperhatikan

2. Dari segi konsumen

Belum adanya tuntutan dari konsumen agar produk memilliki sertifikasi

sehingga pelaku usaha belum begitu memperhatikan dan menganggap

penting sertifikat untuk produk pangan segar asal tumbuhan yang

dihasilkannya.


3. Dari segi pasar

Pasar belum menghargai sertifikat/registrasi yang dimiliki oleh

petani/pelaku usaha, dipasaran harga produk pertanian baik yang

bersertifikat maupun yang tidak memiliki sertifikat tidak ada bedanya, hal

ini menjadi salah satu sebab petani enggan untuk mengajukan sertifikasi

atas produk pangan segar yang dihasilkannya.

Menghadapi kendala – kendala dilapangan seperti ini maka UPT melakukan

beberapa upaya, diantaranya yaitu melakukan bimbingan teknis tentang

penerapan mutu dan keamanan pangan, melakukan surveilen terhadap produk

yang sudah memiliki sertifikat agar tetap konsisten menerapkan mutu dan

keamanan pangan dalam budidaya produk pangan segarnya, melakukan

sosialisasi tentang manfaat sertifikasi dan registrasi produknya, dan juga

melakukan pameran untuk produk produk yang sudah disertifikasi dan

registrasi agar lebih dikenal di masyarakat sehingga akan menaikkan nilai

jualnya.

Masalah yang dihadapi dalam pencapaian indikator peningkatan produk pangan

segar yang tersertifikasi, antara lain :

1. Konsumen belum menuntut produk yang bersertifikat maupun yang

teregister

2. Petani/pelaku usaha belum memahami nilai tambah yang dapat diperoleh

atas produk yang telah bersertifikat/teregister

3. Sistem pemasaran belum menghargai mutu (sertifikasiregistrasi yang

dimiliki oleh petani/pelaku usaha)

4. Pasar modern belum menuntut produk segar yang bersertifikat/teregistrasi

Solusi pemecahan masalah sebagai berikut :

1. Melakukan edukasi konsumen (retailer, supplier, dan konsumen akhir)

untuk lebih menghargai mutu dan keamanan pangan melalui berbagai

media massa secara intensif

2. Melakukan rintisan kerjasama dengan supplier, pasar modern, eksportir

dalam hal pemasaran produk segar bersertifikat/teregistrasi

3. Memperkuat infrastruktur penerapan dan sertifikasi/registrasi

4. Meningkatkan kepedulian stakeholder tentang pentingnya

sertifikasi/registrasi dalam rangka peningkatan keamanan, mutu dan daya

saing produk hortikultura


PERSENTASE MENINGKATNYA KEAMANAN PANGAN SEGAR

Untuk mendukung kebijaksanaan pusat, Pemerintah Provinsi Lampung telah

menerbitkan Peraturan Gubernur Lampung No. 36 Tahun 2013 tentang Sistem

Keamanan Terpadu Provinsi Lampung dan adanya Surat Keputusan Gubernur

Lampung No. G/564/II.06/HK/2015, tanggal 2 Desember 2015 tentang

Pembentukan Tim Koordinasi Jejaring Keamanan Pangan Daerah Provinsi

Lampung merupakan revisi dari Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor

G/744/II.05/HK/2013 tanggal 30 September 2013 tentang Pembentukan Tim

Koordinasi Jejaring Keamanan Pangan Daerah Provinsi Lampung dengan

menambahkan tim pelaksana pengawasan terhadap bahan berbahaya yang

disalahgunakan dalam pangan. Penanganan Keamanan Pangan Segar dilakukan

melalui Pemantauan dan Pengawasan oleh Petugas Badan Ketahanan Pangan

Daerah Provinsi Lampung bersama sama dengan Tim Jejaring Keamanan

Pangan Daerah Provinsi Lampung.

Realisasi pencapaian sasaran meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan

pangan segar, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel Target dan Realisasi Capaian Indikator Persentase Tingkat Keamanan Pangan Segar yang Diuji (%)


2015


Renstra

Capaian s/d 2016 terhadap 2019 (%)

Target Capaian %

1.

Persentase Tingkat Keamanan Pangan Segar (Uji Lab)

91,39% (114,24%)

80% (dibawah

ambang batas)

83,78%

104,73

80% (dibawah

ambang batas)

104,73

Dalam rangka pengawasan keamanan pangan segar di Provinsi Lampung, pada

tahun 2016 tim koordinasi jejaring keamanan pangan daerah Provinsi Lampung

melakukan inspeksi mendadak (SIDAK) ke pasar tradisional dan pasar modern.

Sidak dilaksanakan dalam rangka hari besar keagamaan yaitu pada saat

menyambut bulan suci ramadhan 1437 H dan hari raya idul fitri 1437 H serta

menjelang hari raya natal tahun 2016.

Dari hasil pengawasan keamanan pangan segar di Provinsi Lampung, di

dapatkan hasil tingkat keamanan pangan segar di Provinsi lampung mencapai

83,78% dari target 80%. Meskipun dari uji cepat dan uji laboratorium

menunjukkan ada beberapa sampel yang mengandung bahan berbahaya seperti

3.


Formalin, borak, residu pestisida dan lain lain tapi kadarnya masih di bawah

ambang batas, sehingga masih aman untuk di konsumsi.

Indikator keamanan pangan segar (uji lab) pada tahun 2016 Badan Ketahanan

Pangan Daerah menargetkan 80% dan terealisasi 83,78%. Upaya Badan

Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung dalam mewujudkan keamanan

pangan segar antara lain melalui kegiatan

1. Peningkatan, penerapan standar mutu BMR (Batas Maksimum Residu)

2. Pengembangan jejaring keamanan pangan dan promosi keamanan pangan

segar

3. Pengembangan produk pangan segar yang bermutu dan bersertifikat

4. Sosialisasi dan promosi peningkatan gizi pangan keluarga

Masalah keamanan pangan tidak dapat diselesaikan oleh satu institusi saja,

tetapi merupakan tugas bersama antara institusi dan stake holder dengan

membentuk jejaring kerja (Networking) yang berjalan secara efektif dan efisien.

Keamanan pangan menjadi sangat penting mengingat bahwa pada saat ini

tuntutan akan mutu dan keamanan pangan oleh masyarakat dan dunia semakin

tinggi.

Permasalahan dalam penanganan keamanan pangan segar di Provinsi Lampung

pada tahun 2016 ini adalah terbatasnya SDM dalam penanganan keamanan

pangan, masih rendahnya kesadaran masyarakat

(produsen/petani/pedagang/konsumen) tentang keamanan pangan, kurangnya

monitoring yang terintegrasi antara instansi yang berwenang. Dari

permasalahan tersebut tindak lanjut yang diharapkan berupa pengadaan

pelatihan atau bimtek untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas petugas

pengawas serta meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pengawas

keamanan pangan, koordinasi dan sinkronisasi dalam wadah jejaring

keamanan pangan serta menggiatkan sosialisasi dan promosi keamanan pangan

secara berkesinambungan. Jejaring keamanan pangan daerah menjadi kunci

kesuksesan program keamanan pangan di daerah, oleh karena itu memerlukan

upaya penguatan berupa penguatan aspek legalitas, mengaktivasi fungsi-fungsi

jejaring keamanan pangan daerah (JKPD) dan mengintegrasikan program yang

ada di daerah.


TABEL REKAP HASIL UJI CEPAT ( FORMALIN, BORAKS, METHYL YELLOW, PESTISIDADAN RHODAMIN B DAN UJI LABORATORIUM PROV. LAMPUNG TH. 2016

No. Kabupaten Jenis uji Jumlah

Sampel yang Diuji

Hasil Uji Jumlah Komoditi

Asal Komoditi

Negatif Positif

Terdeteksi Aman

dikonsumsi

1 Lampung Barat Formalin 6 4 2 4 Buah dan Sayur Pasar Liwa dan Pasar Ham tebiu

Pestisida**) 4 4 0 4 Sayur Pasar Liwa dan Pasar Ham tebiu

2 Pringsewu Formalin 1 1 0 1 Buah (jeruk

madu) Pasar Sukoharjo, Gading Rejo

Rhodamin B 3 0 3 0

Kolkan dadu, cendol aci pink,

merah Pasar Sukoharjo, Gading Rejo

Pestisida**) 18 15 3 15 Buah dan Sayur Pagelaran, Pasar Pringsewu dan Pasar Gading Rejo

3 Tanggamus Formalin 6 4 2 4 Buah Pasar Talang Padang, Pasar Gisting

Pestisida**) 15 11 4 11 Buah dan Sayur Pasar Talang Padang, Pasar Gisting

Rhodamin B 1 0 1 0 Cendol merah Pasar Talang Padang, Pasar Gisting

4 Pesawaran Formalin 3 3 0 3 Buah Pasar Sukaraja, Gedong Tataan

Pestisida**) 19 18 1 18 Buah dan Sayur Pasar Wiyono dan Pasar Sukaraja Gedong Tataan

5 Tulang Bawang Formalin 5 5 0 5 Buah Pasar Unit II

Pestisida**) 5 5 0 5 Sayur Pasar Unit II

6 Metro Formalin 9 7 2 7 Buah dan Sayur Pasar Margorejo, cendrawasih

Pestisida**) 12 11 1 11 Buah dan Sayur Pasar Margorejo, cendrawasih

7 Bandar Lampung Formalin*) 17 10 7 10 Buah dan Sayur Pasar tradisional dan pasar modern Bandar Lampung

Pestisida**) 0 0 0 0 Buah dan sayur Pasar Tradisional dan Modern Bandar Lampung

8 Lampung Timur Formalin 7 7 0 7 Buah dan Sayur Pasar Pekalongan

Pestisida**) 14 12 2 12 Buah dan Sayur Pasar Pekalongan

9 Lampung Selatan Formalin*) 10 10 0 10 Buah dan Sayur Pasar Natar

Pestisida**) 19 17 2 17 Buah dan Sayur Pasar Natar

10 Lampung Tengah Formalin 7 4 3 4 Buah Pasar Wates


Pestisida**) 13 10 3 10 Sayuran dan Buah Pasar Wates

11 Lampung Utara Pestisida**) 15 15 0 15 Buah dan Sayur Pasar Impres

Formalin 8 7 1 7 Buah Pasar Impres

12 Way Kanan Formalin 5 4 1 4 Buah Pasar Baradatu

Pestisida**) 5 5 0 5 Sayur Pasar Baradatu

13 Tulang Bawang Barat Pestisida**) 4 4 0 4 Buah dan Sayur Pasar Mulya Asri

Formalin 6 4 2 4 Buah Pasar Mulya Asri

14 Mesuji Pestisida**) 5 5 0 5 Sayur Pasar Brabasan dan Gedung Ram

Formalin 7 6 1 6 Buah Pasar Brabasan dan Gedung Ram

15 Pesisir Barat Pestisida**) 5 5 0 5 Sayuran dan Buah Pasar Pesisir Barat

Formalin 5 4 1 4 Sayuran dan Buah Pasar Pesisir Barat

Jumlah 259 217 42 217

Persentase (%) 100 83,78 16,22 83,78

Ket; *) Telah dilakukan Uji Lab.terhadap anggur, hasil positif formalin

**) Telah dilakukan uji Laboraturium pestisida, hasilnya beberapa komoditi positif terdeteksi pestisida, namum masih dibawah batas maksimum residu (BMR) (Masih aman untuk dikonsumsi)


Permasalahan :

1. Terbatasnya SDM dalam penanganan keamanan pangan

2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat

(produsen/petani/pedagang/konsumen) tentang keamanan pangan

3. Kurangnya monitoring yang terintegrasi antara instansi yang berwenang.

4. Belum tersedianya laboratorium pengujian mutu dan keamanan pangan

Solusi :

Beberapa solusi dalam menangani permasalahan keamanan pangan segar di

Provinsi Lampung, Badan Ketahanan pangan Daerah, antara lain :

1. Penguatan kelembagaan keamanan pangan segar termasuk penguatan SDM

2. Pengawasan keamanan pangan segar, termasuk pengambilan sampel

keamanan pangan segar

3. Promosi dan sosialisasi keamanan pangan segar

4. Penguatan koordinasi lintas sektor, baik instansi pemerintah daerah

maupun vertical yang terkait dengan penanganan keamanan pangan

dengan membentuk tim koordinasi jejaring keamanan pangan daerah

5. Dukungan pemerintah pusat dan daerah dalam rangka penanganan mutu

dan keamanan pangan baik dari segi aturan maupun sarana pendukung

seperti pembangunan sarana dan prasarana untuk laboratorium.

C. Realisasi Anggaran Kinerja Tahun 2016

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2016 sebesar 98,83% dari

total yang dianggaran yang di alokasikan. Jika dilihat dari realisasi anggaran per

sasaran penyerapan anggaran terbesar pada kegiatan untuk indikator Skor pola

pangan harapan (PPH) ketersediaan, Skor PPH konsumsi, Jumlah konsumsi

energi, dan Jumlah konsumsi protein (99,47%). Sedangkan penyerapan terkecil

pada

kegiatan untuk indikator Persentase penurunan jumlah penduduk rawan

pangan (97,24%).

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang

dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/input

tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai

keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah, begitu juga

sebaliknya semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai

sasaran, maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi.

Pencapaian kinerja dan anggaran pada tahun 2016 secara umum tidak

menunjukkan tingkat efisiensi anggaran. Hal ini bisa dilihat bahwa mayoritas


dari seluruh indikator menunjukkan realisasi anggarannya hampir sama dengan

realisasi kinerjanya. Ini bisa bermakna bahwa secara umum, pencapaian kinerja

sesuai dengan anggaran yang dianggarkan.

Memang terdapat indikator yang realisasinya lebih rendah daripada realisasi

anggarannya, seperti indikator penurunan jumlah penduduk rawan pangan,

yang realisasi anggarannya mencapai 97,24% namun realisasi kinerjanya baru

mencapai 43%, untuk indikator semacam ini, perlu mengkaji lebih jauh factor

apa sajakah yang menyumbang kepada situasi diatas, seperti menguji seberapa

baik koordinasi dan sinergi dengan stakeholder telah terbangun untuk

menjawab persoalan kerawanan pangan karena faktor kemiskinan, karena

masalah kemiskinan tidak bisa diatasi oleh satu instansi saja tapi harus

melibatkan lintas sektor. Selain itu juga perlu mengidentifikasi, bagaimana

membuat efisiensi anggaran bisa ditingkatkan menjadi lebih baik.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2016 yang dialokasikan untuk

membiayai kegiatan dalam pencapaian indikator pembangunan di sajikan

dalam tabel berikut :


Tabel Pencapaian Kinerja dan anggaran

Sasaran Indikator

Kinerja Anggaran

Target Realisasi %

Realisasi Target Realisasi

%

Realisasi

1. Peningkatan ketersediaam pangan yang beragam

2. Peningkatan keragaman konsumsi pangan yanng sehat dan aman

3. Peningkatan konsumsi pangan yang sesuai angka kecukupan gizi (AKG)


2. Skor Pola Pangan

Harapan (PPH) Konsumsi

3. Jumlah Konsumsi Energi


85,6

85,0

2.019

56,3

75,08

78,0*)

1.856,7*)

50,30*)

87,71

91,76

91,96

89,34

637.165.750

633.781.000

99,47



1 0,43 43 397.000.000 386.025.000 97,24

5. Stabilnya hasil pangan pokok di tingkat produsen dan

6. Harga Gabah Kering Panen (GKP) di Tingkat Produsen


HPP ≤ (HPP : 3.700)

CV<10%

3.776

2 %

100

100

196.312.000

192.648.800

98,13


konsumen Pangan (beras) di Tingkat Konsumen



10 % 7,33 % 73,3 % 2.813.839.000.

2.789.545.300

99,14


80%

83,78 104,73 331.150.000

328.028.000

99,06


2.3 Rencana Kinerja Tahunan 2017

Secara umum pembangunan ketahanan pangan tahun 2016 mempunyai

program utama yaitu Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan

Pangan Masyarakat.

KEGIATAN

1. PELAYANAN ADMINISTRASI 1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

2. Penyediaan jasa administrasi keuangan

3. Penyediaan alat tulis kantor

4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

5. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

6. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

7. Penyediaan peralatan rumah tangga

8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

9. Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

10. Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah

11. Pengembangan Pengelolaan Keuangan SKPD

12. Penatausahaan Aset Daerah 2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR

1. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

2. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

3. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

3. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1. Peningkatan SDM dan Budaya Kerja BKPD Prov. Lampung

4. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD-

2. Penyusunan Rencana Kerja (RenJa) dan RKA SKPD-

5. PENINGKATAN DIVERSIFIKASI & KETAHANAN PANGAN 1. Pemantauan, Pengawasan dan Pengendalian Mutu Keamanan Pangan

Segar

2. Pengembangan Desa Mandiri Pangan

3. Analisa dan Pemantauan SKPG dan PDRP Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

4. Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat

5. Analisa dan Penyusunan Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan

6. Pemberdayaan GAPOKTAN dalam rangka stabilisasi harga pangan


7. Kegiatan Akses Pangan

8. Operasional Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan OKKPD

9. Surveilen dan Pengawasan Produk Hasil Pertanian Yang Sudah Sertifikasi / Regristrasi / Produk yang Beredar

10. Penyempurnaan Dokumen Sistem Mutu Mengacu pada ISO/IEC 17065

11. Sertifikasi,Registrasi Produk Labelisasi Prima 3 mendukung Terminal

Agrobisinis

12. Audit Internal

13. Promosi Produk Unggulan Lampung Yang Sudah Sertifikasi/Registrasi

14. Bimtek Penerapan Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Pertanian di Lokasi

Sentra

15. Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan

16. Lomba Cipta Menu Tingkat Provinsi dan Nasional

17. Promosi Pangan Segar dan Olahan

18. Hari Pangan Sedunia Tk. Provinsi dan Tk. Nasional

19. Konsolidasi Dewan Ketahanan Pangan

20. Pengembangan jejaring keamanan pangan dan promosi keamanan pangan

segar

21. Pengembangan usaha pangan lokal

22. Pemantauan dan Pengendalian Mobilitas Pangan

23. Bimtek Penerapan Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Pertanian

24. Sosialisasi dan Promosi Peningkatan Gizi Pangan Keluarga

25. Penyusunan Pola Pangan Harapan

26. Pembinaan dan Pemantauan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)

MATRIK RENCANAN KINERJA TAHUNAN 2017

Dinas Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung mempunyai matrik

rencana kinerja tahunan sesuai dengan sasaran Rencana Strategis Dinas

Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung, berikut adalah sasaran

strategis Target Tahun 2016 Dinas Ketahanan Pangan Daerah Provinsi

Lampung:

Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Target 2017

Memperkuat penyediaan pangan yang beragam berbasis sumber daya local

Skor PPH Ketersediaan

Peningkatan ketersediaan pangan yang beragam

Skor PPH Ketersediaan

88

Menurunkan jumlah

Persentase Penurunan

Penurunan jumlah

Persentase Jumlah Penduduk Rawan

1


penduduk rawan pangan

Jumlah Penduduk Rawan Pangan


Pangan

Memperkuat sistem distribusi dan stabilisasi harga pangan pokok


Stabilnya harga pangan pokok di tingkat produsen dan konsumen


≥ HPP

Koefisien Variasi Pangan (beras) di tingkat konsumen

Koefisien Variasi Pangan (beras) di tingkat konsumen

CV<10%

Meningkatkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman melalui penguatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat


Peningkatan keragaman konsumsi pangan yang sehat dan aman;


85,9

Meningkatkan konsumsi pangan masyarakat untuk memenuhi kecukupan gizi yang bersumber dari pangan lokal

Jumlah Konsumsi energy

Peningkatan konsumsi pangan yang sesuai angka kecukupan gizi (AKG);

Jumlah Konsumsi energy

2.034



56,5

Meningkatkan keamanan pangan segar


Tercapainya keamanan pangan segar.


10

Persentase Tingkat Keamanan Pangan Segar yang diuji

Persentase Tingkat Keamanan Pangan Segar yang diuji



ANGGARAN TAHUN 2017 Dinas Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017 akan

mengelola belanja langsung sebesar Rp. 5.000.000.000,- dengan rincian sebagai

berikut:

1. PELAYANAN ADMINISTRASI

1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

beranggarkan Rp97.200.000,- dengan target kinerja 12 bulan layanan.

Kegiatan ini bertujuan untuk pembiayaan telephone, PAM dan PLN

2. Penyediaan jasa administrasi keuangan beranggarkan

Rp.283.972.000,- dengan target kinerja 12 bulan layanan. Kegiatan ini

bertujuan untuk honorarium PPA,PPTK, PTHL, Bendahara dan

Pembantu Bendahara serta Pengurus Barang.

3. Penyediaan alat tulis kantor. Kegiatan ini bertujuan untuk

honorarium PPA, PTHL, Bendahara dan Pengurus Barang. Kegiatan ini

bertargetkan 12 bulan layanan dengan anggaran Rp. 15.000.000

4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan. Kegiatan ini bertujuan

untuk fotocopy dan mencetak barang cetakan seperti Cetak Kartu

Ucapan dan lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 12.500.000,- dan

target kinerja 12 bulan layanan.

5. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

bertujuan untuk mendukung fasilitas instalsi listrik/penerangan

bangunan berupa pembelian lampu dan kabel dan alat-alat listrik

lainnya Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Lampung mempunyai

anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- dengan target kinerja 12 bulan

layanan.

6. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor bertujuan untuk

penyediaan sarana dan prasarana kantor Dinas Ketahanan Pangan

Provinsi Lampung dengan anggaran sebesar Rp.67.000.000,- dan

target kinerja 12 bulan layanan.

7. Penyediaan peralatan rumah tangga bertujuan untuk penyediaan

sarana dan prasarana serta kebersihan kantor Dinas Ketahanan

Pangan Provinsi Lampung dengan anggaran sebesar Rp.12.500.000,-

dan target kinerja 12 bulan layanan.

8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan


bertujuan untuk penyediaan bahan bacaan berupa koran dan

peraturan perundang-undangan pada Dinas Ketahanan Pangan

Daerah Provinsi Lampung dengan anggaran sebesar Rp. 15.000.000,-

dan target kinerja jumlah eksemplar yaitu 10 eksemplar koran daerah

dan 1 eksemplar koran nasional.

9. Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dengan

tujuan terlaksananya rapat dan konsultasi ke pusat dan mengikuti

agenda-agenda pusat. Kegiatan ini dengan anggaran Rp.95.683.000,-

dengan target kinerja 12 bulan layanan.

10. Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah dengan tujuan

terlaksananya rapat antara Provinsi dan Kabupaten/Kota dan

kooridnasi ke Kab/Kota se-Provinsi Lampung. Kegiatan ini dengan

anggaran Rp. 122.450.000,- bertargetkan 15 Kab/Kota se-Provinsi

Lampung.

11. Pengembangan Pengelolaan Keuangan SKPD bertujuan untuk agar

sistem pengelolaan keuangan pada Dinas Ketahanan Pangan dapat

berjalan dengan baik. Kegiatan ini beranggarkan Rp. 48.600.000,-

dengan target kinerja 12 bulan layanan Sistem Informasi Pengelolaan

Keuangan Daerah.

12. Penatausahaan Aset Daerah Kegiatan ini bertujuan agar aset Dinas

Ketahanan Pangan dapat tertata dengan baik,pada tahun ini juga

diadakan sensus barang. Kegiatan ini beranggarkan Rp. 7.000.000,-

Target kinerja dari kegiatan ini adalah 12 bulan layanan.

2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR

1. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kegiatan

ini bertujuan untuk memelihara Kendaraan dinas roda 4 sejumlah 5

unit Kegiatan ini mempunyai anggaran sebesar Rp. 119.100.000,-.

2. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Kegiatan ini

berupa Pemeliharaan Komputer dan AC pada Dinas Ketahanan

Pangan Daerah Provinsi Lampung. Kegiatan ini berangarkan Rp.

10.800.000,-

3. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Kegiatan ini bertujuan

untuk merehab gedung/kantor yang mengalami kerusakan

berat/sedang, tahun 2016 akan merehab pintu atap dan pengecetan

dinding luar dengan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,-


3. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1. Peningkatan SDM dan Budaya Kerja BKPD Prov. Lampung Kegiatan ini

untuk Diklat maupun transport yang diselenggarakan didalam

provinsi Lampung. Kegiatan ini beranggarkan Rp. 5.000.000. Target

dari kegiatan ini adalah 3 Pegawai yang mengikuti Diklat.

4. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN

CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD- Merupakan kegiatan untuk menyusun laporan tahunan dan

laporan keuangan Dinas Ketahanan Pangan Daerah Provinsi

Lampung. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 14.280.000 dengan

target kinerja 5 Dokumen antara lain LPPD, LHP, ROK LAKIP dan

database ketahanan pangan.

2. Penyusunan Rencana Kerja (RenJa) dan RKA SK3PD-. Kegiatan ini

merupakan penyusunan Rencana Kerja dan guna pembuatan

RKA/DPA Dinas Kethanan Pangan Daerah Provinsi Lampung.

Kegiatan ini beranggarkan Rp. 33.507.000,- dengan target kinerja

selama 2 Dokumen. Yaitu Renja (Renja dan RKT) dan DPA (RKA dan

DPA).

5. PENINGKATAN DIVERSIFIKASI & KETAHANAN PANGAN

1. Pemantauan, Pengawasan dan Pengendalian Mutu Keamanan Pangan

Segar Tujuan dari kegiatan ini adalah pemantauan terhadap ada

tidaknya residu pestisida/formalin/zat berbahaya pada sayur dan

buah segar dari kabupaten/kota dilaksanakan melalui pengambilan

sampel. Kegiatan ini beranggarkan Rp. 189.000.000,-. Kegiatan ini

bertargetkan 15 kab/kota yang terbina batas minimum residu.

2. Pengembangan Desa Mandiri Pangan. Kegiatan ini berupaya untuk

penurunan daerah rawan pangan. Kegiatan Desa Mandiri Pangan

merupakan model kegiatan strategis dengan maksud untuk dapat

mewujudkan ketahanan pangan nasional. Pembangunan ketahanan

pangan nasional dimulai dari wilayah terkecil yaitu desa, dengan

melihat keterpaduan sarana dan prasarana dari aspek ketersediaan

distribusi, konsumsi pangan rumah tangga dan potensi desa yang ada

dari waktu ke waktu. Kegiatan ini beranggarkan Rp. 100.000.000,-

dengan target 6 kawasan mandiri pangan yang terbina dalam upaya


penurunan daerah rawan pangan

3. Analisa dan Pemantauan SKPG dan PDRP Kegiatan ini dalam rangka

Pemantauan SKPG dan PDRP. Kegiatan ini beranggarkan Rp.

75.000.000,- dengan target kinerja 1 Dokumen hasil pemantauan

SKPG dan PDRP.

4. Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Kegiatan ini bertujuan

untuk memberdayakan lumbung pangan berupa pertemuan kepada

kelompok lumbung masyarakat. Kegiatan ini beranggarkan

Rp.100.000.000 dengan target 6 Kab/Kota.

5. Analisa dan Penyusunan Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan

Pangan. Kegiatan ini adalah kegiatan analisa dan penyusunan peta

ketahanan pangan dan kerawanan pangan. Kegiatan ini beranggarkan

Rp.100.000.000,- dengan target kinerja 1 Dokumen berupa Peta dan

laporan kegiatan.

6. Pemberdayaan GAPOKTAN dalam rangka stabilisasi harga pangan

Kegiatan ini memberdayakan Gapoktan agar dapat menstabilkan

harga berupa pertemuan dan laporan. Anggaran pada kegiatan ini

adalah sebesar Rp. 90.000.000,- dengan taret kinerja 12 gapoktan

yang diberdayakan pada kegiatan ini.

7. Kegiatan Akses Pangan Kegiatan ini adalah untuk mengetahui faktor-

faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan bagi masyarakat dan

menganalisis tingkat keterjangkauan pangan dan atau ketahanan

pangan rumah tangga. Kegiatan ini beranggarkan Rp. 50.000.000,-

dengan target kinerja sebanyak 1 Dokumen akses pangan.

8. Operasional Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan OKKPD.

Kegiatan ini untuk pembiayaan Pengawasan Mutu dan Keamanan

Pangan OKKPD selama 12 Bulan. Kegiatan ini bertujuan untuk

memperlancar operasional kelembagaan OKKPD dan menguatkan

kelembagaan dan pengawasan keamanan pangan segar,

memasyaratkan sertifiakasi dan atau tegistrasi kepada pelaku usaha

dalam peningkatan nilai tambah dan daya saing, meningkatkan

kapasitas dan kapabilitas sumberdaya manusia OKKPD agar lebih

kompeten dalam menjalankan tugas dan fungsi OKKPD. Kegiatan ini

beranggarkan Rp 1.100.000.000,-

9. Surveilen dan Pengawasan Produk Hasil Pertanian Yang Sudah


Sertifikasi / Regristrasi / Produk yang Beredar merupakan kegiatan

survei dan pengawasan terhadap produk/komoditas yang telah

tersertifikasi dan untuk mengetahui konsistensi pelaku usaha baik

kelompok atau perorangan yang telah mendapatkan Sertifikat Prima

dan atau register, memberikan jaminan dan perlindungan kepada

konsumen terhadap barang yang telah registrasi prima 3. Kegiatan ini

beranggarkan Rp. 50.000.000,- dengan target 7 kabupaten yang

tersurveilen/ yang konsisten mengenai jaminan mutu yang telah

bersertifikat.

10. Penyempurnaan Dokumen Sistem Mutu Mengacu pada ISO/IEC

17065 Kegiatan ini merupakan agar Dokumen pada Sistem Mutu

mengacu pada ISO/IEC 17065. Anggaran pada kegiatan ini adalah Rp.

37.000.000,- dengan jumlah dokumen: 4 dokumen yang mengacu

pada sistem mutu.

11. Sertifikasi, Registrasi Produk Labelisasi Prima 3 mendukung Terminal

Agrobisinis. Kegiatan ini bertujuan memberikan jaminan kepada

konsumen bahwa produk pangan buah dan sayur segar yang

dikonsumsi memiliki mutu baik dan aman untuk dikonsumsi,

meningkatkan daya saing produk sehingga produk yang dihasilkan

memiliki nilai tambah yang lebih baik. Target dari kegiatan ini adalah

50 pelaku usaha dengan anggaran Rp. 200.000.000,-

12. Audit Internal. Kegiatan ini bertujuan untuk dapat memperbaiki

manajemen OKKP-D Provinsi Lampung baik di bidang administrasi,

bidang dokumen sistem mutu dan bidang teknis operasional

lapangan. Kegiatan ini beranggarkan Rp. 28.000.000,- dengan target

kinerja 3 bidang yang di audit yaitu Administrasi, Mutu dan Teknis.

13. Promosi Produk Unggulan Lampung Yang Sudah Sertifikasi/Registrasi

Kegiatan ini berupa kegiatan Pameran yang diikuti Dinas Ketahanan

Pangan Daerah Provinsi Lampung yang mewakili Provinsi Lampung di

Tingkat Nasional. Kegiatan ini beranggarkan Rp. 35.000.000 dengan

target kinerja 1 kali pameran.

14. Bimtek Penerapan Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Pertanian di

Lokasi Sentra. Kegiatan ini bertujuan guna peningkatan Sistem

Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan oleh petani/pelaku usaha.


Kegiatan ini beranggarkan Rp. 50.000.000 dengan target kinerja 2 Kab

yang di bimtek dan 30 orang yang di Bimtek.

15. Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan. Kegiatan

ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi

masyarakat dalam menembangkan makanan pokok penggamti beras.

Kegiatan ini bertargetkan pengembangan beras siger di 7 kab/kota

dan seluruh satuan kerja pemerintah daerah. Kegiatan ini

beranggarkan Rp. 80.000.000,-

16. Lomba Cipta Menu Tingkat Provinsi dan Nasional Kegiatan ini

dilaksanakan bertepatan dengan Hari Pangan Sedunia baik tingkat

Nasional mapun tingkat Provinsi Lampung. Kegiatan ini beranggarkan

Rp. 95.000.000,- dengan target kinerja jumlah lomba yang

diselenggarakan dan diikuti sebanyak 2 kali.

17. Promosi Pangan Segar dan Olahan. Kegiatan ini berupa mengikuti

pameran pada acara Lampung Fair atau yang sejenis. Kegiatan ini

beranggarkan Rp.200.00.000 dengan target kinerja 1 kegiatan.

18. Hari Pangan Sedunia Tk. Provinsi dan Tk. Nasional. Kegiatan ini

bertujuan terselenggaranya Peringatan Hari Pangan Sedunia tingkat

Provinsi Lampung yang didalamnya terdapat pemberian hadiah bagi

pemenang Adhikarya Pangan Nusantara Tingkat Provinsi Lampung

dan mengikuti kegiatan Hari Pangan Sedunia tingkat Nasional.

Kegiatan ini beranggarkan Rp.339.808.000,- dengan target 2 kali baik

menyelenggarakan maupun mengikuti.

19. Konsolidasi Dewan Ketahanan Pangan Kegiatan ini berupa Rapat

koordinasi Pokja Teknis dan Rapat Koordinasi Pokja Ahli serta Rapat

Pleno antar lingkup Dewan Ketahanan Pangan. Kegiatan ini

beranggarkan Rp. 350.000.000,- dengan target kegiatan sebanyak 4

kali baik itu rapat koordinasi/rapat pleno.

20. Pengembangan jejaring keamanan pangan dan promosi keamanan

pangan segar Kegiatan bertujuan meningkatkan koordinasi lintas

sektor dalam penanganan keamanan pangan (Sistem Jejaring

Keamanan Pangan yang terpadu) antar instansi terkait di Provinsi

Lampung, dan terpromosikannya kemanan pangan sear ke

Kabupaten/Kota. Kegiatan ini menitikberatkan pada Inspeksi

Mendadak (Sidak) ke Pasar Tradisional mapun modern. Kegiatan ini


beranggarkan Rp. 161.000.000 dengan target 15 kab/kota yang

terkoordinasi antar lintas sektor dalam penanganan keamanan

pangan dan terpromosinya keamanan pangan.

21. Pengembangan usaha pangan lokal Inti dari kegiatan ini adalah

mengembangkan usaha pangan berbasis pangan lokal. Kegiatan ini

berupa hibah alat untuk pengembangan pengolahan pangan lokal.

Kegatan ini beranggarkan Rp. 156.000.000,- dengan target 6 unit alat

yang di hibahkan

22. Pemantauan dan Pengendalian Mobilitas Pangan Kegiatan ini

bertujuan menyusun data pengendalian mobilitas pangan dan untuk

menyusun peta jaringan distribusi pangan di Provinsi Lampung.

Kegiatan ini beranggarkan Rp. 100.000.000,- dengan target komoditi

15 Kab/Kota.

23. Bimtek Penerapan Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Pertanian.

Kegiatan ini guna meningkatkan keamanan pangan masyarakat

melalui kompetensi SDM Keamanan Pangan. . Kegiatan ini

beranggarkan Rp. 80.000.000 dengan target kinerja 1 kali pameran.

24. Sosialisasi dan Promosi Peningkatan Gizi Pangan Keluarga. Kegiatan

ini berupa sosialisasi prningkatan gizi pangan keluarga di

kabupaten/kota. Kegiatan ini beranggarkan Rp. 70.000.000,- dengan

target 15 Kabupaten/Kota yang tersosialisasi.

25. Penyusunan Pola Pangan Harapan. Kegiatan ini bertujuan untuk

penyusunan laporan Pola Pangan Harapan Provinsi Lampung.

Kegiatan ini beranggarkan Rp. 47.000.000,- dengan target 1 Laporan

Pola Pangan Harapan Provinsi Lampung.

26. Pembinaan dan Pemantauan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL).

Kegiatan ini merupakan pembinaan Kawasan Rumah Pangan Lestari

yang telah diberikan dana Bantuan Sosial. Kegiatan ini berupa

pertemuan dan pemantauan ke kabupaten/kota. Kegiatan ini

beranggarkan Rp. 50.000.000,- dengan target yang terbina adalah 15

kabupaten/kota.


BAB III P E N U T U P

Dalam rangka mendorong dan mensinkronkan pembangunan ketahanan

pangan perlu adanya koordinasi dalam perumusan kebijakan dan langkah-

langkah implementasi pemantapan ketahanan pangan masyarakat. Diharapkan

pemerintah dapat terus memfasilitasi pengembangan Desa Mandiri Pangan,

penyediaan lumbung pangan/tunda jual, diversifikasi pangan, operasionalisasi

OKKPD Provinsi Lampung, dan penanggulangan daerah rawan pangan baik

melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah maupun Anggaran Pendapatan

Belanja Negara.

Rencana Kerja Tahunan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Lampung Tahun

2017 masih perlu disempurnakan dan dilengkapi terkait dalam persiapan,

pelaksanaan, pengendalian anggaran dalam rangka mendukung program

Pemerintah Daerah Provinsi Lampung pada tahun 2017.

Dalam proses implementasi program/kegiatan dan anggaran Program

Peningkatan Diversifikasi Pangan dan Ketahanan Pangan Masyarakat Tahun

2017 Provinsi Lampung diharapkan dukungan semua pihak terutama pada

aspek manajemen perlu memperhatikan dan menerapkan sesuai ketentuan dan

peraturan tentang administrasi dan keuangan yang telah ditentukan.


LAMPIRAN

Uraian Indikator Sasaran Satuan Target Uraian Indikator Program Satuan Target Uraian Indikator Satuan Target

Peningkatan ketersediaan

pangan yang beragam

Skor Pola Pangan

Harapan (PPH)

Ketersediaan

- 88 - 88

a. Gerakan Percepatan

Penganekaragaman

Konsumsi

Jumlah Kab/Kota

yang terbina

Kab/Kota 7

Peningkatan keragaman

konsumsi pangan yang

sehat dan aman

Skor Pola Pangan

Harapan (PPH)

Konsumsi

- 85,9 - 85,9

b. Lomba Cipta Menu

Tingkat Provinsi dan

Nasional

Jumlah lomba cipta

menu yang

diselenggarakan Kab/Kota 2

Angka Konsumsi

EnergiKkal/kap/hr 2034 Kkal/kap/hr 2034

c. Promosi Pangan Segar

dan Olahan

Jumlah kegiatan

promosi pangan

segar dan olahan

yang diikuti Kali 1

Angka Konsumsi

ProteinGram/kap/hr 56,5 Gram/kap/hr 56,5

d. Hari Pangan Sedunia TK.

Provinsi dan TK. Nasional

Jumlah pameran Hari

Pangan Sedunia Tk.

Provinsi dan Nasional Kali 2

e. Pengembangan Usaha

Pangan Lokal

Jumlah KWT yang

mendapat

pelatihan/alat

pengolahan pangan

lokal Kelompok 6

f. Penyusunan Pola Pangan

Harapan

Jumlah Laporan Pola

Pangan Harapan

Kabupaten Laporan 1g. Pembinaan dan

Pemantauan Kawasan

Rumah Pangan Lestari

(KRPL)

Jumlah peserta

Workshop KRPL Orang 15

Program Peningkatan

Diversifikasi dan

Peningkatan

Ketahanan Pangan

Meningkatnya ketahanan pangan

melalui pengembangan

ketersediaan, distribusi,

konsumsi dan keamanan pangan

segar serta terkoordinasinya

kebijakan ketahanan pangan

Peningkatan konsumsi

pangan yang sesuai angka

kecukupan gizi (AKG)

MATRIKS RKT TAHUN 2017

Sasaran Strategis Program KegiatanKeterangan


Program Peningkatan

Diversifikasi dan

Peningkatan

Ketahanan Pangan








a. Pengembangan Desa

Mandiri Pangan

Jumlah Kawasan /

Desa Mandiri Pangan

Kawasan /

desa 6

b. Analisa dan Pemantauan

SKPG dan PDRP

Jumlah Dokumen

atas Pemantauan

SKPG Dokumen 1

c. Pengembangan

Cadangan Pangan

Pemerintah Daerah

Jumlah Cadangan

Pangan Pemerintah

(TON) Ton 0

d. Pengembangan

Lumbung Pangan

Masyarakat

Jumlah Kelompok

Lumbung Pangan Kelompok 20

e. Analisa dan Penyusunan

Peta Ketahanan Pangan

dan Kerentanan Pangan

Jumlah Dokumen

Analisa Peta

Ketahanan dan

Kerentanan Pangan Dokumen 1

f. Konsolidasi Dewan

Ketahanan Pangan

Jumlah Konsolidasi

Dewan Ketahanan

Pangan Kegiatan 4

6. Harga Gabah

Kering Panen (GKP)

di Tingkat

Produsen Rp. ≥ HPP Rp. ≥ HPP

a. Pemberdayaan Gapoktan

dalam rangka Stabilisasi

Harga Pangan

Jumlah Gapoktan

yang diberdayakan

dan Pembinaan

Keompok tani tunda

jual Gapoktan 12 dan 18


Pangan (beras)

Tingkat Konsumen % 10 % 10

b. Pemantauan dan

Pengendalian Mobilitas

Pangan

Jumlah Komoditas

yang di pantau Komoditas 15

c. Kegiatan Akses Pangan

Jumlah Akses Pangan

di Kabupaten/Kota Kab/Kota 15

% 1

Stabilnya harga pangan

pokok di tingkat produsen

dan konsumen

Program Peningkatan

Diversifikasi dan

Peningkatan

Ketahanan Pangan







Penurunan jumlah


Persentase

Penurunan Jumlah

Penduduk Rawan

Pangan

% 1

Program Peningkatan

Diversifikasi dan

Peningkatan

Ketahanan Pangan








Program Peningkatan

Diversifikasi dan

Peningkatan

Ketahanan Pangan








a. Operasional Pengawasan

Mutu dan Keamanan

Pangan OKKP-D

Jumlah layanan

operasional OKKPD bulan 12

b. Surveilen dan

Pengawasan Produk Hasil

Pertanian yang sudah

sertifikasi/registrasi/produk

yang beredar

Jumlah Pelaku Usaha

yang di surveilen

Pelaku

usaha 7

c. Penyempurnaan

Dokumen Sistem Mutu

mengacu pada ISO/IEC

17065

Jumlah Dokumen

yang di sempurnakan

/ di mutakhirkan Dokumen 4

d. Sertifikasi, registrasi

Produk Labelisasi Prima 3

mendukung Terminal

Agribisnis

Jumlah Pelaku Usaha

yang di sertfikasi

Pelaku

usaha 50

e. Audit Internal

Jumlah bidang yang

di audit Bidang 3

f. Promosi Produk

Unggulan Lampung yang

sudah sertifikasi/registrasi

Jumlah kegiatan

promosi pangan

segar Kali 1

g. Bimtek Penerapan Mutu

dan Keamanan Pagan Hasil

Pertanian di Lokasi Sentra

Jumlah Kab yang di

Bintek guna

Peningkatan Sistem

Jaminan Mutu Kab/Kota 2 DAK







% 10Tercapainya keamanan

pangan segar

Persentase

Peningkatan

Produk Pangan

Segar yang

Tersertifikasi

% 10

Program Peningkatan

Diversifikasi dan

Peningkatan

Ketahanan Pangan


Program Peningkatan

Diversifikasi dan

Peningkatan

Ketahanan Pangan








a. Pemantauan,

Pengawasan dan

Pengendalian Mutu

Keamanan Pangan Segar

Jumlah kab/kota yang

di pantau keamanan

pangan segarnya Kab/Kota 15

b. Pengembangan Jejaring

Keamanan Pangan dan

Promosi Keamanan Pangan

Segar

Jumlah

Kabupaten/kota yang

terjamin keamanan

pangannya Kab/Kota 15

c. Pengembangan Produk

Pangan Segar yang

Bermutu dan Bersertifikat

Jumlah Dokumen

pengembangan

pangan segar yang

bermutu dan

bersertifikat Dokumen 1

d. Sosialisasi dan Promosi

Peningkatan Gizi Pangan

Keluarga

Jumlah

Kabupaten/kota yang

tersosialisasi Kab/Kota 15

e. Bimtek Penerapan Mutu

dan Keamanan Pangan

Hasil Pertanian

Jumlah

Kabupaten/kota yang

di tingkatkan

Kompetensi SDM

Keamanan Pangan Kab/Kota 15

80

Persentase Tingkat

Keamanan Pangan

yang di Uji

% 80

Program Peningkatan

Diversifikasi dan

Peningkatan

Ketahanan Pangan







%

Rencana Kinerja Tahunan (Tahun 2017) Dinas Ketahanan Pangan

No Sasaran Indikator Kinerja Satuan Target 2017

1 Meningkatnya ketersediaan pangan yang beragam


Skor 88.0

2 Meningkatnya keragaman konsumsi pangan yang sehat dan aman


Skor 85.9

3 Meningkatnya konsumsi pangan yang sesuai angka kecukupan gizi (AKG)

3. Jumlah konsumsi energi Kkal/kap/hr 2034

4. Jumlah konsumsi protein Gram/kap/hr 56.5

4 Menurunnya jumlah penduduk rawan pangan

5. Persentase penurunan jumlah penduduk rawan pangan

% 1%

5 Stabilnya harga pangan pokok di tingkat produsen dan konsumen

6. Harga gabah kering panen (GKP) di tingkat produsen

Rp./Kg > HPP (Rp. 3700)

7. Koefisien variasi pangan (beras) di tingkat konsumen

% 10%>CV

6 Tercapainya keamanan pangan segar 8. Persentase peningkatan produk pangan segar yang tersertifikasi

% 10%

9. Persentase tingkat keamanan pangan segar yang diuji

% 80 % (dibawah ambang batas)

7 Tercapainya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur dan kualitas sarana prasarana perkantoran

10. Tersedianya sumberdaya aparatur dan sarana prasarana perkantoran yang berkualitas

% 100%

E-SAKIP Lampung Rencana Kinerja Tahunan : Dinas Ketahanan Pangan

Halaman 1

rencana kinerja tahunan dinas ketahanan pangan … · 2018-08-30 · tercapainya keamanan pangan...

Documents