rencana kerja tahun 20...

RENCANA KERJA

TAHUN 2020

Jalan Basuki Rahmat

No. 5 Telp. (0527) 62002 Fax (0527) 62128

Amuntai, Kalsel

PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

INSPEKTORAT

1

Rencana Kerja Itkab HSU Tahun 2020

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Utara dibentuk berdasarkan Peraturan

Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah

Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12), yang dijabarkan dalam

Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Dan Uraian Tugas, Serta Tata Kerja

Inspektorat.

Adapun kedudukan Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan

unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang

Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Hulu

Sungai Utara melalui Sekretaris Daerah.

Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Utara mempunyai tugas pokok

membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan yang menjadi kewenangan

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh

perangkat daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Inspektorat

Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki fungsi sebagai berikut :

a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;

b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit,

reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas persetujuan bupati;

d. penyusunan laporan hasil pengawasan;

e. pelaksanaan administrasi inspektorat kabupaten; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan

fungsinya.

2


Berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi tersebut, maka dalam penyusunan

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Utara secara eksternal

merujuk pada Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Jangka

Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang oleh dijabarkan dan dilaksanakan

oleh kementerian/lembaga terkait melalui Kementerian Dalam Negeri, Kementerian

Reformasi Birokrasi dan PAN serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

(BPKP) dan lebih lanjut diadopsi ke dalam Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat

Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 – 2021 secara berjenjang, kemudian secara

internal mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017-2022,

Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Tahun 2020 maupun Rencana Strategis

Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017-2022 serta berupaya untuk

menelaah dan memperhatikan kondisi Kabupaten Hulu Sungai Utara yang selalu

berkembang dan diselaraskan dengan langkah-langkah yang dilakukan melalui misi

I “ Menciptakan Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa dan Inovatif”

Renja adalah dokumen perencanaan Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai

Utara untuk periode satu tahun yaitu pada tahun anggaran 2020 dan merupakan

bagian dari proses yang berkelanjutan dan sistematik dari Rencana Strategis

(Renstra) Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk masa lima tahun ke

depan.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang

Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukkan Daerah Tingkat II di

Kalimantan;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggung Jawab Keuangan Negara;

3


5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional 2005 – 2025;

8. Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukkan Peraturan

Perundang-Undangan;

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

4


Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6041);

18. Peraturan Presiden Nomor 03 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan terakhir diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

tahun 2005 – 2025;


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Tahun 2016 – 2021;

23. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2019 tentang Perubahan RPJMD Provinsi

Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021;


Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun

2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Tahun 2012 Nomor 1);

5


25. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 75 Tahun 2013 Tentang Uraian

Tugas, Unsur-Unsur Organisasi Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan (Berita

Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 Nomor 75);

26. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat

Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun

2017-2022;

27. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2011 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara

Tahun 2005 – 2025;

28. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara

Tahun 2017 – 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun

2018 Nomor 5);]

29. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Dan Uraian Tugas, Serta Tata Kerja Inspektorat

Kabupaten Hulu Sungai Utara.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun

2020 adalah sebagai upaya untuk memberikan arah, pedoman dan landasan dalam

melaksanakan program dan kegiatan SKPD, dengan mengoptimalkan kemampuan

sumber daya yang tersedia.

Adapun tujuan yang diharapkan adalah agar dapat menjadi acuan terhadap

serangkaian pelaksanaan kebijakan, program serta kegiatan dalam mencapai tujuan

dan sasaran strategis sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penyajian Renja SKPD sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

6


1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA INSPEKTORAT KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan dari Masyarakat

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Kab. HSU

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT KABUPATEN HULU

SUNGAI UTARA

4.1 Program dan Kegiatan Inspektorat Kab. HSU

BAB V PENUTUP

7


BAB II

HASIL EVALUASI RENJA

INSPEKTORAT KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Evaluasi Renja Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Utara dilakukan dengan

mereview pelaksanaan Renja tahun lalu (tahun n-2) yang diuraikan sesuai dengan

capaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Realisasi pelaksanaan

program/ kegiatan berdasarkan rencana kerja di tahun sebelumnya (2018) dapat di

lihat pada Tabel 2.1.1 dibawah ini ;

8

R

encana Kerja I

tkab HS

U T

ahun 2020

Tab

el 2.1

.1

Rek

apitu

lasi Evalu

asi Hasil P

elaksan

aan R

enja P

erangk

at Daerah

da

n

Pen

capaian

Ren

stra Peran

gkat D

aerah s/d

Tah

un

20

18

K

abu

paten

Hu

lu Su

ngai U

tara

Nam

a SKP

D : IN

SP

EK

TO

RA

T

Ko

de

Uru

san /

Bid

ang

U

rusan

P

emerin

tahan

D

aerah d

an P

rogram

/ K

egiatan

Ind

ikato

r Kin

erja P

rogram

(Ou

tcom

e) K

egiatan (O

utp

ut)

Target

Kin

erja C

apaian

P

rogram

(R

enstra

SKP

D)

Tah

un

2

02

2 (

20

17

-2

02

2 )

Realisasi

Target

Kin

erja H

asil P

rogram

d

an

Kelu

aran

Kegiatan

s/d

Tah

un

2

01

7 (

20

17

-2

02

2 )

Target d

an R

ealisasi Kin

erja P

rogram

dan

Kelu

aran

Kegiatan

SK

PD

Tah

un

20

18

T

arget P

rogram

/Kegiata

n R

enja

SKP

D

Tah

un

2

01

9

Perk

iraan R

ealisasi C

apaian

Target

Ren

stra SKP

D s/d

tah

un

berjalan

2

01

9

Target

Realisasi

Tin

gkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Cap

aian

Tin

gkat

Cap

aian

(%)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

1

1

20

7

0

1

P

rog

ram

P

ela

ya

na

n

Ad

mn

istrasi

Pe

rka

nto

ran

Pe

rsen

tase

P

em

en

uh

an

Sa

ran

a

da

n P

rasa

ran

a K

erja

10

0%

1

00

%

10

0%

1

00

%

10

0%

1

00

%

10

0%

1

00

%

Keg

iata

n :

1

20

7

0

1

01

P

eny

edia

an jasa

surat m

eny

urat

Persen

tase surat

masu

k d

an k

eluar

yang

did

istribu

sikan

sesu

ai peru

ntu

kan

nya

1

00

%

1

00

%

1

00

%

1

00

%

10

0%

1

00

%

1

00

%

10

0%

1

20

7

0

1

02

P

eny

edia

an jasa

ko

mu

nik

asi, su

mb

erdaya air d

an

listrik

Persen

tase p

emen

uh

an jarin

gan

telepo

n, listrik

, air dan

in

ternet

1

00

%

n/

a 10

0%

0

%

0%

1

00

%

10

0%

1

00

%

1

20

7

0

1

07

P

eny

edia

an jasa

adm

inistrasi

keu

ang

an

Persen

tase ketetap

an

pertan

ggu

ng

jawab

an

sesuai d

eng

an ren

cana

ang

garan k

as

1

00

%

1

00

%

10

0%

1

00

%

10

0%

1

00

%

10

0%

1

00

%

9

R

encana Kerja I

tkab HS

U T

ahun 2020

1

20

7

0

1

13

P

eny

edia

an

peralatan

dan

p

erleng

kap

an

Baran

g yan

g d

ibeli

sesuai d

eng

an

spesifik

asi yan

g

dib

utu

hk

an

5

5

1

1

10

0%

5

5

1

00

%

1

20

7

0

1

17

P

eny

edia

an

mak

anan

dan

m

inu

man

Persen

tase realisasi p

elaksan

aan rap

at 1

00

%

1

00

%

10

0%

1

00

%

10

0%

1

00

%

10

0%

1

00

%

1

20

7

0

1

18

R

apat-rap

at k

oo

rdin

asi dan

k

on

sultasi k

e luar

daerah

Persen

tase SP

PD

yan

g

dilak

sanak

an

8

0%

8

0%

80

8

0

10

0%

8

0%

8

0%

1

00

%

1

20

7

0

2

Pro

gra

m

Pe

nin

gk

ata

n

Sa

ran

a d

an

P

rasa

ran

a

Ap

ara

tur

Pe

rsen

tase

Sa

ran

a

da

n p

rasa

ran

a

ko

nd

isi ba

ik

10

0%

1

00

%

10

0%

1

00

%

10

0%

1

00

%

10

0%

1

00

%

1

20

7

0

2

Pen

gad

aan

Ken

daraan

Din

as Ju

mlah

ken

daraan

yan

g d

iadak

an

2

1

- -

- -

1

0

1

0

1

00

%

1

20

7

0

2

Pem

eliharaan

ru

tin/

berk

ala ged

un

g k

anto

r

Ged

un

g d

alam ko

nd

isi b

aik

1

00

%

1

00

%

10

0%

1

00

%

10

0%

1

00

%

10

0%

1

00

%

1

20

7

0

2

Pem

eliharaan

ru

tin/

berk

ala k

end

araan

din

as/op

erasion

al

Jum

lah k

end

araan

din

as/op

erasion

al yan

g d

ipelih

ara

40

1

9

19

1

9

10

0%

2

9

29

1

00

%

1

20

7

0

2

Pem

eliharaan

ru

tin/

berk

ala p

eralatan g

edu

ng

k

anto

r

Jum

lah p

erleng

kap

an

gedu

ng

kan

tor yan

g

dip

elihara

7

7

7

7

10

0%

7

7

1

00

%

10

Rencana K

erja Itkab H

SU

Tahun 2

020

1

20

7

0

5

Pro

gra

m

Pe

nin

gk

ata

n

Ka

pa

sitas

Su

mb

erd

ay

a

Ap

ara

tur

Pe

rsen

tase

SD

M

ya

ng

da

pa

t m

en

ing

ka

tka

n

ka

pa

sitas se

sua

i tu

po

ksi

10

0%

1

00

%

10

0%

7

5%

7

5%

1

00

%

80

%

80

%

Keg

iata

n :

1

20

7

0

5

01

P

end

idk

an d

an

pelatih

an fo

rmal

Persen

tase ASN

yang

d

apat m

eng

iku

ti dik

lat fo

rmal

10

0%

1

00

%

10

0%

7

5%

7

5%

1

00

%

80

%

80

%

1

20

7

0

6

Pro

gra

m

Pe

nin

gk

ata

n

Pe

ng

em

ba

ng

an

S

istem

Pe

lap

ora

n

Ca

pa

ian

Kin

erja

d

an

Ke

ua

ng

an

Ku

alita

s Ca

pa

ian

k

ine

rja d

an

P

en

ge

lola

an

K

eu

an

ga

n D

ae

rah

10

0%

1

00

%

10

0%

1

00

%

10

0%

1

00

%

10

0%

1

00

%

Keg

iata

n :

1

20

7

0

6

01

P

eny

usu

nan

lapo

ran

capaian

kin

erja dan

ik

htisar realisasi

kin

erja SKP

D

Persen

tase d

ok

um

en/lap

ran y

ang

d

iselesaikan

tepat

wak

tu

1

00

%

1

00

%

10

0%

1

00

%

10

0%

1

00

%

10

0%

1

00

%

1

20

7

2

0

P

rog

ram

P

en

ing

ka

tan

S

istem

P

en

ga

wa

san

In

tern

al d

an

P

en

ge

nd

alia

n

Pe

lak

san

aa

n

Ke

bija

ka

n K

DH

Persen

tase

Ak

un

tab

ilitas K

inerja

S

KP

D/S

OP

D M

inim

al

BB

70

%

23

% 45

%

82

%

18

2%

5

5%

8

5%

1

55

%

Ju

mla

h T

emu

an

P

emerik

saa

n

Bersifa

t A

dm

inistra

tif

≤ 5

00

≤

72

3

≤6

50

≤

36

8

17

7%

≤

60

0

35

0

17

1%

Jum

lah

Tem

ua

n

Pem

eriksa

an

B

ersifat M

ateria

l ≤

10

0

≤ 2

51

≤20

0

≤1

51

1

32

%

≤ 1

50

1

40

1

07

%

11

Rencana K

erja Itkab H

SU

Tahun 2

020

Persen

tase

Kem

ata

ng

an

Im

plem

enta

si Sistem

P

eng

end

alia

n In

tern

Pem

erinta

h (S

PIP

) S

KP

D/O

PD

Level 3

L

evel 2

Level 3

L

evel 3

1

00

%

Level 3

L

evel 3

1

00

%

Persen

tase

Pen

ga

du

an

M

asya

rak

at/P

ermin

ta

an

Pem

eriksa

an

y

an

g sele

sai

dita

ng

an

i

10

0%

1

00

%

10

0%

1

00

%

10

0%

1

00

%

10

0%

1

00

%

Ca

ku

pa

n K

orm

on

ev &

Pela

po

ran

P

enceg

ah

an

da

n

Pem

bera

nta

san

K

oru

psi y

an

g

difa

silitasi

10

0%

1

00

%

10

0%

1

00

%

10

0%

1

00

%

10

0%

1

00

%

Persen

tase

Pen

yelesa

ian

T

ind

ak

lan

jut

Tem

ua

n H

asil

Pem

eriksa

an

(TL

HP

)

85

%

72

%

75

%

82

%

10

9%

7

7%

8

0%

1

04

%

- P

ersenta

se P

elan

gg

ara

n

Peg

aw

ai

≤0

,00

2%

≤

0,0

03

% 0

,00

3'%

0

,00

2'%

1

50

%

0,0

03

%

0,0

02

%

15

0%

- Ju

mla

h tem

ua

n B

PK

≤

9

≤9

≤

13

1

4

93

%

≤1

2

12

1

00

%

K

egia

tan

:

1

20

7

2

0

01

P

elaksan

aan

p

eng

awasan

intern

al secara b

erkala

Persen

tase p

emb

inaan

dan

p

eng

awasan

SK

PD

/OP

D d

an

Pem

des

90

%

65

% 7

0%

7

0%

1

00

%

75

%

75

%

10

0%

12

Rencana K

erja Itkab H

SU

Tahun 2

020

1

20

7

2

0

02

P

enan

gan

an k

asus

pen

gad

uan

intern

al secara b

erkala d

i lin

gku

ng

an

Pem

erintah

Daerah

LH

P K

asus y

ang

d

iterbitk

an

10

0%

1

00

%

10

0%

1

00

%

10

0%

1

00

%

10

0%

1

00

%

1

20

7

2

0

03

P

eng

end

alian

man

ajemen

p

elaksan

aan

keb

ijakan

KD

H

Persen

tase ko

rmo

nev

& p

elapo

ran

pen

cegahan

, p

emb

erantasan

k

oru

psi

10

0%

9

0%

90

%

90

%

10

0%

9

0%

9

0%

1

00

%

1

20

7

2

0

06

T

ind

aklan

jut

Lap

oran

Hasil

Pem

eriksaan

Persen

tase P

eny

elesaian

tind

aklan

jur lap

oran

h

asil pem

eriksaan

83

%

7

2%

7

2%

8

2%

1

09

,3%

7

5%

7

5%

1

00

%

1

20

7

2

0

08

E

valuasi b

erkala

temu

an h

asil p

eng

awasan

Dilak

sana

kan

ny

a p

eman

tauan

/m

on

itori

ng

dan

pen

dam

pin

gan

TL

HP

30

2

5

29

2

5

86

,21

%

29

2

9

10

0%

1

20

7

2

1

P

rog

ram

P

en

ing

ka

tan

P

rofe

sion

alism

e

ten

ag

a p

em

erik

sa

da

n a

pa

ratu

r p

en

ga

wa

san

Tin

gk

at K

ap

ab

ilitas

AP

IP In

spek

tora

t K

ab

. HS

U

Level 3

L

evel 2

Le

ve

l 3

Le

ve

l 2

66

,6%

L

ev

el 3

L

ev

el 3

1

00

%

Persen

tase A

pa

ratu

r P

eng

aw

as y

an

g

Bersertifik

at

90

%

7

5%

8

0%

1

00

%

12

5%

8

0%

8

0%

1

00

%

K

egia

tan

:

1

20

7

2

1

01

P

elatihan

p

eng

emb

ang

an

tenaga p

emerik

sa d

an ap

aratur

pen

gaw

asan

Jum

lah A

PIP

yan

g

men

gik

uti D

iklat

tekn

is dan

sub

stansi

pen

gaw

asan

80

%

65

% 6

5%

6

5%

1

00

%

65

%

65

%

10

0%

13

Rencana K

erja Itkab H

SU

Tahun 2

020

1

20

7

2

2

P

rog

ram

Pe

na

taa

n

da

n

Pe

ny

em

pu

rna

an

K

eb

ijak

an

Siste

m

da

n P

rose

du

r P

en

ga

wa

san

Persen

tase

Pela

ksa

na

an

PK

PT

d

an

Sisd

ur

Pen

ga

wa

san

80

%

6

5%

6

5%

6

6%

1

01

%

70

%

70

%

10

0%

K

egia

tan

:

1

20

7

2

2

02

P

eny

usu

nan

k

ebijak

an sistem

dan

p

rosed

ur

pen

gaw

asan

Jum

lah SO

P d

an P

KP

T

yang

dib

uat

4

6

7

7

10

0%

4

4

1

00

%

1

20

0

1

01

1

3

Pro

gra

m

Pe

mb

era

nta

san

P

rak

tik P

un

gu

tan

L

iar (P

UN

GL

I)

Pe

rsen

tase

lap

ora

n

Pu

ng

li ya

ng

d

itan

ga

ni

10

0%

1

00

%

10

0%

1

00

%

10

0%

1

00

%

10

0%

1

00

%

1

20

0

1

01

1

3

Du

ku

ng

an

Pelak

sana

an T

ugas

Satgas Sab

er K

abu

paten

Dilak

sana

kan

ny

a p

encegah

an d

an

pen

ang

anan

pu

ng

utan

liar (K

ali kegiatan

)

5

5

5

5

10

0%

5

5

1

00

%

14


Secara spesifik realisasi pelaksanaan program/ kegiatan berdasarkan rencana

kerja di tahun 2018 dapat di lihat dibawah ini ;

1) Program pelayanan administrasi perkantoran

Pelaksanaan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dilakukan

melalui 6 (enam) kegiatan dengan jumlah dana Rp. 1.079.886.500,- dan realisasi

anggaran Rp.1.013.509.684,- (93,85% ), meliputi :

a. Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat dengan anggaran Rp.

147.930.000,- terealisasi sebesar Rp. 142.335.050,- atau 96,22%. Pada

Tahun 2018 kegiatan yang dilaksanakan seperti belanja alat tulis kantor,

belanja perangko, materai, belanja cetak dan penggandaan.

b. Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan

anggaran sebelum perubahan Rp. 3.840.000,- dan setelah perubahan

menjadi Rp. 0,- karena kegiatan ini sudah dianggarkan di kegiatan lain yaitu

pada kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.

c. Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan dengan anggaran Rp.

34.410.000,- terealisasi sebesar Rp. 29.660.000,- atau 86,20 %. Pada Tahun

2018 kegiatan yang dilaksanakan seperti belanja cetak dan penggandaan

dokumen/laporan keuangan seperti laporan keuangan, RKA, RKA-P, DPA,

DPA-P, Renja maupun Renstra.

d. Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan anggaran

Rp.148.500.000,- terealisasi sebesar Rp. 139.442.281,- atau 93,89%. Pada

tahun 2018 kegiatan yang dilaksanakan seperti belanja listrik dan

elektronik, belanja jasa kantor, belanja cetak spanduk/baliho, belanja upah

jasa serta belanja modal peralatan kantor.

e. Kegiatan penyediaan makanan dan minuman dengan anggaran Rp.

25.125.000,- terealisasi sebesar Rp.25.102.500,- atau 99,91%. Pada tahun

2018 kegiatan yang dilaksanakan seperti belanja makanan dan minuman

kegiatan rapat-rapat rutin dan insidentil yang dilaksanakan oleh

Inspektorat.

15


f. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dengan

anggaran Rp. 723.921.500,- terealisasi sebesar Rp. 676.989.853,- atau

93,52%. Pada tahun 2018 kegiatan yang dilaksanakan seperti pelaksanaan

rapat-rapat koordinasi keluar daerah, dan pelaksanaan kegiatan konsultasi,

rapat, dan kunjungan keluar daerah. Hasil yang dicapai pada akhir tahun

2018 adalah terlaksananya kegiatan konsultasi, rapat, bimtek, dan

kunjungan keluar daerah guna menambah wawasan,, pengetahuan dan

keterampilan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas sesuai

bidang tugas masing-masing.

2) Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Realisasi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pada tahun

2018 dilakukan melalui 3 (tiga) kegiatan dengan jumlah dana Rp. 130.091.000,-

dan realisasi dana Rp.123.396.495,- (94,85%), meliputi:

a. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dengan anggaran Rp.

39.641.000,- terealisasi sebesar Rp. 39.641.000,- atau 100%. Pada Tahun

2018 kegiatan yang dilaksanakan belanja peralatan kebersihan dan bahan

pembersih, belanja pemeliharaan gedung kantor.

b. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dengan

anggaran Rp. 61.250.000,- terealisasi sebesar Rp. 54.555.495,- atau 89,07%.

Pada Tahun 2018 kegiatan yang dilaksanakan belanja jasa service,

penggantian suku cadang, bahan bakar minyak dan pajak kendaraan

bermotor.

c. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor dengan

anggaran Rp. 29.200.000,- terealisasi sebesar Rp. 29.200.000,- atau 100%.

Pada Tahun 2018 kegiatan yang dilaksanakan belanja bahan kelengkapan

peralatan kantor dan belanja jasa pemeliharaan peralatan kantor.

3) Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Program peninggatan kapasitas sumber daya aparatur pada tahun 2018

dilakukan melalui 1 (satu) kegiatan dengan jumlah dana Rp.39.000.000,-

realisasi dana Rp.19.500.000,- (50% ), meliputi:

16


a. Kegiatan pendidikan dan pelatuhan formal dengan anggaran Rp.

39.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 19.500.000,- atau 50%. Pada tahun 2018

telah dilaksanakan kegiatan belanja perjalanan dinas dalam dan luar daerah

dalam rangka pendidikan dan pelatihan formal/penjenjangan serta belanja

konstribusi diklat dan penjenjangan.

4) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

keuangan kapasitas sumber daya Aparatur pada tahun 2018 dilakukan melalui 1

(satu) kegiatan dengan jumlah dana Rp.18.955.000,- Dan realisasi dana

Rp.18.890.000,- (99,66% ), meliputi:

a. Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

SKPD dengan anggaran Rp. 18.955.000,- terealisasi sebesar Rp. 18.890.000,-

atau 99,66%. Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2018 seperti kegiatan

belanja cetak dan penggandaan bahan laporan Lakip, Ihktisar Pengawasan,

LKPJ dan LPPD, laporan tahunan pemeriksaan dan pengawasan dan lain-lain

serta belanja makanan dan minuman rapat penyusunan dan pembahasan

laporan tersebut.

5) Program Pemberantasan praktek pungutan liar (Pungli)

Program Pemberantasan Praktik Pungutan Liar (Pungli) melalui 1 (satu)

kegiatan dengan jumlah dana Rp. 518.300.000,- dan realisasi dana

Rp.461.822.000,- (89,10%), meliputi :

a. Kegiatan dukungan pelaksanaan tugas-tugas sapu bersih pungutan liar

(Saber Pungli) Kabupaten dengan anggaran Rp. 518.300.000,- terealisasi

sebesar Rp. 461.822.000,- atau 89,10%. Kegiatan yang dilaksanakan pada

tahun 2018 seperti melakukan kegiatan sosialisasi dan penyelesaian

perkara pungutan liar.

6) Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

17


Pelaksanaan Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH dilakukan melalui 5 (lima) kegiatan

dengan jumlah dana Rp.3.738.717.500,- dan realisasi dana Rp.3.232.723.106,-

(86,47%), meliputi :

a. Kegiatan pelaksanaan pengawasan internal secara berkala dengan anggaran

Rp. 1.537.875.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.271.080.000,- atau 82,65%.

Pada tahun 2018 dilaksanakan kegiatan pelaksanaan pemeriksaan Reviu

Laporan keuangan, Evaluasi SAKIP, pemeriksaan reguler OPD dan

Kecamatan, penyelenggaran dan Evaluasi Pemerintahan Desa, perhitungan

Barang Kuasi, persediaan dan penutupan kas serta reviu dokumen

perencanaan dan anggaran daerah.

b. Kegiatan penanganan kasus pengaduan dilingkungan pemerintah daerah

dengan anggaran Rp. 932.710.000,- terealisasi sebesar Rp. 850.570.000,-

atau 91,19%. Pada tahun 2018 dilaksanakan kegiatan penanganan

pengaduan masyarakat dalam penyelenggaran pemerintah di Kabupaten

Hulu Sungai Utara (APIP-APH).

c. Kegiatan pengendalian ,manajemen pelaksanaan kebijakan KDH dengan

anggaran Rp. 418.750.000,- terealisasi sebesar Rp. 401.043.770,- atau

95,77%. Pada tahun 2018 dilaksanakan pelaksanaan kegiatan Maturitas

SPIP, Unit Pengendalian Gratifikasi, Pelaporan Kekayaan ASN, Reviu

penyerapan anggaran dan pengendalian barang/jasa, peningkatan

kapabilitas APIP, reviu penyerapan anggaran, dana desa dan BPBJ, Evaluasi

internal penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi serta

pemberantasan korupsi terintegrasi.

d. Kegiatan tindak lanjut temuan pengawasan dengan anggaran Rp.

164.062.500,- terealisasi sebesar Rp. 152.074.336,- atau 92,69%. Pada tahun

2018 dilaksanakan kegiatan penyelesaian tindaklanjut LHP BPK RI.

e. Kegiatan evaluasi temuan hasil pengawasan dengan anggaran Rp.

685.320.000,- terealisasi sebesar Rp. 557.955.000,- atau 86,21%. Pada tahun

18


2018 dilaksanakannya kegiatan pembinaan dan pengawasan pendampingan

tindaklanjut hasil pemeriksaan.

7) Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur

pengawasan

Realisasi Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan

Aparatur Pengawasan pada tahun 2018 melalui 1 (satu) kegiatan dengan jumlah

dana Rp.404.050.000,- dan realisasi dana Rp.384.407.684,- (95,14%), meliputi :

a. Kegiatan pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur

pengawasan dengan anggaran Rp. 404.050.000,- terealisasi sebesar Rp.

384.407.684,- atau 95,14%. Pada tahun 2018 dilaksanakan kegiatan

perjalanan dinas luar daerah mengikuti Bimtek, kursus, sosialisasi, ujian,

diklat teknis dan lain-lain serta kegiatan PKS.

8) Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur

pengawasan

Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur

Pengawasan melalui 1 (satu) kegiatan dengan jumlah dana Rp. 69.000.000,- dan

realisasi dana Rp.67.900.000,- (98,41%), meliputi :

a. Kegiatan penyusunan sistem dan prosedur pengawasan dengan anggaran

Rp. 69.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 67.900.000,- atau 98,41%. Pada

tahun 2018 kegiatan yang dilaksanakan penyusunan program kerja

pengawasan tahunan (PKPT), penyusunan SOP pengawasan, penilaian

angka kredit jabatan fungsional Auditor dan P2UPD.

Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Utara pada TA. 2018 menerima

alokasi anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Hulu Sungai Utara

sebesar Rp. 10.463.252.000,- terdiri-dari :

- Belanja Tidak Langsung Rp. 4.465.252.000,00

- Belanja Langsung Rp. 5.998.000.000,00

Dengan 8 (delapan) Program dan 18 (delapan belas ) Kegiatan dapat

terealisasi / serapan anggaran untuk Belanja Langsung sebesar Rp.

5.322.148.969,00,- atau 88,73% dari pagu yang berikan Rp. 5.998.000.000,-

19


Capaian kinerja dalam pelaksanaan Renstra Inspektorat Kabupaten Hulu

Sungai Utara periode 2018–2022 ditahun pertama (2018) menunjukkan bahwa dari

14 indikator kinerja strategis dan 3 indikator kinerja utama, secara umum realisasi

capaian kinerja dapat terpenuhi dan melebihi target dengan rata-rata capaian

kinerja sebeasar 116% dari target yang telah ditetapkan dalam Renstra di tahun

2018 ini dan hanya 2 indikator yang tidak terpenuhi/tercapai yaitu Tingkat

Kapabilitas APIP Inspektorat yang masih level 2 dari target ditahun 2018 level 3 dan

Jumlah Temuan BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD) tahun

2018 di targetkan di bawah ≤ 13 temuan, akan tetapi terealisasi 14 temuan, secara

lengkap dapat dilihat pada tabel berikut ;

17

Rencana K

erja Itkab H

SU

Tahun 2

020

Tab

el 2.1

.2 : C

apaian

Kin

erja Strategis Perio

de R

enstra (2

01

8 -2

02

2)

Insp

ekto

rat Kab

up

aten H

ulu

Sun

gai Utara

IND

IKA

TO

R

TA

RG

ET

KIN

ER

JA T

AH

UN

KE

- R

EA

LISA

SI CA

PA

IAN

TA

HU

N K

E -

RA

SIO C

AP

AIA

N T

AH

UN

KE

- 1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

(2

01

8)

(20

19

) (2

02

0)

(20

21

) (2

02

2)

(20

18

) (2

01

9)

(20

20

) (2

02

1)

(20

22

) (2

01

8)

(20

19

) (2

02

0)

(20

21

) (2

02

2)

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10

) 1

1)

12

) 1

3)

14

) 1

5)

16

)

IND

IKA

TO

R K

INE

RJA

( IK )

- P

ersentase P

elanggaran

Pegaw

ai ≤

0,0

03

%

≤0

,00

3%

≤

0,0

02

%

≤0

,00

2%

≤

0,0

02

%

0,0

02

%

15

0%

- Ju

mlah

Tem

uan

Pem

eriksaan

B

ersifat Ad

min

istratif ≤

6

50

≤

6

00

≤

5

50

≤

5

20

≤

5

00

3

68

1

77

%

- Ju

mlah

Tem

uan

Pem

eriksaan

B

ersifat Material

≤

20

0

≤

15

0

≤

15

0

≤

10

0

≤

10

0

15

1

13

2%

- P

ersentase P

engad

uan

M

asyarak

at/Perm

intaan

P

emerik

saan y

ang selesai d

itangan

i

10

0%

1

00

%

10

0%

1

00

%

10

0%

1

00

%

10

0%

- P

ersentase P

encap

aian P

emb

inaan

d

an P

engaw

asan

65

%

65

%

70

%

70

%

75

%

90

,7%

13

9%

- T

ingk

at Kap

abilitas A

PIP

In

spek

torat

Le

ve

l 3

Lev

el 3

L

evel 3

L

evel 3

L

evel 3

L

ev

el 2

67

%

- N

ilai SAK

IP In

spek

torat

BB

A

A

A

A

A

BB

1

00

%

- P

ersentase P

eny

elesaian tin

dak

lan

jut h

asil temu

an p

emerik

saan

(TL

HP

) 7

5%

7

7%

8

0%

8

3%

8

5%

8

2%

10

9%

- C

aku

pan

Ko

rmo

nev

yan

g dap

at d

ifasilitasi 1

00

%

10

0%

1

00

%

10

0%

1

00

%

10

0%

10

0%

- P

ersentase L

apo

ran P

un

gutan

liar y

ang d

itangan

i

10

0%

1

00

%

10

0%

1

00

%

10

0%

1

00

%

10

0%

18

Rencana K

erja Itkab H

SU

Tahun 2

020

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10

) 1

1)

10

0%

1

3)

14

) 1

5)

16

)

- P

ersentase Sisd

ur P

engaw

asan

yan

g dilak

sanak

an

65

%

70

%

70

%

75

%

80

%

66

%

10

1%

- P

ersentase A

paratu

r Pen

gaw

as yang

B

ersertifikat

80

%

80

%

80

%

90

%

90

%

10

0%

12

5%

- P

ersentase P

emen

uh

an A

dm

inistrasi,

Lap

oran

, Sarana d

an P

rasarana K

anto

r. 8

5%

8

5%

8

5%

8

5%

8

5%

8

5%

10

0%

IND

IKA

TO

R K

INE

RJA

UT

AM

A (IK

U)

- P

ersentase A

ku

ntab

ilitas Kin

erja SK

PD

Min

imal B

B

45

%

55

%

60

%

65

%

70

%

82

%

18

2%

- Ju

mlah

Tem

uan

BP

K A

tas Lap

oran

K

euan

gan P

emerin

tahan

Daerah

(L

KP

D)

≤1

3

≤1

2

≤1

1

≤1

0

≤9

1

4

93

%

- T

ingk

at Kem

atangan

Imp

lemen

tasi Sistem

Pen

gend

alian In

tern

Pem

erintah

(SPIP

)

Le

ve

l 3

Lev

el 3

L

evel 3

L

evel 3

L

evel 3

L

ev

el 3

10

0%

RA

TA

-RA

TA

RA

SIO

CA

PA

IAN

KIN

ER

JA P

ER

TA

HU

N

11

6%

18


Untuk menilai keberhasilan dan/atau kegagalan dalam pencapaian sasaran

kinerja yang ditetapkan agar diperoleh pemahaman yang jelas terhadap penyebab

terjadinya kesenjangan antara target kinerja dengan capaian kinerja dilakukan

analisis capaian kinerja sehingga diperoleh saran tindakan untuk memperbaiki

kondisi yang tidak menguntungkan. Berikut diuraikan analisis capaian sasaran

kinerja Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2018 Capaian sasaran

kinerja “Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Transparan dan

Akuntabel” yang diukur melalui Indikator Kinerja Strategis maupun Indikator

Kinerja Utama ;

a. Berdasarkan Indikator Kinerja Strategis

Indikator ini merupakan amanat dari Permandagri 86 tahun 2017

tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah,

tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan

jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah,

serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah,

rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah

daerah.

Berdasarkan jumlah kumulatif dari hasil pemeriksaan dari 4 (empat)

Inspektur Pembantu Wilayah (Irban) mengenai pelanggaran ASN ditahun 2018

terdapat 9 Orang ASN yang direkomendasikan mendapat hukuman disiplin dari

4525 ASN yang ada dipemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dengan target

sama dengan atau dibawah/lebih kecil dari ≤0,003% dari jumlah ASN dan

terealisasi 0,002%, maka capaian kinerja 150%.

1 Indikator Kinerja

(outcome/output) Target Realisasi Capaian

Persentase Pelanggaran Pegawai

≤0,003% 0,002% 150%

19


Di tahun 2018 jumlah temuan pemeriksaan Internal bersifat

administratif banyak 368 temuan, yang di peroleh dari hasil pemeriksaan tim

pengawas dibawah Irban yaitu Irban I (satu) 41 temuan, Irban II (dua) 82

temuan, Irban III (tiga) 87 temuan dan Irban IV (empat) 158 temuan. Dengan

target sama dengan atau dibawah/lebih kecil dari ≤650 temuan dan terealisasi

hanya 368 temuan, maka capaian kinerja yang didapat adalah sebesar 177%.

Berdasarkan jumlah temuan pemeriksaan Internal Inspektorat

kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2018 yang bersifat material ada sebanyak

151 temuan baik terkait TP/TGR maupun maupun kekurangan pembayaran

pajak dengan jumlah total sebesar Rp. 1.166.528.673,- yang di peroleh dari

hasil pemeriksaan oleh tim pengawas dibawah Irban yaitu Irban I (satu) 55

temuan, Irban II (dua) 17 temuan, Irban III (tiga) 31 temuan dan Irban IV

(empat) 48 temuan. Dengan target sama dengan atau dibawah/lebih kecil ≤200

temuan dan terealisasi hanya 151 temuan, maka capaian kinerja yang didapat

adalah sebesar 132%.

2

Indikator Kinerja (outcome/output)

Target Realisasi Capaia

n

Jumlah Temuan Pemeriksaan

Bersifat Administratif

≤ 650 368 177%

3 Indikator Kinerja



Bersifat Material ≤ 200 151 132%

4 Indikator Kinerja


Persentase Pengaduan Masyarakat/Permintaan Pemeriksaan yang selesai ditangani

100% 100% 100%

20


Secara keseluruhan semua pengaduan masyarakat maupun permintaan

pemeriksaan telah ditindaklanjuti. Akan tetapi, hanya yang memenuhi

persyaratan dan terindikasi kuat adanya penyimpangan untuk dilanjutkan

proses pemeriksaan melalui pemeriksaan tujuan tertentu/kasus.

Tahun 2018 ada sebanyak 9 kali pemeriksaan kasus/tujuan tertentu dan

semuanya telah diterbitkan laporan hasil pemeriksaannya. Sehingga persentase

capaian kinerja terkait pengaduan masyarakat/permintaan pemeriksaan dapat

ditangani 100%.

Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan selama tahun 2018 terealisasi

63 kali kegiatan dengan rincian yaitu Irban I (satu) 13 kali kegiatan, Irban II

(dua) 18 kali kegiatan, Irban III (tiga) 18 kali kegiatan dan Irban IV (empat) 14

kali kegiatan

PKPT di tahun 2018 sebanyak 88 kegiatan pembinaan maupun

pengawasan dan ditargetkan dapat dilaksanakan 65% (57,2 Kegiatan) dari

PKPT tersebut, sehingga capaian realisasi kinerja mencapai 139%.

Penilaian tingkat Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kab.HSU terakhir

dilaksanakan ditahun 2017 dengan hasil 6 elemen yang dinilai baru 2 elemen

yang sdh berada di level 3, sedangkan 4 elemen masih berada pada level 2. dan

untuk tahun 2018 ini sudah dilakukan penilaian tingkat Kapabilitas APIP oleh

BPKP di bulan Nopember 2018 lalu , akan tetapi hasil evaluasinya belum di

sampaikan kepada Inspektorat Kab.HSU sampai sekarang, sehingga capaian

5 Indikator Kinerja


Persentase Pencapaian Pembinaan dan Pengawasan

65% 68,75 139%

6 Indikator Kinerja


Tingkat Kapabilitas APIP Inspektorat

Level 3 Level 2 67%

21


kinerja terkait tingkat kapabilitas apip masih berada pada level 2 atau hanya

67% dari dari yang telah ditargetkan(level 3).

Berdasarkan hasil evaluasi internal APIP Tahun 2018, nilai SAKIP

Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2018 di peroleh sebagai

berikut ;

Tabel 2.3 : Rekapitulasi Nilai SAKIP Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2018

NO ENTITAS

AKUNTABILITAS (SKPD)

NILAI KOMPONEN

TOTAL NILAI

KATEGO

RI

Perencanaan kinerja

Pengukuran Kinerja

Pelaporan

Kinerja

Evaluasi

Kinerja

Pencapaian

Kinerja

30% 25% 15% 10% 20%

1 INSPEKTORAT 24,54 15,63 10,61 6,58 15,82 73,17 BB

Dengan perolehan nilai total 73,17 poin, maka katagori yang diperoleh

Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah BB, dengan target kinerja

ditahun 2018 adalah BB maka capaian Kinerja dapat terpenuhi 100%.

Dari hasil penilaian Maturitas SPIP SOPD terutama dilingkungan

Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2018 yang dilakukan oleh BPKP

pada bulan Agustus 2018 melaksanakan pemenuhan unsur SPIP dan SPI

(Sistem Pengendalian Intern) dengan hasilnya 3,06 atau sudah berada pada

level 3 penuh. Dengan target kinerja ditahun 2018 adalah level 3 maka capaian

Kinerja dapat terpenuhi 100%.

7 Indikator Kinerja


Nilai SAKIP Inspektorat BB BB 100%

8 Indikator Kinerja


Tingkat Kematangan Implemtasi SPIP Inspektorat

Level 3 Level 3 100%

22


Jumlah temuan tindaklanjut hasil pemeriksaan bersifat administratif

maupun meterial pada Laporan Hasil Pemeriksaan baik oleh BPK-RI, BPKP,

Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan dan Inspektorat Kabupaten Hulu

Sungai Utara Tahun 2018 berjumlah 278 temuan dan sudah selesai

ditindaklanjuti sebanyak 228 (82%) temuan, sedangkan yang belum

ditindaklanjuti /atau belum sesuai tindaklanjutnya sebanyak 50 (18%) temuan.

Untuk temuan Inspektur Jenderal Kemendagri/K/L tidak terdapat saldo

temuan/tuntas, berikut rekapitulasi temuan di Tahun 2018 ;

Tabel 2.4 : Rekapitulasi Hasil Temuan Pemeriksaan Tahun 2018

No. PENGAWAS EKSTERNAL /

INTERNAL JUMLAH TEMUAN

SELESAI DITINDAK LANJUTI

BELUM SELESAI /

SALDO TEMUAN

1 BPK - RI 14 11 79% 3 21%

2 BPKP 7 7 100% 0 0%

3 INSPEKTORAT PROVINSI KAL-SEL

20 20 100% 0 0%

4 INSPEKTORAT KAB. HSU 237 190 80% 47 20%

5 IRJEN K/L 0 0 0% 0 0%

JUMLAH 278 228 359% 50 41%

% RATA-RATA 82% 18%

Dengan target penyelesaian ditahun 2018 sebesar 75% dan dapat

terealisasi rata-rata sebesar 82%, sehingga persentase realisasi capaian kinerja

tahun 2018 sebesar 109%.

9 Indikator Kinerja


Persentase Penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan (TLHP)

75% 82% 109%

23


Pelaksanaan Koordinasi Monitoring dan Evaluasi serta Pelaporan terkait

pencegahan pemberantasan korupsi yang dapat difasilitasi yaitu antara lain

kegiatan Unit Pengendali Gratifikasi (UPG), Koordinasi Pemberantasan Korupsi-

KPK (Korsubgah), Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB), Satgas Reviu

Penyerapan Anggaran, PBJ, Dana Desa, Satgas SPIP maupun Peningkatan

Kabilitas APIP dan sebagainya, dan semua kegiatan kormonev dan pelaporan

tersebut dapat dilaksanakan secara keseluruhan (100%)

Adanya pengaduan Pungutan Liar ditahun 2018 dan dilakukan penangan

serta penindakan terhadap pelaku pungutan liar sebanyak 2 kasus/kejadian

dengan 3 orang pelaku pungli dan sudah dilakukan pembinaan secara

kekeluargaan. Disamping itu pula pelaksanaan pencegahan Pungli dalam bentuk

sosialisasi sapu bersih pungutan liar targetkan sebanyak 5 kali kegiatan dan

terealisasi 5 kali kegiatan. Sehingga capaian kinerja teralisasi 100%.

10 Indikator Kinerja


Cakupan Kormonev dan Pelaporan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang dapat difasilitasi

100% 100% 100%



Persentase Laporan Pungutan liar yang ditangani

100% 100% 100%



Persentase Sisdur Pengawasan yang dilaksanakan

65% 66% 101,%

24


Pada pelaksanaannya, pembinaan dan pengawasan yang dilakukan

Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Utara mengacu pada ketentuan yang

berlaku, dan secara spesifik sebagian besar sudah dituangkan dalam Standar

Operasional Prosedur (SOP) maupun Sistem dan Prosedur (Sisdur) Pembinaan

dan Pengawasan. Sampai dengan tahun 2018 Inspektorat Kabupaten Hulu

Sungai Utara sudah memiliki 22 SOP (66,6%) dari target SOP yang sudah

harus dimiliki Inspektorat sebanyak 33 SOP dan penerapannya sudah mulai

dilaksanakan secara bertahap serta perlunya perbaikan/penyesuaian SOP sesuai

dengan keadaan dan ketentuan yang terbaru. Capaian kinerja terkait dengan

Sisdur pengawasan yang dilaksanakan terealisasi sebesar 101 %

Jumlah pengawas fungsional pada Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai

Utara sebanyak 24 orang, terdiri-dari 14 Pejabat Pengawas Urusan

Pemerintahan Daerah (P2UPD) dan 10 Auditor. Di Tahun 2018 seluruh Pejabat

Fungsional Pengawasan Inspektorat Kab. Hulu Sungai Utara sudah memiliki

sertifikat sesuai dengan penjenjangan dan tingkatan jabatan fungsionalnya.

Dengan target 80% ( 19 Orang ) pejabat fungsional sudah bersertifikat

sesuai dengan penjenjangannya dari 24 jabatan fungsional pengawasan, maka

capaian kinerja sebesar 125%,

Pemenuhan sarana dan prasarana kantor, pemeliharaan, dan kegiatan

penunjang lainya ditargetkan 85% tersedia, dengan direalisasikan / terpenuhi



Persentase Aparatur Pengawas yang Bersertifikat

80% 100% 125%



Persentase Pemenuhan Administrasi, Laporan, Sarana dan Prasarana Kantor.

85% 85% 100%

25


sesuai kebutuhan sebasar 85%. Sehingga capaian kinerja ditahun 2018 dapat

terealisasi 100%.

b. Berdasarkan Indikator Kinerja Utama

Jumlah SKPD yang dilakukan pengukuran/penilaian pencapaian sasaran

kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2018

sebanyak 34 SKPD. Dari jumlah tersebut, Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai

Utara mentargetkan 45 % atau 14 SKPD memperoleh hasil evalausi kinerja

minimal memperoleh katagori BB.

Berdasarkan hasil evaluasi /pengukuran kinerja diperoleh 28 SKPD atau

82% yang mendapat hasil kinerja katagori BB dari 34 SKPD. Ditahun 2018 di

targetkan 45% ( 14 SKPD) memperoleh nilai dengan katagori BB, sehingga

persentase capaian realisasi kinerja 182%

Adapun rekapitulasi hasil nilai evaluasi Sakip terhadap 34 SKPD di tahun

2018, yaitu ;

Tabel 2.5 : Rekapitulasi Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2018

NO ENTITAS AKUNTABILITAS (SKPD)

NILAI KOMPONEN

TOTAL NILAI

KATEGORI

Perencanaa

n kinerj

a

Pengukuran Kinerj

a

Pelaporan

Kinerja

Evaluasi

Kinerja

Pencapaian

Kinerja

30% 25% 15% 10% 20%

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9)

1 DINAS PERTANIAN 26,43 20,00 13,11 7,10 13,13 79,77 BB

2 DINAS KETAHANAN PANGAN 26,06 18,44 9,67 6,85 16,25 77,27 BB

3 DINAS PERIKANAN 26,01 18,13 9,67 6,73 16,64 77,17 BB

4 DINAS PENDIDIKAN 25,37 19,38 9,67 6,85 15,80 77,07 BB

5 RSUD PEMBALAH BATUNG AMUNTAI

24,34 17,81 10,12 7,27 17,50 77,04 BB

6 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN

26,90 17,50 10,42 6,85 15,00 76,67 BB


Target Realisasi Capaian

Persentase Akuntabilitas Kinerja SKPD Minimal BB.

45% 82% 182%

26


1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9)

7 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

26,54 16,88 10,42 6,48 14,85 75,16 BB

8 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

24,80 19,06 9,67 6,85 14,48 74,86 BB

9 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

23,95 16,25 10,07 6,85 17,63 74,74 BB

10 BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

25,84 16,56 10,66 6,85 14,80 74,72 BB

11 SEKRETARIAT DAERAH 24,65 15,00 11,41 7,43 16,20 74,69 BB

12 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

26,97 14,38 10,47 6,85 14,66 73,32 BB

13 INSPEKTORAT 24,54 15,63 10,61 6,58 15,82 73,17 BB

14 SEKRETARIAT DPRD 26,74 15,31 10,42 6,85 12,86 72,18 BB

15 DINAS KESEHATAN 24,74 15,00 10,61 6,85 14,28 71,47 BB

16 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

24,48 16,25 9,67 5,62 15,28 71,30 BB

17 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

23,59 16,56 9,86 5,04 16,15 71,19 BB

18 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

21,59 16,63 10,63 5,33 17,00 71,18 BB

19 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

24,23 17,81 9,67 5,41 14,01 71,14 BB

20 DINAS SOSIAL 23,03 16,88 10,51 6,85 13,69 70,95 BB

21 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

23,32 16,25 10,51 7,06 13,50 70,54 BB

22 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

22,09 17,81 9,48 6,06 15,00 70,44 BB

23 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

24,88 15,00 10,42 6,85 13,22 70,37 BB

24

DINAS PERHUBUNGAN 27,52 12,50 9,67 5,95 14,66 70,29 BB

25 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

24,60 15,94 10,12 5,73 13,82 70,21 BB

26 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

24,56 15,00 10,42 6,85 13,22 70,05 BB

27 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

25,12 14,06 10,29 6,20 14,38 70,04 BB

28 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

22,58 18,44 10,12 7,64 11,25 70,03 BB

29 KANTOR CAMAT SUNGAI TABUKAN

23,99 15,31 8,68 5,20 15,38 68,56 B

30 KANTOR CAMAT BABIRIK 23,37 15,00 10,61 4,25 15,13 68,35 B

27


1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9)

31 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

24,79 10,31 9,48 5,95 14,66 65,19 B

32 KANTOR CAMAT SUNGAI PANDAN

20,13 9,69 9,21 3,67 12,92 55,62 CC

33 KANTOR CAMAT AMUNTAI TENGAH

21,86 5,00 9,11 5,62 8,75 50,33 CC

34 KANTOR CAMAT AMUNTAI UTARA

19,71 5,31 9,11 3,59 12,55 50,27 CC

RATA-RATA 24,33 15,31 10,04 6,21 14,59 70,47 BB

Berdasarkan Hasil Laporan Pemeriksaan BPK RI terkait Laporan

Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun

2018 didapat 10 (sepuluh) temuan terkait adanya kelemahan terhadap SPI

(Sistem Pengendalian Intern) dengan No. LHP 6.B/LHP/XIX.BJM/05/2018 dan 4

(empat) temuan terkait adanya ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan

dengan No. LHP 6.C/LHP/XIX.BJM/05/2018, sehinga jumlah total temuan atas

Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara

Tahun 2018 sebanyak 14 Temuan. Dengan target sama dengan atau lebih kecil

dari 13 Temuan, maka capaian kinerja hanya dapat terealisasi 93%.

Dari hasil Penilaian Maturitas SPIP SKPD dilingkungan Pemerintah

Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2018 yang dilakukan oleh BPKP pada bulan

Agustus 2018 lalu, SPIP SKPD telah melaksanakan pemenuhan unsur SPIP dan

SPI (Sistem Pengendalian Intern) dengan hasil penilaian akhir 3,06 atau sudah



Jumlah Temuan BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD)

≤ 13 14 93%



Tingkat Kematangan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Level 3 Level 3 100%

28


berada pada level 3 penuh. Dengan target kinerja ditahun 2018 adalah level 3

maka capaian Kinerja dapat terpenuhi 100%.

Berdasarkan uraian analisis capaian kinerja strategis dari 14 (empat belas)

indikator dan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU), jelas sekali bahwa

pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan saling memiliki keterkaitan

(sinergi) dan semua tertuju untuk “Meningkatnya penyelenggaraan

pemerintahan yang transparan dan akuntabel”, yang ditunjang dengan

keberadaan aparatur yang semakin profesional yang dapat memberikan

pelayanan publik secara prima”. Hal ini selaras dengan salah satu tujuan yang

diinginkan dari Visi dan Misi Daerah, yaitu : “Mewujudkan birokrasi yang

bersih, profesional dan produktif”

Perwujudan arah kebijakan tersebut di atas sejalan dengan semangat dan

tujuan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang termuat dalam

PP nomor 60 Tahun 2008. Melalui SPIP diharapkan dapat mewujudkan

pelaksanaan kegiatan instansi pemerintah yang efisien dan efektif, pelaporan

keuangan yang dapat diandalkan, pengelolaan aset negara yang tertib dan

akuntabel serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

1. Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2018 dengan Standar Nasional

Sesuai dengan RPJMN 2015-2019 sasaran utama bidang pembangunan

Bidang Aparatur antara lain adalah meningkatnya kualitas tata kelola

pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya., dengan parameter

“terwujudnya Birokrasi yang efektif dan efisien.

Berdasarkan indikator kinerja RPJMN 2015-2019 Bidang Aparatur

Negara terkait dengan Pengawasan /APIP yaitu ;

a. Tingkat Kapabilitas APIP (Inspektorat) di tahun 2019 sudah harus level 3

b. Tingkat Kematangan Implementasi SPIP di tahun 2019 juga harus level 3

Dengan realisasi/pencapaian kinerja Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai

Utara tahun 2018 terkait 2 (dua) indikator tersebut dapat diuraikan sebagai

berikut ;

29


1) Tingkat Kapabilitas APIP

Tingkat Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai

Utara Tahun 2018 masih berada pada level 2. Hal ini dikarenakan bahwa

penilaian terakhir dilaksanakan ditahun 2017 dengan hasil 6 elemen yang

dinilai baru 2 elemen yang sdh berada di level 3, sedangkan 4 elemen masih

berada pada level 2. ditahun 2018 ini sudah dilakukan penilaian tingkat

Kapabilitas APIP oleh BPKP di bulan Nopember 2018 lalu , akan tetapi hasil

evaluasinya belum keluar/ sampaikan sampai sekarang, sehingga capaian

kinerja terkait tingkat kapabilitas apip masih berada pada level 2. Dan masih

memiliki waktu ditahun 2019 untuk memenuhi target level 3 untuk tingkat

Kapabilitas APIP.

2) Tingkat Kematangan Implementasi SPIP

Tingkat Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai

Utara Tahun 2018 sudah berada pada level 3, nilai tersebut didapat dari

hasil Penilaian Maturitas SPIP SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten

Hulu Sungai Utara tahun 2018 yang dilakukan oleh BPKP pada bulan

Agustus 2018 lalu, SPIP SKPD telah melaksanakan pemenuhan unsur SPIP

dan SPI (Sistem Pengendalian Intern) dengan hasil penilaian akhir 3,06

atau sudah berada pada level 3 penuh. Sehinggal target Kapabilitas APIP

dengan pencapaian level 3 sudah terpenuhi ditahun 2018, dan akan terus

berupaya untuk terus meningkatkan level yang lebih baik/tinggi lagi di

tahun 2019 mendatang.

2. Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya atau Terpenuhinya Target

Sasaran Kinerja

a. Penyebab Tidak Tercapainya Sasaran Kinerja

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran kinerja strategis maupun

kinerja utama di atas, hanya terdapat 2 (dua) indikator yang tidak tercapai

atau persentase capaian kinerja di bawah >100 %, yaitu :

30


1) Tingkat kapabiltas APIP masih berada pada level 2 sedangkan

ditargetkan di tahun 2018 sudah berada di level 3 sehingga capaian

kinerja hanya 67 %;

Hasil penilaian tingkat Kapabilitas APIP pada Inspektorat

Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2018 belum dirilis oleh BPKP

Pusat, sehingga hasil penilaian terakhir yang dipakai adalah tahun 2017

yaitu pada level 2. Adapun perbaikan-perbaikan dan pemenuhan

elemen level 3 terus dilakukan ditahun 2018, antara lain ; menyusun

PKPT berbasis Resiko, Telaahan Sejawat baik antar Irban maupun antar

APIP, pembenahan dan pemenuhan Sisdur maupun SOP pengawasan

dan lain-lain.

2) Jumlah Temuan BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah

(LKPD) ditargetkan di tahun 2018 dibawah/lebih kecil dari ≤ 13 temuan

sedangkan realisasinya sebanyak 14 temuan sehingga capaian kinerja 93

%;

Masih lemahnya Sistem Pengendalian Intern ( SPI) terutama

terkait belum tertibnya pengelolaan dan penatusahaan keuangan pada

Kasda maupun Kas SKPD, Pengelolaan Dana Bantuan Operasional

Sekolah (BOS) juga belum tertib dan penatausahaan aset juga belum

tertib. Sehingga temuan atas kelemahan SPI ini sebanyak 10 temuan,

sedangkan sisanya (4 temuan) terkait kepatuhan terhadap perundang-

undangan yaitu adanya kekurangan volume pekerjaan dan kelebihan

pembayaran.

b. Penyebab Terpenuhinya / Tercapainya Sasaran Kinerja

Secara garis besar, capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Hulu

Sungai Utara Tahun 2018 tinggi, hal ini dapat di lihat dari 17 indikator yang

diukur ( 14 Indikator Kinerja Strategis dan 3 Indikator Kinerja Utama) ada

15 Indikator (85%) yang memenuhi target bahkan ada yang

melampauinya ≥ 100%, adapun faktor penunjang/pendukung antara lain;

31


- Adanya keselarasan antara Dokumen perencanaan RPJMD, Renstra

maupun Renja serta Indikator Kinerja SKPD.

- Sumberdaya Manusia (SDM) yang memadai, terutama dari segi

kualitas APIP

- Tersedianya sarana dan prasarana serta alokasi anggaran yang

memadai

- Tingginya kesadaran obrik terhadap penyelesaian dan tindaklanjut

hasil pemeriksaan.

3. Solusi/Pemecah Masalah agar Tercapainya atau Terpenuhinya Target

Sasaran Kinerja

- Melakukan koordinasi dan konsultasi yang intensif terkait percepatan proses

penilaian Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Utara

oleh instansi terkait dalam hal ini BPKP Pusat serta melakukan pembinaan

internal terkait langkah-langkah perbaikan baik dari SDM, Sisdur, Sarana dan

Prasarana dan lain-lain yang pada akhirnya dapat meningkatkan level

kapabilitas yang lebih tinggi/baik lagi.

- Melakukan peningkatan SDM Aparatur mengenai pengelolaan dan

penatusahaan keuangan, Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) dan Penatausahaan Aset, serta meningkatkan Sistem Pengendalian

Intern ( SPI) baik oleh SKPD tersebut maupun oleh APIP.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat

Capaian kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Utara

berdasarkan indikator yang telah ditetap dalam Renstra tahun 2017-2022

berdasarkan capaian kinerja tahun 2017 dan perkiraan realisasi capaian kinerja tahun

2018 serta proyeksi capaian kinerja tahun 2020 dan 2020 dapat dilihat pada Tabel

2.2.1 berikut ;

30

Rencana K

erja Itkab H

SU

Tahun 2

020

Ta

be

l 2.2

.1

Pe

nca

pa

ian

Kin

erja

Pe

lay

an

an

Pe

ran

gk

at In

spe

kto

rat

Ka

bu

pa

ten

Hu

lu S

un

ga

i Uta

ra

No

In

dik

ator

SPM

/ Stan

dar

Nasio

nal

IKK

Target R

enstra In

spekto

rat R

ealisasi Cap

aian

Pro

yeksi

Catatan

A

nalisis

20

18

2

01

9

20

20

2

02

1

20

18

2

01

9

20

20

2

02

1

( n-2

) ( n

-1)

( n)

( n+

1)

( n-2

) ( n

-1)

( n)

( n+

1)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

1

12

1

3

1

Persen

tase P

elan

gg

ara

n P

ega

wa

i -

- 0

,00

3%

0

,00

3%

0

,00

2%

0

,00

2%

0

,00

2%

0

,00

2%

0

,00

2'%

0

,00

2'%

2

Jum

lah

Tem

ua

n P

emerik

saa

n B

ersifat

Ad

min

istratif

- -

≤ 6

50

≤

60

0

≤ 5

50

≤

52

0

36

8

31

0

≤ 5

40

≤

50

0

3

Jum

lah

Tem

ua

n P

emerik

saa

n B

ersifat

Ma

terial

- -

≤ 2

00

≤

15

0

≤ 1

50

≤

10

0

15

1

11

4

≤ 1

40

≤

95

4

Persen

tase P

eng

ad

ua

n

Ma

syara

ka

t/Perm

inta

an

Pem

eriksa

an

ya

ng

selesai d

itan

ga

ni

- -

10

0%

1

00

%

10

0%

1

00

%

10

0%

1

00

%

10

0%

1

00

%

5

Persen

tase P

enca

pa

ian

Pem

bin

aa

n d

an

P

eng

aw

asa

n

65

%

65

%

70

%

70

%

90

,7%

8

0%

8

5%

8

5%

6

Tin

gk

at K

ap

ab

ilitas A

PIP

Insp

ekto

rat K

ab

. H

SU

-

- L

evel 3

Level 3

L

evel 3

L

evel 3

L

evel 3

Level 3

L

evel 3

Level 3

7

Nila

i SA

KIP

Insp

ekto

rat

BB

A

A

A

B

B

A

A

A

8

Persen

tase P

eny

elesaia

n T

ind

ak

lan

jut

Ha

sil Pem

eriksa

an

(TL

HP

) -

- 7

5%

7

7%

8

0%

8

3%

8

2%

8

3%

8

5%

8

8%

31

Rencana K

erja Itkab H

SU

Tahun 2

020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

1

12

1

3

9

Ca

ku

pa

n K

orm

on

ev & P

elap

ora

n

Pen

cega

ha

n d

an

Pem

bera

nta

san

Ko

rup

si ya

ng

difa

silitasi

- -

10

0%

1

00

%

10

0%

1

00

%

10

0%

1

00

%

10

0%

1

00

%

10

P

erse

nta

se la

po

ran

Pu

ng

li ya

ng

dita

ng

an

i -

- 1

00

%

0%

1

00

%

10

0%

1

00

%

10

0%

1

00

%

10

0%

11

P

ersenta

se Sisd

ur P

eng

aw

asa

n y

an

g

dila

ksa

na

ka

n

- -

65

%

70

%

70

%

75

%

66

%

70

%

70

%

75

%

12

P

ersenta

se Ap

ara

tur P

eng

aw

as y

an

g

Bersertifik

at

- -

80

%

80

%

80

%

90

%

10

0%

1

00

%

10

0%

1

00

%

13

P

ersenta

se Pem

enu

ha

n A

dm

inistra

si L

ap

ora

n, S

ara

na

da

n P

rasa

ran

a K

an

tor

85

%

85

%

85

%

85

%

85

%

85

%

85

%

85

%

14

P

ersenta

se Ak

un

tab

ilitas K

inerja

SK

PD

M

inim

al B

B

45

%

55

%

60

%

65

%

82

%

85

%

88

%

90

%

15

Ju

mla

h T

em

ua

n B

PK

ata

s La

po

ran

K

eu

an

ga

n P

em

erin

tah

an

Da

era

h (L

KP

D)

≤1

3

≤1

2

≤1

1

≤1

0

14

1

2

≤1

0

≤1

0

16

T

ing

ka

t Kem

ata

ng

an

Imp

lemen

tasi S

istem

Pen

gen

da

lian

Intern

Pem

erinta

h (S

PIP

) S

KP

D

- -

Level 3

L

evel 3

Lev

el 3

Lev

el 3

Level 3

L

evel 3

Level 3

L

evel 3

32


Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa capain kinerja tahun 2018 s.d 2021

diproyeksikan tercapai dari indikator yang telah ditargetkan, walaupun ada sebagian

kecil indikator yang belum memenuhi target yaitu antara lain ; Tingkat Kapabilitas

APIP Inspektorat dan Jumlah temuan BPK.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telahaan dari beberapa dokumen

perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang terkait dengan tugas dan fungsi

Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai berikut:

1) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (IRB) dan tata kelola kepemerintahan.

2) Meningkatkan kinerja pemerintah daerah yang baik dan bersih.

3) Peningkatan kapabilitas APIP dan Maturitas Sistem Pengendalian Internal

Pemerintah (SPIP)

4) Fokus pemeriksaan diarahkan untuk menilai kinerja obyek pemeriksaan

(auditan), namun dalam pelaksanaannya cenderung terhadap aspek ketaatan,

sehingga belum dapat menilai hasil (outcome) yang ingin dicapai oleh unit

organisasi/SKPD.

5) Jumlah penanganan kasus pengaduan masyarakat dalam 4 (empat) tahun

terakhir menunjukan kenaikan yang signifikan terutama terkait adanya

pengaduan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban dana desa (ADD) dari 8

kasus pada tahun 2013 naik menjadi 10 kasus pada tahun 2014 dan pada tahun

2017 menjadi 12 kasus, kenaikan jumlah kasus ini dapat disebabkan oleh 2 hal,

yaitu : semakin menurunnya kepatuhan aparatur dalam melaksanakan

peraturan dan perundang-undangan dan atau semakin meningkatnya kesadaran

masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam pengawasan yang disampaikan

dalam bentuk pengaduan masyarakat atau dapat pula sebagai dampak dari

transparansi pengelolaan penyelenggaran pemerintahan di daerah maupun

pemerintahan desa.

6) Kesadaran obrik dalam penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan lembaga

APIP dan BPK masih belum optimal terutama menyangkut pengembalian

keuangan negara/daerah.

33


7) Minimnya SDM Pengawasan khususnya Jabatan Fungsional Auditor

8) Jumlah dan komposisi aparatur pengawas antara JF Auditor dan JF P2UPD

belum berimbang .

9) Perencanaan pengembangan SDM belum terpetakan secara baik dan terarah.

10) Terbatasnya alokasi anggaran untuk kegiatan operasional pengawasan

11) Sarana dan sarana penunjang kegiatan opersional pengawasan masih sangat

terbatas terutama sarana mobilitas darat berupa kendaraan roda 2 dan mobil

operasional pemeriksaan/monitoring ke lapangan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Alokasi anggaran kegiatan (belanja langsung) untuk Inspektorat Kabupaten

Hulu Sungai Utara Tahun 2020 pada Rancangan Awal RKPD Kabupaten Hulu Sungai

Utara sebesar Rp. 6.929.335.000 ( Enam milyar sembilan ratus dua puluh sembilan

juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah). Apabila mengacu pada Permendagri

No.44 Tahun 2008 Tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah Tahun 2009 pada Lampiran point 11 yang menyatakan bahwa

“Pemerintah Daerah diwajibkan mengalokasikan pemanfaatan 1 % (Satu Perseratus)

dari APBD untuk Inspektorat Prov, Kab/Kota dan atau kredit anggaran tidak lebih

kecil dari anggaran berjalan”. Maka alokasi anggaran tersebut masih rendah/kurang.

Akan tetapi, Inspektorat Hulu Sungai Utara berupaya maksimal dan optimal untuk

merealisasikan/mencapai target kinerja yang telah di tetapkan dalam RKPD maupun

RPJMD.

Terkait dengan pelaksanaan Survei Penilaian Integritas yang diminta oleh

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan Surat dari Pimpinan KPK Nomor

B/1803/LIT.05/10-15/02/2019 tentang Kerja Sama Survei Penilaian Integritas 2019,

yang dilaksanakan setiap tahunnya oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Inspektorat

Kabupaten Hulu Sungai Utara bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS)

Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan alokasi/kebutuhan anggaran sebesar Rp.

180.000.000,- (Seratus delapan puluh juta rupiah). Terkait hal tersebut perlu

pengalokasian anggaran untuk membiayayi kegiatan dimaksud.

34


Untuk itu kami mengajukan usulan untuk alokasi dana/pagu indikatif

Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020 sesuai dengan Rancangan

Awal Rencana RKPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020 dan penambahan

anggaran untuk kegiatan Survei Penilaian Integritas dimaksud, dengan total Usulan

Renja Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2020 sebesar Rp.

7.109.335.000 ( Tujuh milyar seratus sembilan juta tiga ratus tiga puluh lima

ribu rupiah).

Secara lengkap dapat dilihat lampiran Tabel 2.4.1 Review terhadap Rancangan

Awal RKPD Tahun 2020 Kabupaten Hulu Sungai Utara.

35


2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat

Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan unsur pengawas

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur

yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Hulu Sungai

melalui Sekretaris Daerah. Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Utara mempunyai

tugas pokok membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan yang

menjadi kewenangan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan

tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

Program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Utara hanya

lingkup pembinaan dan pengawasan reguler (PKPT) serta pengembangan

aparatur pengawasan sehingga usulan program dan kegiatan dari masyarakat

secara langsung tidak ada. Akan tetapi masyarakat dapat mengajukan laporan

(wasmas) atas indikasi pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku untuk di

diadakan pemeriksaan tujuan tertentu/khusus/kasus.

.

36


BAB III

TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT

KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

a. Telaahan Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri

Inspektorat Jenderal selaku internal auditor kedepannya akan berperan

sebagai Quality Assurance dan Consulting. Sebagai Quality Assurance Inspektorat

Jenderal Kemendagri berperan dalam memberikan keyakinan memadai atas

kualitas jalannya pemerintahan serta mendukung dalam mengambil kebijakan,

sedangkan sebagai Consulting Inspektorat Jenderal ke depannya berperan

dalam memberikan solusi dalam pengelolaan sumberdaya (resources). Peran

tersebut merupakan sebagai bagian dari refliksi Visi yang ditetapkan dalam

Rencana Strategis Kemendagri tahun 2015 - 2020, yaitu “Kementerian Dalam

Negeri Mampu Menjadi Poros Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam

Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan

Menjaga Integrasi Bangsa”

Untuk mewujudkan Visi, Inspektorat Jenderal Dalam Negeri merumuskan Misi

sebagai berikut :

1) Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat

pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan

persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa

dan stabilitas dalam negeri.

2) Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum

melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman,

dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi

kependudukan.

3) Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi

daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan

pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang

akuntabel dan berpihak kepada rakyat.

37


4) Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar

wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan

memperkuat daerah dan desa serta perbatasan.

5) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan

didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam

rangka pemantapan pelayanan publik.

6) Mendorong terwujudnya tertib dan kepastian hukum penyelenggaraan

pemerintahan daerah.

7) Pernyataan visi dan misi Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri

memberikan arahan bagi seluruh daerah (provinsi/kabupaten/kota) di

dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang pengawasan

Pernyataan visi dan misi Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri

memberikan arahan bagi seluruh daerah(provinsi/kabupaten/kota) di dalam

menjalankan tugas dan fungsinya di bidang pengawasan. Beberapa hal yang

menjadi pertimbangan dalam perumusan perencanaan baik dituangkan pada

Renstra maupun Renja Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Utara, yaitu :

1) Mendorong penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good

governance) di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah

Daerah.

2) Mencegah sedini mungkin terjadinya upaya pemborosan, kebocoran,

penyimpangan, penyalahgunaan wewenang dalam proses kepemerintahan

agar tercipta aparatur yang tertib, bersih dan bebas KKN.

3) Meningkatkan peran Inspektorat Jenderal Kemendagri dan Inspektorat

Provinsi serta Kabupaten/Kota sebagai quality assurance dan consulting.

b. Telaahan Renstra Inspektorat Provinsi Kalsel

Visi Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan 2016 - 2021 adalah

“Mewujudkan Peran Pembinaan Dan Pengawasan Untuk Tata Kelola

Pemerintahan Yang Baik”, Dalam rangka mewujudkan visi, maka misi

Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan adalah :

1. Meningkatkan peran Pembinaan dan Pengawasan dalam penyelenggaraan

pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;

2. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik

38


Berdasarkan visi dan misi Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan, maka

Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Utara menetapkan beberapa hal yang harus

diperhatikan dalam menyelenggarakan pengawasan selama lima tahun kedepan,

sebagai berikut:

a. Mendorong penerapan proses pemerintahan yang adil, akuntabel dan

transparan.

b. Mendorong pelaksanaan tugas pokok dan fungsi semua unsur di lingkungan

pemerintahan daerah dilaksanakan secara efektif dan efisien dalam mencapai

tujuan dan sasaran organisasi.

c. Mencegah terjadinya upaya pemborosan, kebocoran, penyimpangan,

penyalahgunaan wewenang dalam proses kepemerintahan agar tercipta

aparatur yang tertib, bersih dan bebas KKN.

d. Mengembangkan manajemen pengawasan dan kapasitas aparatur pengawasan

agar tercipta kapabilitas pengawasan dari level initial meningkat menjadi level

3, yang ditandai dengan kapabilitas sebagai berikut :

1) APIP mampu menilai efisiensi, efektivitas suatu kegiatan;

2) APIP mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen resiko

dan pengendalian intern.

Renja Inspektorat merupakan penjabaran dari Renstra Inspektorat

Kabupaten Hulu Sungai Utara, sehingga semua langkah-langkah yang disusun

dalam renja ini harus sejalan dengan Renstra Inspektorat serta Visi, Misi dan

Program Bupati dan Wakil Bupati periode 2017 – 2022 yang dituangkan dalam

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja

Pemerintahan (RKPD) Kabupaten Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2020.

Disamping itu, peran Inspektorat pada indikator Bidang Pemerintahan yaitu

pada pernyataan Misi 1, ”Menciptakan Pemerintahan yang Bersih,

Berwibawa, dan Inovatif” dengan rumusan sasaran program Inspektorat

Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2017-2022 adalah “Meningkatnya

Penyelenggaraan Pemerintahan yang Transparan dan akuntabel”.

39


Menyikapi hal tersebut di atas, Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Utara

sebagai institusi pengawasan penyelenggaraan pemerintah di daerah berkomitmen

untuk mengawal terlaksananya pemerintah yang baik, yaituTerciptanya sistem

pemerintah yang semakin berkualitas sehingga berdampak terhadap peningkatan

pelayanan publik di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja

Tujuan Renja Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai berikut :

“Mewujudkan Birokrasi yang Bersih dan Profesional dan Produktif”

Adapun sasaran Renja Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun

2020 adalah “Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang

Transparan dan akuntabel”.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran di tahun 2020 ini

mengacu pada indikator yang diukur dari aspek :

a. Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Utara yang mengacu pada Tahuan dan Sasaran RPJMD

No. Indikator Target 2020

1 Persentase Akuntabilitas Kinerja SKPD Minimal BB

60%

2 Jumlah Temuan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD)

≤11

3 Tingkat Kematangan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Level 3

b. Penetapan Indikator Kinerja Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Utara Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020

No. Indikator Target 2020

1. Persentase pelanggaran pegawai 0,002'%

2. Jumlah Temuan Pemeriksaan Bersifat Admnistratif

≤ 550

3. Jumlah Temuan Pemeriksaan Bersifat Material ≤ 150

4. Persentase Pengaduan Masyarakat/Permintaan Pemeriksaan yang selesai ditangani

100%

5. Persentase Pencapaian Pembinaan dan Pengawasan

70%

6. Tingkat Kapabilitas APIP Inspektorat Kab. HSU Level 3

7. Nilai SAKIP Inspektorat A

8. Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP)

80%

40


9. Cakupan Kormonev & Pelaporan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi ang difasilitasi

100%

10. Persentase Laporan Pungli yang ditangani 100%

11. Persentase Sisdur Pengawasan yang dilaksanakan

70%

12. Persentase Aparatur Pengawas yang Bersertifikat

80%

13. Persentase Pemenuhan Administrasi, Laporan, Sarana dan Prasarana Kantor

85%

41


BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

INSPEKTORAT INSPEKTORAT

KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

4.1 Program dan Kegiatan

Rencana operasional dalam mencapai Tujuan dan Sasaran di atas

dilakukan Inspektorat Kabupaten hulu Sungai Utara melalui program dan

kegiatan sebagai berikut :

1.1.1 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan KDH.

Dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

1) Pelaksanaan Pengawasan internal secara berkala.

2) Penanganan kasus pengaduan internal secara berkala di

lingkungan Pemerintah Daerah.

3) Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH.

4) Tindak lanjut hasil pemeriksaan.

5) Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan.

1.1.2 Program Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur

pengawasan

Dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

1) Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur

pengawasan.

1.1.3 Program penataan dan penyempurnaan kebijakan system dan

prosedur pengawasan.

1) Penyusunan kebijakan system dan prosedur pengawasan.

1.1.4 Program pemberantasan praktek ungutan liar

1) Dukungan pelaksanaan tugas Satgas Saberpungli Kabupaten

42


Adapun Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Kabupaten Hulu

Sungai Utara yang dituangkan dalam Rumusan Rencana Program dan Kegiatan

Tahun Anggaran 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021.

Nama SKPD : Inspektorat Kab.HSU ( Dalam Jutaan Rupiah)

Program dan Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian

Pagu Indikatif

(Rp)Program dan Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target

Capaian

Pagu Indikatif

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I 100% 1.284,29 100% 1.255,89

Kegiatan : Kegiatan :

1 Amuntai 100% 162,40 Amuntai 2.700 177,92

2 Amuntai 100% 85,00 Amuntai 4 81,65

3 Amuntai 100% 43,60 Amuntai 17 30,21

4 Amuntai 5 162,89 Amuntai 5 236,13

5 Amuntai 100% 30,40 Amuntai 670 29,63

6 80% 800,00 110 700,36

II 100% 328,75 85% 328,02

7 Pengadaan Kendaraan

DinasAmuntai 10 200,00

Pengadaan Kendaraan

DinasAmuntai 10 200,00

8 Amuntai 100% 40,00 Amuntai 8 41,00



III 100% 49,00 85% 48,00


11 100% 49,00 85% 48,00

IV 100% 20,50 100% 25,54


12 Amuntai 100% 20,50 Amuntai 6 25,54

Penyediaan makanan dan

minuman

Penyediaan jasa

administrasi keuangan

Persentase ketepatan

pertanggungjawaban sesuai

dengan rencana anggaran

kas

Penyediaan peralatan dan

perlengkapan

Barang yang dibeli sesuai

spesifikasi yang dibutuhkan

Tabel 2.4.1Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020

Kabupaten Hulu Sungai Utara

No

Program Pelayanan

Admnistrasi Perkantoran

Persentase Pemenuhan

Sarana dan Prasarana



Rancangan Awal RKPD Hasil Analis Kebutuhan

Program Pelayanan


Penyediaan jasa surat

menyurat

Persentase surat masuk dan

keluar yang didistribusikan

sesuai peruntukannya

Penyediaan jasa

komunikasi, sumberdaya air

dan listrik

Persentase pemenuhan

kebutuhan jaringan telepon,

listrik, air dan internet

Penyediaan jasa

komunikasi, sumberdaya

air dan listrik

Catatan

Penting




Pendidkan dan pelatihan

formal

Amt/Luar

Daerah

Persentase ASN yang dapat

mengikuti diklat formal

Jumlah kendaraan yang

diadakan

Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

Persentase SPPD yang

dilaksanakan

Luar

daerah

Persentase SDM yang

dapat meningkatkan

kapasitas sesuai tupoksi


formal



Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

Kualitas Capaian kinerja

dan Pengelolaan Keuangan

Daerah

Program Peningkatan


Aparatur

Persentase Sarana dan

prasarana kondisi baik



Luar

daerah

Kualitas Cpaian kiinerja

dan Pengelolaan

Keuangan Daerah

Penyusunan laporan

capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

Persentse dokumen/laporan

yang diselesaikan tepat

waktu

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian


Penyusunan laporan



Persentase dokumen/laporan


waktu

Amt/Luar

Daerah

Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan

dinas/operasional


peralatan gedung kantor


gedung kantor

Gedung dalam kondisi baik


kendaraan

dinas/operasional

Jumlah kendaraan

dinas/operasional yang

dipelihara

Program Peningkatan

Kapasitas Sumberdaya

Aparatur



Program Peningkatan


Aparatur


menyurat

Persentase surat msuk dan


seusai peruntukannya

Jumlah perlengkapan gedung

kantor yang dipelihara

Persentase realisasi

pelaksanaan rapat

Penyediaan jasa





kas


perlengkapan


dengan spesifikasi yang

dibutuhkan


minuman


pelaksanaan rapat


dilaksanakan

Program Peningkatan


Aparatur




diadakan


gedung kantor


Persentase SDM yang

dapat meningkatkan


Jumlah kendaraan

dinas/operasionnal yang

dipelihara




Capaian

Pagu Indikatif


Target

Capaian

Pagu Indikatif

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

No


Catatan

Penting

V Jumlah Temuan

Pemeriksaan Bersifat

Administratif

≤ 550 4.139,80 Jumalah Temuan


Administratif

≤ 600 4.393,49

Jumlah Temuan


Material

≤ 150 Jumlah Temuan


Material

≤ 150

Persentase Kematangan

Implementasi Sistem

Pengendalian Intern

Pemerintah (SPIP) SKPD

Level 3 Persentase Kematangan

Implementasi Sistem

Pengendalian Intern


Level 3

Persentase Pengaduan

Masyarakat/Permintaan

Pemeriksaan yang selesai

ditangani

100% Persentase Pengaduan



ditangani

100%

Cakupan Kormonev &

Pelaporan Pencegahan

dan Pemberantasan

Korupsi yang difasilitasi

100% Cakupan Kormonev &


dan Pemberantasan


100%

Persentase Penyelesaian

Tindaklanjut Hasil

Pemeriksaan (TLHP)

80% Persentase Penyelesaian

Tindaklanjut Hasil

Pemeriksaan (TLHP)

77%

- Persentase Pelanggaran

Pegawai

≤ 0,002% - Persentase Pelanggaran

Pegawai

0,003'%


13 HSU 80% 1.750,00 HSU 75% 1.679,82

14 HSU 100% 1.014,00 HSU 100% 1.013,00

15 Amuntai 90% 405,00 Amuntai 90% 764,34

16 Amuntai 77% 213,15 Amuntai 75% 195,88

17 HSU 30 757,65 HSU 75% 740,46

VI Level 3 566,00 Level 3 533,35

Persentase Aparatur

Pengawas yang

Bersertifikat

80% Persentase Aparatur

Pengawas yang

Bersertifikat

80%


18 Luar daerah 70% 566,00 Luar daerah 65% 533,35

VII 70% 91,00 70% 75,05

Penanganan kasus

pengaduan internal secara

berkala di lingkungan

Pemerintah Daerah

LHP Kasus yang diterbitkan

Program Peningkatan

Sistem Pengawasan

Internal dan

Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan

KDH

Pelaksanaan pengawasan

internal secara berkala

Persentase pembinaan dan

pengawasan SKPD/OPD dan

Pemdes

Pelatihan pengembangan

tenaga pemeriksa dan

aparatur pengawasan

Jumlah APIP yang mengikuti

Diklat teknis dan substansi

pengawasan

Evaluasi berkala temuan

hasil pengawasan

Dilaksanakannya

pemantauan/monitoring dan

pendampingan TLHP

Program Peningkatan

Profesionalisme tenaga

pemeriksa dan aparatur

pengawasan

Program Peningkatan

Sistem Pengawasan

Internal dan

Pengendalian


KDH





Pemdes


hasil pengawasan

Dilaksanakannya


pendampingan TLHP

Program Peningkatan



pengawasan

Program Penataan dan

Penyempurnaan

Kebijakan Sistem dan

Prosedur Pengawasan

Persentase Pelaksanaan

Pengawasan dan Sisdur

Pengawasan

Pengendalian manajemen

pelaksanaan kebijakan

KDH

Persentase kormonev &

pelaporan pencegahan,

pemberantasan korupsi

Tindaklanjut Laporan Hasil

Pemeriksaan

Persentas tindaklanjut

laporan Hasil Pemeriksaan

Tingkat Kapabilitas APIP

Inspektorat Kab. HSU


Penyempurnaan


Prosedur Pengawasan



Pengawasan

Persentase tindaklanjut


Survei Penilaian

Integritas yang diminta

oleh Komisi

Pemberantasan

Korupsi (KPK)Rp.

180.000.000,-

(Seratus delapan

puluh juta rupiah).





aparatur pengawasan



pengawasan

Penanganan kasus



Pemerintah Daerah




KDH





Pemeriksaan


Capaian

Pagu Indikatif


Target

Capaian

Pagu Indikatif

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

No


Catatan

Penting



VIII Program Pemberantasan

Praktik Pungutan Liar

(PUNGLI) Amuntai

Persentase laporan Pungli

yang ditangani

100% 450,00 Program Pemberantasan


(PUNGLI) Amuntai


yang ditangani

100% 450,00

20 Dukungan Pelaksanaan

Tugas Satgas Saber

Kabupaten

Dilaksanakannya

pencegahan dan penanganan

pungutan liar (Kali kegiatan)

5 450,00 Dukungan Pelaksanaan

Tugas Satgas Saber

Kabupaten

Dilaksanakannya

pencegahan dan

penanganan pungutan liar

(Kali kegiatan)

5 450,00

6.929,335 7.109,335 (180,000)

Penyusunan kebijakan

sistem dan prosedur

pengawasan

Jumlah SOP dan PKPT yang

dibuat


sistem dan prosedur

pengawasan


dibuat

Nama SKPD : Inspektorat Kab.HSU

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Sumber DanaTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 20 7 01 100% 1.255,89 100% 1.333,40

Kegiatan :

1 20 7 01 01 Amuntai 100% 177,92 100% 162,40

1 20 7 01 02 Amuntai 100% 81,65 100% 85,00

1 20 7 01 07 Amuntai 100% 30,21 100% 43,60

1 20 7 01 13 Amuntai 5 236,13 5 202,00

1 20 7 01 17 Amuntai 100% 29,63 100% 30,40

1 20 7 01 18 80% 700,36 80% 810,00

1 20 7 02 100% 328,02 100% 508,75

1 20 7 02 Pengadaan Kendaraan

DinasAmuntai 10 200,00 1 380,00

1 20 7 02 Amuntai 100% 41,00 100% 40,00

1 20 7 02 Amuntai 39 55,53 40 53,75

1 20 7 02 Amuntai 7 31,50 7 35,00

1 20 7 05 100% 48,00 100% 49,00

Kegiatan :

1 20 7 05 01 100% 48,00 100% 49,00

1 20 7 06 100% 25,54 100% 20,50

Kegiatan :

1 20 7 06 01 Amuntai 100% 25,54 100% 20,50

Rencana Tahun 2020 ( Tahun Rencana)

Persentase surat masuk dan






Jumlah kendaraan


dipelihara



Luar daerah







kas

Program Pelayanan


APBD


menyurat


minuman




pelaksanaan rapat

Penyediaan jasa


Program Peningkatan


Aparatur

APBDPersentase Sarana dan



diadakan



Program Peningkatan


Aparatur

APBD


formal

Amt/Luar

Daerah

Persentase SDM yang

dapat meningkatkan






waktu

APBD

Penyusunan laporan



Kualitas Capaian kinerja

dan Pengelolaan Keuangan

Daerah

Tabel 3.3.1Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Tahun 2020

dan Prakiraan Maju Tahun 2021Kabupaten Hulu Sungai Utara

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

Catatn

Penting

( Dalam Jutaan Rupiah)

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

1

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian



gedung kantor


dilaksanakan



Penyediaan jasa

komunikasi, sumberdaya

air dan listrik


kendaraan

dinas/operasional


perlengkapan

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif


Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Rencana Tahun 2020 ( Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

Catatn

PentingKode



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

1

1 20 7 20 Jumlah Temuan


Administratif

≤ 550 4.393,49 ≤ 520 4.239,80

Jumlah Temuan


Material

≤ 150 ≤ 100


Implementasi Sistem

Pengendalian Intern


Level 3 Level 3




ditangani

100% 100%

Cakupan Kormonev &


dan Pemberantasan


100% 100%


Tindaklanjut Hasil

Pemeriksaan (TLHP)

80% 83%


Pegawai

≤ 0,002% ≤ 0,002%

Kegiatan :

1 20 7 20 01 HSU 80% 1.679,82 85% 1.850,00

1 20 7 20 02 100% 1.013,00 100% 1.014,00

1 20 7 20 03 Amuntai 90% 764,34 100% 405,00

1 20 7 20 06 Amuntai 77% 195,88 77% 213,20

1 20 7 20 08 HSU 30 740,46 30 757,60

1 20 7 21 Level 3 533,35 Level 3 600,00

Persentase Aparatur

Pengawas yang

Bersertifikat

80% 90%

Kegiatan :

1 20 7 21 01 Luar daerah 70% 533,35 70% 600,00



Pemdes





Persentas tindaklanjut


Dilaksanakannya


pendampingan TLHP



APBD



Program Peningkatan

Sistem Pengawasan

Internal dan

Pengendalian


KDH


hasil pengawasan



KDH

APBD



aparatur pengawasan

Program Peningkatan



pengawasan



pengawasan

Penanganan kasus



Pemerintah Daerah


Pemeriksaan

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif


Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Rencana Tahun 2020 ( Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

Catatn

PentingKode



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

1

1 20 7 22 70% 75,05 75% 127,89

Kegiatan :

1 20 7 22 02 Amuntai 4 75,05 4 127,89

1 20 01 01 13 Program Pemberantasan


(PUNGLI)


yang ditangani

Amuntai

100% 450,00 100% 450,00

1 20 01 01 13 Dukungan Pelaksanaan

Tugas Satgas Saber

Kabupaten

Dilaksanakannya

pencegahan dan penanganan

pungutan liar (Kali kegiatan)

5 450,00 5 450,00

7.109,335 7.329,335



Pengawasan


dibuat

APBD


Penyempurnaan


Prosedur Pengawasan

APBD


sistem dan prosedur

pengawasan


No Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Target Capaian

Kinerja

Besaran Anggaran

(Rp)Lokasi

Pendanaan

(Sumber

Dana)

Catatan

1 2 3 4 5 6 7 8

I 100% 1.255,89

Kegiatan :

1 100% 177,92 Amuntai

2 100% 81,65 Amuntai

3 100% 30,21 Amuntai

4 5 236,13 Amuntai

5 100% 29,63 Amuntai

6 80% 700,36

II 100% 328,02

7 Pengadaan Kendaraan Dinas 10 200,00 Amuntai

8 100% 41,00 Amuntai

9 29 55,53 Amuntai

10 7 31,50 Amuntai

III 100% 48,00

Kegiatan :

11 100% 48,00

IV 100% 25,54

APBD

APBD

Luar daerah

Amt/Luar

Daerah

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

Kualitas Capaian kinerja dan

Pengelolaan Keuangan

Daerah

APBD





Program Peningkatan


Aparatur

Persentase SDM yang dapat

meningkatkan kapasitas

sesuai tupoksi

Pendidkan dan pelatihan formal Persentase ASN yang dapat


Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur




diadakan


gedung kantor



kendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan


dipelihara


minuman


pelaksanaan rapat




dilaksanakan

Penyediaan jasa komunikasi,

sumberdaya air dan listrik


Kebutuhan jaringan telepon,


Penyediaan jasa administrasi

keuangan



dengan rencana anggaran kas


perlengkapan


dengan spesifikasi yang

dibutuhkan

Tabel 4.1.1Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2020


Program Pelayanan




Penyediaan jasa surat menyurat Persentase surat masuk dan



APBD


Kinerja

Besaran Anggaran

(Rp)Lokasi

Pendanaan

(Sumber

Dana)

Catatan

1 2 3 4 5 6 7 8

Kegiatan :

12 100% 25,54 Amuntai

V Jumlah Temuan


Administratif

≤ 600 4.393,49 APBD

Jumlah Temuan


Material

≤ 150


Implementasi Sistem

Pengendalian Intern


Level 3




ditangani

100%

Cakupan Kormonev &

Pelaporan Pencegahan dan

Pemberantasan Korupsi

yang difasilitasi

100%


Tindaklanjut Hasil

Pemeriksaan (TLHP)

77%


Pegawai

0,003'%

Kegiatan :

13 75% 1.679,82 Amuntai

14 100% 1.013,00 Amuntai

15 90% 764,34 Amuntai

16 75% 195,88 Amuntai

17 29 740,46 Amuntai

VI Level 3 533,35

Persentase Aparatur

Pengawas yang Bersertifikat

80%

APBD

Pelaksanaan pengawasan internal

secara berkala



Pemdes

Penanganan kasus pengaduan

internal secara berkala di

lingkungan Pemerintah Daerah


Pemeriksaan


tindaklanjut laporan Hasil

Pemeriksaan

Evaluasi berkala temuan hasil

pengawasan

Dilaksanakannya

pemantauan/Monitoring dan

Pendampingan TLHP

Program Peningkatan



pengawasan









Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD


yang diselesaikan tepat waktu

Program Peningkatan Sistem

Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan KDH


Kinerja

Besaran Anggaran

(Rp)Lokasi

Pendanaan

(Sumber

Dana)

Catatan

1 2 3 4 5 6 7 8

Kegiatan :

18 65% 533,35 Luar daerah

VII 70% 75,05

Kegiatan :

19 4 75,05 Amuntai

VIII Program Pemberantasan

Praktik Pungutan Liar (PUNGLI)


yang ditangani

100% 450,00

Amuntai

20 Dukungan Pelaksanaan Tugas

Satgas Saber Kabupaten

Dilaksanakannya pencegahan

dan penanganan pungutan liar

(Kali kegiatan)

5 450,00

7.109,335

APBD

APBD

Pelatihan pengembangan tenaga


pengawasan



pengawasan


Penyempurnaan Kebijakan

Sistem dan Prosedur

Pengawasan



Pengawasan

Penyusunan kebijakan sistem dan

prosedur pengawasan


Buat


No Program dan Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Besaran Anggaran (Rp) Catatan

1 2 3 4 5 6 7

I 100% 1.255,89

Kegiatan :

1 Amuntai 100% 177,92

2 Amuntai 100% 81,65

3 Amuntai 100% 30,21

4 Amuntai 5 236,13

5 Amuntai 100% 29,63

6 80% 700,36

II 100% 328,02

7 Pengadaan Kendaraan Dinas Amuntai 10 200,00

8 Amuntai 100% 41,00

9 Amuntai 39 55,53

10 Amuntai 7 31,50

III 100% 48,00

Kegiatan :

11 100% 48,00

IV 100% 25,54

Kegiatan :

12 Amuntai 100% 25,54

Program Pelayanan Admnistrasi

Perkantoran

Persentase Pemenuhan Sarana dan

Prasarana

Penyediaan jasa surat menyurat Persentase surat masuk dan keluar

yang didisitribusikan seusia

peruntukannya

Tabel 5Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2020


Persentase SPPD yang dilaksanakan


perlengkapan

Barang yang dibeli sesuai dengan


Penyediaan makanan dan minuman Persentase realisasi pelaksanaan rapat

Penyediaan jasa komunikasi,

sumberdaya air dan listrik

Persentase pemenuhan kebutuhan

jaringan telepon, listrik, air dan internet

Penyediaan jasa administrasi

keuangan


pertanggungjawaban sesuai dengn

rencana anggaran kas

Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor



kendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional

yang dipelihara

Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Persentase Sarana dan prasarana

kondisi baik

Jumlah kendaraan yang diadakan



Luar daerah

Amt/Luar Daerah Persentase ASN yang dapat mengikuti

diklat formal

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

Jumlah perlengkapan gedung kantor

yang dipelihara

Program Peningkatan Kapasitas

Sumberdaya Aparatur

Persentase SDM yang dapat

meningkatkan kapasitas sesuai

tupoksi

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

Kualitas Capaian kinerja dan

Pengelolaan Keuangan Daerah

Penyusunan laporan capaian kinerja

dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Persentase dokumen/laporan yang

diselesaikan tepat wktu

Pendidkan dan pelatihan formal

V ≤ 550 4.393,49


Bersifat Material

≤ 150


Implementasi Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah (SPIP) SKPD

Level 3



Pemeriksaan yang selesai ditangani

100%

Cakupan Kormonev & Pelaporan

Pencegahan dan Pemberantasan


100%


Tindaklanjut Temuan Hasil

Pemeriksaan (TLHP)

80%

Persentase Pelanggaran Pegawai ≤ 0,002 %

Kegiatan :

12 HSU 80% 1.679,82

14 HSU 100% 1.013,00

15 Amuntai 90% 764,34

16 Amuntai 90% 195,88

17 HSU 77% 740,46

VI Level 3 533,35

Persentase Aparatur Pengawas

yang Bersertifikat

80%

Kegiatan :

18 Luar daerah 70% 533,35

Program Peningkatan Sistem

Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan KDH


Bersifat Administratf

Pelaksanaan pengawasan internal

secara berkala


pengawasan SKPD/OPD dan Pemdes


Pemeriksaan

Penyelesaian tindaklanjut laporan


Evaluasi berkala temuan hasil

pengawasan

Dilaksanakannya


pendampingan TLHP

Penanganan kasus pengaduan

internal secara berkala di lingkungan

Pemerintah Daerah




Persentase kormonev & pelaporan

pencegahan, pemberantasan korupsi

Program Peningkatan

Profesionalisme tenaga pemeriksa

dan aparatur pengawasan



Pelatihan pengembangan tenaga

pemeriksa dan aparatur pengawasan

Jumlah APIP yang mengikuti Diklat

teknis dan substansi pengawasan

VII 70% 75,05

Kegiatan :

19 Amuntai 4 75,05

VIII Program Pemberantasan Praktik

Pungutan Liar (PUNGLI)

Amuntai

Persentase laporan Pungli yang

ditangani

100% 450,00

20 Dukungan Pelaksanaan Tugas

Satgas Saber Kabupaten

Dilaksanakannya pencegahan dan

penanganan pungutan liar (Kali

kegiatan)

5 450,00

7.109,335


Penyempurnaan Kebijakan Sistem

dan Prosedur Pengawasan

Persentase Pelaksanaan PKPT dan

Sisdur Pengawasan

Penyusunan kebijakan sistem dan

prosedur pengawasan

Jumlah SOP dan PKPT yang dibuat

rencana kerja tahun 20...

Documents