rencana kerja t.a 2018 direktorat standardisasi...
TRANSCRIPT
RENCANA KERJA T.A 2018DIREKTORAT STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU
Disampaikan pada :Sinkronisasi Kebijakan Perlindungan Konsumen & Tertib Niaga, 19 September 2017
The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia
2
Outline
Sasaran dan Prioritas
Isu Strategis
Sinergi Pusat & Daerah
PRIORITAS NASIONAL T.A 2018DIREKTORAT STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU
4
Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutumendukung 1 (satu) prioritas nasional, yaitu: 1. Pengembangan Dunia
Usaha dan Pariwisata;
Total Alokasi PN20 Milyar
PRIORITAS NASIONAL
1
Pendidikan
2
Kesehatan
3
Perumahandan
Permukiman
4
Pengembangan Dunia
Usaha danPariwisata
5
KetahananEnergi
6
KetahananPangan
7
Penanggulangan
Kemiskinan
8
Infrastruktur, Konektivitas,
danKemaritiman
9
Pembangunan Wilayah
10
Politik, Hukum, danPertahanan
danKeamanan
DUKUNGAN DIREKTORAT STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTUDALAM PRIORITAS NASIONAL PENGEMBANGAN DUNIA USAHA DAN PARIWISATA
5
Pengembangan DuniaUsaha dan Pariwisata
(20 Milyar)
Peningkatan PerlindunganKonsumen dan Persaingan
Usaha Yang Sehat
Peningkatan Kualitas dan Standar Produk Ekspor
1. Pembangunan sarana pengujianlaboratorium (mutu barang, kalibrasi dansertifikasi)
2. Keberterimaan sertifikat Mutu3. Sistem Informasi Standar dan mutu
negara tujuan ekspor4. Peningkatan Kualitas SDM Bidang
Standardisasi dan Pengendalian Mutu5. Pemantauan mutu bahan olah komoditi
ekspor
Catatan: Seluruh kegiatan peningkatan kualitas dan
standar produk ekspor mendukung Nawacitake-6 yaitu meningkatkan produktivitas rakyatdan daya saing di pasar internasional.
Kemenperin, Kemendag, Kementan, PEMDA, ESDM, LIPI, KKP, KLHK, BSN, BPOM Peningkatan kemampuan laboratorium untuk pengujian mutu produk
Kemenperin, Kemendag, Kementan,ESDM, LIPI, KKP, KLHK, BPOMPengembangan sistem informasi regulasi/persyaratan standar dan mutu barang di negara-negara ekspor
Kemenperin, Kemendag, Kementan,ESDM, LIPI, KKP, KLHK, BAPPENAS , Kemenlu, BSN, BPOMPeningkatan MoU dengan LPK Negara tujuan ekspor
• Kemenperin, Kemendag, Kementan,PEMDA, ESDM, KKP, KLHK, BPOM
• Penentuan dan pengembangan kualitas produk ekspor unggulan daerah
• Pemenuhan target ekspor provinsi
The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia
PETA STRATEGIDIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN & TERTIB NIAGA
6
Sasaran Strategis 1:Terwujudnya Konsumen Cerdas dan Pelaku Usaha yang
Bertanggung Jawab
Indikator:1. Indeks Perlindungan Konsumen Niaga
Sasaran Program 1:Keberdayaan
Konsumen
Sasaran Program 2:Ketertelusuran Mutu
Barang
Indikator:1. Indeks
KeberdayaanKonsumen
Indikator :1. % Barang Impor
Ber-SNI Wajibyang SesuaiKetentuan yang Berlaku
Sasaran Program 3:Barang yang diawasi
Sesuai Ketentuan
Indikator :1. % Barang Beredar
yang Diawasi yang Sesuai Ketentuan
2. % Barang BeredarDiawasi yang SesuaiKetentuan di Daerah Perbatasan Darat
Sasaran Program 4:Tertib Ukur
Indikator :1. % Alat-Alat Ukur,
Takar, TimbangdanPerlengkapannya(UTTP) BertandaTera Sah yang Berlaku
Outcome K/L
Outcome DitjenPKTN
Sasaran Program 5:Tertib Niaga
Indikator :1. % Ketaatan Pelaku
Usaha dalamTertib Niaga
Sasaran Strategis 2:Terwujudnya Tertib Usaha di Bidang
Perdagangan
Indikator:1. % Pelaku Usaha yang Memiliki Legalitas
Dicapai BersamaSasaran Program
Ditjen PDN
Konsumen CerdasPelaku Usaha yang Bertanggung Jawab
Strategi
PeranDitstandalitu
The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia7
SASARAN PROGRAM 2: KETERTELUSUAN MUTU BARANG
Sasaran Program 2:Meningkatnya Ketertelusuran Mutu Barang
Indikator:1. % Barang Impor Ber-SNI Wajib yang Sesuai Ketentuan yang
Berlaku
Sasaran Kegiatan 1:Rancangan
Kebijakan & NSPK
Sasaran Kegiatan 4:PeningkatanKualitas SDM
S&PM
Indikator:1. Jumlah
Rancangan Kebijakan dan Standar Bidang Perdagangan
Indikator :1. Jumlah SDM
BidangStandardisasi danPengendalianMutu yang Berkompeten
Sasaran Kegiatan 6:lnformasi Standar
Mitra Tujuan Ekspor
Indikator :1. Jumlah Informasi
Standar MitraTujuan Ekspor
Sasaran Kegiatan 2:Post Audit Barang yang telah diberlakukan SNI
secara wajib
Indikator :1. Jumlah Barang
Impor yang telahDiberlakukan SNI secara Wajib yang Mutunya SesuaiKetentuan
Regulasi & Standardisasi
PenguatanInfrastuktur Mutu
Pengendalian Mutu
Sasaran Kegiatan 7:KeberterimaanSertifikasi Mutu
Indikator :1. Jumlah MoU
dengan LPK Negara TujuanEkspor
Sasaran Kegiatan 3:Layanan Standardisasi
dan PengendalianMutu Barang
Indikator :1. % Penyelesaian
Pelayanan PublikSesuai denganService Level Arragement (SLA)
Sasaran Kegiatan 6:Pemantauan Mutu
BOKOR
Indikator :1. Jumlah BOKOR
yang Dipantau
Strategi
Output Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu
Outcome DitjenPKTN
8
Meningkatnya Ketertelusuran Mutu BarangIndikator:1. xx% Barang Impor ber-SNI wajib yang sesuai ketentuan yang berlaku
Post audit Barang Yang Telah
Diberlakukan SNI Secara Wajib
Dalam rangka post audit produk yang dberlakukan SNI
secara wajib, maka dilakukan
kegiatan uji petikmelalui pembelian
dan pengujian contoh,
pertemuan teknisdan rapat
koordinasi denganpelaku usaha
terkait hasil ujipetik.
Layanan Standardisasi dan
Pengendalian Mutu
Kegiatan bertujuanuntuk meningkatkan kualitas pelayanan
publik danmeningkatkan kapasitaslembaga di bidang mutu
melalui kegiatan pengembangan sistem
manajemen mutu pelayanan publik, survey kepuasan
pelanggan, peningkatan kompetensi
laboratorium acuan nasional di bidang residu pestisida,
sinkronisasi unit teknis pengujian, dan
pengelolaan Jejaring Laboratorium Pengujian
Pangan Indonesia.
Peningkatan Kualitas SDM Bidang
Standardisasi dan Pengendalian Mutu
Dalam rangkapelaksanaan kegiatanselaku unit pembinajabatan fungsional
Penguji Mutu Barang, peningkatan kompetensi
SDM dibidang standardan mutu, penyediaan
petugas verifikasi mutu, maka dilakukan kegiatan uji kompetensi fungsional
Penguji Mutu Barang,pelatihan Lembaga
Contoh Standar Karet Indonesia, revisi
PermenPAN RB Nomor37/2014 tentang Jabatan Fungsional Penguji Mutu
Barang danworkshop/bimtek/perte
muan teknis/FGD di bidang standar dan mutu
Informasi Standar Mitra Tujuan Ekspor
Dalam rangka mendukung
prioritas nasional‘Peningkatan Kualitas dan
Standar Produk Ekspor’, maka
dilakukan kegiatan pengelolaan dan update informasi
mutu pada website Indonesia Technical
Requirements Information
System(INATRIMS), serta
promosi dan sosialisasi informasi
mutu/standarPrioritas Nasional Prioritas Bidang
Rancangan Kebijakan NSPK Bidang
Standardisasi dan Pengendalian Mutu
Dalam rangka pengembangan danpenerapan standar
jasa bidangperdagangan, maka
dilakukan penyusunan rancangan SNI cold storage, Rencana
Induk Pengembangan Standar Kompetensi
Kerja Nasional Indonesia untuk
standardisasi kompetensi personil di bidang perdagangan,
kaji ulang SNI jasabidang perdagangan,
serta bimbingan teknisPenerapan SNI Jasa
Bidang Perdagangan
SASARAN KINERJA TAHUN 2018
Keberterimaan Sertifikat Mutu
Dalam rangka mendukung prioritas
nasional‘Peningkatan Kualitas dan Standar Produk
Ekspor’ melaluikegiatan penjajakan MoU keberterimaan
sertifikat mutu, menjadi focal point
dalam forum internasional
dibidangstandardisasi dan
pengendalian mutuseperti JSC EEE,
CCFICS, IPC, D8 sertaanggota working
group untuk CCPR, CCMAS, PFPWG,
CCSCH
Pemantauan Mutu Bokor
Kegiatan yang mendukung prioritas
nasional‘Peningkatan
Kualitas dan Standar Produk Ekspor’
melalui pemantauan dan pengujian mutu
komoditas lada, pala, kopi, teh,
pengawasan mutuBokar SIR,
pembuatan bukucontoh standar, revisi kebijakan
terkait mutu produk, FGD hasil
pemantauan mutukomoditas
The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia
ISU STRATEGIS KUALITAS DAN STANDAR PRODUK
10
- Kurangnya kapasitas kelembagaan laboratorium daerah
- Kualitas SDM pengujian mutu di daerah yang belum memadai
- Kurangnya peran daerah dalam mendukung pengendalian mutu barang-barang SNI wajib
11
Ruang LingkupAkreditasi
Sebagian besarmasihterakreditasiuntukpengujianvisual, analisisproximat untukkomoditiseperti kakao, kopi, lada, CPO, dan SIR
Kendala
Anggaran:- Dana pengembangan
peralatan belum memadai
- Dana perbaikan dan perawatan peralatan belum mencukupi
- Dana pengadaan bahan kimia belum mencukupi
Peralatan:- Peralatan belum
mutakhirSDM:- Kompetensi dan Jumlah
SDM PMB belum memadai
Sarana dan Prasarana:- Keterbatasan Ruangan- Listrik tidak stabil
Potensi PenambahanRuang Lingkup
1. Residu danKontaminan:- Residu Pestisida,- Mikrobiologi- Logam Berat- Aflatoxin
2. Bahan TambahanMakanan:- Pemanis- Pengawet- Pewarna
3. Kelistrikan4. Mainan Anakdll
ProdukPotensialDaerah
Pala, Lada, Kopi, Kakao,
Minyak Atsiri, CPO, JagungBeras, Panili, SIR, Pupuk,
AMDK, Garam, dan Teh
Status Akreditasi
• 21 Laboratoriumterakreditasi
• 5 Laboratoriumbelumterakreditasi/ sudah habismasa akreditasinya*
• Terdapat BPSMB yang barudibentuk(BPSMB Bandung, danBPSMB Serang)
BPSMB DAERAH
Per 18 September 2017
1. UPTD BPMB Manado
2. UPTD BPSMB Mamuju
3. UPTD BPSMB Ternate
4. UPTD BPMNPI Jaya Pura
5. UPTD BPPMB Sorong
*
The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia
RENCANA DANA DEKONSENTRASI T.A 2018
13
Dekonsentrasi Bidang Standardisasi dan Pengendalian MutuRencana Alokasi : Rp. 1,5 Milyar
Menu Dekon 1Pemantauan Mutu
Komoditas Potensial Daerah
Gambaran Kegiatan[Pembiayaan pembelian contoh komoditas ekspor potensial daerah, biaya pengujian dan perjalanan dinas untuk melakukan pengambilan contoh ke kabupaten/kota]
Menu Dekon 2Bimbingan Teknis
Pengawasan Mutu BahanOlah Komoditi Ekspor
Gambaran Kegiatan[Pembiayaan untuk pelaksanaan bimtek dengan narasumber dari Ditstandalitu]
Menu Dekon 3[Workshop Penguji Mutu
Barang]
Gambaran Kegiatan[Pembiayaan perjalanan dinasbagi fungsional Penguji MutuBarang untuk mengikutiworkshop peningkatankemampuan pengujian]
Kriteria Penerima[Daerah yang memiliki BPSMB dan PPC]
Kriteria Penerima[Daerah sentra produksi karet yang belum memiliki banyak petugas verifikator mutu bokar SIR]
Kriterian Penerima[Daerah yang memiliki BPSMB]
The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia
Unit teknis pengujian/
Sinkronisasi mutu Bokar SIR
KEGIATAN PUSAT YANG MELIBATKAN PEMERINTAH DAERAH
14
FGD/Bimtek/ Workshop/Uji kompetensi
PENINGKATAN KUALITAS SDM
Pengawasan Mutu Bokar SIR/ Pemantauan Mutu komoditi ekspor (Pala, Lada, Teh, Kopi)
PEMANTAUAN MUTU
April – November 2018Maret – Oktober 2018
SINKRONISASI
Maret & April 2018
The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia
PERAN SERTA PEMERINTAH DAERAH
15
Daerah diharapkan dapat berperan aktif dalam peningkatan kualitas dan standar mutu produk ekspor, melalui :
- Peningkatan kapasitas kelembagaan laboratorium daerah
- Peningkatan kualitas SDM pengujian mutu di daerah