P E M E R I N T A HKABUPATEN KUTAI TIMUR

Samarinda, 17 Maret 2014

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH(RKPD) KABUPATEN KUTAI TIMUR

TAHUN 2014(Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 16 Tahun 2013)

Disampaikan oleh:Ir. Suprihanto, CES(Kepala BAPPEDA)

Dalam rangka:Presentasi dan Wawancara kepada Nominasi Penganugerahan

Pangripta NusantaraTahun 2014

2

DokumenPelaksanaanAnggaran

Ancaman Pidanabagi PenyimpanganKebijakan danPenyimpanganKegiatan

Pasal 34 UU 17/2003APBD

RAPBDRKPDRPJMD

Perencanaan - Penganggaran

Identik dengan Kontrak antara“Central Agency” dengan“Executing Agency”

Dengan demikian PerencanaanIdentik dengan Penyusunan Kontrak

Agar:• Terdapat keseimbangan antara kepentingan “Principal” dan “Agent”• Yang diwujudkan dengan hubungan antara target kinerja dengan

resources yang dialokasikan

RKPDaerah

Kab/Kota

RKPDijabarkan

Diacu

RPJPNasional

Diperhatikan

PedomanPenyusunan

RAPBDKab/Kota

5 Tahun

Pedoman

RPJPDaerah

Kab/Kota

RenstraSKPD

Kab/Kota

RenjaSKPD

Kab/Kota

RPJMNasional

RPJMDaerah

Propinsi

RPJPDaerahProvinsi

1 Tahun

5 Tahun

RKPDaerah

Propinsi

RenstraSKPD

Propinsi

RenjaSKPD

Propinsi

RPJMDaerah

Kab/Kota

RenstraK/L

RenjaK/L

DiperhatikanPedoman Pedoman

Pedoman

Pedoman

Dijabarkan

Pedoman

Pedoman

Pedoman

Diperhatikan

Diperhatikan

Diperhatikan

Diperhatikan

Diperhatikan

Pedoman

Pedoman

Pedoman

Diacu

PedomanPenyusunan

RAPBDProvinsi

UU Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

UU Keuangan Negara

5 Tahun20 Tahun

3

4

INPUT

AGENDA/PROSES

OUTPUT

OUTCOMES

USULAN DESA(Disusun oleh Desa)

USULAN DESA(Disusun oleh Desa)

USULANKECAMATAN(Disusun olehKecamatan)

USULANKECAMATAN(Disusun olehKecamatan)

MUSRENBANGDESA

MUSRENBANGDESA

MUSRENBANGKECAMATAN

MUSRENBANGKECAMATAN

MUSRENBANGKABUPATEN

MUSRENBANGKABUPATEN

USULANKECAMATAN(Disusun olehKecamatan)

USULANKECAMATAN(Disusun olehKecamatan)

RANWAL RENJASKPD

(Disusun oleh SKPD)

RANWAL RENJASKPD

(Disusun oleh SKPD)

RENJA SKPD(Disempurnakan

oleh SKPD)

RENJA SKPD(Disempurnakan

oleh SKPD)

RENJAKECAMATAN(Disusun olehKecamatan)

RENJAKECAMATAN(Disusun olehKecamatan)

RANCANGANRKPD

(Disusun oleh TimFasilitator/Bappeda)

RANCANGANRKPD

(Disusun oleh TimFasilitator/Bappeda)

RKPD(Disusun oleh Tim

Fasilitator/Bappeda)

RKPD(Disusun oleh Tim

Fasilitator/Bappeda)

KUA(Disusun oleh TAPD)

KUA(Disusun oleh TAPD)

RKA(Disusun oleh SKPD)

RKA(Disusun oleh SKPD)

RANC. RENJASKPD

(Disusun oleh SKPD)

RANC. RENJASKPD

(Disusun oleh SKPD)

Penyusunan Naskah Akademik Draft RancanganAwal RKPD 2014

Penyusunan Rancangan Awal Renja SKPD

Musrenbang Kecamatan

Koordinasi Perencanaan Pebangunan

Forum Gabungan SKPD

Penyusunan Rancangan RKPD 2014

Musrenbang RKPD

Penyusunan Rancangan Akhir RKPD

Forum SKPD Provinsi

Musrenbang Provinsi

Penetapan RKPD 2014

Verifikasi dan Penetapan Renja SKPD 20145

6

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

1 PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RKPD KAB.

2 MUSRENBANG DESA/ KELURAHAN

3 MUSRENBANG KECAMATAN

4 KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNANTAHUNAN DAERAH (KONSULTASI PUBLIK)

5 FORUM GABUNGAN SKPD

6 PENYUSUNAN RANCANGAN RKPD KAB/KOTA

7 MUSRENBANG RKPD KABUPATEN

8 FORUM SKPD PROVINSI

9 MUSRENBANG RKPD PROVINSI

10 PERUMUSAN RANCANGAN AKHIR RKPD KAB.

11 PRA MUSRENBANGNAS

12 MUSRENBANGNAS

13 PENETAPAN RKPD

14 VERIFIKASI RENJA SKPD

15 PENGESAHAN RENJA SKPD

16 PENETAPAN RENJA SKPD

NO SCHEDULEJANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI

FORUM SKPD PROV. (25-26 Maret 2013)MUSRENBANG PROV. (3-4 April 2013)

FORUM SKPD PROV. (25-26 Maret 2013)MUSRENBANG PROV. (3-4 April 2013)

MUSRENBANGDES. DAN MUSRENBANGKEC.(4-18 Feb 2013)

MUSRENBANGDES. DAN MUSRENBANGKEC.(4-18 Feb 2013)

FORUM GAB. SKPD (6-7 Maret 2013)FORUM GAB. SKPD (6-7 Maret 2013)

RANCANGAN AWAL RKPDRANCANGAN AWAL RKPD

RANCANGAN RENJA SKPD +RANCANGAN USULAN KECAMATANRANCANGAN RENJA SKPD +

RANCANGAN USULAN KECAMATAN

RANCANGAN RKPDRANCANGAN RKPD

RANCANGAN AKHIR RKPDRANCANGAN AKHIR RKPD

RKPDRKPD

MUSRENBANG RKPD (20-21 April 2013)MUSRENBANG RKPD (20-21 April 2013)

7

KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN/ KONSULTASI PUBLIK (1 Maret 2013)

KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN/ KONSULTASI PUBLIK (1 Maret 2013)

RPJPD

RPJMD RKPD

INDIKATOR KINERJASASARAN/OUTCOMES

UU 25/2004 - SPPN UU 17/2003 - KN

RAPBD

KUA/PPAS

RKA

INDIKATOR KINERJAKEGIATAN/OUTPUT

RENSTRA SKPD RENJA SKPD

CATATAN: INDIKATOR KINERJA DI RKA ADALAH INDIKATOR OUTPUT INDIKATOR KINERJA OUTCOMES ADALAH INDIKATOR PROGRAM YANG

DIPEROLEH DARI BEBERAPA CAPAIAN KEGIATAN INDIKATOR SASARAN DIPEROLEH DARI BEBERAPA CAPAIAN PROGRAM

8

KEGIATANKEGIATAN

PROGRAMPROGRAM

INPUTINPUT

V I S I/MISIV I S I/MISI

TUJUAN/SASARANTUJUAN/

SASARAN

DAMPAK(IMPACT)DAMPAK(IMPACT)

HASIL(OUTCOME)

HASIL(OUTCOME)

KELUARAN(OUTPUT)

KELUARAN(OUTPUT)

Hasil pembangunandaerah yang diperoleh

dari pencapaianoutcome

Manfaat yangdiperoleh dalam

jangka menengahuntuk beneficiaries

tertentu sebagai hasildari output

Produk/barang/jasaadalah yangdihasilkan

proses/kegiatan yangmenggunakan input

Sumberdaya yangmemberikan

kontribusi dalammenghasilkan output

“Apa yangingin diubah”

“Apa yangingin

dicapai”

“Apa yangdikerjakan

dandihasilkan

(barang) ataudilayani

(proses)”

“Apa yangdigunakan

dalambekerja”9

RPJMDRENSTRA SKPD

RancanganAwal RENJA

UsulanKecamatan

PRO SIM* RancanganAwal RKPD Bappeda

Forum SKPD

PerwakilanKecamatan

Rancangan RENJA

MUSRENBANG

Rakor Bidang

RKPD + RENJA

KUA - PPAS

Keterangan PRO SIM:* Input Program Sistem Informasi Musrenbang(www.musrenbang.kutaitimurkab.go.id)

Keterangan PRO SIM:* Input Program Sistem Informasi Musrenbang(www.musrenbang.kutaitimurkab.go.id)

PRO SIM*

PRO SIM*

PRO SIM*

10

11

RPJMD2011-2015

RPJMD2011-2015

12

Visi Pembangunan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015”PEMBANGUNAN DAERAH BERTUMPU PADA AGRIBISNIS MENUJU

KUTAI TIMUR MANDIRI”

Visi Pembangunan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015”PEMBANGUNAN DAERAH BERTUMPU PADA AGRIBISNIS MENUJU

KUTAI TIMUR MANDIRI”

Pembangunandaerah diberbagaibidang MendukungpembangunanagribisnisPembangunanagribisnis Memberikan

multiplier effect

Kemandiriandaerah Kemandiriankeuangan daerah

Penataan RuangYang Serasi dan Berwawasan LingkunganPembangunan Infrastruktur dan Pemenuhan Energi

Peningkatan Peran Lembaga Keuangan dan Dunia Usaha

KUTAI TIMUR MANDIRI

Penurunan Angka Kemiskinan

Penegakan Hukum dan Optimalisasi Peran AparaturKe

seha

tan

Pend

idik

an

Agama &Budaya

Komoditi UnggulanKomoditi Unggulan

Kemandirian PanganKemandirian Pangan

13

14

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan seni budaya daerah;2. Memantapkan RTRW Kabupaten yang serasi dan berwawasan

lingkungan;3. Memantapkan kemandirian pangan dan pengembangan komoditi

ungulan daerah;4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan pemenuhan

kebutuhan energi;5. Pemberdayaan masyarakat dan penurunan angka kemiskinan;6. Penegakan hukum dan mengoptimalkan peran aparatur

pemerintahan daerah yang dinamis dan efisien;7. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan

masyarakat;8. Meningkatkan kualitas pendidikan secara berjenjang9. Mendorong peran lembaga keuangan dan perbankkan untuk

menjamin kemudahan berusaha dan berinvestasi

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan seni budaya daerah;2. Memantapkan RTRW Kabupaten yang serasi dan berwawasan

lingkungan;3. Memantapkan kemandirian pangan dan pengembangan komoditi

ungulan daerah;4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan pemenuhan

kebutuhan energi;5. Pemberdayaan masyarakat dan penurunan angka kemiskinan;6. Penegakan hukum dan mengoptimalkan peran aparatur

pemerintahan daerah yang dinamis dan efisien;7. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan

masyarakat;8. Meningkatkan kualitas pendidikan secara berjenjang9. Mendorong peran lembaga keuangan dan perbankkan untuk

menjamin kemudahan berusaha dan berinvestasi

1. Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah2. Penyelenggaraan pendidikan3. Penyelenggaraan kesehatan4. Kemiskinan dan pengangguran5. Daya saing ekonomi6. Kemandirian pangan7. Infrastruktur wilayah8. Tata guna lahan dan lingkungan9. Fasilitas dan utilitas kawasan permukiman10. Pembangunan perdesaan11. Batas wilayah12. Teknologi informasi

1. Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah2. Penyelenggaraan pendidikan3. Penyelenggaraan kesehatan4. Kemiskinan dan pengangguran5. Daya saing ekonomi6. Kemandirian pangan7. Infrastruktur wilayah8. Tata guna lahan dan lingkungan9. Fasilitas dan utilitas kawasan permukiman10. Pembangunan perdesaan11. Batas wilayah12. Teknologi informasi

15

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur

KESELARASAN PROGRAM PRIORITAS RKPDKABUPATEN KUTAI TIMUR

TAHUN 2014

TEMA RKP NASIONAL Tahun 2014Memantapkan Perekonomian Nasional Bagi

Peningkatan Kesejahteraan Rakyat YangBerkeadilan”

TEMA RKPD KALTIM Tahun 2014Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah Berbasis

Sumber Daya Alam Terbarukan DidukungPeningkatan Manajemen Sumber Daya Aparatur

TEMA RKPD Kutai Timur Tahun 2014Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan

Pencapaian MDG’s Melalui Gerbang TamanMakmur

18

No RKPD Provinsi Kalimantan Timur 2014 RKPD Kabupaten Kutai Timur 20141 Kemandirian & Kedaulatan Pangan Peningkatan ketahanan pangan dan kemandirian

pangan2 Pengentasan Kemiskinan Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran3 Perluasan Kesempatan Kerja

4 Pemberdayaan Ekonomi Rakyat & PengembanganSektor Riil

Peningkatan investasi dan ekonomi masyarakat

5 Reformasi Birokrasi & Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan kapasitas pemerintahan (capacitybuilding)

6 Pengelolaan Lingkungan Hidup & Perubahan Iklim Pemantapan, pemanfaatan, penggunaan danpengelolaan lahan serta lingkungan hidup

7 Daya Saing Ekonomi Daerah Peningkatan investasi dan ekonomi masyarakat

8 Pelayanan Pendidikan Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan

9 Optimalisasi Akses & Mutu Pelayanan Kesehatan Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanankesehatan

10 Pembangunan Infrastruktur Peningkatan infrastruktur dasar kawasanpemukiman

Peningkatan sarana dan prasaranaperhubungan

Peningkatan dan pengembangan pemanfaatanteknologi informasi

11 Pemenuhan Kebutuhan Listrik & Energi

12 Pembangunan Kawasan Perbatasan, Pedalaman &Daerah Tertinggal

• Pengelolaan kawasan perbatasan (hinterland)• Peningkatan pembangunan pedesaan

No RPJMD Kabupaten Kutai TimurTahun 2011-2015

RKPD Kabupaten Kutai TimurTahun 2014

1 Peningkatan kapasitas pemerintahan Peningkatan kapasitas pemerintahan (capacitybuilding)

2 Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan

3 Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanankesehatan

Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanankesehatan

4 Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran

5 Peningkatan investasi dan ekonomi masyarakat Peningkatan investasi dan ekonomi masyarakat

6 Peningkatan ketahanan pangan dan kemandirianpangan

Peningkatan ketahanan pangan dan kemandirianpangan

7 Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan

8 Pemantapan, pemanfaatan, penggunaan danpengelolaan lahan serta lingkungan hidup

Pemantapan, pemanfaatan, penggunaan danpengelolaan lahan serta lingkungan hidup

9 Peningkatan infrastruktur dasar kawasan pemukiman Peningkatan infrastruktur dasar kawasanpemukiman

10 Peningkatan pembangunan perdesaan Peningkatan pembangunan pedesaan

11 Pengelolaan kawasan perbatasan Pengelolaan kawasan perbatasan (hinterland)

12 Peningkatan dan pengembangan pemanfaatanteknologi informasi

Peningkatan dan pengembangan pemanfaatanteknologi informasi

1. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengganguran;2. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan;3. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan;4. Peningkatan infrastruktur dasar kawasan permukiman;5. Peningkatan ketahanan pangan dan kemandirian pangan;6. Peningkatan pembangunan pedesaan;7. Peningkatan investasi dan ekonomi masyarakat;8. Peningkatan kapasitas pemerintahan;9. Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan;10.Pemantapan, pemanfaatan, penggunaan dan pengelolaan lahan serta

lingkungan hidup;11.Peningkatan dan pengembangan pemanfaatan teknologi informasi;12.Pengelolaan kawasan perbatasan (hinterland).

1. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengganguran;2. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan;3. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan;4. Peningkatan infrastruktur dasar kawasan permukiman;5. Peningkatan ketahanan pangan dan kemandirian pangan;6. Peningkatan pembangunan pedesaan;7. Peningkatan investasi dan ekonomi masyarakat;8. Peningkatan kapasitas pemerintahan;9. Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan;10.Pemantapan, pemanfaatan, penggunaan dan pengelolaan lahan serta

lingkungan hidup;11.Peningkatan dan pengembangan pemanfaatan teknologi informasi;12.Pengelolaan kawasan perbatasan (hinterland).

21

22

NOURUT URAIAN

2011 2012 2013 2014 2015

Rupiah % Rupiah % Rupiah % Rupiah % Rupiah %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 PENDAPATAN 1,876,706,607,000 100.00 2,105,282,669,000 100.00 2,208,444,969,000 100.00 2,318,140,876,500 100.00 2,439,141,294,250 100.00

1 . 1 PENDAPATANASLI DAERAH 61,254,000,000 3.26 63,454,000,000 3.01 68,581,700,000 3.11 72,053,922,500 3.11 77,854,208,625 3.19

1 . 1 . 1 Pendapatan PajakDaerah

35,775,000,000 1.91 37,460,000,000 1.78 38,163,000,000 1.73 38,934,300,000 1.68 41,780,630,000 1.71

1 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 6,429,000,000 0.34 6,994,000,000 0.33 6,818,700,000 0.31 7,159,622,500 0.31 7,517,578,625 0.31

1 . 1 . 3Hasil PengelolaanKekayaan Daerah yangDipisahkan

3,050,000,000 0.16 3,000,000,000 0.14 6,000,000,000 0.27 6,600,000,000 0.28 7,260,000,000 0.30

1 . 1 . 4 Lain-lain PendapatanAsli Daerah yang Sah

16,000,000,000 0.85 16,000,000,000 0.76 17,600,000,000 0.80 19,360,000,000 0.84 21,296,000,000 0.87

1 . 2 DANAPERIMBANGAN 1,615,349,650,000 86.07 1,687,533,912,000 80.16 1,758,808,912,000 79.64 1,835,597,037,000 79.18 1,918,418,052,625 78.65

1 . 2 . 1 Bagi Hasil Pajak/BagiHasil Bukan Pajak

1,290,030,563,000 68.74 1,221,241,000,000 58.01 1,292,516,000,000 58.53 1,369,304,125,000 59.07 1,452,125,140,625 59.53

1 . 2 . 2 Dana Alokasi Umum 311,401,287,000 16.59 452,003,282,000 21.47 452,003,282,000 20.47 452,003,282,000 19.50 452,003,282,000 18.53

1 . 2 . 3 Dana Alokasi Khusus 13,917,800,000 0.74 14,289,630,000 0.68 14,289,630,000 0.65 14,289,630,000 0.62 14,289,630,000 0.59

1 . 3

LAIN-LAINPENDAPATANDAERAH YANGSAH

200,102,957,000 10.66 354,294,757,000 16.83 381,054,357,000 17.25 410,489,917,000 17.71 442,869,033,000 18.16

1 . 3 . 1 Pendapatan Hibah 20,748,057,000 1.11 20,748,057,000 0.99 20,748,057,000 0.94 20,748,057,000 0.90 20,748,057,000 0.85

1 . 3 . 3

Dana Bagi Hasil PajakDari Provinsi danPemerintah DaerahLainnya

122,100,000,000 6.51 267,596,000,000 12.71 294,355,600,000 13.33 323,791,160,000 13.97 356,170,276,000 14.60

1 . 3 . 5

Bantuan KeuanganDari Provinsi atauPemerintah DaerahLainnya

57,254,900,000 3.05 65,950,700,000 3.13 65,950,700,000 2.99 65,950,700,000 2.84 65,950,700,000 2.70

23

NOURUT URAIAN

2011 2012 2013 2014 2015

Rupiah % Rupiah % Rupiah % Rupiah % Rupiah %1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2 BELANJA 2,264,033,125,507 100.00 2,459,286,809,688 100.00 2,586,855,820,211 100.00 2,712,497,854,026 100.00 2,849,203,526,003 100.00

2 . 1 BELANJA TIDAKLANGSUNG 779,665,093,806 34.44 837,860,667,429 34.07 885,275,696,615 34.22 945,924,131,927 34.87 1,020,040,528,841 35.80

2 . 1 . 1 Belanja Pegawai (naik13,5%/tahun)

515,374,593,806 22.76 579,796,418,032 25.63 652,271,450,461 27.93 733,805,475,808 30.64 825,531,303,976 33.67

2 . 1 . 3 Belanja Subsidi 4,300,000,000 0.19 4,300,000,000 0.19 4,300,000,000 0.18 4,300,000,000 0.18 4,300,000,000 0.18

2 . 1 . 4 Belanja Hibah 72,000,000,000 3.18 61,200,000,000 2.71 52,020,000,000 2.23 44,217,000,000 1.85 37,584,450,000 1.53

2 . 1 . 5 Belanja Bantuan Sosial 98,500,000,000 4.35 78,800,000,000 3.48 63,040,000,000 2.70 50,432,000,000 2.11 40,345,600,000 1.65

2 . 1 . 7 Belanja Bantuan KeuanganKepada Pemerintahan Desa

86,500,000,000 3.82 110,773,749,397 4.50 110,653,746,154 4.28 110,179,156,119 4.06 109,288,674,865 3.84

2 . 1 . 8 Belanja Tidak Terduga 2,500,000,000 0.11 2,500,000,000 0.11 2,500,000,000 0.11 2,500,000,000 0.10 2,500,000,000 0.10

2 . 1 . 9 Belanja Bantuan Keuangan 490,500,000 0.02 490,500,000 0.02 490,500,000 0.02 490,500,000 0.02 490,500,000 0.02

2 . 2 BELANJA LANGSUNG 1,484,368,031,701 65.56 1,564,825,314,122 65.13 1,634,437,870,540 64.87 1,695,188,101,289 64.18 1,754,211,988,731 63.23

2 . 2 . 1 Belanja Program Untuk SKPD 1,084,368,031,701 47.90 1,190,515,711,063 49.55 1,192,391,667,481 47.32 1,264,877,098,230 47.89 1,454,538,585,672 52.43

2 . 2 . 2 Belanja Multi Years 400,000,000,000 17.67 374,309,603,059 15.58 442,046,203,059 17.54 430,311,003,059 16.29 299,673,403,059 10.80

SURPLUS / (DEFISIT) . (387,326,518,507) (297,403,312,551) (311,268,598,155) (322,971,356,716) (335,111,223,322)

3 PEMBIAYAAN NETTODAERAH 387,326,518,507 100.00 297,403,312,551 100.00 311,268,598,155 100.00 322,971,356,716 100.00 335,111,223,322 100.00

3 . 1 PENERIMAANPEMBIAYAAN DAERAH 399,826,518,507 103.23 302,403,312,551 101.68 316,268,598,155 101.61 327,971,356,716 101.55 340,111,223,322 101.49

3 . 1 . 1 SiLPA Kegiatan tahun sebelum 399,826,518,507 103.23 302,403,312,551 101.68 316,268,598,155 101.61 327,971,356,716 101.55 340,111,223,322 101.49

3 . 1 . 2 SiLPA Pelampauan Pendapatan-

--

--

3 . 2 PENGELUARANPEMBIAYAAN DAERAH 12,500,000,000 3.23 5,000,000,000 1.68 5,000,000,000 1.61 5,000,000,000 1.55 5,000,000,000 1.49

3 . 2 . 2 Penyertaan Modal (Investasi)Pemerintah Daerah

12,500,000,000 3.23 5,000,000,000 1.68 5,000,000,000 1.61 5,000,000,000 1.55 5,000,000,000 1.49

SISA LEBIH/(KURANG)PERHITUNGAN ANGGARANTAHUN BERKENAAN .

0 0 0 0 0

Kode Uraian Tahun 2014(1) (2) (3)

1 PENDAPATAN DAERAH1.1 Pendapatan Asli Daerah 72,053,922,500.001.1.1 Pajak Daerah 38,934,300,000.001.1.2 Retribusi Daerah 7,159,622,500.00

1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 6,600,000,000.00

1.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 19,360,000,000.001.2 Dana Perimbangan 1,835,597,037,000.001.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 1,369,304,125,000.001.2.2 Dana Alokasi Umum 452,003,282,000.001.2.3 Dana Alokasi Khusus 14,289,630,000.001.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 410.489.917.000,001.3.1 Hibah 20,748,057,000.001.3.2 Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi 323,791,160,000.001.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1.3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi 65,950,700,000.00

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 2.662 680 093.500,00

PROYEKSI PENDAPATAN DAERAH

SUMBER : RPJMD 2011-2015 24

Kode Uraian Tahun 2014(1) (2) (3)

2 BELANJA DAERAH2.1 Belanja Tidak Langsung 945,924,131,927.002.1.1 Belanja Pegawai 733,805,475,808.002.1.3 Belanja Subsidi 4,300,000,000.002.1.4 Belanja Hibah 44,217,000,000.002.1.5 Belanja Bantuan Sosial 50,432,000,000.00

2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten danPemerintahan Desa 110,179,156,119.00

2.1.8 Belanja Tidak Terduga 2,500,000,000.002.1.9 Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik 490,500,000.002.2 Belanja Langsung 1,766,573,722,100.002.2.4 Belanja Program Untuk SKPD 1,336,262,719,041.002.2.5 Belanja Multi Years 430,311,003,059.00JUMLAH BELANJA DAERAH 2,712,497,854,026.00

3 PEMBIAYAAN DAERAH3.1 Penerimaan Pembiayaan 399,356,977,526.003.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) 399,356,977,526.00

3.2 Pengeluaran Pembiayaan 5,000,000,000.003.2.1 Penyertaan Modal (Investasi) Daerah 5,000,000,000.00

PEMBIAYAAN NETTO 394,356,977,526.00

PROYEKSI BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur

PELAKSANAAN PROGRAM PRIORITAS RKPDKABUPATEN KUTAI TIMUR

TAHUN 2014

1. PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN1. PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN

Pengentasan kemiskinan dan penurunan angka pengangguranAgenda kebijakan fokus pada upaya: peningkatan mutu SDM dan kemandirian ekonomi keluarga miskin,

dengan melalui:1) Peningkatan akses keluarga miskin terhadap kebutuhan dasar

(pangan, sandang, perumahan, kesehatan);2) Pengembangan dan pemanfaatan system perlindungan sosial;3) Peningkatan kemampuan melalui pendidikan;4) Kemudahan berinvestasi untuk perluasan penyerap tenaga kerja

penduduk lokal (ber KTP Kutai Timur) yang berorientasi sektorpertanian;

5) Peningkatan kemampuan aparatur pemerintah di tingkat SKPDuntuk membuat terobosan/inovasi dalam membuat program-program yang terkait dengan penurunan kemiskinan maupunpengangguran yang berbasis pada problem-problem bersifat lokal

Pengentasan kemiskinan dan penurunan angka pengangguranAgenda kebijakan fokus pada upaya: peningkatan mutu SDM dan kemandirian ekonomi keluarga miskin,

dengan melalui:1) Peningkatan akses keluarga miskin terhadap kebutuhan dasar

(pangan, sandang, perumahan, kesehatan);2) Pengembangan dan pemanfaatan system perlindungan sosial;3) Peningkatan kemampuan melalui pendidikan;4) Kemudahan berinvestasi untuk perluasan penyerap tenaga kerja

penduduk lokal (ber KTP Kutai Timur) yang berorientasi sektorpertanian;

5) Peningkatan kemampuan aparatur pemerintah di tingkat SKPDuntuk membuat terobosan/inovasi dalam membuat program-program yang terkait dengan penurunan kemiskinan maupunpengangguran yang berbasis pada problem-problem bersifat lokal

27

• Kebijakan yang diarahkan pada upaya-upaya: (a) mewujudkan pelayananpendidikan yang murah dan bermutu untuk semua, tanpa diskriminasi,terutama masyarakat miskin; dan (b) menjamin pemerataan kesempatanpendidikan, peningkatan mutu, serta efisiensi, efektivitas dan relevansimanajemen pendidikan• Agenda peningkatan lebih difokuskan pada:1) Percepatan peningkatkan rata-rata lama sekolah melalui akses pendidikan

masyarakat yang miskin, terpencil dan terisolasi, dan terkait pendudukmigrasi;

2) Peningkatan APM SLTA;3) Peningkatan APS SLTP dan SLTA;4) Penurunan putus sekolah;5) Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi dan6) Regulasi kebijakan pendidikan yang berpihak pada masyarakat tak mampu.

Selain itu perlu inventarisasi Angka Putus Sekolah (APS).

• Kebijakan yang diarahkan pada upaya-upaya: (a) mewujudkan pelayananpendidikan yang murah dan bermutu untuk semua, tanpa diskriminasi,terutama masyarakat miskin; dan (b) menjamin pemerataan kesempatanpendidikan, peningkatan mutu, serta efisiensi, efektivitas dan relevansimanajemen pendidikan• Agenda peningkatan lebih difokuskan pada:1) Percepatan peningkatkan rata-rata lama sekolah melalui akses pendidikan

masyarakat yang miskin, terpencil dan terisolasi, dan terkait pendudukmigrasi;

2) Peningkatan APM SLTA;3) Peningkatan APS SLTP dan SLTA;4) Penurunan putus sekolah;5) Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi dan6) Regulasi kebijakan pendidikan yang berpihak pada masyarakat tak mampu.

Selain itu perlu inventarisasi Angka Putus Sekolah (APS). 28

2. PENINGKATAN AKSESIBILITAS DAN KUALITAS PENDIDIKAN2. PENINGKATAN AKSESIBILITAS DAN KUALITAS PENDIDIKAN

•Agenda peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan lebihdifokuskan pada :1) Percepatan penurunan AKI dan Gizi kurang dengan pemanfaatan

yankes yang tersedia terutama Gakin; berperilaku PHBS dan sadargizi serta universal access & coverage untuk pelayanan KIA termasukKB;

2) Percepatan peningkatan AHH dengan intervensi pada prioritasuntuk mengatasi penyebab utama kematian ibu, bayi dan balita yangterintegrasi dalam pengetasan kemiskinan;

3) Peningkatan pemerataan kuantitas dan kualitas fasilitas kesehatan(RS) serta tenaga kesehatan antar wilayah;

4) Peningkatan kinerja administrasi kependudukan untuk mengawalpertumbuhan penduduk yang tinggi karena kontribusi migrasi.Selain itu perlu dicermati akurasi data dan under reported untukperhitungan AKI,AKB, dan Gizi Kurang yang lebih representatif.

•Agenda peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan lebihdifokuskan pada :1) Percepatan penurunan AKI dan Gizi kurang dengan pemanfaatan

yankes yang tersedia terutama Gakin; berperilaku PHBS dan sadargizi serta universal access & coverage untuk pelayanan KIA termasukKB;

2) Percepatan peningkatan AHH dengan intervensi pada prioritasuntuk mengatasi penyebab utama kematian ibu, bayi dan balita yangterintegrasi dalam pengetasan kemiskinan;

3) Peningkatan pemerataan kuantitas dan kualitas fasilitas kesehatan(RS) serta tenaga kesehatan antar wilayah;

4) Peningkatan kinerja administrasi kependudukan untuk mengawalpertumbuhan penduduk yang tinggi karena kontribusi migrasi.Selain itu perlu dicermati akurasi data dan under reported untukperhitungan AKI,AKB, dan Gizi Kurang yang lebih representatif.

29

3. PENINGKATAN AKSESIBILITAS DANKUALITAS PELAYANAN KESEHATAN

3. PENINGKATAN AKSESIBILITAS DANKUALITAS PELAYANAN KESEHATAN

Peningkatan akses pemenuhan kebutuhan sanitasi, airbersih dan listrik menuju hidup sehat dan berkualitas

• Agenda peningkatan sarana dan prasarana dasar wilayah,dimaksudkan untuk percepatan penyediaan kebutuhanmasyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar secaraproporsional dan layak di setiap wilayah, yang lebih difokuskanmelalui:1) Penyediakan akses air bersih dan listrik; serta2) Penyediaan prasanana sanitasi, terutama penanganan

sampah dan drainase lingkungan kawasan permukiman.Selain itu diperlukannya inventarisasi kawasan pemukimantertata

Peningkatan akses pemenuhan kebutuhan sanitasi, airbersih dan listrik menuju hidup sehat dan berkualitas

• Agenda peningkatan sarana dan prasarana dasar wilayah,dimaksudkan untuk percepatan penyediaan kebutuhanmasyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar secaraproporsional dan layak di setiap wilayah, yang lebih difokuskanmelalui:1) Penyediakan akses air bersih dan listrik; serta2) Penyediaan prasanana sanitasi, terutama penanganan

sampah dan drainase lingkungan kawasan permukiman.Selain itu diperlukannya inventarisasi kawasan pemukimantertata

30

4. PENINGKATAN INFRASTRUKTUR DASARKAWASAN PERUKIMAN

4. PENINGKATAN INFRASTRUKTUR DASARKAWASAN PERUKIMAN

Agenda peningkatan ketahanan pangan, lebih diarahkan untuk meningkatkanekonomi kerakyatan yang berdaya saing dengan orientasi sektor agribisnisdengan fokus pada upaya-upaya peningkatan PDRB sektor pertanian danpendapatan perkapita petani (Nilai Tukar Petani) melalui :

1) Peningkatan kualitas SDM di sektor pertanian dengan Peningkatanketrampilan petani, peternak, nelayan dan pembudidaya ;

2) Peningkatan produktivitas hasil pertanian sesuai potensi agroekologidengan pemanfaatan teknologi tepat guna;

3) Mengantisipasi adanya penyusutan lahan tanaman pangan;4) Mengoptimalkan fungsi lembaga pangan dan gizi serta Regulasi pangan,5) Pengembangan kawasan agropolitan Maloy dan Pengembangan kawasan

pertanian (arti luas) dengan One Village One Product (OVOP) untukmendorong percepatan food estate;

6) Inventarisasi data lumbung pangan dan daerah rawan pangan dan gizi,7) Diupayakan terjadi pengurangan ketergantungan secara bertahap dan

berkelanjutan terhadap sumberdaya alam, khususnya sumberdaya alambatubara.

Agenda peningkatan ketahanan pangan, lebih diarahkan untuk meningkatkanekonomi kerakyatan yang berdaya saing dengan orientasi sektor agribisnisdengan fokus pada upaya-upaya peningkatan PDRB sektor pertanian danpendapatan perkapita petani (Nilai Tukar Petani) melalui :

1) Peningkatan kualitas SDM di sektor pertanian dengan Peningkatanketrampilan petani, peternak, nelayan dan pembudidaya ;

2) Peningkatan produktivitas hasil pertanian sesuai potensi agroekologidengan pemanfaatan teknologi tepat guna;

3) Mengantisipasi adanya penyusutan lahan tanaman pangan;4) Mengoptimalkan fungsi lembaga pangan dan gizi serta Regulasi pangan,5) Pengembangan kawasan agropolitan Maloy dan Pengembangan kawasan

pertanian (arti luas) dengan One Village One Product (OVOP) untukmendorong percepatan food estate;

6) Inventarisasi data lumbung pangan dan daerah rawan pangan dan gizi,7) Diupayakan terjadi pengurangan ketergantungan secara bertahap dan

berkelanjutan terhadap sumberdaya alam, khususnya sumberdaya alambatubara.

31

5. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN DANKEMANDIRIAN PANGAN

5. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN DANKEMANDIRIAN PANGAN

Agenda peningkatan pembangunan wilayah Perdesaan,dimaksudkan untuk menghadapi dua kendala utama yaitu:masih rendahnya kualitas sumberdaya manusia dan kualitasatau ketersediaan infrastruktur wilayah dalam mewujudkankeseimbangan pembangunan (SDM serta ketersediaan dankualitas infrastruktur wilayah) antara wilayah desa denganwilayah perkotaan

Upaya lebih difokuskan :1) Pemerataan pendidikan dan pelayanan kesehatan,2) Peningkatan jangkauan telekomunikasi serta3) Kemudahan modal usaha kecil (UMKM, koperasi pasar)

terutama daerah-daerah tertinggal (Busang, MuaraAncalong, Muara Wahau dan Teluk Pandan).

Agenda peningkatan pembangunan wilayah Perdesaan,dimaksudkan untuk menghadapi dua kendala utama yaitu:masih rendahnya kualitas sumberdaya manusia dan kualitasatau ketersediaan infrastruktur wilayah dalam mewujudkankeseimbangan pembangunan (SDM serta ketersediaan dankualitas infrastruktur wilayah) antara wilayah desa denganwilayah perkotaan

Upaya lebih difokuskan :1) Pemerataan pendidikan dan pelayanan kesehatan,2) Peningkatan jangkauan telekomunikasi serta3) Kemudahan modal usaha kecil (UMKM, koperasi pasar)

terutama daerah-daerah tertinggal (Busang, MuaraAncalong, Muara Wahau dan Teluk Pandan). 32

6. PENINGKATAN PEMBANGUNAN PERDESAAN6. PENINGKATAN PEMBANGUNAN PERDESAAN

Pendekatan pembangunan pertanian di Kutai Timur perspektifkedepan harus diarahkan untuk upaya pemberdayaanmasyarakat petani, nelayan, peternak, agroindustriawan kecil,koperasi dan skala usaha kecil menengah di sektor agribisnis.Untuk mewujudkan sektor agribisnis yang tangguh, maju danefisien sehingga menjadi leading sector

Agenda, perlu lebih difokuskan pada :1) pengembangan agroindustri, sektor perdagangan, hotel dan

restoran;2) memperkuat pertumbuhan koperasi dan lembaga keuangan

(BPR dan LKM) serta3) kemudahan berinvestasi.

Pendekatan pembangunan pertanian di Kutai Timur perspektifkedepan harus diarahkan untuk upaya pemberdayaanmasyarakat petani, nelayan, peternak, agroindustriawan kecil,koperasi dan skala usaha kecil menengah di sektor agribisnis.Untuk mewujudkan sektor agribisnis yang tangguh, maju danefisien sehingga menjadi leading sector

Agenda, perlu lebih difokuskan pada :1) pengembangan agroindustri, sektor perdagangan, hotel dan

restoran;2) memperkuat pertumbuhan koperasi dan lembaga keuangan

(BPR dan LKM) serta3) kemudahan berinvestasi.

33

7. PENINGKATAN INVESTASI DAN EKONOMI MASYARAKAT7. PENINGKATAN INVESTASI DAN EKONOMI MASYARAKAT

• Meningkatkan kapasitas birokrasi pemerintahan, kegiatan perlulebih difokuskan pada: peningkatan kapasitas pemerintahan,pada upaya-upaya:1) Menegakan perda;2) Meningkatkan kualitas layanan prima;3) Mengoptimalkan layanan pengadaan sistem elektronik,4) Mendorong SKPD melaksanakan SPM,5) Perbaikan penyusunan laporan keuangan, dan6) Optimalisasi pelayanan perijinan satu atap. Selain itu, perlu

dilakukan pengukuran indeks kepuasan dan inventarisasidata Perda.

• Meningkatkan kapasitas birokrasi pemerintahan, kegiatan perlulebih difokuskan pada: peningkatan kapasitas pemerintahan,pada upaya-upaya:1) Menegakan perda;2) Meningkatkan kualitas layanan prima;3) Mengoptimalkan layanan pengadaan sistem elektronik,4) Mendorong SKPD melaksanakan SPM,5) Perbaikan penyusunan laporan keuangan, dan6) Optimalisasi pelayanan perijinan satu atap. Selain itu, perlu

dilakukan pengukuran indeks kepuasan dan inventarisasidata Perda.

34

8. PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAHAN8. PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAHAN

• Agenda pembangunan sarana dan prasarana perhubungandengan kebijakan yang lebih diarahkan pada percepatanpembukaan isolasi wilayah dan sarana kewilayahan melalui :1) Pemerataan akses transportasi terutama di perdesaan;2) Perbaikan jalan akses ekonomi strategis dan pembangunan

jalan-jalan dalam rangka membuka akses social danekonomi masyarakat sehingga mampu menumbuhkansentra perekonomian di beberapa wilayah penyanggaibukota kabupaten

• Agenda pembangunan sarana dan prasarana perhubungandengan kebijakan yang lebih diarahkan pada percepatanpembukaan isolasi wilayah dan sarana kewilayahan melalui :1) Pemerataan akses transportasi terutama di perdesaan;2) Perbaikan jalan akses ekonomi strategis dan pembangunan

jalan-jalan dalam rangka membuka akses social danekonomi masyarakat sehingga mampu menumbuhkansentra perekonomian di beberapa wilayah penyanggaibukota kabupaten

35

9. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN9. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN

• Pemantapan penataan lahan, dengan kebijakan yang diarahkanfokus untuk:1) Menyegerakan proses legalisasi penataan ruang wilayah;2) Pengaturan zona rencana pola ruang;3) Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang secara

konsisten serta;4) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengendalian

pemanfaatan ruang.

• Pemantapan penataan lahan, dengan kebijakan yang diarahkanfokus untuk:1) Menyegerakan proses legalisasi penataan ruang wilayah;2) Pengaturan zona rencana pola ruang;3) Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang secara

konsisten serta;4) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengendalian

pemanfaatan ruang.

36

10. PEMANTAPAN, PEMANFAATAN, PENGGUNAAN DANPENGELOLAAN LAHAN SERTA LINGKUNGAN HIDUP (1)

10. PEMANTAPAN, PEMANFAATAN, PENGGUNAAN DANPENGELOLAAN LAHAN SERTA LINGKUNGAN HIDUP (1)

Peningkatan pengelolaan lingkungan diarahkan fokus untuk:1) Menciptakan keseimbangan antara pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya

alam dan pemeliharaan kualitas dan fungsi lingkungan hidup;2) Mencegah terjadinya atau berlanjutnya pencemaran lingkungan melalui medium

air, udara, maupun tanah;3) Mendorong pengembangan industri dan pertambangan yang ramah lingkungan;4) Mencegah terjadinya atau berlanjutnya perusakan hutan akibat kegiatan-

kegiatan ilegal, serta mencegah meluasnya areal lahan kritis;5) Memulihkan kondisi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang rusak;6) Mengembangkan manajemen dan mekanisme penanggulangan bencana alam,

terutama di wilayah rawan banjir dan tanah longsor;7) Membangun kesadaran masyarakat agar peduli pada isu lingkungan hidup, dan

berperan aktif melakukan kontrol sosial terhadap kualitas lingkungan hidup ;8) Mengembangkan hutan kota serta9) Kawasan ruang terbuka hijau

Peningkatan pengelolaan lingkungan diarahkan fokus untuk:1) Menciptakan keseimbangan antara pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya

alam dan pemeliharaan kualitas dan fungsi lingkungan hidup;2) Mencegah terjadinya atau berlanjutnya pencemaran lingkungan melalui medium

air, udara, maupun tanah;3) Mendorong pengembangan industri dan pertambangan yang ramah lingkungan;4) Mencegah terjadinya atau berlanjutnya perusakan hutan akibat kegiatan-

kegiatan ilegal, serta mencegah meluasnya areal lahan kritis;5) Memulihkan kondisi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang rusak;6) Mengembangkan manajemen dan mekanisme penanggulangan bencana alam,

terutama di wilayah rawan banjir dan tanah longsor;7) Membangun kesadaran masyarakat agar peduli pada isu lingkungan hidup, dan

berperan aktif melakukan kontrol sosial terhadap kualitas lingkungan hidup ;8) Mengembangkan hutan kota serta9) Kawasan ruang terbuka hijau

37

10. PEMANTAPAN, PEMANFAATAN, PENGGUNAAN DANPENGELOLAAN LAHAN SERTA LINGKUNGAN HIDUP (2)

10. PEMANTAPAN, PEMANFAATAN, PENGGUNAAN DANPENGELOLAAN LAHAN SERTA LINGKUNGAN HIDUP (2)

Agenda peningkatan dan pengembangan pemanfaat an teknologidimaksudkan untuk meningkatkan pemanfaatan sumberdayateknologi data dan informasi, dengan fokus kegiatan melalui:1) Penumbuhan budaya baca dan kesadaran masyarakat tentang

Iptek melalui pemanfaatan dan pembangunan perpustakaanyang merata;

2) Peningkatan jangkauan akses informasi (berbagai media)kemasyarakat terutama daerah perdesaan dan tertinggal; dan

3) Penyempurnaan sistem pelayanan publik

Agenda peningkatan dan pengembangan pemanfaat an teknologidimaksudkan untuk meningkatkan pemanfaatan sumberdayateknologi data dan informasi, dengan fokus kegiatan melalui:1) Penumbuhan budaya baca dan kesadaran masyarakat tentang

Iptek melalui pemanfaatan dan pembangunan perpustakaanyang merata;

2) Peningkatan jangkauan akses informasi (berbagai media)kemasyarakat terutama daerah perdesaan dan tertinggal; dan

3) Penyempurnaan sistem pelayanan publik

38

11. PENINGKATAN DAN PENGEMBANGN PEMANFAATANTEKNOLOGI INFORMASI

11. PENINGKATAN DAN PENGEMBANGN PEMANFAATANTEKNOLOGI INFORMASI

Agenda pengelolaan kawasan perbatasan (hinterland), kebijakandiarahkan pada pembukaan isolasi wilayah, pembangunan saranawilayah dan faktor aksesibilitas pada informasi dalam hubunganpengembangan kawasan agropolitan, difokuskan untukmendorong pertumbuhan daerah perbatasan (pedesaan danpedalaman) dengan meningkatkan penguasaan teknologi danmengurangi kesenjangan dan keterbatasan infrastruktur sosialekonomi melalui :1) Peningkatan akses-akses pendidikan, kesehatan dan pelayanan

dasar lainnya (air bersih dan jalan), dan2) Penguatannya “Integrated Rural Development (IRD) yang

bertumpu pada aktivitas utama sektor pertanian.

Agenda pengelolaan kawasan perbatasan (hinterland), kebijakandiarahkan pada pembukaan isolasi wilayah, pembangunan saranawilayah dan faktor aksesibilitas pada informasi dalam hubunganpengembangan kawasan agropolitan, difokuskan untukmendorong pertumbuhan daerah perbatasan (pedesaan danpedalaman) dengan meningkatkan penguasaan teknologi danmengurangi kesenjangan dan keterbatasan infrastruktur sosialekonomi melalui :1) Peningkatan akses-akses pendidikan, kesehatan dan pelayanan

dasar lainnya (air bersih dan jalan), dan2) Penguatannya “Integrated Rural Development (IRD) yang

bertumpu pada aktivitas utama sektor pertanian.39

12. PENGELOLAAN KAWASAN PERBATASAN (HINTERLAND)12. PENGELOLAAN KAWASAN PERBATASAN (HINTERLAND)

40

FORUM GABUNGAAN SKPD, 6-7 Maret 2013

41

MUSRENBANG RKPD, 20-21 Maret 2013

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

K A B U PAT E N K U TA I T I M U RJl. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH No. 1 Sangatta 76511Kabupaten Kuta i Timur, Kal imantan Timur - Indones ia