RENCANA AKSI KEGIATAN DIREKTORAT GIZI MASYARAKAT TAHUN 2020-2025

DIREKTORATGIZIMASYARAKATDIREKTORATJENDERALKESEHATANMASYARAKAT

KEMENTERIANKESEHATANTAHUN2020

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan Rencana Aksi Kegiatan Direktorat Gizi Masyarakat Tahun 2020 – 2025. Rencana Aksi Kegiatan Direktorat Gizi Masyarakat memuat kebijakan, peta strategis, sasaran startegis, indikator dan target yang akan dicapai. Dokumen ini diharapkan menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program, sehingga upaya pembinaan gizi masyarakat dapat dilaksakana secara terarah dan terukur. Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada semua pihak atas perhatian dan dedikasinya untuk memberikan pemikiran, tenaga dan waktu dalam penyusunan rencana aksi ini. Semoga Rencana aksi kegiatan Direktorat Gizi Masyarakat Tahun 2020–2025 dapat mendukung tercapainya sasaran pembangunan bidang kesehatan yang tercantum dalam RPJMN 2020 – 2024 yaitu menurunkan prevalensi stunting sampai 14% di tahun 2024, serta pencapaian target dari indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan pembinaan gizi masyarakat.

Direktur Gizi Masyarakat DR. Rr. Dhian Probhoyekti, SKM, MA

Daftar Isi Kata Pengantar ii

Daftar Isi iii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 2

B. Tujuan 2

C. Sasaran 2

D. Dasar Hukum 2

BAB II ANALISIS SITUASI MASALAH GIZI 3

A. Situasi Gizi Masyarakat 3

B. Upaya yang sudah dilakukan 4

C. Tantangan 5

BAB III RENCANA AKSI GIZI 2020 - 2024 6

A. Arah Dan Kebijakan Pembinaan Gizi Masyarakat Rpjmn 2020 – 2024

6

B.

C.

D.

E.

F.

Rencana Strategis KEMENKES 2020 - 2024

Sasaran Strategis Pembinaan Gizi Masyarakat

Strategi Operasional Pembinaan Gizi Masyarkat

Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan

Kegiatan Pembinaan Gizi Masyarakat

6

7

8

9

12

BAB IV PENUTUP 13

Lampiran

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sejalan dengan agenda pembangunan global yang dituangkan dalam

Sustainable Development Goals untuk mewujudkan masyarakat dunia yang

sejahtera, merata dan berkelanjutan, Pemerintah Indonesia menuangkan komitmen

tersebut dalam tema dan agenda Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2020 –

2024, yaitu mewujudkan masyarakat yang Indonesia yang berpenghasilan

menengah – tinggi, yang sejahtera, adil dan berkisanambungan. Sumber daya

manusia yang berkualias dan memiliki daya saing tinggi adalah salah satu faktor

pendukung utama untuk mencapai tujuan tersebut.

Gizi baik merupakan fondasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang

berkualitas karena berkaitan erat dengan peningkatan kapasitas belajar,

kemampuan kognitif dan intelektualitas seseorang. Gizi baik juga merupakan

penanda keberhasilan pembangunan dan terpenuhinya hak azasi manusia terhadap

pangan dan kesehatan. Perbaikan gizi masyarakat merupakan sarana untuk

memutus rantai kemiskinan melalui meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga

berdampak pada kesejahteraan di tingkat masyarakat, keluarga dan individu.

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

(RPJMN) 2020-2024, tercantum hal ‘meningkatnya status gizi masyarakat’

menjadi salah satu prioritas pembangunan, dengan sasaran utama menurunkan

prevalensi stunting dan wasting masing-masing menjadi 14% dan 7% di tahun

2024. Sasaran pokok lainnya adalah 1) Prevalensi Ibu Hamil Kurang Energi

Kronik; 2) Persentase Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Surveilans Gizi; 3)

Persentase Puskesmas Mampu Tata Laksana Gizi Buruk pada Balita; 4)

Persentase Bayi usia kurang dari 6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif; 5)

Persentase balita mendapa suplementasi gizi mikro

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas, Rencana Strategis (Renstra)

Kementerian Kesehatan 2015-2019 telah menetapkan 4 (empat) indikator kinerja

kegiatan (IKK) pembinaan gizi masyarakat yang harus dicapai yaitu;1)

Prevalensi Ibu Hamil Kurang Energi Kronik; 2) Persentase Kabupaten/Kota yang

Melaksanakan Surveilans Gizi; 3) Persentase Puskesmas Mampu Tata Laksana

Gizi Buruk pada Balita; 4) Persentase Bayi usia kurang dari 6 bulan

mendapatkan ASI Eksklusif.

Agar indikator RENSTRA tersebut tercapa, perlu disusun kebijakan dan

strategi operasional serta kegiatan yang spesifik dan terukur setiap tahun di

setiap tingkat baik di pusat maupun daerah. Rencana aksi pembinaan gizi

masyarakat disusun sebagai acuan setiap pemangku kepentingan, untuk

menyusun perencanaan, mengkoordinasikan dan penilaian pelaksanaan

pembinaan gizi secara berkesinambungan. B. TUJUAN

Tujuan penyusunan rencana aksi kegiatan pembinaan gizi masyarakat adalah untuk:

1. Mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menenngah (RPJMN),

Rencana Strategi (Renstra) Kementerian Kesehatan dan Rencana Aksi Direktorat

Jenderal Kesehatan Masyarakat Tahun 2020-2024.

2. Menentukan arah dan sasaran upaya perbaikan gizi masyarakat tahun 2020-2024

yang kesinambungan dan kelanjutan

3. Menggambarkan peta jalan pelaksanaan kegiatan perbaikan gizi masyarakat,

terutama intervensi gizi spesifik secara terpadu dengan pemangku kementingan

terkait

4. Panduan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi serta pengembangan

upaya gizi masyarakat tahun 2020-2024.

5. Panduan bagi kabupaten/ kota dalam melaksanakan upaya perbaikan gizi

masyarakat

C. SASARAN

1. Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota

2. Lintas program dan lintas sektor terkait.

3. Pemangku kepentingan di pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

4. Perencana dan pemeriksa/auditor.

D. DASAR HUKUM (REGULASI DAN KEBIJAKAN GIZI NASIONAL)

1. Undang-undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang 2005-2025,

2. Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan,

3. Undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan.

4. Peraturan Pemerintah nomor 33 Tahun 2012 tentang ASI Eksklusif

5. Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi

6. Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

7. Peraturan Presiden nomor 83 tahun 2018 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan

Gizi

8. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis

Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2023

9. Permenkes nomor 51 tahun 2016 tentang Standar Produk Suplementasi Gizi

10. Permenkes nomor 2 tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak

BAB II ANALISIS SITUASI MASALAH GIZI

A. SITUASI GIZI MASYARAKAT

Hasil riset nasional terakhir menunjukkan adanya perbaikan beberapa indikator

gizi, namun demikian Indonesia masih termasuk negara yang mengalami masalah

beban gizi ganda (double burden of malnutrition/DBM) karena tingginya prevalensi

kurang gizi dan kelebihan gizi pada saat yang bersamaan. Beban ganda gizi

berdampak pada seluruh aspek kehidupan. Dampak yang paling buruk dan memiliki

konsekuensi jangka panjang jika masalah gizi tersebut terjadi pada 1000 hari

pertama kehidupan (HPK), mulai dari masa kehamilan sampai anak berusia 2 tahun

dan masa remaja.

Hasil Riskesdas menunjukkan bahwa 30.8% balita Indonesia mengalami stunting

dan sekitar 10.2% balita mengalami gizi kurang (wasting). Anak-anak yang

mengalami masalah gizi tersebut memiliki risiko 11.6 kali lebih tinggi untuk

mengalami kematian dibanding anak-anak yang memiliki status gizi baik. Pun jika

anak-anak dengan masalah gizi tersbut mampu bertahan tetapi akan berisiko untuk

mengalami masalah pertumbuhan, perkembangan dan masalah kesehatan lainnya

di sepanjang tahap kehidupannya.

Gambar. Situasi Gizi di Indonesia

Selain itu, masalah kekurangan zat gizi mikro masih mendominasi permasalah

gizi di Indonesia yang ditunjukkan dengan semakin meningkatnya prevalensi anemia

pada ibu hamil dari 37.1% pada tahun 2013 menjadi 48.9% pada tahun 2018. Ibu

hamil yang mengalami anemia berisiko tinggi untuk melahirkan bayi premature, bayi

dengna berat lahir rendah juga mengalami perdarahan pada saat melahirkan bahkan

dapt mengakibatkan kematian. Sementara disisi lain, masalah gizi lebih dan

obesitas pada usia dewasa juga meningkat secara signifikan dari 15% di tahun 2013

menjadi 22% di tahun 2018 (Riskesdas, 2018)

Remaja adalah adalah periode sensitif kedua untuk pertumbuhan fisik yang

cukup pesat. Pada fase ini juga terjadi perubahan psikososial dan emosional yang

cukup mendalam serta tercapainya kapasitas intektual dan kemampuan kognitif.

Kelompok usia remaja sangat rentan untuk mengalami masalah gizi kurang maupun

gizi lebih. Diperkirakan hampir sepertiga remaja puteri Indonesia akan memasuki

fase kehamilan dalam keadaan kurang gizi atau sebagai ibu hamil berisiko tinggi

karena kelebihan berat badan (oeverweight). Riskesdas 2018 melaporkan bahwa

overweight pada kelompok umur 16 – 18 tahun meningkat cukup tajam dari 1.4%

tahun 2010 menjadi 7.3% tahun 2013.

Terdapat 3 faktor penyebab tidak langsung terjadinya masalah beban ganda gizi

di Indonesia (double burden of malnutrition):

Pertama, asupan/konsumsi makanan yang tidak adekuat. Hampir setengah dari

masyarakat Indonesia (45.7%) menkonsumsi energi kurang dari 70% dari Angka

Kecukupan Gizi (AKG)yang dianjurkan, dan sekitar 36.1% masyarakat

mengkonsumsi protein kurang dari 80% AKG. Riskesdas 2018 menemukan bahwa

93.5% penduduk usia > 10 tahun mengkonsumsi sayur dan buah kurang dari 5 porsi

per hari. Pada saat yang sama, jumlah penduduk yang mengkonsumsi makanan

siap saji dan minuman berpemanis semakin meningkat dari waktu ke waktu.

Sehingga konsumsi masyarakat terhadap gula, garam dan lemak meningkat sekitar

30% dari yang direkemendasikan oleh WHO. Rendahnya akses dan ketersediaan

makanan yang sehat adalah faktor utama dari kerawanan pangan di tingkat rumah

tangga. Sebaliknya, pengeluaran untuk makanan kemasan dan minuman yang tinggi

gula garam dan lemak, meningkat sekitar 4 kali lipat dalam kurun waktu 2007 – 2017.

Kondisi ini yang menyebabkan meningkatnya prevalensi overweight dan obesitas

sampai lima kali lipat lebih tinggi dari target RPJMN 2015 – 2019. Obesitas pada

kelompok wanita dua kali lebih tinggi dari kelompok laki-laki, yaitu masing-masing

sekitar 42% dan 24%. Prevalensi obesitas paling tinggi terjadi di Sulawesi Utara dan

paling rendah di Nusa Tenggara Timur. Tidak ada perbedaan bermakna terkait

prevalensi obesitas pada kelompok sosial ekonomi tinggi maupun rendah.

Faktor penyebab tidak langsung yang kedua terkait dengan pola penyakit, akses ke

fasilitas pelayanan kesehatan, akses air bersih dan sanitasi. Prevalensi penyakit

menular masih cukup tinggi dan sangat terkait dengan masalah gizi, terutama gizi

kurang. Penyakit tidak menular meningkat sebagai akibat dari naiknya prevalensi

obesitas yang menambah beban sistem pelayanan kesehatan.

Ketiga, adalah tidak adekuatnya praktik Pemberian Makan pada Bayi dan Anak

(PMBA), kurangnya asupan makanan bergizi pada ibu hamil dan menyusui, serta

pola asuh yang kurang baik. Hampir setengah bayi di Indonesia (48%)

mendapatkan makanan lebih awal dari usia yang seharusnya (< 6 bulan) dan

makanan yang diberikan tersebut tidak tepat untuk pertumbuhan dan

perkembangannya. SDKI 2012 menunjukkan bahwa hanya 23% anak usia 6 – 8

bulan mengkonsumsi makanan yang bervariasi, terdiri dari 4 – 5 kelompok pangan.

Akar masalah beban gizi ganda adalah kemiskinan dan ketimpangan social,

kecenderungan demografi, urbanisasi, masalah social dan budaya serta situasi

darurat (bencana alam, konflik sosial, krisis kesehatan, dll)

B. UPAYA YANG SUDAH DILAKUKAN

Komitmen pemerintah untuk upaya perbaikan gizi masyarakat sangat tinggi yang

tercermin dengan menetapkan stunting dan wasting sebagai sasaran utama

pembangunan kesehatan dalam RPJMN 2020 – 2024. Kementerian Kesehatan

melalui Rencana Strategis Kementerian tahun 2020 – 2024 berkomitmen untuk

mendukung pencapaian target perbaikan gizi yang tercantum daam RPJMN 2020 -

2024 yaitu menurunkan prevalensi stunting dan wasting pada balita masing-masing

menjadi 14% dan 7% pada tahun 2024

Selain itu, untuk mendukung tercapainya percepatan perbaikan gizi terutama

penurunan stunting, pemerintah juga melanjutkan inisiatif Konvergensi Percepatan

Penurunan Stunting sebagai bagian dari kampanye anti-kemiskinan yang lebih luas

dari Pemerintah. Ini bertujuan untuk memperkuat dukungan politik dan

kepemimpinan untuk gizi di semua tingkatan, dan untuk memperkuat koordinasi dan

konvergensi lintas berbagai sektor. Pada tahun 2020 , gerakan ini akan

dilaksanakan di 260 kabupaten prioritas dengan tingkat kemiskinan dan prevalensi

stunting yang tinggi, dan rencananya akan memperluas ke seluruh 514 kabupaten

yang ada pada 2021.

Direktorat Gizi Masyarakat sebagai unit teknis di Kementerian Kesehatan

memiliki tanggung jawab untuk menyusun program gizi yang generik dan teknis

terkait intervensi gizi spesifik yang menyasar langsung kelompok sasaran prioritas

yaitu kelompok 1000 hari pertama kehidupan, mulai dari ibu hamil, ibu menyusui,

bayi dan baduta ditambah kelompok remaja terutama remaja puteri. Program gizi

yang telah dilakukan dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir meliputi kegiatan yang

sudah terbukti efektif memiliki daya ungkit terhadap perbaikan gizi masyarakat

terutama pencegahan stunting, yaitu:

1. Pemberian Tablet Tambah Darah untuk Remaja Putri

2. Pemberian Tablet Tambah Darah untuk Ibu Hamil

3. Pemberian Makanan Tambahan untuk Ibu Hamil KEK

4. Promosi/Konseling Pemberian Makan Bayi dan Anak (IMD, ASI EKkslusif, MP-

ASI dan Menyusui sampai usia 2 tahun atau lebih)

5. Pemberian Vitamin A untuk bayi dan Balita

6. Pemantauan Pertumbuhan

7. Pemberian Makanan Tambahan untuk Balita Gizi Kurang

8. Manajement Terpadu Balita Gizi Buruk

C. TANTANGAN

1. Diet yang tidak adekuat dan kerawanan pangan berkontribusi terhadap

kekurangan gizi dan obesitas:

a. Hampir setengah penduduk (45,7%) dengan tingkat kecukupan energi

sangatkurang (<70% AKE) dan 36,1% dengan tingkat kecukupan protein

sangat kurang (<80% AKP). sementara 95,5% penduduk yang berusia 5

tahun keatas mengonsumsi kurang dari lima porsi buah atau sayur dalam

sehari.

b. Akses ekonomi (keterjangkauan) pangan dibandingkan dengan ketersediaan

pangan adalah penyebab utama kerawanan pangan.

c. Pengeluaran untuk makanan dan minuman jadi, yang sebagian besar

cenderung diproses, meningkat sebanyak empat kali lipat antara 2007 dan

2017 yang didorong oleh industri makanan dan minuman yang sedang

berkembang.

2. Penyakit, akses yang tidak memadai ke pelayanan kesehatan, dan air dan

sanitasi, terkait dengan Beban Ganda Masalah Gizi:

a. Penyakit infeksi terus menyebar dan memiliki keterkaitan dengan kekurangan

gizi.

b. PTM sedang meningkat sebagai akibat dari meningkatnya obesitas dan

menambah beban sistem pelayanan kesehatan.

3. Pemberian makan pada bayi dan anak dan asupan makanan ibu yang buruk,

serta praktik perawatan ibu dan pengasuhan anak yang suboptimal adalah

penyebab penting dari kekurangan gizi dan obesitas. Diketahui bahwa tingkat

menyusui meningkat tetapi praktik pemberian makanan pendamping ASI yang

tidak sesuai terjadi di mana-mana.

4. Perekonomian yang berubah, demografi, relasi gender, keyakinan sosial dan

budaya, dan perubahan iklim di Indonesia menawarkan peluang serta ancaman

terhadap gizi.

BAB III RENCANA AKSI GIZI 2020 – 2024

A. ARAH DAN KEBIJAKAN PEMBINAAN GIZI MASYARAKAT RPJMN 2020 – 2024

Komitmen pemerintah untuk upaya pembinaan gizi masyarakat sangat tinggi

yang tercermin dengan menetapkan stunting dan wasting sebagai sasaran utama

pembangunan kesehatan dalam RPJMN 2020 – 2024. Hal tersebut didukung

dengan ditetapkannya arah pembinaan gizi masyarakat untuk pencegahanda n

penanggulangan permasalah beban gizi ganda yang mencakup:

a) percepatan penurunan stunting dengan peningkatan efektivitas intervensi

spesifik, perluasan dan penajaman intervensi sensitif secara terintegrasi;

b) peningkatan intervensi yang bersifat life saving dengan didukung data yang kuat

(evidence based policy) termasuk fortifikasi dan pemberian multiple

micronutrient;

c) penguatan advokasi, komunikasi sosial dan perubahan perilaku hidup sehat

terutama mendorong pemenuhan gizi seimbang berbasis konsumsi pangan (food

based approach);

d) penguatan sistem surveilans gizi;

e) peningkatan komitmen dan pendampingan bagi daerah dalam intervensi

perbaikan gizi dengan strategi sesuai kondisi setempat; dan

respon cepat perbaikan gizi dalam kondisi darurat.

B. RENCANA STRATEGIS KEMENKES 2020 – 2024

Kementerian Kesehatan melalui Rencana Strategis Kementerian tahun 2020 –

2024 berkomitmen untuk mendukung pencapaian target perbaikan gizi yang

tercantum daam RPJMN 2020 - 2024 yaitu menurunkan prevalensi stunting dan

wasting pada balita masing-masing menjadi 14% dan 7% pada tahun 2024, maka

Salah satu tujuan Kementerian Kesehatan tahun 2020- 2024 yang tercantum

dalam peta strateginya adalah ‘Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui

pendekatan siklus hidup’. Tujuan ini harus didukung melalui program generik dan

teknis yang tercantum di dalam sasaran strategisnya.

Sasaran strategis tersebut diantaranya adalah meningkatnya kesehatan ibu,

anak dan gizi masyarakat sehingga dapat berkontribusi terhadap percepatan

penurunan kematian ibu dan stunting untuk mencapai terwujudnya Indonesia

maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong

yang didukung meningkatnya kualitas sumber daya manusia Indonesia yang

berkualitas.

C. SASARAN STRATEGIS PEMBINAAN GIZI MASYARAKAT

Berdasarkan analisa penyebab masalah seperti yang terlihat pada gambar di

bawah ini diketahui bahwa intervensi gizi spesifik berkontribusi terhadap

penanganan penyebab langsung dari masalah gizi.

Tujuan pembinaan gizi masyarakat adalah meningkatkan cakupan kualitas

pelayanan kesehatan dan gizi terpadu untuk mengatasi masalah kekurangan dan

kelebihan gizi atau beban gizi ganda (double burden of malnutrition). Pendekatan

yang dilakukan untuk melaksanakan kegiatan tersebut adalah pendekatan siklus

hidup yang mencakup ibu hamil, ibu menyusui, bayi, balita, remaja, orang dewasa

dan lansia.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut maka disusun sasaran strategis sebagai

berikut:

1. Meningkatkan status gizi wanita usia subur usia 15 – 49 tahun, termasuk ibu

hamil dan ibu menyusui

2. Meningkatkan status gizi bayi dan balita

3. Mengatasi permasalahan kekurangan zat gizi mikro

4. Meningkatkan akses terhadap pelayanan manajemen terpadu tata laksana gizi

buruk

5. Meningkatkan kapasitas fasyankes dan tenaga kesehatan untuk pelayanan gizi

yang berkualitas

6. Meningkatkan kesadaran gizi masyakarat melalui pendidikan gizi, kampanye dan

komunikasi perubahan perilaku

7. Meningkatkan respon cepat penanganan gizi pada situasi bencana

8. Meningkatkan sistem monitoring, evaluasi dan surveilans

9. Menguatkan penyusunan regulasi dan kebijakan gizi dengan dukungan bukti-

bukti ilmiah terkini (evidence-based decision making)

10. Meningkatkan advokasi, koordinasi dan kerja sama dengan lintas program dan

sektor terkait

D. STRATEGI OPERASIONAL PEMBINAAN GIZI MASYARAKAT

Dalam rangka mendukung implementasi dari sasaran strategis pembinaan gizi

masyarakat terutama di tingkat layanan, maka ditetapkan 4 (empat) strategi

operasional sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas SDM

2. Peningkatan kualitas layanan

3. Penguatan edukasi

4. Penguatan Manajemen Intervensi Gizi di Puskesmas dan Posyandu

E. INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

PEMBINAAN GIZI MASYARAKAT

Untuk mengukur tingkat keberhasilan dari implementasi strategi opeasional

pembinaan gizi masyarakat maka ditetapkan indikator kinerja program (IKP) dan

indikator kinerja kegiatan (IKK) pembinaan gizi masyarakat yang sebagai

berikut:

Indikator Kinerja Program (IKP) dan

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

Target Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Pembinaan Gizi Masyarakat Tahun 2020-2024

NO INDIKATOR TARGET

2020 2021 2022 2023 2024 1 Persentase Ibu Hamil

Anemia 45 42 39 36 33

2 Cakupan Ibu Hamil yang Mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) Minimal 90 Tablet Selama Masa Kehamilan

80 81 82 83 84

3 Cakupan Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang Mendapat Makanan Tambahan

80 80 80 80 80

NO INDIKATOR TARGET 2020 2021 2022 2023 2024

1 Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK)

16 14.5 13 11.5 10

2 Persentase Kabupaten/kota yang Melaksanakan Surveilans Gizi

51 70 80 100 100

3 Persentase Puskesmas Mampu Tatalaksana Gizi Buruk pada Balita

10 20 30 45 60

4 Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI Eksklusif

40 45 50 55 60

4 Cakupan Ibu Nifas Mendapat Kapsul Vitamin A

70 73 76 79 82

5 Persentase Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (berat badan < 2500 gram)

5,4 4,6 3,8 3 2,5

6 Cakupan Bayi Baru Lahir Mendapat Inisiasi Menyusu Dini (IMD)

54 58 62 66 70

7 Cakupan Bayi Usia 6 Bulan Mendapat ASI Eksklusif

35 40 45 50 55

8 Cakupan Balita 6-59 bulan mendapat Kapsul Vitamin A

86 87 88 89 90

9 Cakupan Balita Gizi Kurang Mendapat Makanan Tambahan

85 85 85 85 85

10 Cakupan Kasus Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan

80 84 86 88 90

11 Jumlah balita yg mendapatkan suplementasi gizi mikro

90,000 140,000 190,000 240,000 290,000

12 Cakupan Balita yang di Timbang Berat Badannya (D/S)

60 70 75 80 85

13 Cakupan Balita memiliki Buku Kesehatan Ibu Anak (KIA)/Kartu Menuju Sehat (KMS) (K/S)

60 70 75 80 85

14 Cakupan Balita ditimbang yang Naik Berat Badannya (N/D)

80 82 84 86 88

15 Prevalensi berat badan kurang (Berat badan kurang dan sangat kurang) pada balita

16 15 14 13 12

16 Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita

24,1 21,1 18,4 16 14

17 Prevalensi Wasting (Gizi Kurang dan Gizi Buruk) pada balita

8,1 7,8 7,5 7,3 7

18 Cakupan Remaja Putri mendapat Tablet Tambah Darah (TTD)

50 52 54 56 58

19 Cakupan Rumah Tangga Mengonsumsi Garam Beriodium

82 84 86 88 90

F. KEGIATAN PEMBINAAN GIZI MASYARAKAT TAHUN 2020 – 2024

Kegiatan pembinaan gizi masyarakat tahun 2020 - 2024, terbagi ke dalam pokok

kegiatan yaitu:

1. Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria (NSPK) Pembinaan Gizi

Masyarakat

Kegiatan penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK)

bertujuan untuk menyediakan aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai

tatanan, acuan yang dipakai sebagai patokan; metode atau tata cara, serta

ukuran yang dipergunakan menjadi dasar dalam melaksanakan suatu

kegiatan.

2. Pelatihan dan Pendidikan

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku

serta keterampilan praktis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengelola

program dan petugas kesehatan, khususnya petugas gizi, pada kegiatan

pembinaan gizi masyarakat. Pelaksanaan kegiatan ini diselenggarakan

sesuai dengan kebijakan, pedoman atau modul yang dikeluarkan oleh

Kementerian Kesehatan.

Lingkup kegiatan sumber daya manusia kesehatan yang ditingkatkan

kapasitasnya meliputi sosialisasi, orientasi dan pelatihan.

3. Sarana Bidang Kesehatan

Kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi sarana dan prasarana gizi yang

dibutuhkan oleh masyarakat.

4. Bantuan Masyarakat

Kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya

kelompok tertentu terhadap suplementasi gizi, seperti balita kurus, ibu hamil

KEK, anak sekolah dasar serta dalam kondisi darurat bencana.

5. Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah

Kegiatan bimbingan teknis dan evaluasi bertujuan untuk memantau dan

mengevaluasi pelaksanaan NSPK gizi di daerah, sebagai dasar

penyempurnaan NSPK gizi. Selain itu pelaksanaan bimbingan teknis adalah

untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dan dihadapi sehingga

penyelesaiannya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Lokasi pelaksanaan kegiatan ini meliputi

tingkat provinsi, kabupaten/kota, puskesmas hingga posyandu

6. Pemantauan Masyarakat dan Kelompok Masyarakat

Kegiatan surveilans gizi untuk memantau secara terus menerus

perkembangan masalah gizi dan pencapaian pelaksanaan kegiatan

pembinaan gizi. Kegiatannya meliputi: pengumpulan data, pengolahan dan

analisis data dan desiminasi informasi serta melakukan tindak lanjut

(respon).

7. Dukungan Layanan Manajemen

Dukungan layanan manajemen diperlukan untuk memfasilitasi dan

memperlancar proses, yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan,

monitoring dan evaluasi program pembinaan gizi masyarakat.

8. Koordinasi, advokasi dan sosialisasi yang mendukung percepatan

penurunan stunting dan peningkatan gizi masyarakat

Kegiatan advokasi, sosialisasi, koordinasi dan penguatan program gizi

bertujuan untuk penyebaran informasi, penyamaan persepsi,

memperolehkesepakatan bersama, serta memperoleh dukungan terhadap

upaya pemecahan masalah gizi demi kelancaran implementasi program gizi

yang dilaksanakan di tingkat pusat sampai tingkat masyarakat.

BAB IV PENUTUP

Rencana aksi pembinaan gizi masyarakat ini merupakan acuan bagi pelaksana

kegaitan pembinaan gizi di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota agar dapat

memahami dan mampu melaksanakan proses perencanaan, pelaksanaan kegiatan,

monitoring dan evaluasi upaya pembinaan gizi masyarakat tahun 2020 – 2024.

Diharapkan dengan adanya buku ini dapat mendorong upaya percepatan perbaikan gizi

di semua tingkatan administrasi secara sinergis dan berkesinambungan.

Rencana aksi ini bersifat generik dan masih terbuka untuk pengembangan dalam

implementasinya. Diharapkan buku ini dapat mendukung terwujudnya Sumber Daya

Manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

.