regulasi perwakafan (nizar)

7/22/2019 Regulasi Perwakafan (Nizar)

1/18

MAKALAH

REGULASI HUKUM PERWAKAFAN

(Kajian Terhadap UU No. 41 Th. 2004 tentang Wakaf

dan PP No. 42 Th. 2006 tentang Pelaksanaan Wakaf)

diajukan untuk memenuhi tugas kelompok

pada mata kuliah Manajemen Zakat Dan Wakaf

Dosen Pengampu: Dr. Mukhlisin Muzarie, M. Ag

Oleh :

M. C. Nizar (14126410015)

PROGRAM PASCA SARJANA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEH NUR JATI

CIREBON

2013


2/18

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar BelakangPerwakafan merupakan salah satu bentuk ketentuan Islam dalam

mengakomodir hubungan antar sesame manusia demi mencapai sebuahkesejahteraan bersama. Di samping juga merupakan sarana untuk menjaga

hubungan baik dengan Allah SWT. Wakaf sebagai salah satu bentuk dari ibadah

telah dikenal oleh manusia sejak zaman dahulu terbentuk dari tatanan kehidupan

bermasyarakat di muka bumi. Wakaf juga sebagai konsep sosial yang memiliki

dimensi ibadah, dan juga disebut sebagai amal jariyah. Dimana pahala yang

didapat oleh wakif(orang yang mewakafkan) akan selalu mengalir selama harta

tersebut masih ada dan bermanfaat. Seperti menyediakan pelayanan umum yang

dibutuhkan oleh manusia secara keseluruhan atau kebanyakan anggota

masyarakat.

Di Indonesia, sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam,

wakaf merupakan salah satu lembaga Islam yang erat kaitannya dengan

kesejahteraan umat dan sudah lama melembaga di Indonesia. Sebagai suatu

lembaga Islam, wakaf telah menjadi salah satu penunjang perkembangan

masyarakat Islam. Sebagian besar tanah wakaf di Indonesia digunakan untuk

rumah ibadah, perguruan tinggi Islam dan lembaga-lembaga keagamaan Islam

lainnya.1 Mengingat manfaatnya yang sangat besar bagi kepentingan sosial,

maka wakaf harus dikelola dan dikembangkan oleh orang-orang yang ahli di

dalam menangani obyek wakaf serta mempunyai jaminan kepastian hukum.

Berdasarkan kenyataan yang demikian, pemerintah memandang perlu diberikan

landasan hukum yang kuat dalam bentuk peraturan perundang-undangan dalam

pengelolaan dan pemanfaatan obyek wakaf.

Dua dimensi yang dimiliki wakaf selain menjadi keistimewaan tersendiri

bagi wakaf, juga menjadikan wakaf sebagai sebuah ketentuan yang fleksibel.

Fleksibilitas yang dimiliki oleh perwakafan menjadikannya ketentuan yang

menjadi obyek dalam perbedaan pendapat antar para Ulama sejak zaman dahulu.

Sedang di Indonesia, fakta tersebut juga menjadikan wakaf sebagai lembaga yang

1Departemen Agama RI, Lembaga Pengelola Wakaf (Nazhir),Jakarta, 2004, h. 1


3/18

2

mengalami perkembangan inovatif. Itulah yang kemudian menjadi salah satu latar

belakang pemerintah untuk membuat regulasi hukum dalam permasalahan wakaf

di Indonesia. Makalah ini mencoba menyajikan informasi tentang regulasi hukum

perwakafan terutama Undang Undang No. 41 Th. 2004 tentang Wakaf dan PP

No. 42 Th. 2006 tentang Pelaksanaan Wakaf. Semoga bermanfaat.

B. Rumusan MasalahDemi mendapatkan kejelasan dalam pembahasan makalah ini, dapat kita

rumuskan permasalahan yang akan dibahas melalui makalah ini antara lain:

1. Bagaimana regulasi hukum perwakafan yang ada di Indonesia?2. Bagaimana pula latar belakang ditetapkannya Undang-undang tentang

perwakafan berikut peraturan pelaksanaannya?


4/18

3

BAB II

WAKAF DAN REGULASI HUKUMNYA

A. Sekilas Tentang PerwakafanPranata wakaf merupakan sebuah pranata yang berasal dari hukum Islam.

Oleh karena itu, apabila berbicara tentang masalah perwakafan, tidak mungkin

melepaskan pembicaraan tentang konsepsi wakaf menurut hukum Islam. Akan

tetapi, dalam Islam tidak ada konsep yang tunggal tentang wakaf, karena apabila

mendalami tentang wakaf, akan dihadapkan pada pendapat.

Perkataan waqf menjadi wakaf dalam bahasa Indonesia berasal dari kata

kerja bahasa Arab waqafa yaqifu waqfan yang berarti ragu-ragu, berhenti,

meletakkan, memahami, mencegah, menahan, mengatakan, memperlihatkan,

meletakkan, memperhatikan, mengabdi dan tetap berdiri.2Sebagai kata benda,

kata wakaf semakna dengan kata al-habs dengan arti menahan.3Pada intinya, kata

wakaf nerarti menahan, mencegah atau melarang dan diam. Dikatakan menahan

karena wakaf ditahan dari kerusakan, penjualan dan semua tindakan yang tidak

sesuai dengan tujuan wakaf.

Ulama banyak mengeluarkan pendapat seputar makna wakaf secara istilah.

Terkadang antara satu makna dengan makna lain ada unsur perbedaan. Pada

intinya, adanya berbagai perumusan pengertian wakaf yang dikemukakan oleh

para ulama dan pakar keIslaman, menunjukkan kepada kita betapa besarnya

keragaman tentang pengertian wakaf. Meskipun berbeda dalam redaksional,

akan tetapi esensi dari pengertian wakaf tetaplah sama yakni wakaf adalah

suatu tindakan atau penahanan terhadap harta kekayaan seseorang atau badan

hukum dengan kekalnya benda tersebut untuk diambil manfaatnya guna

kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.4

Sedangkan unsur-unsur yang harus ada dalam harta wakaf antara lain:

2Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al Munawwir, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h.

15763 Abdul Ghofur Anshori, Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia, Yogyakarta: Pilar

Media, 2005, h. 7.4 Disimpulkan dari beberapa pendapat tentang makna istilah wakaf antara lain: Jumhur

Ulama, golongan Malikiyyah, Hanafiyyah serta makna wakaf dalam Kompilasi Hukum Islam. Baca :

Wahbah al-Zuhaili, Fiqh al-Islami wa Adilatuhu, Juz VIII , Beirut : Dar al-Fikr, t.th, h. 153-155


5/18

4

a. Benda yang kekal zatnya (tahan lama wujudnya), tidak lekas musnahsetelah dimanfaatkan.

b. Lepas dari kekuasaan orang-orang yang berwakaf.c. Tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, baik dengan jalan jual beli, hibah

maupun dengan warisan.

d. Untuk keperluan amal kebajikan sesuai dengan ajaran Islam.5Yang menjadi dasar hukum wakaf ialah antara lain surat Al Baqarah

ayat 267 yang berbunyi:

Artinya: Hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah dijalan Allah

sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa

yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu

memilih yang buruk-buruk lalu kamunafkahkan dari padanya, padahal

kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan

mata terhadapnya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha

Terpuji.6

Serta beberapa hadis Nabi yang menjadi dasar pijakan pelaksanaannya.Rukun wakaf antara lain keberadaan wakif atau orang yang

mewakafkan hartanya, mauquf atau benda yang diwakafkan, mauquf alaih

atau tujuan wakaf, shigat atau pernyataan wakaf, nadzir atau penyelenggara

wakaf dan jangka waktu wakaf.7Sedangkan syarat wakaf sangat bervariatif.

Seorang waqif disyaratkan harus merdeka, berakal sehat, dewasa (baligh), dan

tidak berada di bawah pengampuan.8 Dalam mauquf dipersyaratkan antara

lain :

5Muhammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam ; Zakat dan Wakaf, Jakarta : UI Press, 1998, h.

846QS. Al Baqarah: 2677 Departemen Agama RI, Fikih Wakaf, Jakarta: Direktorat Jendral Pemberdayaan Wakaf,

Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2006, h. 22 . rukun wakaf yang asli hanyalah 4,

yakni wakif, mauquf, mauquf alaih dan shighat. Sedangkan dua rukun lain ialah yang ada dalam UU

No. 41 tahun 2004.8Ibid.,h. 21-22.


6/18

5

a. Benda wakaf dapat dimanfaatkan untuk jangka panjang, tidak habissekali pakai

b. Benda wakaf dapat berupa milik kelompok atau badan hukumc. Benda wakaf merupakan benda milik yang sempurna. Ia terbebas dari

segala pembebanan, ikatan, sitaan dan sengketa

d. Benda itu tidak dapat diperjual belikan, dihibahkan atau dipergunakanselain wakaf.

Tujuan wakaf harus disesuaikan dengan batas-batas yang diperbolehkan

menurut syariat Islam. Shighatdalam wakaf hanya terdiri dari ijab saja tanpa

kabul, karena wakaf merupakan tindakan yang bersifat sepihak.9 Sedangkan

dalamshighat wakaf, disyaratkan antara lain :

a. Shighat harus mengandung pernyataan bahwa wakaf itu bersifat kekal(tabid). Untuk itu wakaf yang dibatasi waktunya tidak sah. Lain halnya

mazhab Maliki yang tidak mensyaratkan tabidsebagai syarat sah wakaf

b. Shighat harus mengandung arti yang tegas dan tunai.c. Shighat harus mengandung kepastian, dalam arti suatu wakaf tidak boleh

diikuti oleh syarat kebebasan memilih.

d. Shighat tidak boleh dibarengi dengan syarat yang membatalkan, sepertimensyaratkan barang tersebut untuk keperluan maksiat.

10

Seorang nadzir dalam permasalahan wakaf disyaratkan oleh UU Nomor

41/ 2004 haruslah WNI, beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara

jasmani dan rohani serta tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Sedangkan untuk nadzir berupa organisasi maka organisasi tersebut haruslah

bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan /atau keagamaan

Islam. Sedangkan jika berbentuk badan hukum, haruslah dibentuk sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bergerak di bidang

sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan /atau keagamaan Islam.11

9Baca : Abu Yahya Zakariya al-Anshori, Fath al-Wahab, Juz I, Semarang: Toha Putra, t.th., h,

257.10Wahbah Zuhaili, Op. Cit., h. 19611Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf


7/18

6

Dalam permasalahan jangka waktu wakaf, Ulama berbeda pendapat

terutama mengenai syarat keabadian waktu dalam wakaf. Pada satu sisi

mencantumkan sebagai syarat, dan disisi lain tidak mencantumkan. Sebagai

konsekuensi dari ikhtilaf tersebut, terjadi pula perbedaan dalam hal wakaf

muaqqat (sementara). Ada yang memperbolehkan, dan ada pula yang

melarang.12

B. Wakaf di IndonesiaSebagaimana telah disebutkan, bahwa wakaf di Indonesia merupakan

sebuah ketentuan yang telah melembaga. Kelembagaan wakaf sangat berkaitan

erat dengan masalah sosial dan adat yang ada di Indonesia. Sebab wakaf telah

dikenal jauh sejak sebelum Indonesia merdeka, yakni sejak Islam masuk di

Indonesia.

Sejarah perwakafan di Indonesia telah dimulai sejak masa kesultanan.

Banyak bukti ditemukan bahwa pada masa kesultanan telah dilakukan ibadah

wakaf, khususnya terlihat pada beberapa bangunan seperti masjid, madrasah, dan

juga komplek makam. Beberapa bukti sejarah yang dapat ditemukan antara lain:

1. Masjid Al Falah Jambi yang merupakan tanah Sultan Thaha Saifuddin.2. Masjid Kauman Cirebon, wakaf dari Sunan Gunung Jati3. Masjid Demak, wakaf Sultan Fatah4. Masjid Menara Kudus, wakaf dari Sunan Muria5. Masjid Janik Pengkalan, wakaf Sultan Abdul Qadirun6. Masjid Agung Semarang wakaf dari Pangeran Pandanaran7. Masjid Ampel Surabaya wakaf dari Raden Rahmat Sunan Ampel

serta masih banyak lagi.13

Pada masa kolonial Belanda wakaf juga telah menjadi perhatian

pemerintah Belanda. Buktinya ialah dikeluarkannya beberapa surat edaran yang

12 Dalam hal ini, hanya madzhab Maliki yang berpendapat bahwa wakaf tidak harus

berjangka waktu selamanya. Selain Malikiyyah, mempersyaratkannya. Artinya, hanya Ulama

Malikiyah yang memperbolehkan operasional wakaf secara sementara (muaqqat). Baca: Muhammad

Jawad Mughniyyah, al-Fiqh ala al-Madzahib al-Khamsah, Terj. Masykur, et al., Fiqih Lima Mazhab,

Jakarta: Lentera, Cet. ke-5, 2000, h. 635-63613 M. Munir SA., Wakaf Tanah Menurut Islam dan Perkembangannya di Indonesia,

(Pekanbaru: UIR Press, 1991), h. 140-143


8/18

7

didalamnya berisi beberapa ketentuan baik yang berkaitan langsung dengan wakaf

ataupun tidak. Pada intinya, Pemerintah Kolonial Belanda saat itu berupaya

mencampuri aktivitas umat Islam, salah satunya melalui wakaf.

Upaya campur tangan Belanda terhadap dunia perwakafan umat Islam

menimbulkan reaksi penentangan dari umat Islam karena pada praktiknya, orang

yang hendak berwakaf diharuskan untuk izin kepada Bupati. Mereka berpendapat

bahwa perwakafan adalah suatu tindakan hukum privat sehingga sah atau tidaknya

tidak perlu izin dari pemerintah bahkan pemerintah tidak perlu campur tangan.14

Perwakafan pada masa kemerdekaan Indonesia belum juga diatur dalam

bentuk perundang-undangan / hukum positif. Perwakafan kemudian dijadikan

oleh pemerintah sebagai salah satu wewenang yang dimiliki Menteri Agama yang

dalam pelaksanaanya dilimpahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama

Kabupaten. Ketentuan ini berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun

1949 jo. PP No. 8 Tahun 1980 serta peraturan Menteri Agama No 9 dan No. 10

Tahun 1952.

Dalam perkembangannya, perhatian pemerintah Indonesia terhadap dunia

perwakafan terus meningkat menyusul diperbaikinya regulasi-regulasi tentang

wakaf baik melalui peraturan pemerintah, maupun peraturan menteri agama, atau

menteri yang lain. Hingga pada akhirnya, muncullah Kompilasi Hukum Islam

yang dirumuskan oleh Ulama bersama pakar hukum Islam Indonesia. Sedangkan

untuk penguatnyam diterbitkan pula Inpres No. 1 Tahun 1991. Khusus

permasalahan wakaf dalam KHI difokuskan pada buku III yang isinya meliputi:

1. BAB I berisi tentang pasal 215 yang memuat ketentuan umum, arti wakaf,ikrar wakaf, benda wakaf, nadzir, dan pejabat pembuat akte ikrar wakaf

(PPAIW)

2. BAB II berisi 7 pasal (pasal 216-222) yang memuat tentang ketentuanfungsim unsur-unsur dan syarat wakaf.

3. BAB III berisi 2 pasal (pasal 223 dan 224) yang berisi tentang tata cara wakafdan pendaftaran benda wakaf.

14Baca : Imam Suhadi, Hukum Wakaf di Indonesia, (Yogyakarta: Dua Dimensi, 1985), h. 6-7


9/18

8

4. BAB IV 3 pasal (pasal 224-226) yang memuat tentang perubahan,penyelesaian perselisihan dan pengawasan benda wakaf.

5. BAB V berisi pasal 228 dan 229 tentang ketentuan peralihan dan penutup.Pada intinya, paradigma wakaf di Indonesia sejak masa penjajahan sampai

era reformasi hanyalah wakaf benda mati, tidak produktif dan menjadi

tanggungan masyarakat. Wakaf dalam pemahaman umat Muslim Indonesia

hanyalah seputar kuburan, masjid, dan madrasah yang tidak bernilai

ekonomi. Hal ini tercermin dari beberapa ketentuan tentang perwakafan.

C. Regulasi Hukum PerwakafanHal-hal yang melatarbelakangi disusunnya RUU tentang wakaf dapat

dikelompokkan dalam tiga aspek meliputi aspek historis, aspek teologis atau

aspek sosiologis. Lebih jelasnya, akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Aspek HistorisPeraturan perwakafan di Indonesia pertama kali dimulai sejak awal

abad 20. Selanjutnya mengalami perkembangan sampai saat ini. Dari

peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah RI, tampak adanya usaha-

usaha untuk menjaga dan melestarikan tanah wakaf yang ada di Indonesia.15

Sejak dulu sampai saat ini, obyek perwakafan di Indonesia berupa

tanah. Maka tidak mengherankan apabila peraturan perundang-undangannya

yang ada hanya mengatur hak milik saja. Hal ini dapat kita jumpai dalam

UUPA No. 5 Tahun 1960 dan PP No. 28 Tahun 1977 tentang perwakafan

tanah milik.

Dalam UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria) No. 5 Tahun 1960,

masalah wakaf dapat kita ketahui pada pasal 5, 14 ayat (1) dan pasal 49,

dengan rumusan sebagai berikut :

a. Pasal 5 UUPA No. 5 Tahun 1960, bahwa hukum adatlah yangmenjadi dasar hukum agraria Indonesia, yaitu hukum Indonesia asli

15Farida Prihatini, et. al, Hukum Islam Zakat Dan Wakaf Teori Dan Prakteknya Di Indonesia ,

Jakarta: Fakultas Hukum UI, 2005, h. 123


10/18

9

yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Republik

Indonesia yang mengandung unsur agama khususnya lembaga wakaf.

b. Pasal 14, tentang pengaturan tanah untuk keperluan peribadatan dankepentingan suci lainnya.

c. Pasal 49 UUPA No. 5 Tahun 1960 berisikan ketegasan bahwa soal-soal yang bersangkutan dengan peribadatan dan keperluan suci

lainnya dalam hukum agraria, dan ini terkait dengan perumusan PP

No. 28 Tahun 1977.

Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977,

dimaksudkan untuk memberi jaminan kepastian hukum mengenai wakaf

tanah serta pemanfaatannya sesuai dengan tujuan wakaf dan urusan

perwakafan menjadi lebih tertib, mudah dan aman dari kemungkinan

perselisihan dan penyelewengan. Dengan demikian perwakafan tanah milik

menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kesejahteraan umat Islam dan rakyat

Indonesia pada umumnya.16

Kemudian tepatnya tanggal 10 Juni Tahun 1991, dengan keluarnya

Inpres No. 1 Tahun 1991, dalam bentuk KHI (Kompilasi Hukum Islam),

terjadi perkembangan dalam wakaf, baik dari segi definisi, dan objek wakaf

yang tidak hanya berupa tanah milik sebagaimana disebutkan dalam PP No.

28 Tahun 1977. Namun belum terperinci benda apa saja yang dapat

diwakafkan dan berapa banyak benda miliknya yang boleh diwakafkan tidak

diatur secara jelas, begitu pula dengan hak dan kewajiban nazhir.

Perkembangan wakaf selain tanah milik sebagaimana diatur dalam

peraturan perundang-undangan yang telah ada, dirasa sudah tidak lagi

menampung perkembangan wakaf, dengan semakin sulit dan sedikitnya

masyarakat yang memiliki tanah, tetapi semangat untuk mengerjakan ibadah

wakaf ini semakin banyak. Maka keluarlah fatwa MUI tanggal 22 Mei

Tahun 2002 tentang Wakaf Uang, dengan keluarnya fatwa ini, masyarakat

yang tidak memiliki tanah dapat mengeluarkan wakafnya.

2. Aspek Teologis16Abdul Ghofur Anshori, Op. Cit.h. 50


11/18

10

Islam memandang umat manusia sebagai satu keluarga. Oleh karena

itu, setiap manusia sama derajatnya dihadapan Allah SWT. Dan untuk

merealisasikan kekeluargaan dan kebersamaan tersebut harus ada kerja

sama dan tolong menolong satu sama lain. Konsep persaudaraan dan

perlakuan yang sama terhadap seluruh anggota masyarakat di muka hukum

tidaklah mempunyai arti kalau tidak disertai dengan keadilan ekonomi.

Substansi yang terkandung dalam wakaf sangat tampak adanya.

Semangat menegakkan keadilan sosial melalui pendermaan harta untuk

kebajikan umum. Karena penegakkan keridloan sosial dalam Islam

merupakan kemurnian dan realitas ajaran agama. Wakaf hanya sebatas

amalan kebajikan yang bersifat anjuran, tetapi daya tarik yang menciptakan

kesejahteraan sangat tinggi, yang mengakibatkan tidak sedikit masyarakat

Indonesia yang mengerjakannya.

3. Aspek SosiologisApabila memperhatikan secara seksama bahwa jumlah tanah wakaf

di Indonesia cukup banyak jumlahnya, namun pemanfaatannya masih

berkisar untuk kegiatan sosial (sarana dan prasarana) keagamaan saja.

Kenyataan yang ada, bahwa wakaf yang ada di Indonesia dilihat dari segi

sosial ekonomi belum dapat berperan dalam menanggulangi permasalahan

umat khususnya masalah sosial ekonomi. Hal ini dapat dipahami karena

pada umumnya tanah wakaf yang ada pengelolaannya kurang maksimal,

karena pada umumnya nazhir hanya berperan sebagai juru kunci saja. Dan

kondisi ini disebabkan pemanfaatan tanah wakaf hanya dipergunakan untuk

tujuan wakaf yang diikrarkan wakif saja, seperti untuk mushala, masjid,

madrasah atau sekolahan, dengan tanpa diiringi kegiatan yang mempunyai

nilai ekonomis. Sebagaimana yang ditulis karangan Depertemen Agama RI

dengan judul Perkembangan Pengelolaan Wakaf Di Indonesia,

menyebutkan bahwa tradisi wakaf yang demikian, memunculkan fenomena


12/18

11

yang mengakibatkan perwakafan di Indonesia tidak mengalami

perkembangan dan tidak dapat mensejahterakan masyarakat banyak.17

Pada tanggal 27 Oktober 2004, pemerintah mengeluarkan sebuah

peraturan baru yaitu Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang

terdiri dari 71 pasal. Undang-undang ini merupakan UU pertama yang

mengatur secara khusus mengatur wakaf.18

Dengan disahkannya UU No. 41

Tahun 2004 tentang wakaf, diharapkan pemahaman masyarakat Indonesia lebih

luas tentang wakaf. Karena selama ini wakaf yang kita jumpai di masyarakat pada

umumnya lebih banyak bersifat konsumtif dan lebih terfokus untuk kepentingan

pembangunan atau sarana untuk ibadah.

UU wakaf ini dipersiapkan untuk menggerakkan seluruh potensi wakaf

yang ada di tanah air secara produktif sejalan dengan laju perubahan struktur

masyarakat modern yang bertumpu pada sektor industri. Dalam UU ini memiliki

semangat pemberdayaan benda-benda wakaf secara produktif dan diharapkan

dapat tercipta kehidupan masyarakat yang adil dan sejahtera.19

Dengan cara

dikembangkannya secara optimal pengelolaan professional produktif untuk

mencapai hasil yang nyata dalam kehidupan masyarakat.

Dengan berlakunya UU ini, semua peraturan mengenai perwakafan masih

berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan

yang baru berdasarkan UU No.41 Tahun 2004.

a. Pengertian Wakaf dan Benda WakafUndang-undang wakaf No 41 Tahun 2004 Pasal 1 menjelaskan

bahwa wakaf adalah perbuatan wakif untuk memisahkan dan/atau

menyerahkan sebagian dari benda miliknya untuk dimanfaatkan

selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan ibadat

dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.20

Artinya, wakaf dalam

UU ini memiliki jangka waktu wakaf sesuai dengan kepentingan, sehingga

17Depag RI, Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia, (Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat

Dan Wakaf), 2005, h. 9818Abdul Ghofur Ansori, Op. Cit., h. 5519 Achmad Djunaidi, Thobieb Al-Asyhar, Menuju Era Wakaf Produktif, Jakarta: Mitra Abadi

Press, 2005, h. 8320Undang-Undang No. 41 Th. 2004 tentang Wakaf


13/18

12

wakaf dapat kembali pada pemiliknya sesuai dengan waktu yang

ditentukan.21

Berbeda dengan yang ada pada KHI yang masih mendefinisikan

wakaf sebagai perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau

badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan

melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau

kerpeluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.22

Secara umum UU No.41 Tahun 2004 banyak hal baru dari peraturan

sebelumnya, diantaranya: UU ini membagi benda wakaf menjadi benda tidak

bergerak dan benda bergerak dengan klasifikasi sebagai berikut :

1) Benda tidak bergerak. meliputi:a) Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum

terdaftar,

b) Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanahsebagaimana dimaksud pada huruf (a),

c) Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah,d) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang.undangan yang berlaku,

e) Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah danperaturan perundang.undangan yang berlaku.

2) Benda bergerak dalah harta benda yang tidak bisa habis karenadikonsumsi yang meliputi :

a) Uangb) Logam mulia,c) Surat berharga,d) Kendaraan,e) Hak atas kekayaan intelektual,f) hak Sewa, dan

21Pasal 122KHI Buku III Pasal 215


14/18

13

g) Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturanperundang.undangan yang berlaku.

Hal ini sejalan dengan fatwa Majlis Ulama Indonesia yang isinya

membolehkan wakaf uang.23

b. NadzirDalam Fiqh maupun UU wakaf ini, persyaratan nazhir adalah

persyaratan umum. Karena nazhir adalah orang atau pihak (badan hukum atau

organisasi) yang berhak bertindak terhadap harta wakaf, baik yang

memelihara, mengerjakan berbagai hal yang memungkinkan harta itu tumbuh

dengan baik, maupun mendistribusikan hasilnya kepada orang yang berhak

menerimanya atau pihak yang menerima benda wakaf dari wakif untuk

dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukkannya.

Nazhir dapat menerima hak pengelolaan sebesar maximal 10% dari

hasil bersih pengelolaan dan pengembangan benda wakaf. Supaya nazhir

wakaf tidak sekedar dijadikan pekerjaan sambilan yang hanya dijalani

seadanya, tapi benar-benar dan mampu menjalankan tugas-tugasnya sehingga

mereka patut diberikan hak-hak yang pantas sebagimana dengan apa yang

mereka kerjakan atau pertanggung jawabkan.24

c. Perubahan harta benda wakafPada dasarnya harta benda wakaf tidak dapat diubah atau dialihkan

menurut UU No. 41 Tahun 2004 Pasal 40. bahwa benda wakaf yang telah

diwakafkan tidak dapat dilakukan Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan

dilarang:

1) Dijadikan jaminan;2) Disita;3) Dihibahkan;4) Dijual;

23Fatwa MUI tentang wakaf Uang yang ditetapkan tanggal 11 Mei 2002 M.24Pasal 9 pasal 14


15/18

14

5) Diwariskan;6) Ditukar; atau7) Dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

Perubahan status harta benda wakaf dalam bentuk penukaran dilarang

kecuali dengan izin tertulis dari Menteri berdasarkan pertimbangan BWI.

Ketentuan ini secara lengkap dimuat dalam UU Nomor 42 tahun 2006 tentang

pelaksanaan undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf pasal 49.

1) Izin tertulis dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanyadapat diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut :

a) Perubahan harta benda wakaf tersebut digunakan untukkepentingan umum `sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang

(RUTR) berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan

tidak bertentangan denganprinsip syariah;

b) Harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrarwakaf; atau;

c) Pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung danmendesak.

2) Selain dari pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),izin pertukaran harta benda wakaf hanya dapat diberikan jika :

a) Harta benda penukar memiliki sertifikat atau bukti kepemilikansah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan; dan

b) Nilai dan manfaat harta benda penukar sekurang-kurangnya samadengan harta benda wakaf semula.

3) Nilai dan Manfaat harta benda penukar sebagaimana dimaksud padaayat (3) huruf b ditetapkan oleh bupati/walikota berdasarkan

rekomendasi tim penilai yang anggotanya terdiri dari unsur :

a) Pemerintah daerah kabupaten/kota;b) Kantor pertanahan kabupaten/kota;c) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten/kota;d) Kantor Departemen Agama kabupaten/kota; dan


16/18

15

e) Nazhir tanah wakaf yang bersangkutan25

d. Badan Wakaf Indonesia (BWI)BWI (Badan Wakaf Indonesia) sebagai sebuah lembaga independen

yang dibentuk pemerintah untuk memajukan dan mengembangkan

perwakafan Nasional dimana dalam peraturan wakaf sebelumnya KHI

maupun dalam PP No. 28 Tahun 1970 tidak tercantum. Sebagai lembaga

wakaf nasional BWI bertujuan untuk mengelenggarakan administrasi

pengelolaan secara nasional untuk membina para nazhir yang sudah ada agar

lebih professional.26

e. Penyelesaian SengketaUU ini memuat juga mengenai penyelesaian sengketa yang dapat

diselesaikan dengan musyawarah mufakat maupun bantuan pihak ketiga

melalui mediasi, arbitrase dan jalan terakhir melalui pengadilan.

25Pasal 4926Pasal 49


17/18

16

BAB III

PENUTUP

A. KesimpulanDari pemaparan penyusun mengenai regulasi hukum perwakafan yang telah

dipaparkan dalam bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:

1. Regulasi hukum perwakafan di Indonesia telah ada semenjak zamankesultanan yang tertuang dalam beberapa surat edaran pemerintah kolonial

Belanda yang memuat tentang aturan wakaf. Regulasi hukum wakaf di

Indonesia pada masa setelah kemerdekaan hanya tertuang dalam beberapa

peraturan pemerintah serta peraturan-peraturan menteri. Pada tahun 1991,

wakaf menjadi salah satu pembahasan utama yang tertuang ketentuannya

dalam Kompilasi Hukum Islam dan menjadi sumber hukum materiil bagi

Pengadilan Agama. Hingga pada akhirnya, dalam rangka menyempurnaan

dan optimalisasi pengembangan wakaf, dikeluarkanlah UU No. 41 tahun

2004 tentang wakaf.

2. Latar belakang ditetapkannya UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf terdiridari tiga aspek; aspek historis yakni dinamika perjalanan panjang regulasi

hukum wakaf di Indonesia, aspek teologis yakni substansi yang terkandung

dalam wakaf sangat tampak adanya. Semangat menegakkan keadilan sosial

melalui pendermaan harta untuk kebajikan umum. Karena penegakkan

keridloan sosial dalam Islam merupakan kemurnian dan realitas ajaran

agama, dan aspek sosial yakni kenyataan bahwa wakaf yang ada di

Indonesia dilihat dari segi sosial ekonomi belum dapat berperan dalam

menanggulangi permasalahan umat khususnya masalah sosial ekonomi.

B. PenutupPemaparan penulis dalam makalah di atas masih jauh dari kata sempurna.

Saran dan masukan penulis harapkan demi perbaikan makalah ini. Akhir kata,

semoga makalah ini dapat bermanfaat, khususnya untuk khazanah kajian hukum

Islam baik dalam dunia akademisi maupun umum. Demikian, wallahu alam.


18/18

17

DAFTAR PUSTAKAAlquran Al Karim

Abdul Ghofur Anshori, Hukum Dan Praktek Perwakafan Di Indonesia, Yogyakarta:

Pilar Media, 2005

Abu Yahya Zakariya al-Anshori, Fath al-Wahab, Juz I, Semarang: Toha Putra, t.th.

Achmad Djunaidi, Thobieb Al-Asyhar, Menuju Era Wakaf Produktif, Jakarta: Mitra

Abadi Press, 2005

Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al Munawwir, (Surabaya: Pustaka Progressif,

1997)

Departemen Agama RI, Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia, (Jakarta: Direktorat

Pengembangan Zakat Dan Wakaf), 2005

________________, Fikih Wakaf, Jakarta: Direktorat Jendral Pemberdayaan Wakaf,

Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2006

________________, Lembaga Pengelola Wakaf (Nazhir), Jakarta, 2004

Farida Prihatini, et. al, Hukum Islam Zakat Dan Wakaf Teori Dan Prakteknya Di

Indonesia, Jakarta: Fakultas Hukum UI, 2005

Fatwa MUI tentang wakaf Uang yang ditetapkan tanggal 11 Mei 2002 M.

Imam Suhadi,Hukum Wakaf di Indonesia, (Yogyakarta: Dua Dimensi, 1985)

M. Munir SA., Wakaf Tanah Menurut Islam dan Perkembangannya di Indonesia,

(Pekanbaru: UIR Press, 1991)

Muhammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam ; Zakat dan Wakaf, Jakarta : UI Press,

1998

Muhammad Jawad Mughniyyah, al-Fiqh ala al-Madzahib al-Khamsah, Terj.

Masykur, et al., Fiqih Lima Mazhab, Jakarta: Lentera, Cet. ke-5, 2000

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Wahbah al-Zuhaili,Fiqh al-Islami wa Adilatuhu, Juz VIII , Beirut : Dar al-Fikr, t.th

regulasi perwakafan (nizar)

Documents