referat 4n6 final
TRANSCRIPT
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Setiap tahun, fakultas kedokteran di seluruh Indonesia melahirkan ribuan
dokter baru. Namun rupanya, tidak banyak dari dokter muda yang akan lulus
menjadi dokter ini mengetahui persyaratan dalam menjalankan profesi
kedokteran, salah satunya memiliki surat ijin praktik. Berdasarkan Undang-
undang Republik Indonesia No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, dokter
yang praktik harus mempunyai surat ijin praktik. Selain itu, permasalahan yang
terkait surat ijin praktik dokter yang di atur dalam undang-undnag ini. Apabila
seorang dokter tidak memiliki surat ijin praktik maka ia bisa dikenai sanksi, baik
sanksi pidana, perdata maupun sanksi administatif.
Secara garis besar tujuan pengaturan praktik dokter adalah :
- memberikan perlindungan kepada pasien
- mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis yang diberikan
oleh dokter dan dokter gigi
- memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, dokter, dan dokter gigi.
Oleh karena itu, para dokter muda terutama yang akan segera menyelesaikan
kepaniteraan kliniknya perlu memahami pembuatan surat ijin praktik ini. Referat
ini akan membahas tata cara pembuatan surat ijin praktik bagi dokter umum serta
hal-hal lain yang terkait yang telah diatur dalam undang-undang.
1.2 Rumusan Masalah
Bagaimana tata cara pengurusan surat izin praktik dokter di Surabaya?
1
1.3 Tujuan Referat
1.3.1 Tujuan Umum
Mempelajari tata cara pembuatan Surat ijin Praktik dokter umum di
Surabaya.
1.3.2 Tujuan Khusus
1. Mengetahui definisi dan aspek hukum dari surat ijin praktik dokter
umum.
2. Mengetahui persyaratan pembuatan surat ijin praktik dokter umum.
3. Mengetahui tata cara mengurus surat tanda registrasi.
4. Mengetahui tata cara mengurus rekomendasi Ikatan Dokter Indonesia.
5. Mengetahui tata cara mengurus surat izin praktik dokter umum.
1.4 Manfaat Referat
1. memberi informasi dan pengetahuan kepada masyarakat tentang
pentingnya seorang dokter memiliki surat ijin praktik.
2. memberi informasi dan pengetahuan kepada dokter muda tentang aspek
hukum dan pentingnya surat ijin praktik.
2
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Definisi Surat Ijin Praktik (SIP)
Pasal 1 ayat (3) PERMENKES RI No. 512 / MENKES / PER / IV /
2007 menyebutkan bahwa “surat ijin praktik adalah surat yang diberikan oleh
Dinas Kesehatan Kota / Kabupaten kepada dokter dan dokter gigi yang telah
memenuhi persyaratan untuk melakukan praktik kedokteran”. Hal itu
dikuatkan dengan pasal 37 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang menyatakan bahwa
“setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di
Indonesia wajib memiliki surat ijin praktik”.
2.2 Alur Permohonan Memperoleh SIP
Sebelum dokter berhak untuk memperoleh SIP, terdapat beberapa
persyaratan yang harus dipenuhi. Pada diagram 1 akan dijelaskan mengenai
tahap ringkas yang harus ditempuh dalam memperoleh SIP.
Bagan 2.1 Alur Pembuatan SIP
3
Surat Ijin Praktik
Rekomendasi IDI
Surat Tanda Registrasi
Yudisium UKDI
2.3 Syarat-syarat dalam Mendapatkan SIP
Terdapat beberapa dasar hukum mengenai persyaratan mendapatkan
SIP, yaitu:
1. Pasal 38 Undang-undang Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor
29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
2. Pasal 2 ayat (2) PERMENKES RI No. 512/MENKES/PER/IV/2007.
Berdasarkan hal diatas, maka persyaratan yang harus diperoleh untuk
mendapatkan SIP adalah memiliki:
1. Fotokopi STR dokter yang diterbitkan dan dilegalisir oleh KKI, yang
masih berlaku;
2. surat pernyataan mempunyai tempat praktik atau surat keterangan dan
sarana pelayanan kesehatan sebagai tempat praktiknya;
3. surat rekomendasi dari organisasi profesi, sesuai tempat praktik; dan
4. pas foto berwarna ukuran 4 X 6 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 3 x 4
sebanyak 2 (dua) lembar;
Dengan demikian dokter harus membuat surat Permohonan SIP pada
dinas kesehatan kota/ kabupaten dengan melampirkan persyaratan di atas.
2.3.1 Surat Tanda Registrasi (STR)
Salah satu persyaratan yang harus dimiliki dokter sebelum
mendapatkan SIP adalah kepemilikan STR dari Konsil Kedokteran
Indonesia (KKI). Menurut Pasal 1 ayat (12) PERMENKES RI No.
512/MENKES/PER/IV/2007, Konsil Kedokteran Indonesia adalah
4
suatu badan otonom, mandiri, non struktural, dan bersifat independen
yang terdiri atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi.
Berdasarkan PERMENKES yang sama pasal 1 ayat (5), STR adalah
bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Kedokteran Indonesia kepada
dokter dan dokter gigi yang telah diregistrasi. Untuk memperoleh
STR, sebelumnya dokter harus mengajukan surat permohonan dengan
disertai syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam Pasal 29 Undang-
undang Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun
2004 tentang Praktik Kedokteran. STR tersebut ditandatangani oleh
Ketua Konsil Kedokteran Indonesia dan berlaku selama 5 tahun.
Alur Pemohonan STR bagi dokter yang belum memliki surat praktik
1. Pemohon melapor ke Dinas Kesehatan Provinsi setempat dengan
melengkapi persyaratan yang diperlukan.
2. Dinas Kesehatan Provinsi mengirimkan berkas pemohon ke KKI
dengan melampirkan semua persyaratan.
3. KKI meneliti seluruh berkas persyaratan dan apabila disetujui
diterbitkan STR selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah
permohonan diterima oleh KKI.
4. STR asli dan 3 lembar fotokopi STR yang dilegalisir oleh KKI
dikirimkan ke pemohon, dengan tembusan ke Biro Kepegawaian
Depkes RI, Dinkes Provinsi dan PB IDI atau PB PDGI.
Permohonan STR yang tidak disetujui, akan dikembalikan kepada
pemohon selambat-lambatnya 3 bulan sejak berkas diterima KKI.
5
Bagan 2.2 Alur Pemohonan STR bagi Dokter yang Belum Memiliki SP
Sumber: Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2005 tentang
Registrasi Dokter dan Dokter Gigi.
Persyaratan Pemohonan STR
1. Mengisi surat permohonan untuk memperoleh STR (lampiran 1)
2. Melampirkan persyaratan sebagai berikut :
a. fotokopi ijazah dokter/dokter gigi yang dilegalisir oleh Dekan
Institusi Pendidikan yang bersangkutan;
b. surat keterangan sehat fisik dan mental dari dokter yang
memiliki SIP (dengan mencantumkan nomor SIPnya);
c. surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji
dokter/dokter gigi (lampiran 2);
d. surat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan
etika profesi (lampiran 3);
6
e. pas foto terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4
(empat) lembar dan ukuran 2 x 3 cm sebanyak 2 (dua)
lembar;
f. fotokopi sertifikat kompetensi yang dilegalisie oleh kolegium
terkait; dan
g. Bukti asli pembayaran biaya registrasi ke Rekening Konsil
Kedokteran Indonesia Nomor 93.20.5556 BNI Cabang
Melawai Raya Kebayoran Baru Jakarta Selatan, sebesar Rp.
250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan
Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 2 Tahun
2005 tentang penetapan besaran biaya registrasi dokter/dokter
gigi.
2.3.2 Uji Kompetensi Dokter Indonesia (UKDI)
Dalam lampiran permohonan pengajuan STR, disyaratkan bagi
dokter untuk melampirkan sertifikat kompetensi yang didapatkan
setelah lulus UKDI. UKDI ini bertujuan untuk meningkatkan dan
menstandarkan kemampuan dokter Indonesia.
1. Syarat-syarat peserta ujian:
a. memiliki ijazah dokter/tanda lulus dari fakultas kedokteran atau
Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD)
b. Sudah menjalani angkat sumpah dokter yang dibuktikan dengan
sertifikat angka sumpah
c. Mendaftarkan diri ke panitia pelaksanaan program sertifikasi
dokter
7
d. Membayar biaya ujian sesuai ketentuan yang berlaku
2. Peserta ujian ulang
a. Adalah peserta yang gagal di ujian pertama dan mendaftar
kembali untuk mengikuti ujian ulang pertama. Peserta harus
menyertakan nomor ujian yang telah dimiliki ketika mendaftar
ulang
b. Mengulang dengan modul adalah peserta yang gagal pada dua
kali ujian dan mendaftar kembali untuk mengikuti ujian
c. Modul (diberi soal untuk dijawab di rumah)
3. Prosedur Pendaftaran Ujian
a. peserta dapat mendaftar melalui
Fakultas kedokteran atau Program Studi Pendidikan Dokter di
seluruh Indonesia
Sekretariat KBUKDI : Jl. Sam Ratulangi No.29 Jakarta 10350 –
Telp/Fax : 021-3908435. Email : [email protected]
b. membayar biaya sertifikasi
Rp. 300.000 untuk biaya sertifikasi per kali ujian yang
disetorkan ke rekening KBUKDI di Bank BNI cabang UI Depok
dengan no. Rek.0120595477 a.n. Sugito Wonodirekso, dr.
Peserta mengambil borang pendaftaran di FK/PSPD terdekat
atau sekretariat KBUKDI, dengan menunjukkan bukti
pembayaran biaya pendaftaran ujian dan pengurusan STR.
Formulir yang telah diisi dan kelengkapan dokumen lainnya
dimasukkan ke dalam amplop cokelat ukuran A4 dan diserahkan
8
ke panitia pendaftaran di FK/PSPD terdekat atau sekretariat
KBUKDI.
Tabel 2.1 Daftar Lokasi Ujian Kompetensi dan Fakultas Kedokteran
Peserta
NO Lokasi Ujian FK Peserta
1 FK UnsyiahFK-Unsyiah
FK-Univ.Abulyatama
2 FK USU FK-USU, FK-UISI, FK-UMI
3 FK Unand FK-Unand, FK-Unbrah , FK-Unri
4 FK UnsriFK-Unsri, FK-Unja , FK-Univ.Malahayati ,
FK- Unlam
5 FK UKI FK-UKI , FK-Untar , FK-UPN
6 FK UIFK-UI , FK-Atmajaya , FK-YARSI , FK-UMJ ,
FK-UIN
7 FK Trisakti FK-Trisakti , FK-UPH , FK-Ukrida
8 FK Unud FK-Unud , FK-Unram , FK-UAA
9 FK UKM FK-Unpad , FK-UKM , FK-Unjani , FK-Unisba
10 FK Undip FK-Undip , FK-Unissula , FK-Unsoed
11 FK UGMFK-UGM , FK-UMY , FK-UII , FK-UNS , FK-
UMS
12 FK Unair FK-Unair , FK-UWK , FK-Hang Tuah
13 FK Unibraw FK-Unibraw , FK-UMM , FK-UIM , FK-Unej
14 FK Unlam FK-Unlam , FK-Unmul
9
15 FK Unhas FK-Unhas , FK-UMI
16 FK Unsrat FK-Unsrat
17 FK Untan FK-Untan
18 FK Uncen FK-Uncen
* Sumber :Website Konsil Kedokteran Indonesia
2.3.3 Tempat Praktik
Menurut pasal 1 ayat (6) PERMENKES No.
512/MENKES/PER/IV/2007, sarana pelayanan kesehatan adalah
tempat penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan yang dapat
digunakan untuk praktik kedokteran atau kedokteran gigi.
Persyaratan yang harus dibenuhi mengenai tempat praktik
seorang dokter dijelaskan antara lain dalam:
1. Pasal 37 ayat (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia
Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik
Kedokteran.
2. Pasal 2 ayat (3) dan (4), Pasal 3 dan 4,PERMENKES No.
512/MENKES/PER/IV/2007
Persyaratan mengenai tempat praktik seorang dokter antara
lain:
1. SIP hanya dapat diberikan pada dokter paling banyak pada tiga
tempat praktik dan satu surat ijin hanya berlaku untuk satu tempat
praktik, baik sarana kesehatan milik pemerintah, swasta maupun
perorangan.
10
2. Dalam pengajuan permohonan SIP harus dinyatakan secara tegas
permintaan SIP untuk tempat praktik pertama, kedua atau ketiga.
3. Untuk memperoleh SIP kedua dan ketiga pada jam kerja, dokter
dan dokter gigi yang bekerja di sarana pelayanan kesehatan
pemerintah dan sarana pelayanan kesehatan yang ditunjuk oleh
pemerintah harus melampirkan surat izin dan pimpinan
instansi/sarana pelayanan kesehatan dimana dokter dan dokter
gigi dimaksud bekerja.
4. SIP berlaku selama tempat praktik masih tercantum dalam SIP.
5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota langsung/ otomatis
memberikan SIP kepada dokter yang telah memiliki STR yang
ditempatkan di sarana pelayanan kesehatan milik pemerintah
setempat berdasarkan permohonan yang bersangkutan, dan.
6. SIP dapat berada dalam satu kabupaten/kota atau kabupaten/kota
lain baik dari propinsi yang sama maupun propinsi lain.
Dalam persyaratan pengajuan SIP harus dicantumkan dengan
jelas tempat praktik dokter yang sudah dilengkapi ijin sarana
kesehatan dan peralatan yang tersedia dalam tempat praktik tersebut.
2.3.4 Rekomendasi IDI
Berdasarkan UU diatas, sebelum dokter memperoleh SIP,
dokter harus memperoleh rekomendasi dari organisasi profesi.
Berdasarkan PERMENKES RI No. 512/MENKES/PER/IV/2007
Organisasi profesi adalah Ikatan Dokter Indonesia untuk dokter dan
11
Persatuan Dokter Gigi Indonesia untuk dokter gigi. Sebagai contoh,
pada IDI cabang Surabaya, untuk mendapatkan rekomendasi IDI,
dokter harus membuat blanko Surat Pernyataan Permohonan
Rekomendasi IDI dengan disertai materai, serta melampirkan:
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ;
2. Fotokopi Surat tanda Registrasi / STR ( dilegalisir dari KKI ) ;
3. Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi yang antara lain
menyatakan mengenai kemampuan fisik dan mental yang
didasarkan atas keterangan dokter, memiliki kemampuan
keilmuan, dan ketrampilan klinis dalam bidang profesi yang
didasarkan atas perolehan angka kredit serta memiliki moralitas
dan etika yang baik ;
4. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 ( dua lembar ) untuk
masing-masing tempat, 3 x 4 ( satu lembar ) untuk 1 tempat
praktik;
5. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas ( SPMT ) ;
6. Surat tidak keberatan dari Kepala Program Study ( KPS ) bagi
yang mengikuti PPDS, bagi yang sudah menjalankan masa bakti ;
7. Surat Izin Praktik ( SIP ) lama yang asli ;
8. Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan / Direktur RS
bagi yang bertugas di luar wilayah surabaya ;
9. Surat Keterangan dari Kepala Dinas Kesehatan bagi yang
bertugas di luar wilayah Surabaya ( mempunyai beberapa tempat
praktik ) ;
12
10. Denah tempat praktik beserta peralatan yang digunakan ;
11. Surat Keputusan Pensiun bagi yang Purna Tugas ;
12. Foto copy surat ijin sarana kesehatan ( BP, RB, Klinik
Kecantikan, Laboratorium, dll ).
Selain itu, dokter yang bersangkutan juga harus
menyiapkan:
1. Sertifikasi kegiatan ilmiah yang diikuti dalam 2 tahun terakhir,
berupa formulir asli dan disertai copy minimal 3 lembar.
2. Fotokopi kartu Anggota IDI cabang Surabaya.
2.3.4.1 Kartu Keanggotaan IDI
Untuk mendapatkan Kartu Keanggotaan IDI cabang
Surabaya, dokter harus terdaftar sebagai anggota IDI cabang
Surabaya dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. Map warna merah
2. Surat permohonan untuk menjadi anggota IDI Cabang
Surabaya (format dari IDI Cabang Surabaya).
3. Data pribadi Calon Anggota IDI Cabang Surabaya (format
dari IDI Cabang Surabaya).
4. foto ukuran 3x3 cm sebanyak 2 lembar dan foto 4x6 cm
sebanyak 2 lembar
5. KTP dan KSK Surabaya sebanyak 2 lembar. Apabila tidak
memiliki, dilampirkan keterangan domisili dari RT dan
RW tempat tingla di Surabaya.
13
6. Fotokopi Surat Tanda Lulus Dokter/ Ijasah Dokter
sebanyak 2 lembar.
7. Fotokopi Surat Tanda Regitrasi (STR) dari Konsil
Kedokteran Indonesia di Jakarta sebanyak 2 lembar.
8. Fotokopi Surat tanda lulus (S2/S3/SP1/SP2) sebanyak 2
lembar.
9. Fotokopi Surat ijin praktik bagi yang pernah mempunyai
sebanyak 2 lembar.
10. Fotokopi Surat Keputusan Penempatan Awal dan Akhir/
Surat Keputusan Pensiun yang dikeluarkan oleh
pemerintah sebanyak 2 lembar.
11. Iuran IDI Cabang Surabaya dibayar di muka sebagai uang
pangkal selama 1 tahun sebesar Rp. 180.000,00.
2.4 Aspek hukum Praktik Kedokteran
Kewajiban memiliki surat izin praktik bagi dokter yang melaksanakan paktik
kedokteran di indonesia tertera dalam Undang-undang Republik Indonesia
No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran pada pasal 36 yang berbunyi
Setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di
Indonesia wajib memiliki surat izin praktik. Ketentuan selanjutnya terkait
surat izin praktik disebutkan pada pasal 37 yang berbunyi :
(1) Surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dikeluarkan
oleh pejabat kesehatan yang berwenang di kabupaten/kota tempat praktik
kedokteran atau kedokteran gigi dilaksanakan.
14
(2) Surat izin praktik dokter atau dokter gigi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) hanya diberikan untuk paling banyak 3 (tiga) tempat.
(3) Satu surat izin praktik hanya berlaku untuk 1 (satu) tempat praktik.
Selain itu pasal 38 juga menyebutkan :
(1) Untuk mendapatkan surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 36, dokter atau dokter gigi harus :
a. memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter
gigi yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal
31, dan Pasal 32;
b. mempunyai tempat praktik; dan
c. memiliki rekomendasi dari organisasi profesi.
(2) Surat izin praktik masih tetap berlaku sepanjang :
a. surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi
masih berlaku; dan
b. tempat praktik masih sesuai dengan yang tercantum dalam surat izin
praktik.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai surat izin praktik diatur dengan
Peraturan Menteri.
Sesuai dengan Pasal 38 ayat 3 undang-undang tersebut di atas, maka
ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai surat izin praktik diatur dalam
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
512/MENKES/PER/IV/2007.
15
Jika dokter tidak mempunyai surat izin praktik tetapi menjalankan praktik
kedokteran maka dapat dikenai sanksi pidana seperti tercantum pada Undang-
undang Praktik Kedokteran pasal 75 yang berbunyi :
(1) Setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja melakukan praktik
kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3
(tiga)tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta
rupiah).
(2) Setiap dokter atau dokter gigi warga negara asing yang dengan sengaja
melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi
sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dipidana
dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling
banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
(3) Setiap dokter atau dokter gigi warga negara asing yang dengan sengaja
melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi
bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana
dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling
banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
Pada pasal 76 juga disebutkan bahwa Setiap dokter atau dokter gigi yang
dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat izin
praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana
penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Namun berdasarkan Putusan
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 4/PUU-V/2007 Pengujian
16
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran terhadap
Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hukuman pidana
penjara dihapuskan sehingga sanksi yang diberikan hanya berupa pidana
denda dan sanksi administratif. Sanksi administratif tersebut tercantum dalam
Undang-Undang RI Nomor 29 tahun 2004 mengenai Praktik Kedokteran
pasal 66, 67, 68, daan 69.
Pasal 66
(1) Setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas
tindakan dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran
dapat mengadukan secara tertulis kepada Ketua Majelis Kehormatan
Disiplin Kedokteran Indonesia.
(2) Pengaduan sekurang-kurangnya harus memuat :
a. identitas pengadu;
b. nama dan alamat tempat praktik dokter atau dokter gigi dan waktu
tindakan dilakukan; dan
c. alasan pengaduan.
(3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak
menghilangkan hak setiap orang untuk melaporkan adanya dugaan tindak
pidana kepada pihak yang berwenang dan/atau menggugat kerugian
perdata ke pengadilan.
17
Pasal 67
Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia memeriksa dan
memberikan keputusan terhadap pengaduan yang berkaitan dengan disiplin
dokter dan dokter gigi.
Pasal 68
Apabila dalam pemeriksaan ditemukan pelanggaran etika, Majelis
Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia meneruskan pengaduan pada
organisasi profesi.
Pasal 69
(1) Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia mengikat
dokter, dokter gigi, dan Konsil Kedokteran Indonesia.
(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) dapat berupa
dinyatakan tidak bersalah atau pemberian sanksi disiplin.
(3) Sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa :
a. pemberian peringatan tertulis;
b. rekomendasi pencabutan surat tanda registrasi atau surat izin
praktik;dan/atau
c. kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan
kedokteran atau kedokteran gigi.
2.4.1 Alur Pengaduan Kerugian atas Praktik Kedokteran
Siapapun yang merasakan kerugian atas tindakan dokter
maupun dokter gigi, dapat membuat pengaduan tertulis pada Ketua
Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI).
Menurut pasal 1 ayat (13) PERMENKES RI No.
18
512/MENKES/PER/IV/2007 MKDKI adalah lembaga yang
berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan
dokter dan dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan
kedokteran gigi, dan menetapkan sanksi.Pengaduan tersebut sekurang-
kurangnya harus memuat identitas pengadu, nama dan dempat praktik
dokter atau dokter gigi dan waktu tindakan dilakukan. Pengaduan
pada ketua MKDKI tidak menghilangkan hak setiap orang untuk
melaporkan dugaan tindakan pidana kepada pihak yang berwenang
maupun menggugat kerugian pada peradilan.
Selanjutnya MKDKI akan memeriksa dan memberi keputusan
terhadap pengaduan yang yang berkaitan dengan disiplin dokter an
dokter gigi. Apabila ditemukan pelanggaran etika, MKDKI akan
menyerahkan pada organisasi profesi. Keputusan MKDKI ini
mengikat dokter, dokter gigi dan Konsul Kedokteran Indonesia.
Keputusan bersalah dari MKDKI berupa sanksi disiplin yang dapat
berupa pemberian peringatan tertulis, kewajiban untuk mengikuti
pendidikan dan pelatihan di institusi kendidikan kedokteran atau
kedokteran gigi, maupun rekomendasi pencabutan STR dan SIP.
19
Bagan 2.3 Alur Pengajuan Pengaduan pada MKDKI
2.4.2 Pencabutan SIP
Surat Izin Praktek dapat dicabut sebagaimana diatur dalam Peraturan
Menteri Kesehatan No. 512/MENKES/PER/IV/2007 pada pasal
23,24,dan 25.
Pasal 23
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat mencabut SIP dokter
dan dokter gigi dalam hal:
a. atas dasar rekomendasi MKDKI;
b. STR dokter atau dokter gigi dicabut oleh Konsil Kedokteran
Indonesia;
c. tempat praktik tidak sesuai lagi dengan SIP-nya; dan
20
Penyelidikan dan pengambilan keputusan MKDKI
Pengaduan Terhadap Ketua MKDKI
Bersalah Tidak Bersalah
Pendidikan dan Pelatihan di institusi pendidikan kedokteran
atau kedokteran gigi
PeringatanTertulis
RekomendasiPencabutan
STR dan SIP
d. dicabut rekomendasinya oleh organisasi profesi melalui sidang
yang dliakukan khusus untuk itu;
Pasal 24
(1) Pencabutan SIP yang dilakukan Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota wajib disampaikan kepada dokter dan dokter gigi
yang bersangkutan dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat
betas) hari terhitung sejak tanggal keputusan dltetapkan.
(2) Dalam hal keputusan dimaksud dalam pasal 23 huruf c dan d
tidak dapat diterima, yang bersangkutan dapat mengajukan
keberatan kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi untuk
diteruskan kepada Menteri Kesehatan dalam waktu 14 (empat
belas) hari setelah keputusan diterima.
(3) Menteri setetah menerima keputusan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) meneruskan kepada Majelis Kehormatan Disipiln
Kedokteran Indonesia paling lambat 14 (empat belas) hari.
Pasal 25
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melaporkan setiap
pencabutan SIP dokter dan dokter gigi kepada Menteri Kesehatan,
Ketua Konsil Kedokteran Indonesia dan Kepala Dinas Kesehatan
Propinsi, serta tembusannya disampaikan kepada organisasi profesi
setempat.
21
BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
1. Definisi surat ijin praktik adalah surat yang diberikan oleh Dinas
Kesehatan Kota / Kabupaten kepada dokter dan dokter gigi yang telah
memenuhi persyaratan untuk melakukan praktik kedokteran yang diatur
dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 29 tahun 2004 tentang
Praktik Kedokteran dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri
Kesehatan No. 512 / MENKES / PER / IV / 2007.
2. Untuk mendapatkan surat izin praktek terdapat berberapa persyaratan
sebagaimana tercantum dalam Pasal 38 Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Pasal 2
ayat (2) PERMENKES RI No. 512/MENKES/PER/IV/2007 antara lain :
a. Fotokopi STR dokter yang diterbitkan dan dilegalisir oleh KKI, yang
masih berlaku;
b. surat pernyataan mempunyai tempat praktik atau surat keterangan dan
sarana pelayanan kesehatan sebagai tempat praktiknya;
c. surat rekomendasi dari organisasi profesi, sesuai tempat praktik; dan
d. pas foto berwarna ukuran 4 X 6 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 3 x 4
sebanyak 2 (dua) lembar.
22
3. Guna mendapatkan surat tanda registrasi, dokter yang telah lulus dan
disumpah serta telah lulus uji kompetensi dapat mengajukan permohonan
kepada Konsil Kedokteran Indonesia melalui Dinas Kesehatan Provinsi.
4. Untuk mendapatkan surat rekomendasi dari Ikatan Dokter Indonesia(IDI),
dokter harus menjadi anggota IDI terlebih dahulu serta melengkapi
persyaratan yang diajukan dan mengajukan permohonan kepada IDI.
5. Setelah semua persyaratan terpenuhi, dokter dapat mengajukan
permohonan surat izin praktek kepada Dinas Kesehatan Kab/Kota.
3.2 Saran
1. Mengingat pentingnya surat izin praktik dalam menjalankan praktik
kedokteran di Indonesia, perlu kiranya dokter maupun dokter muda
mengetahui tata cara untuk mengurusnya.
2. Maasyarakat pun perlu digugah untuk memahami pentingnya surat izin
praktik agar tercipta pelayanan kesehatan yang baik dan bermutu.
23
DAFTAR PUSTAKA
Apuranto, Hariadi (Ed.). 2008. Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Adisi
Keempat Tahun 2008. Surabaya: Bagian Ilmu Kedokteran Forensik dan
Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga.
Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 tahun 2005 tentang Pedoman
Tata Cara Registrasi Dokter/Dokter Gigi.
Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 2 tahun 2005 tentang Penetapan
Besaran Biaya Registrasi Dokter/Dokter Gigi.
Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2005 tentang Registrasi
Dokter dan Dokter Gigi.
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
512/MENKES/PER/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik
Kedokteran
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik
Kedokteran.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
www. surabaya -ehealth.org/files/ Dokter .doc . Diunduh tanggal 1 Juni 2010.
24