RAPAT PERSIAPAN WORKSHOP Penyusunan Pedoman RS dalam

Menghadapi Kedaruratan dan Bencana

Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan2014

LATAR BELAKANG

Mengembangkan program RS yang aman terhadap

kedaruratan dan bencana termasuk terhadap bahan-bahan berbahaya (kimia,

biologi, radiologi dan nuklir)

INTERNASIONALResolusi WHA-65, IHR 2005, Deklarasi

Kathmandu(2009), Implementation Plan for OIC SHPA (2014-2023)

NASIONALUU No. 24/2007, UU No. 44/2009, Permenkes No.

64/2013, Standard Akreditasi RS (2011)

ANALISA SITUASI KEBIJAKAN OPERASIONAL

Permen PU No. 30/PRT/M/2006 Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan

Permenkes No. 2306/Menkes/Per/XI/2011 tentang Persyaratan Teknis Prasarana Instalasi Elektrikal Rumah Sakit

Kepmenkes No. 1087/Menkes/SK/VIII/2010 tentang Standard Kesehatan dan Keselamatan Kerja Rumah sakit

ANALISA SITUASI KEBIJAKAN OPERASIONAL

Pedoman Perencanaan Penyiagaan Bencana bagi RS (2009)

Pedoman Teknis Sarana Keselamatan Jiwa pada Bangunan RS

Pedoman Teknis Prasarana RS Proteksi kebakaran Aktif

Pedoman Teknis Bangunan RS yang Aman dalam Situasi Darurat dan Bencana

ANALISA SITUASI KEBIJAKAN SASARAN PRIORITAS

Kepmenkes No. 1132/Menkes/SK/XI/2009 tentang Penetapan Peningkatan Kemampuan 100 Rumah Sakit dalam Penanggulangan Bencana dan Krisis Kesehatan.

Kepmenkes No. 414/Menkes/SK/IV/2007 tentang Penetapan100 rumah sakit rujukan penanggulangan Flu Burung

SK Kepala PPKK tentang penetapan 300 kabupaten/kota rawan bencana

300 kab/kota rawan bencana

100 RS rujukan untuk flu burung

100 RS untuk penanggulangan

bencana dan krisis kesehatan

26 RS

3 RS

63 RS 39 RS

32 RS8 RS

173 kab/kota

GAMBARAN SASARAN PRIORITAS

IMPLEMENTASI PENINGKATAN KAPASITAS SASARAN PRIORITAS

18 RS telah mengikuti pendampingan penyusunan Hosdip oleh PPKK (2011 –2012)

10 RS telah memiliki ruang isolasi bertekanan negatif (2012)17 Provinsi telah mengikuti TOT Pelatihan Hosdip oleh PPKK (2011 dan

2013)

100 RS rujukan

flu burung

100 RS untuk PKK

300 kab/kot

a

HASIL RISFASKES KEMENKES TAHUN 2011

a. Sebagian RSU Pemerintah belum memiliki rambu khusus untuk evakuasi pasien bila terjadi bencana.

b. Sebagian besar RSU Pemerintah : belum dilengkapi dengan sistem alarm

kebakaran, peta tempat berisiko, pedoman keselamatan kerja RS dan ketentuan tertulis pengadaan jasa dan barang berbahaya.

belum melakukan pengecekan profesional terhadap struktur bangunan RS.

telah memiliki alat pemadam api di ruangan baik di seluruh ruangan maupun di beberapa ruangan serta memiliki ketentuan RS bebas rokok

c. Rencana penanggulangan darurat telah dimiliki oleh seluruh RSU Pemerintah kelas A, 72,4% RSU Pemerintah kelas B, 39,9% RSU Pemerintah Kelas C dan 32% RSU Pemerintah Kelas D.

HASIL KAJIAN TAHUN 2011 MENGGUNAKAN SEARO BENCHMARK

Indikator Pencapaian Kesenjangan

Kode bangunan dan pedoman terkait

Ada dan beberapa RS telah mulai menerapkan

Belum diterapkan pada seluruh bangunan baru di tingkat nasional maupun subnasional

Penilaian risiko Telah dilakukan. Belum diimplementasikan secara luas.

Fitur keselamatan

Telah diterapkan di RS-RS di kota besar

Belum diterapkan di tingkat sub nasional

Penilaian kerentanan RS dan fasilitas kesehatan

Telah ada kemajuan di tingkat nasional dan sub nasional

Sekitar 50% RS dan pusat kesehatan belum melakukan

Perencanaan penguatan

Telah disusun Belum sepenuhnya diimplementasikan

Rencana kedaruratan RS

Telah disiapkan Belum mencapai 50% dari target

STUDI KASUS DI BALI :KESIAPSIAGAAN PANDEMI INFLUENZA

oleh : Adisasmito, W., B.M. Hunter, et.al, (2011)

Hasil : Sebagian besar sumber daya kesehatan hanya terfokus di dalam maupun sekitar ibu kota provinsi, Denpasar. Kesenjangan ditemukan di setiap kabupaten meliputi staf keperawatan, masker bedah dan masker N95. Virus yang lebih ganas akan menyebabkan kekurangan di seluruh sumber daya kecuali antimikroba.

Catatan : 8 dari 9 kab/kota di Bali merupakan sasaran prioritas.

KESIMPULAN1. Pedoman telah ada, namun masih

terdapat beberapa kekurangan yaitu sbb: Sasaran prioritas yang belum harmonis Kolaborasi/koordinasi antara

pemerintah, akademisi serta swasta dalam membangun safe hospital masih belum jelas

Belum mengakomodir bagaimana persiapan RS dalam menghadapi bahaya KBRN maupun bencana sosial (konflik/terorisme).

KESIMPULAN

2. Implementasi dari kebijakan yang belum optimal : Perlu digali akar masalah di

lapangan Perlu diidentifikasi kebijakan apa

yang dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan di lapangan

RENCANA TINDAK LANJUTPPKK akan mengadakan

workshop dalam rangka penyusunan Pedoman RS dalam Menghadapi Situasi Kedaruratan dan Bencana 20 – 23 Mei 2014 di Bandung

Tujuan workshop : identifikasi konsep kebijakan yang dibutuhkan berdasarkan masukan dari para ahli dan praktisi

BAHAN DISKUSIMATERI DAN NARSUM

Kebijakan terkaitKondisi di lapangan (pencapaian,

hambatan dan peluang)Referensi nasional dan

internasional mengenai penerapan safe hospital