persiapan bank indonesia dalam menghadapi masyarakat ekonomi asean

Persiapan Bank Indonesia Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang senantiasa melimpahkan kepada kita, rahmat, taufik dan hidayahNya, sehingga kegiatan Kajian Mengenai Standar Minimum Laporan Keuangan dan Business Plan untuk UMKM dapat berjalan dengan baik. Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Kerja Inisiatif Tahun 2009 Persiapan BI Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015 terkait dengan Tugas BI. Persiapan dalam menghadapi MEA 2015 diperlukan mengingat era liberalisasi di kawasan ASEAN, termasuk liberalisasi pasar keuangan, memberikan peluang sekaligus tantangan. Terkait dengan UMKM, belum setaranya kondisi ekonomi tiap negara ASEAN, menuntut setiap negara ASEAN, termasuk Indonesia untuk meningkatkan kompetensi UMKM. Dalam konteks MEA 2015, peningkatan kompetensi perlu dilakukan agar UMKM Indonesia mampu atau setidaknya siap menghadapi era pasar keuangan bebas tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Bank Indonesia melakukan Kajian Mengenai Standar Minimum Laporan Keuangan dan Business Plan untuk UMKM. Kajian ini sejalan dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang telah diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI). Salah satu hasil kajian berupa template laporan keuangan dan business plan untuk UMKM, dimana template tersebut telah diujicobakan pada UMKM di wilayah DKI Jakarta, Jawa Timur dan Jawa Barat. Dari hasil kajian diharapkan dapat diimplementasikan dengan program yang lebih konkrit dalam rangka membentuk perilaku pencatatan pada UMKM. Selain template laporan keuangan dan business plan, dari kajian tersebut juga dihasilkan program animasi laporan keuangan dan business plan untuk UMKM, yang diharapkan akan membantu UMKM dalam mempelajari template yang telah ada. Kami menyadari bahwa kajian ini dapat tersusun dengan baik atas bantuan dan kerja sama dari semua pihak. Pada kesempatan ini tak lupa kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada: a. Tim Peneliti dari PT. CX Pro Indonesia, yang telah membantu dalam pelaksanaan uji coba template laporan keuangan dan business plan, serta dalam pembuatan program animasi. b. Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonsia (DSAK IAI), Perbankan, Departemen terkait serta instansi pembina UMKM yang telah memberikan masukan terhadap pelaksanaan kajian. c. Seluruh responden kajian yakni pengusaha UMKM, yang telah meluangkan waktu untuk menjawab pertanyaan dan mencoba mengaplikasikan template laporan

Direktorat Kredit, BPR dan UMKM 2009

i

keuangan dan business plan. Semoga hasil kajian ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak yang berkecimpung dalam upaya pengembangan UMKM dan khususnya untuk pelaku UMKM dalam rangka meningkatkan kemampuan pelaporan keuangan.

Jakarta, Desember 2009 DIREKTORAT KREDIT, BPR DAN UMKM

Ratna E. Amiaty Direktur

ii

Kajian Mengenai Rumusan Standar Minimum Laporan Keuangan dan Business Plan untuk UMKM di Indonesia

DAFTAR ISI

Hal KATA PENGANTAR ............. DAFTAR ISI .. ............. DAFTAR GAMBAR................................................................ ............ DAFTAR TABEL ......................... ............ i iii v vi

BAB I 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. BAB II

PENDAHULUAN .........................................................................................

1

............ 1 Latar Belakang

Maksud dan Tujuan ............ 5

Manfaat Kajian ........... 5

Data dan Informasi ............ 6

Metodologi6 ............ Kajian

Jadwal Penelitian ............ 7

LANDASAN TEORI DAN PEDOMAN LAPORAN KEUANGAN DAN BUSINESS PLAN UNTUK USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) 2.1. 2.1.1. Konsep Laporan Keuangan .. .............. 9

Laporan Keuangan untuk UMKM ............... 9 2.1.2. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan .. ... 13 2.1.3. Prinsip Akuntansi dalam Laporan Keuangan .. 14 2.1.4. Keterbatasan Laporan Keuangan ........ 14 2.1.5. Format Laporan Keuangan .. ............... 15

2.2. Business Plan (Rencana Usaha) untuk UMKM 27 2.2.1. Konsep Business Plan (Rencana Usaha) .......... 27 2.2.2. Format Business Plan (Rencana Usaha) .. ........ 29 2.3. 2.4. Business Keuangan dan Usaha) Sebagai Laporan Plan (Rencana Salah Satu Persyaratan Kredit Perbankan . . 29 Business Plan (Rencana Usaha) Implementasi Laporan Keuangan dan oleh UMKM di Negara Anggota ASEAN .... 31


iii

BAB III DAN BUSINESS PLAN (RENCANA USAHA) UMKM

HASIL UJI COBA PENYUSUNAN LAPO 3.1. Template Laporan Keuangan UMKM ......... .............. 33 3.2. Template Business Plan UMKM ......... ............ 33 3.3. Template ........... ........... 33 Hasil uji coba

BAB IVANALIS PEDOMAN LAPORAN KEUANGAN DAN RENCANA USAHA UMKM 4.1. 4.2.

ANALISIS PENTAH

Analisis SWOT .......... 41 UMKM ............................. 42 4.2.1. Pentahapan Pelaksanaan Pencatatan dan Pelaporan Keuangan .. 44 4.2.2. Format Program Pendukung .. .................................................... 48

Analisis Pentahapan dan St

4.3.

BusinessPentahapan dan Strategi Implementasi Analisis Plan (Rencana Usaha) Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) .. ..... 51 4.3.1. Implementasi Penyusunan Business Plan (Rencana Usaha) .. ........ 52 4.3.2. Format Program Pendukung .. .................................................... 53

4.4.

Dukungan Kelembagaan d Keuangan dan Business Plan (Rencana Usaha) UMKM ......................... 54

BAB VANALIS 5.1

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 5.1.1. Laporan Keuangan .. .................................................................. 57 5.1.2. Business Plan (Rencana Usaha) .. ................................................. 57 5.1.3. Kondisi UMKM dan Pelaku Usaha .. ............................................ 58 5.2

Kesimpulan .................. 55

Rekomendasi59 .................

DAFTAR PUSTAKA ................................................................................................... 65 Lampiran Template Laporan Keuangan untuk UMKM .......................................... 67 Lampiran Template Rencana Usaha (Business Plan) untuk UMKM ....................... 83

iv


DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. 3.2. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4.

Hal

Pencatatan Transaksi Keuangan Kripik ..................... 37

Pencatatan Transaksi 38 ............................. Keuangan Hotel AA

Proses Pengambilan Data ke Responden UM ............................... 43

Tahapan Implementasi 44 ................................ Laporan Keuangan ..

Materi Pelatihan ...................................... ............................ 49

Program Pendampingan ........................... ............................. 51

5.1. Road Map Implementasi SAK ETAP ....................................... ............................. 63


v

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. 2.1. 4.1. 5.1.

Hal

Jadwal Penelitian .. ....................... 7

Format Daftar Data ....................... 21

Matriks SWOT ...................... 41 dan Rencana Usaha .. ......................................... 61

Peran Lembaga Dalam Upaya Implemen

vi


PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar belakangDitinjau dari sudut jumlah pelaku usaha dan penyerapan tenaga kerja, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dapat dipandang sebagai tulang punggung perekonomian di negara-negara anggota ASEAN. Selain itu, UMKM yang kuat, dinamis dan efisien akan mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Bagi negara Indonesia, peran UMKM bahkan merupakan sokoguru utama perekonomian. Dari segi jumlah unit usaha, untuk tahun 2007 dan 2008 pelaku usaha dengan skala UMKM merupakan mayoritas dengan pangsa 99,99% dari keseluruhan pelaku usaha di Indonesia. Dari segi penciptaan lapangan pekerjaan pun UMKM menunjukkan dominasinya. Dari keseluruhan tenaga kerja yang bekerja di sektor usaha, tercatat masingmasing sebesar 96,95% pada tahun 2007 dan 97,04% pada tahun 2008 bekerja di sektor UMKM. Dari gambaran tentang dominasi UMKM dalam jumlah entitas usaha dan penyerapan tenaga kerja, secara lebih spesifik didominasi oleh entitas usaha mikro. Hal ini dimungkinkan mengingat entitas usaha mikro mencakup baik sektor formal dan informal dengan karakteristik barrier to entry and exit yang rendah. Entitas skala usaha mikro ini juga yang berperan strategis sebagai jaring pengaman rakyat dalam menghadapi krisis dan turbulensi ekonomi. Gambaran yang menarik terlihat pada kontribusi UMKM dalam pembentukan PDB. Pada pembentukan PDB (atas dasar harga berlaku) terlihat dominasi peran kontribusi UMKM, yaitu sebesar 56,23% pada tahun 2007 dan 55,56% pada tahun 2008. Gambaran serupa juga tampak bila dilihat pada penghitungan PDB dengan harga konstan 2000, dimana kontribusi UMKM sebesar 58,40% pada tahun 2007 dan 58,33% pada tahun 2008. Namun demikian, jika dilihat perbandingannya dengan jumlah entitas dan penyerapan tenaga kerja pada usaha besar dikaitkan dengan kontribusi sektor usaha besar pada pembentukan PDB, dapat dikatakan bahwa produktivitas entitas UMKM jauh lebih rendah dibandingkan entitas usaha besar. Hal ini kemungkinan karena adanya ketidakseimbangan dalam hal pendidikan, ketrampilan, teknologi, manajemen, akses pembiayaan dan akses pasar. Lebih lanjut lagi, dari gambaran total ekspor non migas, entitas UMKM tidak menunjukkan kontribusi yang signifikan, yaitu hanya 19,99% pada tahun 2007 dan 20,17% pada tahun 2008. Kondisi ini dapat diartikan bahwa entitas UMKM memfokuskan diri pada pasar domestik, namun dapat pula diartikan bahwa kemampuan mereka untuk menembus


1

pasar ekspor masih relatif rendah dan perlu ditingkatkan. Namun demikian, fokus pada pasar domestikpun dapat memberi manfaat mengingat cukup besarnya pasar potensial yang ada serta relatif lebih tahan terhadap gejolak ekonomi global. Dominasi sektor UMKM pun tampak pada realisasi investasi yang dilakukan. Pangsa investasi sektor UMKM berdasarkan harga berlaku pada tahun 2007 dan 2008 masingmasing sebesar 52,99% dan 52,89%. Gambaran yang tidak berbeda juga tampak bila melihat pada realisasi investasi dengan harga konstan tahun 2000, masing-masing untuk tahun 2007 dan 2008 adalah 51,23% dan 51,80%. Dari uraian di atas, terlihat pentingnya peran sektor UMKM, baik sebagai pilar utama pembentukan PDB, penyerapan tenaga kerja, investasi, maupun sebagai jaring pengaman sosial dalam menghadapi berbagai krisis dan gejolak ekonomi. Dengan demikian, penguatan kapasitas UMKM merupakan suatu keniscayaan. Keberadaan UMKM yang handal dan kuat merupakan modal utama pembangunan ekonomi, serta menjadi bearing (bantalan) dalam menghadapi gejolak ekonomi global. Peningkatan kapasitas UMKM mencakup peningkatan dan perbaikan akses informasi, akses teknologi, akses pembiayaan dan akses pasar. Khusus dalam kerangka ASEAN, maka UMKM di negara-negara ASEAN akan menghadapi era baru liberalisasi, termasuk liberalisasi pasar keuangan, yang dicanangkan sebagai salah satu tujuan dalam ASEAN Economic Community (AEC) atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada tahun 2015. Dengan MEA 2015 maka diharapkan ASEAN akan memiliki 4 karakteristik utama yaitu sebagai: 1. Pasar tunggal dan kesatuan basis produksi; 2. Kawasan ekonomi yang berdaya saing; 3. Pertumbuhan ekonomi yang merata; dan 4. Meningkatnya kemampuan untuk berintegrasi dengan perekonomian global. Menuju pasar tunggal dan kesatuan basis produksi, akan diberlakukan aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja trampil, dan modal. Di pasar keuangan, liberalisasi sektor jasa keuangan dilakukan secara bertahap, yaitu pada tahun 2015 dan 2020. Pada 2015, Indonesia berkomitmen untuk melakukan liberalisasi di sub sektor asuransi dan pasar modal. Pada tahun 2020, diharapkan liberalisasi seluruh sub sektor pada sektor jasa keuangan dapat terlaksana. Terbukanya pasar keuangan ASEAN tersebut memberikan peluang untuk semakin terbukanya akses bagi UMKM kepada sumber-sumber keuangan, tidak saja di dalam negeri tetapi juga pasar keuangan internasional. Di sisi lain, UMKM di negara ASEAN menghadapi tantangan yang cukup berat, karena persaingan yang semakin ketat. Mengingat belum setaranya kondisi ekonomi di masing masing negara, maka diharapkan setiap negara,

2


PENDAHULUAN

termasuk Indonesia dapat meningkatkan daya saingnya agar dapat mengambil manfaat dari liberalisasi. Sebagai bagian terbesar dari pelaku ekonomi di Indonesia, kiranya pengembangan UMKM juga perlu mendapatkan perhatian dalam menyongsong era liberalisasi mendatang. Pengembangan UMKM dalam kerangka AEC 2015 dilaksanakan dalam rangka menuju pertumbuhan ekonomi yang merata, yang pelaksanaannya mengacu pada ASEAN Policy Blueprint for SME Development (APBSD) 2004 2014. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan UMKM, sebagaimana dicantumkan dalam APBSD adalah perlunya akses UMKM kepada informasi, pasar, pengembangan SDM, keuangan dan teknologi. Dalam APBSD, pengembangan UMKM dilaksanakan melalui 5 program, yaitu: 1. Program pengembangan kewirausahaan; 2. Peningkatan kemampuan pemasaran; 3. Akses kepada keuangan; 4. Akses kepada teknologi; dan 5. Menciptakan kebijakan yang kondusif. Masing masing program tersebut dilaksanakan oleh instansi Pemerintah terkait di bawah koordinasi Kantor Kementerian Negara Koperasi dan UKM. Khusus untuk Bank Indonesia, fokus program yang dilaksanakan adalah dalam rangka meningkatkan akses kepada keuangan. Dalam kaitannya dengan peningkatan akses kepada keuangan tersebut, disadari bahwa UMKM masih memiliki banyak keterbatasan dan kendala. Pada umumnya, terdapat 3 kendala/gap antara UMKM dan perbankan, yakni: 1. Gap informasi, yaitu gap antara informasi produk bank serta prosedur perbankan dengan yang dimiliki UMKM; 2. Gap formalitas, yaitu gap antara formalitas dokumen serta prosedur yang harus dipenuhi UMKM dan yang saat ini dimiliki UMKM; 3. Gap skala usaha, yakni jumlah kredit yang diharapkan UMKM dan yang direalisasikan oleh bank. Bagi bank, permasalahan UMKM terletak pada kelayakan usaha, baik aspek keuangan maupun aspek pemasaran dan tenaga kerja (Bank Indonesia, 2005). Secara umum dapat disimpulkan bahwa minimnya akses keuangan UMKM terutama disebabkan oleh belum terdapat kesamaan pandangan dan persepsi antara persyaratan bank yang harus dipenuhi dan yang dimiliki oleh UMKM, termasuk mengenai laporan keuangan dan rencana


3

pengembangan usaha (business plan). Pihak perbankan, terutama yang memiliki kepedulian dan memfokuskan bisnisnya pada pasar UMKM telah melakukan langkah langkah proaktif dalam membantu calon debitur UMKM menyusun laporan keuangan yang diperlukan dalam analisis kredit. Langkah tersebut adalah dalam bentuk wawancara dan mengumpulkan catatan catatan apapun yang tersedia untuk dikonstruksi menjadi suatu laporan keuangan, atau setidaknya menjadi suatu catatan perhitungan laba rugi. Walaupun laporan keuangan yang dikonstruksi tersebut bersifat proforma, namun dapat dijadikan proxy untuk mengetahui besarnya pinjaman yang diperlukan, sumber pelunasan kredit serta kemampuan membayar kembali calon debitur. Demikian pula, pihak perbankan telah bersikap proaktif dalam membantu calon debitur UMKM menyusun suatu business plan (rencana usaha) sebagai dasar pengajuan proposal kredit. Namun demikian, cakupan langkah-langkah yang telah diambil oleh pihak perbankan dalam membantu dan mempercepat proses entitas UMKM memperoleh pembiayaan tersebut tidak terlalu luas. Diperlukan suatu langkah langkah yang bersifat sistematis, masal dan terencana agar kapasitas UMKM dalam memenuhi persyaratan pembiayaan dapat ditingkatkan. Program pengembangan UMKM sebagaimana tercantum dalam APBSD, tampak sangat relevan dengan permasalahan yang dihadapi UMKM di Indonesia. Untuk itu, dalam rangka menyongsong era MEA 2015, perlu ada persiapan baik dalam hal softskill maupun infrastruktur. Dengan demikian, UMKM Indonesia mampu dan siap menghadapi era pasar keuangan bebas tersebut, khususnya dalam peningkatan kualitas UMKM Indonesia (untuk usaha mikro dan kecil). Persiapan secara softskill pada aspek keuangan diantaranya adalah dalam hal kemampuan penyusunan laporan keuangan dan business plan dalam rangka peningkatan akses keuangan UMKM. Sejalan dengan hal tersebut, sebagai salah satu implementasi kebijakan Bank Indonesia dalam pengembangan UMKM, dilaksanakan pemberian bantuan teknis pelatihan kepada perbankan dan lembaga penyedia jasa (Business Development Services Provider) dengan salah satu materi yang diajarkan adalah penyusunan laporan keuangan dan business plan. Mengingat banyaknya lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki perhatian dalam pengembangan UMKM, maka tidak menutup kemungkinan terdapat materi lain terkait dengan laporan keuangan dan business plan yang dapat dijadikan sebagai acuan bagi UMKM. Terkait dengan hal tersebut, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) telah menerbitkan exposure draft Standar Akuntansi dan Keuangan Usaha Kecil dan Menengah (ED SAK UKM) yang merupakan adopsi dari International Financial Reporting System (IFRS) for Small and Medium Enterprise. ED SAK UKM ini telah disesuaikan isinya dengan kondisi di Indonesia dan disahkan untuk dipergunakan menjadi

4


PENDAHULUAN

Standar Akuntansi dan Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). SAK ETAP ini diharapkan dapat berfungsi sebagai acuan praktek akuntansi bagi entitas usaha di Indonesia, utamanya pelaku UMKM mengingat isinya telah disesuaikan dengan situasi dan kondisi usaha yang ada. Ketentuan yang tercantum di dalamnya, secara umum merupakan pengaturan atas praktek pembukuan transaksi yang lazim terjadi pada entitas UMKM, sehingga pelaku usaha UMKM akan lebih mudah memahami dan menerapkannya. Dengan demikian, aplikasi laporan keuangan sesuai SAK ini merupakan suatu langkah menuju peningkatan akses keuangan bagi entitas usaha kecil dan menengah kepada sumber sumber keuangan domestik maupun internasional. Sehubungan dengan implementasi APBSD, maka SAK ETAP dan konsep business plan yang telah ada akan dikaji kesesuaiannya dengan kebutuhan perbankan dan kemampuan/ kapasitas UMKM, serta disusun pentahapan sesuai kemampuan masing-masing skala usaha, dengan tujuan akhir adalah terlaksananya penyusunan laporan keuangan sesuai SAK tersebut di atas.

1.2. Maksud dan TujuanMaksud dan tujuan dari pelaksanaan kajian adalah: 1. Melakukan kajian pedoman penyusunan laporan keuangan sesuai yang telah ditetapkan dalam ED SAK UKM yang telah disahkan menjadi SAK ETAP. 2. Melakukan kajian rumusan standar minimum business plan untuk UMKM yang secara umum diterima oleh perbankan di negara negara ASEAN, meliputi berbagai aspek yang menjadi concern pihak perbankan. 3. Melakukan identifikasi pentahapan penerapan pedoman penyusunan laporan keuangan sesuai SAK ETAP untuk masing masing skala usaha. 4. Menyusun program pelatihan untuk penerapan SAK tersebut untuk masing masing skala usaha. 5. Memberikan rekomendasi hasil kajian.

1.3. Manfaat Kajian1. Hasil kajian diharapkan dapat menjadi masukan bagi DSAK IAI dalam kaitannya dengan penerapan SAK ETAP. 2. Hasil kajian diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman bagi UMKM dalam penyusunan laporan keuangan dan business plan sehingga dapat meningkatkan akses terhadap layanan perbankan, baik nasional maupun regional.


5

3. Hasil kajian diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman bagi lembaga lembaga pengembangan UMKM dalam upaya capacity building UMKM. 4. Dengan adanya pedoman penyusunan laporan keuangan dan business plan bagi UMKM, maka pihak perbankan dapat mengurangi risiko pembiayaan kepada UMKM.

1.4. Data dan Informasi1. UMKM yang menjadi responden kajian mengacu pada kriteria sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, meliputi: a. Jumlah responden adalah 45 UMKM. b. Daerah penelitian terdiri dari DKI Jakarta dan sekitarnya, Jawa Barat dan Jawa Timur dengan jumlah UMKM yang proporsional untuk setiap daerah penelitian. c. Kriteria UMKM yang menjadi responden adalah UMKM yang belum pernah berhubungan/mendapatkan kredit dari perbankan. d. Sektor ekonomi yang menjadi sasaran penelitian diupayakan pada empat bidang, yaitu (i) sektor perdagangan, restoran dan hotel, (ii) sektor perindustrian, (iii) sektor jasa dunia usaha dan (iv) sektor pertanian, perburuan dan sarana pertanian. 2. Ikatan Akuntan Indonesia, Kalangan Perbankan, Kementerian Koperasi dan UKM. 3. Sumber referensi lainnya.

1.5. Metodologi Kajian1. Alat analisis adalah Analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat) atas seluruh informasi yang diperoleh. Subyek analisis dalam hal ini adalah kelompok UMKM sebagai satu entitas dan dengan tujuan tercapainya penyusunan Laporan Keuangan UMKM berdasarkan SAK ETAP. 2. Wawancara dengan responden dengan kriteria sesuai dengan Terms of Reference. 3. Diskusi dengan pihak-pihak terkait, diantaranya pihak Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), kalangan praktisi perbankan, Kementerian Negara Koperasi dan UKM. 4. On desk study

6


PENDAHULUAN

1.6. Jadwal PenelitianTabel 1.1. Jadwal PenelitianKegiatan Persiapan Studi 1. Pembuatan Kuesioner 2. Penyusunan template pembuatan laporan 3. Ujicoba template di 3 wilayah penelitian 4. Penyempurnaan template 5. Penyusunan draft awal laporan hasil kajian 6. Penyampaian Draft Laporan Hasil Kajian 7. Penyusunan Draft Akhir Kajian dan Penyusunan Rekomendasi 8. Penyampaian Draft Laporan Akhir 9. Pembuatan program animasi pedoman laporan keuangan dan business plan untuk UMKM 10.Penyampaian Program animasi pedoman laporan keuangan dan business plan untuk UMKM Bulan 1 Bulan 2 Bulan 3


7


LANDASAN TEORI DAN PEDOMAN LAPORAN KEUANGAN DAN BUSINESS PLAN UNTUK UMKM

BAB II LANDASAN TEORI DAN PEDOMAN LAPORAN KEUANGAN DAN BUSINESS PLAN UNTUK USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM)

2.1. Laporan Keuangan Untuk UMKM2.1.1. Konsep Laporan Keuangan Laporan Keuangan merupakan suatu hasil dari beberapa aktivitas dalam kegiatan akuntansi. Definisi yang umum dipergunakan untuk menjelaskan terminologi akuntansi adalah sebagaimana dikeluarkan oleh American Institute of Certified Public Accountant (AICPA) bahwa Akuntansi adalah suatu seni tentang pencatatan, penggolongan, dan peringkasan, dengan cara yang informatif dan bentuk uang, transaksi atau kejadian keuangan perusahaan, dan interpretasi atas hasilnya. Dengan demikian, proses akuntansi mencakup 4 (empat) hal pokok, yaitu: a. proses mencatat, b. proses menggolongkan, c. proses meringkas atau menjumlah, d. proses melaporkan. Laporan Keuangan suatu perusahaan menunjukkan posisi sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan/badan usaha selama suatu periode tertentu. Laporan Keuangan juga menunjukkan kinerja keuangan perusahaan/badan usaha dalam menghasilkan pendapatan, yang pada gilirannya akan memberikan laba (return) untuk suatu periode tertentu. Tujuan pembuatan laporan keuangan adalah sebagai alat bantu pengambilan keputusan oleh berbagai pemangku kepentingan. Kegiatan Pencatatan merupakan tahap awal dari proses akuntansi, yaitu dalam bentuk pencatatan seluruh transaksi dan kejadian ekonomi perusahaan. Pada dasarnya, dalam aktivitas pencatatan, setiap transaksi harus dicatat dalam suatu catatan dengan bentuk 2 (dua) kolom yaitu debet dan kredit dimana jumlah keseluruhan transaksi debet harus sama dengan jumlah keseluruhan transaksi kredit.


9

Tahapan berikutnya adalah penggolongan. Dalam tahap ini setiap transaksi dengan jenis yang sama akan dikelompokkan dalam suatu catatan tersendiri, yang lazim disebut sebagai buku besar. Sebagai contoh, setiap transaksi yang mempengaruhi posisi kas akan dikelompokkan dalam buku besar kas. Pada akhir periode yang ditetapkan, seluruh transaksi yang ada pada buku besar akan dijumlahkan sehingga diperoleh hasil akhir yang disebut saldo. Tahap selanjutnya adalah peringkasan atau memasukkan saldo buku besar, baik yang bersaldo debet maupun yang bersaldo kredit ke dalam suatu catatan, yang lazim disebut sebagai neraca lajur/neraca saldo. Terakhir adalah pelaporan. Pada tahapan ini ringkasan dari seluruh transaksi dikelompokkan dalam format standar laporan keuangan yaitu Neraca, laporan Laba Rugi, laporan Arus Kas dan laporan Perubahan Modal. a. Neraca adalah ringkasan informasi posisi saldo dari kelompok Aktiva (Aset / Harta), Kewajiban (Hutang) dan Modal. b. Laporan Laba Rugi adalah laporan ringkasan informasi dari kelompok pendapatan dan biaya. Laporan ini mencerminkan kegiatan/aktivitas untuk memperoleh pendapatan dan biaya yang harus dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. c. Laporan Arus Kas menggambarkan arus uang yang berlangsung dalam operasi perusahaan. Terdiri dari Arus Operasi yang meliputi arus masuk dan keluar uang kas yang berkaitan dengan produksi dan penjualan produk/ jasa. Arus Investasi yang merupakan arus kas yang terjadi sebagai akibat pembelian atau penjualan kekayaan tetap dan barang milik perusahaan dan Arus Pembiayaan (Financing) yang diwujudkan melalui transaksi hutang dan pembiayaan Modal (Equity). d. Laporan Perubahan Modal berisi informasi tentang perubahan saldo modal pemilik selama satu periode tertentu yang dihasilkan dari jumlah transaksi debet dan kredit kelompok modal. Pencatatan Neraca didasarkan pada persamaan akuntansi sebagai berikut :

HARTA = HUTANG + MODALSedangkan Laporan Laba Rugi didasarkan pada persamaan :

LABA = PENDAPATAN - BIAYA

10



Posisi normal masing-masing pos adalah : a. Harta bersaldo normal Debet b. Hutang bersaldo normal Kredit c. Modal bersaldo normal Kredit d. Pendapatan bersaldo normal Kredit e. Biaya bersaldo normal Debet Pencatatan berpasangan (debet-kredit) memiliki ciri sebagai berikut : a. Harta bertambah dengan adanya pendebetan dan berkurang dengan adanya pengkreditan. b. Hutang (Kewajiban) dan Modal bertambah dengan adanya pengkreditan dan berkurang dengan adanya pendebetan. c. Modal (Ekuitas) pemilik untuk suatu perseroan meliputi modal setoran saham dan laba ditahan. d. Pendapatan, Biaya (beban) dan dividen berhubungan dengan modal (ekuitas) pemilik melalui laba ditahan. e. Pendapatan bertambah dengan adanya pengkreditan dan berkurang dengan adanya pendebetan. f. Biaya (beban) bertambah dengan adanya pendebetan dan berkurang dengan pengkreditan. g. Selisih antara total pendapatan dengan total biaya (beban) untuk suatu periode tertentu merupakan laba (rugi) bersih yang akan menaikkan (menurunkan) jumlah modal (ekuitas) melalui laba ditahan. Laporan Keuangan disusun berdasarkan asumsi-asumsi : a. Perusahaan merupakan suatu entitas ekonomi (economic entity) yang terpisah dari pemiliknya. Perusahaan adalah suatu unit ekonomi yang terpisah dari pemiliknya, sehingga kekayaan pemilik dan perusahaan harus dipisahkan secara jelas. Dalam hal ini, semua kejadian ekonomi harus dapat dipertanggung jawabkan oleh entitas/unit ekonomi tersebut. Secara umum, bentuk perusahaan terbagi atas : 1) Perusahaan perseorangan (Proprietorship) 2) Perusahaan persekutuan (Partnership) 3) Perseroan Terbatas (Corporate)


11

b. Perusahaan merupakan unit usaha yang masih hidup dan akan terus hidup (going concern entity). Dianggap bahwa perusahaan akan tetap menjalankan kegiatan usahanya untuk jangka waktu yang tidak terbatas, dan tidak ada kehendak untuk menghentikan usaha tersebut. c. Unit Moneter (Monetary Unit) Setiap transaksi keuangan dan kejadian ekonomi harus dapat diukur dengan satuan ukuran moneter tertentu (mata uang tertentu) sebagai alat tukar. Nilai tukar satuan moneter tersebut dianggap stabil dari waktu ke waktu sehingga nilai yang tertera dalam laporan keuangan benar-benar merupakan pencerminan/representasi yang sesungguhnya atas kekayaan perusahaan. d. Penerapan dasar akrual (accrual basis) Laporan Keuangan disusun berdasarkan pengaruh suatu transaksi yang diakui pada saat terjadi (dimana suatu hak dan kewajiban telah timbul), dan bukan pada saat kas diterima. Dengan demikian, suatu transaksi keuangan/ kejadian ekonomi sudah diakui walaupun uang kas (cash money) belum diterima. e. Aktivitas perusahaan dapat dibagi-bagi berdasarkan waktu (harian, mingguan, bulanan, tahunan) tanpa mengabaikan asumsi perusahaan akan hidup terus (going concern). Sebagai salah satu alat bantu pengambilan keputusan, pengguna laporan keuangan diantaranya adalah: a. Pemegang Saham /Pemilik /Investor Sebagai pihak yang menanggung risiko atas dana yang ditanam/ diinvestasikan pada perusahaan/badan usaha dimaksud, pemilik/ investor memerlukan informasi untuk menilai sejauh mana perusahaan dapat memberikan hasil atas investasinya. Apakah investasinya layak untuk dipertahankan. Bagi calon investor atau calon pemegang saham, Laporan Keuangan diperlukan untuk menilai kemungkinan risiko dan imbal (return) atas penempatan investasi di perusahaan tersebut. b. Pihak Pemberi Pinjaman (Kreditur) Laporan Keuangan diperlukan oleh pemberi pinjaman untuk mengetahui besarnya kemampuan perusahaan dalam menanggung pinjaman, serta kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya (debt service coverage).

12



c. Pemasok Bahan Baku (Supplier) Pemasok memerlukan informasi keuangan suatu perusahaan untuk menentukan besarnya penjualan kredit yang dapat diberikan serta kemampuan perusahaan untuk membayar kewajibannya bilamana jatuh tempo. d. Pelanggan (Customer) Pelanggan yang akan melakukan kerjasama jangka panjang dengan perusahaan memerlukan laporan keuangan untuk menilai dan memastikan kemampuan perusahaan dalam melaksanakan komitmennya. e. Pemerintah Instansi Pemerintah berkepentingan atas laporan keuangan perusahaan utamanya dalam kaitannya dengan perpajakan, penetapan upah minimum tenaga kerja serta sebagai acuan pemberian bantuan.

2.1.2. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Karakteristik kualitatif laporan keuangan pada dasarnya adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Secara umum, karakteristik kualitatif laporan keuangan minimal adalah sebagai berikut : a. Dapat dipahami Laporan Keuangan harus disajikan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman pengguna. b. Relevan Informasi yang termuat dalam laporan keuangan dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi yang relevan haruslah memenuhi unsur-unsur memiliki manfaat umpan balik (feedback value), memiliki manfaat prediktif (predictive value), tepat waktu dan lengkap. c. Materialitas Kualitas ini timbul bilamana adanya kesalahan mencatat ataupun kelalaian mencantumkan dalam laporan keuangan akan mempengaruhi pengguna dalam mengambil keputusan.


13

d. Keandalan Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. e. Dapat dibandingkan Informasi dalam laporan keuangan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya. f. Keseimbangan antara biaya dan manfaat Biaya yang dikeluarkan dalam membuat/menyusun laporan keuangan harus sebanding dengan manfaat yang dapat diperoleh. 2.1.3. Prinsip Akuntansi dalam Laporan Keuangan Prinsip-prinsip akuntansi yang menjadi pedoman dalam penyusunan laporan keuangan adalah sebagai berikut: a. Substansi mengungguli bentuk (substance over form) Dalam hal ini transaksi atau peristiwa yang ditampilkan dalam laporan keuangan dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. b. Periodisitas (periodicity) Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan dapat dibagi ke dalam periodeperiode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. c. Konsistensi Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian/transaksi yang serupa dari satu periode ke periode berikutnya oleh entitas pelapor. d. Pengungkapan lengkap (full disclosure) Informasi laporan keuangan disampaikan secara lengkap sesuai kebutuhan pengguna. e. Penyajian wajar (fair presentation) 2.1.4. Keterbatasan Laporan Keuangan Laporan Keuangan merupakan salah satu sarana (tool) yang sangat berguna untuk mengetahui kondisi dan posisi keuangan suatu perusahaan/entitas usaha pada suatu waktu tertentu. Namun demikian, laporan keuangan sebagai alat analisis

14



bukannya tanpa kelemahan/ keterbatasan. Beberapa keterbatasan laporan keuangan antara lain sbb.: a. Laporan Keuangan merupakan alat analisis yang bersifat historis. Isinya menceritakan dan melaporkan hasil dan kinerja perusahaan di masa lalu, dan tidak memberikan keterangan apapun tentang masa depan. b. Laporan Keuangan dibuat oleh manusia, yang dalam bekerja tidak terlepas dari aspek subyektivitas personal. Walaupun hal ini dapat direduksi dengan berbagai ketentuan (misalnya SAK), namun obyektivitas yang sempurna merupakan hal yang sulit dicapai. c. Laporan Keuangan hanya melaporkan hal-hal yang bersifat material dan memiliki akibat yang jelas. Dengan demikian, terdapat kemungkinan dimana ada hal/transaksi yang luput untuk dilaporkan. Di sinilah perlunya pencatatan yang bersifat extracomptable dan off balance sheet record. d. Laporan Keuangan bersifat konservatif, yang berarti bahwa dalam menghadapi ketidakpastian, umumnya yang dipilih adalah alternatif yang memberikan risiko dan nilai yang terkecil. e. Laporan Keuangan menampilkan hal-hal yang bersifat kuantitatif, sehingga aspek yang bersifat kualitatif tidak dapat diketahui. Sebagai contoh, laporan keuangan tidak menjelaskan kondisi/kualitas persediaan barang ataupun aktiva tetap yang dimiliki. f. Salah satu komponen laporan keuangan, yaitu Neraca, merupakan suatu laporan yang menunjukkan keadaan pada satu titik waktu tertentu. Misalnya per 31 Desember dilaporkan bahwa perusahaan tidak memiliki persediaan barang dagang, padahal pada tanggal 29 Desember perusahaan masih memiliki persediaan dalam jumlah yang cukup besar. g. Pencatatan pada laporan keuangan dilakukan berdasarkan harga perolehan (at cost), dan bukan berdasarkan harga pasar. Dengan demikian, seringkali nilai buku tidak sesuai dengan nilai pasar. 2.1.5. Format Laporan Keuangan Pada dasarnya tidak ada perbedaan yang berarti antara satu format laporan keuangan dengan format laporan keuangan yang lain, mengingat keseluruhannya mengacu pada ilmu akuntansi dan prinsip-prinsip akuntansi yang telah standar. Perbedaannya hanyalah pada penamaan pos-pos serta rinciannya.


15

a. Format Laporan Keuangan Umum Secara umum, format laporan keuangan untuk UMKM yang dijadikan pegangan oleh para pihak yang menaruh perhatian pada perkembangan UMKM telah mengacu pada ilmu akuntansi standar, yaitu terdiri dari Neraca dan laporan Laba Rugi. Pengelompokan unsur-unsur pada umumnya meliputi : 1) Kelompok Harta (Asset), terdiri antara lain : (i) Kas (ii) Piutang dagang (iii) Biaya dibayar dimuka (iv) Perlengkapan (v) Persediaan (vi) Perabotan dan perangkat kerja (vii) Kendaraan (viii) Mesin-mesin (ix) Bangunan (x) Tanah (xi) Aktiva Lain 2) Kelompok Kewajiban/Hutang (Liabilities), terdiri antara lain : (i) Hutang dagang (ii) Hutang lancar lainnya (iii) Hutang pajak (iv) Hutang bank (v) Hutang leasing (vi) Hutang kepada pemegang saham 3) Kelompok Modal, terdiri antara lain : (i) Setoran modal saham (ii) Penarikan tunai pemilik (iii) Laba ditahan (iv) Laba tahun berjalan 4) Kelompok Pendapatan Usaha, terdiri antara lain : (i) Penjualan (ii) Retur penjualan (iii) Pendapatan jasa (iv) Pendapatan sewa dalam laporan keuangan (Darsono dan Ashari (2005) dan Abubakar dan Wibowo (2004))

16



(v) Pendapatan bunga (vi) Pendapatan lainnya. 5) Kelompok Biaya/Beban, terdiri antara lain : (i) Biaya tenaga kerja (ii) Biaya sewa (iii) Biaya asuransi (iv) Biaya iklan & promosi (v) Biaya penyusutan (vi) Biaya lainnya b. Pedoman Akuntansi bagi Usaha Kecil dari Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Buku Pedoman Akuntansi bagi Usaha Kecil yang disusun oleh Kementerian Koperasi dan UKM memberikan panduan ringkas dan sederhana mengenai praktek akuntansi yang seyogyanya diterapkan pada UKM. Struktur laporan keuangan dalam buku tersebut pada dasarnya tidak berbeda dengan konsep standar akuntansi umumnya. Panduan akuntansi tersebut adalah sebagai berikut: NERACA Kelompok Aktiva 1) Aktiva Lancar (i) Kas (ii) Bank (iii) Piutang (iv) Penyisihan piutang tak tertagih (v) Persediaan barang (vi) Uang muka pada pihak ketiga 2) Aktiva Tetap (i) Tanah/Hak atas tanah (ii) Kendaraan bermotor (iii) Gedung/bangunan (iv) Sarana/prasarana (v) Mesin peralatan lainnya (vi) Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap


17

Kelompok Pasiva (Kewajiban dan Modal) 1) Kewajiban Jangka Pendek (i) Hutang jangka pendek (kurang dari 1 tahun) (ii) Hutang dagang/usaha (iii) Pinjaman kredit (bank) (iv) Uang muka dari pihak ketiga (v) Biaya-biaya yang belum dibayar (vi) Hutang pajak 2) Kewajiban Jangka Panjang (i) Kredit investasi (lebih dari satu tahun) (ii) Kredit modal kerja/usaha Modal (Equity) 1) Modal disetor 2) Modal donasi (Hibah) 3) Cadangan 4) Laba yang tidak dibagikan (ditahan) 5) Laba/Rugi Rugi/Laba 1) Pendapatan (i) Penjualan barang dagangan (ii) Pendapatan sewa/jasa (iii) Bunga deposito/jasa-jasa bank (iv) Provisi/Komisi (v) Pendapatan operasional lainnya 2) Biaya-biaya (i) Pembelian barang dagangan (ii) Biaya operasional (iii) Gaji/honor pegawai/karyawan (iv) Beban penyusutan gedung/kendaraan/mesin/peralatan lainnya. (v) Biaya lain-lain. Penyusunan Neraca dan perhitungan Laba Rugi dilakukan dengan tahapan pencatatan transaksi dalam buku besar dengan struktur pencatatan debet-kredit, dan dilakukan melalui pembuatan Neraca lajur (10 kolom) yang meliputi :

18



1) Neraca awal 2) Neraca mutasi 3) Neraca saldo 4) Ikhtisar Laba Rugi 5) Neraca akhir c. Pencatatan Transaksi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Dengan Perangkat Lunak Akuntansi Z . Jurnal Transaksi digunakan untuk menginput transaksi keuangan yang terjadi di suatu perusahaan ke dalam komputer sebagai dasar pembuatan laporan dan analisa keuangannya. Dalam sistem pencatatan akuntansi manual, setiap jurnal transaksi dibuat ke dalam bentuk jurnal umum (debet kredit) berdasarkan formulir transaksi (seperti faktur penjualan). Pada program akuntansi ini pengguna akan bekerja dengan mengisi formulir transaksi seperti keadaan sebenarnya, tanpa perlu mengetahui cara membuat jurnal debet kreditnya. Dengan demikian, setiap kali pengguna membuat jurnal transaksi dengan mengisi formulir transaksi, program akan membuatkan jurnal debet kredit secara otomatis. Jurnal debet kredit yang dibuat secara otomatis tersebut dapat berjumlah lebih dari satu setiap kali menginput satu transaksi, misalnya transaksi penjualan kredit secara otomatis akan dibuatkan tiga jurnal yaitu jurnal penjualan, jurnal pembayaran uang muka dan jurnal cadangan penghapusan piutang, demikian juga untuk transaksi-transaksi lainnya. Beberapa jurnal transaksi yang terdapat dalam program Z : 1) Transaksi Penjualan: untuk menginput transaksi penjualan yang terjadi, baik transaksi dengan pembayaran kredit maupun cash. 2) Transaksi Retur Penjualan: untuk menginput transaksi retur penjualan yang terjadi, baik transaksi dengan cash maupun nota kredit. 3) Transaksi Pembelian: untuk menginput transaksi pembelian dan retur pembelian yang terjadi, baik transaksi pembayaran kredit maupun cash. 4) Transaksi Retur Pembelian: untuk menginput transaksi retur penjualan yang terjadi, baik transaksi dengan cash maupun nota kredit. 5) Transaksi Kas Masuk: untuk menginput transaksi pemasukan kas. 6) Transaksi Kas Keluar: untuk menginput transaksi pengeluaran kas.


19

7) Transaksi Pembayaran Piutang Usaha: untuk menginput transaksi pemasukan kas yang berasal dari pembayaran piutang usaha dari pelanggan. 8) Transaksi Pembayaran Hutang Usaha: untuk menginput transaksi pengeluaran kas yang digunakan untuk membayar hutang usaha kepada supplier. 9) Transaksi Pengembalian Kelebihan Pembayaran Piutang Usaha: untuk menginput transaksi pengembalian kelebihan pembayaran piutang usaha. 10) Transaksi Penerimaan Kelebihan Pembayaran Hutang Usaha: untuk menginput transaksi penerimaan kelebihan pembayaran hutang usaha yang telah dibayarkan kepada supplier. 11) Transaksi Penyesuaian Persediaan: untuk menginput transaksi penyesuaian persediaan, seperti penggunaan bahan baku menjadi harga pokok penjualan, dll. 12) Transaksi Pemindahan Barang: untuk menginput transaksi pemindahan persediaan, seperti transaksi penggunaan bahan baku menjadi barang jadi. 13) Transaksi Jurnal Umum: untuk menginput transaksi keuangan yang tidak memiliki jurnal tersendiri, seperti transaksi adjusting. Program juga memiliki alat bantu pembuatan jurnal untuk transaksi transaksi yang sering terjadi, yaitu : 1) Transfer Kas: digunakan untuk membuat jurnal pemindahan kas dari satu akun kas ke akun kas lainnya dengan menggunakan jurnal umum. 2) Auto Build: digunakan untuk membuat jurnal pemindahan persediaan, kas dari satu persediaan ke persediaan lainnya dengan menggunakan Jurnal Pemindahan Barang. 3) Stock Opname: digunakan untuk membuat jurnal penyesuaian persediaan saat Anda melakukan penghitungan saldo persediaan tiap akhir bulan. 4) Transaksi Penghapusan Piutang Usaha: digunakan untuk membuat jurnal penghapusan piutang usaha yang tidak tertagih, barang kembali (return) atau atas terjadinya pembatalan pesanan. 5) Transaksi Penghapusan Hutang Usaha: digunakan untuk membuat jurnal penghapusan hutang usaha atas terjadinya pembatalan pesanan atau barang kembali (return).

20



Keterangan : 1) Sebelum mulai menginput transaksi, pengguna harus membuat dan mengorganisasikan data rekening perkiraan, klasifikasi rekening, dan data-data pendukung lainnya terlebih dahulu, seperti data nama dan alamat, data proyek dan data persediaan, walaupun pengguna dapat melakukannya saat sedang membuat jurnal transaksi dengan bantuan jendela pencarian data. 2) Program ini dalam membuat jurnal otomatis membutuhkan informasi rekening penting. 3) Jika perusahaan pengguna telah lama berdiri dan akan menggunakan program ini untuk melanjutkan pencatatan dan menginput transaksi yang baru terjadi saja, maka sebelum menginput transaksi, pengguna disarankan terlebih dahulu untuk mengisi saldo awal yang dibutuhkan.Tabel 2.1. Format Daftar DataDaftar Rekening Daftar Barang Daftar Alamat Daftar Satuan Pengukuran Daftar Proyek Daftar Harta Tetap Daftar Pajak Daftar Mata Uang Daftar Komisi Penjualan Daftar Nama Alamat Daftar Kelompok Barang Daftar Departemen Daftar Gudang Daftar Biaya Lain-Lain Daftar Kelompok Harta Tetap Daftar Tabel Penyusutan Daftar Fase Proyek Daftar Kode Biaya Daftar Status Proyek Daftar Term of Sales Daftar Term of Payment Daftar Catatan Faktur Daftar Catatan Retur

Dengan memperhatikan gambaran tersebut di atas, dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu : 1) Perangkat lunak ini dapat dikatakan merupakan suatu alat bantu yang cukup lengkap, baik untuk pencatatan transaksi maupun untuk keperluan pelaporannya. 2) Namun demikian, penggunaan perangkat lunak ini membutuhkan beberapa hal pendukung yaitu : perangkat komputer (PC) yang khusus penggunaannya hanya untuk pencatatan transaksi dan pelaporan. adanya personil yang memahami prinsip dan praktek akuntansi. administrasi keuangan yang baik.


21

Hal ini merupakan kendala bagi entitas UMKM untuk menggunakan perangkat lunak dimaksud. Diperlukan adanya pentahapan dan pengkondisian entitas UMKM sebelum sampai pada tahap penggunaan perangkat lunak ini. d. Laporan Keuangan UMKM sesuai Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Sejalan dengan keinginan untuk mencapai adanya suatu bentuk yang sama dalam hal akuntansi pencatatan dan pelaporan, International Accounting Standard Board (IASB) menyusun suatu acuan standar akuntansi keuangan internasional yang disebut sebagai International Financial Reporting Standard (IFRS). Dengan demikian, diharapkan standar akuntansi pencatatan dan pelaporan perusahaan-perusahaan di seluruh dunia akan disesuaikan dengan standar tersebut sehingga kinerja perusahaan antar negara dapat diperbandingkan dalam kerangka standar yang sama. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, dan dengan memperhatikan banyaknya entitas usaha dengan skala kecil dan menengah, maka IASB menerbitkan acuan standar akuntansi pencatatan dan pelaporan bagi entitas skala tersebut, yang disebut dengan IFRS for Small and Medium-Sized Entities (IFRS for SMEs). IFRS for SMEs merupakan modifikasi dan simplifikasi dari IFRS pokok yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan adanya standar pencatatan transaksi dan pelaporan keuangan sederhana dan tidak banyak membebani pengguna. Terminologi SME yang dipergunakan oleh IASB diartikan sebagai Entitas yang menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum dan ditujukan bagi pengguna eksternal serta tidak memiliki akuntabilitas publik. Di berbagai negara, seperti Amerika Serikat, definisi ini mengacu pada entitas usaha privat (private entities). Atas dasar definisi tersebut dan praktek di lapangan, maka penyebutan IFRS for SMEs diubah menjadi IFRS for Private Entities. Sejalan dengan tujuan IAI untuk melakukan konvergensi standar akuntansi pencatatan dan pelaporan Indonesia dengan standar internasional, pada tanggal 16 Desember 2008 telah dilansir Exposure Draft Standar Akuntansi Keuangan untuk Usaha Kecil dan Menengah (ED SAK UKM) yang merupakan adopsi dari IFRS for SMEs dengan beberapa modifikasi yang diperlukan.

22



Dalam perkembangannya, dengan memperhatikan definisi yang dipergunakan oleh IASB mengenai UKM, praktek/definisi yang dipergunakan di negara lain, perubahan terminologi yang dilakukan oleh IASB, serta kondisi nyata entitas UMKM di Indonesia, ED SAK UKM diubah dan diformalkan menjadi Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada tanggal 19 Mei 2009. Dalam SAK ETAP telah dilakukan modifikasi dan simplifikasi atas ED SAK UKM sehingga diharapkan akan lebih mudah dilaksanakan oleh entitas UMKM di Indonesia. Definisi yang: 1) tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan; dan 2) menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statement) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit. Suatu entitas dianggap memiliki akuntabilitas publik signifikan jika : 1) entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran, atau dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran, pada otoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal; atau 2) entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, pialang dan atau pedagang efek, dana pensiun, reksa dana dan bank investasi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa SAK ini dapat pergunakan untuk seluruh entitas usaha yang tidak go public, tidak mengerahkan dana dari masyarakat serta laporan keuangan yang dihasilkan ditujukan untuk pengguna eksternal. Sesuai SAK ETAP, laporan keuangan entitas lengkap meliputi : 1) Neraca 2) Laporan Laba Rugi 3) Laporan Perubahan Ekuitas (Laporan Perubahan Modal) 4) Laporan Arus Kas 5) Catatan atas laporan keuangan yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lainnya. Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP) adalah entitas


23

1) Neraca Menyajikan aset, kewajiban dan ekuitas (modal) entitas pada suatu saat/tanggal tertentu yang merupakan akhir periode pelaporan (misalnya akhir bulan atau akhir tahun). Neraca minimal mencakup pos-pos : (i) Kas dan setara kas (ii) Piutang Usaha dan Piutang lainnya (iii) Persediaan (iv) Properti investasi (v) Aset tetap (vi) Aset tidak berwujud (vii) Utang usaha dan utang lainnya (viii) Aset dan kewajiban pajak (ix) Kewajiban diestimasi (kewajiban yang waktu atau jumlahnya belum pasti). (x) Ekuitas Penjelasan atas beberapa butir penting Neraca adalah : Setara Kas adalah suatu bentuk investasi jangka pendek dan sangat likuid yang dimiliki untuk memenuhi komitmen jangka pendek dan bukan untuk tujuan investasi atau lainnya. Contoh dalam hal ini adalah rekening giro. Persediaan adalah aset : (i) Untuk dijual dalam kegiatan usaha normal; (ii) Dalam proses produksi untuk kemudian dijual; (iii) Dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa Properti investasi adalah properti (tanah atau bangunan, bagian bangunan atau keduanya) yang dikuasai (oleh pemilik atau lessee melalui sewa pembiayaan) untuk menghasilkan sewa, kenaikan nilai, keduanya dan tidak untuk : (i) Digunakan dalam proses produksi atau penyediaan barang atau jasa, atau tujuan administratif ; atau (ii) Dijual dalam kegiatan usaha biasa

24



Aset tetap adalah aset berwujud yang : (i) Dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang dan jasa, untuk disewakan ke pihak lain, atau untuk tujuan administratif; dan (ii) Diharapkan akan digunakan lebih dari satu periode Aset tidak berwujud adalah aset non moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak memiliki wujud fisik. Suatu aset dapat diidentifikasikan jika : (i) Dapat dipisahkan dan dijual, dialihkan, dilisensikan, disewakan atau ditukarkan atau (ii) Muncul dari hak kontraktual atau hak hukum lainnya, terlepas apakah hak tersebut dapat dialihkan, atau dapat dipisahkan dari entitas, atau dari hak dan kewajiban lainnya. 2) Laporan Laba Rugi Menyajikan penghasilan dan beban entitas untuk suatu periode tertentu yang merupakan kinerja keuangannya selama periode tersebut. Laporan Laba Rugi minimal mencakup pos-pos : (i) Pendapatan (ii) Beban (biaya-biaya) keuangan (iii) Bagian dari laba atau rugi investasi yang menggunakan metode ekuitas (iv) Beban pajak (v) Laba atau Rugi netto Dengan memperhatikan bahwa SAK ini ditujukan sebagai panduan bagi entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik, tanpa memperhatikan batasan jumlah modal dan jumlah omset/volume usaha, maka SAK ini otomatis langsung merupakan target format akuntansi bagi entitas UMKM. Dengan demikian, rancangan pencatatan transaksi dan penyusunan Laporan Keuangan entitas UMKM harus mengacu pada format laporan keuangan SAK ETAP. Keuntungannya adalah bahwa format ini akan tetap dipergunakan seterusnya sejalan dengan perkembangan usahanya. Namun demikian, berdasarkan asas konsistensi dalam penerapan akuntansi, maka entitas yang telah menerapkan SAK terdahulu, utamanya


25

yang telah menerbitkan laporan keuangan yang audited tidak dapat begitu saja mengganti format laporannya menjadi format SAK ETAP. Opsi penggantian acuan SAK akan tergantung pada judgement Akuntan Publik. Sebagai acuan praktek, dalam menyusun laporan keuangan UMKM, langkah-langkah praktis yang sebaiknya dilakukan adalah: 1) Prinsip yang harus dipegang oleh UMKM adalah: mencatat seluruh transaksi baik transaksi tunai maupun kredit. Yang dimaksud dengan transaksi tunai adalah proses transaksi baik pembelian maupun penjualan yang langsung diselesaikan pembayarannya saat itu juga. Yang dimaksud dengan transaksi kredit adalah seluruh transaksi baik pembelian maupun penjualan dimana pembayarannya diselesaikan di waktu mendatang sesuai kesepakatan. 2) Setiap transaksi sebaiknya memiliki bukti transaksi, misalnya kuitansi pembelian, bon penjualan dll. 3) UMKM sebaiknya memiliki catatan tersendiri untuk aspek-aspek utama laporan keuangan, yaitu : (i) Catatan masuk/keluarnya kas Diantaranya adalah bilamana UMKM melakukan penjualan secara kredit. (iii) Catatan/rincian persediaan, baik barang dagang maupun bahan baku. (iv) Catatan/rincian harta yang dimiliki, seperti kendaraan, mesin dll. (v) Catatan/rincian hutang (kewajiban UMKM kepada pihak lain). Diantaranya adalah bilamana UMKM melakukan pembelian barang secara kredit. (vi) Catatan/rincian mengenai modal (Dana yang dialokasikan untuk pendirian/kelangsungan Perusahaan). (vii) Catatan/rincian penjualan (viii) Catatan/rincian biaya-biaya yang dikeluarkan. 4) Bilamana diperlukan, UMKM dapat membuat daftar rincian yang lebih detil, seperti catatan persediaan bahan baku menurut jenis, pencatatan Harta Tetap (Aset) per satuan barang (misalnya kendaraan menurut merek dan nomor kendaraannya). (ii) Catatan/rincian piutang (tagihan UMKM pada pihak lain).

26



5) Saldo-saldo akhir seluruh catatan tersebut dapat dimasukkan ke dalam kerangka Neraca dan Perhitungan Laba Rugi.

2.2. Business Plan Untuk UMKM2.2.1. Konsep Business Plan (Rencana Usaha) Terdapat berbagai definisi dan pengertian mengenai apa yang disebut business plan (rencana usaha). Palo Alto Software Inc. menjelaskan bahwa Rencana Usaha adalah setiap bentuk rencana yang dipergunakan oleh suatu entitas untuk memperkirakan, melakukan alokasi sumber daya, fokus pada beberapa hal utama, serta waspada terhadap berbagai kemungkinan timbulnya permasalahan ataupun kesempatan. Sementara itu, Sukirno (2004) menjelaskan bahwa Rencana Usaha merupakan catatan ringkas yang dibuat oleh wirausaha untuk menggambarkan operasi dan menerangkan soal keuangan, tahap keuntungan, strategi pemasaran, kemampuan manajemen dan kepakaran pihak pengelola. Pada dasarnya, kegiatan perencanaan (planning) merupakan tahapan awal dari alur fungsi manajemen, yaitu :

Planning - Organizing - Actuating - ControllingRencana Usaha merangkum unsur misi, tujuan dan sasaran, anggaran, perkiraan/ prediksi keuangan, target pasar, strategi pencapaian sasaran serta hal-hal lain yang dianggap perlu. Rencana usaha memiliki beberapa tujuan, utamanya dalam memandu pemilik/ pengelola usaha guna menjalankan perusahaan, mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan, optimalisasi penggunaan sumberdaya perusahaan serta meningkatkan produktivitas, menjalankan fungsi pengawasan, sebagai sarana untuk berhubungan dengan pihak-pihak lain yang berkepentingan (investor, bank) serta berfungsi sebagai patokan (benchmark) dalam menilai prestasi dan keberhasilan perusahaan. Rencana Usaha yang baik hendaknya memiliki sifat : a. Sederhana Rencana Usaha dimaksud mudah dipahami dan dilaksanakan. Isi Rencana Usaha tersebut juga dapat dikomunikasikan dengan mudah dan praktis.


27

b. Spesifik/tertentu Hal-hal yang tertuang dalam Rencana Usaha tersebut ditentukan dengan tegas. Tujuan yang akan dicapai harus dinyatakan nyata/konkrit dan dapat diukur. Rencana Usaha juga harus menyatakan dengan jelas tindakan dan langkah-langkah strategis yang akan dilaksanakan. c. Realistis Sifat realistis umumnya diperlukan pada saat menetapkan target produksi dan penjualan, anggaran biaya serta tenggat waktu yang diperlukan. d. Lengkap Rencana usaha disebut memadai (sufficient) bilamana telah memasukkan seluruh unsur yang diperlukan dan relevan, walaupun tidak ada standar tertentu mengenai isi (content) suatu Rencana Usaha. Rencana Usaha diperlukan oleh berbagai pihak dan untuk berbagai kebutuhan, dengan gambaran antara lain sebagai berikut : a. Pemilik/pengelola perusahaan memerlukan rencana usaha sebagai panduan untuk menjalankan usaha, menetapkan langkah-langkah prioritas, merencanakan langkah-langkah keuangan. b. Rencana Usaha diperlukan oleh pelaku usaha bilamana memerlukan pembiayaan dari perbankan/lembaga pembiayaan. Pihak Kreditur memerlukan Rencana Usaha untuk memperoleh gambaran menyeluruh tentang rencana kegiatan perusahaan dan dapat menarik/memperkirakan beberapa kesimpulan penting. c. Rencana Usaha diperlukan oleh pelaku usaha sebagai salah satu sarana memperoleh investor. Investor memerlukan rencana usaha utamanya untuk memperoleh gambaran mengenai risiko terkait dengan dana yang akan ditanamkan pada perusahaan/proyek dimaksud. d. Rencana Usaha berfungsi sebagai sarana komunikasi dengan tim manajemen. Dalam hal ini, seluruh anggota tim manajemen akan mempergunakan rencana usaha sebagai acuan bersama dalam menjalankan tanggung jawabnya masing-masing.

28



2.2.2. Format Business Plan (Rencana Usaha) Pada dasarnya tidak ada acuan standar/baku dalam melakukan penyusunan rencana usaha. Rencana Usaha umumnya dibuat secara free format yang disesuaikan dengan kebutuhan pembuat dan pengguna. Namun demikian, suatu rencana usaha pada umumnya berisi : a. Penjelasan mengenai Perusahaan/Badan Usaha b. Penjelasan mengenai rencana usaha, utamanya meliputi kondisi usaha saat ini, rencana pengembangan yang akan dilakukan, produk/jasa yang akan dikembangkan. c. Analisis pasar yang meliputi kebutuhan pasar akan produk/jasa, pangsa pasar yang ada, target pasar yang akan disasar. d. Rencana spesifik tentang strategi dan implementasi. e. Informasi Keuangan, mencakup laporan keuangan dan proyeksi arus kas.

2.3. Laporan Keuangan dan Business Plan (Rencana Usaha) Sebagai Salah Satu Persyaratan Kredit PerbankanPada dasarnya, dalam memberikan fasilitas pinjaman untuk kegiatan usaha, pihak perbankan senantiasa memperhatikan aspek legalitas (legalitas badan usaha dan legalitas transaksi), aspek kelayakan suatu kegiatan usaha serta kemampuan membayar kembali pinjaman yang diberikan (repayment capacity). Sebagai faktor pengaman (security), perbankan juga memerlukan adanya suatu jaminan (collateral) baik fisik maupun non fisik. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, pihak perbankan memerlukan laporan keuangan untuk beberapa tujuan, diantaranya : a. Untuk mengetahui kondisi kesehatan keuangan calon debitur. Kondisi kesehatan perusahaan utamanya mencakup kondisi likuiditas, kecukupan modal, porsi hutang, profitabilitas. b. Untuk memperkirakan volume usaha calon debitur. Volume usaha ditunjukkan dengan besarnya aset dan penjualan. c. Untuk memperkirakan kapasitas calon debitur dalam menanggung beban pinjaman. Hal ini utamanya ditunjukkan dalam gambaran perbandingan antara hutang dan modal, hutang dan aset, serta besarnya laba usaha. d. Untuk memperoleh gambaran sumber dan penggunaan dana selama beberapa periode terakhir. Diperoleh dengan membandingkan necara beberapa periode terakhir.


29

e. Untuk memperkirakan besarnya pinjaman yang dapat diberikan kepada calon debitur. Dalam kasus pemberian fasilitas kredit kepada calon debitur UMKM, seringkali diketahui UMKM tidak memiliki laporan keuangan yang memadai untuk dianalisa, pihak perbankan mengambil langkah proaktif untuk memperoleh suatu bentuk proforma laporan keuangan pokok, yaitu Neraca dan laporan Laba Rugi dengan cara sebagai berikut : a. Melakukan wawancara dengan calon debitur untuk memperoleh gambaran mengenai alur usaha, proses produksi, kegiatan penjualan dan lainnya yang dianggap perlu. b. Mengumpulkan berbagai keterangan mengenai perolehan alat produksi yang dipergunakan, besarnya biaya yang dikeluarkan, besarnya rata-rata penjualan yang diperoleh, penyediaan bahan baku/barang dagang, cara pengelolaan kas dan lainnya. c. Membuat Neraca dan laporan Laba Rugi proforma. Walaupun tidak sempurna, Neraca dan laporan Laba Rugi proforma ini cukup berguna sebagai alat bantu analisis dalam proses pemberian kredit. Salah satu pertimbangan utama lainnya dalam memberikan fasilitas pinjaman adalah melalui analisis atas rencana usaha perusahaan. Hal ini penting karena : a. Rencana Usaha dapat memberikan gambaran tentang bidang usaha yang dilakukan oleh calon debitur. b. Pihak perbankan dapat mengetahui langkah apa saja yang akan dilakukan oleh calon debitur dalam melaksanakan rencananya. c. Pihak perbankan dapat mengetahui sejauh mana pengetahuan dan kapabilitas calon debitur atas kegiatan usaha yang digelutinya. d. Rencana usaha berfungsi sebagai acuan awal bagi pihak perbankan dalam menganalisis feasibilitas usaha, risiko usaha (risiko pembiayaan bagi bank) dan kapasitas membayar kembali pinjaman. Dalam prakteknya, rencana usaha yang diajukan oleh calon debitur akan dikaji dan dihitung ulang oleh pejabat bank untuk memperoleh keputusan akhir apakah suatu permohonan pinjaman akan diberikan atau tidak.

30



2.4. Implementasi Laporan Keuangan dan Business Plan (Rencana Usaha) oleh UKM di Negara anggota ASEAN.Dengan diterbitkannya IFRS for Private Entities oleh IASB, maka beberapa negara di ASEAN (Thailand, Malaysia dan Indonesia) telah menyusun standar laporan keuangan untuk UMKM. Adapun Brunei Darussalam baru akan mengimplementasikannya pada tahun 2011/2012.Tabel 3. Negara di ASEAN yang telah dan akan membuat standar laporan keuangan untuk UMKM Negara Brunei Darussalam Indonesia Standar Laporan Keuangan Akan mengacu pada IFRS pada 2011/2012 -Lembaga penerbit standar

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Dewan Standar Akuntansi Keuangan Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK mengacu pada IFRS for Private Entity IAI) Private Entity Reporting Standards Thailand Accounting Standards Malaysian Accounting Standards Board Federation of Accounting Professions of Thailand

Malaysia Thailand

Dari hasil survei kepada beberapa negara di ASEAN diketahui bahwa tidak semua UMKM diwajibkan untuk menerapkan standar laporan keuangan. Di Thailand kewajiban untuk membuat laporan keuangan hanya berlaku untuk UMKM tertentu, sedangkan di Malaysia wajib diikuti oleh seluruh UMKM. Adapun Brunei Darussalam, kewajiban mengikuti standar laporan keuangan adalah untuk seluruh UMKM. Walaupun demikian, pada umumnya negara-negara tersebut menyadari adanya kemampuan yang berbeda antara usaha mikro, kecil dan menengah dalam menerapkan standar laporan keuangan. Usaha kecil dan menengah dianggap lebih mampu menerapkan standar laporan keuangan dibandingkan dengan usaha mikro. Fasiltas pemerintah kepada UMKM dalam penyediaan pelatihan laporan keuangan dilaksanakan antara lain di Brunei Darussalam oleh Enterprenerial Development Centre, Ministry of Industry and Primary Resources.


31



BAB III HASIL UJI COBA PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAN BUSINESS PLAN (RENCANA USAHA) UMKM

3.1. Template Laporan Keuangan UMKMTemplate laporan keuangan yang diuji coba mengacu pada ED SAK UKM yang kemudian disederhanakan dan disahkan oleh IAI sebagai SAK ETAP. Template memuat seluruh butir minimal yang ditetapkan oleh SAK ETAP dan bersifat umum. Penggunaan butir-butir tersebut disesuaikan dengan jenis dan skala usaha serta kebutuhan operasional. Template yang dipergunakan adalah sebagaimana terlampir pada Lampiran 1. Template dirancang dengan tidak menggunakan terminologi debet-kredit, dengan tujuan agar template tersebut akan mudah dimengerti dan dipahami oleh pengguna. Diharapkan, bilamana pengguna telah dapat memahami template ini, maka proses pencatatan transaksi akan lebih mudah dilakukan. Lebih lanjut lagi, pemahaman atas template ini akan memudahkan pengguna bilamana dalam perkembangannya akan menggunakan perangkat lunak (software) akuntansi.

3.2. Template Business Plan UMKMTemplate Business Plan disusun dengan dasar sumber informasi berbagai referensi pustaka dan diskusi. Butir-butir template bersifat umum dimana penggunaannya disesuaikan dengan kebutuhan, dalam artian bahwa tidak seluruh butir dalam template ini harus diisi. Template yang dipergunakan adalah sebagaimana terlampir pada Lampiran 2.

3.3. Hasil Uji Coba TemplateTemplate diujicobakan terhadap 45 responden UMKM dengan kriteria sabagai berikut: 1. Belum pernah berhubungan /mendapatkan kredit bank


33

2. Skala usaha mikro, kecil dan menengah dengan kriteria sesuai UU No. 20 tahun 2008 tentang usaha Mikro, Kecil dan Menengah. 3. Berasal dari 4 sektor ekonomi, yakni sektor perdagangan, restoran dan hotel, sektor perindustrian, sektor jasa dunia usaha dan sektor pertanian, perburuan dan sarana pertanian. Berdasarkan hasil uji coba tersebut ada berbagai temuan lapangan serta analisa dari berbagai temuan lapangan tersebut. 1. Hasil Temuan Lapangan a. Secara umum entitas UMKM belum melakukan pencatatan atas seluruh transaksi usahanya. Bahkan beberapa entitas tidak melakukan pencatatan sama sekali. Kegiatan operasional dijalankan dengan mengandalkan ingatan serta pengamatan on the spot setiap hari atas persediaan barang. b. Hal-hal yang menyebabkan belum terlaksananya pencatatan transaksi usaha entitas UMKM dengan baik adalah : 1) adanya anggapan (mindset) bahwa pencatatan transaksi belum diperlukan, sehingga bila dilaksanakan akan membuang waktu dan tenaga, 2) anggapan bahwa pencatatan transaksi tidak banyak bermanfaat dalam menunjang kegiatan operasional sehari-hari, 3) pengelola usaha lebih fokus terhadap kegiatan produksi, pengelolaan usaha rutin sehari-hari (misalnya belanja barang, mengurus tenaga kerja dll.) dan mengurus transaksi dagangnya, sehingga tidak ada waktu/tidak sempat melakukan kegiatan pencatatan, 4) terbatasnya pengetahuan pelaku usaha mengenai cara melakukan pencatatan keuangan, 5) ada anggapan/ketakutan bahwa dengan pencatatan transaksi yang lengkap akan berakibat pada peningkatan jumlah pengenaan pajak. c. Untuk skala usaha mikro, masih banyak yang belum melakukan pemisahan antara uang/dana yang dipergunakan untuk kepentingan usaha dengan dana yang dipergunakan untuk kebutuhan rumah tangga. d. Bagi entitas yang telah melakukan pencatatan, jenis pencatatan yang lazim ditemui adalah pencatatan kas masuk dan kas keluar. e. Terdapat pelaku usaha UMKM di sektor perdagangan dan industri yang telah melakukan pencatatan sederhana selain pencatatan kas, yaitu pencatatan persediaan bahan baku dan produk jadi. f. Secara umum terlihat bahwa makin besar volume usaha dan makin banyaknya transaksi mengakibatkan adanya tambahan pencatatan dan dokumen transaksi

34



yang harus disimpan, walaupun belum dalam bentuk yang terstruktur. g. Sebagian besar responden kurang mengetahui/memahami terminologi pembukuan/akuntansi yang tercantum dalam template, padahal template disusun berdasarkan butir-butir yang tercantum dalam SAK ETAP. Namun demikian, dengan pengarahan singkat beberapa butir telah dapat dipahami. h. Template yang mudah dipahami dan dilaksanakan adalah pencatatan Buku Kas dan Penjualan. Beberapa template lain dapat diisi setelah diberi penjelasan, namun responden belum memahami sepenuhnya. i. Responden masih belum memahami dan mengalami kesulitan dalam mengkonstruksi laporan keuangan (Neraca dan Perhitungan Laba Rugi). j. Sebagian responden umumnya dapat mengisi butir-butir isian dalam template Business Plan setelah diberikan penjelasan. k. Rata-rata pelaku usaha kecil dan menengah memiliki kemampuan mengisi template Business Plan dibandingkan dengan pelaku usaha mikro. l. Secara umum, responden masih mengalami kesulitan dalam memahami dan mengisi proyeksi Arus Kas yang merupakan lampiran template Business Plan. m. Dari hasil diskusi sebagian besar pelaku UMKM tampak berminat mengunakan template laporan keuangan dan Business Plan, selain itu beberapa pelaku UMKM mulai menyadari manfaat pencatatan transaksi dan perencanaan usaha. Beberapa pelaku UMKM meminta copy template untuk diterapkan. Selain itu beberapa UMKM juga mempertanyakan apakah ada program pelatihan sebagai kelanjutan dari uji coba ini. 2. Analisa Hasil Temuan Lapangan Adapun analisis temuan di lapangan atas hal-hal yang berkaitan dengan uji coba tersebut adalah sebagaimana berikut : a. Nama Usaha 1) Usaha kecil dan menengah pada umumnya sudah memiliki nama usaha. Penggunaan nama usaha pada usaha kecil dan menengah disamping untuk alasan promosi juga digunakan sebagai merek dagang dari produk usahanya serta merupakan syarat pengurusan bentuk badan usaha. 2) Usaha mikro pada umumnya belum memiliki nama usaha. Alasan usaha mikro belum memiliki nama usaha antara lain: belum terfikirkan dan merasa belum memerlukan nama usaha, khawatir akan menarik perhatian Pemda terkait penarikan restribusi, sudah tergabung sebagai anggota dari paguyuban atau koperasi.


35

3) Namun demikian ada pula usaha mikro yang memiliki nama usaha walaupun dapat saja terjadi nama usaha mikro tersebut merupakan sebutan yang diberikan oleh konsumen. Untuk usaha mikro seperti ini, mereka menggunakan nama usaha dengan pertimbangan nama usaha dapat digunakan sebagai bagian dari promosi usahanya, merupakan syarat pengurusan status badan hukum usaha, atau ada pula yang sekedar ikutikutan dengan pengusaha lainnya. b. Bentuk Badan Usaha 1) Sebagian besar usaha kecil dan usaha menengah sudah memiliki kesadaran untuk mengurus status/bentuk badan hukum usahanya. Kepemilikan bentuk badan usaha ini karena usaha skala kecil maupun menengah cenderung bermitra dengan pihak lain yang mensyaratkan kepemilikan bentuk badan hukum dalam setiap hubungan bisnis. Dengan adanya badan hukum diharapkan setiap transaksi usaha yang dilakukan akan terjamin keamanannya. 2) Bentuk badan usaha UMKM, nampaknya tidak selalu berhubungan dengan skala usahanya. Banyak usaha skala mikro dan kecil yang berbentuk badan hukum perorangan, namun ada juga usaha mikro dan kecil yang mempunyai badan hukum CV, yayasan atau PT. Sebaliknya usaha menengah juga dapat saja berbentuk badan hukum perorangan. c. Manajemen Usaha dan Administrasi Keuangan 1) Perilaku manajemen usaha dan administrasi keuangan pada skala usaha mikro, kecil dan menengah menunjukkan kecenderungan yang sama, yaitu terdapat usaha yang menerapkan manajemen keuangan berupa pencatatan transaksi keuangan, namun ada juga yang belum melakukan pencatatan. Selain itu, belum semua UMKM menerapkan pemisahan keuangan usaha dengan pribadi/keluarga. Namun demikian sebagian besar UMKM telah melakukan kegiatan inventarisasi bukti-bukti keuangan (nota/faktur). 2) Karakteristik dari UMKM yang belum melakukan pencatatan administrasi dan manajemen usaha, antara lain: UMKM lebih banyak menggunakan waktunya untuk kegiatan usaha dan menganggap belum perlu untuk melakukan pencatatan transaksi. Jenis transaksi UMKM relatif tidak terlalu banyak sehingga UMKM hanya mengandalkan kepercayaan dan ingatan. Misalnya dalam transaksi usaha dan hutang piutang UMKM hanya berhubungan dengan sedikit pemasok

36



bahan baku. Penerapan manajemen usaha dan administrasi keuangan oleh UMKM dapat dilakukan sendiri oleh pemilik usaha dan anggota keluarganya (istri, anak, keponakan) atau menggunakan tenaga khusus yang menangani masalah pencatatan. Variasi pencatatan akan semakin banyak seiring dengan besarnya skala usaha. 3) Beberapa model pencatatan administrasi keuangan yang dilakukan yaitu: UsahakripiktempeMahkotaArtandidiNgawi,JawaTimur Format pencatatan penjualan bulanan berisi kolom tanggal, nama pembeli, jenis barang, banyak barang yang terjual, harga satuan, jumlah harga barang dan keterangan. Format pencatatan pembelian berisi kolom tanggal, nama barang, banyak barang yang dibeli, harga barang dan jumlah harga barang yang dibeli. Selain format di atas, juga telah dilakukan pencatatan pembayaran upah karyawan

Gambar 3.1. Pencatatan Transaksi Keuangan kripik tempe Mahkota Artandi

HotelAANuansa,NgawiJawaTimur Format pencatatan keuangan meliputi pencatatan penghasilan dari kunjungan tamu yang dicatat dalam sebuah buku dengan beberapa kolom, yaitu tanggal, nomor kamar hotel, nama penyewa, lama hari, harga kamar/hari, jumlah total. Format pencatatan keuangan lainnya adalah Catatan Piutang dan Catatan Upah Karyawan.


37

Gambar 3.2. Pencatatan Transaksi Keuangan Hotel AA Nuansa

d. Rencana Pengembangan Usaha dan Pengetahuan tentang Syarat dan Prosedur Pinjaman 1) Di kalangan usaha mikro, sebagian belum ada niat/rencana untuk mengembangkan usahanya. Dalam situasi dan kondisi ekonomi dimana harga bahan baku relatif tinggi dan sepi konsumen, maka mereka cenderung untuk bisa mempertahankan usahanya saja. Disamping hanya ingin mempertahankan usahanya saja, mereka pun umumnya kurang paham tentang syarat, prosedur dan sumber-sumber permodalan yang ada dan dapat mereka akses. Kelompok usaha skala mikro yang memiliki niat dan rencana pengembangan pun rata-rata tidak tahu syarat, prosedur dan sumber-sumber permodalan yang dapat mereka akses. Hanya sebagian kecil saja yang paham syarat, prosedur dan sumber-sumber modal yang ada, yaitu mereka yang pernah atau sedang mengakses permodalan dari program Corporate Social Responsibility (CSR) maupun Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) BUMN atau program pemerintah lainnya. Persyaratan untuk mengakses permodalan tersebut relatif ringan, tidak ada persyaratan agunan dan hanya perlu persyaratan keanggotaan (paguyuban atau koperasi) serta persyaratan adminsitrasi yang relatif mudah dipenuhi seperti KTP, Kartu Keluarga dan rekening listrik. 2) Untuk usaha kecil sebagian ada yang memiliki niat atau rencana mengembangkan usahanya dan berniat meminjam modal, namun ada sebagian yang belum paham syarat, prosedur dan sumber modal yang ada dan dapat mereka akses. Sebagian kalangan usaha skala kecil yang sudah paham syarat, prosedur dan sumber modal tidak semuanya dapat mengakses pinjaman yang dibutuhkan. Alasannya antara lain karena tidak memiliki jaminan (sertifikat tanah atau surat pemilikan kendaraan bermotor).

38



Sebagian usaha kecil lainnya tidak berniat atau berencana mengembangkan usahanya, tetapi hanya ingin mempertahankan usahanya, karena menganggap usahanya sudah cukup berkembang, atau karena khawatir/ takut meminjam disebabkan adanya kendala di bidang pemasaran. Selain itu, ada pula yang tidak berani mengambil risiko karena kurang paham betul syarat, prosedur dan risiko pinjaman. 3) Adapun di kalangan usaha menengah umumnya memiliki niat/rencana untuk mengembangkan usahanya, sehingga mereka mengaku memerlukan modal/pinjaman untuk mengembangkan usahanya. Secara umum mereka sudah tahu syarat, prosedur dan sumber modal, bahkan sebagian sedang dalam proses pengajuan pinjaman. Selain untuk mengembangkan bidang usaha yang sudah ada, juga untuk mengembangkan bidang usaha lainnya. e. Bidang dan Aspek Pelatihan yang dibutuhkan Bidang dan aspek pelatihan yang dibutuhkan oleh usaha mikro, kecil dan menengah berkaitan dengan rencana pengembangan usahanya, keterbatasan informasi permodalan, pencatatan administrasi keuangan, dan penyusunan rencana usaha sebagai berikut: 1) Regulasi/legalitas/dokumen hukum/perizinan yang diperlukan untuk UMKM berdasarkan skala usahanya; 2) Manfaat pencatatan standar keuangan dan rencana usaha, secara lebih khusus manfaat untuk tiap lembar format standar laporan keuangan; 3) Penjelasan istilah dalam lembar-lembar format standar laporan keuangan dan rencana usaha; 4) Penjelasan mengenai cara/teknik penghitungan/pengisian format standar laporan keuangan dan rencana usaha untuk setiap butirnya; 5) Penjelasan mengenai cara/teknik pengisian format rencana usaha, terutama berkenaan dengan proyeksi keuangan, bagaimana menentukan keuangan suatu produk usaha, strategi pelaksanaan usaha dan analisis pasar/ keuangan; 6) Informasi mengenai syarat, prosedur, waktu dan sumber-sumber modal perbankan komersial maupun non komersial yang ada dan dapat diakses oleh UMKM sesuai dengan skala usahanya; 7) Kewirausahaan dan strategi produksi/pemasaran bersama di kalangan UMKM sesuai dengan skala usahanya.


39


ANALISIS PENTAHAPAN DAN STRATEGI DALAM RANGKA IMPLEMENTASI PEDOMAN LAPORAN KEUANGAN DAN RENCANA USAHA UMKM

BAB IV ANALISIS PENTAHAPAN DAN STRATEGI DALAM RANGKA IMPLEMENTASI PEDOMAN LAPORAN KEUANGAN DAN RENCANA USAHA UMKM

4.1. Analisis SWOTMetode analisis SWOT dipergunakan sebagai pendekatan dalam menelaah aspekaspek yang dihadapi entitas UMKM dalam melakukan pencatatan transaksi, penyusunan laporan keuangan dan rencana usaha. Alat yang dipergunakan untuk mengidentifikasi aspek/faktor strategis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman entitas UMKM dalam mencapai tujuannya tersebut adalah matriks SWOT. Dengan demikian, akan dapat diketahui kekuatan dan kelemahan internal yang dimiliki serta peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi, sehingga dapat diambil kesimpulan mengenai strategi yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut.Tabel 4.1. Matriks SWOTKekuatan (Strength) : 1. Dominasi sektor UMKM sebagai salah satu pilar dalam perekonomian Indonesia 2. Sektor UMKM memiliki daya tahan terhadap fluktuasi ekonomi. 3. Banyak bidang usaha UMKM yang memiliki potensi untuk berkembang. 4. Sektor UMKM dapat menjadi entry point untuk memulai usaha mandiri. Strategi Strength - Opportunity 1. Pelatihan dan Pendampingan kepada UMKM. 2. Kaitan ketentuan adanya laporan keuangan dan rencana usaha dalam kegiatan pembiayaan maupun pembinaan UMKM, disesuaikan dengan skala usaha dan tingkat kompetensi Kelemahan (Weakness) 1. Adanya mindset kurang pentingnya pencatatan transaksi dan laporan keuangan dalam operasional UMKM. 2. Terbatasnya pengetahuan pelaku UMKM tentang tata buku, akuntansi dan pelaporan 3. Kurangnya pelatihan di bidang pembukuan, pelaporan keuangan dan penyusunan rencana kerja Strategi Weakness Opportunity 1. Adanya program pentahapan dalam implementasi penyusunan laporan keuangan dan rencana usaha. 2. Adanya program pelatihan kepada UMKM secara berjenjang sesuai dengan pentahapan implementasi penyusunan laporan keuangan dan rencana usaha. 3. Pendampingan implementasi hasil pelatihan.

Internal

Eksternal

Peluang (Opportunity) : 1. Meningkatnya dukungan pemerintah dalam pengembangan UMKM. 2. Meningkatnya perhatian berbagai pihak dalam pengembangan UMKM, misalnya lembaga pembiayaan, perusahaan swasta & BUMN. 3. Adanya ketentuan/perundangan mengenai CSR, PKBL yang dapat dipergunakan untuk meningkatkan kompetensi UMKM.


41

Ancaman (Threat) 1. Adanya persaingan untuk memperoleh pembiayaan sebagai dampak pasar bebas ASEAN. 2. Lemahnya daya saing usaha sebagai dampak pasar bebas.

Strategi Strength - Threat 1. Program peningkatan kompetensi usaha, teknis dan manajerial melalui pelatihan dan pendampingan.

Strategi Weakness - Threat 1. Pelaksanaan program pelatihan dan pendampingan bagi UMKM.

4.2. Analisis Pentahapan & Strategi Implementasi Laporan Keuangan UMKMDengan memperhatikan gambaran yang diperoleh dari hasil uji coba template laporan keuangan yang disusun berdasarkan pos-pos yang terdapat pada ED SAK UKM, terlihat adanya temuan yang menunjukkan bahwa pencatatan transaksi akan lebih lengkap dan lebih baik seiring dengan meningkatnya volume usaha. Volume usaha dalam hal ini baik dari besaran aset yang dimiliki maupun omset penjualan yang terjadi. Dalam perkembangannya, ED SAK UKM telah diberlakukan dengan nama Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Dengan asumsi bahwa format laporan keuangan yang tertuang dalam SAK ETAP merupakan format ideal yang akan diterapkan sebagai acuan bagi pelaku usaha (skala mikro, kecil dan menengah maupun bagi lembaga pembiayaan baik bank maupun institusi non bank), diperlukan adanya pentahapan (staging) dalam implementasinya. Unsur keharusan dalam implementasi pencatatan dan pelaporan diperlukan dengan tujuan terciptanya sektor UMKM dengan pengelolaan keuangan yang baik, professional dan berdaya saing. Unsur keharusan ini diantaranya dapat dilaksanakan dalam bentuk persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu entitas UMKM guna memperoleh pembiayaan, keikutsertaan dalam program tertentu (misalnya program bapak angkat anak angkat) maupun perijinan-perijinan tertentu. Penerapan ketentuan adanya pencatatan/pelaporan keuangan kemungkinan akan dianggap sebagai faktor penghambat perkembangan usaha. Oleh karenanya perlu adanya pentahapan dalam penerapannya, yaitu melalui pelatihan dan pendampingan, sehingga hal ini pada gilirannya akan menjadi suatu faktor pendorong perkembangan usaha. Hal ini mengingat terdapat persyaratan yang berbeda antar skema-skema pinjaman untuk UMKM. Dari wawancara dengan responden, diketahui bahwa yang bersangkutan memperoleh dana bergulir dengan melampirkan fotokopi KTP dan Kartu Keluarga saja.

42



Gambar 4.1. Proses pengambilan data ke responden UMKM

Kondisi berbeda pada persyaratan yang lazim berlaku di industri perbankan dimana terdapat ketentuan adanya pencatatan/laporan keuangan telah diberlakukan oleh pihak perbankan untuk besaran kredit tertentu. Pihak perbankan tidak diperkenankan untuk menyalurkan kredit kepada entitas usaha baru. Minimal entitas tersebut telah beroperasi selama 2 (dua) tahun. Untuk jenis kredit mikro tertentu (misalnya skim Kredit Usaha Rakyat/ KUR) minimal telah beroperasi selama 6 bulan. Pihak perbankan memerlukan adanya laporan keuangan atau setidaknya catatan transaksi keuangan, sebagai salah satu alat analisis untuk dapat memperkirakan besarnya fasilitas kredit yang akan diberikan serta persyaratan yang akan dikenakan. Besarnya omset dan proyeksi peningkatan usaha merupakan salah satu unsur pokok penentuan jumlah kredit/pembiayaan yang akan diberikan. Informasi keuangan tersebut juga berguna untuk memperkirakan kemampuan membayar (repayment capacity) calon debitur. Lebih lanjut lagi, pihak perbankan pun memerlukan laporan keuangan/pencatatan transaksi secara berkala sebagai alat kontrol atas fasilitas kredit yang diberikan. Dari laporan keuangan akan dapat dilihat apakah terjadi penyimpangan penggunaan kredit, atau apakah bisnis yang dilakukan oleh debitur mengalami peningkatan atau penurunan. Adanya jaminan tambahan (collateral) dengan nilai yang cukup besar tidak serta merta mengakibatkan diperolehnya fasilitas kredit dengan jumlah yang cukup besar. Pihak perbankan senantiasa mengacu pada obyek/proyek yang dibiayai dengan tujuan menghindari terjadinya overfinancing/underfinancing ataupun sidestreaming.


43

4.2.1. Pentahapan Keuangan

Pelaksanaan

Pencatatan

dan

Pelaporan

Dengan memperhatikan hasil uji coba pada responden UMKM, diperoleh gambaran akan perlunya pentahapan dalam penerapan pelaksanaan pencatatan transaksi usaha dan penyusunan laporan keuangan. Tahapan didasarkan pada skala usaha, dengan pertimbangan bahwa kebutuhan pencatatan akan meningkat sejalan dengan meningkatnya volume usaha. Lihat Gambar 4.Mengerti dan Paham Manfaat Pencatatan (terkait dengan perijinan dan pembiayaan) Pencatatan : 1. Penjualan 2. Stok 3. Hutang 4. Piutang

SAK ETAP lengkap

Sumber Utama Informasi keuangan Entitas

Pembuatan: 1. Neraca 2. Rugi Laba

Gambar 4.2. Tahapan Implementasi Laporan Keuangan

Tahapan tersebut adalah : 1. Introduksi Pencatatan Transaksi (Pemahaman Manfaat Pencatatan Transaksi) Pada tahap ini diharapkan pelaku entitas UMKM mengerti dan memahami manfaat pencatatan transaksi, baik bagi pelaku usaha sendiri maupun dalam hubungannya dengan pihak ketiga, misalnya institusi perijinan dan lembaga pembiayaan. Salah satu hambatan penerapan pelaksanaan pencatatan transaksi dan penyusunan Laporan Keuangan bagi UMKM adalah adanya pandangan bahwa kegiatan tersebut bukanlah merupakan kebutuhan, bahkan dirasa hanya menambah beban pekerjaan. Manfaat yang diperoleh tidak sebanding dengan tambahan usaha (effort) yang dilakukan.

44



Langkah yang perlu dilakukan pada tahap ini adalah : a. Kampanye/penyebaran informasi/sosialisasi secara massif dalam bahasa yang sederhana perihal perlunya setiap unit usaha untuk melakukan pencatatan transaksi, bagaimana pun sederhana bentuk usahanya. b. Sosialisasi juga melalui berbagai media yang bersifat masal dan disesuaikan dengan kondisi sosial-budaya daerah masing-masing dimana UMKM berada. Bisa melalui poster, penyebaran brosur, pamflet, leaflet dan lain sebagainya. c. Isi (content) media kampanye/sosialisasi diantaranya dalam bentuk contoh sederhana dan mudah dipahami, sesuai kondisi sosial-budaya daerah masingmasing dimana UMKM berada. Melalui tahapan ini diharapkan muncul kesadaran/pemahaman pelaku UMKM akan manfaat dan pentingnya pencatatan transaksi. Hal ini akan merupakan entry point yang ideal bagi tahapan selanjutnya. 2. Pencatatan Arus Keluar Masuk Kas Pencatatan transaksi kas merupakan dasar/awal dari tahapan pencatatan UMKM. Hal ini sejalan dengan bentuk kegiatan UMKM yang sebagian besar bersifat cash basis, baik modal, biaya, pembelian maupun hasil penjualan. Dengan demikian, pencatatan ini merupakan sumber utama informasi keuangan entitas. Pencatatan kas juga berguna bagi UMKM untuk mengetahui apakah terdapat selisih kurang (rugi) atau selisih lebih (laba) serta untuk mengetahui jumlah uang kas yang ada dalam kotak penyimpanan. Pencatatan ini dilakukan secara harian. Tahapan ini merupakan target minimal dan diharapkan dapat dicapai oleh entitas usaha dengan skala Mikro. 3. Pencatatan Transaksi Lainnya Tahapan selanjutnya dalam proses pencatatan transaksi adalah : a. Pencatatan Penjualan Pencatatan penjualan dilakukan secara harian. Pencatatan ini diperlukan oleh entitas untuk mengetahui beberapa hal utama, diantaranya : 1) Jumlah penerimaan dari penjualan barang 2) Barang-barang apa saja yang terjual 3) Siapa pembeli terbanyak


45

b. Pencatatan Persediaan Barang Dagang Pencatatan persediaan barang dagang diperlukan oleh entitas untuk mengetahui beberapa hal utama, diantaranya : 1) Jumlah barang dagang yang masih ada di gudang/yang dititipkan di outlet/ kios/toko/pameran deng

persiapan bank indonesia dalam menghadapi masyarakat ekonomi asean

Documents