rapat koordinasi teknis pembangunan · masing bidang urusan pemerintahan tahun 2018. kondisi saat...
TRANSCRIPT
RAPAT KOORDINASI TEKNIS PEMBANGUNAN
| 3
TUJUAN DAN OUTPUT RAKORTEK
Output nyata yang diharapkan dari rakortek ini adalah :
1. Tersusunnya program, kegiatan, proyek, target, lokasi,
dan anggaran pusat dan daerah dalam pencapaian
target pembangunan nasional Tahun 2018.
2. Terwujudnya komitmen daerah dalam mendukung
pencapaian program prioritas nasioal tahun 2018.
3. Tersusunnya daftar urutan usulan prioritas pusat dan
daerah tahun 2018
Adapun Tujuan Rakortek:
1. Sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional dan
daerah serta pembangunan antar daerah Tahun 2018,
dan
2. Penyelarasan program, kegiatan, proyek, target,
lokasi, dan anggaran pembangunan nasional antara
pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota masing-
masing bidang urusan pemerintahan Tahun 2018.
KONDISI SAAT INI
| 5
GAMBARANN INKONSISTENSI PERENCANAAN
Tentunya sinkronisasi perencanaan teknis ini tidaklah cukup berhenti
disini, Harus ada pengawalan yang baik antara perencanaan dan
pengganggaran baik pada tingkat pusat maupun daerah. Hal ini saya
tekankan karena kondisi saat ini :
1. 17,07% program dan 85,84% pagu program yang ditetapkan
dalam Perda tentang RPJMD Provinsi tidak dijabarkan
pemerintah provinsi kedalam rencana tahunan atau peraturan
gubernur tentang RKPD.
2. Sementara PPAS yang disepakati antara gubernur dan
DPRD untuk dijadikan landasan setiap SKPD dalam
melaksanakan program dan kegiatan guna mewujudkan visi dan
misi kepala daerah dibandingkan dengan RPJMD
inkonsistensi program mencapai 25,03% dengan pagu
anggaran mencapai 97,49%.
3. jika dibandingkan antara RPJMD dengan APBD, inkonsistensi
program menurun menjadi hanya 14,70% program tetapi
pagu anggaran semakin meningkat menjadi 103,04%.
| 6
GAMBARANN INKONSISTENSI PERENCANAAN
1. Pemerintah : dikarenakan selain adanya pengaruh dari kebijakan
nasional antara lain pembentukan perangkat daerah sebagai perintah dari
undang-undang tentang pembentukan lembaga pemerintah pusat, juga
karena adanya kewajiban pemerintah daerah untuk menyediakan dana
pendamping mendukung program nasional seperti DAK dan tugas
pembantuan.
2. DPRD : dikarenakan untuk menampung aspirasi para konstituen di daerah
pemilihan melalui penjaringan aspirasi masyarakat ketika anggota DPRD
melakukan reses.
3. Gubernur : dikarenakan adanya kebijakan reaktif di luar janji-janji politik
kepala daerah yang ditetapkan dalam RPJMD.
4. Perangkat Daerah:, dikarenakan adanya usulan-usulan program,
kegiatan dan pagu anggaran SKPD yang melampaui Renstra-SKPD yang
telah ditetapkan dan memperoleh dukungan kepala daerah dan DPRD.
5. Masyarakat dikarenakan munculnya usulan kebutuhan baru yang secara
mendadak disampaikan dalam penyusunan rencana tahunan khususnya
untuk memperoleh dana hibah dan bantuan.
6. Lain-lain, mencakup mitigasi bencana, melonjaknya sisa lebih
perhitungan anggaran.
Unsur dominan yang memengaruhi inkonsistensi
antara perencanaan dan penganggaran
| 7
TREND PELAYANAN DASAR
Perencanaan pembangunan di daerah telah fokus pada urusan
wajib pelayanan dasar (Pendidikan. Kesehatan, infratruktur,
sosial dan permukiman) dengan trend alokasi belanja daerah
dalam APBD Provinsi/Kab/Kota saat ini yaitu:
Tahun 2014 sebesar 452,17 triliun
Tahun 2015 sebesar 508,60 trilun
Tahun 2016 sebesar 570,60 trilun
BEBERAPA PERMASALAHAN
| 9
MASALAH TEKNIS
1. Belum sinkronnya program prioritas nasional dengan program prioritas daerah, dalam rangka
pencapaian target pembangunan nasional;
2. Masih adanya program prioritas nasional yang belum didukung oleh program prioritas
daerah;
3. Masih adanya program/kegiatan k/l dan daerah yang tumpang tindih karena tidak sesuai
dengan urusan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan uu 23 tahun 2014 tentang
pemerintahan daerah;
4. Terbatasnya alokasi anggaran pada pemerintah daerah dalam mendukung pencapaian target
pembangunan nasional
5. Masih ada beberapa kegiatan prioritas nasional yang belum ditentukan lokasi dan targetnya.
Beberapa permasalahan tekhnis yang masih
ditemukan:
AMANAT MENDAGRI
| 11
PENEKANAN
Melakukan upaya-upaya vital untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan
yang baik, untuk pembangunan yang baik dan tepat sasaran;
Melakukan penguatan pembangunan infrastruktur yang mampu memberikan
daya ungkit sektor-sektor unggulan di daerah, sebab tanpa infrastruktur yang
memadai dan berkualitas, mustahil target-target pembangunan dapat tercapai
dan mustahil pula untuk mewujudkan kesejahteraan kepada seluruh lapisan
masyarakat;
Koordinasi antar pemangku kepentingan baik di pusat maupun di daerah
harus terus ditingkatkan. Di tingkat pusat harus mempunyai kesamaan Bahasa
agar yang di daerah tidak bingung dalam mengimplementasikan kebijakan-
kebijakan di lapangan. Di tingkat daerah harus terus dijalin komunikasi antar
pemangku kepentingan yang diatur di dalam Forkompimda;
Program strategis di tingkat pusat harus menyentuh daerah serta begitu pula
sebaliknya program strategis daerah harus mendukung program strategis di
pusat. Sehingga tercipta sinergitas pembangunan pusat dan daerah.
Beberapa hal yang ingin saya tekankan dalam rangka mewujudkan pembangunan yang
lebih berkualitas dan mendorong percepatan target nasional seiring dengan prioritas
daerah adalah:
1
2
3
4
| 12
PENUTUP
Saya harapkan dalam setiap perencanaan teknis yang dilakukan oleh
pemerintah pusat dan daerah, dilakukan pengendalian yang baik pada saat
penganggaran dan pelaksanaan pekerjaan.
Inilah esensi dari hubungan Pusat dan Daerah yang TEGAK LURUS seperti
yang telah saya ungkapkan di awal sambutan saya ini.
Agart hasil dari Rakortek ini dapat menjadi pedoman bagi penyelarasan
dokumen rencana pembangunan nasional dengan dokumen rencana
pembangunan daerah, sehingga program nasional yang telah direncanakan
oleh Bapak Presiden Republik Indonesia dalam Nawa Cita dapat
terimplementasi mulai dari tingkat Nasional hingga Desa.
1
2
3
KEMENTERIAN DALAM NEGERI JL. Medan Merdeka Utara No. 7 Jakarta Pusat, 101101 Telp/Fax: (021) 3459339
TERIMA KASIH
LAMPIRAN
| 15
SASARAN PRIORITAS NASIONAL
1. Prioritas Nasional tahun 2017 terdiri dari 23 prioritas. Pada tahun 2018, prioritas
tersebut dikerucutkan menjadi 10 prioritas nasional, yang terdiri dari: pendidikan,
kesehatan, perumahan dan permukiman, pengembangan dunia usaha dan
pariwisata, ketahanan energy, ketahanan pangan, penanggulangan kemiskinan,
infrastruktur, konektifitas dan kemaritiman, pembangunan wilayah, serta politik,
hukum dan pertahanan keamanan.
2. 10 Prioritas Nasional di tahun 2018, diterjemahkan 30 program prioritas dan 150
kegiatan prioritas.
3. Fokus pembahasan Rakortek terkait Sasaran Prioritas Nasional meliputi:
a. Klarifikasi target provinsi berdasarkan target PN
b. Kesepakatan antara K/L dan Daerah terkait pencapaian sasaran PN
| 16
PROYEK K/L PENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL
1. Terdapat sebanyak 8718 proyek K/L yang
diarahkan untuk mendukung pencapaian prioritas
nasional pada tahun 2018;
2. Keseluruh proyek tersebut membutuhkan
kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah.
Untuk itu, pembahasan dalam Rakortek terkait
proyek K/L pendukung PN difokuskan pada:
a. Kesesuaian proyek K/L dengan kewenangan
level pemerintahan sebagaimana yang diatur
dalam UU 23 tahun 2014
b. Bentuk dukungan daerah yang dibutuhkan
oleh K/L dalam pelaksanaan proyek PN
c. Verifikasi kesiapan dan kesediaan daerah
terkait lokasi pelaksanaan proyek K/L
d. Verifikasi target dan pendanaan
| 17
USULAN DAERAH PENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL
1. Terdapat sekitar 36.000 kegiatan yang diusulkan daerah. usulan tersebut
sebagiannya terkait dengan dukungan terhadap prioritas nasional, dan sebagian
lainnya merupakan usulan yang menjadi prioritas daerah.
2. Pembahasan usulan daerah yang merupakan dukungan terhadap prioritas
nasional, fokus pembahasan rakortek diarahkan pada:
a. Verifikasi proyek sesuai dengan kewenangan
b. Verifikasi Kesesuaian usulan daerah dengan PN
c. Verifikasi terkait target dan anggaran
d. Konfirmasi kesiapan daerah dalam pelaksanaan usulan kegiatan
| 18
PRIORITAS DAERAH
1. Usulan kegiatan prioritas daerah berisikan rencana program dan kegiatan yang akan
dilakukan daerah untuk mengoptimalkan potensi daerah. Usulan-usulan ini
mencerminkan upaya-upaya daerah untuk mencapai tujuan pembangunan daerah
yang dicantumkan dalam pasal 258 ayat (1) UU 23 Tahun 2014. Tujuan-tujuan
pembangunan daerah tersebut terdiri dari: peningkatan dan pemerataan pendapatan
masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan
kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah
2. Pembahasan terkait prioritas daerah dalam Rakortek diarahkan pada:
a. Verifikasi usulan prioritas daerah dari sisi target dan pendanaan
b. Verifikasi usulan sesuai dengan kewenangan
c. Verifikasi usulan dengan melihat intensitas urusan pemerintahan
Tren Alokasi Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar Dalam APBD Tahun 2012-2016
17
2,1
7
19
2,6
7
21
4,5
3
24
1,0
0
24
6,6
1
56
,44
6
8,4
4
81
,68
1
00
,15
1
26
,89
86
,70
1
14
,17
1
38
,06
1
48
,49
1
74
,63
4,9
1
7,5
7
11
,03
1
1,6
7
14
,29
4,7
6
5,8
2
6,8
7
7,2
9
8,1
7
-
50
100
150
200
250
300
15
,85
1
9,2
4
21
,75
1
9,3
0
20
,34
14
,15
1
7,4
2
20
,85
2
4,4
1
28
,40
24
,95
3
1,2
8
37
,34
4
3,4
1
43
,03
1,3
6
2,5
3
4,0
3
3,3
1
5,4
8
1,8
9
2,2
0
2,6
6
2,6
8
2,6
6
- 10 20 30 40 50
TA 2
01
2
TA 2
01
4
TA 2
01
6
TA 2
01
2
TA 2
01
4
TA 2
01
6
TA 2
01
2
TA 2
01
4
TA 2
01
6
TA 2
01
2
TA 2
01
4
TA 2
01
6
TA 2
01
2
TA 2
01
4
TA 2
01
6
triliun rupiah
Pendidikan Kesehatan PU dan Penataan
Ruang Perumahan Sosial
15
6,3
2
17
3,4
2
19
2,7
8
22
1,7
0
22
6,2
7
42
,29
5
1,0
3
60
,83
7
5,7
4
98
,49
61
,75
8
2,8
9
10
0,7
2
10
5,0
8
13
1,6
0
3,5
5
5,0
4
7,0
0
8,3
6
8,8
1
2,8
7
3,6
2
4,2
1
4,6
1
5,5
1
-
50
100
150
200
250
TA 2
01
2
TA 2
01
4
TA 2
01
6
TA 2
01
2
TA 2
01
4
TA 2
01
6
TA 2
01
2
TA 2
01
4
TA 2
01
6
TA 2
01
2
TA 2
01
4
TA 2
01
6
TA 2
01
2
TA 2
01
4
TA 2
01
6
Pendidikan Kesehatan PU dan Penataan
Ruang Perumahan Sosial
Provinsi
Kabupaten/Kota Provinsi+Kabupaten/Kota
Pendidikan Kesehatan PU dan Penataan
Ruang Perumahan Sosial