-1-

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANGTAHUN 2013 NOMOR 1

PERATURAN DAERAH KABUPATENMAGELANG

NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa pendidikan merupakanurusan pemerintahan wajibyang menjadi kewenangan dantanggung jawab PemerintahDaerah;

b. bahwa dalam rangkamelaksanakan sistempendidikan yang menjamin

-2-

pemerataan kesempatanpendidikan, peningkatanmutu pendidikan danpeningkatan sumber dayamanusia sehingga mampumenghadapi perkembanganilmu pengetahuan danteknologi, perlu mengaturmengenai penyelenggaraanpendidikan di KabupatenMagelang;

c. bahwa berdasarkanpertimbangan sebagaimanadimaksud pada huruf a danhuruf b, perlu menetapkanPeraturan Daerah tentangPenyelenggaraan Pendidikan;

Mengingat : 1. Pasal 18 Undang-UndangDasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13Tahun 1950 tentangPembentukan Daerah-DaerahKabupaten dalam LingkunganPropinsi Jawa Tengah (Berita

-3-

Negara Republik IndonesiaTahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 20Tahun 2003 tentang SistemPendidikan Nasional(Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2003 Nomor78, Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 32Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah(Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor125, Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor 4437) sebagaimanatelah diubah beberapa kaliterakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun2008 tentang PerubahanKedua Atas Undang-UndangNomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah(Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2008 Nomor

-4-

59, Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 14Tahun 2005 tentang Guru danDosen (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun2005 Nomor 157, TambahanLembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4586);

6. Undang-Undang Nomor 12Tahun 2011 tentangPembentukan PeraturanPerundang-Undangan(Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2011 Nomor82, Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor 5234);

7. Peraturan Pemerintah Nomor21 Tahun 1982 tentangPemindahan Ibu KotaKabupaten Daerah Tingkat IIMagelang dari WilayahKotamadya Daerah Tingkat IIMagelang ke KecamatanMungkid di Wilayah

-5-

Kabupaten Daerah Tingkat IIMagelang (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun1982 Nomor 36);

8. Peraturan Pemerintah Nomor19 Tahun 2005 tentangStandar Nasional Pendidikan(Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor40, Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor 4496);

9. Peraturan Pemerintah Nomor38 Tahun 2007 tentangPembagian UrusanPemerintahan AntaraPemerintah, PemerintahanDaerah Provinsi danPemerintahan DaerahKabupaten/Kota (LembaranNegara Republik IndonesiaTahun 2007 Nomor 82,Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor55 Tahun 2007 tentang

-6-

Pendidikan Agama danPendidikan Keagamaan(Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor124, Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor 4769);

11. Peraturan Pemerintah Nomor47 Tahun 2008 tentang WajibBelajar (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun2008 Nomor 90, TambahanLembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4863);

12. Peraturan Pemerintah Nomor48 Tahun 2008 tentangPendanaan Pendidikan(Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2008 Nomor91, Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor 4864);

13. Peraturan Pemerintah Nomor74 Tahun 2008 tentang Guru(Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2008 Nomor

-7-

194, Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor 4941);

14. Peraturan Pemerintah Nomor17 Tahun 2010 tentangPengelolaan danPenyelenggaraan Pendidikan(Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2010 Nomor23, Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor 5105) sebagaimanatelah diubah denganPeraturan Pemerintah Nomor66 Tahun 2010 tentangPerubahan Atas PeraturanPemerintah Nomor 17 Tahun2010 tentang Pengelolaan danPenyelenggaraan Pendidikan(Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2010 Nomor112, Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor 5157);

15. Peraturan Presiden Nomor 1Tahun 2007 tentangPengesahan, Pengundangan

-8-

dan PenyebarluasanPeraturan Perundang-undangan;

16. Peraturan Daerah ProvinsiJawa Tengah Nomor 4 Tahun2012 tentang PenyelenggaraanPendidikan (Lembaran DaerahProvinsi Jawa Tengah Tahun2012 Nomor 4);

17. Peraturan Daerah KabupatenDaerah Tingkat II MagelangNomor 5 Tahun 1988 tentangPenyidik Pegawai Negeri Sipildi Lingkungan PemerintahKabupaten Daerah Tingkat IIMagelang (Lembaran DaerahKabupaten Daerah Tingkat IIMagerlang Tahun 1988 Nomor12 Seri D);

18. Peraturan Daerah KabupatenMagelang Nomor 10 Tahun2004 tentang MekanismeKonsultasi Publik (LembaranDaerah Kabupaten MagelangTahun 2004 Nomor 17 Seri ENomor 9);

-9-

19. Peraturan Daerah KabupatenMagelang Nomor 2 Tahun2006 tentang Tata CaraPembentukan PeraturanDaerah (Lembaran DaerahKabupaten Magelang Tahun2006 Nomor 11 Seri E Nomor7);

20. Peraturan Daerah KabupatenMagelang Nomor 21 Tahun2008 tentang UrusanPemerintahan Yang MenjadiKewenangan PemerintahDaerah Kabupaten Magelang(Lembaran Daerah KabupatenMagelang Tahun 2008 Nomor21);

Dengan Persetujuan BersamaDEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN MAGELANGdan

BUPATI MAGELANG

MEMUTUSKAN:

-10-

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANGPENYELENGGARAANPENDIDIKAN.

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksuddengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.2. Pemerintahan daerah adalah

penyelenggaraan urusan pemerintahanoleh pemerintah daerah dan DPRDmenurut asas otonomi dan tugaspembantuan dengan prinsip otonomiseluas-luasnya dalam sistem dan prinsipNegara Kesatuan Republik Indonesiasebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945.

3. Penyelenggara pemerintahan daerahadalah Pemerintah Daerah dan DPRD.

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati danPerangkat Daerah sebagai unsurpenyelenggara Pemerintah Daerah.

-11-

5. Bupati adalah Bupati Magelang.6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang

selanjutnya disngkat DPRD adalahlembaga perwakilan rakyat daerah sebagaiunsur penyelenggara pemerintahandaerah.

7. Dinas adalah Satuan Kerja PemerintahDaerah yang mempunyai tugas pokok danfungsi di bidang pendidikan.

8. Pendidikan adalah usaha sadar danterencana untuk mewujudkan suasanabelajar dan proses pembelajaran agarpeserta didik secara aktif mengembangkanpotensi dirinya untuk memiliki kekuatanspiritual keagamaan, pengendalian diri,kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia,serta keterampilan yang diperlukandirinya, masyarakat, Bangsa dan Negara.

9. Warga adalah orang yang memanfaatkanpelayanan pendidikan di daerah.

10. Peserta didik adalah warga yang berusahamengembangkan potensi diri melaluiproses pembelajaran yang tersedia padajalur, jenis dan jenjang pendidikantertentu.

-12-

11. Masyarakat adalah kelompok WargaNegara Indonesia non Pemerintah yangmempunyai perhatian dan peranan dalambidang pendidikan.

12. Sumber daya pendidikan yang selanjutnyadisebut sumber daya adalah segalasesuatu yang dipergunakan dalampenyelenggaraan pendidikan yang meliputitenaga kependidikan, masyarakat, dana,sarana, dan prasarana.

13. Penyelenggaraan pendidikan adalahkegiatan pelaksanaan komponen sistempendidikan pada satuan atau programpendidikan pada jalur, jenjang, dan jenispendidikan agar proses pendidikan dapatberlangsung sesuai dengan tujuanpendidikan nasional.

14. Jalur pendidikan adalah wahana yangdilalui peserta didik untukmengembangkan potensi diri dalam suatuproses pendidikan yang sesuai dengantujuan pendidikan.

15. Jenjang pendidikan adalah tahapanpendidikan yang ditetapkan berdasarkantingkat perkembangan peserta didik,tujuan yang akan dicapai, dan kemampuanyang kembangkan.

-13-

16. Jenis pendidikan adalah kelompok yangdidasarkan pada kekhususan tujuanpendidikan suatu satuan pendidikan.

17. Pendidikan formal adalah jalur pendidikanyang terstruktur dan berjenjang yangterdiri atas pendidikan dasar danpendidikan menengah.

18. Pendidikan nonformal adalah jalurpendidikan di luar pendidikan formal yangdapat dilaksanakan secara terstruktur danberjenjang.

19. Pendidikan informal adalah jalurpendidikan keluarga dan lingkungan.

20. Pendidikan anak usia dini adalah suatuupaya pembinaan yang ditujukan kepadaanak sejak lahir sampai dengan usia 6(enam) tahun yang dilakukan melaluipemberian rangsangan pendidikan untukmembantu pertumbuhan danperkembangan jasmani dan rohani agaranak memiliki kesiapan dalam memasukipendidikan lebih lanjut.

21. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnyadisingkat TK, adalah salah satu bentuksatuan pendidikan anak usia dini pada

-14-

jalur pendidikan formal yangmenyelenggarakan program pendidikanbagi anak berusia 4 (empat) tahun sampaidengan 6 (enam) tahun.

22. Raudhatul Athfal, yang selanjutnyadisingkat RA, adalah salah satu bentuksatuan pendidikan anak usia dini padajalur pendidikan formal yangmenyelenggarakan program pendidikandengan kekhasan agama Islam bagi anakberusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6(enam) tahun.

23. Pendidikan dasar adalah jenjangpendidikan pada jalur pendidikan formalyang melandasi jenjang pendidikanmenengah, yang diselenggarakan padasatuan pendidikan berbentuk SekolahDasar dan Madrasah Ibtidaiyah ataubentuk lain yang sederajat serta menjadisatu kesatuan kelanjutan pendidikan padasatuan pendidikan yang berbentuk SekolahMenengah Pertama dan MadrasahTsanawiyah, atau bentuk lain yangsederajat.

24. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkatSD, adalah salah satu bentuk satuanpendidikan formal yang menyelenggarakan

-15-

pendidikan umum pada jenjang pendidikandasar.

25. Madrasah Ibtidaiyah, yang selanjutnyadisingkat MI, adalah salah satu bentuksatuan pendidikan formal dalam binaanMenteri Agama yang menyelenggarakanpendidikan umum dengan kekhasanagama Islam pada jenjang pendidikandasar.

26. Sekolah Menengah Pertama, yangselanjutnya disingkat SMP, adalah salahsatu bentuk satuan pendidikan formalyang menyelenggarakan pendidikan umumpada jenjang pendidikan dasar sebagailanjutan dari SD, MI, atau bentuk lainyang sederajat atau lanjutan dari hasilbelajar yang diakui sama atau setara SDatau MI.

27. Madrasah Tsanawiyah, yang selanjutnyadisingkat MTs, adalah salah satu bentuksatuan pendidikan formal dalam binaanMenteri Agama yang menyelenggarakanpendidikan umum dengan kekhasanagama Islam pada jenjang pendidikandasar sebagai lanjutan dari SD, MI, ataubentuk lain yang sederajat atau lanjutandari hasil belajar yang diakui sama atausetara SD atau MI.

-16-

28. Pendidikan menengah adalah jenjangpendidikan pada jalur pendidikan formalyang merupakan lanjutan pendidikandasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas,Madrasah Aliyah, Sekolah MenengahKejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruanatau bentuk lain yang sederajat.

29. Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnyadisingkat SMA, adalah salah satu bentuksatuan pendidikan formal yangmenyelenggarakan pendidikan umum padajenjang pendidikan menengah sebagailanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lainyang sederajat atau lanjutan dari hasilbelajar yang diakui sama/setara SMP atauMTs.

30. Madrasah Aliyah, yang selanjutnyadisingkat MA, adalah salah satu bentuksatuan pendidikan formal dalam binaanMenteri Agama yang menyelenggarakanpendidikan umum dengan kekhasanagama Islam pada jenjang pendidikanmenengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs,atau bentuk lain yang sederajat ataulanjutan dari hasil belajar yang diakuisama atau setara SMP atau MTs.

-17-

31. Sekolah Menengah Kejuruan, yangselanjutnya disingkat SMK, adalah salahsatu bentuk satuan pendidikan formalyang menyelenggarakan pendidikankejuruan pada jenjang pendidikanmenengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs,atau bentuk lain yang sederajat ataulanjutan dari hasil belajar yang diakuisama atau setara SMP atau MTs.

32. Madrasah Aliyah Kejuruan, yangselanjutnya disingkat MAK, adalah salahsatu bentuk satuan pendidikan formaldalam binaan Menteri Agama yangmenyelenggarakan pendidikan kejuruandengan kekhasan agama Islam padajenjang pendidikan menengah sebagailanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lainyang sederajat atau lanjutan dari hasilbelajar yang diakui sama atau setara SMPatau MTs.

33. Wajib belajar adalah program pendidikanminimal yang harus diikuti oleh WargaNegara Indonesia atas tanggung jawabPemerintah dan pemerintah daerah.

34. Standar Nasional Pendidikan yangselanjutnya disingkat SNP adalah kriteriaminimal tentang sistem pendidikan di

-18-

seluruh wilayah hukum Negara KesatuanRepublik Indonesia.

35. Standar Pelayanan Minimal bidangpendidikan yang selanjutnya disebut SPMadalah jenis dan tingkat pelayananpendidikan minimal yang harus disediakanoleh satuan atau program pendidikan,penyelenggara satuan atau programpendidikan dan Pemerintah Daerahsebagaimana diatur dalam PeraturanPemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentangPembagian Urusan Pemerintahan AntaraPemerintah, Pemerintahan DaerahProvinsi, dan Pemerintahan DaerahKabupaten/Kota.

36. Kelompok belajar adalah satuanpendidikan nonformal yang terdiri atassekumpulan warga masyarakat yang salingmembelajarkan pengalaman dankemampuan dalam rangka meningkatkanmutu dan taraf kehidupannya.

37. Pusat kegiatan belajar masyarakat adalahsatuan pendidikan nonformal yangmenyelenggarakan berbagai kegiatanbelajar sesuai dengan kebutuhanmasyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh,dan untuk masyarakat.

-19-

38. Pesantren atau Pondok Pesantren adalahlembaga pendidikan keagamaan Islamberbasis masyarakat yangmenyelenggarakan pendidikan diniyahsecara terpadu dengan jenis pendidikanlainnya.

39. Pendidikan berbasis keunggulan lokaladalah pendidikan yang diselenggarakansetelah memenuhi SNP dan diperkayadengan keunggulan kompetitif dan/ataukomparatif daerah.

40. Satuan pendidikan adalah kelompoklayanan pendidikan yangmenyelenggarakan pendidikan pada jalurformal, nonformal, dan informal padasetiap jenjang dan jenis pendidikan.

41. Kurikulum adalah seperangkat rencanadan pengaturan mengenai tujuan, isi, danbahan pelajaran serta cara yang digunakansebagai pedoman penyelenggaraankegiatan pembelajaran untuk mencapaitujuan pendidikan tertentu.

42. Pendidik adalah tenaga kependidikan yangberkualifikasi sebagai guru, konselor,pamong belajar, tutor, instruktur,fasilitator, dan sebutan lain yang sesuaidengan kekhususannya, serta

-20-

berpartisipasi dalam penyelenggaraanpendidikan.

43. Tenaga kependidikan adalah anggotamasyarakat yang mengabdikan diri dandiangkat untuk menunjangpenyelenggaraan pendidikan.

44. Pendidikan berbasis masyarakat adalahpenyelenggaraan pendidikan berdasarkankekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi,dan potensi masyarakat sebagaiperwujudan pendidikan dari, oleh, danuntuk masyarakat.

45. Pembelajaran adalah proses interaksipeserta didik dengan pendidik dan/atausumber belajar pada suatu lingkunganbelajar.

46. Organisasi profesi adalah kumpulananggota masyarakat yang memilikikeahlian tertentu yang berbadan hukumdan bersifat nonkomersial.

47. Dewan pendidikan adalah lembaga mandiriyang beranggotakan berbagai unsurmasyarakat yang peduli pendidikan.

48. Komite sekolah/madrasah adalah lembagamandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah,

-21-

serta tokoh masyarakat yang pedulipendidikan.

49. Mutu pendidikan adalah tingkatkecerdasan kehidupan bangsa yang dapatdiraih dari penerapan Sistem PendidikanNasional.

50. Penjaminan mutu pendidikan adalahkegiatan sistemik dan terpadu oleh satuanatau program pendidikan, penyelenggarasatuan atau program pendidikan,pemerintah daerah, Pemerintah, danmasyarakat untuk menaikkan tingkatkecerdasan kehidupan bangsa melaluipendidikan.

51. Akreditasi adalah kegiatan penilaiankelayakan program dan/atau satuanpendidikan berdasarkan kriteria yang telahditetapkan.

52. Evaluasi adalah kegiatan pengendalianpenjaminan dan penetapan mutupendidikan terhadap berbagai komponenpendidikan pada setiap jalur, jenjang danjenis pendidikan sebagai bentukpertanggungjawaban penyelenggaraanpendidikan.

-22-

53. Penilaian adalah proses pengumpulan danpengolahan informasi untuk mengukurpencapaian hasil belajar peserta didik.

54. Buku teks pelajaran pendidikan dasar danmenengah yang selanjutnya disebut bukuteks adalah buku acuan wajib untukdigunakan di satuan pendidikan dasar danmenengah atau perguruan tinggi yangmemuat materi pembelajaran dalamrangka peningkatan keimanan, ketakwaan,akhlak mulia, dan kepribadian,penguasaan ilmu pengetahuan danteknologi, peningkatan kepekaan dankemampuan estetis, peningkatankemampuan kinestetis dan kesehatan yangdisusun berdasarkan standar nasionalpendidikan.

55. Penyidik adalah Pejabat Polisi NegaraRepublik Indonesia atau Pejabat PegawaiNegeri Sipil tertentu yang diberi tugaswewenang khusus oleh undang-undanguntuk melakukan penyidikan.

56. Penyidikan adalah serangkaian tindakanpenyidik dalam hal dan menurut cara yangdiatur dalam peraturan perundang-undangan untuk mencari sertamengumpulkan bukti yang dengan bukti

-23-

itu membuat terang tentang tindakanpidana yang terjadi dan guna menemukantersangkanya.

57. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yangselanjutnya disebut PPNS adalah PejabatPegawai Negeri Sipil tertentu dalamlingkungan Pemerintah Daerah yang diberiwewenang khusus oleh undang-undanguntuk melakukan penyidikan terhadappelanggaran peraturan daerah.

BAB IIDASAR, FUNGSI, DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan pendidikan berdasarkanPancasila dan Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Pendidikan berfungsi mengembangkankemampuan dan membentuk watak sertaperadaban bangsa yang bermartabat dalamrangka mencerdaskan kehidupan bangsa,

-24-

bertujuan untuk berkembangnya potensipeserta didik agar menjadi manusia yangberiman dan bertakwa kepada Tuhan YangMaha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu,cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warganegara yang demokratis serta bertanggungjawab.

Pasal 4

Penyelenggaraan Pendidikan di Daerahbertujuan untuk berkembangnya potensipeserta didik agar menjadi manusia yangberiman dan bertaqwa kepada Tuhan YangMaha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu,cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi WargaNegara yang demokratis serta bertanggungjawab.

BAB IIIVISI DAN MISI

Pasal 5

Visi pendidikan adalah terwujudnyapeningkatan kualitas sumber daya manusiamelalui pendidikan yang bertumpu padamanusia yang taqwa, unggul dan berbudaya.

-25-

Pasal 6

Misi pendidikan adalah:a. meningkatkan manajemen layanan

pendidikan, pembinaan generasi muda danolahraga yang transparan, efektif, danefisien;

b. meningkatkan pemerataan akses pendidikandengan memperhatikan keadilan dankesetaraan gender;

c. meningkatkan mutu pendidikan denganmemperhatikan keadilan dan kesetaraangender;

d. meningkatkan relevansi kurikulum yangmendorong pengembangan dan penerapanteknologi madya di berbagai bidang sertaberorientasi kesepadanan dan pasar kerjasesuai potensi daerah denganmemperhatikan keadilan dan kesetaraangender;

e. meningkatkan kepeloporan, peranserta, danprestasi yang mendukung pengembangankreativitas, keterampilan dankewirausahaan pemuda;

-26-

f. meningkatkan pembinaan, pemasyarakatan,serta penyediaan sarana dan prasaranaolahraga.

BAB IVRUANG LINGKUP

Pasal 7

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:a. Hak dan Kewajiban Warga, Orang Tua,

Masyarakat, Satuan Pendidikan, PesertaDidik dan Pemerintah Daerah;

b. Pendirian, Perubahan, dan PenggabunganSatuan Pendidikan;

c. Pendidikan Formal;d. Pendidikan Nonformal;e. Pendidikan Informal;f. Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal;g. Pendidik dan Tenaga Kependidikan;h. Kepala Sekolah;i. Sarana dan Prasarana;j. Pendanaan Pendidikan;k. Peran Serta Masyarakat;l. Penjaminan Mutu Pendidikan;m. Penerimaan Peserta Didik;n. Evaluasi dan Akreditasi;o. Kerjasama;

-27-

p. Pengawasan;q. Sanksi.

BAB VHAK DAN KEWAJIBAN

Bagian KesatuWarga

Pasal 8

Warga berhak untuk:a. memperoleh pendidikan yang bermutu

sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan;

b. memperoleh pelayanan pendidikan khusussesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. berperan serta dalam penguasaan,pemanfaatan, dan kemajuan ilmupengetahuan dan teknologi, seni dan budayauntuk meningkatkan kesejahteraan pribadi,masyarakat, dan Negara; dan

d. memperoleh informasi secara terbukamengenai perkembangan pelaksanaan danarah kebijakan pendidikan.

Pasal 9

-28-

Warga berkewajiban untuk:a. mengikuti pendidikan dasar dan pendidikan

menengah sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan;

b. memberikan dukungan sumber daya untukkeberlangsungan pendidikan;

c. memberikan dukungan terhadappelaksanaan program wajib belajar 12 (duabelas) tahun;

d. mengembangkan pendidikan sesuai denganjalur, jenjang dan jenis pendidikan;

e. mendorong terbentuknya warga pembelajar(learning society); dan

f. mendorong terwujudnya jam belajar warga.

Bagian KeduaOrang Tua

Pasal 10

Setiap orang tua berhak untuk berperan sertadalam memilih satuan pendidikan sertamemperoleh informasi tentang perkembanganpendidikan anaknya.

Pasal 11

-29-

Setiap orang tua berkewajiban untuk:a. memberikan kesempatan seluas-luasnya

kepada anak untuk memperoleh pendidikan;b. menjamin keberlangsungan pendidikan

sesuai dengan kemampuan, bakat, danminat anak; dan

c. memberikan kesempatan anak untukmenempuh pendidikan paling rendah sampaidengan pendidikan menengah.

Bagian KetigaMasyarakat

Pasal 12

Masyarakat berhak:a. memperoleh informasi secara terbuka

mengenai perkembangan pelaksanaan danarah kebijakan pendidikan; dan

b. berperan serta dalam perencanaan,pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasiprogram pendidikan.

-30-

Pasal 13

Masyarakat berkewajiban:a. memberikan dukungan sumber daya dalam

penyelenggaraan pendidikan;b. mendorong terbentuknya warga pembelajar

(learning society);c. mendorong terwujudnya jam belajar warga.

Bagian KeempatSatuan Pendidikan

Pasal 14

Setiap satuan pendidikan berhak untuk:a. memperoleh dana operasional dan dana

investasi serta pemeliharaanpendidikan; dan

b. merencanakan dan menyusun kurikulumsesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

Pasal 15

Setiap satuan pendidikan berkewajiban untuk:a. menjamin pelaksanaan hak-hak peserta

didik untuk memperoleh pendidikan tanpa

-31-

membedakan suku, agama, ras dan statussosial dari orang tua peserta didik;

b. memfasilitasi dan bekerja sama denganmasyarakat pendidikan untuk menerapkandan mengembangkan manajemen berbasissekolah untuk satuan pendidikan yangdiselenggarakan pemerintah daerah danmanajemen berbasis masyarakat untuksatuan pendidikan yang diselenggarakanoleh masyarakat;

c. merencanakan dan menyusun AnggaranPendapatan dan Belanja Sekolah;

d. mempertanggungjawabkan pelaksanaanAnggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah,dan pelaksanaan manajemen berbasissekolah dan berbasis masyarakat kepadapemerintah daerah dan masyarakat;

e. menyusun dan melaksanakan StandarPenyelenggaraan Pelayanan Publik;

f. melaksanakan Standar Pelayanan Minimalbidang pendidikan menuju Standar NasionalPendidikan;

g. menyelenggarakan pendidikan agama sesuaidengan agama yang dianut peserta didik;

h. melaksanakan kurikulum sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan;dan

-32-

i. menciptakan lingkungan pendidikan yangbersih, tertib, teduh, aman, sehat, bebasasap rokok dan narkoba, bebas budayakekerasan dan berbudaya akhlak mulia.

Bagian KelimaPeserta Didik

Pasal 16

Setiap peserta didik berhak untuk:a. mendapatkan pendidikan agama sesuai

dengan agama yang dianut dan diajarkanoleh pendidik yang seagama;

b. mendapatkan pelayanan pendidikan yangbermutu dalam rangka pengembanganpotensi diri;

c. mendapatkan pelayanan pendidikankarakter;

d. mendapatkan bantuan fasilitas belajar, beasiswa, atau bantuan lain berdasarkanpersyaratan yang ditetapkan oleh peraturanperundang-undangan;

e. mendapatkan biaya pendidikan daripemerintah dan/atau pemerintah daerahbagi mereka yang orang tuanya tidakmampu membiayai pendidikan berdasarkan

-33-

persyaratan yang ditetapkan oleh peraturanperundang-undangan.

f. pindah program pendidikan pada jalur danpendidikan lain yang setara sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan;

g. memperoleh penilaian atas hasil belajar;h. mencari, menerima, dan memberikan

informasi sesuai dengan tingkat intelektualdan usia demi pengembangan dirinyasepanjang sesuai dengan norma agama,kesusilaan, kepatutan, dan peraturanperundang-undangan;

i. memperoleh perlindungan dari tindakankekerasan dan kesewenang-wenangan yangmembahayakan keselamatan fisik dannonfisik yang terjadi di sekolah dan/atau diluar sekolah saat melaksanakan tugassekolah; dan

j. menyelesaikan program pendidikan sesuaidengan kecepatan belajar masing-masingdan tidak menyimpang dari ketentuan bataswaktu yang ditetapkan.

Pasal 17

Setiap peserta didik berkewajiban untuk:

-34-

a. mengikuti proses pembelajaran danmematuhi semua peraturan yang berlaku;

b. menghormati pendidik dan tenagakependidikan;

c. ikut menanggung biaya penyelenggaraanpendidikan, kecuali bagi peserta didik yangdibebaskan dari kewajiban tersebut sesuaidengan peraturan perundang-undangan;dan

d. menyelesaikan program pendidikan sesuaidengan batas waktu yang ditetapkan padasetiap jenjang pendidikan.

Bagian KelimaPemerintah Daerah

Pasal 18

Pemerintah Daerah berhak untukmengarahkan, membimbing, membantu, danmengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Pemerintah Daerah berkewajiban untuk:

-35-

a. menjamin tersedianya dana gunaterselenggaranya pendidikan;

b. menjamin terselenggaranya pendidikandasar dan menengah yang bermutu bagisetiap warga sesuai kewenangannya tanpadiskriminasi dan memperhatikan kesetaraangender;

c. menjamin terselenggaranya program wajibbelajar 12 (dua belas) tahun secaraberkelanjutan sesuai kewenangannya;

d. memberikan layanan dan kemudahan sesuaiwewenangnya dalam pelaksanaan programpendidikan kepada masyarakat;

e. menetapkan jam belajar warga;f. membantu penyelenggaraan pendidikan

yang dilaksanakan oleh masyarakat;g. menyediakan pendidik dan tenaga

kependidikan sesuai dengankewenangannya menurut peraturanperundang-undangan;

h. menetapkan kebijakan secara terarah dalamhal pengembangan kompetensi, kualitasakademik, dan tingkat kesejahteraanpendidik dan tenaga kependidikan;

i. menetapkan kebijakan secara terarah dalamhal penyediaan dan/atau pengembangansarana dan prasaran pendidikan secaramemadai; dan

-36-

j. melakukan pembinaan berkelanjutankepada peserta didik yang memiliki potensikecerdasan dan/atau bakat istimewa untukmencapai prestasi puncak pada tingkatsatuan pendidikan kota, provinsi, nasionaldan/atau internasional

BAB VIPENDIRIAN, PERUBAHAN, PENGGABUNGAN,

DANPENUTUPAN SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 20

(1) Setiap pendirian satuan pendidikan baikformal maupun nonformal wajibmemperoleh izin sesuai ketentuanperaturan perundang-undangan.

(2) Setiap pendirian satuan pendidikansebagaimana dimaksud pada ayat (1)harus memperhatikan kebutuhanmasyarakat dan pengembangan pendidikansecara lokal, nasional, regional daninternasional serta berdasarkan studikelayakan yang memadai.

-37-

Pasal 21

(1) Perubahan satuan pendidikan wajibmemperoleh izin dari Bupati.

(2) Perubahan satuan pendidikan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) meliputi:a. perubahan nama;b. perubahan lokasic. perubahan jalur;d. perubahan jenis; dan/ataue. penambahan ruang kelas baru.

(3) Perubahan satuan pendidikan sebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c,huruf d dan huruf e harus berdasarkankepentingan dan/atau kebutuhanpemerintah daerah dan mempertimbangkankualitas, kuantitas, lokasi, dan nilaiakreditasi.

Pasal 22

(1) Penggabungan satuan pendidikandilakukan apabila memenuhi persyaratansebagai berikut:a. jumlah peserta didik tidak lagi

memenuhi ketentuan minimal; atau

-38-

b. penyelenggara satuan pendidikan tidaklagi mampu menyelenggarakan kegiatanpembelajaran.

(2) Penggabungan satuan pendidikansebagaimana dimaksud pada ayat (1) harussesuai dengan jalur, jenis dan jenjangnya.

Pasal 23

(1) Bupati dapat melakukan penutupanterhadap satuan pendidikan yang tidak lagimemenuhi syarat pendirian dan/atau tidaklagi menyelenggarakan kegiatanpembelajaran.

(2) Penutupan satuan pendidikansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatdilakukan dalam bentuk penghentiankegiatan pembelajaran atau penghapusansatuan pendidikan.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian,perubahan, penggabungan, dan penutupansatuan pendidikan diatur dengan PeraturanBupati.

-39-

BAB VIIPENDIDIKAN FORMAL

Bagian KesatuJenjang Pendidikan

Pasal 25

(1) Jenjang pendidikan formal meliputi:a. pendidikan anak usia dini;b. pendidikan dasar;c. pendidikan menengah; dand. pendidikan tinggi.

(2) Pendidikan anak usia dini sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf a berfungsimembina, menumbuhkan, danmengembangkan seluruh potensi anak usiadini secara optimal sehingga terbentukperilaku dan kemampuan dasar sesuaidengan tahap perkembangannya agarmemiliki kesiapan untuk memasukipendidikan selanjutnya.

(3) Pendidikan dasar sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf b merupakan jenjangpendidikan yang melandasi jenjangpendidikan menengah.

-40-

(4) Pendidikan menengah sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf c merupakanlanjutan pendidikan dasar.

Bagian KeduaJenis Pendidikan

Pasal 26Jenis pendidikan meliputi:a. pendidikan umum;b. pendidikan kejuruan;c. pendidikan khusus; dand. pendidikan layanan khusus.

Bagian KetigaSatuan Pendidikan

Paragraf 1Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 27

(1) Pendidikan anak usia dini pada jalurpendidikan formal berbentuk TK, RA, ataubentuk lain yang sederajat.

-41-

(2) TK, RA, atau bentuk lain yang sederajatsebagaimana dimaksud pada ayat (1)memiliki program pembelajaran 1 (satu)tahun atau 2 (dua) tahun.

(3) TK, RA, atau bentuk lain yang sederajatsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatdiselenggarakan menyatu dengan SD, MI,atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 28

(1) Program pembelajaran TK, RA, dan bentuklain yang sederajat dikembangkan untukmempersiapkan peserta didik memasukiSD, MI, atau bentuk lain yang sederajat.

(2) Program pembelajaran TK, RA, dan bentuklain yang sederajat dilaksanakan dalamkonteks bermain yang dapat dikelompokanmenjadi:a. bermain dalam rangka pembelajaran

agama dan akhlak mulia;b. bermain dalam rangka pembelajaran

sosial dan kepribadian;c. bermain dalam rangka pembelajaran

orientasi dan pengenalan pengetahuandan teknologi;

-42-

d. bermain dalam rangka pembelajaranestetika; dan

e. bermain dalam rangka pembelajaranjasmani, olahraga, dan kesehatan.

(3) Semua permainan pembelajaransebagaimana dimaksud pada ayat (2)dirancang dan diselenggarakan:a. secara interaktif, inspiratif,

menyenangkan, menantang, danmendorong kreativitas sertakemandirian;

b. sesuai dengan tahap pertumbuhan fisikdan perkembangan mental anak sertakebutuhan dan kepentingan terbaikanak;

c. dengan memperhatikan perbedaanbakat, minat, dan kemampuan masing-masing anak;

d. dengan mengintegrasikan kebutuhananak terhadap kesehatan, gizi, danstimulasi psikososial; dan

e. dengan memperhatikan latar belakangekonomi, sosial, dan budaya anak.

Paragraf 2

-43-

Pendidikan Dasar

Pasal 29

(1) Pendidikan dasar menyelenggarakanprogram pendidikan selama 9 (sembilan)tahun.

(2) Pendidikan dasar sebagaimana dimaksudpada ayat (1) berbentuk:a. SD/MI; danb. SMP/MTs.

(3) SD/MI sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf a terdiri atas 6 (enam) tingkatankelas, yaitu kelas 1 (satu), kelas 2 (dua),kelas 3 (tiga), kelas 4 (empat), kelas 5(lima), dan kelas 6 (enam).

(4) SMP/MTs sebagaimana dimaksud padaayat (2) huruf b terdiri atas 3 (tiga)tingkatan kelas, yaitu kelas 7 (tujuh), kelas8 (delapan), dan kelas 9 (sembilan).

Paragraf 3Pendidikan Menengah

Pasal 30

Pendidikan menengah terdiri atas:a. pendidikan menengah umum; dan

-44-

b. pendidikan menengah kejuruan.

Pasal 31

(1) Pendidikan menengah umum sebagaimanadimaksud dalam Pasal 28 huruf amerupakan pendidikan menengah yangmempersiapkan peserta didik untukperluasan pengetahuan yang diperlukanguna melanjutkan pendidikan ke jenjangyang lebih tinggi.

(2) Pendidikan menengah umum sebagaimanadimaksud pada ayat (1) berbentukSMA/MA.

(3) SMA/MA terdiri atas 3 (tiga) tingkatankelas, yaitu kelas 10 (sepuluh), kelas 11(sebelas), dan kelas 12 (dua belas).

Pasal 32

(1) Pendidikan menengah kejuruansebagaimana dimaksud dalam Pasal 28huruf b merupakan pendidikan menengahyang mempersiapkan peserta didik untukbekerja dalam bidang tertentu.

-45-

(2) Pendidikan menengah kejuruansebagaimana dimaksud pada ayat (1)berbentuk SMK/MAK.

(3) SMK dan MAK dapat terdiri atas 3 (tiga)tingkatan kelas, yaitu kelas 10 (sepuluh),kelas 11 (sebelas), dan kelas 12 (duabelas), atau terdiri atas 4 (empat) tingkatankelas yaitu kelas 10 (sepuluh), kelas 11(sebelas), kelas 12 (dua belas), dan kelas13 (tiga belas) sesuai dengan tuntutandunia kerja.

(4) Penyelenggaraan pendidikan kejuruandilakukan oleh Pemerintah Daerahdan/atau masyarakat dengan memenuhi:a. persyaratan standar minimal untuk

kelancaran proses dan hasil belajaryang memenuhi standar mutupendidikan; dan

b. persyaratan untuk menunjangpenguasaan keahlian terapan sesuaidengan kebijakan daerah sebagaiKabupaten Vokasi.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenaipenyelenggaraan pendidikan kejuruanpada ayat (2) diatur lebih lanjut denganPeraturan Bupati.

-46-

Paragraf 5Pendidikan Khusus

Pasal 33

(1) Pendidikan khusus merupakan pendidikanuntuk peserta didik yang mempunyaipotensi kecerdasan dan bakat istimewadan/atau mempunyai kesulitan dalammengikuti proses pembelajaran karenakelainan fisik, emosional, mental, dansosial.

(2) Satuan pendidikan khusus bagi anakberkelainan sebagaimana dimaksud padaayat (1) berbentuk:a. Taman Kanak-Kanak Luar Biasa

(TKLB);b. Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB);c. Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa

(SMPLB);d. Sekolah Menengah Atas Luar Biasa

(SMALB); dane. Sekolah Inklusi.

(3) Satuan pendidikan khusus bagi anak yangmempunyai potensi kecerdasan dan bakatistimewa sebagaimana dimaksud pada ayat(1) berbentuk sekolah khusus dan/atauSD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK

-47-

yang menyelenggarakan programpercepatan dan/atau program pengayaan.

Paragraf 6Pendidikan Layanan Khusus

Pasal 34

(1) Pendidikan layanan khusus merupakanpendidikan bagi peserta didik di daerah:a. terpencil atau terbelakang;b. yang mengalami bencana alam;c. yang mengalami bencana sosial;

dan/ataud. tidak mampu dari segi ekonomi.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenaipendidikan layanan khusus diatur denganPeraturan Bupati.

Bagian KeempatKurikulum

Pasal 35

(1) Kurikulum pendidikan formal berpedomanpada SNP dan dapat dikembangkan dan

-48-

diperkaya sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.

(2) Pengembangan dan pengayaan kurikulumsebagaimana dimaksud pada ayat (1)disesuaikan dengan kebutuhan pesertadidik dan potensi satuan pendidikan.

(3) Pengembangan dan pengayaan kurikulumsebagaimana dimaksud pada ayat (2)harus memperhatikan:a. agama;b. peningkatan iman dan taqwa;c. peningkatan akhlak mulia;d. peningkatan potensi,kecerdasan, dan

minat peserta didik;e. keragaman potensi daerah dan

lingkungan;f. tuntutan pembangunan daerah dan

nasional;g. tuntutan dunia kerja;h. perkembangan ilmu pengetahuan

teknologi dan seni budaya;i. persatuan nasional serta nilai-nilai

kebangsaan; danj. dinamika perkembangan global.

(4) Pengembangan mata pelajaran muatanlokal diserahkan kepada satuanpendidikan dengan mempertimbangkan

-49-

kondisi lingkungan dan kemampuanpeserta didik serta sumber daya yangdimiliki oleh satuan pendidikan yangbersangkutan.

(5) Satuan pendidikan pada jenjangpendidikan dasar dan menengah wajibmenyelenggarakan pembelajaran muatanlokal berupa:a. Baca Tulis Al’Quran bagi peserta didik

yang beragama Islam dan Baca TulisKitab Suci bagi peserta didik yangberagama selain Islam; dan

b. Budaya dan/atau Bahasa Jawa.(6) Selain muatan lokal sebagaimana

dimaksud pada ayat (5), satuan pendidikandapat menyelenggarakan pembelajaranmuatan lokal yang lain.

Bagian KelimaBahasa Pengantar

Pasal 36

(1) Bahasa pengantar dalam pendidikanformal adalah Bahasa Indonesia.

-50-

(2) Bahasa Jawa dapat digunakan sebagaibahasa pengantar dalam tahap awalpendidikan.

(3) Bahasa asing dapat digunakan sebagaibahasa pengantar pada satuan pendidikanuntuk mendukung kemampuan berbahasaasing peserta didik.

Bagian KeenamPeserta Didik

Paragraf 1Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 37

Peserta didik TK/RA yang sederajat berusia 4(empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

Paragraf 2Pendidikan Dasar

Pasal 38

(1) Peserta didik pada SD/MI atau bentuk lainyang sederajat paling rendah berusia 6(enam) tahun.

-51-

(2) Pengecualian terhadap ketentuan padaayat (1) dapat dilakukan atas dasarrekomendasi tertulis dari psikologprofesional.

Pasal 39

Peserta didik SMP/MTs harus menyelesaikanSD/MI, Kejar Paket A atau satuan pendidikanyang sederajat.

Paragraf 3Pendidikan Menengah

Pasal 40

Peserta didik SMA/SMK/MA/MAK harusmenyelesaikan SMP/Mts, Kejar Paket B atausatuan pendidikan yang sederajat.

Paragraf 4Pendidikan Khusus

Pasal 41

(1) Peserta didik Taman Kanak-Kanak LuarBiasa paling rendah berusia 4 (empat)tahun.

-52-

(2) Peserta didik Sekolah Dasar Luar Biasapaling rendah berusia 6 (enam) tahun.

(3) Peserta didik Sekolah Menengah PertamaLuar Biasa harus menyelesaikan SekolahDasar Luar Biasa atau satuan pendidikanyang sederajat.

(4) Peserta didik Sekolah Menengah Atas LuarBiasa harus menyelesaikan SekolahMenengah Pertama Luar Biasa atausatuan pendidikan yang sederjat.

(5) Usia peserta didik sekolah inklusi sesuaidengan ketentuan sebagaimana dimaksudpada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).

BAB VIIIPENDIDIKAN NONFORMAL

Pasal 42

(1) Pendidikan nonformal dapatdiselenggarakan oleh Pemerintah Daerahdan/atau masyarakat.

(2) Penyelenggaraan pendidikan nonformalyang dilakukan Pemerintah Daerahdilaksanakan oleh:

-53-

a. dinas;b. perangkat daerah; danc. Sanggar Kegiatan Belajar.

(3) Penyelenggaraan pendidikan nonformalyang dilakukan masyarakat dilaksanakanoleh:a. lembaga kursus dan lembaga

pelatihan;b. kelompok belajar;c. pusat kegiatan belajar masyarakat;d. pondok pesantren;e. madrasah diniyah;f. majelis taklim; dang. pendidikan anak usia dini jalur

nonformal.(4) Pengelolaan pendidikan nonformal

melibatkan unsur:a. pembina;b. penyelenggara;c. pendidik;d. tenaga kependidikan;e. penilik; danf. warga belajar.

Pasal 43

-54-

(1) Pendidikan nonformal diselenggarakanbagi masyarakat yang memerlukanlayanan pendidikan yang berfungsi:a. sebagai pengganti, penambah,

dan/atau pendukung pendidikanformal; dan

b. mengembangkan potensi warga belajardengan penekanan pada penguasaanpengetahuan dan keterampilanfungsional serta pengembangan sikapdan kepribadian profesional dalamrangka mendukung pendidikansepanjang hayat.

(2) Pendidikan nonformal bertujuanmembentuk manusia yang memilikikecakapan hidup, keterampilanfungsional, sikap dan kepribadianprofesional, dan mengembangkan jiwawirausaha yang mandiri, serta kompetensiuntuk bekerja dalam bidang tertentu,dan/atau melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi dalam rangkamewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Pasal 44

(1) Pendidikan non formal meliputi:a. pendidikan kecakapan hidup;

-55-

b. pendidikan anak usia dini;c. pendidikan kepemudaan;d. pendidikan pemberdayaan perempuan;e. pendidikan keaksaraan;f. pendidikan keterampilan dan pelatihan

kerja; dang. pendidikan kesetaraan.

(2) Pelaksanaan pendidikan non formaldiprioritaskan pada kebutuhanmasyarakat, dunia usaha dan duniaindustri.

(3) Pemerintah Daerah memberikan peluangdan dukungan untuk mengembangkanjenis pendidikan nonformal unggulan.

Pasal 45

Kurikulum pendidikan nonformal merupakankegiatan bimbingan, pengajaran, dan/ataupelatihan yang dilaksanakan untuk mencapaistandar sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikannonformal diatur dengan Peraturan Bupati.

-56-

BAB IXPENDIDIKAN INFORMAL

Pasal 47

(1) Pendidikan informal dilakukan olehkeluarga dan lingkungan yang berbentukkegiatan belajar secara mandiri.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenaipenyelenggaraan pendidikan informalsebagaimana dimaksud pada ayat (1)diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XPENDIDIKAN BERBASIS KEUNGGULAN LOKAL

Bagian KesatuPenyelenggaraan

Pasal 48

(1) Pendidikan berbasis keunggulan lokaldikembangkan berdasarkan keunggulankompetitif dan/atau komparatif daerah dibidang seni, pariwisata, pertanian,perindustrian, dan bidang lain.

-57-

(2) Penyelenggaraan pendidikan berbasiskeunggulan lokal sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilaksanakan oleh satuanpendidikan yang telah mencapaikatagori setara SNP.

(3) Satuan pendidikan yang dikembangkanmenjadi satuan pendidikan berbasiskeunggulan lokal harus diperkaya denganmuatan pendidikan kejuruan yang terkaitdengan potensi ekonomi, sosial, dan/ataubudaya setempat yang merupakankeunggulan kompetitif dan/ataukomparatif daerah.

Pasal 49

(1) Pemerintah Daerah mengelola danmenyelenggarakan paling sedikit 1 (satu)satuan pendidikan pada jenjangpendidikan dasar dan menengah yangberbasis keunggulan lokal.

(2) Pemerintah Daerah memfasilitasipenyelenggaraan satuan pendidikanberbasis keunggulan lokal pada jenjangpendidikan dasar dan menengah yangdiselenggarakan masyarakat.

-58-

Pasal 50

(1) Satuan pendidikan yang dikembangkanmenjadi satuan pendidikan berbasiskeunggulan lokal wajib melakukanpenjaminan mutu pendidikan sesuaidengan pedoman penjaminan mutusekolah berbasis keunggulan lokal.

(2) Pemerintah Daerah atau masyarakatdapat mendirikan sekolah baru yangberbasis keunggulan lokal denganpersyaratan:a. memenuhi SNP sejak sekolah berdiri;

danb. melakukan penjaminan mutu

pendidikan sesuai dengan pedomanpenjaminan mutu sekolah berbasiskeunggulan lokal sejak sekolah berdiri.

(3) Ketentuan mengenai tata carapengembangan satuan pendidikanmenjadi satuan pendidikan berbasiskeunggulan lokal dan pendirian sekolahbaru yang berbasis keunggulan lokaldiatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian KeduaPeserta Didik

-59-

Pasal 51

(1) Peserta didik pendidikan berbasiskeunggulan lokal merupakan lulusanpada jenjang satuan pendidikan dibawahnya dan memenuhi persyaratan.

(2) Ketentuan mengenai persyaratansebagaimana dimaksud pada ayat (1)diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian KetigaKurikulum dan Ujian Akhir

Pasal 52

(1) Kurikulum pendidikan berbasiskeunggulan lokal mengacu pada SNP yangdikembangkan dan diperkaya dengankeunggulan kompetitif dan/ataukomparatif daerah.

(2) Ujian akhir pada satuan pendidikanberbasis keunggulan lokal mengacu padaujian nasional dan uji kompetensi sesuaidengan keunggulan kompetitif dan/ataukomparatif daerah.

-60-

BAB XIPENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 53

(1) Pendidik dan tenaga kependidikan padasatuan dan program pendidikanmerupakan pelaksana dan penunjangpenyelenggaraan pendidikan.

(2) Pendidik sebagaimana dimaksud padaayat (1) merupakan tenaga profesionalyang bertugas merencanakan danmelaksanakan proses pembelajaran,menilai hasil pembelajaran, melakukanpembimbingan dan pelatihan, sertamelakukan penelitian dan pengabdiankepada masyarakat, terutama bagipendidik pada perguruan tinggi.

(3) Tenaga kependidikan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) bertugasmelaksanakan administrasi, pengelolaan,pengembangan, pengawasan, danpelayanan teknis untuk menunjangproses pendidikan pada satuanpendidikan.

Pasal 54

-61-

(1) Pendidik harus memiliki kualifikasiakademik dan kompetensi sebagai agenpembelajaran, sehat jasmani dan rohani,serta memiliki kemampuan untukmewujudkan tujuan pendidikan nasional.

(2) Kualifikasi akademik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) merupakankualifikasi akademik dengan tingkatpendidikan paling rendah sarjana (S1)atau diploma empat (D-IV) kependidikan.

(3) Kompetensi pendidik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) meliputi:a. kompetensi pedagogik;b. kompetensi kepribadian;c. kompetensi sosial; dand. kompetensi profesional.

(4) Calon pendidik pada satuan pendidikanyang diselenggarakan oleh PemerintahDaerah selain harus memenuhipersyaratan sebagaimana dimaksud padaayat (1) juga harus memenuhi persyaratansebagai Calon Pegawai Negeri Sipilmenurut peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

-62-

(1) Pendidik dan tenaga kependidikan berhakmemperoleh:a. penghasilan dan jaminan

kesejahteraan sosial yang pantas danmemadai;

b. penghargaan sesuai dengan tugas danprestasi kerja;

c. perlindungan hukum dalammelaksanakan tugas dan hak atashasil kekayaan intelektualnya;

d. pembinaan karier sesuai dengantuntutan pengembangan kualitas; dan

e. kesempatan untuk menggunakansarana, prasarana, dan fasilitaspendidikan untuk menunjangkelancaran tugas.

(2) Pendidik dan tenaga kependidikanberkewajiban untuk:a. menciptakan suasana pendidikan

yang bermakna, menyenangkan,kreatif, dinamis dan dialogis;

b. mempunyai komitmen secaraprofessional untuk meningkatkanmutu pendidikan; dan

c. memberikan teladan dan menjaganama baik lembaga, profesi, dankedudukan sesuai dengan

-63-

kepercayaan yang diberikankepadanya.

Pasal 56

(1) Pengadaan, pengangkatan danpenempatan pendidik dan tenagakependidikan pada satuan pendidikanyang diselenggarakan oleh PemerintahDaerah dilakukan oleh Bupati denganmemperhatikan keseimbangan sesuaidengan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengadaan, pengangkatan, danpenempatan pendidik dan tenagakependidikan pada satuan pendidikanyang diselenggarakan oleh masyarakatdilakukan oleh penyelenggara pendidikansesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

(3) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasisatuan pendidikan dengan pendidik dantenaga kependidikan yang diperlukanuntuk menjamin terselenggaranyapendidikan yang bermutu.

Pasal 57

-64-

(1) Pendidik dan tenaga kependidikan yangdiangkat oleh Pemerintah Daerah dapatdipindahtugaskan antar satuanpendidikan, antar jenjang pendidikan danantar jenis pendidikan karena alasankebutuhan satuan pendidikan dan/ataupembinaan sesuai dengan peraturanperundang-undangan.

(2) Pendidik dan tenaga kependidikan yangdiangkat oleh Pemerintah Daerah dapatmengajukan permohonan pindah tugasantar satuan pendidikan , antar jenjangpendidikan dan antar jenis pendidikansesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam hal permohonan perpindahandikabulkan, Pemerintah Daerahmemfasilitasi perpindahan sesuai dengankewenangan.

(4) Perpindahan pendidik dan tenagakependidikan pada satuan pendidikanyang diselenggarakan oleh masyarakatdiatur oleh penyelenggara pendidikanatau satuan pendidikan yangbersangkutan berdasarkan perjanjiankerja atau kesepakatan kerja bersama

-65-

menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

(1) Pemberhentian pendidik dan tenagakependidikan yang diangkat olehpemerintah dan/atau pemerintah daerahdilaksanakan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.

(2) Pemberhentian pendidik dan tenagakependidikan pada satuan pendidikanyang diselenggarakan oleh masyarakatdilakukan oleh penyelenggara pendidikanatau satuan pendidikan yangbersangkutan menurut perjanjian kerjaatau kesepakatan kerja bersama.

(3) Pendidik dan tenaga kependidikan padasatuan pendidikan yang diselenggarakanmasyarakat yang diberhentikan denganhormat tidak atas permintaan sendirimemperoleh kompensasi finansial sesuaiperjanjian kerja atau kesepakatan kerjabersama.

Pasal 59

-66-

(1) Pemerintah Daerah wajib melakukanpembinaan karier dan disiplin pendidikdan tenaga kependidikan pada satuanpendidikan yang diselenggarakan olehPemerintah Daerah.

(2) Penyelenggara pendidikan olehmasyarakat wajib melakukan pembinaankarier dan disiplin pendidik dan tenagakependidikan pada satuan pendidikanyang diselenggarakannya.

(3) Pemerintah Daerah wajib membantupembinaan dan pengembangan pendidikdan tenaga kependidikan pada satuanpendidikan formal yang diselenggarakanoleh masyarakat.

Pasal 60

(1) Pembinaan karier pendidik dilaksanakandalam bentuk peningkatan kualifikasiakademik dan/atau kompetensi sebagaiagen pembelajaran dengan mengacu padaSNP.

(2) Pembinaan karier tenaga kependidikandilaksanakan dalam bentuk peningkatankualifikasi akademik dan/ataukompetensi manajerial dan/atau teknis

-67-

sebagai tenaga kependidikan denganmengacu pada SNP.

Pasal 61

(1) Pembinaan disiplin pendidik dan tenagakependidikan pada satuan pendidikanyang diselenggarakan oleh PemerintahDaerah dilaksanakan oleh Bupati sesuaiketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pembinaan disiplin pendidik dan tenagakependidikan pada satuan pendidikankeagamaan dilaksanakan sesuaiketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pembinaan disiplin pendidik dan tenagakependidikan pada satuan pendidikanyang diselenggarakan oleh masyarakatdilakukan oleh satuan pendidikan sesuaidengan perjanjian kerja atau kesepakatankerja bersama.

(4) Pembinaan disiplin pendidik dan tenagakependidikan yang berstatus PegawaiNegeri Sipil Daerah pada satuanpendidikan yang diselenggarakan olehmasyarakat dilaksanakan oleh Bupati dansatuan pendidikan.

-68-

Pasal 62

(1) Promosi dan penghargaan bagi pendidikdan tenaga kependidikan dilakukanberdasarkan latar belakang pendidikan,pengalaman, kemampuan, dan prestasikerja dalam bidang pendidikan.

(2) Promosi bagi pendidik dan tenagakependidikan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) diberikan dalam bentukkenaikan pangkat/golongan, kenaikanjabatan, dan/atau bentuk promosi lainyang dilaksanakan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Promosi bagi pendidik dan tenagakependidikan bukan Pegawai Negeri Sipilpada satuan pendidikan yangdiselenggarakan oleh masyarakatdilaksanakan sesuai dengan anggarandasar dan anggaran rumah tanggapenyelenggara pendidikan sertaketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

-69-

(1) Penghargaan kepada pendidik dan tenagakependidikan diberikan atas dasarprestasi kerja, pengabdian, kesetiaankepada Negara dan/atau lembaga, berjasaterhadap Negara, menghasilkan karyayang luar biasa, dan/atau meninggaldunia pada saat melaksanakan tugas.

(2) Penghargaan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) diberikan oleh PemerintahDaerah dan/atau penyelenggara satuanpendidikan berupa:a. tanda jasa;b. promosi;c. piagam;d. uang; dan/ataue. bentuk penghargaan lainnya.

Pasal 64

Pendidik dan tenaga kependidikan, baikperseorangan maupun kolektif, dilarang:a. menjual buku pelajaran, bahan ajar,

perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam,atau bahan pakaian seragam di satuanpendidikan;

b. memungut biaya dalam memberikanbimbingan belajar atau les kepada pesertadidik di satuan pendidikan;

-70-

c. melakukan segala sesuatu baik secaralangsung maupun tidak langsung yangmenciderai integritas evaluasi hasil belajarpeserta didik; dan/atau

d. melakukan pungutan kepada peserta didikbaik secara langsung maupun tidaklangsung yang bertentangan denganketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidik dantenaga kependidikan diatur dengan PeraturanBupati.

BAB XIIKEPALA SEKOLAH

Bagian KesatuPersyaratan dan Tata Cara Pengangkatan

Pasal 66

(1) Pendidik yang memenuhi persyaratantertentu dapat diberi tugas tambahansebagai Kepala Sekolah.

-71-

(2) Pendidik yang berstatus Pegawai NegeriSipil yang diangkat menjadi Kepala Sekolahpada satuan pendidikan yangdiselenggarakan masyarakat harusmendapat izin dari Bupati.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenaipersyaratan dan tata cara pengangkatanpendidik yang diberi tugas tambahansebagai Kepala Sekolah diatur denganPeraturan Bupati.

Bagian KeduaTugas

Pasal 67

Kepala Sekolah bertugas sebagai:a. pemimpin;b. manager;c. pendidik;d. administrator;e. wirausahawan;f. pencipta iklim kerja; dang. penyelia.

Bagian KetigaTanggung Jawab dan Wewenang Kepala

Sekolah-72-

Pasal 68

(1) Tanggung jawab Kepala Sekolah meliputi:a. melaksanakan penyelenggaraan

pendidikan di sekolah denganmelibatkan secara aktif warga sekolahdan komite sekolah; dan

b. melakukan koordinasi dengan wargasekolah dan komite sekolah dalamsetiap pengambilan keputusan sekolah.

(2) Kepala Sekolah mempunyai wewenangmemilih dan menentukan metode kerjauntuk mencapai hasil yang optimal dalammelaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kode etik profesi.

Bagian KeempatMasa Tugas Kepala Sekolah

Pasal 69

(1) Masa Tugas Kepala Sekolah adalah 4(empat) tahun.

(2) Kepala Sekolah pada satuan pendidikandapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kalimasa tugas apabila berprestasi baik

-73-

berdasarkan penilaian kinerja KepalaSekolah.

(3) Kepala Sekolah yang sudah melaksanakan2 (dua) kali masa tugas berturut-turut,dapat ditugaskan kembali menjadi KepalaSekolah di sekolah lain yang memiliki nilaiakreditasi lebih rendah dari sekolahsebelumnya, apabila:a. telah melewati tenggang waktu paling

singkat 1 (satu) kali masa tugas; atauc. memiliki nilai kinerja yang amat baik

dan berprestasi di tingkatDaerah/Provinsi/Nasional.

(4) Kepala Sekolah yang masa tugasnyaberakhir dan/atau tidak lagi diberikantugas sebagai Kepala Sekolah, tetapmelaksanakan tugas sebagai pendidiksesuai dengan jenjang jabatannya danberkewajiban melaksanakan proses belajarmengajar atau bimbingan dan konselingsesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

Bagian KelimaPemberhentian Kepala Sekolah

Pasal 70

-74-

(1) Kepala sekolah dapat diberhentikankarena:a. permohonan sendiri;b. masa penugasan berakhir;c. telah mencapai batas usia pensiun

jabatan fungsional guru;d. diangkat pada jabatan lain;e. dikenakan hukuman disiplin sedang

dan berat;f. dinilai berkinerja kurang dalam

melaksanakan tugas;g. berhalangan tetap;h. tugas belajar paling singkat selama 6

(enam) bulan; ataui. meninggal dunia.

(2) Pemberhentian Kepala Sekolahsebagaimana dimaksud pada ayat (1) padasatuan pendidikan yang diselenggarakanoleh Pemerintah Daerah dilaksanakan olehBupati.

(3) Pemberhentian Kepala Sekolahsebagaimana dimaksud pada ayat (1) padasatuan pendidikan yang diselenggarakanoleh masyarakat dilaksanakan olehpenyelenggara pendidikan.

-75-

BAB XIIISARANA DAN PRASARANA

Pasal 71

(1) Setiap peserta didik berhak menerima bukuteks sebagai buku wajib dalam prosesbelajar mengajar.

(2) Pengadaan buku teks sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan olehPemerintah Daerah dan/atau satuanpendidikan.

Pasal 72

(1) Setiap satuan pendidikan wajib memilikilahan, ruang dan bangunan denganprasarana paling sedikit sebagai berikut:a. ruang kelas;b. ruang perpustakaan;c. ruang laboratorium;d. ruang administrasi;e. ruang penunjang; danf. tempat bermain/olahraga.

(2) Satuan Pendidikan wajib menyediakansarana kelengkapan ruang.

-76-

(3) Pemerintah Daerah wajib menyediakan danauntuk pengadaan, pemeliharaan danperawatan ruang dan bangunan bagisatuan pendidikan yang didirikan olehPemerintah Daerah.

(4) Pemerintah Daerah dapat memberikanbantuan dana untuk pengadaan,pemeliharaan dan perawatan ruang danbangunan bagi satuan pendidikan yangdidirikan oleh masyarakat.

Pasal 73

Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana danprasarana pendidikan diatur dengan PeraturanBupati.

BAB XIVPENDANAAN PENDIDIKAN

Pasal 74

(1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah,Pemerintah Daerah dan masyarakat.

(2) Masyarakat sebagaimana dimaksud padaayat (1) meliputi:

-77-

a. penyelenggara atau satuan pendidikanyang didirikan masyarakat;

b. peserta didik, orang tua atau wali pesertadidik; dan

c. pihak lain selain yang dimaksud dalamhuruf a dan huruf b yang mempunyaiperhatian dan peranan dalam bidangpendidikan.

Pasal 75

Sumber biaya pendidikan pada satuanpendidikan dasar yang diselenggarakan olehPemerintah dan/atau Pemerintah Daerah:a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;c. sumbangan dari peserta didik atau orang

tua/walinya;d. sumbangan dari pemangku kepentingan

pendidikan dasar di luar peserta didik atauorang tua/walinya;

e. bantuan lembaga lainnya yang tidakmengikat;

f. bantuan pihak asing yang tidak mengikat;dan/atau

g. sumber lain yang sah.

-78-

Pasal 76

Sumber biaya pendidikan pada satuanpendidikan dasar yang diselenggarakan olehmasyarakat:a. bantuan dari penyelenggara atau satuan

pendidikan yang bersangkutan;b. pungutan, dan/atau sumbangan dari

peserta didik atau orang tua/walinya;c. bantuan dari masyarakat di luar peserta

didik atau orang tua/walinya;d. bantuan Pemerintah;e. bantuan Pemerintah Daerah;f. bantuan pihak asing yang tidak mengikat;g. bantuan lembaga lain yang tidak mengikat;h. hasil usaha penyelenggara atau satuan

pendidikan; dan/ataui. sumber lain yang sah.

Pasal 77

(1) Pengelolaan pendanaan pendidikandilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan,efisiensi, transparasi dan akuntabilitaspublik.

(2) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakatmengerahkan sumber daya yang ada dalam

-79-

masyarakat guna menjamin kelangsunganpendidikan.

(3) Pemerintah Daerah menjamin tersedianyadana Bantuan Operasional Sekolah Daerah.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenaipenggunaan dana Bantuan OperasionalSekolah Daerah sebagaimana dimaksudpada ayat (3) diatur dengan PeraturanBupati.

Pasal 78

(1) Setiap satuan pendidikan wajib membuatRencana Kegiatan dan Anggaran Sekolahsetiap tahun.

(2) Setiap satuan pendidikan wajib menyusunlaporan keuangan atas pelaksanaanRencana Kegiatan dan Anggaran Sekolahsebagaimana dimaksud pada ayat (1) palingsedikit 1 (satu) kali pada setiap akhir tahunpelajaran.

(3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) harus diaudit sesuai denganketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 79

-80-

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaanpendidikan dengan Peraturan Bupati.

BAB XVPERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian KesatuUmum

Pasal 80

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalamrangka peningkatan mutu, pemerataan,efisiensi penyelenggaraan pendidikan, dantercapainya demokrasi pendidikan.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dapat dilakukanperorangan, keluarga, kelompok, organisasiprofesi, pengusaha, dunia usaha, danorganisasi kemasyarakatan.

(3) Peran serta masyarakat sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dapat menjadisumber, pelaksana, dan pengguna hasilpendidikan dalam bentuk:

-81-

a. penyediaan sumber daya pendidikan;b. penyelenggaraan satuan pendidikan;c. penggunaan hasil pendidikan;d. pengawasan penyelenggaraan pendidikan;e. pengawasan pengelolaan pendidikan;f. pemberian pertimbangan dalam

pengambilan keputusan yang berdampakpada pemangku kepentingan pendidikannpada umumnya; dan/atau

g. pemberian bantuan atau fasilitas kepadasatuan pendidikan dan/ataupenyelenggara satuan pendidikan dalammenjalankan fungsinya.

(4) Pengawasan sebagaimana dimaksud padaayat (2) huruf d dan huruf e tidak termasukpemeriksaan yang menjadi kewenanganotoritas pengawasan fungsional.

(5) Peran serta masyarakat secara khususdalam pendidikan dapat disalurkan melalui:a. Dewan Pendidikan;b. komite sekolah; dan/atauc. organ representasi pemangku

kepentingan satuan pendidikan.(6) Organisasi profesi dapat berperan serta

dalam pendidikan melalui:a. pengendalian mutu pendidikan profesi;

-82-

b. pemberian pertimbangan kurikulumprogram studi sarjana atau diplomaempat yang lulusannya berpotensimelanjutkan pada pendidikan profesi;

c. pemberian pertimbangan kurikulumprogram studi kejuruan atau vokasi yangrelevan;

d. uji kompetensi dan sertifikasi kompetensiyang dilaksanakan oleh satuanpendidikan;

e. akreditasi program studi atau satuanpendidikan; dan/atau

f. peran lain yang relevan dengankeprofesiannya.

Bagian KeduaPendidikan Berbasis Masyarakat

Pasal 81

(1) Masyarakat dapat menyelenggarakanpendidikan berbasis masyarakat padasatuan pendidikan formal dan nonformalsesuai dengan kekhasan agama, lingkungansosial, dan budaya.

(2) Dalam menyelenggarakan pendidikanberbasis masyarakat sebagaimana dimaksudpada ayat (1), penyelenggara pendidikan

-83-

berbasis masyarakat wajib mengembangkandan melaksanakan kurikulum sertamelaksanakan evaluasi pendidikan,manajemen dan pendanaan sesuai denganSNP.

(3) Penyelenggaraan pendidikan berbasismasyarakat berpedoman pada ketentuanperaturan perundang-undangan.

Bagian KetigaDewan Pendidikan dan Komite

Sekolah/Madrasah

Pasal 82

(1) Dewan pendidikan berfungsi dalampeningkatan mutu pelayanan pendidikandengan memberikan pertimbangan, arahandan dukungan tenaga, sarana danprasarana, serta pengawasan pendidikan diDaerah.

(2) Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) merupakan lembagaindependen dan professional.

(3) Dewan pendidikan bertugas menghimpun,menganalisis, dan memberikan rekomondasikepada Bupati terhadap keluhan, saran,

-84-

kritik, dan aspirasi masyarakat terhadappendidikan.

(4) Dewan pendidikan melaporkan pelaksanaantugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4)kepada Bupati dan masyarakat.

(5) Pelaporan kepada masyarakat sebagaimanadimaksud pada ayat (4) dapat dilakukanmelalui media cetak, elektronik, laman,pertemuan, dan/atau bentuk lain sejenissebagai pertanggungjawaban publik.

(6) Keanggotaan Dewan Pendidikan diangkatdan diberhentikan oleh Bupati.

(7) Dalam melaksanakan tugasnya DewanPendidikan dapat memberdayakan KomiteSekolah dan dibantu oleh ForumKomunikasi Komite Sekolah di tingkatKecamatan.

(8) Dana operasional Dewan Pendidikanbersumber dari Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah.

Pasal 83

(1) Komite Sekolah dibentuk pada satuanpendidikan anak usia dini, pendidikandasar, dan pendidikan menengah.

-85-

(2) Komite sekolah berfungsi dalampeningkatan mutu pelayanan pendidikandengan memberikan pertimbangan, arahandan dukungan tenaga, sarana danprasarana, serta pengawasan pendidikanpada tingkat satuan pendidikan.

(3) Komite Sekolah berperan sebagai mediatorantara orang tua peserta didik dengansekolah serta menjadi inisiator dan mediatordalam menjalin kerja sama dengan lembagalain.

(4) Komite Sekolah bersifat mandiri danprofesional.

(5) Komite Sekolah diangkat dan diberhentikanoleh Kepala Sekolah.

Pasal 84

Dewan pendidikan dan/atau komite sekolah,baik perseorangan maupun kolektif, dilarang:h. menjual buku pelajaran, bahan ajar,

perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam,atau bahan pakaian seragam di satuanpendidikan;

i. memungut biaya bimbingan belajar atau lesdari peserta didik atau orang tua/walinya disatuan pendidikan;

-86-

j. mencederai integritas evaluasi hasil belajarpeserta didik secara langsung atau tidaklangsung;

k. mencederai integritas seleksi penerimaanpeserta didik baru secara langsung atautidak langsung; dan/atau

l. melaksanakan kegiatan lain yangmencederai integritas satuan pendidikansecara langsung atau tidak langsung.

Pasal 85

Ketentuan lebih lanjut mengenai DewanPendidikan dan Komite Sekolah diatur denganPeraturan Bupati.

BAB XVIPENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

Pasal 86

(1) Satuan atau program pendidikan wajibmelaksanakan penjaminan mutu pendidikanformal dan nonformal.

(2) Penyelenggara satuan atau programpendidikan mensupervisi, mengawasi, dandapat memberi fasilitasi, saran, arahan,

-87-

dan/atau bimbingan kepada satuan atauprogram pendidikan dalam penjaminanmutu pendidikan.

(3) Pemerintah Daerah mensupervisi,mengawasi, mengevaluasi, dan dapatmemberi bantuan, fasilitasi, saran, arahan,dan/atau bimbingan kepada penyelenggarasatuan pendidikan, satuan atau programpendidikan dalam penjaminan mutupendidikan.

Pasal 87

(1) Masyarakat baik secara perseorangan,kelompok, maupun kelembagaan wajibmelaksanakan penjaminan mutu pendidikaninformal.

(2) Pemerintah Daerah dapat membantudan/atau memberikan kemudahan dalamrangka penjaminan mutu pendidikaninformal oleh masyarakat.

(3) Bantuan dan/atau kemudahansebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapatberbentuk:a. pendirian perpustakaan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan;

-88-

b. penyediaan bahan pustaka padaperpustakaan daerah kabupatendan/atau Taman Bacaan Masyarakat(TBM);

c. pemberian bantuan dan/ataukemudahan pendirian dan/ataupengoperasian perpustakaan milikmasyarakat seperti perpustakaan ditempat ibadah;

d. pemberian kemudahan akses ke sumberbelajar multi media di erpustakaan bukansatuan pendidikan formal dan nonformal.

e. pemberian bantuan dan/ataukemudahan pendirian dan/atauengoperasian toko buku kategori usahakecil milik masyarakat di daerah yangbelum memiliki toko buku atau jumlahtoko bukunya belum mencukupikebutuhan;

f. kebijakan perbukuan nonteks yangmendorong harga buku nonteksterjangkau oleh rakyat banyak;

g. pemberian subsidi atau penghargaankepada penulis buku nonteks dannonjurnal-ilmiah yang berprestasi dalampendidikan informal;

h. pemberian penghargaan kepada mediamasa yang berprestasi dalam menyiarkan

-89-

atau mempublikasikan materipembelajaran informal kepadamasyarakat;

i. pemberian penghargaan kepada anggotamasyarakat yang berprestasi atau kreatifdalam menghasilkan film hiburan yangsarat pembelajaran informal;

j. pemberian penghargaan kepada tokohmasyarakat yang berprestasi atau kreatifdalam pembelajaran informal masyarakat;

k. pemberian penghargaan kepada anggotamasyarakat yang sukses melakukanpembelajaran informal secara otodidaktif;

l. pemberian layanan ujian kesetaraansesuai peraturan perundang-undangan;dan

m. kegiatan lain yang membantu dan/ataumempermudah pembelajaran informaloleh masyarakat.

Pasal 88

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjaminanmutu pendidikan diatur dengan PeraturanBupati.

BAB XVII

-90-

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Pasal 89

(1) Pemerintah Daerah menentukan jumlahkelas dan jumlah peserta didik pada setiapsatuan pendidikan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.

(2) Satuan pendidikan melakukan penerimaaanpeserta didik baru sesuai dengn jumlah yangditetapkan oleh Pemerintah Daerahsebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Penerimaan peserta didik baru sebagaimanadimaksud ayat (2) dilaksanakan secaraobyektif, transparan, akuntabel, adil, dantanpa diskriminatif kecuali bagi satuanpendidikan yang secara khusus dirancanguntuk melayani peserta didik dari kelompokgender atau agama tertentu.

(4) Satuan Pendidikan yang membuka kelasdan/atau menambah jumlah kelas wajibmemiliki izin Bupati.

(5) Pembiayaan dalam penerimaan peserta didikbaru yang diselenggarakan oleh PemerintahDaerah dan masyarakat menjadi tanggungjawab Pemerintah dan/atau PemerintahDaerah.

-91-

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenaipenerimaan peserta didik baru diaturdengan Peraturan Bupati.

BAB XVIIIEVALUASI DAN AKREDITASI

Bagian KesatuEvaluasi

Pasal 90

(1) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi danpembinaan terhadap pengelola, satuan,jalur, jenis dan jenjang pendidikan secaraberkala dalam rangka pengendalian mutupendidikan.

(2) Dalam rangka melaksanakan evaluasi danpembinaan sebagaimana dimaksud padaayat (1) dapat dibentuk Tim PengendaliMutu Pendidikan.

(3) Pendidik melakukan evaluasi hasil belajarpeserta didik untuk memantau proses,kemajuan, dan perbaikan hasil belajarpeserta didik secara berkesinambungan.

(4) Masyarakat dan/atau organisasi profesidapat membentuk lembaga yang mandiri

-92-

untuk melakukan evaluasi sebagaimanadimaksud ayat (2).

(5) Pelaksanaan evaluasi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)dilakukan dengan memperhatikan peraturanperundang-undangan.

Bagian KeduaAkreditasi

Pasal 91

(1) Akreditasi dilakukan untuk menentukankelayakan program dan satuan pendidikanpada jalur pendidikan formal dan nonformalpada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

(2) Akreditasi terhadap program dan satuanpendidikan dilakukan oleh pemerintahdan/atau lembaga mandiri yang berwenangsebagai bentuk akuntabilitas publik.

(3) Akreditasi dilakukan atas dasar prinsipobyektif, valid, bertanggung jawab sertatransparan sebagai bentuk akuntabilitaspublik.

(4) Satuan Pendidikan/lembaga pendidikanwajib mengajukan akreditasi.

-93-

(5) Pemerintah Daerah menyediakan danauntuk pelaksanaan akreditasi.

BAB XIXKERJASAMA

Pasal 92

Pemerintah Daerah dan/atau masyarakatdapat melakukan kerjasama dalam rangkapeningkatan mutu pendidikan dengan lembagapendidikan dalam negeri dan/atau luar negerisesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 93

(1) Lembaga pendidikan asing yangterakreditasi atau yang diakui di negaranyadapat menyelenggarakan pendidikan diDaerah.

(2) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakanbekerja sama dengan satuan pendidikanpada jenjang yang setara.

Pasal 94

-94-

(1) Satuan pendidikan anak usia dini dansatuan pendidikan dasar dan menengah diDaerah dapat bekerja sama dalam bidangakademik dengan satuan pendidikan asingdalam pengelolaan pendidikan.

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud padaayat (1) bertujuan:a. meningkatkan mutu pendidikan;b. memperluas jaringan kemitraan;

dan/atauc. menyelenggarakan satuan pendidikan

atau program studi bertaraf internasionalatau berbasis keunggulan lokal.

(3) Kerja sama akademik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) berbentuk:a. pertukaran pendidik dan/atau tenaga

kependidikan;b. pertukaran peserta didik;c. pemanfaatan sumber daya;d. penyelenggaraan program kembaran;e. penyelenggaraan kegiatan

ekstrakurikuler; dan/atauf. kerja sama lain yang dianggap perlu.

-95-

Pasal 95

(1) Satuan pendidikan nonformal di Daerahdapat menjalin kerja sama dengan lembagapendidikan Negara lain.

(2) Kerja sama satuan pendidikan nonformalsebagaimana dimaksud pada ayat (1)bertujuan untuk meningkatkan mutupendidikan dan/atau memperluas jaringankemitraan untuk kepentingan satuanpendidikan nonformal.

(3) Kerja sama sebagaimana dimaksud padaayat (1) hanya dapat dilakukan oleh satuanpendidikan nonformal terakreditasi olehBadan Akreditasi Nasional PendidikanNonformal dan memiliki izin pendiriansesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

Pasal 96

Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasamadiatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXPENGAWASAN

-96-

Pasal 97

(1) Pemerintah Daerah, Dewan Pendidikan,Komite Sekolah, dan masyarakat melakukanpengawasan atas penyelenggaraanpendidikan pada satuan jenis dan jenjangpendidikan sesuai dengan kewenanganmasing-masing.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilaksanakan menurut asastransparansi dan akuntabilitas publik.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenaipengawasan yang dimaksud dalam ayat (1)diatas diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXISANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 98

Satuan pendidikan dan/atau programpendidikan yang menyelenggarakan pendidikantanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal20 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (1) dikenai sanksiadministratif berupa penutupan satuanpendidikan dan/atau program pendidikan.

-97-

Pasal 99

Satuan pendidikan yang tidak melaksanakankewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal15, Pasal 35 ayat (5), Pasal 72 ayat (1) dan ayat(2), Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 86 ayat(1), dan Pasal 89 ayat (4) dikenai sanksiadministratif berupa teguran tertulis,pembekuan, dan/atau penutupan satuanpendidikan oleh Bupati.

Pasal 100

Penyelenggara pendidikan berbasis masyarakatyang tidak melaksanakan kewajibansebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2)dikenai sanksi administratif berupa tegurantertulis, pembekuan, dan/atau penutupansatuan pendidikan oleh Bupati.

Pasal 101

-98-

Penyelenggaraan pendidikan informal yangtidak melaksanakan penjaminan mutusebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dikenaisanksi administratif berupa teguran tertulis,pembekuan, dan/atau penutupan satuanpendidikan oleh Bupati.

Pasal 102

Peserta didik yang tidak melaksanakankewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal17 dikenai sanksi administratif berupaperingatan, skorsing, dan/atau dikeluarkandari satuan pendidikan.

Pasal 103

(1) Pendidik atau tenaga kependidikan PegawaiNegeri Sipil yang melanggar ketentuansebagaimana dimaksud dalam Pasal 64dikenai sanksi administratif sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pendidik atau tenaga kependidikan bukanpegawai negeri sipil yang melanggarketentuan sebagaimana dimaksud dalamPasal 64 dikenai sanksi berupa peringatan,skorsing, dan/atau dikeluarkan dari satuanpendidikan dan/atau sesuai dengan

-99-

perjanjian kerja atau kesepakatan kerjabersama.

Pasal 104

(1) Satuan pendidikan yang melanggarketentuan tentang penyelenggaraanpendidikan berbasis keunggulan lokalsebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat(3) dan Pasal 50 ayat (1) dikenai sanksiadministratif berupa teguran tertulispertama, kedua, dan ketiga, penundaanatau penghentian subsidi hinggapencabutan izin oleh Pemerintah Daerah.

(2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan setelah diadakanpembinaan paling lama 3 (tiga) tahun olehPemerintah Daerah.

Pasal 105

Satuan pendidikan nonformal di Daerah yangmelaksanakan kerja sama pengelolaan dengansatuan pendidikan negara lain yang tidaksesuai dengan ketentuan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 95 ayat (3) dikenaisanksi administratif berupa teguran tertulis,

-100-

pembekuan, dan/atau penutupan satuanpendidikan oleh Bupati.

Pasal 106

(1) Anggota Dewan Pendidikan atau komitesekolah yang melanggar ketentuansebagaimana dimaksud dalam Pasal 84dikenai sanksi administratif berupa tegurantertulis oleh Pemerintah Daerah sesuaidengan kewenangannya.

(2) Anggota Dewan Pendidikan atau komitesekolah yang dalam menjalankan tugasnyamelampaui fungsi dan tugas dewanpendidikan sebagaimana dimaksud dalamPasal 82 ayat (1) dan ayat (3) serta fungsikomite sekolah sebagaimana dimaksuddalam Pasal 83 ayat (2) dikenai sanksiadministratif berupa teguran tertulis olehPemerintah Daerah.

Pasal 107

Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksiadministratif sebagaimana dalam Pasal 98,Pasal 99, Pasal 100, Pasal 101, Pasal 102,Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, dan Pasal 106diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

-101-

BAB XXIIPENYIDIKAN

Pasal 108

(1) PPNS di lingkungan Pemerintah Daerahdiberi wewenang khusus untuk melakukanpenyidikan terhadap pelanggaran ketentuanPeraturan Daerah ini.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) adalah:a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan

meneliti keterangan atau laporanberkenaan pelanggaran ketentuanPeraturan Daerah agar keterangan ataulaporan tersebut menjadi lebih lengkapdan jelas;

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkanketerangan mengenai orang pribadi ataubadan tentang kebenaran perbuatan yangdilakukan sehubungan denganpelanggaran ketentuan PeraturanDaerah;

c. meminta keterangan dan bahan buktidari orang pribadi atau badansehubungan dengan pelanggaranketentuan Peraturan Daerah;

-102-

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumenlain berkenaan dengan pelanggaranketentuan Peraturan Daerah;

e. melakukan penggeledahan untukmendapatkan bahan bukti pembukuan,pencatatan, dan dokumen lain, sertamelakukan penyitaan terhadap bahanbukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalamrangka pelaksanaan tugas penyidikanpelanggaran ketentuan PeraturanDaerah;

g. menyuruh berhenti dan/atau melarangseseorang meninggalkan ruangan atautempat pada saat pemeriksaan sedangberlangsung dan memeriksa identitasorang, benda, dan/ atau dokumen yangdibawa;

h. memotret seseorang yang berkaitandengan pelanggaran ketentuan PeraturanDaerah;

i. memanggil orang untuk didengarketerangannya dan diperiksa sebagaitersangka atau saksi;

j. menghentikan penyidikan; dan/ atauk. melakukan tindakan lain yang perlu

untuk kelancaran penyidikan ataspelanggaran Peraturan Daerah ini sesuai

-103-

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat(1) memberitahukan dimulainya penyidikankepada Penyidik Pejabat Polisi NegaraRepublik Indonesia sesuai dengan ketentuandalam Undang-Undang Hukum AcaraPidana.

BAB XXIIIKETENTUAN PIDANA

Pasal 109

Penyelenggara satuan pendidikan yangdidirikan tanpa izin sebagaimana dimaksuddalam Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (1)dipidana dengan pidana penjara paling lama 10(sepuluh) tahun atau pidana denda palingbanyak Rp 1.000.000.000,00(satu miliar rupiah).

BAB XXIVKETENTUAN PENUTUP

Pasal 110

-104-

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Daerah iniditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun sejakPeraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 111

Peraturan Daerah ini mulai berlaku padatanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,memerintahkan pengundangan PeraturanDaerah ini dengan penempatannya dalamLembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan diKotaMungkidpadatanggal

-105-

28 Maret2013

BUPATIMAGELANG,

ttd

SINGGIH

SANYOTO

Diundangkan di Kota Mungkid

-106-

pada tanggal 1 April 2013

SEKRETARIS DAERAHKABUPATEN MAGELANG,

ttd

UTOYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANGTAHUN 2013 NOMOR 1

-107-

PENJELASANATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATENMAGELANG

NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

I. UMUM

-108-

Pembangunan Pendidikan harusdikaitkan dengan konteks perkembangandan dinamika kehidupan beragama, sosial-budaya, ekonomi-ketenagakerjaan-kesejahteraan-kesehatan, dan politik-hukum, dalam konteks lingkungandemografis, alam dan infrastruktur fisik,serta perkembangan teknologi, komunikasi,dan informasi.

Pemahaman posisi strategis Pendidikandalam pembangunan menjadi lebih komplekmanakala yang dimaksud pembangunanmencakup pembangunan Daerah, provinsi,dan nasional serta perkembangan global.Pendidikan Daerah mencakup di dalamnyakewenangan Dinas Pendidikan, Pemuda danOlahraga dan Kantor Kementerian Agamakhususnya pendidikan agama danpendidikan keagamaan, serta bidangpembangunan lain yang menerapkanpendekatan Pendidikan misalnya:penyuluhan kesehatan, pertanian,perindustrian, kesejahteraan sosial,pemeliharaan infrastruktur irigasi, jalan,dan jembatan.

Keterbatasan sumberdaya yang tersedia,mengharuskan upaya meningkatkan

-109-

layanan publik dalam Pendidikan lebihdifokuskan pada persoalan yang sangatmendasar, dengan asumsi dan harapankeberhasilannya memiliki nilai strategis danmenghasilkan efek pengungkit (leverageeffects) besar.

Sehubungan dengan hal tersebutberbagai persoalan Pendidikan di KabupatenMagelang perlu segera diantisipasi melaluiPeraturan Daerah yang mengaturPenyelenggaraan Pendidikan.

II. PASAL DEMI PASALPasal 1

Cukup jelas.Pasal 2

Cukup jelas.Pasal 3

Cukup jelas.Pasal 4

Cukup jelas.Pasal 5

Cukup jelas.Pasal 6

-110-

Cukup jelas.Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8Cukup jelas.

Pasal 9Cukup jelas

Pasal 10Yang dimaksud dengan “orang tua”adalah termasuk wali peserta didik.

Pasal 11Cukup jelas.

Pasal 12Cukup jelas.

Pasal 13Cukup jelas.

Pasal 14Cukup jelas.

Pasal 15Cukup jelas.

-111-

Pasal 16Cukup jelas.

Pasal 17Cukup jelas.

Pasal 18Cukup jelas.

Pasal 19Cukup jelas

Pasal 20Ayat (1)

Izin diberikan olehMenteri/Gubernur/Bupati sesuaikewenangannya.

Ayat (2)Cukup jelas.

Pasal 21Cukup jelas.

Pasal 22Cukup jelas.

Pasal 23Cukup jelas.

Pasal 24-112-

Cukup jelas.Pasal 25

Cukup jelas.Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “bentuklain yang sederajat” dalamketentuan ini antara lainBustanul Athfal (BA), TarbiyatulAthfal (TA), Taman Kanak-kanakAl-Qur’an (TKQ), TamanPendidikan Al-Qur’an (TPQ), AdiSekha, dan Pratama Widyalaya.

Ayat (2)Cukup jelas.

Ayat (3)Cukup jelas.

Pasal 28Ayat (1)

Cukup jelas.

-113-

Ayat (2)Huruf a

Program pembelajaranagama dan akhlak muliapada TK, RA, atau bentuklain yang sederajatdimaksudkan untukpeningkatan potensispiritual peserta didikmelalui contoh pengamalandari pendidik agar menjadikebiasaan sehari-hari, baikdi dalam maupun di luarsekolah sehingga menjadibagian dari budaya sekolah.

Huruf bProgram pembelajaransosial dan kepribadian padaTK, RA, atau bentuk lainyang sederajat dimaksudkanuntuk pembentukankesadaran dan wawasanpeserta didik atas hak dankewajibannya sebagai wargamasyarakat dan dalaminteraksi sosial sertapemahaman terhadap diri

-114-

dan peningkatan kualitasdiri sebagai manusiasehingga memiliki rasapercaya diri.

Huruf cProgram pembelajaranorientasi dan pengenalanpengetahuan dan teknologipada TK, RA, atau bentuklain yang sederajatdimaksudkan untukmempersiapkan pesertadidik secara akademikmemasuki SD, MI, ataubentuk lain yang sederajatdengan menekankan padapenyiapan kemampuanberkomunikasi danberlogika melalui berbicara,mendengarkan,pramembaca, pramenulisdan praberhitung yangharus dilaksanakan secarahati-hati, tidak memaksa,dan menyenangkansehingga anak menyukaibelajar.

-115-

Huruf dProgram pembelajaranestetika pada TK, RA, ataubentuk lain yang sederajatdimaksudkan untukmeningkatkan sensitivitas,kemampuanmengekspresikan diri dankemampuan mengapresiasikeindahan dan harmoniyang terwujud dalamtingkah laku keseharian.

Huruf eProgram pembelajaranjasmani, olahraga dankesehatan pada TK, RA,atau bentuk lain yangsederajat dimaksudkanuntuk meningkatkanpotensi fisik danmenanamkan sportivitasserta kesadaran hidup sehatdan bersih.

-116-

Ayat (3)Huruf a

Cukup jelas.Huruf b

Cukup jelas.Huruf c

Cukup jelas.Huruf d

Yang dimaksud dengan“stimulasi psikososial”dalam ketentuan ini adalahrangsangan pendidikanyang menumbuhkankepekaan memahami danbersikap terhadaplingkungan sosialsekitarnya. Misalnyamemahami dan bersikapsopan kepada orang tua,saudara, dan teman.

Huruf eCukup jelas.

Pasal 29Cukup jelas.

-117-

Pasal 30Cukup jelas.

Pasal 31Cukup jelas.

Pasal 32Cukup jelas.

Pasal 33Ayat (1)

Potensi kecerdasan dan/ataubakat istimewa meliputi bidangintelektual umum, akademikkhusus, kreatif produktif, senikinestetik,psikososial/kepemimpinan, danpsikomotorik/olahraga.

Ayat (2)Cukup jelas.

Ayat (3)Program percepatan adalahprogram pembelajaran yangdirancang untuk memberikankesempatan kepada peserta didikmencapai standar isi dan standarkompetensi lulusan dalam waktuyang lebih singkat dari waktu

-118-

belajar yang ditetapkan. Misalnya,lama belajar 3 (tiga) tahun padaSMA dapat diselesaikan kurangdari 3 (tiga) tahun.Program pengayaan adalahprogram pembelajaran yangdirancang untuk memberikankesempatan kepada peserta didikguna mencapai kompetensi lebihluas dan/atau lebih dalam daripada standar isi dan standarkompetensi lulusan. Misalnya,cakupan dan urutan matapelajaran tertentu diperluas ataudiperdalam denganmenambahkan aspek lain sepertimoral, etika, aplikasi, dan salingketerkaitan dengan materi lainyang memperluas dan/ataumemperdalam bidang ilmu yangmenaungi mata pelajarantersebut.

Pasal 34Cukup jelas.

Pasal 35Cukup jelas.

-119-

Pasal 36Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)

Yang dimaksud “tahap awalpendidikan” adalah PAUD danSD/MI kelas 1.

Ayat (3)Cukup jelas.

Pasal 37Cukup jelas.

Pasal 38Cukup jelas.

Pasal 39Cukup jelas.

Pasal 40Cukup jelas.

Pasal 41Cukup jelas.

Pasal 42Ayat (1)

Cukup jelas.-120-

Ayat (2)Cukup jelas.

Ayat (3)Cukup jelas.

Ayat (4)Huruf a

Yang dimaksud dengan“pembina” adalah pihak diluar penyelenggara yangmemiliki kapasitas dankepedulian di bidangpendidikan.

Huruf bCukup jelas.

Huruf cCukup jelas.

Huruf dCukup jelas.

Huruf eYang dimaksud “penilik”adalah tenaga kependidikanyang bertugas melakukan

-121-

pemantauan, penilaian, danpembinaan pada satuanpendidikan nonformal.

Huruf fYang dimaksud dengan“warga belajar” adalahsetiap anggota masyarakatyang memperolehpendidikan melalui jalurnonformal.

Pasal 43Ayat (1)

Pendidikan nonformal berfungsisebagai pengganti, penambah,dan pendukung pendidikanformal bagi peserta didik yangkarena berbagai hal tidak dapatmengikuti kegiatan pembelajaranpada satuan pendidikan formalatau peserta didik memilih jalurpendidikan nonformal untukmemenuhi kebutuhan belajarnya.Jenis-jenis pendidikan nonformalyang mempunyai fungsi penggantipendidikan formal, adalah:Program Paket A setara SD,

-122-

Program Paket B setara SMP, danProgram Paket C setara SMA sertakursus dan pelatihan.Pendidikan nonformal berfungsisebagai penambah padapendidikan formal apabilapengetahuan, keterampilan, dansikap yang diperoleh peserta didikpada satuan pendidikan formaldirasa belum memadai.Pendidikan nonformal berfungsisebagai pelengkap apabila pesertadidik pada satuan pendidikanformal merasa perlu untukmenambah pengetahuan,keterampilan, dan sikap melaluijalur pendidikan nonformal.

Ayat (2)Cukup jelas.

Pasal 44Cukup jelas.

Pasal 45Cukup jelas.

Pasal 46Cukup jelas.

-123-

Pasal 47Cukup jelas.

Pasal 48Cukup jelas.

Pasal 49Cukup jelas.

Pasal 50Cukup jelas.

Pasal 51Cukup jelas.

Pasal 52Cukup jelas.

Pasal 53Cukup jelas.

Pasal 54Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)

Pemenuhan kualifikasi akademikpaling rendah sarjana (S1) ataudiploma empat (D-IV)

-124-

kependidikan paling lambatTahun 2015.

Ayat (3)Cukup jelas.

Ayat (4)Cukup jelas.

Pasal 55Ayat (1)

Huruf aPemenuhan penghasilandan jaminan kesejahteraansosial dilakukan sesuaidengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

Huruf bCukup jelas.

Huruf cBentuk perlindunganhukum antara lain melaluifasilitasi non litigasi dalamhal terjadi permasalahanhukum.

Huruf d

-125-

Cukup jelas.Huruf e

Cukup jelas.Ayat (2)

Cukup jelas.Pasal 56

Ayat (1)Cukup jelas.

Ayat (2)Cukup jelas.

Ayat (3)Pemberian fasilitas olehPemerintah dan/atau PemerintahDaerah dimaksudkan untukmenghindari adanya daerah yangkekurangan atau kelebihanpendidik dan tenagakependidikan, serta jugadimaksudkan untuk peningkatankualitas satuan pendidikan.

Pasal 57Cukup jelas.

Pasal 58

-126-

Cukup jelas.Pasal 59

Cukup jelas.Pasal 60

Cukup jelas.Pasal 61

Cukup jelas.Pasal 62

Cukup jelas.Pasal 63

Cukup jelas.Pasal 64

Huruf aCukup jelas.

Huruf bApabila pendidik merasa bahwapeserta didik memerlukanpembelajaran tambahan, dengankebutuhan itu dipenuhi melaluiprogram remedial sesuaiketentuan kurikulum yangberlaku.

Huruf c

-127-

Cukup jelas.Huruf d

Cukup jelas.Pasal 65

Cukup jelas.Pasal 66

Cukup jelas.Pasal 67

Cukup jelas.Pasal 68

Cukup jelas.Pasal 69

Cukup jelas.Pasal 70

Cukup jelas.Pasal 71

Cukup jelas.Pasal 72

Ayat (1)Huruf a

Cukup jelas.

-128-

Huruf bCukup jelas.

Huruf cCukup jelas.

Huruf dCukup jelas.

Huruf eYang dimaksud “ruangpenunjang” antara laintempat ibadah, jamban,ruang Unit KesehatanSekolah, ruang organisasikesiswaan.

Huruf fCukup jelas.

Ayat (2)Cukup jelas.

Ayat (3)Cukup jelas.

Ayat (4)Cukup jelas.

Pasal 73

-129-

Cukup jelas.Pasal 74

Cukup jelas.Pasal 75

Huruf aCukup jelas.

Huruf bCukup jelas.

Huruf cSumbangan dari peserta didikatau orang tua/walinya hanyadapat dipungut dalam hal belumada Bantuan OperasionalSekolah.

Huruf dCukup jelas.

Huruf eCukup jelas.

Huruf fCukup jelas.

Huruf gCukup jelas.

-130-

Pasal 76Cukup jelas

Pasal 77Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)

Cukup jelas.Ayat (3)

Bantuan Operasional SekolahDaerah merupakan pendampingBantuan Operasional Sekolah dandiberikan sesuai dengankemampuan keuangan daerah.

Ayat (4)Cukup jelas.

Pasal 78Cukup jelas.

Pasal 79Cukup jelas.

Pasal 80

-131-

Ayat (1)Masyarakat yang berperan serta,antara lain, orang tua atau walipeserta didik, keluarga pesertadidik, komunitas di sekitar satuanpendidikan, organisasi profesipendidik, organisasi orang tuaatau wali peserta didik, organrepresentasi pemangkukepentingan satuan pendidikanseperti komite sekolah/madrasahdan majelis wali amanahperguruan tinggi, dewanpendidikan, organisasi profesilain, lembaga usaha, organisasikemasyarakatan, serta orang,lembaga, atau organisasi lainyang relevan.

Ayat (2)Cukup jelas.

Ayat (3)Cukup jelas.

Ayat (4)Cukup jelas.

Ayat (5)

-132-

Cukup jelas.Ayat (6)

Cukup jelas.Pasal 81

Cukup jelas.Pasal 82

Cukup jelas.Pasal 83

Cukup jelas.Pasal 84

Cukup jelas.Pasal 85

Cukup jelas.Pasal 86

Cukup jelas.Pasal 87

Cukup jelas.Pasal 88

Cukup jelasPasal 89

Ayat (1)

-133-

Cukup jelas.Ayat (2)

Cukup jelas.Ayat (3)

Bentuk diskriminasi, antara lain,pembedaan atas dasarpertimbangan gender, agama,etnis, status sosial, kemampuanekonomi, dan kondisi fisik ataumental anak.

Ayat (4)Cukup jelas.

Ayat (5)Cukup jelas.

Ayat (6)Cukup jelas.

Pasal 90Cukup jelas.

Pasal 91Cukup jelas.

Pasal 92Cukup jelas.

-134-

Pasal 93Cukup jelas.

Pasal 94Cukup jelas.

Pasal 95Cukup jelas.

Pasal 96Cukup jelas.

Pasal 97Cukup jelas.

Pasal 98Cukup jelas.

Pasal 99Cukup jelas.

Pasal 100Cukup jelas.

Pasal 101Cukup jelas.

Pasal 102Cukup jelas.

Pasal 103

-135-

Cukup jelas.Pasal 104

Cukup jelas.Pasal 105

Cukup jelas.Pasal 106

Cukup jelas.Pasal 107

Cukup jelas.Pasal 108

Cukup jelas.Pasal 109

Cukup jelas.Pasal 110

Cukup jelas.Pasal 111

Cukup jelas.

-136-