DISAMPAIKAN OLEH:ASISTEN DEPUTI URUSAN KELEMBAGAAN LINGKUNGANKEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUPJAKARTA, 23 JULI 2008

DISAMPAIKAN OLEH:ASISTEN DEPUTI URUSAN KELEMBAGAAN LINGKUNGANKEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUPJAKARTA, 23 JULI 2008

PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN LHPENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN LH

UU 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAH DAERAH UU 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAH DAERAH

PP 65/2005Penyusunan dan Penerapan SPM

(Standar Pelayanan Minimal)

Pasal 2:SPM disusun dan diterapkan dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib Pemda yang berkaitan dengan pelayanan dasar sesuai dengan PUU

SPM Bidang LH Daerah Provinsi dan

Daerah Kabupaten/Kota

SPM Bidang LH Daerah Provinsi dan

Daerah Kabupaten/Kota

Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK)19 Sub-sub Bidang

•Tata Ruang, UU26/07(psl 33, 48, 51)• Sampah, UU 18//08 (psl 2 ayat (4))

Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK)19 Sub-sub Bidang

•Tata Ruang, UU26/07(psl 33, 48, 51)• Sampah, UU 18//08 (psl 2 ayat (4))

PP 41/2007Organisasi

Perangkat Daerah

Permendagri No.57/2007 Juknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah

PP 41/2007Organisasi

Perangkat Daerah

Permendagri No.57/2007 Juknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah

PP 50/2007Tata Cara

Pelaksanaan KSAD

Pasal 4 & 5:Objek kerjasama daerah seluruh urusan pemda dan dituangkan dalam bentuk perjanjian

PP 38/2007Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan

Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 9:Menteri menetapkan NSPK untuk pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan

PP 38/2007Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan

Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 9:Menteri menetapkan NSPK untuk pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan

SE Bersama Mendagri & MENLHKebijakan Penataan Kelembagaan LH Daerah (Badan/Kantor)

SE Bersama Mendagri & MENLHKebijakan Penataan Kelembagaan LH Daerah (Badan/Kantor)

Pedoman KSAD dalam pengelolaan lingkungan hidup

Pedoman KSAD dalam pengelolaan lingkungan hidup

PP 06/2008Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan

Pemeritahan Daerah

Pasal 2 ayat 2:EKPPD dilakukan untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya peningkatan kinerja berdasarkan prinsip tata kepemerintahan yang baik.

PP 06/2008Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan

Pemeritahan Daerah

Pasal 2 ayat 2:EKPPD dilakukan untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya peningkatan kinerja berdasarkan prinsip tata kepemerintahan yang baik.

Indikator Kinerja Kunci Bidang LHIndikator Kinerja Kunci Bidang LH

ALUR PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN-LH

BENTUK KLB-LH

Badan/Kantor

TUPOKSI&

SOTK

PENDANAANKINERJA

LHKAB/KOTA

SDM

SARANA & PRASARANA

Perda Kabupaten/Kota

• Surat KLH• Asistensi KLH

SK BUPATI/WALIKOTA

• PP 38 Tahun 2007• SE Bersama

Mendagri dan KLH

• APBD• DAK• BLN

• Pencapaian SPM Bidang LH

• IKK Bidang LH

Pasal 22 (5) PP 41 Tahun 2007 tentang

Orgainisasi Perangkat Daerah

KELEMBAGAAN LH DAERAH

BADANEsselon II/b

KANTOREsselon III/b

4 Bidang

3 Bidang

2 Bidang

3 Seksi

Implementasi PP No. 41/2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Juli 2008)

Bentuk Kelembagaan LH Daerah

DINAS 90

19,7%

DINAS 90

19,7%

DINAS GABUNGAN 54

11,8%

DINAS GABUNGAN 54

11,8%

KANTOR84

18,3%

BADAN174

38 %

SUB-SUB BIDANG56

12,2 %

SUB-SUB BIDANG56

12,2 %

Sesuai PP 41/2007258 kab/kota(56,3 %)

Belum sesuai PP 41/2007200 kab/kota(43,7%)

Jumlah Kab/Kota yang terdata = 458 Kab/Kota

PERUBAHAN BENTUK LEMBAGA LH DAERAH (ESELONISASI)SETELAH DIKELUARKAN PP NO. 41/2007

Tentang Organisasi Perangkat Daerah

No Perubahan Esselonisasi Jumlah Keterangan

1Eselon IV/a menjadi Eselon II/b 18 kab/kota 4 kab/kota dalam proses

2Eselon IV/a menjadi Eselon III/a 13 kab/kota 1 kab/kota dalam proses

3Eselon III menjadi Eselon II/b 44 kab/kota 17 kab/kota dalam proses

4Eselon II/b menjadi Eselon III/a (penurunan)

6 kab/kota 2 kab/kota dalam proses

PERUBAHAN BENTUK LEMBAGA LH DAERAH DARI ESELON IV/a MENJADI II/b

NO. NAMA DAERAH BENTUK LEMBAGA REVITALISASI BENTUK LEMBAGA

KET

1. Kab. Damasraya- Sum Bar Subbagian Program Bapedalda 2. Kab. Pesisir Selatan-Sum Bar Bagian pada Sekda Bapedalda Proses3. Kab. Kerinci- Jambi Bagian LH dan Pertambangan Badan LH 4. Kota Bengkulu- Bengkulu Bagian LH Badan LH Proses5. Kab. Magetan- Jawa Timur Bagian LH Badan LH Proses6. Kab. Lamongan- Jawa Timur Bagian LH Badan LH 7. Kota Malang- Jawa Timur Bagian LH Badan LH 8. Kab. Bima-NTB Bagian Ekonomi Badan LH 9. Kab. Pulang Pisang-Kal Teng Bidang Gabungan Badan LH 10. Kab. Pahuwato-Gorontalo Bidang LH Badan LH 11. Kab. Toli-Toli- Sul Teng Seksi Badan LH 12. Kab. Poso- Sul Teng Seksi Badan LH 13. Kab. Morowali- Sul Teng Seksi Badan LH 14. Kab. Banggai Kepulauan- Sul Teng Seksi Badan LH 15. Kab. Banggai- Sul Teng Seksi Badan LH 16. Kab. Kepulauan Aru-Maluku Bidang LH Badan LH 17. Kab. Jayapura- Papua Bidang LH Badan LH 18. Kab. Tanah Datar- Sumbar Bagian LH Badan LH Proses

1. Pengelolaan Limbah B3

2. AMDAL

3. Pengelolaan Kualitas dan Pengendalian Pencemaran Air

4. Pengelolaan Kualitas Udara

5. Pengendalian dan Pencemaran Kerusakan Pesisir dan Laut

6. Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Kegiatan Biomassa

7. SNI, ekolabel, produksi bersih dan Teknologi Berwawasan LH

8. Pengembangan Perangkat Ekonomi Lingkungan

9. Pelayanan Bidang LH (SPM)

10. Penegakan Hukum

11. Laboratorim Lingkungan

12. Keanekaragaman Hayati

13. TATA RUANG (KLHS, DDL)

• Telah dikeluarkan rekomendasi Dewan Pertimbangan Otonomi

Daerah (DPOD) tanggal 11 Juni 2008, tentang SPM Bidang LH untuk ditetapkan menjadi Permen LH tentang SPM Bidang LH Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota

• Sidang DPOD dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan Menkundang , Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Bappenas.

• Telah dikeluarkan rekomendasi Dewan Pertimbangan Otonomi

Daerah (DPOD) tanggal 11 Juni 2008, tentang SPM Bidang LH untuk ditetapkan menjadi Permen LH tentang SPM Bidang LH Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota

• Sidang DPOD dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan Menkundang , Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Bappenas.

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

STANDAR PELAYANAN BIDANG LHSTANDAR PELAYANAN BIDANG LH

1. Informasi Status Mutu Air2. Informasi Status Mutu

Udara Ambien3. Tindaklanjut

Laporan/pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan

1. Informasi Status Mutu Air2. Informasi Status Mutu

Udara Ambien3. Tindaklanjut

Laporan/pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan

1. Pencegahan pencemaran air

2. Pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak

3. Penyediaan informasi status kerusakan lahan/tanah untuk produk biomassa

4. Tindaklanjut laporan pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan

1. Pencegahan pencemaran air

2. Pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak

3. Penyediaan informasi status kerusakan lahan/tanah untuk produk biomassa

4. Tindaklanjut laporan pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan

DAERAH PROVINSIDAERAH PROVINSI DAERAH KABUPATEN/KOTA

DAERAH KABUPATEN/KOTA

PEMBIAYAAN SPM PROVINSI(berdasarkan masukan unit teknis KLH)

PEMBIAYAAN SPM PROVINSI(berdasarkan masukan unit teknis KLH)

PEMBIAYAAN SPM PROVINSI(berdasarkan masukan unit teknis KLH)

PEMBIAYAAN SPM Kab/Kota(berdasarkan masukan unit teknis KLH)

Jenis Pelayanan Uraian Kegiatan Biaya

Pencegahan Pencemaran Air

Melakukan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar dan persyaratan administratif

2.275.000

Menentukan prioritas usaha dan atau kegiatan yang akan diawasi berdasarkan hasil identifikasi persyaratan teknis

24.770.000

Melaksanakan pengawasan serta pembinaan thd usaha/ keg. Yang diprioritaskan

2.720.000

Menyampaikan laporan hasil pengawasan thd ketaatan penanggungjwb usaha/kegiatan thd persyaratan adm dan teknis pengendalian pencemaran air

6.400.000

TOTAL 36.165.000

PEMBIAYAAN SPM Kab/Kota(berdasarkan masukan unit teknis KLH)

Jenis Pelayanan Uraian Kegiatan Biaya

Pencegahan Pencemaran Udara dari Sumber Tidak Bergerak

Inventarisasi 4.550.000

Persiapan Pemantauan 2.275.000

Pengambilan Sampel 2.720.000

Pemeriksaan Sampel 2.675.000

Penyusunan Laporan 3.275.000

TOTAL 15.495.000

PEMBIAYAAN SPM Kab/Kota(berdasarkan masukan unit teknis KLH)

Jenis Pelayanan Uraian Kegiatan Biaya

Penyediaan Informasi Status Kerusakan Lahan/Tanah Untuk Produksi Biomassa

Inventarisasi Kerusakan Lahan 2.275.000

Pemeriksaan sampel tingkat kerusakan lahan 6.720.000

Analisis data dan penyampaian laporan kerusakan lahan/tanah

5.550.000

Penyampaian informasi kepada masyarakat 425.000

TOTAL 14.970.000

PEMBIAYAAN SPM Kab/Kota(berdasarkan masukan unit teknis KLH)

Jenis Pelayanan Uraian Kegiatan Biaya

Pelayanan tindaklanjut laporan/pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan

Membentuk pos pengaduan dan penyelesaian sengketa LH

10.000.000

Pengelolaan pengaduan masyarakat

22.875.000

Rekomendasi tindaklanjut hasil verifikasi

9.600.000

Pemantauan pelaksanaan rekomendasi

2.720.000

TOTAL 45.195.000

TOTAL 1+2+3+4 118.825.000

TERIMA KASIH