putusan nomor: 410/pid.b/2009/pn.blt

1

P U T U S A N

Nomor : 383/Pid.B/2007/PN.Blt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara

pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam Peradilan Tingkat Pertama telah

menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Drs. H. SOEBIANTORO, MSi.

Tempat lahir : Blitar

Umur / tanggal lahir : 57 Tahun/21 September 1949

Jenis kelamin : Laki laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : JL. Kebonsari V/ 7 Kelurahan Kebonsari Kecamatan

Jembangan Surabaya.

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Pensiunan PNS (Mantan Sekretaris Kabupaten Blitar).

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam rumah tahanan negara oleh

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Maret 2007 sampai dengan tanggal 25 Maret 2007;

2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Maret 2007 sampai dengan

tanggal 25 April 2007;

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 April 2007 sampai dengan tanggal 29 April

2007;

4. Hakim Pengadilan Negeri Blitar, sejak tanggal 30 April 2007 sampai dengan

tanggal 29 Mei 2007;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tahap Kesatu, sejak tanggal 30 Mei

2007 sampai dengan tanggal 28 Juli 2007;

6. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 29 Juli 2007

sampai dengan tanggal 27 Agustus 2007 ;

7. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 28 Agustus

2007 sampai dengan tanggal 26 September 2007 ;

Dalam perkara ini terdakwa menggunakan haknya untuk didampingi oleh

Penasihat hukum bernama DR. Priyo Handoko SS. S.H. M.Hum., pekerjaan

Advokat/Dosen Ilmu Hukum, beralamat di Jalan Kalijudan XV/53 Surabaya

berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 April 2006 dan Para Penasihat Hukum

2

bernama Kukuh Pramono Budi, S.H., Budi Hariyanto, S.H.,Dody Sasmanda,S.H. dan

Roesmajin,S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum

“KAUMAN” beralamat di Jalan Asem Jajar XII/26 Surabaya berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tertanggal 2 Mei 2007;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 383/Pen.Pid/2007/PN

Blt, tertanggal 30 April 2007 tetang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa

dan mengadili perkara ini.

- Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar. No.

383/Pen.Pid/2007/PN.Blt. tertanggal 30 April 2007 tentang Penetapan Hari

Sidang ;

Telah membaca berkas perkara tersebut.

Telah mendengarkan pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum pada

Kejaksaan Negeri Blitar, No. Reg.Perk : PDS-01/FT.2/BLT/07/2007 tertanggal 27

April 2007 ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan ahli serta keterangan

Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengarkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada

pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Drs. H.SOEBIANTORO, MSi bersalah melakukan tindak

pidana korupsi sebagai diatur dalam pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 tentang

pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah diubah dengan UU No.20 tahun

2001 jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP, dalam dakwaan subsidair ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Drs. H.SOEBIANTORO, MSi. dengan pidana

penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan,

dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Dan pidana denda sebesar Rp.100.000.000,- ( seratus juta rupiah ) Subsidair 3

(tiga) bulan kurungan.

Uang pengganti Rp.1.995.000.000,- ( Satu milyard sembilan ratus sembilan

puluh lima juta rupiah), dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang

pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan

memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda dapat disita oleh Jaksa dan

dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak

3

mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka

diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

8 (delapan) berkas SPMG No.223 s/d.230 tanggal 18 Februari 2004

beserta lampiran berupa SPP , 1 (satu) lembar memo tentang Biaya Jasa

Kerja sebesar Rp. 1.125.000.000,00, 2 (dua) lembar foto-copi kuitansi

penerimaan uang sebesar Rp.900.000.000,- dan Rp.225.000.000,- tanggal

25 Agustus 2004 yang diparaf oleh Samirin Darwoto ;

1 (satu) buku RAPBD tahun 2004 Kabupaten Blitar ;

1 (satu) jilid Perda Kabupaten Blitar Nomor 1 Tahun 2004 tanggal 9

Januari 2004 tentang APBD Tahun Anggaran 2004 ;

1 (satu) jilid Rancangan Penjabaran APBD tahun 2004 tanggal 1 Januari

2004 sampai dengan 31 Desember 2004 Kab.Blitar ;

Keputusan Bupati nomor 8 Tahun 2004 tanggal 12 Januari 2004 tentang

Penjabaran APBD 2004 ;

1 (satu) jilid Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran tanggal 1

Januari 2004 sampai dengan 31 Desember 2004;

1 (satu) jilid Perda Kab Blitar nomor 8 Tahun 2004 tanggal 28 Juli 2004

tentang perubahan APBD tahun anggaran 2004 tanggal 1 Januari 2004 s/d.

31 Desember 2004 ;

1 (satu) jilid Keputusan Bupati nomor 228 Tahun 2004 tanggal 29 Juli

2004 tentang Penjabaran Perubahan APBD tahun anggaran 2004

(1 Januari 2004 sampai 31 Desember 2004) ;

DASK Sekretariat Kabupaten Blitar tahun 2004 ;

1 (satu) SK. Gubernur Nomor : 171.423/71/021/1999 tentang

Pengangkatan Ketua DPRD ;

1 (satu) berkas SPMG Nomor 699 ;





1 Satu) jilid buku risalah Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Blitar tanggal

29 Desember 2003 sampai dengan 9 Januari 2004 dengan acara

pembahasan/Penetapan RAPBD Kabupaten Blitar tahun 2004 ;

4

Keputusan DPRD Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 1999 tanggal 29

September 1999 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Blitar;

Keputusan Mendagri nomor 835.212.2-2793 tanggal 13 Juli 1999 tentang

Pengangkatan Soebiantoro menjadi SEKWILDA Tingkat II Blitar;

Menjadi barang bukti dalam perkara lain ;

Sebidang tanah pertanian yang terletak di Desa Pejangkungan,

Kec.Rembang, Kab.Pasuruhan seluas 1981 m2, beserta sertipikatNo. AV-

361478 SHM No.23 atas nama drs. Soebiantoro.

dirampas untuk Negara ;

7. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-

(lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan (pledoi) dari Terdakwa maupun dari Penasihat

Hukum Terdakwa pada tanggal 10 September 2007 yang pada pokoknya terdakwa

menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. semua dakwaan

Jaksa Penuntut Umum baik primer maupun subsidair tidak terbukti karenanya mohon

putusan :

- Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan

perbuatan pidana yang didakwakan dalam dakwaan primair maupun subsidair;

- Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan;

- Memulihkan harkat, martabat dan nama baik terdakwa;

- Menyatakan terdakwa lepas dari segala tuntutan.

Sedangkan Tim Penasihat Hukum terdakwa menyatakan agar Majelis Hakim

memberikan putusan sebagai berikut :

- Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

- Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk membebaskan terdakwa dari

tahanan;

- Merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat terdakwa.

dan atau,

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum

Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Repliknya pada tanggal 12

September 2007 yang selanjutnya atas replik dari Penuntut Umum tersebut Penasihat

Hukum Terdakwa tidak mengajukan duplik dan mananggapi secara lisan yang pada

pokoknya tetap pada pembelaannya ;

5

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut

Umum dengan surat dakwaan tertanggal 27 April 2007, yang isinya sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa Drs. H. SOEBIANTORO MSi, selaku Sekretaris Daerah

Pemkab. Blitar sejak Juli 1999 sampai dengan Agustus 2004 dengan H. SAMIRIN

DARWOTO selaku Ketua DPRD Kabupaten Blitar Periode tahun 1999 – 2004 (yang

dilakukan penuntutan secara terpisah), telah melakukan, menyuruh melakukan atau

turut serta melakukan, pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2003, Rabu tanggal 31

Maret 2004, tanggal 6 April 2004, tanggal 16 April 2004, Kamis tanggal 24 Juni 2004

dan hari Rabu tanggal 25 Agustus 2004, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu

dalam tahun 2003 sampai dengan tahun 2004, bertempat dirumah Dinas Ketua DPRD

Kabupaten Blitar Jalan Merdeka No. 4 Blitar dan Kantor Pemkab. Blitar jalan S.

Supriyadi No.17 Blitar, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat didaerah hukum

Pengadilan Negeri Blitar, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya

diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan

negara atau perekonomian negara yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

diangkat sebagai Sekretaris Daerah Kab. Blitar ;

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Blitar Nomor : 234 tahun 2002

tanggal 23 Juli 2002 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat

Daerah Kabupaten Blitar .Dalam pasal 2 yaitu :

(1) Sekretariat Daerah adalah unsur Perangkat Daerah yang berada di bawah dan

dalam pelaksanaan tugas bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

(2) Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang merupakan

pejabat karir yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada

Bupati.

Pasal 3 yaitu : Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Blitar Nomor : 499

tahun 2003 tanggal 24 Oktober 2003 terdakwa Drs. H. SOEBIANTORO, Msi,

ditunjuk sebagai Ketua Tim Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab.

Blitar Tahun Anggaran 2004 ;

Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur

Nomor : 171.423/71/012/1999 tanggal 16 Oktober 1999 H. SAMIRIN

DARWOTO diangkat sebagai Ketua DPRD Kab. Blitar periode tahun 1999-2004;

Bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 22 tahun 2003 tentang Susunan dan

Kedudukan MPR dan DPR, DPD dan DPRD :

Pasal 74 (1) yang mengatur dan menentukan antara lain :

6

- Tugas Ketua DPRD memimpin sidang-sidang dan menyimpulkan hasil

sidang untuk diambil Keputusan ;

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No.105 tahun 2000 tentang

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah :

Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada perundang-

undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab

dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan. (Pasal 4) ;

- Bahwa berdasarkan Keputusan MENDAGRI nomor 29 Tahun 2002 tanggal 10

Juni 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan

Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah, Pelaksanaan Tata usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mengatur antara lain :

- Setiap Pengeluaran Kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah

mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih (Pasal 49 ayat 5).

- Pengguna Anggaran dilarang melakukan pengeluaran-pengeluaran atas beban

belanja daerah untuk tujuan lain dari pada yang ditetapkan (Pasal 55 ayat 2) ;

- Bahwa berdasarkan Surat MENDAGRI nomor 161 / 3211 / SJ tanggal 29

Desember 2003 Pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota

DPRD mengatur antara lain :

- Untuk mendukung tugas Pimpinan DPRD atau membiayai kegiatan lainnya

yang dilakukan oleh pimpinan atas nama Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

dan sebagai Alat Kelengkapan DPRD dapat disediakan Belanja Penunjang

Operasional Pimpinan DPRD. (C.1) ;

- Penyusunan, pelaksanaan dan penatausahaan, penggunaan belanja pimpinan

dan anggota DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD selaku Pengguna

Anggaran ;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar nomor 11 tahun 2003

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kab Blitar pasal 13

mengatur antara lain :

- Kewenangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini adalah

sagai berikut :

- Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD melalui proses

meminta keterangan kepada pemerintah Kab Blitar.( ayat 2 huruf c) ;

- Hak DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini adalah sbb:

7

- Menentukan anggaran belanja DPRD sesuai dengan peraturan yang berlaku

(ayat 3 huruf b) ;

- Bahwa berdasarkan Keputusan DPRD Kab. Blitar No.2 tahun 1999 tanggal 29

September 1999 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kab Blitar :

- Pasal 31 berbunyi : bahwa Pimpinan DPRD mempunyai tugas :

- Menghadiri rapat Panitia Musyawarah dan rapat Panitia Anggaran

(huruf b) ;

- Menyimpulkan hasil pembahasan dalam rapat yang dipimpinnya

(huruf d) ;

- Bahwa terdakwa Drs. H.SOEBIANTORO, Msi sebagai Sekretaris Daerah

Pemkab Blitar bersama dengan H. SAMIRIN DARWOTO sebagai Ketua DPRD

Kab. Blitar periode tahun 1999 – 2004 seharusnya dalam pengelolaan Keuangan

Daerah Kab. Blitar khususnya di dalam penyusunan, penggunaan dan peruntukan

anggaran APBD Kab. Blitar tahun 2004 didasarkan pada ketentuan-ketentuan

diatas namun dalam pelaksanaannya terdakwa bersama dengan H. SAMIRIN

DARWOTO sebagai Ketua DPRD Kab. Blitar periode tahun 1999 – 2004 telah

melakukan penyimpangan-penyimpangan yang dapat diuraikan sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitar akhir bulan Nopember 2003 atau awal bulan Desember

2003 saat pertemuan di Pendopo Kabupaten Blitar yang dihadiri antara lain

oleh H. SAMIRIN DARWOTO dan terdakwa Drs. H.SOEBIANTORO, Msi

sebagai Sekretaris Daerah Pemkab Blitar yang merangkap sebagai Ketua Tim

Anggaran Kab. Blitar, H. SAMIRIN DARWOTO telah meminta kepada

terdakwa Drs H. SOEBIANTORO, Msi agar diberikan dana untuk biaya

Penyusunan APBD tahun 2004, biaya proses penyusunan perhitungan APBD

tahun 2003 dan untuk uang jasa kerja (pesangon) Dewan (DPRD Kab. Blitar)

periode tahun 1999 – 2004 ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa Drs. H. SOEBIANTORO, Msi memerintahkan

kepada KRISANTO, SE.MM sebagai Kabag Keuangan dan sekaligus sebagai

Sekretaris Tim Anggaran Kab. Blitar untuk memasukkan anggaran biaya

penyusunan APBD tahun 2004, biaya proses penyusunan perhitungan APBD

tahun 2003 dan untuk uang jasa kerja (pesangon) DPRD Kab Blitar periode

tahun 1999 – 2004 pada Pos Pembinaan dan Pemrosesan Keuangan

Sekretariat Pemkab Blitar dan biaya untuk pengadaan alat kebersihan dan

bahan pembersih pada Pos Belanja

Barang dan Jasa ;

8

- Bahwa atas perintah terdakwa Drs.H. SOEBIANTORO, Msi tersebut

kemudian KRISANTO, SE MM menitipkan dana sebesar +

Rp.1.230.000.000,- (Satu milyar dua ratus tiga puluh juta rupiah) pada pos

Belanja Sekretariat Pemkab Blitar. Untuk biaya Pembinaan dan Pemrosesan

Keuangan Sekretariat Pemkab Blitar rekening No.2.01.03.1.2.02.08.1. pada 8

(delapan) item/kegiatan yang dialokasikan untuk DPRD Kab. Blitar dan uang

Jasa Kerja (uang pesangon) bagi DPRD Kab. Blitar sebesar + Rp.

1.210.000.000,- (Satu milyar dua ratus sepuluh juta rupiah) serta menitipkan

dana sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada Pos Belanja

Barang dan Jasa untuk biaya peralatan kebersihan dan bahan pembersih

rekening nomor : 01.03.1.2.01.04.1 dalam RAPBD 2004, sehingga pos

Belanja Sekretariat Pemkab Blitar rekening biaya Pembinaan dan Pemrosesan

Keuangan Sekretariat Pemkab Blitar seluruhnya menjadi senilai

Rp.6.053.250.000,- (enam milyard lima puluh tiga juta dua ratus lima puluh

ribu Rupiah), sedang pada pos Belanja Barang dan Jasa pada biaya peralatan

kebersihan dan bahan pembersih rekening No.01.03.1.2.01.04.1. menjadi

Rp.190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) ;

- Bahwa pada waktu antara tanggal 22 Desember 2003 sampai dengan tanggal 9

Januari 2004 pada masa pembahasan RAPBD tahun 2004 yang dibahas oleh

Panitia Anggaran DPRD Kab. Blitar dan Tim Anggaran Kab. Blitar untuk

menjadi Perda, disaat H. SAMIRIN DARWOTO bertemu dengan terdakwa

Drs. H. SOEBIANTORO, Msi Sebagai Ketua Tim Anggaran Pemkab Blitar,

H. SAMIRIN DARWOTO meminta tambahan uang jasa kerja (pesangon)

untuk DPRD Kab Blitar kepada terdakwa Drs. H. SOEBIANTORO, Msi.

Karena permintaan tersebut kemudian terdakwa Drs. H. SOEBIANTORO,

Msi memerintahkan kepada KRISANTO, SE. MM. Kabag Keuangan PemKab

Blitar yang sekaligus sebagai Sekretaris Tim Anggaran Kab. Blitar agar

menambahkan uang jasa kerja (uang pesangon) untuk DPRD Kab. Blitar

yang semula dalam RAPBD 2004 Pos Belanja Sekretariat Pemkab Blitar

disediakan sebesar Rp.500.000.000 (Lima ratus juta rupiah),- ditambah

Rp.625.000.000,- (Enam ratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga menjadi

sebesar Rp.1.125.000.000,-. Padahal baik H. SAMIRIN DARWOTO maupun

terdakwa Drs H SOEBIANTORO, MSi sebagai Sekretaris Daerah Kab. Blitar

merangkap sebagai Ketua Tim Anggaran Kab. Blitar mengetahui bahwa

anggaran untuk eksekutif tidak bisa diberikan kepada legislatif (DPRD)

9

berdasarkan Peraturan Pemerintah No.105 tahun 2000 tentang Pengelolaan

dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Pasal 4: “Pengelolaan Keuangan

Daerah dilakukan secara tertib, taat pada perundang-undangan yang berlaku,

efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan

azas keadilan dan kepatutan” serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor

29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung jawaban dan

Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan tata Usaha Keuangan Daerah

dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pasal

55 ayat (2) : “Pengguna Anggaran dilarang melakukan pengeluaran-

pengeluaran atas beban belanja daerah untuk tujuan lain daripada yang

ditetapkan”. Selanjutnya atas perintah terdakwa Drs. H. SOEBIANTORO,

Msi tersebut KRISANTO,SE.MM sebagai Sekretaris Tim Anggaran

menambah jumlah nilai biaya Pembinaan dan Pemrosesan Keuangan

Sekretariat Pemkab Blitar yang semula dalam RAPBD sejumlah


ribu rupiah), ditambah Rp.625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta

rupiah) sehingga dalam naskah APBD tahun 2004 menjadi sejumlah

Rp.6.678.250.000,- (enam milyard enam ratus tujuh puluh delapan juta dua

ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian RAPBD Tahun 2004 pada tanggal

9 Januari 2004 disetujui dan disahkan menjadi Perda No.1 Tahun 2004 oleh

DPRD Kab Blitar yang diketuai oleh H. SAMIRIN DARWOTO, yang buku

naskah Perda No.1 Tahun 2004 tentang APBD 2004 Pemkab Blitar dibagikan

kepada seluruh anggota DPRD termasuk H. SAMIRIN DARWOTO.

- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2003 H. SAMIRIN DARWOTO meminta

dana DPRD yang dititipkan pada anggaran Sekretariat Pemkab. Blitar kepada

terdakwa Drs. SOEBIANTORO, Msi. dan atas permintaan tersebut ,

kemudian terdakwa Drs. H. SOEBIANTORO, Msi memerintahkan Sdr.

KRISANTO, SE.MM agar memberikan uang kepada H. SAMIRIN

DARWOTO sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Kemudian

KRISANTO, SE.MM secara lisan memerintahkan Sdr. SITI SULASTRI

untuk mengambil uang dari Pembantu Pemegang Kas Rutin Sekretariat

Pemkab Blitar (Sdr. TITIK WISMIATI) untuk kemudian diserahkan langsung

kepada H. SAMIRIN DARWOTO disertai dengan Kwitansi penerimaannya.

Kemudian SITI SULASTRI mengambil uang tunai dari Pembantu Pemegang

10

Kas Rutin Sekretariat Pemkab Blitar (TITIK WISMIATI) sebanyak

Rp.10.000.000,-(Sepuluh juta rupiah) yang setelah disiapkan Kwitansinya lalu

diantar dan diterima oleh H. SAMIRIN DARWOTO di Rumah Dinas Ketua

DPRD Kab Blitar Jln. Merdeka No. 4 Blitar. Setelah Sdr. SITI SULASTRI

melapor kepada KRISANTO,SE.MM tentang penyampaian uang kepada H.

SAMIRIN DARWOTO tersebut, kemudian SITI SULASTRI menyerahkan

kwitansi tanda penerimaan uang kepada TITIK WISMIATI sesuai perintah

KRISANTO, SE.MM untuk bukti pertanggung jawabannya. Pada saat yang

bersamaan terdakwa Drs. H. SOEBIANTORO, Msi, memerintahkan kepada

Kepala Bagian Keuangan yaitu KRISANTO, SE,MM, untuk memberikan

uang kepada MAHMUD ZEN, kemudian atas perintah tersebut pada tanggal

30 Desember 2003 KRISANTO, SE,MM, menyerahkan uang sebesar

Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) di kantornya yaitu Pemkab. Blitar

kepada MAHMUD ZEN dengan bukti penyerahan berupa kuitansi.

Selanjutnya untuk mengganti dana cadangan / stock kas yang keluar, pada

tanggal 30 Januari 2004 terdakwa Drs. H. SOEBIANTORO, Msi

memerintahkan . KRISANTO, SE.MM untuk memproses pencairan uang

dana DPRD yang dititipkan pada pos biaya Pembinaan dan Pemrosesan

Keuangan Sekretariat Pemkab Blitar sebesar Rp.510.000.000,-. Atas perintah

tersebut kemudian KRISANTO, SE.MM memerintahkan dan dilaksanakan

oleh TITIK WISMIATI untuk membuat SPP sebesar tersebut diatas.

Selanjutnya setelah SPP dilengkapi dengan SKO dan kwitansi penerimaan

uang dari H. SAMIRIN DARWOTO, berkas SPP tersebut diajukan kepada

LILIK PURWANTO sebagai Pemegang Kas Sekretariat Pemkab Blitar dan

setelah ditanda tangani oleh LILIK PURWANTO lalu SPP tersebut diajukan

ke Asisten II Sekretariat Pemkab Blitar untuk disetujui, kemudian

disampaikan kepada Kasubag Anggaran untuk diteliti kebenaran nilai

nominalnya untuk selanjutnya diterbitkan SPMG Nomor 08 tanggal 30

Januari 2004 yang ditanda tangani oleh Kabag Keuangan Sekretariat Pemkab

Blitar (KRISANTO, SE.MM) yang dikeluarkan dari Pos Biaya Pembinaan

dan Pemrosesan Keuangan, rekening nomor : 2.01.03.1.2.02.08.1 untuk

pencairan uang senilai Rp.510.000.000,- (Lima ratus sepuluh juta rupiah) ;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 Pebruari 2004 terdakwa Drs. H.

SOEBIANTORO, Msi memerintahkan kepada KRISANTO, SE.MM untuk

mencairkan dana / uang jasa kerja (uang pesangon) yang telah direncanakan

11

akan diperuntukkan DPRD Kab. Blitar periode 1999 – 2004. Atas perintah

tersebut KRISANTO, SE.MM memerintahkan SITI SULASTRI untuk

menghubungi TITIK WISMIATI agar memproses pencairan dana sejumlah

Rp.1.125.000.000,- (Satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) yang

dititipkan pada pos Pembinaan dan Pemrosesan Keuangan SekKab Blitar pada

rekening No.2.01.03.1.2.02.08.1 masing masing pada :

1. Biaya Proses Penyusunan APBD 2004 sebesar Rp.900.000.000,-

(Sembilan ratus juta rupiah) diambil Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta

rupiah).

2. Biaya Proses Penyusunan Perhitungan APBD Th.2003 sebesar

Rp.700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah) diambil Rp.200.000.000,- (Dua

ratus juta rupiah).

3. Biaya Proses Penyusunan PAK Th.2004 sebesar Rp.700.000.000,- (Tujuh

ratus juta rupiah) diambil Rp.200.000.000,-(Dua ratus juta rupiah).

4. Biaya Proses Penyusunan LPJ Bupati sebesar Rp.625.000.000,- (Enam

ratus dua puluh lima juta rupiah) diambil Rp.125.000.000,- ( Seratus dua

puluh

lima juta rupiah)

5. Biaya Penyelenggaraan Otonomi Daerah sebesar Rp.400.000.000,-

(Empat ratus juta rupiah) diambil Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah).

6. Biaya Pembinaan Administrasi Daerah sebesar Rp.300.000.000,- (Tiga

ratus juta rupiah) diambil Rp.100.000.000,-(Seratus juta rupiah).

7. Biaya Pengendalian Administrasi Umum sebesar Rp.700.000.000,- (Tujuh

ratus juta rupiah) diambil Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dan

8. Biaya Penyelengaraan Pemerintahan sebesar Rp.580.000.000,- (Lima

ratus delapan puluh juta rupiah) diambil Rp.100.000.000,- (Seratus juta

rupiah).yang seluruhnya sejumlah Rp.1.125.000.000,- Satu milyar seratus

dua puluh lima juta rupiah). Bila dana sudah keluar agar disimpan dulu ;

- Bahwa pada tanggal 18 Pebruari 2004 dana dimaksud telah dicairkan dengan

menggunakan SPMG sebanyak 8 lembar yaitu masing-masing nomor 223 S/d

230 tertanggal 18 Pebruari 2004 yang telah dilengkapi dengan SPP dan SKO.

Setelah dana tersebut keluar kemudian disimpan pada Pembantu Pemegang

Kas Sekretariat Pemkab. Blitar yaitu TITIK WISMIATI sesuai perintah

KRISANTO, SE.MM tersebut diatas ;

12

- Bahwa pada tanggal 31 Maret 2004 H. SAMIRIN DARWOTO meminta uang

dana DPRD pada terdakwa Drs. H. SOEBIANTORO, Msi. Atas permintaan

tersebut terdakwa Drs. H. SOEBIANTORO, Msi memerintahkan kepada


DARWOTO sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Selanjutnya

KRISANTO, SE.MM secara lisan memerintahkan Pembantu Pemegang Kas

Rutin Sekretariat Pemkab. Blitar (TITIK WISMIATI) untuk mengeluarkan

uang cadangan / Stock Kas Rutin Sekretariat Pemkab Blitar sebesar

Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sekaligus menyiapkan kwitansi

tanda penerimaan atas nama H. SAMIRIN DARWOTO. Setelah uang dan

kwitansi tanda penerimaan siap kemudian oleh TITIK WISMIATI pada hari

itu juga diserahkan kepada Krisanto. Selanjutnya setelah uang tersebut oleh

KRISANTO, SE.MM disampaikan kepada H. SAMIRIN DARWOTO, lalu

kwitansi tanda terima uang tersebut oleh KRISANTO, SE.MM diserahkan

kepada TITIK WISMIATI. Selanjutnya untuk mengganti dana cadangan /

stock kas yang keluar, pada tanggal 2 April 2004 terdakwa Drs. H.

SOEBIANTORO, Msi memerintahkan KRISANTO, SE.MM untuk

memproses pencairan uang dana DPRD yang dititipkan pada Pos Biaya

Pembinaan dan Pemrosesan Keuangan Sekretariat Pemkab. Blitar sebesar

Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Atas perintah tersebut kemudian

KRISANTO, SE.MM memerintahkan dan dilaksanakan oleh TITIK

WISMIATI untuk membuat SPP sebesar tersebut diatas. Selanjutnya setelah

SPP dilengkapi dengan SKO dan kwitansi penerimaan uang dari H. SAMIRIN

DARWOTO, berkas SPP tersebut diajukan kepada LILIK PURWANTO

sebagai Pemegang Kas Sekretariat Pemkab Blitar dan setelah ditanda tangani

oleh LILIK PURWANTO lalu SPP tersebut diajukan kepada Kabag

Keuangan atas nama Asisten II Sekretariat Pemkab Blitar KRISANTO,

SE.MM untuk disetujui setelah itu kemudian disampaikan kepada Kasubag

Anggaran untuk diteliti kebenaran nilai nominalnya untuk selanjutnya

diterbitkan SPMG no. 699 yang ditanda tangani oleh Kabag Keuangan

Sekretariat Pemkab Blitar (KRISANTO, SE.MM) yang dikeluarkan dari Pos

Biaya Pembinaan dan Pemrosesan Keuangan, rekening nomor :

2.01.03.1.2.02.08.1 untuk pencairan uang senilai Rp.200.000.000,- (Dua ratus

juta rupiah) ;

13

- Bahwa pada tanggal 6 April 2004, terdakwa Drs.H.SOEBIANTORO, Msi,

meminta uang kepada Kepala Bagian Keuangan yaitu KRISANTO, SE,MM,

sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah), kemudian atas permintaan

tersebut KRISANTO, SE,MM, memerintahkan TITIK WISMIATI untuk

mengambil uang sejumlah tersebut di atas dari brankas dan menyerahkan uang

tersebut kepada terdakwa Drs. H. SOEBIANTORO, Msi, dengan bukti

kwitansi tertanggal 6 April 2004. Untuk mengganti uang kas yang telah

dikeluarkan dari brankas tersebut kemudian KRISANTO, SE.MM,

memerintahkan TITIK WISMIATI untuk menerbitkan SPP untuk

penyelenggaraan pemerintahan. Selanjutnya pada tanggal 13 April 2004

TITIK WISMIATI atas perintah tersebut menerbitkan SPP sebagaimana

dimaksud, yang setelah diproses melalui LILIK PURWANTO,

WISNUGROHO dan KADMIARSIH maka terbitlah SPMG Nomor : 750

tanggal 13 April 2004 sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) ;





mengambil uang sejumlah tersebut dari brankas dan menyerahkan uang

tersebut kepada terdakwa Drs.H.SOEBIANTORO, Msi, dengan bukti

kwitansi tertanggal 16 April 2004. Kemudian pada tanggal 19 April 2004 atas

permintaan Drs. IMAM MUHADI, MBA.MM, KRISANTO, SE, MM

meminta kepada TITK WISMIATI untuk mengambil uang sebesar Rp.

50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dari brankas. Setelah uang tersebut

diterima dan diserahkan kepada Drs. IMAM MUHADI, MBA. MM,

kemudian KRISANTO, SE.MM, membuat kwitansi penerimaan uang sebesar

Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) yang ditanda tanganinya sendiri

tertanggal 19 April 2004 dan menyerahkannya pada TITIK WISMIATI.

Selanjutnya pada tanggal 5 Mei 2004 terdakwa Drs. H. SOEBIANTORO,

Msi, memerintahkan KRISANTO, SE, MM untuk menerbitkan SPMG untuk

pertanggung jawaban atas keluarnya uang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua

puluh juta rupiah) dan Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) tersebut di

atas. Atas perintah tersebut kemudian KRISANTO memerintahkan TITIK

WISMIATI untuk menerbitkan SPP untuk diproses sehingga terbitlah SPMG

14

Nomor: 945 tanggal 5 Mei 2004 atas pencairan uang senilai Rp. 70.000.000,-

(Tujuh puluh juta rupiah) untuk biaya makan dan minum tamu ;

- Bahwa pada tanggal 24 Juni 2004 H. SAMIRIN DARWOTO minta uang

dana DPRD yang dititipkan pada Anggaran Sekretariat Pemkab. Blitar kepada

terdakwa Drs. H. SOEBIANTORO, Msi. Selanjutnya terdakwa Drs. H.

SOEBIANTORO, Msi. memerintahkan KRISANTO, SE.MM agar

memberikan uang kepada H. SAMIRIN DARWOTO sebesar Rp.

20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) . Atas perintah tersebut KRISANTO,

SE.MM secara lisan memerintahkan Pembantu Pemegang Kas Rutin

Sekretariat Pemkab Blitar ( TITIK WISMIATI) untuk mengeluarkan uang

cadangan / Stock Kas Rutin Sekretariat Pemkab Blitar sebesar

Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sekaligus menyiapkan kwitansi tanda

penerimaan atas nama H. SAMIRIN DARWOTO. Setelah uang dan kwitansi

tanda penerimaan siap kemudian oleh TITIK WISMIATI pada hari itu juga

diserahkan langsung kepada Sdr. KRISANTO, untuk selanjutnya uang

tersebut oleh KRISANTO, SE.MM disampaikan kepada H. SAMIRIN

DARWOTO, lalu kwitansi tanda terima uang tersebut oleh KRISANTO,

SE.MM diserahkan kepada TITIK WISMIATI untuk pertanggung

jawabannya. Selanjutnya untuk mengganti dana cadangan / stock kas yang

keluar, pada tanggal 6 Juli 2004 terdakwa Drs. H. SOEBIANTORO, Msi

memerintahkan KRISANTO, SE.MM untuk memproses pencairan uang dana

DPRD tersebut. Atas perintah tersebut kemudian Sdr. KRISANTO

memerintahkan dan dilaksanakan oleh TITIK WISMIATI untuk mencairkan

dana sebesar Rp. 20.000.000,-(Dua puluh juta rupiah) yang dititipkan pada

Pos Belanja Barang dan Jasa Sekretariat Pemkab Blitar. Selanjutnya setelah



sebagai Pemegang Kas Sekretariat Pemkab Blitar dan setelah ditanda tangani


Keuangan atas nama Asisten II Sekretariat Kab Blitar KRISANTO, SE.MM

untuk disetujui, setelah itu kemudian disampaikan kepada Kasubag Anggaran

untuk diteliti kebenaran nilai nominalnya untuk selanjutnya diterbitkan SPMG

no. 1387 yang ditanda tangani oleh Kabag Keuangan Sekretariat Pemkab

Blitar ( KRISANTO, SE.MM) yang dikeluarkan dari Pos Belanja Barang dan

15

Jasa untuk biaya peralatan kebersihan dan bahan pembersih rekening

No.01.03.1.2.01.04.1. dalam RAPBD 2004 ;

- Bahwa terdakwa Drs. SOEBIANTORO, Msi memerintahkan Kabag

Keuangan Sekretariat Pemkab Blitar KRISANTO, SE, MM, untuk

menyiapkan uang jasa kerja dewan, lalu atas perintah tersebut pada pagi hari

tanggal 25 Agustus 2004 KRISANTO, SE.MM memerintahkan SITI

SULASTRI mengambil dana yang disimpan oleh Pembantu Pemegang Kas

Rutin Sekretariat Pemkab. Blitar (TITIK WISMIATI) sebesar Rp.

1.125.000.000,- (Satu milyar seratis dua puluh lima juta rupiah), untuk

kemudian yang sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah)

dikemas menjadi 45 amplop masing masing sebesar Rp.20.000.000,- (Dua

puluh juta rupiah) lalu dimasukkannya kedalam 1 tas kresek warna hitam dan

yang Rp. 225.000.000,- (Dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dibungkus

dengan kertas Koran dan dimasukkannya pula dalam tas kresek warna hitam

untuk dipersiapkan penyerahannya kepada terdakwa sekaligus menyiapkan 2

lembar kwitansi masing masing 1 lembar senilai Rp.900.000.000,- (Sembilan

ratus juta rupiah) dan 1 lembar lagi senilai Rp.225.000.000,- (Dua ratus dua

puluh lima juta rupiah) yang semuanya atas nama SAMIRIN DARWOTO

sebagai penerima, yang setelah siap kemudian ke dua lembar kwitansi tersebut

dimasukkannya kedalam map warna biru ;

- Bahwa selanjutnya siang hari itu juga sekitar jam 12.00 WIB terdakwa

Drs. H. SOEBIANTORO, Msi memanggil sekaligus mengajak

WISNUGROHO dan SITI SULASTRI pergi ke pendopo Kabupaten Blitar

dengan membawa dua tas kresek berisi uang sekaligus kwitansi atau tanda

terimanya, setelah itu kemudian mereka berangkat bersama-sama menuju

kerumah dinas Ketua DPRD Kab. Blitar . Dan setelah sampai dirumah dinas

Ketua DPRD Kab Blitar Jln. Merdeka No. 4 Blitar terdakwa Drs. H.

SOEBIANTORO, Msi disambut oleh H. SAMIRIN DARWOTO, kemudian

masuk kerumah dinas tersebut yang diikuti oleh WISNUGROHO sambil

membawa 2 tas kresek berisi uang dan l lembar map warna biru yang berisi 2

lembar kwitansi atau tanda terima yang kemudian diletakkanya dimeja tamu

yang ada dalam ruang tamu diantara terdakwa Drs. H. SOEBIANTORO, Msi

dan H. SAMIRIN DARWOTO duduk ;

- Bahwa setelah uang dan 2 lembar kwitansi tersebut diserahkan oleh terdakwa

Drs. H. SOEBIANTORO, Msi kepada H SAMIRIN DARWOTO lalu

16

kwitansi tersebut diparaf oleh H. SAMIRIN DARWOTO untuk selanjutnya

map bersama 2 lembar kwitansi tersebut dibawa kembali oleh terdakwa Drs.

H. SOEBIANTORO, Msi untuk kemudian diserahkannya kepada.

WISNUGROHO selanjutnya mereka bersama-sama kembali ke kantor ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Drs. H. SOEBIANTORO, Msi sebagaimana

tersebut diatas telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat

merugikan keuangan negara Cq. Pemerintah Kabupaten Blitar sebesar

Rp.1.925.000.000,- (satu milyard sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah) atau

setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa Drs. H. SOEBIANTORO, Msi tersebut diatur dan

diancam pidana menurut pasal 2 ayat (1) Undang Undang No.31 tahun 1999

sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No.20 Tahun 2001 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 (1) ke 1 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa Drs. H. SOEBIANTORO, Msi, selaku Sekretaris Daerah

Pemkab. Blitar sejak Juli 1999 sampai dengan Agustus 2004 dengan H. SAMIRIN

DARWOTO selaku Ketua DPRD Kab.Blitar periode tahun 1999 – 2004 (yang

dilakukan penuntutan secara terpisah), telah melakukan, menyuruh melakukan atau

turut serta melakukan, pada waktu dan tempat seperti tersebut pada dakwaan Primair

diatas, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu

korporasi, menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya

karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau

perekonomian negara yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 835.212.2.2793

tanggal 13 Juli 1999 terdakwa Drs. H. SOEBIANTORO, Msi,

Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Keputusan ini,

mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan tugas

pemerintahan yang meliputi kegiatan pembinaan dan koordinasi dalam

pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan

serta pembinaan ketentraman masyarakat ;

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Blitar Nomor : 499 tahun 2003

tanggal 24 Oktober 2003 terdakwa Drs. H. SOEBIANTORO, Msi, ditunjuk

sebagai Ketua Tim Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Blitar Tahun

Anggaran 2004 ;

17

- Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur

Nomor :171.423/71/012/1999 tanggal 16 Oktober 1999 H. SAMIRIN

DARWOTO diangkat sebagai Ketua DPRD Kab. Blitar periode tahun 1999-2004;

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2003 tentang Susunan dan

Kedudukan MPR dan DPR, DPD dan DPRD :

Pasal 74 (1) yang mengatur dan menentukan antara lain :

- Tugas Ketua DPRD memimpin sidang-sidang dan menyimpulkan hasil

sidang untuk diambil keputusan ; selanjutnya dalam keputusan DPRD Kab

Blitar No.2 tahun 1999 tanggal 29 September tentang Peraturan Tata Tertib

DPRD Kab Blitar pasal 31 : menyatakan bahwa Pimpinan DPRD mempunyai

tugas :

- Menghadiri rapat panitia Musyawarah dan rapat panitia anggaran

(huruf b).


(huruf d).

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No.105 tahun 2000 tentang

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan daerah :

- Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib taat pada perundang

undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab

dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan. ( Pasal 4 ) .

- Bahwa berdasarkan Keputusan MENDAGRI nomor 29 Tahun 2002 tanggal 10

Juni 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan

Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah, Pelaksanaan Tata usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mengatur antara lain :

- Setiap Pengeluaran Kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah

mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih (Pasal 49 ayat 5).

- Pengguna anggaran dilarang melakukan pengeluaran-pengeluaran atas beban

belanja daerah untuk tujuan lain dari pada yang ditetapkan (Pasal 55 ayat 2) ;

- Bahwa berdasarkan Surat MENDAGRI nomor 161 / 3211 / SJ tanggal 29

Desember 2003 Pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota

DPRD mengatur antara lain :

- Untuk mendukung tugas Pimpinan DPRD atau membiayai kegiatan lainnya

yang dilakukan oleh pimpinan atas nama Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

18

dan sebagai Alat Kelengkapan DPRD dapat disediakan Belanja Penunjang

Operasional Pimpinan DPRD (C.1) ;

- Penyusunan, pelaksanaan dan penatausahaan, penggunaan belanja pimpinan

dan anggota DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD selaku Pengguna

Anggaran ;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar nomor 11 tahun 2003

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kab Blitar pasal 13

mengatur antara lain :

- Kewenangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini adalah

sebagai berikut :

- Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD melalui proses

meminta keterangan kepada pemerintah Kab Blitar.( ayat 2 huruf c) ;

- Hak DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini adalah sebagai

berikut :

- Menentukan anggaran belanja DPRD sesuai dengan peraturan yang

berlaku (ayat 3 huruf b) ;

- Bahwa berdasarkan Keputusan DPRD Kab. Blitar No.2 tahun 1999 tanggal 29

September 1999 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kab Blitar :

- Pasal 31 berbunyi : bahwa Pimpinan DPRD mempunyai tugas :

- Menghadiri rapat Panitia Musyawarah dan rapat Panitia Anggaran

(huruf b) ;


(huruf d) ;

- Bahwa terdakwa Drs. H.SOEBIANTORO, Msi selaku Sekretaris Daerah Pemkab

Blitar bersama dengan H. SAMIRIN DARWOTO selaku Ketua DPRD Kab.

Blitar periode tahun 1999 – 2004, dalam pelaksanaan pengelolaan Keuangan

Daerah Kab. Blitar khususnya di dalam penyusunan, penggunaan dan peruntukan

anggaran APBD Kab. Blitar tahun 2004 didasarkan pada ketentuan-ketentuan di

atas namun dalam pelaksanaannya terdakwa telah menyalah gunakan kewenangan

dan kedudukan selaku Sekretaris Daerah Pemkab. Blitar dengan melakukan

perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitar akhir bulan Nopember 2003 atau awal bulan Desember

2003 saat pertemuan di Pendopo Kabupaten Blitar yang dihadiri antara lain

oleh H. SAMIRIN DARWOTO dan terdakwa Drs. H.SOEBIANTORO, Msi

sebagai Sekretaris Daerah Pemkab Blitar yang merangkap sebagai Ketua Tim

19

Anggaran Kab. Blitar, H. SAMIRIN DARWOTO telah meminta kepada

terdakwa Drs H. SOEBIANTORO, Msi agar diberikan dana untuk biaya

Penyusunan APBD tahun 2004, biaya proses penyusunan perhitungan APBD

tahun 2003 dan untuk uang jasa kerja (pesangon) Dewan (DPRD Kab. Blitar)

periode tahun 1999 – 2004 ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa Drs. H. SOEBIANTORO, Msi memerintahkan

kepada Krisanto, SE.MM sebagai Kabag Keuangan dan sekaligus sebagai

Sekretaris Tim Anggaran Kab. Blitar untuk memasukkan anggaran biaya

penyusunan APBD tahun 2004, biaya proses penyusunan perhitungan APBD

tahun 2003 dan untuk uang jasa kerja (pesangon) DPRD Kab Blitar periode

tahun 1999 – 2004 dalam APBD Kab. Blitar anggaran Sekretariat Kab. Blitar;

- Bahwa atas perintah terdakwa Drs.H. SOEBIANTORO, Msi tersebut

kemudian KRISANTO, SE MM menitipkan dana sebesar +

Rp.1.230.000.000,- (Satu milyar dua ratus tiga puluh juta rupiah) pada pos

Belanja Sekretariat Pemkab Blitar. Untuk biaya Pembinaan dan Pemrosesan

Keuangan Sekretariat Pemkab Blitar rekening No.2.01.03.1.2.02.08.1. pada 8

(delapan) item/kegiatan yang dialokasikan untuk DPRD Kab. Blitar dan uang

Jasa Kerja (uang pesangon) bagi DPRD Kab. Blitar sebesar

+ Rp. 1.210.000.000,- (Satu milyar dua ratus sepuluh juta rupiah) serta

menitipkan dana sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada Pos

Belanja Barang dan Jasa untuk biaya peralatan kebersihan dan bahan

pembersih rekening nomor : 01.03.1.2.01.04.1 dalam RAPBD 2004, sehingga

pos Belanja Sekretariat Pemkab Blitar rekening biaya Pembinaan dan

Pemrosesan Keuangan Sekretariat Pemkab Blitar seluruhnya menjadi senilai


ribu rupiah), sedang pada pos Belanja Barang dan Jasa pada biaya peralatan

kebersihan dan bahan pembersih rekening No.01.03.1.2.01.04.1. menjadi

Rp.190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) ;

- Bahwa pada waktu antara tanggal 22 Desember 2003 sampai dengan tanggal 9

Januari 2004 pada masa pembahasan RAPBD tahun 2004 yang dibahas oleh

Panitia Anggaran DPRD Kab. Blitar dan Tim Anggaran Kab. Blitar untuk

menjadi Perda, disaat H. SAMIRIN DARWOTO bertemu dengan terdakwa

Drs. H. SOEBIANTORO, Msi Sebagai Ketua Tim Anggaran Pemkab Blitar,

H. SAMIRIN DARWOTO meminta tambahan uang jasa kerja (pesangon)

untuk DPRD Kab Blitar kepada terdakwa Drs. H. SOEBIANTORO Msi,

20

karena permintaan tersebut kemudian terdakwa Drs. H. SOEBIANTORO, Msi

memerintahkan kepada KRISANTO SE MM Kabag Keuangan PemKab Blitar

yang sekaligus sebagai Sekretaris Tim anggaran Kab. Blitar agar

menambahkan uang jasa kerja (uang pesangon) untuk DPRD Kab. Blitar

yang semula dalam RAPBD 2004 Pos Belanja Sekretariat Pemkab Blitar

disediakan sebesar Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) ditambah

Rp.625.000.000,- (Enam ratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga menjadi

sebesar Rp.1.125.000.000,-. Padahal baik H. SAMIRIN DARWOTO maupun

terdakwa Drs H SOEBIANTORO, MSi sebagai Sekretaris Daerah Kab. Blitar

merangkap sebagai Ketua Tim Anggaran Kab. Blitar mengetahui bahwa

anggaran untuk eksekutif tidak bisa diberikan kepada legislatif (DPRD)

berdasarkan Peraturan Pemerintah No.105 tahun 2000 tentang Pengelolaan

dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Pasal 4: “Pengelolaan Keuangan

Daerah dilakukan secara tertib, taat pada perundang-undangan yang berlaku,

efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan

azas keadilan dan kepatutan” serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor

29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung jawaban dan

Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan tata Usaha Keuangan Daerah

dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pasal

55 ayat (2) “Pengguna anggaran dilarang melakukan pengeluaran-pengeluaran

atas beban belanja daerah untuk tujuan lain daripada yang ditetapkan”.

Selanjutnya atas perintah terdakwa Drs. H. SOEBIANTORO, Msi tersebut

KRISANTO,SE.MM sebagai Sekretaris Tim Anggaran menambah jumlah

nilai biaya Pembinaan dan Pemrosesan Keuangan Sekretariat Pemkab Blitar

yang semula dalam RAPBD sejumlah Rp.6.053.250.000,- (enam milyard lima

puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), ditambah Rp.625.000.000,-

(enam ratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga dalam naskah APBD tahun

2004 menjadi sejumlah Rp.6.678.250.000,- (enam milyard enam ratus tujuh

puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian RAPBD

Tahun 2004 pada tanggal 9 Januari 2004 disetujui dan disahkan menjadi

Perda No.1 Tahun 2004 oleh DPRD Kab Blitar yang diketuai oleh H.

SAMIRIN DARWOTO, yang buku naskah Perda No.1 Tahun 2004 tentang

APBD 2004 Pemkab Blitar dibagikan kepada seluruh anggota DPRD

termasuk H. SAMIRIN DARWOTO ;

21

- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2003 H. SAMIRIN DARWOTO meminta

dana DPRD yang dititipkan pada anggaran Sekretariat Pemkab. Blitar kepada

terdakwa. Drs. SOEBIANTORO, Msi. dan atas permintaan tersebut ,

kemudian terdakwa Drs. H. SOEBIANTORO, Msi memerintahkan


DARWOTO sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Kemudian sdr

Krisanto, SE.MM secara lisan memerintahkan SITI SULASTRI untuk

mengambil uang dari Pembantu Pemegang Kas Rutin Sekretariat Pemkab

Blitar (TITIK WISMIATI) untuk kemudian diserahkan langsung kepada H.

SAMIRIN DARWOTO disertai dengan Kwitansi penerimaannya. Kemudian

SITI SULASTRI mengambil uang tunai dari Pembantu Pemegang Kas Rutin

Sekretariat Pemkab Blitar (TITIK WISMIATI) sebanyak Rp.10.000.000,-

(Sepuluh juta rupiah) yang setelah disiapkan Kwitansinya lalu diantar dan

diterima oleh H.SAMIRIN DARWOTO di Rumah Dinas Ketua DPRD Kab

Blitar Jln. Merdeka No. 4 Blitar. Setelah SITI SULASTRI melapor kepada

KRISANTO,SE.MM tentang penyampaian uang kepada H. SAMIRIN

DARWOTO tersebut, kemudian SITI SULASTRI menyerahkan kwitansi

tanda penerimaan uang kepada TITIK WISMIATI sesuai perintah

KRISANTO,SE.MM untuk bukti pertanggung jawabannya. Pada saat yang

bersamaan terdakwa Drs. H. SOEBIANTORO, Msi, memerintahkan kepada

Kepala Bagian Keuangan yaitu KRISANTO, SE,MM, untuk memberikan

uang kepada MAHMUD ZEN, kemudian atas perintah tersebut pada tanggal

30 Desember 2003 KRISANTO, SE,MM, menyerahkan uang sebesar Rp.

500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) di kantornya yaitu Pemkab. Blitar

kepada MAHMUD ZEN dengan bukti penyerahan berupa kwitansi.

Selanjutnya untuk mengganti dana cadangan / stock kas yang keluar, pada

tanggal 30 Januari 2004 terdakwa Drs. H. SOEBIANTORO, Msi

memerintahkan KRISANTO,SE.MM untuk memproses pencairan uang dana

DPRD yang dititipkan pada pos biaya Pembinaan dan Pemrosesan Keuangan

Sekretariat Pemkab Blitar sebesar Rp.510.000.000,- (Lima ratus sepuluh juta

rupiah). Atas perintah tersebut kemudian KRISANTO,SE.MM

memerintahkan dan dilaksanakan oleh TITIK WISMIATI untuk membuat

SPP sebesar tersebut diatas. Selanjutnya setelah SPP dilengkapi dengan SKO

dan kwitansi penerimaan uang dari H.SAMIRIN DARWOTO, berkas SPP

tersebut diajukan kepada LILIK PURWANTO sebagai Pemegang Kas

22

Sekretariat Pemkab Blitar dan setelah ditanda tangani oleh LILIK

PURWANTO lalu SPP tersebut diajukan ke Asisten II Sekretariat Pemkab

Blitar untuk disetujui, kemudian disampaikan kepada Kasubag Anggaran


Nomor 08 yang ditanda tangani oleh Kabag Keuangan Sekretariat Pemkab

Blitar (Sdr. KRISANTO) yang dikeluarkan dari Pos Biaya Pembinaan dan

Pemrosesan Keuangan, rekening nomor : 2.01.03.1.2.02.08.1 untuk pencairan

uang senilai Rp.510.000.000,- (Lima ratus sepuluh juta rupiah) ;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 Pebruari 2004 terdakwa Drs. H.

SOEBIANTORO, Msi memerintahkan kepada Krisanto untuk mencairkan

dana / uang jasa kerja (uang pesangon) yang telah direncanakan akan

diperuntukkan DPRD Kab. Blitar periode 1999 – 2004. Atas perintah tersebut

KRISANTO, SE.MM memerintahkan SITI SULASTRI untuk menghubungi

TITIK WISMIATI memproses pencairan dana sejumlah Rp.1.125.000.000,-

(Satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) yang dititipkan pada pos

Pembinaan dan Pemrosesan Keuangan SekKab Blitar pada rekening

No.2.01.03.1.2.02.08.1 masing masing pada :

1. Biaya Proses Penyusunan APBD 2004 sebesar Rp.900.000.000,-

(Sembilan ratus juta rupiah) diambil Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta

rupiah) ;

2. Biaya Proses Penyusunan Perhitungan APBD Th.2003 sebesar

Rp.700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah) diambil Rp.200.000.000,- (Dua

ratus juta rupiah) ;

3. Biaya Proses Penyusunan PAK Th.2004 sebesar Rp.700.000.000,- (Tujuh

ratus juta rupiah) diambil Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah).

4. Biaya Proses Penyusunan LPJ Bupati sebesar Rp.625.000.000,- (Enam

ratus dua puluh lima juta rupiah) diambil Rp.125.000.000,- (Seratus dua

puluh lima juta rupiah) ;

5. Biaya Penyelenggaraan Otonomi Daerah sebesar Rp.400.000.000,-

(Empat ratus juta rupiah) diambil Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) ;

6. Biaya Pembinaan Administrasi Daerah sebesar Rp.300.000.000,- (Tiga

ratus juta rupiah) diambil Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) ;

7. Biaya Pengendalian Administrasi Umum sebesar Rp.700.000.000,- (Tujuh

ratus juta rupiah) diambil Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dan

23

8. Biaya Penyelengaraan Pemerintahan sebesar Rp.580.000.000,- (Lima

ratus delapan puluh juta rupiah) diambil Rp.100.000.000,- (Seratus juta

rupiah) ;

yang seluruhnya sejumlah Rp.1.125.000.000,- (Satu milyar seratus dua puluh

lima juta rupiah). Bila dana sudah keluar agar disimpan dulu ;

- Bahwa pada tanggal 18 Pebruari 2004 dana dimaksud telah dicairkan dengan

menggunakan SPMG sebanyak 8 lembar yaitu masing-masing nomor 223 S/d

230 tertanggal 18 Pebruari 2004 yang telah dilengkapi dengan SPP dan SKO.

Yang setelah dana tersebut keluar kemudian disimpan pada Pembantu

Pemegang Kas Sekretariat Pemkab. Blitar TITIK WISMIATI sesuai perintah

KRISANTO,SE.MM tersebut diatas ;

- Bahwa pada tanggal 31 Maret 2004 H. SAMIRIN DARWOTO meminta

uang dana DPRD pada terdakwa Drs. H. SOEBIANTORO, Msi. Atas

permintaan tersebut terdakwa Drs. H. SOEBIANTORO, Msi memerintahkan

kepada KRISANTO, ,SE.MM agar memberikan uang kepada H. SAMIRIN

DARWOTO sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Selanjutnya

Sdr. Krisanto, SE.MM secara lisan memerintahkan Pembantu Pemegang Kas

Rutin Sekretariat Pemkab. Blitar (TITIK WISMIATI) untuk mengeluarkan

uang cadangan / Stock Kas Rutin Sekretariat Pemkab Blitar sebesar

Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sekaligus menyiapkan kwitansi

tanda penerimaan atas nama H. SAMIRIN DARWOTO. Setelah uang dan

kwitansi tanda penerimaan siap kemudian oleh TITIK WISMIATI pada hari

itu juga diserahkan kepada Krisanto. Selanjutnya setelah uang tersebut oleh

Sdr Krisanto disampaikan kepada H. SAMIRIN DARWOTO, lalu kwitansi

tanda terima uang tersebut oleh KRISANTO diserahkan kepada TITIK

WISMIATI. Selanjutnya untuk mengganti dana cadangan / stock kas yang

keluar, pada tanggal 2 April 2004 terdakwa Drs. H. SOEBIANTORO, Msi

memerintahkan KRISANTO,SE.MM untuk memproses pencairan uang dana

DPRD yang dititipkan pada Pos Biaya Pembinaan dan Pemrosesan Keuangan

Sekretariat Pemkab. Blitar sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Atas perintah tersebut kemudian KRISANTO,SE.MM memerintahkan dan

dilaksanakan oleh TITIK WISMIATI untuk membuat SPP sebesar tersebut

diatas. Selanjutnya setelah SPP dilengkapi dengan SKO dan kwitansi

penerimaan uang dari H.SAMIRIN DARWOTO, berkas SPP tersebut

diajukan kepada LILIK PURWANTO sebagai pemegang Kas Sekretariat

24

Pemkab Blitar dan setelah ditanda tangani oleh LILIK PURWANTO lalu SPP

tersebut diajukan kepada Kabag Keuangan atas nama Asisten II Sekretariat

Pemkab Blitar KRISANTO,SE.MM untuk disetujui setelah itu kemudian

disampaikan kepada Kasubag Anggaran untuk diteliti kebenaran nilai

nominalnya untuk selanjutnya diterbitkan SPMG no. 699 yang ditanda tangani

oleh Kabag Keuangan Sekretariat Pemkab Blitar (KRISANTO,SE.MM) yang

dikeluarkan dari Pos Biaya Pembinaan dan Pemrosesan Keuangan, rekening

nomor : 2.01.03.1.2.02.08.1 untuk pencairan uang senilai Rp.200.000.000,-

(Dua ratus juta rupiah) ;





mengambil uang sejumlah tersebut di atas dari brankas dan menyerahkan uang

tersebut kepada terdakwa Drs. H. SOEBIANTORO, Msi, dengan bukti

kwitansi tertanggal 6 April 2004. Untuk mengganti uang kas yang telah

dikeluarkan dari brankas tersebut kemudian KRISANTO, SE.MM,

memerintahkan TITIK WISMIATI untuk menerbitkan SPP untuk

penyelenggaraan pemerintahan. Selanjutnya pada tanggal 13 April 2004

TITIK WISMIATI atas perintah tersebut menerbitkan SPP sebagaimana

dimaksud, yang setelah diproses melalui LILIK PURWANTO,

WISNUGROHO dan KADMIARSIH maka terbitlah SPMG Nomor : 750

tanggal 13 April 2004 sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) ;





mengambil uang sejumlah tersebut dari brankas dan menyerahkan uang

tersebut kepada terdakwa Drs.H.SOEBIANTORO, Msi, dengan bukti

kwitansi tertanggal 16 April 2004. Kemudian pada tanggal 19 April 2004 atas

permintaan Drs. IMAM MUHADI, MBA.MM, KRISANTO, SE, MM

meminta kepada TITK WISMIATI untuk mengambil uang sebesar Rp.

50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dari brankas. Setelah uang tersebut

diterima dan diserahkan kepada Drs. IMAM MUHADI, MBA. MM,

kemudian KRISANTO, SE.MM, membuat kwitansi penerimaan uang sebesar

25

Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) yang ditanda tanganinya sendiri

tertanggal 19 April 2004 dan menyerahkannya pada TITIK WISMIATI.

Selanjutnya pada tanggal 5 Mei 2004 terdakwa Drs. H. SOEBIANTORO,

Msi, memerintahkan KRISANTO, SE, MM untuk menerbitkan SPMG untuk

pertanggung jawaban atas keluarnya uang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua

puluh juta rupiah) dan Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) tersebut di

atas. Atas perintah tersebut kemudian KRISANTO memerintahkan TITIK

WISMIATI untuk menerbitkan SPP untuk diproses sehingga terbitlah SPMG

Nomor: 945 tanggal 5 Mei 2004 atas pencairan uang senilai Rp. 70.000.000,-

(Tujuh puluh juta rupiah) untuk biaya makan dan minum tamu ;

- Bahwa pada tanggal 24 Juni 2004 H. SAMIRIN DARWOTO minta uang

dana DPRD yang dititipkan pada Anggaran Sekretariat Pemkab. Blitar kepada

terdakwa Drs. H. SOEBIANTORO, Msi. Selanjutnya terdakwa Drs. H.

SOEBIANTORO, Msi. memerintahkan KRISANTO,SE.MM agar

memberikan uang kepada H. SAMIRIN DARWOTO sebesar Rp.

20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) . Atas perintah tersebut Sdr. KRISANTO,

SE.MM secara lisan memerintahkan Pembantu Pemegang Kas Rutin

Sekretariat Pemkab Blitar (TITIK WISMIATI) untuk mengeluarkan uang

cadangan / Stock Kas Rutin Sekretariat Pemkab Blitar sebesar

Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sekaligus menyiapkan kwitansi tanda

penerimaan atas nama SAMIRIN DARWOTO. Setelah uang dan kwitansi

tanda penerimaan siap kemudian oleh TITIK WISMIATI pada hari itu juga

diserahkan langsung kepada KRISANTO,SE.MM, untuk selanjutnya uang

tersebut oleh KRISANTO,SE.MM disampaikan kepada H. SAMIRIN

DARWOTO, lalu kwitansi tanda terima uang tersebut oleh

KRISANTO,SE.MM diserahkan kepada TITIK WISMIATI untuk

pertanggung jawabannya. Selanjutnya untuk mengganti dana cadangan / stock

kas yang keluar, pada tanggal 6 Juli 2004 terdakwa Drs. H. SOEBIANTORO,

Msi memerintahkan KRISANTO,SE.MM untuk memproses pencairan uang

dana DPRD tersebut. Atas perintah tersebut kemudian KRISANTO,SE.MM

memerintahkan dan dilaksanakan oleh TITIK WISMIATI untuk mencairkan

dana sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) yang dititipkan pada

Pos Belanja Barang dan Jasa Sekretariat Pemkab Blitar. Selanjutnya setelah



26

sebagai pemegang Kas Sekretariat Pemkab Blitar dan setelah ditanda tangani


Keuangan atas nama Asisten II Sekretariat Kab Blitar KRISANTO,SE.MM

untuk disetujui, setelah itu kemudian disampaikan kepada Kasubag Anggaran


no. 1387 yang ditanda tangani oleh Kabag Keuangan Sekretariat Pemkab

Blitar (KRISANTO,SE.MM) yang dikeluarkan dari Pos Belanja Barang dan

Jasa untuk biaya peralatan kebersihan dan bahan pembersih rekening

No.01.03.1.2.01.04.1. dalam APBD 2004 ;

- Bahwa terdakwa Drs. SOEBIANTORO, Msi, memerintahkan Kabag

Keuangan Sekretariat Pemkab. Blitar KRISANTO, SE.MM, untuk

menyiapkan uang jasa kerja dewan, lalu atas perintah tersebut pada pagi hari

tanggal 25 Agustus 2004 KRISANTO,SE.MM memerintahkan. SITI

SULASTRI mengambil dana yang disimpan oleh Pembantu Pemegang Kas

Rutin Sekretariat Pemkab. Blitar (TITIK WISMIATI) sebesar Rp.

1.125.000.000,- (Satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah), untuk

kemudian dikemasnya yang sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta

rupiah) dikemas menjadi 45 amplop masing masing sebesar Rp.20.000.000,-

(Dua puluh juta rupiah) yang dimasukkannya kedalam 1 tas kresek warna

hitam dan yang Rp. 225.000.000,- (Dua ratus dua puluh lima juta rupiah)

dibungkus dengan kertas Koran dan dimasukkannya pula dalam tas kresek

warna hitam untuk dipersiapkan penyerahannya kepada H. SAMIRIN

DARWOTO sekaligus menyiapkan 2 lembar kwitansi masing masing 1

lembar senilai Rp.900.000.000,- dan 1 lembar lagi senilai Rp.225.000.000,-,

yang semuanya atas nama H. SAMIRIN DARWOTO sebagai penerima, yang

setelah siap kemudian ke dua lembar kwitansi tersebut dimasukkannya

kedalam map warna biru ;

- Bahwa selanjutnya siang hari itu juga sekitar jam 12.00 WIB terdakwa Drs. H.

SOEBIANTORO, Msi memanggil sekaligus mengajak WISNUGROHO dan

SITI SULASTRI pergi ke pendopo Kabupaten Blitar dengan membawa dua

tas kresek berisi uang sekaligus kwitansi atau tanda terimanya, setelah itu

kemudian mereka berangkat bersama-sama menuju kerumah dinas Ketua

DPRD Kab. Blitar . Dan setelah sampai dirumah dinas Ketua DPRD Kab

Blitar Jln. Merdeka No. 4 Blitar terdakwa Drs. H. SOEBIANTORO, Msi

disambut oleh H. SAMIRIN DARWOTO, kemudian masuk kerumah dinas

27

tersebut yang diikuti oleh. WISNUGROHO sambil membawa 2 tas kresek

berisi uang dan l lembar map warna biru yang berisi 2 lembar kwitansi atau

tanda terima yang kemudian diletakkanya dimeja tamu yang ada dalam ruang

tamu diantara terdakwa Drs. H. SOEBIANTORO, Msi dan H SAMIRIN

DARWOTO duduk ;

- Bahwa setelah uang dan 2 lembar kwitansi tersebut diserahkan oleh terdakwa

Drs. H. SOEBIANTORO, Msi kepada H SAMIRIN DARWOTO lalu

kwitansi tersebut diparaf oleh H. SAMIRIN DARWOTO untuk selanjutnya

map bersama 2 lembar kwitansi tersebut dibawa kembali oleh terdakwa Drs.

H. SOEBIANTORO, Msi untuk kemudian diserahkannya kepada

WISNUGROHO selanjutnya mereka bersama-sama kembali ke kantor ;

- Bahwa akibat penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada

padanya karena jabatan atau kedudukan terdakwa Drs. H. SOEBIANTORO,

Msi sebagaimana tersebut diatas telah menguntungkan diri sendiri atau orang

lain sehingga dapat merugikan keuangan negara Cq. Pemerintah Kabupaten

Blitar sebesar Rp.1.925.000.000,- (satu milyard sembilan ratus dua puluh lima

juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa Drs. H. SOEBIANTORO, Msi tersebut diatur dan

diancam pidana dalam pasal 3 Undang Undang No.31 tahun 1999 sebagaimana telah

diubah dengan Undang Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi jo pasal 55 (1) ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Peununtut Umum tersebut terdakwa

dan Tim Penasihat hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan/eksepsi pada

tanggal 21 Mei 2007 dan atas keberatan/eksepsinya tersebut Penuntut Umum telah

pula menyampaikan pendapatnya pada tanggal 24 Mei 2007 sebagaimana termuat

dalam Berita Acara Persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keberatan/eksepsi Penasehat Hukum

Terdakwa tersebut maka, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada

Persidangan tanggal 28 Mei 2007, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak keberatan/eksepsi yang telah diajukan oleh Tim Penasihat Hukum

terdakwa maupun Terdakwa untuk seluruhnya;

2. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara

atas nama Terdakwa Drs. H. SOEBIANTORO, M.Si. ;

3. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir ;

28

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah

mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan ketarangan di bawah

sumpah di persidangan, yaitu sebagai berikut :

1. Drs. Imam Muhadi, MBA. MM., pada pokoknya menerangkan :

- bahwa saksi menjabat sebagai Bupati Blitar periode tahun 2001 sampai

2006.dan kenal dengan Terdakwa sebagai Sekda Kabupaten Blitar.

- Bahwa sesuai Peraturan Pemerintah RI No.105 tahun 2000 , bahwa Bupati

adalah pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah, dan saksi

telah mendelegasikan wewenang penuh kepada Sekda Kabupaten Blitar yang

pada saat itu dijabat oleh terdakwa dan segala otoritas menjadi tanggung

jawab terdakwa selaku Sekda Kab.Blitar.

- Bahwa Terdakwa sebagai ketua Tim Anggaran Eksekutif, dan sekretarisnya

adalah Kabag Keuangan sedang yang lainnya saksi tidak ingat.

- Bahwa tugas Tim Anggaran eksekutip Pem Kab.Blitar adalah

mempersiapkan, menyusun rancangan APBD Kabupaten Blitar, setelah

rancangan jadi dilaporkan kepada Bupati dan kemudian Bupati tanda tangan,

kemudian RAPBD Pem Kab. tersebut diserahkan kepada DPRD untuk

dibahas oleh Tim Anggaran eksekutif bersama Panitia Anggaran Legeslatif.

Setelah DPRD menyetujui RAPBD tersebut maka disahkan dan menjadi

APBD dengan Perda:

- Bahwa saksi tidak ingat dalam Perda 2003-2004 tersebut terdapat Pos

Pesangon atau tidak.

- Bahwa saksi pernah mengadakan pertemuan-pertemuan di Pendopo

Kabupaten Blitar, yang hadir adalah pimpinan DPR ( Samirin Darwoto, Arif

Fuadi, Made Biasa dan Giyanto) dan dari pihak Pemda yang hadirr saya,

wakil Bupati, Sekda Kab dan pejabat-pejabat Pemda Kab.

- Bahwa saksi pernah pada suatu hari tanggalnya saksi lupa akhir tahun 2003

atau awal 2004, malam hari bertempat di ruang tengah pendopo Kab.Blitar

yang dihadiri oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Blitar, saksi dan Wakil

Bupati. Dalam pertemuan tersebut pimpinan DPRD menyentil atau guyon

parikeno ( bhs.jawa) “ masa begini kok gak ada apa-apanya “.Menurut saksi

mungkin yang dimaksud adalah sesuatu yaitu pesangon untuk anggota

DPRD yangwaktu itui saksi jawab kalau ada aturannya silahkan

direalisasikan uang pesangon tersebut, tetapi kalau tidak ada aturannya ya

jangan direalisasikan.. Dan pada malam itu tahu-tahu terjadi berdebatan

29

antara Made Biasa dengan Wakil Bupati yang dimasalahkan adalah tentang

uang pesangon tersebut.

- Bahwa Terdakwa pada pertemuan tersebut tidak hadir, namun keesokan

harinya saksi telah bertemu terdakwa dan saksi beritahukan kepada terdakwa

tentang perdebatan antara Made Biasa dengan Wakil Bupati yang tersebut;

- Bahwa saksi tidak mendapat laporan tentang realisasi pesangon bagi anggota

DPRD tersebut, tetapi saksi baru tahu setelah membaca berita di media surat

kabar bahwa uang pesangon bagi anggota DPRD sudah terealisir dengan

nominal sebesar Rp.1.125.000.000,- .

- Bahwa semua pengeluaran keuangan kas daerah harus melalui Sekda

Kab.Blitar, tetapi masalah teknis ditangani oleh Sekretariat Pem.Kab.Blitar.

- Bahwa setiap pengeluaran atau pemindahan kas daerah ke lembaga lain

memang harus ada Surat Keputusan Bupati, namun saksi tidak pernah

menerbitkan Surat Keputusan tersebut ; Bahwa Terdakwa tidak pernah

melaporkan atau berbicara pada saksi tentang uang pesangon bagi anggota

DPRD Kab.Blitar.

- Bahwa tidak dibenarkan bahwa uang pesangon bagi anggota DPRD

diambilkan dari Pos Sekretariat PEMKAB Blitar;.

- Bahwa tugas terdakwa selaku Sekda adalah mempertanggung jawabkan

pengelolaan keuangan daerah, sedangkan saksi selaku Bupati

mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan daerah kepada DPR

Kabupaten Blitar.

- Bahwa minimal 3 bulan sekali telah diadakan pengawasan atas pengelolaan

keuang daerah.

- Bahwa dalam laporan hasil pengawasan tidak melihat adanya penggunaan

uang pesangon.

- Bahwa pendelegasian wewenang kepada terdakwa tentang pengelolaan

keuangan daerah berdasarkan Surat Keputusan Bupati;

- Bahwa saksi selaku Bupati tidak mengetahui adanya dana titipan untuk

pesangon anggota DPRD Kab.Blitar yang dititpkan di Pos Sekretariat

Pemkab. Blitar.

- Bahwa saksi tidak tahu pada waktu RAPBD disahkan menjadi APBD ada

perubahan atau tidak.

30

- Bahwa pernah ada anggota DPRD Kab.Blitar berbicara kepada Ketua DPR

Samirin Darwoto bahwa setiap kegiatan DPRD Kab.Blitar minta bagian.

Pembicaraan ini oleh Samirin disampaikan kepada Krisanto.

- Bahwa seharusnya terdakwa dalam jabatannya Sekda Kab.Blitar adalah

selaku pemegang otoritas seharusnya mengetahui setiap pengeluaran

keuangan daerah;

- Bahwa didalam sidang DPRD Kab.Blitar untuk membahas RAPBD tidak

menyinggung masalah pesangon.

- Bahwa setiap pembahasan RAPBD oleh Tim Anggaran eksekutif dan

Panggar legislatif tidak lapor pada saksi.

- Bahwa saksi tidak ingat apakah saksi pernah memerintahkan ajudan saksi

untuk mengambil sesuatu pada Krisanto.

- Bahwa Terdakwa tidak pernah pamit kepada saksi untuk pergi menemui

Samirin Darwoto, dan apakah terdakwa pergi menemui Samirin atau tidak

saksi tidak tahu.

- Bahwa sesuai dengan PP No.105 Tahun 2000 semua pengelolaan keuangan

daerah adalah wewenang Sekda, tetapi Bupati juga tetap bertanggung jawab.

- Bahwa saksi tidak pernah memerintahkan pada terdakwa untuk mencairkan

dana kepada Samirin Darwoto

- Bahwa saksi kenal dengan bukti surat berupa SK. Bupati 499 tahun 2003,

isinya tetang pendelegasian wewenang kepada Tim Anggaran..

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Tim Penasehat Hukum

terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pledoi ;

2. Krisanto, SE. MM., pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi menjabat Kasub Bag Anggaran pada Bagian Keuangan Pem.

Kabupaten Blitar pada tahun 2002 s/d. 2003. Kemudian menjabat Kabag

Keuangan Pemkab Blitar pada tahun 2004 dan kenal dengan Terdakwa

karena terdakwa sebagai SEKDA Kabupaten Blitar ;

- Prosedur pencairan dana APBD pada Pem Kab.Blitar adalah sebagai berikut :

1. Setelah APBD disahkan, masing-masing unit kerja mengajukan DASK

untuk disahkan dan disetujui oleh Sekda Kab Blitar. Berdasarkan DASK

tersebut Sekda lalu membuat SKO dan setelah SKO keluar maka masing-

masing unit kerja membuat nota dinas yang diajukan kepada Sekda untuk

mendapatkan persetujuan dari Sekda.

31

2. Selanjutnya unit kerja selaku pengguna anggaran membuat SPP. SPP

dilampiri SKO dan Nota dinas serta bukti pendukung diajukan ke

KaSubbag Anggaran untuk diteliti apakah SPP sudah sesuai dengan SKO.

3. Selanjutnya SPP diserahkan ke Kasubbag Perbendaharaan untuk

dibuatkan SPMG. SPMG diajukan ke Kabag Keuangan untuk ditanda

tangani oleh Kabag Keuangan tersebut.. Selanjutnya SPMG dicairkan

oleh Pemegang Kas Sekretariat.

- Bahwa penyusunan RAPBD Kab.Blitar dipersiapkan sejak tahun 2003 yang

dibahas oleh Tim Anggaran eksekutif.

- Bahwa berdasarkan SK. Bupati Blitar Nomor 499 tahun 2003 telah ditetapkan

susunan Tim Anggaran eksekutif PemKab Blitar, yaitu : sebagai Ketua Tim

adalah Sekda dalam hal ini terdakwa Pak Soebiantoro, wakil Ketua adalah

Asisten II, sedang Sekretaris I Tim adalah Kepala Bappeda dan Sekretaris II

Kabag Keuangan waktu itu saksi sendiri, dan anggota yang lain yang terdiri

dari Unit Satuan Kerja Pem Kab Blitar.

- Bahwa pada tanggal dan bulan saksi tidak ingat pada akhir tahun 2003

bertempat di Pendopo Kabupaten Blitar telah diadakan pertemuan yang

dihadiri oleh Bupati dan Sekda (terdakwa), Ketua DPRD ( Pak Samirin

Darwoto) Gianto, Made dan Arif Fuadi, dimana dalam pertemuan tersebut

membahas tentang uang pesangon bagi para anggota DPRD Kabupaten

Blitar, namun saksi tidak ikut hadir dalam pertemuan tersebut dan saksi hanya

mendengar dari cerita Pak Bupati ;

- Bahwa pemberian uang pesangon bagi anggota DPRD disetujui oleh Bupati,

selanjutnya Bupati dan SEKDA (terdakwa) memerintahkan secara lisan

kepada saksi selaku Kabag Keuangan untuk menganggarkan uang pesangon

bagi anggota DPRD Kab.Blitar tersebut per anggota sebesar Rp.10.000.000,-

sehingga untuk 45 orang anggota DPRD saksi anggarkan sebesar

Rp.450.000.000,-, akan tetapi selanjutnya ada perintah secara lisan dari Sekda

Kab.Blitar waktu itu dijabat oleh terdakwa, supaya uang pesangon bagi

anggota DPRD diberikan sebesar Rp.20.000.000,- per anggota sehingga saksi

anggarkan seluruhnya sebesar Rp.900.000.000,-.

- Bahwa sebelum uang pesangon Rp.900.000.000,- direalisasi, ada perintah

lagi secara lisan dari Bupati maupun Sekda (terdakwa) bahwa uang pesangon

supaya ditambah lagi sebesar Rp.225.000.000,- yaitu untuk Pimpinan DPRD

32

Kab.Blitar, sehingga jumlah dana untuk pesangon anggota DPRD menjadi

Rp.1.125.000.000,-

- Bahwa selanjutnya saksi minta petunjuk Pak Bupati kapan dana tersebut

dicairkan? Jawab Pak Bupati supaya disiapkan saja, sewaktu-waktu dana

diminta oleh Ketua Dewan dana diserahkan dan penyerahan uang tersebut

mendekati akan berakhirnya masa jabatan DPRD tersebut.

- Bahwa atas perintah lisan Bupati dan Sekda tersebut saksi mencairkan dana

tersebut dengan cara memerintahkan kepada staf di bagian Bendahara

Sekretariat Pem Kab Blitar untuk mencairkan dan menyimpan dulu dalam

brankas.

- Bahwa staf saksi mengatakan bahwa ada telephon dari Sekda (terdakwa)

bahwa uang pesangon bagi anggota DPRD diminta beliau (terdakwa).

Selanjutnya Wisnugroho melaporkan pada saksi bahwa uang pesangon

sebesar Rp.1.225.000.000,- telah diserahkan oleh Wisnugroho bersama

Sulastri dan Pak Sekda kepada Ketua DPRD (Samirin Darwoto) sebagai bukti

penyerahan uang Wisnugroho menunjukkan pada saksi 2 lembar kuitansi

tanda terima uang yang ditanda tangani oleh Samirin Darwoto (Ketua DPRD

Kab.Blitar) yaitu 1 lembar kwitansi nominal uang sebesar Rp.900.000.000,-

dan kuitansi satunya betuliskan nominal Rp.225.000.000,-. Selanjutnya

kwitansi saksi suruh simpan Wisnugroho sebagai bukti pengeluaran.

- Bahwa baru saja saksi memerintahkan untuk simpan kuitansi tersebut,

Wisnugroho melapor pada saksi bahwa kuitansi tersebut diminta Pak Sekda

katanya kuitansi diminta lagi oleh Samirin. Lalu sebagai pegangan bukti di

bagian keuangan maka 2 kuitansi tersebut sebelum diserahkan difoto copy

terlabih dahulu.

- Bahwa waktu penyerahan uang pesangon kepada Samirin tersebut saksi tidak

tahu.

- Bahwa dari Dewan menghendaki uang pesangon diambilkan dari pos di

Sekretariat Pemerintah Kabupaten Blitar, dan atas perintah Bupati maupun

perintah Sekda maka uang pesangon diambilkan dari pos-pos sekretariat,

yaitu pada Pos Pembinaan dan Pemrosesan Keuangan.

- Bahwa saksi kenal, 2 lembar kuitansi tersebut adalah untuk keperluan biaya

penyusunan APBD tahun 2004 yang masing-masing nominalnya adalah

Rp.500.000.000,- yang tanda tangan sebagai penerima adalah Machmud, dan

Rp.10.000.000,- ditanda tangani penerima yaitu Samirin Darwoto.

33

- Bahwa pencairan dana Rp.500.000.000,- dan Rp.10.000.000,- tersebut atas

perintah Bupati dan Sekda (terdakwa), kemudian saksi memerintahkan

kepada Bendahara ( Titik ) untuk segera mengeluarkan uang dari dana

persiapan yang ada di Bendahara Sekretariat Pem Kab Blitar.

- Bahwa uang sebesar Rp.500.000.000,- diserahkan kepada Sdr.Machmud,

karena Machmud tersebut adalah anggota DPRD dan selaku Sekretaris

Panitia Anggaran Legeslatif.

- Bahwa tidak dibenarkan pencairan dana untuk pesangon bagi anggota DPRD

maupun dana untuk biaya penyusunan APBD kepada DPRD tersebut

diambilkan dari Pos Sekretariat Pem Kab Blitar

- Bahwa pada saat pembicaraan uang pesangon saksi menjabat sebagai

Pelaksana Harian Kabag Keuangan.

- Bahwa tidak ada dasar untuk realisasi dana untuk pesangon bagi anggota

DPRD, tetapi uang pesangon tetap dapat terealisir atas perintah Bupati dan

Sekda (terdakwa) bahwa anggota DPRD Kab.Blitar minta pesangon. Lalu

saksi tanyakan pada Bupati siapa yang bertanggung jawab ? jawab Bupati

“nanti DPRD yang bertanggung jawab “.

- Bahwa barang bukti berupa memo/ nota dinas tersebut benar saksi yang

membuat.

- Bahwa menurut laporan dari Wisnugroho pada saksi, bahwa Wisnugroho

bersama dengan Sekda (terdakwa) pergi menuju Pendopo Kabupaten Blitar

lalu ke rumah dinas Ketua DPRD Kab.Blitar dan ternyata disana sudah ada

Samirin Darwoto (Ketua DPRD ) selanjutnya uang pesangon oleh terdakwa

diserahkan kepada Samirin Darwoto tersebut.

- Bahwa setiap pengeluaran atau pemindahan kas daerah ke lembaga lain

memang harus ada Surat Keputusan Bupati, namun saksi tidak pernah

mengetahui adanya SK. Bupati tentang pemindahan kas untuk pesangon bagi

anggota DPR Kab.Blitar.

- Bahwa berdasarkan SK Bupati Blitar dibentuklah Tim Anggaran eksekutif,

dimana Sekda (Terdakwa) sebagai Ketua, Asisten II sebagai wakil Ketua,

saksi sebagai sekretaris dan masih ada anggota-anggota yang lain.

- Bahwa tugas dari Tim Anggaran eksekutif Pem Kab.Blitar adalah :

1. Menyusun RAPBD atas dasar usulan-usulan dari masing-masing unit

satuan kerja.

2. Melaporkan hasil pelaksanaan kepada Bupati.

34

- Bahwa uang pesangon hanya dibahas dalam rapat khusus antara Tim

Anggaran dengan Panitia Anggaran Legeslatif (DPRD Kabupaten Blitar) dan

rapat khusus antara Pimpinan Pem Kab dan Pimpinan DPRD.

- Bahwa SEKDA mengetahui pengeluaran dana tersebut karena Sekda

bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah maka setiap

pengeluaran uang selalu meminta persetujuan dari Sekda Pem Kab Blitar

(terdakwa), tanpa persetujuan Sekda dana tidak bisa keluar.

- Bahwa dalam rapat-rapat di Dewan/DPRD waktu itu tidak ada dibahas

perubahan mata anggaran pada pos pembinaan dan pemrosesan keuangan

Daerah ;

- Bahwa uang pesangon untuk dewan dimasukan dalam RAPBD sehingga

terjadi perubahan dalam RAPBD menjadi APBD dengan tanpa revisi dan

dapat dilihat dari penjabaran DAS yang tersebar dalam 8 item ;

- Bahwa saksi tahu mengenai barang bukti SPMG tersebut untuk pencairan

dana sebesar Rp.50.000.000,- dan Rp.20.000.000,- untuk keperluan biaya

makan minum tamu.

- Bahwa uang sebesar Rp.50.000.000,- diserahkan oleh saksi kepada terdakwa,

sedangkan uang Rp.20.000.000,- yang menyerahkan Titik Wismiati kepada

terdakwa.

- Bahwa setiap penerbitan SPMG harus dilampiri nota dinas.

- Bahwa SPMG tersebut tidak dilampiri nota dinas karena yang meminta dana

adalah pimpinan dimana pimpinan sudah tahu maksud pengeluaran dana

tersebut.

- Bahwa untuk SPMG No.750 adalah benar dan yang mencairkan uang sebesar

Rp.70.000.00,-adalah Titik Wismiati atas perintah saksi, lalu Titik Wismiati

diserahkan kepada terdakwa

- Bahwa setiap pengeluaran uang Pem Kab Blitar, saksi selalu melaporkan

pada Sekda (terdakwa) dan jawab Sekda “ ya terserah Bupati “.

- Bahwa di dalam kedudukannya sebagai wakil Ketua Tim Anggaran, Asisten

II tidak bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah, Asisten II

hanya menyetujui atau tidak menyetujui pengeluaran dana oleh Bendahara.

3. Wisnoegroho Herdi Prabowo Bin Sukadi, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi terakhir menjabat Kasub Bag Anggaran pada Bagian Keuangan

Pem. Kabupaten Blitar sejak tanggal 17 Pebruari 2004 s/d. 1 Nopember 2005

yang bertugas mengumpulkan dan menyiapkan bahan untuk penyusunan nota

35

keuangan serta petunjuk tehnis tentang penyusunan APBD, perubahan dan

perhitungan APBD.

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Sekda Kabupaten Blitar.

- Bahwa di dalam melaksanakan tugas, saksi bertanggungjawab kepada Kabag

Keuangan.

- Bahwa ketika saksi menjabat Kasubbag Anggaran RAPBD sudah disusun

oleh Kasubbag Anggaran sebelumnya yaitu saksi .Krisanto.

- Bahwa saksi termasuk sebagai anggota Tim Anggaran. Berdasarkan SK.

Bupati Blitar Nomor 499 tahun 2003 telah ditetapkan susunan Tim Anggaran

eksekutif Pem Kab Blitar, yaitu : sebagai Ketua Tim adalah Sekda dalam hal

ini terdakwa, Wakil Ketua adalah Asisten II, sedang Sekretaris I adalah

Kepala Bappeda dan Sekretaris II Kabag Keuangan.

- Bahwa proses pengajuan pencairan dana pengguna anggaran mengajukan

nota dinas ke Sekda untuk dibuatkan SPP yang sesuai dengan SKO kemudian

kalau sudah sesuai diparaf oleh saksi selaku Kasubag Anggaran kemudian

diserahkan ke Kasubag Keuangan untuk dibuatkan SPMG yang selanjutnya

di proses oleh bendahara untuk dicairkan ;

- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2004, saksi ditelephon oleh staf Pak Sekda

bernama Haris kalau saksi dipanggil Bapak yang dimaksud adalah Pak Sekda

(terdakwa). Setelah saksi menghadap Pak Sekda bertanya pada saksi “

Krisanto kemana ?” saksi jawab “tidak tahu”. Selanjutnya terdakwa

mengatakan bahwa uangnya sudah ditunggu, uang apa yang dimaksud Pak

Sekda saksi tidak tahu. Lalu saksi kembali keruangan saksi, dan menanyakan

kepada staf saksi bernama Siti sulastri yang ternyata uang dan kuitansi sudah

disiapkan oleh Siti Sulastri yang katanya untuk Dewan, kemudian saksi

kembali ke ruangan Pak Sekda melapor bahwa uang sudah disiapkan oleh Bu

Siti Sulastri.

- Bahwa saksi tidak mengetahui uang yang telah disiapkan tersebut untuk

keperluan apa dan ketika saksi menanyakan kepada Pak Sekda (terdakwa),

jawabnya uang untuk dewan dan saksi tidak menanyakan lebih jauh lagi.

Sedangkan nominal uang tersebut saksi tahu dari melihat 2 lembar kwitansi

tersebut masing-masing tertera Rp.900.000.000,- dan Rp.225.000.000,- dan

dalam kuitansi juga tidak disebut peruntukan uang tersebut dan dibawah

tertulis nama penerima yaitu Samirin Darwoto ;

36

- Selanjutnya saksi bersama Siti Sulastri diajak oleh terdakwa sebagai Sekda

untuk menuju Pendopo Kab.Blitar dengan membawa uang tersebut. Pak

Sekda (terdakwa ) naik mobil sendiri bersama sopirnya bernama Suparno

sedangkan saksi bersama Siti Sulastri naik mobil yang lain dan berjalan

dibelakang mobil terdakwa. Uang kami bawa ditaruh dalam tas plastik

(kresek) warna hitam terdiri dari dua buah tas kresek dan sebuah map warna

biru yang didalamnya berisi 2 lembar kwitansi dengan nominal

Rp.900.000.000,- dan Rp.225.000.000,- dan tidak tertera peruntukannya,

namun saksi tidak menghitung uang yang ada dalam tas plastik (kresek)

tersebut ;

- Bahwa setelah sampai di Pendopo Terdakwa turun dari mobil dan masuk ke

ruangan pendopo, bertemu siapa saksi tidak tahu karena saksi dan Siti Sulastri

tidak ikut turun dan menunggu di dalam mobil dan uang dalam tas plastik

(kresek) warna hitam tersebut masih tetap didalam mobil ;

- Bahwa setelah sekira jam 12.30 WIB terdakwa keluar dari pendopo dan

mengajak ke rumah dinas Ketua DPRD di Jl.Merdeka. Sesampai dirumah

dinas Ketua DPRD Pak Sekda (terdakwa) masuk ke ruangan dan saksi

dengan membawa tas kresek warna hitam berisikan uang dan sebuah map

warna biru berisi kwitansi ikut masuk ke ruang di rumah dinas Ketua DPRD

dimana sudah ada Pak Samirin (Ketua DRPRD). Setelah saksi bersalaman

dengan Pak Samirin lalu uang dalam tas kresek saksi letakkan di atas meja

sedang map berisi kwitansi saksi serahkan Pak Sekda dan saksi langsung

keluar menunggu diluar bersama Siti Sulastri, apa yang dibicarakan terdakwa

dengan Pak Samirin saksi tidak tahu.

- Bahwa kira-kira 10 menit kemudian terdakwa keluar dari rumah dinas dengan

membawa map dan oleh terdakwa map tersebut diserahkan pada saksi sambil

dibuka terdakwa mengatakan : “ini sudah“. Dalam map biru tersebut saksi

lihat dua lembar kwitansi masih kosongan tetapi sudah ada tanda tangan Pak

Samirin. Kemudian kami pulang menuju ke kantor lagi.

- Bahwa saksi tiba di kantor ternyata Pak Kris sudah ada, lalu saksi melaporkan

bahwa tadi Pak Kris dicari Pak Sekda dan saksi lalu diajak menuju ke

pendopo dan ke rumah dinas Pak Samirin. Kemudian saksi menyerahkan 2

(dua) lembar kwitansi yang ada tanda tangan Samirin tersebut, setelah dilihat

saksi Krisanto maka kwitansi disuruh untuk simpan Bu Sulastri.

37

- Bahwa kira-kira 10 menit kemudian saksi dipanggil Pak Kris kata Pak Kris

bahwa kwitansi diminta kembali oleh Pak Samirin dan atas perintah

Bapaknya (maksudnya Pak Sekda / terdakwa atau Bupati) katanya disuruh

menyerahkan kembali pada Pak Samirin. Kemudian saksi Krisanto

memerintahkan Siti Sulastri agar kuitansi difoto-copy dulu, setelah itu saksi

diperintah saksi Krisanto untuk mengantarkan kuitansi tersebut kepada Pak

Samirin. Setelah saksi bertemu Pak Samirin, kwitansi saksi serahkan dan Pak

Samirin mengatakan “ ini saksi kan pinjam nanti akan dikembalikan “

- Bahwa pengguna anggaran yaitu unit satuan kerja membuat SPP lalu

dimasukkan ke Bag Keuangan yang didisposisi ke Bag Perbendaharaan lewat

Subbag Anggaran untuk dicocokkan dengan SKO apakah dana masih ada

atau sudah habis.

- Bahwa benar besar APBD tahun 2004 adalah Rp.392.685.998.604,-termasuk

di dalamnya dana sebesar Rp.1.125.000.000,- yang diserahkan pada Samirin

tersebut yang berasal dari dana/anggaran Sekretariat PEMKAB Blitar pada

pos pemrosesan dan pembinaan keuangan;

- Bahwa uang pesangon tidak tercantum dalam RAPBD ataupun APBD.

- Bahwa saksi tidak tahu atas dasar apa dana pesangon bisa cair sedangkan

dana untuk pesangon tidak tercantum dalam APBD.

- Bahwa uang pesangon tidak tercantum dalam APBD namun tetap bisa cair,

hal tersebut adalah menyalahi aturan karena dana untuk kesekretariatan

Pemerintah Kabupaten tidak dibenarkan untuk keperluan Dewan/legeslatif.

- Bahwa saksi tahu SPMG No.750 nominalnya Rp.70.000.000,- dalam

lampiran kwitansi tertera keperuntukannya biaya penyelenggaraan

pemerintahan. SPMG tersebut tidak dilampiri nota dinas karena menurut

saksi Krisanto dana tersebut untuk biaya Sekda rapat di Jakarta.

- Bahwa saksi tahu SPMG No.945 tersebut dananya diambil dari pos biaya

rapat, peruntukannya adalah :Rp.50.000.000,- untuk Pak Kris dan

Rp.20.000.000,- untuk Sekda (terdakwa) sesuai bukti kuitansi ;

- Bahwa saksi tahu SPMG No.1387 tersebut diambilkan dari Pos pengadaan

kebersihan. Dalam bukti kuitansi pendukungnya yang tanda tangan penerima

adalah Samirin (Ketua DPRD) dengan nominal Rp.20.000.000,- keperluan

tertulis untuk pengadaan alat kebersihan rumah dinas.

- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa tahu apa tidak SPMG No.1387

tersebut.

38

- Bahwa didalam RAPBD ada perubahan. Atas dasar apa dan kapan diadakan

perubahan itu, apakah ada pembahasan atau tidak saksi tidak tahu, tahu-tahu

setelah disahkan menjadi APBD sudah ada perubahan.

- Bahwa didalam rapat pembahasan RAPBD baik antara Tim Anggaran

eksekutif dan Panitia Anggaran legeslatif ataupun dalam rapat DRPRD tidak

pernah dibahas mengenai uang pesangon.

- Bahwa sesuai dengan Permendagri No.29 tahun 2002 dan Perda No. 11 tahun

2003.penerbitan SPMG yang hanya dilampiri dengan bukti pendukung

kwitansi saja belum sah ;

- Bahwa tidak dibenarkan Anggaran eksekutif Pem Kab Blitar digunakan untuk

legeslatif.

- Bahwa benar saksi tahu, SPMG tersebut untuk pencairan dana biaya makan

minum sebesar Rp.50.000.000,- dan Rp.20.000.000,- ;

- Bahwa uang sebesar Rp.50.000.000,- diserahkan oleh Titik kepada Krisanto

untuk diserahkan kepada Terdakwa, sedangkan uang Rp.20.000.000,- yang

menyerahkan Titik Wismiati kepada Terdakwa ;

- Bahwa setiap penerbitan SPMG harus dilampiri nota dinas;

- Bahwa SPMG tersebut tidak dilampiri nota dinas karena yang meminta dana

adalah pimpinan dimana pimpinan sudah tahu maksud pengeluaran dana

tersebut.

- Bahwa yang dimaksud saksi Pimpinan adalah Sekda (terdakwa).

- Bahwa setiap pengeluaran uang Pem Kab Blitar, saksi selalu melaporkan

pada Sekda (terdakwa) dan jawab Sekda “ ya terserah Bupati “.

- Bahwa pada waktu rapat DPRD Kab.Blitar dimana ada pandangan fraksi-

fraksi, saksi tidak tahu apakah ada keberatan dari fraksi terhadap RAPBD,

juga tidak tahu ada perubahan atau tidak terhadap RAPBD.

- Bahwa benar saksi tahu ada perubahan setelah RAPBD disahkan menjadi

perda, tahu-tahu sudah berubah, kapan pembahasannya, kapan perubahannya

saksi tidak tahu.

- Bahwa di dalam kedudukannya sebagai wakil Ketua Tim Anggaran, Asisten

II tidak bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah, Asisten II

hanya menyetujui atau tidak menyetujui pengeluaran dana oleh Bendahara.

- Bahwa yang mempersiapkan pembuatan Nota dinas adalah pengguna

anggaran yaitu dari Unit satuan kerja ( Bagian atau Dinas).

- Bahwa waktu saksi menghadap Sekda di ruangan Sekda ada 2 orang staf.

39

- Bahwa jarak ruang kerja saksi dengan ruang kerja Sekda berjarak + 30 m.

- Bahwa yang memerintahkan Siti Sulatri untuk mempersiapkan uang sebesar

Rp.1.125.000.000,- adalah Pak Krisanto.

- Bahwa untuk pencairan dana yang tidak masuk APBD harus dilampiri Nota

dinas.

- Bahwa dana yang disediakan untuk unit satuan kerja tertentu bisa diserap

untuk unit kerja yang lian

- Bahwa pada waktu akan berangkat ke pendopo saksi tidak berbicara dengan

staf Sekda bernama Haris ataupun Parno.

4. Drs. Hasan Al Habsyi, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi PNS di Pem.Kab.Blitar menjabat Asisten II yaitu Bidang

Administrasi & Umum.dan kenal terdakwa pada saat terdakwa menjabat

Sekda Pem.Kab.Blitar;

- Bahwa tugas saksi sebagai Asisten II Pem.Kab.Blitar sesuai SK Bupati Blitar

No.234 tahun 2002 tgl.23 Juli 2002 adalah melakukan pembinaan dan

mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di bidang Keuangan, Umum dan

Perlengkapan serta Hubungan Masyarakat yang bertanggung jawab pada

atasan saksi yaitu terdakwa selaku Sekda ;

- Bahwa berdasarkan SK.Bupati No.15 tahun 2004 tgl 23 Januari 2004, saksi

ditetapkan menjadi Wakil Ketua II dalam Tim Anggaran Pem.Kab.Blitar

untuk tahun anggaran 2004. dan sebagai Ketuanya adalah Sekda yang waktu

itu dijabat oleh terdakwa dan tugas saksi selaku Wakil Ketua Tim Anggaran

eksekutif adalah mewakili Ketua Tim apabila Ketua berhalangan ;

- Bahwa tugas Tim Anggaran adalah mempersiapkan dan melaksanakan serta

mengambil langkah dalam rangka penyusunan APBD Kab.Blitar termasuk

perubahan dan perhitungan setiap tahun.

- Bahwa saksi tahu 8 lembar SPMG No..223 d/d No.230 kesemuanya nominal

berjumlah Rp.1.125.000.000,- (satu millyar seratus duapuluh lima juta

rupiah) ;

- Bahwa saksi tidak pernah menerima laporan tentang pengeluaran maupun

penggunaan dana sebagaimana dalam SPMG sebanyak 8 lembar senilai

Rp.1.125.000.000,- tersebut, sehingga saksi tidak tahu penggunaan dana

sebesar Rp.1.125.000.000,- tersebut untuk apa, yang jelas dana tersebut

adalah dana milik sekretariat Pem Kab Blitar.

40

- Bahwa yang berwenang menanda tangani untuk mengetahui / menyetujui

SPP sebagai lampiran SPMG seharusmya adalah saksi selaku asisten II selain

asisten II tidak sah. Sedangkan yang tanda tangan pada SSP lampiran dari

SPMG tersebut adalah Krisanto Kabag Keuangan Pem Kab Blitar.

- Bahwa sifat tanda tangan saksi pada SPP adalah untuk mengetahui apakah

dana yang tersedia masih ada ;.

- Bahwa Sekda (terdakwa) tahu penggunaan dan pengeluaran dana

Rp.1.125.000.000,- tersebut, karena terdakwa sebagai penerima kewenangan

pengelolaan keuangan daerah dan menanda tangani SKO yang dilampirkan

pada SPMG.

- Bahwa saksi pernah ikut dalam rapat pembahasan RAPBD.

- Bahwa saksi tidak tahu ada uang pesangon.

- Bahwa untuk Nota Dinas memang seharusnya sekda tanda tangan.

- Bahwa Tim Anggaran eksekutif menerima masukan dari bagian-bagian

ataupun dinas-dinas mengenai RABD 2004.

- Bahwa setelah RAPBD dibahas Tim Anggaran eksekutif kemudian

diserahkan kepada DPRD Kab.Blitar melalui Panggar legeslatif, selanjutnya

RAPBD dibahas bersama antara Tim Anggaran dan Panitia Anggaran

kemungkinan ada revisi-revisi , apabila Tim Anggaran dan Panggar sudah

menyetujui RAPBD 2004 tersebut dilaporkan kepada DPRD supaya disetujui

dan RAPBD disahkan menjadi Perda APBD 2004 yang kemudian diserahkan

kepada Gubernur untuk disahkan oleh Gubernur;

- Bahwa selain rapat-rapat yang saksi ikuti tersebut tadi dalam pembahasan

Tim Anggaran dan Panggar tentang pembahasan perubahan/revisi saksi tidak

tahu. dan dalam rapat-rapat di Dewan waktu itu tidak ada pembahasan

perubahan ;

- Bahwa sebagai pengelola keuangan daerah itu ada 2 orang pejabat, yaitu

Bupati berwenang mengelola keuangan umum yang kemudian

mendelegaikan wewenangnya kepada Sekda untuk menanda tangani SKO.

Bupati mendelegasikan wewenang kepada Kabag Keuangan untuk menanda

tangani SPMG.

- Bahwa tidak dibenarkan jika anggaran eksekutif Pem Kab dipergunakan oleh

Legeslatif.

- Bahwa saksi pernah baca SPMG No.945 tahun 2004, namun saksi tidak tahu

penggunaannya untuk keperluan apa.

41

- Bahwa setiap Nota dinas dari Unit satuan kerja harus diajukan ke Sekda

untuk di Acc baru dilampiri SKO setelah itu baru bisa dibuatkan SPP lalu

dibawa ke saksi untuk disetujui setelah itu dibawa ke bagian anggaran untuk

dibuatkan SPMG;

- bahwa tanpa acc Sekda dana tidak bisa cair.

- Bahwa saksi tidak ingat untuk kasus perkara ini apakah ada Nota dinas dan

disetujui atau di acc oleh Sekda.;

- Bahwa saksi tidak ingat untuk kasus uang pesangon ini apakah ada SPP yang

dilampiri nota dinas ;

5. Siti Sulastri Binti Sukardi, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa sejak tahun 1999 saksi bertugas di bagian keuangan sebagai staf sub

bagian anggaran yang bertugas menerima, meregister SPP (surat permintaan

pencairan dana) yang masuk di subbag anggaran untuk dicocokkan dengan

kendali, setelah SPP sesuai dan cocok dengan kendali saya serahkan ke

Kepala Subbag Anggaran lalu dibawa ke Subbag Perbendaharaan untuk

dibuatkan SPMG, dan sebagai Kasub Bagian Anggaran adalah Wisnugroho,

sedangkan Kabag Keuangan adalah Krisanto ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena terdakwa waktu itu sebagai

Sekda Kabupaten Blitar ;

- Bahwa pada tanggal yang saksi lupa pada bulan Pebruari 2004 saksi diberi

nota dinas dari Krisanto untuk membuat SPP dan mencairkan dana

nominalnya Rp.1.125.000.000,- dan dananya disuruh simpan. Oleh karena

pembuatan SPP adalah tugas dari Titik Wismiati maka Nota dinas dari

Krisanto tersebut saya serahkan kepada Titik Wismiati, dan menurut

Krisanto dana sebesar Rp.1.125.000.000,- adalah dana untuk DPRD Kab

Blitar, namun saksi tidak tahu untuk keperluan apa ;

- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2004 saksi dipanggil dan diperintahkan oleh

Kabag Keuangan (saksi Krisanto) untuk mengambil uang untuk Dewan pada

Titik Wismiati sejumlah Rp.1.125.000.000,-. dan menyiapkan 2 kwitansi

tenda terima uang masing-masing rangkap 3 lembar dengan nominalnya

sebesar Rp.900.000.000,- dan Rp.225.000.000,- sedangkan nama penerima

yaitu Samirin Darwoto (Ketua DPRD Kab. Blitar).Setelah uang saksi ambil

maka sesuai perintah Krisanto maka uang saksi dibantu oleh Bambang

Sugeng (staf keuangan) memasukkan ke dalam amplop masing-masing

amplop Rp.20.000.000,- sebanyak 45 buah amplop saksi masukkan ke dalam

42

tas kresek warna hitam. Sisanya sebanyak Rp.225.000.000,- dibungkus kertas

koran lalu saksi masukkan ke dalam tas kresek warna hitam.

- Bahwa selesai memasukkan uang dalam amplop saksi mau melapor pada

Krisanto, tetapi Krisanto tidak ada lalu saksi didatangi Wisnugroho dan

menanyakan, “ dhuwite wis siap ?” yang oleh saksi dijawab bahwa uang

sudah siap, setelah itu saksi Wisnugroho keluar ruangan tidak tahu kemana.

Setelah kembali Nugroho mengajak saya “ Bu ayo dhuwite diterne nderekne

Pak Bin “ (artinya : “ Bu mari uangnya diantar ikut Pak Soebiantoro“).

Selanjutnya saya dan Wisnugroho dengan membawa uang terdiri dari 45

amplop terbungkus tas kresek hitam dan 1 bungkus kertas koran dimasukkan

dalam tas kresek hitam pergi bersama terdakwa menuju ke rumah dinas Ketua

DPRD Kab Blitar Samirin Darwoto ;

- Bahwa kemudian kira-kira jam 12.00 WIB Terdakwa naik mobil dinas sedan

dengan sopirnya bernama Suparno, sedangkan saksi bersama Wisnugroho

masing-masing dengan membawa 1 (satu) tas kresek berisikan uang tadi naik

mobil Kijang milik pribadi Wisnugroho yang dikemudikan oleh Wisnugroho

sendiri berjalan dibelakang mengikuti mobil dinas yang dinaiki terdakwa,

yang ternyata tidak menuju ke rumah dinas Samirin tetapi menuju ke

Pendopo Kabupaten Blitar., dan sesampainya di pendopo terdakwa turun dari

mobil lalu masuk ke ruang pendopo, sedangkan saksi bersama Wisnugroho

tetap berada di dalam mobil menunggu terdakwa keluar. Tidak lama

kemudian terdakwa keluar dari pendopo lalu langsung mengajak ke rumah

dinas Samirin Darwoto dan mobil yang dinaiki terdakwa berjalan didepan

sedangkan mobil yang saksi naiki bersama Wisnugroho mengikuti di

belakangnya.

- Bahwa setelah tiba di rumah dinas Samirin di Jalan Merdeka Kota Blitar

mobil dinas terdakwa masuk halaman dan parkir di depan rumah dinas lalu

terdakwa turun dari mobil, setelah itu baru mobil Wisnugroho masuk

halaman rumah dinas dan parkir sebelah timur mobil terdakwa menghadap ke

utara lalu Wisnugroho turun dari mobil sedangkan saya tetap di dalam mobil.

Selanjutnya terdakwa langsung masuk ke rumah Samirin yang diikuti oleh

Wisnugroho sambil membawa tas kresek warna hitam berisikan uang sebesar

Rp. 1.125.000.000,00 (satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah)

tersebut beserta sebuah map warna biru berisikan 2(dua) lembar kuitansi

tanda terima.

43

- Bahwa sesaat kemudian Wisnugroho keluar dari rumah Samirin tidak

membawa apa-apa dan kembali ke mobil untuk memarkir mobilnya, sedang

terdakwa masih di dalam ruangan rumah Samirin, dan tidak berapa lama

kemudian terdakwa keluar dari rumah dinas dengan membawa sebuah map

warna biru, lalu map tersebut oleh terdakwa diserahkan kepada Wisnugroho

yang setelah dibuka dan saksi juga melihat sendiri map tersebut berisikan

dua lembar kuitansi yang masing-masing tertera nominal Rp.900.000.000,-

dan Rp.225.000.000,- telah diparaf oleh Samirin Darwoto. Selanjutnya mobil

terdakwa dan mobil Wisnugroho meninggalkan rumah dinas Samirin kembali

pulang ke Kantor Sekretariat Pemerintah Kabupaten Blitar;

- Bahwa setiba di Kantor Sekretariat Pem Kab Blitar Wisnugroho menghadap

Krisanto Kabag Keuangan, apa yang dibicarakan dengan Krisanto saksi tidak

tahu, kemudian setelah keluar lagi Wisnugroho sambil menyerahkan kwitansi

pada saksi suruh serahkan pada Titik Wismiati, lalu saksi akan menyerahkan

kwitansi pada Titik Wismiati tetapi belum sampai saksi serahkan,

Wisnugroho menanyakan kwitansi tanda terima tadi katanya menurut

Krisanto kwitansinya atas perintah Bapake (yang menurut saksi adalah

Bupati) agar kuitansi tersebut dikembalikan kepada Samirin Darwoto. Atas

perintah Krisanto tersebut maka terlebih dahulu kuitansi saksi foto copy

sebagai bukti untuk SPJ, lalu aslinya saksi serahkan kepada Wisnugroho, dan

kuitansi tersebut dibawa Wisnugroho katanya untuk diserahkan kepada

Samirin.

- Bahwa saksi yang mengeketik kuitansi dan atas perintah Krisanto supaya

kuitansi dikosongi hanya ditulis nominal dan nama penerimanya saja.

- Bahwa masing-masing SPMG mulai nomor 223 sampai nomor 230 dibuat

Titik Wismiati dan SPP sebagai lampiran itu pernah saksi register. Sedangkan

nota dinas adalah dari Krisanto berisikan perintah pembuatan SPP dengan

perincian sbb. :

- biaya proses penyusunan APBD tahun 2004 = Rp.200.000.000,- ;

- biaya proses perhitungan APBD 2004 = Rp.200.000.000,- ;

- biaya proses penyusunan PAK = Rp.200.000.000,- ;

- biaya proses penyusunan LPJ = Rp.125.000.000,- ;

- biaya penyelenggaraan otoda sebesar Rp.100.000.000,- ;

- biaya penyelenggaraan administrasi daerah = Rp.100.000.000,- ;

- biaya pengendalian administrasi umum = Rp.100.000.000,- ;

44

- biaya penyelenggaraan pemerintah Kab.Blitar = Rp.100.000.000,-

- Bahwa dana sebesar Rp.1.125.000.000,00 tersebut diambilkan dari dana

APBD pada rekening Pos Pembinaan dan Pemrosesan Keuangan Sekretariat

Pemerintah Kabupaten Blitar.

- Bahwa SPMG No.945 keperuntukannya biaya makanan dan minuman tamu

pemerintah Kab Blitar nominal Rp.70.000.000,-Yang menerima dana sesuai

bukti kuitansi yang terlampir dalam SPMG tersebut yaitu Krisanto menerima

Rp.50.000.000,- dan Rp.20.000.000,- yang menerima terdakwa, namun saksi

tidak tahu apakah penggunaan dana tersebut sudah sesuai atau tidak sesuai

dengan keperuntukannya seperti tercantum dalam SPMG, dan uang sebesar

Rp.50.000.000,- tersebut saksi serahkan sendiri kepada Krisanto yang

waktunya sesuai dengan yang tertera dalam kwitansi.;

- Bahwa saksi tahu SPMG No.750 tersebut nominalnya Rp.70.000.000,- untuk

biaya penyelenggaraan pemerintahan Kab Blitar ;

- Bahwa saksi tahu SPMG No.08 dengan dana/anggaran sebesar

Rp.510.000.000,- keperuntukannya untuk biaya penyusunan APBD, dimana

uang sebesar Rp.10.000.000,- saksi sendiri yang menyerahkan dan diterima

oleh Samirin Darwoto, sedangkan uang Rp.500.000.000,- diterima oleh

Mahmud Zen (anggota DPRD) dan saksi tidak tahu siapa yang menyerahkan.

- Bahwa setiap penerbitan SPMG harus dilampiri nota dinas.

- Bahwa SPMG No.08 nominal Rp.510.000.000,- keperuntukannya biaya

penyusunan APBD tahun 2004, dengan 2 kuitansi tanda terima ditanda

tangani Samirin. SPMG ini tidak dilampiri nota dinas karena yang meminta

dana adalah pimpinan dimana pimpinan sudah tahu maksud pengeluaran

dana tersebut.

- Bahwa yang dimaksud saksi pimpinan adalah Sekda (terdakwa).

- Bahwa karena ruang kerja saksi di lantai atas dan juga ruang kerja terdakwa

di lantai atas, maka saksi bersama Wisnugroho bertemu terdakwa hanya

bersama sopirnya saja di lantai bawah..

- Bahwa untuk pencairan dana, SPMG ada yang dilampiri Nota Dinas yang

dibuat oleh masing-masing kepala Unit Satuan kerja dan ada juga yang tanpa

dilampiri Nota Dinas.

- Bahwa jarak ruang kerja saksi dengan ruang kerja Sekda tidak jauh. Kira-

kira kalau berjalan makan waktu sekitar 5 menit.

45

- Bahwa tidak dibenarkan Nota Dinas dibuat oleh Krisanto dan diambilkan dari

pos sekretariat Pem Kab Blitar.

- Bahwa Krisanto boleh tanda tangan untuk mengetahui SPP bilamana Asisten

II berhalangan.

6. Suparno, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi PNS di Pem.Kab.Blitar kenal dengan terdakwa karena tugas

saksi sebagai pengemudi mobil dinas Sekda yang dijabat oleh terdakwa sejak

tahun 2002 sampai dengan terdakwa pindah ;

- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2004 sekitar jam 12.00 wib. Saksi diberitahu

oleh ajudan Sekda : bahwa saksi diperintah untuk mengantar Sekda yaitu

terdakwa pergi ke Pendopo Kabupaten Blitar. Kemudian saksi mengantar

terdakwa dengan mengendarai mobil dinas sedan merk Mitsubishi Galant

No.Pol AG.9005 N menuju ke Pendopo, yang pada saat itu saksi tahu mobil

Kijang milik Wisnugroho berjalan dibelakang mobil saksi beriringan.

Sesampainya di Pendopo mobil saksi berhenti dan terdakwa turun dari mobil

menuju ke ruangan pendopo. Pada saat yang sama saksi melihat mobil kijang

milik dan dikemudikan Wisnugroho juga berhenti diparkir di halaman

pendopo Kab Blitar, sedang saksi dan Wisnugroho tidak turun dari mobilnya.

Tidak berapa lama terdakwa keluar lagi dan menyuruh saya untuk mengantar

terdakwa menuju rumah dinas Ketua DPRD Kab Blitar Samirin di jalan

Merdeka Blitar.

- Bahwa setelah sampai di rumah dinas Ketua DPRD Kab Blitar mobil saksi

berhenti di depan pintu rumah dinas dan saksi juga melihat mobil

Wisnugroho juga berhenti di belakang mobil saksi. Selanjutnya terdakwa

turun dari mobilnya dan Wisnugroho juga turun dari mobil dan pada saat itu

saksi melihat Siti Sulastri juga ada di dalam mobil Wisnugroho duduk

dibangku sebelah kiri sopir. Lalu Wisnugroho sambil membawa tas kresek

warna hitam juga masuk kerumah dinas Samirin, dan tidak lama kemudian

Wisnugroho keluar dari rumah dinas sendirian menunggu di dalam mobil

kijangnya. Setelah itu terdakwa juga keluar dari rumah dinas Samirin dengan

membawa sebuah map warna biru dan map tersebut diserahkan kepada

Wisnugroho. Setelah itu saksi mengantar terdakwa untuk kembali ke kantor

Sekretariat Pem Kab Blitar, diikuti oleh mobil Wisnugroho yang berjalan

dibelakang mobil yang saksi kemudikan, namun saksi tidak tahu tujuan

Wisnugroho tersebut kemana.;

46

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membukakan pintu rumah dinas Ketua

DPRD Kabupaten Blirar tersebut ;

- Bahwa saksi tidak ingat waktu Wisnugroho keluar dari rumah dinas

membawa apa.

- Bahwa pada waktu saksi di lantai bawah berada di ruang operator akan

mengantar terdakwa tidak ingat apakah Wisnugroho dan Siti Sulastri berada

di ruang lobi tersebut ;

- Bahwa waktu mau berangkat menuju Pendopo saksi melihat ajudan terdakwa

bernama Haris sedang membukakan pintu mobil untuk masuk terdakwa.

7. L. Nina Dwi Rahayu, S.E. Binti Toni Suprapto, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena terdakwa menjabat sebagai

Sekda Kabupaten Blitar sejak 1999 s/d. 2002, sedang saksi sebagai Kasi

Pengeluaran pada Kantor Kas Daerah Pem Kab Blitar.

- Bahwa saksi dinas di Pem Kab Blitar sejak tahu 1983 dan sejak tanggal 5

Desember 2003 bertugas sebagai Kasi Pengeluaran Kantor Kas Daerah

Pemerintah Kab Blitar.yang bertugas :

- melaksanakan pembayaran dana perimbangan dan gaji .

- melaksanakan pembayaran pada bendaharawan atau pihak ketiga

berdasarkan SPMG.

- Penyetoran dan penerimaan pajak negara sesuai dengan ketentuan.

- Membuat rekapan pengeluaran keuangan daerah yang dilaporkan melalui

buku B IX.

- Bahwa yang dimaksud pembayaran kepada pihak ke tiga, misalnya kalau ada

proyek maka pembayaran kepada pemborong melalui dinas terkait, kemudian

dari Kasda dibuat giro sesuai dengan permintaan dinas terkait dengan

menyebutkan menyebutkan nomor rekening dari pemborong tersebut., jadi

pencairan dana langsung ke rekening pihak ke tiga.

- Bahwa mekanisme pengeluaran uang dari Kasda adalah pertama SPMG di

terima dari Bagian keuangan dengan lampiran daftar penguji. Lalu saksi

koreksi nomor SPM, daftar Nomor rekening Pemda atau nominal keuangan

baik angka atau huruf, tanggal SPM, Nomor SKO kalau ada, kalau sudah

sesuai baru bisa diterbitkan Giro. Setelah giro selesai dibuat lalu diteliti dan

kalau sudah benar atau falid baru dimintakan tanda tangan dari Kepala Kantor

Kasda, kemudian dikirim ke Bank Jatim.

47

- Bahwa saksi kenal 8 SPMG tersebut semua tertanggal 18 pebruari 2004

masing-masing terdiri dari :

1. No. 223 nominal Rp.200.000.000,- untuk biaya proses APBD tahun 2004;

2. No. 224 nominal Rp.200.000.000,- untuk biaya proses perhitungan APBD

tahun 2003.

3. No. 225 nominal Rp.200.000.000,- untuk biaya proses penyusunan PAK

tahun 2003.

4. No. 226 nominal Rp.125.000.000,- untuk biaya proses penyusunan LPJ

Bupati tahun 2003.

5. No. 227 nominal Rp.100.000.000,- untuk biaya pengembangan Otoda.

6. No. 228 nominal Rp.100.000.000,- untuk biaya pembinaan administrasi

daerah.

7. No. 229 nominal Rp.100.000.000,- untuk biaya pengendalian administrasi

umum.

8. No. 230 nominal Rp.100.000.000,- untuk penyelenggaraan administrasi

Kabupaten.

Selain itu saksi pernah menerima beberapa SPMG masing-masing terdiri dari:

1. No. 8 tanggal 10 Januari 2004 nominal Rp.510.000.000,- untuk biaya

proses penyusunan perhitungan APBD tahun 2003.

2. No. 699 tanggal 2 April 2004 nominal Rp.200.000.000,- untuk biaya

penyusunan APBD tahun 2004.

3. No. 1387 tanggal 6 Juli 2004 nominal Rp.20.000.000,- untuk pengadaan

alat kebersihan Pemkab Blitar.

4. No. 750 tanggal 13 April 2004 nominal Rp.70.000.000,- untuk biaya

penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Blitar.

5. No. 945 tanggal 5 Mei 2004 nominal Rp.70.000.000,- untuk biaya

makanan dan minuman tamu Pemkab Blitar.

Jumlah nominal dari 13 lembar SPMG tersebut diatas adalah sebesar

Rp.1.995.000.000,- yang dikeluarkan atau dicairkan dari pos Sekretariat

Pemkab Blitar dan diambil dari dana APBD tahun 2004.

- Bahwa saksi selaku Kasi Pengeluaran pada Kantor Kasda Pemkab Blitar

pernah mengeluarkan uang berdasarkan atas SPMG-SPMG no.223 s/d.230,

SPMG no.08, no.699, no.1387, no.750 dan no.945 tersebut sejumlag

Rp.1.995.000.000,-, namun saksi tidak tahu secara riil uang yang dikeluarkan

Kasda tersebut digunakan untuk apa.

48

- Bahwa Dana atas dasar SPMG sebanyak 13 lembar dengan nominal

Rp.1.995.000.000,- sudah cair, saya tahu karena setiap bendahara yang akan

mencairkan uang cek yang untuk mengambil uang harus didaftarkan di

Kasda;

8. Hj. Titik Wismiati Binti Mulyani, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa keterangan saksi di penyidik Kejaksaan Negeri Blitar adalah benar ;

- Bahwa saksi dinas di Pem Kab Blitar sejak tahu 1983 dan kemudian sejak

awal Januari 2004 sampai sekarang sebagai Kasir dan pembantu pemegang

kas pada Sekretariat Pemkab Blitar yang bertugas :

- Menerima ajuan dari Dinas/Bagian.

- Meneliti ajuan tersebut, kalau suadh benar saya buatkan SPP yang

ditanda tangani oleh Asisten II atau Krisanto selaku Kabag Keuangan.

- Mengerjakan resgiter SPMG.

- Mengerjakan reguster SPP.

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Sekda Kabupaten Blitar ;

- Bahwa atasan langsung saksi sebagai Kasir Sekretariat adalah Asisten II,

saksi berada di staf Bagian Keuangan dan Kabagnya Krisanto ;

- Bahwa proses mengajuan anggaran hingga dana cair adalah saksi menerima

pengajuan anggaran dari Dinas/Bagian lalu saksi teliti mengenai nominal dan

penggunaannya, apabila sudah benar kemudian saksi buat SPP untuk

kemudian ditanda tangani oleh Asisten II atau Kabag Keuangan Krisanto,

selanjutnya dikirim kepada Kasubag Anggaran lalu menyerahakan ke

Kasubag Perbendaharaan untuk diterbitkan SPMG, setelah itu SPMG tersebut

diserahkan pada saksi. Setelah dana cair dari bank uangnya saksi serahkan

kepada yang mengajukan sesuai dengan penggunaan yang tertulis dalam nota

dinas;

- Bahwa yang memberi acc / nota persetujuan pada lembar nota dinas atau

memo untuk pembayaran adalah terdakwa waktu itu selaku Sekda Pemkab

Blitar;

- Bahwa saksi pernah menerima SPMG No.750 dengan anggaran sebesar

Rp.70.000.000,- untuk biaya penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten

Blitar. Uangnya atas perintah Krisanto saya serahkan langsung kepada

terdakwa sebesar Rp.70.000.000,- dengan bukti kuitansi tertanggal 6 April

2004 yang ditanda tangani oleh terdakwa ;

49

- Bahwa saksi pernah menerima SPMG nomor 945 dengan anggaran sebesar

Rp.70.000.000,- untuk biaya makanan dan minuman, dengan rincian :

- Uang sebesar Rp.50.000.000,- saya serahkan langsung pada Krisanto

dengan bukti kwitansi tertanggal 19 April 2004 yang ditanda tangani oleh

Krisanto.

- Uang yang Rp.20.000.000,- saya serahkan langsung pada terdakwa

dengan bukti kwitansi tertanggal 16 April 2004 yang ditanda tangani oleh

terdakwa.

- Bahwa saksi pernah menerima SPMG No.08 dengan anggaran sebesar

Rp.510.000.000,- untuk biaya penyusunan APBD 2004.

- Uang Rp.10.000.000,- saksi serahkan Bu Siti untuk diserahkan kepada

Samirin Darwoto, dengan bukti kuitansi tertanggal 30 Desember 2003

yang ditanda tangani oleh Samirin Darwoto.

- Uang Rp.500.000.000,- saksi serahkan pada Krisanto untuk diserahkan

kepada Mahmud Zen, dengan bukti kuitansi tertanggal 30 Desember 2003

yang ditanda tangani oleh Mahmud Zen.

- Bahwa uang yang diserahkan oleh saksi langsung kepada terdakwa adalah

Rp.90.000.000,- dengan perinciannya dari :

- Rp.70.000.000,- dari SPMG no.750 untuk biaya penyelenggaraan

pemerintahan Kab.Blitar, dan

- Rp.20.000.000,- dari SPMG no.945 untuk biaya makanan dan minuman.

- Bahwa saksi pernah menerima SPMG No.1387 nominal Rp.20.000.000,-

untuk biaya pengadaan alat kebersihan Pemkab Blitar. Uangnya saksi

serahkan kepada Krisanto dan saksi menerima bukti kwitansi tertanggal 24

Juni 2004 yang ditanda tangani oleh Samirin Darwoto ;

- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2004 saksi pernah mengeluarkan uang

sebesar Rp.1.125.000.000,- yang diambilkan dari pos sekretariat ;

- Bahwa proses pencairan uang sebesar Rp.1.125.000.000,- adalah sebagai

berikut pada tanggal 5 Pebruari 2004 saksi diperintah Krisanto secara tertulis

dengan nota dinas/memo lewat Siti Sulastri supaya dibuat SPP nominal

Rp.1.125.000.000,-, atas perintah Krisanto tersebut saksi membuat SPP

tersebut untuk diteliti dan ditanda tangani oleh Lilik Purwanto, kemudian

saksi bawa SPP ke Subbag Anggaran untuk diproses, kemudian dibawa ke

subbag perbendaharaan untuk diterbitkan SPMG, dan selanjutnya terbitlah 8

50

(delapan) lembar SPMG yang semuanya tertanggal 18 Pebruari 2004 yaitu

terdiri:

1. SPMG No.223 dengan nominal Rp.200.000.000,-.

2. SPMG No.224 dengan nominalnya Rp.200.000.000,-





7. SPMG No.229 dengan nominalnya Rp.100.000.000,- dan


Jumlahnya Rp.1.125.000.000,-

Kemudian pada tanggal 24 Pebruari 2004 SPMG SPMG tersebut dicairkan

oleh Lilik Purwanto di Bank Jatim dan uangnya diserahkan pada saksi untuk

disimpan ;

- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2004 uang Rp.1.125.000.000,- tersebut

diambil oleh Siti Sulastri dan dibawa dengan menggunakan tas kresek warna

hitam, kemudian sekira jam 13.00 wib saksi menerima dari Siti Sulastri

tersebut 2 lembar foto copy kuitansi kosongan masing-masing nominalnya :

- Rp.900.000.000,- ditanda tangani penerima yaitu Samirin Darwoto.

- Rp.225.000.000,- ditanda tangani penerima Samirin Darwoto.

- Bahwa yang menyerahkan uang tersebut saksi tidak tahu persis tetapi setelah

uang diambil Siti Sulastri pada hari itu juga Siti Sulastri menyerahkan 2

(dua) lembar foto copy kuitansi tersebut dan ketika saksi tanyakan Siti

Sulastri mengatakan kalau kuitansi yang asli diminta kembali, namun yang

minta siapa saya tidak ingat ;

- Bahwa sesuai dengan nota dinas atau memo yang dibuat Krisanto bahwa

uang tersebut adalah untuk dewan ;

- Bahwa saksi tahu memo tersebut dari Krisanto lewat Siti Sulastri untuk

diserahkan pada saksi dan memo tersebut ada SKO yang ditanda tangani oleh

terdakwa selaku Sekda ;

- Bahwa pada waktu uang Rp.1.125.000.000,- diambil dari saksi tersebut Siti

Sulastri mengatakan : “ ambil uang untuk dewan. “, lalu uang

Rp.1.125.000.000,- oleh Siti Sulastri dihitung dan dimasukkan ke dalam tas

kresek warna hitam ;

51

- Bahwa SPMG yang tidak dilampiri dengan bukti pendukung adalah tidak

dibenarkan ;

- Bahwa pertanggung-jawaban penggunaan anggaran tidak dapat hanya

dilakukan dengan kuitansi saja, namun harus didukung dengan bukti-bukti

pendudkung lainnya ;

- Bahwa uang yang diterima Krisanto dengan kuitansi tanggal 19 April 2004

untuk SPMG No.945 oleh Krisanto dipergunakan untuk apa atau diserahkan

kepada siapa saksi tidak tahu ;

- Bahwa saksi tidak ingat, apakah Bagain Umum pernah meminta dana untuk

biaya makanan dan minuman ;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat kuitansi tanda terima uang

nominal Rp.900.000.000,- dan Rp.225.000.000,- ;

- Bahwa yang berhak tanda tangan dalam SKO adalah Sekda (terdakwa);

- Bahwa tidak dibenarkan dana pada pos Sekretariat Pemkab Blitar

dipergunakan untuk kepentingan lain diluar kepentingan sekretariat ;.

- Bahwa saksi tidak tahu perbedaan antara nota dinas dan memo ;

- Bahwa tanggal pada kuitansi adalah lebih dahulu dari pada tanggal SPMG,

karena uang diserahkan dulu kepada pengguna dana, kemudian kuitansi baru

diserahkan pada saya dan penyerahan uang tersebut belum ada SPP maupun

SPMG ;

- Bahwa saksi tidak melihat kuitansi tanda terima uang sebanyak

Rp.900.000.000,- dan Rp.225.000.000,- masing-masing ditanda tangani

Samirin Darwoto, namun saksi tahu dari fotocopy kuitansi ;

- Bahwa pada waktu penyerahan uang Rp.70.000.000,- dengan kuitansi yang

ditanda tangani terdakwa belum ada SPP ataupun SKO ;

- Bahwa bunyi uraian dalam kuitansi harus sama dengan bunyi uraian dalam

SPP maupun SKO.

- Bahwa kuitansi yang hanya diparaf oleh terdakwa sebagai penerima uang

sudah dianggap cukup untuk bukti penerimaan uang ;

- Bahwa kalau terdapat SPP yang menyalahi aturan saksi tidak punya

wewenang menolak untuk membayar.

9. Drs. Gunawan, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa keterangan saksi di hadapan penyidik adalah benar;

- Bahwa saksi sebagai PNS Pemkab Blitar yang sejak tahun 2001 sampai. 2004

sebagai Sekretaris DPRD Kab.Blitar.yang bertugas menyusun anggaran

52

untuk Dewan dan membantu menyiapkan tugas pimpinan dewan.dan kenal

dengan Terdakwa sebagai Sekda Kabupaten Blitar ;

- Bahwa fungsi Sekwan adalah membantu kelancaran tugas-tugas Dewan dan

sebagai penghubung antara eksekutif dan legeslatif dalam rangka kegiatan

dewan yangsecara administrasi bertanggung jawab kepada Bupati, sedang

secara operasional bertanggung jawab kepada Ketua DPRD ;

- Bahwa prosedur pengajuan APBD Kab Blitar untuk Sekwan yaitu :

Sekretariat Dewan bersama Panggar DPRD Kab Blitar menyusun anggaran

yang dibutuhkan. Setelah Panggar menyetujui maka rencana kebutuhan

anggaran dibahas antara Panggar legeslatif dan Tim Anggaran eksekutif.

Setelah sepakat maka dimasukkan dalam APBD.

- Bahwa Anggaran untuk DPRD dalam APBD antara lain : Uang representasi,

uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan komisi, tunjangan khusus, tunjangan

panitia, tunjangan kesejahteraan, uang duka, tunjangan perbaikan

penghasilan, biaya bantuan pelatihan anggota DPRD, biaya makanan dan

minuman rapat, biaya PSH, PSL, PSR, biaya perjalanan dinas, yang

keseluruhannya berjumlah Rp.9.877.000.000,- .

- Bahwa yang duduk dalam Panggar DPRD Kabupaten Blitar yaitu :

Ketua : Masdain Rifai

Wakil : Kustanto

Sekretaris : Mahmud Z.

Anggota : Endar Suparno dan lainnya saksi tidak ingat jumlahnya 21 orang

anggota.

- Bahwa yang duduk dalam Tim Anggaran Pemda Kab Blitar yaitu :

Ketua : Soebiantoro (terdakwa).

Wakil : Krisanto.

Sekretaris dan anggotanya saksi tidak hafal..

- Bahwa dalam pengajuan APBD untuk Dewan tidak pernah ada pos untuk

pesangon anggota Dewan. Hanya saja setelah saksi pensiun sekitar bulan

Juni-Juli 2004 mendengar berita dari Abdul Rochim anggota DPRD

Kab.Blitar bahwa ada uang pesangon dari Bupati untuk anggota Dewan,

namun berapa nominalnya saksi tidak tahu.

- Bahwa dalam APBD tahun 2004 untuk sekretariat DPRD Kab.Blitar tidak

pernah dianggarkan biaya pembinaan dan pemrosesan keuangan meliputi

biaya-biaya : penyusunan APBD 2004, penyusunan perhitungan 2003,

53

penyusunan PAK 2004, penyusunan LPJ Bupati, penyelenggaraan otonomi

daerah, pembinaan administrasi daerah dan pengendalian administrasi umum.

- Bahwa APBD tahun 2004 pernah mengalami perubahan PAK 2004, untuk

anggaran Sekretariat Dewan semula Rp.7.000.000.000,- dirubah menjadi

Rp.9.877.000.000,-

- Bahwa jumlah anggota DPRD Kab.Blitar sebanyak 45 orang termasuk 4

orang pimpinan DPRD dan sebagai Ketua adalah Samirin Darwoto.

- Bahwa dalam sidang paripurna saksi ikut terlibat, tetapi di dalam rapat khusus

antara Panggar dengan Tim Anggaran Pemkab Blitar saksi tidak ikut terlibat.

- Bahwa tidak dibenarkan dana pada pos Sekretariat Pemkab Blitar

dipergunakan untuk kepentingan lain diluar kepentingan sekretariat .

- Bahwa pada saat saksi masih aktif menjabat sebagai Sekretaris DPRD Kab.

Blitar saksi tidak tahu adanya uang pesangon untuk anggota DPRD

Kab.Blitar.

- Bahwa saksi pernah mendengar antara Panggar DPRD dan Tim Anggaran

Pemkab Blitar mengadakan rapat, tetapi saksi tidak tahu untuk bahas apa dan

saksi tidak terlibat dalam rapat tersebut.

- Bahwa rapat antara Panggar DPRD dan Tim Anggaran tersebut selalu

dilakukan di PEMKAB Blitar, tidak pernah dilakukan di gedung Dewan.

10. Lilik Poerwanto Bin Slamet, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa keterangan saksi di hadapan penyidik adalah benar ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena terdakwa menjabat sebagai

Sekda Kabupaten Blitar periode 1999 – 2004 ;

- Bahwa saksi sebagai PNS di PEMKAB Blitar sejak tahu 1992 dan sejak

tahun 2003 diangkat sebagai sampai sekarang sebagai Pemegang Kas pada

Sekretariat Pemkab Blitar yang bertugas, antara lain : menandatangani SPP

gaji sekretariat. dan SPP dari Bagian-bagian di Sekretariat Pemkab Blitar,

mencairkan SPMG gaji sekretariat serta SPMG khusus dana sekretariat ;

- Bahwa atasan langsung saksi sebagai Pemegang Kas Sekretariat adalah

Asisten II (Hasan Alhabsy), sedang kedudukan saksi berada di staf Bagian

Keuangan dan Kabag. Keuangannya bernama Krisanto ;.

- Bahwa bagian-bagian yang ada di bawah Sekretariat PEMKAB Blitar adalah:

Bagian Keuangan, Umum, Organisasi, Hukum, Perlengkapan, Pemerintahan,

Pembangunan, Perekonomian dan Humas. Bagian-bagian tersebut disebut

sebagai pengguna anggaran;

54

- Bahwa proses mengajukan anggaran untuk kesekretariatan PEMKAB Blitar

adalah masing-masing pengguna anggaran mengajukan SPP dilampiri SKO

Setelah SPP dari pengguna anggaran diterima Titik Wismiati (Kasir)

kemudian diserahkan saksi untuk saksi teliti dan setelah sesuai dengan

keperuntukannya maupun dana yang tersedia maka SPP saksi tenda tangani.

Selanjutnya SPP tersebut diajukan kepada Asisten II (Hasan Alhabsy) untuk

diketahui dan ditanda tangani, setelah itu baru turun ke Kasubbag Anggaran,

lalu Kasubag Anggaran menyerahkan SPP tersebut ke Kasubbag.

Perbendaharaan untuk diterbitkan SPMG kemudian diserahkan Kasda untuk

dicairan di Bank Jatim. Setelah dana saksi cairkan dari bank uangnya saksi

serahkan kepada Kasir dan oleh Kasir uangnya diserahkan kepada pengguna

anggaran ;

- Bahwa saksi adalah selaku satu-satunya pejabat Pemegang Kas dan

mempunyai rekening giro di Bank Jatim, yaitu nomor rekening 01410.5377 ;

- Bahwa pada tanggal 18 Pebruari 2004 saksi pernah mencairkan dana

sejumlah Rp.1.125.000.000,- yang selanjutnya uang tersebut saksi serahkan

kepada Kasir, kemudian oleh Kasir diserahkan kepada siapa dan apa

keperuntukannya saksi tidak tahu ;

- Bahwa saksi kenal SPMG-SPMG masing-masing tertanggal 18 Pebruari 2004

dari nomor 223 sampai dengan nomor 230 adalah sebagai dasar pencairan

uang sejumlah Rp.1.125.000.000,- tersebut sesuai dengan keperuntukannya di

dalam SPP;

- Bahwa saksi pernah menerima SPMG No.08 dengan angaran sebesar

Rp.510.000.000,- untuk biaya penyusunan APBD 2004, dananya saksi

cairkan dari Bank Jatim lalu saksi serahkan kepada Kasir (Titik Wismiati).

Sedangkan 2 lembar kuitansi yang terlampir masing-masing dengan nominal :

- Rp.10.000.000,- tertanggal 30 Desember 2003 ditanda tangani oleh

Samirin Darwoto.

- Rp.500.000.000,- tertanggal 30 Desember 2003 ditanda tangani Mahmud

Zen.

- Bahwa saksi tahu SPMG No.699 tersebut nominal Rp.200.000.000,- untuk

biaya penyusunan perhitungan APBD 2003, dananya saksi cairkan dari Bank

Jatim lalu saksi serahkan kepada Kasir (Titik Wismiati). Sedangkan kuitansi

yang terlampir dengan nominal : Rp.200.000.000,- tertanggal 31 Maret 2004

ditanda tangani oleh Samirin Darwoto ;

55


biaya pengadaan alat kebersihan, dananya saksi cairkan dari Bank Jatim lalu

saksi serahkan kepada Kasir (Titik Wismiati). Sedangkan kuitansi yang

terlampir dengan nominal Rp.20.000.000,- tertanggal 24 Juni 2004 ditanda

tangani oleh Samirin Darwoto ;


biaya penyelenggaraan pemerintahan Kab. Blitar, dananya saksi cairkan dari

Bank Jatim lalu saksi serahkan kepada Kasir (Titik Wismiati). Sedangkan

kuitansi yang terlampir dengan nominal Rp.70.000.000,- tertanggal 4 April

2004 ditanda tangani oleh terdakwa ;

- Bahwa saksi pernah menerima SPMG No.945 tersebut nominal

Rp.70.000.000,- untuk biaya makanan dan minuman tamu PEMKAB Blitar,

dananya saksi cairkan dari Bank Jatim lalu saksi serahkan kepada Kasir (Titik

Wismiati). Sedangkan 2 (dua) lembar kuitansi yang terlampir masing-masing

dengan nominal :

- Rp.50.000.000,- tertanggal 19 April 2004 ditanda tangani oleh Krisanto.

- Rp.20.000.000,- tertanggal 16 April 2004 ditanda tangani terdakwa.

- Bahwa saksi tidak tahu dana dari pencairan SPMG No.08, No.699, No.1387,

No.750 dan No.945 diterima atau diserahkan kepada siapa maupun

peruntukkannya ;

- Bahwa tidak dibenarkan dana pencairan SPMG-SPMG No.08, No.699,

No.1387, No.750 dan No.945 tersebut digunakan untuk kepentingan DPRD

Kabupaten Blitar.

- Bahwa proses pencairan uang sebesar Rp.1.125.000.000,- sebagai berikut

- Pada tanggal 5 Pebruari 2004 atas perintah Krisanto secara tertulis dengan

memo lewat Siti Sulastri supaya dibuat SPP nominal Rp.1.125.000.000,-,

kemudian dibuatkan SPP oleh Titik Wismiati dan ditanda tangani oleh

saksi ;

- SPP tersebut bawa ke Subbag anggaran untuk diproses, kemudian dibawa

ke subbag perbendaharaan untuk diterbitkan SPMG, dan selanjutnya

terbitlah 8 lembar SPMG yang semuanya tertanggal 18 Pebruari 2004

yaitu terdiri:

SPMG No.223 dengan nominal Rp.200.000.000,-.

SPMG No.224 dengan nominalnya Rp.200.000.000,-


56






Jumlahnya Rp.1.125.000.000,- yang berasal dari APBD ;

- Bahwa pada tanggal 24 Pebruari 2004 SPMG SPMG tersebut saksi cairkan di

Bank Jatim dan kemudian uangnya saksi serahkan pada Titik Wismiati untuk

disimpan ;

- Bahwa yang menyerahkan uang kepada Samirin Darwoto saksi tidak tahu

persis, tetapi setelah uang diambil Siti Sulastri kemudian pada hari itu juga

Siti Sulastri menyerahkan 2 lembar foto copy kuitansi yang telah ditanda

tangani oleh Samirin Darwoto ;

- Bahwa sesuai dengan nota dinas yang dibuat Krisanto bahwa uang tersebut

adalah untuk dewan, dan saksi tidak tahu peruntukannya ;.

- Bahwa yang mengajukan SPP untuk biaya makanan dan minuman tamu

PEMKAB.Blitar seharusnya dari Bagian Umum;

- Bahwa dalam melaksanakan tugas-tugas saksi selaku pemegang kas

bertanggung jawab kepada Asisten II ( Hasan Alhasbi ).

- Bahwa Pertanggung jawaban penggunaan anggaran tidak dapat hanya

dilakukan dengan kuitansi saja dan harus didukung dengan bukti-bukti

pendukung lainnya.

- Bahwa dari 8 lembar SPMG No.223 sampai dengan nomor 230 maupun

SPMG No.08, no.699, no.1387, no.750 dan no.945 semuanya selain dilampiri

dengan SSP kadang-kadang disertai nota dinas dan kadang-kadang tanpa

disertai nota dinas ;

- Bahwa setalah saksi memeriksa SPP-SPP yang diajukan oleh Kasir kepada

saksi biasanya kalau ada dilampiri Nota dinas, SKO dan juga kuitansi kalau

ada ;

- Bahwa setiap penyerahan uang pencairan dari Bank Jatim kepada Kasir selalu

dibuat tanda bukti penyerahannya ;

- Bahwa SPP ditanda tangani oleh pengguna anggaran, lalu ditanda tangani

oleh Kabag Keuangan dan Asisten II ;

- Bahwa Nota dinas yang tanpa di Acc terdakwa dana tidak akan cair ;

57

- Bahwa pada waktu penyerahan uang Rp.70.000.000,- dengan kuitansi yang

ditanda tangani terdakwa tersebut belum ada SPP ataupun SKO.

- Bahwa benar penyerahan uang tersebut dasarnya adalah perintah atasan.

- Bahwa bunyi uraian dalam kuitansi harus sama dengan bunyi uraian dalam

SPP maupun SKO.

- Bahwa kuitansi yang hanya diparaf oleh terdakwa sebagai penerima uang

sudah dianggap cukup untuk bukti penerimaan uang. namun hal ini

dibenarkan atau tidak saksi tidak tahu;

- Bahwa kalau terdapat SPP yang menyalahi aturan saksi tidak punya

wewenang menolak untuk membayar ;

11. Drs. Soemardjo, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Sekda Kabupaten Blitar, dan

saksi sebagai PNS Pemkab Blitar sejak tahun 1976 dan sejak tahun 2004

menduduki jabatan Kabag Perlengkapan PEMKAB .Blitar.yang bertugas

menyusun program kebutuhan, pengelolaan dan administrasi perbekalan dan

perlengkapan materiil ;

- Bahwa proses pengajuan anggaran untuk bagaian perlengkapan adalah

sebagai berikut :

1. Bagian perlengkapan selaku pengguna anggaran membuat nota dinas

tentang kebutuhan bagaian perlengkapan, yang kemudian diajukan kepada

sekda (terdakwa) untuk mendapatkan persetujuan pencairan dananya.

2. Mencari rekanan/penyedia jasa untuk pengadaan barang.

3. Rekanan mengajukan penawaran kepada Pemkab Blitar.

4. Dibuat surat perjanjian kerja (SPK).

- Bahwa untuk pengajuan SPP selalu dilampiri dengan nota dinas ;

- Bahwa yang berhak mengajukan anggaran untuk pengadaan alat kebersihan

adalah Bagian Perlengkapan;

- Bahwa selama saksi sebagai Kabag Perlengkapan Bagian perlengkapan tidak

pernah mengajukan anggaran sebesar Rp.20.000.000,- .;

- Bahwa bagian perlengkapan pernah mengajukan anggaran untuk pengadaan

alat kebersihan pada tanggal 28 Pebruari 2004 dengan nominal

Rp.11.275.000,- dan sudah cair dan yang menerima pencairan dananya adalah

bagian perlengkapan ;

- Bahwa untuk pengajuan permintaan anggaran tanpa ada pesetujuan atau acc

sekda (terdakwa) dana tidak akan cair;

58

- Bahwa pada waktu saksi menjabat Kabag. perlengkapan tidak pernah

mengajukan anggaran sebagaimana tersebut dalam SPMG no.1387 yaitu

untuk biaya pengadaan alat kebersihan Pem. Kab Blitar ;

- Bahwa anggaran bagian perlengkapan tidak dibenarkan untuk digunakan oleh

DPRD Kab.Blitar ;

- Bahwa selain pengguna anggaran yang bersangkutan yang mengajukan dana

tidak akan bisa cair;

- Bahwa yang berhak menerima anggaran biaya makanan dan minuman adalah

pengguna anggaran yaitu Kabag Umum, sedangkan Sekda tidak bisa

menerima anggaran tersebut ;

- Bahwa bagain perlengkapan tidak pernah mengajukan anggaran diluar

APBD;.

- Bahwa yang tanda tangan pada SPP yang diajukan oleh Bagain perlengkapan

adalah Kabag Perlengkapan ;

- Bahwa saksi tidak tahu terhadap lampiran SPMG ada kuitansi tertanggal 24

Juni 2004 nominal Rp.20.000.000,- ;

12. Kadmiarsih, S. Sos., pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa keterangan saksi di hadapan penyidik Kejaksaan Negeri Blitar adalah

benar ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Sekda Kabupaten Blitar periode

1999 - 2004, sedang saksi sejak tahu 1981 sebagai PNS Pemkab Blitar dan

sejak tahun 2002 menduduki jabatan Kasubbag Perbendaharaan pada

Sekretariat Pemkab Blitar dengan tugas Meneliti SPP dari masing-masing

unit satuan kerja untuk dijadikan dasar penerbitan SPMG, meneliti SKPP

(surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran), meneliti SPP untuk

penerbitan SPMG Gaji, melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan

Pimpinan antara lain : mewakili menghadiri rapat dinas, kursus masalah

keuangan ;

- Bahwa atasan langsung saksi sebagai Kasubbag Perbendaharaan adalah

Kabag Keuangan bernama Krisanto ;

- Bahwa prosedur mengajuan anggaran hingga dana cair adalah :

- Dari unit kerja mengajukan SPP ke Subbag Anggaran.

- Setelah dilampiri SKO, SPP lalu dikirim ke Subbag Perbendaharaan

untuk diregister dan diproses penerbitan SPMG.

59

- SPMG diketik, diteliti dan saya paraf lalu diajukan ke Kabag Keuangan

untuk dimintakan tanda tangan.

- SPMG selanjutnya dikirim ke Kasda .

- Bahwa saksi pernah menerbitkan SPMG beban tetap sebanyak 8 lembar

SPMG masing-masing tertanggal sama yaitu 18 Pebruari 2004 yaitu :

- SPMG No.223 dengan nominal Rp.200.000.000,- untuk biaya proses

penyusunan APBD Pem Kab Blitar tahun 2004.


perhitungan APBD tahun 2003.


penyusunan PAK tahun 2004.


penyusunan LPJ Bupati.

- SPMG No.227 dengan nominal Rp.100.000.000,- untuk biaya

penyelenggaraan Otonomi Daerah Pem Kab Blitar.

- SPMG No.228 dengan ominal Rp.100.000.000,- untuk biaya Pembinaan

administrasi Daerah Pem Kab Blitar.


pengendalian administrasi umum Pem Kab Blitar.


penyelenggaraan Pemerintahan Kab Blitar.

Jumlah nominal semuanya sebesar Rp.1.125.000.000,-.

- Bahwa untuk 8 (delapan) lembar SPMG No.223 sampai dengan No.230

tersebut diterbitkan atas dasar dari perintah Kabag Keuangan Krisanto

melalui Nota dinas yang ditujukan kepada Siti Sulastri. Berdasar atas nota

dinas tersebut maka dibuatlah SPP oleh Bendaharawan Sekretariat Lilik

Purwanto yang kemudian SPP diajukan kepada saksi untuk penerbiatan

SPMG-SPMG tersebut ;

- Bahwa saksi tidak tahu kapan dana dari 8 SPMG-SPMG tersebut

dicairkan.dan dananya diserahkan kepada siapa serta peruntukannya, namun

yang saksi dari nota dinas dari Kabag Keuangan Krisanto bahwa supaya

disiapkan dana untuk dewan.;

- Bahwa benar saksi memberikan paraf pada semua SPMG yang saksi buat.

- Bahwa yang tertera dalam SPMG no.223 s/d. no.230, SPMG no.08, 699,

1387, 750 dan 945 tersebut adalah benar paraf saksi ;

60

- SPMG No.08, 699, 1387, 750 dan 945 semua saksi buat atas dasar SPP dari

Lilik Purwanto, namun saksi tidak tahu penyerahan dan keperluan dana dari

SPMG tersebut digunakan;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah untuk dana dari SPMG no.223 s/d. 230 sudah

ada surat pertanggungan jawabnya atau tidak.

- Bahwa saksi tidak tahu penggunaan dana dari SPMG no.945 dan no.750;

- Bahwa saksi pernah menerbitkan SPMG No.750 dengan nominal

Rp.70.000.000,- untuk biaya penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten

Blitar. Bukti kuitansi tertanggal 6 April 2004 adalah benar tanda tangannya

terdakwa.

- Bahwa saksi pernah menerbitkan SPMG no.945 nominal Rp.70.000.000,-

untuk biaya makanan dan minuman dengan bukti kuitansi tertanggal 19 April

2004 nominal Rp.50.000.000,- adalah benar tanda tangan Krisanto sedangkan

bukti kuitansi tertanggal 16 April 2004 adalah benar tanda tangan terdakwa

dan untuk biaya makan dan minum tamu tersebut tidak dilengkapi dengan

bukti pendukung seperti kuitansi atau pendukung lainnya. Hal tersebut tidak

dibenarkan ;

- Bahwa SPMG harus dilampiri SPP dengan lampiran : Laporan realisasi beban

tetap, Pengantar SPP, Perincian penggunaan, SKO, Kuitansi dan Nota dinas (

itu kalau ada, karena tidak ada aturan yang mengatur) .

- Bahwa saksi selaku anggota Tim Anggaran selalu hadir dalam rapat yang

diadakan oleh Tim Anggaran eksekutif dengan Panitia Anggaran legeslatif,

namun dalam rapat tersebut tidak dibahas tentang perubahan anggaran, tahu-

tahu sudah ada perubahan dan saksi tidak pernah diperintah terdakwa untuk

merubah angka dalam APBD;

- Bahwa yang menanda tangani SKO adalah terdakwa selaku Sekda.

- Bahwa pengajuan anggaran tanpa dilampiri SKO, dananya tidak bisa

dicairkan.

- Bahwa SPMG yang tidak dilampiri dengan bukti pendukung adalah tidak

dibenarkan.

- Bahwa SKO adalah Surat Keputusan otorisasi. Fungsinya adalah sebagai

batasan tertingi dalam pencairan anggaran agar tidak terjadi pelampauan

dimasing-masing triwulan ;

- Bahwa SPP yang tidak ada tanggalnya akan diisi menyusul oleh saksi selaku

Kasubag Perbendaharaan menyesuaikan dengan tanggal terbitnya SPMG ;.

61

- Bahwa semua prosedur penerbitan SPMG No.945 dan No.750 adalah benar ;

- Bahwa yang berhak untuk menolak atau menerima ajuan SPMG manakala

tidak lengkap seharusnya adalah bagian verifikasi.

- Bahwa Fungsi Tim Anggaran adalah menyusun RAPBD.

- Bahwa Rapat kerja antara Panggar dan Tim Anggaran dipimpin oleh Ketua

Panggar yaitu Masdaim dan pimpinan rapat menanyakan kepada peserta, “

apakah ada ralat ?”yang kemudian dijawab oleh terdakwa “ada”. Setelah itu

Kabag Keuangan, dan kepala unit kerja menyodorkan ralat atas RAPBD;

- Bahwa surat bukti berupa SPMG dan memo yang ditulis tangan tangan

adalah benar SMPG tersebut yang mengetik saksi, sedangkan tulisan tangan

adalah tulisan Krisanto dan yang menandatangani SPMG juga Krisanto ;

13. Drs. Karyono, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa keterangan saksi di penyidik Kejaksaan Negeri Blitar adalah benar ;


1999 - 2004, sedang saksi sebagai anggota DPRD Kab Blitar periode 1999 –

2004 pernah menjadi anggota Panggar legeslatif, dimana sebagai Ketua

Panggar adalah KH. Masdain Rifai, Wakil Ketua Kustanto, Sekretaris Drs.H,

Mahmud Z, dengan jumlah anggotanya 18 orang ;

- Bahwa setiap bulannya saksi sebagai anggota DPRD Kab. Blitar selalu terima

gaji dari Sekretariat DPRD Kab Blitar selain itu saksi kadang-kadang

menerima bantuan dana dari sekretariat DPRD untuk melakukan kegiatan

jaring asmara (jaring aspirasi masyarakat) yang besarnya tidak tentu dari

Rp.1.000.000,- sampai dengan Rp.5.000.000,- dan waktunya saksi tidak ingat

lagi. Selain itu setelah purna bakti saksi selaku mantan Anggota DPRD Kab

Blitar menerima asuransi sebesar Rp.36.000.000,- dari PT Jiwasraya ;.

- Bahwa selain dana yang telah saksi terima di atas, saksi tidak pernah

menerima dana dari Sekretariat Pem Kab Blitar ;

- Bahwa DPRD Kab Blitar ada anggaran yang diperuntukkan pada pos-pos:

biaya proses penyusunan APBD, biaya proses perhitungan APBD dan biaya

proses penyusunan PAK ;

- Bahwa berdasarkan SK Mendagri No.24 tahun 2004 tentang uang pesangon

untuk anggota dewan maximal 6 x Rp.10.000.000,- yaitu sebesar

Rp.60.00.000,-.

- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2004 setelah magrib saksi mendapat telphon

dari Wijanarko bahwa saksi supaya datang ke rumah Kustanto untuk

62

mengambil uang tali asih bagi mantan anggota DPRD Kab Blitar dari Bupati

Imam Muhadi setiap orang Rp.20.000.000,- kemudian saksi menghubungi

Kustanto lewat HP-nya menanyakan perihal uang tali asih tersebut, yang

dijawab oleh Kustanto bahwa ia tidak tahu dan Kustanto menerima uang tali

asih dari Samirin tetapi tidak termasuk saksi dan Yakobus. Lalu saksi

menemui Samirin yang menurut Samirin uang tali asih untuk saksi dibawa

oleh Kustanto. Setelah saksi temui Kustanto ia bersumpah bahwa ia tidak

membawa uang saksi, dan saksi disarankan untuk menanyakan kepada

Nasrudin. Setelah saksi ketemu Nasrudin menerangkan bahwa ia hanya

sebagai sopir waktu bersama Kustanto ke rumah Samirin dan pulang dari

rumah Samirin ia tahu Kustanto membawa tas kresek berisikan uang tali asih

tetapi tidak tahu berapa jumlahnya ;

- Bahwa menurut Suwardiyono (aktifis PDI DPS Ponggok) bahwa menurut

Bupati bahwa semua anggota dewan menerima uang tali asih, namun sampai

sekarang saksi tidak pernah menerima uang sebagai tali asih dari Bupati ;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa orang anggota DPRD Kab Blitar yang

menerima uang tali asih dari Bupati Imam Muhadi.

14. Drs. H. Mahmud Zen :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik kejaksaan

dan apa yang saksi terangkan tersebut adalah benar ;


1999 - 2004, sedang saksi sebagai anggota DPRD Kab Blitar sejak tahun

1997 sampai dengan sekarang ;

- Bahwa saksi pernah duduk sebagai anggota Panggar, dengan susunannya

sebagai berikut : Ketua : KH. Masdaim Rifai, Wk.Ketua : Kustanto,

Sekretaris : Drs.H.Mahmud Z. Jumlah anggota seluruhnya ada sekitar 18

orang anggota, diambil wakil dari fraksi-fraksi di DPRD Kab Bllitar.

- Bahwa tugas saksi selaku sekretaris Panggar adalah mencatat seluruh

kegiatan Panitia Anggaran.

- Bahwa dalam proses penyusunan RAPBD Panggar menunggu masukan dari

eksekutif, maka Dewan juga harus menjaring aspirasi masyarakat untuk

menentukan RAPBD ;

- Bahwa proses pembahasan Rancangan APBD adalah :

- Eksekutif (Tim Anggaran) menyusun RAPBD tahun 2004.

63

- Anggota DPRD Kabupaten Blitar melaksanakan jaring aspirasi

masyarakat untuk bahan pembahasan APBD, pandangan Umum fraksi,

rapat-rapat Panggar dan pendapat akhir fraksi.

- RAPBD diserahkan ke DPRD Kab.Blitar untuk diparipurnakan dengan

penjelasan Bupati, pandangan umum fraksi-fraksi dan jawaban Bupati

tentang pandangan umum fraksi.

- RAPBD dibahas di Panggar yang hasilnya disampaikan pada rapat

paripurnasebagai bahwan pertimbangan DPRD untuk menyetujui atau

menolak.

- Rapat paripurna tentang laporan hasil pembahasan oleh Panggar.

- Rapat paripurna pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap hasil pembahasan

Panggar.

- APBD disahkan menjadi Perda dan penjelasan APBD dikirim ke

Gubernur untuk dievaluasi.

- Bahwa pembiayaan kegiatan Panggar dalam proses pembahasan RAPBD

tersebut diambilkan dari anggaran yang ada di eksekutif (Sekretariat

Kabupaten Blitar ), karena di legislatif tidak dianggarkan untuk kegiatan

tersebut;

- Bahwa kegiatan yang dilaksanakan oleh dewan dengan menggunakan

anggaran eksekutif antara lain :

1. Biaya pemrosesan APBD 2004 dalam bentuk jaring asmara (aspirasi

masyarakat).

2. Biaya perhitungan APBD 2004 dalam bentuk kunjungan lapangan ke

proyek-proyek yang didanai APBD;

3. Biaya PAK APBD 2004 dalam bentuk jaring asmara.

- Bahwa di dalam APBD tidak ada pos pesangon bagi anggota dewan.

- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang pesangon.

- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa ada uang pesangon anggota dewan

yang sudah selesai masa tugasnya, saksi baru dengar setelah terjadi perkara

ini bahwa ada uang pesangon.

- Bahwa benar dalam kuitansi tersebut adalah tanda tangan saksi atas

penerimaan uang untuk bantuan biaya Pemrosesan keuangan dari Kabag

Keuangan Krisanto sebesar Rp.500.000.000,- ;

- Bahwa uang Rp.500.000.000,- diterima pada tanggal 30 Desember 2003

di Bagian Keuangan Pem Kab Blitar, dan yang menerima kami bertiga,

64

yaitu saksi Masdaim dan Kustanto atas perintah Ketua DPRD Samirin,

dan saksi yang tanda tangan pada kwitansi, sedang Kustanto yang

membawa uangnya dan pada hari itu juga oleh Ketua Dewan

diperintahkan agar uang tersebut dibagikan langsung kepada masing-

masing pimpinan fraksi, yaitu :

PDI diterima Ahmad Nur sebesar Rp.102.000.000,- ;

PKB diterima Nur Hidayatuloh sebesar Rp.78.000.000,-;

TNI-Polri diterima Parkan sebesar Rp.30.000.000,- ;

Golkar diterima Abul Rokhim sebesar Rp.42.000.000,- ;

Amanat persatuan diterima Zamroji sebesar Rp.18.000.000,- ;

Sisanya untuk Panggar yaitu untuk jaring aspirasi Rp.2.500.000,- dan

kunjungan proyek Rp.2.500.000,- ;

- Bahwa perincian penggunaan uang sebesar Rp.500.000.000,- adalah :

- Rp.272.500.000,- digunakan untuk kegiatan jaring aspirasi masyarakat

oleh anggota Dewan ke daerah-daerah dalam rangka pra pemrosesan

APBD 2004 ;

- Rp.227.500.000,- digunakan untuk kegiatan kunjungan ke proyek-proyek

yang didanai APBD 2003 dalam rangka pra perhitungan APBD 2003.

- Bahwa saksi tidak tahu kwitansi dengan nominal Rp.10.000.000,- tanggal 30

Desember 2003 yang ditanda tangani oleh Samirin Darwoto tersebut.

- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah mendengar bahwa Ketua DPRD

Samirin Darwoto menerima uang dari Sekretariat Pemerintah Kabupaten

Blitar sebesar Rp.1.125.000.000,-.

- Bahwa Ketua Tim Anggaran eksekutif untuk tahun 2004 adalah terdakwa.

- Bahwa saksi kenal itu buku risalah dari Dewan, dan dalam risalah tersebut

antara lain dinyatakan bahwa RAPBD tidak ada revisi.

- Bahwa saksi kenal buku RAPBD 2004 dan APBD 2004.

- Bahwa tentang RAPBD pada pos biaya pemrosesan keuangan disebutkan

besar anggaran Rp.6.053.250.000.- sedang dalam Perda No.1 2004/APBD

pada pos tersebut mengalami perubahan menjadi Rp.6.678.250.000,-

sehingga ada selisih Rp.625.000.000,- , namun saksi tidak ingat hal itu ;

- Bahwa pada dasarnya tidak boleh anggaran eksekutif digunakan oleh

legislatif ;

- Bahwa di dalam rapat-rapat antara Panggar legislatif dan Tim Anggaran

eksekutif, terdakwa selalu hadir selaku pimpinan tim Anggaran eksekutip.

65

- Bahwa yang memimpin dalam rapat-rapat Panggar dan Tim eksekutif adalah

ketua Panggar yaitu Masdai’in Rifai.

- Bahwa rapat pembahasan rancangan APBD 2004 dilaksanakan pada bulan

Nopember 2003 dan rapat perhitungan anggaran 2003 dilaksanakan pada

bulan Pebruari 2004 ;

- Bahwa untuk perubahan atau ralat Rancangan APBD selalu diajukan dengan

tertulis ;

- Bahwa pada Rancangan APBD tahun 2004 banyak sekali ralat-ralat atau

perubahan ;

- Bahwa karena rapat pembahasan dilaksanakan oleh Panggar legislatif dan

Tim Anggaran eksekutif, maka untuk menghindari doubel anggaran dalam

obyek yang sama maka antara legislatif dan eksekutif sepakat bahwa biaya

pembinaan dan pemrosesan keuangan dianggarakan pada salah satu saja yaitu

pada anggaran eksekutif ;

- Bahwa setelah disahkan APBD tidak ada komplin;

- Bahwa DPRD Kab Blitar tidak pernah mengadakan rapat khusus membahas

uang pesangon dewan;

15. H. Masdain Rifai, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa keterangan saksi dihadapan penyidik Kejaksaan negeri Blitar tersebut

adalah benar ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten

Blitar periode 1999 - 2004, sedang saksi sebagai anggota DPRD Kab Blitar

periode 1999 – 2004;

- Bahwa saksi pernah menjadi anggota Panggar legeslatif, dimana sebagai

Ketua Panggar adalah saksi sendiri, Wakil Ketua Kustanto, Sekretaris Drs.H,

Mahmud Z, dengan jumlah anggotanya 21 orang. dan tugas saksi sebagai

Ketua Panggar legislatif adalah :

1. Membahas semua RAPBD Kab Blitar.

2. Membahas Rancangan Perubahan APBD Kab Blitar.

3. Membahas Rancangan perhitungan APBD.

- Bahwa di dalam pembahasan-pembahasan RAPBD tersebut dilakukan oleh

Panggar Legislatif (DPRD) bersama Tim Anggaran eksekutif sebagai ketua

adalah terdakwa ;

- Bahwa proses pembahasan Rancangan APBD adalah sebagai berikut :

Dewan menerima buku RAPBD dari eksekutif.Pimpinan

66

Dewan bersama Panitia Musyawarah menyusun jadwal pembahasan

RAPBD tersebut, selanjutnya jadwal diserahkan ke Panggar dengan surat

perintah pembahasan RAPBD.

Membahas RAPBD setelah Paripurna penghantar nota Keuangan

disampaikan oleh eksekutif sekitar kebijaksanaan umum.

Pembahasan RAPBD diawali oleh pembahasan komisi-komisi sesuai

tupoksi masing-masing komisi.

Pembahasan oleh masing-masing fraksi dengan mencermati berbagai

fenomena yang berkembang dan desakan aspirasi masyarakat.

RAPBD dibahas oleh Panggar legislatif bersama Tim Anggaran eksekutif

dan semua Kadin, Kakan, Kabag yang dipimpin oleh terdakwa waktu itu

selaku Sekda Kab Blitar.

Rapat khusus Panggar untuk mengefaluasi hasil rapat kerja yang baru

dilakukan dan dilanjutkan dengan rapat untuk menyusunhasil akhir kerja

Panggar dengan kesimpulan yang harus dilaporkan pada Pimpinan Dewan

melalui rapat paripurna Khusus anggota DPRD Kab Blitar.

- Bahwa untuk biaya kegiatan pembahasan RAPBD adalah diambil dari

anggaran eksekutif, karena pada legislatif tidak ada pos-pos anggaran untuk

kegiatan pembahasan RAPBD ;

- Bahwa tidak dibenarkan anggaran eksekutif digunakan oleh legislatif ;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar apalagi menerima uang pesangon

dewan, saksi baru mendengar ada uang pesangon dewan setelah saksi tidak

aktif sebagai anggota dewan dan besarnya masing-masing anggota dewan

Rp.20.000.000,- ;

- Bahwa APBD Kab Blitar tahun 2004 adalah sebesar Rp.390.000.000.000,-

lebih ;

- Bahwa saksi tidak pernah ikut bersama Mahmud Z, Kustanto untuk

mengambil dana di Sekretariat Pem Kab Blitar sebesar Rp.500.000.000,-,

namun saksi hanya mendengar legislatif telah menerima uang dari pos

anggaran eksekutif sebesar Rp.500.000.000,- ;

- Bahwa uang sebesar Rp.500.000.000,- untuk apa saksi tidak tahu, hanya

setahu saksi uang tersebut diserahkan kepada Ketua-Ketua fraksi.untuk biaya

pemrosesan keuangan ;

- Bahwa selisih/perbedaan antara RAPBD dengan APBD saksi tidak ingat;

- Bahwa hasil kerja Panggar legislatif dituangkan dalam bentuk laporan.

67

- Bahwa dalam laporan tidak disebutkan adanya perubahan atau revisi pada pos

biaya pembinaan dan pemrosesan keuangan dan karena perubahannya cukup

besar seharusnya termuat di dalam risalah dan Revisi RAPBD harus tertulis;

- Bahwa kalau tidak ada perubahan seharusnya nominalnya juga harus tetap,

tidak berubah ;

- Bahwa terhadap APBD yang sudah disahkan tidak ada komplin.

- Bahwa tidak pernah diadakan rapat-rapat khusus antara Panggar dengan pihak

eksekutif misalnya dengan Krisanto

16 Kustanto, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pernah memberikan keterangan saksi dihadapan penyidik kejaksaan

adalah benar ;

- Bahwa saksi kenal terdakwa pada waktu saksi menjadi anggota DPRD Kab

Blitar periode 1999-2004, sedangkan waktu itu terdakwa sebagai Sekda

PEMKAB Blitar sampai dengan tahun 2004 sekaligus juga Ketua Tim

Anggaran yang memimpin rapat dari eksekutif ;

- Bahwa sebagai Ketua Panggar adalah Masda’im Rifai, Wakil Ketua saksi

sendiri, Sekretaris dijabat oleh Mahmud Z.dan beberapa anggota lainnya

kurang labih 18 orang anggota ;

- Bahwa tugas saksi selaku wakil Ketua Panggar legislatif adalah ikut

membahas RAPBD dan apabila Ketua Panggar berhalangan maka saksi

mewakili untuk membuka dalam rapat-rapat pembahasan RAPBD.

- Bahwa mekanisme pembahasan RAPBD untuk menjadi APBD dengan Perda

adalah sebagai berikut :

- RAPBD masuk di Pimpinan Dewan, setelah itu pimpinan Dewan

memanggil Panitia musyawarah untuk membuat jadwal pembahasan

RAPBD tersebut, yang meliputi : jadwal untuk Komisi-komisi, fraksi-

fraksi, Panggar legislatif, Tim Anggaran eksekutif..

- Setelah itu sesuai dengan jadwal maka diadakan sidang paripurna pertama

untuk mendengarkan laporan keuangan Bupati, lalu komisi-komisi sesuai

jadwal meneliti RAPBD tersebut.

- Fraksi-fraksi sesuai dengan jadwal memberikan pandangan umumnya

terhadap RAPBD dalam sidang paripurna DPDRD Kab Blitar.

- Bahwa biaya untuk kegiatan dewan sebagaimana di atas diambilkan dari

anggaran eksekutif.

68

- Bahwa saksi tidak ingat apakah pernah bersama saksi Mahmud Z dan

Masda’in Rifai di PEMKAB Blitar menemui Krisanto mengambil uang untuk

biaya pemrosesan RAPBD ;

- Bahwa saksi pernah menerima uang dari Pem Kab Blitar yaitu pada tanggal :

1. tanggal 16 Pebruari 2004 nominal Rp.25.000.000,- untuk bantuan biaya

pengendalian administrasi Umum Pem Kab Blitar.

2. tanggal 18 Maret 2004 nominal Rp.250.000.000,- untuk biaya proses

penyusunan perhitungan APBD Pem Kab Blitar 2003.

3. tanggal 29 Maret 2004 nominal Rp.300.000.000,- untuk bantuan proses

biaya penyusunan LPJ Bupati Blitar.

4. tanggal 29 Maret 2004 nominal Rp.17.000.000,- untuk biaya proses

penyusunan LPJ Bupati Blitar.

5. tanggal 20 Juli 2004 nominal Rp.20.000.000,- untuk bantuan biaya proses

penyusunan PAK tahun 2004.

Jumlahmya sekitar Rp.612.000.000,-

- Bahwa uang tersebut saksi terima kadang-kadang saksi ambil di PEMKAB

Blitar dan kadang-kadang diantar ke Dewan. Pada saat tanda tangan kuitansi

dalam keadaan kosong, hanya tertulis nominalnya saja dan uang tersebut

semuanya selalu saksi serahkan kepada pimpinan Dewan ;

- Bahwa yang berwenang menyusun Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ)

Bupati adalah eksekutif, Dewan hanya membahas LPJ Bupati.

- Bahwa saksi tidak berwenang untuk menangani pembinaan administrasi

umum Pem Kab Blitar.

- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang tali asih atau uang pesangon.

- Bahwa Karyono tidak pernah menanyakan tentang uang pesangon atau uang

tali asih pada saksi.

- Bahwa yang menyerahkan uang sebesar Rp.612.000.000,- kepada saksi

adalah Kabag. Keuangan Pem Kab Blitar yaitu Krisanto.

- Bahwa uang yang saksi terima dari Pem Kab sebesar Rp.612.000.000,- sudah

diserahkan kepada Pimpinan Dewan dan sudah dibagikan kepada semua

anggota DPRD Kab Blitar.

- Bahwa pada saat saksi menerima uang sebesar Rp.250.000.000,- pada saat itu

kegiatan DPRD Kabupaten Blitar adalah proses penyusunan perhitungan

APBD 2003.

- Bahwa anggaran untuk eksekutif tidak boleh dipakai oleh legislatif.

69

- Bahwa saksi tidak ingat tentang RAPBD pada pos biaya pemrosesan

keuangan disebutkan besar anggaran Rp.6.053.250.000.- sedang dalam Perda

No.1 2004/APBD pada pos tersebut mengalami perubahan menjadi

Rp.6.678.250.000,- sehingga ada selisih Rp.625.000.000,-.

- Bahwa yang hadir dalam rapat pembahasan RAPBD 2004 adalah semua

anggota Panggar legislatif dan anggota Tim Anggaran ;

- Bahwa untuk pengambilan uang bantuan biaya pemrosesan keuangan

PEMKAB Blitar adalah atas perintah Ketua Dewan Samirin kepada pimpinan

Panggar ;

- Bahwa saksi menerima uang bantuan biaya pemrosesan keuangan Pem Kab

Blitar sebesar Rp.250.000.000,- dan masing-masing anggota dewan pasti

menerima ;

- Bahwa untuk RAPBD 2004 banyak sekali ralat-ralat, dan yang meralat adalah

eksekutif.

- Bahwa saksi tidak tahu bahwa ternyata di pos RAPBD ada perubahan dalam

APBD yang telah disahkan dan saksi mengetahuinya saat saksi diperiksa di

penyidik Kejaksaan Negeri Blitar.

- Bahwa panggar legislatif pernah mengadakan rapat khusus, yaitu untuk

menyusun jadwal kegiatan.

- Bahwa saksi tidak pernah pulang dari rumah Samirin Darwoto dengan

membawa tas kresek berisi uang dan tidak pernah membicarakan masalah

uang pesangon antara Samirin dengan Karyono maupun dengan Nasrudin

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka

Penasihat Hukum terdakwa akan menanggapinya dalam pembelaan (pledoi) dan

Penuntut Umum akan menanggapinya dalam tuntutan (requisitoir);

Menimbang, bahwa telah pula didengar ahli (saksi ahli) bernama ROEDY

HARIYANTO, SE yang memberikan keterangan di bawah sumpah dalam

persidangan yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi sebagai PNS dengan jabatan Auditor di BPKP perwakilan

Jember sejak tahun 1985 dan sejak tahun 2001 sampai sekarang sebagai

Auditor Ahli Muda di Perwakilan Propinsi Jawa Timur ;

- Bahwa berdasarkan Surat dari Kejaksaan Negeri Blitar Nomor :

B-988/O.5.22/Fs.1/5/2006 tanggal 11 Mei 2005 dan

No.B.988/O.5.22/Fs.1/5/2006 dan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP

Prop Jawa Timur No.ST-570/PW.13/5/2006 tanggal 5 Juni 2006 saksi

70

pernah melakukan audit terhadap keuangan Pem Kab Blitar khusus anggaran

Sekretariat yaitu pada pos proses penganggaran Sekretariat PEMKAB Blitar

tahun 2004 untuk menghitung kerugian keuangan daerah PEMKAB Blitar

tahun anggaran 2004, dalam kaitannya perkara pidana atas nama terdakwa

Drs. Soebiantoro ;

- Bahwa di dalam melakukan audit untuk bahan perhitungan atas keuangan

daerah Pem Kab Blitar tahun 2004 adalah :

- BAP Saksi-saksi dan Tersangka dari Kejaksaan Negeri Blitar;

- Berita Acara Pendapat (Resum) dari kejaksaan Negeri Blitar ;

- SPP/SPMU Beban Tetap dari Pem Kab Blitar tahun anggaran 2004;

- Bukti kwiotansi pertanggung jawaban penggunaan anggaran yang

berkaitan dengan perkara ini ;

- Bahwa berdasarkan data yang ada bahwa kerugian keuangan Daerah Pem

Kab Blitar untuk tahun anggaran 2004 adalah sebesar Rp.1.835.000.000,-

(satu milyar delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah) yang tampak dengan

adanya SPJ yang ternyata bukan untuk kegiatan sekretariat sehingga tidak

sesuai keperuntuknnya dimana anggaran ditujukan untuk kegiatan eksekutip

ternyata untuk kegiatan legislatif, sedangkan untuk kegiatan Legislatif telah

disediakan anggaran tersendiri / terpisah ;

- Bahwa tidak dibenarkan anggara eksekutif digunakan oleh legislatif dan atau

sebaliknya ;

- Bahwa kerugian keuangan Daerah Pem Kab Blitar tersebut terjadi akibat

terbitnya SPMG masing-masing bernomor :

- 08 tertanggal 30 Januari 2004 untuk biaya penyusunan APBD 2004,

sebesar Rp.510.000.000,-

- 699 tertanggal 2 April 2004 untuk biaya proses penyusunan perhitungan

APBD 200 2003, sebesar Rp.200.000.000,-

- 223 tanggal 18 Pebruari 2004 untuk biaya proses penyususnan APBD

2004 Pem Kab Blitar, sebesar Rp.200.000.000,-

- 224 tanggal 18 Pebruari 2004 untuk Proses perhitungan APBD 2003,

sebesar Rp.200.000.000,- ;

- 225 tanggal 18 Pebruari 2004 untuk proses penyusunan PAK 2004,

sebesar Rp.200.000.000,- ;

- 226 tanggal 18 Pebruari 2004 untuk proses penyusunan LPJ Bupati,

sebesar Rp.125.000.000,- ;

71

- 227 tanggal 18 Pebruari 2004 untuk biaya penyelenggaraan Otoda,

sebesar Rp.100.000.000,- ;

- 228 tanggal 18 Pebruari 2004 untuk biaya pembinaan administrasi

umum daerah Pem Kab Blitar sebesar Rp.100.000.000,- ;

- 229 tanggal 18 Pebruari 2004 untuk biaya pengendalian administrasi

umum Pem Kab Blitar , sebesar Rp.100.000.000,- ;

- 230 tanggal 18 Pebruari 2004 untuk biaya penyelenggaraan

pemerintahan Kab Blitar, sebesar Rp.100.000.000,-

Jumlah seluruhnya Rp.1.835.000.000,- ;

- Bahwa benar telah terjadi penyimpangan-penyimpangan SPJ yang ada pada

SPMG tersebut yaitu :

- Kuitansi tanggal 30 Desember 2003 atas nama Mahmud (Sekretaris

Panggar DPRD Kab Blitar), dengan nominal Rp.500.000.000,- ;

- Kuitansi tanggal 30 Desember 2003 atas nama Samirin Darwoto (Ketua

DPRD Kab Blitar), dengan nominal Rp.10.000.000,- ;

- Kuitansi tanggal 31 Maret 2004 atas nama Samirin Darwoto, dengan

nominal Rp.200.000.000,- ;

- Foto copy kuitansi tanggal 25 Agustus 2004 atas nama Samirin Darwoto,

tertera paraf dengan nominal Rp.900.000.000,- didukung disposisi

Krisanto kepada Siti Sulastri yang didukung disposisi Krisanto kepada

Siti Sulastri ;

- Foto copy kuitansi tanggal 25 Agustus 2004 atas nama Saminirn

Darwoto tertera paraf dengan nominal Rp.225.000.000,- yang didukung

disposisi Krisanto kepada Siti Sulastri ;

Jumlah seluruhnya Rp.1.835.000.000,-

- Bahwa adanya penyimpangan dari aturan yaitu berdasarkan Kep mendagri

No.29 tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002, sesuai bunyi pasal 55 pada :

- ayat (1) : Pengguna anggaran dilarang melakukan tindakan yang

mengakibatkan beban APBD jika dana untuk pengeluaran tersebut tidak

tersedia atau dananya tidak cukup tersedia.

- Ayat (2) : Pengguna anggaran dilarang melakukan pengeluaran-

pengeluaran atas beban Belanja Daerah untuk tujuan lain daripada yang

ditetapkan.

- Bahwa sesuai bunyi pasal 55 ayat (1) dan (2), karena penganggaran “biaya

Pembinaan dan Pemrosesan keuangan” merupakan bagian dari DASK

72

Belanja Administrasi Umum Kab Blitar pada unit kerja Sekretariat Pem Kab

Blitar, dengan demikian anggarannya dipergunakan untuk pembiayaan Tim

Anggaran Eksekutif.

- Bahwa berdasar Surat Mendagri No.161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003,

tentang pedoman tentang kedudukan keuangan pimpinan dan anggota

DPRD, pada huruf E “ Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan “

yaitu pada :

- angka 3, Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarakan dalam

pos DPRD, yaitu : uang representasi, uang paket, tunjangan jabatan,

tunjangan panitia, tunjangan komisi, tunjangan Badan Kehormatan dan

tunjangan khusus ;

- angka 4, dianggarakan uang duka, belanja pakaian dinas, belanja

pemeliharaan rumah jabatan pimpinan dan rumah dinas anggota DPRD,

Belanja perjalanan dinas, pengadaan rumah jabatan pimpinan dan rumah

dinas anggota DPRD ;

- angka 5, Belanja kegiatan Sekretariat DPRD dalam rangka mendukung

kelancaran tugas dan fungsi DPRD ;

- angka 6, Belanja untuk mendukung program dan kegiatan DPRD ;

- angka 8, anggaran Belanja DPRD dan sekretariat DPRD merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.

- Bahwa dari kerugian keuangan daerah sebesar Rp.1.835.000.000,- tersebut,

tidak ada yang disebabkan secara langsung oleh terdakwa.

- Bahwa saksi tidak mengaudit terhadap SPMG No.1367, no.750, no.945 dan

No.699.

- Bahwa yang berhak untuk mengajukan anggaran pengadaan alat kebersihan

adalah dari Bagian Perlengkapan;

- Bahwa yang berhak mengajukan anggaran makanan dan minuman adalah

Kepala Bagian Umum, selain itu tidak diperbolehkan ;

- Bahwa untuk SPMG-SPMG yang jumlah nominalnya sebesar

Rp.1.835.000.000,-tersebut sumber dananya dari APBD Pemkab Blitar tahun

2004.

- Bahwa SKO adalah Surat keputusan Otorisasi, yang dibuat sesuai dengan

besar dana pada pos-pos yang termuat dalam Perda/APBD. SKO adalah

untuk menyatakan bahwa uang itu ada di APBD.

- Bahwa yang berwenang menerbitkan SKO adalah Sekda.

73

- Bahwa saksi menemukan adanya kejanggalan dalam perubahan, dimana di

dalam RAPBD 2004 pada pos biaya pembinaan dan pemrosesan keuangan

yang semula penganggaran dalam draf awal sebesar sebesar

Rp.5.503.250.000,- kemudian dalam RAPBD dianggarkan sebesar

Rp.6.053.250.000,- sedang dalam APBD 2004 pada pos tersebut

dianggarkan dana sebesar Rp.6.678.250.000,-, jadi ada selisih pembengkaan

sebesar Rp.1.175.000.000,- ;

- Bahwa kuitansi saja bukan merupakan bukti yang bisa dipertanggung

jawabkan, karena tidak memenuhi syarat kompeten, cukup dan relevan,

sebagai kuitansi tersebut harus disertai dengan bukti-bukti pendukung

lainnya ;

- Bahwa kuitansi saja tidak sah, karena harus relevan yaitu sesuai dengan

peruntukannya, kompeten harus ada dananya dan digunakan oleh yang

berhak (pengguna anggaran) atas penggunaannya dan cukup apabila ada

rincian dan ada bukti-bukti pendukung lainnya atas kegiatan tersebut,

misalnya bukti-bukti dari pihak ketiga ;

- Bahwa apabila SPP tidak dilengkapi bukti pendukung, maka secara formal

yang bertanggung jawab adalah pembuat SPP ;

- Bahwa Rekening giro harus atas nama pemegang kas ;

- Bahwa untuk pengajuan SPP beban tetap harus dilengkapi dengan laporan

kemajuan fisik ;

- Bahwa untuk nota dinas saya tidak tahu karena hal itu merupakah

kebijaksanaan instansi masing-masing ;

- Bahwa kalau BPK mengaudit yang bersifat operasional, sedangkan audit

yang dilakukan BPKP bersifat khusus ;

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut di atas, maka Penasihat

Hukum terdakwa akan menanggapinya dalam pembelaan (pledoi) dan Penuntut

Umum akan menanggapinya dalam tuntutan (requisitor) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan

saksi yang meringankan bagi Terdakwa (a de charge) yang memberikan keterangan di

bawah sumpah di persidangan, yaitu sebagai berikut :

Saksi Haris Muktiono, S.Sos., pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi sebagai PNS sejak tahun 2002 sampai 2005 tugas di Bagian

umum Pemkab Blitar yang diperbantukan sebagai ajudan Sekretaris Daerah

Blitar yang waktu itu terdakwa, dan pada waktu di Pemkab tugas saksi adalah

74

mencatat nota dinas, surat-surat masuk dan keluar, mendistribusikan surat-

surat ke unit kerja, mencatat agenda kerja dan mempersiapkan rapat-rapat

Sekda, melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekda;

- Sekda waktu itu adalah Subiantoro yang berakhir jabatannya pada tanggal 27

September 2004 untuk pindah ke Mojokerto yang sebelumnya waktu itu

masih aktif bekerja di Sekretariat Kabupaten Blitar ;

- Bahwa saksi tidak tahu Sekda (terdakwa) pergi ke luar dari kantor bersama

Wisnugroho karena terdakwa tidak pernah memberitahukan tujuan perginya ;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang saksi lupa pernah disuruh memanggilkan

Wisnugroho untuk datang menghadap Sekda, kemudian Wisnugroho datang

menghadap Sekda di ruangan Sekda dan saksi tidak tahu untuk kepentingan

apa Wisnugroho dipanggil sekda ;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah setelah Wisnugroho keluar dari menghadap

terdakwa untuk kemudian Wisnugroho menghadap lagi ke terdakwa ;

- Bahwa seingat saksi pernah disuruh terdakwa untuk memanggil Wisnugroho

sebanyak 2 (dua) kali, namun untuk kepentingan apa saksi tidak tahu;

- Bahwa tamu-tamu terdakwa pada tanggal 25 Agustus 2004 saksi tidak ingat;

- Saksi selaku ajudan selalu mengantar terdakwa sampai ke mobil apabila

terdakwa pergi dan saksi tidak melihat Wisnugroho menunggu terdakwa di

dekat mobil ;

- Bahwa antara pak Wisnugroho dengan terdakwa tidak ada permasalahan

pribadi ;

Saksi Sudiarti Rahayu, S.Sos., pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa sebagai PNS bertugas sebagai staf bagian umum yang diperbantukan

sebagai staf sekda yang waktu dijabat oleh terdakwa, dan tugas saksi

mengagendakan keluar masuk surat dan mendistribusikan surat-surat ke bagian-

bagian terkait;

- Bahwa saksi kenal dengan Wisnugroho dan saksi tidak ingat pada bulan Agustus

2004 Wisnugroho keruangan terdakwa untuk menghadap ;

- Bahwa semua SKO ditandatangani terdakwa yang jumlahnya banyak sekali yang

disodorkan ke Sekda (terdakwa) yang sudah ada parafnya sebanyak tiga dari

bagian keuangan;

- Bahwa terdakwa pindah dan tidak aktif bekerja sejak akhir bulan September 2004

yang sebelumnya masih aktif dinas di Sekteratiat Daerah Kabupaten Blitar;

75

- Bahwa saksi tidak pernah dengar kalau antara terdakwa dengan Wisnugroho ada

dendam atau permasalah pribadi;

Saksi Drs. Kartiwi, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mantan sopir pribadi terdakwa sejak akhir tahun 2004 sampai

2007 yang melaksanakan tugas setelah jam 15.00 WIB pulang kantor;

- Bahwa saksi pernah diajak oleh terdakwa pergi ke rumahnya di Surabaya, ke

rumah Ibunya di Tulung Agung, ke rumah kakaknya di Kertosono dan di

Wisma peristirahatannya di Gedog Blitar;

- Bahwa pada tahun 2006 saksi pernah diajak oleh terdakwa dan pak Kuncoro

ke rumahnya pak Suparno, dan pada saat di rumah pak Parno yang waktu itu

di teras rumah pak Parno telah mendengar pembicaraan antara terdakwa

dengan pak Parno, yang waktu itu pak Parno menyatakan menyesal karena

keterangannya di persidangan berdampak akan memberatkan terdakwa karena

keterangan itu hanya mempertegas kalau yang menerima uang pak Samirin,

dan pak Parno mengatakan kalau nanti didesak oleh Hakim akan mengatakan

apa adanya, dan juga Pak Parno mengatakan kalau ketarangan pak Parno

hanya mengikuti saksi lainnya;

- Bahwa pak Parno juga mengatakan kalau sore tadi ditelepon oleh bu Lastri

agar besok mampir ke Kejaksaan untuk diberikan arahan agar sesuai dengan

keterangan di BAP;

Saksi Toni Kusworo, S.H. pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal terdakwa sejak proses kepindahan terdakwa dari Blitar ke

Pemerintahan Kota Mojokerto;

- Bahwa pada pagi hari tanggal 25 Agustus 2004 yang saat itu sebagai Kepala

Kesbanglitmas telah diperintah oleh Walikota Mojokerto untuk menghubungi

terdakwa dalam rangka kesiapan pelantikan sebagai Sekretaris Kota

Mojokerto, kemudian sekira jam 08.00 WIB saksi menghubungi terdakwa

melalui handpone yang saat itu terdakwa menyatakan tidak ada kepastian dan

siang harinya sekira jam 12.00 WIB terdakwa menghubungi saksi melaui

handpone yang menyatakan telah mendapat persetujuan dari Bupati dan

kepastian pelantikan pada tanggal 21 - 22 September 2004, namun saat

menghubungi saksi tersebut terdakwa tidak menyatakan tentang

keberadaannya ;

76

- Bahwa pada waktu diperintah oleh Walikota tersebut belum ada SK Gubernur

tentang Mutasi Kepegawaian belum ada dan SK. Gubernur baru turun pada

tanggal 21 September 2004;

- Bahwa saksi ingat pada waktu menghubungi terdakwa tersebut pada tanggal

25 Agustus 2004 karena pada tanggal 24 Agustus surat pengusulan Walikota

turun dan pada tanggal 25 Agustus 2004 saksi surat tersebut dikirim yang

harinya bersamaan dengan saksi menghubungi terdakwa;

- Bahwa secara de fakto terdakwa menjalankan tugas sebagai Sekretaris Kota

Mojokerto sejak awal bulan Oktober 2004, sedangkan pelantikan Sekda Blitar

pada tanggal 27 Oktober 2004 ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penasihat Hukum

terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pledoinya dan Penuntut Umum akan

menanggapi dalam tuntutannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Sekda sejak tanggal 26 Juni 1999 sampai tanggal 21

September 2004 yang setiap tahun berdasarkan SK Bupati mendapat

pendelegasian kewenangan mengelola keuangan daerah yang berwenang

menandatangani SKO (Surat Keputusan Otoritas) dan sebagai Ketua Tim

Anggaran yang bertugas untuk menyusun ABPD dengan Sekretaris Tim

Anggaran adalah Kabag Keuangan Krisanto ;

- Bahwa saksi sebagai Ketua Tim Anggaran APBD tahun 2004 yang bertugas

membina anggota tim, mengkoordinir dalam pembahasan RAPBD dan

RAPBD dikirim ke Dewan untuk dibahas oleh Tim dari eksekutif dan

legislatif, kemudian RAPBD ditanggapi dalam rapat fraksi-fraksi, lalu secara

administrasi berdasarkan konsultasi panggar bersama- dengan tim eksekutif

untuk disahkan oleh DPRD menjadi APBD untuk kemudian oleh Bupati

dikirim ke Gubernur ;

- Bahwa RAPBD tahun 2004 ada tanggapan dari Panitia Anggaran (Panggar)

dan setelah disahkan menjadi APBD dengan PERDA untuk diundangkan.

kemudian berdasarkan APBD yang disyahkan tersebut bagian keuangan

berkoordinasi dengan Dispenda membuat anggaran Kas sebagai dasar

pembuatan SKO pertriwulan untuk masing-masing satuan kerja;

- Bahwa pelimpahan kewenangan keuangan diserahkan kepada Asisten II

sebagai Pengguna Anggaran yang membawahi bidang-bidang keuangan,

77

umum, perlengkapan dan humas yang masing-masing Kepala Bagian tersebut

sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, dan di bidang keuangan Asisten II

bertanggung jawab kepada Pemberi Kuasa Anggaran, yaitu Bupati sebagai

pengelola keuangan secara umum ;

- Bahwa ada dua kali pertemuan di pendopo dalam waktu berbeda pernah minta

tali asih/pesangon yaitu pada pertemuan yang pertama kali tanggal 9

Desember 2003, yakni sewaktu rapat di pendopo yang dihadari oleh

terdakwa, Bupati, Ketua Dewan, Arif, Gianto dan Made tersebut terdakwa

pernah mendengar Samirin menanyakan mengenai tali asih untuk Dewan, dan

saat itu oleh Bupati dijawab kalau ada aturannya bisa dan oleh terdakwa

dijawab kalau hal itu tidak ada aturannya dan tidak ada perintah Bupati untuk

menindak-lanjuti. Sedangkan pertemuan kedua di Pendopo terdakwa tidak

ikut dan keesokan harinya diberitahu pak Bupati kalau pertemuan semalam

ada keributan antara Pak Made dengan Wakil Bupati;

- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2004 sekira jam 08.00 WIB mendapat

telepone dari pak Toni Kusworo yang menanyakan tanggal kepastian

Pelantikan terdakwa sebagai Sekretaris Kota Mojokerto, kemudian sekira jam

12.00 WIB saksi dengan diantar sopirnya bernama Suparno pergi ke Pendopo

menghadap Bupati untuk minta persetuan pelantikan terdakwa sebagai

Sekretaris Kota Mojokerto yang disetujui pelantikan tanggal 27 September

2004 dan waktu itu Bupati minta tolong dipanggilkan Krisanto lalu terdakwa

menelpon ke ruang bagian Keuangan dan yang menerima Wisnugroho yang

mengatakan kalau Krisanto tidak ada dan terdakwa tidak menyuruh stafnya

bernama Haris Muktiono untuk menelpon Wisnugroho, kemudian terdakwa

menanyakan keberadaan Krissanto yang oleh Wisnugroho dijawab bahwa

Krisanto tidak ada dan kalau ada titipan pak Buipati sudah ada, lalu atas

perintah Bupati terdakwa memberitahukan agar dibawa ke Pendopo dan kira-

kira 30 menit kemudian ajudan Bupati melaporkan kalau Wisnugroho sudah

datang, lalu Bupati melalui ajudannya menyuruh langsung ke rumah dinas

Ketua Dewan (Samirin), kemudian terdakwa pergi ke rumah dinas Ketua

DPRD Kabupaten Blitar Samirin Darwoto ;

- Bahwa ketika terdakwa sampai dirumah dinas Samirin untuk berpamitan

sudah ada mobil kijang milik Wisnugroho dan ternyata Wisnugroho sudah ada

di dalam ruang tanu rumah dinas Samirin Darwoto dan 2 (dua) menit

kemudian Wisnugroho keluar mendahului terdakwa dan disana sudah ada map

78

yang warnanya terdakwa lupa yang kata Samirin adalah milik Wisnugroho,

lalu map tersebut saksi bawa keluar untuk diserahkan kepada Wisnugroho

yang saat itu saksi tidak membuka map tersebut dan pada waktu menyerahkan

map tersebut ternyata didalam mobil Wisnugroho ada Siti Sulastri dan map

tersebut terdakwa serahkan kepada Siti Sulastri, kemudian terdakwakembali

lagi menemui Samirin untuk berpamitan ;

- Bahwa pada waktu di ruang tamu rumah dinas terdakwa tidak melihat

bungkusan tas kresek di atas meja kecuali stopmap tersebut dan saksi tidak

mengetahui isi stofmap ;

- Bahwa setelah terdakwa kembali ke kantor 1 (satu) jam kemudian Samirin

Darwoto menelpon terdakwa yang mengatakan, “cuma pinjam ke pak Bupati

kok pakai kuitansi”, kemudian terdakwa menelpon ke ruangan bagian

keuangan untuk menghubungi Wisnugroho ternyata yang menerima Krisanto

dan terdakwa memberitahukan kepada Krisanto kalau tanda terimanya

(kuitansi) diminta kembali pak Samirin Darwoto ;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui adanya uang pesangon atau tali asih bagi

anggota DPRD Kabupaten Blitar periode 1999 – 2004 yang memasuki purna

bakti serta tidak mengetahui siapa yang menyerahkan dana tersebut dan

terdakwa mendengar istilah uang pesangon dalam rapat pembahasan oleh tim

anggaran dan Pantia Anggaran pernah ada anggota Panggar bernama Pak

Wito menanyakan masalah uang pesangon untuk anggota dewan, namun

tidak ada yang menanggapai ;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui pengeluaran uang pesangon sebesar Rp.

1.125.000.000,00 (satu milyar seratus duapuluh lima juta rupiah) karena tidak

dilibatkan dan dilewati dan menurut staf terdakwa terealisasi pada bulan

Februari 2004 yang diambil dari Anggaran pembinaan dan pemrosesan

keuangan sekretariat PEKKAB Blitar yang dicairkan dengan 8 (delapan)

lembar SPMG masing-masing tertanggal 18 Februari 2004 yang dicairkan

pada tanggal 24 Februari 2004 , dan pencairan dana tersebut untuk uang

pesangon/tali asih kepada anggota DPRD Kabuapen Blitar tersebut tidak

dibenarkan karena menyalahi aturan ;

- Bahwa bukti kuitansi tertanggal 6 April 2004 dengan nominal Rp.

70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) adalah benar didalamnya paraf

terdakwa yang waktu itu disodorkan oleh Titik Wismiati dan anggaran

tersebut untuk keperluan menunjang kegiatan Sekda dalam rangka

79

penyelengaraan pemerintahanan, namun terdakwa tidak menerima uang

tersebut karena hanya untuk melengkapi SPJ yang seharusnya mengajukan

adalah bagian umum sebagai pengguna angaran;

- Bahwa bukti kuitansi tertanggal 16 April 2004 dengan nominal Rp.

20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) di dalamnya benar adalah tanda tangan

terdakwa dan dana tersebut untuk biaya makan minum tamu Pemda

Kabupaten Blitar dan uang tersebut terdakwa terima dari Titik Wismiati

sebagai Bendahara dengan menandatangani kuitansi tersebut ;

- Bahwa terdakwa sebagai sekda bukan sebagai pengguna angaran dan untuk

melaksanakan kegiatan tidak mempunyai mata anggaran ;

- Bahwa yang berwenang untuk menerima uang biaya bantuan makan minum

tamu PEMKAB Blitar adalah Bagian Umum;

- Bahwa kuitansi sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) telah

terdakwa serahkan kepada Kabag Umum pak Wakid Rosidi dan bukti-bukti

penggunaan/pengeluaran oleh pak Wakid telah diserahkan kepada terdakwa

pada bulan Januari 2007 ;

- Bahwa dalam pencairan dana/anggaran Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta

rupiah) dan Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) tersebut tidak

dilampiri nota dinas dan tidak ada rincian penggunaannya karena anggaran

dikeluarkan dahulu;

- Bahwa penggunaan anggaran untuk kegiatan di luar peruntukannya tidak

diperbolehkan ;

- Bahwa bukti berupa Risalah merupakan surat resmi yang isinya dibuat oleh

pejabat yang berwenang, yaitu Sekretaris Dewan yang dibuat setelah APBD

disyahkan, dan di dalam risalah tersebut tidak ada ralat/revisi RAPBD dalam

pos Pembinaan dan pemrosesan Keuangan Sekretariat PEMKAB Blitar ;

- Bahwa dalam pembahasan RAPBD kabag keuangan mengajukan banyak ralat

tertulis yang dilampirkan pada RAPBD, sehingga RAPBD yang dimuat dalam

Risalah merupakan RAPBD yang sudah jadi dianggap sudah direvisi maka

tidak ada revisi untuk ditetapkan menjadi APBD, dan RAPBD yang diajukan

sebagai bukti di persidangan mungkin belum lengkap;

- Bahwa untuk setiap pencairan keuangan menurut kebiasaan dan kebijakan

intern harus ada nota dinas pengguna anggaran kepada terdakwa dan

memerintahkan stafnya untuk diteliti apakah sesuai dengan SKO dan kalau

80

sesuai maka saksi setujui (acc) dan setelah itu dibuatkan SPP yang didasarkan

pada DASK ;

- Bahwa terdakwa tidak ada kewenangan untuk mengontrol SPP yang telah cair

dan tidak ada keharusan bagi pengguna anggaran untuk melaporkan

pengeluaran anggaran kepada Sekda;

- Bahwa terdakwa sebagai Sekda yang membuat SKO tidak bertanggung-jawab

atas pengeluaran atau penggunaan anggaran ;

- Bahwa bukti-bukti SKO adalah benar yang ditandatangani terdakwa dan

dalam SKO tidak terperinci penggunaannya dan hanya memuat nominal dan

penggunaan anggaran tersebut ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai penyerahan uang sebesar

Rp.1.125.000.000,00 (satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) . kepada

Samirin Darwoto dan terdakwa mengetahui disposisi/memo Krisanto pada

waktu pemeriksaan di Kejaksaan ;

- Bahwa terdakwa bukan pengguna anggaran dan terdakwa tidak dapat

mengambil uang Sekretariat Kabupaten ;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui pencairan maupun penyerahan serta

SPMG-SPMG atas dana sebesar sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta

rupiah) dalam SPMG nomor 699 tanggal 2 April 2004, Rp. 20.000.000,00

(dua puluh juta rupiah) dalam SPMG nomor 1387 tanggal 6 Juli 2004 dan Rp.

10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) maupun Rp. 500.000.000,00 dalam

SPMG nomor 8 tanggal 30 januari 2004 karena tidak ada nota dinasnya;

- Bahwa APBD Tahun 2004 yang disahkan tersebut oleh Pemerintah Provinsi

dan DEPDAGRI telah disetujui dan tidak ada masalah ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

8 (delapan) lembar SPMG tanggal 18 Februari 2004 beserta lampiran berupa

SPP, 1 (satu) lembar memo tentang Biaya Jasa Kerja sebesar

Rp. 1.125.000.000,00, 2 (dua) lembar fotocopi kuitansi tanggal 25 Agustus 2004

yang diparaf oleh Samirin Darwoto dengan perincian :

a. fotocopi kuitansi 1 senilai Rp. 900.000.000,00

b. fotocopi kuitansi 2 senilai Rp. 225.000.000,00

1 (satu) buku RAPBD Kabupaten Blitar tahun 2004 ;

1 (satu) jilid buku Perda Kabupaten Blitar Nomor 1 Tahun 2004 tanggal 9 Januari

2004 tentang APBD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2004 ;

81

1 (satu) jilid buku Rancangan Penjabaran APBD tahun 2004 tanggal 1 Januari

2004 sampai dengan 31 Desember 2004 ;

1 (satu) buah Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Blitar tahun 2004 tanggal

1 Januari 2004 sampai dengan 31 Desember 2004;

1 (satu) buku Keputusan Bupati nomor 8 Tahun 2004 tanggal 12 Januari 2004

tentang Penjabaran APBD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2004 ;

1 (satu) jilid buku Rancangan Perubahan Penjabaran APBD Kabupaten Blitar

tahun 2004 tanggal 1 Januari 2004 sampai dengan 31 Januari 2004

1 (satu) jilid buku Keputusan Bupati nomor 228 Tahun 2004 tanggal 29 Juli 2004

tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2004 (1

Januari 2004 sampai 31 Desember 2004) ;

1 (satu) buah DASK Sekretariat Kabupaten Blitar tahun 2004 ;

1 (satu) bendel SPMG Nomor 699 tanggal 2 April 2004 ;

1 (satu) bendel SPMG Nomor 1387 tanggal 6 Juli 2004 ;

1 (satu) bendel SPMG Nomor 08 tanggal 30 Januari 2004 ;


1 (satu) bendel SPMG Nomor 954 tanggal 5 Mei 2004 ;

1 Satu) jilid buku risalah Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Blitar tanggal 29

Desember 2003 sampai dengan 9 Januari 2004 dengan acara

pembahasan/Penetapan RAPBD Kabupaten Blitar;

Keputusan DPRD Kabupaten Blitar Nomor 2 tahun 1999 tentang Peraturan Tata

Tertib DPRD Kabupaten Blitar;

1 (satu) S.K. Gubernuir Nomor 171.423/71/021/1999 tanggal 16 Oktober 1999

tentang Pengangkatan Ketua DPRD


Pengangkatan Soebiantoro menjadi Sekwilda Tingkat II Blitar;

Sertifikat No. AV-361478 Hak Milik Nomor 23 atas nama Soebiantoro;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun saksi a de

charge dan ahli yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang saling

bersesuaian satu dengan lainnya dikaitkan pula dengan keterangan Terdakwa serta

memperhatikan pula barang bukti lainnya yang dihadapkan ke persidangan, maka

Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan

sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Keputusan MENDAGRI Nomor 835.212.2-2793 tanggal 13

Juli 1999 terdakwa diangkat sebagai SEKWILDA Tingkat II Blitar yang

82

menjalankan tugas sejak tangggal 26 Juli 1999 sampai dengan tanggal 21

September 2004 dan pada tanggal 27 september 2004 dilantik sebagai

SEKWILKOT Mojokerto;

- Bahwa selain menjabat sebagai Sekda Kabupaten Blitar terdakwa juga sebagai

Ketua Tim Anggaran eksekutif untuk penyusunan dan pembahasan RAPBD

Kabupaten Blitar tahun anggaran 2004 yang bertugas membina anggota tim,

mengkoordinir dalam penyusunan RAPBD dan mengirim RAPBD ke Dewan

serta membahas RAPBD antara Tim Anggaran dari eksekutif dengan Panitia

Anggaran (PANGGAR) DPRD Kabupaten Blitar ;

- Bahwa pada tanggal 9 Desember 2004 di Pendopo Kabupaten Blitar telah terjadi

pertemuan antara Bupati (saksi Imam Muhadi), Wakil Bupati, Sekda (terdakwa)

dengan Pimpinan Dewan yang terdiri dari Samirin Darwoto, Arif Fuadi, Gianto

dan Made, yang dalam pertemuan tersebut Samirin membicarakan masalah uang

pesangon sebagai tali asih anggota dewan, demikian juga dalam rapat DPRD juga

ada permintaan dari anggota DPRD Kabupaten Blitar bernama Wito mengenai

uang pesangon untuk anggota Dewan tersebut ;

- Bahwa atas perintah secara lisan dari Bupati dan Sekda (terdakwa) maka Kabag

Keuangan (Saksi Krisanto) menganggarkan uang pesangon/tali asih anggota

DPRD Kabupaten Blitar pada pos belanja Kesekretariatan PEMKAB Blitar, yaitu

pada pos pembinaan dan pemrosesan keuangan dalam anggaran tahun 2004

dengan nilai nominal sebesar Rp. 1.125.000.000,00 (satu milyar seratus dua puluh

lima juta rupiah) pada saat pembahasan RAPBD tahun 2004 dengan rincian setiap

anggota dewan mendapat Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan khusus

Pimpinan Dewan ditambah lagi uang sebesar Rp. 225.000.000,00 (dua ratus dua

puluh lima juta rupiah) ;

- Bahwa sekira pada bulan Februari 2004 atas perintah lisan dari Bupati (saksi

Imam Muhadi) dan terdakwa selaku Sekda karena ada permintaan dari Samirin

Darwoto, maka uang sebesar Rp. 1,125 milyar tersebut dicairkan dan atas

perintah atasan pula uang pesangon tersebut agar disimpan terlebih dahulu, maka

saksi Krissanto (Kabag Keuangan) mengajukan nota dinas atau memo dana untuk

Jasa Kerja sebesar Rp. 1.125.000.000,- dengan memo (nota dinas) tersebut agar

saksi Siti Sulastri mengajukan SPP rincian dana , bulan maret 2006, dana

disimpan dulu dan untuk Dewan, kemudian pada tanggal 5 Februari 2004 saksi

Titik Wismiati atas perintah Krissanto berupa memo tersebut membuatkan SPP

sebanyak 8 (delapan) lembar yang setelah diparaf dan diketahui oleh Saksi Hasan

83

Alhabsy (Asisten II) lalu diajukan ke bagian anggaran untuk diparaf dan

dilengkapi SKO dan diajukan ke saksi Kadmiarsih (Kasubag Angggaran) untuk

dibuatkan 8 (delapan) lembar SPMG dengan SPMG nomor 223, 224, 225, 226,

227, 228, 229 dan 230 dari pos Pembinaan dan Pemrosesan Keuangan pada

Sekretaraitan Kabupaten Blitar yang berasal dari APBD Tahun Anggaran 2004.

Kemudian pada tanggal 18 Februari 2004 saksi Lilik Purwanto mencairkan dana

sebesar Rp. 1.125.000.000,00 di Bank Jantim dan uang itu diserahkan kepada

saksi Titik Wismiati untuk di simpan di Brankas :

- Bahwa kedelapan SPMG tersebut dari Pos Pembinaan dan Pemrosesan Keuangan

pada Sekretariatan Kabupaten Blitar yang berasal dari APBD Tahun Anggaran

2004 yang terdiri dari SPMG :

o Nomor 223 tanggal 18 Februari 2004 dari pos Biaya Proses

Penyusunan APBD tahun 2004 sebesar Rp. 200.000.000,00.

o Nomor 224 tanggal 18 Februari 2004 dari Biaya Proses Perhitungan

Tahun 2003 sebesar Rp. 200.000.000,00.

o Nomor 225 tanggal 18 Februari 2004 dari pos Biaya Penyusunan PAK

Tahun 2004 sebesar Rp. 200.000.000,00.


Penyusunan LPJ Bupati sebesar Rp. 125.000.000,00.

o Nomor 227 tanggal 18 Februari 2004 dari pos Biaya Penyelenggaraan

Otonomi Daerah sebesar Rp. 100.000.000,00.

o Nomor 228 tanggal 18 Februari 2004 dari pos Biaya Pembinaan

Administrasi Daerah sebesar Rp. 100.000.000,00.

o Nomor 229 tanggal 18 Februari 2004 dari pos Biaya Pengendalian

Administrasi Umum sebesar Rp. 100.000.000,00.


Pemerintahan sebesar Rp. 100.000.000,00.

- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2004 pagi hari saksi Krisanto (Kabag Keuangan)

memerintahkan saksi Siti Sulastri untuk mengambil uang ke saksi Titik Wismiati

sebesar Rp. 1.125.000.000,00 untuk Dewan sesuai Nota Dinas saksi Krisanto,

kemudian uang tersebut dihitung oleh saksi Titik Wismiati lalu uang tersebut oleh

saksi Siti Sulastri dibawa ke ruangannya dan dari uang sebesar Rp.

1.125.000.000,00 tersebut sesuai dengan perintah saksi Krisanto maka yang

sebesar Rp. 900.000.000,00 saksi Siti Sulastri masukkan dalam 45 (empat puluh

lima) amplop warna coklat yang masing-masing berisi Rp. 20.000.000,00 dan

84

dimasukan dalam tas kresek warna hitam, sedangkan uang yang sebesar Rp.

225.000.000,00 dibungkus kertas koran yang dimasukan dalam tas kresek warna

hitam ;

- Bahwa kemudian setelah saksi Wisnoegroho mendapat telepon dari terdakwa

yang menanyakan saksi Krisanto maka saksi Wisnugroho menemui saksi Siti

Sulastri menanyakan titipan uang dan saksi Siti Sulastri telah menyiapkan 2 (dua)

kuitansi senilai Rp. 900.000,00 dan Rp. 225.000.000,00 masing-masing rangkap 3

(tiga) dengan nama penerima Samirin Darwoto berikut uang tunai sebesar Rp.

1.125.000.000,00 yang dimasukan dalam tas kresek warna hitam tersebut,

kemudian saksi Wisnugroho menghadap lagi kepada terdakwa untuk

memberitahukan kesiapan titipan tersebut ;

- Bahwa kemudian saksi Wisnoegroho dan saksi Siti Sulastri dengan

menggunakan mobil Kijang milik saksi Wisnugroho membawa uang sebesar Rp.

1.125.000.000,00 dalam tas kresek warna hitam tersebut yang pada waktu hampir

bersamaan terdakwa dengan menggunakan mobil yang dikemudikan saksi

Suparno pergi menuju Pendopo Kabupaten Blitar yang saat itu terdakwa masuk

ke dalam pendopo sedangkan saksi Wisnugroho maupun saksi Siti Sulastri

menunggu di luar tetap dalam mobil, dan selang beberapa waktu kemudian

terdakwa keluar pendopo dan dengan menggunakan mobil yang dikemudikan

Suparno tersebut pergi menuju ke rumah dinas Ketua DPRD Kabupaten Blitar

Samirin Darwoto yang terletak di jalan Merdeka Blitar dan saat itu pula saksi

Wisnugroho dan saksi Siti Sulastri dari pendopo juga mengikuti mobil terdakwa

menuju ke rumah dinas Ketua DPRD Kabupaten Blitar dengan menggunakan

mobil Kijang dan uang yang berada dalam tas kresek warna hitam tetap ada di

dalam mobil tersebut ;

- Bahwa setelah sampai di rumah dinas Ketua DPRD tersebut terdakwa turun dari

mobil demikian pula saksi Wisnugroho juga turun dari mobilnya dengan

membawa Stopmap berisi kuitansi dan tas kresek warna hitam yang berisi uang

yang sudah disiapkan Saksi Siti Sulastri, lalu terdakwa dan saksi Wisnugroho

masuk ke dalam rumah dinas Samirin Darwoto dengan membawa Stopmap berisi

kuitansi dan tas kresek warna hitam yang berisi uang yang sudah disiapkan saksi

Siti Sulastri sedangkan saksi Siti Sulastri tetap menunggu di dalam mobil

Wisnugroho, dan tak lama selang waktu kemudian saksi Wisnugroho keluar dari

rumah dinas dengan sudah tidak membawa tas kresek warna hitam maupun

stopmap kemudian terdakwa juga keluar dengan membawa Stopmap dan

85

diserahkan kepada Wisnugroho, yang setelah dibuka oleh saksi Wisnugroho dan

saksi Siti Sulastri dalam Stopmap tersebut masih tetap ada kuitansi yang pada

nama penerima Samirin Darwoto sudah di paraf yang sebelumnya kuitansi-

kuitansi tersebut belum diparaf ;

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa pada waktu masuk ke dalam rumah dinas

Samirin Darwoto tersebut ternyata saksi Wisnugroho sudah ada di ruang tamu

yang saat itu terdakwa hanya melihat stopmap warna hijau atau biru di atas meja

dan tidak melihat ada bungkusan tas kresek, lalu Samirin darwoto menyuruh

terdakwa untuk mengembalikan stopmap tersebut kepada pemiliknya, yaitu saksi

Wisnugroho kemudian terdakwa ke luar menyerahkan stopmap kepada saksi

Wisnugroho yang sudah ada di mobil bersama saksi Siti Sulastri, namun terdakwa

tidak mengetahui isi stopmap tersebut ;

- Bahwa setelah dari rumah dinas terdakwa, baik saksi Wisnugroho, saksi Siti

Sulastri, saksi Suparno dan terdakwa langsung pulang ke kantor Bupati dan

sampai di kantor masih dalam jam kantor (dinas) yang setelah itu saksi

Wisnugroho melaporkan kepada saksi Krisanto kalau uang untuk DPRD sudah

diserahkan kepada Samirin Darwoto serta menyerahkan 2 (dua) lembar kuitansi

bukti penerimaan masing-masing sebesar Rp. 900.000.000,00 dan Rp.

225.000.000,00, dan tak lama kemudian Samirin Darwoto menelpon terdakwa

untuk meminta kembali kuitansi-kuitansi yang diserahkan saksi Wisnugroho

dengan alasan bahwa terdakwa hanya pinjam pak Bupati, lalu terdakwa

memerintahkan menelpon ke ruangan Bagian Keuangan dan memberitahukan

kepada Krisanto kalau tanda terima /kuitansinya diminta kembali oleh Samirin

Darwoto, namun sebelum dikembalikan 2 (dua) lembar kuitansi tersebut oleh

saksi Siti Sulastri di fotocopi untuk diserahkan dan disimpan oleh saksi Titik

Wismiati, sedangkan aslinya diserahkan oleh saksi Wisnugroho kepada Samirin

Darwoto di rumah dinasnya ;

- Bahwa terdakwa menyatakan tidak mengetahui pencairan maupun penyerahan

dana/uang sebesar Rp. 1.125.000.000,00 ;

- Bahwa penggunaan angaran di luar peruntukannya adalah tidak diperbolehkan,

sehingga dana yang dianggarkan untuk Pemerintah Kabupaten Blitar (ekseklutif)

tidak boleh diterima atau dipergunakan untuk keperluan DPRD Kabupaten Blitar

(legislatif) ;

- Bahwa terdakwa sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar bukan pengguna

anggaran dan dalam melakukan kegiatannya tidak mempunyai mata anggaran ;

86

- Bahwa untuk pencairan SPMG harus dilengkapi SKO, SPP, kuitansi, rincian

penggunaan anggaran maupun bukti-bukti pendukung lainnya, dan berdasarkan

kebiasaan serta kebijaksanaan intern PEMKAB Blitar harus dilampiri dengan

nota dinas ;

- Bahwa perubahan anggaran pada biaya pembinaan dan pemrosesan keuanggan

Sekretariat Pemkab dalam RAPBD 2004 sebelum dibahas di Panggar Dewan oleh

saksi Krisanto dianggarkan sebesar Rp.5.353.250.000,00 dan karena atas perintah

atasan saksi Krisanto serta permintaan uang pesangon dari dewan maka terjadi

perubahan dalam RAPBD menjadi Rp. 6.053.250.000,00 dan berubah lagi dalam

APBD menjadi Rp. 6.678.250.000,00, dimana atas perubahan-perubahan tersebut

dalam rapat di Panggar Dewan dan oleh fraksi-fraksi dalam rapat paripurna

berdasarkan risalah tidak dibahas dan tanpa revisi ;

- Bahwa pembahasan RAPBD dibahas dalam rapat Panggar dengan Tim Anggaran;

- Bahwa pengeluaran dana dari anggaran Sekretariat Pemkab pasti diketahui oleh

Sekda, dan yang bertanggung jawab atas keuangan Sekretariat Pemkab tersebut

adalah Sekda ;

- Bahwa prosedur pencairan dana adalah harus sesuai dengan DASK yang

didasarkan pada APBD dan dari Kabag atau Dinas-Dinas mengajukan dana

dengan nota dinas yang telah ditandatangani kemudian diajukan SEKDA yang

setelah disetujui kemudian dibuatkan SPP oleh Pemegang Kas lalu diajukan

kepada Saksi Hasan Al Habsy selaku Asisten II bidang Administrasi dan Umum

untuk diparaf dan kemudian dikembalikan lagi ke Kabag Keuangan untuk

dibuatkan SPMG (surat perintah membayar giro) dan SKO (Surat Keputusan

otoritas), setelah itu diserahkan ke pemegang Kas untuk pencairan dana dan

setelah cair diserahkan kepada pos-pos yang mengajukan dan sebagai

pertanggung jawaban anggaran harus menyerahkan kuitansi serta bukti-bukti

pendukung lainnya ;

- Bahwa pada tanggal 16 April 2004 di ruang kerja terdakwa ketika terdakwa

berada di ruangan tersebut telah menerima uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua

puluh juta rupiah) dari saksi Titik Wismiati selaku Bendahara dan terdakwa

menandatangani kuitansi tertanggal 16 April 2004 untuk keperluan biaya makan

minum, kemudian kuitansi tersebut dilampirkan dalam SPMG Nomor 945 tanggal

5 Mei 2004 dan pengajuan anggaran tersebut tanpa dilengkapi dengan nota dinas

serta rincian penggunaan;

87

- Bahwa sebagai pengguna anggaran/Kuasa pengguna anggaran dan yang berhak

menerima anggaran biaya makan minum adalah Kepala Bagian Umum ;

- Bahwa terdakwa juga menerima uang sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta

rupiah) dari saksi Titik Wismiati selaku Bendahara atas perintah saksi Krisanto

selaku Kabag Keuangan dan terdakwa membubuhkan paraf pada kuitansi

tertanggal 6 April 2004 untuk keperluan biaya Bantuan Penyelenggaraan

Pemerintahan yang diajukan saksi Titik Wismiati, kemudian kuitansi tersebut

dilampirkan dalam SPMG Nomor 750 tanggal 13 April 2004 dan pengajuan

anggaran tersebut tanpa dilengkapi dengan nota dinas serta rincian penggunaan;

- Bahwa pada bulan Desember 2003 saksi Siti Sulastri atas perintah saksi Krisanto

telah mengambil uang dari saksi Titik Wismiati sebesar Rp. 10.000.000,00

(sepuluh juta rupiah) sesuai dengan SPMG Nomor 08 tanggal 30 Januari 2004

yang diambil dari pos biaya penyusunan APBD tahun 2004 pada Sekretariat

Pemkab Blitar yang dana tersebut berasal dari APBD, dan oleh saksi Siti Sulastri

uang sebesar Rp. 10.000.000,00 tersebut diserahkan dan diterima sendiri oleh

Samirin Darwoto di rumah dinasnya yang atas penyerahan uang tersebut

dibuatkan bukti berupa kuitansi tertanggal 30 Desember 2003 ;

- Bahwa atas perintah atasannya saksi Krisanto pernah menyerahkan uang sebesar

Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sesuai dengan SPMG Nomor 1387

tanggal 6 Juli 2004 yang diambil dari pos Pengadaan Alat-alat Kebersihan

Sekretariat Pemkab Blitar yang dana tersebut berasal dari APBD dan uang

tersebut saksi Krisanto serahkan dan diterima oleh Samirin Darwoto serta Samirin

Darwoto menandatangani kuitansi tertanggal 24 Juni 2004 ;

- Bahwa dana sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari Pos Proses

Penyusunan Perhitungan APBD 2003 pada Sekretariat Pemkab Blitar yang

berasal dari APBD sesuai SPMG nomor 699 telah cair dan dana tersebut telah

Samirin Darwoto terima berdasarkan kuitansi tertanggal 31 Maret 2004 ;

- Bahwa Saksi Mahfud Zen selaku Sekretaris Panitia Anggaran (Panggar) DPRD

Kabupaten Blitar pada tanggal di ruang kerja Kabag Keuanggan PEMKAB Blitar

telah menemui dan menerima dana/anggaran sebesar Rp. 500,000,000,00 (lima

ratus juta rupiah) dari saksi Krisanto selaku Kabag Keuanggan PEMDA Blitar

dan atas penerimaan uang tersebut saksi Mahmud Zen menandatangani bukti

penerimaan berupa kuitansi untuk biaya Proses Penyusunan Perhitungan APBD

2003, kemudian kuitansi tersebut dilampirkan dalam SPMG Nomor 8 tanggal 30

88

Januari 2004 dan pengajuan anggaran tersebut tanpa dilengkapi dengan nota dinas

serta rincian penggunaan;

- Bahwa berdasarkan bukti kuitansi tertanggal sebagai lampiran SPMG Nomor 945

tanggal 5 Mei 2004 saksi Krisanto juga telah mengambil atau menerima anggaran

Biaya Makan Minum sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

- Bahwa atas pencairan dana/angaran dalam SPMG-SPMG masing-masing Nomor

945, 750, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 08, 699 dan 1387 maka dari

anggaran Sekretariatan Pemerintah Kabupaten Blitar telah dikeluarkan atau

dicairkan dana sejumlah Rp. 1.995.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus

sembilan puluh lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum dengan Dakwaan yang disusun secara subsidaritas yaitu Dakwaan Primair

perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1)

Ke-1 KUHP; dakwaaan Subsidair perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan

diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31

Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara

Subsidaritas maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan

Primair yaitu perbuatan terdakwa seabagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal

55 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah :

1. Setiap Orang;

2. Secara Melawan Hukum Melakukan perbuatan Memperkaya Diri Sendiri

Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi;

3. Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara;

4. Perbuatan Tersebut Dilakukan Sebagai Orang Yang Melakukan, Yang

Menyuruh Melakukan, dan Turut Serta Melakukan;

Unsur ke- 1 : “Setiap Orang”.

89

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang sesuai dengan

ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang


Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31

Tahun 1999, adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.

Menimbang, bahwa menurut Martiman Projo Hamidjojo, SH, MM dalam

bukunya “Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi”, Penerbit CV.

Mandar Maju Bandung tahun 2001 hal. 52-53, disebutkan istilah yang lazim dalam

perundang-undangan pidana ataupun KUHP memakai kata Barangsiapa atau salinan

dari “Hij die” (teks KUHP) dan yang dimaksud dengan Setiap orang atau Barang

siapa adalah orang atau orang-orang yang apabila orang atau orang-orang tersebut

terbukti memenuhi unsur-unsur delik yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka

orang-orang itu disebut sebagai si pelaku atau si pembuat dari delik tersebut.

Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono, SH dalam bukunya “Pembahasan

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” Penerbit Sinar Grafika

Jakarta tahun 2005, hal. 27 disebutkan bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut tidak

ditentukan adanya suatu syarat, misalnya syarat Pegawai Negeri yang harus

menyertai “setiap orang” yang melakukan tindak pidana korupsi yang dimaksud.

Oleh karena sesuai dengan apa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam Pasal 1

angka 3 Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dapat

terdiri atas orang perseorangan dan/atau korporasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terdakwa Drs,

SOEBIANTORO, MSi. telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat

dakwaan Penuntut Umum, sehingga terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum

yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai alasan Penasihat Hukum terdakwa dalam

pembelaannya yang menyatakan bahwa terdapat kekurang-lengkapan dan kekaburan

mengenai subyek hukum dari pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut

Umum tersebut Majelis tidak sependapat karena oleh Penuntut Umum dalam surat

dakwaaannya sudah disebutkan secara lengkap mengenai identitas terdakwa dan oleh

terdakwa identitas tersebut telah dibenarkan sebagaimana dipertimbangkan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis tidak

sependapat dengan alasan Tim Penasihat Hukum dan Majelis berpendapat unsur ke-1

“setiap orang” telah terpenuhi.

90

Unsur ke- 2 : “Dengan Secara Melawan Hukum Melakukan Perbuatan

Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi”.

Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari beberapa sub unsur (elemen)

yang masing-masing saling berkaitan (berhubungan). Dimana yang dimaksud dengan

secara melawan hukum dalam rumusan delik ini berdasarkan penjelasan pasal 2 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah mencakup

perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni

meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan,

namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa

keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan

tersebut dapat dipidana.Oleh karena itu perbuatan melawan hukum dapat diartikan

sebagai perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (hukum

tertulis) dan/atau rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial. Walaupun sifat

melawan materiil dalam fungsi yang positif telah ada putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 003/P.UU.IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 dinyatakan tidak mempunyai

kekuatan hukum mengikat sehingga yang masih berlaku hanya sifat melawan hukum

dalam arti formil, yang pada hakekatnya sifat melawan hukum secara materiil sudah

melekat pada sifat melawan hukum formil sebagai perbuatan yang tidak patut dan

tidak terpuji. Demikian pula revisi maupun perubahan terhadap bunyi pasal 2 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

sampai saat ini belum ada .

Menimbang, bahwa dari fakta yang teruangkap di persidangan, maka unsur

kedua ini akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi : Krisanto (Kabag Keuangan) dan

Wisnugroho (Kasubag Anggaran), Siti Sulastri (staf Bagian Anggaran), Titik

Wismiati (Kasir dan Pembantu Pemegang Kas) serta barang bukti berupa surat

biaya Jasa Kerja sebesar Rp. 1.125.000.000,- dan SPMG-SPMG masing-masing

mulai dari nomor 223 sampai dengan nomor 230 yang saling bersesuaian

diperoleh fakta maupun petunjuk bahwa pada tanggal 25 Agustus 2004 pagi hari

saksi Krisanto (Kabag Keuangan) memerintahkan saksi Siti Sulastri (staf Bagian

Anggaran) untuk mengambil uang ke saksi Titik Wismiati (Kasir/Pembantu

Pemegang Kas) sebesar Rp. 1.125.000.000,00 dari pos Biaya Pembinaan dan

91

Pemrosesan Keuangan untuk Dewan sesuai Nota Dinas (memo) saksi Krisanto

dan SPMG :


Penyusunan APBD tahun 2004 sebesar Rp. 200.000.000,00.

o Nomor 224 tanggal 18 Februari 2004 dari Biaya Proses Perhitungan

Tahun 2003 sebesar Rp. 200.000.000,00.

o Nomor 225 tanggal 18 Februari 2004 dari pos Biaya Penyusunan PAK

Tahun 2004 sebesar Rp. 200.000.000,00.


Penyusunan LPJ Bupati sebesar Rp. 125.000.000,00.


Otonomi Daerah sebesar Rp. 100.000.000,00.

o Nomor 228 tanggal 18 Februari 2004 dari pos Biaya Pembinaan

Administrasi Daerah sebesar Rp. 100.000.000,00.

o Nomor 229 tanggal 18 Februari 2004 dari pos Biaya Pengendalian

Administrasi Umum sebesar Rp. 100.000.000,00.


Pemerintahan sebesar Rp. 100.000.000,00.

kemudian uang tersebut dihitung oleh saksi Titik Wismiati lalu uang tersebut

oleh saksi Siti Sulastri dibawa ke ruangannya dan dari uang sebesar

Rp. 1.125.000.000,00 tersebut sesuai dengan perintah saksi Krisanto maka yang

sebesar Rp. 900.000.000,00 saksi Siti Sulastri masukkan dalam 45 (empat puluh

lima) amplop warna coklat yang sesuai dengan jumlah anggota DPRD Kabupaten

Blitar sebanyak 45 (empat puluh lima) orang yang masing-masing berisi

Rp. 20.000.000,00 dan dimasukan dalam tas kresek warna hitam, sedangkan uang

yang sebesar Rp. 225.000.000,00 dibungkus kertas koran yang dimasukan dalam

tas kresek warna hitam dan kemudian kedua bungkusan dalam tas kresek hitam

tersebut dimasukan lagi dalam satu tas kresek warna hitam ;

- Bahwa berdasarkan persesuaian keterangan terdakwa, saksi Wisnugroho dan saksi

Siti Sulastri serta bukti berupa 2 (dua) lembar fotokopy kuitansi masing-masing

sebesar Rp. 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dan dan Rp.

900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) diperoleh petunjuk setelah saksi

Wisnoegroho mendapat telepon dari terdakwa yang menanyakan keberadaan

saksi Krisanto dan uang titipan maka saksi Wisnugroho menemui saksi Siti

Sulastri menanyakan titipan uang dan saksi Siti Sulastri sudah menyiapkan

92

uang/dana sebesar Rp. 1.125.000.000,00 (satu milyar seratus dua puluh lima juta

rupiah) berikut membuat 2 (dua) kuitansi senilai Rp. 900.000,00 dan Rp.

225.000.000,00 masing-masing rangkap 3 (tiga) dengan nama penerima Samirin

Darwoto ;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Wisnoegroho dan saksi Siti Sulastri dengan

menggunakan mobil sendiri milik saksi Wisnugroho membawa uang sebesar

Rp. 1.125.000.000,00 dalam tas kresek warna hitam tersebut yang pada waktu

hampir bersamaan terdakwa dengan menggunakan mobil yang dikemudikan saksi

Suparno pergi menuju Pendopo Kabupaten Blitar yang saat itu terdakwa masuk

ke dalam pendopo sedangkan saksi Wisnugroho maupun saksi Siti Sulastri

menunggu diluar tetap dalam mobil, dan selang beberapa waktu kemudian

terdakwa keluar pendopo dan dengan menggunakan mobil yang dikemudikan

saksi Suparno tersebut pergi menuju ke rumah dinas Ketua DPRD Kabupaten

Blitar (Samirin Darwoto) yang terletak di jalan Merdeka Kota Blitar dan saat itu

pula saksi Wisnugroho dan saksi Siti Sulastri dari pendopo juga menuju ke rumah

dinas Ketua DPRD Kabupaten Blitar dengan menggunakan mobil sendiri dan

uang yang berada dalam tas kresek warna hitam berisi uang Rp. 1.125.000.000,00

(satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) tetap ada di dalam mobil

tersebut.

- Bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi Wisnugroho, saksi Siti Sulastri

dan saksi Suparno di peroleh petunjuk bahwa sekira jam 13.30 WIB setelah

sampai di rumah dinas Ketua DPRD Kabupaten Blitar (Samirin Darwoto) di Jalan

Merdeka Kota Blitar terdakwa turun dari mobil demikian pula saksi Wisnugroho

juga turun dari mobilnya dengan membawa Stopmap berisi kuitansi dan tas

kresek warna hitam yang berisi uang yang sudah disiapkan Saksi Siti Sulastri, lalu

terdakwa dan saksi Wisnugroho masuk ke dalam rumah dinas Samirin Darwoto

dengan membawa Stopmap berisi kuitansi dan tas kresek warna hitam yang berisi

uang Rp. 1.125.000.000,00 (satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) yang

sudah disiapkan dan dibawa oleh saksi Siti Sulastri, sedangkan saksi Siti Sulastri

tetap menunggu di dalam mobil Wisnugroho.

- Bahwa berdasarkan persesuaian keterangan terdakwa, saksi Wisnugroho dan saksi

Siti Sulastri diperoleh fakta maupun petunjuk bahwa tidak lama selang waktu

kemudian saksi Wisnugroho keluar dari rumah dinas dengan sudah tidak

membawa tas kresek warna hitam maupun stopmap dan tidak lama kemudian

terdakwa juga keluar dengan membawa Stopmap dan diserahkan kepada

93

Wisnugroho, dan berdasarkan keterangan saksi Wisnugroho dan saksi Siti Sulastri

bahwa setelah dibuka dalam stopmap tersebut masih tetap ada 2 (dua) lembar

kuitansi atas penerimaan uang sebesar Rp. 1.125.000.000,00 yang masing-masing

senilai Rp. 900.000.000,00 dan Rp. 225.000.000,00 yang pada nama penerima

Samirin Darwoto sudah di paraf yang sebelumnya kuitansi-kuitansi tersebut

belum diparaf ;

- Bahwa berdasarkan persesuaian keterangan terdakwa, saksi Krisanto, saksi Siti

Sulastri, saksi Wisnugroho dan saksi Titik Wismiati serta bukti berupa 2 (dua)

lembar fotokopy kuitansi masing-masing sebesar Rp. 225.000.000,00 (dua ratus

dua puluh lima juta rupiah) dan dan Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta

rupiah) diperoleh fakta maupun petunjuk bahwa setelah sampai kembali di kantor

tidak lama kemudian Samirin darwoto menelpon terdakwa untuk meminta

kembali 2 (dua) kuitansi sebagai tanda penerimaan uang tersebut dan sebelum

kuitansi-kuitansi tersebut dikembalikan dan diserahkan oleh saksi Wisnugroho

kepada Samirin Darwoto di rumah Dinasnya terlebih dahulu difotocopi oleh saksi

Siti sulastri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta ataupun petunjuk sebagaimana

dipertimbangkan di atas bahwa Ketua DPRD Kabupaten Blitar Samirin Darwoto

telah menerima uang sebesar Rp. 1.125.000.000,00 (satu milyar seratus dua puluh

lima juta rupiah) yang diserahkan saksi Wisnugroho sebagai Kasubag Anggaran

Pemkab Blitar dan Terdakwa sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar yang

berasal dari pos Pembinaan dan Pemrosesan Keuangan pada anggaran Sekretariat

Kabupaten Blitar ;

Menimbang, bahwa keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa kehadiran

saksi Wisnugroho lebih dahulu di rumah dinas Ketua DPRD Kabupaten Blitar

(Samirin Darwoto) dan belakangan baru terdakwa datang adalah bertentangan dengan

keterangan saksi-saksi Wisnugroho, Siti Sulastri dan Suparno yang menerangkan

pada waktu ada di rumah dinas Ketua DPRD terdakwa dan saksi Wisnugroho

bersamaan masuk rumah dinas tersebut sebagaimana dipertimbangkan di atas,

sehingga keterangan terdakwa tersebut patut untuk dikesampingkan dan Majelis tidak

sependapat dengan Tim Penasihat hukum terdakwa yang menyatakan adanya

kebohongan besar pada saksi Suparno yang mengetahui saksi Wisnugroho membawa

tas kresek warna hitam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi Siti Sulastri,

saksi Titik Wismiati, saksi Krisanto dan saksi Mahfud Zen serta barang bukti berupa

94

1 (satu) bendel SPMG nomor 08 tertanggal tanggal 30 Januari 2004 dengan lampiran

berupa 2 (dua) lembar kuitansi tertanggal 30 Desember 2006 diperoleh fakta maupun

petunjuk bahwa uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan kuitansi

dengan nominal Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh

saksi Mahmud Zen telah diambil dari pos Biaya Proses Penyusunan Perhitungan

APBD tahun 2003 Sekretariat Pemkab Blitar. Dana sebesar Rp. 10.000.000,00

(sepuluh juta rupiah) tersebut diambil dari Kasir dan Pembantu Pemegang Kas

Pemkab Blitar (saksi Titik Wismiati) yang oleh saksi Siti Sulastri sebagai staf Bagian

Anggaran tersebut diserahkan dan diterima sendiri oleh Samirin Darwoto di rumah

dinasnya yang atas penyerahan uang tersebut dibuatkan bukti berupa kuitansi

tertanggal 30 Desember 2003 dan nama penerima adalah Samirin Darwoto tanpa

dilengkapi dengan bukti kuitansi pendukung lainnya, sedangkan dana sebesar

Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) oleh saksi Saksi Krisanto telah diserahkan

dan diterima oleh saksi Mahmud Zen di Sekretariat PEMKAB Blitar dan atas

penyerahan tersebut dibuat bukti berupa kuitansi tertanggal 30 Desember 2003 yang

ditandatangani oleh saksi Mahmud Zen sendiri tanpa dilengkapi dengan bukti

kuitansi pendukung lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta ataupun petunjuk sebagaimana

dipertimbangkan di atas bahwa Samirin Darwoto selaku Ketua DPRD Kabupaten

Blitar telah menerima uang sebesar Rp.10.000.000,00 dari Staf Bagian Anggaran

Pemkab Blitar yaitu saksi Siti Sulastri demikian pula saksi Mahmud Zen selaku

Wakil Ketua Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Blitar telah menerima uang sebesar

Rp. 500.000.000,00 dari saksi Krisanto selaku Kabag Keuangan PEMKAB Blitar,

dan uang/dana tersebut diambil dari pos Biaya Proses Penyusunan Perhitungan

APBD tahun 2003 Sekretariat Pemkab Blitar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi Lilik Purwanto,

saksi Titik Wismiati, saksi Krisanto, saksi L. Nina Dwi Rahayu, saksi Lilik Purwanto

barang bukti berupa 1 (satu) bendel SPMG nomor 1387 tanggal 6 Juli 2004 dengan

salah satu lampiran berupa kuitansi tertanggal 24 Juni 2004 diperoleh fakta maupun

petunjuk bahwa uang sebesar Rp. 20.000.000,00 yang diambil dari pos Pengadaan

Alat Kebersihan Pemkab Blitar telah dibuatkan SPP serta SPMG dan telah cair, dan

berdasarkan keterangan saksi Krisanto Kabag Keuangan Pemkab Blitar telah

menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,00 tersebut dan diterima oleh Samirin

Darwoto selaku Ketua DPRD Kabupaten Blitar dengan menandatangani kuitansi

95

penerimaan tertanggal 24 Juni 2004 tanpa dilengkapi dengan bukti kuitansi

pendukung lainnya ;


dipertimbangkan di atas bahwa Samrin Darwoto selaku ketua DPRD Kabupaten

Blitar telah menerima uang sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari

Kabag Keuangan Pemkab Blitar yaitu saksi Krisanto dan uang/dana tersebut diambil

dari pos Pengadaan Alat Kebersihan Pemkab Blitar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi Lilik Purwanto,

saksi Titik Wismiati, saksi Krisanto, saksi L. Nina Dwi Rahayu serta barang bukti

berupa 1 (satu) bendel SPMG nomor 699 tanggal 2 April 2004 dengan salah satu

lampiran berupa kuitansi tertanggal 31 Maret 2004 diperoleh fakta maupun petunjuk

bahwa uang sebesar Rp. 200.000.000,00 yang diambil dari pos Biaya Proses

Penyusunan perhitungan APBD 2003 Pemkab Blitar pada Sekretariat Pemkab Blitar

telah dibuatkan SPP ,SPMG serta dilampiri SKO yang dana tersebut telah dicairkan

dan berdasarkan keterangan saksi Krisanto uang sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua

ratus juta rupiah) tersebut diterima oleh Samirin Darwoto selaku Ketua DPRD Kota

Blitar dan atas penyerahan uang/dana tersebut dibuat bukti penerimaan berupa

kuitansi yang ditandatangani Samirin Darwoto tertanggal 31 Maret 2004 tanpa

dilengkapi dengan bukti kuitansi pendukung;


dipertimbangkan di atas bahwa Samirin Darwoto telah menerima uang sebesar

Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari saksi Krisanto yang berasal dari pos

Biaya Proses Penyusunan Perhitungan APBD tahun 2003 Pemkab Blitar yang

dicairkan/dikeluarkan dari Kas Pemkab Blitar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta ataupun petunjuk di persidangan, yaitu

persesuaian keterangan saksi-saksi Krisanto, Titik Wismiati dan terdakwa serta bukti

SPMG Nomor 945 tanggal 5 Mei 2004 bahwa pada tanggal 16 April 2004 di ruang

kerja terdakwa ketika terdakwa berada di ruangan tersebut telah menerima uang

sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari saksi Titik Wismiati selaku

Bendahara dan terdakwa menandatangani kuitansi tertanggal 16 April 2004 untuk

keperluan biaya makan minum dan saksi Krisanto di ruang kerjannya juga telah

menerima uang sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari saksi Titik

Wismiati selaku Bendahara dan saksi Krisanto menandatangani kuitansi tertanggal 16

April 2004 untuk keperluan biaya makan minum, kemudian kuitansi-kuitansi tersebut

96

dilampirkan dalam SPMG Nomor 945 tanggal 5 Mei 2004 dan pengajuan anggaran

tersebut tanpa dilengkapi dengan nota dinas serta rincian penggunaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas bahwa terdakwa telah

menerima uang sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari pos Biaya

makan minum Pemkab Blitar yang dicairkan/dikeluarkan dari Kas Pemkab Blitar

tanpa dilapiri nota dinas dan rincian penggunaan serta tanpa dilengkapi dengan bukti

kuitansi pendukung lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta maupun petunjuk di persidangan, yaitu

berdasarkan keterangan saksi Krisanto, saksi Titik Wismiati, terdakwa serta bukti

berupa SPMG Nomor 750 tanggal 13 April 2004 bahwa saksi Titik Wismiati selaku

Bendahara atas perintah saksi Krisanto selaku Kabag Keuangan telah menyerahkan

uang sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan atas

penyerahan uang tersebut terdakwa membubuhkan paraf pada kuitansi tertanggal 6

April 2004 untuk keperluan biaya Bantuan Penyelenggaraan Pemerintahan yang

diajukan saksi Titik Wismiati, kemudian kuitansi tersebut dilampirkan dalam SPMG

Nomor 750 tanggal 13 April 2004 dan pengajuan anggaran tersebut tanpa dilengkapi

dengan nota dinas serta rincian penggunaan tanpa dilengkapi dengan bukti kuitansi

pendukung lainnya ;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa

terdakwa hanya memparaf kuitansi tertanggal 6 April 2004 dan tidak menerima

uangnya adalah bertentangan dengan keterangan saksi Titik Wismiati dan saksi

Krisanto yang menyatakan terdakwa telah menerima penyerahan uang sebesar

Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dari saksi Titik Wismiati, disamping itu

terdakwa sebagai orang yang berpendidikan tinggi serta sangat berpengalaman di

bidang administrasi lembaga pemerintahan adalah sangat tidak mungkin

membubuhkan tandatangan atau paraf dalam kuitansi tanda penerimaan uang apabila

terdakwa tidak menerima uangnya dan secara hukum seseorang yang menandatangani

suatu surat berarti telah membenarkan isi surat tersebut. Oleh karena itu berdasarkan

pertimbangan tersebut keterangan terdakwa yang menyatakan tidak menerima uang

sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dari saksi Titik Wismiati adalah

tidak beralasan dan patut untuk dikesampingkan ;dan berdasarkan pertimbangan di

atas Majelis tidak sependapat dengan pendapat Tim Penasihat Hukum terdakwa

dalam pembelaaannya yang menyatakan bahwa terdakwa secara pribadi sama sekali

secara tunai tidak pernah menerima uang sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta

rupiah) dan Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) ;

97

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22

Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dalam pasal 78 ayat (1) dinyatakan:

“Penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah dan DPRD di biayai dan atas Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah”, kemudian dalam pasal 29 ayat (5) juga dinyatakan

: “Anggaran Belanja Sekretariat DPRD ditetapkan dengan Keputusan DPRD dan

dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah” dan dalam pasal 18

ayat (1) huruf f angka ke-3 dinyatakan DPRD mempunyai tugas dan wewenang

melaksanakan pengawasan terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapat dan Belanja

Daerah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 105

tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah dalam

pasal 4 dinyatakan :”Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada

peraturan perundang-undangan yang berlaku, efesien, efektif, transparan dan

bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan”, kemudian

dalam pasal 10 ayat (3) ditentukan bahwa setiap pejabat dilarang melakukan tindakan

yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup

tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut. Demikian pula dalam pasal

27 ayat (1) menyatakan : “Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti

yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29

Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, pertanggung jawaban dan pengawasan

keuangan daerah serta tata cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah,

pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan anggaran

pendapatan dan belanja daerah dalam pasal 49 ayat (5) dinyatakan : “Setiap

pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang

diperoleh oleh pihak yang menagih”, kemudian dalam pasal 55 ayat (1) juga

dinyatakan ; “Pengguna Anggaran dilarang melakukan tindakan yang mengekibatkan

beban APBD jika dana untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau dananya tidak

cukup tersedia” dan dalam ayat (2) dinyatakan : “Pengguna Anggaran dilarang

melakukan pengeluaran-pengeluaran atas beban Belanja Daerah untuk tujuan lain dari

pada yang ditetapkan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri nomor

161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 tentang Pedoman , Kedudukan Keuangan

Pimpinan dan Anggota DPRD yang diantaranya mengatur bahwa untuk mendukung

tugas Pimpinan DPRD atau untuk membiayai kegiatan lainnya yang dilakukan

98

pimpinan atas nama Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dan sebagai Alat

Kelengkapan DPRD dapat disediakan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan, dan

penyususunan, pelaksanaan dan penatausahaan, penggunaan belanja Pimpinan dan

Anggota DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERDA Nomor 11 Tahun 2003 bahwa setiap

pengeluaran harus didukung bukti pendukung selain kuitansi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan-peraturan tersebut di

atas dapat disimpulkan :

- bahwa Pemerintah Daerah dan DPRD masing-masing mempunyai anggaran

sendiri-sendiri ;

- bahwa penggunaan anggaran harus cukup atau tersedia dananya dan sesuai

dengan peruntukannya yang telah ditetapkan ;

- bahwa setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti-bukti yang lengkap

dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;

- bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada

peraturan perundang-undangan yang berlaku, efesien, efektif, transparan dan

bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan ;

- bahwa setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat

pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia

anggaran untuk membiayai pengeluaran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi : Imam Muhadi;

Hasan Al Habsy; Wisnugroho; Lilik Purwanto; Gunawan; Kustanto, Soemardjo

Krisanto dan keterangan terdakwa serta ketentuan peraturan di atas (pasal 29 ayat (5)

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 jo. pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah

Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan

Daerah jo pasal 49 ayat (5) dan 55 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor

29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, pertanggung jawaban dan pengawasan

keuangan daerah serta tata cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah,

pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan anggaran

pendapatan dan belanja daerah bahwa eksekutif /Pemerintah Kabupaten (in casu

PEMKAB Blitar) dan Legislatif (in casu DPRD Kabupaten Blitar) masing-masing

mempunyai anggaran sendiri-sendiri dan anggaran eksekutif tidak dapat diambil

maupun dipergunakan/dipakai oleh legislatif ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli (Roedy Hariyanto, SE.)

bahwa kuitansi saja bukan merupakan bukti yang bisa dipertanggung jawabkan,

99

karena tidak memenuhi syarat kompeten, cukup dan relevan, sebagai kuitansi

tersebut harus disertai dengan bukti-bukti pendukung lainnya, relevan yaitu sesuai

dengan peruntukannya, kompeten harus ada dananya dan digunakan oleh yang

berhak (pengguna anggaran) atas penggunaannya dan cukup apabila ada rincian dan

ada bukti-bukti pendukung lainnya atas kegiatan tersebut, misalnya bukti-bukti dari

pihak ketiga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Wisnugroho, saksi Titik

Wismiati, saksi Lilik Purwanto dan saksi Kadmiarsih bahwa SPMG tidak cukup

hanya dilampiri kuitansi saja, sehingga pertanggung-jawaban pengguna anggaran

yang hanya dilampiri kuitansi tidak dibenarkan namun harus dilengkapi dengan

bukti-bukti pendukung lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan keterangan saksi

Krisanto, Saksi Wisnugroho, saksi Siti Sulastri, saksi Titik Wismiati dan barang bukti

surat biaya Jasa Kerja sebesar Rp. 1.125.000.000,- bahwa pada tanggal 25 Agustus

2004 sekira jam 12.30 WIB di rumah dinas Ketua DPRD Kabupaten Blitar terdakwa

bersama saksi Wisnugroho telah menyerahkan uang sebesar Rp. 1.125.000.000,00

(satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Samrin Darwoto selaku Ketua

DPRD Kabupaten Blitar sebagaimana dipertimbangkan di atas adalah untuk pesangon

atau tali asih para anggota dewan sebanyak 45 orang dan uang tambahan Pimpinan

Dewan yang akan memasuki purna bhakti yang diterima Samirin Darwoto (Ketua

DPRD kabupaten Blitar) yang diambil/dikeluarkan dari Kas Daerah Kabupaten Blitar

yang berasal dari Pos Pembinaan dan Pemrosesan Keuangan pada Sekretariat

PEMKAB Blitar dan uang pesangon/tali asih tersebut tidak dianggarkan dalam

APBD tahun 2004 Kabupaten Blitar dalam pos Sekretariat PEMKAB Blitar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Samirin Darwoto adalah

Ketua DPRD Kabupaten Blitar bukan sebagai pengguna anggaran pada Sekretariat

PEMKAB Blitar, sehingga pengeluaran dana atau uang tersebut tidak sesuai dengan

peruntukannya dan anggaran/dana pada eksekutif (PEMKAB Blitar) tidak boleh

dipergunakan oleh Legislatif (DPRD Kabupaten Blitar) dan sebagai pertanggung-

jawaban penggunaan anggaran tersebut hanya dilampiri kuitansi saja tanpa disertai

bukti-bukti pendukung lainnya, sehingga tindakan terdakwa yang menyerahkan

dana/uang sebesar Rp. 1.125.000.000,00 (satu milyar seratus dua puluh lima juta

rupiah) kepada Samrin Darwoto selaku Ketua DPRD Kabupaten Blitar adalah

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu ketentuan

pasal 29 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 jo. pasal 10 ayat (3)

100

Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 jo pasal 49 ayat (5) dan 55 ayat (1)

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 dan tindakan terdakwa yang

menyerahkan uang sebesar Rp. 1.125.000.000,00 (satu milyar seratus dua puluh lima

juta rupiah) tersebut secara materiil telah memberikan keuntungan berupa perolehan

uang bagi Ketua DPRD (Samirin Darwoto) maupun anggota-anggota DPRD

Kabupaten Blitar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, yaitu berdasarkan

keterangan saksi Imam Muhadi, saksi Krisanto, saksi Hasan Al Habsy, saksi Siti

Sulastri, saksi Hj. Titik Wismiati, saksi Lilik Purwanto, saksi Soemardjo, saksi

Kadmiarsih dan saksi a de charge Sudiati Rahayu maupun ahli (Roedy Hariyanto)

yang saling bersesuaian diperoleh petunjuk bahwa terdakwa sebagai Sekretaris

Daerah (SEKDA) Kabupaten Blitar mendapat pendelegasian kewenangan dari Bupati

Kabupaten Blitar untuk mengelola keuangan dengan menandatangani SKO (Surat

Keputusan Otorisasi), dimana prosedur pengeluaran keuangan pada sekretariat

PEMKAB Blitar melalui terdakwa dengan diterbitkan SKO yang ditandatangani

terdakwa dan tanpa persetujuan terdakwa dana/anggaran tidak dapat keluar

(dicairkan). Demikian pula berdasarkan persesuaian keterangan saksi Hasan Alhabsy,

saksi Krisanto, saksi Wisnugroho dan saksi Siti Sulastri ahli diperoleh fakta maupun

petunjuk bahwa setiap pengajuan anggaran dan penerbitan SPMG harus dilampiri

nota dinas untuk di acc (disetujui) oleh terdakwa kalau tidak disetujui terdakwa maka

dana tidak bisa cair , namun SPMG dapat terbit tanpa dilampiri nota dinas karena

yang meminta dana adalah pimpinan (terdakwa) dimana pimpinan (terdakwa) sudah

mengetahui maksud pengeluaran dana tersebut. Demikian pula berdasarkan

keterangan saksi Krisanto setiap pengeluaran dana dana tersebut diketahui oleh

terdakwa dan setiap pengeluaran keuangan saksi Krisanto sebagai Kepala Bagian

Keuangan PEMKAB Blitar selalu meminta persetujuan dan melaporkan kepada

terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan pertimbangan di atas, maka

terdakwa telah menyetujui atas pengeluaran dana yang berasal dari anggaran

Sekretariat PEMKAB Blitar, antara lain : uang sebesar Rp. 1.125.000.000,00 (satu

milyar seratus dua puluh lima juta rupiah); Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Rp. 20.000.000,00 ( dua puluh juta rupiah) Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

yang telah diterima Samirin Darwoto dalam kaitannya sebagai Ketua DPRD

Kabupaten Blitar dan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang telah diterima

oleh saksi Mahmud Zen dan dana-dana tersebut diperuntukan bagi anggota DPRD

101

Kabupaten Blitar dan sebagai pertanggung jawabannya hanya diberikan kuitansi

tanda terima, yang berdasarkan ketentuan peraturan yang ada yaitu Undang-Undang

Nomor 22 tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 dan Keputusan

Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2002 dan berdasarkan keterangan saksi-saksi

maupun ahli sebagaimana di pertimbangkan di atas bahwa anggaran eksekutif

(PEMKAB Blitar) tidak boleh dipergunakan oleh legislatif (DPRD Kabupaten Blitar)

karena dana tersebut tidak tersedia dalam APBD Kabupaten Blitar Tahun 2004 dan

tidak sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan tanpa didukung kelengkapan

bukti sah lainnya;sehingga terdakwa yang menyetujui pengeluaran dana-dana yang

berasal dari anggaran pada Sekretariat PEMKAB Blitar tersebut adalah bertentangan

dengan ketentuan peraturan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999, Peraturan

Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29

tahun 2002 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terdakwa sebagai

Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar bukan sebagai Pengguna Anggaran ataupun

Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Pemerintah Kabupaten Blitar, dan

berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi : Wisnugroho, Siti Sulastri, Hj. Titik

Wismiati, Soemardjo dan keterangan ahli bahwa dalam prosedur pengajuan

pencairan anggaran harus diajukan oleh masing-masing pengguna anggaran, yaitu

kepala bagian/kepala unit kerja, dan yang berhak mengajukan dan menggunakan

anggaran makan minum adalah Kepala Bagian Keuangan, demikian pula

berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000

jo.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2002 jo PERDA Kabupaten

Blitar Nomor 11 Tahun 2003 bahwa setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti-

bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;

pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-

undangan yang berlaku, efesien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan

memperhatikan asas keadilan dan kepatutan ; setiap pejabat dilarang melakukan

tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia atau

tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas bahwa tindakan

terdakwa yang telah menerima uang sebesar Rp. 20.000.000,- ( dua puluh juta rupiah)

dari saksi Titik Wismiati untuk biaya makan minum dan Rp. 70.000.000,00 ( tujuh

puluh juta rupiah) dari saksi Titik Wismiati untuk biaya penyelenggaraan

pemerintahan sebagaimana dipertimbangkan di atas dan sebagai pertanggung-

102

jawabannya hanya dilampiri dengan bukti kuitansi penerimaan uang tanpa dilengkapi

dengan rincian penggunaan dan bukti kuitansi pendukung lainnya, padahal

berdasarkan fakta di persidangan bahwa terdakwa bukan sebagai pengguna anggaran

ataupun kuasa pengguna anggaran yang tidak berhak untuk mengajukan ataupun

menggunakan anggaran dimaksud serta terdakwa (Sekda) tidak mempunyai mata

anggaran karena yang berhak untuk mengajukan dan menggunakan biaya makan

minum tamu adalah Kepala Bagian Umum dan untuk biaya penyelenggaraan

Pemerintahan adalah Kepala Bagian Pemerintahan pada Sekretariat PEMKAB Blitar

demikian pula sebagai pertanggungan-jawaban penggunaan anggaran tersebut

terdakwa hanya melengkapi bukti kuitansi dan tidak dilengkapi dengan rincian

penggunaan dan tidak didukung dengan bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai

hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih. Oleh karena itu tindakan terdakwa

tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan-peraturan yang ada, yaitu Undang-

Undang Nomor 22 tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 dan

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2002 maupun PERDA Kabupaten

Blitar Nomor 11 Tahun 2003;

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai Sekda Blitar mengetahui dan

menyetujui setiap pengeluaran anggaran yang dicairkan dari Sekretariat PEMKAB,

dan setiap pengeluaran keuangan saksi Krisanto sebagai Kepala Bagian Keuangan

PEMKAB Blitar selalu meminta persetujuan dan melaporkan kepada terdakwa

sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka terdakwa juga telah menyetujui

atas pengeluaran dana yang berasal dari anggaran Sekretariatan PEMKAB Blitar

berupa dana sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang diterima oleh

saksi Krisanto sebagai Kepala bagian Keuangan dari saksi Titik Wismiyati selaku

Bendahara Sekretariat PEMKAB Blitar untuk biaya makan minum tamu dan sebagai

pertanggungan-jawaban penggunaan anggaran tersebut saksi Krisanto hanya

melengkapi dengan bukti kuitansi dan tidak didukung dengan bukti-bukti yang

lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih, sehingga

tindakan terdakwa yang menyetujui pengeluaran dana untuk saksi Krisanto tersebut

bertentangan dengan ketentuan peraturan-peraturan yang ada, yaitu Peraturan

Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29

tahun 2002 ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan perbuatan

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah suatu perbuatan

atau serangkaian perbuatan yang dengan perbuatan tersebut dapat bertambah harta-

103

hartanya atau kekayaannya, baik dapat berupa barang-barang atau keuangan.

Sedang yang diperkaya ini adalah orang yang bersangkutan sendiri atau orang lain

atau suatu korporasi yang bersifat alternatif, maksudnya apabila salah satu terpenuhi

maka terpenuhilah unsur ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa yang bertentangan

dengan ketentuan peraturan yang ada sebagaimana dipertimbangkan di atas terdakwa

yang telah menerima uang sebesar Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah)

yang berasal dari anggaran Sekretariat PEMKAB Blitar tersebut dan hal ini

mengakibatkan harta-harta kekayaan pribadi terdakwa menjadi bertambah

Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas pula maka akibat dari

perbuatan terdakwa yang menyetujui dan menyerahkan uang yang berasal dari

anggaran Sekretariat PEMKAB Blitar yang bertentangan dengan peraturan tersebut,

mengakibatkan telah bertambah hartanya atau kekayaannya karena menerima uang

yang berasal dari Sekretariat PEMKAB Blitar , antara lain :

- Untuk Samirin Darwoto sebesar Rp. 56.250.000,00 (lima puluh enam juta

dua ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta

rupiah) ditambah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ditambah

Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sehingga berjumlah

Rp. 286.250.000.000,00 (dua ratus delapan puluh enam juta dua ratus lima

puluh ribu rupiah);

- untuk anggota-anggota DPRD Kabupaten Blitar sebesar Rp. 900,000.000,00

(sembilan ratus juta rupiah) ditambah Rp.168.750.000,00 (seratus enam

puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah diterima

oleh Samirin Darwoto dari Saksi Wisnugroho dan terdakwa ditambah

Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diterima oleh Mahfud Zen

dari Kabag Keuangan (saksi Krisanto), dan

- untuk saksi Krisanto sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

yang diterima dari Bendahara Sekretariat PEMKAB Blitar (saksi titik

Wismiati) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka tindakan

terdakwa yang bertentangan dengan ketentuan peraturan yang ada tersebut telah

mengakibatkan bertambahnya kekayaan orang lain, yaitu anggota-anggota DPRD

Kabupaten Blitar dan saksi Krisanto ;

Menimbang , bahwa saksi a de charge Haris Muktiono dan Sudiati Rahayu

104

sebagai staf terdakwa di persidangan menerangkan tidak ingat pada tanggal 25

Agustus 2004 apakah saksi Wisnugroho pernah menghadap terdakwa di ruang

kerjanya atau tidak, dan menurut hemat Majelis keterangan saksi tersebut tidak dapat

membuktikan kejadian pada tanggal 25 Agustus 2004 di ruang kerja terdakwa, oleh

karena itu keterangan saksi a de charge tersebut patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi a de charge Drs. Kartiwi yang

pada pokoknya menerangkan pada tahun 2006 pernah bersama pak Kuncoro dan

terdakwa pergi ke rumah saksi Suparno telah mendengar pembicaraan antara Suparno

dengan terdakwa dan saat itu Suparno mengatakan telah menyesali keterangannya di

persidangan yang ternyata dampaknya memberatkan dan melibatkan terdakwa, maka

menurut hemat Majelis disamping keterangan tersebut hanya diterangkan 1 (satu)

saksi yang berdiri sendiri yang tidak ada kejelasan kaitannya dengan perkara ini dan

keterangan Suparno tersebut diberikan di luar persidangan yang tidak dapat dijadikan

sebagai alat bukti, sehingga keterangan saksi a de charge Drs. Kartiwi tersebut patut

untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi a de charge R. Tony Kusworo,

S.H. yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 25 Agustus 2004 sekira

jam 08.00 WIB telah menghubungi terdakwa melalui handphone untuk menanyakan

masalah kepastian tanggal pelantikan terdakwa sebagai Sekretaris Pemerintah Kota

Mojokerto dan sekira jam 12.00 WIB terdakwa menghubungi saksi yang mengatakan

kalau Bupati Blitar menyetujui memberikan ijin pelantikan pada tanggal 21 atau 22

September 2004. Atas keterangan saksi a de charge tersebut terdakwa menyatakan

bahwa kehadiran terdakwa pada tanggal 25 Agustus 2004 di rumah dinas Samirin

Darwoto adalah untuk berpamitan.

Menimbang, bahwa saksi a de charge R. Tony Kusworo, S.H. tersebut tidak

menerangkan apakah pada waktu itu terdakwa datang ke rumah dinas Samirin

Darwoto dan untuk kepentingan apa terdakwa datang ke rumah dinas Samirin

Darwoto, sehingga keterangan saksi a de charge R. Tony Kusworo, S.H tidak dapat

membuktikan keberadaan terdakwa di rumah dinas Samirin Darwoto. Demikian pula

atas keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa kedatangan terdakwa ke rumah

dinas Samirin Darwoto untuk berpamitan sehubungan dengan kepindahan tugas

terdakwa ke Mojokerto, maka Majelis berpendapat bahwa persesuaian keterangan

terdakwa dengan saksi a de charge Haris Muktiono dan Sudiati Rahayu bahwa

terdakwa tidak aktif bekerja di kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar sejak

akhir bulan September 2004 yang secara nyata pindah ke Mojokerto pada tanggal 27

105

September 2004 dan sebelumnya masih aktif bekerja di kantor Pemerintah Daerah

Kabupaten Blitar, sehingga kedatangan terdakwa ke rumah dinas Samirin Darwoto

untuk berpamitan adalah sesuatu yang tidak beralasan karena terdakwa masih aktif

bekerja dan waktu kepindahan masih dalam jangka waktu 1 (satu) bulan untuk

berpamitan adalah tidak logis dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebutkan

di atas bahwa kedatangan terdakwa ke rumah dinas Samirin Darwoto adalah untuk

menyerahan uang sebesar Rp. 1.125.000.000,00 (satu milyar seratus dua puluh lima

juta rupiah). Oleh karena itu keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa kehadiran

terdakwa ke rumah dinas Samirin darwoto untuk berpamitan adalah patut untuk

dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa mengenai alasan dari tim Penasihat Hukum terdakwa

yang menyatakan bahwa terdakwa tidak pernah memperkaya diri sendiri karena

terdakwa telah melaksanakan kegiatan-kegiatan prioritas Sekda dan atas kegiatan –

kegiatan tersebut SPJ berupa kuitansi-kuitansi telah dikirimkan kepada terdakwa pada

sekitar pertengahan bulan Juli 2005, namun bukti-bukti pendukung tersebut secara

tidak sengaja telah terdakwa temukan pada awal bulan Desember 2006 namun bukti

pendukung tersebut belum ditandatangani oleh Kepala Bagian Umum atau asisten

Sekda Bidang Administrasi dan Umum, lalu pada awal bulan Januari 2004 bukti-

bukti pendukung terdakwa kirimkan kepada Wachid Rosidi (Kabag Umum) dan pada

tanggal 19 Januari 2007 bukti-bukti pendukung tersebut dikirim kembali kepada

terdakwa tersebut, Majelis berpendapat bahwa kuitansi-kuitansi sebagai bukti

pendukung yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum terdakwa tersebut berdasarkan

fakta dipersidangan tidak dilampirkan pada waktu mempertanggung-jawabkan

penggunaan anggaran tersebut dan baru diajukan ke bagian umum (Kepala Bagian

Umum) pada awal tahun 2007 sehingga sudah terlalu jauh melampui waktu dari masa

pertanggung jawaban atas penggunaan anggaran tahun 2004 dan bukti-bukti

pendukung yang diajukan Tim Penasihat Hukum terdakwa tersebut tidak didukung

dengan keterangan saksi-saksi, sehingga bukti-bukti pendukung tersebut tidak dapat

dipertanggung-jawabkan dan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas bahwa

terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri. Oleh

Karena itu Majelis tidak sependapat dengan alasan Tim Penasihat Hukum terdakwa

tersebut dan alasan tersebut patut dikesampingkan karena tidak beralasan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diuraikan di

atas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur ke-2 “Secara melawan hukum

melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain” telah terpenuhi ;

106

Unsur ke- 3 : “Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian

Negara”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merugikan keuangan negara”

adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya

keuangan negara (R. Wiyono SH dalam bukunya Undang-Undang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi hal. 32) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “keuangan negara”

sebagaimana dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 adalah

seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan

termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban

yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban

pejabat lembaga negara baik tingkat pusat ataupun di daerah.

Menimbang, bahwa arti “dapat” dalam dalam unsur ke – 3 ini haruslah

diartikan sebagai sebagai suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian negara dengan

tanpa dirinci dan menyebut bentuk dan jumlah kerugian negera tertentu sebagaimana

halnya tindak pidana materiil (Drs. Adami Chazawi, SH dalam bukunya Hukum

Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia hal. 45).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan pembuktian unsur ke-2

yang telah dinyatakan telah terpenuhi sebagaimana diuraikan di atas yang bersesuaian

dengan keterangan saksi-saksi : Krisanto, Wisnugroho, Hj. Titik Wismiati, Siti

Sulastri, Hasan Al Habsy, Lilik Purwanto, Kadmiarsih, L. Nina Dwi Rahayu dan

keterangan ahli serta keterangan terdakwa yang dikaitkan dengan bukti SPMG-SPMG

bahwa akibat perbutan terdakwa yang telah menyetujui pengeluaran anggaran yang

bertentangan dengan peraturan-perauran yang ada tersebut, maka dana atau uang

yang berasal dari :

Pos Anggaran Pembinaan dan Pemrosesan Keuangan pada Sekretariat

Kabupaten Blitar yang berasal dari APBD Tahun Anggaran 2004 sesuai dengan

bukti SPMG nomor 223, 224, 2256, 226, 227, 228, 229 dan 230 yang terdiri

dari :

o pos Biaya Proses Penyusunan APBD tahun 2004 sebesar Rp.

200.000.000,00.

o Pos Biaya Proses Perhitungan Tahun 2003 sebesar Rp. 200.000.000,00.

o Pos Biaya Penyusunan PAK Tahun 2004 sebesar Rp. 200.000.000,00.

o pos Biaya Proses Penyusunan LPJ Bupati sebesar Rp. 125.000.000,00.

o pos Biaya Penyelenggaraan Otonomi Daerah sebesar Rp. 100.000.000,00.

107

o pos Biaya Pembinaan Administrasi Daerah sebesar Rp. 100.000.000,00.

o pos Biaya Pengendalian Administrasi Umum sebesar Rp. 100.000.000,00.

o pos Biaya Penyelenggaraan Pemerintahan sebesar Rp. 100.000.000,00.

seluruhnya berjumlah Rp. 1.125.000.000,00 (satu milyar seratus dua puluh lima

juta rupiah) telah cair dari Kas PEMKAB Blitar dan telah diterimakan oleh

Samirin Darwoto yang diserahkan saksi Wisnugroho sebagai Kasubag

Anggaran Pemkab Blitar bersama terdakwa selaku SEKDA Kabupaten Blitar ;

pos Biaya Proses Penyusunan Perhitungan APBD tahun 2003 Sekretariat

Pemkab Blitar sesuai bukti SPMG nomor 08 sebesar Rp.10.000.000,00 telah

cair dan diserahkan oleh Staf Bagian Anggaran Pemkab Blitar yaitu saksi Siti

Sulastri kepada Samirin Darwoto dan sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus

juta rupiah) telah cair dari Kas PEMKAB Blitar dan telah diserahkan oleh

saksi Krisanto sebagai Kepala Bagian Keuangan PEMKAB Blitar kepada saksi

Mahmud Zen ;

pos Pengadaan Alat Kebersihan Pemkab Blitar sesuai bukti SPMG nomor 1387

sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang telah cair dari Kas

PEMKAB Blitar dan telah diserahkan oleh Kabag Keuangan Pemkab Blitar

yaitu saksi Krisanto kepada Samirin Darwoto ;

pos Biaya Proses Penyusunan Perhitungan APBD tahun 2003 Pemkab Blitar

sesuai bukti SPMG nomor 699 sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta

rupiah) telah cair dari Kas PEMKAB Blitar yang telah diserahkan oleh saksi

Krisanto sebagai kepala Bagian Keuangan PEMKAB Blitar kepada Samirin

Darwoto ;

pos penyelenggaran Pemerintah Kabupaten Blitar sesuai bukti SPMG Nomor

750 sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) telah cair dari Kas

PEMKAB Blitar yang telah diserahkan oleh saksi Titik wismiati sebagai

Bendahara kepada terdakwa ;

pos makan minum sesuai bukti SPMG Nomor 945 sebesar Rp. 70.000.000,00

(tujuh puluh juta rupiah) telah cair dari Kas PEMKAB Blitar yang masing-

masing sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) telah diserahkan oleh

saksi Titik Wismiati sebagai Bendahara kepada terdakwa dan sebesar Rp.

50.000.000,00 (lima puluih juta rupiah) telah diserahkan oleh saksi Titik

Wismiati sebagai Bendahara kepada saksi Krisanto sebagai Kepala Bagian

Keuangan PEMKAB Blitar ;

108

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka uang sejumlah

Rp. 1.995.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah)

yang telah cair/keluar tersebut berasal dari pos-pos anggaran yang diperuntukan bagi

Pemerintah Kabupaten Blitar (eksekutif), yaitu pada pos anggaran Pembinaan dan

Pemrosesan Keuangan, pos makan minum rapat pada Bagian Umum Sekretariat

PEMKAB Blitar, pos penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Blitar dan pos

Pengadaan Alat Kebersihan Sekretariat Pemkab Blitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22

Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dalam pasal 78 ayat (1) dinyatakan :

“Penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah dan DPRD di biayai dan atas Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah”, dan berdasarkan fakta di persidangan bahwa

anggaran Pembinaan dan Pemrosesan Keuangan, pos makan minum rapat pada

Bagian Umum Sekretariat PEMKAB Blitar, pos penyelenggaraan Peemerintah

Kabupaten Blitar maupun Pengadaan Alat Kebersihan berasal dari angggaran

Sekretariat Pemerintah Kabupaten Blitar yang bersumber pada APBD Tahun 2004

Kabupaten Blitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli (Roedy Hariyanto, SE.)

bahwa tim telah menemukan adanya kerugian uang negara sebesar

Rp. 1.835.000.000,00 / Rp. 1,835 milyar dengan rincian telah diterbitkan dan

dicairkan SPMG :

Nomor 08 tanggal 30 Januari 2004 sebesar Rp. 510.000.000,00.

Nomor 223 tanggal 18 Februari 2004 sebesar Rp. 200.000.000,00.








Nomor 669 tanggal 2 April 2004 sebesar Rp. 200.000.000,00.

sesuai dengan kuitansi yang menerima dana sebesar Rp. 1.835.000.000,00, yaitu :

Kuitansi tanggal 30 Desember 2003 yang menerima Mahmud senilai

Rp. 500.000.000,00.

1. Kuitansi tanggal 30 Desember 2003 yang menerima Samirin Darwoto

senilai Rp. 10.000.000,00.

109

2. Kuitansi tanggal 31 Maret 2004 yang menerima Samirin Darwoto senilai

Rp. 200.000.000,00.

3. Fotocopi kuitansi tanggal 25 Agustus 2004 yang menerima Samirin

Darwoto senilai Rp. 900.000.000,00.

4. Fotocopi kuitansi tanggal 25 Agustus 2004 yang menerima Samirin

Darwoto senilai Rp. 225.000.000,00.

dan kuitansi-kuitansi tersebut tidak dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung lainnya

dan tidak sesuai dengan peruntukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas bahwa dana sebesar

Rp. 1.355.000.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh lima juta rupiah) telah cair

(keluar) yang diterima oleh Samirin Darwoto, Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta

rupiah) yang diterima saksi Mahmud Zen, Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

yang diterima oleh saksi Krisanto dan Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah)

yang diterima terdakwa dengan tidak sesuai prosedur maupun ketentuan yang ada

seperti pertanggung jawabannya hanya berupa kuitansi tanpa didukung bukti

pendukung lainnya dan tidak sesuai dengan peruntukkannya dalam mata anggaran

yang telah ditetapkan, dimana dana tersebut berasal dari APBD tahun 2004

Kabupaten Blitar yang dianggarkan pada Sekretariat PEMKAB Blitar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka akibat

perbuatan terdakwa tersebut negara telah mengalami kerugian keuangan sebesar

Rp. 1.995.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka

majelis tidak sependapat dengan alasan Tim Penasihat Hukum terdakwa dalam

pembelaannya yang menyatakan bahwa terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan

dan tidak akan pernah melakukan perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara,

demikian pula di persidangan saksi Ahli (Roedy Hariyanto, SE) tidak pernah

menerangkan bahwa terdakwa tidak terlibat dalam kerugian negara, namun saksi Ahli

tersebut menerangkan tidak ada perbuatan terdakwa yang secara langsung

mengakibatkan kerugian negara yang hal ini bukan berarti terdakwa tidak terlibat,

dan berdasarkan fakta di persidangan sebagaimana di pertimbangkan dalam

pembuktian unsur ke-2 di atas bahwa terdakwa telah melakukan perbutan melawan

hukum bukan kapasitasnya sebagai pengguna anggaran, sehingga alasan Tim

Penasihat Hukum ini harus ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas

maka Majelis berpendapat bahwa unsur ke-3 dakwaan primair ini telah terpenuhi ;

110

Unsur ke- 4 : “Perbuatan Tersebut Dilakukan Sebagai Orang Yang Melakukan,

Yang Menyuruh Lakukan Atau Turut Serta Melakukan “.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ orang yang melakukan”

adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen

dari peristiwa pidana, dan yang dimakud dengan “yang menyuruh lakukan” artinya

bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh

orang lain. Sedangkan arti “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama

melakukan”, sedikit-dikitnya ada dua orang ialah orang yang melakukan (pleger) dan

orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu. ( R. Soesilo, Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hal 62 – 63) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan

Terdakwa dihubungkan dengan surat bukti dan barang bukti yang diajukan di

persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Imam Muhadi, saksi Krisanto dan

terdakwa bahwa pada bulan Deseber 2003 di Pendopo Kabupaten Blitar telah

diadakan pertemuan yang dihadiri oleh Bupati (saksi Imam Muhadi), Wakil

Bupati (Heri Nugroho), Sekda (terdakwa) dengan Ketua DPRD Kabupaten

Blitar (terdakwa), Sugianto, Made dan Arif Fuadi masing-masing Wakil

Ketua DPRD dan dalam pertemuan tersebut dewan meminta uang

pesangon/tali asih bagi anggota dewan yang akan memasuki purna bhakti.

Demikian pula berdasarkan keterangan saksi Gunawan dan saksi Karyono

yang mendengar kalau anggota Dewan akan mendapatkan uang pesangon/tali

asih ;

Bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi Krisanto dengan saksi

Imam Muhadi serta barang bukti surat tentang biaya Jasa Kerja sebesar

Rp. 1.125.000.000,- semula di Sekretariat di alihkan ke Sekretariat DPRD

pada Belanja barang dan Jasa (Jenis Belanja) Jasa Kantor (Obyek Belanja)

Biaya Pembinaan dan Pemrosesan Keuangan bahwa pada waktu rapat antara

Tim Anggaran dari Pemkab Blitar yang diketuai oleh Sekda (terdakwa)

dengan Panitia Anggaran dari DPRD Kabupaten Blitar yang diketuai oleh

saksi Masdaim Rifai tersebut Panitia Anggaran meminta dana uang pesangon

yang diganti dengan istilah Jasa Kerja untuk dianggarkan di Sekkab, maka

saksi Krisanto yang juga sebagai Sekretaris Tim Anggaran akhirnya

menganggarkan dana pesangon sebesar Rp. 1.125.000.000,00 (Satu milyar

seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan cara memasukkan ke pos-pos

111

Sekretariatan Sekkab, yaitu pada Pos Anggaran Pembinaan dan Pemrosesan

Keuangan pada Sekretaritan Kabupaten Blitar yang berasal dari APBD Tahun

Anggaran 2004 yang terdiri dari :

o pos Biaya Proses Penyusunan APBD tahun 2004

o Pos Biaya Proses Perhitungan Tahun 2003

o Pos Biaya Penyusunan PAK Tahun 2004

o Pos Biaya Proses Penyusunan LPJ Bupati

o pos Biaya Penyelenggaraan Otonomi Daerah

o pos Biaya Pembinaan Administrasi Daerah

o pos Biaya Pengendalian Administrasi Umum

o pos Biaya Penyelenggaraan Pemerintahan

sehingga dalam penyusunan telah terjadi perubahan dalam RAPBD dan

jumlah anggaran dalam RAPBD juga mengalami perbedaan dan perubahan

dalam APBD yang telah disahkan dengan PERDA Nomor 1 Tahun 2004 ;

Bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi Krisanto dan Rudy Harianto,

SE. (ahli) bahwa ada perubahan pada pos biaya pembinaan dan pemrosesan

keuangan Sekkab dalam RAPBD tahun 2004 dari dana sebesar

Rp. 6.053.250.000,00 berubah menjadi Rp. 6.678.250.000,00 yang tertuang

dalam APBD sehingga ada kenaikan sebesar Rp. 625.000.000,00, dan

sebelum dibahas di Panggar dianggarkan sebesar Rp. 5.353.250.000,00 ;

Bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi Imam Muhadi, saksi

Masdaim Rifai, saksi Kustanto, saksi Krisanto, ahli Rudy Harianto, SE. dan

keterangan terdakwa serta barang bukti buku risalah Rapat Paripurna DPRD

Kabupaten Blitar tanggal 29 Desember 2003 sampai dengan 9 Januari 2004

dengan acara pembahasan/Penetapan RAPBD Kabupaten Blitar bahwa yang

membahas RAPBD untuk menjadi APBD adalah Panitia Anggaran dengan

Tim Anggaran, dan atas perubahan jumlah anggaran dalam RAPBD dengan

APBD tersebut tidak dibahas serta tidak ada revisi ;

Bahwa dana sebesar Rp. 1.355.000.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh

lima juta rupiah) telah cair (keluar) yang diterima oleh Samirin Darwoto,

Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diterima saksi Mahmud Zen,

Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang diterima oleh saksi Krisanto

dan Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) yang diterima terdakwa

telah cair dengan tidak sesuai prosedur maupun ketentuan yang ada seperti

pertanggung jawabannya hanya berupa kuitansi tanpa didukung bukti

112

pendukung lainnya dan tidak sesuai dengan peruntukkannya dalam mata

anggaran yang telah ditetapkan, dimana dana tersebut berasal dari APBD

tahun 2004 Kabupaten Blitar yang dianggarkan pada Sekretariat PEMKAB

Blitar ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Imam Muhadi, saksi Hasan Al Habsyi,

saksi Kadmiarsih, saksi Krisanto dan Abu Umar (ahli) bahwa setiap

pengeluaran dana pada anggaran Kesekretariatan Pemkab pasti Sekda

mengetahuinya ;

bahwa berdasarkan keterangan saksi Imam Muhadi, saksi Krisanto, saksi

Hasan Al Habsy, saksi Siti Sulastri, saksi Hj. Titik Wismiati, saksi Lilik

Purwanto, saksi Soemardjo, saksi Kadmiarsih dan ahli (Rudy Harianto,

SE.)diperoleh petunjuk bahwa terdakwa sebagai Sekretaris Daerah (SEKDA)

Kabupaten Blitar mendapat pendelegasian kewenangan dari Bupati Kabupaten

Blitar untuk mengelola keuangan dengan menandatangani SKO dan prosedur

pengeluaran keuangan pada sekretariat PEMKAB Blitar melalui terdakwa

sehingga setiap pengeluaran dana dana tersebut diketahui oleh terdakwa dan

setiap pengeluaran keuangan saksi Krisanto sebagai Kepala Bagian Keuangan

PEMKAB Blitar selalu meminta persetujuan dan melaporkan kepada

terdakwa ;

Menimbang, bahwa syarat adanya turut serta (medeplegen) dalam pasal 55

ayat (1) ke-1 KUHP ini, terdiri dari :

1. adanya kerjasama secara sadar, yaitu adanya kesadaran bersama ini tidak

berarti ada permufakatan terlebih dulu, cukup apabila ada pengertian antara

peserta pada saat perbuatan dilakukan dengan tujuan mencapai hasil yang

sama.

2. ada pelaksanaan bersama secara fisik, yaitu perbuatan yang langsung

menimbulkan selesainya delik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan sebagaimana di

pertimbangkan di atas bahwa terjadi pertemuan di pendopo Kabupaten Blitar yang

dihadiri oleh Bupati (saksi Imam Muhadi), Wakil Bupati (Heri Nugroho), Sekda

(terdakwa) dengan Ketua DPRD Kabupaten Blitar (Samirin Darwoto) Sugianto,

Made dan Arif Fuadi masing-masing Wakil Ketua DPRD yang dibahas masalah uang

pesangon/tali asih untuk anggota dewan , sehingga baik terdakwa maupun Samirin

Darwoto mengetahui adanya uang pesangon untuk anggota dewan, kemudian

terdakwa yang saat itu sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar yang juga sebagai

113

Ketua Tim Anggaran dari eksekutif (Pemkab Blitar) adalah atasan dari saksi Krisanto

yang saat itu sebagai Kabag Keuangan juga sebagai Sekretaris Tim Anggaran telah

menyuruh saksi Krisanto untuk memasukan dana uang pesangon permintaan dewan

ke pos-pos sekretariatan Pemkab blitar, lalu saksi Krisanto menganggarkan uang

pesangon/tali asih tersebut ke pos anggaran Pembinaan dan Pemrosesan Keuangan

pada Sekretariat Pemkab Blitar yang semula dianggarkan sebesar

Rp. 5.353.250.000,00 (lima milyar tiga ratus lima puluh tiga juta dua ratus lima

puluh ribu rupiah) menjadi Rp.6.053.250.000,00 (enam milyar lima puluh tiga juta

dua ratus lima puluh ribu rupiah) dalam RAPBD tahun 2004, dalam dalam rapat

pembahasan RAPBD tersebut oleh Panitia Anggaran Dewan yang juga dihadiri oleh

terdakwa (Ketua Tim Anggaran) dan saksi Krisanto (sekretaris Tim Anggaran)

terjadi permintaan penambahan uang pesangon/taliasih dan nama pesangon diganti

dengan Jasa Kerja, sehingga yang semula pada pos anggaran Pembinaan dan

Pemrosesan Keuangan pada Sekretariat Pemkab Blitar dalam RAPBD tahun 2004

sebesar Rp.6.053.250.000,00 (enam milyar lima puluh tiga juta dua ratus lima puluh

ribu rupiah) berubah lagi/bertambah menjadi Rp. 6.678.250.000,00 (enam milyar

enam ratus ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dalam

APBD tahun 2004 Kabupaten Blitar yang disahkan dengan PERDA Nomor 1 Tahun

2004, dan atas perubahan/perbedaan yang signifikan jumlah anggaran pada pos

anggaran Pembinaan dan Pemrosesan Keuangan pada Sekretariat Pemkab Blitar

dalam RAPBD tahun 2004 dengan APBD tahun 2004 tersebut tidak ada pembahasan

maupun revisi baik dalam rapat antara Panitia Anggaran Dewan dengan Tim

Anggaran, rapat pendapat fraksi maupun sidang-sidang paripurna yang dipimpin oleh

Samirin Darwoto dan apabila tidak ada pembahasan revisi maka nilai/jumlah dana

angaran pada pos anggaran Pembinaan dan Pemrosesan Keuangan pada Sekretariat

Pemkab Blitar dalam APBD seharusnya tetap atau tidak berubah seperti yang

tertuang dalam RAPBD;

Menimbang, bahwa dengan dimasukannya dana/uang pesangon dalam pos

Anggaran Pembinaan dan Pemrosesan Sekkab Blitar, maka terdakwa sebagai Sekda

selaku atasan saksi Krisanto (Kabag Keuangan) telah memerintahkan kepada saksi

Krisanto untuk mencairkan dan menyimpan dulu uang pesangon/taliasih untuk dewan

tersebut, lalu atas perintah tersebut saksi Krisanto melaksanakannya dengan membuat

nota dinas dengan memo yang berupa surat tentang biaya Jasa Kerja sebesar

Rp. 1.125.000.000,- kepada Bendahara (saksi Titik Wismiati). Kemudian pada saat

anggota DPRD Kabupaten Blitar akan purna bhakti, maka pada tanggal 25 Agustus

114

2004 terdakwa dan saksi Wisnugroho (Kasubag Anggaran) telah menyerahkan uang

pesangon untuk Anggota Dewan sebesar Rp. 1.125.000.000,00 (satu milyar seratus

dua puluh lima juta rupiah) kepada Samirin Darwoto di rumah dinas Ketua DPRD

Kabupaten Blitar (Samirin Darwoto) sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam

unsur ke-2 di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas bahwa terdakwa telah

berperan aktif melakukan perbuatan-perbuatan mulai dari pembicaraan masalah uang

pesangon/taliasih, penyusunan dan pembahasan anggaran untuk memasukkan uang

pesangon/taliasih untuk Anggota Dewan sebesar Rp. 1.125.000.000,00 (satu milyar

seratus dua puluh lima juta rupiah) dalam pos anggaran Pembinaan dan Pemrosesan

Keuangan pada Sekretariat Pemkab Blitar dalam RAPBD tahun 2004 maupun APBD

tahun 2004 Kabupaten Blitar sampai dengan penyerahan uang tersebut kepada

Samirin Darwoto, demikian pula saksi Krisannto juga berperan dengan melakukan

perbuatan-perbuatan mulai dari penyusunan dan pembahasan anggaran untuk

memasukkan uang pesangon/taliasih untuk Anggota Dewan sebesar

Rp. 1.125.000.000,00 (satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) dalam pos

anggaran Pembinaan dan Pemrosesan Keuangan pada Sekretariat Pemkab Blitar

dalam RAPBD tahun 2004 maupun APBD tahun 2004 Kabupaten Blitar sampai

dengan pencairan dana/uang pesangon untuk anggota dewan tersebut,

Menimbang, bahwa dana sebesar Rp. 1.355.000.000,00 (satu milyar tiga

ratus lima puluh lima juta rupiah) telah cair (keluar) yang diterima oleh Samirin

Darwoto, Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diterima saksi Mahmud

Zen, Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang diterima oleh saksi Krisanto

dan Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) yang diterima terdakwa tersebut

sesuai dengan keterangan saksi Krisanto adalah berdasarkan perintah dari terdakwa

selaku Sekda dan saksi terdakwa sebagai Sekda mengetahui semua pencairan dan

pengeluaran Anggaran pada Sekretariat Pemkab Blitar Bahwa berdasarkan

keterangan saksi Imam Muhadi, saksi Hasan Al Habsyi, saksi Kadmiarsih, saksi

Krisanto dan Abu Umar (ahli) bahwa setiap pengeluaran dana pada anggaran

Kesekretariatan Pemkab pasti Sekda mengetahuinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan baik terdakwa, saksi

krisanto maupun saksi Mahmud Zen dan Samirin Darwoto bukan sebagai pengguna

anggaran ataupun kuasa pengguna anggaran pada Sekretariat Pemkab Blitar. Akan

tetapi berdasarkan pertimbangan di atas bahwa terdakwa, saksi Krisanto maupun

saksi Mahmud Zen dan Samirin Darwoto telah menerima dana/uang yang berasal dari

115

anggaran pada Sekretariat Pemkab Blitar, sehingga tidaklah mungkin Samirin

Darwoto, Mahmud Zen, saksi Krisanto maupun terdakwa menerima dana/uang dari

sekretariat PEMKAB Blitar tersebut tanpa keterlibatan atau keterkaitan dengan

orang-orang yang mempunyai kewenangan untuk mencairkan/mengeluarkan dana

yang tersedia dalam Anggaran Sekkab Blitar, yaitu SEKDA Blitar yang berwenang

mengelola anggaran dan Kabag Keuangan Pemkab Blitar maupun staf-staf yang ada

dibawah perintahnya ;

Menimbang, bahwa mengenai alasan Tim Penasihat hukum terdakwa dalam

pembelaannya yang menyatakan bahwa surat dakwaan Penuntut kabur dan cacat

hukum karena Penuntut Umum tidak menentukan bentuk perbuatan materiil yang

dilakukan terdakwa apakah sebagai melakukan , menyuruh-lakukan dan turut

melakukan, maka Majelis berpendapat bahwa alasan Tim Penasihat Hukum terdakwa

tersebut merupakan alasan dalam ruang lingkup eksepsi dan bukan dalam ruang

lingkup atas hal-hal yang berkaitan dengan materi perkara. Oleh karena itu alasan

Tim Penasihat hukum terdakwa ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis

berpendapat unsur ke-5 “turut serta melakukan “ dalam dakwaan primair ini telah

terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas,

maka semua unsur dakwaan primair telah terpenuhi, dan karenanya Majelis

berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan

perbuatan seperti dalam dakwaan primair karena telah memenihi unsur-unsur dalam

pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan

tersebut di atas, maka Majelis tidak sependapat dengan Tim Penasihat Hukum

terdakwa maupun terdakwa dalam pembelaan (pleidoi) dan Majelis sependapat

dengan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa semua unsur dakwaan primair telah

terpenuhi sehingga dakwaan primair telah terbukti. Namun demikian Majelis tidak

sependapat dengan Penuntut Umum yang menyatakan karena salah satu unsur dari

pasal tidak tepat dalam pengetrapan hukumnya maka perlu dibuktikan dakwaan

subsidair maka Majelis tidak sependapat dengan pendapat Penuntut Umum tersebut

dengan pertimbangan bahwa dalam praktek peradilan selama ini yang tertuang dalam

berbagai putusan bahwa apabila semua unsur pasal yang didakwakan terpenuhi, maka

116

secara mutatis mutandis maka dakwaan tersebut harus dinyatakan terbukti dan

terdakwa dinyatakan terbukti secara sah melakukan perbuatan sebagaimana yang

didakwakan, dan tidak ada bentuk penyimpangan atau kebijaksanaan dengan

pertimbangan hukum sebagaimana dilakukan oleh Penuntut Umum dengan dalih azas

Lex Specialis de Rogat Lex Generali dan dakwaan primair tidak tepat dalam

pengetrapan hukumnya. Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa alasan Penuntut

Umum tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasaan terdakwa maupun alasan-

alasan Tim Penasihat Hukum terdakwa selebihnya dalam pembelaannya (pleidoi)

yang ternyata pada pokoknya berupa bantahan-bantahan terhadap pembuktian unsur

dakwaan subsidair dalam tuntutan Penuntut Umum, dan oleh karena Majelis

menyatakan yang telah terbukti adalah dakwaan primair maka atas alasan-alasan

terdakwa dalam pembelaannya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan

selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Majelis tidak

menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar pada diri terdakwa yang dapat

menghapuskan pertanggung-jawaban pidana atas segala perbuatan pidana yang

dilakukannya, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan

diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan

karenanya patut dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya sebagaimana

yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap

Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4)

KUHAP penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya

dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan, maka sesuai pasal 193 ayat (2)

huruf b KUHAP jo. pasal 21 ayat (4) KUHAP Majelis mempunyai cukup alasan

untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

117

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 diatur mengenai komulasi

penjatuhan hukuman pokok, yaitu hukuman penjara dan hukuman denda, maka

kepada diri Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga patut untuk dijatuhkan

pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, disebutkan bahwa selain tindak pidana

tambahan sebagaimana dimaksud dalam KUHP, pidana tambahan dalam tindak

pidana korupsi salah satunya adalah pembayaran uang pengganti yang jumlah

sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana

korupsi.

Menimbang, bahwa untuk menentukan besarnya uang pengganti tersebut

majelis berpendapat sesuai dengan telah dipertimbangkan dalam unsur ke – 2 dalam

Dakwaan primair tersebut diatas yaitu Terdakwa telah memperkaya dirinya sendiri

sebesar Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), sehingga berdasarkan hal

tersebut adalah cukup beralasan apabila Terdakwa di pidana pula dengan pidana

tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp. 90.000.000,00 (sembilan

puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang

pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan

Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya harus disita

oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut (Pasal 18 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di depan

persidangan berupa :

8 (delapan) lembar SPMG tanggal 18 Februari 2004 beserta lampiran

berupa SPP, 1 (satu) lembar memo tentang Biaya Jasa Kerja sebesar

Rp. 1.125.000.000,00, 2 (dua) lembar fotocopi kuitansi tanggal 25 Agustus 2004

yang diparaf oleh Samirin Darwoto dengan perincian :




1 (satu) jilid buku Perda Kabupaten Blitar Nomor 1 Tahun 2004 tanggal 9 Januari

2004 tentang APBD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2004 ;

118

1 (satu) jilid buku Rancangan Penjabaran APBD tahun 2004 tanggal 1 Januari

2004 sampai dengan 31 Desember 2004 ;

1 (satu) buah Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Blitar tahun 2004 tanggal

1 Januari 2004 sampai dengan 31 Desember 2004;

1 (satu) buku Keputusan Bupati nomor 8 Tahun 2004 tanggal 12 Januari 2004

tentang Penjabaran APBD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2004 ;

1 (satu) jilid buku Rancangan Perubahan Penjabaran APBD Kabupaten Blitar

tahun 2004 tanggal 1 Januari 2004 sampai dengan 31 Januari 2004

1 (satu) jilid buku Keputusan Bupati nomor 228 Tahun 2004 tanggal 29 Juli 2004

tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2004 (1

Januari 2004 sampai 31 Desember 2004) ;







1 Satu) jilid buku risalah Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Blitar tanggal 29

Desember 2003 sampai dengan 9 Januari 2004 dengan acara


SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 171423/71/012/1999

tanggal 16 Oktober 1999 tentang Pengangkatan Ketua DPRD;

Keputusan DPRD Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 1999 tanggal 29 September

1999 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Blitar;



masih diperlukan dalam perkara lainnya, maka barang-barang bukti tersebut harus

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk bukti dalam perkara lain ;

Dan untuk barang bukti berupa :

Sertifikat No. AV-361478 Sertifikat Hak Milik No. 23 atas nama Soebiantoro

atas tanah pertanian seluas 1981 m2 yang terletak di desa Pejangkungan

Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan

ternyata jual belinya dilakukan pada tahun 2002 dan tahun 2003 dan apabila dikaitkan

dengan tempus delicti/waktu tindak pidana yang telah dilakukan Terdakwa maka

119

cukup beralasan apabila dirampas untuk negara guna memenuhi uang pengganti

yang telah ditetapkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi

pidana, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP dan Pasal 222 ayat (1)

KUHAP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya

akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana kepada terdakwa,

maka sesuai pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP akan dipertimbangkan terlebih dahulu

hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa,

yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar dan Aparatur Pemerintah Terdakwa

tidak memberikan contoh/teladan baik bagi rakyat Blitar;

- Terdakwa sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar yang berpendidikan tinggi

seharusnya mempunyai tanggung jawab untuk mengawasi dan melakukan

efesiensi dan penghematan pengeluaran anggaran Sekretariat Pemerintah

Kabupaten Blitar agar berjalan baik dan tidak justru sebaliknya dengan

melakukan penyimpangan ;

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian negara yang sangat besar.

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan semangat Pemerintah dalam

memberantas dan memerangi tindak pidana korupsi

- Perbuatan terdakwa dilakukan justru pada saat perekonomian dan keuangan

Negara sedang mengalami masa sulit dan sangat banyak rakyat Indonesia yang

hidup menderita (miskin);

- Dalam perkara ini terdakwa melakukan dua kulalifikasi perbuatan (concorsus

realis), yaitu terdakwa memperkaya dirinya sendiri dan memperkaya orang lain ;

- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

- Terdakwa seorang Pensiunan PNS yang telah cukup lama mengabdikan dirinya

pada Bangsa dan Negara

120

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala hal yang

tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tak

terpisahkan dalam putusan ini ;

Mengingat akan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999


Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31

Tahun 1999 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan ketentuan pasal-pasal dalam

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan

perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Drs. H. SOEBIANTORO, Msi. tersebut di atas telah

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA ” ;

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karenanya dengan Pidana

Penjara selama 5 (lima) tahun.dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,00

(dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;

3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan

seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana tambahan untuk

membayar uang pengganti sebesar Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta

rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama satu

bulan sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta

bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk mencukupi uang

pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda

yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka akan diganti dengan

pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;

6. Menetapkan barang bukti berupa :

8 (delapan) lembar SPMG tanggal 18 Februari 2004 beserta lampiran

berupa SPP , 1 (satu) lembar memo tentang Biaya Jasa Kerja sebesar

Rp. 1.125.000.000,00, 2 (dua) lembar fotocopi kuitansi tanggal 25

Agustus 2004 yang diparaf oleh Samirin Darwoto dengan perincian :




121

1 (satu) jilid buku Perda Kabupaten Blitar Nomor 1 Tahun 2004 tanggal 9

Januari 2004 tentang APBD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2004 ;

1 (satu) jilid buku Rancangan Penjabaran APBD tahun 2004 tanggal 1

Januari 2004 sampai dengan 31 Desember 2004 ;

1 (satu) buah Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Blitar tahun 2004

tanggal 1 Januari 2004 sampai dengan 31 Desember 2004;

1 (satu) buku Keputusan Bupati nomor 8 Tahun 2004 tanggal 12 Januari

2004 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2004 ;

1 (satu) jilid buku Rancangan Perubahan Penjabaran APBD Kabupaten

Blitar tahun 2004 tanggal 1 Januari 2004 sampai dengan 31 Januari 2004

1 (satu) jilid buku Keputusan Bupati nomor 228 Tahun 2004 tanggal 29

Juli 2004 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Blitar Tahun

Anggaran 2004 (1 Januari 2004 sampai 31 Desember 2004) ;







1 Satu) jilid buku risalah Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Blitar tanggal

29 Desember 2003 sampai dengan 9 Januari 2004 dengan acara


SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor

171423/71/012/1999 tanggal 16 Oktober 1999 ;

Keputusan DPRD Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 1999 tanggal 29

September 1999 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Blitar;



dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk bukti dalam perkara lain ;

Sedangkan barang bukti berupa :

Sertifikat no. AV-361478 Sertifikat Hak Milik No. 23 atas nama

Sobiantoro atas tanah pertanian seluas 1981 m2 yang terletak di desa

pejangkungan Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan

dirampas Negara untuk dilelang ;

7. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

122

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Blitar pada hari Jum’at tanggal 14 September 2007 oleh kami

HERI SUKEMI, S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, SINUNG BARKAH

PRACAYA, S.H.M.H. dan SIGIT PANGUDIANTO, S.H.M.H. masing-masing

sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang yang

terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 September .2007 oleh Hakim Ketua

Majelis dengan didampingi oleh Hakim hakim Anggota tersebut, dibantu

BAMBANG URIPTO, S.H. Panitera Penganti pada Pengadilan Negeri Blitar, yang

dihadiri Tim Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar serta dihadapan terdakwa

dengan didampingi Tim Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,

Ttd. Ttd.

SINUNG BARKAH PRACAYA, S.H.M.H. HERI SUKEMI, S.H. M.H.

Ttd.

SIGIT PANGUDIANTO, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

BAMBANG URIPTO, S.H.

Dicatat disini bahwa turunan putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap karena Terdakwa telah menyatakan bading pada tanggal 19 September 2007. Panitera Pengganti, Ttd.

BAMBANG URIPTO, SH.

putusan nomor: 410/pid.b/2009/pn.blt

Documents