bab iii pembahasan a. gambaran umum mengenai putusan 1. putusan nomor...
TRANSCRIPT
25
BAB III
PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Mengenai Putusan
1. Putusan Nomor 3289/Pid.B/2013/PN.SBY
a. Identitas Terdakwa 1.
Nama : Budi Utomo bin Saidi
Tempat Lahir : Lamongan
Umur/Tanggal Lahir : 52 Tahun / 02 Perbuari 1961
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Dusun Katar RT.002 RW.004 Desa
Ngimbang Kec.Ngimbang Kab.Lamongan
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMA (lulus)
b. Identitas Terdakwa 2.
Nama : Dony Wira Nugroho bin Alex Moch.
Kusna
Tempat Lahir : Madiun
Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun / 01 Nopember 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
26
Alamat : Jl. Nusa Penida 37 B RT.10 RW.02 Kel.
Klegen Kec. Kutoharjo Kota Madiun
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMA (lulus)
c. Kasus Posisi1
Bahwa terdakwa Budi Utomo Bin Saidi bersama dengan
terdakwa Dony Wira Nugroho Bin Alex Moch. Kusnan pada hari
dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti yaitu
pada bulan September 2013 atau setidaknya pada dalam tahun
2013, bertempat ditempat keluar pintu tol gunungsari Surabaya
atau setidak-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam
wilayah hokum Pengadilan Negeri Surabaya, yang melakukan,
yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan
perbuatan, setiap orang yang memproduksi dan memperdagangkan
Pangan yang dengan sengaja tidak memenuhi standar Keamanan
Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2), yang
mengakibatkan luka berat atau membahayakan nyawa orang.
Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan
penahanan : Terdakwa I. (BUDI UTOMO Bin SAIDI).
1 Lihat halaman 2-3,6 Putusan nomor 3289/Pid.B/2013/PN.SBY
27
1. Penyidik tanggal 06 Oktober 2013 No.Pol : SP
Han/67/X/2013/Reskrim, sejak tanggal 06 Oktober 2013
sampai dengan tanggal 25 Oktober 2013.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 23 Oktober 2013
Nomor : 300/0.5.10.3/Euh.1/10/2013 sejak tanggal 26 Oktober
2013 sampai dengan tanggal 04 Desember 2013.
3. Penuntut Umum tanggal 03 Desember 2013 Nomor Print :
490/0.5.10.3/Euh.2/12/2013 sejak tanggal 03 Desember 2013
sampai dengan tanggal 22 Desember 2013.
4. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 16 Desember 2013
No.3289/Pid.B/2013/PN.Sby. sejak tanggal 16 Desember 2013
sampai dengan tanggal 14 Januari 2014.
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 13 Januari
2014 No.3289/Pid.B/2013/PN.Sby. sejak tanggal 15 Januari
2014 sampai dengan tanggal 15 Maret 2014.
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 11 Maret
2014 No.105/PN.B.Pen.Pid/2014/PT.Sby. sejak tanggal 16
Maret 2014 sampai dengan tanggal 14 April 2014.
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 10 April
2014 No.105/PN.B/Pen.Pid/2014/PT.Sby. sejak tanggal 15
April 2014 sampai dengan tanggal 14 Mei 2014.
28
Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan
penahanan : Terdakwa II (DONY WIRA NUGROHO Bin ALEX
MOCH. KUSNAN).
1. Penyidik tanggal 06 Oktober 2013 No.Pol : SP-
Han/68/X/2013/Reskrim, sejak tanggal 06 Oktober 2013
sampai dengan tanggal 25 Oktober 2013.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 23 Oktober 2013
Nomor : 301/0.5.10.3/Euh.1/10/2013 sejak tanggal 26 Oktober
2013 sampai dengan tanggal 04 Desember 2013.
3. Penuntut Umum tanggal 03 Desember 2013 Nomor Print :
491/0.5.10.3/Euh.2/12/2013 sejak tanggal 03 Desember 2013
sampai dengan tanggal 22 Desember 2013.
4. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 16 Desember 2013
No.3289/Pid.B/2013/PN.Sby. sejak tanggal 16 Desember 2013
sampai dengan tanggal 14 Januari 2014.
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 13 Januari
2014 No.3289/Pid.B/2013/PN.Sby. sejak tanggal 15 Januari
2014 sampai dengan tanggal 15 Maret 2014.
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 11 Maret
2014 No.105/PN.B.Pen.Pid/2014/PT.Sby. sejak tanggal 16
Maret 2014 sampai dengan tanggal 14 April 2014.
29
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 10 April
2014 No.105/PN.B/Pen.Pid/2014/PT.Sby. sejak tanggal 15
April 2014 sampai dengan tanggal 14 Mei 2014.
d. Dakwaan2
Menyatakan terdakwa BUDI UTOMO Bin SAIDI dan
terdakwa DONY WIRA NUGROHO Bin ALEX MOCH.
KUSNAN, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “
secara bersama-sama dengan sengaja tidak memiliki ijin edar
terhadap setiap Pangan Olahan yang membahayakan nyawa orang
dan mengakibatkan kematian orang “ sebagaimana diatur dan
diancam pidana dalam Pasal 142 Jo. Pasal 146 (1) huruf a dan
Pasal 142 Jo Pasal 146 (1) huruf b UU R.I. No.18 Tahun 2012
Tentang Pangan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BUDI UTOMO Bin
SAIDI dan terdakwa DONY WIRA NUGROHO Bin ALEX
MOCH. KUSNAN dengan pidana penjara masing-masing selama 5
(lima) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam
tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap berada
dalam tahanan.
e. Tuntutan3
2 Lihat halaman 4 Putusan nomor 3289/Pid.B/2013/PN.SBY
30
Berdasarkan putusan No.3289/Pid.B/2013/PN>SBY, para
terdakwa di tuntuntut sebagai berikut :
1. Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut diatas sebagaimana
diatur dan diancam pidana dalam Pasal 140 Jo. Pasal 146 ayat
(2) huruf a UU RI No.18 Tahun 2012 Tentang Pangan Jo.
Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
2. Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI
No.PM.04.06.972.10.13. 10211 yang dilakukan oleh Dra.
ENDAH SETIOWATI, Apt (selaku Kepala Bidang Pengujian
Pangan dan Bahan Berbahaya) terhadap minuman tersebut
mengandung Etanol dengan kadar 83 % (syarat minimal 30 %
dan Metanol dengan kadar 22 % (syarat maksimal 0,1 %)
dengan Kesimpulan tidak memenuhi syarat untuk Parameter
Uji diatas). Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut diatas
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 142 jo
Pasal 146 ayat (1) huruf b UU RI No.18 Tahun 2012 Tentang
Pangan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
3. Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI
No.PM.04.06.972.10.13. 10211 yang dilakukan oleh Dra.
ENDAH SETIOWATI, Apt (selaku Kepala Bidang Pengujian
Pangan dan Bahan Berbahaya) terhadap minuman tersebut
mengandung Etanol dengan kadar 83 % (syarat minimal 30 %
3 Lihat halaman 17,21,26,29,33 Putusan nomor 3289/Pid.B/2013/PN.SBY
31
dan Metanol dengan kadar 22 % (syarat maksimal 0,1 %)
dengan Kesimpulan tidak memenuhi syarat untuk Parameter
Uji diatas). Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut diatas
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 141 UU
RI No.18 Tahun 2012 Tentang Pangan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke
1 KUHP.
4. Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI
No.PM.04.06.972.10.13. 10211 yang dilakukan oleh Dra.
ENDAH SETIOWATI, Apt (selaku Kepala Bidang Pengujian
Pangan dan Bahan Berbahaya) terhadap minuman tersebut
mengandung Etanol dengan kadar 83 % (syarat minimal 30 %
dan Metanol dengan kadar 22 % (syarat maksimal 0,1 %)
dengan Kesimpulan tidak memenuhi syarat untuk Parameter
Uji diatas). Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut diatas
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 204 ayat
(1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
5. Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI
No.PM.04.06.972.10.13. 10211 yang dilakukan oleh Dra.
ENDAH SETIOWATI, Apt (selaku Kepala Bidang Pengujian
Pangan dan Bahan Berbahaya) terhadap minuman tersebut
mengandung Etanol dengan kadar 83 % (syarat minimal 30 %
dan Metanol dengan kadar 22 % (syarat maksimal 0,1 %)
dengan Kesimpulan tidak memenuhi syarat untuk Parameter
32
Uji diatas). Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut diatas
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 204 ayat
(2) ke 1 KUHP.
f. Pertimbangan Majelis Hakim4
Pasal 142 Jo. Pasal 146 ayat (1) huruf a UU RI No.18 Tahun
2012 Tentang Pangan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Kedua
Pasal 142 Jo. Pasal 146 ayat (1) huruf b UU RI No.18 Tahun 2012
Tentang Pangan Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya
sebagai berikut :
Unsur ke 1 : berdasarkan keterangan saksi-saksi pelakunya
adalah para terdakwa sebagaimana disebutkan dalam identitas Para
Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian
tidak terjadi eror in persona, karena identitas Para Terdakwa sesuai
dengan identitas yang ada pada surat dakwaan Penuntut Umum.
Unsur ke 2 : Dengan sengaja memperdagangkan pangan yang
tidak sesuai dengan keamanan pangan dan mutu pangan yang
tercantum dalam label kemasan pangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 89 Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2012. Bahwa
mengenai Pasal 89 Undang-Undang RI No. 18 tahun 2012 tentang
Pangan, menyatakan bahwa setiap orang dilarang
memperdagangkan pangan yang tidak sesuai dengan keamanan
4 Lihat Halaman 43,44,45,46,47 Putusan nomor 3289/Pid.B/2013/PN.SBY
33
pangan dan mutu pangan yang tercantum dalam label kemasan
pangan. Bahwa Para Terdakwa tidak pernah memberi label pada
minuman arak yang diperdagangkan, padahal arak yang yang
diperdagangkan belum pernah didaftarkan di Balai Pengawasan
Obat dan Makanan, apakah membahayakan bagi orang yang
mengkonsumsi atau tidak, Para Terdakwa tidak mengetahuinya.
Bahwa unsur ini menunjuk kepada pelaku tindak pidananya
Terdakwa I Budi Utomo Bin Saidi dan Terdakwa II Dony Wira
Nugroho Bin Alex Moch. Kusnan (subyek hukumnya) sebagai
orang yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya dan dapat
dipertanggung jawabkan menurut hukum. Bahwa unsur ini hanya
menunjuk kepada para pelakunya dan pelaku usaha pangan, dalam
hal ini yang menjual arak adalah Para Terdakwa tersebut, sehingga
dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi. Bahwa
berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh
dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa, terungkap bahwa
terdakwa Budi Utomo Bin Saidi mempunyai usaha jual beli
minuman arak sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang, dimana
terdakwa Budi Utomo Bin Saidi membeli minuman arak dari
terdakwa Doni Wira Nugraha dengan cara menghubungi melalui
telepon terlebih dahulu, 3 tiga hari kemudian terdakwa Doni Wira
Nugraha mengantar minuman arak tersebut kepada terdakwa dan
bertemu di depan gerbang pintu tol Gunungsari Surabaya. Bahwa
34
setelah barang bukti yang disita berupa minuman arak tersebut
dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polri Cabang
Surabaya pada hari Jumat tanggal 27 September 2013 yang
ditanda tangani oleh Ir. Fadjar Septi Ariningsih (Kepala Sub
Bidang Kambio Forensik), Drs. Fitriyana Hawa (Kaur Sub Bidang
Kambio Forensik) dan Lia Novi Ermawati, S.Si (Staf Sub Bidang
Kambio Forensik) dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan
Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6082/KKF/2013 dengan
kesimpulan bahwa barang bukti No.0781/2013/KKF berupa cairan
warna kuning adalah benar didapatkan adanya golongan alcohol
dengan bahan aktif Metanol dengan kadar 37,99 % dan Etanol
dengan kadar 44,99 %. Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian
Badan POM RI No.PM.04.06.972.10.13.10211 yang dilakukan
oleh Dra. Endah Setiowati, Apl (selaku Kepala Bidang Pengujian
Pangan dan Bahan Berbahaya) terhadap minuman tersebut
mengandung Etanol dengan kadar 83 % (syarat minimal 30 % dan
Metanol dengan kadar 22 % (syarat maksimal 0,1 %) dengan
kesimpulan tidak memenuhi syarat untuk Parameter Uji diatas.
Bahwa setelah diteliti oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan,
maka dapat disimpulkan Para Terdakwa telah memperdagangkan
minuman arak yang tidak sesuai dengan keamanan pangan dan
mutu pangan. Bahwa mengenai keterangan saksi ade charge,
karena tidak begitu relevan tidak dipertimbangkan secara khusus
35
oleh Majelis. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas,
maka Majelis berpendapat unsur ke 2 telah terpenuhi.
Unsur ke 3 : bahwa berdasarkan fakta yang terungkap
dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi dan keterangan
para terdakwa, bahwa terdakwa Budi Utomo Bin Saidi membeli
minuman arak tersebut melalui terdakwa Doni Wira Nugroho Bin
Alex Moch. Kusnan dengan cara menghubungi melalui telepon
terlebih dahulu, 3 tiga hari kemudian terdakwa Doni Wira Nugraha
mengantar minuman arak tersebut kepada terdakwa dan bertemu di
depan gerbang pintu tol Gunungsari Surabaya setelah minuman
arak tersebut dipindahkan ke mobil terdakwa dan dilakukan
pembayaran, kemudian terdakwa mendapatkan komisi Rp.10.000,-
untuk setiap jerigen. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas
dengan demikian unsur ke 3 telah terpenuhi pula. Bahwa dengan
demikian semua unsure dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum
yaitu Pasal 141 Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2012 tentang
Pangan jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi semua,
sebagaimana di dakwakan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti
terpenuhi seluruhnya. Dengan demikian kepada para terdakwa
haruslah dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan
“ secara bersama-sama dengan sengaja memperdagangkan pangan
yang tidak sesuai dengan keamanan pangan dan mutu pangan.
Bahwa oleh karena Majelis tidak menemukan adanya unsur pemaaf
36
maupun pembenar di dalam diri maupun perbuatan terdakwa, maka
kepada terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan
perbuatannya. Bahwa Para Terdakwa dalam tahanan maka
hukuman yang dijatuhkan ini akan dikurangkan seluruhnya dengan
selama terdakwa berada di dalam tahanan. Bahwa mengenai status
barang bukti mobil Suzuki APV No. Pol.S-1457-JE karena
merupakan milik Hariono, yang mana Terdakwa Budi Utomo Bin
Saidi menyewa mulai bulan Juni 2013 sampai dengan September
2013 dan Terdakwa Budi Utomo Bin Saidi tidak pernah
menyatakan kepada pemilik mobil Suzuki APV tersebut untuk
mengangkut minuman arak, oleh karena itu pemilik mobil yang
beritikad baik harus dilindungidan mobil statusnya ditentukan
dalam putusan. Bahwa Para Terdakwa berada dalam tahanan cukup
alasan bagi Mejelis untuk memerintahkan Para Terdakwa tetap
ditahan. Bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah
dan dijatuhi hukuman, maka kepada Para Terdakwa dihukum pula
untuk membayar biaya perkara.
g. Amar Putusan5
Menyatakan terdakwa BUDI UTOMO Bin SAIDI dan terdakwa
DONY WIRA NUGROHO Bin ALEX MOCH. KUSNAN,
telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ secara
5 Lihat Halaman 47-49 Putusan Nomor:3289/Pid.B/2013/PN.SBY
37
bersama-sama dengan sengaja memperdagangkan pangan yang
tidak sesuai dengan keamanan pangan dan mutu pangan ;
Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BUDI UTOMO Bin
SAIDI dan terdakwa DONY WIRA NUGROHO Bin ALEX
MOCH. KUSNAN dengan pidana penjara masing-masing
selama 2 (dua) tahun.
Menetapkan lamanya Para Terdakwa ditahan dikurangkan
sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
Memerintahkan barang bukti berupa :
a. 4 (empat) buah dos berisi masing-masing 12 botol arak
ukuran 1,5 liter ;
b. 1 (satu) buah jerigen plastic warna biru berisi 30 liter arak ;
c. 30 (tiga puluh) kardus masing-masing berisi 12 botol arak
ukuran 1,5 liter sebanyak 360 botol minuman arak ;
d. 40 (empat puluh) kardus masing-masing berisi 12 botol arak
ukuran 1,5 liter sebanyak 480 boto minuman arak ;
e. 20 (dua puluh) kardus masing-masing berisi 24 botl arak
ukuran 600 ml sebanyak 480 botol minuman arak ;
f. 20 (dua puluh) jerigen ukuran 30 liter berisi arak ;
g. 18 (delapan belas) jerigen ukuran 30 liter dalam keadaan
kosong ;
h. 2 (dua) buah selang plastic panjang 2 meter ;
38
i. 4 (empat) buah corong plastic ;
j. 1 (satu) buah saringan ;
k. dirampas untuk dimusnahkan ;
l. 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna abu-abu metalik
tahun 2010 Nopol S-1457-JE beserta STNK asli An. Sri
Kaswati, dikembalikan kepada yang berhak yaitu Hariono ;
m. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara
masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
B. Analisa Tentang Kesesuaian Antara Penerapan Pasal, Dasar Pertimbangan
Hakim dan Penjatuhan Putusan Pidana Terkait Dengan
Putusan Nomor: 3289/Pid.B/2013/PN.SBY Tentang Tindak Pidana
Penjualan Minuman Keras (miras) Oplos Dengan Terdakwa Budi
Utomo bin Saidi dan Dony Wira Nugroho bin Alex Moch. Kusnan
1. Analisa Dasar Pertimbangan Hakim Terkait penjatuhan Putusan
Pidana No: 3289/Pid.B/2013/PN.SBY
Dalam putusan Nomor: 3289/Pid.B/2013/PN.SBY dakwaan kesatu jaksa
penuntut umum melakukan penuntutan sesuai dengan pasal 142 Jo. Pasal 146
ayat (1) huruf a dan pasal 142 Jo. Pasal 146 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 18
Tahun 2012 Tentang Pangan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. Pasal 142 UU
RI Nomor 18 tahun 2012 Tentang Pangan6 berbunyi
“Pelaku Usaha Pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar
terhadap setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau 6 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2012 Tentang Pangan
39
yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) dipidana dengan
pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak
Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)”.
Kemudian pasal 146 ayat (1) huruf a dan b menjelaskan bahwa ancaman
yang diberikan kepada para terdakwa berbunyi :
(1) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137, Pasal
138, Pasal 142, Pasal 143, dan Pasal 145 yang mengakibatkan:
a. luka berat atau membahayakan nyawa orang, pelaku
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun
atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh
miliar rupiah).
b. kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara
paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak
Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah)
Pasal 142 Jo. Pasal 146 ayat (1) huruf a UU RI No.18 Tahun 2012 Tentang
Pangan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Kedua Pasal 142 Jo. Pasal 146
ayat (1) huruf b UU RI No.18 Tahun 2012 Tentang Pangan Jo. Pasal 55 ayat
(1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut7 :
7 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2012 Tentang Pangan
40
a. Unsur ke 1 : berdasarkan keterangan saksi-saksi pelakunya adalah para
terdakwa sebagaimana disebutkan dalam identitas Para Terdakwa dalam
surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian tidak terjadi eror in
persona, karena identitas Para Terdakwa sesuai dengan identitas yang ada
pada surat dakwaan Penuntut Umum.
b. Unsur ke 2 : Dengan sengaja memperdagangkan pangan yang tidak sesuai
dengan keamanan pangan dan mutu pangan yang tercantum dalam label
kemasan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 Undang-Undang
RI No. 18 Tahun 2012. Bahwa mengenai Pasal 89 Undang-Undang RI No.
18 tahun 2012 tentang Pangan, menyatakan bahwa setiap orang dilarang
memperdagangkan pangan yang tidak sesuai dengan keamanan pangan
dan mutu pangan yang tercantum dalam label kemasan pangan. Bahwa
Para Terdakwa tidak pernah memberi label pada minuman arak yang
diperdagangkan, padahal arak yang yang diperdagangkan belum pernah
didaftarkan di Balai Pengawasan Obat dan Makanan.
c. Unsur ke 3 : bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang
diperoleh dari keterangan saksi dan keterangan para terdakwa, bahwa
terdakwa Budi Utomo Bin Saidi membeli minuman arak tersebut melalui
terdakwa Doni Wira Nugroho Bin Alex Moch. Kusnan dengan cara
menghubungi melalui telepon terlebih dahulu, 3 tiga hari kemudian
terdakwa Doni Wira Nugraha mengantar minuman arak tersebut kepada
terdakwa dan bertemu di depan gerbang pintu tol Gunungsari Surabaya
setelah minuman arak tersebut dipindahkan ke mobil terdakwa dan
41
dilakukan pembayaran, kemudian terdakwa mendapatkan komisi
Rp.10.000,- untuk setiap jerigen. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas
dengan demikian unsur ke 3 telah terpenuhi pula.
Dengan demikian semua unsur dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum
yaitu Pasal 141 Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan jo
Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi semua, sebagaimana di
dakwakan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti terpenuhi seluruhnya. Dengan
demikian kepada para terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah secara
sah dan meyakinkan “secara bersama-sama dengan sengaja
memperdagangkan pangan yang tidak sesuai dengan keamanan pangan dan
mutu pangan.
Bahwa oleh karena Majelis tidak menemukan adanya unsur pemaaf
maupun pembenar di dalam diri maupun perbuatan terdakwa, maka kepada
terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.
Dan diberikan sanksi yang harusnya menimbulkan efek jera kepada para
terdakwa.
Sedangkan dalam putusan Nomor 3289/Pid.B/2013/PN.SBY majelis
hakim hanya menjatuhkan putusan kepada para terdakwa dengan pidana
penjara masing-masing 2 Tahun dan menetapkan agar para terdakwa
membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5000 (Lima Ribu
Rupiah)8. Putusan yang diberikan oleh majelis hakim dalam hal ini dianggap
terlalu meringankan para terdakwa karena didalam pasal 146 ayat (1) huruf a
8 Lihat Putusan No:3289/Pid.B/2013/PN.SBY, Hal 47, 49
42
UU RI No.18 Tahun 2012 tentang Pangan dijelaskan bahwa apabila tindakan
tersebut menyebabkan luka berat dan membahayakan nyawa orang ancaman
pidana yang dijatuhkan kepada para pelaku tindak pidana selama 5 Tahun
dengan Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah)9. Kemudian 146 ayat
(1) huruf b UU RI No.18 Tahun 2012 tentang Pangan dijelaskan bahwa
apabila tindakan tersebut menyebabkan kematian ancaman pidana yang
dijatuhkan kepada para pelaku tindak pidana selama 10 Tahun dengan denda
Rp.20.000.000.000,- (Dua Puluh Miliar Rupiah).
Selanjutnya didalam pasal 204 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
dijelaskan bahwa10 :
(1) Barang siapa menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-
bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau
kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu,
diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan orang mati, yang bersalah
diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana
penajra selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.
Dari beberapa peraturan yang ada dapat ditarik kesimpulan bahwa putusan
pidana yang diberikan oleh hakim cenderung meringankan para terdakwa dan
dirasa tidak akan memberikan efek jera kepada para terdakwa. Pada putusan
Nomor 3289/Pid.B/2013/PN.SBY yang menjadi dasar pertimbangan hakim
9 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2012 Tentang Pangan 10 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
43
dalam menjatuhkan putusan putusan terlebih dahulu akan dipertimbangkan
hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman ;
1. Hal-hal yang memberatkan :
Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat.
2. Hal-hal yang meringankan :
Para Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali
perbuatannya.
Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.
Para korban yang meninggal dunia tidak pernah membeli arak
dari Para Terdakwa.
Mengingat ketentuan pasal Pasal 141 Undang-Undang RI No.18 Tahun
2012 Tentang Pangan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Kedua Pasal 142
Jo. Pasal 146 ayat (1) huruf b UU RI No.18 Tahun 2012 Tentang Pangan Jo.
Pasal 55 ayat (1) KUHP serta peraturan lainnya yang bersangkutan.
Apabila hal yang meringankan terdakwa mengenai point yang menyatakan
bahwa Para korban yang meninggal dunia tidak pernah membeli arak dari
Para Terdakwa hal ini sesuai karena jika dilihat dalam fakta yang ditemukan
di dalam proses penyelidikan menyatakan bahwa pada hari Jum’at tanggal 13
September 2013, saksi ISMAIL (penjual minuman keras) membeli minuman
arak kepada terdakwa BUDI UTOMO Bin SAIDI, lalu minuman arak
tersebut dijual lagi kepada orang lain, selanjutnya pada tanggal 14 September
2013, WAHID SULAIMAN (meninggal dunia) dan saksi AGUS
SUDARMONO Als. ALEX membeli minuman arak kepada saksi ISMAIL
44
dengan harga Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per 1,5 liter, lalu pada
tanggal 16 September 2013 IWAN YULIANTO Als. CIPTO (meninggal
dunia) dan saksi SUTIKNO Als. TIKNO juga membeli minuman arak kepada
saksi ISMAIL yang selanjutnya minuman arak tersebut diminum bersama-
sama dengan MURTOYO Als. BRENGOS11.
Dari fakta yang telah ada didalam dakwaan telah terbukti bahwa secara
tidak langsung para korban yang meninggal dunia akibat mengkonsumsi
minuman keras yang diperjual belikan oleh terdakwa. Maka seharusnya
hakim menjadikan fakta tersebut sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman
kepada para terdakwa, sesuai dengan ketentuan pasal 204 ayat 1 dan 2 Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi :
(1) Barang siapa menjual, menawarkan, menyerahkan atau
membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan
nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak
diberitahu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima
belas tahun.
(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan orang mati, yang bersalah
diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana
penajra selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.
Dalam surat dakwaan dan beberapa saksi yang telah diminati keterangan di
dalam proses persidangan sudah secara jelas dan sudah diakui juga oleh para
11 Lihat Putusan No:3289/Pid.B/2013/PN.SBY Hal, 27
45
terdakwa bahwa Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum
No.Reg.Perkara : PDM-558/Euh.2/12/2013 tanggal 12 Maret 2014 yang pada
pokoknya menuntut agar :
Menyatakan terdakwa BUDI UTOMO Bin SAIDI dan terdakwa
DONY WIRA NUGROHO NUGROHO Bin ALEX MOCH.
KUSNAN, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “
secara bersama-sama dengan sengaja tidak memiliki ijin edar
terhadap setiap Pangan Olahan yang membahayakan nyawa orang
dan mengakibatkan kematian orang sebagaimana diatur dan
diancam pidana dalam Pasal 142 Jo. Pasal 146 (1) huruf a dan
Pasal 142 Jo Pasal 146 (1) huruf b UU R.I. No.18 Tahun 2012
Tentang Pangan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BUDI UTOMO Bin SAIDI
dan terdakwa DONY WIRA NUGROHO Bin ALEX MOCH.
KUSNAN dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima)
tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan
sementara dengan perintah para terdakwa tetap berada dalam
tahanan.
Menyatakan barang bukti berupa :
1. 4 (empat) buah dos berisi masing-masing 12 botol arak
ukuran 1,5 liter.
2. 1 (satu) buah jerigen plastic warna biru berisi 30 liter arak.
46
3. 30 (tiga puluh) kardus masing-masing berisi 12 botol arak
ukuran 1,5 liter sebanyak 360 botol minuman arak.
4. 40 (empat puluh) kardus masing-masing berisi 12 botol arak
ukuran 1,5 liter sebanyak 480 boto minuman arak.
5. 20 (dua puluh) kardus masing-masing berisi 24 botl arak
ukuran 600 ml sebanyak 480 botol minuman arak.
6. 20 (dua puluh) jerigen ukuran 30 liter berisi arak.
7. 18 (delapan belas) jerigen ukuran 30 liter dalam keadaan
kosong.
8. 2 (dua) buah selang plastic panjang 2 meter.
9. 4 (empat) buah corong plastik.
10. 1 (satu) buah saringan.
Selain itu akibat yang ditimbulkan oleh penjual miras tersebut sudah
secara jelas dengan bukti forensik yang diberikan oleh ahli forensik bahwa
akibat minuman keras jenis arak tersebut juga mengakibatkan orang lain
meninggal dunia. Seperti hasil Visum Et Repertum (Jenazah) Nomor
KF.13.0536 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ABDUL AZIS, SpF
sebagai dokter spesialis forensik pada instalasi Kedokteran dan Medikolegal
RSUD Dr.Soetomo Surabaya yang melakukan pemeriksaan luar pada tanggal
18 September 2013 dengan kesimpulan :
1. Jenazah laki-laki umur tiga puluh sampai empat puluh tahun, berat
badan tujuh puluh kilo gram, panjang badan seratus enam puluh
sentimeter.
47
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
a. Cabang cabang saluran nafas bawah (bronchiole) berisi cairan
kental putih kekuningan, yang dapat menyebabkan hambatan
masuknya udara pernapasan.
b. Kekurangan oksigen dalam waktu relatif lama (aspiksia) ditandai
dengan bibir, selaput lender bibir, serta kuku jari tangan pucat
kebiruan, pembengkaan otak dan biktik-bintik pndarahan pada
permukaan bagian bawah paru kanan.
c. Nanah pada saluran kencing atas kanan dan kandung kencing,
merupakan tanda adanya penyakit infeksi.
d. Hasil Uji Toksikologi (kandungan zat racun/berbahaya) ditemukan
alcohol golongan methanol dan ethanol).
3. Korban meninggal dunia akibat gangguan system pernapasan
(aspiksia) karena hambatan masuknya udara pernapasan oleh lender
pada cabang-cabang saluran napas bawah dan atau penggunaan zat
yang mengandung alcohol (methanol dan ethanol).
Dari alat bukti yang berupa bukti forensik yang disampaikan oleh ahli
forensik, dapat dikatakan bahwa korban yang meninggal dunia tersbut
mengkonsumsi minuman – minuman yang mengandung zat yang berbahaya
bagi tubuh. Selanjutnya dari keterangan saksi juga mengatakan bahwa korban
mengkonsumsi minuman berbahaya yang dibelinya dari saudara Ismail,
saudara Ismail mendapakan minuman arak yang sudah dicampur dengan
48
minuman fanta hijau dari saudara Budi Utomo yang sekarang kedudukannya
menjadi Terdakwa.
Dari beberapa keterangan diatas penulis merasa jika hal yang dijadikan
dasar untuk meringankan tuntutan para Terdakwa ini tidak tepat, karena dari
beberapa bukti yang telah diungkap di dalam persidangan sudah jelas
menyatakan bahwa Terdakwa Budi Utomo dan juga Terdakwa Dony Wira
Nugroho merupakan penjual minuman arak yang mengakibatkan matinya
seseorang. Dengan demikian maka seharusnya bukti yang telah ada tersebut
dijadikan pertimbangan hakim untuk menjatuhkan hukuman sesuai dengan
peraturan yang ada.
C. Bagaimana Pemenuhan Aspek Kepastian Hukum Dalam Putusan
Nomor : 3289/Pid.B/2013/PN.SBY Tentang Tindak Pidana Penjualan
Minuman Keras (miras) Oplos Dengan Terdakwa Budi Utomo bin
Saidi dan Dony Wira Nugroho bin Alex Moch. Kusnan
Ajaran Cita Hukum (I dee des Recht) menyebutkan adanya tiga unsur
cita hukum yang harus ada secara proporsional, yaitu kepastian hukum
(rechtssicherkeit), keadilan (gerechtig keit) dan kemanfaatan
(zweckmasigkeit). Sekiranya dikaitkan dengan teori penegakan hukum
sebagaimana disampaikan oleh Gustav Rad bruch dalam idee des recht
yaitu penegakan hukum harus memenuhi ketiga asas tersebut.
Didalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang
Penyelanggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN, poin satu yang
49
berbunyi “asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang
mengutamakan landasan pengaturan perundang-undangan, kepatutan dan
keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara”12.
Dalam putusan 3289/Pid.B/2013/PN.SBY aspek kepastian hukum
yang dijadikan dasar pertimbangkan hakim dalam memutuskan suatu
perkara sudah terpenuhi apabila dasar hukumnya berhubungan dengan
Pasal 141Undang-Undang RI No.8 Tahun 2012 tentang Pangan Jo. Pasal
55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Kedua Pasal 142 Jo. Pasal 146 ayat (1) huruf
b Undang-Undang RI No.18 Tahun 2012 tentang Pangan Jo. Pasal 55 Ayat
(1) KUHP serta peraturan lainnya yang bersangkutan.
Dari penjelasan diatas menurut penulis apabila dalam penjatuhan
hukuman tersebut hakim hanya menerapkan aspek kepastian hukum maka
akan ada aspek yang dikesampikan, yaitu aspek keadilan hukum dan
kemanfaatan hukum. Berdasarkan bukti yang ada didalam putusan
3289/Pid.B/2013/PN.SBY penjualan minuman keras yang dijual oleh
terdakwa Budi Utomo bin Saidi dan Dony Wira Nugroho bin Alex Moch.
Kusna yang mengakibatkan kematian orang. Apabila suatu tindak pidana
tersebut meengakibatkan kematian seseorang mak hakim seharusnya
menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya sesuuai dengan tuntutan
Jaksa Penuntut Umum.
Dalam perkara ini hakim hanya menitik beratkan hukuman terdakwa
hanya pada Pasal 141 dan Pasal 142, sedangkan dalam tuntutan Jaksa
12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelanggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN
50
Penuntut Umum terdakwa dijerat dengan pasal berlapis. Salah satu pasal
yang menjadi tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah Pasal 146 Ayat (1)
Huruf b “kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling
lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp20.000.000.000,00
(dua puluh miliar rupiah)”.
Dilihat dari fakta bukti-bukti yang ada bahwa terdakwa sudah jelas
terbutki menjual Minuman Keras (miras) Oplos yang dimana terbukti
bahwa Minuman Keras (miras) Oplos tersebut tidak tertera Komposisi,
Mutu, Bahan-Bahan yang dicampur dalam minuman tersebut, Tidak sesuai
dengan ukuran dan takaran, tidak mencatumkan tanggal kadaluarsa, tidak
mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, tidak memasang label atau
membuat penjelasan barang yang memuat nama barang,ukuran,berat/isi
bersih atau netto,aturan pakai,tanggal pembuatan,akibat sampingan,nama
dan alamat pelaku usaha. Seperti yang diatur dalam Undang-Undang
Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen Pasal 8 Ayat (1) Huruf a-j yang berbunyi:13
(1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang: a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersya
ratkan dan ketentuan peraturan perundangundangan; b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, danjumlah
dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
51
e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/ dibuat;
j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku.
Selain aspek keadilan yang tidak dipenuhi dalam putusan Nomor:
3289/Pid.B/2013/PN.SBY, aspek kemanfaatan juga tidak dipenuhi dalam
perkara tersebut, karena melihat dari pokok bahasan di dalam isi putusan
tersebut tidak sesuai dengan fakta yang ada di dalam penyidikan. Didalam
putusan Nomor: 3289/Pid.B/2013/PN.SBY sudah secara jelas disebutkan
bahwa korban meninggal dunia membeli Minuman Keras (miras) Oplos
kepada saksi Ismail dengan harga Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah).
Sedangkan dalam keterangan sebelumnya dijelaskan bahwa saksi Ismail
(penjual minuman keras) membeli Minuman Keras (miras) Oplos kepada
terdakwa Budi Utomo Bin Saidi, kemudian Minuman Keras (miras) Oplos
tersebut dijual lagi kepada orang lain.
Dari penjelasan diatas menurut penulis pihak kedua yang didalam hal
ini adalah saksi Ismail seharusnya juga dijerat hukuman pidana, karena
52
saksi Ismail yang menjual Minuman Keras (miras) Oplos tersebut kepada
para Korban. Selain itu terdakwa juga dapat dikatakan sebagai penjual atau
orang yang membuat Minuman Keras (miras) Oplos tersebut, walaupun
terdakwa Budi Utomo Bin Saidi dan terdakwa Dony Wira Nugroho Bin
Alex Moch Kusnan bukan merupakan produsen pembuat Minuman Keras
(miras) Oplos yang dikonsumsi oleh para korban sehingga menyebabkan
kematian.
Apabila saksi Ismail tidak dijerat hukuman yang sama dengan para
terdakwa, maka aspek kemanfaatan tidak ada dalam pekara putusan
Nomor: 3289/Pid.B/2013/PN.SBY. Jika para penjualan Minuman Keras
(miras) Oplos dibiarkan berkeliaran di dalam masyarakat maka akan
menimbulkan keresahan tersendiri bagi masyarakat.