public summary (resume hasil penilaian kinerja phpl) … · menteri kehutanan no....

PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Penilaian Kinerja PHPL)

Penilikan IV

PT ARARA ABADI SK IUPHHK-HT Nomor : SK.703/Kpts-II/2013

Luas Areal : 296.262 ha

Lokasi Unit Manajemen

Provinsi Riau

Lembaga Sertifikasi

PT TUV RHEINLAND INDONESIA

Agustus 2018

Resume Hasil Penilaian Kinerja PHPL IUPHHK-HTI PT ARARA ABADI

hal 1 dari 19

IDENTITAS LPPHPL PT. TUV RHEINLAND INDONESIA

1. Nama Lembaga Resertifikasi : PT. TÜV Rheinland Indonesia

2. Alamat : Menara Karya 10th Floor

Jl. H.R. Rasuna Said Block X-5 Kav. 1-2,

Jakarta 12950 INDONESIA

Telp. +62-21-579 44 579, Fax .+62-21-579 44 579

e-mail : [email protected]

3 Akte Pendirian : Akta Pendirian : No. 3 tanggal 11 September 1996 oleh Notaris Siti Mariam Muchtar Widodo SH, yang disahkan oleh Menteri Kehakiman RI tanggal 30 Oktober 1998 nomor 02-23576 HT.01.01.Th.98.

Akta No. 04 tanggal 10 Agustus 2016 Notaris Anesta Chrisanti, S.H.,M.Kn.pdf. Pengesahan Menteri Menkum-ham RI Nomor AHU-AH.01.03-0071862 Tanggal 15 Agustus 2016.

4. Pengurus Lembaga VLK :

Komisaris Utama :

Ralf Scheller

Komisaris :

Holger Helmut Kunz

DR. Nirmala Chandra Dewi Motik, SH

DR. Indaryati S Adisuryo Motik, MBA

Ir. M. Bascharul Asana, MBA

Presiden Direktur :

I Nyoman Susila

Direktur :

Edmundus Wiharyono

Abdul Qohar

Kepala LV-LK dan LPPHPL :

Dian Susanty Soeminta

5. Tim Auditor VLK 1. Ade Sudiana, S.Hut (Auditor Prasyarat)

2. Enjang Gangga Permana, S.Hut (Aspek Produksi/Lead)

3. Ibrohim Prayetno (Auditor Ekologi)

4. M. Jamaluddin Al Afghoni, S.P ( Aspek Sosial)

Tri Sugeng Riyanto, S.Hut (Auditor VLK)

mailto:[email protected]


hal 2 dari 19

Identitas Perusahaan PT ARARA ABADI

1 Organisasi / Auditee PT Arara Abadi

2 Lokasi Kabupaten : Siak, Pelalawan, Rokan Hilir, Kampar, dan Bengkalis.

Kota : Pekanbaru dan Dumai

3 Alamat Kantor Kantor Pusat :

Jl. Teuku Umar No. 51, Pekanbaru-Riau.

Telp./Fax : 0761-858888/0761-91320

4 Kategori UM Pemegang IUPHHK Hutan Tanaman

5 IUPHHK – HT Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 743/Kpts-II/1996 tanggal 25 Nopember 1996 dengan luas 299.975 ha.

Adendum :

Menteri Kehutanan No. SK.703/Menhut-II/2013 tanggal 21 Oktober 2013 tentang Perubahan keputusan Menteri Kehutanan Nomor 743/kpts-II/1996 tanggal 25 Nopember 1996 menjadi seluas ± 296.262 ha

6 Akte pendirian

perusahaan

Dokumen Tambahan Berita Negara RI tanggal 13/5-1983 No. 38 tentang Perseroan Terbatas PT. Arara Abadi dari Departemen Kehakiman Diketahui Dirjen Hukum dan Perundang-undangan u.b. Direktur Direktorat Perdata u.b Kepala Sub Direktorat Badan Hukum No. 518 tahun 1983.

7 Jenis Produk Produksi kayu bulat kecil dengan jenis Acacia mangium & Eucalypthus spp.

8 Pemegang Saham Akte Notaris No. 19 tanggal 09-11-2009 oleh Notaris Desman SH, M. Hum, MM :

1. PT Sadang Mas : 24.000 saham (98%)

2. Teguh Ganda Widjaya : 125 saham (0,5%)

3. Indra Wijaya : 125 saham (0,5%)

4. Muktar Widjaja : 125 saham (0,5%)

5. Franky Oesman Widjaja : 125 saham (0,5%)

9 Pengurus Komisaris : Komisaris Utama : Stanley Najoan Komisaris : Arthur Tahya

Direksi : Direktur Utama : Didi Harsa Direktur : Wisly Dwi Putra Direktur : Ir. Soebardjo


hal 3 dari 19

RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Koordinasi dengan Instansi Kehutanan

23 Juli 2018 (datang)

30 Juli 2018 (pulang)

Koordinasi dengan Dinas Kehutanan Prov. Riau dan BPHP Wilayah III Pekanbaru. Entry dan Exit meeting.

Pertemuan Pembukaan 23 Juli 2018

Ruang Pertemuan Kantor PT Arara Abadi di Komplek IKPP Perawang

Pertemuan pembukaan dihadiri oleh Kepala Bagian Sertifikasi, Kuasa Direksi, Kepala-kepala Bagian, Kepala Distrik dan Tim Auditor LPPHPL PT TUV Rheinland Indonesia.

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

23 s/d 30 Juli 2018

Verifikasi dokumen dan lapangan.

Verifikasi dokumen sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 Lampiran 2.1. tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja PHPL dan VLK.

Pertemuan Penutupan 30 Juli 2017

Ruang Pertemuan Kantor PT AA di Pekanbaru Jl. Teuku Umar No.51 Pekanbaru 28141, Riau

Pertemuan penutuopan dihadiri oleh 57 orang yang terdiri dari Kuasa Direksi, Kepala-kepala Bagian, Kepala Distrik dan Tim Auditor LPPHPL PT TUV Rheinland Indonesia.

Pengambilan Keputusan

21 Agustus 2018

Ruang Meeting PT TUV Rheinland Indonesia

Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen BUK No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 Lampiran 3.1. tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja PHPL.


hal 4 dari 19

RINGKASAN HASIL PENILAIAN

Indikator Kriteria / Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi

A Penilaian Kinerja PHPL

1 Prasyarat

1.1 Kepastian Kawasan Pemegang Izin/Hak Pengelolaan

3 (baik) PT AA telah memiliki dokumen legal dan administrasi tata batas lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan.

Tata batas PT AA terkait dengan SK.703/Menhut-II/2013 tanggal 21 Oktober 2013 belum temu gelang, namun terdapat upaya untuk penataan batas untuk temu gelang

PT AA telah mempunyai dokumen laporan pemetaan konflik yang berisi rencana, monitoring konflik dan upaya penyelesaian yang dilakukan yaitu proses hukum dan kesepakatan dengan masyarakat.

Terdapat perubahan fungsi kawasan pada areal kerja PT AA, dan PT Arara Abadi telah melakukan perubahan rencana dan dokumen rencana telah disahkan oleh instansi terkait

Terdapat bukti upaya PT AA untuk mendata dan melaporkan seluruh penggunaan kawasan diluar sektor kehutanan kepada instansi yang berwenang dan ada upaya pemegang izin untuk mencegah penggunaan di luar sektor kehutanan tanpa izin.

1.2 Komitmen Pemegang Izin/Hak Pengelolaan

3 (baik) PT AA telah memiliki dokumen visi dan misi yang legal dan sesuai dengan kerangka PHL..

PT AA telah melakukan sosialisasi Visi dan Misi perusahaan mulai dari level pemegang izin dan masyarakat setempat, serta ada bukti pelaksanaan (Berita Acara).

implementasi visi misi yang dilakukan PT. Arara Abadi telah meliputi aspek produksi, ekologi dan sosial dan sesuai PHPL

1.3 Jumlah dan kecukupan tenaga profesional terlatih dan tenaga teknis pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan

3 (baik) Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan di lapangan tersedia pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan jumlahnya sudah sesuai ketentuan yang berlaku.

PT. Arara Abadi telah merealisasikan peningkatan kompetensi SDM >70% dari rencana.

Dokumen ketenagakerjaan yang dimiliki PT. Arara Abadi tersedia secara lengkap

1.4 Kapasitas dan mekanisme untuk

3 (Baik) PT. Arara Abadi memiliki struktur organisasi dan job description yang sesuai dengan


hal 5 dari 19


perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) Pemegang Izin/Hak Pengelolaan

kerangka PHPL. PT. Arara Abadi memiliki perangkat SIM dan

tenaga pelaksananya. PT. Arara Abadi memiliki Organisasi SPI /

internal auditor, dan berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan.

Terdapat keterlaksanaan tindak koreksi manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi.

1.5 Persetujuan tanpa paksaan berdasarkan informasi yang lengkap

2 (Sedang) Kegiatan RKT PT AA yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal yang memadai.

Proses tata batas PT AA telah mendapatkan persetujuan dari sebagian para pihak (minimal 50%).

Proses dan pelaksanaan CSR/CD PT AA telah mendapat persetujuan dari para pihak.

Proses penetapan kawasan lindung di areal konsesi PT AA mendapat persetujuan dari semua para pihak

2 Produksi

2.1 Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari

2 (Sedang) PT AA telah mempunyai dokumen rencana jangka panjang (management plan) berupa dokumen Deleniasi Makro, Deleniasi Mikro, IHMB, RKUPHHK-HT periode 2011 – 2020, dan RKUPHHK-HT periode 2017 – 2026. Dokumen RKUPHHK-HT periode 2017 – 2026 yang merupakan RKUPHHK-HT yang diacu saat ini, dokumen tersebut telah menyajikan tata ruang yang mengacu kepada Peraturan Menteri LHK nomor P.17/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2017, dan telah disetujui oleh pejabat dari kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Berdasarkan hasil overlay peta antara Peta RKT tahun 2017 dengan Peta RKUPHHK-HT Periode 2011 – 2020 (sebelum adanya revisi RKUPHHK-HT periode 2017 – 2026), kesesuaian implemantasi penataan areal kerja (rencana penanaman dan pemanenan) pada RKT hanya sebagian yang sesuai. sedangkan berdasarkan hasil overlay antara Peta RKT Tahun 2018 dengan Peta RKUPHHK-HT Periode 2017 – 2026 seluruhnya telah sesuai.

Dari hasil verifikasi terhadap dokumen pemeliharaan pal batas petak dan uji petik keberadaan dan kondisi pal batas petak di lapangan pada beberapa lokasi uji petik yang diambil secara acak, seluruhnya masih dapat ditemukan di lapangan, sekalipun beberapa


hal 6 dari 19


pal ditemukan dalam kondisi yang perlu perawatan (cat nomor petak sudah tidak jelas, dan atau kondisi pal sudah keropos). Sebagian besar pal batas petak terbuat dari cor beton, dan sebagian lainnya terbuat dari paralon dengan ukuran 3 inc, dan berdasarkan spesifikasi pembuatan pal batas petak permanen, spesifikasi dari pal batas petak yang ada di lapangan belum seluruhnya sesuai dengan SOP / WI tentang tata cara pembuatan dan pemasangan pal batas petak permanen yang disusun oleh PT. ARARA ABADI

2.2 Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem

3 (Baik) Berdasarkan kondisi edafisnya, areal kerja PT. ARARA ABADI dapat dikategorikan terdiri dari 2 (dua) tipe ekosistem, yaitu ekosistem hutan tanah kering (mineral) dan ekosistem hutan tanah basah (gambut). Secara periodik (setiap tahun) PT. ARARA ABADI melakukan inventarisasi tegakan sebelum penebangan (Pre Harvesting Inventory / PHI) sebagai dasar dalam penentuan rencana produksi (volume) tebangan tahunan. Potensi tegakan rata-rata per hektar untuk kedua tipe ekosistem tersebut berdasarkan hasil PHI tahun 2016 rata-rata per jenis tanaman adalah sebesar : Acacia sp = 128,02 (m3/Ha), Eucalyptus sp = 82,99 (m3/Ha), Campuran = 127,10 (m3/Ha). Untuk tahun 2017 rata-rata per jenis tanaman adalah sebesar : Acacia sp = 147,76 (m3/Ha), Eucalyptus sp = 140,44 (m3/Ha), Campuran = 137,31 (m3/Ha). Untuk tahun 2018 rata-rata per jenis tanaman adalah sebesar : Acacia sp = 144,87 (m3/Ha), Eucalyptus sp = 135,28 (m3/Ha), Campuran = 124,27 (m3/Ha).

PT. ARARA ABADI telah memiliki data pengukuran riap melalui PSP di semua tipe ekosistem yang ada di areal kerja dan telah dilakukan analisa.

Dalam perhitungan JTT PT. ARARA ABADI telah memanfaatkan data potensi tegakan hasil PHI sebagai data dasar dalam perhitungan JTT dan telah memperhitungkan kondisi kemampuan pertumbuhan tegakan yakni dengan menambahkan riap tegakan berdasarkan hasil perhitungan/pengukuran MAI sesuai dengan besarnya MAI pada masing-masing petak


hal 7 dari 19


2.3 Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan

2 (Sedang) PT. ARARA ABADI telah mempunyai SOP seluruh tahapan kegiatan silvikultur dan isinya sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku.

PT. ARARA ABADI telah mengimplementasikan seluruh tahapan kegiatan silvikultur di lapangan.

PT. ARARA ABADI memiliki potensi tegakan pada hutan tanaman dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil (≥ 120 m3/ha), yakni pada blok RKT tahun 2016 rata-rata antara 82,99 m3/Ha s/d 128,02 m3/Ha ; pada blok RKT tahun 2017 rata-rata antara 137,31 m3/Ha s/d 147,76 m3/Ha ; dan pada blok RKT tahun 2018 rata-rata antara 124,27 m3/Ha s/d 144,87 m3/Ha.

Jumlah permudaan tanaman PT. ARARA ABADI (tanaman umur 12 Bln) pada blok RKT 2017 adalah sebesar 86,42%, sedangkan pada blok RKT 2018 sebesar 88,68%. Jumlah tersebut masih berada di bawah Benchmark perusahaan (< 90%).

2.4 Ketersediaan dan penerapan teknologi tepat guna untuk pemanfaatan hutan

3 (Baik) Unit Manajemen PT. ARARA ABADI telah memiliki prosedur pemanfaatan hutan yang ramah lingkungan dan isinya sesuai dengan karakteristik areal kerjanya yaitu di lahan mineral / kering dan lahan basah (gambut).

PT. ARARA ABADI telah melaksanakan penerapan teknologi ramah lingkungan pada 3 atau lebih tahapan kegiatan dalam pemanenan hasil hutan tanaman di areal kerjanya.

Nilai Faktor eksploitasi (Fe) PT. ARARA ABADI berdasarkan hasil penelitian didapatkan angka Fe sebesar 0,79.

2.5 Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan /pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya

3 (Baik) PT. ARARA ABADI telah memiliki dokumen RKT yang disahkan secara self approval dan disusun berdasarkan RKUPHHK-HTI yang sah.

PT. ARARA ABADI telah memiliki peta kerja yang disahkan oleh pejabat yang berwenang yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/dipanen/dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. Namun untuk penempatan blok RKT khususnya untuk RKT 2017 masih belum seluruhnya mengacu kepada rencana pengaturan hasil sebagaimana telah direncanakan di dalam dokumen RKUPHHK-HT, karena adanya rencana percepatan. Sedangkan untuk RKT 2018 seluruhnya telah


hal 8 dari 19


sesuai.

PT. ARARA ABADI telah mengimplementasikan peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/dipanen/dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung, areal konservasi, kawasan pelestarian plasma nutfah, areal sarana prasarana dan lokasi penelitian dan pengembangan.

Realisasi volume tebangan total PT. ARARA ABADI khususnya untuk periode tahun 2017 tercapai 86,79% dari rencana tebangan tahunan (yaitu sebesar 5.143.157,99 m3 dari rencana 5.926.156,06 m3). Lokasi pemanenan sesuai dengan RKT yang disahkan serta tidak melebihi luas yang direncanakan. Jenis yang ditebang adalah jenis-jenis dari hasil hutan tanaman yakni jenis Acacia sp dan Eucalyptus sp.

2.6 Tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia

2 (Sedang) Kondisi kesehatan perusahaan adalah likuiditas > 150%, solvabilitas < 100%, rentabilitas positif

Realisasi penggunaan dana untuk kegiatan pembangunan hutan tanaman PT. AA mencapai > 80% dari anggaran yang telah ditetapkan berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (telah diaudit oleh akuntan publik).

Realisasi alokasi dana pembangunan HTI PT. AA pada periode 5 tahun terakhir belum proposional, yaitu terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara satu kegiatan dengan kegiatan lainnya dengan perbedaan berkisar antara 20% - 50%.

Dukungan pendanaan teramati masih lancar termasuk pendanaan yang dialokasi untuk pembayaran gaji karyawan yang masih dapat berjalan sebagaimana mestinya. Namun demikian, realisasi kegiatan di lapangan pada beberapa kegiatan masih terdapat keterlambatan dari jadwal yang telah disusun, contohnya pada kegiatan penebangan, pengangkutan kayu dan penanaman, yang mengakibatkan terjadinya luncuran kegiatan di tahun berikutnya.

PT. AA telah melaksanakan penanaman tanaman pokok hampir sama luasnya dengan luas penebangan yang telah dilaksanakan, namun realisasi kegiatan penanaman tanaman


hal 9 dari 19


unggulan dan tanaman kehidupan belum tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan.

Hasil rata-rata realisasi penanaman setiap tahun dalam periode tahun 2012 – 2016 adalah sebesar 76.29% dari rencana yang ditetapkan dalam dokumen RKT setiap tahunnya

3 Ekologi

3.1 Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan

3 (Baik) PT AA telah mengalokasikan kawasan lindung seluas seluas 124,479 ha atau sebesar 42.02% dari total luas izin IUPHHK-HT PT AA. Penetapan kawasan lindung yang ada penilikan IV (2018) menunjukkan penambahan luas karena terdapat pentapan kawasan FLEG. Secara biofisik kawasan lindung yang ditetapkan memiliki keseusian seperti ditunjukkan pada kawasan lindung di distrik Nilo, Berbari, Sebanga, Melibur dan Tapung.

Kawasan lindung yang ditetapkan oleh PT AA telah dilakukan penataan batas di lapangan dengan pencapai realisasi >90% Tanda batas dengan cat warna biru dan signplate warna kuning.

Berdasarkan interpretasi citra landsat 2016, kondisi penutupan kawasan lindung PT AA adalah sekitar 80% dengan tutupan berhutan (belukar tua-hutan sekunder). Terdapat adanya kawasan lindung yang tutupan lahannya berubah menjadi selain tegakan alami.

Kawasan lindung PT AA telah diakui oleh instansi terkait, disahkan oleh perusahaan dan disosialisasikan kepada para stakeholder termasuk masyarakat sekitar. Belum semua masyarakat/stakeholder terdekat memberikan pengakuan terhadap keberadaan kawasan lindung dalam areal perusahaan.

PT AA melakukan pengelolaan kawasan lindung dengan melakukan penetapan, penataan, pengamaan, inventarisasi dan rehabilitasi. Kegiatan pengelolaan dituangkan dalam berbagai laporan secara terpisah.

3.2 Perlindungan dan pengamanan hutan

3 (Baik) PT AA mempunyai prosedur perlindungan hutan sesuai dengan bentuk dan jenis gangguan hutan yang ada dalam areal kerjanya. SOP dan WI tersebut memadai dan dapat diimplementasikan pada tingkat operasional di lapangan dalam kegiatan perlindungan hutan.

PT AA telah menyediakan sarana dan prasarana perlindungan dan gangguan hutan sesuai dengan ketentuan. Jumlah, jenis


hal 10 dari 19


sarana prasarana disesuaikan dengan kondisi masing-masing distrik.

PT AA mempunyai SDM perlindungan hutan dengan jumlah dan/atau kualifikasi personil di setiap distrik memadai. Disamping personel inti PT AA mewajibkan seluruh karyawan untuk bersama-sama membantu dalam pemadaman kebakaran hutan/lahan. UM juga telah melibatkan masyarakat dan koordinasi dengan institusi pemerintah daerah untuk bersama-sama menjaga arealnya dari kebakaran. Saat ini sedang diimplementasikan DMPA (Desa Makmur Peduli Api) yang menunjang program pencegahan dan penangulangan kebakaran hutan melalui peningkatan potensi ekonomi desa.

PT AA telah mengimplementasikan kegiatan perlindungan hutan melalui tindakan preventif maupun pre-emptif berupa patroli dan penyuluhan. Kejadian kebakaran masih terjadi di beberapa wilayahnya meskipun kebakaran yang terjadi bukan dari kegiatan pengelolaan hutan tanaman.

3.3 Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan

3 (Baik) IUPHHK-HT PT AA telah menyediakan pedoman/prosedur/instruksi kerja pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dan telah mempertimbangkan dokumen RKL-RPL PT AA. SOP yang terkait dengan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air memadai..

PT AA mempunyai peralatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air sesuai dengan kegiatan yang ada. Kegiatan pengelolaan dan pemantauan sesuai dengan dokumen RKL RPL yang sudah disahkan.

PT AA telah mempunyai SDM terkait dengan kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air. Jumlah dan kualifikasi sumberdaya sudah memadai dan sesuai dengan ketentuan.

PT AA telah mempunyai dokumen rencana pengelolaan dampak terhadap tanah dan air. Dokumen RKL RPL ini merupakan dokumen yang bersifat operasional dan dapat langsung di implementasikan. PT AA telah melakukan kegiatan pengelolaan dan dilaporkan kepada isntansi berwenang.

PT AA telah melaksanakan kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air. Kegiatan dituangkan dalam Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan dan diserahkan kepada instansi terkait.


hal 11 dari 19


Kegiatan pengelolaan hutan menimbulkan dampak meningkatnya run off dan sedimentasi, untuk tanah gambut akan menimbulkan meningkatnya laju subsidensi. Hasil pemantauan menujukkan tingkat subsidensi, erosi serta parameter kesuburan tanah rata-rata memenuhi baku mutu meskipun ada beberapa yang diatas bakumutu.

3.4 Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik

3 (Baik) UM telah memiliki prosedur identifikasi untuk seluruh jenis flora fauna langka/dilindungi, jarang, terancam punah dan endemik di areal pemegang izin. Dokumen mengacu pada ketentuan perundangan yang berlaku dan konvensi internasioal yang sudah diratifikasi

PT AA telah melakukan kegiatan identifikasi flora dan fauna RTE di areal kerjanya. Kegiatan dillakukan secara rutin setiap tahun dan secara khusus dalam kegiatan survey HCV. Kegiatan dituangkan didalam laporan kegiatan.

3.5 Pengelolaan flora untuk :

a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.

b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik

3 (Baik) PT AA telah mempunyai prosedur pengelolaan flora yang dilindungi dan/atau langka, jarang dan terancam punah. Prosedur telah mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku dan konvensi internasional yang telah diratifikasi.

PT AA melakukan pengelolaan flora dilindungi melalui pengelolaan kawasan. Pengelolaan kawasan dilakukan melalui penetapan kawasan lindung, penataan, pengamanan, pemeliharaan dan inventarisasi. Selain itu secara khusus juga dilakukan pengelolaan melalui kegiatan perlindungan untuk jenis sialang yang ada di areal tanaman pokok.

Kegiatan pengelolaan hutan dengan sistem THPB secara pasti akan mempengaruhi keberadaan satwa RTE didalamnya. Gangguan flora RTE dapat berasal dari sistem silvikultur yang digunakan maupun dari faktor alam dan manusia seperti kebakaran dan illegal logging.

3.6 Pengelolaan fauna untuk :

a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.

b. Perlindungan terhadap species fauna dilidungi dan/atau jarang, langka, terancam

3 (baik) PT AA telah memiliki prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang dan terancam punah. Prosedur telah mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku dan konvensi internasional yang telah diratifikasi.

Terdapat implementasi pengelolaan fauna sesuai yang direncanakan. Beberapa tindakan pengelolaannya antara lain; menetapakan batas kawasan lindung, melakukan sosialisasi, memasang papan larangan berburu, melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

Kegiatan pengelolaan hutan dengan system


hal 12 dari 19


punah dan endemik THPB secara pasti mempengaruhi kondisi habitat satwaliar yang ada. Selain itu juga terdapat gangguan yang berasal dari manusia yaitu perburuan. PT AA mengelola satwa RTE melalui penetapan kawasan lindung sebagai habitat satwaliar dan memasang larangan berburu serta tanda lintasan satwa tertentu.

4 Sosial

4.1 Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/unit manajemen dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat

2 (Sedang) Perusahaan memiliki sebagian dokumen berkaitan dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, yaitu dalam bentuk laporan kajian berbagai lembaga penelitian, perusahaan juga memiliki rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin, yaitu dalam bentuk dokumen RKT yang tersedia untuk setiap distrik dalam perusahaan identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat. Hasil identifikasi hak-hak dasar adalah dalam bentuk laporan hasil identifikasi pemanfaatan hasil hutan non kayu (HHNK) PT Arara Abadi Distrik Pusaka tahun 2012, Distrik Sorek 2014, Distrik Siak 2018 dan Laporan Monitoring evaluasi pada Distrik Pusaka, Distrik Sorek, Distrik Siak dan Distrik Rasau Kuning. Dalam laporan ini diuraikan HHNK yang dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar serta potensi untuk pengembangannya. Tata batas Tanaman Kehidupan dengan pemasangan signplate telah dilakukan, namun hanya sebagian yang telah melakukan dan membuat pelaporan dengan baik.

Pada penilikan IV tahun 2018 prosedur terkait pembuatan batas kawasan secara parsitipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan perusahaan masih menggunakan Standard Operating Procedure Penataan Batas Partisipatif dokumen SOP-F-079 berlaku efektif :07 Jan 2014. Sedangkan untuk mekanisme penyelesaian konflik, SOP No. SOP-AA-G3-001 yang mulai berlaku 1 April 2016.. Standard Operating Prosedure yang Penyelesaian Tumpang Tindih Di Areal Kerja IUPHHK-HTI Dokumen No SOP/SMF/0QA-009, berlaku efektif mulai tanggal 01/10/2014.

Perusahaan memiliki mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfataan SDH melalui Kebijakan sosial dan Sumberdaya Pekanbaru, 1 Januari 2017. Kebijakan ini antara lain menyatakan bahwa perusahaan mengakui dan mengormati hak-hak masyarakat lokal dan masyarakat adat


hal 13 dari 19


(indigenous people) di dalam dan di sekitar wilayah konsesi, dengan menerapkan azas keterbukaan, kesetaraan, dan keadilan dalam proses pengambilan keputusan. Perusahaan juga terbukti melakukan perbaikan-perbaikan pada standard prosedur yang mereka miliki yang memperlebar akses masyarakat Desa Hutan terhadap Sumberdaya HHBK dan infrastruktur milik perusahaan.

Terdapat bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang izin dengan sebagian masyarakat hukum adat/setempat. Batas yang jelas dengan sebagian masyarakat adat/setempat adalah dengan masyarakat yang terdapat di sekitar Distrik Rasau Kuning, Melibur, Siak, Sorek.

Berdasarkan verifikasi lapangan dan bukti yang didapat diketahui terdapat persetujuan oleh sebagian para pihak dan masih ada konflik. (ada klaim, oleh masyarakat).

4.2 Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

3 (Baik) PT. Arara Abadi dapat menunjukkan Ketersediaan Sebagian dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan. Dengan kata lain terdapat dokumen yang lengkap menyangkut tanggung jawab sosial Pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan.

Perusahaan telah memiliki mekanisme pemenuhan kewajiban sosial terhadap masyarakat sekitar yaitu serangkaian Standar Operating Prosedur terkait mekanisme pelaksanaan Tanggungjawab sosial kepada masyarakat yang mulai tanggal berlaku April 2017:

Perusahaan memiliki bukti telah dilaksanakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban perusahaan kepada masyarakat. Bukti tersebut berupa berita acara pelaksanaan, daftar hadir masyarakat dalam sosialisasi dan foto kegiatan. Namun kegiatan ini menurut masyarakat tidak dilaksanakan di seluruh desa yang terdapat di sekitar Distrik. Sebagian tokoh masyarakat Desa yang ditemui membenarkan bahwa telah pernah menghadiri acara sosialisasi, namun ada pula yang menyatakan tidak pernah hadir.

(Sedang)Perusahaan telah melaksanakan sebagian besar rencana yang disusun sebagai program tanggung jawab sosial kemasyarakatan (PMDH/CDCSR) dan kerja


hal 14 dari 19


sama dalam pelaksanaan pengelolaan SDH.

Tersedia laporan/doumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan pemegang izin termasuk ganti rugi

4.3 Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak

3 (Baik) Perusahaan memiliki data dan informasi mengenai masyarakat hukum adat/masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH secara lengkap. yang dapat digunakan untuk menyusun program kegiatan kelola social.

Perusahaan memiliki mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat dalam bentuk serangkaian Standard Operating Procedure yang lengkap dan bisa dilaksanakan dan telah mempertimbangkan prinsip perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi.

Perusahaan memiliki dokumen rencana mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, yang lengkap dan jelas.

Perusahaan telah melaksanakan sebagian besar (<50%) rencana kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat yang tepat sasaran.

Perusahaan telah melaksanakan rencana distribusi manfaat kepada para pihak. Terdapat laporan lengkap untuk seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan, dan terdokumentasi dengan baik.

4.4 Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal

3 (Baik) Perusahaan memiliki mekanisme resolusi konflik, yaitu dalam bentuk Prosedur Operasional Standar yang lengkap, jelas dan bisa dilaksanakan.

Perusahaan memiliki peta lahan konflik yang lengkap dan jelas di setiap Distrik.

Perusahaan memiliki lembaga resolusi konflik yang didukung oleh para pihak, yaitu perusahaan, pemerintah terkait dan masyarakat sekitar. Kelembagaan resolusi konflik dinyatakan dalam prosedur resolusi konflik telah memadai dan memiliki potensi pendanaan yang cukup untuk mengelola konflik.

Terdapat dokumen/laporan penanganan


hal 15 dari 19


konflik tersedia namun tidak lengkap dan jelas.

4.5 Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja

3 (Baik) PT Arara Abadi telah merealisasikan hubungan industrial melalui Lembaga Kerjasama LKS/Bipartit, Serikat pekerja dan direalisasikan dengan perjanjian Kerja Bersama Antara PT Arara Abadi dengan Serikat kerja Mitra Abadi Riau terhitung mulai tanggal 19 April 2018 s/d 06 April 2020 ditetapkan di Pekan Baru tanggal 19 April 2018.

Perusahaan memiliki rencana pengembangan potensi bagi karyawan. Terdapat bukti bahwa rencana pelatihan telah terlaksana dengan baik. Berdasarkan hasil verifikasi terdapat Rencana dan Realisasi pelatihan dan pengembangan SDM PT Arara Abadi tahun 2017, realisasi training berjumlah 243 kegiatan dengan jumlah peserta rencana 3342 realisasi 3111 orang peserta. Pada tahun 2018 rencana training 109 kegiatan dengan rencana peserta 1161 terealisasi 1128 orang peserta.

Perusahaan memiliki standar jenjang karir yang dituangkan dalam dokumen perjanjian kerja bersama (PKB) PT Arara Abadi dengan serikat pekerja Mitra Abadi Riau tahun 2018-2020, dan SOP-AA-G5-011 mengenai Promosi berlaku efektif 01 April 2016 sebagai panduan dan sudah dilaksanakan seluruhnya.

Perusahaan telah melaksanakan seluruh ketentuan mengenai tunjangan kesejahteraan karyawan.

B Verifikasi Legalitas Kayu

1.1 Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi

1.1.1 Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)

a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK-HA/HT/ RE/Pemegang Hak Pengelolaan

Memenuhi PT. AA memiliki kelengkapan dan keabsahan SK IUPHHK-HT dengan dimilikinya Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.743/Kpts-II/1996 tanggal 25 November 1996 jo. 703/Menhut-II/2013 tgl. 21 Oktober 2013 kepada PT. Arara Abadi atas areal seluas ± 296.262 Ha.

b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

Memenuhi Iuran IUPHHK-HT PT AA telah dibayar ke rekening Bendaharawan Penerima Setoran IIUPH di Bank Mandiri Cabang Gedung Pusat Kehutanan sesuai dengan SPP


hal 16 dari 19


(IIUPHHK). Tidak berlaku untuk Pemegang Hak Pengelolaan

c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).

Tidak diterapkan

Terdapat informasi yang menyatakan tidak adanya penggunaan kawasan yang sah diluar sector kehutanan seperti tambang dan kebun didalam areal kerja PT AA.

2.1 Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang

2.1.1 RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang

a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang

Memenuhi PT. Arara Abadi memiliki dokumen perencanaan berupa Dokumen RKUPHHK-HT dan RKTUPHHK-HT yang sah dan dilengkapi dengan peta penataan areal kerja

b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan

Memenuhi Tersedia peta lokasi yang tidak boleh ditebang. Lokasi tersebut terbukti keberadaannya di lapangan, koordinat uji petik lokasi yang tidak boleh ditebang sesuai dengan peta.

c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan

Memenuhi Peta RKT yang memuat blok/petak tebangan disahkan (ditandatangani dan dicap/distempel) oleh Direktur Utama PT AA, posisi blok tebangan benar dan terbukti di lapangan.

2.2 Adanya Rencana Kerja yang sah

2.2.1 Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku

a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pe-manfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya

Memenuhi Dokumen RKUPHHK-HTI PT. Arara Abadi

tersedia lengkap dengan lampirannya dan

sudah disahkan oleh pejabat yang berwenang.

.

b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang di-izinkan

Tidak Diterapkan


hal 17 dari 19


untuk pem-bangunan hutan tanaman industri

3.1 Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah

3.1.1 Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di–LHP-kan

Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang

Memenuhi Dokumen LHP telah dibuat dan disahkan oleh petugas yang berwenang; LHP yang dibuat dan disahkan sesuai dengan fisik kayu; serta tumpukan kayu dilapangan sesuai dengan yang ada di LHP. Adapun untuk lacak balak nomor batang di LHP tidak dapat dilakukan karena kayu tidak dilakukan penomoran (N.A)

3.1.2 Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan

Surat keterangan sahnya hasil hutan & lampirannya dari :

- TPK hutan ke TPK Antara,

- TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar,

- TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar

Memenuhi Pengangkutan kayu di dalam areal kerja PT. Arara Abadi menggunakan dokumen angkutan internal berupa Surat Pengantar Angkutan (SPA) dan Kayu yang diangkut dari PT. Arara Abadi ke tujuan pengiriman kayu di luar areal kerja yaitu ke PT. IKPP PERAWANG disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan berupa dokumen SKSHHK dan dilampiri dengan SPA

3.1.3 Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang Izin/Hak Pengelolaan IUPHHK-HA/ IUPHHK-HT/IUPHHK-RE/Hak Pengelolaan

a. Tanda-tanda PUHH/barcode pada kayu dari pemegang IUPHHK-HA/ IUPHHK-HT/ IUPHHK-RE/ Pemegang Hak Pengelolaan bisa dilacak balak

Tidak Diterapkan

b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin

Tidak Diterapkan

3.1.4 Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK

Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk

Memenuhi Terdapat dokumen SKSHHK yang lengkap dan telah disahkan (dibuat dan disahkan oleh petugas yang berwenang) untuk pengangkutan hasil hutan


hal 18 dari 19


hutan alam, dan arsip FAKB dan lampiran-nya untuk hutan tanaman

kayu PT. Arara Abadi keluar areal hutannya.

3.2 Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu

3.2.1 Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)

a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan

Memenuhi Dokumen SPP sesuai dengan LHP yang disahkan, baik dari segi kelompok jenis, volume maupun tarif.

b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH

Memenuhi Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap

dokumen Bukti Setor PSDH (Bukti Penerimaan

Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diterbitkan

oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian

Keuangan RI melalui Sistem Informasi PNBP

Online (SIMPONI) periode Juli 2017 – Juni 2018)

seluruh LHP yang diterbitkan telah dibayar lunas

sesuai dengan Kewajiban atas PSDH yang

diterbitkan sendiri oleh PT. Arara Abadi dan

Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara

Bukan Pajak (PNBP) yang dikaluarkan oleh

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian

Keuangan RI melalui Sistem Informasi PNBP

Online (SIMPONI).

c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pem-bangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman

Memenuhi Dari hasil verifikasi terhadap dokumen SPP PSDH dan bukti setor PSDH, PT. Arara Abadi telah membayarkan PSDH sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai tarif yang berlaku.

3.3 Pengangkutan dan perdagangan antar pulau

3.3.1 Pemegang Izin/Hak Pengelolaan yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)

Dokumen PKAPT Memenuhi Secara substansi materi verifier pada Penilikan III ini sama dengan materi pada Penilaian II. PT Arara Abadi memiliki dokumen PKAPT, Nomor : 30.08.1.00931 yang berlaku sampai tanggal 10 September 2018


hal 19 dari 19


3.3.2 Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah

Dokumen yang menunjukkan identitas kapal

Memenuhi Semua kapal pengangkut kayu yang digunakan PT Arara Abadi berbendera Indonesia

3.4 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal

3.4.1 Implementasi Tanda V-Legal

Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan

Memenuhi PT. Arara Abadi melakukan pemasangan tanda V-Legal di Dokumen SKHHK.

4.1 Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki AMDAL/DPPL/UKL dan UPL & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut

4.1.1 Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi ANDAL, RKL dan RPL yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya

Dokumen AMDAL/ DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL

Memenuhi PT. Arara Abadi memiliki dokumen AMDAL berupa Ringkasan Eksekutif, Laporan Utama, RKL dan RPL yang telah disahkan oleh Komisi Pusat Amdal melalui Surat Keputusan Nomor : 208/Dj-VI/AMDAL/96 tanggal 26 September 1996

4.1.2 Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial

a. Dokumen RKL dan RPL

Memenuhi PT. Arara Abadi telah memiliki dokumen RKL dan RPL yang disusun mengacu kepada dokumen AMDAL yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang

b. Bukti pelaksana-an pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial

Memenuhi PT. Arara Abadi sudah melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan terhadap aspek-aspek yang mempunyai dampak penting yang terjadi di lapangan.

5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

5.1.1 Prosedur dan Implementasi K3

a. Implementasi prosedur K3

Memenuhi PT. Arara Abadi telah memiliki prosedur K3 dan diimplementasikan dalam kegiatan operasional di lapangan

b. Ketersediaan peralatan K3

Memenuhi PT. Arara Abadi menyediakan peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan dan peralatan tersebut berfungsi baik.

c. Catatan kecelakaan kerja

Memenuhi PT. Arara Abadi memiliki catatan setiap kecelakaan kerja dan ada upaya menekan tingkat kecelakaan kerja

5.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja


hal 20 dari 19


5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja

Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau ter-libat dalam kegiatan serikat pekerja

Memenuhi Terdapat Serikat Pekerja Mitra Abadi Riau (SP-MAR) yang telah terdaftar di Disnakertrans Kabupaten Siak Nomor : 568/LKS-B/DSTKT/XII/2014/10 tanggal 1 Desember 2014

5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)

Ketersediaan dokumen KKB atau PP

Memenuhi Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode Tahun

2016-2018 PT. Arara Abadi telah disahkan

berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas

Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan

Provinsi Riau dengan Surat Keputusan Nomor

KPTS.190/IV/2018 Tanggal 19 April 2018

Tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama

Antara PT. Arara Abadi dengan Serikat Pekerja

Mitra Abadi Riau.

5.2.3 Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur

Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur

Memenuhi PT. Arara Abadi tidak mempekerjakan tenaga kerja di bawah umur

public summary (resume hasil penilaian kinerja phpl) … · menteri kehutanan no....

Documents