peraturan menteri kehutanan republik indonesia … (1).pdf · peraturan menteri kehutanan republik...

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : P.11/Menhut-II/2012

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA TERHADAP BENDAHARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan

Nomor : P.37/Menhut-II/2008 tanggal 13 Juni 2008 telah ditetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Negara Melalui Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi lingkup Kementerian Kehutanan;

b. c.

bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur Kementerian Kehutanan dan perkembangan peraturan perundang-undangan, Peraturan Menteri sebagaimana huruf a perlu disempurnakan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara Di Lingkungan Kementerian Kehutanan;

Mengingat : 1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

3.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah;

5.Keputusan…

- 2 -

5.

Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;

6. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara;

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.01/2009 tentang Pedoman Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara di Lingkungan Kementerian Keuangan;

8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-/II/2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 405);

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA TERHADAP BENDAHARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEHUTANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan :

1. Surat Keputusan Pembebanan Sementara yang selanjutnya disingkat SK-PS adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri tentang pembebanan penggantian sementara atas kerugian negara sebagai dasar untuk melaksanakan sita jaminan.

2. Surat Keputusan Pembebanan yang selanjutnya disingkat SKP adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang mempunyai kekuatan hukum final tentang pembebanan penggantian kerugian negara terhadap Bendahara.

3. Surat Keputusan Pembebasan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tentang pembebasan Bendahara dari kewajiban untuk mengganti kerugian negara karena tidak ada unsur perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

4. Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

5. Penyelesaian Secara Damai adalah penyelesaian kerugian negara yang dilakukan penggantiannya oleh Bendahara, yang menyelesaikan secara tunai sekaligus atau dengan jalan mengangsur dalam jangka waktu paling lama 40 (empat puluh) hari.

6. Tuntutan Perbendaharaan yang selanjutnya disingkat TP adalah suatu tata cara perhitungan atau rekening proses terhadap Bendahara, jika dalam kepengurusannya terjadi kekurangan Perbendaharaan.

7.Melalaikan...

- 3 -

7. Melalaikan Kewajiban (wansprestasi) adalah apabila pihak yang berkewajiban melakukan sesuatu, dengan surat perintah atau dengan satu akte atau sejenisnya telah dinyatakan lalai, atau jika perikatannya sendiri menetapkan bahwa pihak yang berkewajiban itu harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

8. Bendahara adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada Kantor/Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga /Pemerintah Daerah.

9. Penghapusan Kekurangan uang adalah rangkaian kegiatan dan usaha untuk menghapuskan dari perhitungan Bendahara uang yang dicuri, digelapkan atau hilang di luar kesalahan/kelalaian Bendahara bersangkutan.

10. Persetujuan Penghapusan Kekurangan uang dari perhitungan Bendahara adalah suatu persetujuan yang diberikan oleh Menteri Keuangan cq Direktur Jenderal Perbendaharaan, untuk menghapuskan uang yang dicuri, digelapkan, atau hilang di luar kesalahan/kelalaian Bendahara.

11. Peniadaan selisih antara Saldo Buku dan Saldo Kas adalah rangkaian kegiatan dan usaha untuk meniadakan selisih antara saldo buku dan saldo kas yang tidak segera dapat ditutup pada Bendahara atau Bendahara pengganti yang terjadi karena kesalahan/kelalaian Bendahara.

12. Persetujuan Peniadaan Selisih antara Saldo buku dan saldo kas adalah suatu persetujuan yang diberikan oleh Menteri Keuangan cq direktur Jenderal Perbendaharaan, untuk meniadakan selesih antara saldo buku dan saldo kas dari administrasi Bendahara.

13. Kekurangan Perbendaharaan adalah selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo (uang) kas yang sesungguhnya yang terdapat di dalam brandkas dan/atau Bank dan berada dalam pengurusan Bendahara.

14. Pegawai Negeri adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negara atau diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku.

15. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat keterangan yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa yang bersangkutan bertanggungjawab atas kerugian negara yang terjadi dan bersedia mengganti kerugian negara dimaksud.

16. Kadaluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi terhadap pelaku kerugian negara dengan tidak mengurangi tanggungjawab Bendahara/Pegawai Negeri yang bersangkutan kepada negara menurut hukum perdata.

17. Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu yang selanjutnya disebut SK-PBW adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tentang pemberian kesempatan kepada Bendahara untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas tuntutan penggantian kerugian Negara.

18. Surat Keputusan Pencatatan yang selanjutnya disingkat SKP adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tentang proses penuntutan kasus kerugian Negara untuk sementara tidak dapat dilanjutkan.

19.Perhitungan...

- 4 -

19. Perhitungan eks officio adalah suatu perhitungan Perbendaharaan yang dilakukan oleh pejabat eks officio apabila Bendahara meninggal dunia, melarikan diri, dibawah pengampuan atau tidak membuat pertanggungjawaban dan telah ditegur oleh atasan langsungnya namun sampai batas waktu yang diberikan Bendahara yang bersangkutan tidak membuat perhitungan dan pertanggungjawaban.

20. Ahli waris adalah seseorang yang menggantikan kedudukan pewaris terhadap warisan berkenaan dengan hak, kewajiban, dan tanggungjawab untuk sebagian atau seluruhnya.

21. Menteri adalah Menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab dibidang Kehutanan.

22. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan.

23. Pejabat Eselon I terkait adalah Inspektur Jenderal/Direktur Jenderal/Kepala Badan lingkup Kementerian Kehutanan.

24. Biro Keuangan adalah Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan.

25. Biro Umum adalah Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan.

26. Kepala Satuan Kerja adalah Sekretaris Jenderal/Inspektur Jenderal / Direktur Jenderal / Kepala Badan / Kepala Pusat / Direktur/Kepala Biro dan Kepala Unit Pelaksana Teknis lingkup Kementerian.

27. Tim Penyelesaian Kerugian Negara, yang selanjutnya disebut TPKN, adalah Tim yang menangani penyelesaian kerugian negara yang diangkat oleh Sekretaris Jenderal atas Nama Menteri.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2 (1) Peraturan Menteri ini sebagai pedoman untuk mengatur tata cara

penyelesaian ganti kerugian negara terhadap Bendahara di lingkungan Kementerian Kehutanan.

(2) Kerugian negara terhadap Bendahara di lingkungan Kementerian Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan informasi tentang kerugian negara.

BAB III

INFORMASI DAN TIM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA Bagian Kesatu

Informasi

Pasal 3 (1) Informasi tentang kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

ayat (2) dapat diketahui dari hasil : a. Pemeriksaan BPK; b. pengawasan aparat pengawasan fungsional; c. pengawasan dan/atau pemberitahuan atasan langsung Bendahara

atau Kepala Kantor/Satuan Kerja; dan/atau d. perhitungan Tim ex-officio.

(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar bagi Kepala Kantor/Satuan Kerja dalam melakukan tindak lanjut penyelesaian ganti kerugian negara.

Pasal 4…

- 5 -

Pasal 4 (1) Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib dikelola oleh

masing-masing Kepala Kantor/Satuan Kerja.

(2) Setiap Kepala Kantor/Satuan Kerja wajib meneliti apakah informasi yang diterima tersebut mengenai/berhubungan dengan kekayaan negara yang diurus/menjadi tanggungjawabnya.

(3) Dalam hal informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berhubungan dengan kekayaan negara yang diurus/menjadi tanggungjawabnya, maka Kepala Kantor/Kepala Satuan Kerja wajib meneliti kembali apakah hal tersebut telah memenuhi syarat untuk ditindak lanjuti dalam rangka proses penyelesaian kerugian negara dengan membentuk tim Ad Hoc.

(4) Tim Ad Hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan pengumpulan data/informasi dan verifikasi kerugian negara berdasarkan penugasan dari Kepala Kantor/Satuan Kerja.

(5) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan/Berita Acara Pemeriksaan/Penelitian, dimaksudkan untuk memperoleh kepastian mengenai : a. jumlah/besarnya kerugian negara; b. pihak-pihak yang harus bertanggungjawab atas terjadinya kerugian

negara; dan c. bukti-bukti tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan untuk

mendukung huruf a dan b.

(6) Kepala Kantor/Satuan Kerja melaporkan pelaksanaan tugas Tim Ad Hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Menteri dengan tembusan kepada TPKN dan Eselon I, untuk diproses lebih lanjut.

Pasal 5

Dalam hal Bendahara dibawah pengampuan/berhalangan tetap/melarikan diri/meninggal dunia, Kepala Kantor/Satuan Kerja melakukan tindakan pengamanan dan melakukan perhitungan secara ex officio.

Pasal 6

(1) Setiap ada peristiwa yang mengakibatkan kerugian negara, paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah peristiwa, Kepala Kantor/Satuan Kerja wajib melaporkan kepada Menteri, dan memberitahukan peristiwa tersebut kepada BPK, dengan tembusan : a. Menteri cq Sekretaris Jenderal; b. Pejabat Eselon I yang terkait; c. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Jenderal; dan d. Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal (khusus untuk Barang Milik

Negara).

(2) Pelaporan, Pemberitahuan, dan tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi paling sedikit dengan Berita Acara Pemeriksaan Kas.

(3) Format Pelaporan, Pemberitahuan, tembusan dan Berita Acara Pemeriksaan Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 sampai dengan Lampiran 4 Peraturan ini.

Bagian Kedua...

- 6 -

Bagian Kedua Tim Penyelesaian Ganti Kerugian Negara

Pasal 7

(1) Untuk menyelesaikan ganti kerugian negara terhadap Bendahara di

lingkungan Kementerian Kehutanan, Sekretaris Jenderal atas nama Menteri membentuk TPKN.

(2) Anggota tim TPKN terdiri dari unsur-unsur Eselon I lingkup Kementerian Kehutanan.

Pasal 8

(1) Tugas Tim TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), meliputi : a. menginventarisasi kasus kerugian negara yang diterima; b. menghitung jumlah kerugian negara; c. mengumpulkan dan melakukan verifikasi bukti-bukti pendukung

bahwa Bendahara telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian negara;

d. menginventarisasi harta kekayaan milik bendahara yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian negara;

e. menyelesaikan kerugian negara melalui SKTJM; f. memberikan pertimbangan kepada Menteri tentang kerugian negara

sebagai bahan pengambilan keputusan dalam menetapkan pembebanan;

g. menatausahakan penyelesaian kerugian negara; dan h. menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian kerugian negara

kepada Menteri dengan tembusan disampaikan kepada BPK.

(2) Dalam menyelenggarakan fungsinya, TPKN dapat berkoordinasi dengan Biro Keuangan Sekretariat Jenderal dalam rangka memberikan bahan pertimbangan dan mengikuti pelaksanaan penyelesaian masalah ganti rugi dan penagihan di lingkungan Kementerian Kehutanan.

Pasal 9

Menteri menugaskan TPKN untuk menindaklanjuti setiap kasus kerugian negara paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6).

BAB IV PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN KERUGIAN NEGARA

Pasal 10

(1) TPKN dalam melakukan penelitian dan pemeriksaan dengan cara

mengumpulkan dan melakukan verifikasi dokumen pendukung laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

(2) TPKN mencatat kerugian negara dalam daftar kerugian negara Kementerian.

(3) TPKN harus menyelesaikan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memperoleh penugasan dari Menteri.

Pasal 11...

- 7 -

Pasal 11 Penelitian dan Pemeriksaan untuk peristiwa hilangnya uang kas/kas tekor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat disebabkan : a. kesalahan Bendahara; atau b. bukan kesalahan Bendahara.

Pasal 12

Dalam hal kerugian negara terjadi karena kesalahan Bendahara dan/atau bukan kesalahan Bendahara, maka Kepala Kantor/Satuan Kerja mengambil langkah-langkah sebagai berikut : a. melaporkan kepada pihak Kepolisian setempat pada saat diketahui

adanya kejadian atau peristiwa dan meminta Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara (TKP);

b. melakukan pemeriksaan kas dengan menutup Buku Kas Umum dan Buku Pembantu Lainnya, ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan atau Bendahara Penerimaan/Atasan Langsung serta membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas;

c. meminta Surat Keterangan Saldo Bank/Rekening Koran pada saat kejadian peristiwa;

d. memerintahkan Bendahara bersangkutan untuk membuat perhitungan sebagai pertanggungjawaban dalam pengurusannya;

e. meminta Surat Keterangan Sisa Uang Persediaan untuk Bendahara Pengeluaran dari KPPN setempat;

f. meminta kepada Inspektur Jenderal bagi Instansi Pusat atau Kepala Satuan Kerja atas nama Inspektur Jenderal bagi Instansi Daerah untuk melakukan pemeriksaan terjadinya kerugian negara, dengan Format Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 5 Peraturan ini;

g. melakukan pemeriksaan dan penelitian secara obyektif dan akurat untuk mencari kebenaran terjadinya peristiwa yang mengakibatkan kerugian negara;

h. menentukan dengan cara bagaimana dan sejak kapan perbuatan yang mengakibatkan kerugian negara itu dilakukan;

i. menentukan kedudukan pelaku sebagai apa dan berapa besarnya nilai kerugian negara;

j. membuat catatan harian/kertas kerja pemeriksaan yang didukung dengan dokumen/data yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya sebagai bahan pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan/Berita Acara Pemeriksaan yang memuat data sebagai berikut :

1. peristiwa terjadinya kerugian negara; 2. nama/NIP, Pangkat dan Jabatan para pelaku/tersangka yang terlibat; 3. unsur atau bobot kesalahan, kelalaian/kealpaan dari masing-masing

pelaku yang terlibat dalam hal terjadi tanggungjawab renteng; 4. surat pengakuan para pelaku yang terlibat/ikut bertanggungjawab; 5. jumlah kerugian negara yang pasti; 6. berita Acara Pemeriksaan Kas dan Register Penutupan Kas; 7. lain-lain keterangan yang dapat dipergunakan sebagai bahan

pertimbangan dalam menyelesaikan kerugian negara.

k.membuat...

- 8 -

k. membuat/mengisi/menjawab Daftar Pertanyaan tentang kerugian Negara, dengan Format Daftar Tanya Jawab tentang kerugian Negara dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran 6 Peraturan ini;

l. memerintahkan Bendahara Pengeluaran untuk mencatat jumlah uang yang hilang/kas tekor untuk dibukukan pada Buku Kas Umum (BKU) pada lajur pengeluaran dengan uraian “pengeluaran karena hilangnya uang/kas tekor sesuai Surat Keterangan Kepolisian.

m. kepala Satuan Kerja melaporkan hasil pemeriksaan kepada Menteri Kehutanan paling lama 7 (tujuh) hari, dengan tembusan : 1. Ketua BPK-RI; 2. Inspektur Jenderal; 3. Pejabat Eselon I yang terkait; 4. Tim Penyelesaian Kasus Kerugian Negara; 5. Kepala Biro Keuangan; 6. Kepala Biro Kepegawaian. Format Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 7 Peraturan ini.

Pasal 13

Dalam hal Bendahara Pengeluaran meninggal dunia, melarikan diri dan/atau dibawah kuratil, Kepala Kantor/Kepala Satuan Kerja mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

a. melaporkan kepada Menteri cq Sekretaris Jenderal dan mengusulkan Bendahara Pengganti;

b. melakukan tindakan pengamanan sebagai berikut :

1. buku-buku (Buku Kas Umum dan Buku Pembantu Lainnya) pada saat kejadian segera di print out (dicetak) dan diberi batas dengan dua garis penutup agar tidak dapat ditambah oleh yang tidak berkepentingan dan dimintakan tanda tangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran;

2. semua uang dan surat-surat berharga disimpan dalam brandkas atau disimpan ditempat yang dianggap aman serta dilakukan penyegelan;

3. semua buku dan dokumen-dokumen bukti penerimaan dan pengeluaran disimpan dalam almari serta dilakukan penyegelan;

4. laci-laci meja kerja Bendahara disegel; 5. tindakan-tindakan pada angka 1 s/d 4 disaksikan oleh ahli waris atau

keluarga yang ditinggalkannya.

c. bilamana Bendahara Pengeluaran yang bersangkutan tidak mempunyai ahli waris/keluarga atau ahli waris/keluarga tidak hadir, maka langkah–langkah sebagaimana pada huruf b, pelaksanaannya disaksikan oleh dua orang Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Kantor/Satuan Kerja;

d. penyegelan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2 sampai dengan angka 4, dibuat Berita Acara Penyegelan yang ditandatangani oleh ahli waris/keluarga/saksi dan Kepala Kantor/Satuan Kerja;

Format Berita Acara Penyegelan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 8 Peraturan ini.

e.menunjuk...

- 9 -

e. menunjuk Pejabat ex-officio untuk dan atas nama Menteri dengan tugas sebagai berikut :

1. menyusun perhitungan pertanggungjawaban ex-officio, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 9 Peraturan ini;

2. membuka segel brandkas, almari dan laci-laci meja milik Bendahara, harus disaksikan oleh ahli waris/keluarga yang ditinggalkannya/dua orang saksi dan Kepala Kantor/Kepala Satuan Kerja serta dibuatkan Berita Acara Pembukaan segel;

3. jika Bendahara tidak mempunyai ahli waris/keluarga yang ditinggalkan maka dapat disaksikan dan ditandatangani oleh 2 orang pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Kantor/Kepala Satuan Kerja;

4. membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas tentang hasil pemeriksaan ex-officio dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas yang diketahui oleh Kepala Kantor/Kepala Satuan Kerja dan ahli waris/keluarga/dua orang saksi;

5. menyampaikan perhitungan ex-officio dimaksud kepada Menteri cq Sekretaris Jenderal dengan tembusan kepada ahli waris/keluarga;

6. ahli waris dimintakan tanggapannya dalam waktu 14 hari kerja sejak tanggal diterimanya perhitungan ex-officio, dengan surat tanda bukti penerimaan dari yang bersangkutan;

7. perhitungan ex-officio dilengkapi dengan dokumen-dokumen yaitu : a) laporan yang menyatakan Bendahara meninggal dunia dari

dokter/Pamong Praja, melarikan diri dari Kepolisian/Pamong Praja atau di bawah kuratil dari dokter, Kepolisian dan Pamong Praja setempat;

b) berita Acara penyegelan brandkas; c) penunjukan Pejabat ex-officio; d) berita Acara pembukaan brandkas; e) laporan pemeriksaan ex-officio yang menyatakan adanya kerugian

negara dengan mengikut sertakan ahli warisnya; f) surat pemeriksaan ex-officio yang telah diterima oleh ahli waris

disertai tanda bukti dan tanggal penerimaan; g) jawaban pembelaan diri dari ahli waris mengenai hasil pemeriksaan

ex-officio; h) tanda bukti pembayaran yang telah dilaksanakan (jika ada).

8. Melakukan serah terima jabatan kepada Bendahara pengganti dengan Berita Acara Serah Terima.

Pasal 14 Berdasarkan surat BPK yang menyatakan bahwa hasil pemeriksaan terhadap laporan hasil verifikasi kerugian negara yang dilakukan BPK ternyata tidak terdapat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, Menteri memerintahkan TPKN untuk menghapus dan mengeluarkan kerugian negara dimaksud dari daftar kerugian negara Kementerian.

BAB V PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA TERHADAP BENDAHARA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 15...

- 10 -

Pasal 15 Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara Pengeluaran pada Kementerian Kehutanan yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran dapat dilakukan dengan cara :

a. penyelesaian melalui SKTJM; b. penyelesaian melalui Penetapan SKPS; c. penyelesaian karena Kadaluarsa; dan/atau d. penyelesaian berdasarkan Ketentuan Hukum Pidana.

Pasal 16

Dalam hal hasil pemeriksaan terhadap laporan hasil verifikasi kerugian negara yang dilakukan BPK terbukti ada perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, Menteri memerintahkan kepada TPKN untuk mengupayakan agar Bendahara Pengeluaran bersedia membuat dan menandatangani SKTJM paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima surat dari BPK.

Bagian Kedua

Penyelesaian Melalui Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak

Pasal 17

(1) Apabila dari hasil pemeriksaan terhadap Laporan Hasil Verifikasi yang dilakukan oleh BPK terbukti terdapat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, BPK mengeluarkan surat kepada Menteri untuk memproses penyelesaian kerugian negara melalui SKTJM.

(2) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memerintahkan kepada TPKN mengupayakan agar Bendahara bersedia membuat dan menandatangani SKTJM dengan Format SKTJM sebagaimana tercantum dalam lampiran 10 Peraturan ini.

(3) TPKN mengupayakan hal sebagaimana tersebut pada ayat (2) melalui unit Eselon I /Satuan Kerja bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima surat dari BPK.

Pasal 18

Syarat Pembuatan SKTJM, sebagai berikut :

a. SKTJM dibuat dengan sadar tanpa paksa;

b. SKTJM memuat pengakuan salah atau lalai, dan janji/kesanggupan dari yang bersangkutan untuk membayar kembali kerugian negara tersebut dengan angsuran;

c. SKTJM memuat batas waktu angsuran atas kerugian negara tersebut tidak boleh melebihi 40 (empat puluh) hari;

d. SKTJM memuat jumlah uang yang pasti atas kerugian negara yang menjadi tanggungjawab pegawai bersangkutan;

e. SKTJM memuat besarnya kerugian negara yang jumlahnya sesuai penetapan BPK-RI;

f. SKTJM dibuat minimal rangkap 4 (empat) dan harus dibubuhi materai yang cukup dan ditandatangani oleh Pegawai yang bersangkutan dan dua orang saksi serta diketahui oleh Kepala Kantor/Kepala Satuan Kerja;

g.SKTJM...

- 11 -

g. SKTJM yang telah ditandatangani disampaikan kepada Kepala kantor/Satuan Kerja dan kepada : 1. lembar pertama, kepada Kepala Kantor/Satuan Kerja dimana kerugian

Negara terjadi; 2. lembar kedua, kepada atasan langsung Kepala Kantor/Satuan Kerja; 3. lembar ketiga, kepada Pimpinan Unit Eselon I bersangkutan; 4. lembar keempat, kepada TPKN.

h. SKTJM memuat jaminan berupa harta kekayaan dari pegawai yang bersangkutan, dan barang jaminan tersebut bukan merupakan barang yang sedang dalam sengketa, beban hypotik Bank maupun dalam keadaan sita jaminan (Conservatoir beslag) dan disertai surat kuasa menjual jaminan yang dikuatkan/dihadapan Notaris;

i. SKTJM memuat jaminan berupa tanah harus disertai sertifikat tanah asli, sebagai hak pemilikan dan diserahkan kepada Kepala Kantor/Satuan Kerja, disertai Surat Kuasa dari pemilikan tanah untuk menjual tanah dan Surat Kuasa tersebut dibubuhi materai yang cukup. Nilai tanah ditentukan oleh panitia yang jumlah anggotanya gasal dan terdiri dari instansi yang berwenang dengan membuat Berita Acara;

j. jaminan berupa barang berharga nilainya ditentukan oleh panitia, yang besarnya minimal sama dengan kerugian negaranya dan Jaminan untuk barang berharga agar disertai Surat Kuasa untuk menjual barang jaminan dan surat kuasa tersebut diserahkan kepada Kepala Kantor/Kepala Satuan Kerja;

k. jaminan barang berupa sertifikat tanah yang asli, barang berharga lainnya disimpan oleh Kepala Kantor/Kepala Satuan Kerja di tempat yang aman, antara lain Brandkas, Bank dan sebagainya;

l. besarnya nilai jaminan berupa harta kekayaan baik tanah maupun barang berharga lainnya, minimal sama dengan besarnya kerugian negara yang tercantum dalam SKTJM.

Pasal 19

(1) Dalam hal Bendahara menandatangani SKTJM, yang bersangkutan wajib

menyerahkan jaminan yang nilainya minimal sama dengan jumlah kerugian negara kepada TPKN, dalam bentuk dokumen asli berupa : a. surat penyerahan jaminan Format Surat Penyerahan Jaminan

sebagaimana tercantum dalam Lampiran 11 Peraturan ini; b. bukti pemilikan barang dan/atau kekayaan lain atas nama

Bendahara; dan c. surat Kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau

kekayaan lain dari Bendahara Format Surat Kuasa Menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan lain dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 12 Peraturan ini.

(2) Kepala Kantor/Satuan Kerja untuk dan atas nama TPKN menyimpan dokumen asli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan bertanggung jawab atas dokumen yang disimpannya.

(3) SKTJM yang telah ditandatangani oleh Bendahara tidak dapat ditarik kembali.

(4) Surat Kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau harta kekayaan yang dijaminkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berlaku setelah BPK mengeluarkan SKP.

Pasal 20...

- 12 -

Pasal 20

Kewajiban Kepala Kantor/Satuan Kerja bersangkutan dalam penyelesaian melalui SKTJM, yaitu : a. Kepala Kantor/Satuan Kerja wajib mengawasi atas pelaksanaan SKTJM

yang telah ditandatanganinya.

b. Kepala Kantor/Satuan Kerja wajib melaporkan pelaksanaan penyelesaian melalui SKTJM kepada TPKN dan mengusulkan agar :

1. terhadap Bendahara bersangkutan dikenakan sanksi administratif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. terhadap Bendahara yang tidak melaksanakan SKTJM, dilakukan proses penuntutan melalui BPK.

Pasal 21

Tata cara penyelesaian ganti kerugian negara yang dilakukan oleh Bendahara melalui SKTJM, adalah sebagai berikut : a. pengembalian kerugian negara dilakukan secara tunai paling lambat 40

(empat puluh) hari sejak SKTJM ditandatangani;

b. dalam rangka pelaksanaan SKTJM, Bendahara dapat menjual dan/atau mencairkan harta kekayaan yang dijaminkan setelah mendapat persetujuan dan dibawah pengawasan TPKN;

c. dalam hal pengawasan ketentuan tidak dapat dilaksanakan oleh TPKN, TPKN dapat meminta Kepala Kantor/Satuan Kerja untuk dan atas nama TPKN mengawasi pelaksanaan penjualan dan/ atau pencairan harta kekayaan;

d. Menteri memberitahukan hasil penyelesaian kerugian negara melalui SKTJM atau surat pernyataan bersedia mengganti kerugian negara kepada BPK paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan TPKN;

e. dalam hal Bendahara telah mengganti kerugian negara, BPK mengeluarkan surat rekomendasi kepada Menteri agar kasus kerugian negara dikeluarkan dari daftar kerugian negara dengan Format Daftar Kerugian Negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran 13 Peraturan ini;

f. Menteri memerintahkan kepada TPKN agar kasus kerugian negara dikeluarkan dari daftar kerugian negara;

g. dalam hal kewajiban Bendahara untuk mengganti kerugian negara dilakukan pihak lain, pelaksanaannya dilakukan sebagaimana yang dilakukan oleh pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris.

Pasal 22

(1) Apabila Bendahara telah menganti kerugian negara sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), TPKN mengembalikan bukti kepemilikan barang dan surat kuasa menjual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

(2) Dalam hal pelaksanaan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan oleh TPKN, TPKN dapat meminta Kepala Kantor/Satuan Kerja untuk dan atas nama TPKN mengembalikan bukti kepemilikan barang dan surat kuasa menjual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

Pasal 23...

- 13 -

Pasal 23 (1) Dalam rangka pelaksanaan SKTJM, Bendahara Pengeluaran dapat

menjual dan/atau mencairkan harta kekayaan yang dijaminkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, setelah mendapat persetujuan dan pelaksanaannya dibawah pengawasan TPKN.

(2) Dalam hal pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan oleh TPKN, TPKN dapat meminta Kepala Kantor/Satuan Kerja untuk dan atas nama TPKN mengawasi pelaksanaan penjualan dan atau pencairan harta kekayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21.

Pasal 24

(1) TPKN melaporkan hasil penyelesaian kerugian negara melalui SKTJM

kepada Menteri.

(2) Sekretaris Jenderal atas nama Menteri memberitahukan hasil penyelesaian kerugian negara melalui SKTJM kepada BPK paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan TPKN.

Bagian Ketiga Penyelesaian Melalui Penetapan Surat Keputusan Pembebanan

Sementara (SKPS)

Pasal 25

Proses penyelesaian ganti kerugian negara terhadap Bendahara dengan tahapan Pembebanan Kerugian Negara Sementara yaitu : (1) Dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak SKTJM tidak diperoleh, maka Kepala

Kantor wajib melaporkan kepada TPKN dan Pejabat Eselon I yang bersangkutan secara berjenjang dalam hal SKTJM tidak diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian negara, Menteri menerbitkan SKPS dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak Bendahara tidak bersedia menandatangani SKTJM Format SKPS dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 14 Peraturan ini.

(2) TPKN menyampaikan SKPS yang disertai dengan tanda terima kepada Bendahara pada Kantor yang bersangkutan melalui Eselon I yang bersangkutan, selanjutnya Menteri memberitahukan SKPS kepada BPK.

a. format Tanda terima telah menerima SK Pembebanan KN Sementara sebagaimana tercantum dalam Lampiran 15 Peraturan ini;

b. format Penyampaian Salinan Keputusan Menteri Kehutanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 16 Peraturan ini.

(3) SKPS mempunyai kekuatan hukum untuk melakukan sita jaminan, pelaksanaan sita jaminan diajukan oleh Menteri kepada instansi yang berwenang melakukan penyitaan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya SKPS.

(4) Sebelum diajukan permohonan sita jaminan kepada instansi yang berwenang, Kepala Kantor dapat mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang untuk melakukan pemblokiran terhadap barang jaminan.

(5) Dalam hal pengajuan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Menteri melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Kantor/Satuan Kerja dimana kasus kerugian negara terjadi.

Pasal 26…

- 14 -

Pasal 26 BPK mengeluarkan SK-PBW apabila :

a. BPK tidak menerima Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Negara dari Menteri; atau

b. berdasarkan pemberitahuan Menteri tentang pelaksanaan SKTJM, ternyata Bendahara tidak bersedia menandatangani SKTJM.

Pasal 27

SK-PBW disampaikan oleh BPK kepada Bendahara melalui Kepala Kantor/Satuan Kerja, dengan tembusan kepada Menteri dan selanjutnya Kepala Kantor/Satuan Kerja harus menyampaikan SK-PBW kepada Bendahara dan meminta kepada Bendahara untuk menandatangani tanda terima.

Pasal 28 Dalam hal Bendahara dibawah pengampuan/berhalangan tetap/melarikan diri/meninggal dunia, Kepala Kantor/Satuan Kerja menyampaikan SK-PBW kepada pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris.

Pasal 29

Tanda terima dari Bendahara/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris disampaikan kepada BPK oleh Kepala Kantor/Satuan Kerja paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak SK-PBW diterima Bendahara.

Pasal 30

(1) Bendahara Pengeluaran/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dapat mengajukan keberatan atas SK-PBW kepada BPK dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal penerimaan SK-PBW yang tertera pada tanda terima dengan tembusan Menteri dan Eselon I yang bersangkutan, dengan Format Konfirmasi Keberatan Bendahara atas Kasus Kerugian Negara sebagaimana tercantum pada Lampiran 17 Peraturan ini.

(2) Putusan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diketahui paling lama 6 (enam) bulan sejak surat keberatan dari Bendahara Pengeluaran/Pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tersebut diterima oleh BPK .

Pasal 31

Bilamana selama dalam proses keberatan dari SKPS sampai dengan SK-PBW, Bendahara Pengeluaran telah membuat SKTJM, maka proses pembelaan diri/keberatan kepada Bendahara Pengeluaran tersebut tidak berlaku.

Pasal 32

(1) Apabila BPK belum memberikan jawaban atas keberatan Bendahara

Pengeluaran dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sejak surat keberatan dari Bendahara Pengeluaran/Pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris, Menteri memerintahkan TPKN untuk menanyakan lebih lanjut atas kerugian negara dimaksud.

(2)Apabila...

- 15 -

(2) Apabila TPKN telah melakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat memintakan lebih lanjut penyelesaian kasus kerugian negara dimaksud karena BPK telah melampaui batas waktu dalam memberikan jawaban atas keberatan Bendahara Pengeluaran.

Pasal 33

BPK mengeluarkan SKP, apabila jangka waktu untuk mengajukan keberatan telah terlampaui dan Bendahara tidak mengajukan keberatan dan/atau Bendahara mengajukan keberatan tetapi ditolak dan/atau telah melampaui jangka waktu 40 (empat puluh) hari sejak ditandatangani SKTJM namun kerugian negara belum diganti sepenuhnya.

Pasal 34

Kepala Kantor/Satuan Kerja setelah menerima SKP, selanjutnya harus menyampaikan SKP tersebut kepada Bendahara dan meminta kepada Bendahara yang bersangkutan untuk menandatangani tanda terima.

Pasal 35 SKP yang diterbitkan oleh BPK mempunyai kekuatan hukum yang bersifat final dan atas tembusan SKP dari BPK, Menteri memerintahkan kepada TPKN untuk menindaklanjuti SKP tersebut.

Pasal 36

(1) Cara penyelesaian/pelaksanaan SKP, dilakukan sebagai berikut :

a. bendahara Pengeluaran wajib mengganti kerugian negara dengan cara menyetorkan secara tunai ke kas negara dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima SKP dari BPK.

b. tata cara penyetoran sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, penyetoran kerugian negara menggunakan blangko SSBP, diuraikan untuk pembayaran kerugian negara antara lain nama pelaku, unit kerja, nominal setorannya, jenis kerugian negara serta mencantumkan Kode MAP Nomor 423442 untuk Bendahara Pengeluaran dan mencantumkan kode Satuan Kerjanya yaitu :

1. lingkup Sekretariat Jenderal dengan kode 2901; 2. lingkup Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dengan kode 2902; 3. lingkup Direktorat Jenderal PHKA dengan kode 2903; 4. lingkup Direktorat Jenderal BPDAS Dan PS dengan kode 2904; 5. lingkup Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan dengan kode

2905; 6. lingkup Inspektorat Jenderal dengan kode 2906; 7. lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan

dengan kode 2907; 8. lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan dengan

kode 2908. (2) Dalam hal Bendahara Pengeluaran telah menganti kerugian negara secara

tunai, maka harta kekayaan yang telah disita dikembalikan kepada yang bersangkutan.

(3) SKP mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita eksekusi dan memiliki hak mendahului.

(4)Apabila...

- 16 -

(4) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana telah terlampaui dan Bendahara Pengeluaran tidak mengganti kerugian negara secara tunai, Menteri menyerahkan pengurusan piutang kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) untuk dilakukan pengurusan sesuai ketentuan di bidang pengurusan piutang negara.

(5) Apabila dari hasil penetapan BPK, terbukti bahwa Bendahara melakukan perbuatan melawan hukum maupun lalai, namun apabila status Bendahara Pengeluaran telah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS dan masih mempunyai kewajiban untuk mengembalikan kerugian negara dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima Surat Pemberhentian sebagai PNS, Bendahara tidak mengganti kerugian negara secara tunai, maka penagihan dilaksanakan susuai dengan butir 5 di atas.

(6) Apabila Bendahara Pengeluaran tidak memiliki harta kekayaan untuk dijual atau hasil penjualan tidak mencukupi untuk penggantian kerugian negara, maka Kepala Kantor/Satuan Kerja yang bersangkutan mengupayakan pengembalian kerugian negara melalui pemotongan paling rendah sebesar 50 % (lima puluh) persen dari penghasilan tiap bulan sampai lunas.

(7) Apabila Bendahara Pengeluaran memasuki masa pensiun, maka dalam SKPP dicantumkan bahwa yang bersangkutan masih mempunyai utang kepada negara dan Tabungan Asuransi dan Pensiun (Taspen) yang menjadi hak Bendahara dapat diperhitungkan untuk mengganti kerugian negara.

Pasal 37 Laporan Pelaksanaan SKP, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Kepala Kantor/Satuan Kerja menyampaikan laporan atas pelaksanaan SKP kepada TPKN dan Eselon yang bersangkutan secara berjenjang;

b. Menteri menyampaikan laporan atas pelaksanaan SKP kepada BPK dengan dilampiri bukti setor.

Pasal 38

Penyelesaian Kerugian Negara Yang Bersumber Dari Perhitungan Ex Officio, dilakukan dengan ketentuan :

(1) Ketentuan-ketentuan dalam petunjuk pelaksanaan ini berlaku pula terhadap penyelesaian kasus kerugian negara yang diketahui berdasarkan perhitungan ex-officio.

(2) Apabila pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris bersedia mengganti kerugian negara secara sukarela, maka yang bersangkutan membuat dan menandatangani surat pernyataan bersedia mengganti kerugian negara sebagai pengganti SKTJM.

(3) Nilai kerugian negara yang dapat dibebankan kepada pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya yang berasal dari Bendahara.

(4) Dalam hal kewajiban Bendahara untuk mengganti kerugian negara dilakukan pihak lain, pelaksanaannya dilakukan sebagaimana yang dilakukan oleh pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris.

Bagian Keempat...

- 17 -

Bagian Keempat Penyelesaian Karena Kadaluarsa

Pasal 39

a. Kewajiban Bendahara untuk membayar ganti rugi menjadi kadaluarsa

jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian negara atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian negara tidak dilakukan penuntutan ganti rugi.

b. Tanggungjawab ahli waris, pengampu, atau pihak lain yang memperoleh hak dari Bendahara menjadi hapus apabila 3 (tiga) tahun telah lewat sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampuan kepada Bendahara, atau sejak Bendahara diketahui melarikan diri atau meninggal dunia tidak diberitahukan oleh pejabat yang berwenang tentang kerugian negara.

Bagian Kelima

Penyelesaian Berdasarkan Ketentuan Hukum Pidana

Pasal 40 Kerugian Negara selain diselesaikan berdasarkan Peraturan Menteri ini, juga dapat diselesaikan berdasarkan ketentuan hukum pidana apabila dalam kasus kerugian negara tersebut perbuatan Bendahara bersangkutan memenuhi unsur-unsur pidana.

Pasal 41

Langkah-langkah Kepala Kantor/Satuan Kerja dalam upaya penyelesaian kerugian negara yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana adalah :

a. Apabila dalam suatu peristiwa kerugian negara mengandung unsur-unsur tindak pidana, maka Kepala Kantor/Satuan Kerja di dalam laporannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 wajib menyatakan adanya unsur-unsur tindak pidana tersebut, sedang penyerahan perkaranya kepada kejaksaan dilakukan setelah mendapat petunjuk dari Menteri cq Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Kehutanan dengan Format Laporan Kerugian Negara kepada Kepolisian sebagaimana tercantum pada Lampiran 18 dalam Peraturan ini.

b. Memantau perkembangan penyelesaian kasus tersebut, dan melaporkan hasilnya kepada Menteri cq Sekretaris Jenderal secara berjenjang melalui Eselon I bersangkutan dengan Format Laporan Perkembangan Penyelesaian Kerugian Negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran 19 dalam Peraturan ini, dengan melampirkan :

1. Putusan Pengadilan; 2. Eksekusi putusan pengadilan, meliputi :

a) nilai barang-barang yang dirampas untuk negara; b) denda, pembayaran uang pengganti; dan/atau c) sanksi-sanksi lain yang dapat dinilai dengan uang.

c. Tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada : 1. Inspektur Jenderal; 2. Kepala Biro Hukum dan Organisasi; 3. Kepala Biro Keuangan; dan 4. Atasan Langsung Kepala Kantor/Satuan Kerja bersangkutan.

BAB VI...

- 18 -

BAB VI PENYELESAIAN ADMINISTRASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 42 Kekurangan uang dari perhitungan Bendahara terjadi karena terdapat perbedaan antara saldo buku dan saldo kas yang berada dalam pengurusan Bendahara, untuk menanggulangi hal tersebut maka perlu diupayakan penyelesaian administrasi yang meliputi :

1. Penghapusan Kekurangan Uang dari Perhitungan Bendahara; 2. Peniadaan Selisih antara Saldo Buku dan Saldo Kas.

Bagian Kedua Penghapusan Kekurangan Uang dari Perhitungan Bendahara

Pasal 43

Kegiatan dalam rangka penyelesaian administrasi dalam bentuk penghapusan kekurangan uang dari perhitungan bendahara adalah : a. Menteri setelah menerima hasil pemeriksaan laporan hasil verifikasi

kasus kerugian negara dari BPK yang menyatakan bahwa Bendahara tidak bersalah/lalai disamping menghapus dan mengeluarkan kasus kerugian negara dari daftar kerugian negara dan memberitahukan kepada Bendahara melalui Kepala Kantor/Satuan kerja.

b. Menteri mengajukan usul penghapusan kekurangan uang dari perhitungan Bendahara kepada Menteri Keuangan cq Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan melampirkan hasil pemeriksaan laporan hasil verifikasi kerugian negara oleh BPK beserta dokumen pendukung yang telah diverifikasi.

c. Atas dasar persetujuan dari Menteri Keuangan cq Direktur Jenderal Perbendaharaan sebagaimana tersebut huruf b, Menteri cq Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan menyampaikan persetujuan tersebut kepada Kepala Kantor/Satuan Kerja untuk ditindak lanjuti melalui unit Eselon I.

d. Atas dasar persetujuan sebagaimana huruf c, Bendahara melaksanakan perbaikan pembukuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Proses Peniadaan Selisih Antara Saldo Buku dan Saldo Kas, adalah : a. Apabila terjadi kerugian negara yang disebabkan adanya selisih antara

saldo buku dan saldo kas yang tidak segera dapat ditutup, dan belum diselesaikan menurut semestinya, gejala tersebut disebut administrasi/buku Bendahara yang tidak sehat.

b. Untuk menyehatkan administrasi/buku Bendahara dimaksud, maka dilakukan upaya Penghapusan Peniadaan Selisih antara Saldo Buku dan Saldo Kas.

Pasal 45…

- 19 -

Pasal 45 Upaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b, dilakukan oleh Menteri cq Sekretaris Jenderal setelah menerima hasil pemeriksaan laporan hasil verifikasi kasus kerugian negara dari BPK yang menyatakan bahwa Bendahara bersalah/lalai.

Pasal 46 (1) Menteri setelah menerima hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud

dalam pasal 45, Menteri memerintahkan kepada TPKN agar mengupayakan Bendahara bersedia membuat dan menandatangani SKTJM.

(2) Menteri selain mengupayakan Bendahara bersedia membuat dan menandatangani SKTJM, Menteri juga mengajukan usul peniadaan selisih antara saldo buku dan saldo kas kepada Menteri Keuangan cq Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan dilampiri dokumen pendukung yang telah diverifikasi yaitu :

a. LHP/BAP, terhadap Bendahara oleh Inspektur Jenderal untuk di Pusat atau Kepala Unit Pelaksana Teknis (Satuan Kerja) atas nama Inspektur Jenderal untuk di daerah;

b. surat Keterangan Sisa Uang Persediaan (UP) dari KPPN Pembayar; c. rekaman/copy Buku Kas Umum pada bulan bersangkutan yang

memuat adanya kekurangan kas tersebut, dilegalisir oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara;

d. posisi Rekening Koran (RK) Bendahara pada tanggal kejadian; e. penilaian dan pendapat dari Sekretaris Jenderal tentang jumlah

kerugian negara yang terjadi dan penjelasan bahwa kerugian negara tersebut disebabkan karena kesalahan/kealpaan Bendahara yang bersangkutan;

f. SKTJM/Keputusan Pembebanan Penggantian Sementara.

Pasal 47

(1) Berdasarkan persetujuan Menteri Keuangan cq Direktur Jenderal Perbendaharaan tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2), Menteri cq Sekretaris Jenderal menyampaikan persetujuan tersebut kepada Kepala Kantor/Satuan Kerja untuk ditindak lanjuti melalui Eselon I.

(2) Atas dasar persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bendahara melaksanakan perbaikan pembukuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENGHAPUSAN KERUGIAN NEGARA

Pasal 48

Apabila terdapat kasus kerugian negara yang mengalami kesulitan dalam penagihannya/penanganannya, Kepala Kantor/Satuan Kerja wajib melakukan penagian dan peringatan secara tertulis (somasi) kepada pelaku kerugian negara sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kerja.

Pasal 49…

- 20 -

Pasal 49 Dalam hal penagihan dan peringatan secara tertulis (somasi) tersebut tidak dipatuhi oleh pelaku kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, maka Kepala Kantor/Satuan Kerja menyerahkan kerugian negara yang mengalami kesulitan dalam penagihannya/penanganannya secara tertulis kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang melalui KPKLN setempat dengan Format Surat Penyerahan Pengurusan Piutang Negara ke PUPN sebagaimana tercantum pada Lampiran 20 Peraturan ini.

Pasal 50

Pelimpahan Kasus kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, dilakukan untuk kasus kerugian negara dalam katagori : a. kadaluwarsa; b. pelaku telah meninggal dunia; c. pelaku melarikan diri; d. pelaku dibawah pengampuan (kuratil); e. pelaku tidak mampu dari segi ekonominya; dan f. pelaku tidak diketahui alamatnya.

Pasal 51

Kepala Kantor/satuan Kerja dalam melimpahkan kasus kerugian negara yang macet kepada PUPN/KPKLN sebagamana dimaksud dalam Pasal 50, dilengkapi dokumen sebagai berikut : a. hasil Pemeriksaan yang mengungkapkan adanya kerugian negara; b. berita Acara Pemeriksaan kas; c. daftar Pertanyaan untuk menyusun Laporan Pemeriksaan Kekurangan

Perbendaharaan guna keperluan proses Tuntutan Perbendaharaan; d. SKTJM; e. bukti Angsuran kerugian negara; f. surat Keputusan Menteri/Lembaga Negara tentang Penggantian

Sementara; g. surat Keputusan Pembebanan BPK yang terdiri dari :

1. surat Keputusan untuk penetapan batas waktu untuk menjawab; 2. surat Keputusan Pembebanan; dan /atau 3. surat Keputusan Pembebanan Tingkat Banding.

h. surat Keputusan untuk menjual barang; i. surat menyurat antara Penyerah Piutang dengan Penanggung Hutang

yang berkaitan dengan usaha penagihan antara lain surat peringatan I dan II.

Pasal 52

Kepala Kantor/Satuan Kerja setelah mendapatkan persetujuan penghapusan dari PUPN/KPKLN berupa persetujuan Piutang Negara Untuk Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT), selanjutnya segera mengusulkan Penghapusan Secara Bersyarat kepada Menteri cq Sekretaris Jenderal dengan dilampiri dokumen sebagai berikut : a. daftar Nominatif; dan b. PSBDT.

Pasal 53

Daftar Nominatif memuat informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a, paling sedikit : a. identitas para Penanggung Hutang yang meliputi nama dan alamat; b. sisa utang masing-masing Penanggung Hutang yang akan dihapuskan;

c.tanggal...

- 21 -

c. tanggal Perjanjian Kredit/terjadinya piutang, tanggal jatuh tempo/dinyatakan macet, dan tanggal penyerahan pengurusan piutang kepada PUPN Cabang;

d. tanggal dinyatakan sebagai PSBDT oleh PUPN, dalam hal Piutang Perusahaan Negara/Daerah telah dinyatakan sebagai PSBDT, atau tanggal persetujuan penarikan pengurusan dan tanggal pernyataan pengurusan piutang selesai dari PUPN Cabang dalam hal pengurusan Piutang Perusahaan Negara/daerah telah ditarik dari PUPN Cabang; dan

e. keterangan tentang keberadaan dan kemampuan Penanggung Utang, keberadaan dan kondisi barang jaminan, dan/atau keterangan lain yang terkait.

Pasal 54

(1) Setelah Menteri cq Sekretaris Jenderal menerima usulan Penghapusan Secara Bersyarat dari Kepala Kantor/Satuan Kerja, selanjutnya meneliti kelengkapan dokumen dimaksud untuk diproses lebih lanjut.

(2) Bilamana dokumen-dokumen yang disyaratkan telah lengkap, Menteri cq Sekretaris Jenderal selanjutnya mengajukan kasus kerugian negara kepada BPK-RI untuk mendapatkan rekomendasi.

(3) Berdasarkan hasil rekomendasi dari BPK-RI, Menteri cq Sekretaris Jenderal mengusulkan penghapusan secara bersyarat kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan.

Pasal 55 Menteri cq Sekretaris Jenderal setelah menerima Keputusan Penghapusan secara bersyarat dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan menyampaikan keputusan tersebut kepada Kepala Kantor/Satuan Kerja yang bersangkutan, selanjutnya kasus kerugian negara dimaksud dikeluarkan dari daftar kerugian negara lingkup Kementerian.

Pasal 56 Usul Penghapusan secara mutlak atas kerugian negara, dapat diajukan oleh Kepala Kantor/Satuan Kerja setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak penetapan Penghapusan Secara Bersyarat dan disampaikan secara tertulis kepada Menteri cq Sekretaris Jenderal dengan dilampiri dokumen sekurang-kurangnya : a. daftar Nominatif Penanggung Hutang; b. surat Penetapan Penghapusan Secara Bersyarat atas Piutang yang

diusulkan untuk dihapuskan secara mutlak; dan c. surat Keterangan dari aparat/pejabat yang berwenang menyatakan bahwa

Penanggung Hutang tidak mempunyai kemampuan untuk melunasi kewajibannya.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 57 (1) Dalam hal terdapat dibuktikan bahwa atas sejumlah uang yang telah

disetorkan ke Rekening Kas Negara sebagai pelunasan kerugian negara ternyata lebih besar dari yang seharusnya disetor, Pelaku Kerugian Negara yang bersangkutan/pengampu/ahli waris atau mereka yang memperoleh hak peninggalan dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan tagihan yang telah disetor ke rekening kas negara melalui prosedur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)Kepala...

- 22 -

(2) Kepala Kantor/Satuan Kerja yang ikut menandatangani SKTJM dan melalaikan tugasnya dalam menyelamatkan kekayaan negara sehingga kerugian negara tidak dapat diselesaikan tepat pada waktunya, dapat dinilai sebagai tidak bertanggungjawab kepada kepentingan negara dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(3) Setiap kerugian negara yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Bendahara yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib menggantikan kerugian tersebut.

Pasal 58

TP biasa dapat kadaluarsa apabila setelah 30 (tiga puluh) tahun sejak diketahui kas tekor, kasus dimaksud tidak dilakukan upaya penyelesaian.

Pasal 59

TP khusus dapat kadaluwarsa apabila : (1) Setelah lewat 3 (tiga) tahun kepada ahli waris tidak diberitahukan hasil

perhitungan secara ex-officio.

(2) Setelah lewat 3 (tiga) tahun sejak batas waktu untuk pengajuan pembelaan diri dari Bendahara/Ahli waris yang bersangkutan, BPK-RI tidak mengambil suatu keputusan pembebanan.

(3) Meskipun TP Khusus ini telah kadaluarsa, tidak mengurangi tanggungjawab Bendaharawan / Ahli waris yang bersangkutan kepada negara untuk dituntut oleh negara melalui hukum perdata.

Pasal 60

Tuntutan Ganti Kerugian Negara kepada Bendahara dapat kadaluarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian negara tidak dilakukan penuntutan Perbendaharaan terhadap yang bersangkutan.

Pasal 61

Pejabat Eselon I dan atau Kepala Satuan Kerja dapat mengajukan kasus kerugian yang diduga adanya penyalahgunaan wewenang yang perlu diajukan ke Pengadilan Negeri setempat setelah terlebih dahulu meminta rekomendasi/persetujuan Menteri.

Pasal 62

(1) Sekretaris Jenderal cq Kepala Biro Keuangan melakukan pemantauan atas penyelesaian kerugian Negara lingkup Kementerian, dan melaporkan perkembangan penyelesaian kasus kerugian negara kepada Menteri setiap bulan dengan tembusan disampaikan kepada Inspektur Jenderal dan Eselon I terkait.

(2) Sekretaris Jenderal melaporkan kasus kerugian Negara lingkup Kementerian kepada BPK-RI setiap triwulan.

Pasal 63

(1) Bendahara yang terbukti melanggar hukum, salah atau lalai baik secara langsung maupun tidak langsung telah mengakibatkan kerugian negara dikenakan sanksi disiplin pegawai sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2)Tindakan...

- 23 -

(2) Tindakan penegakan disiplin dilakukan oleh Pejabat yang bersangkutan sesuai dengan tingkat kesalahan/kelalaian Bendahara yang bersangkutan.

(3) Hukuman disiplin yang telah dikenakan terhadap Bendahara bersangkutan tidak melepaskan tanggungjawab tersebut dari kewajiban mengganti kerugian negara.

(4) Untuk percepatan penyelesaian kerugian Negara lingkup Kementerian dibentuk tim dengan tugas membantu Menteri dalam penyelesaian kasus kerugian Negara dengan susunan tim sebagaimana terlampir.

(5) Apabila terdapat permasalahan kerugian negara yang dianggap berat Kepala Biro Keuangan selaku Sekretaris Tim Panitia Kerugian Negara lingkup Kementerian melakukan penelitian dan penilaian terhadap kasus tersebut sesuai peraturan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, maka Peraturan Menteri Nomor 37/Menhut-II/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Negara Melalui TP dan Tuntutan Ganti Rugi lingkup Kementerian Kehutanan khusus mengenai penyelesaian ganti kerugian negara terhadap Bendahara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 65

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal : 12 Maret 2012

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ZULKIFLI HASAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal : 13 Maret 2012

MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA, ttd. AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 295

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI, ttd. KRISNA RYA

- 1 -

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : P.11/Menhut-II/2012 TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA TERHADAP BENDAHARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEHUTANAN

LAPORAN KERUGIAN NEGARA KEPADA MENTERI KEHUTANAN U.P SEKRETARIAT JENDERAL

NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA

Nomor : Lap- Lampiran : ………………… Hal : Laporan Kerugian Negara Yth. Menteri Kehutanan u.p Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan Bersama ini kami laporkan bahwa dalam kepengurusan keuangan yang dilakukan oleh Bendahara yang pengawasannya menjadi tanggung jawab kami, telah terjadi kekurangan uang dari perhitungan Bendahara sebesar Rp. ………………. (dengan huruf). Selanjutnya kami laporkan bahwa atas peristiwa tersebut, tindakan yang telah kami lakukan adalah: 1. ………….. (tindakan terhadap yang bersangkutan, misalnya pembebasan dari

jabatan Bendahara); 2. …………… (penunjukan Bendahara pengganti sementara); 3. …………… (tindakan disiplin kepegawaian terhadap Bendahara

bersangkutan); 4. …………… (tindakan untuk mengamankan keuangan Negara); 5. …………… (tindakan-tindakan lainnya yang perlu dilaporkan). (1 sampai dengan 5 disesuaikan dengan tindakan yang telah dilakukan) Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami berpendapat bahwa ………….. (ada tidaknya unsur pidana, penilaian Kepala Kantor/Satuan kerja mengenai salah tidaknya Bendahara dan pendapat-pendapat lain yang perlu dikemukakan untuk mempermudah penyelesaian selanjutnya).

Sehubungan dengan hal tersebut, guna proses verifikasi dokumen pendukung lebih lanjut bersama ini kami lampirkan : a. Surat Keputusan pengangkatan sebagai Bendahara atau sebagai pejabat

yang melaksanakan fungsi keBendaharaan; b. Berita Acara Pemeriksaan Kas/Barang; c. Registrasi Penutupan Buku Kas/Barang; d. Surat keterangan tentang sisa uang yang belum dipertanggungjawabkan

dari Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran; e. Surat keterangan bank tentang saldo kas di bank bersangkutan;

- 2 -

f. Fotokopi/rekaman buku kas umum bulan yang bersangkutan yang memuat adanya kekurangan Kas;

g. Surat tanda lapor dari kepolisian dalam hal kerugian Negara mengandung indikasi tindak pidana;

h. Berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara dari kepolisian dalam hal kerugian Negara terjadi karena pencurian atau perampokan;

i. Surat keterangan ahli waris dari kelurahan atau pengadilan (jika Bendahara bersangkutan meninggal dunia atau melarikan diri);

j. Laporan hasil pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan.

Demikian laporan kami untuk Bapak/Ibu maklumi. Kepala Kantor …………………… NIP. ……………

Tembusan : 1. Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN); 2. Inspektur Jenderal Kementerian Kehutanan. *) coret yang tidak perlu. Salinan sesuai dengan aslinya MENTERI KEHUTANAN KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI, REPUBLIK INDONESIA, ttd. ttd. KRISNA RYA ZULKIFLI HASAN

- 3 -

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : P.11/Menhut-II/2012 TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA TERHADAP BENDAHARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEHUTANAN

PEMBERITAHUAN TERJADINYA KEKURANGAN UANG/BARANG

KEPADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA 1) Nomor : ………………… Lampiran : ………………… Hal : Pemberitahuan terjadinya kekurangan uang/barang.

Yth. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Jakarta

Bersama ini kami beritahukan bahwa dalam pengurusan uang/barang yang dilakukan oleh Bendahara a.n ……………….. NIP. ……………… yang pengawasannya menjadi tanggungjawab kami, telah terjadi kekurangan uang/barang (Kas tekor/barang) sebesar Rp. …………….. (dengan huruf). Selanjutnya kami beritahukan bahwa atas peristiwa tersebut, tindakan yang telah kami ambil adalah:

1. ……………………. 2) 2. …………………….

Sehubungan dengan hal tersebut, guna penyelesaian kekurangan uang/barang dimaksud bersama ini kami lampirkan:

a. Berita Acara Pemeriksaan Kas/Fisik barang; b. Register Penutupan Kas; c. Perhitungan yang dibuat Bendahara sebagai Pertanggungjawaban; d. Fotokopi Buku Kas Umum (BKU) bulan bersangkutan; e. Dan lain-lain (yang berkaitan dengan kasus).

Demikian pemberitahuan kami untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengenaan ganti kerugian terhadap Bendahara yang bersangkutan.

Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kepala Kantor/Satuan Kerja …………………………………….. *) coret yang tidak perlu Petunjuk Pengisian: 1) Diisi dengan nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya kekurangan uang/barang. 2) Diisi dengan tindakan-tindakan pengamanan yang telah dilakukan, antara lain : penyegelan

brangkas, penutupan Buku Kas Umum, dan buku pembantu dilampiri dengan Berita Acara Penutupan Kas dan Register Penutupan Kas serta laporan kepada aparat yang berwenang.

Salinan sesuai dengan aslinya MENTERI KEHUTANAN KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI, REPUBLIK INDONESIA, ttd. ttd. KRISNA RYA ZULKIFLI HASAN

- 4 -

LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : P.11/Menhut-II/2012 TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA TERHADAP BENDAHARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEHUTANAN

LAPORAN KERUGIAN NEGARA OLEH KEPALA KANTOR/SATKER KEPADA PIMPINAN UNIT ESELON I SECARA BERJENJANG


Nomor : Lap- Lampiran : ………………… Hal : Laporan Kerugian Negara. Yth. Atasan Kepala Kantor/Satuan Kerja bersangkutan/Sekretaris Unit Eselon I Dengan ini kami laporkan bahwa di lingkungan Kantor/Satuan Kerja ……………*) diduga/telah terjadi kerugian Negara berupa kerugian negara yang dikelola oleh Sdr ………….. NIP. ………..…. Selaku Bendahara …………………… sebesar Rp. ……………………… (dengan huruf) Terkait hal tersebut, atas peristiwa/kejadian kerugian Negara telah kami laporkan kepada Menteri Kehutanan dan telah diberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (Surat laporan dan dokumen pendukung terlampir). Kepala Kantor/Satuan Kerja ……………………………………… Tembusan : 1. Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN); 2. Inspektur Jenderal. *) coret yang tidak perlu.


- 5 -

LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : P.11/Menhut-II/2012 TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA TERHADAP BENDAHARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEHUTANAN

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

Pada hari ini …………………. Tanggal …………………. Yang bertanda tangan di bawah ini, kami Kepala Kantor/pejabat yang ditunjuk (Surat Penunjukan Nomor ……………… tanggal …………….): Nama lengkap/NIP : ……………………………… Jabatan : ……………………………… Melakukan pemeriksaan kas pada: Nama lengkap/NIP : ……………………………… Jabatan : ……………………………… Yang dengan Surat Keputusan …………..….. Nomor: …………..…… tanggal …….……….. ditugaskan melakukan pengurusan uang ……………… Berdasarkan pemeriksaan Kas serta bukti-bukti dalam pengurusan itu, kami menemui kenyataan sebagai berikut: Jumlah yang dihitung dihadapan pegawai tersebut adalah: a. Uang kertas bank, uang logam …………………………… Rp. ………………….. b. SP2D/SPM dan alat pembayaran lainnya ……………… Rp. ………………….. c. Saldo bank ……………………………………………………….. Rp. ………………….. d. Materai, perangko (yang diterima) ……………………… Rp. ………………….. e. Surat berharga yang diijinkan ……………………………. Rp. …………………..

------------------------ Jumlah Rp. …………………..

Saldo uang menurut Buku Kas Umum berjumlah ………. Rp. …………………..

---------------------- Perbedaan lebih/kurang antara saldo kas dan Saldo buku berjumlah …………………………………………….. Rp. ………………….. ===========

………, tanggal ………………. Penjelasan selisih negatif: …………………………………………………………………………………. Bendahara/Pemegang Kas, Saksi-saksi: Nama : ………………………………………….. 1. (nama) : (ttd) NIP. …………………….

- 6 -

Jabatan : ………………………………………….. 1. (nama) : (ttd) NIP. ……………………. Tanda tangan : ………………………………………….. Kepala Kantor/Pemeriksa Kas, Nama : ………………………………………….. Jabatan : ………………………………………….. Tanda tangan : ………………………………………….. Salinan sesuai dengan aslinya MENTERI KEHUTANAN KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI, REPUBLIK INDONESIA, ttd. ttd. KRISNA RYA ZULKIFLI HASAN

- 7 -

LAMPIRAN V PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : P.11/Menhut-II/2012 TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA TERHADAP BENDAHARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEHUTANAN

BERITA ACARA PEMERIKSAAN


BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Bertempat di …………………….. pada hari ini …………………. Tanggal …………….. bulan ……………. Tahun ……………….. yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama/NIP : Jabatan :

2. Nama/NIP : Jabatan :

Yang dengan surat tugas …………………………… No. ………………………… tanggal ……………… telah melakukan pemeriksaan terhadap:

Nama/NIP : Jabatan :

Atas pertanyaan pemeriksa, yang bersangkutan memberikan jawaban sebagai berikut: 1. Apakah Saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani

……………………….. 1. Ya, saya dalam keadaaan sehat jasmani dan rohani ………………….

2. Apakah Saudara tahu kenapa dipanggil untuk diperiksa …………………………… 2. ………………………………………………………………………….………………….

3. Coba jelaskan secara singkat riwayat pendidikan formal, kedinasan serta riwayat pekerjaan Saudara sampai dengan sekarang……………………………………………..

3. Riwayat pendidikan formal ……………………………………………………. Riwayat pendidikan kedinasan ……………………………………………….. Riwayat pekerjaan …………………………………………………………………

4. Apakah Saudara memahami bahwa telah terjadi selisih atau kekurangan uang kas yang berada di bawah pengurusan atau tanggung jawab Saudara.

4. ………………………………………………………………………….…………………. 5. Coba jelaskan mengenai adanya selisih atau kekurangan jumlah uang kas

atau barang yang berada di bawah pengurusan atau tanggung jawab Saudara yang saudara ketahui ……………………………………………………………………………………..

5. ………………………………………………………………………….………………….

- 8 -

6. (selanjutnya pertanyaan dikembangkan sesuai jawaban atau bukti-bukti yang didapat dari hasil pemeriksaan dan daftar pertanyaan untuk menyusun laporan kerugian Negara guna proses tuntutan perbendaharaan).

6. ………………………………………………………………………….…………………. 7. Apakah ada hal-hal lain yang perlu Saudara kemukakan ……………………………

7. ………………………………………………………………………….…………………. 8. Apakah dalam pemeriksaan ini Saudara merasa dipaksa atau memperoleh

tekanan …………………………………………………………………………………………………. 8. Tidak ada paksaan atau tekanan dari manapun dan dari siapapun

………………………………………………………………………………………………

Setelah Berita Acara Pemeriksaan ini dibacakan kembali dihadapan yang bersangkutan tidak mengajukan keberatan, maka ditanda tangani oleh pemeriksa dan yang diperiksa seperti di bawah ini:

Yang diperiksa, Pemeriksa,

………………………. 1. ……………………… 2. ……………………..


- 9 -

LAMPIRAN VI PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : P.11/Menhut-II/2012 TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA TERHADAP BENDAHARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEHUTANAN

DAFTAR PERTANYAAN UNTUK MENYUSUN LAPORAN KERUGIAN NEGARA

GUNA KEPERLUAN PROSES TUNTUTAN PERBENDAHARAAN

DAFTAR PERTANYAAN UNTUK MENYUSUN LAPORAN KERUGIAN NEGARA GUNA KEPERLUAN PROSES TUNTUTAN PERBENDAHARAAN

NO

PERTANYAAN

NO

JAWABAN 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Bila dan bagaimana kerugian Negara diketahui. Bila dan bagaimana kerugian Negara itu terjadi. Siapa nama dan apa pangkatnya Bendahara yang bersangkutan. Dengan surat keputusan mana ditunjuk sebagai Bendahara. Apa kesalahan/kelalaian Bendahara sehingga harus mempertanggujawabkan kekurangan itu. Berapa jumlah dan berupa apa kekurangan itu. Jika kekurangan itu berupa uang, dari mana uang itu berasal (Uang Persediaan, Uang Gaji, Uang Pendapatan Sewa atau sebagainya). Jika kekurangan itu berupa barang, sebutkan jumlah dan jenis barang yang ternyata kurang disertai dengan harga bukunya. Apakah Bendahara yang bersangkutan telah membuat dan menampaikan perhitungan (SPJ) mengenai masa waktu dimana kekurangan itu ternyata (dapat dinyatakan) dalam perhitungan itu. Jika mengenai masa waktu itu belum dibuat perhitungan, apakah sudah ditunjuk pejabat yang ditugaskan membuatnya secara ex-officio.


- 10 -

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Atau telah dibuatkan suatu Berita Acara Pemeriksaan yang menetapkan jumlah kekurangan itu. Apakah Bendahara telah dibebankan sementara dan/atau dari padanya telah diterima Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM). Berapa jumlah (sementara) yang telah diterima berdasarkan Surat Keterangan/Surat Keputusan Pembebanan Kerugian Negara Sementera itu. Siapa (nama, jabatan/pangkat) yang ditugaskan melakukan pengawasan atas pekerjaan Bendahara. Apakah ia dapat turut dipertanggungkawabkan atas kekurangan tersebut karena salah/lalai dalam melakukan tugas pengawasan. Apakah ada pegawai lainnya yang harus turut bertanggung jawab karena salah/lalai sehingga harus dilakukan proses Tuntutan Perbendaharaan, jika demikian buatkan laporan tersendiri. Apakah ada pihak ketiga yang dalam hal ini diuntungkan dan berapa jumlah serta atas dasar ketentuan mana Negara dapat menuntut/pembayaran kembali dari padanya.

………….., ……………………… Kepala Kantor/Satuan Kerja ………………………………………


- 11 -

LAMPIRAN VII PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : P.11/Menhut-II/2012 TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA TERHADAP BENDAHARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEHUTANAN

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN


LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN Nomor: …………………………… Tanggal …………………………..

Atas nama ………………………………………….. NIP. ……………………………………………….

I. PENDAHULUAN 1. Dasar

Berdasarkan kewenangan yang ada pada kami, Surat Perintah melakukan Pemeriksaan Nomor …………………………………. Tanggal ……………… telah melakukan pemeriksaan terhadap Sdr/i ………………………, NIP. ………………….

2. Tujuan a. Tujuan pemeriksaan adalah untuk mengumpulkan data dan

keterangan langsung dari pihak yang terlibat atau pihak lain guna mengetahui benar atau tidak telah terjadi kekurangan uang dari pengurusan Bendahara.

b. Untuk mengetahui latar belakang terjadinya peristiwa kekurangan uang dari pengurusan Bendahara serta factor-faktor yang memberatkan dan meringankan sebagai bahan bagi pejabat mengambil langkah tindak lanjut.

3. Data Kepegawaian a. ……………………. b. ……………………. c. …………………….

Dan seterusnya.

II. HASIL PEMERIKSAAN Fakta a. ……………………….. b. ……………………….. c. ……………………….. dan seterusnya.

III. KESIMPULAN

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Bendahara …………………………….....

2. Atas kejadian kekurangan uang dari pengurusan Bendahara tersebut upaya yang dilakukan adalah …………………………………………………….............

- 12 -

3. ……………………………………………………………………………………………………………. Dan seterusnya.

IV. SARAN

………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… …………………………., …………………….. Pejabat Pemeriksa :

1. Nama : …………………………… NIP : …………………………… ……………………………………………….

2. Nama : …………………………… NIP : …………………………… ……………………………………………….

3. Nama : …………………………… NIP : …………………………… ……………………………………………….


- 13 -

LAMPIRAN VIII PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : P.11/Menhut-II/2012 TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA TERHADAP BENDAHARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEHUTANAN

BERITA ACARA PENYEGELAN


BERITA ACARA PENYEGELAN Pada hari ini …….. tanggal …………… Tim Pemeriksa …………… berdasarkan Surat Tugas Nomor : ST- …………. Tanggal ……….., telah melakukan tindakan penyegelan terhadap:

1. Cassete/Peti uang : ……………………………………………………….. 2. Brandkas : ……………………………………………………….. 3. Gudang : ……………………………………………………….. 4. Khasanah : ……………………………………………………….. 5. Almari/Filling cabinet : ……………………………………………………….. 6. Dan lain-lain : ………………………………………………………..

Yang kesemuanya berada di ……………….. (nama unit organisasi/Satuan Kerja) sehubungan dengan terjadinya kerugian Negara yang dilakukan oleh: Nama/NIP : …………………………………………………….. Pangkat : ……………………………………………………… Jabatan : ……………………………………………………… Unit kerja : ………………………………………………………

Tindakan penyegelan dilakukan dengan dihadiri oleh saksi-saksi sebagai berikut: 1. Nama/NIP : ……………………………………………………..

Pangkat : ……………………………………………………… Jabatan : ……………………………………………………… Unit kerja : ……………………………………………………… 2. Nama/NIP : ……………………………………………………..

Pangkat : ……………………………………………………… Jabatan : ……………………………………………………… Unit kerja : ……………………………………………………… Demikian berita acara penyegelan ini dibuat dengan sebenarnya.

………………. Tanggal ……….

Mengetahui: ketua Tim Kepala Kantor …………………….. …………………. Saksi-saksi:

1. ………………… ……………………. 2. ………………… …………………….

Salinan sesuai dengan aslinya MENTERI KEHUTANAN KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI, REPUBLIK INDONESIA,

ttd. ttd.

KRISNA RYA ZULKIFLI HASAN

- 14 -

LAMPIRAN IX PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : P.11/Menhut-II/2012 TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA TERHADAP BENDAHARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEHUTANAN

PERHITUNGAN BENDAHARA SEBAGAI PERTANGGUNGJAWABAN

PERHITUNGAN BENDAHARA SEBAGAI PERTANGGUNGJAWABAN

Pada hari ini ……………… tanggal ………………. Sebagai pertanggungjawaban kami selaku Bendahara …………….., Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan sebagai berikut: 1. Menurut Buku:

a. Jumlah Penerimaan Rp. ……………………………….. b. Jumlah Pengeluaran Rp. …………………………………

Saldo menurut buku Rp. ………………………………… 2. Menurut Kas:

a. Uang Tunai Rp. ……………………………….. b. Saldo Bank Rp. ……………………………….. c. Kertas Berharga Rp. ……………………………….. +

Rp. ……………………………….. Selisih (kurang/lebih) Rp. ……………………………….. ================= Bendahara, kepala Kantor, ……………….. ……………………. NIP. ………………… NIP. ……………………. Salinan sesuai dengan aslinya MENTERI KEHUTANAN KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI, REPUBLIK INDONESIA, ttd. ttd. KRISNA RYA ZULKIFLI HASAN

- 15 -

LAMPIRAN X PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : P.11/Menhut-II/2012 TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA TERHADAP BENDAHARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEHUTANAN

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SKTJM)

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SKTJM) Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : ……………………………………………………………………. NIP : ……………………………………………………………………. Pangkat/Golongan : ……………………………………………………………………. 1) Tempat/Tanggal Lahir : ……………………………………………………………………. Alamat : ……………………………………………………………………. No. dan Tanggal SK Pengangkatan sebagai Bendahara: ……………………………..

Menyatakan dengan tidak akan menarik kembali, bahwa saya bertanggungjawab atas kerugian Negara sebesar Rp. …………….. (dengan huruf), yakni kerugian yang disebabkan: …………………………………………………2)…………..

Kerugian tersebut akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah tersebut ke Kas Negara di ……………………….. dalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari sejak saya menandatangani SKTJM ini. 3)

Sebagai jaminan atas pernyataan ini, saya serahkan barang-barang beserta bukti kepemilikan dan surat kuasa menjual sebagai berikut: 1. ………………………………………. 2. ………………………………………. 4) 3. ……………………………………….

Apabila dalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari saetelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka Negara dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut. ………………., …………………. 5)

Mengetahui, materai cukup

Kepala …………………….. (satuan organisasi) 6) (Nama Bendahara) ……………………………….. Saksi-saksi: 1. ………………………….. 7) 2. ………………………….. Petunjuk Pengisian: 1) Diisi dengan identitas lengkap Bendahara yang menandatangani SKTJM. 2) Diisi dengan jumlah kerugian Negara yang terjadi dan perbuatan yang dilakukan oleh Bendahara sehingga mengakibatkan

terjadi kerugian Negara. 3) Diisi dengan tempat Kantor Kas Negara/Daerah dimana uang tersebut akan disetorkan. 4) Diisi dengan barang-barang milik Bendahara yang dijadikan jaminan atas pelunasan kerugian Negara. 5) Diisi dengan nama tempat dan tanggal SKTJM ditandatangani. 6) Diisi dengan nama satuan kerja yang bersangkutan dan ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja. 7) Diisi dengan dua orang saksi dari Pemeriksa BPK atau lingkungan instansi yang bersangkutan yang ikut menyaksikan

penandatanganan SKTJM ini.


ttd. ttd.


- 16 -

SURAT PENYERAHAN JAMINAN

LAMPIRAN XI PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : P.11/Menhut-II/2012 TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA TERHADAP BENDAHARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEHUTANAN


SURAT PENYERAHAN JAMINAN

Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama/NIP : ……………………………………/NIP ……………………………………….. Pangkat/Golongan : …………………………………../Gol. ……………………………………….. Jabatan : ……………………………………………………………………………………. Unit kerja : ……………………………………………………………………………………. Tempat tinggal : ……………………………………………………………………………………. Dengan ini menyatakan: 1. Bahwa sebagai tindak lanjut atas Surat Keterangan Tanggung Jawab

Mutlak (SKTJM) yang saya buat tanggal ………………………., dengan ini saya menyerahkan barang-barang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak atas tagihan berupa *): a. Tanah (sebutkan status Hak Milik/Adat/HGB, luas, lokasi, bukti

pemilikan dan lain-lain); b. Bangunan (sebutkan permanen, semi permanen, luas, lokasi/alamat,

bukti pemilikan dan lain-lain); c. Barang bergerak (sebutkan jenis, nilai bukti pemilikan dan lain-lain); d. Tagihan (sebutkan jenis, nilai, bukti pemilikan dan lain-lain); e. Surat-surat berharga (sebutkan jenis, nilai, bukti pemilikan dan lain-

lain). Sebagai jaminan atas pengembalian kerugian Negara yang menjadi tanggungjawab saya sebesar Rp. …………………………. (dengan huruf).

2. Bahwa barang-barang, hak atas barang/tagihan, surat-surat berharga *)

tersebut telah saya serahkan kepada Negara yang dalam hal ini diwakili oleh: Nama/NIP : ……………………………….. Pangkat/Gol : ……………………………….. Jabatan : ……………………………….. (min. pejabat eselon III) Dengan disaksikan oleh: a. Nama/NIP : ………………………… Pangkat/Gol : …………………………

Jabatan : ………………………… Unit kerja : ……………………………….

- 17 -

b. Nama/NIP : ………………………………. Pangkat/Gol : ……………………………….

Jabatan : ………………………… Unit kerja : ……………………………….

3. Menjamin bahwa barang-barang, hak-hak atas barang/tagihan, surat-surat berharga*), tersebut pada butir 1 di atas, adalah benar-benar milik/hak saya pribadi yang sah serta tidak dalam keadaan sengketa dan tidak terdapat beban-beban lainnya.

4. Apabila sampai dengan batas waktu penggantian kerugian Negara yang telah ditentukan dalam SKTJM terlampaui, ternyata saya tidak mampu mengganti kerugian Negara seluruhnya, maka barang-barang, hak –hak ats barang/tagihan, surat-surat berharga*), tersebut pada butir 1 di atas, saya serahkan sepenuhnya kepada Negara untuk dijual, dilelang, ditagih ataupun diterima guna penyelesaian kewajiban saya berdasarkan kasus yang menjadi lampiran dari surat penyerahan jaminan ini.

5. Apabila hasil penjualan/pelelangan/penagihan tersebut pada butir 4 di atas ternyata kurang dari jumlah kerugian Negara yang harus saya kembalikan, maka kekurangannya tetap menjadi tanggungjawab saya atau ahli waris saya.

6. Apabila hasil penjualan/pelelangan/penagihan tersebut pada butir 4 di atas melebihi jumlah kerugian Negara yang harus saya kembalikan, maka kelebihannya akan saya/ahli waris saya terima kembali setelah dipotong biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Negara sehubungan dengan penjualan/pelelangan.

7. Bahwa dengan pencairan jaminan atas kerugian Negara tidak mengesampingkan tindakan hokum pihak yang berwajib atau tindakan administrasai kepegawaian berdasarkan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Penyerahan jaminan ini saya buat dalam keadaan sehat, sadar dan tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun.

………………, Tanggal ………….. Yang menerima penyerahan Yang menyerahkan jaminan, Jaminan, Materai cukup ………………………………. …………………………………………. NIP. ………………………. NIP. ………………………………….. Saksi-saksi

1. ………………………….. ……………………. 2. ………………………….. …………………….

*) sebutkan jaminan yang diserahkan Salinan sesuai dengan aslinya MENTERI KEHUTANAN KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI, REPUBLIK INDONESIA, ttd. ttd. KRISNA RYA ZULKIFLI HASAN

- 18 -

LAMPIRAN XII PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : P.11/Menhut-II/2012 TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA TERHADAP BENDAHARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEHUTANAN

SURAT KUASA MENJUAL DAN/ ATAU MENCAIRKAN BARANG

DAN/ ATAU KEKAYAAN LAIN

Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama/NIP : ……………………………………/NIP ……………………………………….. Pangkat/Golongan : …………………………………../Gol. ……………………………………….. Jabatan : ……………………………………………………………………………………. Unit kerja : ……………………………………………………………………………………. Tempat tinggal : …………………………………………………………………………………….

Dengan ini memberi kuasa kepada:

Nama/NIP : ……………………………………/NIP ……………………………………….. Pangkat/Golongan : …………………………………../Gol. ……………………………………….. Jabatan : ……………………………………………………………………………………. Unit kerja : ……………………………………………………………………………………. Tempat tinggal : …………………………………………………………………………………….

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Negara (Menteri Kehutanan Republik Indonesia) dan dalam melakukan: Khusus

Untuk dan atas nama pemberi kuasa melakukan tindakan hokum berupa menjual dan/atau mencairkan barang-barang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak-hak atas tagihan yang telah diserahkan kepada Negara sesuai dengan surat penyerahan jaminan tanggal ………………….. untuk disetorkan ke Kas Negara sebagai penyelesaian kerugian Negara. Demikian surat kuasa ini diberikan dengan substitusi.

……………. Tanggal ………………

Yang menerima kuasa, Yang memberi kuasa,

Materai cukup

………………………………. ………………………………

NIP. ……………………….. NIP. ……………………….


19

DAFTAR KERUGIAN NEGARA

LAMPIRAN XIII PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : P.11/Menhut-II/2012 TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA TERHADAP BENDAHARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEHUTANAN

TRIWULAN : TAHUN : KANTOR :

No.

Nama Bendahara

No./Tgl.SKTJM/SK Pembebanan

Sementara/SK Pembebanan

Uraian kasus/tahun

kejadian

Jumlah Kerugian

Negara (Rp)

Jumlah pembayaran/Angsuran

s.d Bulan ….. (Rp)

Sisa kerugian

(Rp)

Jenis dan Jumlah barang jaminan

Ket *)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

……………………., ………………………… Instansi, ……………………………

Petunjuk pengisian: 1) Diisi dengan nomor urut 2) Diisi dengan nama Bendahara yang mengakibatkan terjadinya kerugian Negara. 3) Diisi dengan No./Tgl. SKTJM/SK Pembebanan sementara/SK Pembebanan (bila ada) (……………………………) 4) Diisi dengan uraian kasus/tahun kejadian 5) Diisi dengan jumlah kerugian Negara (dalam Rupiah) 6) Diisi dengan jumlah pembayaran yang telah diterima oleh instansi dari Bendahara 7) Diisi dengan jumlah kolom 5 dikurangi kolom 6 8) Diisi dengan jenis dan jumlah barang jaminan (bila ada) 9) Diisi dengan :

- Pelaksanaan SKTJM, mis. Lunas tunai atau melalui penjualan barang; - Pelaksanaan SK Pembebanan Sementara, mis. Telah/belum dilaksanakan Sita Jaminan; - Pelaksanaan SK Pembebanan, mis. Tunai atau penyitaan dan penjualan barang (eksecutoir beslaag)


ttd. ttd.


20

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PEMBEBANAN KERUGIAN

NEGARA SEMENTARA

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR ……………………………………….

TENTANG PEMBEBANAN KERUGIAN NEGARA SEMENTARA

KEPADA SDR …………………….. NIP ………………………. PEGAWAI PADA KANTOR

………………………………………….

MENTERI KEHUTANAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan ……… berikut lampirannya Sdr ………………….. NIP. …………………. selaku Bendahara, dinyatakan terbukti/dapat dipersalahkan karena tidak dapat mempertanggungjawabkan dana yang dikuasainya sehingga mengakibatkan kekurangan perbendaharaan sebesar Rp. ……………… (dengan huruf);

b. bahwa dengan keputusan Hakim Pengadilan Negeri ……… telah menjatuhkan sanksi kepada Bendahara bersangkutan berupa ………….. tidak mengurangi hak Negara untuk menuntut kepada Sdr. ………………. Mengganti kekurangan perbendaharaan tersebut;

c. bahwa upaya penyelesaian kerugian Negara yang ditempuh ………………. (sebutkan berhasil atau tidak);

d. bahwa untuk menjamin kepentingan Negara, kepada Sdr ……………. NIP ………….. perlu dikenakan pembebanan Kerugian Negara sementara sebesar Rp. ………….. (dengan huruf);

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, buruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang pembebanan Kerugian Negara Sementara kepada Sdr ……… NIP …….. Pegawai ……………………………;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

LAMPIRAN XIV PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : P.11/Menhut-II/2012 TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA TERHADAP BENDAHARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEHUTANAN

2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

21

3. Peraturan MENTERI KEHUTANAN Nomor ……/PMK.01/….. tentang Penyelesaian Kerugian Negara terhadap Bendahara di lingkungan Kementerian Kehutanan;

4. ……………………………………………………………………………………… Memperhatikan : Pendapat Tim pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara

yang dibentuk dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor ………………………………………………………..

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PEMBEBANAN KERUGIAN NEGARA SEMENTARA KEPADA SDR ………………….. NIP …………………….. PEGAWAI PADA KANTOR ………………………

PERTAMA : membebani kerugian Negara sementara terhadap Saudara …………………. (nama, pangkat, jabatan, NIP ……………..) selaku Bendahara/Pengampu/Waris/Keluarga dari Bendahara*) pada………………….. sebesar Rp. ………………….. (dengan huruf).

KEDUA : Menugaskan kepada TPKN Kementerian Kehutanan untuk menagih dan meminta kepada Saudara …………………… agar menyetor ke Kas Negara sejumlah kerugian Negara tersebut.

KETIGA : Keputusan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Salinan keputusan ini disampaikan kepada: 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan; 2. Inspektur Jenderal Kementerian Kehutanan; 3. Sekretaris unit Eselon I bersangkutan; 4. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Kementerian

Kehutanan; 5. Kepala Kantor/ Satuan Kerja bersangkutan; 6. Sdr ………………………. NIP. ………………………

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal a.n MENTERI KEHUTANAN, SEKRETARIS JENDERAL ………………………………… *) Coret yang tidak perlu Salinan sesuai dengan aslinya MENTERI KEHUTANAN KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI, REPUBLIK INDONESIA, ttd. ttd. KRISNA RYA ZULKIFLI HASAN

22

TANDA TERIMA TELAH MENERIMA SURAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN KERUGIAN NEGARA SEMENTARA

TANDA TERIMA

Pada hari ini ………………………………. Tanggal ……………………… tahun ………………….. yang bertanda tangan dibawah ini: Nama/NIP : …………………………./ NIP. ………………………….. Pangkat/Gol : …………………………./ Gol. …………………………… Jabatan : ……………………………………………………………….. Unit kerja : ……………………………………………………………….. Alamat rumah : ……………………………………………………………….. Telah menerima Surat Keputusan Pembebanan Kerugian Negara Sementara Nomor …………… tanggal ………………………… Mengetahui Yang menerima Kepala Kantor ………………….. …………………………………….. ……………………………….. NIP ………………………………. NIP ………………………….


LAMPIRAN XV PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : P.11/Menhut-II/2012 TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA TERHADAP BENDAHARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEHUTANAN

23

PENYAMPAIAN SALINAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN

Nomor : Jakarta,…………… Sifat : Lampiran : Hal : Penyampaian Salinan Keputusan MENTERI KEHUTANAN Nomor ………………… tanggal ………………………… Yth. Kepala Kantor/Satuan Kerja bersangkutan di ……………………………. Bersama ini disampaikan 2 (dua) eksemplar salinan Keputusan MENTERI KEHUTANAN Nomor ……………. Tanggal ………………. Tentang Pembebanan Kerugian Negara Sementara kepada Sdr. ………………. NIP. ……………… pegawai pada Kantor ……………, masing-masing untuk Sdr ………………… (pegawai bersangkutan) dan untuk Kepala Kantor/Satuan Kerja pegawai bersangkutan. Setelah diterimakan kepada yang bersangkutan, satu lembar tanda terima yang telah dibubuhi tanggal dan tanda tangan Sdr ………… mohon disampaikan kembali kepada kami guna proses tindak lanjut. Selanjutnya kepada Saudara, guna proses tindak lanjut Penyelesaian Kerugian Negara sesuai dengan ketenttuan pada pedoman Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara di lingkungan Kementerian Kehutanan. Atas perhatian dan bantuan Saudara diucapkan terima kasih. Kepala Biro Keuangan ……………………………………………….. Tembusan:

LAMPIRAN XVI PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : P.11/Menhut-II/2012 TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA TERHADAP BENDAHARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEHUTANAN


1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan 2. Sekretaris unit Eselon I bersangkutan.


ttd. ttd.


24

LAMPIRAN 17

KONFIRMASI KEBERATAN BENDAHARA ATAS KASUS KERUGIAN NEGARA

Nomor : Tanggal ………… Lampiran : Hal : Konfirmasi keberatan Bendahara atas kasus Kerugian

Negara Yth. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Jakarta Sehubungan dengan keberatan Bendahara atas nama …………….. Kantor ………. Yang disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melalui surat Nomor …….. hal ……………… tanggal ………………. Sampai dengan saat ini keberatan yang diajukan Bendahara bersangkutan belum mendapat putusan dari BPK. Sesuai dengan pasal 24 dan Pasal 28 pada Peraturan BPK Nomor 3 tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara, bahwa BPK menerima atau menolak keberatan Bendahara dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sejak surat keberatan dari Bendahara diterima oleh BPK dan apabila setelah jangka waktu 6 (enam) bulan terlampaui, BPK tidak mengeluarkan putusan atas keberatan yang diajukan Bendahara maka keberatan dari Bendahara diterima. Dengan memperhatikan ketentuan tersebut di atas, kerugian Negara terhadap Bendahara atas nama ………. Pada kantor ……………. Dapat dihapuskan dan dikeluarkan dari daftar kerugian Negara Kementerian Kehutanan. Demikian kami sampaikan, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Sekretaris Jenderal ……..…………………. Salinan sesuai dengan aslinya MENTERI KEHUTANAN KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI, REPUBLIK INDONESIA, ttd. ttd. KRISNA RYA ZULKIFLI HASAN

LAMPIRAN XVII PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : P.11/Menhut-II/2012 TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA TERHADAP BENDAHARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEHUTANAN


25

LAPORAN KERUGIAN NEGARA KEPADA KEPOLISIAN

Nomor : …………………… Tanggal ………… Lampiran : …………………… Hal : Laporan terjadinya ………………………… *) Yth. Kepala Kepolisian ……………………. di …………………………………………………. Dengan ini kami laporkan bahwa pada Kantor …………………… telah terjadi ……………………………… (sebutkan misalnya pencurian, perampokan dsb) yang mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp. …………………. (dengan huruf) yang terdiri dari:

LAMPIRAN XVIII PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : P.11/Menhut-II/2012 TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA TERHADAP BENDAHARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEHUTANAN


1. ……………………………… dengan nilai sebesar Rp. …………………………; 2. …………………………dengan nilai sebesar Rp. …….…………………………; 3. Dsb

Demikian laporan kami, dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih. Kepala Kantor/Satuan Kerja …………………………………….. NIP. ……………………………… *) sebutkan jenis kejadian/peristiwanya.


26

LAPORAN PERKEMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

Nomor : …………………… ……... Tanggal ………… Lampiran : …………………… Hal : Laporan perkembangan Penyelesaian Kerugian Negara Yth. Atasan Kepala Kantor/Satuan Kerja bersangkutan/Sekretaris Unit Eselon

I/TPKN di Jakarta. Sehubungan dengan kasus kerugian Negara yang terjadi pada Kantor …………., bersama ini kami laporkan hal-hal sebagai berikut:

LAMPIRAN XIX PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : P.11/Menhut-II/2012 TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA TERHADAP BENDAHARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEHUTANAN


a. Jumlah kasus …………….. (dengan huruf) dengan jumlah kerugian Negara seluruhnya sebesar Rp. ………………………….. (dengan huruf)

b. Jumlah kerugian Negara yang harus ditagih sebesar Rp. ………………………… c. Sisa kerugian Negara yang masih harus dikembalikan Rp. ………………………*) d. Sisa kerugian Negara yang masih harus dikembalikan Rp. ………………………..

Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan bantuan Saudara untuk

dapat menerbitkan Surat Keterangan Lunas kepada yang bersangkutan. **)

Demikian laporan kami, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Kepala Kantor/Atasan Kepala Kantor/Satuan Kerja bersangkutan /Sekretaris unit Eselon I.

…………………………………………… NIP. …..……………………………….

Tembusan: Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) *) Bukti pembayaran (SSBP) terlampir. **) Bila kerugian negara telah dilunasi.


27

SURAT PENYERAHAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA KE PUPN

Nomor : S- ……/……./…….. Sifat : Rahasia segera Hal : Penyerahan Pengurusan Piutang Negara a.n Sdr. …………………. (mantan Bendahara pada ……)

yth. Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Cabang ………………. Melalui Kepala KPKNL …….. Jalan ………. Kota ……….

Sehubungan dengan penyelesaian kerugian Negara yang berasal dari kekurangan perbendaharaan a.n Sdr ……. (mantan Bendahara pada ……) dengan ini kami serahkan pengurusan piutang negara dimaksud untuk Saudara selesaikan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan. Untuk mendukung kelengkapan informasi terkait penyelesaian piutang tersebut, bersama ini terlampir kami sampaikan salinan/fotokopi dokumen sebagai berikut: a. Identitas penanggung hutang; b. Hasil pemeriksaan yang mengungkapkan adanya kerugian Negara; c. Berita Acara Pemeriksaan Kas; d. Bukti angsuran kerugian Negara; e. Surat Keterangan Tanggung Jawab mutlak dari Bendahara; f. Surat kuasa pemotongan Gaji/penghasilan dari Bendahara (bila ada) g. Surat keputusan pembebanan sementara dari MENTERI KEHUTANAN; h. Surat keputusan Penetapan Batas waktu dari BPK (bila ada); i. Surat Keputusan Penetapan dari BPK terhadap pengampu/Ahli waris/Yang

berhak harus bertanggungjawab atas kekurangan perbendaharaan; j. Resume kasus kerugian negara; Berkenaan dengan hal tersebut, dengan ini diminta agara setiap perkembangan pengurusan piutang dimaksud dapat Saudara sampaikan kepada kami. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih a.n Menteri Kehutanan Sekretaris Jenderal Tembusan: nama …………………… 1.Menteri Kehutanan NIP. …………………….. 2.Dirjen Kekayaan Negara, selaku ketua PUPN Pusat 3.Pejabat Eselon I ……………… (organisasi Bendahara)


LAMPIRAN XX PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : P.11/Menhut-II/2012 TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA TERHADAP BENDAHARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEHUTANAN

peraturan menteri kehutanan republik indonesia … (1).pdf · peraturan menteri kehutanan republik...

Documents