pt sarana multi infrastruktur (persero) · perseroan telah menyampaikan pernyataan pendaftaran...

JADWALTanggal Efektif : 9 November 2016 Tanggal Distribusi Obligasi secara Elektronik : 18 November 2016Masa Penawaran Umum : 11, 14, 15 November 2016 Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia : 21 November 2016Tanggal Penjatahan : 16 November 2016

OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI ATAS EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO) (“PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO)

Kegiatan Usaha Utama :Pembiayaan infrastruktur

Berkedudukan di Jakarta Pusat, IndonesiaKantor Pusat :

Gedung Sahid Sudirman Center, Lantai 47-48Jl. Jenderal Sudirman No. 86

Jakarta 10220Telepon: +6221 80825288, Faksimili: +6221 80825258

Website: www.ptsmi.co.idEmail : [email protected]

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I SARANA MULTI INFRASTRUKTUR

DENGAN TARGET DANA SEBESAR Rp30.000.000.000.000,- (TIGA PULUH TRILIUN RUPIAH)(“PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN”)

DALAM RANGKA

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKANOBLIGASI BERKELANJUTAN I SARANA MULTI INFRASTRUKTUR TAHAP I TAHUN 2016

DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp5.000.000.000.000,- (LIMA TRILIUN RUPIAH)(”OBLIGASI”)

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi, dan terdiri atas 4 (empat) seri yang memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih seri Obligasi yang dikehendaki, yaitu sebagai berikut :

Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp2.298.000.000.000,- (dua triliun dua ratus sembilan puluh delapan miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap Obligasi sebesar 7,85% (tujuh koma delapan lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 3 (tiga) tahun. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri A pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 18 November 2019.

Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.328.000.000.000,- (satu triliun tiga ratus dua puluh delapan miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap Obligasi sebesar 8,20% (delapan koma dua nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 5 (lima) tahun. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri B pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 18 November 2021.

Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp700.000.000.000,- (tujuh ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap Obligasi sebesar 8,65% (delapan koma enam lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 10 (sepuluh) tahun. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri C pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 18 November 2026.

Seri D : Jumlah Pokok Obligasi Seri D yang ditawarkan adalah sebesar Rp674.000.000.000,- (enam ratus tujuh puluh empat miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap Obligasi sebesar 8,90% (delapan koma sembilan nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 15 (lima belas) tahun. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri D pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 18 November 2031.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada tanggal 18 Februari 2017 sedangkan pembayaran bunga terakhir dilakukan pada tanggal jatuh tempo masing-masing seri Obligasi.

OBLIGASI BERKELANJUTAN I SARANA MULTI INFRASTRUKTUR TAHAP II dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.

PENTING UNTUK DIPERHATIKANOBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN SUATU JAMINAN KHUSUS, NAMUN DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN PASAL 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA INDONESIA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARIPASSU TANPA PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAIN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

Keterangan lebih lanjut mengenai Jaminan diuraikan dalam Bab XVII Prospektus ini.

PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DITUJUKAN UNTUK DIMILIKI SEMENTARA LALU DIJUAL KEMBALI ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN harga pasar atau sebagai pelunasan yang baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah tanggal penjatahan, dan hanya dapat dilakukan OLEH PERSEROAN DARI PIHAK YANG TIDAK TERAFILIASI. RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI WAJIB DILAPORKAN KEPADA OJK OLEH PERSEROAN PALING lambat 2 (dua) hari kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut di surat kabar. pembelian kembali Obligasi, BARU DAPAT DILAKUKAN SETELAH PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI. PENGUMUMAN TERSEBUT WAJIB DILAKUKAN PALING SEDIKIT melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa indOnesia yang berperedaran nasiOnal paling lambat 2 (dua) hari kalender sebelum TANGGAL PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI DIMULAI.

Keterangan lebih lanjut mengenai Pembelian Kembali diuraikan dalam Bab XVII Prospektus ini.

perserOan hanya menerbitkan sertiFikat jumbO Obligasi yang didaFtarkan atas nama pt kustOdian sentral eFek indOnesia (“ksei”) dan AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

dalam rangka penerbitan Obligasi ini, perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang dari pt pemeringkat efek indonesia (pefindo):

idAAA (Triple A)

Keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan tersebut dapat dilihat pada bab XVIII Prospektus ini.

OBLIGASI INI AKAN DICATATKAN DI BURSA EFEK INDONESIA

PENAWARAN OBLIGASI INI DIJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT)

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI

PT BCA SEKURITAS PT CIMB SECURITIES INDONESIA

PT DANAREKSA SEKURITAS (terafiliasi)

PT INDO PREMIER SECURITIES

PT MANDIRI SEKURITAS(terafiliasi)

PT MAYBANK KIM ENG SECURITIES

PT TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA TBK

WALI AMANAT PT BANK MANDIRI (persero) tbk. (terafiliasi)

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT SEHUBUNGAN DENGAN KELANCARAN PEMBAYARAN KEMBALI POKOK DAN/ATAU BUNGA PENYALURAN PINJAMAN YANG APABILA JUMLAH KREDIT YANG TIDAK DAPAT DIKEMBALIKAN CUKUP MATERIAL, DAPAT MEMPENGARUHI KINERJA PERSEROAN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 11 November 2016

PR

OSP

EKTU

S PEN

AW

AR

AN

UM

UM

OB

LIGA

SI BER

KELA

NJU

TAN

I SAR

AN

A M

ULTI IN

FRA

STRU

KTU

R TA

HA

P I TA

HU

N 2

01

6

PR

OS

PE

KT

US

Penjamin Pelaksana Emisi Efek


Sahid Sudirman Center, 48th Floor Jl. Jend. Sudirman No. 86 Jakarta 10220, Indonesia

Phone: (+62-21) 8082 5288, Fax: (+62-21) 8082 5258 Email: [email protected]

Website: www.ptsmi.co.id

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

CVR PSK Awal SMI 2_og.pdf 1 10/10/16 3:42 PM

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Obligasi sehubungan dengan Penawaran Umum “Obligasi Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2016” kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) di Jakarta dengan surat No. S-645/SMI/DU/0916 tanggal 13 September 2016 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No. 3608 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya (“selanjutnya disebut ”UUPM” atau “Undang-Undang Pasar Modal”).

Perseroan merencanakan untuk mencatatkan “Obligasi Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2016” dengan jumlah pokok sebesar Rp5.000.000.000.000,- (lima triliun Rupiah) pada BEI sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek No.SP-00009/BEI.PP3/09-2016 tanggal 9 September 2016 yang dibuat antara Perseroan dengan BEI. Apabila syarat-syarat pencatatan Obligasi di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum batal demi hukum dan pembayaran pesanan Obligasi tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi mereka, sesuai dengan peraturan yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia dan kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap Pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan pelaksananya kecuali PT Danareksa Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai Wali Amanat yang terafiliasi melalui kepemilikan saham oleh Negara Republik Indonesia. Selanjutnya penjelasan secara lengkap mengenai hubungan afiliasi dapat dilihat pada Bab XIII tentang Penjaminan Emisi Obligasi dan Bab XIV tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN, ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG/PERATURAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

i

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

DEFINISI DAN SINGKATAN iii

RINGKASAN ix

I. PENAWARAN UMUM 1

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI PENAWARAN UMUM OBLIGASI 8

III. OBLIGASI YANG PERNAH DITERBITKAN 9

IV. PERNYATAAN UTANG 10

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN 15

VI. RISIKO USAHA 29

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN 31

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ASOSIASI 32

A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN 32B. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN 33C. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN 34D. SUMBER DAYA MANUSIA 44E. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN 46F. DIAGRAM KEPEMILIKAN PERSEROAN DENGAN ENTITAS ASOSIASI DAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK

BADAN HUKUM 46G. HUBUNGAN PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN ENTITAS ASOSIASI 47H. KETERANGAN TENTANG ENTITAS ASOSIASI 47I. TRANSAKSI DENGAN PIHAK TERAFILIASI 50J. PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA 59K. KETERANGAN TENTANG ASET TETAP DAN UANG MUKA PEMBELIAN RUANG KANTOR 63L. ASURANSI 63M. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, ENTITAS ASOSIASI, KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN,

SERTA KOMISARIS DAN DIREKSI ENTITAS ASOSIASI 63N. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI) 63

IX. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ASOSIASI 64

A. UMUM 64B. KEGIATAN USAHA 64C. PEMASARAN 67D. PERSAINGAN USAHA DAN KEUNGGULAN BERSAING 67E. STRATEGI PERSEROAN 68F. INDUSTRI INFRASTRUKTUR DI INDONESIA DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN 69G. TINGKAT KESEHATAN PERSEROAN 70H. PEMBIAYAAN PROYEK INFRASTRUKTUR OLEH PERSEROAN DAN ENTITAS ASOSIASI 70

ii

I. TEKNOLOGI INFORMASI 72J. PENGHARGAAN 74K. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) 74L. TATA KELOLA PERUSAHAAN 75

X. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING 78

XI. EKUITAS 81

XII. PERPAJAKAN 82

XIII. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI 83

XIV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL 84

XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM 87

XVI. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN 103

XVII. KETERANGAN MENGENAI OBLIGASI 185

XVIII. KETERANGAN MENGENAI PEMERINGKATAN OBLIGASI 198

XIX. ANGGARAN DASAR 201

XX. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI 219

XXI. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT 222

XXII. AGEN PEMBAYARAN 227

XXIII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI 228

iii

DEFINISI DAN SINGKATAN “Afiliasi” : Berarti afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 UUPM yaitu :

(a) hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;

(b) hubungan antara pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut; (c) hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi

atau Komisaris yang sama; (d) hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung

mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; (e) hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak

langsung, oleh pihak yang sama; atau (f) hubungan antara perusahaan dan Pemegang Saham Utama.

“Agen Pembayaran” : Berarti KSEI, yang membuat Perjanjian Agen Pembayaran dengan Perseroan, yang berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran jumlah Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi termasuk Denda (jika ada) kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening untuk dan atas nama Perseroan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Agen Pembayaran.

“Bank Kustodian” : Berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

“Bapepam” : Berarti singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 UUPM beserta peraturan pelaksanaannya.

“Bapepam dan LK” : Berarti Bapepam dan Lembaga Keuangan yang merupakan penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK), sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.

“BEI” : Berarti singkatan dari PT Bursa Efek Indonesia.

“Bunga Obligasi” : Berarti bunga Obligasi dari Obligasi yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi kecuali Obligasi yang dimiliki Perseroan, sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

“Bursa Efek” : Berarti Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 UUPM, dalam hal ini yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, atau bursa lain yang akan ditentukan kemudian, di mana saham ini dicatatkan.

“Daftar Pemegang Rekening” : Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi oleh Pemegang Obligasi dan/atau Pemegang Rekening dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.

“Dokumen Emisi” : Berarti Perjanjian Perwaliamanatan, Pengakuan Utang, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Perjanjian Agen Pembayaran, Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI, Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek, Prospektus dan Dokumen Jaminan serta dokumen-dokumen lainnya yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum ini.

“Efek” : Berarti surat berharga yaitu surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti hutang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek dan setiap derivatif Efek.

“Efektif” : Berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan Peraturan No. IX.A.2 angka 4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009, yaitu : 1. Atas dasar lewatnya waktu yaitu 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan

Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum; atau 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir atas Pernyataan Pendaftaran yang diajukan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau

iv

2. Atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.

“Emisi” : Berarti penawaran umum Obligasi oleh Perseroan untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat

melalui Penawaran Umum.

“Entitas Asosiasi” : Berarti suatu entitas di mana Perseroan mempunyai pengaruh signifikan. Sesuai dengan metode ekuitas, nilai perolehan investasi ditambah atau dikurang dengan bagian Perseroan atas laba atau rugi neto, dan penerimaan dividen dari investee sejak tanggal perolehan.

“Force Majeure” : Berarti kejadian-kejadian yang berkaitan dengan keadaan diluar kemampuan dan kekuasaan para pihak seperti banjir, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran, perang atau huru hara di Indonesia, yang mempunyai akibat negatif secara material terhadap kemampuan masing-masing pihak untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.

“Hari Bank” : Berarti hari pada setiap saat Kantor Pusat Bank Indonesia di Jakarta menyelenggarakan kegiatan kliring antar bank.

“Hari Bursa” : Berarti hari di mana Bursa Efek atau badan hukum yang menggantikannya menyelenggarakan kegiatan bursa efek menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan bursa efek tersebut dan bank dapat melakukan kliring.

“Hari Kalender” : Berarti tiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.

“Hari Kerja” : Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.

“Jumlah Terutang” : Berarti jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Emisi ini termasuk tetapi tidak terbatas Pokok Obligasi, Bunga Obligasi serta Denda (jika ada) yang terutang dari waktu ke waktu.

“Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO” atau “KTUR”

: Berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, khusus untuk menghadiri RUPO atau meminta diselenggarakan RUPO, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan KSEI.

“KSEI” : Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, atau pengganti dan penerima hak dan kewajibannya yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal yang dalam Emisi bertugas sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran dan mengadministrasikan Obligasi berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI.

“Kustodian” : Berarti pihak yang memberi jasa penitipan Obligasi dan harta yang berkaitan dengan Obligasi serta jasa lainnya termasuk menerima bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan UUPM, yang dalam hal ini meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.

“Manajer Penjatahan” : Berarti PT Danareksa Sekuritas yang bertanggung jawab atas penjatahan Obligasi yang ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 Tentang Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.

“Masyarakat” : Berarti pemodal yaitu perorangan dan/atau badan, baik warga negara Indonesia/ badan hukum Indonesia maupun warga negara asing/ badan hukum asing baik yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun yang bertempat tinggal/berkedudukan di luar Indonesia.

“Obligasi” : Berarti Obligasi Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2016 yaitu surat berharga bersifat hutang yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi pada Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan Tahap I sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi dalam jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp5.000.000.000.000,- (lima triliun Rupiah) dan akan dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI, dengan ketentuan sebagai berikut :

v

2. Atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.

“Emisi” : Berarti penawaran umum Obligasi oleh Perseroan untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat

melalui Penawaran Umum.

“Entitas Asosiasi” : Berarti suatu entitas di mana Perseroan mempunyai pengaruh signifikan. Sesuai dengan metode ekuitas, nilai perolehan investasi ditambah atau dikurang dengan bagian Perseroan atas laba atau rugi neto, dan penerimaan dividen dari investee sejak tanggal perolehan.

“Force Majeure” : Berarti kejadian-kejadian yang berkaitan dengan keadaan diluar kemampuan dan kekuasaan para pihak seperti banjir, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran, perang atau huru hara di Indonesia, yang mempunyai akibat negatif secara material terhadap kemampuan masing-masing pihak untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.

“Hari Bank” : Berarti hari pada setiap saat Kantor Pusat Bank Indonesia di Jakarta menyelenggarakan kegiatan kliring antar bank.

“Hari Bursa” : Berarti hari di mana Bursa Efek atau badan hukum yang menggantikannya menyelenggarakan kegiatan bursa efek menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan bursa efek tersebut dan bank dapat melakukan kliring.

“Hari Kalender” : Berarti tiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.

“Hari Kerja” : Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.

“Jumlah Terutang” : Berarti jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Emisi ini termasuk tetapi tidak terbatas Pokok Obligasi, Bunga Obligasi serta Denda (jika ada) yang terutang dari waktu ke waktu.

“Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO” atau “KTUR”

: Berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, khusus untuk menghadiri RUPO atau meminta diselenggarakan RUPO, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan KSEI.

“KSEI” : Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, atau pengganti dan penerima hak dan kewajibannya yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal yang dalam Emisi bertugas sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran dan mengadministrasikan Obligasi berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI.

“Kustodian” : Berarti pihak yang memberi jasa penitipan Obligasi dan harta yang berkaitan dengan Obligasi serta jasa lainnya termasuk menerima bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan UUPM, yang dalam hal ini meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.

“Manajer Penjatahan” : Berarti PT Danareksa Sekuritas yang bertanggung jawab atas penjatahan Obligasi yang ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 Tentang Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.

“Masyarakat” : Berarti pemodal yaitu perorangan dan/atau badan, baik warga negara Indonesia/ badan hukum Indonesia maupun warga negara asing/ badan hukum asing baik yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun yang bertempat tinggal/berkedudukan di luar Indonesia.

“Obligasi” : Berarti Obligasi Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2016 yaitu surat berharga bersifat hutang yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi pada Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan Tahap I sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi dalam jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp5.000.000.000.000,- (lima triliun Rupiah) dan akan dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Obligasi Seri A sebesar Rp2.298.000.000.000,- (dua triliun dua ratus sembilan puluh delapan miliar Rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,85% (tujuh koma delapan lima persen) per tahun;

b. Obligasi Seri B sebesar Rp1.328.000.000.000,- (satu triliun tiga ratus dua puluh delapan miliar Rupiah) dengan jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,20% (delapan koma dua nol persen) per tahun;

c. Obligasi Seri C sebesar Rp700.000.000.000,- (tujuh ratus miliar Rupiah) dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,65% (delapan koma enam lima persen) per tahun;

d. Obligasi Seri D sebesar Rp674.000.000.000,- (enam ratus tujuh puluh empat miliar Rupiah) dengan jangka waktu 15 (lima belas) tahun dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,90% (delapan koma sembilan nol persen) per tahun.

dan jumlah pokok Obligasi masing-masing seri tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan pokok Obligasi dan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana diuraikan dalam Pasal 5 dan 6 Perjanjian Perwaliamanatan.

“OJK” : Berarti Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campuran tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2012 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, beralih dari Menteri Keuangan dan Bapepam dan LK ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2012 tentang Otoritas Jasa Keuangan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajiban.

“Pemegang Obligasi” : Berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi yang disimpan dan diadministrasikan dalam (a). Rekening Efek pada KSEI, atau (b). Rekening Efek pada KSEI melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.

“Pemegang Rekening” : Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank

Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

“Pemeringkat : Berarti perusahaan pemeringkat efek yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang disetujui sebagai penggantinya oleh Wali Amanat, sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK Nomor: IX.C.11.

“Penawaran Umum” : Berarti kegiatan penawaran Obligasi oleh Perseroan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM, peraturan pelaksanaannya dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan, serta menurut ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

“Penawaran Umum Berkelanjutan” : Berarti kegiatan penawaran umum atas obligasi yang diterbitkan dan ditawarkan secara bertahap oleh Perseroan, dengan target dana keseluruhan sebesar Rp30.000.000.000.000 (tiga puluh triliun Rupiah) dengan tingkat bunga tetap yang mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 36/POJK.04/2014.

“Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan Tahap I”

: Berarti kegiatan Penawaran Umum Berkelanjutan dengan jumlah pokok sebesar Rp5.000.000.000.000,- (lima triliun Rupiah), yang mengacu pada Peraturan-Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 36/POJK.04/2014.

“Penitipan Kolektif” : Berarti jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

“Penjamin Emisi Obligasi” : Berarti pihak-pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Perseroan dan masing-masing menjamin dengan Kesanggupan Penuh (Full Commitment) atas pembelian dan pembayaran sisa Obligasi yang tidak diambil oleh Masyarakat sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

“Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi”

: Berarti pihak-pihak yang yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum yang dalam hal ini adalah PT BCA Sekuritas, PT CIMB Securities Indonesia, PT Danareksa Sekuritas, PT Indo Premier Securities, PT Mandiri Sekuritas, PT Maybank Kim Eng Securities, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

vi

“Peraturan Bapepam dan LK No. VI.C.3”

: Berarti Peraturan Bapepam dan LK No.VI.C.3 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-309/BL/2008 tanggal 01-08-2008 (satu Agustus dua ribu delapan) tentang Hubungan Kredit dan Penjaminan antara Wali Amanat dengan Perseroan.

”Peraturan Bapepam dan LK No. VI.C.4”

: Berarti Peraturan Bapepam dan LK No.VI.C.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2010 tanggal 06-09-2010 (enam September dua ribu sepuluh) tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang.

”Peraturan Bapepam dan LK No.IX.C.11”

: Berarti Peraturan Bapepam dan LK No.IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pemeringkat Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

”Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.05/2014”

: Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 30/POJK.05/2014 tanggal 19-11-2014 (sembilan belas November dua ribu empat belas) tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan.


: Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 30/POJK.04/2015 tanggal 16-12-2015 (enam belas Desember dua ribu lima belas) tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum yang merupakan pengganti dari Peraturan Bapepam Nomor: X.K.IV.


: Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 35/POJK.04/2014 tanggal 8-12-2015 (delapan Desember dua ribu empat belas) tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

”Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.36/POJK.04/2014”

: Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 36/POJK.04/2014 tanggal 08-12-2014 (delapan Desember tahun dua ribu empat belas) tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.


: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 55/POJK.04/2015 tanggal 23-12-2015 (dua puluh tiga Desember dua ribu lima belas) tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.


: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 56/POJK.04/2015 tanggal 23-12-2015 (dua puluh tiga Desember dua ribu lima belas) tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

“Perjanjian Agen Pembayaran” : Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI, perihal pelaksanaan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi No.37 tanggal 9 September 2016, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan dikemudian hari.

“Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi (PPEO)”

: Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2016 No.36 tanggal 9 September 2016, sebagaimana telah diubah dengan Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2016 No.04 tanggal 1 November 2016, yang keduanya dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan para Penjamin Emisi Obligasi, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang dibuat di kemudian hari.

”Perjanjian Perwaliamanatan” : Berarti Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2016 No.35 tanggal 9 September 2016, sebagaimana telah diubah dengan Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2016 No.02 tanggal 1 November 2016, yang keduanya dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta antara Perseroan dengan Wali Amanat, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang dibuat di kemudian hari.

“Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan”

: Berarti pernyataan yang dibuat oleh Perseroan sebagaimana dimuat dalam akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur No.34 tanggal 9 September 2016, sebagaimana telah diubah dengan Addendum I Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur No.01 tanggal 1 November 2016, yang keduanya semuanya dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah, yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.

vii

“Peraturan Bapepam dan LK No. VI.C.3”

: Berarti Peraturan Bapepam dan LK No.VI.C.3 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-309/BL/2008 tanggal 01-08-2008 (satu Agustus dua ribu delapan) tentang Hubungan Kredit dan Penjaminan antara Wali Amanat dengan Perseroan.

”Peraturan Bapepam dan LK No. VI.C.4”

: Berarti Peraturan Bapepam dan LK No.VI.C.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2010 tanggal 06-09-2010 (enam September dua ribu sepuluh) tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang.

”Peraturan Bapepam dan LK No.IX.C.11”

: Berarti Peraturan Bapepam dan LK No.IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pemeringkat Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.


: Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 30/POJK.05/2014 tanggal 19-11-2014 (sembilan belas November dua ribu empat belas) tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan.


: Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 30/POJK.04/2015 tanggal 16-12-2015 (enam belas Desember dua ribu lima belas) tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum yang merupakan pengganti dari Peraturan Bapepam Nomor: X.K.IV.


: Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 35/POJK.04/2014 tanggal 8-12-2015 (delapan Desember dua ribu empat belas) tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.


: Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 36/POJK.04/2014 tanggal 08-12-2014 (delapan Desember tahun dua ribu empat belas) tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.


: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 55/POJK.04/2015 tanggal 23-12-2015 (dua puluh tiga Desember dua ribu lima belas) tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.


: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 56/POJK.04/2015 tanggal 23-12-2015 (dua puluh tiga Desember dua ribu lima belas) tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

“Perjanjian Agen Pembayaran” : Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI, perihal pelaksanaan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi No.37 tanggal 9 September 2016, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan dikemudian hari.

“Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi (PPEO)”

: Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2016 No.36 tanggal 9 September 2016, sebagaimana telah diubah dengan Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2016 No.04 tanggal 1 November 2016, yang keduanya dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan para Penjamin Emisi Obligasi, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang dibuat di kemudian hari.

”Perjanjian Perwaliamanatan” : Berarti Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2016 No.35 tanggal 9 September 2016, sebagaimana telah diubah dengan Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2016 No.02 tanggal 1 November 2016, yang keduanya dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta antara Perseroan dengan Wali Amanat, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang dibuat di kemudian hari.

“Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan”

: Berarti pernyataan yang dibuat oleh Perseroan sebagaimana dimuat dalam akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur No.34 tanggal 9 September 2016, sebagaimana telah diubah dengan Addendum I Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur No.01 tanggal 1 November 2016, yang keduanya semuanya dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah, yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.

“Pernyataan Pendaftaran” : Berarti pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 19 Undang-Undang Pasar Modal juncto Peraturan No. IX.C.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam tanggal 27 Oktober 2000 No. Kep-42/PM/2000 berikut dokumen-dokumen yang diajukan oleh Perseroan kepada OJK sebelum melakukan Penawaran Umum kepada Masyarakat termasuk perubahan-perubahan, tambahan-tambahan serta pembetulan-pembetulan untuk memenuhi persyaratan OJK.

“Pernyataan Efektif” : Berarti Pernyataan yang diberikan oleh OJK yang menyatakan bahwa Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif sehingga Perseroan melalui Penjamin Emisi Obligasi berhak menawarkan dan menjual Obligasi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

”Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI”

: Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI, perihal pendaftaran Obligasi di KSEI No.SP-0050/PO/KSEI/0916 tanggal 9 September 2016, yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang dibuat di kemudian hari.

”Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek”

: Berarti perjanjian yang akan dibuat antara Perseroan dengan BEI No.SP-00009/BEI.PP3/09-2016 tanggal 9 September 2016 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuan yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.

“Perseroan” : Berarti pihak yang melakukan Emisi, yang dalam hal ini adalah PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), berkedudukan di Gedung Sahid Sudirman Center, Lantai 47-48, Jl. Jenderal Sudirman No. 86, Jakarta 10220, atau pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.

“Perusahaan Efek” : Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Obligasi, Perantara Pedagang Efek dan/atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.

“Perusahaan Afiliasi” : Berarti perusahaan yang mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya.

“Pokok Obligasi” : Berarti jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada Pemegang Obligasi, yang ditawarkan dan diterbitkan Perseroan melalui Penawaran Umum berdasarkan Obligasi yang terhutang dari waktu ke waktu bernilai nominal sebesar Rp5.000.000.000.000,- (lima triliun Rupiah), yang terdiri dari : a. Obligasi Seri A sebesar Rp2.298.000.000.000,- (dua triliun dua ratus sembilan puluh delapan

miliar Rupiah); b. Obligasi Seri B sebesar Rp1.328.000.000.000,- (satu triliun tiga ratus dua puluh delapan

miliar Rupiah); c. Obligasi Seri C sebesar Rp700.000.000.000,- (tujuh ratus miliar Rupiah); d. Obligasi Seri D sebesar Rp674.000.000.000,- (enam ratus tujuh puluh empat miliar Rupiah); dan jumlah pokok Obligasi masing-masing seri tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan pokok Obligasi dan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana diuraikan dalam Pasal 5 dan 6 Perjanjian Perwaliamanatan.

“Prospektus” : Berarti dokumen tertulis final yang dipersiapkan oleh Perseroan bersama-sama dengan para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi , yang memuat seluruh informasi maupun fakta-fakta penting dan relevan mengenai Perseroan dan saham yang ditawarkan dalam bentuk dan substansi sesuai dengan Peraturan Bapepam No. IX.C.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep 51/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum (”Peraturan IX.C.2”).

“Prospektus Awal” : Berarti dokumen tertulis yang dipersiapkan oleh Perseroan dan para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dalam rangka Penawaran Umum dan memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai jumlah, harga penawaran Saham, penjaminan emisi efek atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan.

“Rekening Efek” : Berarti rekening yang memuat catatan posisi Obligasi dan/atau dana milik Pemegang Obligasi yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek berdasarkan kontrak pembukaan rekening efek yang ditandatangani dengan Pemegang Obligasi.

“RUPO” : Berarti Rapat Umum Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

viii

“Satuan Pemindahbukuan” : Berarti Satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya, sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

“Sertifikat Jumbo Obligasi” : Berarti bukti penerbitan Obligasi yang disimpan dalam penitipan kolektif di KSEI yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening.

“Tanggal Distribusi” : Berarti tanggal penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi hasil Penawaran Umum beserta bukti kepemilikan Obligasi yang wajib dilakukan kepada pembeli Obligasi dalam Penawaran Umum, yang akan didistribusikan secara elektronik paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung setelah Tanggal Penjatahan.

“Tanggal Emisi” : Berarti tanggal pembayaran hasil Emisi Obligasi dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada Perseroan, yang merupakan tanggal penerbitan Obligasi.

“Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi”

: Berarti tanggal-tanggal saat mana Bunga Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

“Tanggal Penjatahan” : Berarti tanggal dilakukannya penjatahan Obligasi.

“Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi”

: Berarti tanggal dimana jumlah Pokok Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening, melalui Agen Pembayaran, dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

“Undang-Undang Pasar Modal” atau “UUPM”

: Berarti Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No.3608, beserta peraturan-peraturan pelaksananya.

“UUPT” : Berarti Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 tahun 2007, Tambahan No. 4756.

“Wali Amanat” : Berarti pihak yang mewakili kepentingan Pemegang Obligasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM yang dalam hal ini adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, atau pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.

ix

“Satuan Pemindahbukuan” : Berarti Satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya, sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

“Sertifikat Jumbo Obligasi” : Berarti bukti penerbitan Obligasi yang disimpan dalam penitipan kolektif di KSEI yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening.

“Tanggal Distribusi” : Berarti tanggal penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi hasil Penawaran Umum beserta bukti kepemilikan Obligasi yang wajib dilakukan kepada pembeli Obligasi dalam Penawaran Umum, yang akan didistribusikan secara elektronik paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung setelah Tanggal Penjatahan.

“Tanggal Emisi” : Berarti tanggal pembayaran hasil Emisi Obligasi dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada Perseroan, yang merupakan tanggal penerbitan Obligasi.

“Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi”

: Berarti tanggal-tanggal saat mana Bunga Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

“Tanggal Penjatahan” : Berarti tanggal dilakukannya penjatahan Obligasi.

“Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi”

: Berarti tanggal dimana jumlah Pokok Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening, melalui Agen Pembayaran, dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

“Undang-Undang Pasar Modal” atau “UUPM”

: Berarti Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No.3608, beserta peraturan-peraturan pelaksananya.

“UUPT” : Berarti Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 tahun 2007, Tambahan No. 4756.

“Wali Amanat” : Berarti pihak yang mewakili kepentingan Pemegang Obligasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM yang dalam hal ini adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, atau pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.

RINGKASAN Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari, dan harus dibaca bersama-sama dengan, keterangan yang lebih terperinci dan laporan keuangan beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat berdasarkan fakta dan pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan Perseroan, yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. 1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

Perseroan adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 17 tanggal 26 Februari 2009 yang dibuat dihadapan Lolani Kurniati Irdham-Idroes, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-09067.AH.01.01 tanggal 24 Maret 2009, dan telah didaftarkan di Daftar Perseroan No. AHU-0011180.AH.01.09 Tahun 2009 tanggal 24 Maret 2009, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 40 tertanggal 19 Mei 2009, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 13273/2009. Lebih lanjut, Perseroan didirikan dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2007, tanggal 10 Desember 2007 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pembiayaan Infrastruktur, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2008, tanggal 16 Desember 2008, sebagai perusahaan pembiayaan infrastruktur yang sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia melalui Menteri Keuangan Republik Indonesia. Perubahan terakhir anggaran dasar Perseroan diputuskan pada tahun 2016, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 728/KMK.06/2016 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur tertanggal 30 September 2016 yang kemudian dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur No. 34 tanggal 20 Oktober 2016 yang dibuat dihadapan Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Utara dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-0019472.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 21 Oktober 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0124642.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 21 Oktober 2016. Dalam akta ini, diputuskan mengenai perubahan dan/atau penambahan anggaran dasar Perseroan pasal Pasal 3 ayat (2) huruf b mengenai maksud dan tujuan Perseroan, Pasal 4 ayat (1) mengenai peningkatan modal dasar, Pasal 11 ayat (2) huruf b, Pasal 11 ayat (2) huruf c dan Pasal 11 ayat (11) huruf a1 mengenai tugas, wewenang dan kewajiban Direksi, Pasal 14 ayat (13A) mengenai Dewan Komisaris serta Pasal 16A. Perseroan didirikan untuk mendorong percepatan penyediaan pembiayaan infrastruktur nasional melalui kemitraan dengan pihak swasta dan/atau lembaga keuangan multilateral. Dalam kegiatan pembiayaannya Perseroan melaksanakan kegiatan pembiayaan di berbagai sektor infrastruktur dengan memberikan pembiayaan hutang, ekuitas dan pembiayaan mezzanine. Di samping itu, Perseroan menyediakan dukungan yang dibutuhkan oleh investor lokal maupun asing dengan kegiatan pengembangan proyek dan advisory. Kegiatan pengembangan proyek dan advisory ini diharapkan dapat menarik investasi baru di sektor infrastruktur. Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 1 (satu) Entitas Asosiasi dengan keterangan sebagai berikut :

Nama Perusahaan Domisili Kegiatan Usaha Tanggal Pendirian

Tahun Awal Operasi

Presentase Kepemilikan (%)

Status Operasional

PT Indonesia Infrastructure Finance DKI Jakarta Pembiayaan Infrastruktur 15 Januari 2010 2010 30 Beroperasi

2. PENAWARAN UMUM

Nama Obligasi : Obligasi Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2016.

Jumlah Pokok Obligasi : Sebesar Rp5.000.000.000.000,- (lima triliun Rupiah).

Jangka Waktu : 3 (tiga) tahun, 5 (lima) tahun, 10 (sepuluh) tahun, dan 15 (lima belas) tahun sejak

Tanggal Emisi.

Seri Obligasi : Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp2.298.000.000.000,- (dua triliun dua ratus sembilan puluh delapan miliar Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 7,85% (tujuh koma delapan lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 3 (tiga) tahun. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Pokok Obligasi Seri A pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 18 November 2019.

Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar

Rp1.328.000.000.000,- (satu triliun tiga ratus dua puluh delapan miliar Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 8,20% (delapan koma dua nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 5 (lima) tahun. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Pokok Obligasi Seri B pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 18 November 2021.

x

Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp700.000.000.000,- (tujuh ratus miliar Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 8,65% (delapan koma enam lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 10 (sepuluh) tahun. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Pokok Obligasi Seri C pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 18 November 2026.

Seri D : Jumlah Pokok Obligasi Seri D yang ditawarkan adalah sebesar

Rp674.000.000.000,- (enam ratus tujuh puluh empat miliar Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 8,90% (delapan koma sembilan nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 15 (lima belas) tahun. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Pokok Obligasi Seri D pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 18 November 2031.

Harga Penawaran : 100% dari nilai Pokok Obligasi.

Satuan Pemesanan : Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

Satuan Pemindahbukuan : Rp1,- (satu Rupiah).

Pembayaran Kupon Bunga : Triwulanan.

Rencana Penggunaan Dana : Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi setelah dikurangi dengan biaya-

biaya Emisi, seluruhnya akan digunakan untuk kegiatan pembiayaan proyek-proyek infrastruktur.

Penyisihan Dana (Sinking Fund) : Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi.

Hasil Pemeringkatan : idAAA (Triple A) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia.

Jaminan : Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus, namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan pasal 1132 kitab Undang-Undang hukum perdata Indonesia. Hak Pemegang Obligasi adalah paripassu tanpa preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Wali Amanat : PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Pembelian Kembali : Pembelian kembali Obligasi ditujukan untuk dimiliki sementara lalu dijual kembali atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar atau sebagai pelunasan yang baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan, dan hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari Pihak yang tidak terafiliasi. Rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut di surat kabar. Pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai. Keterangan lebih lanjut mengenai Pembelian Kembali diuraikan dalam Bab XVII Prospektus ini perihal Keterangan Mengenai Obligasi.

3. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur No. 13 tanggal 21 Maret 2016 yang dibuat dihadapan Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Utara dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0033252 tanggal 21 Maret 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No. AHU-0035948.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 21 Maret 2016 juncto Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur No. 34 tanggal 20 Oktober 2016 yang dibuat dihadapan Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Utara dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-0019472.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 21 Oktober 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0124642.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 21 Oktober 2016, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

xi

Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp700.000.000.000,- (tujuh ratus miliar Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 8,65% (delapan koma enam lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 10 (sepuluh) tahun. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Pokok Obligasi Seri C pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 18 November 2026.

Seri D : Jumlah Pokok Obligasi Seri D yang ditawarkan adalah sebesar

Rp674.000.000.000,- (enam ratus tujuh puluh empat miliar Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 8,90% (delapan koma sembilan nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 15 (lima belas) tahun. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Pokok Obligasi Seri D pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 18 November 2031.

Harga Penawaran : 100% dari nilai Pokok Obligasi.

Satuan Pemesanan : Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

Satuan Pemindahbukuan : Rp1,- (satu Rupiah).

Pembayaran Kupon Bunga : Triwulanan.

Rencana Penggunaan Dana : Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi setelah dikurangi dengan biaya-

biaya Emisi, seluruhnya akan digunakan untuk kegiatan pembiayaan proyek-proyek infrastruktur.

Penyisihan Dana (Sinking Fund) : Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi.

Hasil Pemeringkatan : idAAA (Triple A) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia.

Jaminan : Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus, namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan pasal 1132 kitab Undang-Undang hukum perdata Indonesia. Hak Pemegang Obligasi adalah paripassu tanpa preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Wali Amanat : PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Pembelian Kembali : Pembelian kembali Obligasi ditujukan untuk dimiliki sementara lalu dijual kembali atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar atau sebagai pelunasan yang baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan, dan hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari Pihak yang tidak terafiliasi. Rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut di surat kabar. Pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai. Keterangan lebih lanjut mengenai Pembelian Kembali diuraikan dalam Bab XVII Prospektus ini perihal Keterangan Mengenai Obligasi.

3. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur No. 13 tanggal 21 Maret 2016 yang dibuat dihadapan Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Utara dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0033252 tanggal 21 Maret 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No. AHU-0035948.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 21 Maret 2016 juncto Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur No. 34 tanggal 20 Oktober 2016 yang dibuat dihadapan Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Utara dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-0019472.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 21 Oktober 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0124642.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 21 Oktober 2016, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per Saham Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (%)

Modal Dasar 50.000.000 Rp 50.000.000.000.000,- Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Negara Republik Indonesia 24.356.600 Rp 24.356.600.000.000,- 100 Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 24.356.600 Rp 24.356.600.000.000,- 100 Saham dalam Portepel 25.643.400 Rp 25.643.400.000.000,- -

4. RISIKO USAHA

Risiko-risiko yang akan diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan dan Entitas Asosiasi yang telah disusun sesuai dengan bobot risiko berdasarkan dampak dari masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan dan Entitas Asosiasi yang dimulai dari risiko utama Perseroan. Risiko Terkait dengan Kegiatan Usaha Perseroan dan Entitas Asosiasi

Risiko-risiko yang akan diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan dan Entitas Asosiasi yang telah disusun sesuai dengan bobot risiko berdasarkan dampak dari masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan dan Entitas Asosiasi yang dimulai dari risiko utama Perseroan.

1. Risiko Kredit 2. Risiko Reputasi 3. Risiko Strategis 4. Risiko Operasional

a. Risiko Hukum b. Risiko Kepatuhan

5. Risiko Pasar a. Risiko Suku Bunga b. Risiko Valuta Asing

6. Risiko Likuiditas 7. Risiko Kondisi Perekonomian B. RISIKO INVESTASI BAGI INVESTOR PEMEGANG OBLIGASI

Risiko yang dihadapi investor pembeli Obligasi adalah :

1. Risiko tidak likuidnya Obligasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian Obligasi sebagai investasi jangka panjang.

2. Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran bunga serta utang pokok pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam kontrak Obligasi yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.

Keterangan lebih lanjut mengenai risiko usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini. 5. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Ikhtisar data keuangan penting Perseroan diambil dan dihitung berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tanggal dan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2014, 2013, 2012 dan 2011. Laporan Keuangan Perseroan untuk tanggal dan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny dan ditandatangani oleh Muhammad Irfan, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai penerbitan kembali laporan keuangan untuk disesuaikan dengan peraturan pasar modal yang berlaku sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi I Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2016. Laporan Keuangan Perseroan untuk tanggal dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny dan ditandatangani oleh Drs. Osman Sitorus, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan bahwa efektif pada 1 Januari 2015 Perseroan menerapkan beberapa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang dilakukan secara retrospektif dan angka-angka koresponding tahun sebelumnya telah disajikan kembali, termasuk laporan posisi keuangan ketiga tanggal 1 Januari 2014/31 Desember 2013. Laporan Keuangan Perseroan untuk tanggal dan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 tidak diaudit. Laporan Keuangan Perseroan untuk tanggal dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny dan ditandatangani oleh Muhammad Irfan, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Laporan Keuangan Perseroan untuk tanggal dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny dan ditandatangani oleh Muhammad Irfan, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai penerbitan kembali laporan keuangan untuk disesuaikan dengan peraturan pasar modal yang berlaku sehubungan dengan Penawaran Umum obligasi. Laporan Keuangan Perseroan untuk tanggal dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny dan ditandatangani oleh Muhammad Irfan, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, yang laporannya tercantum dalam Prospektus ini. Laporan Keuangan Perseroan untuk tanggal dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dan ditandatangani oleh Suhartono, dengan

xii

pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan bahwa secara efektif sejak 1 Januari 2011, Perseroan telah menerapkan PSAK tertentu, baik yang diterapkan secara prospektif maupun retrospektif.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan Periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal

30 Juni 31 Desember

2016 2015* 2015 2014 2013 2012 2011 Aset 33.943.886 n/a 32.714.276 9.169.499 7.088.890 5.132.417 2.213.329 Liabilitas 7.831.604 n/a 7.281.601 4.383.331 2.542.346 822.100 17.800 Ekuitas 26.112.282 n/a 25.432.675 4.786.168 4.546.543 4.310.318 2.195.528 Pendapatan usaha 1.152.126 335.564 743.834 597.750 424.105 226.037 193.804 Beban usaha (300.517) (168.529) (367.746) (313.798) (167.991) (107.308) (67.411) Laba sebelum pajak 784.471 153.681 365.327 290.129 229.497 132.380 119.173 Laba bersih tahun berjalan 687.991 134.412 305.389 244.663 207.190 106.562 97.398

* tidak diaudit (dalam presentase, kecuali dinyatakan lain)


30 Juni 31 Desember

2016 2015* 2015 2014 2013 2012 2011 Rasio Pertumbuhan Pendapatan 243,34 n/a 24,44 40,94 87,63 16,63 n/a Laba bersih sebelum pajak 410,45 n/a 25,92 26,42 73,36 11,08 n/a Laba bersih tahun berjalan 411,85 n/a 24,82 18,09 94,43 9,41 n/a Aset 3,76 n/a 256,77 29,35 38,12 131,89 n/a Liabilitas 7,55 n/a 66,12 72,41 209,25 4.518,27 n/a Ekuitas 2,67 n/a 431,38 5,27 5,47 96,32 n/a Rasio Usaha Laba komprehensif periode (tahun) berjalan/Pendapatan 58,99% 35,55% 38,97% 40,09% 55,70% 51,21% 50,35% Laba Bersih Periode Berjalan/Ekuitas 2,63% n/a 1,20% 5,11% 4,56% 2,47% 4,44% Laba komprehensif tahun berjalan/Ekuitas 2,60% n/a 1,14% 5,01% 5,19% 2,69% 4,44% Laba Bersih Periode Berjalan/Aset 2,03% n/a 0,93% 2,67% 2,92% 2,08% 4,40% Laba komprehensif tahun berjalan/Aset 2,00% n/a 0,89% 2,61% 3,33% 2,26% 4,41% Beban usaha/Pendapatan Usaha 26,08% 50,22% 49,44% 52,50% 39,61% 47,47% 34,78% Rasio Keuangan Aset/Liabilitas (x) 4,33 n/a 4,49 2,09 2,79 6,24 124,34 Liabilitas/Ekuitas (Debt to Equity Ratio) (x) 0,30 n/a 0,29 0,92 0,56 0,19 0,01 Liabilitas/Aset (x) 0,23 n/a 0,22 0,48 0,36 0,16 0,01 Gearing Ratio (x) 0,29 n/a 0,28 1,00 0,57 0,20 n/a Financing to Asset Ratio (x) 0,63 n/a 0,60 0,72 0,71 0,38 0,23 Net Worth terhadap Modal Disetor 1,07 n/a 1,04 1,2 1,1 1,1 1,1

* tidak diaudit Ringkasan data keuangan penting Perseroan selengkapnya dapat dilihat pada Bab X Prospektus ini. 6. STRATEGI DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

Dalam rangka mewujudkan visi Perseroan sebagai katalis utama dalam percepatan pembangunan infrastruktur nasional sekaligus menyelaraskan perkembangan bisnis, Perseroan mengembangkan dua strategi utama yaitu menjalankan program pembangunan infrastruktur Pemerintah dan mengembangkan model bisnis Perseroan menjadi Lembaga Pembiayaan Pembangunan Indonesia (LPPI). Strategi utama tersebut dilakukan dengan inisiatif strategi berdasarkan pilar bisnis Perseroan yaitu:

Pilar Bisnis Inisiatif Strategi Pembiayaan dan Investasi Investasi langsung ekuitas pada proyek infrastruktur strategis

Pengembangan pembiayaan infrastruktur dengan skema syariah Pinjaman dari Multilateral dengan Jaminan Pemerintah (Direct Lending) Optimalisasi Dana Tax Amnesty untuk Pembiayaan Infrastruktur

Jasa Konsultasi Penguatan credentials Assessor - Program Direct Lending Pengembangan internal capabilities Pengembangan Sistem Manajemen Proyek, Procurement dan Penguatan sistem

Pool of Expert Pengembangan Proyek Penyiapan proyek infrastruktur prioritas

Pengembangan Proyek Pemda Pengelolaan dana Energi Terbarukan Pengembangan Sistem Manajemen Proyek, Procurement dan Penguatan sistem

Pool of Expert

xiii

pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan bahwa secara efektif sejak 1 Januari 2011, Perseroan telah menerapkan PSAK tertentu, baik yang diterapkan secara prospektif maupun retrospektif.



30 Juni 31 Desember

2016 2015* 2015 2014 2013 2012 2011 Aset 33.943.886 n/a 32.714.276 9.169.499 7.088.890 5.132.417 2.213.329 Liabilitas 7.831.604 n/a 7.281.601 4.383.331 2.542.346 822.100 17.800 Ekuitas 26.112.282 n/a 25.432.675 4.786.168 4.546.543 4.310.318 2.195.528 Pendapatan usaha 1.152.126 335.564 743.834 597.750 424.105 226.037 193.804 Beban usaha (300.517) (168.529) (367.746) (313.798) (167.991) (107.308) (67.411) Laba sebelum pajak 784.471 153.681 365.327 290.129 229.497 132.380 119.173 Laba bersih tahun berjalan 687.991 134.412 305.389 244.663 207.190 106.562 97.398

* tidak diaudit (dalam presentase, kecuali dinyatakan lain)


30 Juni 31 Desember


* tidak diaudit Ringkasan data keuangan penting Perseroan selengkapnya dapat dilihat pada Bab X Prospektus ini. 6. STRATEGI DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

Dalam rangka mewujudkan visi Perseroan sebagai katalis utama dalam percepatan pembangunan infrastruktur nasional sekaligus menyelaraskan perkembangan bisnis, Perseroan mengembangkan dua strategi utama yaitu menjalankan program pembangunan infrastruktur Pemerintah dan mengembangkan model bisnis Perseroan menjadi Lembaga Pembiayaan Pembangunan Indonesia (LPPI). Strategi utama tersebut dilakukan dengan inisiatif strategi berdasarkan pilar bisnis Perseroan yaitu:

Pilar Bisnis Inisiatif Strategi Pembiayaan dan Investasi Investasi langsung ekuitas pada proyek infrastruktur strategis


Jasa Konsultasi Penguatan credentials Assessor - Program Direct Lending Pengembangan internal capabilities Pengembangan Sistem Manajemen Proyek, Procurement dan Penguatan sistem

Pool of Expert Pengembangan Proyek Penyiapan proyek infrastruktur prioritas


Pool of Expert

Meskipun kondisi perekonomian di tahun 2016 diprediksi masih penuh dengan ketidakpastian, namun Perseroan optimis dan meyakini bahwa perekonomian Indonesia khususnya sektor infrastruktur akan tetap dapat tumbuh. Sejumlah kebijakan ekonomi telah dilakukan oleh Pemerintah yang secara fundamental sejauh ini telah berhasil mereduksi kerentanan ekonomi Indonesia dari gejolak ekonomi dunia. Perseroan juga menyambut baik rencana Pemerintah untuk mendirikan Lembaga Pembiayaan Pembangunan Indonesia (LPPI) di mana Perseroan akan menjadi embrio LPPI. Dengan rencana pembentukan LPPI ke depan Perseroan meyakini akan menjadi faktor pendorong Perseroan untuk tumbuh lebih besar dan memberikan kontribusi yang semakin nyata bagi pembangunan infrastruktur di Indonesia. Di tahun 2016, Perseroan memiliki beberapa inisiatif strategis dalam rangka memberikan deliverables yang semakin besar kepada Indonesia, khususnya terhadap sektor infrastruktur di Indonesia. Inisiatif pertama adalah dengan semakin berkembang pesatnya kebutuhan pembiayaan syariah beberapa tahun belakang ini, Perseroan juga akan memasuki segmen pembiayaan syariah untuk sektor infrastruktur. Bisnis pembiayaan syariah merupakan sebuah peluang yang sangat strategis mengingat banyaknya investor yang berminat di segmen ini seperti misalnya investor Timur Tengah yang saat ini masih terkendala dengan ketiadaan lembaga intermediasi yang mampu menyalurkan dana-dana tersebut. Oleh karena itu, Perseroan akan memanfaatkan peluang tersebut dengan membentuk Unit Usaha Syariah yang diharapkan memperoleh ijin dari Otoritas Jasa keuangan (OJK) pada awal semester 2 tahun 2016. Inisiatif berikutnya adalah mendukung program pemerintah dalam bidang energi terbarukan dan perubahan iklim. Perseroan dapat berperan sebagai lembaga intermediasi yang menampung dana-dana baik dari bank pembangunan internasional maupun lembaga donor untuk dapat membiayai sektor-sektor energi terbarukan dan efisiensi energi. Salah satu kerjasama yang sudah dilakukan oleh Perseroan pada tahun 2015 adalah dengan Bank Pembangunan Perancis yakni AFD untuk membiayai proyek-proyek renewables energy. Dengan beberapa inisiatif yang akan dilakukan di tahun 2016 tersebut, Perseroan diharapkan semakin mampu mengokohkan peran sebagai katalis dalam percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia.

xiv

Halaman ini sengaja dikosongkan

1

I. PENAWARAN UMUM

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I SARANA MULTI INFRASTRUKTUR DENGAN TARGET DANA SEBESAR Rp30.000.000.000.000,-

(TIGA PULUH TRILIUN RUPIAH) (“PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN”)

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN

OBLIGASI BERKELANJUTAN I SARANA MULTI INFRASTRUKTUR TAHAP I TAHUN 2016 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp5.000.000.000.000,- (LIMA TRILIUN RUPIAH)

(”OBLIGASI”)

Perseroan melakukan Penawaran Umum Obligasi yang diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi, dan terdiri atas 4 (empat) seri yang memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih seri Obligasi yang dikehendaki, yaitu sebagai berikut : Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp2.298.000.000.000,- (dua triliun dua ratus sembilan puluh delapan

miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap Obligasi sebesar 7,85% (tujuh koma delapan lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 3 (tiga) tahun. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri A pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 18 November 2019.





Dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (“Pefindo”) :

idAAA (Triple A)

Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab XVIII Prospektus ini.


Kegiatan Usaha Utama : Pembiayaan infrastruktur

Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

Kantor Pusat : Gedung Sahid Sudirman Center, Lantai 47-48

Jl. Jenderal Sudirman No. 86 Jakarta 10220

Telepon: +6221 80825288, Faksimili: +6221 80825258 Website: www.ptsmi.co.id

Email : [email protected]

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT SEHUBUNGAN DENGAN KELANCARAN PEMBAYARAN KEMBALI POKOK DAN/ATAU BUNGA PENYALURAN PINJAMAN YANG APABILA JUMLAH KREDIT YANG TIDAK DAPAT DIKEMBALIKAN CUKUP MATERIAL, DAPAT MEMPENGARUHI KINERJA PERSEROAN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB V DI DALAM PROSPEKTUS INI.


2

Perseroan adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 17 tanggal 26 Februari 2009 yang dibuat dihadapan Lolani Kurniati Irdham-Idroes, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-09067.AH.01.01 tanggal 24 Maret 2009, dan telah didaftarkan di Daftar Perseroan No. AHU-0011180.AH.01.09 Tahun 2009 tanggal 24 Maret 2009, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 40 tertanggal 19 Mei 2009, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 13273/2009. Lebih lanjut, Perseroan didirikan dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2007, tanggal 10 Desember 2007 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pembiayaan Infrastruktur, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2008, tanggal 16 Desember 2008, sebagai perusahaan pembiayaan infrastruktur yang sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia melalui Menteri Keuangan Republik Indonesia. Perubahan terakhir anggaran dasar Perseroan diputuskan pada tahun 2016, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 728/KMK.06/2016 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur tertanggal 30 September 2016 yang kemudian dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur No. 34 tanggal 20 Oktober 2016 yang dibuat dihadapan Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Utara dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-0019472.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 21 Oktober 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0124642.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 21 Oktober 2016. Dalam akta ini, diputuskan mengenai perubahan dan/atau penambahan anggaran dasar Perseroan pasal Pasal 3 ayat (2) huruf b mengenai maksud dan tujuan Perseroan, Pasal 4 ayat (1) mengenai peningkatan modal dasar, Pasal 11 ayat (2) huruf b, Pasal 11 ayat (2) huruf c dan Pasal 11 ayat (11) huruf a1 mengenai tugas, wewenang dan kewajiban Direksi, Pasal 14 ayat (13A) mengenai Dewan Komisaris serta Pasal 16A. Perseroan didirikan untuk mendorong percepatan penyediaan pembiayaan infrastruktur nasional melalui kemitraan dengan pihak swasta dan/atau lembaga keuangan multilateral. Dalam kegiatan pembiayaannya Perseroan melaksanakan kegiatan pembiayaan di berbagai sektor infrastruktur dengan memberikan pembiayaan hutang, ekuitas dan pembiayaan mezzanine. Di samping itu, Perseroan menyediakan dukungan yang dibutuhkan oleh investor lokal maupun asing dengan kegiatan pengembangan proyek dan advisory. Kegiatan pengembangan proyek dan advisory ini diharapkan dapat menarik investasi baru di sektor infrastruktur. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur No. 13 tanggal 21 Maret 2016 yang dibuat dihadapan Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Utara dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0033252 tanggal 21 Maret 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No. AHU-0035948.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 21 Maret 2016 juncto Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur No. 34 tanggal 20 Oktober 2016 yang dibuat dihadapan Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Utara dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-0019472.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 21 Oktober 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0124642.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 21 Oktober 2016, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:


Modal Dasar 50.000.000 Rp 50.000.000.000.000,- Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Negara Republik Indonesia 24.356.600 Rp 24.356.600.000.000,- 100 Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 24.356.600 Rp 24.356.600.000.000,- 100 Saham dalam Portepel 25.643.400 Rp 25.643.400.000.000,-

KETERANGAN MENGENAI OBLIGASI PEMENUHAN PERATURAN OJK Obligasi Berkelanjutan dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp30.000.000.000.000,- (tiga puluh triliun Rupiah) yang ditawarkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Berkelanjutan, dengan memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.36/POJK.04/2014 sebagai berikut: ▪ Penawaran Umum Berkelanjutan dilaksanakan dalam periode paling lama 2 (dua) tahun. ▪ Telah menjadi Emiten atau Perusahaan Publik dengan paling sedikit 2 (dua) tahun. ▪ Tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam

rangka Penawaran Umum Berkelanjutan. Hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan Surat Pernyataan tanggal 7 September 2016 dan Surat Pernyataan Auditor Independen No.SR116 0237 SMI FAN tanggal 7 September 2016.

▪ Memiliki hasil pemeringkatan yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan peringkat terbaik yang dikeluarkan oleh Perusahaan Pemeringkat Efek.

3

Perseroan adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 17 tanggal 26 Februari 2009 yang dibuat dihadapan Lolani Kurniati Irdham-Idroes, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-09067.AH.01.01 tanggal 24 Maret 2009, dan telah didaftarkan di Daftar Perseroan No. AHU-0011180.AH.01.09 Tahun 2009 tanggal 24 Maret 2009, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 40 tertanggal 19 Mei 2009, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 13273/2009. Lebih lanjut, Perseroan didirikan dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2007, tanggal 10 Desember 2007 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pembiayaan Infrastruktur, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2008, tanggal 16 Desember 2008, sebagai perusahaan pembiayaan infrastruktur yang sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia melalui Menteri Keuangan Republik Indonesia. Perubahan terakhir anggaran dasar Perseroan diputuskan pada tahun 2016, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 728/KMK.06/2016 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur tertanggal 30 September 2016 yang kemudian dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur No. 34 tanggal 20 Oktober 2016 yang dibuat dihadapan Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Utara dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-0019472.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 21 Oktober 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0124642.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 21 Oktober 2016. Dalam akta ini, diputuskan mengenai perubahan dan/atau penambahan anggaran dasar Perseroan pasal Pasal 3 ayat (2) huruf b mengenai maksud dan tujuan Perseroan, Pasal 4 ayat (1) mengenai peningkatan modal dasar, Pasal 11 ayat (2) huruf b, Pasal 11 ayat (2) huruf c dan Pasal 11 ayat (11) huruf a1 mengenai tugas, wewenang dan kewajiban Direksi, Pasal 14 ayat (13A) mengenai Dewan Komisaris serta Pasal 16A. Perseroan didirikan untuk mendorong percepatan penyediaan pembiayaan infrastruktur nasional melalui kemitraan dengan pihak swasta dan/atau lembaga keuangan multilateral. Dalam kegiatan pembiayaannya Perseroan melaksanakan kegiatan pembiayaan di berbagai sektor infrastruktur dengan memberikan pembiayaan hutang, ekuitas dan pembiayaan mezzanine. Di samping itu, Perseroan menyediakan dukungan yang dibutuhkan oleh investor lokal maupun asing dengan kegiatan pengembangan proyek dan advisory. Kegiatan pengembangan proyek dan advisory ini diharapkan dapat menarik investasi baru di sektor infrastruktur. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur No. 13 tanggal 21 Maret 2016 yang dibuat dihadapan Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Utara dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0033252 tanggal 21 Maret 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No. AHU-0035948.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 21 Maret 2016 juncto Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur No. 34 tanggal 20 Oktober 2016 yang dibuat dihadapan Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Utara dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-0019472.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 21 Oktober 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0124642.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 21 Oktober 2016, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:


Modal Dasar 50.000.000 Rp 50.000.000.000.000,- Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Negara Republik Indonesia 24.356.600 Rp 24.356.600.000.000,- 100 Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 24.356.600 Rp 24.356.600.000.000,- 100 Saham dalam Portepel 25.643.400 Rp 25.643.400.000.000,-

KETERANGAN MENGENAI OBLIGASI PEMENUHAN PERATURAN OJK Obligasi Berkelanjutan dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp30.000.000.000.000,- (tiga puluh triliun Rupiah) yang ditawarkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Berkelanjutan, dengan memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.36/POJK.04/2014 sebagai berikut: ▪ Penawaran Umum Berkelanjutan dilaksanakan dalam periode paling lama 2 (dua) tahun. ▪ Telah menjadi Emiten atau Perusahaan Publik dengan paling sedikit 2 (dua) tahun. ▪ Tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam

rangka Penawaran Umum Berkelanjutan. Hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan Surat Pernyataan tanggal 7 September 2016 dan Surat Pernyataan Auditor Independen No.SR116 0237 SMI FAN tanggal 7 September 2016.

▪ Memiliki hasil pemeringkatan yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan peringkat terbaik yang dikeluarkan oleh Perusahaan Pemeringkat Efek.

KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG AKAN DITERBITKAN Obligasi Berkelanjutan ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali sertifikat jumbo obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) sebagai bukti utang untuk kepentingan pemegang obligasi dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp30.000.000.000.000,- (tiga puluh triliun Rupiah) dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah pokok obligasi yang akan diterbitkan dalam periode paling lama 2 (dua) tahun sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan dan selanjutnya akan dicatatkan pada Bursa Efek. Obligasi yang ditawarkan yaitu Obligasi dengan jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp5.000.000.000.000,- (lima triliun Rupiah), yang ditawarkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum dengan memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.36/POJK.04/2014, dengan nama "Obligasi Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2016”, dan selanjutnya akan dicatatkan pada Bursa Efek, dengan ketentuan sebagai berikut : NAMA OBLIGASI Nama Obligasi yang ditawarkan melalui Penawaran Umum ini adalah “OBLIGASI BERKELANJUTAN I SARANA MULTI INFRASTRUKTUR TAHAP I TAHUN 2016”. JENIS OBLIGASI Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian. HARGA PENAWARAN Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. JUMLAH POKOK OBLIGASI, BUNGA OBLIGASI DAN JATUH TEMPO OBLIGASI Obligasi ini diterbitkan dengan jumlah Pokok Obligasi pada Tanggal Emisi sebesar Rp5.000.000.000.000,- (lima triliun Rupiah) dan memberikan pilihan bagi Masyarakat untuk memilih seri yang dikehendaki yaitu sebagai berikut : Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp2.298.000.000.000,- (dua triliun dua ratus sembilan

puluh delapan miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap Obligasi sebesar 7,85% (tujuh koma delapan lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 3 (tiga) tahun. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri A pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 18 November 2019.




Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada tanggal 18 Februari 2017 sedangkan pembayaran bunga terakhir dilakukan pada tanggal jatuh tempo masing-masing seri Obligasi. Tingkat Bunga Obligasi merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dari Tanggal Emisi, dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) hari dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) hari. Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.

4

Jadwal pembayaran Pokok dan Bunga untuk Obligasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Pembayaran Tanggal Pembayaran Bunga

Seri A (3 Tahun) Seri B (5 Tahun) Seri C (10 Tahun) Seri D (15 Tahun) Bunga Obligasi ke-1 18 Februari 2017 18 Februari 2017 18 Februari 2017 18 Februari 2017 Bunga Obligasi ke-2 18 Mei 2017 18 Mei 2017 18 Mei 2017 18 Mei 2017 Bunga Obligasi ke-3 18 Agustus 2017 18 Agustus 2017 18 Agustus 2017 18 Agustus 2017 Bunga Obligasi ke-4 18 November 2017 18 November 2017 18 November 2017 18 November 2017 Bunga Obligasi ke-5 18 Februari 2018 18 Februari 2018 18 Februari 2018 18 Februari 2018 Bunga Obligasi ke-6 18 Mei 2018 18 Mei 2018 18 Mei 2018 18 Mei 2018 Bunga Obligasi ke-7 18 Agustus 2018 18 Agustus 2018 18 Agustus 2018 18 Agustus 2018 Bunga Obligasi ke-8 18 November 2018 18 November 2018 18 November 2018 18 November 2018 Bunga Obligasi ke-9 18 Februari 2019 18 Februari 2019 18 Februari 2019 18 Februari 2019 Bunga Obligasi ke-10 18 Mei 2019 18 Mei 2019 18 Mei 2019 18 Mei 2019 Bunga Obligasi ke-11 18 Agustus 2019 18 Agustus 2019 18 Agustus 2019 18 Agustus 2019 Bunga Obligasi ke-12 18 November 2019 18 November 2019 18 November 2019 18 November 2019 Bunga Obligasi ke-13 18 Februari 2020 18 Februari 2020 18 Februari 2020 Bunga Obligasi ke-14 18 Mei 2020 18 Mei 2020 18 Mei 2020 Bunga Obligasi ke-15 18 Agustus 2020 18 Agustus 2020 18 Agustus 2020 Bunga Obligasi ke-16 18 November 2020 18 November 2020 18 November 2020 Bunga Obligasi ke-17 18 Februari 2021 18 Februari 2021 18 Februari 2021 Bunga Obligasi ke-18 18 Mei 2021 18 Mei 2021 18 Mei 2021 Bunga Obligasi ke-19 18 Agustus 2021 18 Agustus 2021 18 Agustus 2021 Bunga Obligasi ke-20 18 November 2021 18 November 2021 18 November 2021 Bunga Obligasi ke-21 18 Februari 2022 18 Februari 2022 Bunga Obligasi ke-22 18 Mei 2022 18 Mei 2022 Bunga Obligasi ke-23 18 Agustus 2022 18 Agustus 2022 Bunga Obligasi ke-24 18 November 2022 18 November 2022 Bunga Obligasi ke-25 18 Februari 2023 18 Februari 2023 Bunga Obligasi ke-26 18 Mei 2023 18 Mei 2023 Bunga Obligasi ke-27 18 Agustus 2023 18 Agustus 2023 Bunga Obligasi ke-28 18 November 2023 18 November 2023 Bunga Obligasi ke-29 18 Februari 2024 18 Februari 2024 Bunga Obligasi ke-30 18 Mei 2024 18 Mei 2024 Bunga Obligasi ke-31 18 Agustus 2024 18 Agustus 2024 Bunga Obligasi ke-32 18 November 2024 18 November 2024 Bunga Obligasi ke-33 18 Februari 2025 18 Februari 2025 Bunga Obligasi ke-34 18 Mei 2025 18 Mei 2025 Bunga Obligasi ke-35 18 Agustus 2025 18 Agustus 2025 Bunga Obligasi ke-36 18 November 2025 18 November 2025 Bunga Obligasi ke-37 18 Februari 2026 18 Februari 2026 Bunga Obligasi ke-38 18 Mei 2026 18 Mei 2026 Bunga Obligasi ke-39 18 Agustus 2026 18 Agustus 2026 Bunga Obligasi ke-40 18 November 2026 18 November 2026 Bunga Obligasi ke-41 18 Februari 2027 Bunga Obligasi ke-42 18 Mei 2027 Bunga Obligasi ke-43 18 Agustus 2027 Bunga Obligasi ke-44 18 November 2027 Bunga Obligasi ke-45 18 Februari 2028 Bunga Obligasi ke-46 18 Mei 2028 Bunga Obligasi ke-47 18 Agustus 2028 Bunga Obligasi ke-48 18 November 2028

5

Jadwal pembayaran Pokok dan Bunga untuk Obligasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :


Seri A (3 Tahun) Seri B (5 Tahun) Seri C (10 Tahun) Seri D (15 Tahun) Bunga Obligasi ke-1 18 Februari 2017 18 Februari 2017 18 Februari 2017 18 Februari 2017 Bunga Obligasi ke-2 18 Mei 2017 18 Mei 2017 18 Mei 2017 18 Mei 2017 Bunga Obligasi ke-3 18 Agustus 2017 18 Agustus 2017 18 Agustus 2017 18 Agustus 2017 Bunga Obligasi ke-4 18 November 2017 18 November 2017 18 November 2017 18 November 2017 Bunga Obligasi ke-5 18 Februari 2018 18 Februari 2018 18 Februari 2018 18 Februari 2018 Bunga Obligasi ke-6 18 Mei 2018 18 Mei 2018 18 Mei 2018 18 Mei 2018 Bunga Obligasi ke-7 18 Agustus 2018 18 Agustus 2018 18 Agustus 2018 18 Agustus 2018 Bunga Obligasi ke-8 18 November 2018 18 November 2018 18 November 2018 18 November 2018 Bunga Obligasi ke-9 18 Februari 2019 18 Februari 2019 18 Februari 2019 18 Februari 2019 Bunga Obligasi ke-10 18 Mei 2019 18 Mei 2019 18 Mei 2019 18 Mei 2019 Bunga Obligasi ke-11 18 Agustus 2019 18 Agustus 2019 18 Agustus 2019 18 Agustus 2019 Bunga Obligasi ke-12 18 November 2019 18 November 2019 18 November 2019 18 November 2019 Bunga Obligasi ke-13 18 Februari 2020 18 Februari 2020 18 Februari 2020 Bunga Obligasi ke-14 18 Mei 2020 18 Mei 2020 18 Mei 2020 Bunga Obligasi ke-15 18 Agustus 2020 18 Agustus 2020 18 Agustus 2020 Bunga Obligasi ke-16 18 November 2020 18 November 2020 18 November 2020 Bunga Obligasi ke-17 18 Februari 2021 18 Februari 2021 18 Februari 2021 Bunga Obligasi ke-18 18 Mei 2021 18 Mei 2021 18 Mei 2021 Bunga Obligasi ke-19 18 Agustus 2021 18 Agustus 2021 18 Agustus 2021 Bunga Obligasi ke-20 18 November 2021 18 November 2021 18 November 2021 Bunga Obligasi ke-21 18 Februari 2022 18 Februari 2022 Bunga Obligasi ke-22 18 Mei 2022 18 Mei 2022 Bunga Obligasi ke-23 18 Agustus 2022 18 Agustus 2022 Bunga Obligasi ke-24 18 November 2022 18 November 2022 Bunga Obligasi ke-25 18 Februari 2023 18 Februari 2023 Bunga Obligasi ke-26 18 Mei 2023 18 Mei 2023 Bunga Obligasi ke-27 18 Agustus 2023 18 Agustus 2023 Bunga Obligasi ke-28 18 November 2023 18 November 2023 Bunga Obligasi ke-29 18 Februari 2024 18 Februari 2024 Bunga Obligasi ke-30 18 Mei 2024 18 Mei 2024 Bunga Obligasi ke-31 18 Agustus 2024 18 Agustus 2024 Bunga Obligasi ke-32 18 November 2024 18 November 2024 Bunga Obligasi ke-33 18 Februari 2025 18 Februari 2025 Bunga Obligasi ke-34 18 Mei 2025 18 Mei 2025 Bunga Obligasi ke-35 18 Agustus 2025 18 Agustus 2025 Bunga Obligasi ke-36 18 November 2025 18 November 2025 Bunga Obligasi ke-37 18 Februari 2026 18 Februari 2026 Bunga Obligasi ke-38 18 Mei 2026 18 Mei 2026 Bunga Obligasi ke-39 18 Agustus 2026 18 Agustus 2026 Bunga Obligasi ke-40 18 November 2026 18 November 2026 Bunga Obligasi ke-41 18 Februari 2027 Bunga Obligasi ke-42 18 Mei 2027 Bunga Obligasi ke-43 18 Agustus 2027 Bunga Obligasi ke-44 18 November 2027 Bunga Obligasi ke-45 18 Februari 2028 Bunga Obligasi ke-46 18 Mei 2028 Bunga Obligasi ke-47 18 Agustus 2028 Bunga Obligasi ke-48 18 November 2028


Seri A (3 Tahun) Seri B (5 Tahun) Seri C (10 Tahun) Seri D (15 Tahun) Bunga Obligasi ke-49 18 Februari 2029 Bunga Obligasi ke-50 18 Mei 2029 Bunga Obligasi ke-51 18 Agustus 2029 Bunga Obligasi ke-52 18 November 2029 Bunga Obligasi ke-53 18 Februari 2030 Bunga Obligasi ke-54 18 Mei 2030 Bunga Obligasi ke-55 18 Agustus 2030 Bunga Obligasi ke-56 18 November 2030 Bunga Obligasi ke-57 18 Februari 2031 Bunga Obligasi ke-58 18 Mei 2031 Bunga Obligasi ke-59 18 Agustus 2031 Bunga Obligasi ke-60 18 November 2031

SATUAN PEMINDAHBUKUAN Obligasi ini diterbitkan dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya adalah senilai Rp1,- (satu Rupiah) sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Setiap Pemegang Obligasi senilai Rp1,- (satu Rupiah) mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO dengan ketentuan pembulatan ke bawah. JAMINAN Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus, namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan pasal 1132 kitab Undang-Undang hukum perdata Indonesia. Hak Pemegang Obligasi adalah paripassu tanpa preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI Sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-42/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 Perihal Perubahan Peraturan No. IX.C.1 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan Peraturan No. IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, Perseroan telah melakukan pemeringkatan Obligasi yang dilaksanakan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Berdasarkan hasil pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan surat Pefindo No.1471/PEF-Dir/RC/IX/2016 tanggal 6 September 2016, hasil pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2016 adalah :

idAAA (Triple A)

Hasil pemeringkatan tersebut berlaku untuk periode 6 September 2016 sampai dengan 1 September 2017. Peringkat tersebut mencerminkan status Perseroan sebagai badan usaha milik pemerintah yang sangat penting (critical), potensi permintaan yang besar terhadap pembiayaan infrastruktur, tingkat permodalan yang sangat kuat, dan indikator profitabilitas yang kuat. Namun peringkat tersebut dibatasi oleh terbatasnya proyek infrastruktur yang layak secara komersial, dan profil pembiayaan yang terkonsentrasi. Perseroan adalah badan usaha milik negara yang didirikan sebagai katalis dalam percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia dengan menyediakan sumber pendanaan alternatif untuk pembiayaan proyek dan mempromosikan skema kerjasama pemerintah dan swasta (public private partnership atau PPP). Perseroan sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia, dan mempekerjakan 214 karyawan per 30 Juni 2016. Perseroan memiliki 30% kepemilikan saham di PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF, mendapat peringkat idAAA/stabil) yang juga bergerak dalam bidang pembiayaan infrastruktur. Lembaga Pemeringkat Efek dalam hal ini Pefindo tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka I UUPM. Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas Obligasi tersebut belum lunas, sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk. Untuk keterangan lebih lanjut mengenai hasil pemeringkatan dapat dilihat pada Bab XVIII Prospektus ini.

6

PENYISIHAN DANA PELUNASAN POKOK OBLIGASI Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana Penawaran Umum Obligasi. PERPAJAKAN Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia. Mengenai perpajakan diuraikan dalam Bab XII pada Prospektus ini. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI Persyaratan Pemesanan Pembelian Obligasi dapat dilihat pada Bab XX Prospektus ini. HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI

Hak-hak Pemegang Obligasi antara lain sebagai berikut : 1. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi

dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pemegang Obligasi yang berhak mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.

2. Daftar Pemegang Obligasi memperoleh pembayaran denda sebesar persentase Bunga Obligasi yang berlaku ditambah 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi masing-masing Seri Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, apabila terdapat keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi.

3. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan kecuali Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPO dengan memuat agenda yang diminta dengan melampirkan fotocopy Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO (“KTUR”) dari KSEI yang diperoleh melalui Pemegang Rekening dan memperlihatkan KTUR asli kepada Wali Amanat, dengan ketentuan terhitung sejak diterbitkannya KTUR, Obligasi akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Obligasi oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.

4. Melalui keputusan RUPO, Pemegang Obligasi antara lain berhak melakukan tindakan sebagai berikut: a. Menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan atau kepada Wali Amanat atau untuk memberikan pengarahan kepada Wali

Amanat atau untuk mengambil tindakan lain; b. Memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan; c. Mengambil tindakan lain yang dikuasakan untuk diambil oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk tetapi tidak

terbatas pada mengubah Perjanjian Perwaliamanatan dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku atau menentukan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Peraturan Bapepam dan LK nomor VI.C.4;

d. Mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, jumlah Pokok Obligasi, tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi;

e. Mengambil keputusan yang diperlukan sehubungan dengan maksud Perseroan atau Wali Amanat untuk melakukan pembatalan pendaftaran Obligasi di KSEI sesuai dengan ketentuan peraturan Pasar Modal dan KSEI;

f. Mengambil keputusan sehubungan dengan terjadinya kejadian kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan termasuk untuk menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian dan akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;

g. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan;

h. Mengambil keputusan tentang terjadinya peristiwa Force Majeure dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara Perseroan dan Wali Amanat.

CARA DAN TEMPAT PELUNASAN POKOK OBLIGASI DAN PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dilakukan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi yang menyerahkan konfirmasi kepemilikan Obligasi sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada bukan Hari Kerja, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Kerja berikutnya. PEMBATASAN, KEWAJIBAN DAN KELALAIAN PERSEROAN Sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan, ditentukan bahwa terdapat pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban terhadap Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam Bab XVII Prospektus ini.

7

PENYISIHAN DANA PELUNASAN POKOK OBLIGASI Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana Penawaran Umum Obligasi. PERPAJAKAN Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia. Mengenai perpajakan diuraikan dalam Bab XII pada Prospektus ini. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI Persyaratan Pemesanan Pembelian Obligasi dapat dilihat pada Bab XX Prospektus ini. HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI

Hak-hak Pemegang Obligasi antara lain sebagai berikut : 1. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi

dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pemegang Obligasi yang berhak mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.

2. Daftar Pemegang Obligasi memperoleh pembayaran denda sebesar persentase Bunga Obligasi yang berlaku ditambah 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi masing-masing Seri Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, apabila terdapat keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi.

3. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan kecuali Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPO dengan memuat agenda yang diminta dengan melampirkan fotocopy Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO (“KTUR”) dari KSEI yang diperoleh melalui Pemegang Rekening dan memperlihatkan KTUR asli kepada Wali Amanat, dengan ketentuan terhitung sejak diterbitkannya KTUR, Obligasi akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Obligasi oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.

4. Melalui keputusan RUPO, Pemegang Obligasi antara lain berhak melakukan tindakan sebagai berikut: a. Menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan atau kepada Wali Amanat atau untuk memberikan pengarahan kepada Wali

Amanat atau untuk mengambil tindakan lain; b. Memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan; c. Mengambil tindakan lain yang dikuasakan untuk diambil oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk tetapi tidak

terbatas pada mengubah Perjanjian Perwaliamanatan dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku atau menentukan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Peraturan Bapepam dan LK nomor VI.C.4;

d. Mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, jumlah Pokok Obligasi, tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi;

e. Mengambil keputusan yang diperlukan sehubungan dengan maksud Perseroan atau Wali Amanat untuk melakukan pembatalan pendaftaran Obligasi di KSEI sesuai dengan ketentuan peraturan Pasar Modal dan KSEI;

f. Mengambil keputusan sehubungan dengan terjadinya kejadian kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan termasuk untuk menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian dan akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;

g. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan;

h. Mengambil keputusan tentang terjadinya peristiwa Force Majeure dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara Perseroan dan Wali Amanat.

CARA DAN TEMPAT PELUNASAN POKOK OBLIGASI DAN PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dilakukan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi yang menyerahkan konfirmasi kepemilikan Obligasi sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada bukan Hari Kerja, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Kerja berikutnya. PEMBATASAN, KEWAJIBAN DAN KELALAIAN PERSEROAN Sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan, ditentukan bahwa terdapat pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban terhadap Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam Bab XVII Prospektus ini.

Selain pembatasan dan kewajiban Perseroan, dalam Perjanjian Perwaliamanatan, ditentukan kondisi-kondisi dan pengaturan mengenai kelalaian (cidera janji) Perseroan yang akan dijelaskan pada Bab XVII Prospektus ini. RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (RUPO) Penjelasan lebih lanjut dari Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) dapat dilihat pada Bab XVII Prospektus ini. TAMBAHAN UTANG YANG DAPAT DIPEROLEH PERSEROAN PADA MASA YANG AKAN DATANG Di dalam ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan tidak ada pembatasan bagi Perseroan untuk memperoleh tambahan utang sehubungan dengan kegiatan usaha sehari-hari Perseroan pada masa yang akan datang. Perseroan tidak dapat mengagunkan sebagian besar maupun seluruh pendapatan atau harta kekayaan Perseroan yang ada pada saat tanggal Prospektus ini diterbitkan dan tidak akan melakukan peminjaman utang baru yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari kedudukan utang yang timbul berdasarkan Obligasi ini, kecuali atas ijin tertulis dari Wali Amanat. WALI AMANAT PT Bank Mandiri (Persero) Tbk beralamat di Plaza Mandiri Lantai 22, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta 12190 merupakan Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan yang dibuat antara Perseroan dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

8

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI PENAWARAN UMUM OBLIGASI

Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan digunakan untuk kegiatan pembiayaan proyek-proyek infrastruktur. Sesuai dengan Surat Edaran yang diterbitkan oleh Bapepam dan LK No. SE-05/BL/2006 tanggal 29 September 2006 tentang Keterbukaan Informasi Mengenai Biaya yang Dikeluarkan Dalam Rangka Penawaran Umum, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah kurang lebih setara dengan 0,119% dari nilai emisi Obligasi yang meliputi : a. Biaya jasa untuk Penjamin Emisi Obligasi sekitar 0,030%, yang terdiri dari biaya jasa penyelenggaraan (management fee) 0,020%,

biaya jasa penjaminan (underwriting fee) 0,005%, dan biaya jasa penjualan (selling fee) 0,005%; b. Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar 0,030% yang terdiri dari : biaya jasa Akuntan Publik sekitar 0,021%, Konsultan Hukum

sekitar 0,008%, dan Notaris sekitar 0,001%; c. Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal sekitar 0,023% yang terdiri dari : biaya jasa Wali Amanat sekitar 0,002%, KSEI sekitar

0,001% dan Perusahaan Pemeringkat Efek sekitar 0,020%; d. Biaya pernyataan pendaftaran OJK sekitar 0,015%; e. Biaya lain-lain (BEI, Auditor Penjatahan, Percetakan, Iklan, Public Expose dan lain-lain) sekitar 0,021%. Perseroan wajib melaporkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan kepada Wali Amanat sebagai wakil Pemegang Obligasi dengan tembusan kepada OJK secara berkala setiap 6 (enam) bulan sampai seluruh dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi digunakan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015. Perseroan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPS tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan. Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini sebagaimana dimaksud diatas, maka Perseroan wajib menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja sebelum penyelenggaraan RUPO dan memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari RUPO. Apabila dana hasil Penawaran Umum Obligasi belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum Obligasi tersebut harus dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan dan dilarang untuk dijadikan jaminan utang. Adapun aksi korporasi terakhir yang dilakukan Perseroan adalah Penawaran Umum Obligasi I Sarana Multi Infrastruktur Tahun 2014 dan seluruhnya telah habis digunakan sesuai dengan tujuan penggunaan dana obligasi tersebut serta telah dilaporkan kepada OJK sesuai dengan Peraturan Bapepam Nomor: X.K.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Keo-27/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum dengan surat No. S-98/SMI/DU/0415 tanggal 6 April 2015 perihal Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi I Sarana Multi Infrastuktur Tahun 2014.

9

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI PENAWARAN UMUM OBLIGASI

Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan digunakan untuk kegiatan pembiayaan proyek-proyek infrastruktur. Sesuai dengan Surat Edaran yang diterbitkan oleh Bapepam dan LK No. SE-05/BL/2006 tanggal 29 September 2006 tentang Keterbukaan Informasi Mengenai Biaya yang Dikeluarkan Dalam Rangka Penawaran Umum, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah kurang lebih setara dengan 0,119% dari nilai emisi Obligasi yang meliputi : a. Biaya jasa untuk Penjamin Emisi Obligasi sekitar 0,030%, yang terdiri dari biaya jasa penyelenggaraan (management fee) 0,020%,

biaya jasa penjaminan (underwriting fee) 0,005%, dan biaya jasa penjualan (selling fee) 0,005%; b. Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar 0,030% yang terdiri dari : biaya jasa Akuntan Publik sekitar 0,021%, Konsultan Hukum

sekitar 0,008%, dan Notaris sekitar 0,001%; c. Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal sekitar 0,023% yang terdiri dari : biaya jasa Wali Amanat sekitar 0,002%, KSEI sekitar

0,001% dan Perusahaan Pemeringkat Efek sekitar 0,020%; d. Biaya pernyataan pendaftaran OJK sekitar 0,015%; e. Biaya lain-lain (BEI, Auditor Penjatahan, Percetakan, Iklan, Public Expose dan lain-lain) sekitar 0,021%. Perseroan wajib melaporkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan kepada Wali Amanat sebagai wakil Pemegang Obligasi dengan tembusan kepada OJK secara berkala setiap 6 (enam) bulan sampai seluruh dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi digunakan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015. Perseroan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPS tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan. Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini sebagaimana dimaksud diatas, maka Perseroan wajib menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja sebelum penyelenggaraan RUPO dan memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari RUPO. Apabila dana hasil Penawaran Umum Obligasi belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum Obligasi tersebut harus dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan dan dilarang untuk dijadikan jaminan utang. Adapun aksi korporasi terakhir yang dilakukan Perseroan adalah Penawaran Umum Obligasi I Sarana Multi Infrastruktur Tahun 2014 dan seluruhnya telah habis digunakan sesuai dengan tujuan penggunaan dana obligasi tersebut serta telah dilaporkan kepada OJK sesuai dengan Peraturan Bapepam Nomor: X.K.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Keo-27/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum dengan surat No. S-98/SMI/DU/0415 tanggal 6 April 2015 perihal Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi I Sarana Multi Infrastuktur Tahun 2014.

III. OBLIGASI YANG PERNAH DITERBITKAN Sebelum Penawaran Umum Obligasi ini, Perseroan pernah menerbitkan obligasi, yaitu sebagai berikut: OBLIGASI I SARANA MULTI INFRASTRUKTUR TAHUN 2014 dengan jumlah pokok obligasi pada tanggal emisi sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) dengan rincian sebagai berikut : Seri A : Jumlah pokok obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) dengan

tingkat bunga obligasi sebesar 9,6% (sembilan koma enam persen) per tahun. Jangka waktu obligasi adalah 3 (tiga) tahun. Pembayaran obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok obligasi Seri A pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 11 Juni 2017.

Seri B : Jumlah pokok obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp900.000.000.000,- (sembilan ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga obligasi sebesar 10,0% (sepuluh koma nol persen) per tahun. Jangka waktu obligasi adalah 5 (lima) tahun. Pembayaran obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok obligasi Seri B pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 11 Juni 2019.

Sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 100/PMK.010/2009 Tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dijelaskan bahwa jumlah pinjaman bagi setiap Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur ditetapkan paling tinggi 10 (sepuluh) kali dari jumlah modal sendiri dan pinjaman subordinasi. Perseroan telah memenuhi rasio keuangan sesuai dengan yang dipersyaratkan dengan nilai pada periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 adalah 0,28x. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan jumlah obligasi terutang Perseroan adalah Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah).

10

IV. PERNYATAAN UTANG Tabel di bawah ini menunjukkan posisi utang Perseroan pada tanggal 30 Juni 2016 yang angka-angkanya diambil dari Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny dan ditandatangani oleh Muhammad Irfan, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai penerbitan kembali laporan keuangan untuk disesuaikan dengan peraturan pasar modal yang berlaku sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi I Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2016.

(dalam jutaan Rupiah) KETERANGAN 30 Juni 2016

Pinjaman diterima dari bank dan lembaga keuangan lainnya 2.416.325 Utang pajak 23.998 Biaya masih harus dibayar 47.339 Pendapatan diterima dimuka 1.258 Liabilitas derivatif 106.010 Surat utang diterbitkan - bersih 2.313.132 Pinjaman diterima dari Pemerintah Republik Indonesia 2.579.529 Kewajiban imbalan kerja 34.420 Liabilitas lain-lain 309.593 Jumlah Liabilitas 7.831.604 Perincian lebih lanjut mengenai liabilitas tersebut adalah sebagai berikut : a. Pinjaman Diterima dari Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Pada tanggal 30 Juni 2016, Perseroan memiliki pinjaman diterima dari bank dan lembaga keuangan lainnya sebesar Rp2.416.325 juta, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah) KETERANGAN 30 Juni 2016 Bank Fasilitas sindikasi 2.306.500 Lembaga keuangan lainnya Agence Francaise De Developpement (“AFD”) 131.800 Biaya transaksi yang belum diamortisasi (21.975) Jumlah 2.416.325

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman diterima dari bank dan lembaga keuangan lainnya: 1) Pada tanggal 18 Nopember 2014, Perseroan telah mendapatkan fasilitas pinjaman sindikasi luar negeri dengan arranger oleh

Standard Chartered Bank sebesar USD150.000.000 dengan opsi peningkatan menjadi maksimal USD175.000.000. Pinjaman tersebut terdiri dari dua fasilitas yaitu Term Loan Facility sebesar USD100.000.000 (seratus juta Dollar Amerika Serikat) dan Revolving Credit Facility sebesar USD75.000.000 (tujuh puluh lima juta Dollar Amerika Serikat). Jangka waktu fasilitas 3 tahun, bunga Libor + 1,85% per tahun. Untuk periode bunga sebelum 27 Januari 2015, bunga dibayar bulanan. Sedangkan setelah itu bunga dibayar setiap 3 bulan. Pada tanggal 19 April 2016, Perseroan mendapatkan fasilitas pinjaman sindikasi luar negeri baru dengan arranger oleh Standard Chartered Bank sebesar USD 175.000.000 yang digunakan untuk menggantikan fasilitas pinjaman sindikasi yang telah didapatkan pada tanggal 18 November 2014. Fasilitas pinjaman sindikasi luar negeri ini melanjutkan tenor dari fasilitas terdahulu, sehingga jangka waktu fasilitas kurang dari 1,5 tahun. Bunga yang dikenakan adalah LIBOR + 1,1% per tahun dengan pembayaran bunga setiap 3 bulan.

2) Pada tanggal 3 Desember 2015, Perseroan mendapatkan fasilitas kredit dari Agence Francaise De Developpement sebesar USD

100.000.000 dengan jangka waktu sepuluh tahun. Tingkat suku bunga yang dikenakan bervariasi tergantung dari pilihan yang diambil oleh Perseroan antara suku bunga mengambang atau suku bunga tetap dengan tingkat bunga minimum adalah 0,25%. Selama periode perjanjian, dengan persetujuan kreditur, Perseroan dapat meminta perubahan suku bunga atas kreditnya.

11

IV. PERNYATAAN UTANG Tabel di bawah ini menunjukkan posisi utang Perseroan pada tanggal 30 Juni 2016 yang angka-angkanya diambil dari Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny dan ditandatangani oleh Muhammad Irfan, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai penerbitan kembali laporan keuangan untuk disesuaikan dengan peraturan pasar modal yang berlaku sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi I Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2016.

(dalam jutaan Rupiah) KETERANGAN 30 Juni 2016

Pinjaman diterima dari bank dan lembaga keuangan lainnya 2.416.325 Utang pajak 23.998 Biaya masih harus dibayar 47.339 Pendapatan diterima dimuka 1.258 Liabilitas derivatif 106.010 Surat utang diterbitkan - bersih 2.313.132 Pinjaman diterima dari Pemerintah Republik Indonesia 2.579.529 Kewajiban imbalan kerja 34.420 Liabilitas lain-lain 309.593 Jumlah Liabilitas 7.831.604 Perincian lebih lanjut mengenai liabilitas tersebut adalah sebagai berikut : a. Pinjaman Diterima dari Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Pada tanggal 30 Juni 2016, Perseroan memiliki pinjaman diterima dari bank dan lembaga keuangan lainnya sebesar Rp2.416.325 juta, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah) KETERANGAN 30 Juni 2016 Bank Fasilitas sindikasi 2.306.500 Lembaga keuangan lainnya Agence Francaise De Developpement (“AFD”) 131.800 Biaya transaksi yang belum diamortisasi (21.975) Jumlah 2.416.325

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman diterima dari bank dan lembaga keuangan lainnya: 1) Pada tanggal 18 Nopember 2014, Perseroan telah mendapatkan fasilitas pinjaman sindikasi luar negeri dengan arranger oleh

Standard Chartered Bank sebesar USD150.000.000 dengan opsi peningkatan menjadi maksimal USD175.000.000. Pinjaman tersebut terdiri dari dua fasilitas yaitu Term Loan Facility sebesar USD100.000.000 (seratus juta Dollar Amerika Serikat) dan Revolving Credit Facility sebesar USD75.000.000 (tujuh puluh lima juta Dollar Amerika Serikat). Jangka waktu fasilitas 3 tahun, bunga Libor + 1,85% per tahun. Untuk periode bunga sebelum 27 Januari 2015, bunga dibayar bulanan. Sedangkan setelah itu bunga dibayar setiap 3 bulan. Pada tanggal 19 April 2016, Perseroan mendapatkan fasilitas pinjaman sindikasi luar negeri baru dengan arranger oleh Standard Chartered Bank sebesar USD 175.000.000 yang digunakan untuk menggantikan fasilitas pinjaman sindikasi yang telah didapatkan pada tanggal 18 November 2014. Fasilitas pinjaman sindikasi luar negeri ini melanjutkan tenor dari fasilitas terdahulu, sehingga jangka waktu fasilitas kurang dari 1,5 tahun. Bunga yang dikenakan adalah LIBOR + 1,1% per tahun dengan pembayaran bunga setiap 3 bulan.

2) Pada tanggal 3 Desember 2015, Perseroan mendapatkan fasilitas kredit dari Agence Francaise De Developpement sebesar USD

100.000.000 dengan jangka waktu sepuluh tahun. Tingkat suku bunga yang dikenakan bervariasi tergantung dari pilihan yang diambil oleh Perseroan antara suku bunga mengambang atau suku bunga tetap dengan tingkat bunga minimum adalah 0,25%. Selama periode perjanjian, dengan persetujuan kreditur, Perseroan dapat meminta perubahan suku bunga atas kreditnya.

b. Utang Pajak

Utang pajak Perseroan terdiri dari :

(dalam jutaan Rupiah) KETERANGAN 30 Juni 2016 PPh pasal 21 4.117 PPh pasal 25 18.563 PPh pasal 23 32 PPh pasal 4 (2) 307 Pajak pertambahan nilai 978 Jumlah 23.997

c. Biaya Masih Harus Dibayar Biaya masih harus dibayar Perseroan terdiri dari :

(dalam jutaan Rupiah) KETERANGAN 30 Juni 2016 Tantiem dan jasa produksi 23.153 Bunga pinjaman diterima dari Pemerintah Republik Indonesia 10.235 Bunga pinjaman diterima dari bank dan lembaga keuangan lainnya 7.232 Bunga surat utang yang diterbitkan 5.154 Jasa profesional 14 Lain-lain 1.551 Jumlah 47.339 d. Pendapatan Diterima Dimuka Pendapatan diterima dimuka merupakan provisi yang diterima terkait pinjaman diberikan. Pada tanggal 30 Juni 2016 pendapatan diterima dimuka Perseroan sebesar Rp1.258 juta. e. Liabilitas Derivatif Perseroan melakukan transaksi currency swap dan interest rate swap dengan pihak lain yang merupakan bentuk instrumen derivatif. Tujuan transaksi ini adalah sebagai lindung nilai atas risiko fluktuasi nilai tukar dan tingkat suku bunga. Estimasi nilai wajar instrumen liabilitas derivatif Perseroan adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah) KETERANGAN 30 Juni 2016 Currency swap 102.694 Interest rate swap 3.316 Jumlah 106.010 f. Surat Utang Diterbitkan Surat utang yang diterbitkan oleh Perseroan terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah) KETERANGAN 30 Juni 2016 Rupiah Obligasi Sarana Multi Infrastruktur I Tahun 2014

Seri A 100.000 Seri B 900.000

Surat utang yang beredar 1.000.000 Biaya transaksi yang belum diamortisasi (2.755) Jumlah 997.245 Dollar Amerika Serikat Medium Term Notes USD Sarana Multi Infrastruktur I Tahun 2016 1.318.000 Biaya transaksi yang belum diamortisasi (2.113) Jumlah 1.315.887 Jumlah 2.313.132

12

g. Pinjaman Diterima dari Pemerintah Republik Indonesia Pinjaman diterima Perseroan terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah) KETERANGAN 30 Juni 2016 Pemerintah Republik Indonesia - Dana dari Asian Development Bank (“ADB”) 1.264.906 Pemerintah Republik Indonesia - Dana dari World Bank (“WB”) 1.316.418 Biaya transaksi yang belum diamortisasi (1.795) Jumlah 2.579.529 Perseroan memperoleh pinjaman diterima dari Pemerintah Republik Indonesia, yang merupakan penerusan dana pinjaman dari ADB dan WB kepada PT Indonesia Infrastructure Finance (“IIF”) masing-masing sebesar USD100.000.000. Per tanggal 30 Juni 2016, Perseroan memiliki penyertaan pada IIF sebesar 30% (tiga puluh persen). Pinjaman diterima yang merupakan pinjaman penerusan kepada IIF dari ADB dengan tingkat bunga LIBOR 6 bulan + 0,2% + 0,5% per tahun yang dibayarkan setiap enam bulanan pada tanggal 1 Maret dan 1 September. Pembayaran pokok pinjaman yang pertama dimulai pada tanggal 1 September 2014 dan akan jatuh tempo pada tanggal 1 Maret 2034. Pinjaman diterima yang merupakan pinjaman penerusan kepada IIF dari WB dengan tingkat bunga LIBOR 6 bulan + variable spread + 0,5% per tahun yang dibayarkan setiap enam bulanan pada tanggal 1 Mei dan 1 Nopember. Pembayaran pokok pinjaman yang pertama dilakukan pada tanggal 1 Nopember 2018 dan akan jatuh tempo pada tanggal 1 Nopember 2033. Berdasarkan surat No. S-2114/MK.5/2016 tanggal 8 Maret 2016 perihal Perubahan (Amandemen) Perjanjian Penerusan Pinjaman No. SLA-1230/DSMI/2010 tanggal 4 Maret 2010 sebagaimana telah diubah dengan perubahan perjanjian No. AMA-466/SLA-1230/DSMI/2012 tanggal 13 Desember 2012 antara Pemerintah Republik Indonesia dan Perseroan, tingkat bunga pinjaman dari WB berubah menjadi tingkat bunga LIBOR + variable spread + 0,45% per tahun. Ketentuan tersebut berlaku untuk tagihan yang belum jatuh tempo pada tanggal 1 Oktober 2015. h. Kewajiban Imbalan Kerja Perseroan membukukan kewajiban imbalan kerja untuk karyawannya sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003. Jumlah karyawan yang berhak atas kewajiban imbalan kerja adalah 203 orang per 30 Juni 2016. Jumlah kewajiban imbalan kerja dari laporan posisi keuangan yang timbul dari kewajiban adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah) KETERANGAN 30 Juni 2016 Imbalan pasca kerja manfaat pasti 23.444 Imbalan jangka panjang lainnya 10.975 Jumlah 34.419 Kewajiban imbalan kerja dihitung oleh aktuaris independen PT Dayamandiri Dharmakonsilindo dengan menggunakan metode projected unit credit. Penilaian aktuarial menggunakan asumsi utama sebagai berikut: Tingkat mortalita : TMI 2011 Usia normal pensiun : 56 tahun Tingkat ketidakmampuan : 1% dari mortalita Tingkat kenaikan gaji : 8,00% Tingkat diskonto : 8,10% i. Liabilitas Lain-Lain Liabilitas lain-lain Perseroan terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah) Keterangan 30 Juni 2016 Titipan debitur 243.675 Dana titipan dari AFD 65.919 Lain-lain 0,1 Jumlah 309.594

13

g. Pinjaman Diterima dari Pemerintah Republik Indonesia Pinjaman diterima Perseroan terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah) KETERANGAN 30 Juni 2016 Pemerintah Republik Indonesia - Dana dari Asian Development Bank (“ADB”) 1.264.906 Pemerintah Republik Indonesia - Dana dari World Bank (“WB”) 1.316.418 Biaya transaksi yang belum diamortisasi (1.795) Jumlah 2.579.529 Perseroan memperoleh pinjaman diterima dari Pemerintah Republik Indonesia, yang merupakan penerusan dana pinjaman dari ADB dan WB kepada PT Indonesia Infrastructure Finance (“IIF”) masing-masing sebesar USD100.000.000. Per tanggal 30 Juni 2016, Perseroan memiliki penyertaan pada IIF sebesar 30% (tiga puluh persen). Pinjaman diterima yang merupakan pinjaman penerusan kepada IIF dari ADB dengan tingkat bunga LIBOR 6 bulan + 0,2% + 0,5% per tahun yang dibayarkan setiap enam bulanan pada tanggal 1 Maret dan 1 September. Pembayaran pokok pinjaman yang pertama dimulai pada tanggal 1 September 2014 dan akan jatuh tempo pada tanggal 1 Maret 2034. Pinjaman diterima yang merupakan pinjaman penerusan kepada IIF dari WB dengan tingkat bunga LIBOR 6 bulan + variable spread + 0,5% per tahun yang dibayarkan setiap enam bulanan pada tanggal 1 Mei dan 1 Nopember. Pembayaran pokok pinjaman yang pertama dilakukan pada tanggal 1 Nopember 2018 dan akan jatuh tempo pada tanggal 1 Nopember 2033. Berdasarkan surat No. S-2114/MK.5/2016 tanggal 8 Maret 2016 perihal Perubahan (Amandemen) Perjanjian Penerusan Pinjaman No. SLA-1230/DSMI/2010 tanggal 4 Maret 2010 sebagaimana telah diubah dengan perubahan perjanjian No. AMA-466/SLA-1230/DSMI/2012 tanggal 13 Desember 2012 antara Pemerintah Republik Indonesia dan Perseroan, tingkat bunga pinjaman dari WB berubah menjadi tingkat bunga LIBOR + variable spread + 0,45% per tahun. Ketentuan tersebut berlaku untuk tagihan yang belum jatuh tempo pada tanggal 1 Oktober 2015. h. Kewajiban Imbalan Kerja Perseroan membukukan kewajiban imbalan kerja untuk karyawannya sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003. Jumlah karyawan yang berhak atas kewajiban imbalan kerja adalah 203 orang per 30 Juni 2016. Jumlah kewajiban imbalan kerja dari laporan posisi keuangan yang timbul dari kewajiban adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah) KETERANGAN 30 Juni 2016 Imbalan pasca kerja manfaat pasti 23.444 Imbalan jangka panjang lainnya 10.975 Jumlah 34.419 Kewajiban imbalan kerja dihitung oleh aktuaris independen PT Dayamandiri Dharmakonsilindo dengan menggunakan metode projected unit credit. Penilaian aktuarial menggunakan asumsi utama sebagai berikut: Tingkat mortalita : TMI 2011 Usia normal pensiun : 56 tahun Tingkat ketidakmampuan : 1% dari mortalita Tingkat kenaikan gaji : 8,00% Tingkat diskonto : 8,10% i. Liabilitas Lain-Lain Liabilitas lain-lain Perseroan terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah) Keterangan 30 Juni 2016 Titipan debitur 243.675 Dana titipan dari AFD 65.919 Lain-lain 0,1 Jumlah 309.594

Dana titipan dari AFD merupakan dana yang berasal dari perjanjian pembiayaan dengan AFD sehubungan dengan peningkatan kapasitas Perseroan dalam aktivitas pembiayaan proyek-proyek energi terbarukan sebesar USD 5.000.000 dan telah dicairkan pada tanggal 2 Juni 2016. Titipan debitur merupakan penerimaan atas pembayaran pokok dan bunga yang dilakukan oleh debitur sebelum tanggal jatuh tempo sehingga Perseroan belum mengalokasikan penerimaan tersebut. j. Komitmen dan Kontinjensi Pada tanggal 30 Juni 2016, Perseroan memiliki komitmen sebesar Rp12.098.759 juta dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah) Keterangan 30 Juni 2016 Tagihan komitmen Pihak ketiga 5.611.484 Jumlah Tagihan Komitmen 5.611.484 Liabilitas komitmen Pihak berelasi

Jalan 6.715.643 Multi sektor 1.300.000 Minyak dan gas bumi 1.054.400 Sosial – Rumah Sakit Umum Daerah 357.577 Rolling stock Kereta Api 303.587 Ketenagalistrikan 130.800 Transportasi 99.439 Sosial – jalan 23.427

Jumlah 9.984.873 Pihak ketiga

Jalan 1.445.273 Ketenagalistrikan 390.497 Air minum 120.963 Sosial 65.333 Telekomunikasi 65.000 Minyak dan gas bumi 16.475 Transportasi 10.345

Jumlah 2.113.886 Jumlah liabilitas komitmen 12.098.759 Pada tanggal 30 Juni 2016, Perseroan tidak memiliki kontinjensi. k. Kewajiban Perseroan Dalam 3 (tiga) Bulan Kedepan Yang Akan Jatuh Tempo


Kewajiban Jumlah Pinjaman dalam Rupiah Bunga Obligasi SMI 2014 Seri A, jatuh tempo tanggal 11 September 2016

2.400

Bunga Obligasi SMI 2014 Seri B, jatuh tempo tanggal 11 September 2016

22.500

(dalam ribu USD) Pinjaman dalam USD Bunga Pinjaman sindikasi, jatuh tempo tanggal 29 Juli 2016 769 Angsuran pokok dan bunga ADB, jatuh tempo tanggal 15 September 2016

1.777

Bunga MTN, jatuh tempo 28 September 2016 595

14

PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS LAIN SELAIN DARI YANG TELAH DINYATAKAN DAN DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

SEJAK TANGGAL 30 JUNI 2016 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS LAIN KECUALI LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN.

MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI KEWAJIBAN-KEWAJIBANNYA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TELAH MEMENUHI SEMUA RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG PERSEROAN.

TIDAK TERDAPAT NEGATIVE COVENANTS YANG AKAN MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI.

15

PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS LAIN SELAIN DARI YANG TELAH DINYATAKAN DAN DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

SEJAK TANGGAL 30 JUNI 2016 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS LAIN KECUALI LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN.

MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI KEWAJIBAN-KEWAJIBANNYA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TELAH MEMENUHI SEMUA RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG PERSEROAN.

TIDAK TERDAPAT NEGATIVE COVENANTS YANG AKAN MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI.

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN Pembahasan yang disajikan berikut mengandung pernyataan yang menggambarkan keadaaan di masa mendatang (forward looking statement) dan mencerminkan pandangan Perseroan saat ini berkaitan peristiwa dan kinerja keuangan di masa mendatang yang hasil aktualnya dapat berbeda secara material sebagai akibat dari faktor-faktor termasuk namun tidak terbatas kepada yang telah diuraikan dalam Bab VI mengenai Risiko Usaha. A. UMUM Perseroan didirikan untuk mendorong percepatan penyediaan pembiayaan infrastruktur nasional melalui kemitraan dengan pihak swasta dan/atau lembaga keuangan multilateral. Dalam kurun waktu kurang dari lima tahun sejak pendiriannya, Perseroan telah berhasil meningkatkan keberadaannya di sektor pengembangan infrastruktur nasional. Total pembiayaan yang diberikan oleh Perseroan tercatat sebesar Rp21,4 triliun pada tanggal 30 Juni 2016, meningkat 8,33% dibandingkan total pembiayaan yang diberikan pada 31 Desember 2015 dan total pembiayaan Perseroan sebesar Rp19,7 triliun pada 31 Desember 2015, meningkat 199,65% dibandingkan total pembiayaan pada 31 Desember 2014. Pembangunan infrastruktur di Indonesia menjadi salah satu fokus utama di dalam program kerja pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Hal ini terlihat jelas pada saat Pemerintah melakukan realokasi anggaran dari anggaran yang konsumtif dalam bentuk subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) menjadi anggaran produktif dalam bentuk belanja infrastruktur. Total anggaran yang dikeluarkan untuk pembangunan infrastruktur dalam APBN-P 2015 mencapai Rp290 triliun atau menjadi yang terbesar sepanjang sejarah. Selain itu, Pemerintah juga berencana untuk mendirikan Lembaga Pembiayaan Pembangunan Indonesia (LPPI) di mana Perseroan akan menjadi embrio LPPI. Dengan rencana pembentukan LPPI ke depan Perseroan meyakini akan menjadi faktor pendorong Perseroan untuk tumbuh lebih besar dan memberikan kontribusi yang semakin nyata bagi pembangunan infrastruktur di Indonesia. Selama tahun 2015, Perseroan berhasil menyalurkan pembiayaan bagi proyek infrastruktur strategis di Indonesia seperti pengembangan Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang, pembangunan Terminal Peti Kemas New Priok di lingkungan Pelabuhan Tanjung Priok, pembangunan Jalan Tol Medan-Binjai dan Palembang-Indralaya, sebagai bagian Tol Trans Sumatera, pembangunan Jalan Tol Pejagan-Pemalang, Solo-Ngawi dan Ngawi Kertosono, sebagai bagian dari Jalan Tol Trans Jawa, pembiayaan modal kerja untuk peningkatan operasional Pelabuhan Cigading, pembangunan Pembangkit Listrik Tenayan di Provinsi Riau sebagai bagian Fast Track Program (FTP) I dan pembiyaan modal kerja kepada PT Pertamina. Hingga tahun 2015, Perseroan telah membiayai nilai proyek sebesar Rp96,7 triliun (di luar pinjaman PLN, subordinated loan dan Pemda) sehingga Perseroan menghasilkan multiplier effect sebesar 7,5 kali. Rasio ini menunjukkan bahwa Perseroan telah berhasil menjadi katalis dalam percepatan pembangunan infastruktur di Indonesia. B. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA DAN OPERASI PERSEROAN Dalam menjalankan perannya sebagai katalisator perkembangan infrastruktur nasional, kegiatan usaha Perseroan dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, meliputi :

Faktor Eksternal Faktor Internal 1. Kondisi perekonomian Indonesia

Kondisi perekonomian nasional secara umum berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja Perseroan, terutama tingkat suku bunga, tingkat pertumbuhan ekonomi nasional, tingkat inflasi dan fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing. Dalam hal tingkat suku bunga mengalami penurunan, maka permintaan akan pembiayaan infrastruktur akan meningkat, begitupun sebaliknya. Faktor makro ekonomi yang kondusif dan bertumbuh di sektor riil akan memicu pertumbuhan di bidang infrastuktur yang akan meningkatkan permintaan pembiayaan infrastruktur.

2. Pasar infrastruktur Indonesia besar Ketersediaan infrastruktur di Indonesia menjadi sebuah kebutuhan yang harus dipenuhi dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Keterbatasan dana APBN/D memberikan ruang yang besar bagi swasta atau BUMN untuk terlibat dalam pembangunan infrastruktur tersebut. Prospek ini menunjukkan potensi pasar yang sangat besar bagi pembiayaan infrastruktur di Indonesia. Potensi pasar infrastruktur tersebut sangat berpengaruh terhadap kinerja Perseroan kedepan. Di sisi lain, kondisi ini juga mampu menciptakan pasar persaingan pembiayaan infrastruktur dengan lembaga keuangan lainnya seperti perbankan.

1. Perseroan sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Perseroan adalah BUMN pembiayaan infrastruktur sehingga memiliki kepercayaan publik yang lebih tinggi, karena kepercayaan merupakan pondasi penting dalam industri keuangan. Selain itu Perseroan juga memiliki hubungan yang kuat dengan Pemerintah dengan dukungan permodalan sebesar 100%. Walaupun Perseroan merupakan BUMN, SDM yang dimiliki Perseroan memiliki kompetensi tinggi dan inovatif di bidang infrastruktur yang memiliki kemampuan yang baik dalam mengelola stakeholders khususnya dalam pengembangan proyek.

2. Produk pembiayaan yang fleksibel Perseroan sebagai perusahaan yang didirikan Pemerintah untuk melakukan pembiayaan khusus di bidang infrastruktur memiliki keunggulan dalam fleksibilitas produk pembiayaan yang cukup beragam dengan penerimaan risiko yang lebih tinggi dibandingkan perbankan, sebagai lembaga penyedia pinjaman yang berbeda dengan perbankan. Selain itu, proses pemberian pinjaman yang dilakukan Perseroan juga relatif cepat namun tetap dengan memperhatikan tata kelola yang baik.

16

Faktor Eksternal Faktor Internal 3. Kemudahan regulasi dan insentif pemerintah

Investasi di sektor infrastruktur masih dilihat sebagai kelas aset investasi yang memiliki risiko cukup tinggi dan membutuhkan biaya investasi yang tinggi juga. Oleh sebab itu biasanya merupakan investasi yang bersifat jangka panjang. Kemudahan regulasi ataupun insentif pemerintah secara tidak langsung akan mendorong minat investor untuk berinvestasi di sektor ini. Selanjutnya, partisipasi swasta tersebut juga sangat berpengaruh bagi keberlangsungan pembiayaan infrastruktur di Indonesia. Sehingga hal ini akan berpengaruh bagi kinerja Perseroan kedepan. Artinya melihat kondisi kemudahan regulasi dan insentif pemerintah kedepan maka akan memberikan dampak positif bagi kinerja Perseroan.

3. Lembaga keuangan khusus pembiayaan infrastruktur Perseroan didirikan sebagai lembaga yang memiliki kekhususan dalam penyediaan fasilitas pembiayaan infrastruktur di Indonesia. Sifat kekhususan ini membuat Perseroan lebih unggul dari lembaga keuangan lainnya untuk pembiayaan infrastruktur. Namun demikian, Perseroan juga perlu mengantisipasi lembaga bank maupun non-bank swasta yang juga memiliki kegiatan usaha di bidang pembiayaan, khususnya yang dapat memberikan fasilitas pembiayaan di bidang infrastruktur.

Sebagai institusi keuangan yang memiliki sumber pendanaan dari Penanaman Modal Negara (PMN) dan pasar modal serta penyaluran pinjaman untuk pembangunan infrastruktur tidak hanya dalam bentuk rupiah, namun juga dalam bentuk mata uang asing, Perseroan akan selalu berupaya mengelola keuangan dengan memperhatikan perubahan-perubahan indikator-indikator makro ekonomi terutama suku bunga dan nilai tukar. C. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN ESTIMASI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (“SAK”), yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (”PSAK”) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (”ISAK”) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia serta Peraturan VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Perseroan dan Perusahaan Publik yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam penerapan kebijakan akuntansi, direksi diwajibkan untuk membuat pertimbangan estimasi dan asumsi mengenai nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia dari sumber lain. Estimasi dan asumsi yang mendasari ditelaah secara berkelanjutan. Revisi estimasi akuntansi diakui dalam periode dimana estimasi tersebut direvisi jika revisi hanya mempengaruhi periode tersebut, atau pada periode revisi dan periode masa depan jika revisi mempengaruhi periode saat ini dan masa depan. Pertimbangan Kritis dalam Penerapan Kebijakan Akuntansi Berikut ini adalah pertimbangan kritis, selain yang berkaitan dengan estimasi, di mana direksi telah membuat suatu proses penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan dan memiliki pengaruh paling signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan. Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan Indonesia, Perusahaan melaporkan pajak berdasarkan sistem self-assessment. Fiskus dapat menetapkan atau mengubah pajak-pajak tersebut dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perusahaan memiliki eksposur terhadap pajak penghasilan karena terkait pertimbangan yang signifikan dalam menetapkan provisi pajak penghasilan Perusahaan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penetapan akhir pajaknya tidak pasti selama kegiatan usaha normal. Perusahaan mengakui liabilitas atas masalah pajak yang diharapkan berdasarkan estimasi tambahan pajak yang jatuh tempo. Bila hasil final pajak atas masalah-masalah ini berbeda dengan jumlah yang telah diakui, perbedaan tersebut akan berpengaruh pada pajak penghasilan pada periode di mana penetapan terjadi. Sumber Estimasi Ketidakpastian Informasi tentang asumsi utama yang dibuat mengenai masa depan dan sumber utama dari estimasi ketidakpastian lain pada akhir periode pelaporan, yang memiliki risiko signifikan yang mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya dijelaskan sebagai berikut : • Rugi Penurunan Nilai Pinjaman Diberikan dan Piutang atas Penugasan Fasilitasi Penyiapan Proyek

Perseroan menilai penurunan nilai pinjaman diberikan dan piutang atas penugasan fasilitas penyiapan proyek pada setiap tanggal pelaporan. Dalam menentukan apakah rugi penurunan nilai harus dicatat dalam laba rugi, manajemen membuat penilaian, apakah terdapat bukti objektif bahwa kerugian telah terjadi. Manajemen juga membuat penilaian atas metodologi dan asumsi untuk memperkirakan jumlah dan waktu arus kas masa depan yang ditinjau kembali secara berkala untuk mengurangi perbedaan antara estimasi kerugian dan kerugian aktualnya.

• Taksiran Masa Manfaat Ekonomis Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud Masa manfaat setiap aset tetap dan aset tak berwujud Perseroan ditentukan berdasarkan kegunaan yang diharapkan dari penggunaan aset tersebut. Estimasi ini ditentukan berdasarkan evaluasi teknis internal dan pengalaman Perseroan atas aset sejenis. Masa manfaat setiap aset dilihat kembali secara periodik dan disesuaikan apabila perkiraan berbeda dengan estimasi sebelumnya karena keausan, keusangan teknis dan komersial, hukum atau keterbatasan lainnya atas pemakaian aset. Namun terdapat kemungkinan bahwa hasil operasi dimasa mendatang dapat dipengaruhi secara signifikan oleh perubahan atas jumlah serta periode pencatatan biaya yang diakibatkan karena perubahan faktor yang disebutkan diatas. Tidak terdapat perubahan masa manfaat aset tetap selama tahun berjalan.

17

Faktor Eksternal Faktor Internal 3. Kemudahan regulasi dan insentif pemerintah

Investasi di sektor infrastruktur masih dilihat sebagai kelas aset investasi yang memiliki risiko cukup tinggi dan membutuhkan biaya investasi yang tinggi juga. Oleh sebab itu biasanya merupakan investasi yang bersifat jangka panjang. Kemudahan regulasi ataupun insentif pemerintah secara tidak langsung akan mendorong minat investor untuk berinvestasi di sektor ini. Selanjutnya, partisipasi swasta tersebut juga sangat berpengaruh bagi keberlangsungan pembiayaan infrastruktur di Indonesia. Sehingga hal ini akan berpengaruh bagi kinerja Perseroan kedepan. Artinya melihat kondisi kemudahan regulasi dan insentif pemerintah kedepan maka akan memberikan dampak positif bagi kinerja Perseroan.

3. Lembaga keuangan khusus pembiayaan infrastruktur Perseroan didirikan sebagai lembaga yang memiliki kekhususan dalam penyediaan fasilitas pembiayaan infrastruktur di Indonesia. Sifat kekhususan ini membuat Perseroan lebih unggul dari lembaga keuangan lainnya untuk pembiayaan infrastruktur. Namun demikian, Perseroan juga perlu mengantisipasi lembaga bank maupun non-bank swasta yang juga memiliki kegiatan usaha di bidang pembiayaan, khususnya yang dapat memberikan fasilitas pembiayaan di bidang infrastruktur.

Sebagai institusi keuangan yang memiliki sumber pendanaan dari Penanaman Modal Negara (PMN) dan pasar modal serta penyaluran pinjaman untuk pembangunan infrastruktur tidak hanya dalam bentuk rupiah, namun juga dalam bentuk mata uang asing, Perseroan akan selalu berupaya mengelola keuangan dengan memperhatikan perubahan-perubahan indikator-indikator makro ekonomi terutama suku bunga dan nilai tukar. C. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN ESTIMASI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (“SAK”), yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (”PSAK”) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (”ISAK”) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia serta Peraturan VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Perseroan dan Perusahaan Publik yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam penerapan kebijakan akuntansi, direksi diwajibkan untuk membuat pertimbangan estimasi dan asumsi mengenai nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia dari sumber lain. Estimasi dan asumsi yang mendasari ditelaah secara berkelanjutan. Revisi estimasi akuntansi diakui dalam periode dimana estimasi tersebut direvisi jika revisi hanya mempengaruhi periode tersebut, atau pada periode revisi dan periode masa depan jika revisi mempengaruhi periode saat ini dan masa depan. Pertimbangan Kritis dalam Penerapan Kebijakan Akuntansi Berikut ini adalah pertimbangan kritis, selain yang berkaitan dengan estimasi, di mana direksi telah membuat suatu proses penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan dan memiliki pengaruh paling signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan. Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan Indonesia, Perusahaan melaporkan pajak berdasarkan sistem self-assessment. Fiskus dapat menetapkan atau mengubah pajak-pajak tersebut dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perusahaan memiliki eksposur terhadap pajak penghasilan karena terkait pertimbangan yang signifikan dalam menetapkan provisi pajak penghasilan Perusahaan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penetapan akhir pajaknya tidak pasti selama kegiatan usaha normal. Perusahaan mengakui liabilitas atas masalah pajak yang diharapkan berdasarkan estimasi tambahan pajak yang jatuh tempo. Bila hasil final pajak atas masalah-masalah ini berbeda dengan jumlah yang telah diakui, perbedaan tersebut akan berpengaruh pada pajak penghasilan pada periode di mana penetapan terjadi. Sumber Estimasi Ketidakpastian Informasi tentang asumsi utama yang dibuat mengenai masa depan dan sumber utama dari estimasi ketidakpastian lain pada akhir periode pelaporan, yang memiliki risiko signifikan yang mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya dijelaskan sebagai berikut : • Rugi Penurunan Nilai Pinjaman Diberikan dan Piutang atas Penugasan Fasilitasi Penyiapan Proyek

Perseroan menilai penurunan nilai pinjaman diberikan dan piutang atas penugasan fasilitas penyiapan proyek pada setiap tanggal pelaporan. Dalam menentukan apakah rugi penurunan nilai harus dicatat dalam laba rugi, manajemen membuat penilaian, apakah terdapat bukti objektif bahwa kerugian telah terjadi. Manajemen juga membuat penilaian atas metodologi dan asumsi untuk memperkirakan jumlah dan waktu arus kas masa depan yang ditinjau kembali secara berkala untuk mengurangi perbedaan antara estimasi kerugian dan kerugian aktualnya.

• Taksiran Masa Manfaat Ekonomis Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud Masa manfaat setiap aset tetap dan aset tak berwujud Perseroan ditentukan berdasarkan kegunaan yang diharapkan dari penggunaan aset tersebut. Estimasi ini ditentukan berdasarkan evaluasi teknis internal dan pengalaman Perseroan atas aset sejenis. Masa manfaat setiap aset dilihat kembali secara periodik dan disesuaikan apabila perkiraan berbeda dengan estimasi sebelumnya karena keausan, keusangan teknis dan komersial, hukum atau keterbatasan lainnya atas pemakaian aset. Namun terdapat kemungkinan bahwa hasil operasi dimasa mendatang dapat dipengaruhi secara signifikan oleh perubahan atas jumlah serta periode pencatatan biaya yang diakibatkan karena perubahan faktor yang disebutkan diatas. Tidak terdapat perubahan masa manfaat aset tetap selama tahun berjalan.

• Pajak Penghasilan Dalam situasi tertentu, Perseroan tidak dapat menentukan secara pasti jumlah utang pajak pada saat ini atau masa depan karena proses pemeriksaan, atau negosiasi dengan otoritas perpajakan. Ketidakpastian timbul terkait dengan interpretasi dari peraturan perpajakan yang kompleks dan jumlah dan waktu dari penghasilan kena pajak di masa depan. Dalam menentukan jumlah yang harus diakui terkait dengan utang pajak yang tidak pasti, Perusahaan menerapkan pertimbangan yang sama yang akan digunakan dalam menentukan jumlah cadangan yang harus diakui sesuai dengan PSAK 57 : “Provisi, Liabilitas Kontijensi dan Aset Kontijensi”.

• Imbalan kerja Kewajiban imbalan kerja ditentukan oleh penilaian aktuaris dengan menggunakan beberapa asumsi diantaranya tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji dan tingkat kematian. Walaupun asumsi Perseroan dianggap tepat dan wajar, namun perubahan signifikan pada kenyataannya atau perubahan signifikan dalam asumsi yang digunakan dapat berpengaruh secara signifikan terhadap kewajiban imbalan kerja Perseroan.

• Penilaian Instrumen Keuangan Perseroan menggunakan teknik penilaian yang meliputi input yang tidak didasarkan pada data pasar yang dapat diobservasi untuk mengestimasi nilai wajar dari beberapa jenis instrumen keuangan.

D. KINERJA KEUANGAN Analisa mengenai pertumbuhan keuangan Perseroan diambil dan dihitung berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tanggal dan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 yang laporannya tercantum dalam Prospektus ini. Laporan Keuangan Perseroan untuk tanggal dan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny dan ditandatangani oleh Muhammad Irfan, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai penerbitan kembali laporan keuangan untuk disesuaikan dengan peraturan pasar modal yang berlaku sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi I Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2016. Laporan Keuangan Perseroan untuk tanggal dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny dan ditandatangani oleh Drs. Osman Sitorus, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan bahwa efekif pada 1 Januari 2015 Perseroan menerapkan beberapa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang dilakukan secara retrospektif dan angka-angka koresponding tahun sebelumnya telah disajikan kembali, termasuk laporan posisi keuangan ketiga tanggal 1 Januari 2014/31 Desember 2013. Laporan Keuangan Perseroan untuk tanggal dan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 tidak diaudit. Laporan Keuangan Perseroan untuk tanggal dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny dan ditandatangani oleh Muhammad Irfan, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Laporan Keuangan Perseroan untuk tanggal dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny dan ditandatangani oleh Muhammad Irfan, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai penerbitan kembali laporan keuangan untuk disesuaikan dengan peraturan pasar modal yang berlaku sehubungan dengan Penawaran Umum obligasi. a. Pertumbuhan Aset, Liabilitas, dan Ekuitas

Grafik Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas Perseroan per tanggal 31 Desember 2013, 2014, 2015 dan 30 Juni 2016

(dalam miliar Rupiah)

18

Pertumbuhan Aset

Tabel berikut menyajikan aset Perseroan per 30 Juni 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013:


KETERANGAN 30 Juni 31 Desember 2016 2015 2014 2013

ASET Kas dan setara kas 9.409.090 5.772.147 1.485.509 573.787 Dana dibatasi penggunaannya 65.919 - - 318.780 Efek-efek 1.867.984 6.368.824 329.618 438.774 Pinjaman diberikan - setelah

dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai 21.350.703 19.708.455 6.577.241 5.061.441

Piutang atas penugasan fasilitasi penyiapan proyek 23.229 13.350 44.387 12.569

Biaya dibayar dimuka 8.633 8.412 13.774 19.183 Pendapatan masih harus diterima 225.632 72.425 33.867 25.004 Uang muka pembelian ruang kantor 230.168 59.786 - - Pajak dibayar dimuka 14.793 - - - Penyertaan saham 686.806 662.422 644.982 413.289 Uang muka investasi - - - 197.000 Aset tetap – setelah dikurangi

akumulasi penyusutan 18.727 7.795 8.891 9.998 Aset tak berwujud – bersih 9.284 10.374 9.882 9.386 Aset pajak tangguhan 14.301 12.079 6.161 - Aset lain-lain – bersih 18.617 18.207 15.187 9.679 JUMLAH ASET 33.943.886 32.714.276 9.169.499 7.088.890

Tanggal 30 Juni 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015 Jumlah aset Perseroan pada tanggal 30 Juni 2016 tercatat sebesar Rp33.943.886 juta, meningkat sebesar 3,76% atau Rp1.229.610 juta dibandingkan dengan jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2015. Peningkatan jumlah aset tersebut disebabkan terutama oleh peningkatan pada kas dan setara kas sebesar Rp3.636.943 juta, pinjaman yang diberikan sebesar Rp1.642.248 juta, uang muka pembelian ruang kantor sebesar Rp170.382 juta dan pendapatan masih harus diterima sebesar Rp153.208 juta. Peningkatan yang terjadi pada kas dan setara kas terutama disebabkan oleh pencairan Surat Perbendaharaan Negara yang telah jatuh tempo sehingga juga menyebabkan penurunan pada efek-efek. Sedangkan peningkatan pada uang muka pembelian ruang kantor terutama disebabkan oleh pembayaran bertahap atas pembelian ruang kantor. Tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2014 Jumlah aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 tercatat sebesar Rp32.714.276 juta, meningkat sebesar 256,77% atau Rp23.544.777 juta dibandingkan dengan jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2014. Peningkatan jumlah aset tersebut disebabkan terutama oleh peningkatan pinjaman yang diberikan sebesar Rp13.131.214 juta, peningkatan pada efek-efek sebesar Rp6.039.206 juta dan peningkatan pada kas dan setara kas sebesar Rp4.286.638 juta yang berasal dari penambahan setoran modal pemerintah guna meningkatkan kapasitas dan peran Perseroan dalam pembangunan infrastruktur. Pada tanggal 23 Desember 2015, Pemerintah melakukan penambahan modal saham sebesar Rp18.356.600 juta yang terdiri atas Rp9.607.032 juta berupa kas dan setara kas dan Rp8.749.568 juta berupa pinjaman diberikan. Tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2013 Jumlah aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2014 tercatat sebesar Rp9.169.499 juta, meningkat sebesar 29,35% atau Rp2.080.609 juta dibandingkan dengan jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2013. Peningkatan jumlah aset tersebut disebabkan terutama oleh peningkatan pada pinjaman yang diberikan sebesar Rp1.515.800 juta dan peningkatan kas dan setara kas sebesar Rp911.722 juta yang sebagian berasal dari pencairan dana dibatasi penggunaannya sebesar Rp318.780 juta. Efek-efek

Tanggal 30 Juni 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015 Efek-efek Perseroan pada tanggal 30 Juni 2016 tercatat sebesar Rp1.867.984 juta, menurun sebesar 70,67% atau Rp4.500.840 juta dibandingkan dengan jumlah efek-efek pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp6.368.824 juta. Penurunan pada efek-efek yang dimiliki terutama disebabkan oleh penurunan pada surat perbendaharaan negara sebesar Rp6.177.396 juta yang telah jatuh tempo.

19

Pertumbuhan Aset

Tabel berikut menyajikan aset Perseroan per 30 Juni 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013:



ASET Kas dan setara kas 9.409.090 5.772.147 1.485.509 573.787 Dana dibatasi penggunaannya 65.919 - - 318.780 Efek-efek 1.867.984 6.368.824 329.618 438.774 Pinjaman diberikan - setelah

dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai 21.350.703 19.708.455 6.577.241 5.061.441

Piutang atas penugasan fasilitasi penyiapan proyek 23.229 13.350 44.387 12.569

Biaya dibayar dimuka 8.633 8.412 13.774 19.183 Pendapatan masih harus diterima 225.632 72.425 33.867 25.004 Uang muka pembelian ruang kantor 230.168 59.786 - - Pajak dibayar dimuka 14.793 - - - Penyertaan saham 686.806 662.422 644.982 413.289 Uang muka investasi - - - 197.000 Aset tetap – setelah dikurangi

akumulasi penyusutan 18.727 7.795 8.891 9.998 Aset tak berwujud – bersih 9.284 10.374 9.882 9.386 Aset pajak tangguhan 14.301 12.079 6.161 - Aset lain-lain – bersih 18.617 18.207 15.187 9.679 JUMLAH ASET 33.943.886 32.714.276 9.169.499 7.088.890

Tanggal 30 Juni 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015 Jumlah aset Perseroan pada tanggal 30 Juni 2016 tercatat sebesar Rp33.943.886 juta, meningkat sebesar 3,76% atau Rp1.229.610 juta dibandingkan dengan jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2015. Peningkatan jumlah aset tersebut disebabkan terutama oleh peningkatan pada kas dan setara kas sebesar Rp3.636.943 juta, pinjaman yang diberikan sebesar Rp1.642.248 juta, uang muka pembelian ruang kantor sebesar Rp170.382 juta dan pendapatan masih harus diterima sebesar Rp153.208 juta. Peningkatan yang terjadi pada kas dan setara kas terutama disebabkan oleh pencairan Surat Perbendaharaan Negara yang telah jatuh tempo sehingga juga menyebabkan penurunan pada efek-efek. Sedangkan peningkatan pada uang muka pembelian ruang kantor terutama disebabkan oleh pembayaran bertahap atas pembelian ruang kantor. Tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2014 Jumlah aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 tercatat sebesar Rp32.714.276 juta, meningkat sebesar 256,77% atau Rp23.544.777 juta dibandingkan dengan jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2014. Peningkatan jumlah aset tersebut disebabkan terutama oleh peningkatan pinjaman yang diberikan sebesar Rp13.131.214 juta, peningkatan pada efek-efek sebesar Rp6.039.206 juta dan peningkatan pada kas dan setara kas sebesar Rp4.286.638 juta yang berasal dari penambahan setoran modal pemerintah guna meningkatkan kapasitas dan peran Perseroan dalam pembangunan infrastruktur. Pada tanggal 23 Desember 2015, Pemerintah melakukan penambahan modal saham sebesar Rp18.356.600 juta yang terdiri atas Rp9.607.032 juta berupa kas dan setara kas dan Rp8.749.568 juta berupa pinjaman diberikan. Tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2013 Jumlah aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2014 tercatat sebesar Rp9.169.499 juta, meningkat sebesar 29,35% atau Rp2.080.609 juta dibandingkan dengan jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2013. Peningkatan jumlah aset tersebut disebabkan terutama oleh peningkatan pada pinjaman yang diberikan sebesar Rp1.515.800 juta dan peningkatan kas dan setara kas sebesar Rp911.722 juta yang sebagian berasal dari pencairan dana dibatasi penggunaannya sebesar Rp318.780 juta. Efek-efek

Tanggal 30 Juni 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015 Efek-efek Perseroan pada tanggal 30 Juni 2016 tercatat sebesar Rp1.867.984 juta, menurun sebesar 70,67% atau Rp4.500.840 juta dibandingkan dengan jumlah efek-efek pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp6.368.824 juta. Penurunan pada efek-efek yang dimiliki terutama disebabkan oleh penurunan pada surat perbendaharaan negara sebesar Rp6.177.396 juta yang telah jatuh tempo.

Tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2014 Efek-efek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 tercatat sebesar Rp6.368.824 juta, meningkat sebesar 1.832,18% atau Rp6.039.206 juta dibandingkan dengan jumlah efek-efek pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp329.618 juta. Peningkatan pada efek-efek yang dimiliki terutama disebabkan oleh adanya penempatan pada surat perbendaharaan negara sebesar Rp6.177.396 juta. Tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2013 Efek-efek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2014 tercatat sebesar Rp329.618 juta, menurun sebesar 24,88% atau Rp109.156 juta dibandingkan dengan jumlah efek-efek pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp438.774 juta. Penurunan pada efek-efek yang dimiliki terutama disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan pembiayaan infrastruktur Perseroan. Pinjaman yang diberikan

Berikut ini merupakan rincian pinjaman yang diberikan oleh Perseroan per tanggal 30 Juni 2016, 31 Desember 2015, 2013 dan 2014.



Rupiah Pihak berelasi

Ketenagalistrikan 8.260.980 7.854.431 - - Jalan 1.886.128 1.026.933 - 194.381 Transportasi 1.272.411 1.053.126 - - Multi sektor 1.094.674 553.418 694.638 143.839 Sosial - Rumah Sakit Umum

Daerah

489.714 401.516 - - Sosial - Pasar 84.130 106.778 - - Rolling Stock Kereta Api 73.958 - - - Air Minum 53.384 - - - Sosial - Terminal 20.051 25.577 - -

Jumlah 13.235.428 11.021.779 694.638 338.220 Pihak Ketiga

Ketenagalistrikan 840.398 855.839 390.850 354.629 Jalan 655.571 1.149.615 332.870 56.461 Telekomunikasi 594.072 449.823 449.522 338.264 Transportasi 511.252 516.682 465.176 409.115 Air minum 139.882 262.150 288.118 199.139 Sosial - Rumah Sakit 4.317 - - -

Jumlah 2.745.493 3.234.109 1.926.536 1.357.607 Jumlah Rupiah 15.980.921 14.255.888 2.621.174 1.695.827 Dollar Amerika Serikat Pihak berelasi

Multi sektor 2.579.529 2.713.083 2.434.791 2.028.703

Minyak dan gas bumi

913.496 546.282 - - jumlah 3.493.025 3.259.365 2.434.791 2.028.703 Pihak ketiga

Ketenagalistrikan 1.309.003 1.323.365 882.872 909.726 Minyak dan gas bumi 572.290 855.775 688.881 473.789 Telekomunikasi 128.119 135.099 61.889 -

Jumlah 2.009.412 2.314.239 1.633.642 1.383.515 Jumlah Dollar Amerika Serikat 5.502.438 5.573.605 4.068.433 3.412.219 Jumlah 21.483.358 19.829.493 6.689.607 5.108.046 Cadangan kerugian penurunan

nilai

(132.655) (121.038) (112.366) (46.605) JUMLAH 21.350.703 19.708.455 6.577.241 5.061.441

20

Tanggal 30 Juni 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015 Pinjaman yang diberikan oleh Perseroan pada tanggal 30 Juni 2016 tercatat sebesar Rp21.350.703 juta, meningkat sebesar 8,33% atau Rp1.642.248 juta dibandingkan dengan jumlah pinjaman yang diberikan pada tanggal 31 Desember 2015. Peningkatan pinjaman yang diberikan tersebut disebabkan oleh peningkatan pinjaman kepada pihak berelasi dalam mata uang Rupiah, khususnya pinjaman ke pembangunan jalanan, multi sektor dan ketenagalistrikan dengan masing-masing mengalami peningkatan sebesar Rp859.195 juta, Rp541.256 juta dan Rp406.549 juta. Tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2014 Pinjaman yang diberikan oleh Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 tercatat sebesar Rp19.708.455 juta, meningkat sebesar 199,65% atau Rp13.131.214 juta dibandingkan dengan jumlah pinjaman yang diberikan pada tanggal 31 Desember 2014. Peningkatan pada pinjaman yang diberikan terutama disebabkan oleh peningkatan pinjaman untuk pembangunan ketenagalistrikan, transportasi dan jalan, dengan masing-masing mengalami peningkatan sebesar Rp7.854.431 juta, Rp1.053.126 juta dan Rp1.026.933 juta, dimana sebagian dari peningkatan tersebut berasal dari setoran modal Pemerintah yang berupa pinjaman diberikan. Tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2013 Pinjaman yang diberikan oleh Perseroan pada tanggal 31 Desember 2014 tercatat sebesar Rp6.577.242 juta, meningkat sebesar 29,95% atau Rp1.515.801 juta dibandingkan dengan jumlah pinjaman yang diberikan pada tanggal 31 Desember 2013. Peningkatan pada pinjaman yang diberikan terutama disebabkan oleh peningkatan pinjaman Rupiah untuk pihak berelasi khususnya untuk pembangunan multisektor sebesar Rp550.799 juta, peningkatan pada pinjaman Dollar Amerika Serikat untuk pihak berelasi khususnya untuk pembangunan multisektor sebesar Rp406.087 juta dan peningkatan pada pinjaman Rupiah untuk pihak ketiga khususnya di pembangunan jalan sebesar Rp276.408 juta. Pendapatan Masih Harus Diterima

Berikut ini merupakan rincian pendapatan masih harus diterima oleh Perseroan per tanggal 30 Juni 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013.



Bunga atas pinjaman yang diberikan 198.361 67.612 25.529 20.576

Deposito berjangka 20.957 3.001 6.927 1.985 Efek-efek 6.251 1.725 1.387 2.316 Komitmen fee 63 87 24 127 JUMLAH 225.632 72.425 33.867 25.004

Tanggal 30 Juni 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015 Pendapatan masih harus diterima oleh Perseroan pada tanggal 30 Juni 2016 tercatat sebesar Rp225.632 juta, meningkat sebesar 211,54% atau Rp153.207 juta dibandingkan dengan jumlah pendapatan masih harus diterima pada tanggal 31 Desember 2015. Peningkatan pendapatan masih harus diterima tersebut disebabkan terutama oleh peningkatan pada bunga atas pinjaman yang diberikan, bunga atas deposito berjangka dan imbal hasil dari efek-efek masing-masing sebesar Rp130.749 juta, Rp17.956 juta dan Rp4.526 juta. Tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2014 Pendapatan masih harus diterima oleh Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 tercatat sebesar Rp72.425 juta, meningkat sebesar 113,85% atau Rp38.558 juta dibandingkan dengan jumlah pendapatan masih harus diterima pada tanggal 31 Desember 2014. Peningkatan pendapatan masih harus diterima tersebut disebabkan terutama oleh peningkatan bunga atas pinjaman yang diberikan sebesar Rp42.083 juta. Tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2013 Pendapatan masih harus diterima oleh Perseroan pada tanggal 31 Desember 2014 tercatat sebesar Rp33.867 juta, meningkat sebesar 35,45% atau Rp8.863 juta dibandingkan dengan jumlah pendapatan masih harus diterima pada tanggal 31 Desember 2013. Peningkatan pendapatan masih harus diterima tersebut disebabkan terutama oleh peningkatan bunga atas pinjaman yang diberikan dan bunga deposito berjangka masing-masing sebesar Rp4.953 dan Rp4.942 juta.

21

Tanggal 30 Juni 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015 Pinjaman yang diberikan oleh Perseroan pada tanggal 30 Juni 2016 tercatat sebesar Rp21.350.703 juta, meningkat sebesar 8,33% atau Rp1.642.248 juta dibandingkan dengan jumlah pinjaman yang diberikan pada tanggal 31 Desember 2015. Peningkatan pinjaman yang diberikan tersebut disebabkan oleh peningkatan pinjaman kepada pihak berelasi dalam mata uang Rupiah, khususnya pinjaman ke pembangunan jalanan, multi sektor dan ketenagalistrikan dengan masing-masing mengalami peningkatan sebesar Rp859.195 juta, Rp541.256 juta dan Rp406.549 juta. Tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2014 Pinjaman yang diberikan oleh Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 tercatat sebesar Rp19.708.455 juta, meningkat sebesar 199,65% atau Rp13.131.214 juta dibandingkan dengan jumlah pinjaman yang diberikan pada tanggal 31 Desember 2014. Peningkatan pada pinjaman yang diberikan terutama disebabkan oleh peningkatan pinjaman untuk pembangunan ketenagalistrikan, transportasi dan jalan, dengan masing-masing mengalami peningkatan sebesar Rp7.854.431 juta, Rp1.053.126 juta dan Rp1.026.933 juta, dimana sebagian dari peningkatan tersebut berasal dari setoran modal Pemerintah yang berupa pinjaman diberikan. Tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2013 Pinjaman yang diberikan oleh Perseroan pada tanggal 31 Desember 2014 tercatat sebesar Rp6.577.242 juta, meningkat sebesar 29,95% atau Rp1.515.801 juta dibandingkan dengan jumlah pinjaman yang diberikan pada tanggal 31 Desember 2013. Peningkatan pada pinjaman yang diberikan terutama disebabkan oleh peningkatan pinjaman Rupiah untuk pihak berelasi khususnya untuk pembangunan multisektor sebesar Rp550.799 juta, peningkatan pada pinjaman Dollar Amerika Serikat untuk pihak berelasi khususnya untuk pembangunan multisektor sebesar Rp406.087 juta dan peningkatan pada pinjaman Rupiah untuk pihak ketiga khususnya di pembangunan jalan sebesar Rp276.408 juta. Pendapatan Masih Harus Diterima

Berikut ini merupakan rincian pendapatan masih harus diterima oleh Perseroan per tanggal 30 Juni 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013.



Bunga atas pinjaman yang diberikan 198.361 67.612 25.529 20.576

Deposito berjangka 20.957 3.001 6.927 1.985 Efek-efek 6.251 1.725 1.387 2.316 Komitmen fee 63 87 24 127 JUMLAH 225.632 72.425 33.867 25.004

Tanggal 30 Juni 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015 Pendapatan masih harus diterima oleh Perseroan pada tanggal 30 Juni 2016 tercatat sebesar Rp225.632 juta, meningkat sebesar 211,54% atau Rp153.207 juta dibandingkan dengan jumlah pendapatan masih harus diterima pada tanggal 31 Desember 2015. Peningkatan pendapatan masih harus diterima tersebut disebabkan terutama oleh peningkatan pada bunga atas pinjaman yang diberikan, bunga atas deposito berjangka dan imbal hasil dari efek-efek masing-masing sebesar Rp130.749 juta, Rp17.956 juta dan Rp4.526 juta. Tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2014 Pendapatan masih harus diterima oleh Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 tercatat sebesar Rp72.425 juta, meningkat sebesar 113,85% atau Rp38.558 juta dibandingkan dengan jumlah pendapatan masih harus diterima pada tanggal 31 Desember 2014. Peningkatan pendapatan masih harus diterima tersebut disebabkan terutama oleh peningkatan bunga atas pinjaman yang diberikan sebesar Rp42.083 juta. Tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2013 Pendapatan masih harus diterima oleh Perseroan pada tanggal 31 Desember 2014 tercatat sebesar Rp33.867 juta, meningkat sebesar 35,45% atau Rp8.863 juta dibandingkan dengan jumlah pendapatan masih harus diterima pada tanggal 31 Desember 2013. Peningkatan pendapatan masih harus diterima tersebut disebabkan terutama oleh peningkatan bunga atas pinjaman yang diberikan dan bunga deposito berjangka masing-masing sebesar Rp4.953 dan Rp4.942 juta.

Pertumbuhan Liabilitas Tabel berikut menyajikan liabilitas Perseroan per 30 Juni 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013:



LIABILITAS Pinjaman diterima dari bank dan

lembaga keuangan lainnya 2.416.325 2.485.154 720.840 318.780 Utang pajak 23.998 15.204 17.432 4.709 Biaya masih harus dibayar 47.339 60.972 37.394 25.251 Pendapatan diterima dimuka 1.258 2.412 - 5.151 Liabilitas derivatif 106.010 130.672 163.070 145.451 Surat utang diterbitkan - bersih 2.313.132 1.843.768 995.708 - Pinjaman diterima dari Pemerintah Republik Indonesia 2.579.529 2.713.083 2.434.791 2.028.703 Liabilitas pajak tangguhan - - - 2.425 Kewajiban imbalan kerja 34.420 24.019 13.730 7.796 Liabilitas lain-lain 309.593 6.317 366 4.080 JUMLAH LIABILITAS 7.831.604 7.281.601 4.383.331 2.542.346

Tanggal 30 Juni 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015 Jumlah liablitas Perseroan pada tanggal 30 Juni 2016 tercatat sebesar Rp7.831.604 juta, meningkat sebesar 7,55% atau Rp550.003 juta dibandingkan dengan jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2015. Peningkatan jumlah liabilitas tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan surat utang diterbitkan sebesar Rp469.364 juta yang merupakan penerbitan Medium Term Notes USD Sarana Multi Infrastruktur I Tahun 2016. Selain itu, peningkatan liabilitas juga berasal dari peningkatan liabilitas lain-lain sebesar Rp303.277 juta yang sebagian besar merupakan penerimaan pembayaran pokok dan bunga dari debitur yang belum dialokasikan oleh Perseroan. Per tanggal 30 Juni 2016, Perseroan mencatatkan bunga terutang sebesar Rp22.621 juta, menurun sebesar 2.172 juta atau 8,76% dari per tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp24.793 juta. Bunga terutang tersebut terdiri atas bunga atas pinjaman diterima dari Pemerintah Republik Indonesia sebesar Rp10.235 juta, bunga atas pinjaman diterima dari bank dan lembaga keuangan lainnya sebesar Rp7.231 juta dan bunga atas surat utang diterbitkan sebesar Rp5.154 juta. Tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2014 Jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp7.281.601 juta, meningkat sebesar 66,12% atau Rp2.898.270 juta dibandingkan dengan jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2014. Peningkatan jumlah liabilitas disebabkan terutama oleh peningkatan pada pinjaman yang diterima dari bank dan lembaga keuangan lainnya sebesar Rp1.764.314 juta yang merupakan pencairan dana hutang fasilitas sindikasi pinjaman dalam USD dengan arranger Standard Chartered Bank dan peningkatan pada surat utang diterbitkan yang berasal dari penerbitan Medium Term Notes IDR Sarana Multi Infrastruktur I Tahun 2015 sebesar Rp850.000 juta pada bulan Desember 2015 dimana keduanya digunakan sebagai sumber dana pembiayaan. Per tanggal 31 Desember 2015, Perseroan mencatatkan bunga terutang sebesar Rp24.793 juta, menurun sebesar 10.693 juta atau 75,84% dari per tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp14.100 juta. Bunga terutang tersebut terdiri atas bunga atas pinjaman diterima dari Pemerintah Republik Indonesia sebesar Rp10.506 juta, bunga atas pinjaman diterima dari bank dan lembaga keuangan lainnya sebesar Rp5.441 juta dan bunga atas surat utang diterbitkan sebesar Rp8.846 juta. Tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2013 Jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp4.383.331 juta, meningkat sebesar 72,41% atau Rp1.840.985 juta dibandingkan dengan jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2013. Peningkatan jumlah liabilitas disebabkan terutama oleh penerbitan obligasi sebesar Rp1.000.000 juta yang diterima pada 11 Juni 2014, dan dana hutang fasilitas sindikasi pinjaman dalam USD dengan arranger Standard Chartered Bank Singapura sebesar Rp720.840 juta yang akan digunakan sebagai sumber dana pembiayaan. Per tanggal 31 Desember 2014, Perseroan mencatatkan bunga terutang sebesar Rp14.100 juta, menurun sebesar 5.713 juta atau 68,12% dari per tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp8.387 juta. Bunga terutang tersebut terdiri atas bunga atas pinjaman diterima dari Pemerintah Republik Indonesia sebesar Rp8.483 juta, bunga atas pinjaman diterima dari bank dan lembaga keuangan lainnya sebesar Rp84 juta dan bunga atas surat utang diterbitkan sebesar Rp5.533juta. Perubahan tingkat suku bunga dapat memberikan pengaruh terhadap kemampuan Perseroan membayar kewajiban, namun dikarenakan tingkat leveraging Perseroan yang masih cukup rendah (DER: 28,75%), maka pengaruh yang diberikan terhadap kemampuan Perseroan untuk membayar kewajiban sifatnya terbatas. Perseroan mereview outlook tingkat bunga secara periodik untuk mengantisipasi pengaruh perubahan tingkat bunga terhadap sustainability Perseroan.

22

Pertumbuhan Ekuitas

Tabel berikut menyajikan ekuitas Perseroan per 30 Juni 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013:



Modal saham Modal dasar Modal ditempatkan dan disetor penuh 24.356.600 22.356.600 4.000.000 4.000.000

Uang muka setoran modal - 2.000.000 - - Penghasilan komprehensif lainnya 11.752 16.405 32.825 37.764 Saldo laba

Ditentukan penggunaannya 459.142 306.447 184.115 80.520 Belum ditentukan penggunaannya 1.284.788 753.222 569.228 427.605

JUMLAH EKUITAS 26.112.282 25.432.675 4.786.168 4.546.543 Tanggal 30 Juni 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015

Jumlah ekuitas Perseroan pada tanggal 30 Juni 2016 tercatat sebesar Rp26.112.282 juta, meningkat sebesar 2,67% atau Rp679.607 juta dibandingkan dengan jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2015. Peningkatan jumlah ekuitas tersebut disebabkan terutama oleh peningkatan saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya yang berasal dari peningkatan laba periode berjalan. Tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2014 Jumlah ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp25.432.675 juta, meningkat sebesar 431,38% atau Rp20.646.507 juta dibandingkan dengan jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2014. Peningkatan jumlah ekuitas tersebut disebabkan terutama oleh setoran modal pemerintah sebesar Rp20.356.600 juta dan peningkatan saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya, yang berasal dari peningkatan laba tahun berjalan. Tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2013 Jumlah ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp4.786.168 juta, meningkat sebesar 5,27% atau Rp239.624 juta dibandingkan dengan jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2013. Peningkatan jumlah ekuitas tersebut disebabkan terutama oleh peningkatan saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya, yang berasal dari peningkatan laba tahun berjalan. b. Pertumbuhan Pendapatan, Beban, dan Laba

Grafik Pertumbuhan Pendapatan, Beban dan Laba Usaha Perseroan Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2013, 2014 dan 2015

dan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2015 dan 2016 (dalam miliar Rupiah)

424

598 744

336

1.152

201 340 392

183

393

223 258 352

153

759

2013 2014 2015 30 - Jun - 15 30 - Jun - 16

Pendapatan Beban Laba Usaha

23

Pertumbuhan Ekuitas

Tabel berikut menyajikan ekuitas Perseroan per 30 Juni 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013:




Uang muka setoran modal - 2.000.000 - - Penghasilan komprehensif lainnya 11.752 16.405 32.825 37.764 Saldo laba


JUMLAH EKUITAS 26.112.282 25.432.675 4.786.168 4.546.543 Tanggal 30 Juni 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015

Jumlah ekuitas Perseroan pada tanggal 30 Juni 2016 tercatat sebesar Rp26.112.282 juta, meningkat sebesar 2,67% atau Rp679.607 juta dibandingkan dengan jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2015. Peningkatan jumlah ekuitas tersebut disebabkan terutama oleh peningkatan saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya yang berasal dari peningkatan laba periode berjalan. Tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2014 Jumlah ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp25.432.675 juta, meningkat sebesar 431,38% atau Rp20.646.507 juta dibandingkan dengan jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2014. Peningkatan jumlah ekuitas tersebut disebabkan terutama oleh setoran modal pemerintah sebesar Rp20.356.600 juta dan peningkatan saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya, yang berasal dari peningkatan laba tahun berjalan. Tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2013 Jumlah ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp4.786.168 juta, meningkat sebesar 5,27% atau Rp239.624 juta dibandingkan dengan jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2013. Peningkatan jumlah ekuitas tersebut disebabkan terutama oleh peningkatan saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya, yang berasal dari peningkatan laba tahun berjalan. b. Pertumbuhan Pendapatan, Beban, dan Laba

Grafik Pertumbuhan Pendapatan, Beban dan Laba Usaha Perseroan Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2013, 2014 dan 2015

dan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2015 dan 2016 (dalam miliar Rupiah)

424

598 744

336

1.152

201 340 392

183

393

223 258 352

153

759

2013 2014 2015 30 - Jun - 15 30 - Jun - 16

Pendapatan Beban Laba Usaha

Pertumbuhan Pendapatan Usaha


Keterangan Periode 6 bulan yang berakhir

tanggal 30 Juni 31 Desember

2016 2015* 2015 2014 2013 Bunga atas pinjaman diberikan 659.889 243.435 585.443 416.419 219.404 Bunga atas deposito berjangka 371.512 64.641 109.250 124.539 155.255 Pendapatan dari penyertaan pada efek-efek 102.859 20.840 29.154 17.852 15.964 Penerimaan dari penugasan fasilitasi penyiapan proyek 9.880 4.127 11.616 31.818 31.783 Konsultasi 3.014 1.176 3.822 4.276 208 Bunga jasa giro 4.391 1.146 3.455 1.760 622 Komitmen fee 581 199 1.094 1.086 869 Jumlah Pendapatan Usaha 1.152.126 335.564 743.834 597.750 424.105

*tidak diaudit Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 Pendapatan usaha Perseroan pada tanggal 30 Juni 2016 tercatat sebesar Rp1.152.126 juta, meningkat sebesar 243,34% atau Rp816.562 juta dibandingkan dengan pendapatan usaha pada tanggal 30 Juni 2015. Peningkatan pendapatan usaha tersebut disebabkan terutama oleh peningkatan pendapatan bunga pinjaman yang diberikan sebesar Rp416.454 juta atau sebesar 171,07% dan peningkatan pendapatan bunga deposito berjangka sebesar Rp306.871 juta atau sebesar 474,73%. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya pinjaman yang diberikan kepada pihak berelasi dan pihak ketiga, setoran modal dari Pemerintah pada akhir tahun 2015 yang berupa pinjaman diberikan, serta meningkatnya jumlah penempatan pada deposito berjangka. Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 Pendapatan usaha Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 tercatat sebesar Rp743.834 juta, meningkat sebesar 24,44% atau Rp146.084 juta dibandingkan dengan pendapatan usaha pada tanggal 31 Desember 2014. Peningkatan pendapatan usaha tersebut disebabkan terutama oleh pendapatan bunga pinjaman diberikan seiring dengan peningkatan outstanding pada tahun 2015, pendapatan bunga jasa giro dan pendapatan dari penyertaan pada efek-efek masing-masing sebesar Rp169.024 juta, Rp1.695 juta dan Rp11.302 juta. Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 Pendapatan usaha Perseroan pada tanggal 31 Desember 2014 tercatat sebesar Rp597.750 juta, meningkat sebesar 40,94% atau Rp173.645 juta dibandingkan dengan pendapatan usaha pada tanggal 31 Desember 2013. Peningkatan pendapatan usaha tersebut disebabkan terutama oleh pendapatan bunga pinjaman diberikan seiring dengan peningkatan outstanding pada tahun 2014, pendapatan jasa konsultasi dan pendapatan bunga jasa giro masing-masing sebesar Rp197.015 juta, Rp4.068 juta dan Rp1.138 juta. Pertumbuhan Beban




2016 2015* 2015 2014 2013 Beban bunga 150.667 83.119 176.302 105.444 16.615 Beban umum dan administrasi 78.026 45.585 109.647 82.407 64.008 Beban pengembangan usaha 50.387 23.086 63.494 55.853 52.448 Beban kerugian penurunan nilai pinjaman

yang diberikan 12.203 12.218 7.989 65.756 31.478 Beban kerugian penurunan nilai talangan

biaya konsultan 3.491 - - 958 - Beban komitmen fee 1.731 2.800 5.129 97 863 Beban lainnya 4.012 1.721 5.185 3.284 2.579

Jumlah Beban Usaha 300.517

168.529 367.746 313.798 167.991 *tidak diaudit

24

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 Beban usaha Perseroan pada tanggal 30 Juni 2016 tercatat sebesar Rp300.517 juta, meningkat sebesar 78,32% atau Rp131.988 juta dibandingkan dengan beban usaha pada tanggal 30 Juni 2015. Peningkatan beban usaha tersebut disebabkan terutama oleh peningkatan pada beban bunga surat utang (obligasi dan medium term notes), beban bunga penerusan pinjaman, dan beban bunga utang bank dan lembaga keuangan lainnya sebesar Rp67.549 juta seiring dengan meningkatnya surat utang diterbitkan dan pinjaman diterima dari bank dan lembaga keuangan lainnya. Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 Beban usaha Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 tercatat sebesar Rp367.746 juta, meningkat sebesar 17,19% atau Rp53.948 juta dibandingkan dengan beban usaha pada tanggal 31 Desember 2014. Peningkatan beban usaha tersebut disebabkan terutama oleh beban pembiayaan yang berasal dari beban bunga surat utang (obligasi dan medium term notes), beban bunga penerusan pinjaman, dan beban bunga pinjaman diterima dari bank dan lembaga keuangan lainnya dengan peningkatan yang mencapai sebesar Rp70.858 juta. Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 Beban usaha Perseroan pada tanggal 31 Desember 2014 tercatat sebesar Rp313.798 juta, meningkat sebesar 86,79% atau Rp145.807 juta dibandingkan dengan beban usaha pada tanggal 31 Desember 2013. Peningkatan beban usaha tersebut disebabkan terutama oleh beban pembiayaan yang berasal dari beban bunga surat utang (obligasi), beban bunga penerusan pinjaman, dan beban bunga pinjaman diterima dari bank dan lembaga keuangan lainnya dengan peningkatan mencapai sebesar Rp88.829 juta. Pertumbuhan Pendapatan (Beban) lain-lain


Keterangan Periode 6 bulan yang

berakhir tanggal 30 Juni 31 Desember

2016 2015* 2015 2014 2013 Bagian laba (rugi) pada pengendalian

bersama entitas termasuk penyesuaian atas perubahan kepemilikan 17.820 8.294 18.294 33.950 9.445

Laba (rugi) selisih kurs 9.076 (6.846) (4.064) (1.699) (1.702) Pendapatan lain-lain 239 207 2.756 696 566 Beban lain-lain (1.380) (749) (3.268) (431) (1.563) Pendapatan lain-lain - Bersih 25.755 906 13.718 32.516 6.746

* tidak diaudit Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 Pendapatan lain-lain – bersih Perseroan tercatat sebesar Rp25.755 juta pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2016, meningkat 2.743,08% atau sebesar Rp24.849 juta dibandingkan dengan pendapatan lain-lain - bersih pada periode yang sama tanggal 30 Juni 2015. Peningkatan pendapatan lain-lain – bersih tersebut disebabkan oleh peningkatan pada laba (rugi) selisih kurs sebesar Rp15.922 juta dan bagian laba pada pengendalian bersama entitas termasuk penyesuaian atas perubahan kepemilikan sebesar Rp9.526 juta. Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 Pendapatan lain-lain – bersih Perseroan tercatat sebesar Rp906 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015, menurun 57,81% atau sebesar Rp18.797 juta dibandingkan dengan Pendapatan lain-lain – bersih pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2014. Penurunan pendapatan lain-lain – bersih tersebut disebabkan oleh penurunan bagian laba pada pengendalian bersama entitas termasuk penyesuaian atas perubahan kepemilikan sebesar Rp15.657 juta. Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 Pendapatan lain-lain – bersih Perseroan tercatat sebesar Rp13.718 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2014, meningkat 382,00% atau sebesar Rp25.770 juta dibandingkan dengan Pendapatan lain-lain – bersih pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2013. Peningkatan pendapatan lain-lain – bersih tersebut disebabkan oleh peningkatan bagian laba pada pengendalian bersama entitas termasuk penyesuaian atas perubahan kepemilikan sebesar Rp24.505 juta.

25

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 Beban usaha Perseroan pada tanggal 30 Juni 2016 tercatat sebesar Rp300.517 juta, meningkat sebesar 78,32% atau Rp131.988 juta dibandingkan dengan beban usaha pada tanggal 30 Juni 2015. Peningkatan beban usaha tersebut disebabkan terutama oleh peningkatan pada beban bunga surat utang (obligasi dan medium term notes), beban bunga penerusan pinjaman, dan beban bunga utang bank dan lembaga keuangan lainnya sebesar Rp67.549 juta seiring dengan meningkatnya surat utang diterbitkan dan pinjaman diterima dari bank dan lembaga keuangan lainnya. Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 Beban usaha Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 tercatat sebesar Rp367.746 juta, meningkat sebesar 17,19% atau Rp53.948 juta dibandingkan dengan beban usaha pada tanggal 31 Desember 2014. Peningkatan beban usaha tersebut disebabkan terutama oleh beban pembiayaan yang berasal dari beban bunga surat utang (obligasi dan medium term notes), beban bunga penerusan pinjaman, dan beban bunga pinjaman diterima dari bank dan lembaga keuangan lainnya dengan peningkatan yang mencapai sebesar Rp70.858 juta. Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 Beban usaha Perseroan pada tanggal 31 Desember 2014 tercatat sebesar Rp313.798 juta, meningkat sebesar 86,79% atau Rp145.807 juta dibandingkan dengan beban usaha pada tanggal 31 Desember 2013. Peningkatan beban usaha tersebut disebabkan terutama oleh beban pembiayaan yang berasal dari beban bunga surat utang (obligasi), beban bunga penerusan pinjaman, dan beban bunga pinjaman diterima dari bank dan lembaga keuangan lainnya dengan peningkatan mencapai sebesar Rp88.829 juta. Pertumbuhan Pendapatan (Beban) lain-lain


Keterangan Periode 6 bulan yang


2016 2015* 2015 2014 2013 Bagian laba (rugi) pada pengendalian

bersama entitas termasuk penyesuaian atas perubahan kepemilikan 17.820 8.294 18.294 33.950 9.445

Laba (rugi) selisih kurs 9.076 (6.846) (4.064) (1.699) (1.702) Pendapatan lain-lain 239 207 2.756 696 566 Beban lain-lain (1.380) (749) (3.268) (431) (1.563) Pendapatan lain-lain - Bersih 25.755 906 13.718 32.516 6.746

* tidak diaudit Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 Pendapatan lain-lain – bersih Perseroan tercatat sebesar Rp25.755 juta pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2016, meningkat 2.743,08% atau sebesar Rp24.849 juta dibandingkan dengan pendapatan lain-lain - bersih pada periode yang sama tanggal 30 Juni 2015. Peningkatan pendapatan lain-lain – bersih tersebut disebabkan oleh peningkatan pada laba (rugi) selisih kurs sebesar Rp15.922 juta dan bagian laba pada pengendalian bersama entitas termasuk penyesuaian atas perubahan kepemilikan sebesar Rp9.526 juta. Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 Pendapatan lain-lain – bersih Perseroan tercatat sebesar Rp906 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015, menurun 57,81% atau sebesar Rp18.797 juta dibandingkan dengan Pendapatan lain-lain – bersih pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2014. Penurunan pendapatan lain-lain – bersih tersebut disebabkan oleh penurunan bagian laba pada pengendalian bersama entitas termasuk penyesuaian atas perubahan kepemilikan sebesar Rp15.657 juta. Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 Pendapatan lain-lain – bersih Perseroan tercatat sebesar Rp13.718 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2014, meningkat 382,00% atau sebesar Rp25.770 juta dibandingkan dengan Pendapatan lain-lain – bersih pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2013. Peningkatan pendapatan lain-lain – bersih tersebut disebabkan oleh peningkatan bagian laba pada pengendalian bersama entitas termasuk penyesuaian atas perubahan kepemilikan sebesar Rp24.505 juta.

Pertumbuhan Laba




2016 2015* 2015 2014 2013 Laba usaha 758.716 152.776 351.609 257.614 222.751 Laba sebelum pajak 784.471 153.681 365.327 290.129 229.497 Laba bersih tahun berjalan 687.991 134.412 305.389 244.663 207.190

* tidak diaudit Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 Laba bersih tahun berjalan Perseroan adalah sebesar Rp687.991 juta pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2016 meningkat 411,85% atau sebesar Rp553.578 juta dibandingkan dengan laba bersih tahun berjalan pada periode yang sama tanggal 30 Juni 2015. Peningkatan laba bersih tahun berjalan tersebut disebabkan terutama oleh pendapatan bunga dari pinjaman yang diberikan sejalan dengan pertumbuhan bisnis Perseroan. Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 Laba bersih tahun berjalan Perseroan adalah sebesar Rp305.389 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 meningkat 24,82% atau sebesar Rp60.726 juta dibandingkan dengan laba bersih tahun berjalan pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2014. Peningkatan laba bersih tahun berjalan tersebut disebabkan terutama oleh pendapatan bunga dari pinjaman yang diberikan sejalan dengan pertumbuhan bisnis Perseroan. Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 Laba bersih tahun berjalan Perseroan adalah sebesar Rp244.663 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2014 meningkat 18,09% atau sebesar Rp37.473 juta dibandingkan dengan laba bersih tahun berjalan pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2013. Peningkatan laba bersih tahun berjalan tersebut disebabkan terutama oleh pendapatan bunga dari pinjaman yang diberikan dan pendapatan lain-lain yang berasal dari bagian laba pada pengendalian bersama entitas. c. Rasio Profitabilitas dan Rentabilitas Rasio profitabilitas dan rentabilitas Perseroan menggambarkan kemampuan Perseroan memperoleh keuntungan pada satu masa tertentu. Profitabilitas dan rentabilitas Perseroan diukur dengan rasio-rasio marjin laba komprehensif, imbal hasil aset, dan imbal hasil ekuitas. Marjin laba komprehensif adalah rasio dari laba komprehensif terhadap pendapatan usaha. Marjin laba bersih Perseroan untuk

periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 masing-masing sebesar 58,99% dan 35,55% , serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 masing-masing sebesar 38,97%, 40,09% dan 55,70%

Imbal hasil aset adalah rasio dari perputaran aset dalam menghasilkan laba komprehensif Perseroan, yang diukur dengan membandingkan antara laba komprehensif dengan aset. Imbal hasil aset Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 masing-masing sebesar 2,00%, 0,89%, 2,61% dan 3,33%

Imbal hasil ekuitas adalah rasio dari laba komprehensif terhadap jumlah ekuitas. Imbal hasil ekuitas Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 masing-masing sebesar 2,60%, 1,14%, 5,01% dan 5,18%

d. Arus Kas Bersih Tabel berikut menggambarkan informasi tertentu terkait arus kas Perseroan:


KETERANGAN Periode 6 bulan yang


2016 2015* 2015 2014 2013 Arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi (1.261.029) (730.852) (3.731.963) (591.706) (1.650.023) Arus kas yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi 4.376.431 42.161 (6.089.616) 134.890 (425.861) Arus kas yang diperoleh dari aktivitas pendanaan 521.540 509.058 14.108.217 1.368.538 318.780

* tidak diaudit

26

Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 sebesar Rp1.261.029 juta yang terutama disebabkan oleh penyaluran pinjaman yang mencapai Rp3.460.500 juta, yang dikompensasi dengan penerimaan dari pelunasan pinjaman sebesar Rp1.776.337 juta. Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 sebesar Rp730.852 juta yang terutama disebabkan oleh penyaluran pinjaman yang mencapai Rp1.864.041 juta, yang dikompensasi dengan penerimaan dari pelunasan pinjaman sebesar Rp1.074.790 juta. Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp3.731.963 juta yang terutama disebabkan oleh penyaluran pinjaman yang mencapai Rp5.469.573 juta, yang dikompensasi dengan penerimaan dari pelunasan pinjaman sebesar Rp1.506.872 juta. Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp591.706 juta yang terutama disebabkan oleh penyaluran pinjaman sebesar Rp1.916.697 juta, yang dikompensasi dengan penerimaan dari pelunasan pinjaman dan bunga pinjaman yang diberikan masing-masing sebesar Rp765.118 juta dan Rp364.087 juta. Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp1.650.023 juta yang terutama disebabkan oleh penyaluran pinjaman sebesar Rp2.408.907 juta, yang dikompensasi dengan penerimaan dari pelunasan pinjaman dan bunga deposito berjangka masing-masing sebesar Rp677.010 juta dan Rp124.715 juta. Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas investasi untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 sebesar Rp4.376.431 juta yang terutama disebabkan oleh pencairan investasi jangka pendek sebesar Rp4.484.114 juta. Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas investasi untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 sebesar Rp42.161 juta yang terutama disebabkan oleh pencairan investasi jangka pendek sebesar Rp27.531 juta. Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp6.089.616 juta yang terutama disebabkan oleh penempatan investasi jangka pendek yang mencapai sebesar Rp6.050.925 juta. Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp134.890 juta yang terutama disebabkan oleh pencairan investasi jangka pendek sebesar Rp121.366 juta. Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp425.861 juta yang terutama disebabkan oleh perolehan efek-efek sebesar Rp802.351 juta seiring dengan pencairan investasi jangka pendek sebesar Rp463.192 juta. Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 sebesar Rp521.540 juta yang terutama disebabkan oleh penerimaan dari penerbitan surat utang sebesar Rp1.339.500 juta. Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 sebesar Rp509.058 juta yang disebabkan oleh penerimaan dari pinjaman. Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp14.108.217 juta yang terutama disebabkan oleh penerimaan setoran modal dari Pemerintah Republik Indonesia sebesar Rp11.607.032 juta. Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp1.368.538 juta yang terutama disebabkan oleh penerimaan dari penerbitan surat utang sebesar Rp995.707 juta. Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp318.780 juta yang terutama disebabkan oleh penerimaan pinjaman dari PT Bank International Indonesia Tbk sebesar Rp318.780 juta. e. Belanja Modal

Belanja modal untuk per tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp13.059 juta (diluar uang muka pembelian gedung sebesar Rp230.168 juta per 30 Juni 2016), serta untuk per tanggal 31 Desember 2015, 2014, dan 2013 berturut-turut adalah sebesar Rp5.371 juta, Rp3.960 juta dan Rp12.148 juta. Pembelanjaan modal seluruhnya dalam mata uang Rupiah terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pembelian/penambahan Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud. Sumber dana yang digunakan untuk pembelanjaan modal tersebut terutama berasal dari dana sendiri. Apabila belanja modal Perseroan tidak tercapai, maka tidak akan mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan secara material.

27

Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 sebesar Rp1.261.029 juta yang terutama disebabkan oleh penyaluran pinjaman yang mencapai Rp3.460.500 juta, yang dikompensasi dengan penerimaan dari pelunasan pinjaman sebesar Rp1.776.337 juta. Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 sebesar Rp730.852 juta yang terutama disebabkan oleh penyaluran pinjaman yang mencapai Rp1.864.041 juta, yang dikompensasi dengan penerimaan dari pelunasan pinjaman sebesar Rp1.074.790 juta. Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp3.731.963 juta yang terutama disebabkan oleh penyaluran pinjaman yang mencapai Rp5.469.573 juta, yang dikompensasi dengan penerimaan dari pelunasan pinjaman sebesar Rp1.506.872 juta. Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp591.706 juta yang terutama disebabkan oleh penyaluran pinjaman sebesar Rp1.916.697 juta, yang dikompensasi dengan penerimaan dari pelunasan pinjaman dan bunga pinjaman yang diberikan masing-masing sebesar Rp765.118 juta dan Rp364.087 juta. Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp1.650.023 juta yang terutama disebabkan oleh penyaluran pinjaman sebesar Rp2.408.907 juta, yang dikompensasi dengan penerimaan dari pelunasan pinjaman dan bunga deposito berjangka masing-masing sebesar Rp677.010 juta dan Rp124.715 juta. Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas investasi untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 sebesar Rp4.376.431 juta yang terutama disebabkan oleh pencairan investasi jangka pendek sebesar Rp4.484.114 juta. Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas investasi untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 sebesar Rp42.161 juta yang terutama disebabkan oleh pencairan investasi jangka pendek sebesar Rp27.531 juta. Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp6.089.616 juta yang terutama disebabkan oleh penempatan investasi jangka pendek yang mencapai sebesar Rp6.050.925 juta. Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp134.890 juta yang terutama disebabkan oleh pencairan investasi jangka pendek sebesar Rp121.366 juta. Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp425.861 juta yang terutama disebabkan oleh perolehan efek-efek sebesar Rp802.351 juta seiring dengan pencairan investasi jangka pendek sebesar Rp463.192 juta. Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 sebesar Rp521.540 juta yang terutama disebabkan oleh penerimaan dari penerbitan surat utang sebesar Rp1.339.500 juta. Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 sebesar Rp509.058 juta yang disebabkan oleh penerimaan dari pinjaman. Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp14.108.217 juta yang terutama disebabkan oleh penerimaan setoran modal dari Pemerintah Republik Indonesia sebesar Rp11.607.032 juta. Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp1.368.538 juta yang terutama disebabkan oleh penerimaan dari penerbitan surat utang sebesar Rp995.707 juta. Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp318.780 juta yang terutama disebabkan oleh penerimaan pinjaman dari PT Bank International Indonesia Tbk sebesar Rp318.780 juta. e. Belanja Modal

Belanja modal untuk per tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp13.059 juta (diluar uang muka pembelian gedung sebesar Rp230.168 juta per 30 Juni 2016), serta untuk per tanggal 31 Desember 2015, 2014, dan 2013 berturut-turut adalah sebesar Rp5.371 juta, Rp3.960 juta dan Rp12.148 juta. Pembelanjaan modal seluruhnya dalam mata uang Rupiah terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pembelian/penambahan Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud. Sumber dana yang digunakan untuk pembelanjaan modal tersebut terutama berasal dari dana sendiri. Apabila belanja modal Perseroan tidak tercapai, maka tidak akan mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan secara material.

f. Manajemen Risiko Untuk senantiasa menjaga kepercayaan pemangku kepentingan dan memenuhi ketentuan Regulator dalam menjalankan usahanya, Perseroan telah melakukan identifikasi atas jenis – jenis risiko yang dihadapi, serta dikelola dan dipantau secara terus - menerus. Manajemen Risiko membantu Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dalam menetapkan tingkat risiko yang akan diambil dan batasan risiko bagi tiap – tiap jenis risiko, serta senantiasa mengembangkan kebijakan dan prosedur manajemen risiko sesuai dengan strategi bisnis Perseroan. Tujuan utama penerapan manajemen risiko di lingkungan Perseroan adalah senantiasa menumbuhkan kesadaran dan menciptakan budaya manajemen risiko pada seluruh karyawan dalam menjalankan tugas dan fungsi kesehariannya. Faktor utama sebagai tolok ukur efektivitas pengelolaan risiko dan keberhasilan penerapan manajemen risiko adalah ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional dan berintegritas tinggi. Pengelolaan risiko di lingkungan Perseroan mempunyai tujuan utama untuk mewujudkan ketahanan (resilience) yang memadai, atas 2 (dua) hal berikut:

1. Terpeliharanya risk capacity Perseroan untuk memastikan Perseroan terhindar dari risiko kegagalan organisasi atau bahkan kebangkrutan.

2. Peningkatan risk response Perseroan untuk memastikan Perseroan terhindar dari kegagalan pencapaian tujuan bisnis yang diekspektasikan oleh para pemangku kepentingan.

Adapun risiko-risiko utama yang dikelola sesuai karakter dan kompleksitas bisnis Perseroan saat ini, yakni: a. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko yang terjadi akibat kegagalan pihak lawan (counterparty) memenuhi kewajibannya sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati. Risiko kredit dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional Perseroan seperti pembiayaan, investasi, dan treasuri. Perseroan melakukan serangkaian langkah pengendalian risiko kredit, meliputi :

1. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan dan investasi dan peran aktif Komite dalam melakukan evaluasi dan penilaian atas setiap pengajuan pembiayaan dan investasi, sehingga dapat diperoleh pandangan berimbang, komprehensif dan menyeluruh atas risiko.

2. Penyempurnaan Pedoman, Prosedur dan sistem manajemen risiko yang antara lain mengatur mengenai alur kerja proses pengelolaan pembiayaan dan investasi sehingga tercipta proses yang efektif dan efisien.

3. Pengembangan sistem pemeringkatan risiko internal yang lebih dikenal dengan Internal Rating System (IRS) yang memungkinkan Perseroan mengukur dan menganalisa kelayakan debitur dan/atau proyek infrastruktur dengan menggunakan perangkat pengukuran yang konsisten serta memantau dan menjaga kualitas kredit termasuk pengembangan sejumlah early warning indicator untuk mendeteksi perubahan atas portofolio dan counterparty.

4. Sesuai Roadmap Keuangan Berkelanjutan di Indonesia 2015 – 2019 OJK, Perseroan menetapkan bahwa pengelolaan lingkungan hidup dan sosial sebagai komponen penting yang harus diperhatikan dalam aktivitas pembiayaan dan investasi.

5. Pengembangan database dalam rangka pengukuran risiko kredit berdasarkan best practice methodology. b. Risiko Pasar dan Likuiditas

Risiko pasar adalah risiko yang timbul dari perubahan nilai tukar mata uang atau perubahan suku bunga, termasuk dalam hal ini perubahan nilai harga saham yang dapat merugikan Perseroan (adverse movement). Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Perseroan. Perseroan melakukan serangkaian langkah pengendalian risiko pasar dan likuiditas meliputi :

1. Penetapan strategi investasi yang terukur dan terencana dalam parameter yang dapat diterima dengan mengoptimalkan tingkat pengembalian terhadap risiko. Perseroan secara berkala melakukan pemantauan dan evaluasi atas strategi investasi untuk memastikan bahwa perkembangan kegiatan investasi masih sesuai dengan kebijakan, batasan dan target yang telah ditetapkan.

2. Perseroan telah menyusun dan menetapkan kebijakan dan prosedur pengelolaan dana yang mengatur tahapan proses perencanaan, eksekusi sampai dengan pemantauan dan pelaporan pengelolaan dana Perseroan.

3. Terhadap pembiayaan dalam valuta asing, Perseroan melakukan mitigasi risiko melalui pendanaan dalam valuta asing, transaksi cross currency swap, dan transaksi principal only swap. Selain itu Perseroan juga melakukan kehati-hatian dalam mengelola risiko valuta asing, memprediksi perubahan nilai tukar, menjaga keseimbangan antara jumlah aset dan kewajiban dalam valuta asing dan melakukan transaksi lindung nilai (hedging) atas exposure nilai tukar.

4. Terhadap aset Perseroan yang sensitif dengan pergerakan suku bunga seperti pinjaman maka Perseroan secara berkala memantau perkembangan pasar dan menyesuaikan tingkat suku bunga yang diberikan, dengan memperhatikan tingkat risiko dan return yang optimal.

5. Pemantauan dan pengelolaan kebutuhan likuiditas. Perseroan menjaga tingkat minimum likuiditas dan melakukan pengalokasian dana dalam instrumen keuangan yang likuid.

6. Membentuk Sub Komite Aset dan Liabilitas untuk meningkatkan fungsi pengelolaan aset dan liabilitas Perseroan.

28

c. Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko yang disebabkan oleh ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem atau adanya masalah eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan. Dalam hal ini, risiko operasional juga mencakup :

- risiko Hukum, yaitu risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis yang antara lain karena ketiadaan peraturan dan perundang-undangan;

- risiko Kepatuhan, yaitu risiko ketidakpatuhan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.

Perseroan melakukan serangkaian langkah pengendalian risiko operasional, meliputi :

1. Perseroan telah menyusun dan menetapkan tata cara kerja yang memadai, seperti pedoman, prosedur, dan manual, ataupun kesepakatan-kesepakatan kerja yang belum tertulis lainnya, seperti penggunaan template atau worksheet kerja standar dan lembar checklist pada sebagian besar kegiatan operasional Perseroan.

2. Peningkatan risk awareness dari seluruh karyawan, penyempurnaan kebijakan dan prosedur, serta pengkajian Business Process Analysis secara berkesinambungan.

3. Perencanaan capacity building, pengkinian kepustakaan, perekrutan tenaga ahli atau konsultan, serta melakukan outsourcing untuk memenuhi sumber daya yang dibutuhkan.

4. Memastikan bahwa semua kegiatan dan hubungan antara Perseroan dengan pihak ketiga telah sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

5. Melakukan pemantauan kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku serta memastikan penerapannya di lingkungan Perseroan.

d. Risiko Lainnya

Risiko Lainnya terdiri dari : Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan atau persepsi negatif terhadap Perseroan. Perseroan telah melakukan pengendalian risiko reputasi antara lain melalui:

1. Melakukan kontrol dan tindak lanjut terhadap persepsi negatif atau publikasi yang bertonasi negative bagi Perseroan yang berpotensi merugikan Perseroan.

2. Melaksanakan kegiatan komunikasi baik secara internal dan eksternal dengan para pemangku kepentingan melalui kegiatan- kegiatan yang dapat menciptakan citra Perseroan yang baik termasuk dengan media.

3. Melakukan pengembangan infrastruktur teknologi informasi yang dapat membantu proses komunikasi, seperti pengelolaan website Perseroan.

4. Perseroan melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas dengan tujuan makin banyak dan makin beragam stakeholders yang mengetahui keberadaan Perseroan.

Risiko Strategis Risiko strategis adalah risiko yang antara lain disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategi Perseroan yang tidak tepat dan/atau kurang responsifnya Perseroan terhadap perubahan eksternal. Perseroan telah melakukan pengendalian risiko strategis antara lain melalui:

1. Perseroan telah melakukan konsultasi dengan konsultan bisnis untuk membantu menentukan rencana strategis Perseroan. 2. Penyusunan rencana strategis Perseroan sebagai tahapan mewujudkan fungsi Perseroan yang tertuang dalam RKAP dan RJPP

dimana indikator-indikator pentingnya telah dirangkumkan dalam Penilaian Kinerja Perseroan sebagai suatu Kontrak Manajemen. 3. Melaksanakan rapat Direksi dan rapat Komisaris yang antara lain membahas kondisi Perseroan termasuk permasalahan yang

dihadapi oleh Perseroan dan langkah strategis yang harus dilakukan. 4. Secara periodik dilakukan pemantauan pencapaian rencana strategis dengan realisasi pencapaian dibandingkan dengan rencana

kerja.

29

c. Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko yang disebabkan oleh ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem atau adanya masalah eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan. Dalam hal ini, risiko operasional juga mencakup :

- risiko Hukum, yaitu risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis yang antara lain karena ketiadaan peraturan dan perundang-undangan;

- risiko Kepatuhan, yaitu risiko ketidakpatuhan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.

Perseroan melakukan serangkaian langkah pengendalian risiko operasional, meliputi :

1. Perseroan telah menyusun dan menetapkan tata cara kerja yang memadai, seperti pedoman, prosedur, dan manual, ataupun kesepakatan-kesepakatan kerja yang belum tertulis lainnya, seperti penggunaan template atau worksheet kerja standar dan lembar checklist pada sebagian besar kegiatan operasional Perseroan.

2. Peningkatan risk awareness dari seluruh karyawan, penyempurnaan kebijakan dan prosedur, serta pengkajian Business Process Analysis secara berkesinambungan.

3. Perencanaan capacity building, pengkinian kepustakaan, perekrutan tenaga ahli atau konsultan, serta melakukan outsourcing untuk memenuhi sumber daya yang dibutuhkan.

4. Memastikan bahwa semua kegiatan dan hubungan antara Perseroan dengan pihak ketiga telah sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

5. Melakukan pemantauan kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku serta memastikan penerapannya di lingkungan Perseroan.

d. Risiko Lainnya

Risiko Lainnya terdiri dari : Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan atau persepsi negatif terhadap Perseroan. Perseroan telah melakukan pengendalian risiko reputasi antara lain melalui:

1. Melakukan kontrol dan tindak lanjut terhadap persepsi negatif atau publikasi yang bertonasi negative bagi Perseroan yang berpotensi merugikan Perseroan.

2. Melaksanakan kegiatan komunikasi baik secara internal dan eksternal dengan para pemangku kepentingan melalui kegiatan- kegiatan yang dapat menciptakan citra Perseroan yang baik termasuk dengan media.

3. Melakukan pengembangan infrastruktur teknologi informasi yang dapat membantu proses komunikasi, seperti pengelolaan website Perseroan.

4. Perseroan melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas dengan tujuan makin banyak dan makin beragam stakeholders yang mengetahui keberadaan Perseroan.

Risiko Strategis Risiko strategis adalah risiko yang antara lain disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategi Perseroan yang tidak tepat dan/atau kurang responsifnya Perseroan terhadap perubahan eksternal. Perseroan telah melakukan pengendalian risiko strategis antara lain melalui:

1. Perseroan telah melakukan konsultasi dengan konsultan bisnis untuk membantu menentukan rencana strategis Perseroan. 2. Penyusunan rencana strategis Perseroan sebagai tahapan mewujudkan fungsi Perseroan yang tertuang dalam RKAP dan RJPP

dimana indikator-indikator pentingnya telah dirangkumkan dalam Penilaian Kinerja Perseroan sebagai suatu Kontrak Manajemen. 3. Melaksanakan rapat Direksi dan rapat Komisaris yang antara lain membahas kondisi Perseroan termasuk permasalahan yang

dihadapi oleh Perseroan dan langkah strategis yang harus dilakukan. 4. Secara periodik dilakukan pemantauan pencapaian rencana strategis dengan realisasi pencapaian dibandingkan dengan rencana

kerja.

VI. RISIKO USAHA Sebagaimana halnya dengan kegiatan usaha yang dijalankan oleh perusahaan-perusahaan lain, dalam menjalankan kegiatan usahanya Perseroan dan Entitas Asosiasi juga tidak terlepas dari berbagai risiko usaha, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor internal maupun eksternal, yang dapat mempengaruhi kinerja dan pendapatan Perseroan dan Entitas Asosiasi. Risiko-risiko yang akan diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan dan Entitas Asosiasi yang telah disusun sesuai dengan bobot risiko berdasarkan dampak dari masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan dan Entitas Asosiasi yang dimulai dari risiko utama Perseroan. A. RISIKO USAHA YANG BERKAITAN DENGAN PERSEROAN 1. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko yang terjadi sebagai akibat kegagalan counterpart memenuhi kewajibannya kepada Perseroan berdasarkan persyaratan pembiayaan dan investasi yang telah disepakati. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa pembiayaan dan investasi pada sektor infrastruktur, risiko kredit Perseroan terutama melekat pada aktiva produktif yang dimiliki Perseroan dalam bentuk pemberian pinjaman kepada debitur dan penyertaan modal yang dilakukan Perseroan. Semakin besar porsi pinjaman yang bermasalah (Non Performing Loans atau NPL) karena adanya keraguan atas kemampuan debitur dalam membayar kembali pinjaman diberikan akan menurunkan pendapatan dan permodalan Perseroan. Pada kegiatan investasi (penyertaan modal), terdapat risiko tidak terpenuhinya ekspektasi imbal hasil dan penurunan nilai pokok investasi. Hal ini dapat terjadi apabila kinerja perusahan sebagai objek invetasi berjalan tidak sesuai harapan. Besarnya potensi kerugian adalah sebesar modal yang disetor perseroan ditambah potensi keuangan yang tidak terealisasi. Apabila hal ini terjadi dalam jumlah yang cukup material akan mengakibatkan menurunnya kinerja keuangan Perseroan dan mempengaruhi tingkat kesehatan Perseroan. Untuk posisi 30 Juni 2016, sektor infrastruktur yang memperoleh penyaluran pinjaman dari Perseroan dari terbesar ke terkecil adalah Ketenagalistrikan, Jalan, Minyak dan Gas, Transportasi, Irigasi, Telekomunikasi, Air Bersih, dan Sosial.

2. Risiko Reputasi Risiko reputasi adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan atau persepsi negatif terhadap Perseroan. Mengingat reputasi dan kepercayaan merupakan pondasi penting dalam industri Perseroan, maka hilangnya kepercayaan nasabah ataupun stakeholder dapat berdampak langsung pada menurunnya jumlah counterparty, pendapatan, kepercayaan stakeholder dalam melakukan pengembangan proyek dan advisory, serta peningkatan biaya untuk aktivitas kehumasan.

3. Risiko Strategis Risiko Strategis, yaitu risiko yang antara lain disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategi Perseroan yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya Perseroan terhadap perubahan eksternal. Apabila hal-hal tersebut terjadi dapat menimbulkan dampak yang merugikan kondisi keuangan, likuiditas, dan hasil operasional Perseroan. Perseroan telah melakukan langkah strategis untuk melakukan diversifikasi kegiatan usaha Perseroan melalui penetapan 3 (tiga) pilar untuk mencapai tujuan Perseroan yang meliputi aktivitas Pembiayaan dan Investasi, Jasa Konsultasi, dan Pengembangan Proyek. Selanjutnya apabila langkah ini tidak berjalan sesuai dengan rencana bisnis Perseroan, akan berdampak negatif pada kelangsungan usaha Perseroan.

4. Risiko Operasional Risiko operasional adalah risiko yang disebabkan oleh ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem atau adanya masalah eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan. Termasuk lingkup risiko operasional adalah risiko hukum dan risiko kepatuhan, yaitu : a. Risiko Hukum adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis yang antara lain karena ketiadaan peraturan

dan perundang-undangan. Meskipun sampai dengan saat ini Perseroan belum pernah mengalami perkara hukum, tetapi apabila Perseroan berada dalam perkara yang bersifat material, hal tersebut dapat memberikan dampak negatif terhadap kegiatan operasional maupun kinerja keuangan Perseroan.

b. Risiko Kepatuhan adalah risiko ketidakpatuhan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Apabila terjadi pelanggaran terhadap salah satu dari peraturan perundang-undangan ataupun ketentuan lain yang berlaku, maka risiko yang mungkin terjadi adalah sanksi bagi Perseroan yang dapat berupa sanksi finansial berbentuk denda material maupun sanksi non finansial berbentuk teguran tertulis, sanksi ketidaklayakan dan ketidakmampuan bagi manajemen Perseroan ataupun penutupan kegiatan usaha Perseroan. Hal ini dapat menurunkan kinerja Perseroan baik secara finansial maupun secara non finansial. Ketidakberhasilan Perseroan dalam menangani risiko operasional yang timbul akan menyebabkan terjadinya kerugian secara finansial maupun non finansial, seperti pengenaan denda oleh regulator, fraud, dan tuntutan hukum.

30

5. Risiko Pasar Risiko Pasar adalah risiko yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar dari portfolio yang dimiliki Perseroan yang dapat merugikan Perseroan (adverse movement). Variabel pasar adalah suku bunga dan nilai tukar, termasuk derivatif (produk turunan) dari kedua jenis risiko tersebut. Risiko pasar melekat pada aktivitas fungsional Perseroan seperti kegiatan treasury dan investasi dalam surat-surat berharga dan pasar uang, kegiatan pendanaan termasuk penerbitan surat utang, dan pemberian pembiayaan dan investasi Risiko yang terjadi akibat perubahan suku bunga dan harga pasar surat-surat berharga dapat menurunkan pendapatan Perseroan.

Risiko pasar mencakup risiko-risiko antara lain: a. Risiko Suku Bunga

Risiko tingkat bunga adalah risiko kemungkinan turunnya pendapatan bunga bersih dan nilai pasar portfolio aset akibat perubahan tingkat bunga di pasar uang. Nilai portofolio termasuk instrumen aset, pasiva dan rekening administratif memiliki sensitivitas terhadap tingkat suku bunga. Karena sumber-sumber dana seperti pinjaman dan kewajiban lainnya serta penggunaan dana seperti pembiayaan, deposito berjangka, investasi dalam surat berharga memiliki berbagai tingkat bunga dan jangka waktu, maka perubahan-perubahan pada tingkat bunga mengakibatkan kenaikan atau penurunan pendapatan bunga bersih. Disamping itu terjadinya kenaikan tingkat suku bunga yang signifikan akan menurunkan kemampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya sehingga dapat berdampak pada meningkatnya NPL Perseroan.

b. Risiko Valuta Asing Perseroan memiliki aset dan kewajiban dalam valuta asing, sehingga nilai dari aset dan kewajiban tersebut selalu terkait dengan perubahan kurs valuta asing terhadap Rupiah. Apabila terjadi perubahan pada kurs mata uang asing terhadap Rupiah pada saat Perseroan memiliki posisi mata uang asing yang kurang menguntungkan, hal tersebut dapat menimbulkan kerugian yang berdampak negatif terhadap kinerja Perseroan. Oleh karena itu kekuranghati-hatian dalam memprediksi perubahan nilai tukar, mempertahankan keseimbangan jumlah aset dan kewajiban dana valuta asing, dan melakukan transaksi lindung nilai dapat mengakibatkan kerugian bagi Perseroan.

6. Risiko Likuiditas Risiko Likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi tanpa menganggu aktivitas dan kondisi keuangan Perseroan. Dengan adanya kesenjangan antara sumber pendanaan dengan pemberian pembiayaan, maka terdapat Risiko Likuiditas yang dapat menyebabkan gangguan bagi Perseroan dalam upayanya memenuhi komitmen kepada kreditur dan pihak lainnya. Hal tersebut dapat menyebabkan turunnya kepercayaan para counterparty pada Perseroan, yang dapat berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan.

7. Risiko Kondisi Perekonomian Industri pembiayaan infrastruktur di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh perekonomian nasional maupun internasional. Perubahan kondisi perekonomian yang kurang menguntungkan seperti penurunan laju pertumbuhan ekonomi, inflasi dan kenaikan suku bunga akan mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan di dalam pemberian pembiayaan dan investasi, penghimpunan dana, pengembalian pokok utang dan bunganya, serta aktivitas lainnya yang dapat berdampak negatif pada pendapatan Perseroan.

B. RISIKO INVESTASI BAGI INVESTOR PEMEGANG OBLIGASI Risiko yang dihadapi investor pembeli Obligasi adalah : 1. Risiko tidak likuidnya Obligasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian

Obligasi sebagai investasi jangka panjang. 2. Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran bunga serta utang pokok pada waktu yang

telah ditetapkan, atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam kontrak Obligasi yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.

MANAJEMEN PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA RISIKO USAHA MATERIAL YANG DIHADAPINYA.

31

5. Risiko Pasar Risiko Pasar adalah risiko yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar dari portfolio yang dimiliki Perseroan yang dapat merugikan Perseroan (adverse movement). Variabel pasar adalah suku bunga dan nilai tukar, termasuk derivatif (produk turunan) dari kedua jenis risiko tersebut. Risiko pasar melekat pada aktivitas fungsional Perseroan seperti kegiatan treasury dan investasi dalam surat-surat berharga dan pasar uang, kegiatan pendanaan termasuk penerbitan surat utang, dan pemberian pembiayaan dan investasi Risiko yang terjadi akibat perubahan suku bunga dan harga pasar surat-surat berharga dapat menurunkan pendapatan Perseroan.

Risiko pasar mencakup risiko-risiko antara lain: a. Risiko Suku Bunga

Risiko tingkat bunga adalah risiko kemungkinan turunnya pendapatan bunga bersih dan nilai pasar portfolio aset akibat perubahan tingkat bunga di pasar uang. Nilai portofolio termasuk instrumen aset, pasiva dan rekening administratif memiliki sensitivitas terhadap tingkat suku bunga. Karena sumber-sumber dana seperti pinjaman dan kewajiban lainnya serta penggunaan dana seperti pembiayaan, deposito berjangka, investasi dalam surat berharga memiliki berbagai tingkat bunga dan jangka waktu, maka perubahan-perubahan pada tingkat bunga mengakibatkan kenaikan atau penurunan pendapatan bunga bersih. Disamping itu terjadinya kenaikan tingkat suku bunga yang signifikan akan menurunkan kemampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya sehingga dapat berdampak pada meningkatnya NPL Perseroan.

b. Risiko Valuta Asing Perseroan memiliki aset dan kewajiban dalam valuta asing, sehingga nilai dari aset dan kewajiban tersebut selalu terkait dengan perubahan kurs valuta asing terhadap Rupiah. Apabila terjadi perubahan pada kurs mata uang asing terhadap Rupiah pada saat Perseroan memiliki posisi mata uang asing yang kurang menguntungkan, hal tersebut dapat menimbulkan kerugian yang berdampak negatif terhadap kinerja Perseroan. Oleh karena itu kekuranghati-hatian dalam memprediksi perubahan nilai tukar, mempertahankan keseimbangan jumlah aset dan kewajiban dana valuta asing, dan melakukan transaksi lindung nilai dapat mengakibatkan kerugian bagi Perseroan.

6. Risiko Likuiditas Risiko Likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi tanpa menganggu aktivitas dan kondisi keuangan Perseroan. Dengan adanya kesenjangan antara sumber pendanaan dengan pemberian pembiayaan, maka terdapat Risiko Likuiditas yang dapat menyebabkan gangguan bagi Perseroan dalam upayanya memenuhi komitmen kepada kreditur dan pihak lainnya. Hal tersebut dapat menyebabkan turunnya kepercayaan para counterparty pada Perseroan, yang dapat berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan.

7. Risiko Kondisi Perekonomian Industri pembiayaan infrastruktur di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh perekonomian nasional maupun internasional. Perubahan kondisi perekonomian yang kurang menguntungkan seperti penurunan laju pertumbuhan ekonomi, inflasi dan kenaikan suku bunga akan mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan di dalam pemberian pembiayaan dan investasi, penghimpunan dana, pengembalian pokok utang dan bunganya, serta aktivitas lainnya yang dapat berdampak negatif pada pendapatan Perseroan.

B. RISIKO INVESTASI BAGI INVESTOR PEMEGANG OBLIGASI Risiko yang dihadapi investor pembeli Obligasi adalah : 1. Risiko tidak likuidnya Obligasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian

Obligasi sebagai investasi jangka panjang. 2. Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran bunga serta utang pokok pada waktu yang

telah ditetapkan, atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam kontrak Obligasi yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.

MANAJEMEN PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA RISIKO USAHA MATERIAL YANG DIHADAPINYA.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN Berikut ini adalah kejadian penting yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 28 September 2016 atas Laporan Keuangan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny yang ditandatangani oleh Muhammad Irfan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai penerbitan kembali laporan keuangan untuk disesuaikan dengan peraturan pasar modal yang berlaku sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi I Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2016 sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus yaitu : Perubahan anggaran dasar Perseroan sesuai dengan Akta no. 34 tanggal 20 Oktober 2016, dari Irma Devita Purnamasari, S.H., MKn, notaris di Jakarta Utara diantaranya: 1. Perubahan Modal dasar dari Rp 25.000.000.000.000,00 menjadi Rp 50.000.000.000.000,00; 2. Perubahan tugas, wewenang dan kewajiban direksi; 3. Penambahan ketentuan masa jabatan komisaris pengganti; 4. Penambahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha terkait perluasan kegiatan usaha pembiayaan infrastruktur berdasarkan

prinsip syariah; dan 5. Penambahan ketentuan Dewan Pengawas Syariah. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat keputusan No. AHU-0019472.AH.01.02 Tahun 2016 tanggal 21 Oktober 2016.

32

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ASOSIASI

A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN Perseroan adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang didirikan dengan nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur atau disingkat PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), berkedudukan di Jakarta Pusat,berdasarkan Akta Pendirian No. 17 tanggal 26 Februari 2009 yang dibuat dihadapan Lolani Kurniati Irdham-Idroes, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-09067.AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 24 Maret 2009 dan telah didaftarkan di Daftar Perseroan No. AHU-0011180.AH.01.09 Tahun 2009 tanggal 24 Maret 2009, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 40 tertanggal 19 Mei 2009, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 13273/2009. Lebih lanjut, Perseroan didirikan dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2007, tanggal 10 Desember 2007 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pembiayaan Infrastruktur, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2008, tanggal 16 Desember 2008, sebagai perusahaan pembiayaan infrastruktur yang sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia melalui Menteri Keuangan Republik Indonesia. Sejak tanggal pendirian sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan Anggaran Dasar yaitu sebagai berikut :

Perubahan pertama terhadap anggaran dasar Perseroan diputuskan dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.100/KMK.06/2011 tentang Penambahan Modal Ke Dalam Modal Saham Dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur yang ditandatangani pada tangal 23 Maret 2011 yang kemudian dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur No. 20 Tanggal 15 April 2011, yang dibuat dihadapan Lolani Kurniati Irdham-Idroes, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) No. AHU-AH.01.10-13260 tanggal 4 Mei 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0035616.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 4 Mei 2011 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 75 tertanggal 17 September 2013, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 369/L. Di dalam akta ini diputuskan menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan mengenai peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor.

Selanjutnya, diputuskan dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 74/KMK.06/2013 tentang Peningkatan Modal Dasar,

Penambahan Modal ke dalam Saham dan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur tertanggal 4 Maret 2013 yang kemudian dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur No. 416 Tanggal 27 Maret 2013, yang dibuat dihadapan Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Utara dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) No. AHU-17492.AH.01.02.Tahun 2013 tertanggal 4 April 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0029793.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 4 April 2013, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 72 tertanggal 6 September 2013, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 91063/2013. Dalam akta ini diputuskan menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan mengenai peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor.

Selanjutnya, berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan Perseroan (Persero) PT

Sarana Multi Infrastruktur No. 50 tanggal 23 Desember 2015 yang dibuat oleh Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Utara dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) No. AHU-0948826.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 23 Desember 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No. AHU-3598098.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 23 Desember 2015. Dalam akta ini diputuskan menyetujui penetapan perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 3 ayat (2) mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, Pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) mengenai peningkatan modal dasar dan modal disetor, Pasal 11 ayat (8) huruf c, Pasal 11 ayat (11), dan Pasal 11 ayat (17) mengenai tugas, wewenang dan kewajiban Direksi Perseroan.

Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/KMK.06/2016 tentang Penambahan

Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Dan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur yang ditandatangani pada tanggal 11 Maret 2016 yang kemudian dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur No. 13 tanggal 21 Maret 2016 yang dibuat dihadapan Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Utara dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0033252 tanggal 21 Maret 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No. AHU-0035948.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 21 Maret 2016. Dalam akta ini diputuskan menyetujui penetapan perubahan anggaran dasar Perseroan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) mengenai peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor.

33

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ASOSIASI

A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN Perseroan adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang didirikan dengan nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur atau disingkat PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), berkedudukan di Jakarta Pusat,berdasarkan Akta Pendirian No. 17 tanggal 26 Februari 2009 yang dibuat dihadapan Lolani Kurniati Irdham-Idroes, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-09067.AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 24 Maret 2009 dan telah didaftarkan di Daftar Perseroan No. AHU-0011180.AH.01.09 Tahun 2009 tanggal 24 Maret 2009, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 40 tertanggal 19 Mei 2009, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 13273/2009. Lebih lanjut, Perseroan didirikan dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2007, tanggal 10 Desember 2007 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pembiayaan Infrastruktur, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2008, tanggal 16 Desember 2008, sebagai perusahaan pembiayaan infrastruktur yang sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia melalui Menteri Keuangan Republik Indonesia. Sejak tanggal pendirian sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan Anggaran Dasar yaitu sebagai berikut :

Perubahan pertama terhadap anggaran dasar Perseroan diputuskan dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.100/KMK.06/2011 tentang Penambahan Modal Ke Dalam Modal Saham Dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur yang ditandatangani pada tangal 23 Maret 2011 yang kemudian dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur No. 20 Tanggal 15 April 2011, yang dibuat dihadapan Lolani Kurniati Irdham-Idroes, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) No. AHU-AH.01.10-13260 tanggal 4 Mei 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0035616.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 4 Mei 2011 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 75 tertanggal 17 September 2013, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 369/L. Di dalam akta ini diputuskan menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan mengenai peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor.

Selanjutnya, diputuskan dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 74/KMK.06/2013 tentang Peningkatan Modal Dasar,

Penambahan Modal ke dalam Saham dan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur tertanggal 4 Maret 2013 yang kemudian dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur No. 416 Tanggal 27 Maret 2013, yang dibuat dihadapan Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Utara dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) No. AHU-17492.AH.01.02.Tahun 2013 tertanggal 4 April 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0029793.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 4 April 2013, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 72 tertanggal 6 September 2013, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 91063/2013. Dalam akta ini diputuskan menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan mengenai peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor.

Selanjutnya, berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan Perseroan (Persero) PT

Sarana Multi Infrastruktur No. 50 tanggal 23 Desember 2015 yang dibuat oleh Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Utara dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) No. AHU-0948826.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 23 Desember 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No. AHU-3598098.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 23 Desember 2015. Dalam akta ini diputuskan menyetujui penetapan perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 3 ayat (2) mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, Pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) mengenai peningkatan modal dasar dan modal disetor, Pasal 11 ayat (8) huruf c, Pasal 11 ayat (11), dan Pasal 11 ayat (17) mengenai tugas, wewenang dan kewajiban Direksi Perseroan.

Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/KMK.06/2016 tentang Penambahan

Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Dan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur yang ditandatangani pada tanggal 11 Maret 2016 yang kemudian dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur No. 13 tanggal 21 Maret 2016 yang dibuat dihadapan Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Utara dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0033252 tanggal 21 Maret 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No. AHU-0035948.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 21 Maret 2016. Dalam akta ini diputuskan menyetujui penetapan perubahan anggaran dasar Perseroan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) mengenai peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor.

Perubahan terakhir atas Anggaran Dasar Perseroan hingga prospektus ini diterbitkan diputuskan pada tahun 2016, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 728/KMK.06/2016 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur tertanggal 30 September 2016 yang kemudian dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur No. 34 tanggal 20 Oktober 2016 yang dibuat dihadapan Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Utara dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-0019472.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 21 Oktober 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0124642.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 21 Oktober 2016. Dalam akta ini, diputuskan mengenai perubahan dan/atau penambahan anggaran dasar Perseroan Pasal 3 ayat (2) huruf b mengenai maksud dan tujuan Perseroan, Pasal 4 ayat (1) mengenai peningkatan modal dasar, Pasal 11 ayat (2) huruf b, Pasal 11 ayat (2) huruf c dan Pasal 11 ayat (11) huruf a1 mengenai tugas, wewenang dan kewajiban Direksi, Pasal 14 ayat (13A) mengenai Dewan Komisaris serta Pasal 16A.

Perseroan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai UUWDP dengan TDP No. 09.05.1.64.61937 tanggal 4 Oktober 2016 berlaku sampai dengan 23 April 2018. Perseroan menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 396/KMK.010/2009 tertanggal 12 Oktober 2009 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-48/D.05/2015 tanggal 30 April 2015 perihal Permohonan Persetujuan izin Penambahan Obyek Pembiayaan Infrastruktur pada PT Sarana Multi Infrastruktur. B. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN Struktur permodalan Perseroan setelah Penawaran Umum Obligasi I Sarana Multi Infrastruktur Tahun 2014 sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan terdapat beberapa perubahan sebagai berikut : 1. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) No. 50 Tanggal 23 Desember

2015, yang dibuat dihadapan Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Utara dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) No. AHU-0948826.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 23 Desember 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No. AHU-3598098.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 23 Desember 2015, terdapat peningkatan modal dasar dari Rp 16.000.000.000.000,- (enam belas triliun Rupiah) menjadi Rp 25.000.000.000.000,- (dua puluh lima triliun Rupiah) dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari Rp 4.000.000.000.000,- (empat triliun Rupiah) menjadi Rp 22.356.600.000.000,- (dua puluh dua triliun tiga ratus lima puluh enam miliar enam ratus juta Rupiah) yang telah disetor penuh ke dalam kas Perseroan secara tunai, sehingga struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut :



2. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur No. 13

tanggal 21 Maret 2016 yang dibuat dihadapan Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Utara dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0033252 tanggal 21 Maret 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No. AHU-0035948.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 21 Maret 2016, terdapat peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari Rp 22.356.600.000.000,- (dua puluh dua triliun tiga ratus lima puluh enam miliar enam ratus juta Rupiah) menjadi Rp 24.356.600.000.000,- (dua puluh empat triliun tiga ratus lima puluh enam miliar enam ratus juta Rupiah), sehingga struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan hingga Prospektus ini diterbitkan menjadi sebagai berikut :


Modal Dasar 25.000.000 Rp 25.000.000.000.000,- Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Negara Republik Indonesia 24.356.600 Rp 24.356.600.000.000,- 100 Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 24.356.600 Rp 24.356.600.000.000,- 100 Saham dalam Portepel 643.400 Rp 643.400.000.000,- -

3. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur No. 34

tanggal 20 Oktober 2016 yang dibuat dihadapan Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Utara dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-0019472.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 21 Oktober 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0124642.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 21 Oktober 2016, terdapat peningkatan modal dasar dari Rp 25.000.000.000.000,- (dua puluh lima triliun Rupiah) menjadi Rp 50.000.000.000.000,- (lima puluh triliun Rupiah), sehingga struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan hingga Prospektus ini diterbitkan menjadi sebagai berikut :

34



C. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No. 15 tanggal 18 Juli 2014, yang dibuat dihadapan Rismalena Kasri, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-20712.40.22.2014 tanggal 18 Juli 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No. AHU-0074504.40.80.2014 tanggal 18 Juli 2014 juncto. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 06 tanggal 01 Juni 2016, yang dibuat dihadapan Irma Devita Purnamasari, S.H, M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Utara, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0053494 tanggal 01 Juni 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No. AHU-0067389.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 01 Juni 2016 dan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Tentang Pemberhentian Pelaksana Tugas Anggota Direksi Dan Pengangkatan Anggota Direksi No. 01 tanggal 01 September 2014, yang dibuat dihadapan Rismalena Kasri, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-27388.40.22.2014 tanggal 02 September 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No. AHU-0088288.40.80.2014 tanggal 02 September 2014 juncto. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 61 tanggal 29 Juni 2016, yang dibuat dihadapan Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Utara, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0062482 tanggal 29 Juni 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No. AHU-AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 29 Juni 2016, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut : Dewan Komisaris : Komisaris Utama / Komisaris Independen : Eko Putro Adijayanto Komisaris : Langgeng Subur Komisaris : Wahyu Utomo Komisaris : A. Kunta Wibawa Dasa Nugraha Komisaris Independen : Sukatmo Padmosukarso Direksi : Direktur Utama : Emma Sri Martini Direktur Pembiayaan dan Investasi : Edwin Syahruzad Direktur Pengembangan Proyek dan Advisory : Darwin Trisna Djajawinata Direktur Keuangan dan Dukungan Kerja : Agresius R. Kadiaman Direktur Manajemen Risiko : Mohammad Ghozie Indra Dalel Masa kepengurusan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan terhitung sejak tanggal pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya. Berikut merupakan keterangan singkat dari masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan : Dewan Komisaris :

Ekoputro Adijayanto, Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 50 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi bidang studi Ekonomi Pembangunan dari Universitas Indonesia pada tahun 1991. Menjabat sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan pada tanggal 16 Mei 2016 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 360/KMK.06/2016. Pada saat ini juga menjabat sebagai Staf Khusus Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas. Jabatan sebelumnya adalah sebagai Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Publik (November 2014 – Juli 2016), pernah menjabat sebagai Komisaris PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) (Desember 2014 – Maret 2016), Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (November 2009 – Oktober 2011), Komisaris Bank Negara Indonesia (Mei 2010 – April 2012) dan Senior Vice President – Corporate Secretary di Bank Permata dan Bank Mandiri (Desember 2002 – Agustus 2006).

35



C. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No. 15 tanggal 18 Juli 2014, yang dibuat dihadapan Rismalena Kasri, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-20712.40.22.2014 tanggal 18 Juli 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No. AHU-0074504.40.80.2014 tanggal 18 Juli 2014 juncto. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 06 tanggal 01 Juni 2016, yang dibuat dihadapan Irma Devita Purnamasari, S.H, M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Utara, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0053494 tanggal 01 Juni 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No. AHU-0067389.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 01 Juni 2016 dan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Tentang Pemberhentian Pelaksana Tugas Anggota Direksi Dan Pengangkatan Anggota Direksi No. 01 tanggal 01 September 2014, yang dibuat dihadapan Rismalena Kasri, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-27388.40.22.2014 tanggal 02 September 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No. AHU-0088288.40.80.2014 tanggal 02 September 2014 juncto. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 61 tanggal 29 Juni 2016, yang dibuat dihadapan Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Utara, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0062482 tanggal 29 Juni 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No. AHU-AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 29 Juni 2016, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut : Dewan Komisaris : Komisaris Utama / Komisaris Independen : Eko Putro Adijayanto Komisaris : Langgeng Subur Komisaris : Wahyu Utomo Komisaris : A. Kunta Wibawa Dasa Nugraha Komisaris Independen : Sukatmo Padmosukarso Direksi : Direktur Utama : Emma Sri Martini Direktur Pembiayaan dan Investasi : Edwin Syahruzad Direktur Pengembangan Proyek dan Advisory : Darwin Trisna Djajawinata Direktur Keuangan dan Dukungan Kerja : Agresius R. Kadiaman Direktur Manajemen Risiko : Mohammad Ghozie Indra Dalel Masa kepengurusan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan terhitung sejak tanggal pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya. Berikut merupakan keterangan singkat dari masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan : Dewan Komisaris :

Ekoputro Adijayanto, Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 50 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi bidang studi Ekonomi Pembangunan dari Universitas Indonesia pada tahun 1991. Menjabat sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan pada tanggal 16 Mei 2016 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 360/KMK.06/2016. Pada saat ini juga menjabat sebagai Staf Khusus Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas. Jabatan sebelumnya adalah sebagai Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Publik (November 2014 – Juli 2016), pernah menjabat sebagai Komisaris PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) (Desember 2014 – Maret 2016), Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (November 2009 – Oktober 2011), Komisaris Bank Negara Indonesia (Mei 2010 – April 2012) dan Senior Vice President – Corporate Secretary di Bank Permata dan Bank Mandiri (Desember 2002 – Agustus 2006).

Langgeng Subur, Komisaris Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 57 tahun. Memperoleh gelar Master of Business Administration (MBA) dalam bidang general dari University of New Orleans, Lousiana, Amerika Serikat pada tahun 1992 dan memperoleh gelar Akuntan dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), Jakarta, pada tahun 1988. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan pada tanggal 16 Mei 2016 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 360/KMK.06/2016 setelah sebelumnya menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak Juli 2014. Pada saat ini juga menjabat sebagai Kepala Pusat Pembinaan Profesi Keuangan, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Jabatan sebelumnya adalah sebagai Kepala Pusat Investasi Pemerintah, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan (2007-2010), pernah bertugas pada Direktorat Pengelolaan Dana Investasi, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara, dan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan (2000 – 2007).

Wahyu Utomo, Komisaris Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 52 tahun. Memperoleh gelar PhD dalam bidang Regional Science/ Studi Wilayah dari Cornell University pada tahun 2002 dan Master of Science pada tahun 1999 dalam bidang Studi Wilayah dari Cornell University, AS, serta memperoleh gelar Sarjana Teknik Sipil dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1987. Menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris Perseroan sejak 23 Februari 2009 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.43/ KMK.06/2009 dan No. 277/KMK.06/2014. Saat ini juga menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah dan Plt. Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Jabatan sebelumnya di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia adalah sebagai Asisten Deputi Urusan Perumahan, Pertanahan dan Kerjasama Pemerintah-Swasta (2012-2014), Asisten Deputi Urusan Perumahan (2007-2012), Plt. Asisten Deputi Urusan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kalimantan- Sulawesi (2005-2007), Kepala Bidang Desentralisasi Ekonomi (2002-2005) dan sebagai Wakil Kepala Central Project Management Office Direktorat Jenderal Cipta Karya di Kementerian Pekerjaan Umum (1987-1996).

A. Kunta Wibawa Dasa Nugraha, Komisaris Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 48 tahun. Memperoleh gelar PhD dalam bidang Public Finance dari University of Canberra, Australia pada tahun 2013, Master of Art dalam bidang Macroeconomics dari University of Boston, Amerika Serikat pada tahun 1999 dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi bidang studi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, pada tahun 1993. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan pada tanggal 16 Mei 2016 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 360/KMK.06/2016. Pada saat ini juga menjabat sebagai Direktur Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Jabatan sebelumnya sebagai Kepala Bidang Forum Multilateral (2013 – 2014) dan Kepala Bidang Analisa Kebijakan Perpajakan (2008-2009), Badan Kebijakan Fiskal serta pernah bertugas sebagai Kepala Subdirektorat Analisa Penerimaan Perpajakan, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2005 – 2008).

Sukatmo Padmosukarso, Komisaris Independen Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 59 tahun. Memperoleh Memperoleh gelar Master of Business Administration (MBA) dalam bidang Corporate Finance dari Curtin University of Technology, Perth, Australia pada tahun 1993 dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi bidang studi Manajemen Keuangan dari Universitas Indonesia, Jakarta, pada tahun 1986. Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan pada tanggal 16 Mei 2016 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 360/KMK.06/2016. Jabatan sebelumnya sebagai President Director dan CEO PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) yang merupakan entitas asosiasi Perseroan (Maret 2014 – Maret 2016). Memiliki pengalaman luas di bidang perbankan dan menduduki berbagai jabatan strategis diantaranya Bank Rabobank International

36

Indonesia (2009-2013) sebagai Komisaris Independen, PT Pos Indonesia (2009-2013) sebagai Wakil Presiden Direktur, Bank International Indonesia (2002 – 2009) dengan jabatan terakhir Deputy President Director, Bank Mandiri (1999 – 2002) dengan jabatan terakhir Vice President Portfolio Risk Management dan PT Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) (1980 – 1999) dengan jabatan terakhir sebagai Branch Manager.

Direksi :

Emma Sri Martini, Direktur Utama Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 46 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Teknik Informatika dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1993 dan telah mengikuti program pendidikan Infrastructure in a Market Economy yang diselenggarakan oleh Harvard Kennedy School Executive Education, AS pada tahun 2011. Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tanggal 23 Februari 2009 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 42/ KMK.06/2009 dan No. 389/KMK.06/2014. Sebagai Direktur Utama Perseroan, bertanggung jawab atas pengelolaan operasional secara keseluruhan, termasuk menetapkan strategi jangka panjang perusahaan serta menjamin kepatuhan dalam pelaksanaan seluruh operasional Perseroan sesuai dengan praktik tata kelola perusahaan yang baik. Sejak pengangkatannya, aktif memberikan pemikirannya dalam mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia, antara lain dengan menjadi pembicara dan panelis di berbagai forum infrastruktur di dalam dan di luar negeri. Sebelumnya adalah Direktur Keuangan dan Dukungan Kerja PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) (2004- 2009), Komisaris PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (2004-2009), Senior Vice President (2002-2004), Assistant Vice President – Group Head (1998-2001) Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan PT Kustodian Depositori Efek Indonesia (1993-1998).

Edwin Syahruzad, Direktur Pembiayaan dan Investasi Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 48 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi bidang Ekonomi Studi Pembangunan dari Universitas Indonesia pada tahun 1993. Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak Agustus 2014 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 389/KMK.06/2014 tanggal 19 Agustus 2014. Bergabung dengan Perseroan sejak tahun 2009 sebagai Kepala Divisi Pembiayaan & Investasi 1. Sebelum bergabung dengan Perseroan, menjabat sebagai Anggota Komite Audit di PT Timah, Tbk. (Persero) (2011-2012), bekerja selama 9 tahun di berbagai posisi di PT Danareksa (Persero) dengan posisi terakhir sebagai Direktur di PT Danareksa Sekuritas. Juga sempat bekerja sebagai Analyst di PT Penthasena Securities (1996-1999), PT Amstel Securities Indonesia (1995-1996), dan PT Industrial Bank of Japan cabang Jakarta (1993-1995).

Darwin Trisna Djajawinata, Direktur Pengembangan Proyek dan Advisory Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 44 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Teknik Sipil dari Universitas Katolik Parahyangan pada tahun 1995, Sarjana Teknik Penerbangan dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1996 dan Master of Science dalam bidang Economic Development dari Leeds University, Inggris pada tahun 1999. Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak Agustus 2014 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 389/KMK.06/2014 tanggal 19 Agustus 2014. Sebelumnya adalah Senior Vice President/ Kepala Divisi Advisory, sejak tahun 2012. Sebelum bergabung dengan Perseroan, bekerja sebagai Direktur di PT Independent Research & Advisory Indonesia (2008-2011), Lead Advisor, Policy Advisory Unit di Kementerian Perhubungan dalam program AUSAID (2009-2011), Spesialis Sektor Infrastruktur di Asian Development Bank (Indonesia Resident Mission) (2007-2008), Dosen Tamu untuk Project Finance & Manajemen Infrastruktur di Fakultas Teknik, Universitas Indonesia (2006-sekarang), Program Officer di Sekretariat Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur (KKPPI), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (2005-2006), Konsultan untuk Program Infrastruktur dari Bank Dunia (2000-2005).

37

Indonesia (2009-2013) sebagai Komisaris Independen, PT Pos Indonesia (2009-2013) sebagai Wakil Presiden Direktur, Bank International Indonesia (2002 – 2009) dengan jabatan terakhir Deputy President Director, Bank Mandiri (1999 – 2002) dengan jabatan terakhir Vice President Portfolio Risk Management dan PT Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) (1980 – 1999) dengan jabatan terakhir sebagai Branch Manager.

Direksi :

Emma Sri Martini, Direktur Utama Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 46 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Teknik Informatika dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1993 dan telah mengikuti program pendidikan Infrastructure in a Market Economy yang diselenggarakan oleh Harvard Kennedy School Executive Education, AS pada tahun 2011. Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tanggal 23 Februari 2009 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 42/ KMK.06/2009 dan No. 389/KMK.06/2014. Sebagai Direktur Utama Perseroan, bertanggung jawab atas pengelolaan operasional secara keseluruhan, termasuk menetapkan strategi jangka panjang perusahaan serta menjamin kepatuhan dalam pelaksanaan seluruh operasional Perseroan sesuai dengan praktik tata kelola perusahaan yang baik. Sejak pengangkatannya, aktif memberikan pemikirannya dalam mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia, antara lain dengan menjadi pembicara dan panelis di berbagai forum infrastruktur di dalam dan di luar negeri. Sebelumnya adalah Direktur Keuangan dan Dukungan Kerja PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) (2004- 2009), Komisaris PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (2004-2009), Senior Vice President (2002-2004), Assistant Vice President – Group Head (1998-2001) Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan PT Kustodian Depositori Efek Indonesia (1993-1998).

Edwin Syahruzad, Direktur Pembiayaan dan Investasi Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 48 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi bidang Ekonomi Studi Pembangunan dari Universitas Indonesia pada tahun 1993. Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak Agustus 2014 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 389/KMK.06/2014 tanggal 19 Agustus 2014. Bergabung dengan Perseroan sejak tahun 2009 sebagai Kepala Divisi Pembiayaan & Investasi 1. Sebelum bergabung dengan Perseroan, menjabat sebagai Anggota Komite Audit di PT Timah, Tbk. (Persero) (2011-2012), bekerja selama 9 tahun di berbagai posisi di PT Danareksa (Persero) dengan posisi terakhir sebagai Direktur di PT Danareksa Sekuritas. Juga sempat bekerja sebagai Analyst di PT Penthasena Securities (1996-1999), PT Amstel Securities Indonesia (1995-1996), dan PT Industrial Bank of Japan cabang Jakarta (1993-1995).

Darwin Trisna Djajawinata, Direktur Pengembangan Proyek dan Advisory Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 44 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Teknik Sipil dari Universitas Katolik Parahyangan pada tahun 1995, Sarjana Teknik Penerbangan dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1996 dan Master of Science dalam bidang Economic Development dari Leeds University, Inggris pada tahun 1999. Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak Agustus 2014 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 389/KMK.06/2014 tanggal 19 Agustus 2014. Sebelumnya adalah Senior Vice President/ Kepala Divisi Advisory, sejak tahun 2012. Sebelum bergabung dengan Perseroan, bekerja sebagai Direktur di PT Independent Research & Advisory Indonesia (2008-2011), Lead Advisor, Policy Advisory Unit di Kementerian Perhubungan dalam program AUSAID (2009-2011), Spesialis Sektor Infrastruktur di Asian Development Bank (Indonesia Resident Mission) (2007-2008), Dosen Tamu untuk Project Finance & Manajemen Infrastruktur di Fakultas Teknik, Universitas Indonesia (2006-sekarang), Program Officer di Sekretariat Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur (KKPPI), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (2005-2006), Konsultan untuk Program Infrastruktur dari Bank Dunia (2000-2005).

Agresius R. Kadiaman, Direktur Keuangan dan Dukungan Kerja Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 49 tahun. Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi bidang studi Manajemen dari Universitas Indonesia pada tahun 1991 dan Gelar Master of Business Administration bidang studi Strategy & General Management dari Nanyang Technological University, Singapura pada tahun 2003. Beliau telah menyelesaikan Executive Management Program dari MIT Sloan School of Management, Cambridge, Boston, AS pada tahun 2003, dari Judge School of Business, Cambridge University, UK pada tahun 2002, dan dari HAAS School of Management, University of California, Berkeley, AS pada tahun 2014. Menjabat sebagai Direktur Perseroan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 464/KMK.06/2016 tertanggal 16 Juni 2016. Sebelum bergabung dengan Perseroan, menjabat sebagai Presiden Direktur PT Karaba Digdaya (2015-2016), Direktur Keuangan PT Bank Sahabat Sampoerna Financial Group (2012 – 2015), Direktur Keuangan dan Plt. Direktur Manajemen Resiko PT Sampoerna Strategic (2008 – 2011), VP Director dan Direktur Keuangan PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama (2005 – 2008). Beliau memiliki pengalaman yang cukup panjang dalam industri perbankan (Citibank, Bank Danamon, Bank Bali), sejak 1991-2000 dan BPPN di tahun 1999-2002.

Mohammad Ghozie Indra Dalel, Direktur Manajemen Risiko Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 37 tahun. Memperoleh gelar Bachelor of Engineering with Honours (Cum Laude) dalam bidang Manufacturing & Engineering Management dari Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) University pada tahun 2001 dan Master of Business dalam bidang Perbankan dan Keuangan dari Monash University, Australia pada tahun 2003. Menjabat sebagai Direktur Perseroan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 464/KMK.06/2016 tertanggal 16 Juni 2016. Sebelum bergabung dengan Perseroan, bekerja di berbagai posisi di PT IBM Indonesia selama 12 tahun dengan jabatan terakhir sebagai Direktur unit bisnis Global Technology Services (2014-2016) dan Direktur unit bisnis Cross Industry – Sales & Distribution (2012-2014).

Direksi Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.05/2014, dimana anggota Direksi Perseroan tidak melakukan perangkapan jabatan sebagai direksi pada perusahaan lain dan disamping itu anggota Dewan Komisaris Perseroan telah pula memenuhi ketentuan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 Peraturan OJK No.30/2014 termasuk mengenai aturan mengenai tidak melakukan pelanggaran rangkap jabatan. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas telah sesuai dengan Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014. REMUNERASI KOMISARIS DAN DIREKSI Jumlah remunerasi yang diberikan untuk manajemen kunci, yang terdiri dari dewan komisaris, direksi untuk periode 6 bulan yang berakhir pada 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp17,03 miliar, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015, 2014, dan 2013 adalah masing-masing sebesar Rp16,41 miliar, Rp12,03 miliar, dan Rp15,22 miliar. Remunerasi tersebut terdiri dari gaji pokok, tunjangan perumahan, tunjangan transportasi, tunjangan cuti dan tunjangan Hari Raya. Dasar penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan ditentukan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan. KOMITE AUDIT Sehubungan dengan pemenuhan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015, perubahan Komite Audit berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. SK-01/SMI/DK/0616 tentang Pengangkatan Ketua Komite Audit tanggal 15 Juni 2016, dimana Sukatmo Padmosukarso diangkat sebagai Ketua Komite Audit Perseroan, telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat No. S-367/SMI/DU/0616 tanggal 16 Juni 2016 dan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No. SK-02/SMI/DK/0816 tanggal 5 Agustus 2016 tersebut, telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat No. S-498/SMI/DU/0816 tanggal 15 Agustus 2016. Perseroan membentuk dan mengangkat Komite Audit dan Kepatuhan dengan susunan anggota adalah sebagai berikut : Ketua : Sukatmo Padmosukarso Anggota : Mohammad Israwan Anggota : Boy Michael Eko Tjahyono

38

Dibawah ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Komite Audit perseroan : Boy Michael Eko Tjahyono Warga Negara Indonesia, usia 48 tahun. Menjabat sebagai Anggota Komite Audit Perseroan sejak 16 Agustus 2016. Saat ini juga masih aktif bekerja di PT. China Taiping Insurance Indonesia sebagai Chairman of Risk Oversight Committee dan PricewaterhouseCoopers sebagai ASEANZ Consulting, Associate Director, Risk & Governance Consulting. Memperoleh Master Degree in Information System + Finance & Investment dari Universitas Bina Nusantara, Jakarta pada tahun 2003. Gelar Sarjana Teknologi dan Ilmu Kelautan diperoleh Institut Pertanian Bogor di tahun 1992. Mohamad Israwan Warga Negara Indonesia, usia 44 tahun. Menjabat sebagai Anggota Komite Audit Perseroan sejak November 2013. Saat ini juga bekerja di PT. Ide Jernih Konsultama (IDEA Consulting). Memperoleh gelar Master of Commerce dengan konsentrasi Professional Accounting dari UQ Business School, the University of Queensland, Brisbane, Australia pada tahun 2008. Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi diperoleh dari Universitas Persada Indonesia di tahun 1998. Gelar Diploma III Akuntansi diperoleh dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) pada tahun 1995. Pembentukan Komite Audit Perseroan telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/2015. Komite Audit Perseroan bekerja secara kolektif dalam melaksanakan tugasnya membantu Dewan Komisaris Perseroan. Komite Audit Perseroan bersifat mandiri, baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan, dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris. Komite Audit Perseroan memiliki tugas sebagai berikut :

a. Membantu Dewan Komisaris untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan efektivitas pelaksanaan auditor eksternal dan auditor internal;

b. Menelaah pelaksanaan kegiatan dan hasil audit Divisi Audit Internal maupun auditor eksternal; c. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan kepada publik dan/ atau pihak otoritas antara lain

laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan; d. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi; e. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan; dan f. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi,

ruang lingkup penugasan dan fee. Dalam rangka mewujudkan pengawasan yang efektif terhadap Perseroan sebagaimana diatur dalam Piagam Komite Audit, Komite Audit memiliki kewenangan untuk:

a. Membantu Dewan Komisaris melakukan seleksi Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan ditunjuk sebagai auditor Perseroan, memberikan pertimbangan besaran biaya audit, dan melakukan supervisi terhadap pekerjaan KAP tersebut;

b. Memberikan pendapat independen dalam rangka membantu penyelesaian perbedaan pandangan antara Perseroan dan KAP terkait pelaporan keuangan; dan

c. Memberikan masukan atas usulan rencana kerja Divisi Audit Internal (DAI) Perseroan terkait dengan kegiatan audit dan kegiatan non-audit, antara lain asuransi, konsultasi dan manajemen audit.

KOMITE PEMANTAU RISIKO Sehubungan dengan ketentuan dalam pasal 15 ayat 2 huruf (a) butir (viii) anggaran dasar Perseroan, Dewan Komisaris berwenang untuk membentuk komite-komite lain selain Komite Audit dan Kepatuhan, jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan Perseroan. Oleh karena itu, berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. SK-03/SMI/DK/0816 tentang Pengangkatan Komite Pemantau Risiko tanggal 5 Agustus 2016 Perseroan membentuk dan mengangkat Komite Pemantau Risiko dengan susunan keanggotaan sebagai berikut : Ketua : Eko Putro Adijayanto Anggota : Edyanto Rachman Anggota : Jadi Manurung KOMITE-KOMITE DI BAWAH DIREKSI Latar belakang pembentukan komite-komite di bawah Direksi adalah rapat Direksi tanggal 13 Januari 2014 yang menyimpulkan perlu dibentuknya komite-komite di bawah Direksi dengan lingkup yang lebih spesifik, menggantikan peran Komite Investasi yang dibentuk pada tanggal 14 Januari 2011 melalui Rapat Direksi, yang merupakan forum lintas unit kerja Perseroan untuk mengumpulkan pendapat unit kerja terkait suatu usulan pembiayaan, investasi/divestasi, treasury, penyediaan pembiayaan, dan balance sheet management yang diajukan oleh pelaksana transaksi agar dapat diperoleh pandangan berimbang dan komprehensif sebelum diajukan untuk persetujuan.

39

Dibawah ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Komite Audit perseroan : Boy Michael Eko Tjahyono Warga Negara Indonesia, usia 48 tahun. Menjabat sebagai Anggota Komite Audit Perseroan sejak 16 Agustus 2016. Saat ini juga masih aktif bekerja di PT. China Taiping Insurance Indonesia sebagai Chairman of Risk Oversight Committee dan PricewaterhouseCoopers sebagai ASEANZ Consulting, Associate Director, Risk & Governance Consulting. Memperoleh Master Degree in Information System + Finance & Investment dari Universitas Bina Nusantara, Jakarta pada tahun 2003. Gelar Sarjana Teknologi dan Ilmu Kelautan diperoleh Institut Pertanian Bogor di tahun 1992. Mohamad Israwan Warga Negara Indonesia, usia 44 tahun. Menjabat sebagai Anggota Komite Audit Perseroan sejak November 2013. Saat ini juga bekerja di PT. Ide Jernih Konsultama (IDEA Consulting). Memperoleh gelar Master of Commerce dengan konsentrasi Professional Accounting dari UQ Business School, the University of Queensland, Brisbane, Australia pada tahun 2008. Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi diperoleh dari Universitas Persada Indonesia di tahun 1998. Gelar Diploma III Akuntansi diperoleh dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) pada tahun 1995. Pembentukan Komite Audit Perseroan telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/2015. Komite Audit Perseroan bekerja secara kolektif dalam melaksanakan tugasnya membantu Dewan Komisaris Perseroan. Komite Audit Perseroan bersifat mandiri, baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan, dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris. Komite Audit Perseroan memiliki tugas sebagai berikut :

a. Membantu Dewan Komisaris untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan efektivitas pelaksanaan auditor eksternal dan auditor internal;

b. Menelaah pelaksanaan kegiatan dan hasil audit Divisi Audit Internal maupun auditor eksternal; c. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan kepada publik dan/ atau pihak otoritas antara lain

laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan; d. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi; e. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan; dan f. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi,

ruang lingkup penugasan dan fee. Dalam rangka mewujudkan pengawasan yang efektif terhadap Perseroan sebagaimana diatur dalam Piagam Komite Audit, Komite Audit memiliki kewenangan untuk:

a. Membantu Dewan Komisaris melakukan seleksi Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan ditunjuk sebagai auditor Perseroan, memberikan pertimbangan besaran biaya audit, dan melakukan supervisi terhadap pekerjaan KAP tersebut;

b. Memberikan pendapat independen dalam rangka membantu penyelesaian perbedaan pandangan antara Perseroan dan KAP terkait pelaporan keuangan; dan

c. Memberikan masukan atas usulan rencana kerja Divisi Audit Internal (DAI) Perseroan terkait dengan kegiatan audit dan kegiatan non-audit, antara lain asuransi, konsultasi dan manajemen audit.

KOMITE PEMANTAU RISIKO Sehubungan dengan ketentuan dalam pasal 15 ayat 2 huruf (a) butir (viii) anggaran dasar Perseroan, Dewan Komisaris berwenang untuk membentuk komite-komite lain selain Komite Audit dan Kepatuhan, jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan Perseroan. Oleh karena itu, berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. SK-03/SMI/DK/0816 tentang Pengangkatan Komite Pemantau Risiko tanggal 5 Agustus 2016 Perseroan membentuk dan mengangkat Komite Pemantau Risiko dengan susunan keanggotaan sebagai berikut : Ketua : Eko Putro Adijayanto Anggota : Edyanto Rachman Anggota : Jadi Manurung KOMITE-KOMITE DI BAWAH DIREKSI Latar belakang pembentukan komite-komite di bawah Direksi adalah rapat Direksi tanggal 13 Januari 2014 yang menyimpulkan perlu dibentuknya komite-komite di bawah Direksi dengan lingkup yang lebih spesifik, menggantikan peran Komite Investasi yang dibentuk pada tanggal 14 Januari 2011 melalui Rapat Direksi, yang merupakan forum lintas unit kerja Perseroan untuk mengumpulkan pendapat unit kerja terkait suatu usulan pembiayaan, investasi/divestasi, treasury, penyediaan pembiayaan, dan balance sheet management yang diajukan oleh pelaksana transaksi agar dapat diperoleh pandangan berimbang dan komprehensif sebelum diajukan untuk persetujuan.

Pembentukan Komite-Komite di bawah Direksi bertujuan untuk : 1. Meningkatkan efisiensi dan percepatan proses pengambilan keputusan Direksi sesuai obyek/ lingkup masing-masing komite,

dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik; 2. Peningkatan struktur tata kelola manajemen risiko; dan 3. Peningkatan efisiensi pengambilan keputusan transaksional terkait mutu dan layanan Perseroan, khususnya pada area kegiatan

utama. Mengikuti dinamika dan peningkatan kompleksitas usaha Perseroan, Komite – Komite tersebut telah mengalami perubahan dan pada saat Prospektus ini diterbitkan, Komite – Komite tersebut menjadi: A) KOMITE RISIKO & KAPITAL (KRK)

Tugas dan kegiatan Komite Risiko & Kapital antara lain : a. Memastikan alignment strategi bisnis utama perseroan dalam rangka mewujudkan misi serta terpenuhinya target-target tahunan

yang tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (“RKAP”). b. Memastikan bahwa risiko-risiko terkait dengan aktivitas perseroan telah dikelola dengan efektif dan penuh kehati-hatian

(prudential principle) sesuai dengan kapital yang dimiliki serta risk appetite yang telah ditetapkan. c. Rapat Komite Risiko & Kapital dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. d. Mekanisme rapat ditetapkan sendiri oleh komite setiap awal tahun, mengacu pada ketentuan Tata Cara Rapat dalam lampiran.

Komite Risiko & Kapital dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK-6/SMI/0616 tanggal 6 Juni 2016 dengan susunan keanggotaan Komite pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut: Ketua : Direktur Utama Sekretaris : Kepala Divisi Integrated Risk Management Anggota Tetap : Direktur Utama Anggota Tetap : Direktur Keuangan dan Dukungan Kerja Anggota Tetap : Direktur Manajemen Risiko Anggota Tetap : Direktur Pembiayaan dan Investasi Anggota Tetap : Direktur Pengembangan Proyek dan Jasa Konsultasi Anggota Tetap : Kepala Divisi Evaluasi Pembiayaan dan Investasi Anggota Tetap : Kepala Divisi Integrated Risk Management Anggota Tetap : Kepala Divisi Environmental Social Safeguard and Business Continuity Management

Komite Risiko & Kapital mempunyai sub komite sebagai berikut:

1) Sub Komite Manajemen Risiko Tugas dan kegiatan Sub Komite Manajemen Risiko antara lain: a. Menetapkan kerangka pengelolaan risiko yang sesuai dengan risiko spesifik yang dihadapi oleh Perseroan berdasarkan

RKAP dan Key Performance Indicator (“KPI”) Korporasi sesuai dengan Kontrak Manajemen. b. Menetapkan kebijakan (pedoman, prosedur, limit), serta mengelola perubahannya sebagai respon terhadap usulan Risk

Taking Divisions dan/atau rekomendasi komite sesuai lingkup tugasnya. c. Rapat sub komite dilakukan:

i. paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, dan ii. risalah rapat komite disampaikan kepada KRK.

d. Mekanisme rapat ditetapkan sendiri oleh sub komite setiap awal tahun, mengacu pada ketentuan Tata Cara Rapat dalam lampiran.

Sub Komite Manajemen Risiko dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK-6/SMI/0616 tanggal 6 Juni 2016 dengan susunan keanggotaan Komite pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Ketua : Direktur Manajemen Risiko Sekretaris : Kepala Divisi Integrated Risk Management Anggota Tetap : Direktur Utama Anggota Tetap ; Direktur Manajemen Risiko Anggota Tetap : Direktur Keuangan dan Dukungan Kerja Anggota Tetap : Direktur Pembiayaan dan Investasi Anggota Tetap : Direktur Pengembangan Proyek dan Jasa Konsultasi Anggota Tetap : Kepala Divisi Integrated Risk Management Anggota Tidak Tetap : Kepala Divisi yang terkait dengan risiko spesifik yang dikelola

40

2) Sub Komite Asset & Liabilities Tugas dan kegiatan Sub Komite Asset & Liabilities antara lain: a. Merumuskan strategi tahunan Asset Liabilities Management (“ALM”) yang mencakup pengelolaan eksposure risiko suku

bunga, mata uang, likuiditas, strategi pengelolaan dana untuk mengoptimalkan hasil pengelolaan dana, dan alternatif sumber pendanaan untuk meminimalkan biaya dana dalam rangka mencapai strategi ALM berdasarkan RKAP.

b. Menetapkan pricing (range) suku bunga pinjaman, dan suku bunga dana dengan ketentuan: i. Pricing yang ditetapkan bersifat mengikat pada setiap pengambilan keputusan, antara lain bagi Komite Kredit dan

Investasi pada saat memberikan persetujuan pembiayaan. ii. Keputusan yang tidak sesuai dengan pricing yang ditetapkan wajib mendapatkan persetujuan seluruh Direksi terlebih

dahulu. c. Memberikan rekomendasi perubahan kebijakan ALM (pedoman, prosedur, limit) dengan memperhatikan transaksi keuangan

yang dilakukan, kondisi makro, dan alternatif lindung nilai yang tersedia di pasar. d. Rapat sub komite dilakukan:

i. Paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk membahas strategi tahunan ALM, rekomendasi penentuan harga (pricing) suku bunga pinjaman, dan suku bunga dana.

ii. Paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (dua) bulan untuk evaluasi kesesuaian kebijakan/transaksi yang dilakukan. iii. Sesuai kebutuhan untuk pembahasan dengan agenda khusus. iv. Risalah rapat komite disampaikan kepada KRK.

e. Mekanisme rapat ditetapkan sendiri oleh sub komite setiap awal tahun, mengacu pada ketentuan Tata Cara Rapat dalam lampiran.

Sub Komite Asset & Liabilities dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK-6/SMI/0616 tanggal 6 Juni 2016 dengan susunan keanggotaan Komite pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Ketua : Direktur Keuangan dan Dukungan Kerja Sekretaris : Kepala Divisi Keuangan Anggota Tetap : Direktur Utama Anggota Tetap : Direktur Keuangan dan Dukungan Kerja Anggota Tetap : Direktur Manajemen Risiko Anggota Tetap : Direktur Pembiayaan dan Investasi Anggota Tetap : Kepala Divisi Keuangan Anggota Tetap : Kepala Divisi Evaluasi Pembiayaan dan Investasi Anggota Tetap : Kepala Divisi Integrated Risk Management Anggota Tidak Tetap : Kepala Divisi Akuntansi Anggota Tidak Tetap : Kepala Divisi Pembiayaan dan Investasi I Anggota Tidak Tetap : Kepala Divisi Pembiayaan dan Investasi II Anggota Tidak Tetap : Kepala Divisi Pembiayaan dan Investasi III Anggota Tidak Tetap : Kepala Divisi Pengendalian Fasilitas Pembiayaan Anggota Tidak Tetap : Kepala Divisi Pembiayaan Pemda dan Instansi Pemerintah Lainnya Anggota Tidak Tetap : Kepala Divisi yang membawahi Unit Usaha Syariah

3) Sub Komite Target & Monitoring

Tugas dan kegiatan Sub Komite Target & Monitoring antara lain: a. Merumuskan strategi tahunan terkait alokasi sumber daya perusahaan (pembiayaan, penyiapan proyek, & advisory), beserta

pengawasan dan pengendaliannya berdasarkan RKAP dan KPI Korporasi sesuai dengan Kontrak Manajemen. b. Merekomendasikan perubahan kebijakan (pedoman, prosedur, limit) proses bisnis. c. Memberikan keputusan terkait kualitas aset, antara lain: restrukturisasi, penjualan aset yang telah selesai dibiayai, atau

keputusan litigasi. d. Rapat sub komite dilakukan:

i. Sesuai kebutuhan untuk pembahasan terkait kualitas aset. ii. Paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan untuk evaluasi strategi, kinerja dan kesesuaian kebijakan/produk

terhadap target market. iii. Risalah komite disampaikan kepada KRK.


Sub Komite Target & Monitoring dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK-6/SMI/0616 tanggal 6 Juni 2016 dengan susunan keanggotaan Komite pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Ketua : Direktur Utama Sekretaris : Kepala Divisi Perencanaan Strategis dan Pengembangan Bisnis Anggota Tetap : Direktur Utama Anggota Tetap : Direktur Pembiayaan dan Investasi Anggota Tetap : Direktur Keuangan dan Dukungan Kerja

41

2) Sub Komite Asset & Liabilities Tugas dan kegiatan Sub Komite Asset & Liabilities antara lain: a. Merumuskan strategi tahunan Asset Liabilities Management (“ALM”) yang mencakup pengelolaan eksposure risiko suku

bunga, mata uang, likuiditas, strategi pengelolaan dana untuk mengoptimalkan hasil pengelolaan dana, dan alternatif sumber pendanaan untuk meminimalkan biaya dana dalam rangka mencapai strategi ALM berdasarkan RKAP.

b. Menetapkan pricing (range) suku bunga pinjaman, dan suku bunga dana dengan ketentuan: i. Pricing yang ditetapkan bersifat mengikat pada setiap pengambilan keputusan, antara lain bagi Komite Kredit dan

Investasi pada saat memberikan persetujuan pembiayaan. ii. Keputusan yang tidak sesuai dengan pricing yang ditetapkan wajib mendapatkan persetujuan seluruh Direksi terlebih

dahulu. c. Memberikan rekomendasi perubahan kebijakan ALM (pedoman, prosedur, limit) dengan memperhatikan transaksi keuangan

yang dilakukan, kondisi makro, dan alternatif lindung nilai yang tersedia di pasar. d. Rapat sub komite dilakukan:

i. Paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk membahas strategi tahunan ALM, rekomendasi penentuan harga (pricing) suku bunga pinjaman, dan suku bunga dana.

ii. Paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (dua) bulan untuk evaluasi kesesuaian kebijakan/transaksi yang dilakukan. iii. Sesuai kebutuhan untuk pembahasan dengan agenda khusus. iv. Risalah rapat komite disampaikan kepada KRK.


Sub Komite Asset & Liabilities dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK-6/SMI/0616 tanggal 6 Juni 2016 dengan susunan keanggotaan Komite pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Ketua : Direktur Keuangan dan Dukungan Kerja Sekretaris : Kepala Divisi Keuangan Anggota Tetap : Direktur Utama Anggota Tetap : Direktur Keuangan dan Dukungan Kerja Anggota Tetap : Direktur Manajemen Risiko Anggota Tetap : Direktur Pembiayaan dan Investasi Anggota Tetap : Kepala Divisi Keuangan Anggota Tetap : Kepala Divisi Evaluasi Pembiayaan dan Investasi Anggota Tetap : Kepala Divisi Integrated Risk Management Anggota Tidak Tetap : Kepala Divisi Akuntansi Anggota Tidak Tetap : Kepala Divisi Pembiayaan dan Investasi I Anggota Tidak Tetap : Kepala Divisi Pembiayaan dan Investasi II Anggota Tidak Tetap : Kepala Divisi Pembiayaan dan Investasi III Anggota Tidak Tetap : Kepala Divisi Pengendalian Fasilitas Pembiayaan Anggota Tidak Tetap : Kepala Divisi Pembiayaan Pemda dan Instansi Pemerintah Lainnya Anggota Tidak Tetap : Kepala Divisi yang membawahi Unit Usaha Syariah

3) Sub Komite Target & Monitoring

Tugas dan kegiatan Sub Komite Target & Monitoring antara lain: a. Merumuskan strategi tahunan terkait alokasi sumber daya perusahaan (pembiayaan, penyiapan proyek, & advisory), beserta

pengawasan dan pengendaliannya berdasarkan RKAP dan KPI Korporasi sesuai dengan Kontrak Manajemen. b. Merekomendasikan perubahan kebijakan (pedoman, prosedur, limit) proses bisnis. c. Memberikan keputusan terkait kualitas aset, antara lain: restrukturisasi, penjualan aset yang telah selesai dibiayai, atau

keputusan litigasi. d. Rapat sub komite dilakukan:

i. Sesuai kebutuhan untuk pembahasan terkait kualitas aset. ii. Paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan untuk evaluasi strategi, kinerja dan kesesuaian kebijakan/produk

terhadap target market. iii. Risalah komite disampaikan kepada KRK.


Sub Komite Target & Monitoring dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK-6/SMI/0616 tanggal 6 Juni 2016 dengan susunan keanggotaan Komite pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Ketua : Direktur Utama Sekretaris : Kepala Divisi Perencanaan Strategis dan Pengembangan Bisnis Anggota Tetap : Direktur Utama Anggota Tetap : Direktur Pembiayaan dan Investasi Anggota Tetap : Direktur Keuangan dan Dukungan Kerja

Anggota Tetap : Direktur Manajemen Risiko Anggota Tetap : Direktur Pengembangan Proyek dan Jasa Konsultasi Anggota Tetap : Kepala Divisi Perencanaan Strategis dan Pengembangan Bisnis Anggota Tetap : Kepala Divisi Pembiayaan dan Investasi I Anggota Tetap : Kepala Divisi Pembiayaan dan Investasi II Anggota Tetap : Kepala Divisi Pembiayaan dan Investasi III Anggota Tetap : Kepala Divisi Pengendalian Fasilitas Pembiayaan Anggota Tetap : Kepala Divisi Pembiayaan Pemda dan Instansi Pemerintah Lainnya Anggota Tetap : Kepala Divisi yang membawahi Unit Usaha Syariah Anggota Tetap : Kepala Divisi Keuangan Anggota Tetap : Kepala Divisi Pengembangan Proyek dan Advisory I Anggota Tetap : Kepala Divisi Pengembangan Proyek dan Advisory II Anggota Tetap : Kepala Divisi Pengembangan Proyek dan Advisory III Anggota Tetap : Kepala Divisi Evaluasi Pembiayaan dan Investasi Anggota Tidak Tetap : Kepala Divisi Hukum Anggota Tidak Tetap : Kepala Divisi Integrated Risk Management Anggota Tidak Tetap : Kepala Divisi Environmental Social Safeguard and Business Continuity Management

B) KOMITE PEMBIAYAAN

Tugas dan kegiatan Komite Pembiayaan antara lain: a. Memutuskan transaksi pembiayaan dan jasa layanan pembiayaan (termasuk syariah). b. Rapat Komite dilakukan:

i. Sesuai kebutuhan untuk pembahasan keputusan transaksi penyertaan modal. ii. Risalah rapat komite disampaikan kepada Sub Komite Target & Monitoring.

c. Mekanisme rapat ditetapkan sendiri oleh komite setiap awal tahun, mengacu pada ketentuan Tata Cara Rapat dalam lampiran.

Komite Pembiayaan dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK-8/SMI/0616 tanggal 6 Juni 2016 dengan susunan keanggotaan Komite pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Sekretaris : Kepala Divisi Pengusul Pembiayaan Anggota Tetap : Direktur Utama Anggota Tetap : Direktur Pembiayaan dan Investasi Anggota Tetap : Direktur Manajemen Risiko Anggota Tetap : Direktur Keuangan dan Dukungan Kerja Anggota Tetap : Kepala Divisi Pembiayaan dan Investasi I Anggota Tetap : Kepala Divisi Pembiayaan dan Investasi II Anggota Tetap : Kepala Divisi Pembiayaan dan Investasi III Anggota Tetap : Kepala Divisi Pembiayaan Pemda dan Instansi Pemerintah Lainnya Anggota Tetap : Kepala Divisi yang membawahi Unit Usaha Syariah Anggota Tetap : Kepala Divisi Hukum Anggota Tetap : Kepala Divisi Evaluasi Pembiayaan dan Investasi Anggota Tidak Tetap : Kepala Divisi Environmental Social Safeguard and Business Continuity Management

C) KOMITE PENYERTAAN MODAL

Tugas dan kegiatan Komite Penyertaan Modal antara lain: a. Memutuskan transaksi penyertaan modal, pendirian anak perusahaan/perusahaan patungan termasuk pelepasan sebagian

atau seluruh penyertaan modal Perseroan tersebut (berikut jenis transaksi/produk tertentu yang berakibat Perseroan memiliki/melepaskan kepemilikan saham pada perusahaan), dimana Direksi yang duduk sebagai anggota komite bertindak sebagai Pejabat Berwenang Memutus.

b. Rapat Komite dilakukan: i. Sesuai kebutuhan untuk pembahasan keputusan transaksi penyertaan modal. ii. Risalah rapat komite disampaikan kepada Sub Komite Target & Monitoring.


Komite Penyertaan Modal dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK-5/SMI/0616 tanggal 1 Juni 2016 dengan susunan keanggotaan Komite pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut: Sekretaris : Kepala Divisi Pengusul Anggota Tetap : Direktur Utama Anggota Tetap : Direktur Pembiayaan dan Investasi Anggota Tetap : Direktur Keuangan dan Dukungan Kerja

42

Anggota Tetap : Direktur Manajemen Risiko Anggota Tetap : Direktur Pengembangan Proyek dan Jasa Konsultasi Anggota Tetap : Kepala Divisi Pembiayaan dan Investasi I Anggota Tetap : Kepala Divisi Pembiayaan dan Investasi II Anggota Tetap : Kepala Divisi Pembiayaan dan Investasi III Anggota Tetap : Kepala Divisi Pengendalian Fasilitas Pembiayaan Anggota Tetap : Kepala Divisi yang membawahi Unit Usaha Syariah Anggota Tetap : Kepala Divisi Hukum Anggota Tetap : Kepala Divisi Evaluasi Pembiayaan dan Investasi Anggota Tidak Tetap : Kepala Divisi Environmental Social Safeguard and Business Continuity Management

D) KOMITE PENGEMBANGAN PROYEK & ADVISORY

Tugas dan kegiatan Komite Pengembangan Proyek & Advisory antara lain: a. Memutuskan kegiatan penugasan atau penyiapan proyek, dimana Direksi yang duduk sebagai anggota komite bertindak

sebagai Pejabat Berwenang Memutus. b. Rapat sub komite dilakukan:

i. Sesuai kebutuhan untuk pembahasan keputusan penugasan. ii. Risalah rapat komite disampaikan kepada Sub Komite Target & Monitoring.


Komite Pengembangan Proyek & Advisory dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK-9/SMI/0616 tanggal 6 Juni 2016 dengan susunan keanggotaan Komite pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut: Sekretaris : Kepala Divisi Dukungan Pengembangan Proyek & Advisory Anggota Tetap : Direktur Utama Anggota Tetap : Direktur Pengembangan Proyek dan Jasa Konsultasi Anggota Tetap : Direktur Manajemen Risiko Anggota Tetap : Direktur Keuangan dan Dukungan Kerja Anggota Tetap : Kepala Divisi Pengembangan Proyek dan Adisory I Anggota Tetap : Kepala Divisi Pengembangan Proyek dan Adisory II Anggota Tetap : Kepala Divisi Pengembangan Proyek dan Adisory III Anggota Tetap : Kepala Divisi Dukungan Pengembangan Proyek dan Advisory Anggota Tetap : Kepala Divisi Hukum Anggota Tetap : Kepala Divisi Integrated Risk Management Anggota Tetap : Kepala Divisi Environmental Social Safeguard and Business Continuity Management

E) KOMITE TEKNOLOGI SISTEM INFORMASI

Tugas dan kegiatan Komite Teknologi Sistem Informasi (“TSI”) antara lain: a. Merumuskan strategi tahunan dalam rangka kegiatan pengelolaan TSI berdasarkan RKAP. b. Memberikan rekomendasi kepada Direksi terhadap kesesuaian Master Plan TSI dengan rencana strategis kegiatan usaha,

dengan memperhatikan hal berikut ini: - Rencana pelaksanaan (road map). - Sumber daya yang dibutuhkan. - Keuntungan/manfaat yang akan diperoleh saat rencana diterapkan.

c. Memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait pengelolaan TSI Perseroan, antara lain mengenai: - Manajemen Risiko terkait penggunaan TSI. - Pelaksanaan proyek-proyek TSI yang terdapat dalam Rencana Strategis TSI dan menetapkan status prioritas proyek TSI yang

bersifat kritikal. - Kesesuaian TSI dengan kebutuhan sistem informasi manajemen Perseroan. - Pemantauan atas kinerja TSI dan upaya peningkatannya. - Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait TSI yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan satuan kerja

penyelenggara. - Kecukupan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Perseroan.

d. Rapat Komite dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. e. Mekanisme rapat ditetapkan sendiri oleh komite setiap awal tahun, mengacu pada ketentuan Tata Cara Rapat dalam lampiran. Komite Komite Teknologi Sistem Informasi dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK-7/SMI/0616 tanggal 6 Juni 2016 dengan susunan keanggotaan Komite pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut: Ketua : Direktur Keuangan dan Dukungan Kerja Sekretaris : Kepala Divisi Teknologi Informasi Anggota Tetap : Direktur Keuangan dan Dukungan Kerja

43

Anggota Tetap : Direktur Manajemen Risiko Anggota Tetap : Direktur Pengembangan Proyek dan Jasa Konsultasi Anggota Tetap : Kepala Divisi Pembiayaan dan Investasi I Anggota Tetap : Kepala Divisi Pembiayaan dan Investasi II Anggota Tetap : Kepala Divisi Pembiayaan dan Investasi III Anggota Tetap : Kepala Divisi Pengendalian Fasilitas Pembiayaan Anggota Tetap : Kepala Divisi yang membawahi Unit Usaha Syariah Anggota Tetap : Kepala Divisi Hukum Anggota Tetap : Kepala Divisi Evaluasi Pembiayaan dan Investasi Anggota Tidak Tetap : Kepala Divisi Environmental Social Safeguard and Business Continuity Management

D) KOMITE PENGEMBANGAN PROYEK & ADVISORY

Tugas dan kegiatan Komite Pengembangan Proyek & Advisory antara lain: a. Memutuskan kegiatan penugasan atau penyiapan proyek, dimana Direksi yang duduk sebagai anggota komite bertindak

sebagai Pejabat Berwenang Memutus. b. Rapat sub komite dilakukan:

i. Sesuai kebutuhan untuk pembahasan keputusan penugasan. ii. Risalah rapat komite disampaikan kepada Sub Komite Target & Monitoring.


Komite Pengembangan Proyek & Advisory dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK-9/SMI/0616 tanggal 6 Juni 2016 dengan susunan keanggotaan Komite pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut: Sekretaris : Kepala Divisi Dukungan Pengembangan Proyek & Advisory Anggota Tetap : Direktur Utama Anggota Tetap : Direktur Pengembangan Proyek dan Jasa Konsultasi Anggota Tetap : Direktur Manajemen Risiko Anggota Tetap : Direktur Keuangan dan Dukungan Kerja Anggota Tetap : Kepala Divisi Pengembangan Proyek dan Adisory I Anggota Tetap : Kepala Divisi Pengembangan Proyek dan Adisory II Anggota Tetap : Kepala Divisi Pengembangan Proyek dan Adisory III Anggota Tetap : Kepala Divisi Dukungan Pengembangan Proyek dan Advisory Anggota Tetap : Kepala Divisi Hukum Anggota Tetap : Kepala Divisi Integrated Risk Management Anggota Tetap : Kepala Divisi Environmental Social Safeguard and Business Continuity Management

E) KOMITE TEKNOLOGI SISTEM INFORMASI

Tugas dan kegiatan Komite Teknologi Sistem Informasi (“TSI”) antara lain: a. Merumuskan strategi tahunan dalam rangka kegiatan pengelolaan TSI berdasarkan RKAP. b. Memberikan rekomendasi kepada Direksi terhadap kesesuaian Master Plan TSI dengan rencana strategis kegiatan usaha,

dengan memperhatikan hal berikut ini: - Rencana pelaksanaan (road map). - Sumber daya yang dibutuhkan. - Keuntungan/manfaat yang akan diperoleh saat rencana diterapkan.

c. Memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait pengelolaan TSI Perseroan, antara lain mengenai: - Manajemen Risiko terkait penggunaan TSI. - Pelaksanaan proyek-proyek TSI yang terdapat dalam Rencana Strategis TSI dan menetapkan status prioritas proyek TSI yang

bersifat kritikal. - Kesesuaian TSI dengan kebutuhan sistem informasi manajemen Perseroan. - Pemantauan atas kinerja TSI dan upaya peningkatannya. - Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait TSI yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan satuan kerja

penyelenggara. - Kecukupan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Perseroan.

d. Rapat Komite dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. e. Mekanisme rapat ditetapkan sendiri oleh komite setiap awal tahun, mengacu pada ketentuan Tata Cara Rapat dalam lampiran. Komite Komite Teknologi Sistem Informasi dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK-7/SMI/0616 tanggal 6 Juni 2016 dengan susunan keanggotaan Komite pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut: Ketua : Direktur Keuangan dan Dukungan Kerja Sekretaris : Kepala Divisi Teknologi Informasi Anggota Tetap : Direktur Keuangan dan Dukungan Kerja

Anggota Tetap : Kepala Divisi Teknologi Informasi Anggota Tetap : Kepala Divisi Pengendalian Fasilitas Pembiayaan Anggota Tetap : Kepala Divisi Dukungan Pengembangan Proyek dan Advisory Anggota Tetap : Kepala Divisi Akuntansi Anggota Tetap : Kepala Divisi Perencanaan Strategis dan Pengembangan Bisnis Anggota Tetap : Kepala Divisi Integrated Risk Management Anggota Tidak Tetap : Kepala Divisi yang terkait dengan agenda pembahasan

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, fungsi Komite Nominasi & Renumerasi Perseroan dijalankan oleh Dewan Komisaris. SEKRETARIS PERUSAHAAN Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014, Direksi Perseroan telah menunjuk dan mengangkat Faaris Pranawa sebagai Pelaksana Tugas Sekretaris Perusahaan melalui Surat Keputusan Direksi Nomor SK-12/SMI/0716 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Sekretaris Perusahaan tanggal 25 Juli 2016. Berikut ini adalah informasi tentang Sekretaris Perusahaan Perseroan: Nama : Faaris Pranawa* Nomor Telepon : (62-21) 8082 5288 Faksimili : (62-21) 8082 5258 E-mail : [email protected] Alamat : Gedung Sahid Sudirman Center, Lantai 47-48


*) Pengangkatan Faaris Pranawa selaku Pelaksana Tugas Sekretaris Perusahaan berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan diangkatnya Sekretaris Perusahaan yang definitif oleh Direksi. Faaris Pranawa Warga Negara Indonesia, 42 tahun, menduduki jabatan sekretaris perusahaan sejak 25 Juli 2016, saat ini merangkap jabatan sebagai Kepala Divisi Hukum Perseroan. Sebelumnya berkarya di PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) sejak tahun 2004 dan menduduki berbagai jabatan, terakhir sebagai Group Head Compliance Division dan Counsel Officer di Divisi Hukum, Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) (2000 - 2004) setelah sebelumnya memulai karir pada berbagai firma hukum sejak tahun 1997. Memperoleh gelar Sarjana Hukum di bidang Hukum Ekonomi dari Universitas Indonesia dan gelar Magister Hukum dari universitas yang sama pada tahun 1999. Sekretaris Perusahaan berfungsi sebagai petugas penghubung (liaison officer) antara Perseroan dengan seluruh pemangku kepentingan. Selain itu, Sekretaris Perusahaan juga bertanggung jawab memberikan masukan kepada Direksi dalam rangka memastikan kepatuhan Perseroan atas seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku, melaksanakan tata usaha administrasi dokumen korporasi Perseroan, serta melaksanakan tanggung jawab sosial Perseroan. Secara umum, Sekretaris Perusahaan bertanggungjawab untuk menciptakan citra Perseroan yang baik melalui penciptaan hubungan baik dengan seluruh pemangku kepentingan. Sekretaris Perusahaan memimpin Divisi Sekretariat Perusahaan dan menjalankan fungsi-fungsi sebagai berikut : 1. Fungsi Pemenuhan Ketentuan Keterbukaan melalui :

a. Penyampaian laporan dan informasi kegiatan Perseroan kepada Pemegang Saham dan regulator; b. Penyelenggaraan kegiatan korporasi seperti penyelenggaraan RUPS, Rapat Direksi dan kegiatan korporasi lainnya; c. Pelaksanaan GCG compliance.

2. Fungsi Komunikasi guna menciptakan citra positif Perseroan melalui: a. Pemeliharaan dan pengembangan hubungan baik dengan eksternal stakeholders Perseroan, baik dengan Pemegang Saham

dan lembaga-lembaga terkait, media massa, investor , dan masyarakat umum lainnya; b. Pelaksanaan kegiatan komunikasi internal Perseroan, baik melalui penyampaian informasi maupun penyelenggaraan kegiatan

karyawan; c. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi Perseroan melalui investor forum, project expo, iklan, website, sponsorship, corporate gift,

serta kegiatan lainnya. 3. Fungsi Biro Direksi dan Administrasi

a. Menyelenggarakan Rapat Direksi dan rapat lainnya; b. Penatausahaan dan penyimpanan dokumen Perseroan; c. Pelaksanaan kegiatan Biro Direksi; d. Budget Control.

4. Fungsi Tanggung Jawab Sosial a. Melakukan kegiatan Program Kemitraan & Bina Lingkungan (PKBL); b. Melakukan kegiatan sosial lainnya selain kegiatan PKBL.

44

PIAGAM AUDIT DAN DIVISI AUDIT INTERNAL Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memiliki Piagam Audit Internal yang ditetapkan tanggal 30 November 2009 dan terakhir diubah pada tanggal 24 April 2014. Divisi Audit Internal dipimpin oleh seorang Kepala Divisi yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK-27b/SMI/0410 tentang Pengangkatan Audit Internal tanggal 28 April 2010 yang berlaku sejak tanggal 1 Mei 2010 dan Surat Persetujuan Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 10 Maret 2014, Perseroan telah mengangkat Iman Nurrohman sebagai Kepala Divisi Audit Internal. Berikut ini adalah informasi tentang Divisi Audit Internal Perseroan: Iman Nurrohman bergabung dengan Perseroan sejak 2009 dan mulai menjabat sebagai Kepala Divisi Audit sejak bulan Mei 2010. Mengawali karir sebagai Auditor di Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan tahun 1990 sampai dengan 1999. Mulai tahun 1999 bergabung dengan salah satu kantor akuntan publik di Jakarta sampai tahun 2005. Pada 2006 bergabung dengan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) sebagai IT Auditor sampai 2008. Meraih gelar Akuntan dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) pada 1996. Iman Nurrohman juga telah meraih sertifikasi Certified Information System Auditor (CISA). Tanggung jawab pengawasan internal Direksi Perseroan dilaksanakan melalui Divisi Audit Internal, dengan tanggung jawab membantu Direktur Utama dalam menilai pelaksanaan tata kelola Perusahaan, pengelolaan risiko, dan pengendalian internal Perseroan. Sesuai dengan Piagam Audit Internal, tugas dan tanggung jawab Divisi Audit Internal antara lain: • Menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja Penugasan Tahunan (RKPT) kepada Direktur Utama dan Komite Audit; • Menyusun dan memelihara Pedoman Audit Intern Perseroan untuk memastikan bahwa semua proses layanan asurans dan konsultansi

dilakukan sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan; • Menyelenggarakan tertib administrasi pelaksanaan fungsi dan tugas DAI; • Memberikan masukan kepada manajemen atas hal-hal terkait jalannya sistem pengendalian intern, pengelolaan resiko, dan penerapan

tata kelola Perseroan yang baik serta kepatuhan atas ketentuan intern Perseroan maupun perundang-undangan yang berlaku; • Melaksanakan penugasan berdasarkan rencana kerja audit intern, pedoman audit intern yang berkaitan, serta standar profesi audit

intern dan kode etik auditor intern yang berlaku umum (berdasarkan pengaturan dari konsorsium profesi auditor intern Indonesia dan The Institute of Internal Auditors);

• Memberikan saran dan rekomendasi perbaikan atas kondisi, sebab, dan/atau akibat yang ditimbulkan dari kelemahan/definisi yang ditemukan dalam pelasanaan penugasan;

• Melaksanakan penugasan di luar rencana kerja apabila dipandang perlu; dan • Melakukan tanggung jawab lain berdasarkan penugasan dari Direktur Utama sesuai ketentuan yang berlaku di Perseroan. D. SUMBER DAYA MANUSIA Kinerja Perseroan dalam mencapai visi, misi dan strateginya sangat tergantung pada kemampuan Perseroan untuk memaksimalkan seluruh komponen organisasi. Untuk itu, Perseroan senantiasa memberi prioritas pada pengembangan sumber daya manusia (SDM) guna memastikan tercapainya kinerja usaha yang berkelanjutan. Untuk mengisi kebutuhan SDM yang berkualitas, Perseroan telah menjalankan proses seleksi dan rekrutmen yang komprehensif, dengan melibatkan masing-masing unit kerja guna memastikan bahwa tingkat kompetensi dan karakter para kandidat telah dapat memenuhi kebutuhan organisasi. Seperti diuraikan dalam Pedoman GCG Perseroan, Perseroan menjadikan Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagai bagian dari budaya kerja untuk menciptakan suasana kerja yang tertib, aman, handal, nyaman dan berwawasan lingkungan, dengan cara: 1. Menerapkan sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja 2. Menguasai dan memahami situasi dan kondisi lingkungan kerja serta menerapkan sistem Keamanan, Keselamatan dan Kesehatan

Kerja di lingkungan kerja secara konsisten. 3. Mengupayakan perbaikan berkelanjutan atas berbagai infrastruktur yang berkaitan dengan keamanan, Keselamatan dan Kesehatan

Kerja. 4. Melakukan upaya antisipatif terhadap keadaan darurat yang disebabkan oleh gangguan keamanan, kecelakaan, pencemaran dan

bencana alam. 5. Menyertakan partisipasi karyawan sebagai bagian upaya peningkatan pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja. 6. Melaksanakan program kepedulian akan penyelamatan lingkungan yang diimplementasikan melalui kegiatan PKBL. Program kesejahteraan karyawan meliputi gaji pokok yang dibayarkan kepada karyawan setiap akhir bulan sesuai dengan ketentuan Upah Minimum Provinsi (UMP), jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) yang meliputi jaminan kematian (JK), jaminan kecelakaan kerja (JKK), dan jaminan hari tua (JHT), asuransi kesehatan, bonus prestasi dan fasilitas berupa potongan harga untuk pembelian rumah di proyek-proyek yang dikembangkan oleh Perseroan bagi karyawan dengan masa kerja tertentu. Sebagai wujud komitmen Perseroan di bidang pengembangan sumber daya manusia, Perseroan mendorong karyawannya untuk mengikuti program-program peningkatan kapasitas. Kegiatan pengembangan SDM terus berlanjut di tahun 2016, untuk melengkapi SDM Perseroan dengan kompetensi teknis, manajerial dan soft-skill yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan usaha di masa depan. Pada tahun 2016, hingga bulan Juni total pelatihan yang dilakukan sebanyak 13 Program inhouse training dan 36 Program Pelatihan Publik.

45

PIAGAM AUDIT DAN DIVISI AUDIT INTERNAL Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memiliki Piagam Audit Internal yang ditetapkan tanggal 30 November 2009 dan terakhir diubah pada tanggal 24 April 2014. Divisi Audit Internal dipimpin oleh seorang Kepala Divisi yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK-27b/SMI/0410 tentang Pengangkatan Audit Internal tanggal 28 April 2010 yang berlaku sejak tanggal 1 Mei 2010 dan Surat Persetujuan Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 10 Maret 2014, Perseroan telah mengangkat Iman Nurrohman sebagai Kepala Divisi Audit Internal. Berikut ini adalah informasi tentang Divisi Audit Internal Perseroan: Iman Nurrohman bergabung dengan Perseroan sejak 2009 dan mulai menjabat sebagai Kepala Divisi Audit sejak bulan Mei 2010. Mengawali karir sebagai Auditor di Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan tahun 1990 sampai dengan 1999. Mulai tahun 1999 bergabung dengan salah satu kantor akuntan publik di Jakarta sampai tahun 2005. Pada 2006 bergabung dengan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) sebagai IT Auditor sampai 2008. Meraih gelar Akuntan dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) pada 1996. Iman Nurrohman juga telah meraih sertifikasi Certified Information System Auditor (CISA). Tanggung jawab pengawasan internal Direksi Perseroan dilaksanakan melalui Divisi Audit Internal, dengan tanggung jawab membantu Direktur Utama dalam menilai pelaksanaan tata kelola Perusahaan, pengelolaan risiko, dan pengendalian internal Perseroan. Sesuai dengan Piagam Audit Internal, tugas dan tanggung jawab Divisi Audit Internal antara lain: • Menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja Penugasan Tahunan (RKPT) kepada Direktur Utama dan Komite Audit; • Menyusun dan memelihara Pedoman Audit Intern Perseroan untuk memastikan bahwa semua proses layanan asurans dan konsultansi

dilakukan sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan; • Menyelenggarakan tertib administrasi pelaksanaan fungsi dan tugas DAI; • Memberikan masukan kepada manajemen atas hal-hal terkait jalannya sistem pengendalian intern, pengelolaan resiko, dan penerapan

tata kelola Perseroan yang baik serta kepatuhan atas ketentuan intern Perseroan maupun perundang-undangan yang berlaku; • Melaksanakan penugasan berdasarkan rencana kerja audit intern, pedoman audit intern yang berkaitan, serta standar profesi audit

intern dan kode etik auditor intern yang berlaku umum (berdasarkan pengaturan dari konsorsium profesi auditor intern Indonesia dan The Institute of Internal Auditors);

• Memberikan saran dan rekomendasi perbaikan atas kondisi, sebab, dan/atau akibat yang ditimbulkan dari kelemahan/definisi yang ditemukan dalam pelasanaan penugasan;

• Melaksanakan penugasan di luar rencana kerja apabila dipandang perlu; dan • Melakukan tanggung jawab lain berdasarkan penugasan dari Direktur Utama sesuai ketentuan yang berlaku di Perseroan. D. SUMBER DAYA MANUSIA Kinerja Perseroan dalam mencapai visi, misi dan strateginya sangat tergantung pada kemampuan Perseroan untuk memaksimalkan seluruh komponen organisasi. Untuk itu, Perseroan senantiasa memberi prioritas pada pengembangan sumber daya manusia (SDM) guna memastikan tercapainya kinerja usaha yang berkelanjutan. Untuk mengisi kebutuhan SDM yang berkualitas, Perseroan telah menjalankan proses seleksi dan rekrutmen yang komprehensif, dengan melibatkan masing-masing unit kerja guna memastikan bahwa tingkat kompetensi dan karakter para kandidat telah dapat memenuhi kebutuhan organisasi. Seperti diuraikan dalam Pedoman GCG Perseroan, Perseroan menjadikan Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagai bagian dari budaya kerja untuk menciptakan suasana kerja yang tertib, aman, handal, nyaman dan berwawasan lingkungan, dengan cara: 1. Menerapkan sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja 2. Menguasai dan memahami situasi dan kondisi lingkungan kerja serta menerapkan sistem Keamanan, Keselamatan dan Kesehatan

Kerja di lingkungan kerja secara konsisten. 3. Mengupayakan perbaikan berkelanjutan atas berbagai infrastruktur yang berkaitan dengan keamanan, Keselamatan dan Kesehatan

Kerja. 4. Melakukan upaya antisipatif terhadap keadaan darurat yang disebabkan oleh gangguan keamanan, kecelakaan, pencemaran dan

bencana alam. 5. Menyertakan partisipasi karyawan sebagai bagian upaya peningkatan pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja. 6. Melaksanakan program kepedulian akan penyelamatan lingkungan yang diimplementasikan melalui kegiatan PKBL. Program kesejahteraan karyawan meliputi gaji pokok yang dibayarkan kepada karyawan setiap akhir bulan sesuai dengan ketentuan Upah Minimum Provinsi (UMP), jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) yang meliputi jaminan kematian (JK), jaminan kecelakaan kerja (JKK), dan jaminan hari tua (JHT), asuransi kesehatan, bonus prestasi dan fasilitas berupa potongan harga untuk pembelian rumah di proyek-proyek yang dikembangkan oleh Perseroan bagi karyawan dengan masa kerja tertentu. Sebagai wujud komitmen Perseroan di bidang pengembangan sumber daya manusia, Perseroan mendorong karyawannya untuk mengikuti program-program peningkatan kapasitas. Kegiatan pengembangan SDM terus berlanjut di tahun 2016, untuk melengkapi SDM Perseroan dengan kompetensi teknis, manajerial dan soft-skill yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan usaha di masa depan. Pada tahun 2016, hingga bulan Juni total pelatihan yang dilakukan sebanyak 13 Program inhouse training dan 36 Program Pelatihan Publik.

Keterangan Juni 2016 2015 2014 2013 2012 2011 Jumlah Program Pelatihan 49 107 62 60 100 71 Jumlah Peserta Pelatihan 232 300 137 91 72 49 Pada saat tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki serikat pekerja dan Perseroan tidak memperkerjakan tenaga kerja asing. Per tanggal 30 Juni 2016, Perseroan memiliki karyawan sejumlah 214 orang tidak termasuk Dewan Komisaris dan Direksi, dengan komposisi sebanyak 203 karyawan tetap dan 11 karyawan kontrak. Berikut rincian mengenai perkembangan jumlah karyawan tetap Perseroan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Tabel Komposisi Karyawan Perseroan Menurut Jenjang Kepangkatan

Jenjang Kepangkatan 30 Juni 31 Desember

2016 2015 2014 2013 2012 2011 Manajer Eksekutif & Advisor Teknis 3 2 - 1 3 3 Manajer Senior 19 17 16 15 18 14 Manajer Madya 106 74 44 40 31 28 Manajer Junior 70 61 34 28 19 3 Staf 16 13 9 7 1 1 Total 214 167 103 91 72 49 Tabel Komposisi Karyawan Perseroan Menurut Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan 30 Juni 31 Desember

2016 2015 2014 2013 2012 2011 Pasca Sarjana 50 39 17 11 13 9 Sarjana 145 111 78 74 57 38 Diploma 9 9 8 6 2 2 SMU 10 8 0 - - - Total 214 167 103 91 72 49 Tabel Komposisi Karyawan Perseroan Menurut Jenjang Usia


2016 2015 2014 2013 2012 2011 45 - 54 29 19 10 7 1 - 35 - 44 68 56 44 41 39 32 25 - 34 103 80 44 40 32 16 Di bawah 25 14 12 5 3 - 1 Total 214 167 103 91 72 49 Tabel Komposisi Karyawan Perseroan Menurut Status


2016 2015 2014 2013 2012 2011 Tetap 203 158 88 82 60 49 Kontrak 11 9 15 9 12 - Total 214 167 103 91 72 49

46

E. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN Struktur organisasi Perseroan adalah sebagai berikut :

F. DIAGRAM KEPEMILIKAN PERSEROAN DENGAN ENTITAS ASOSIASI DAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN

HUKUM

Berikut adalah diagram kepemilikan Perseroan dengan Entitas Asosiasi dan pemegang saham berbentuk badan hukum sampai dengan Prospektus ini diterbitkan :

NEGARA REPUBLIK INDONESIA

PERSEROAN

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE

FINANCE

100%

30%

47

E. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN Struktur organisasi Perseroan adalah sebagai berikut :

F. DIAGRAM KEPEMILIKAN PERSEROAN DENGAN ENTITAS ASOSIASI DAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN

HUKUM

Berikut adalah diagram kepemilikan Perseroan dengan Entitas Asosiasi dan pemegang saham berbentuk badan hukum sampai dengan Prospektus ini diterbitkan :

NEGARA REPUBLIK INDONESIA

PERSEROAN

PT INDONESIA INFRASTRUCTURE

FINANCE

100%

30%

G. HUBUNGAN PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN ENTITAS ASOSIASI

Nama Perseroan IIF Ekoputro Adijayanto KU dan KI Langgeng Subur K - Wahyu Utomo K - A. Kunta Wibawa Dasa Nugraha K Sukatmo Padmokarso KI - Emma Sri Martini DU - Agresius R. Kadiaman D - Edwin Syahruzad D - Darwin Trisna Djajawinata D - Mohammad Ghozie Indra Dalel D - Mohamad Chatib Basri - KU dan KI Edwin Gerungan - KI Zulkifli Zaini KI Robert Pakpahan - K Robert Olivier Dolk - K Hans-Juergen Hertel - K Marwanto Harjowiryono - K Rajeev Veeravalli Kannan - K Richard Lyon Ranken K Arisudono Soerono - DU Harold Jonathan Dharma Tjiptadjaja - D Wito Krisnahadi - D Hilda Savitri - D Indrawati Darmawan - D

Keterangan : D : Direktur DU : Direktur Utama K : Komisaris KU : Komisaris Utama KI : Komisaris Independen IIF : PT Indonesia Infrastructure Finance

H. KETERANGAN TENTANG ENTITAS ASOSIASI

a) PT Indonesia Infrastructure Finance (“IIF”)

Akta Pendirian, Anggaran Dasar dan Perubahannya IIF adalah suatu perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta, berkantor pusat di Gedung Energy Lantai 30, SCBD Lot.11A, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Telepon (021) 29915060, Faksimili (021) 29915061. IIF didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian PT Indonesia Infrastructure Finance No. 34 tanggal 15 Januari 2010, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., sebagai pengganti Sutjipto, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, yang disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-21503.AH.01.01 Tahun 2010 tanggal 28 April 2010, dan telah didaftarkan di Daftar Perseroan No. AHU-0031647.AH.01.09 Tahun 2010 tanggal 28 April 2010 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 20 tanggal 11 Maret 2011, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 5123/2011 (“Akta Pendirian IIF”). Sejak tanggal pendirian sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, IIF telah mengalami beberapa kali perubahan Anggaran Dasar yaitu sebagai berikut : - Perubahan Pertama Anggaran Dasar IIF adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para

Pemegang Saham Yang Diambil di Luar Rapat PT Indonesia Infrastructure Finance No. 13 tanggal 28 November 2011, yang dibuat dihadapan Utiek Rochmuljati Abdurachman, S.H., MLI., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-62064.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 15 Desember 2011 dan yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0103111.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 15 Desember 2011 (“Akta No. 13 tanggal 28 November 2011”). Akta ini menyetujui perubahan Pasal 4 ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar IIF.

48

- Perubahan Kedua Anggaran Dasar IIF sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Indonesia Infrastructure Finance No. 03 tanggal 7 Maret 2012, yang dibuat dihadapan Utiek Rochmuljati Abdurachman, S.H., MLI., M.Kn.,Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-11471 tanggal 03 April 2012 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0028632.AH.01.09 Tahun 2012 tanggal 03 April 2012 (“Akta No. 03 tanggal 7 Maret 2012”). Akta ini menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar IIF;

- Perubahan Ketiga Anggaran Dasar IIF sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang

Saham Yang Diambil Di Luar Rapat Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Indonesia Infrastructure Finance No. 10 tanggal 20 Desember 2013, yang dibuat dihadapan Utiek Rochmuljati Abdurrachman, S.H., MLI., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar IIF No. AHU-AH.01.10-01269 tanggal 10 Januari 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0002809.AH.01.09 Tahun 2014 tanggal 10 Januari 2014 (“Akta No. 10 tanggal 20 Desember 2013”). Akta ini menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar IIF.

- Perubahan Keempat Anggaran Dasar IIF sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT

Indonesia Infrastructure Finance No. 13 tanggal 24 April 2015, yang dibuat di hadapan Utiek Rochmuljati Abdurrachman, S.H., MLI, M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0928364 tanggal 29 April 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3499018.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 29 April 2015 (“Akta No. 13 tanggal 24 April 2015”). Akta ini menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar IIF.

- Perubahan terakhir Anggaran Dasar IIF sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang

Saham Yang Diambil Diluar Rapat Sebagi Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Indonesia Infrastructure Finance No. 05 tanggal 09 Juni 2016 yang dibuat dihadapan Utiek R. Abdurachman, S.H., MLI., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0055850 tanggal 09 Juni 2016 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0071106.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 09 Juni 2016 (“Akta No. 05 tanggal 09 Juni 2016”). Akta ini menyetujui perubahan anggaran dasar IIF mengenai penambahan ketentuan Pasal 12 ayat (14), penambahan ketentuan Pasal 15 ayat (15), perubahan ketentuan Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3), perubahan ketentuan Pasal 14 ayat (9) huruf b, perubahan ketentuan Pasal 14 ayat (10), dan perubahan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Anggaran Dasar IIF.

Kegiatan Usaha Berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar IIF, maksud dan tujuan IIF adalah menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang pembiayaan proyek-proyek infrastruktur di Indonesia. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, IIF dapat menjalankan kegiatan usaha berikut ini:

a. Memberikan pinjaman dalam bentuk, antara lain, senior debts, subordinated debt/mezzanine financing, bridge finance, take-out finance dan/atau refinance;

b. Memberikan penjaminan dalam bentuk, antara lain, pemenuhan kewajiban keuangan, credit enhancement dan/atau jaminan pelaksanaan pekerjaan;

c. Melakukan penyertaan modal (equity investment); d. Memberikan jasa dalam mencari pasar swap (swap market) yang berkaitan dengan perusahaan pembiayaan

infrastruktur; e. Memberikan jasa konsultasi (advisory service) yang berkaitan dengan, antara lain pendekatan risiko (risks

assessment), analisa kelayakan (feasibility analysis), struktur proyek (project structuring), model pembiayaan (financial modeling) dan/atau pembangunan proyek (project development); dan

f. Melakukan kegiatan pembiayaan lain yang terkait dengan proyek-proyek infrastruktur sebagaimana diizinkan oleh undang-undang.

IIF mendapatkan izin usaha sebagai perusahaan pembiayaan infrastruktur berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. KEP-439/KM.10/2010 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Kepada PT Indonesia Infrastructure Finance tanggal 6 Agustus 2010. IIF menyediakan produk-produk dana pinjaman seperti pinjaman senior, pinjaman subordinasi, mezzanine dan penyertaan modal yang tersedia dalam mata uang Rupiah (IDR) dan Dollar Amerika Serikat (USD) di samping produk non-fund based seperti penjaminan dan layanan berbasis fee, dan dengan demikian berfungsi sebagai penyedia dana utama dan dana tambahan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur di Indonesia. Didukung oleh modal yang kuat dari para pemegang saham dan pinjaman subordinasi dengan jangka waktu 25 tahun dan 24,5 tahun, masing-masing dari ADB dan World Bank melalui SMI, IIF memiliki landasan kokoh untuk menjembatani kebutuhan pembiayaan pembangunan infrastruktur di Indonesia.

49

- Perubahan Kedua Anggaran Dasar IIF sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Indonesia Infrastructure Finance No. 03 tanggal 7 Maret 2012, yang dibuat dihadapan Utiek Rochmuljati Abdurachman, S.H., MLI., M.Kn.,Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-11471 tanggal 03 April 2012 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0028632.AH.01.09 Tahun 2012 tanggal 03 April 2012 (“Akta No. 03 tanggal 7 Maret 2012”). Akta ini menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar IIF;

- Perubahan Ketiga Anggaran Dasar IIF sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang

Saham Yang Diambil Di Luar Rapat Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Indonesia Infrastructure Finance No. 10 tanggal 20 Desember 2013, yang dibuat dihadapan Utiek Rochmuljati Abdurrachman, S.H., MLI., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar IIF No. AHU-AH.01.10-01269 tanggal 10 Januari 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0002809.AH.01.09 Tahun 2014 tanggal 10 Januari 2014 (“Akta No. 10 tanggal 20 Desember 2013”). Akta ini menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar IIF.

- Perubahan Keempat Anggaran Dasar IIF sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT

Indonesia Infrastructure Finance No. 13 tanggal 24 April 2015, yang dibuat di hadapan Utiek Rochmuljati Abdurrachman, S.H., MLI, M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0928364 tanggal 29 April 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3499018.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 29 April 2015 (“Akta No. 13 tanggal 24 April 2015”). Akta ini menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar IIF.

- Perubahan terakhir Anggaran Dasar IIF sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang

Saham Yang Diambil Diluar Rapat Sebagi Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Indonesia Infrastructure Finance No. 05 tanggal 09 Juni 2016 yang dibuat dihadapan Utiek R. Abdurachman, S.H., MLI., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0055850 tanggal 09 Juni 2016 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0071106.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 09 Juni 2016 (“Akta No. 05 tanggal 09 Juni 2016”). Akta ini menyetujui perubahan anggaran dasar IIF mengenai penambahan ketentuan Pasal 12 ayat (14), penambahan ketentuan Pasal 15 ayat (15), perubahan ketentuan Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3), perubahan ketentuan Pasal 14 ayat (9) huruf b, perubahan ketentuan Pasal 14 ayat (10), dan perubahan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Anggaran Dasar IIF.

Kegiatan Usaha Berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar IIF, maksud dan tujuan IIF adalah menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang pembiayaan proyek-proyek infrastruktur di Indonesia. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, IIF dapat menjalankan kegiatan usaha berikut ini:

a. Memberikan pinjaman dalam bentuk, antara lain, senior debts, subordinated debt/mezzanine financing, bridge finance, take-out finance dan/atau refinance;

b. Memberikan penjaminan dalam bentuk, antara lain, pemenuhan kewajiban keuangan, credit enhancement dan/atau jaminan pelaksanaan pekerjaan;

c. Melakukan penyertaan modal (equity investment); d. Memberikan jasa dalam mencari pasar swap (swap market) yang berkaitan dengan perusahaan pembiayaan

infrastruktur; e. Memberikan jasa konsultasi (advisory service) yang berkaitan dengan, antara lain pendekatan risiko (risks

assessment), analisa kelayakan (feasibility analysis), struktur proyek (project structuring), model pembiayaan (financial modeling) dan/atau pembangunan proyek (project development); dan

f. Melakukan kegiatan pembiayaan lain yang terkait dengan proyek-proyek infrastruktur sebagaimana diizinkan oleh undang-undang.

IIF mendapatkan izin usaha sebagai perusahaan pembiayaan infrastruktur berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. KEP-439/KM.10/2010 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Kepada PT Indonesia Infrastructure Finance tanggal 6 Agustus 2010. IIF menyediakan produk-produk dana pinjaman seperti pinjaman senior, pinjaman subordinasi, mezzanine dan penyertaan modal yang tersedia dalam mata uang Rupiah (IDR) dan Dollar Amerika Serikat (USD) di samping produk non-fund based seperti penjaminan dan layanan berbasis fee, dan dengan demikian berfungsi sebagai penyedia dana utama dan dana tambahan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur di Indonesia. Didukung oleh modal yang kuat dari para pemegang saham dan pinjaman subordinasi dengan jangka waktu 25 tahun dan 24,5 tahun, masing-masing dari ADB dan World Bank melalui SMI, IIF memiliki landasan kokoh untuk menjembatani kebutuhan pembiayaan pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Dirancang secara khusus sebagai katalisator bagi sektor infrastruktur, yang tidak saja spesifik namun sangat penting ini, IIF juga menawarkan layanan konsultasi kepada swasta dan memberikan dukungan kepada Pemerintah Indonesia dengan menyediakan jasa konsultasi kepada sektor publik untuk pengadaan jasa infrastruktur yang antara lain menggunakan pola KPBU. Hal ini sejalan dengan tekad IIF untuk berperan sebagai pusat keahlian dan keterampilan dalam pengembangan dan pembiayaan proyek-proyek infrastruktur yang layak secara komersial, termasuk proyek-proyek yang menggunakan skema KPBU. IIF menerapkan praktik-praktik berstandar internasional dalam pelaksanaan perlindungan sosial dan lingkungan melalui prinsip-prinsip sosial dan lingkungan yang sesuai dengan IFC Performance Standard tahun 2012 sebagai upaya untuk lebih menanamkan prinsip berkelanjutan dalam proyek-proyek pembangunan infrastruktur di Indonesia. Di samping itu, IIF juga melaksanakan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) untuk memastikan tercapainya suatu mekanisme kontrol yang profesional terhadap seluruh aktivitas IIF.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Berdasarkan Akta No. 13 tanggal 24 April 2015, Rapat Umum Pemegang Saham IIF telah menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor IIF dari semula sebesar Rp1.770.868.000.000 menjadi Rp2.000.000.000.000, yang diambil bagian oleh masing-masing pemegang saham sebagai berikut: a. 45.756 saham diambil bagian oleh Asian Development Bank; b. 45.756 saham diambil bagian oleh International Finance Corporation; c. 103.400 saham diambil bagian oleh Deutsche Investitions Und Entwicklungsgesellschaft MBH; dan d. 34.220 saham diambil bagian oleh Sumitomo Mitsui Banking Corporation. Berdasarkan Akta No. 13 tanggal 28 November 2011 jo. Akta No. 13 tanggal 24 April 2015, struktur permodalan dan susunan pemegang saham IIF adalah sebagai berikut::

Keterangan Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham Persentase (%) Jumlah Saham Nilai Nominal (Rp)

Modal Dasar 2.000.000 2.000.000.000.000 Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Pemegang Saham:

1. Perseroan 600.000 600.000.000.000 30,00 2. Asian Development Bank 399.800 399.800.000.000 19,99 3. International Finance Corporation 399.800 399.800.000.000 19,99 4. DEG – Deutsche Investitions Und

Entwicklungsgesellschaft MBH 302.400 302.400.000.000 15,12 5. Sumitomo Mitsui Banking Corporation 298.000 298.000.000.000 14,90

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 2.000.000 2.000.000.000.000 100,00

Jumlah Saham Dalam Portepel - - Pengurusan dan Pengawasan Berdasarkan (i) Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Yang Diambil Diluar Rapat Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 18 tanggal 29 Desember 2014 yang dibuat dihadapan Utiek Rochmuljati Abdurachman, S.H., M.LI., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan No. AHU-0000915.AH.01.03.Tahun 2015 tanggal 8 Januari 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0001572.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 8 Januari 2015 (“Akta No. 18/2014”), (ii) Akta Pernyataan Keputusan No. 26 tanggal 26 Maret 2015 yang dibuat dihadapan Utiek Rochmuljati Abdurachman, S.H., M.LI., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0020115 tanggal 30 Maret 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0036991.AH.01.11Tahun 2015 tanggal 30 Maret 2015 (“Akta No. 26/2015”), (iii) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 06 tanggal 8 Januari 2016 yang dibuat dihadapan Utiek Rochmuljati Abdurachman, S.H., M.LI., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0017672 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0016393.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 5 Februari 2016 (“Akta No. 6/2016”), (iv) Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Yang Diambil Diluar Rapat Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 01 tanggal 02 Maret 2016 yang dibuat dihadapan Utiek Rochmuljati Abdurachman, S.H., M.LI., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0028188 tanggal 02 Maret 2016 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0027693.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 02 Maret 2016 (“Akta No. 01/2016”), (v) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 52 tanggal 24 Maret 2016 yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0034789 tanggal 24 Maret 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0038369.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 24 Maret 2016 serta telah dilaporkan kepada OJK berdasarkan Surat No. S.169/IV/IIF/2016 tanggal 20 April 2016

50

(“Akta No. 52/2016”), dan (vi) Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Yang Diambil Diluar Rapat Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 06 tanggal 09 Juni 2016 yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0055874 tanggal 09 Juni 2016 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0071136.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 09 Juni 2016 (“Akta No. 06/2016”), susunan Dewan Komisaris dan Direksi IIF adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris (Komisaris Independen) : Mohamad Chatib Basri Komisaris Independen : Edwin Gerungan Komisaris Independen : Zulkifli Zaini Komisaris : Robert Pakpahan Komisaris : Robert Olivier Dolk Komisaris : Hans-Juergen Hertel Komisaris : Marwanto Harjowiryono Komisaris : Rajeev Veeravalli Kannan Komisaris : Richard Lyon Ranken

Direksi:

Presiden Direktur : Arisudono Soerono Direktur : Harold Jonathan Dharma Tjiptadjaja Direktur : Wito Krisnahadi Direktur : Hilda Savitri Direktur : Indrawati Darmawan

I. TRANSAKSI DENGAN PIHAK TERAFILIASI Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki transaksi usaha yang signifikan dengan pihak-pihak terafiliasi sebagai berikut:

No. Perjanjian Platform Jumlah Pinjaman Keterangan Suku Bunga per

tahun Jangka Waktu Hubungan Afiliasi

1. Perjanjian Penerusan Pinjaman Nomor SLA-1229/DSMI/2010 tertanggal 4 Maret 2010 juncto Perjanjian Perubahan (Amandemen) No. AMA-464/SLA-1229/DSMI/2012 tertanggal 27 November 2012 Terhadap Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman No. SLA-1229/DSMI/2010 tertanggal 4 Maret 2010 antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).

USD100.000.000. Pemberian Pinjaman oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada Perseroan sebagai penerusan pinjaman dari Asian Development Bank kepada Pemerintah Republik Indonesia.

Tingkat bunga LIBOR + 0,2% ditambah 0,5% terhitung sejak penarikan pinjaman. Jasa bank penatausaha sebesar 0,05% per tahun yang wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemerintah.

25 tahun termasuk masa tenggang 5 tahun.

Pemegang saham utama Perseroan.

2. Perjanjian Penerusan Pinjaman Nomor SLA-1230/DSMI/2010 tanggal 4 Maret 2010 antara Pemerintah Indonesia dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) juncto Perjanjian Perubahan No. AMA-466/SLA-1230/DSMI/2012 tertanggal 13 Desember 2012 terhadap Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman Nomor SLA-1230/DSMI/2010 jo. Surat No.S-2114/MK.5/2016 tanggal 8 Maret 2016 perihal Perubahan (amandemen) Perjanjian Penerusan Pinjaman No. SLA-1230/DSMI/2010 tanggal 4 Maret 2010 sebagaimana telah diubah dengan perubahan perjanjian No. AMA-466/SLA-1230/DSMI/2012 tanggal 13 Desember 2012 antara Pemerintah dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).

USD100.000.000. Pemberian Pinjaman oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada Perseroan sebagai penerusan pinjaman dari International Bank for Reconstruction and Development.

LIBOR + Variable Spread ditambah 0,45 % atas fasilitas pinjaman yang telah ditarik. Jasa bank penata usaha sebesar 0,05% per tahun yang wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemerintah.

24,5 tahun termasuk masa tenggang 9 tahun.


51

(“Akta No. 52/2016”), dan (vi) Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Yang Diambil Diluar Rapat Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 06 tanggal 09 Juni 2016 yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0055874 tanggal 09 Juni 2016 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0071136.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 09 Juni 2016 (“Akta No. 06/2016”), susunan Dewan Komisaris dan Direksi IIF adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris (Komisaris Independen) : Mohamad Chatib Basri Komisaris Independen : Edwin Gerungan Komisaris Independen : Zulkifli Zaini Komisaris : Robert Pakpahan Komisaris : Robert Olivier Dolk Komisaris : Hans-Juergen Hertel Komisaris : Marwanto Harjowiryono Komisaris : Rajeev Veeravalli Kannan Komisaris : Richard Lyon Ranken

Direksi:

Presiden Direktur : Arisudono Soerono Direktur : Harold Jonathan Dharma Tjiptadjaja Direktur : Wito Krisnahadi Direktur : Hilda Savitri Direktur : Indrawati Darmawan

I. TRANSAKSI DENGAN PIHAK TERAFILIASI Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki transaksi usaha yang signifikan dengan pihak-pihak terafiliasi sebagai berikut:



1. Perjanjian Penerusan Pinjaman Nomor SLA-1229/DSMI/2010 tertanggal 4 Maret 2010 juncto Perjanjian Perubahan (Amandemen) No. AMA-464/SLA-1229/DSMI/2012 tertanggal 27 November 2012 Terhadap Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman No. SLA-1229/DSMI/2010 tertanggal 4 Maret 2010 antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).

USD100.000.000. Pemberian Pinjaman oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada Perseroan sebagai penerusan pinjaman dari Asian Development Bank kepada Pemerintah Republik Indonesia.

Tingkat bunga LIBOR + 0,2% ditambah 0,5% terhitung sejak penarikan pinjaman. Jasa bank penatausaha sebesar 0,05% per tahun yang wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemerintah.

25 tahun termasuk masa tenggang 5 tahun.


2. Perjanjian Penerusan Pinjaman Nomor SLA-1230/DSMI/2010 tanggal 4 Maret 2010 antara Pemerintah Indonesia dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) juncto Perjanjian Perubahan No. AMA-466/SLA-1230/DSMI/2012 tertanggal 13 Desember 2012 terhadap Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman Nomor SLA-1230/DSMI/2010 jo. Surat No.S-2114/MK.5/2016 tanggal 8 Maret 2016 perihal Perubahan (amandemen) Perjanjian Penerusan Pinjaman No. SLA-1230/DSMI/2010 tanggal 4 Maret 2010 sebagaimana telah diubah dengan perubahan perjanjian No. AMA-466/SLA-1230/DSMI/2012 tanggal 13 Desember 2012 antara Pemerintah dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).

USD100.000.000. Pemberian Pinjaman oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada Perseroan sebagai penerusan pinjaman dari International Bank for Reconstruction and Development.

LIBOR + Variable Spread ditambah 0,45 % atas fasilitas pinjaman yang telah ditarik. Jasa bank penata usaha sebesar 0,05% per tahun yang wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemerintah.

24,5 tahun termasuk masa tenggang 9 tahun.




3. Perjanjian Pinjaman Subordinasi (Subordinated Loan Agreement) tertanggal 20 April 2011 juncto Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Pinjaman Subordinasi Tertanggal 20 April 2011 tertanggal 28 November 2012 antara Perseroan dan PT Indonesia Infrastructure Finance.

USD100.000.000. Pemberian Pinjaman oleh Perseroan kepada PT Indonesia Infrastructure Finance sebagai penerusan pinjaman dari Pemerintah Republik Indonesia (yang berasal dari Asian Development Bank (“ADB”)).

Jumlah dari (i) suku bunga ADB ditambah 0,5% (per tahun dan (ii) Biaya Administrasi dan Premi Resiko Perseroan sebesar 0,75% (per tahun.

25 tahun sejak tanggal NPPLN ADB termasuk masa tenggang 5 tahun.

Perseroan merupakan pemegang saham penerima pinjaman.

4. Perjanjian Pinjaman Subordinasi (Subordinated Loan Agreement) tertanggal 20 April 2011 juncto Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Pinjaman Subordinasi Tertanggal 20 April 2011 tertanggal 14 Desember 2012 antara Perseroan dan PT Indonesia Infrastructure Finance.

USD100.000.000. Pemberian Pinjaman oleh Perseroan kepada PT Indonesia Infrastructure Finance sebagai penerusan pinjaman dari Pemerintah Republik Indonesia (yang berasal dari International Bank for Reconstruction and Development (“Bank Dunia”)).

Jumlah dari (i) suku bunga Bank Dunia ditambah 0,5% per tahun dan (ii) Biaya-biaya administrasi dan Premi Risiko Perseroan sebesar 0,75% per tahun.

24,5 tahun sejak tanggal NPPLN Bank Dunia termasuk masa tenggang 9 tahun.

Perseroan merupakan pemegang saham penerima pinjaman.

5. Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi I Sarana Multi Infrastruktur Tahun 2014 No. 31 tanggal 25 Maret 2014, sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi I Sarana Multi Infrastruktur Tahun 2014 No. 47 tanggal 22 April 2014, dan Akta Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi I Sarana Multi Infrastruktur Tahun 2014 No. 88 tanggal 22 Mei 2014, seluruh akta-akta tersebut dibuat dihadapan Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta antara Perseroan sebagai Emiten dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai Wali Amanat.

Perseroan melakukan penerbitan Obligasi dengan sebanyak Rp 1.000.000.000.000,- yang terdiri dari beberapa seri, yaitu : - Seri A sebesar

Rp100.000.000.000,-

- Seri B :sebesar Rp900.000.000.000,-

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Obligasi ini setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, dipergunakan untuk kegiatan pembiayaan proyek-proyek infrastruktur.

Suku Bunga untuk : - Seri A : tingkat

bunga tetap sebesar 9,6 % per tahun.

- Seri B :tingkat bunga tetap sebesar 10 % per tahun.

Jangka Waktu untuk : - Seri A : 3 tahun

sejak tanggal emisi.

- Seri B : 5 tahun sejak tanggal emisi.

Dikendalikan oleh pihak yang sama yaitu Negara Republik Indonesia.

6. Akta Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantau dan Arranger MTN USD Sarana Multi Infrastruktur I 2016 Tahap I No. 02 tanggal 8 Maret 2016 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantau dan Arranger MTN USD Sarana Multi Infrastruktur I 2016 Tahap I No. 19 tanggal 24 Maret 2016, yang keduanya dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito S.H., Notaris di Jakarta, antara Perseroan selaku Penerbit dengan PT Maybank Kim Eng Securities selaku Arranger dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku Agen Pemantau.

Perseroan menerbitkan MTN dengan mata uang Dollar Amerika Serikat dengan jumlah sebanyak-banyaknya USD 300,000,000 dan untuk Tahap I Perseroan mengeluarkan sebesar USD 100,000,000.

Tujuan penerbitan MTN USD ini adalah untuk pembiayaan proyek-proyek infrastruktur dalm lingkup PMK No. 100/PMK.010/2009 dan Surat OJK No. S-48/D.05/2015.

tingkat bunga mengambang sebesar LIBOR 3 bulan + 1,75% per tahun.

2 tahun sejak tanggal penerbitan. Tanggal penerbitan 28 Maret 2016.


52



7. Akta Perjanjian Kredit Sindikasi No. 18 tanggal 12 Nopember 2015 yang dibuat dihadapan Dra. Dewi Larasati SH, MKn, pengganti dari Yualita Widyadhari SH, MKn, Notaris di Jakarta Pusat antara PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebagai Debitur dengan Kreditur Sindikasi yaitu : - PT Bank DKI sebagai

Kreditur/Agen Fasilitas/Arranger;

- Perseroan sebagai Kreditur; - PT Bank Pembangunan

Daerah Jawa Tengah sebagai Kreditur;

- PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh sebagai Kreditur;

- PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah sebagai Kreditur;

- PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri sebagai Kreditur;

- PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat sebagai Kreditur;

- PT Bank Pembangunan Daerah Bali sebagai Kreditur.

Para kreditur memberikan fasilitas sebesar Rp 2.225.000.000.000,- dan proporsi Perseroan dalam fasilitas kredit tersebut adalah sebesar 17,98%.

Kredit yang diberikan digunakan untuk pembiayaan, pembangunan proyek pembangkit listrik yang sumber pelunasannya berasal dari arus kas debitur.

Marjin ditambah Reference Rate sebesar 1,5% per tahun ditambah JIBOR 3 bulanan rata-rata yang ditampilkan Reuters pada jam 15.00 WIB pada 3 hari kerja bank sebelum dimulai jangka waktu bunga.

10 tahun sejak penandatanganan Perjanjian ini.


8. Akta Perjanjian Kredit Sindikasi No. 92 tanggal 17 Desember 2015 dibuat dihadapan Yualita Widyadhari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat antara PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebagai Debitur dengan Kreditur Sindikasi yaitu : - PT Bank Rakyat Indonesia

(Persero) Tbk; - PT Bank Mandiri (Persero)

Tbk; - PT Bank Negara Indonesia

(Persero) Tbk; - PT Bank Central Asia Tbk; - PT Indonesia Eximbank; dan - Perseroan.

Jumlah pokok kredit sebanyak-banyaknya sebesar Rp 12.000.000.000.000,- sesuai porsi komitmen dari masing-masing kreditur. Komitmen Perseroan dalam Perjanjian ini sebesar Rp500.000.000.000,-

Kredit tersebut hanya dapat dipakai untuk pembiayaan kebutuhan investasi.

Suku bunga 2,3% ditambah Reference Rate.

Maksimal 10 tahun sejak penandatanganan Perjanjian ini.


9. Akta Perjanjian Investasi Dalam Bentuk Pemberian Pinjaman Dengan Persyaratan Lunak Dalam Rangka Pelaksanaan Pasal 22A Undang-Undang No. 2 Tahun 2010 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 47 Tahun 2009 Antara Pusat Investasi Pemerintah Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) No. 27 tanggal 13 Desember 2011, yang dibuat dihadapan Ati Mulyati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta (“Perjanjian Investasi”) juncto Akta Perjanjian Pengalihan Investasi No. 49 tanggal 23 Desember 2015 yang dibuat dihadapan Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, antara PY Perusahaan Listrik Negara

Jumlah Dana Investasi sebesar Rp 7.500.000.000.000,-

Tujuan penggunaan pinjaman adalah untuk menutup financing Gap PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) akibat pengadaan dan penggantian trafo serta penguatan instalasi, transmisi, dan distribusi, serta investasi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Catatan: Perjanjian Investasi semula ditandatangani antara Pusat Investasi Pemerintah Kementerian Keuangan (“PIP”), kemudian PIP mengalihkan seluruh hak dan kewajibannya tersebut kepada Perseroan berdasarkan

Bunga sebesar 5,25% per tahun.

Jangka waktu selama 15 tahun sejak tanggal penandatanganan.


53



7. Akta Perjanjian Kredit Sindikasi No. 18 tanggal 12 Nopember 2015 yang dibuat dihadapan Dra. Dewi Larasati SH, MKn, pengganti dari Yualita Widyadhari SH, MKn, Notaris di Jakarta Pusat antara PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebagai Debitur dengan Kreditur Sindikasi yaitu : - PT Bank DKI sebagai

Kreditur/Agen Fasilitas/Arranger;

- Perseroan sebagai Kreditur; - PT Bank Pembangunan

Daerah Jawa Tengah sebagai Kreditur;

- PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh sebagai Kreditur;

- PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah sebagai Kreditur;

- PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri sebagai Kreditur;

- PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat sebagai Kreditur;

- PT Bank Pembangunan Daerah Bali sebagai Kreditur.

Para kreditur memberikan fasilitas sebesar Rp 2.225.000.000.000,- dan proporsi Perseroan dalam fasilitas kredit tersebut adalah sebesar 17,98%.

Kredit yang diberikan digunakan untuk pembiayaan, pembangunan proyek pembangkit listrik yang sumber pelunasannya berasal dari arus kas debitur.

Marjin ditambah Reference Rate sebesar 1,5% per tahun ditambah JIBOR 3 bulanan rata-rata yang ditampilkan Reuters pada jam 15.00 WIB pada 3 hari kerja bank sebelum dimulai jangka waktu bunga.

10 tahun sejak penandatanganan Perjanjian ini.


8. Akta Perjanjian Kredit Sindikasi No. 92 tanggal 17 Desember 2015 dibuat dihadapan Yualita Widyadhari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat antara PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebagai Debitur dengan Kreditur Sindikasi yaitu : - PT Bank Rakyat Indonesia

(Persero) Tbk; - PT Bank Mandiri (Persero)

Tbk; - PT Bank Negara Indonesia

(Persero) Tbk; - PT Bank Central Asia Tbk; - PT Indonesia Eximbank; dan - Perseroan.

Jumlah pokok kredit sebanyak-banyaknya sebesar Rp 12.000.000.000.000,- sesuai porsi komitmen dari masing-masing kreditur. Komitmen Perseroan dalam Perjanjian ini sebesar Rp500.000.000.000,-

Kredit tersebut hanya dapat dipakai untuk pembiayaan kebutuhan investasi.

Suku bunga 2,3% ditambah Reference Rate.

Maksimal 10 tahun sejak penandatanganan Perjanjian ini.


9. Akta Perjanjian Investasi Dalam Bentuk Pemberian Pinjaman Dengan Persyaratan Lunak Dalam Rangka Pelaksanaan Pasal 22A Undang-Undang No. 2 Tahun 2010 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 47 Tahun 2009 Antara Pusat Investasi Pemerintah Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) No. 27 tanggal 13 Desember 2011, yang dibuat dihadapan Ati Mulyati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta (“Perjanjian Investasi”) juncto Akta Perjanjian Pengalihan Investasi No. 49 tanggal 23 Desember 2015 yang dibuat dihadapan Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, antara PY Perusahaan Listrik Negara

Jumlah Dana Investasi sebesar Rp 7.500.000.000.000,-

Tujuan penggunaan pinjaman adalah untuk menutup financing Gap PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) akibat pengadaan dan penggantian trafo serta penguatan instalasi, transmisi, dan distribusi, serta investasi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Catatan: Perjanjian Investasi semula ditandatangani antara Pusat Investasi Pemerintah Kementerian Keuangan (“PIP”), kemudian PIP mengalihkan seluruh hak dan kewajibannya tersebut kepada Perseroan berdasarkan


Jangka waktu selama 15 tahun sejak tanggal penandatanganan.




(Persero) dengan Perseroan sebagai Kreditur (“Perjanjian Pengalihan).

Perjanjian Pengalihan.

10. Akta Perjanjian Kredit Sindikasi No. 12 tanggal 18 Agustus 2016 yang dibuat dihadapan Julius Purnawan SH, MSi, Notaris di Jakarta Selatan antara PT Angkasa Pura I (Persero) sebagai Debitur dengan Kreditur Sindikasi yaitu :

- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai Kreditur/Agen Fasilitas/Arranger

- Perseroan sebagai Kreditur; - PT Bank Central Asia Tbk

sebagai Kreditur - PT Bank Rakyat Indonesia

(Persero) Tbk sebagai Kreditur

- PT Indonesia Infrastructure Finance sebagai Kreditur

Fasilitas pinjaman berjangka dalam mata uang Rupiah sejumlah Rp 4.000.000.000.000,-

Pinjaman digunakan untuk : a. Pengembangan

Bandar Udara yang dikelola oleh dan dalam wilayah kerja Debitur yaitu (i) Bandar Udara New Yogyakarta International Airport, Kulon Progo; (ii) Bandar Udara Ahmad Yani Semarang; (iii) Bandar Udara Syamsuddin Nooer, Banjarmasin; (iv) Bandar Udara Sultan Hasanuddin, Makassar; (v) Bandar Udara Djuanda, Surabaya.

b. Investasi rutin Debitur;

c. membiayai setiap biaya yang timbul sehubungan dengan dokumen transaksi perjanjian ini.

Persentase per tahun dari jumlah Marjin (2,25% per tahun) dan LPS.

Tanggal pelunasan akhir adalah 23 Juni 2031.


11. Akta Perjanjian Pembiayaan No. 19 tertanggal 27 Juni 2013, yang dibuat dihadapan Rismalena Kasri, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana diubah dalam: i. Perjanjian Perubahan

Terhadap Perjanjian Pembiayaan tanggal 12 Februari 2014 yang dibuat dibawah tangan, yang telah dicatat dalam buku daftar Rismalena Kasri, S.H., Notaris di Jakarta;

ii. Perjanjian Perubahan II Terhadap Perjanjian Pembiayaan tanggal 27 Juni 2014 yang dibuat dibawah tangan, yang telah dicatat dalam buku daftar Rismalena Kasri, S.H., Notaris di Jakarta;

iii. Akta Perubahan Ketiga Dan Pernyataan Kembali Terhadap Perjanjian Pembiayaan Nomor 19 Tanggal 27 Juni 2013 No. 13 tanggal 26 Juni 2015, yang dibuat dihadapan Rismalena Kasri, S.H., Notaris di Jakarta; dan

iv. Akta Perubahan Dan Pernyataan Kembali Terhadap Perjanjian Pembiayaan Nomor 19 Tanggal 27 Juni 2013 No. 113 tanggal 27 Juni 2016,

Kreditur setuju untuk memberikan Fasilitas Pembiayaan Modal Kerja kepada Debitur dengan total sebesar Rp 200.000.000.000,-

Fasilitas Pembiayaan diberikan untuk tujuan membiayai modal kerja dalam rangka melaksanakan/ menyelesaikan pembangunan/ pekerjaan Proyek Infrastruktur sebagai berikut: a. Proyek

Pembangunan Bendungan Logung di kabupaten Kudus, Provinsi Jawa tengah;

b. Proyek Pembangunan Bendungan Rotiklot di Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

c. Proyek-proyek infrastruktur lain yang dibiayai dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja

Bunga sebesar 9,50% per tahun pada Tanggal Pembayaran Bunga.

Jangka waktu Fasilitas Pembiayaan diperpanjang 12 bulan sejak tanggal 28 Juni 2016 sampai dengan 27 Juni 2017.


54



yang dibuat dihadapan Rismalena Kasri, S.H., Notaris di Jakarta,

antara PT Nindya Karya (Persero) Tbk sebagai Debitur dan Perseroan sebagai Kreditur.

Negara (APBN) dan sektornya sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 100/PMK.010/2009 tanggal 27 Mei 2009.

12. Akta Perjanjian Pembiayaan No.

16 tertanggal 07 Nopember 2014, yang dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana diubah dalam Perjanjian Perubahan I Terhadap Perjanjian Pembiayaan No: PERJ-PEMB-7/SMI/1115 tanggal 5 Nopember 2015 yang dibuat dibawah tangan, yang telah ditandai dan dimasukkan dalam buku Daftar Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, antara PT Hutama Karya (Persero) Tbk sebagai Debitur dan Perseroan sebagai Kreditur.

Kreditur setuju untuk memberikan Fasilitas Pembiayaan kepada Debitur sebesar Rp 400.000.000.000,-

Fasilitas Pembiayaan diberikan untuk tujuan membiayai modal kerja pembiayaan kontrak Proyek Infrastruktur untuk proyek yang eligible.

Bunga sebesar JIBOR 1 bulan ditambah 3,25% per tahun.

Jangka waktu 1 tahun sejak tanggal penandatanga-nan Perjanjian Perubahan I yakni sampai dengan tanggal 7 Nopember 2016.


13. Akta Perjanjian Pembiayaan No. 25 tertanggal 13 Agustus 2015, yang dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana diubah dalam Addendum Akta Perjanjian Pembiayaan No: PERJ-7/SMI/0216 tanggal 16 Februari 2016 yang dibuat di bawah tangan, antara PT Hutama Karya (Persero) Tbk sebagai Debitur dan Perseroan sebagai Kreditur.


Fasilitas Pembiayaan akan digunakan untuk membiayai pembangunan ruas jalan tol Medan-Binjai sepanjang +/16,6 km yang terletak di Kabupaten Deli Sedang, Provinsi Sumatera Utara.

tingkat suku bunga BI Rate + Margin 2% per tahun.

jangka waktu 25 tahun sejak tanggal penandatanganan.


14. Akta Perjanjian Pembiayaan No. 22 tertanggal 11 Nopember 2015, yang dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana diubah dalam Addendum Akta Perjanjian Pembiayaan No: PERJ-8/SMI/0216 yang dibuat dibawah tangan, antara PT Hutama Karya (Persero) Tbk sebagai Debitur dan Perseroan sebagai Kreditur.

Kreditur setuju untuk memberikan Fasilitas Pembiayaan kepada Debitur dengan keseluruhan nilai sebesar Rp 1.240.355.000.000,- yang terdiri dari Tranche A, Tranche B dan Tranche C.

Fasilitas Pembiayaan akan digunakan untuk tujuan sebagai berikut: a. Fasilitas

Pembiayaan Tranche A dan Tranche B untuk membiayai pembangunan Jalan Tol Ruas Palembang Simpang Indralaya, sepanjang +/- 21,93 km yang teletak di Sumatera Selatan;

b. Faslitas Pembiayaan Tranche C untuk Pembiayaan Berjangka (term loan) yang bersifat

tingkat suku bunga BI Rate + Margin per tahun sebagai berikut: i. Fasilitas

Pembiayaan Tranche A: Margin sebesar 2,00% per tahun;

ii. Fasilitas Pembiayaan Tranche B: Margin sebesar 1,75% per tahun;

iii. Fasilitas Pembiayaan Tranche C: Margin sebesar 4,00% per tahun.

a. Fasilitas pembiayaan Tranche A: 25 tahun terhitung sejak tanggal penanda-tanganan Perjanjian ini dengan Masa Tenggang selama 15 tahun terhitung sejak tanggal penarikan pertama Fasilitas Pembiayaan Tranche A.

b.Fasilitas Pembiayaan Tranche B: 15 tahun terhitung sejak tanggal penanda-tanganan Perjanjian Pembiayaan ini dengan Masa Tenggang selama 5 tahun terhitung sejak tanggal


55



yang dibuat dihadapan Rismalena Kasri, S.H., Notaris di Jakarta,

antara PT Nindya Karya (Persero) Tbk sebagai Debitur dan Perseroan sebagai Kreditur.

Negara (APBN) dan sektornya sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 100/PMK.010/2009 tanggal 27 Mei 2009.


16 tertanggal 07 Nopember 2014, yang dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana diubah dalam Perjanjian Perubahan I Terhadap Perjanjian Pembiayaan No: PERJ-PEMB-7/SMI/1115 tanggal 5 Nopember 2015 yang dibuat dibawah tangan, yang telah ditandai dan dimasukkan dalam buku Daftar Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, antara PT Hutama Karya (Persero) Tbk sebagai Debitur dan Perseroan sebagai Kreditur.


Fasilitas Pembiayaan diberikan untuk tujuan membiayai modal kerja pembiayaan kontrak Proyek Infrastruktur untuk proyek yang eligible.

Bunga sebesar JIBOR 1 bulan ditambah 3,25% per tahun.

Jangka waktu 1 tahun sejak tanggal penandatanga-nan Perjanjian Perubahan I yakni sampai dengan tanggal 7 Nopember 2016.


13. Akta Perjanjian Pembiayaan No. 25 tertanggal 13 Agustus 2015, yang dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana diubah dalam Addendum Akta Perjanjian Pembiayaan No: PERJ-7/SMI/0216 tanggal 16 Februari 2016 yang dibuat di bawah tangan, antara PT Hutama Karya (Persero) Tbk sebagai Debitur dan Perseroan sebagai Kreditur.


Fasilitas Pembiayaan akan digunakan untuk membiayai pembangunan ruas jalan tol Medan-Binjai sepanjang +/16,6 km yang terletak di Kabupaten Deli Sedang, Provinsi Sumatera Utara.

tingkat suku bunga BI Rate + Margin 2% per tahun.

jangka waktu 25 tahun sejak tanggal penandatanganan.


14. Akta Perjanjian Pembiayaan No. 22 tertanggal 11 Nopember 2015, yang dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana diubah dalam Addendum Akta Perjanjian Pembiayaan No: PERJ-8/SMI/0216 yang dibuat dibawah tangan, antara PT Hutama Karya (Persero) Tbk sebagai Debitur dan Perseroan sebagai Kreditur.

Kreditur setuju untuk memberikan Fasilitas Pembiayaan kepada Debitur dengan keseluruhan nilai sebesar Rp 1.240.355.000.000,- yang terdiri dari Tranche A, Tranche B dan Tranche C.

Fasilitas Pembiayaan akan digunakan untuk tujuan sebagai berikut: a. Fasilitas

Pembiayaan Tranche A dan Tranche B untuk membiayai pembangunan Jalan Tol Ruas Palembang Simpang Indralaya, sepanjang +/- 21,93 km yang teletak di Sumatera Selatan;

b. Faslitas Pembiayaan Tranche C untuk Pembiayaan Berjangka (term loan) yang bersifat

tingkat suku bunga BI Rate + Margin per tahun sebagai berikut: i. Fasilitas

Pembiayaan Tranche A: Margin sebesar 2,00% per tahun;

ii. Fasilitas Pembiayaan Tranche B: Margin sebesar 1,75% per tahun;

iii. Fasilitas Pembiayaan Tranche C: Margin sebesar 4,00% per tahun.

a. Fasilitas pembiayaan Tranche A: 25 tahun terhitung sejak tanggal penanda-tanganan Perjanjian ini dengan Masa Tenggang selama 15 tahun terhitung sejak tanggal penarikan pertama Fasilitas Pembiayaan Tranche A.

b.Fasilitas Pembiayaan Tranche B: 15 tahun terhitung sejak tanggal penanda-tanganan Perjanjian Pembiayaan ini dengan Masa Tenggang selama 5 tahun terhitung sejak tanggal




standby. penarikan pertama Fasilitas Pembiayaan Tranche B.

c. Fasilitas Pembiayaan Tranche C: 25 tahun terhitung sejak tanggal penanda-tanganan Perjanjian Pembiayaan ini dengan Masa Tenggang selama 15 tahun terhitung sejak tanggal penarikan pertama Fasilitas Pembiayaan Tranche C.


46 tertanggal 20 Juni 2016, yang dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, antara PT Hutama Karya (Persero) Tbk sebagai Debitur dan Perseroan sebagai Kreditur.

Kreditur setuju untuk memberikan Fasilitas Pembiayaan Dana Talangan kepada Debitur dengan jumlah setinggi-tingginya sebesar Rp 1.842.938.070.000,-

Fasilitas Pembiayaan akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan Jalan Tol Ruas Medan-Binjai, Ruas Palembang-Simpang Indralaya, Ruas Bakauheni-Terbanggi Besar dan Ruas Pekanbaru-Dumai.

Bunga sebesar Acuan Suku Bunga ditambah margin 1% per tahun.

Fasilitas Pembiayaan ini diberikan dengan jangka waktu 12 bulan sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Pembiayaan ini.


16. Akta Perjanjian Pembiayaan No. 13 tertanggal 20 Juli 2016, yang dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, antara PT Hutama Karya (Persero) Tbk sebagai Debitur dan Perseroan sebagai Kreditur.

Kreditur setuju untuk memberikan Fasilitas Pembiayaan Dana Talangan kepada Debitur dengan jumlah setinggi-tingginya sebesar Rp 1.162.000.000.000,- atau 70% dari nilai kontrak pembangunan Jalan Tol Ruas Bakauheni-Terbanggi Besar Paket I STA 0+000 sampai dengan STA 8+900, mana yang lebih kecil.

Fasilitas Pembiayaan akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan Jalan Tol Ruas Bakauheni-Terbanggi Besar Paket I STA 0+000 sampai dengan STA 8+900.

Bunga sebesar Acuan Suku Bunga ditambah margin 2% per tahun.

Fasilitas Pembiayaan ini diberikan dengan jangka waktu 12 bulan sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Pembiayaan ini.


17. Akta Perjanjian Pembiayaan No. 03 tertanggal 20 Maret 2015, yang dibuat dihadapan Haji Harun Pandia, S.E, S.H, M.Kn, Notaris di Kabupaten Tangerang sebagaimana diubah dalam Perubahan Pertama Dari Perjanjian Pembiayaan No. 03 Tanggal 20 Maret 2015 Nomor: PERJ-6/SMI/0415 tertanggal 12 Mei 2015 yang dibuat dibawah tangan antara PT Angkasa Pura II (Persero) sebagai Debitur dan Perseroan sebagai Kreditur.

Kreditur setuju untuk memberikan Fasilitas Pembiayaan ke Debitur sampai sejumlah maksimum sebesar Rp 500.000.000.000,-

Perjanjian Pembiayaan tentang pemberian fasilitas pembiayaan kepada Debitur yang sifatnya aflopend (menurun) untuk pembiayaan investasi pengembangan bandar udara di lingkungan Debitur.

LPS Rate 1 bulan + 2% per tahun.

Jangka waktu pembiayaan adalah 10 tahun sejak tanggal 20 Maret 2015, termasuk Grace period pembayaran angsuran hutang pokok selama 3 tahun sesuai dengan Daftar Angsuran.


56



18. Akta Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja No. 44 tertanggal 19 Juni 2015, sebagaimana diubah dalam Akta Perjanjian Perubahan Terhadap Akta Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja No. 44 Tanggal 19 Juni 2015 Yang Dibuat Dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H No. 43 tertanggal 16 Juni 2016 yang keduanya dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H, antara PT Jasa Marga (Persero) Tbk sebagai Debitur dan Perseroan sebagai Kreditur.

Kreditur setuju untuk memberikan Fasilitas Pembiayaan sampai jumlah setinggi-tingginya Rp 750.000.000.000,-

Perjanjian Pembiayaan tentang pemberian fasilitas pembiayaan Modal Kerja kepada Debitur yang sifatnya revolving untuk dalam rangka menunjang/men-dukung kelancaran kegiatan usaha infrastruktur jalan tol yang dioperasikan oleh Debitur.


Penggunaan Fasilitas Pembiayaan ditentukan selama 1 tahun terhitung sejak tanggal 19 Juni 2016 sampai dengan 18 Juni 2017.


19. Akta Perjanjian Pembiayaan No. 27 tertanggal 20 Agustus 2015, yang dibuat dihadapan Dewantari Handayani, S.H, MPA, Notaris di Jakarta, antara PT Waskita Karya (Persero) Tbk sebagai Debitur dan Perseroan sebagai Kreditur.

Kreditur setuju untuk memberikan Fasilitas Pembiayaan dengan jumlah maksimal plafond fasilitas sebesar Rp 700.000.000.000,-

Fasilitas Pembiayaan akan diberikan untuk tujuan membiayai modal kerja Pembiayaan kontrak Proyek Infrastruktur untuk proyek yang eligible yaitu pembangunan/pe-kerjaan proyek pembangunan ruas jalan tol Pejagan-Pemalang Seksi 1 dan Seksi 2 yang dimiliki oleh PT Pejagan Pemalang Tol Road (PT PPTR).

Bunga sebesar 10,25%

Jangka waktu pembiayaan adalah 3 tahun terhitung sejak tanggal 20 Agustus 2015 sampai dengan 20 Agustus 2018.


20. Akta Perjanjian Pembiayaan No. 26 tertanggal 17 Juni 2016, yang dibuat dihadapan Pratiwi Handayani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat, antara PT Waskita Karya (Persero) Tbk sebagai Debitur dan Perseroan sebagai Kreditur.

Fasilitas Pembiayaan dengan jumlah maksimal sebesar Rp 3.703.370.000.000,- atau maksimal sebesar nilai sebagaimana diatur dalam PPJT atau addendum PPJT untuk tiap-tiap ruas tol (mana yang lebih kecil).

Untuk tujuan membiayai dana talangan pembebasan tanah untuk proyek pembangunan Jalan Tol yang dimiliki secara langsung maupun tidak langsung oleh Debitur dan Anak Usaha Debitur berdasarkan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) dan/atau addendum PPJT.

Bunga sebesar LPS rate + 1% per tahun.

1 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Pembiayaan, yakni tanggal 17 Juni 2016 sampai dengan 17 Juni 2017.


21. Akta Perjanjian Fasilitas Pinjaman Berjangka No. 31 tertanggal 11 Desember 2015, yang dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H, Notaris di Jakarta, antara PT Pertamina (Persero) Tbk sebagai Debitur dan Perseroan sebagai Kreditur.

Kreditur setuju untuk memberikan Fasilitas Pembiayaan dalam mata uang Dollar dengan jumlah sampai dengan USD 150,000,000

Fasilitas Pembiayaan akan diberikan untuk pendanaan kebutuhan penyelesaian dan belanja modal dan pengeluaran modal proyek-proyek tertentu yang dilaksanakan atau akan dilaksanakan oleh Debitur, anak perusahaan Debitur, dan/atau afiliasi Debitur, dimana proyek-proyek yang akan dibiayai tersebut

bunga sebesar LIBOR untuk periode 1, 3 atau 6 bulanan ditambah 2,35% per tahun.

Jangka waktu Fasilitas Pembiayaan adalah selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Pembiayaan ini, yaitu sampai dengan tanggal 11 Desember 2025.


57



18. Akta Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja No. 44 tertanggal 19 Juni 2015, sebagaimana diubah dalam Akta Perjanjian Perubahan Terhadap Akta Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja No. 44 Tanggal 19 Juni 2015 Yang Dibuat Dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H No. 43 tertanggal 16 Juni 2016 yang keduanya dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H, antara PT Jasa Marga (Persero) Tbk sebagai Debitur dan Perseroan sebagai Kreditur.

Kreditur setuju untuk memberikan Fasilitas Pembiayaan sampai jumlah setinggi-tingginya Rp 750.000.000.000,-

Perjanjian Pembiayaan tentang pemberian fasilitas pembiayaan Modal Kerja kepada Debitur yang sifatnya revolving untuk dalam rangka menunjang/men-dukung kelancaran kegiatan usaha infrastruktur jalan tol yang dioperasikan oleh Debitur.


Penggunaan Fasilitas Pembiayaan ditentukan selama 1 tahun terhitung sejak tanggal 19 Juni 2016 sampai dengan 18 Juni 2017.


19. Akta Perjanjian Pembiayaan No. 27 tertanggal 20 Agustus 2015, yang dibuat dihadapan Dewantari Handayani, S.H, MPA, Notaris di Jakarta, antara PT Waskita Karya (Persero) Tbk sebagai Debitur dan Perseroan sebagai Kreditur.

Kreditur setuju untuk memberikan Fasilitas Pembiayaan dengan jumlah maksimal plafond fasilitas sebesar Rp 700.000.000.000,-

Fasilitas Pembiayaan akan diberikan untuk tujuan membiayai modal kerja Pembiayaan kontrak Proyek Infrastruktur untuk proyek yang eligible yaitu pembangunan/pe-kerjaan proyek pembangunan ruas jalan tol Pejagan-Pemalang Seksi 1 dan Seksi 2 yang dimiliki oleh PT Pejagan Pemalang Tol Road (PT PPTR).

Bunga sebesar 10,25%

Jangka waktu pembiayaan adalah 3 tahun terhitung sejak tanggal 20 Agustus 2015 sampai dengan 20 Agustus 2018.


20. Akta Perjanjian Pembiayaan No. 26 tertanggal 17 Juni 2016, yang dibuat dihadapan Pratiwi Handayani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat, antara PT Waskita Karya (Persero) Tbk sebagai Debitur dan Perseroan sebagai Kreditur.

Fasilitas Pembiayaan dengan jumlah maksimal sebesar Rp 3.703.370.000.000,- atau maksimal sebesar nilai sebagaimana diatur dalam PPJT atau addendum PPJT untuk tiap-tiap ruas tol (mana yang lebih kecil).

Untuk tujuan membiayai dana talangan pembebasan tanah untuk proyek pembangunan Jalan Tol yang dimiliki secara langsung maupun tidak langsung oleh Debitur dan Anak Usaha Debitur berdasarkan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) dan/atau addendum PPJT.

Bunga sebesar LPS rate + 1% per tahun.

1 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Pembiayaan, yakni tanggal 17 Juni 2016 sampai dengan 17 Juni 2017.


21. Akta Perjanjian Fasilitas Pinjaman Berjangka No. 31 tertanggal 11 Desember 2015, yang dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H, Notaris di Jakarta, antara PT Pertamina (Persero) Tbk sebagai Debitur dan Perseroan sebagai Kreditur.

Kreditur setuju untuk memberikan Fasilitas Pembiayaan dalam mata uang Dollar dengan jumlah sampai dengan USD 150,000,000

Fasilitas Pembiayaan akan diberikan untuk pendanaan kebutuhan penyelesaian dan belanja modal dan pengeluaran modal proyek-proyek tertentu yang dilaksanakan atau akan dilaksanakan oleh Debitur, anak perusahaan Debitur, dan/atau afiliasi Debitur, dimana proyek-proyek yang akan dibiayai tersebut

bunga sebesar LIBOR untuk periode 1, 3 atau 6 bulanan ditambah 2,35% per tahun.

Jangka waktu Fasilitas Pembiayaan adalah selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Pembiayaan ini, yaitu sampai dengan tanggal 11 Desember 2025.




adalah proyek-proyek infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana diatur dalam PMK No: 100/PMK.010/2009 tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur tertanggal 27 Mei 2009.

22. Akta Perjanjian Pembiayaan Sindikasi No. 15 tertanggal 15 Februari 2016, yang dibuat dihadapan Tintin Surtini, SH., MH.,MKn., Notaris di Jakarta Pusat, antara PT INKA (Persero) Tbk sebagai Debitur, Perseroan sebagai Kreditur, dan PT Bank ICBC Indonesia sebagai Agen Fasilitas, Agen Jaminan, Agen Penampungan, dan Kreditur. Dimana Perseroan dan Bank ICBC secara bersama-sama selanjutnya disebut Para Kreditur.

Jumlah maksimum Pembiayaan sampai dengan ekivalen USD 53.300.000,- yang dibagi dalam Fasilitas Tranche A, yaitu Fasilitas Pembiayaan Modal Kerja Transaksional sejumlah Rp 105.300.000.000,- (seratus lima miliar tiga ratus juta Rupiah); FasilitasTranche B memiliki total sebesar USD 38,500,000 terdiri dari Fasilitas Tranche B(1), Fasilitas Tranche B(2),dan Fasilitas Tranche B(3); dan Fasilitas Tranche C Fasilitas Pembiayaan BG dan/atau fasilitas SBLC yang terdiri dari Advance Payment Guarantee, Performance Guarantee, dan/atau Payment Guaranteese jumlah USD 7,000,000 (tujuh juta Dollar Amerika Serikat).

Tujuan Pembiayaan kepada Debitur untuk membiayai pengadaan 10 Train Set Kereta Rel Listrik sesuai ketentuan dalam Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan.

Debitur wajib membayar Bunga Fasiltas Tranche A, Fasilitas Tranche B(2) dan Fasilitas Tranche B(3) kepada Para Kreditur pada setiap Tanggal Pembayaran Bunga dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Bunga untuk

Fasilitas Tranche A: JIBOR (1 bulan) + 2,25% per tahun.

2) Bunga untuk Fasilitas Tranche B(2): LIBOR (1 bulan] + 4,5% per tahun.

3) Bunga untuk Fasilitas Tranche B(3): LIBOR (1 bulan) + 4,5% per tahun.

Jangka Waktu Fasilitas Pembiayaan adalah 24 bulan sejak tanggal efektifnya Transferable L/C pertama yang diterbitkan oleh Bank Sindikasi atas permintaan PT Railink.


23. Akta Perjanjian Pembiayaan No. 06 tertanggal 14 Maret 2016, yang dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H, Notaris di Jakarta, antara PT Adhi Karya (Persero) Tbk sebagai Debitur dan Perseroan sebagai Kreditur.

Kreditur setuju untuk memberikan Fasilitas Pembiayaan kepada Debitur berupa Fasilitas Pembiayaan Modal Kerja dengan Limit Pembiayaan sebesar Rp 500.000.000.000,-

Kreditur memberikan Fasilitas Pembiayaan kepada Debitur adalah untuk melaksanakan/ menyelesaikan pembangunan/ pekerjaan proyek-proyek infrastruktur yang disetujui oleh Kreditur sesuai dengan obyek pembiayaan infrastruktur yang tercantum dalam PMK No: 100/PMK.010/2009 tentang Perusahaan


Jangka waktu Fasilitas Pembiayaan ditetapkan 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 14 Maret 2016 sampai dengan 13 Maret 2017 dan dapat diperpanjang apabila menurut penilaian Kreditur hal tersebut layak untuk dipertimbangkan.


58



Pembiayaan Infrastruktur tertanggal 27 Mei 2009 dan Surat OJK No: S48/D.05/2015 tanggal 30 April 2015 Perihal Permohonan Persetujuan Izin Penambahan Obyek Pembiayaan Infrastruktur pada PT Sarana Multi Infrastruktur.

24. Akta Perjanjian Fasilitas Pinjaman Bergulir (Revolving) No. 64 tertanggal 18 Maret 2016, yang dibuat dihadapan Sri Ismiyati, S.H, Notaris di Jakarta, antara PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk sebagai Debitur dan Perseroan sebagai Kreditur.

Kreditur setuju untuk memberikan Fasilitas Pembiayaan kepada Debitur dengan jumlah sampai dengan sebesar Rp 500.000.000.000,-

Tujuan Kreditur memberikan Fasilitas Pembiayaan kepada Debitur adalah untuk modal kerja pembiayaan pelaksanaan pembangunan proyek-proyek infrastruktur yang disetujui oleh Kreditur serta sesuai dengan sektor proyek yang dapat dibiayai oleh Kreditur sebagaimana diatur dalam PMK No: 100/PMK.010/2009 tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur tertanggal 27 Mei 2009.


Jangka waktu Fasilitas Pembiayaan ditetapkan 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 18 Maret 2016 sampai dengan 17 Maret 2017.


25. Akta Perjanjian Pembiayaan No. 01 tertanggal 6 April 2016, yang dibuat dihadapan Lolani Kurniati Irdham-Idroes, S.H, LL.M, Notaris di Jakarta, antara PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sebagai Debitur dan Perseroan sebagai Kreditur.

Kreditur setuju untuk memberikan Fasilitas Pembiayaan kepada Debitur dengan Limit Pembiayaan sebesar Rp 600.000.000.000,-

Tujuan Kreditur memberikan Fasilitas Pembiayaan kepada Debitur adalah untuk pembiayaan modal kerja dalam rangka melaksanakan/me-nyelesaikan pembangunan/pe-kerjaan proyek-proyek infrastruktur yang disetujui oleh Kreditur.


Jangka waktu Fasilitas Pembiayaan ditetapkan 12 bulan terhitung sejak tanggal 6 April 2016 sampai dengan 6 April 2017.


26. Akta Perjanjian Pembiayaan Dana Talangan No. 11 tertanggal 19 Juli 2016, yang dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H, Notaris di Jakarta, antara PT Jasa Marga (Persero) Tbk sebagai Debitur dan Perseroan sebagai Kreditur.

Kreditur setuju untuk memberikan Fasilitas Pembiayaan kepada Debitur dengan jumlah tidak melebihi sebesar Rp 3.254.848.787.640,-

Fasilitas Pembiayaan akan digunakan untuk pembiayaan dana talangan (bridging loan) dalam rangka membiayai pengadaan tanah untuk infrastruktur jalan tol yang dibangung oleh

Bunga sebesar LPS rate + 1% per tahun yang dihitung dari jumlah Fasilitas Pembiayaan yang ditarik dan/atau digunakan dan belum dibayar kembali oleh Debitur.

Batas waktu Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas Pembiayaan ditentukan sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Pembiayaan ini


59



Pembiayaan Infrastruktur tertanggal 27 Mei 2009 dan Surat OJK No: S48/D.05/2015 tanggal 30 April 2015 Perihal Permohonan Persetujuan Izin Penambahan Obyek Pembiayaan Infrastruktur pada PT Sarana Multi Infrastruktur.

24. Akta Perjanjian Fasilitas Pinjaman Bergulir (Revolving) No. 64 tertanggal 18 Maret 2016, yang dibuat dihadapan Sri Ismiyati, S.H, Notaris di Jakarta, antara PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk sebagai Debitur dan Perseroan sebagai Kreditur.

Kreditur setuju untuk memberikan Fasilitas Pembiayaan kepada Debitur dengan jumlah sampai dengan sebesar Rp 500.000.000.000,-

Tujuan Kreditur memberikan Fasilitas Pembiayaan kepada Debitur adalah untuk modal kerja pembiayaan pelaksanaan pembangunan proyek-proyek infrastruktur yang disetujui oleh Kreditur serta sesuai dengan sektor proyek yang dapat dibiayai oleh Kreditur sebagaimana diatur dalam PMK No: 100/PMK.010/2009 tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur tertanggal 27 Mei 2009.


Jangka waktu Fasilitas Pembiayaan ditetapkan 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 18 Maret 2016 sampai dengan 17 Maret 2017.


25. Akta Perjanjian Pembiayaan No. 01 tertanggal 6 April 2016, yang dibuat dihadapan Lolani Kurniati Irdham-Idroes, S.H, LL.M, Notaris di Jakarta, antara PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sebagai Debitur dan Perseroan sebagai Kreditur.

Kreditur setuju untuk memberikan Fasilitas Pembiayaan kepada Debitur dengan Limit Pembiayaan sebesar Rp 600.000.000.000,-

Tujuan Kreditur memberikan Fasilitas Pembiayaan kepada Debitur adalah untuk pembiayaan modal kerja dalam rangka melaksanakan/me-nyelesaikan pembangunan/pe-kerjaan proyek-proyek infrastruktur yang disetujui oleh Kreditur.


Jangka waktu Fasilitas Pembiayaan ditetapkan 12 bulan terhitung sejak tanggal 6 April 2016 sampai dengan 6 April 2017.


26. Akta Perjanjian Pembiayaan Dana Talangan No. 11 tertanggal 19 Juli 2016, yang dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H, Notaris di Jakarta, antara PT Jasa Marga (Persero) Tbk sebagai Debitur dan Perseroan sebagai Kreditur.

Kreditur setuju untuk memberikan Fasilitas Pembiayaan kepada Debitur dengan jumlah tidak melebihi sebesar Rp 3.254.848.787.640,-

Fasilitas Pembiayaan akan digunakan untuk pembiayaan dana talangan (bridging loan) dalam rangka membiayai pengadaan tanah untuk infrastruktur jalan tol yang dibangung oleh

Bunga sebesar LPS rate + 1% per tahun yang dihitung dari jumlah Fasilitas Pembiayaan yang ditarik dan/atau digunakan dan belum dibayar kembali oleh Debitur.

Batas waktu Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas Pembiayaan ditentukan sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Pembiayaan ini




Badan Usaha Jalan Tol (“BUJT”) melalui pinjaman Debitur kepada BUJT.

dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

Berikut ini merupakan pengaruh atas transaksi Afiliasi Perseroan terhadap akun-akun terkait, pada tanggal 30 Juni 2016: (Dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN 30 Juni 2016 % Terhadap Aset Pinjaman diberikan Rupiah

PT Perusahaan Listrik Negara 8.260.980 24,34% PT Waskita Karya (Persero) Tbk. 1.110.786 3,27% PT Jasa Marga (Persero) Tbk. 750.000 2,21% PT Adhi Kaya (Persero) 453.773 1,34% PT Angkasa Pura II (Persero) 397.422 1,17% PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. 99.109 0,29% PT Industri Kereta Api (Persero) 73.958 0,22% PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. 49.750 0,15%

Dollar Amerika Serikat PT Indonesia Infrastructure Finance 2.579.529 7,60% PT Pertamina (Persero) 913.496 2,69% Terhadap Liabilitas Pinjaman Diterima dari Pemerintah Republik Indonesia 2.579.529 32,94% Rincian transaksi secara lengkap dapat dilihat dalam laporan keuangan Perseroan catatan 29. Manajemen Perseroan berpendapat bahwa seluruh transaksi dengan pihak terafiliasi dilakukan dengan tingkat harga dan syarat-syarat normal sebagaimana halnya dilakukan dengan pihak ketiga. J. PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA Perjanjian Sewa Menyewa

No. Dasar Sewa Menyewa

Para Pihak Obyek Sewa Nilai Sewa Jangka

Waktu Keterangan Pemberi Sewa Penyewa

1. Lease Agreement REF.#:24/SMI1/LA-01/11/00 tertanggal 2 Desember 2011 jo. Perubahan pertama terhadap Lease Agreement REF.#: 24/SMI1/LA-01/11/01 tertanggal 14 Desember 2011 jo. Perubahan Kedua terhadap Lease Agreement REF.#: 24/SMI1/LA-01/11/02 tertanggal 27 Juli 2012 jo. Perubahan ketiga Terhadap Lease Agreement REF.#: 24/SMI/LA-01/11/03 tertanggal 12 April 2013 jo. Perubahan keempat Terhadap Lease Agreement

PT Mulia Cemerlang Dianpersada.

Perseroan. Suite 801 seluas 1.618,00 m2, Suite 802 seluas 396,50 m2, dan Suite 803 seluas 696,00 m2, Lantai 8 Wisma GKBI, Jl. Jenderal Sudirman No.28, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta.

Harga dasar: 1. Suite 801 seluas 1.618 m2:

Rp120.000,- per m2 atau total seluruhnya sebesar Rp194.160.000;

2. Suite 802 seluas 696 m2: Rp135.000,- per m2 atau seluruhnya sebesar Rp93.960.000,-;

3. Suite 803 seluas 396,50 m2: Rp285.000,- per m2 atau seluruhnya sebesar Rp113.002.500,-. Tambahan biaya jasa:

1. Suite 801 seluas 1.618 m2: Rp65.000,- per m2 atau total seluruhnya sebesar Rp105.170.000,-;

2. Suite 802 seluas 696 m2: Rp65.000,- per m2 atau seluruhnya sebesar Rp45.240.000,-;

3. Suite 803 seluas 396,5 m2: Rp65.000,- per m2 atau seluruhnya sebesar

1. Suite 801 seluas 1.618,00 m2 selama 5 tahun;

2. Suite 802 selama 4 tahun;

3. Suite 803 selama 2 tahun.

Dahulu obyek sewa diperuntukkan untuk Kantor Pusat Perseroan.

60




REF.# : 24/SMI1/LA-01/11/04 tertanggal 20 Maret 2014.

Rp25.772.500,-. Tambahan biaya sistem telepon: US$12.00 per handset or outlet point per bulan.

Perjanjian Pinjaman/ Perjanjian Kredit

No. Perjanjian Plafon Outstanding Jaminan Suku Bunga Jangka Waktu Keterangan

1. Perjanjian Fasilitas Kredit yang dibuat tanggal 19 April 2016 antara Perseroan sebagai Debitur dengan Standard Chartered Bank sebagai Arranger dan Original Lender serta Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited sebagai Agen.

memberikan fasilitas kredit sejumlah US$ 175,000,000.

Berdasarkan Laporan Keuangan (audited) 30 Juni 2016 saldo utang setelah dikurangi biaya transaksi yang belum diamortisasi adalah sebesar US$ 173,626,114.

Tidak ada Jaminan di dalam Perjanjian Kredit ini.

Margin (1,1 %) + Libor per tahun dengan pembayaran bunga setiap 3 bulan.

27 Nopember 2017

-

2. Perjanjian Kredit No. 16-0003LN tanggal 31 Maret 2016 sebagaimana diubah dalam Perubahan Atas Perjanjian Kredit No. 16-0474LN tanggal 29 September 2016 antara Perseroan sebagai Debitur dan The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, LTD. sebagai Bank.

Bank memberikan fasilitas kredit dengan komitmen melalui mekanisme dana yang ditarik di muka (cash advance) dalam mata uang Dolar Amerika Serikat (USD), dengan ketentuan jumlah pokok dari suatu atau seluruh pinjaman tidak melebihi batas yaitu sebesar USD 100,000,000.

Berdasarkan Laporan Keuangan (audited) 30 Juni 2016 Perseroan belum menggunakan fasilitas kredit ini.


ICE LIBOR + Marjin (1,55%) per tahun.

Jangka waktu ketersediaan: 31 Maret 2016 s/d 30 Desember 2016; Tanggal pembayaran kembali yang terakhir : 31 Maret 2018.

-

3. Perjanjian Fasilitas Kredit tanggal 3 Desember 2015 antara Agence Francaise De Developpement sebagai kreditur dan Perseroan sebagai debitur.

Kreditur memberikan fasilitas kredit paling banyak sejumlah USD 100,000,000.

Berdasarkan Laporan Keuangan (audited) 30 Juni 2016, Perseroan telah melakukan pencairan kredit sebesar USD 10.000.000 pada tanggal 27 Mei 2016, sehingga outstanding loan adalah USD 10,000,000.


Perseroan dapat memilih tingkat suka bunga, yaitu : a. Suku bunga mengambang b. Suku bunga tetap sesuai ketentuan dalam perjanjian ini.

10 Tahun hingga tanggal 25 Desember 2025.

Berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit dan Perjanjian Pembiayaan tersebut, Perseroan dan Agence Francaise De Developpement juga menandatangani Nota Kesepakatan Program Bantuan Teknis yang salah satunya

61




REF.# : 24/SMI1/LA-01/11/04 tertanggal 20 Maret 2014.

Rp25.772.500,-. Tambahan biaya sistem telepon: US$12.00 per handset or outlet point per bulan.

Perjanjian Pinjaman/ Perjanjian Kredit


1. Perjanjian Fasilitas Kredit yang dibuat tanggal 19 April 2016 antara Perseroan sebagai Debitur dengan Standard Chartered Bank sebagai Arranger dan Original Lender serta Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited sebagai Agen.

memberikan fasilitas kredit sejumlah US$ 175,000,000.

Berdasarkan Laporan Keuangan (audited) 30 Juni 2016 saldo utang setelah dikurangi biaya transaksi yang belum diamortisasi adalah sebesar US$ 173,626,114.


Margin (1,1 %) + Libor per tahun dengan pembayaran bunga setiap 3 bulan.

27 Nopember 2017

-

2. Perjanjian Kredit No. 16-0003LN tanggal 31 Maret 2016 sebagaimana diubah dalam Perubahan Atas Perjanjian Kredit No. 16-0474LN tanggal 29 September 2016 antara Perseroan sebagai Debitur dan The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, LTD. sebagai Bank.

Bank memberikan fasilitas kredit dengan komitmen melalui mekanisme dana yang ditarik di muka (cash advance) dalam mata uang Dolar Amerika Serikat (USD), dengan ketentuan jumlah pokok dari suatu atau seluruh pinjaman tidak melebihi batas yaitu sebesar USD 100,000,000.



ICE LIBOR + Marjin (1,55%) per tahun.

Jangka waktu ketersediaan: 31 Maret 2016 s/d 30 Desember 2016; Tanggal pembayaran kembali yang terakhir : 31 Maret 2018.

-

3. Perjanjian Fasilitas Kredit tanggal 3 Desember 2015 antara Agence Francaise De Developpement sebagai kreditur dan Perseroan sebagai debitur.

Kreditur memberikan fasilitas kredit paling banyak sejumlah USD 100,000,000.

Berdasarkan Laporan Keuangan (audited) 30 Juni 2016, Perseroan telah melakukan pencairan kredit sebesar USD 10.000.000 pada tanggal 27 Mei 2016, sehingga outstanding loan adalah USD 10,000,000.


Perseroan dapat memilih tingkat suka bunga, yaitu : a. Suku bunga mengambang b. Suku bunga tetap sesuai ketentuan dalam perjanjian ini.

10 Tahun hingga tanggal 25 Desember 2025.

Berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit dan Perjanjian Pembiayaan tersebut, Perseroan dan Agence Francaise De Developpement juga menandatangani Nota Kesepakatan Program Bantuan Teknis yang salah satunya


4. Perjanjian Pembiayaan tanggal 3 Desember 2015 antara Agence Francaise De Developpement dan Perseroan.

fasilitas paling banyak sejumlah USD 5,000,000.



fasilitas ini memiliki jangka waktu sampai dengan 31 Desember 2026.

ditujukan untuk menilai proyek energi yang dapat diperbaharui dan perubahan cuaca dan akibat-akibatnya.

Perjanjian Kerjasama No. Dokumen Lingkup Kerjasama Masa Berakhir

1. Perjanjian Kerjasama Fasilitas Penyiapan Proyek Kerjasama Pemerintah Swasta- Sistem Penyediaan Air Minum (KPS-SPAM) Umbulan Provinsi Jawa Timur No. 120.1/80.012/2011 dan No. PERJ -4 /SMI/1111 tertanggal 25 November 2011 juncto Addendum Perjanjian Kerjasama Perjanjian Fasilitasi Penyiapan Proyek Kerjasama Pemerintah Swasta- Sistem Penyediaan Air Minum (KPS-SPAM) Umbulan Provinsi Jawa Timur Nomor: 120.1/2013, Nomor :PERJ-/SMI/0513 tertanggal 2 Mei 2013 juncto Addenddum Kedua Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur Dengan PT Sarana Multi Infrastruktur Nomor 120.1/242/012/ 2014 dan Nomor : PERJ-8/SMI/1214 tentang Fasilitasi Penyiapan Proyek Kerjasama Pemerintah Swasta-Sistem Penyediaan Air Minum (KPS-SPAM) Umbulan Provinsi Jawa Timur tanggal 1 Desember 2014 antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Perseroan.

Mensukseskan terselenggaranya dan merealisasikan percepatan penyiapan Proyek KPS-SPAM Umbulan melalui fasilitasi dari Pihak Kedua kepada Pihak Kesatu dengan berbasis output.

Perjanjian ini berlaku efektif sejak 1 Desember 2014 dan berakhir pada tanggal 2 Desember 2016, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan para pihak.

2. Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Untuk Fasilitasi Penyiapan Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Kereta Api Bandara Soekarno Hatta – Manggarai Dan Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha System Penyediaan Air Minum Umbulan, Nomor: PRJ-01/MK.11/2011, Nomor: PERJ-2/SMI/IIII tertanggal 8 November 2011 juncto Perubahan atas Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Untuk Fasilitasi Penyiapan Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Kereta Api Bandara Soekarno Hatta – Manggarai Dan Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Sistem Penyediaan Air Minum Umbulan Nomor: PRJ-01/MK.11/2013, Nomor PERJ-7/SMI/0813 tertanggal 30 Agustus 2013 juncto Perubahan Kedua Atas Perjanjian Kerjasama Nomor : PRJ-01/MK.11/2011 dan Nomor: Perj-2/SMI/IIII tentang Pelaksanaan Penugasan Untuk Fasilitasi Penyiapan Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Kereta Api Bandara Soekarno Hatta-Manggarai dan Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Sistem Penyediaan Air Minum Umbulan Nomor PRJ-01/MK.11/2014 dan Nomor PERJ-6/SMI/2014 tanggal 16 Oktober 2014, antara Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Perseroan.

Melakukan penguasan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua untuk tujuan fasilitasi penyiapan proyek KPS yaitu Proyek Kereta Api Bandara Soekarno Hatta - Halim Perdanakusuma dan Proyek System Penyediaan Air Minum Umbulan.

Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkannya KMK 126/2011 pada tanggal 2 Mei 2011 dan berakhir pada saat berakhirnya jangka waktu penugasan sebagaimana ditentukan oleh KMK 228/2014 yaitu tanggal 2 Desember 2016.

3. Perjanjian Antara Kementerian Keuangan Republik Indonesia Dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur Tentang Penugasan Kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur Untuk Melaksanakan Fasilitas Penyiapan Proyek Dan Pendampingan Transaksi Pada Proyek Infrastruktur Kerjasama Pemerintah Dan Badan Usaha Pembangunan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Nasional Palapa Ring Nomor: PRJ-207/PR/2016 dan Nomor PERJ-20A/SMI/0616 yang dibuat dibawah tangan tanggal 28 Juni 2016, antara Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Perseroan.

Melaksanakan Fasilitas dalam Rangka Penyiapan Proyek dan Pendampingan Transaksi pada Proyek Infrastruktur dengan Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Pembangunan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Nasional Palapa Ring.

Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal 28 Juni 2016 dan berakhir sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Nomor KEP-7/PR/2016 Tanggal 12 Februari 2016 tentang Penugasan kepada Perusahaan Perseroan (Persero) Badan usaha Milik Negara untuk Melaksanakan Fasilitas dalam Rangka Penyiapan Proyek dan Pendampingan Transaksi pada Proyek Infrastruktur dengan Skema Kerjasama Pemerintah

62

No. Dokumen Lingkup Kerjasama Masa Berakhir

dan Badan Usaha Pembangunan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Nasional Palapa Ring.

4. Akta Perjanjian Usaha Patungan No. 08 tanggal 6 Juni 2016 yang dibuat dihadapan Ni Nyoman Rai Sumawati, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara, antara PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT PP (Persero) Tbk dan Perseroan.

Mendirikan perusahan patungan yang berbentuk perseroan terbatas dalam pengusahaan proyek pembangunan jalan tol Pandaan-Malang.

Perjanjian ini berlaku efektif sejak ditanda tangani sampai dengan minimal Masa Konsesi yaitu masa Pengusahaan Jalan Tol sesuai Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol beserta perubahan-perubahannya.

5. Perjanjian Kerjasama Penerbitan Indeks SMIInfra18 No. 00029/BEI.HKM/01-2013 tertanggal 30 Januari 2013 antara PT Bursa Efek Indonesia dan Perseroan.

Menerbitkan indeks harga dari 18 saham yang tercatat di BEI yang termasuk dalam kategori SMI eligible sector dan pendukung infrastruktur untuk dipergunakan sebagai tambahan informasi oleh para investor untuk memantau kinerja dan pergerakan harga saham dan juga sebagai acuan bagi para fund manager dalam menciptakan kreatifitas (inovasi) pengelolaan dana yang berbasis saham.

Kecuali ditentukan lain oleh Para Pihak, Perjanjian ini berlaku secara terus menerus terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian ini sampai dengan diakhiri oleh salah satu pihak.

6. Perjanjian Lisensi No. PERJ-1/SMI/0114 tertanggal 15 Januari 2014 antara Perseroan dan PT Indo Premier Investment Management .

PT Indo Premier Investment Management hendak menggunakan indeks SMIInfra18 sebagai acuan (benchmark) untuk kinerja Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif yang unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek.

1. Perjanjian mulai berlaku pada tanggal terakhir ditandatanganinya Perjanjian Lisensi oleh salah satu pihak dan akan tetap berlaku sampai tahun kelima Tanggal Efektif tersebut kecuali bila perjanjian ini diakhiri sebelumnya sebagaimana diatur dalam Perjanjian (Jangka Waktu Awal).

2. Pada saat berakhirnya Jangka Waktu Awal (selain dari yang disebabkan oeh pengakhiran perjanjian) perjanjian akan secara otomatis diperbaharui untuk periode 5 (lima) tahun berturut-turut.

7. Perjanjian Sponsor No.001/PIM-PKS/XII/2013 tertanggal 5 Desember 2013 antara Perseroan dan PT Indo Premier Investment Management.

1. Manajer Investasi berencana untuk melakukan Penawaran Umum Unit Penyertaan REKSA DANA PREMIER ETF SMinfra18 dan saat ini sedang dalam proses penyertaan pendaftaran untuk memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Dewan Komisioner OJK.

2. Sponsor bermaksud untuk membeli Unit Penyertaan Reksa Dana Premier ETF SMinfra18 dan bertindak sebagai Sponsor sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IV.B.3 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek.

Perjanjian Sponsor mulai berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian Spinsor oleh Para Pihak, dan akan berakhir dengan sendirinya apabila: i. PREMIERE ETF SMinfra18 tidak

mendapatkan Pernyataan Efektif dari OJK;

ii. PREMIERE ETF SMinfra18 dibubarkan;

iii. Adanya peraturan perundang-undangan dan/atau keputusan pemerintah atau otoritas pasar modal di kemudian hari yang menyebabkan Para Pihak tidak dapat meneruskan Kerjasama berdasarkan Perjanjian ini.

Perjanjian penting dan/atau perjanjian sejenis lainnya dengan pihak ketiga pada umumnya terkait dengan kerjasama untuk memfasilitasi penyiapan beberapa proyek kerjasama pemerintah swasta (KPS) di Indonesia agar dapat dipercepat realisasinya, dan selain itu Perseroan selaku perusahaan pembiayaan infrastruktur turut serta dalam menyediakan fasilitas penyiapan proyek kegiatan-kegiatan infrastruktur yang layak secara ekonomis dan finansial bagi proyek-proyek infrastruktur Indonesia guna mendorong percepatan pembangunan sektor infrastruktur di Indonesia. Perjanjian sewa menyewa dengan pihak lainnya yang dilakukan Perseroan ditujukan untuk kegiatan operasional sehari-hari. Dengan perjanjian kredit dengan pihak perbankan, Perseroan menerima pinjaman uang guna memperkuat modal kerja untuk membiayai kegiatan pembiyaaan infrastruktur di Indonesia. Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (negative covenant) terkait perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga, yang dapat merugikan kepentingan pemegang obligasi.

63

No. Dokumen Lingkup Kerjasama Masa Berakhir

dan Badan Usaha Pembangunan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Nasional Palapa Ring.

4. Akta Perjanjian Usaha Patungan No. 08 tanggal 6 Juni 2016 yang dibuat dihadapan Ni Nyoman Rai Sumawati, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara, antara PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT PP (Persero) Tbk dan Perseroan.

Mendirikan perusahan patungan yang berbentuk perseroan terbatas dalam pengusahaan proyek pembangunan jalan tol Pandaan-Malang.

Perjanjian ini berlaku efektif sejak ditanda tangani sampai dengan minimal Masa Konsesi yaitu masa Pengusahaan Jalan Tol sesuai Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol beserta perubahan-perubahannya.

5. Perjanjian Kerjasama Penerbitan Indeks SMIInfra18 No. 00029/BEI.HKM/01-2013 tertanggal 30 Januari 2013 antara PT Bursa Efek Indonesia dan Perseroan.

Menerbitkan indeks harga dari 18 saham yang tercatat di BEI yang termasuk dalam kategori SMI eligible sector dan pendukung infrastruktur untuk dipergunakan sebagai tambahan informasi oleh para investor untuk memantau kinerja dan pergerakan harga saham dan juga sebagai acuan bagi para fund manager dalam menciptakan kreatifitas (inovasi) pengelolaan dana yang berbasis saham.

Kecuali ditentukan lain oleh Para Pihak, Perjanjian ini berlaku secara terus menerus terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian ini sampai dengan diakhiri oleh salah satu pihak.

6. Perjanjian Lisensi No. PERJ-1/SMI/0114 tertanggal 15 Januari 2014 antara Perseroan dan PT Indo Premier Investment Management .

PT Indo Premier Investment Management hendak menggunakan indeks SMIInfra18 sebagai acuan (benchmark) untuk kinerja Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif yang unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek.

1. Perjanjian mulai berlaku pada tanggal terakhir ditandatanganinya Perjanjian Lisensi oleh salah satu pihak dan akan tetap berlaku sampai tahun kelima Tanggal Efektif tersebut kecuali bila perjanjian ini diakhiri sebelumnya sebagaimana diatur dalam Perjanjian (Jangka Waktu Awal).

2. Pada saat berakhirnya Jangka Waktu Awal (selain dari yang disebabkan oeh pengakhiran perjanjian) perjanjian akan secara otomatis diperbaharui untuk periode 5 (lima) tahun berturut-turut.

7. Perjanjian Sponsor No.001/PIM-PKS/XII/2013 tertanggal 5 Desember 2013 antara Perseroan dan PT Indo Premier Investment Management.

1. Manajer Investasi berencana untuk melakukan Penawaran Umum Unit Penyertaan REKSA DANA PREMIER ETF SMinfra18 dan saat ini sedang dalam proses penyertaan pendaftaran untuk memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Dewan Komisioner OJK.

2. Sponsor bermaksud untuk membeli Unit Penyertaan Reksa Dana Premier ETF SMinfra18 dan bertindak sebagai Sponsor sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IV.B.3 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek.

Perjanjian Sponsor mulai berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian Spinsor oleh Para Pihak, dan akan berakhir dengan sendirinya apabila: i. PREMIERE ETF SMinfra18 tidak

mendapatkan Pernyataan Efektif dari OJK;

ii. PREMIERE ETF SMinfra18 dibubarkan;

iii. Adanya peraturan perundang-undangan dan/atau keputusan pemerintah atau otoritas pasar modal di kemudian hari yang menyebabkan Para Pihak tidak dapat meneruskan Kerjasama berdasarkan Perjanjian ini.

Perjanjian penting dan/atau perjanjian sejenis lainnya dengan pihak ketiga pada umumnya terkait dengan kerjasama untuk memfasilitasi penyiapan beberapa proyek kerjasama pemerintah swasta (KPS) di Indonesia agar dapat dipercepat realisasinya, dan selain itu Perseroan selaku perusahaan pembiayaan infrastruktur turut serta dalam menyediakan fasilitas penyiapan proyek kegiatan-kegiatan infrastruktur yang layak secara ekonomis dan finansial bagi proyek-proyek infrastruktur Indonesia guna mendorong percepatan pembangunan sektor infrastruktur di Indonesia. Perjanjian sewa menyewa dengan pihak lainnya yang dilakukan Perseroan ditujukan untuk kegiatan operasional sehari-hari. Dengan perjanjian kredit dengan pihak perbankan, Perseroan menerima pinjaman uang guna memperkuat modal kerja untuk membiayai kegiatan pembiyaaan infrastruktur di Indonesia. Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (negative covenant) terkait perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga, yang dapat merugikan kepentingan pemegang obligasi.

K. KETERANGAN TENTANG ASET TETAP DAN UANG MUKA PEMBELIAN RUANG KANTOR Nilai buku dari aset yang dimiliki Perseroan pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp18.727 juta yang terdiri dari komputer, peralatan kantor, perabotan, dan partisi kantor. Di samping itu, Perseroan telah melakukan pembayaran uang muka ruang kantor yang berada di Gedung Perkantoran Sahid Sudirman Center lantai 47 unit A-H dan Lantai 48 unit A-H berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Perkantoran Sahid Sudirman Center No. 01 dan No. 02 tanggal 1 Maret 2016 yang keduanya dibuat dihadapan Tintin Surtini, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat. Uang muka yang sudah dibayarkan Perseroan per 30 Juni 2016 adalah Rp 230,2 miliar. Perseroan juga berhak menggunakan ruang kantor tersebut berdasarkan Akta Perjanjian Pinjam Pakai No. 03 dan No. 04 tanggal 1 Maret 2016 yang keduanya dibuat dihadapan notaris yang sama. L. ASURANSI Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan mengasuransikan inventaris kantornya dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Asuransi

Nama Tertanggung Polis Obyek

Pertanggungan Perusahaan

Asuransi/Penanggung Nilai

Pertanggungan Asuransi

Masa Pertanggungan

Asuransi Properti Terhadap Segala

Risiko (Property All Risk Insurance)

PT Sarana Multi Infrastruktur

(Persero)

10-101-3000373-

00000-2016-02

Inventaris Kantor PT Asuransi Dayin Mitra Tbk

Rp 32.126.283.655,92

1 Februari 2016 s.d

1 Februari 2017 Asuransi Terhadap

Gempa Bumi (Earthquake Insurance)

PT Sarana Multi Infrastruktur

(Persero)

10-103-3000280-

00000-2016-02

Inventaris Kantor PT Asuransi Dayin Mitra Tbk

Rp 32.126.283.655,92

1 Februari 2016 s.d

1 Februari 2017

Perseroan berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut telah memadai untuk menutup kerugian yang terjadi atas aset tetap yang dipertanggungkan. Perusahaan asuransi tersebut di atas mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan sehubungan dengan kepemilikan saham oleh Negara Republik Indonesia. M. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, ENTITAS ASOSIASI, KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN, SERTA

KOMISARIS DAN DIREKSI ENTITAS ASOSIASI Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan dan Entitas Asosiasi beserta masing-masing Dewan Komisaris serta anggota Direksi Perseroan dan Entitas Asosiasi tidak terlibat perkara apapun baik di dalam maupun di luar pengadilan. Perseroan dan Entitas Asosiasi tidak sedang menghadapi somasi, teguran, maupun terlibat dalam suatu sengketa ataupun gugatan baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan, yang bersifat material dan tidak berdampak terhadap kegiatan usaha dan operasional Perseroan dan Entitas Asosiasi ataupun somasi, teguran maupun sengketa atau gugatan terhadap harta kekayaan atau kepemilikan saham-saham dalam Perseroan dan Entitas Asosiasi. N. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI) Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki hak kekayaan intelektual yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

64

IX. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ASOSIASI

A. UMUM Perseroan didirikan untuk mendorong percepatan penyediaan pembiayaan infrastruktur nasional melalui kemitraan dengan pihak swasta dan/atau lembaga keuangan multilateral. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 100/PMK.010/2009 tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, cakupan sektor infrastruktur yang dapat dibiayai oleh Perseroan meliputi : jalan tol & jembatan, transportasi, minyak & gas bumi, telekomunikasi, manajemen limbah, ketenagalistrikan, irigasi & pengairan, serta penyediaan air minum. Dalam kegiatan pembiayaannya Perseroan melaksanakan kegiatan pembiayaan di berbagai sektor infrastruktur dengan memberikan pembiayaan hutang, ekuitas dan pembiayaan mezzanine. Di samping itu, Perseroan menyediakan dukungan yang dibutuhkan oleh investor lokal maupun asing dengan kegiatan advisory. Kegiatan advisory ini diharapkan dapat menarik investasi baru di sektor infrastruktur. Pada tahun 2015, OJK memberikan persetujuan izin penambahan objek pembiayaan infrastruktur baru kepada Penerbit sebagaimana surat no. S-48/D.05/2015 tanggal 30 April 2015. Adapun tambahan objek pembiayaan yang dimaksud adalah:

- Infrastruktur sosial meliputi infrastruktur perkotaan, infrastruktur fasilitas pendidikan, infrastruktur kawasan, infrastruktur pariwisata, infrastruktur kesehatan, dan infrastruktur pemasyarakatan

- Perluasan infrastruktur ketenagalistrikan termasuk juga efisiensi energi - Pembiayaan untuk rolling stock kereta api (lokomotif, gerbong serta boogey, dan pendukung lainnya)

Adapun visi Perseroan adalah menjadi katalis dalam percepatan pembangunan infrastruktur nasional dan dengan misi untuk menjadi mitra strategis yang memberikan nilai tambah dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia, menciptakan produk pembiayaan yang fleksibel, dan menyediakan pelayanan berkualitas dengan tata kelola yang baik. B. KEGIATAN USAHA Dalam menjalankan perannya sebagai katalisator perkembangan infrastruktur nasional, Perseroan memiliki lingkup kegiatan usaha sebagai berikut: 1. Bekerjasama dengan pihak swasta, Badan Usaha Milik Negara, Pemerintah Daerah, maupun lembaga keuangan multilateral, dalam

rangka pendirian Perusahaan yang khusus bergerak di bidang pembiayaan infrastruktur; 2. Kegiatan pembiayaan konvensional dan syariah kepada badan hukum lain berupa penyertaan modal maupun pinjaman terkait

bidang infrastruktur; 3. Mengembangkan kemitraan dan/atau kerjasama dengan pihak ketiga dalam mendorong percepatan pembangunan infrastruktur; 4. Menyediakan jasa pendukung untuk investor baik investor domestik maupun investor asing seperti konsultasi investasi dan aktivitas

lainnya untuk mewujudkan peningkatan investasi dalam bidang infrastruktur; 5. Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan serta sosialisasi terkait kegiatan infrastruktur; 6. Melakukan pengelolaan dana dalam rangka optimalisasi dana pembiayaan infrastruktur; dan 7. Kegiatan lainnya terkait upaya percepatan pembangunan infrastruktur. Guna menjawab tantangan dan kebutuhan di dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia serta melaksanakan peran aktifnya dalam mendorong pembangunan infrastruktur nasional khususnya proyek-proyek infrastruktur strategis, Perseroan mengembangkan 3 (tiga) pilar dengan tambahan beberapa bisnis barunya sebagaimana berikut ini:

Bagan Tiga Pilar Perseroan

Sumber: Perseroan

65

IX. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ASOSIASI

A. UMUM Perseroan didirikan untuk mendorong percepatan penyediaan pembiayaan infrastruktur nasional melalui kemitraan dengan pihak swasta dan/atau lembaga keuangan multilateral. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 100/PMK.010/2009 tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, cakupan sektor infrastruktur yang dapat dibiayai oleh Perseroan meliputi : jalan tol & jembatan, transportasi, minyak & gas bumi, telekomunikasi, manajemen limbah, ketenagalistrikan, irigasi & pengairan, serta penyediaan air minum. Dalam kegiatan pembiayaannya Perseroan melaksanakan kegiatan pembiayaan di berbagai sektor infrastruktur dengan memberikan pembiayaan hutang, ekuitas dan pembiayaan mezzanine. Di samping itu, Perseroan menyediakan dukungan yang dibutuhkan oleh investor lokal maupun asing dengan kegiatan advisory. Kegiatan advisory ini diharapkan dapat menarik investasi baru di sektor infrastruktur. Pada tahun 2015, OJK memberikan persetujuan izin penambahan objek pembiayaan infrastruktur baru kepada Penerbit sebagaimana surat no. S-48/D.05/2015 tanggal 30 April 2015. Adapun tambahan objek pembiayaan yang dimaksud adalah:

- Infrastruktur sosial meliputi infrastruktur perkotaan, infrastruktur fasilitas pendidikan, infrastruktur kawasan, infrastruktur pariwisata, infrastruktur kesehatan, dan infrastruktur pemasyarakatan

- Perluasan infrastruktur ketenagalistrikan termasuk juga efisiensi energi - Pembiayaan untuk rolling stock kereta api (lokomotif, gerbong serta boogey, dan pendukung lainnya)

Adapun visi Perseroan adalah menjadi katalis dalam percepatan pembangunan infrastruktur nasional dan dengan misi untuk menjadi mitra strategis yang memberikan nilai tambah dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia, menciptakan produk pembiayaan yang fleksibel, dan menyediakan pelayanan berkualitas dengan tata kelola yang baik. B. KEGIATAN USAHA Dalam menjalankan perannya sebagai katalisator perkembangan infrastruktur nasional, Perseroan memiliki lingkup kegiatan usaha sebagai berikut: 1. Bekerjasama dengan pihak swasta, Badan Usaha Milik Negara, Pemerintah Daerah, maupun lembaga keuangan multilateral, dalam

rangka pendirian Perusahaan yang khusus bergerak di bidang pembiayaan infrastruktur; 2. Kegiatan pembiayaan konvensional dan syariah kepada badan hukum lain berupa penyertaan modal maupun pinjaman terkait

bidang infrastruktur; 3. Mengembangkan kemitraan dan/atau kerjasama dengan pihak ketiga dalam mendorong percepatan pembangunan infrastruktur; 4. Menyediakan jasa pendukung untuk investor baik investor domestik maupun investor asing seperti konsultasi investasi dan aktivitas

lainnya untuk mewujudkan peningkatan investasi dalam bidang infrastruktur; 5. Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan serta sosialisasi terkait kegiatan infrastruktur; 6. Melakukan pengelolaan dana dalam rangka optimalisasi dana pembiayaan infrastruktur; dan 7. Kegiatan lainnya terkait upaya percepatan pembangunan infrastruktur. Guna menjawab tantangan dan kebutuhan di dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia serta melaksanakan peran aktifnya dalam mendorong pembangunan infrastruktur nasional khususnya proyek-proyek infrastruktur strategis, Perseroan mengembangkan 3 (tiga) pilar dengan tambahan beberapa bisnis barunya sebagaimana berikut ini:

Bagan Tiga Pilar Perseroan

Sumber: Perseroan

a) Pembiayaan dan Investasi Perseroan menyediakan pembiayaan untuk proyek-proyek infrastruktur melalui berbagai skema pembiayaan, yaitu :

Pembiayaan Investasi/Berjangka : Pembiayaan investasi/berjangka ditujukan untuk mendanai pembangunan, pengembangan/peningkatan kapasitas/ekspansi, penyelesaian dan belanja modal proyek infrastruktur, serta refinancing proyek infrastruktur yang telah dibiayai termasuk pembiayaan Interest During Construction (IDC) selama masa konstruksi termasuk tetapi tidak terbatas kepada jenis-jenis pembiayaan yang bersifat investasi dan/atau berjangka.

Pembiayaan Modal Kerja : Pembiayaan modal kerja ditujukan untuk mendanai kebutuhan modal kerja: - kontraktor yang mendapat pekerjaan/kontrak pembangunan proyek infrastruktur; - perusahaan yang bergerak dalam sektor/proyek infrastruktur atau operator infrastruktur. Fasilitas Pembiayaan Modal Kerja dapat berupa: 1) Pembiayaan Modal Kerja bersifat revolving

Fasilitas ini akan di-review dan dapat diperpanjang kembali pada saat jatuh tempo. Penarikan fasilitas ini dapat dilakukan setiap saat dan fasilitas yang sudah dilunasi dapat ditarik kembali.

2) Pembiayaan Modal Kerja bersifat transaksional Fasilitas ini tidak dapat diperpanjang kembali pada saat jatuh tempo. Penarikan fasilitas ini dapat dilakukan setiap saat dan fasilitas yang sudah dilunasi tidak dapat ditarik kembali.

Pembiayaan Dana Talangan : Pembiayaan dana talangan (bridge loan) ditujukan untuk mendanai kebutuhan dana sementara (interim) yang dibutuhkan oleh perusahaan yang bergerak dalam bidang infrastruktur atau perusahaan holding infrastruktur sampai dengan diperolehnya pembiayaan yang lebih permanen. Kebutuhan dana sementara (interim) tersebut diperlukan untuk mendanai: - pekerjaan pembangunan proyek infrastruktur, atau - akuisisi/pembelian saham perusahaan infrastruktur, atau - pembelian sebagian/seluruh aktiva tetap perusahaan infrastruktur.

Pembiayaan Take Out Financing : Fasilitas yang dibentuk bersama kreditur lain dalam rangka mengatasi permasalahan tenor

dalam pembiayaan proyek infrastruktur. Fasilitas ini diberikan untuk menggantikan kreditur lain yang memiliki keterbatasan jangka waktu (tenor) dalam pemberian fasilitas pembiayaan untuk proyek infrastruktur, serta biasanya diperjanjikan pada awal secara tripartit antara Perseroan, kreditur lain dan debitur.

Pembiayaan Promoter Financing : Fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada perusahaan induk untuk membiayai akuisisi, pinjaman dan setoran modal kepada anak perusahaan yang bergerak di bidang usaha infrastruktur.

Pembiayaan Hutang Subordinasi : Pembiayaan terhadap sebagian porsi modal (equity) dalam rangka akuisisi, pembangunan, pengembangan/ peningkatan kapasitas/ekspansi, penyelesaian, dan belanja modal proyek infrastruktur, serta refinancing proyek infrastruktur yang telah dibiayai. Pembiayaan subordinasi memungkinkan Perusahaan memperoleh porsi pembiayaan yang lebih tinggi apabila dibandingkan dengan jika perusahaan hanya memperoleh pembiayaan dari pembiayaan senior saja. Pembiayaan subordinasi tidak memiliki opsi untuk dibayarkan dari hasil konversi hutang menjadi saham.

Pembiayaan Mezzanine : Pembiayaan terhadap sebagian porsi modal (equity) dalam rangka akuisisi, pembangunan, pengembangan/ peningkatan kapasitas/ekspansi, penyelesaian dan belanja modal proyek infrastruktur, serta refinancing proyek infrastruktur yang telah dibiayai. Pembiayaan ini memungkinkan Perusahaan memperoleh porsi pembiayaan yang lebih tinggi apabila dibandingkan dengan jika perusahaan hanya memperoleh pembiayaan dari pembiayaan senior saja. Pembiayaan mezzanine memiliki opsi untuk dibayarkan dari hasil konversi hutang menjadi saham.

Pembiayaan Pemerintah Daerah : Pembiayaan yang diberikan kepada Pemerintah daerah dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur daerah antara lain: pasar, irigasi, sekolah, penjara dan rumah sakit.

Regional Infrastucture Development Fund

: Pengembangan skema pembiayaan untuk pemerintah daerah dengan nilai proyek yang lebih besar dan tenor lebih panjang.

66

Selain memberikan fasilitas pembiayaan, Perseroan juga melakukan:

Investasi penyertaan modal atau kepemilikan saham atas proyek infrastruktur atau perusahaan yang bergerak dalam proyek infrastruktur. Perseroan telah melakukan penyertaan modal pada PT Jasamarga Pandaan Malang sebesar 3.600 saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000,- per saham, yang merupakan 5% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor dalam PT Jasamarga Pandaan Malang.

Jasa layanan pembiayaan, yang terdiri dari: - Jasa Arranger; jasa pengaturan pembiayaan dengan melibatkan bank/lembaga keuangan lain dimana Perseroan

bertindak sebagai arranger atau co-arranger, dan - Jasa Underwriter; Jasa pemberian komitmen pembiayaan secara penuh (on full commitment basis) dimana Perseroan

bertindak sebagai underwriter atau co-underwriter.

Nilai Tambah yang Dimiliki oleh Perseroan antara lain :

Didukung oleh Pemerintah sebagai pemegang saham. Profesional yang memiliki keahlian dalam sektor infrastruktur Hubungan yang erat dengan Pemerintah Indonesia, sektor swasta, institusi keuangan dan BUMN Pengetahuan menyeluruh secara domestik dan regional dalam pembiayaan dan investasi di sektor infrastruktur

b) Jasa Konsultasi

Jasa Konsultasi adalah salah satu pilar kegiatan usaha Perseroan yang terkait dengan aktivitas non-pembiayaan untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur nasional. Melalui kegiatan Jasa Konsultasi ini, Perseroan membantu memberikan solusi kepada mitra dalam mengembangkan kegiatan bisnis dan pencapaian target usaha, termasuk di dalamnya adalah memberikan dukungan dalam rangka proses pengambilan keputusan rencana bisnis, manajemen proyek, transaksi, penyusunan struktur proyek, perencanaan keuangan, pencarian dana, investasi/divestasi, penggabungan dan akuisisi serta lainnya. Termasuk juga dalam hal ini menghubungkan akses pendanaan dan peluang investasi dengan proyek-proyek infrastruktur. Produk Jasa Konsultasi Perseroan meliputi:

Sumber: Perseroan

c) Pengembangan Proyek

Jika dibandingkan antara jumlah kebutuhan akan pembangunan infrastruktur dan jumlah dana yang mampu disediakan oleh Pemerintah, pembiayaan infrastruktur oleh Pemerintah menjadi satu permasalahan tersendiri yang memerlukan solusi berkelanjutan. Salah satu bentuk solusi untuk menutupi kebutuhan pembiayaan infrastruktur yang ada adalah dengan menerapkan pola Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) atau kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Dalam pengadaan proyek infrastruktur melalui pola KPS/KPBU, diperlukan adanya proses penyiapan proyek yang efektif, komprehensif dan terukur, sehingga akan dapat menarik minat investor. Penyiapan proyek yang tidak reliable dapat berakibat pada lambannya proses pembangunan proyek infrastruktur yang ditawarkan atau bahkan keharusan Pemerintah melakukan pendanaan penuh sebagai akibat tidak berjalannya proses pengadaan.

67

Selain memberikan fasilitas pembiayaan, Perseroan juga melakukan:

Investasi penyertaan modal atau kepemilikan saham atas proyek infrastruktur atau perusahaan yang bergerak dalam proyek infrastruktur. Perseroan telah melakukan penyertaan modal pada PT Jasamarga Pandaan Malang sebesar 3.600 saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000,- per saham, yang merupakan 5% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor dalam PT Jasamarga Pandaan Malang.

Jasa layanan pembiayaan, yang terdiri dari: - Jasa Arranger; jasa pengaturan pembiayaan dengan melibatkan bank/lembaga keuangan lain dimana Perseroan

bertindak sebagai arranger atau co-arranger, dan - Jasa Underwriter; Jasa pemberian komitmen pembiayaan secara penuh (on full commitment basis) dimana Perseroan

bertindak sebagai underwriter atau co-underwriter.

Nilai Tambah yang Dimiliki oleh Perseroan antara lain :

Didukung oleh Pemerintah sebagai pemegang saham. Profesional yang memiliki keahlian dalam sektor infrastruktur Hubungan yang erat dengan Pemerintah Indonesia, sektor swasta, institusi keuangan dan BUMN Pengetahuan menyeluruh secara domestik dan regional dalam pembiayaan dan investasi di sektor infrastruktur

b) Jasa Konsultasi

Jasa Konsultasi adalah salah satu pilar kegiatan usaha Perseroan yang terkait dengan aktivitas non-pembiayaan untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur nasional. Melalui kegiatan Jasa Konsultasi ini, Perseroan membantu memberikan solusi kepada mitra dalam mengembangkan kegiatan bisnis dan pencapaian target usaha, termasuk di dalamnya adalah memberikan dukungan dalam rangka proses pengambilan keputusan rencana bisnis, manajemen proyek, transaksi, penyusunan struktur proyek, perencanaan keuangan, pencarian dana, investasi/divestasi, penggabungan dan akuisisi serta lainnya. Termasuk juga dalam hal ini menghubungkan akses pendanaan dan peluang investasi dengan proyek-proyek infrastruktur. Produk Jasa Konsultasi Perseroan meliputi:

Sumber: Perseroan

c) Pengembangan Proyek

Jika dibandingkan antara jumlah kebutuhan akan pembangunan infrastruktur dan jumlah dana yang mampu disediakan oleh Pemerintah, pembiayaan infrastruktur oleh Pemerintah menjadi satu permasalahan tersendiri yang memerlukan solusi berkelanjutan. Salah satu bentuk solusi untuk menutupi kebutuhan pembiayaan infrastruktur yang ada adalah dengan menerapkan pola Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) atau kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Dalam pengadaan proyek infrastruktur melalui pola KPS/KPBU, diperlukan adanya proses penyiapan proyek yang efektif, komprehensif dan terukur, sehingga akan dapat menarik minat investor. Penyiapan proyek yang tidak reliable dapat berakibat pada lambannya proses pembangunan proyek infrastruktur yang ditawarkan atau bahkan keharusan Pemerintah melakukan pendanaan penuh sebagai akibat tidak berjalannya proses pengadaan.

Kebutuhan akan adanya penyiapan proyek yang efektif dalam kerangka percepatan pembangunan infrastruktur merupakan salah satu pertimbangan utama Perseroan menetapkan Pengembangan Proyek sebagai salah satu pilar kegiatan usaha.

Lingkup aktivitas jasa Pengembangan Proyek sebagai berikut:

Bagan Lingkup Aktivitas Pengembangan Proyek Perseroan

Sumber: Perseroan

Untuk efektivitas Perseroan mengelompokkan Fasilitas Pengembangan Proyek ke dalam tiga bagian; yaitu: a. Pengembangan Proyek-Proyek Prioritas Nasional

Perseroan melaksanakan kegiatan Pengembangan Proyek Prioritas Nasional melalui penugasan yang diberikan Pemerintah Pusat, baik melalui kerangka KPPIP maupun penugasan langsung oleh Kementerian Keuangan

b. Pengembangan Proyek-Proyek Regional/ Daerah Dengan alur kerja yang sama dengan Proyek Nasional, Perseroan melaksanakan kegiatan Pengembangan Proyek Regional/Daerah dengan menggunakan sumber dana yang berasal dari internal, Lembaga Donor dan Kementerian Keuangan.

c. Pengembangan Proyek-Proyek Energi Terbarukan Dalam rangka mendukung program pemerintah untuk mencapai target porsi energi terbarukan; yakni 23% dari total bauran energi nasional pada tahun 2025, Perseroan mengembangkan skema pemanfaatan dana Project Development Facility (PDF) dan dana-dana donor lainnya melalui mekanisme pool of fund untuk pengembangan proyek proyek energi terbarukan.

C. PEMASARAN Sejak berdiri pada tahun 2009, Perseroan mengalami pertumbuhan pendapatan usaha. Pada tahun 2009 tercatat modal awal Perseroan sebesar Rp1 triliun. Untuk dapat menjawab kebutuhan sektor infrastruktur, Perseroan melakukan berbagai pengembangan bisnis. Kegiatan pemasaran pun menjadi pendukung utama bagi Perseroan dalam mengembangkan usahanya. Kegiatan pemasaran ditujukan baik langsung maupun tidak langsung ke stakeholders Perseroan. Program pemasaran disusun sebagai bagian dari Program Komunikasi Perseroan di tahun 2015. Kegiatan pemasaran dirancang untuk memperluas jumlah debitur atau klien Perseroan dan untuk menjaga dan meningkatkan hubungan baik dengan existing debtors/clients seperti penyelenggaraan workshop, serta kegiatan sosialisasi lainnya, termasuk sosialisasi ke sejumlah Pemerintah Daerah. Khusus untuk bidang Jasa Konsultasi pelaksanaan pemasaran Perseroan mencakup:

a. Pelaksanaan program pelatihan bagi berbagai Pemerintah Daerah b. Pelaksanaan Focus Group Discussion dalam identifikasi Program Kerjasama Pembangunan Infrastruktur

Sepanjang 2015, Perseroan juga aktif melakukan kegiatan pemasaran kepada khalayak luas. Tercatat di antaranya partisipasi Perseroan di kegiatan-kegiatan infrastruktur baik skala nasional maupun internasional seperti Indonesia Infrastructure Conference and Exhibition (IIICE) pada November 2015 serta penyelenggaraan road show ke luar negeri untuk menjaring calon investor. Selain itu, Perseroan juga terlibat aktif sebagai narasumber dalam forum atau kegiatan yang bertemakan infrastruktur. D. PERSAINGAN USAHA DAN KEUNGGULAN BERSAING

Secara kelembagaan Perseroan tidak memiliki pesaing, karena tidak terdapat perusahaan sejenis di Indonesia yang mempunyai usaha yang sama kecuali PT Indonesia Infrastructure Finance sebagai Entitas Asosiasi. Perseroan memiliki beberapa keunggulan bersaing jika dibandingkan dengan lembaga yang menyediakan pembiayaan infrastruktur lainnya, yaitu:

68

a. Perseroan merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). b. Perseroan memiliki tenor pembiayaan yang fleksibel sesuai dengan karakter sektor infrastruktur yang membutuhkan jangka

waktu pembiayaan relatif panjang. c. Perseroan menerapkan strategi pricing yang kompetitif sesuai dengan profil risiko pembiayaannya. d. Perseroan memiliki ragam produk yang bervariasi (dari senior loan hingga equity) dan dapat menjadi solusi bagi

ketidakcocokan antara tenor pembiayaan infrastruktur yang panjang dengan pinjaman dari bank dengan jangka waktu yang relatif pendek.

e. Perseroan memiliki produk yang dapat melengkapi produk perbankan seperti equity, mezanine, dan subordinated loan. f. Mitra strategis pemerintah dalam percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia. g. Perseroan mengutamakan pelayanan dan kompetensi yang berkualitas serta penguasaan terhadap sektor infrastruktur.

E. STRATEGI PERSEROAN Dalam rangka mewujudkan visi Perseroan sebagai katalis utama dalam percepatan pembangunan infrastruktur nasional sekaligus menyelaraskan perkembangan bisnis, Perseroan mengembangkan dua strategi utama yaitu menjalankan program pembangunan infrastruktur Pemerintah dan mengembangkan model bisnis Perseroan menjadi Lembaga Pembiayaan Pembangunan Indonesia (LPPI). Strategi utama tersebut dilakukan dengan inisiatif strategi berdasarkan pilar bisnis Perseroan yaitu:

Pilar Bisnis Inisiatif Strategi 1. Pembiayaan dan Investasi Investasi langsung ekuitas pada proyek infrastruktur strategis


2. Jasa Konsultasi Penguatan credentials Assessor - Program Direct Lending Pengembangan internal capabilities Pengembangan Sistem Manajemen Proyek, Procurement dan Penguatan sistem

Pool of Expert 3. Pengembangan Proyek Penyiapan proyek infrastruktur prioritas


Pool of Expert Sebagai bentuk pelaksanaan strategi tersebut, Perseroan akan fokus pada tiga area usaha, yaitu:

Fokus Area Utama Aktivitas Usaha 1. RPJMN 2015-2019 Meningkatkan porsi pembiayaan sektor ketenagalistrikan dan transportasi

Penyiapan proyek prioritas 2. Pengembangan Regional Memberikan pembiayaan dan capacity building kepada Pemerintah Daerah

Meningkatkan porsi pembiayaan ke wilayah Indonesia Timur 3. Energi Terbarukan & Efisiensi Energi serta

Pendanaan Syariah Menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga donor dalam proyek infrastruktur

yang terkait dengan Energi Baru Terbarukan dan Efisiensi Energi Entitas terakreditasi Green Climate Fund (GCF) Fasilitas pembiayaan proyek Energi Terbarukan dan proyek berdampak Perubahan

Iklim (Climate Change) dari AFD senilai USD100 juta dan grant (QEF) senilai USD5 juta

Tapping Dana Syariah Luar Negeri Terkait dengan pengembangan model bisnis tersebut, Perseroan telah melakukan fungsi-fungsi dan implementasi inisiatif baru yaitu:

Fungsi/Inisiatif Baru Implementasi 1. Pembiayaan Pemda Perseroan sudah dapat membiayai Pemerintah Daerah

Memperoleh izin perluasan sektor pembiayaan dari OJK seperti sektor infrastruktur sosial dan rolling stock kereta api

2. Perubahan Struktur Organisasi Pembentukan Divisi Pembiayaan Pemda dan Instansi Pemerintah Lainnya di dalam Direktorat Pembiayaan dan Investasi

Pembentukan Direktorat Manajemen Risiko

69

a. Perseroan merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). b. Perseroan memiliki tenor pembiayaan yang fleksibel sesuai dengan karakter sektor infrastruktur yang membutuhkan jangka

waktu pembiayaan relatif panjang. c. Perseroan menerapkan strategi pricing yang kompetitif sesuai dengan profil risiko pembiayaannya. d. Perseroan memiliki ragam produk yang bervariasi (dari senior loan hingga equity) dan dapat menjadi solusi bagi

ketidakcocokan antara tenor pembiayaan infrastruktur yang panjang dengan pinjaman dari bank dengan jangka waktu yang relatif pendek.

e. Perseroan memiliki produk yang dapat melengkapi produk perbankan seperti equity, mezanine, dan subordinated loan. f. Mitra strategis pemerintah dalam percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia. g. Perseroan mengutamakan pelayanan dan kompetensi yang berkualitas serta penguasaan terhadap sektor infrastruktur.

E. STRATEGI PERSEROAN Dalam rangka mewujudkan visi Perseroan sebagai katalis utama dalam percepatan pembangunan infrastruktur nasional sekaligus menyelaraskan perkembangan bisnis, Perseroan mengembangkan dua strategi utama yaitu menjalankan program pembangunan infrastruktur Pemerintah dan mengembangkan model bisnis Perseroan menjadi Lembaga Pembiayaan Pembangunan Indonesia (LPPI). Strategi utama tersebut dilakukan dengan inisiatif strategi berdasarkan pilar bisnis Perseroan yaitu:

Pilar Bisnis Inisiatif Strategi 1. Pembiayaan dan Investasi Investasi langsung ekuitas pada proyek infrastruktur strategis


2. Jasa Konsultasi Penguatan credentials Assessor - Program Direct Lending Pengembangan internal capabilities Pengembangan Sistem Manajemen Proyek, Procurement dan Penguatan sistem

Pool of Expert 3. Pengembangan Proyek Penyiapan proyek infrastruktur prioritas


Pool of Expert Sebagai bentuk pelaksanaan strategi tersebut, Perseroan akan fokus pada tiga area usaha, yaitu:

Fokus Area Utama Aktivitas Usaha 1. RPJMN 2015-2019 Meningkatkan porsi pembiayaan sektor ketenagalistrikan dan transportasi

Penyiapan proyek prioritas 2. Pengembangan Regional Memberikan pembiayaan dan capacity building kepada Pemerintah Daerah

Meningkatkan porsi pembiayaan ke wilayah Indonesia Timur 3. Energi Terbarukan & Efisiensi Energi serta

Pendanaan Syariah Menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga donor dalam proyek infrastruktur

yang terkait dengan Energi Baru Terbarukan dan Efisiensi Energi Entitas terakreditasi Green Climate Fund (GCF) Fasilitas pembiayaan proyek Energi Terbarukan dan proyek berdampak Perubahan

Iklim (Climate Change) dari AFD senilai USD100 juta dan grant (QEF) senilai USD5 juta

Tapping Dana Syariah Luar Negeri Terkait dengan pengembangan model bisnis tersebut, Perseroan telah melakukan fungsi-fungsi dan implementasi inisiatif baru yaitu:

Fungsi/Inisiatif Baru Implementasi 1. Pembiayaan Pemda Perseroan sudah dapat membiayai Pemerintah Daerah

Memperoleh izin perluasan sektor pembiayaan dari OJK seperti sektor infrastruktur sosial dan rolling stock kereta api

2. Perubahan Struktur Organisasi Pembentukan Divisi Pembiayaan Pemda dan Instansi Pemerintah Lainnya di dalam Direktorat Pembiayaan dan Investasi

Pembentukan Direktorat Manajemen Risiko

F. INDUSTRI INFRASTRUKTUR DI INDONESIA DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN INDUSTRI INFRASTRUKTUR DI INDONESIA Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sangat menitikberatkan pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur. Hal yang paling terlihat adalah pada saat Pemerintah melakukan realokasi anggaran dari anggaran yang konsumtif dalam bentuk subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) menjadi anggaran produktif dalam bentuk belanja infrastruktur. Total anggaran yang dikeluarkan untuk pembangunan infrastruktur dalam APBN-P 2015 mencapai Rp290 triliun atau menjadi yang terbesar sepanjang sejarah. Sejumlah percepatan pembangunan infrastruktur juga sudah dilakukan sepanjang satu tahun pemerintahan Jokowi-JK melalui berbagai bentuk regulasi diantaranya adalah Peraturan Presiden. Salah satunya adalah Peraturan Presiden No.38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur yang mengatur keterlibatan pihak swasta atau badan usaha dalam pembangunan infrastruktur. Kemudian Peraturan Presiden No.82/Tahun 2015 Tentang Jaminan Pemerintah Pusat Atas Pembiayaan Infrastruktur Melalui Pinjaman Langsung Dari Lembaga Keuangan Internasional Kepada Badan Usaha Milik Negara. Serta kebijakan penugasan pemerintah kepada Badan Usaha Milik Negara untuk pembangunan infrastruktur prioritas seperti Peraturan Presiden No.100 Tahun 2014 Tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatra yang ditujukan kepada PT Hutama Karya serta Peraturan Presiden No.98 Tahun 2015 Tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi yang diberikan kepada PT Adhi Karya. Secara sektoral, pembangunan infrastruktur di sektor jalan tol mulai terlihat. Beberapa ruas jalan tol Trans Sumatera dan Jawa telah memasuki tahap konstruksi seperti Medan – Binjai (16,8 Km), Palembang – Indralaya (22 Km), serta Solo – Kertosono (180 Km). Perseroan ikut terlibat dalam pembiayaan proyek-proyek tersebut. Sampai dengan akhir tahun 2015, total pembebasan lahan jalan tol Trans Sumatera dan Jawa telah mencapai 93,21%. Sementara dari sektor ketenagalistrikan, Pemerintah mencanangkan penambahan kapasitas listrik sebesar 35.000MW sampai dengan tahun 2019. Dari jumlah tersebut, kapasitas tambahan 5.000 MW diharapkan selesai awal 2016 sebagai hasil dari program FTP-1. Sejauh ini, pengadaan yang telah dilakukan oleh PLN sebesar 70% dari proyek pembangkit 9.945 MW dan pengadaan oleh IPP sudah mencapai 81% dari proyek pembangkit 25.584 MW. Dari sektor transportasi, pembangunan pelabuhan lebih difokuskan ke Indonesia Timur (Sorong, Bitung, Morowali dan Kendari). Pemerintah juga fokus pada transportasi udara dengan melakukan pengembangan kapasitas bandara atau membangun bandara baru dengan kapasitas lebih besar di berbagai kota, seperti pengembangan Bandara Soekarno-Hatta terminal 3 Ultimate, pembangunan Bandara Kertajati di Jawa Barat, dan Kulonprogo di Yogyakarta. Dari sektor minyak dan gas bumi, Pemerintah dan PT Pertamina menargetkan pembangunan kilang minyak di Bontang, Kalimantan Timur, dan Tuban, Jawa Timur akan selesai pada tahun 2019. Investasi kilang minyak tersebut mencapai US$10 miliar dengan melibatkan partisipasi investor swasta dari dalam dan luar negeri. Sementara untuk sektor air minum, Pemerintah telah mengeluarkan dukungan finansial dalam Proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan dan selanjutnya proyek senilai Rp2 triliun tersebut saat ini sedang dalam proses menuju financial close. Perseroan ikut terlibat secara aktif dalam proses penyiapan proyek tersebut. Selain SPAM Umbulan, Perseroan juga ikut terlibat secara aktif dalam proses penyiapan Proyek SPAM Lampung dengan total nilai proyek sebesar Rp1,3 triliun dan Proyek Palapa Ring baik untuk Paket Barat, Paket Tengah dan Paket Timur dengan total nilai proyek masing-masing sebesar Rp1,3 Triliun, Rp1,4 Triliun dan Rp5,1 Triliun. PROSPEK USAHA Meskipun kondisi perekonomian di tahun 2016 diprediksi masih penuh dengan ketidakpastian, namun Perseroan optimis dan meyakini bahwa perekonomian Indonesia khususnya sektor infrastruktur akan tetap dapat tumbuh. Sejumlah kebijakan ekonomi telah dilakukan oleh Pemerintah yang secara fundamental sejauh ini telah berhasil mereduksi kerentanan ekonomi Indonesia dari gejolak ekonomi dunia. Perseroan juga menyambut baik rencana Pemerintah untuk mendirikan Lembaga Pembiayaan Pembangunan Indonesia (LPPI) di mana Perseroan akan menjadi embrio LPPI. Dengan rencana pembentukan LPPI ke depan Perseroan meyakini akan menjadi faktor pendorong Perseroan untuk tumbuh lebih besar dan memberikan kontribusi yang semakin nyata bagi pembangunan infrastruktur di Indonesia. Di tahun 2016, Perseroan memiliki beberapa inisiatif strategis dalam rangka memberikan deliverables yang semakin besar kepada Indonesia, khususnya terhadap sektor infrastruktur di Indonesia. Inisiatif pertama adalah dengan semakin berkembang pesatnya kebutuhan pembiayaan syariah beberapa tahun belakang ini, Perseroan juga akan memasuki segmen pembiayaan syariah untuk sektor infrastruktur. Bisnis pembiayaan syariah merupakan sebuah peluang yang sangat strategis mengingat banyaknya investor yang berminat di segmen ini seperti misalnya investor Timur Tengah yang saat ini masih terkendala dengan ketiadaan lembaga intermediasi yang mampu menyalurkan dana-dana tersebut. Oleh karena itu, Perseroan akan memanfaatkan peluang tersebut dengan membentuk Unit Usaha Syariah yang diharapkan memperoleh ijin dari Otoritas Jasa keuangan (OJK) pada awal semester 2 tahun 2016. Inisiatif berikutnya adalah mendukung program pemerintah dalam bidang energi terbarukan dan perubahan iklim. Perseroan dapat berperan sebagai lembaga intermediasi yang menampung dana-dana baik dari bank pembangunan internasional maupun lembaga donor untuk dapat membiayai sektor-sektor energi terbarukan dan efisiensi energi. Salah satu kerjasama yang sudah dilakukan oleh Perseroan pada tahun 2015 adalah dengan Bank Pembangunan Perancis yakni AFD untuk membiayai proyek-proyek renewables energy.

70

Dengan beberapa inisiatif yang akan dilakukan di tahun 2016 tersebut, Perseroan diharapkan semakin mampu mengokohkan peran sebagai katalis dalam percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia. G. TINGKAT KESEHATAN PERSEROAN Sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 100/PMK.010/2009 Tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dijelaskan bahwa jumlah pinjaman bagi setiap Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur ditetapkan paling tinggi 10 (sepuluh) kali dari jumlah modal sendiri dan pinjaman subordinasi. Perseroan telah memenuhi Gearing Ratio sesuai dengan yang dipersyaratkan dengan nilai dari tahun 2012 hingga 2015 dan periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 berturut-turut adalah 0,20x, 0,57x, 1,00x, 0,28x, dan 0.29x. Pada tahun 2011, Gearing Ratio Perseroan sangat kecil dikarenakan Perseroan masih dalam tahap sosialisasi dan marketing produk-produk infrastruktur pada tahun tersebut. Selain itu pertumbuhan pembiayaan di awal-awal pendirian Perseroan masih dapat diakomodasi dengan sumber pendanaan yang telah ada berupa PMN dan leveraging dari sumber-sumber dana lainnya. Hal ini membuktikan bahwa Perseroan telah memenuhi tingkat kesehatan perusahaan pembiayaan infrastruktur sebagaimana dipersyaratkan oleh Menteri Keuangan. H. PEMBIAYAAN PROYEK INFRASTRUKTUR OLEH PERSEROAN DAN ENTITAS ASOSIASI Dalam rangka mengembangkan kegiatan usahanya, Perseroan secara aktif mendanai proyek-proyek infrastruktur di Indonesia.

Tabel berikut adalah Jumlah dan Proporsi Komitmen Pembiayaan Perseroan selama 5 (lima) tahun terakhir : Komitmen Pembiayaan Berdasarkan Sektor

Keterangan 31 Desember

31 Agustus

2011 2012 2013 2014 2015

2015 2016 (Rp miliar) % (Rp miliar) % (Rp miliar) % (Rp miliar) % (Rp miliar) %

(Rp miliar) % (Rp miliar) %

Jalan 40 3% 390 18% 497 11% 1.000 18% 3.464 17% 1.987 24% 11.376 31% PT PLN (Persero) - 0% - 0% - 0% - 0% 7.500 36% - 0% 7.500 20% Ketenagalistrikan 575 50% 859 39% 1.756 39% 1.962 35% 3.201 16% 2.236 27% 5.574 15% Minyak dan Gas Bumi 148 13% 508 23% 573 13% 870 16% 3.359 16% 1.325 16% 4.210 11% Transportasi 5 0% 14 1% 533 12% 583 10% 1.355 7% 1.325 16% 4.401 12% Telekomunikasi 200 17% 200 9% 550 12% 512 9% 653 3% 662 8% 891 2% Irigasi 40 3% 50 2% 128 3% 300 5% 437 2% 414 5% 2.112 6% Air Minum 150 13% 200 9% 440 10% 350 6% 525 3% 331 4% 517 1% Sosial (Rumah Sakit) - 0% - 0% - 0% - 0% 70 0% - 0% 95 0% Jumlah 1.158 100% 2.222 100% 4.477 100% 5.577 100% 20.563 100% 8.281 100% 36.678 100%

Komitmen Pembiayaan Berdasarkan Lokasi


31 Agustus

2011 2012 2013 2014 2015



Jawa Bali Nusa Tenggara 218 19% 1.041 47% 1.799 40% 2.744 49% 9.658 47% 5134,22 62% 15.040 41% Sumatera 321 28% 610 27% 1.345 30% 1.593 29% 4.850 24% 2153,06 26% 9.902 27% Kalimantan 479 41% 466 21% 580 13% 712 13% 2.315 11% 496,86 6% 4.401 12% Sulawesi 80 7% 60 3% 535 12% 413 7% 2.173 11% 414,05 5% 4.034 11% Papua Maluku 60 5% 44 2% 218 5% 115 2% 1.567 8% 82,81 1% 3.301 9% Jumlah 1.158 100% 2.222 100 4.477 100% 5.577 100% 20.563 100% 8.281 100% 36.678 100%

Komitmen Pembiayaan Berdasarkan Produk


31 Agustus

2011 2012 2013 2014 2015



Senior Loan 1.158 100% 2.125 96% 4.355 97% 5.453 98% 20.325 99% 8.040 97% 35.939 98% Investasi 1.038 90% 1.980 89% 3.629 81% 4.203 75% 15.924 77% 5.750 69% 20.277 55% Modal Kerja 120 10% 144 7% 700 16% 1.250 22% 3.070 15% 2.290 28% 4.871 13% Bridge Loan - 0% - 0% 26 1% - 0% 730 4% - 0% 9.993 27% Promotor Financing - 0% - 0% - 0% - 0% 602 3% - 0% 798 2% Subordinated Loan - 0% - 0% - 0% - 0% 100 0% 100 1% 735 2% Mezzanine Loan - 0% 97 4% 122 3% 124 2% 138 1% 140 2% - 0% Penyertaan Modal - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% 4 0% Jumlah 1.158 100% 2.222 100% 4.477 100% 5.577 100% 20.563 100% 8.281 100% 36.678 100%

sumber : Perseroan, per 31 Agustus 2016

71

Dengan beberapa inisiatif yang akan dilakukan di tahun 2016 tersebut, Perseroan diharapkan semakin mampu mengokohkan peran sebagai katalis dalam percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia. G. TINGKAT KESEHATAN PERSEROAN Sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 100/PMK.010/2009 Tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dijelaskan bahwa jumlah pinjaman bagi setiap Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur ditetapkan paling tinggi 10 (sepuluh) kali dari jumlah modal sendiri dan pinjaman subordinasi. Perseroan telah memenuhi Gearing Ratio sesuai dengan yang dipersyaratkan dengan nilai dari tahun 2012 hingga 2015 dan periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 berturut-turut adalah 0,20x, 0,57x, 1,00x, 0,28x, dan 0.29x. Pada tahun 2011, Gearing Ratio Perseroan sangat kecil dikarenakan Perseroan masih dalam tahap sosialisasi dan marketing produk-produk infrastruktur pada tahun tersebut. Selain itu pertumbuhan pembiayaan di awal-awal pendirian Perseroan masih dapat diakomodasi dengan sumber pendanaan yang telah ada berupa PMN dan leveraging dari sumber-sumber dana lainnya. Hal ini membuktikan bahwa Perseroan telah memenuhi tingkat kesehatan perusahaan pembiayaan infrastruktur sebagaimana dipersyaratkan oleh Menteri Keuangan. H. PEMBIAYAAN PROYEK INFRASTRUKTUR OLEH PERSEROAN DAN ENTITAS ASOSIASI Dalam rangka mengembangkan kegiatan usahanya, Perseroan secara aktif mendanai proyek-proyek infrastruktur di Indonesia.

Tabel berikut adalah Jumlah dan Proporsi Komitmen Pembiayaan Perseroan selama 5 (lima) tahun terakhir : Komitmen Pembiayaan Berdasarkan Sektor


31 Agustus

2011 2012 2013 2014 2015



Jalan 40 3% 390 18% 497 11% 1.000 18% 3.464 17% 1.987 24% 11.376 31% PT PLN (Persero) - 0% - 0% - 0% - 0% 7.500 36% - 0% 7.500 20% Ketenagalistrikan 575 50% 859 39% 1.756 39% 1.962 35% 3.201 16% 2.236 27% 5.574 15% Minyak dan Gas Bumi 148 13% 508 23% 573 13% 870 16% 3.359 16% 1.325 16% 4.210 11% Transportasi 5 0% 14 1% 533 12% 583 10% 1.355 7% 1.325 16% 4.401 12% Telekomunikasi 200 17% 200 9% 550 12% 512 9% 653 3% 662 8% 891 2% Irigasi 40 3% 50 2% 128 3% 300 5% 437 2% 414 5% 2.112 6% Air Minum 150 13% 200 9% 440 10% 350 6% 525 3% 331 4% 517 1% Sosial (Rumah Sakit) - 0% - 0% - 0% - 0% 70 0% - 0% 95 0% Jumlah 1.158 100% 2.222 100% 4.477 100% 5.577 100% 20.563 100% 8.281 100% 36.678 100%

Komitmen Pembiayaan Berdasarkan Lokasi


31 Agustus

2011 2012 2013 2014 2015



Jawa Bali Nusa Tenggara 218 19% 1.041 47% 1.799 40% 2.744 49% 9.658 47% 5134,22 62% 15.040 41% Sumatera 321 28% 610 27% 1.345 30% 1.593 29% 4.850 24% 2153,06 26% 9.902 27% Kalimantan 479 41% 466 21% 580 13% 712 13% 2.315 11% 496,86 6% 4.401 12% Sulawesi 80 7% 60 3% 535 12% 413 7% 2.173 11% 414,05 5% 4.034 11% Papua Maluku 60 5% 44 2% 218 5% 115 2% 1.567 8% 82,81 1% 3.301 9% Jumlah 1.158 100% 2.222 100 4.477 100% 5.577 100% 20.563 100% 8.281 100% 36.678 100%

Komitmen Pembiayaan Berdasarkan Produk


31 Agustus

2011 2012 2013 2014 2015



Senior Loan 1.158 100% 2.125 96% 4.355 97% 5.453 98% 20.325 99% 8.040 97% 35.939 98% Investasi 1.038 90% 1.980 89% 3.629 81% 4.203 75% 15.924 77% 5.750 69% 20.277 55% Modal Kerja 120 10% 144 7% 700 16% 1.250 22% 3.070 15% 2.290 28% 4.871 13% Bridge Loan - 0% - 0% 26 1% - 0% 730 4% - 0% 9.993 27% Promotor Financing - 0% - 0% - 0% - 0% 602 3% - 0% 798 2% Subordinated Loan - 0% - 0% - 0% - 0% 100 0% 100 1% 735 2% Mezzanine Loan - 0% 97 4% 122 3% 124 2% 138 1% 140 2% - 0% Penyertaan Modal - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% 4 0% Jumlah 1.158 100% 2.222 100% 4.477 100% 5.577 100% 20.563 100% 8.281 100% 36.678 100%

sumber : Perseroan, per 31 Agustus 2016

Berdasarkan Keputusan Nomor 126/KMK.01/2011 tertanggal 2 Mei 2011, Menteri Keuangan telah menugaskan Perseroan untuk memfasilitasi penyiapan dua proyek showcase Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), yakni Proyek KPBU Kereta Api Bandara Soekarno Hatta ke Bandara Halim Perdanakusuma (Proyek KPBU KA Bandara) dan Proyek KPBU Sistem Penyediaan Air Minum Umbulan (Proyek KPS SPAM Umbulan). Perseroan juga pada tahun 2016 telah memperoleh Penugasan dari Pemerintah melalui SK DJPPR Nomor KEP-7/PR/2016 untuk Proyek KPBU Palapa Ring dan SK DJPPR Nomor KEP-12/PR/2016 untuk Proyek KPBU SPAM Kota Bandar Lampung. Penjelasan masing-masing proyek tersebut sebagai berikut: Proyek KPBU KA Bandara Proyek KPS KA Bandara merupakan proyek penyelenggaraan sarana dan prasarana perkeretaapian dari Bandara Halim Perdanakusuma ke Bandara Internasional Soekarno Hatta (BISH) sesuai dengan Penerbitan Keputusan Menteri Keuangan No.137/KMK.011/2013 terkait Pelaksanaan Penugasan untuk Fasilitasi Penyiapan Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Kereta Api Bandara Soekarno Hatta - Halim Perdanakusuma dan Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha SPAM Umbulan. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana diubah terakhir oleh Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2011, maka telah diputuskan bahwa proyek ini akan diselenggarakan melalui pola KPS dimana pihak yang bertindak sebagai PJPK pada proyek ini adalah Kementerian Perhubungan. Sebagai Bandara dengan tingkat kesibukan ke-8 di dunia (sumber: http://www.airport-world.com/home/general-news/item/3674-top-10-airports-passenger-traffic-in-2013, 14 Februari 2014), di atas Changi Airport, Hongkong International Airport, dan Amsterdam Schiphol, BISH memerlukan dukungan transportasi moda Kereta Api, sehingga beban akses jalan darat yang ada dapat dikurangi secara signifikan. Namun pemberian fasilitas melalui penugasan Perseroan untuk proyek KPS KA Bandara tidak dilanjutkan berdasarkan Surat Menteri Keuangan S-1007/MK.08/2015 tertanggal 15 Desember 2015. Proyek KPBU SPAM Umbulan Proyek SPAM Umbulan merupakan proyek SPAM yang memanfaatkan keberadaan mata air Umbulan. Rencana Proyek SPAM Umbulan adalah mengalirkan debit air sebesar kurang lebih 4.000 liter/detik dari mata air Umbulan ke daerah penerima manfaat yaitu Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo, Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik, dengan sistem perpompaan dan pipa transmisi sepanjang kurang lebih 102,3 Km. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, yang terakhir telah diubah melalui Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2011, proyek ini telah ditetapkan untuk dilaksanakan melalui KPS sesuai dengan Penerbitan Keputusan Menteri Keuangan No.137/KMK.011/2013 terkait Pelaksanaan Penugasan untuk Fasilitasi Penyiapan Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Kereta Api Bandara dan Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha SPAM Umbulan. Saat ini, telah dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasasama antara Gubernur Jawa Timur dengan Badan Usaha. Terkait dengan persetujuan final VGF (Viability Gap Funding), berdasarkan hasil Sidang Komite VGF, Menteri Keuangan telah menerbitkan Surat Persetujuan Final VGF kepada Gubernur Jawa Timur. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur juga telah menerbitkan Surat Persetujuan atas Kerjasama Proyek SPAM Umbulan Kepada Gubernur Jawa Timur. Proyek KPBU Palapa Ring Pelaksanaan Penugasan Proyek KPBU Palapa Ring oleh Perseroan berdasarkan SK DJPPR Nomor Kep-7/PR/2016. Saat ini, Perseroan melakukan pendampingan terhadap Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai PJPK dalam perolehan pembiayaan pada Paket Barat dan Paket Tengah. Perseroan juga mendampingi PJPK dalam mengevaluasi persyaratan pendahuluan yang telah dipenuhi dan dapat dikesampingkan. Selain Paket Barat dan Paket Tengah, Perseroan juga melakukan pendampingan untuk pelaksanaan lelang Palapa Ring Paket Timur. Pengumuman pemenang lelang telah dilakukan dan sedang dalam tahapan pendampingan PJPK dalam Penerbitan Surat Pemenang Lelang. Sedangkan perjanjian fasilitas dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam tahap finalisasi. Proyek KPBU SPAM Kota Bandar Lampung Perseroan pertama terlibat dalam Proyek KPBU SPAM Bandar Lampung adalah atas undangan Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur untuk membahas Technical Assistance dalam rangka kelanjutan Proyek KPBU SPAM Kota Bandar Lampung pada awal tahun 2016. Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko telah menugaskan Perseroan melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Nomor KEP-12/PR/2016 untuk melaksanakan dukungan/fasilitas dalam rangka penyiapan proyek dan pendampingan transaksi pada Proyek KPBU SPAM Kota Bandar Lampung tanggal 8 Maret 2016. Perseroan telah melakukan kajian terhadap opsi-opsi skema proyek dan melakukan kajian kelayakan finansial terhadap masing-masing opsi skema Proyek. Perseroan bersama Penasehat Transaksi Legal juga telah melakukan pembahasan dengan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (“PT PII”) terkait status PJPK dan struktur transaksi Proyek. Pembahasan Perjanjian Penugasan sudah mencapai tahap final dan sedang dalam proses penandatanganan Perjanjian Penugasan. Menteri Keuangan sendiri selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan telah memberikan persetujuan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitas Penyiapan dan Pendampingan Transaksi Proyek KPBU SPAM Kota Bandar Lampung ini.

72

I. TEKNOLOGI INFORMASI Perseroan senantiasa mengedepankan peran strategis dari teknologi informasi dalam meningkatkan daya saingnya dalam melayani sektor infrastruktur di Indonesia. Teknologi informasi dimanfaatkan dalam melakukan inovasi untuk menciptakan produk pembiayaan yang fleksibel dan layanan yang prima di tengah makin meningkatnya persaingan bisnis. Untuk mencapai sinergi antara strategi jangka panjang Perseroan dengan implementasi teknologi dan sistem informasinya, Perseroan telah menterjemahkan Rencana Jangka Panjang ke dalam Master Plan Teknologi dan Sistem Informasi yang menjadi acuan dalam pengembangan dan implementasi solusi teknologi. Master Plan tersebut memberikan arahan pengembangan sistem-sistem utama dan sistem-sistem pendukung operasional serta menentukan prioritas dalam pengembangan dan implementasi dari sistem-sistem tersebut. Selain itu, diatur juga mengenai pengembangan infrastruktur dan tata kelola operasional teknologi dan sistem informasi karena untuk memperoleh sistem dengan kinerja dan tingkat keandalan yang baik diperlukan dukungan infrastruktur dan tata kelola yang baik. Pengelolaan sumber daya teknologi dan sistem informasi Perseroan dilaksanakan oleh Unit Teknologi Sistem Informasi (TSI), yang bertanggung jawab kepada Direktur Manajemen Risiko, Keuangan dan Dukungan Kerja. Unit TSI berperan dalam mendukung pertumbuhan bisnis Perseroan melalui pengembangan solusi teknologi dan sistem informasi yang inovatif guna memenuhi kebutuhan bisnis, memberikan layanan yang prima kepada para nasabah dan menghasilkan produk-produk pembiayaan yang fleksibel. Sistem utama Perseroan, Loan Admin, dikembangkan untuk meliputi Financing Origination dan Financing Servicing yang terintegrasi dengan aplikasi Akuntansi, Keuangan dan Purchasing. Financing Origination mendukung work flow yang dimulai dari proses permohonan calon nasabah, analisa kelayakan pemberian pembiayaan, persetujuan pembiayaan dan pencairan dana. Loan Admin memberikan fasilitas untuk melakukan penyaringan calon nasabah dengan menerapkan konsep Know Your Customer (KYC). Loan Admin juga memanfaatkan Internal System untuk mengukur tingkat kemampuan calon nasabah dalam mengembalikan pinjaman. Sistem ini diharapkan dapat melakukan pencatatan produk-produk pembiayaan yang flexible untuk meningkatkan daya saing Perseroan. Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi operasional Perseroan, unit kerja TI melakukan pengembangan-pengembangan pada aplikasi-aplikasi pendukung operasional seperti:

- Mengoptimalkan penggunaan Oracle Finance untuk mendukung pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Divisi Pengembangan Proyek dan Advisory. Dengan penggunaan Oracle Finance ini, maka proses administrasi pengadaan dapat dilakukan lebih cepat dan kontrol atas penggunaan anggaran dapat dilakukan dengan lebih baik. Sistem pembayaran pada Oracle Finance juga dikembangkan untuk melakukan proses pembayaran dengan menggunakan electronic banking. Sistem pembayaran secara elektronik ini memungkinkan untuk mengirimkan data pembayaran secara host to host dengan memanfaatkan fasilitas elektronik dari Bank yang sudah menjalin kerjasama dengan Perseroan.

- Implementasi modul Payroll pada aplikasi Human Resource Information System serta membantu Divisi Human Capital dalam melakukan pengelolaan atas Payroll. Selain itu, aplikasi ini juga melakukan perhitungan pajak penghasilan Karyawan dan dapat membantu karyawan dalam menyiapkan laporan pajak penghasilannya.

- Investasi Peningkatan Kapasitas dan Infrastruktur Sistem. Untuk menjaga agar kinerja sistem dapat memenuhi kebutuhan operasional Perseroan, maka unit kerja TI melakukan peningkatan kapasitas dan memantau kinerja sistem serta mengembangkan infrastruktur sistem untuk mendukung kebutuhan pengguna.

Kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas infrastruktur sistem di tahun 2015 antara lain:

- Redesign jaringan komputer untuk meningkatkan kinerja dari jaringan komputer (network), memberikan layanan jaringan nirkabel yang lebih baik serta meningkatkan keamanan jaringan komputer

- Implementasi sistem pemantauan untuk membantu staf Data Center dalam memonitor tingkat ketersediaan sistem dan kinerja sistem. Sistem pemantauan ini mampu memberikan peringatan dini kepada staf Data Center apabila terjadi masalah pada sistem komputer Perseroan.

- Implementasi sistem backup untuk membantu user melakukan backup atas data pada PC/Notebook pengguna. Implementasi backup di sisi desktop ini penting sebagai pertahanan terakhir terhadap kemungkinan kehilangan data akibat serangan virus, malware maupun ransomware yang semakin hari semakin sulit untuk dideteksi oleh software antivirus.

- Untuk menjaga kinerja sistem dan meningkatkan kapasitas untuk mendukung jumlah aplikasi dan user yang semakin banyak, unit Kerja TI melakukan peningkatan kapasitas server maupun penambahan jumlah server.

Perusahaan menyadari untuk dapat mengelola TI dengan baik, diperlukan sumber daya manusia yang kompeten di bidang TI. Untuk itu, Perseroan secara bertahap berusaha memenuhi seluruh kompetensi yang dibutuhkan untuk pengelolaan TI dengan cara memberikan pelatihan-pelatihan di bidang IT Governance, Project Management, maupun pelatihan-pelatihan teknis seperti Database, Networking maupun pelatihan terkait aplikasi bisnis yang digunakan oleh Perusahaan. IT Governance merupakan pilar utama dari GCG yang merupakan bagian integral dari Enterprise Governance yang bertujuan untuk menjamin pemanfaatan implementasi Teknologi Informasi bagi perusahaan. Dalam penerapan prinsip-prinsip GCG dalam pengelolaan Teknologi Informasi, Perseroan mengacu pada Peraturan Menteri BUMN NO. PER-02/MBU/2013 tentang Panduan Penyusunan Pengelolaan Teknologi Informasi Badan Usaha Milik Negara.

73

I. TEKNOLOGI INFORMASI Perseroan senantiasa mengedepankan peran strategis dari teknologi informasi dalam meningkatkan daya saingnya dalam melayani sektor infrastruktur di Indonesia. Teknologi informasi dimanfaatkan dalam melakukan inovasi untuk menciptakan produk pembiayaan yang fleksibel dan layanan yang prima di tengah makin meningkatnya persaingan bisnis. Untuk mencapai sinergi antara strategi jangka panjang Perseroan dengan implementasi teknologi dan sistem informasinya, Perseroan telah menterjemahkan Rencana Jangka Panjang ke dalam Master Plan Teknologi dan Sistem Informasi yang menjadi acuan dalam pengembangan dan implementasi solusi teknologi. Master Plan tersebut memberikan arahan pengembangan sistem-sistem utama dan sistem-sistem pendukung operasional serta menentukan prioritas dalam pengembangan dan implementasi dari sistem-sistem tersebut. Selain itu, diatur juga mengenai pengembangan infrastruktur dan tata kelola operasional teknologi dan sistem informasi karena untuk memperoleh sistem dengan kinerja dan tingkat keandalan yang baik diperlukan dukungan infrastruktur dan tata kelola yang baik. Pengelolaan sumber daya teknologi dan sistem informasi Perseroan dilaksanakan oleh Unit Teknologi Sistem Informasi (TSI), yang bertanggung jawab kepada Direktur Manajemen Risiko, Keuangan dan Dukungan Kerja. Unit TSI berperan dalam mendukung pertumbuhan bisnis Perseroan melalui pengembangan solusi teknologi dan sistem informasi yang inovatif guna memenuhi kebutuhan bisnis, memberikan layanan yang prima kepada para nasabah dan menghasilkan produk-produk pembiayaan yang fleksibel. Sistem utama Perseroan, Loan Admin, dikembangkan untuk meliputi Financing Origination dan Financing Servicing yang terintegrasi dengan aplikasi Akuntansi, Keuangan dan Purchasing. Financing Origination mendukung work flow yang dimulai dari proses permohonan calon nasabah, analisa kelayakan pemberian pembiayaan, persetujuan pembiayaan dan pencairan dana. Loan Admin memberikan fasilitas untuk melakukan penyaringan calon nasabah dengan menerapkan konsep Know Your Customer (KYC). Loan Admin juga memanfaatkan Internal System untuk mengukur tingkat kemampuan calon nasabah dalam mengembalikan pinjaman. Sistem ini diharapkan dapat melakukan pencatatan produk-produk pembiayaan yang flexible untuk meningkatkan daya saing Perseroan. Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi operasional Perseroan, unit kerja TI melakukan pengembangan-pengembangan pada aplikasi-aplikasi pendukung operasional seperti:

- Mengoptimalkan penggunaan Oracle Finance untuk mendukung pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Divisi Pengembangan Proyek dan Advisory. Dengan penggunaan Oracle Finance ini, maka proses administrasi pengadaan dapat dilakukan lebih cepat dan kontrol atas penggunaan anggaran dapat dilakukan dengan lebih baik. Sistem pembayaran pada Oracle Finance juga dikembangkan untuk melakukan proses pembayaran dengan menggunakan electronic banking. Sistem pembayaran secara elektronik ini memungkinkan untuk mengirimkan data pembayaran secara host to host dengan memanfaatkan fasilitas elektronik dari Bank yang sudah menjalin kerjasama dengan Perseroan.

- Implementasi modul Payroll pada aplikasi Human Resource Information System serta membantu Divisi Human Capital dalam melakukan pengelolaan atas Payroll. Selain itu, aplikasi ini juga melakukan perhitungan pajak penghasilan Karyawan dan dapat membantu karyawan dalam menyiapkan laporan pajak penghasilannya.

- Investasi Peningkatan Kapasitas dan Infrastruktur Sistem. Untuk menjaga agar kinerja sistem dapat memenuhi kebutuhan operasional Perseroan, maka unit kerja TI melakukan peningkatan kapasitas dan memantau kinerja sistem serta mengembangkan infrastruktur sistem untuk mendukung kebutuhan pengguna.

Kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas infrastruktur sistem di tahun 2015 antara lain:

- Redesign jaringan komputer untuk meningkatkan kinerja dari jaringan komputer (network), memberikan layanan jaringan nirkabel yang lebih baik serta meningkatkan keamanan jaringan komputer

- Implementasi sistem pemantauan untuk membantu staf Data Center dalam memonitor tingkat ketersediaan sistem dan kinerja sistem. Sistem pemantauan ini mampu memberikan peringatan dini kepada staf Data Center apabila terjadi masalah pada sistem komputer Perseroan.

- Implementasi sistem backup untuk membantu user melakukan backup atas data pada PC/Notebook pengguna. Implementasi backup di sisi desktop ini penting sebagai pertahanan terakhir terhadap kemungkinan kehilangan data akibat serangan virus, malware maupun ransomware yang semakin hari semakin sulit untuk dideteksi oleh software antivirus.

- Untuk menjaga kinerja sistem dan meningkatkan kapasitas untuk mendukung jumlah aplikasi dan user yang semakin banyak, unit Kerja TI melakukan peningkatan kapasitas server maupun penambahan jumlah server.

Perusahaan menyadari untuk dapat mengelola TI dengan baik, diperlukan sumber daya manusia yang kompeten di bidang TI. Untuk itu, Perseroan secara bertahap berusaha memenuhi seluruh kompetensi yang dibutuhkan untuk pengelolaan TI dengan cara memberikan pelatihan-pelatihan di bidang IT Governance, Project Management, maupun pelatihan-pelatihan teknis seperti Database, Networking maupun pelatihan terkait aplikasi bisnis yang digunakan oleh Perusahaan. IT Governance merupakan pilar utama dari GCG yang merupakan bagian integral dari Enterprise Governance yang bertujuan untuk menjamin pemanfaatan implementasi Teknologi Informasi bagi perusahaan. Dalam penerapan prinsip-prinsip GCG dalam pengelolaan Teknologi Informasi, Perseroan mengacu pada Peraturan Menteri BUMN NO. PER-02/MBU/2013 tentang Panduan Penyusunan Pengelolaan Teknologi Informasi Badan Usaha Milik Negara.

Bagan ini menjelaskan Tata Kelola TI dimulai dari proses penyelarasan antara tujuan bisnis perusahaan dengan perencanaan TI. Pengelolaan dan pengoperasian TI meliputi fungsi Perencanaan Arsitektur Sistem, Pengelolaan Proyek Pengembangan Sistem, Pengelolaan Aplikasi dan Database, Operasional Data Center serta Layanan Dukungan Pengguna. Adapun fungsi dan proses yang dilakukan unit TI tersebut mencakup Keamanan Sistem Korporasi secara menyeluruh, Pemulihan Sistem saat terjadi bencana dan seluruh infrastruktur sistem. Beberapa hal yang telah dilakukan Perseroan sampai tahun 2015 dalam memenuhi peraturan tersebut adalah:

1. Penyusunan Pedoman Pengelolaan Teknologi dan Sistem Informasi untuk memberi arahan agar pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dilakukan sesuai dengan prinsip dasar pengelolaan teknologi seperti: a. Pengembangan Teknologi Informasi selaras dengan kebutuhan bisnis b. Teknologi Informasi dapat memperlancar bisnis dan memberikan benefit optimal c. Sumber daya Teknologi Informasi digunakan dengan penuh tanggung jawab d. Risiko-risiko yang terdapat dalam Teknologi Informasi dikelola dengan baik

Dengan demikian, diharapkan penerapan Teknologi Informasi dapat dilakukan secara efektif, efisien, aman dan terencana.

2. Pembentukan Komite Teknologi Informasi untuk meningkatkan efisiensi dan percepatan proses pengambilan keputusan terkait Teknologi Informasi. Adapun tugas dari Komite Teknologi Informasi adalah:

3. a. Merumuskan strategi tahunan dalam rangka kegiatan pengelolaan Teknologi dan Sistem Informasi (TI) berdasarkan

Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). b. Memberikan rekomendasi kepada Direksi terhadap kesesuaian Master Plan TI dengan rencana strategis kegiatan

usaha. c. Memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait TI Perseroan antara lain mengenai:

i. Manajemen risiko terkait penggunaan TI ii. Pelaksanaan proyek-proyek TI yang terdapat dalam Rencana Strategis TI dan menetapkan status prioritas proyek

TI yang bersifat kritikal iii. Kesesuaian TI dengan kebutuhan informasi Perseroan iv. Pemantauan atas kinerja Unit Kerja Teknologi Informasi dan upaya peningkatannya v. Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait TI yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan

satuan kerja penyelenggara vi. Kecukupan dan alokasi sumber daya yang dimiliki oleh Perseroan

4. Reorganisasi Unit Kerja Teknologi Informasi dilakukan dengan memperhatikan kaidah pemisahan fungsi atau segregation of duty dengan pembagian tugas sebagai berikut: a. Pengembangan Aplikasi dan user representative b. Infrastruktur, Data Center dan Dukungan Teknis

5. Penyusunan Master Plan TI telah dilakukan yang meliputi rencana pengembangan Teknologi Informasi

74

J. PENGHARGAAN Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan mendapatkan penghargaan-penghargaan, diantaranya sebagai berikut:

“BUMN Terbaik Kementerian Keuangan” Perseroan meraih penghargaan dalam ajang InfoBank BUMN Award 2015 sebagai salah satu BUMN terbaik di bawah Kementerian Keuangan. Penghargaan ini diterima pada 23 Oktober 2015.

“Top 10 Perusahaan Idaman dan Ternyaman untuk Bekerja” Perseroan dinobatkan sebagai salah satu dari Top 10 Perusahaan Idaman dan Ternyaman untuk bekerja hasil survei Employers of Choice 2015 yang dilakukan Hay Group dan Majalah SWA. Perseroan dianggap berhasil mengelola faktor engagement dan enablement untuk memikat dan memberdayakan karyawan. Hasil survey dimuat di Majalah SWA edisi 26, 10-20 Desember 2015

“Project of The Year” dalam kategori “Finance Project of The Year” Diberikan untuk Proyek KPS SPAM Umbulan pada bulan Februari 2014. Penghargaan tersebut diberikan oleh CG-LA INFRASTRUCTURE, sebuah strategic advisory firm di Washington DC pada acara “7TH GLOBAL INFRASTRUCTURE LEADERSHIP FORUM” yang digelar pada tanggal 26 – 28 Februari 2014. (sumber : http://www.cg-la.com)

K. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) Perseroan berkomitmen untuk terus melakukan kegiatan CSR yang berkelanjutan dan berharap dapat memberikan kontribusi serta membangun hubungan baik dengan para pemangku kepentingan, masyarakat, dan lingkungan. Perseroan meyakini bahwa menjalankan bisnis yang baik berarti juga memiliki tanggung jawab dan kepedulian pada lingkungan. Menyikapi hal tersebut, Perseroan telah menyusun rangkaian program corporate social responsibility (CSR) dan melaksanakannya agar tepat guna dan tepat sasaran pada masyarakat. Program CSR dilaksanakan dengan berpijak kepada tanggung jawab perusahaan terhadap empat area, yaitu:

1. Tanggung jawab sosial terhadap lingkungan hidup 2. Tanggung jawab sosial terhadap pengembangan sosial kemasyarakatan 3. Tanggung jawab sosial terhadap ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja 4. Tanggung jawab sosial terhadap pelanggan

Terkait dengan tanggung jawab sosial terhadap lingkungan hidup dan tanggung jawab sosial terhadap pengembangan sosial kemasyarakatan, maka perseroan aktif berpartisipasi melalui 2 kegiatan utama CSR:

a. CSR Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) khususnya Program Bina Lingkungan (BL). CSR PKBL yang dilaksanakan adalah Program Bina Lingkungan yang berfokus pada pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dalam skala kecil. Kegiatan CSR PKBL Perseroan, khususnya Program BL di tahun 2015 menitikberatkan penyaluran bantuan untuk Bencana Alam, Pendidikan dan/atau Pelatihan, Peningkatan Kesehatan, Pengembangan Prasarana dan/atau Sarana Umum, Sarana Ibadah dan Pelestarian Alam dengan memberikan prioritas utama pada pembangunan dan/atau pemeliharaan infrastruktur berskala mikro.

b. CSR Non PKBL SMI Berbagi

Kegiatan SMI Berbagi merupakan kegiatan CSR Perseroan yang memberikan ruang bagi partisipasi aktif karyawan Perseroan dan bertujuan untuk meningkatkan rasa kepedulian karyawan terhadap lingkungan sekitar dan masyarakat kurang mampu. Program ini dilaksanakan selama empat kali setahun. Selain SMI Berbagi, Perseroan juga melaksanakan kegiatan CSR lainnya bekerjasama dengan BUMN/lembaga di bawah koordinasi Kementerian Keuangan. Untuk memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia pada Agustus 2015, misalnya, dilaksanakan bakti sosial di Marunda. Dalam kegiatan ini masyarakat Marunda menerima bantuan bahan pokok dan pengobatan gratis.

Dana bantuan CSR Perseroan dialokasikan ke 6 besaran program, meliputi : - Program Pengembangan Prasarana dan atau Sarana Umum - Program Peningkatan Kesehatan - Program Pelestarian Alam - Program Sarana Ibadah - Program Korban Bencana Alam - Program Pendidikan dan atau Pelatihan Dana alokasi untuk kegiatan CSR tahun 2015 sebesar Rp3,1 miliar, seluruhnya telah berhasil disalurkan. Sebagian besar dari jumlah tersebut telah disalurkan untuk pengembangan sarana dan prasarana umum.

75

J. PENGHARGAAN Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan mendapatkan penghargaan-penghargaan, diantaranya sebagai berikut:

“BUMN Terbaik Kementerian Keuangan” Perseroan meraih penghargaan dalam ajang InfoBank BUMN Award 2015 sebagai salah satu BUMN terbaik di bawah Kementerian Keuangan. Penghargaan ini diterima pada 23 Oktober 2015.

“Top 10 Perusahaan Idaman dan Ternyaman untuk Bekerja” Perseroan dinobatkan sebagai salah satu dari Top 10 Perusahaan Idaman dan Ternyaman untuk bekerja hasil survei Employers of Choice 2015 yang dilakukan Hay Group dan Majalah SWA. Perseroan dianggap berhasil mengelola faktor engagement dan enablement untuk memikat dan memberdayakan karyawan. Hasil survey dimuat di Majalah SWA edisi 26, 10-20 Desember 2015

“Project of The Year” dalam kategori “Finance Project of The Year” Diberikan untuk Proyek KPS SPAM Umbulan pada bulan Februari 2014. Penghargaan tersebut diberikan oleh CG-LA INFRASTRUCTURE, sebuah strategic advisory firm di Washington DC pada acara “7TH GLOBAL INFRASTRUCTURE LEADERSHIP FORUM” yang digelar pada tanggal 26 – 28 Februari 2014. (sumber : http://www.cg-la.com)

K. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) Perseroan berkomitmen untuk terus melakukan kegiatan CSR yang berkelanjutan dan berharap dapat memberikan kontribusi serta membangun hubungan baik dengan para pemangku kepentingan, masyarakat, dan lingkungan. Perseroan meyakini bahwa menjalankan bisnis yang baik berarti juga memiliki tanggung jawab dan kepedulian pada lingkungan. Menyikapi hal tersebut, Perseroan telah menyusun rangkaian program corporate social responsibility (CSR) dan melaksanakannya agar tepat guna dan tepat sasaran pada masyarakat. Program CSR dilaksanakan dengan berpijak kepada tanggung jawab perusahaan terhadap empat area, yaitu:

1. Tanggung jawab sosial terhadap lingkungan hidup 2. Tanggung jawab sosial terhadap pengembangan sosial kemasyarakatan 3. Tanggung jawab sosial terhadap ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja 4. Tanggung jawab sosial terhadap pelanggan

Terkait dengan tanggung jawab sosial terhadap lingkungan hidup dan tanggung jawab sosial terhadap pengembangan sosial kemasyarakatan, maka perseroan aktif berpartisipasi melalui 2 kegiatan utama CSR:

a. CSR Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) khususnya Program Bina Lingkungan (BL). CSR PKBL yang dilaksanakan adalah Program Bina Lingkungan yang berfokus pada pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dalam skala kecil. Kegiatan CSR PKBL Perseroan, khususnya Program BL di tahun 2015 menitikberatkan penyaluran bantuan untuk Bencana Alam, Pendidikan dan/atau Pelatihan, Peningkatan Kesehatan, Pengembangan Prasarana dan/atau Sarana Umum, Sarana Ibadah dan Pelestarian Alam dengan memberikan prioritas utama pada pembangunan dan/atau pemeliharaan infrastruktur berskala mikro.

b. CSR Non PKBL SMI Berbagi

Kegiatan SMI Berbagi merupakan kegiatan CSR Perseroan yang memberikan ruang bagi partisipasi aktif karyawan Perseroan dan bertujuan untuk meningkatkan rasa kepedulian karyawan terhadap lingkungan sekitar dan masyarakat kurang mampu. Program ini dilaksanakan selama empat kali setahun. Selain SMI Berbagi, Perseroan juga melaksanakan kegiatan CSR lainnya bekerjasama dengan BUMN/lembaga di bawah koordinasi Kementerian Keuangan. Untuk memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia pada Agustus 2015, misalnya, dilaksanakan bakti sosial di Marunda. Dalam kegiatan ini masyarakat Marunda menerima bantuan bahan pokok dan pengobatan gratis.

Dana bantuan CSR Perseroan dialokasikan ke 6 besaran program, meliputi : - Program Pengembangan Prasarana dan atau Sarana Umum - Program Peningkatan Kesehatan - Program Pelestarian Alam - Program Sarana Ibadah - Program Korban Bencana Alam - Program Pendidikan dan atau Pelatihan Dana alokasi untuk kegiatan CSR tahun 2015 sebesar Rp3,1 miliar, seluruhnya telah berhasil disalurkan. Sebagian besar dari jumlah tersebut telah disalurkan untuk pengembangan sarana dan prasarana umum.

L. TATA KELOLA PERUSAHAAN Penerapan prinsip-prinsip GCG, tetap memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sangat diperlukan agar Perseroan dapat bertahan dan tangguh dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat. Dalam perkembangan persaingan bisnis yang sangat ketat dewasa ini, Perseroan membutuhkan suatu perangkat yang dapat meningkatkan daya saing dan kepercayaan dalam melaksanakan bisnisnya. Dengan penerapan prinsip-prinsip GCG secara konsekuen diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah bagi Pemegang Saham pada khususnya dan Pemangku Kepentingan (Stakeholders) yang lain pada umumnya.

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik dilakukan sebagai aspek yang terintegrasi dengan pengelolaan risiko serta pengendalian internal yang sering disebut dengan terminologi GRC (governance, risk management & internal control and compliance). Perseroan telah membangun kerangka GRC dengan mengembangkan perangkat berupa pedoman dan prosedur yang diperlukan untuk setiap aspek sebagaimana gambar di bawah ini.

Tata Kelola Perseroan yang Baik (Good Corporate Governance)

Manajement Risiko Perseroan yang Hati-hati (Prudent Enterprise Risk Management)

Pengendalian Internal yang Memadai (Sufficient Internal Control)

Anggaran Dasar Perseroan (Article of Association) Manual Direksi (Board Manual) Pedoman Etika dan Tata Perilaku (Code of Ethics) Pedoman Tata Kelola (GCG Policy) Sistem Pengaduan atas Pelanggaran (Whistle Blowing System)

Komite-komite ekstekutif (Executive Commitee) Pedoman Pengelolaan Risiko (Risk Management Policy) Pedoman dan prosedur operasional seluruh unit kerja

Piagam Komite Audit (Audit Commitee Charter) Piagam Audit Internal (Internal Audit Charter) Pedoman Pengendalian Internal (Internal Control Policy)

sumber : Perseroan

76

Inisiasi penerapan GCG secara terukur dilakukan sejak tahun 2010 ketika Perseroan mulai melakukan pengukuran mandiri (self assessment) atas penerapan parameter GCG yang dibuat oleh Kementerian BUMN. Walaupun secara formal Perseroan berada di bawah Kementerian Keuangan dan tidak tunduk pada peraturan yang dibuat oleh Kementerian BUMN, namun dengan tekad yang kuat untuk mencapai tingkat tata kelola yang baik, Perseroan memutuskan untuk mengadopsi kerangka pelaksanaan GCG yang dikeluarkan oleh Kementerian BUMN. Perseroan kemudian menetapkan seorang staf khusus di Divisi Sekretariat Perusahaan yang memantau pencapaian pelaksanaan parameter GCG dan juga bertindak selaku pejabat etika. Pada tahun 2011 dilakukan penilaian oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai asesor independen yang memberikan penilaian “baik” dengan skor 80,88 atas pelaksanaan parameter GCG. Pada tahun 2012 Kementerian BUMN melakukan perubahan atas parameter GCG dengan beberapa indikator yang baru sehingga diperlukan penyesuaian atas penerapan GCG yang berbeda. Maka pada pertengahan 2013 Perseroan melakukan diagnosa ulang atas penerapan GCG dengan dibantu oleh BPKP menggunakan parameter baru. Beberapa area of improvement telah diidentifikasi dan dijadikan target pelaksanaan pada tahun 2013 dan seterusnya antara lain pengembangan sistem pengaduan atas pelanggaran (whistle blowing system) dengan melakukan studi banding penerapan WBS pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan PT Telekomunikasi Indonesia. Pada saat ini Perseroan telah memiliki pedoman dan prosedur serta aplikasi untuk menerima pengaduan atas pelanggaran melalui internet. Sosialisasi atas penegakan etika dan tata perilaku juga terus dilakukan dengan cara penyampaian materi pedoman etika dan GCG secara berkala melalui email. Perseroan juga memiliki pengaturan atas penerimaan gratifikasi dan memberikan penghargaan kepada karyawan yang melaporkan gratifikasi yang diterima. Pengelolaan risiko Perseroan juga terus-menerus dilakukan peningkatan secara berkelanjutan. Pada saat berdiri pada 2009, Perseroan memiliki satu komite di bawah direksi yaitu Komite Investasi yang berfungsi melakukan evaluasi atas usulan pemberian pinjaman dan rencana investasi. Perubahan yang dilakukan pada 2013 adalah penetapan beberapa komite di bawah direksi untuk melengkapi Komite Investasi sebagai berikut:

Perseroan menyadari bahwa sistem pengendalian internal yang efektif merupakan persyaratan untuk memastikan pencapaian tujuan. Sejak awal berdirinya, Perseroan telah mengadopsi kerangka pengendalian internal yang diterbitkan oleh COSO. Sejalan dengan pemutakhiran kerangka pengendalian internal maka sejak 2013 Perseroan mulai menerapkan pengendalian internal secara terintegrasi (internal control—integrated approach). Perkuatan sistem pengendalian internal juga dilakukan dengan menerapkan konsep “three line of defense”, dimana tanggung jawab pelaksanaan atas komponen pengendalian internal berada pada unit kerja operasional (1st line) dan dimonitor oleh unit kerja yang melakukan supervisi (2nd line).

77

Inisiasi penerapan GCG secara terukur dilakukan sejak tahun 2010 ketika Perseroan mulai melakukan pengukuran mandiri (self assessment) atas penerapan parameter GCG yang dibuat oleh Kementerian BUMN. Walaupun secara formal Perseroan berada di bawah Kementerian Keuangan dan tidak tunduk pada peraturan yang dibuat oleh Kementerian BUMN, namun dengan tekad yang kuat untuk mencapai tingkat tata kelola yang baik, Perseroan memutuskan untuk mengadopsi kerangka pelaksanaan GCG yang dikeluarkan oleh Kementerian BUMN. Perseroan kemudian menetapkan seorang staf khusus di Divisi Sekretariat Perusahaan yang memantau pencapaian pelaksanaan parameter GCG dan juga bertindak selaku pejabat etika. Pada tahun 2011 dilakukan penilaian oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai asesor independen yang memberikan penilaian “baik” dengan skor 80,88 atas pelaksanaan parameter GCG. Pada tahun 2012 Kementerian BUMN melakukan perubahan atas parameter GCG dengan beberapa indikator yang baru sehingga diperlukan penyesuaian atas penerapan GCG yang berbeda. Maka pada pertengahan 2013 Perseroan melakukan diagnosa ulang atas penerapan GCG dengan dibantu oleh BPKP menggunakan parameter baru. Beberapa area of improvement telah diidentifikasi dan dijadikan target pelaksanaan pada tahun 2013 dan seterusnya antara lain pengembangan sistem pengaduan atas pelanggaran (whistle blowing system) dengan melakukan studi banding penerapan WBS pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan PT Telekomunikasi Indonesia. Pada saat ini Perseroan telah memiliki pedoman dan prosedur serta aplikasi untuk menerima pengaduan atas pelanggaran melalui internet. Sosialisasi atas penegakan etika dan tata perilaku juga terus dilakukan dengan cara penyampaian materi pedoman etika dan GCG secara berkala melalui email. Perseroan juga memiliki pengaturan atas penerimaan gratifikasi dan memberikan penghargaan kepada karyawan yang melaporkan gratifikasi yang diterima. Pengelolaan risiko Perseroan juga terus-menerus dilakukan peningkatan secara berkelanjutan. Pada saat berdiri pada 2009, Perseroan memiliki satu komite di bawah direksi yaitu Komite Investasi yang berfungsi melakukan evaluasi atas usulan pemberian pinjaman dan rencana investasi. Perubahan yang dilakukan pada 2013 adalah penetapan beberapa komite di bawah direksi untuk melengkapi Komite Investasi sebagai berikut:

Perseroan menyadari bahwa sistem pengendalian internal yang efektif merupakan persyaratan untuk memastikan pencapaian tujuan. Sejak awal berdirinya, Perseroan telah mengadopsi kerangka pengendalian internal yang diterbitkan oleh COSO. Sejalan dengan pemutakhiran kerangka pengendalian internal maka sejak 2013 Perseroan mulai menerapkan pengendalian internal secara terintegrasi (internal control—integrated approach). Perkuatan sistem pengendalian internal juga dilakukan dengan menerapkan konsep “three line of defense”, dimana tanggung jawab pelaksanaan atas komponen pengendalian internal berada pada unit kerja operasional (1st line) dan dimonitor oleh unit kerja yang melakukan supervisi (2nd line).

Sedangkan Divisi Audit Internal merupakan unit yang independen secara internal terhadap unit kerja lainnya di Perseroan untuk menilai dan memastikan bahwa pengendalian telah memadai dan tidak terdapat major deficiency atas salah satu atau kombinasi dari lima unsur pengendalian internal, yaitu : (1) lingkungan pengendalian, (2) pengukuran risiko, (3) aktivitas pengendalian, (4) informasi & komunikasi, dan (5) pemantauan. Perseroan juga membangun sistem untuk mendukung proses pelaksanaan tata kelola yang baik, manajemen risiko dan pengendalian internal. Piranti yang digunakan dalam pemantauan pelaksanaan tata kelola yang baik dilakukan oleh Divisi Sekretariat Perusahaan menggunakan GCG Score Monitoring yang mencatat pencapaian nilai penerapan parameter GCG yang dilakukan serta mengidentifikasi kekurangan yang ada untuk dilakukan perbaikan. Sedangkan pada Divisi Manajemen Risiko (DMR) membangun Enterprise Risk Dashboard yang menyajikan profil risiko Perseroan yaitu risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional. Beberapa risiko yang perlu mendapat perhatian ditampilan dalam dashboard yang dipantau secara terus-menerus. Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi berkomitmen untuk menjalankan prinsip dan praktik Tata Kelola Perusahaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dapat terlihat dari penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 88/PMK.06/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Perusahaan Perseroan (Persero) di bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan pada tanggal 28 April 2015. Dewan Komisaris beserta Direksi melakukan penyempurnaan Board Manual sebagai Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi sesuai PMK tersebut. Selain itu, Perseroan juga melakukan penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan Pedoman Kode Etik untuk memperkuat pelaksanaan GCG. Perseroan juga sedang membangun sistem kepatuhan perundang-undangan dan perjanjian bentuk penguatan GCG. Perseroan juga mengevaluasi praktik GCG menggunakan SK-16 sebagai dasar penilaian dan memonitor pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi penilaian.

Dewan Komisaris & Komite Audit

Direksi

1st Line of Defense 2nd Line of Defense 3rd Line of Defense

Unit Kerja Operasional Pengendalian Internal (dual

custody, SOD)

Komite-Komite Manajemen Risiko

Kepatuhan

Audit Internal

Audit Eksternal

78

X. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING Tabel-tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting dari Perseroan yang diambil dan dihitung berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tanggal dan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2014, 2013, 2012 dan 2011. Calon pembeli sebaiknya membaca terlebih dahulu ringkasan informasi keuangan yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan Laporan Perseroan serta catatan atas Laporan Keuangan dan bagian dari Prospektus ini yang berjudul “Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen”. Laporan Keuangan Perseroan untuk tanggal dan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny dan ditandatangani oleh Muhammad Irfan, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai penerbitan kembali laporan keuangan untuk disesuaikan dengan peraturan pasar modal yang berlaku sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi I Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2016. Laporan Keuangan Perseroan untuk tanggal dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny dan ditandatangani oleh Drs. Osman Sitorus, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan bahwa efekif pada 1 Januari 2015 Perseroan menerapkan beberapa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang dilakukan secara retrospektif dan angka-angka koresponding tahun sebelumnya telah disajikan kembali, termasuk laporan posisi keuangan ketiga tanggal 1 Januari 2014/31 Desember 2013. Laporan Keuangan Perseroan untuk tanggal dan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 tidak diaudit. Laporan Keuangan Perseroan untuk tanggal dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny dan ditandatangani oleh Muhammad Irfan, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Laporan Keuangan Perseroan untuk tanggal dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny dan ditandatangani oleh Muhammad Irfan, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai penerbitan kembali laporan keuangan untuk disesuaikan dengan peraturan pasar modal yang berlaku sehubungan dengan Penawaran Umum obligasi. Laporan Keuangan Perseroan untuk tanggal dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny dan ditandatangani oleh Muhammad Irfan, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Laporan Keuangan Perseroan untuk tanggal dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dan ditandatangani oleh Suhartono, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan bahwa secara efektif sejak 1 Januari 2011, Perseroan telah menerapkan PSAK tertentu, baik yang diterapkan secara prospektif maupun retrospektif. LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan 30 Juni 31 Desember 2016 2015 2014 2013 2012 2011

ASET

Kas dan setara kas 9.409.090 5.772.147 1.485.509 573.787 2.330.892 926.188 Dana dibatasi penggunaannya 65.919 - - 318.780 197.000 197.000 Efek-efek 1.867.984 6.368.824 329.618 438.774 196.749 163.725 Tagihan derivatif - - - - - 1.260 Pinjaman diberikan – bersih 21.350.703 19.708.455 6.577.241 5.061.441 1.952.075 508.149 Piutang atas penugasan fasilitas penyiapan proyek 23.229 13.350 44.387 12.569 5.005 2.347 Biaya dibayar dimuka 8.633 8.412 13.774 19.183 17.468 4.507 Pendapatan masih harus diterima 225.632 72.425 33.867 25.004 12.092 7.920 Uang muka pembelian ruang kantor 230.168 59.786 - - - - Pajak dibayar dimuka 14.793 - - - 4.007 6.085 Penyertaan saham 686.806 662.422 644.982 413.289 402.537 389.635 Uang muka investasi - - - 197.000 - - Aset tetap – setelah dikurangi akumulasi penyusutan 18.727 7.795 8.891 9.998 8.879 2.378 Aset tak berwujud – bersih 9.284 10.374 9.882 9.386 2.017 1.606 Aset pajak tangguhan 14.301 12.079 6.161 - 2.945 2.357 Aset lain-lain - bersih 18.617 18.207 15.187 9.679 751 172 JUMLAH ASET 33.943.886 32.714.276 9.169.499 7.088.890 5.132.417 2.213.329 LIABILITAS DAN EKUITAS

LIABILITAS

Pinjaman diterima dari bank dan lembaga keuangan lainnya 2.416.325 2.485.154 720.840 318.780 - - Utang pajak 23.998 15.204 17.432 4.709 7.171 1.545 Biaya masih harus dibayar 47.339 60.972 37.394 25.251 10.214 7.505 Pendapatan diterima dimuka 1.258 2.412 - 5.151 4.551 5.701 Liabilitas derivatif 106.010 130.672 163.070 145.451 11.051 -

79

X. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING Tabel-tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting dari Perseroan yang diambil dan dihitung berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tanggal dan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2014, 2013, 2012 dan 2011. Calon pembeli sebaiknya membaca terlebih dahulu ringkasan informasi keuangan yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan Laporan Perseroan serta catatan atas Laporan Keuangan dan bagian dari Prospektus ini yang berjudul “Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen”. Laporan Keuangan Perseroan untuk tanggal dan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny dan ditandatangani oleh Muhammad Irfan, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai penerbitan kembali laporan keuangan untuk disesuaikan dengan peraturan pasar modal yang berlaku sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi I Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2016. Laporan Keuangan Perseroan untuk tanggal dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny dan ditandatangani oleh Drs. Osman Sitorus, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan bahwa efekif pada 1 Januari 2015 Perseroan menerapkan beberapa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang dilakukan secara retrospektif dan angka-angka koresponding tahun sebelumnya telah disajikan kembali, termasuk laporan posisi keuangan ketiga tanggal 1 Januari 2014/31 Desember 2013. Laporan Keuangan Perseroan untuk tanggal dan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 tidak diaudit. Laporan Keuangan Perseroan untuk tanggal dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny dan ditandatangani oleh Muhammad Irfan, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Laporan Keuangan Perseroan untuk tanggal dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny dan ditandatangani oleh Muhammad Irfan, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai penerbitan kembali laporan keuangan untuk disesuaikan dengan peraturan pasar modal yang berlaku sehubungan dengan Penawaran Umum obligasi. Laporan Keuangan Perseroan untuk tanggal dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny dan ditandatangani oleh Muhammad Irfan, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Laporan Keuangan Perseroan untuk tanggal dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dan ditandatangani oleh Suhartono, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan bahwa secara efektif sejak 1 Januari 2011, Perseroan telah menerapkan PSAK tertentu, baik yang diterapkan secara prospektif maupun retrospektif. LAPORAN POSISI KEUANGAN



ASET

Kas dan setara kas 9.409.090 5.772.147 1.485.509 573.787 2.330.892 926.188 Dana dibatasi penggunaannya 65.919 - - 318.780 197.000 197.000 Efek-efek 1.867.984 6.368.824 329.618 438.774 196.749 163.725 Tagihan derivatif - - - - - 1.260 Pinjaman diberikan – bersih 21.350.703 19.708.455 6.577.241 5.061.441 1.952.075 508.149 Piutang atas penugasan fasilitas penyiapan proyek 23.229 13.350 44.387 12.569 5.005 2.347 Biaya dibayar dimuka 8.633 8.412 13.774 19.183 17.468 4.507 Pendapatan masih harus diterima 225.632 72.425 33.867 25.004 12.092 7.920 Uang muka pembelian ruang kantor 230.168 59.786 - - - - Pajak dibayar dimuka 14.793 - - - 4.007 6.085 Penyertaan saham 686.806 662.422 644.982 413.289 402.537 389.635 Uang muka investasi - - - 197.000 - - Aset tetap – setelah dikurangi akumulasi penyusutan 18.727 7.795 8.891 9.998 8.879 2.378 Aset tak berwujud – bersih 9.284 10.374 9.882 9.386 2.017 1.606 Aset pajak tangguhan 14.301 12.079 6.161 - 2.945 2.357 Aset lain-lain - bersih 18.617 18.207 15.187 9.679 751 172 JUMLAH ASET 33.943.886 32.714.276 9.169.499 7.088.890 5.132.417 2.213.329 LIABILITAS DAN EKUITAS

LIABILITAS

Pinjaman diterima dari bank dan lembaga keuangan lainnya 2.416.325 2.485.154 720.840 318.780 - - Utang pajak 23.998 15.204 17.432 4.709 7.171 1.545 Biaya masih harus dibayar 47.339 60.972 37.394 25.251 10.214 7.505 Pendapatan diterima dimuka 1.258 2.412 - 5.151 4.551 5.701 Liabilitas derivatif 106.010 130.672 163.070 145.451 11.051 -


Surat utang diterbitkan - bersih 2.313.132 1.843.768 995.708 - - - Pinjaman diterima dari Pemerintah Republik Indonesia 2.579.529 2.713.083 2.434.791 2.028.703 782.416 - Liabilitas pajak tangguhan - - - 2.425 - - Kewajiban imbalan kerja 34.420 24.019 13.730 7.796 5.807 2.997 Liabilitas lain-lain 309.593 6.317 366 4.080 889 53 JUMLAH LIABILITAS 7.831.604 7.281.601 4.383.331 2.542.346 822.100 17.801 EKUITAS Modal Saham

Modal dasar

Modal ditempatkan dan disetor penuh 24.356.600 22.356.600 4.000.000 4.000.000 2.000.000 2.000.000

Uang muka setoran modal - 2.000.000 - - 2.000.000 - Penghasilan komprehensif lainnya 11.752 16.405 32.825 37.764 9.381 180 Saldo laba

Ditentukan penggunaannya 459.142 306.447 184.115 80.520 43.224 14.004 Belum ditentukan penggunaannya 1.284.788 753.222 569.228 427.605 257.713 181.344

JUMLAH EKUITAS 26.112.282 25.432.675 4.786.168 4.546.543 4.310.318 2.195.528 JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 33.943.886 32.714.276 9.169.499 7.088.890 5.132.417 2.213.329 LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF


Keterangan

Periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal

30 Juni 31 Desember

2016 2015* 2015 2014 2013 2012 2011 Pendapatan usaha 1.152.126 335.564 743.834 597.750 424.105 226.037 193.804 Beban usaha (300.517) (168.529) (367.746) (313.798) (167.991) (107.308) (67.411) Beban pajak final (92.893) (14.259) (24.479) (26.338) (33.363) - - Laba Usaha 758.716 152.776 351.609 257.614 222.751 118.729 126.393 Pendapatan (beban) lain-lain

Bagian laba (rugi) pada pengendalian bersama entitas

termasuk penyesuaian atas perubahan atas

perubahan kepemilikan 17.820 8.294 18.294 33.950 9.445 12.902 (7.131) Laba (rugi) selisih kurs 9.076 (6.846) (4.064) (1.699) (1.702) - - Pendapatan lain-lain 239 207 2.756 696 566 1.118 - Beban lain-lain (1.380) (749) (3.268) (431) (1.563) 369 (23) Pendapatan (beban) lain-lain - bersih 25.755 906 13.718 32.516 6.746 13.651 (7.220) Laba sebelum pajak 784.471 153.681 365.327 290.129 229.497 132.380 119.173 Beban pajak (96.480) (19.269) (59.938) (45.467) (22.307) (25.819) (21.775) Laba Bersih Tahun Berjalan 687.991 134.412 305.389 244.663 207.190 106.562 97.398

Penghasilan Komprehensif Lain

Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:

Bagian atas penghasilan komprehensif lain

pada pengendalian bersama entitas 2.963 (332) (854) 744 1.306 - -

Pengukuran kembali kewajiban imbalan pasca kerja (4.974) (242) 1.250 (132) 872 - - Manfaat (beban) pajak terkait pos-pos yang

tidak akan direklasifikasi ke laba rugi 1.244 61 (313) 33 (218) - - Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:

Perubahan nilai wajar atas aset keuangan

tersedia untuk dijual (5.129) (11.707) (12.665) 12.210 11.635 3.959 70

Bagian efektif atas perubahan nilai wajar instrumen derivatif yang memenuhi lindung nilai arus kas

(3.316) (3.868) (3.868) (23.857) 15.442 5.242 110

Manfaat pajak terkait pos-pos yang akan

direklasifikasi ke laba rugi 829 967 967 5.964 - - -

Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain (8.383) (15.122) (15.482) (5.038) 29.038 9.201 180 Jumlah Laba Komprehensif 679.608 119.290 289.906 239.625 236.228 115.763 97.578 *tidak diaudit

80

RASIO KEUANGAN PENTING

(dalam persentase, kecuali dinyatakan lain)


30 Juni 31 Desember


*tidak diaudit Rasio Keuangan Yang Dipersyaratkan Dalam Perjanjian Utang


Keterangan Rasio yang dipersyaratkan Periode 6 bulan yang

berakhir pada tanggal 30 Juni

31 Desember

2016 2015* 2015 2014 2013 2012 2011 Fasilitas Sindikasi Debt to Equity ≤ 3x 0,30x n/a 0,29x 0,92x 0,56x 0,19x 0,01x

Fasilitas kredit dari Agence Franchaise De Developpment

Non Performing Loan ≤ 5% 0,91% n/a 1,01% n/a n/a n/a n/a Net Non-Performing Loan to Capital Ratio ≤ 10% 0,39% n/a 0,49% n/a n/a n/a n/a Gearing Ratio ≤ 3x 0,29x n/a 0,28x 1,00x 0,57x 0,20x n/a

*tidak diaudit

81

RASIO KEUANGAN PENTING



30 Juni 31 Desember


*tidak diaudit Rasio Keuangan Yang Dipersyaratkan Dalam Perjanjian Utang


Keterangan Rasio yang dipersyaratkan Periode 6 bulan yang

berakhir pada tanggal 30 Juni

31 Desember

2016 2015* 2015 2014 2013 2012 2011 Fasilitas Sindikasi Debt to Equity ≤ 3x 0,30x n/a 0,29x 0,92x 0,56x 0,19x 0,01x

Fasilitas kredit dari Agence Franchaise De Developpment

Non Performing Loan ≤ 5% 0,91% n/a 1,01% n/a n/a n/a n/a Net Non-Performing Loan to Capital Ratio ≤ 10% 0,39% n/a 0,49% n/a n/a n/a n/a Gearing Ratio ≤ 3x 0,29x n/a 0,28x 1,00x 0,57x 0,20x n/a

*tidak diaudit

XI. EKUITAS Tabel-tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting dari Perseroan yang diambil dan dihitung berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan per tanggal 30 Juni 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013. Laporan Keuangan Perseroan untuk tanggal dan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny dan ditandatangani oleh Muhammad Irfan, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai penerbitan kembali laporan keuangan untuk disesuaikan dengan peraturan pasar modal yang berlaku sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi I Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2016. Laporan Keuangan Perseroan untuk tanggal dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny dan ditandatangani oleh Drs. Osman Sitorus, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan bahwa efekif pada 1 Januari 2015 Perseroan menerapkan beberapa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang dilakukan secara retrospektif dan angka-angka koresponding tahun sebelumnya telah disajikan kembali, termasuk laporan posisi keuangan ketiga tanggal 1 Januari 2014/31 Desember 2013. Laporan Keuangan Perseroan untuk tanggal dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny dan ditandatangani oleh Muhammad Irfan, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Laporan Keuangan Perseroan untuk tanggal dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny dan ditandatangani oleh Muhammad Irfan, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai penerbitan kembali laporan keuangan untuk disesuaikan dengan peraturan pasar modal yang berlaku sehubungan dengan Penawaran Umum obligasi.

(dalam jutaan Rupiah,kecuali dinyatakan lain)



Uang muka setoran modal - 2.000.000 - - Penghasilan komprehensif lainnya 11.752 16.405 32.825 37.764 Saldo Laba


JUMLAH EKUITAS 26.112.282 25.432.675 4.786.168 4.546.543 Sejak tanggal 30 Juni 2016 hingga Prospektus ini diterbitkan struktur permodalan Perseroan mengalami perubahan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur No. 34 tanggal 20 Oktober 2016 yang dibuat dihadapan Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Utara dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-0019472.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 21 Oktober 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0124642.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 21 Oktober 2016, yaitu dengan perubahan pada peningkatan modal dasar dari Rp 25.000.000.000.000,- (dua puluh lima triliun Rupiah) menjadi Rp 50.000.000.000.000,- (lima puluh triliun Rupiah), sehingga struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :



82

XII. PERPAJAKAN Perpajakan Untuk Pemegang Obligasi Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi yang diterima atau diperoleh Pemegang Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 Tahun 2009 tanggal 9 Februari 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi, penghasilan yang diterima atau diperoleh bagi Wajib Pajak berupa bunga dan diskonto obligasi dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final : a. Atas Bunga Obligasi dengan kupon (interest bearing debt securities) sebesar : (i) 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk

usaha tetap (BUT); dan (ii) 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT). Jumlah yang terkena pajak dihitung dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan (holding period) Obligasi.

b. Atas diskonto obligasi dengan kupon sebesar : 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT); dan (ii) 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT). Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan (accrued interest).

c. Atas diskonto obligasi tanpa bunga (zero coupon bond) sebesar : (i) 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT); dan (ii) 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT). Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi.

d. Atas bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebesar 5% untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020 dan 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Pemotongan pajak yang bersifat final ini tidak dikenakan terhadap bunga atau diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak :

1. Dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan; dan

2. Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia. CALON PEMBELI OBLIGASI DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PENERIMAAN BUNGA, PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN OBLIGASI YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI. Kewajiban Perpajakan Perseroan Perseroan taat kepada aturan perpajakan yang berlaku, diantaranya Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2007 dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 85/PMK.03/2011 tanggal 23 Mei 2011 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Bunga Obligasi, seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak berupa Bunga Obligasi dikenakan pajak penghasilan final. Peraturan ini berlaku efektif sejak tanggal diundangkan. Pendapatan lainnya dikenakan pajak penghasilan dengan tarif pajak sesuai Undang-Undang pajak penghasilan yang berlaku umum. Pemenuhan Perpajakan Oleh Perseroan Sehubungan dengan pemenuhan pajak penghasilan, Perseroan telah menghitung, menyetor dan melaporkan Pajak Penghasilan (PPh) Badan setiap tahunnya melalui Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Badan sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku. Pelaporan SPT PPh Badan Terakhir adalah tahun 2015, dimana berdasarkan SPT PPh Badan Tahun 2015 tersebut Perseroan telah melaporkan PPh Final sebesar Rp24,48 miliar. Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak..Pemenuhan perpajakan Perseroan dalam 3 (tiga) tahun terakhir adalah sebagai berikut : Pada tanggal 22 April 2014 Perseroan telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT) tahun 2013 sesuai dengan

taksiran penghasilan kena pajak. Pada tanggal 27 April 2015 Perseroan telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT) tahun 2014 sesuai dengan


taksiran penghasilan kena pajak.

83

XII. PERPAJAKAN Perpajakan Untuk Pemegang Obligasi Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi yang diterima atau diperoleh Pemegang Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 Tahun 2009 tanggal 9 Februari 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi, penghasilan yang diterima atau diperoleh bagi Wajib Pajak berupa bunga dan diskonto obligasi dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final : a. Atas Bunga Obligasi dengan kupon (interest bearing debt securities) sebesar : (i) 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk

usaha tetap (BUT); dan (ii) 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT). Jumlah yang terkena pajak dihitung dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan (holding period) Obligasi.

b. Atas diskonto obligasi dengan kupon sebesar : 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT); dan (ii) 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT). Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan (accrued interest).

c. Atas diskonto obligasi tanpa bunga (zero coupon bond) sebesar : (i) 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT); dan (ii) 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT). Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi.

d. Atas bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebesar 5% untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020 dan 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Pemotongan pajak yang bersifat final ini tidak dikenakan terhadap bunga atau diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak :

1. Dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan; dan

2. Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia. CALON PEMBELI OBLIGASI DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PENERIMAAN BUNGA, PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN OBLIGASI YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI. Kewajiban Perpajakan Perseroan Perseroan taat kepada aturan perpajakan yang berlaku, diantaranya Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2007 dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 85/PMK.03/2011 tanggal 23 Mei 2011 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Bunga Obligasi, seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak berupa Bunga Obligasi dikenakan pajak penghasilan final. Peraturan ini berlaku efektif sejak tanggal diundangkan. Pendapatan lainnya dikenakan pajak penghasilan dengan tarif pajak sesuai Undang-Undang pajak penghasilan yang berlaku umum. Pemenuhan Perpajakan Oleh Perseroan Sehubungan dengan pemenuhan pajak penghasilan, Perseroan telah menghitung, menyetor dan melaporkan Pajak Penghasilan (PPh) Badan setiap tahunnya melalui Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Badan sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku. Pelaporan SPT PPh Badan Terakhir adalah tahun 2015, dimana berdasarkan SPT PPh Badan Tahun 2015 tersebut Perseroan telah melaporkan PPh Final sebesar Rp24,48 miliar. Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak..Pemenuhan perpajakan Perseroan dalam 3 (tiga) tahun terakhir adalah sebagai berikut : Pada tanggal 22 April 2014 Perseroan telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT) tahun 2013 sesuai dengan



taksiran penghasilan kena pajak.

XIII. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2016 No.36 tanggal 9 September 2016, sebagaimana telah diubah dengan Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2016 No.04 tanggal 1 November 2016, yang keduanya dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta, para Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada Masyarakat Obligasi Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2016 secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment) dengan jumlah pokok sebesar Rp5.000.000.000.000,- (lima triliun Rupiah). Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi tersebut diatas merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan atau perjanjian yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan setelah itu tidak ada lagi Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi tersebut. Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari anggota Penjamin Emisi Obligasi adalah sebagai berikut :

No. Penjamin Emisi Obligasi

Porsi Penjaminan (Rupiah) Persentase (%) Seri A Seri B Seri C Seri D Total (Rp)

1. PT BCA Sekuritas 567.000.000.000 182.000.000.000 98.000.000.000 55.000.000.000 902.000.000.000 18,04

2. PT CIMB Securities Indonesia

288.000.000.000 320.000.000.000 51.000.000.000 117.000.000.000 776.000.000.000 15,52

3. PT Danareksa Sekuritas (Terafiliasi)

36.000.000.000 288.000.000.000 137.000.000.000 118.000.000.000 579.000.000.000 11,58

4. PT Indo Premier Securities

56.000.000.000 55.000.000.000 134.000.000.000 117.000.000.000 362.000.000.000 7,24

5. PT Mandiri Sekuritas (Terafiliasi)

187.000.000.000 278.000.000.000 134.000.000.000 118.000.000.000 717.000.000.000 14,34

6. PT Maybank Kim Eng Securities

1.133.000.000.000 5.000.000.000 12.000.000.000 31.000.000.000 1.181.000.000.000

23,62

7. PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

31.000.000.000 200.000.000.000 134.000.000.000 118.000.000.000 483.000.000.000 9,66

Total 2.298.000.000.000 1.328.000.000.000 700.000.000.000 674.000.000.000 5.000.000.000.000 100,00 Selanjutnya, Para Penjamin Emisi Obligasi yang turut dalam Emisi Obligasi ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011. PT Danareksa Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi adalah pihak yang terafiliasi secara tidak langsung dengan Perseroan melalui kepemilikan saham oleh Negara Republik Indonesia sebagaimana didefinisikan dalam UUPM, sedangkan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Para Penjamin Emisi Obligasi lainnya dalam Penawaran Umum ini tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

84

XIV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berpartisipasi dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut : 1. Konsultan Hukum : Soemarjono, Herman & Rekan

Jl. Sultan Agung No.62 Jakarta 12970 Telp. : (021) 8294960, (021) 8303400 Faksimili : (021) 8280530 STTD : 03/STTD-KH/PM/1992 tanggal 1 Desember 1992 Surat Penunjukan : No.2203/SMI/DGA-SPK/0816 tertanggal 15 Agustus 2016 Keanggotaan Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 92003 Pedoman Kerja : Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal Lampiran dari

Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor KEP.01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005 juncto Nomor KEP.04/HKHPM/XI/2012 tanggal 6 Desember 2012.

Tugas Pokok : Memberikan Pendapat Hukum mengenai Perseroan dalam rangka Penawaran Umum ini.

Konsultan Hukum melakukan uji tuntas dari segi hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian mana telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat Hukum yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas lainnya adalah meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan Fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan disini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

2. Akuntan Publik : Osman Bing Satrio & Eny

(Anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited) The Plaza Office Tower 32nd Floor Jl. M.H. Thamrin Kav 28-30 Jakarta 10350 Telp. : (021) 2992 3100 Faksimili : (021) 2992 8200 No. STTD : 344/PM/STTD-AP/2003 tanggal 8 Agustus 2003 Surat Penunjukan : No. PPJ-19B/SMI/0616 tertanggal 22 Juni 2016 Keanggotaan Asosiasi : Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) No. 1010 Pedoman Kerja : Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Standar

Profesional Akuntan Publik (SPAP)

Tugas Pokok : Melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material. Audit yang dilakukan melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih tergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilian atas risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas panyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

85

XIV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berpartisipasi dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut : 1. Konsultan Hukum : Soemarjono, Herman & Rekan

Jl. Sultan Agung No.62 Jakarta 12970 Telp. : (021) 8294960, (021) 8303400 Faksimili : (021) 8280530 STTD : 03/STTD-KH/PM/1992 tanggal 1 Desember 1992 Surat Penunjukan : No.2203/SMI/DGA-SPK/0816 tertanggal 15 Agustus 2016 Keanggotaan Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 92003 Pedoman Kerja : Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal Lampiran dari

Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor KEP.01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005 juncto Nomor KEP.04/HKHPM/XI/2012 tanggal 6 Desember 2012.

Tugas Pokok : Memberikan Pendapat Hukum mengenai Perseroan dalam rangka Penawaran Umum ini.

Konsultan Hukum melakukan uji tuntas dari segi hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian mana telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat Hukum yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas lainnya adalah meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan Fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan disini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

2. Akuntan Publik : Osman Bing Satrio & Eny

(Anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited) The Plaza Office Tower 32nd Floor Jl. M.H. Thamrin Kav 28-30 Jakarta 10350 Telp. : (021) 2992 3100 Faksimili : (021) 2992 8200 No. STTD : 344/PM/STTD-AP/2003 tanggal 8 Agustus 2003 Surat Penunjukan : No. PPJ-19B/SMI/0616 tertanggal 22 Juni 2016 Keanggotaan Asosiasi : Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) No. 1010 Pedoman Kerja : Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Standar

Profesional Akuntan Publik (SPAP)

Tugas Pokok : Melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material. Audit yang dilakukan melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih tergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilian atas risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas panyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

3. Notaris : Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. Jl. Panglima Polim V/11 Jakarta 12160 Telp. : (021) 724 4650, 739 2801, 720 9542 Faksimili : (021) 726 5090 No. STTD : 450/BL/STTD-N/2011 tertanggal 3 Maret 2011 Surat Penunjukan : 2211/SMI/DGA-SPK/0816 tertanggal 15 Agustus 2016 Keanggotaan Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia (INI) No. 205.5.041.221146 Pedoman Kerja : Pernyataan Undang-undang No.30 tahun 2004 tentang Jabatan

Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.

Tugas Pokok : Membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2016, antara lain Perjanjian Perwaliamanatan, Pengakuan Utang dan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, serta akta-akta pengubahannya.

4. Wali Amanat : PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Plaza Mandiri Lantai 22 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38 Jakarta 12190 Tel: (62-21) 527 5370, 524 5161 Fax: (62-21) 526 8201. 526 3602 No. STTD : 17/STTD-WA/PM/1999 tertanggal 27 Oktober 1999 Surat Penunjukan : 2205/SMI//-SPK/0816 tertanggal 15 Agustus 2016 Keanggotaan Asosiasi : Asosiasi Wali Amanat Indonesia (AWAI), sesuai surat Keterangan

No. 05/12/2008 Pedoman Kerja : Perjanjian Perwaliamanatan dan Undang-Undang Pasar Modal serta

peraturan yang berkaitan dengan tugas Wali Amanat.

Tugas Pokok : Mewakili kepentingan pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak-hak Pemegang Obligasi sesuai dengan syarat-syarat Obligasi dan pengelolaan jaminan fidusia untuk kepentingan Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku yaitu meliuti pemeriksaan fisik, penelitian, penganalisaan data, menentukan nilai pasar dan aset tetap yang menjadi jaminan atas Obligasi Perseroan dengan berpedoman pada norma-norma Penilaian yang berlaku yaitu Standar Penilaian Indonesia (SPI) 2002 dan Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI).

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal kecuali PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai Wali Amanat yang terafiliasi melalui kepemilikan saham oleh Negara Republik Indonesia. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Bapepam No. VI.C.4, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2010 tanggal 6 September 2010 tentang Ketentuan Umum Dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi menyatakan bahwa sejak ditandatanganinya pernyataan tersebut dan selama menjadi Wali Amanat, dilarang : 1. Mempunyai hubungan kredit dengan Perseroan dalam jumlah yang melebihi ketentuan dalam Peraturan Bapepam No. VI.C.3,

Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-309/BL/2008 tanggal 1 Agustus 2008 tentang Hubungan Kredit Dan Penjaminan Antara Wali Amanat Dengan Emiten;

2. Merangkap menjadi penanggung dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan Efek bersifat utang, Sukuk, dan/atau kewajiban Perseroan dan menjadi Wali Amanat dari pemegang Efek yang diterbitkan oleh Perseroan;

3. Menerima dan meminta pelunasan terlebih dahulu atas kewajiban Perseroan kepada Wali Amanat selaku kreditur dalam hal Perseroan mengalami kesulitan keuangan, berdasarkan pertimbangan Wali Amanat, sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada pemegang Efek bersifat utang, dimana pelaksanaannya tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

86


87

XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM Berikut ini adalah salinan Pendapat dari Segi Hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Perseroan, dalam rangka Penawaran Umum Obligasi melalui Prospektus ini, yang telah disusun oleh Konsultan Hukum Soemarjono, Herman & Rekan.

88


90

90

2

SSC-2767(SS-SR-RS-CS) LO PUB Obligasi Berkelanjutan I SMI Tahap I Tahun 2016 (OJK III - RS)

Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp 1.328.000.000.000,- (satu triliun tiga ratus dua puluh delapan miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap Obligasi sebesar 8,20% (delapan koma dua nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 5 (lima) tahun. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri B pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 18 November 2021;

Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp 700.000.000.000,- (tujuh ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap Obligasi sebesar 8,65% (delapan koma enam lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 10 (sepuluh) tahun. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri C pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 18 November 2026;

Seri D : Jumlah Pokok Obligasi Seri D yang ditawarkan adalah sebesar Rp 674.000.000.000,- (enam ratus tujuh puluh empat miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap Obligasi sebesar 8,90% (delapan koma sembilan nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 15 (lima belas) tahun. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri D pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 18 November 2031.

Obligasi tersebut diatas akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Pihak yang bertindak sebagai Wali Amanat dalam Obligasi ini adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Terafiliasi) dan sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek adalah PT BCA Sekuritas, PT CIMB Securities Indonesia, PT Danareksa Sekuritas (Terafiliasi), PT Indo Premier Securities, PT Mandiri Sekuritas (Terafiliasi), PT Maybank Kim Eng Securities, dan PT Tri Megah Sekuritas Indonesia Tbk. Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam Akta Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Berkelanjutan Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2016 No. 04 tanggal 01 Nopember 2016 yang dibuat dihadapan Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, para Penjamin Emisi Efek telah menyetujui menawarkan Obligasi kepada masyarakat yang dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment) sesuai dengan bagian penjaminan mereka masing-masing sebagaimana diuraikan di bawah ini : 1. PT BCA Sekuritas, dengan bagian penjaminan:

- Seri A sebesar Rp 567.000.000.000,- (lima ratus enam puluh tujuh miliar Rupiah); - Seri B sebesar Rp 182.000.000.000,- (seratus delapan puluh dua miliar Rupiah); - Seri C sebesar Rp 98.000.000.000,- (sembilan puluh delapan miliar Rupiah); - Seri D sebesar Rp 55.000.000.000,- (lima puluh lima miliar Rupiah).

2. PT CIMB Securities Indonesia, dengan bagian penjaminan: - Seri A sebesar Rp 288.000.000.000,- (dua ratus delapan puluh delapan miliar

Rupiah); - Seri B sebesar Rp 320.000.000.000,- (tiga ratus dua puluh miliar Rupiah); - Seri C sebesar Rp 51.000.000.000,- (lima puluh satu miliar Rupiah); - Seri D sebesar Rp 117.000.000.000,- (seratus tujuh belas miliar Rupiah).

3. PT Danareksa ...................../3.

91

91

2


Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp 1.328.000.000.000,- (satu triliun tiga ratus dua puluh delapan miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap Obligasi sebesar 8,20% (delapan koma dua nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 5 (lima) tahun. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri B pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 18 November 2021;

Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp 700.000.000.000,- (tujuh ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap Obligasi sebesar 8,65% (delapan koma enam lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 10 (sepuluh) tahun. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri C pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 18 November 2026;

Seri D : Jumlah Pokok Obligasi Seri D yang ditawarkan adalah sebesar Rp 674.000.000.000,- (enam ratus tujuh puluh empat miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap Obligasi sebesar 8,90% (delapan koma sembilan nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 15 (lima belas) tahun. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri D pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 18 November 2031.

Obligasi tersebut diatas akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Pihak yang bertindak sebagai Wali Amanat dalam Obligasi ini adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Terafiliasi) dan sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek adalah PT BCA Sekuritas, PT CIMB Securities Indonesia, PT Danareksa Sekuritas (Terafiliasi), PT Indo Premier Securities, PT Mandiri Sekuritas (Terafiliasi), PT Maybank Kim Eng Securities, dan PT Tri Megah Sekuritas Indonesia Tbk. Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam Akta Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Berkelanjutan Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2016 No. 04 tanggal 01 Nopember 2016 yang dibuat dihadapan Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, para Penjamin Emisi Efek telah menyetujui menawarkan Obligasi kepada masyarakat yang dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment) sesuai dengan bagian penjaminan mereka masing-masing sebagaimana diuraikan di bawah ini : 1. PT BCA Sekuritas, dengan bagian penjaminan:

- Seri A sebesar Rp 567.000.000.000,- (lima ratus enam puluh tujuh miliar Rupiah); - Seri B sebesar Rp 182.000.000.000,- (seratus delapan puluh dua miliar Rupiah); - Seri C sebesar Rp 98.000.000.000,- (sembilan puluh delapan miliar Rupiah); - Seri D sebesar Rp 55.000.000.000,- (lima puluh lima miliar Rupiah).

2. PT CIMB Securities Indonesia, dengan bagian penjaminan: - Seri A sebesar Rp 288.000.000.000,- (dua ratus delapan puluh delapan miliar

Rupiah); - Seri B sebesar Rp 320.000.000.000,- (tiga ratus dua puluh miliar Rupiah); - Seri C sebesar Rp 51.000.000.000,- (lima puluh satu miliar Rupiah); - Seri D sebesar Rp 117.000.000.000,- (seratus tujuh belas miliar Rupiah).

3. PT Danareksa ...................../3.

3


3. PT Danareksa Sekuritas (Terafiliasi), dengan bagian penjaminan: - Seri A sebesar Rp 36.000.000.000,- (tiga puluh enam miliar Rupiah); - Seri B sebesar Rp 288.000.000.000,- (dua ratus delapan puluh delapan miliar

Rupiah); - Seri C sebesar Rp 137.000.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh miliar Rupiah); - Seri D sebesar Rp 118.000.000.000,- (seratus delapan belas miliar Rupiah).

4. PT Indo Premier Securities, dengan bagian penjaminan: - Seri A sebesar Rp 56.000.000.000,- (lima puluh enam miliar Rupiah); - Seri B sebesar Rp 55.000.000.000,- (lima puluh lima miliar Rupiah); - Seri C sebesar Rp 134.000.000.000,- (seratus tiga puluh empat miliar Rupiah) - Seri D sebesar Rp 117.000.000.000,- (seratus tujuh belas miliar Rupiah).

5. PT Mandiri Sekuritas (Terafiliasi), dengan bagian penjaminan: - Seri A sebesar Rp 187.000.000.000,- (seratus delapan puluh tujuh miliar Rupiah); - Seri B sebesar Rp 278.000.000.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan miliar Rupiah); - Seri C sebesar Rp 134.000.000.000,- (seratus tiga puluh empat miliar Rupiah); - Seri D sebesar Rp 118.000.000.000,- (seratus delapan belas miliar Rupiah).

6. PT Maybank Kim Eng Securities, dengan bagian penjaminan: - Seri A sebesar Rp 1.133.000.000.000,- (satu triliun seratus tiga puluh tiga miliar

Rupiah); - Seri B sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah); - Seri C sebesar Rp 12.000.000.000,- (dua belas miliar Rupiah); - Seri D sebesar Rp 31.000.000.000,- (tiga puluh satu miliar Rupiah).

7. PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, dengan bagian penjaminan: - Seri A sebesar Rp 31.000.000.000,- (tiga puluh satu miliar Rupiah); - Seri B sebesar Rp 200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah); - Seri C sebesar Rp 134.000.000.000,- (seratus tiga puluh empat miliar Rupiah); - Seri D sebesar Rp 118.000.000.000,- (seratus delapan belas miliar Rupiah).

Atas permintaan dan untuk kepentingan Perseroan, kami SOEMARJONO S. S.H., Advokat, Rekan Sekutu, yang berkantor pada Kantor Advokat (Law Office) "SOEMARJONO, HERMAN & REKAN", Jalan Sultan Agung No. 62, Jakarta Selatan sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal, terdaftar sebagai Konsultan Hukum dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No.03/STTD-KH/PM/1992 tanggal 01 Desember 1992 dan Anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 92003, yang dalam hal ini berdasarkan surat Perseroan No. 2203/SMI/DGA-SPK/0816 tanggal 15 Agustus 2016 bertindak selaku Konsultan Hukum Perseroan, bersama ini memberikan Pendapat Hukum mengenai Perseroan sehubungan dengan rencana Perseroan melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi. Pendapat mana berdasarkan pada uji tuntas yang telah kami lakukan, yang menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum ini. ASUMSI Pendapat Segi Hukum ini kami berikan dengan asumsi-asumsi sebagai berikut: 1. Surat asli yang diperlihatkan adalah otentik. 2. Surat-surat atau dokumen yang disampaikan dalam bentuk fotocopy adalah sesuai

dengan aslinya. 3. Tandatangan ......................./4.

92

92

4


3. Tandatangan yang tertera pada surat-surat asli dan/atau fotocopy tersebut adalah benar-benar tandatangan dari pihak yang menandatangani surat atau dokumen tersebut.

4. Keterangan lisan yang disampaikan kepada kami adalah sesuai dengan fakta yang

sebenarnya dan pihak yang menyampaikannya adalah memang berhak memberikan keterangan sebagaimana yang diberikan atas nama Perseroan.

5. Dokumen yang diperiksa dan disampaikan serta informasi yang disampaikan oleh

Perseroan atau wakil dari Perseroan kepada kami adalah lengkap dan akurat dan sesuai dengan fakta atau keadaan yang sebenarnya dan bukan sebagai informasi yang menyesatkan atau tidak lengkap.

6. Pihak ketiga dan/atau instansi yang memberikan informasi dan/atau yang membuat

perjanjian dengan Perseroan dan atau instansi yang berwenang yang mengeluarkan ijin terhadap Perseroan dan atau terhadap aset Perseroan adalah pihak yang berhak melaksanakan tindakan-tindakan tersebut.

KUALIFIKASI/PEMBATASAN Pendapat Hukum ini diberikan dengan pembatasan sebagai berikut: 1. Pendapat Hukum ini dibuat dan didasarkan ketentuan hukum perundang-undangan

yang ada dan berlaku di Negara Republik Indonesia; 2 Pendapat Hukum ini diberikan terbatas pada hal-hal yang disebutkan di dalam surat ini

dan tidak dapat ditafsirkan untuk hal-hal yang tidak berhubungan dengan Pendapat Hukum ini;

3. Tanggung jawab kami sebagai Konsultan Hukum yang independen dan mandiri untuk

melakukan uji tuntas dari segi hukum dan memberikan pendapat hukum sehubungan rencana Perseroan adalah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 80 UU No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;

4. Kami melakukan uji tuntas dari segi hukum dan memberikan pendapat hukum sesuai

dengan Standar Uji Tuntas Dari Segi Hukum dan Standar Pendapat Hukum yang dikeluarkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal;

5. Pendapat Hukum ini tidak mencakup hal-hal sehubungan dengan kebenaran data

finansial, teknis atau kewajaran komersial suatu transaksi. Kami tidak memberikan penilaian atas kewajaran nilai komersial atau finansial dari suatu transaksi dimana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan di dalamnya atau harta kekayaannya terkait.

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen sebagaimana dirinci lebih lanjut dalam laporan uji tuntas dan mengacu pada asumsi dan kualifikasi/pembatasan tersebut diatas, dengan ini kami memberikan Pendapat Hukum sebagai berikut: 1. Bahwa Perseroan adalah Badan Usaha Milik Negara yang dibentuk dan didirikan

berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. 2. Bahwa ................................./5.

93

93

4


3. Tandatangan yang tertera pada surat-surat asli dan/atau fotocopy tersebut adalah benar-benar tandatangan dari pihak yang menandatangani surat atau dokumen tersebut.

4. Keterangan lisan yang disampaikan kepada kami adalah sesuai dengan fakta yang

sebenarnya dan pihak yang menyampaikannya adalah memang berhak memberikan keterangan sebagaimana yang diberikan atas nama Perseroan.

5. Dokumen yang diperiksa dan disampaikan serta informasi yang disampaikan oleh

Perseroan atau wakil dari Perseroan kepada kami adalah lengkap dan akurat dan sesuai dengan fakta atau keadaan yang sebenarnya dan bukan sebagai informasi yang menyesatkan atau tidak lengkap.

6. Pihak ketiga dan/atau instansi yang memberikan informasi dan/atau yang membuat

perjanjian dengan Perseroan dan atau instansi yang berwenang yang mengeluarkan ijin terhadap Perseroan dan atau terhadap aset Perseroan adalah pihak yang berhak melaksanakan tindakan-tindakan tersebut.

KUALIFIKASI/PEMBATASAN Pendapat Hukum ini diberikan dengan pembatasan sebagai berikut: 1. Pendapat Hukum ini dibuat dan didasarkan ketentuan hukum perundang-undangan

yang ada dan berlaku di Negara Republik Indonesia; 2 Pendapat Hukum ini diberikan terbatas pada hal-hal yang disebutkan di dalam surat ini

dan tidak dapat ditafsirkan untuk hal-hal yang tidak berhubungan dengan Pendapat Hukum ini;

3. Tanggung jawab kami sebagai Konsultan Hukum yang independen dan mandiri untuk

melakukan uji tuntas dari segi hukum dan memberikan pendapat hukum sehubungan rencana Perseroan adalah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 80 UU No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;

4. Kami melakukan uji tuntas dari segi hukum dan memberikan pendapat hukum sesuai

dengan Standar Uji Tuntas Dari Segi Hukum dan Standar Pendapat Hukum yang dikeluarkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal;

5. Pendapat Hukum ini tidak mencakup hal-hal sehubungan dengan kebenaran data

finansial, teknis atau kewajaran komersial suatu transaksi. Kami tidak memberikan penilaian atas kewajaran nilai komersial atau finansial dari suatu transaksi dimana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan di dalamnya atau harta kekayaannya terkait.

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen sebagaimana dirinci lebih lanjut dalam laporan uji tuntas dan mengacu pada asumsi dan kualifikasi/pembatasan tersebut diatas, dengan ini kami memberikan Pendapat Hukum sebagai berikut: 1. Bahwa Perseroan adalah Badan Usaha Milik Negara yang dibentuk dan didirikan

berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. 2. Bahwa ................................./5.

5


2. Bahwa Perseroan berkedudukan di Jakarta Pusat, didirikan dengan nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur atau disingkat PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur No. 17 tanggal 26 Pebruari 2009 yang dibuat dihadapan Lolani Kurniati Irdham-Idroes, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta. Akta tersebut diatas telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-09067.AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 24 Maret 2009 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No. AHU-0011180.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 24 Maret 2009 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 40 tanggal 19 Mei 2009, Tambahan No.13273/2009 (selanjutnya disebut “Akta Pendirian”).

Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan, diantaranya berdasarkan Keputusan Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana ternyata dari Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 100/KMK.06/2011 tentang Penambahan Modal Ke Dalam Modal Saham Dan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur yang ditandatangani pada tanggal 23 Maret 2011 yang kemudian dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur No. 20 tanggal 15 April 2011 yang dibuat dihadapan Lolani Kurniati Irdham-Idroes, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, pemegang saham menyetujui perubahan anggaran dasar Perseroan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) mengenai peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor. Akta tersebut telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.10-13260 tanggal 04 Mei 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No. AHU-0035616.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 04 Mei 2011, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 75 tanggal 17 September 2013, Tambahan No. 369/L. Kemudian anggaran dasar Perseroan diubah berdasarkan Keputusan Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana ternyata dari Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tertanggal 04 Maret 2013 Nomor 74/KMK.06/2013 tentang Peningkatan Modal Dasar, Penambahan Modal ke dalam Saham dan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur tertanggal 04 Maret 2013 yang kemudian dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur No. 416 tanggal 27 Maret 2013 yang dibuat dihadapan Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Utara, pemegang saham menyetujui perubahan anggaran dasar Perseroan Pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) mengenai peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor. Akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-17492.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 04 April 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No. AHU-0029793.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 04 April 2013, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 72 tanggal 06 September 2013, Tambahan No. 91063/2013 (selanjutnya disebut “Akta No. 416 Tanggal 27 Maret 2013”).

Selanjutnya ............................./6.

94

94

6


Selanjutnya anggaran dasar Perseroan diubah berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur No. 50 tanggal 23 Desember 2015 yang dibuat oleh Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Utara, pemegang saham menyetujui penetapan perubahan anggaran dasar Perseroan Pasal 3 ayat (2) mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, Pasal 4 (1), ayat (2) dan ayat (3) mengenai peningkatan modal dasar dan modal disetor, Pasal 11 ayat (8) huruf c, Pasal 11 ayat (11), dan Pasal 11 ayat (17) mengenai tugas, wewenang dan kewajiban Direksi Perseroan. Akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-0948826.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 23 Desember 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No. AHU-3598098.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 23 Desember 2015 (selanjutnya disebut “Akta No. 50 Tanggal 23 Desember 2015”). Anggaran dasar Perseroan diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur No. 13 tanggal 21 Maret 2016 yang dibuat dihadapan Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Utara, pemegang saham menyetujui penetapan perubahan anggaran dasar Perseroan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) mengenai peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor. Akta tersebut telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0033252 tanggal 21 Maret 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No. AHU-0035948.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 21 Maret 2016 (selanjutnya disebut “Akta No. 13 Tanggal 21 Maret 2016”). Terakhir berdasarkan Keputusan Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana ternyata dari Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 728/KMK.06/2016 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 30 September 2016 yang kemudian dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur No. 34 tanggal 20 Oktober 2016 yang dibuat dihadapan Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Utara, pemegang saham menyetujui perubahan dan/atau penambahan anggaran dasar Perseroan Pasal 3 ayat (2) huruf b mengenai maksud dan tujuan Perseroan, Pasal 4 ayat (1) mengenai peningkatan modal dasar, Pasal 11 ayat (2) huruf b, Pasal 11 ayat (2) huruf c dan Pasal 11 ayat (11) huruf a1 mengenai tugas, wewenang dan kewajiban Direksi, Pasal 14 ayat (13A) mengenai Dewan Komisaris serta Pasal 16A. Akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-0019472.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 21 Oktober 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No. AHU-0124642.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 21 Oktober 2016 (selanjutnya disebut “Akta No. 34 Tanggal 20 Oktober 2016”)

Pendirian Perseroan telah dilakukan secara sah. Perubahan-perubahan terhadap

Anggaran Dasar Perseroan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan Anggaran Dasar kecuali mengenai pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia untuk Akta No. 50 Tanggal 23 Desember 2015, Akta No. 13 Tanggal 21 Maret 2016 dan Akta No. 34 Tanggal 21 Oktober 2016 yang

sedang ..................................../7.

95

95

6


Selanjutnya anggaran dasar Perseroan diubah berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur No. 50 tanggal 23 Desember 2015 yang dibuat oleh Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Utara, pemegang saham menyetujui penetapan perubahan anggaran dasar Perseroan Pasal 3 ayat (2) mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, Pasal 4 (1), ayat (2) dan ayat (3) mengenai peningkatan modal dasar dan modal disetor, Pasal 11 ayat (8) huruf c, Pasal 11 ayat (11), dan Pasal 11 ayat (17) mengenai tugas, wewenang dan kewajiban Direksi Perseroan. Akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-0948826.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 23 Desember 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No. AHU-3598098.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 23 Desember 2015 (selanjutnya disebut “Akta No. 50 Tanggal 23 Desember 2015”). Anggaran dasar Perseroan diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur No. 13 tanggal 21 Maret 2016 yang dibuat dihadapan Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Utara, pemegang saham menyetujui penetapan perubahan anggaran dasar Perseroan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) mengenai peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor. Akta tersebut telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0033252 tanggal 21 Maret 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No. AHU-0035948.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 21 Maret 2016 (selanjutnya disebut “Akta No. 13 Tanggal 21 Maret 2016”). Terakhir berdasarkan Keputusan Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana ternyata dari Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 728/KMK.06/2016 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 30 September 2016 yang kemudian dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur No. 34 tanggal 20 Oktober 2016 yang dibuat dihadapan Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Utara, pemegang saham menyetujui perubahan dan/atau penambahan anggaran dasar Perseroan Pasal 3 ayat (2) huruf b mengenai maksud dan tujuan Perseroan, Pasal 4 ayat (1) mengenai peningkatan modal dasar, Pasal 11 ayat (2) huruf b, Pasal 11 ayat (2) huruf c dan Pasal 11 ayat (11) huruf a1 mengenai tugas, wewenang dan kewajiban Direksi, Pasal 14 ayat (13A) mengenai Dewan Komisaris serta Pasal 16A. Akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-0019472.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 21 Oktober 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No. AHU-0124642.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 21 Oktober 2016 (selanjutnya disebut “Akta No. 34 Tanggal 20 Oktober 2016”)

Pendirian Perseroan telah dilakukan secara sah. Perubahan-perubahan terhadap

Anggaran Dasar Perseroan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan Anggaran Dasar kecuali mengenai pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia untuk Akta No. 50 Tanggal 23 Desember 2015, Akta No. 13 Tanggal 21 Maret 2016 dan Akta No. 34 Tanggal 21 Oktober 2016 yang

sedang ..................................../7.

7


sedang dalam proses pengurusan pada instansi terkait, dimana sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Repulik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU No. 40/2007”), pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

3. Bahwa maksud dan tujuan dari Perseroan sebagaimana tercantum dalam pasal 3

Akta Pendirian jo. Akta No. 50 Tanggal 23 Desember 2015 jo. Akta No. 34 Tanggal 21 Oktober 2016 tersebut ialah mendorong percepatan penyediaan pembiayaan infrastruktur melalui kemitraan dengan pihak swasta dan/atau lembaga keuangan multilateral. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: a. Kerja sama dengan pihak swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik

Daerah, Pemerintah Daerah, maupun lembaga keuangan multilateral, dalam rangka pendirian perusahaan yang khusus bergerak di bidang pembiayaan infrastruktur;

b. Kegiatan pembiayaan bidang infrastruktur termasuk pembiayaan yang dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan kepada pihak swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk dalam bentuk: (i) penyertaan modal baik secara langsung atau dalam bentuk konversi pinjaman

menjadi penyertaan modal; (ii) pinjaman maupun kegiatan pemberian dukungan kredit untuk pembiayaan

infrastruktur; c. Pengembangan kemitraan dan/atau kerjasama dengan pihak ketiga dalam

mendorong percepatan pembangunan infrastruktur; d. Penyediaan jasa pendukung untuk investor baik investor domestik maupun

investor asing seperti konsultasi investasi dan aktivitas lainnya untuk mewujudkan peningkatan investasi dalam bidang infrastruktur;

e. Kegiatan penelitian dan pengembangan serta sosialisasi terkait kegiatan infrastruktur;

f. Pengelolaan dana dalam rangka optimalisasi dana pembiayaan infrastruktur; g. Kegiatan jasa konsultasi, termasuk dalam bentuk fasilitasi penyiapan dan

pengembangan proyek kerjasama Pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur;

h. Kegiatan penerbitan surat utang dalam rangka pembiayaan pembangunan infrastruktur;

i. Kegiatan terkait upaya penyelamatan pembiayaan yang antara lain meliputi: (i) Pengambilalihan kepemilikan atas agunan, baik semua maupun sebagian,

dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada perusahaan, dengan ketentuan agunan tersebut wajib dicairkan secepatnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

(ii) Melakukan kegiataan penyertaan modal sementara yang berasal dari konversi utang menjadi saham kepada debitur atau pihak terkait lainnya untuk mengatasi akibat kegagalan kredit, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

j. Kegiatan lainnya terkait upaya percepatan pembangunan infrastruktur. Sehubungan dengan hal-hal diatas, Perseroan telah menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa ...................................../8.

96

96

8


Bahwa dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan perizinan dan ketentuan anggaran dasarnya, Perseroan melakukan pernyertaan saham dengan bekerja sama dengan pihak lain (i) dalam rangka pendirian di bidang pembiayaan infrastruktur yaitu PT Indonesia Infrastructure Finance (“IIF”) sebanyak 30% (tiga puluh persen) dari modal disetor IIF, dan (ii) dalam rangka investasi langsung ekuitas pada proyek infrastruktur strategis yaitu pada PT Jasamarga Pandaan Malang (“JPM”) sebanyak 5% (lima persen) dari modal disetor JPM.

Penyertaan yang dilakukan Perseroan pada IIF dan JPM telah dilakukan secara sah dan sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Berdasarkan Akta No. 13 Tanggal 21 Maret 2016 jo. Akta No. 34 Tanggal 21 Oktober 2016 tersebut, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp 50.000.000.000.000,- (lima puluh triliun Rupiah)

terbagi atas 50.000.000 (lima puluh juta) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah);

Modal Ditempatkan : Rp 24.356.600.000.000,- (dua puluh empat triliun tiga ratus lima puluh enam miliar enam ratus juta Rupiah) terbagi atas 24.356.600 (dua puluh empat juta tiga ratus lima puluh enam ribu enam ratus) saham;

Modal Disetor : Rp 24.356.600.000.000,- (dua puluh empat triliun tiga ratus lima puluh enam miliar enam ratus juta Rupiah) terbagi atas 24.356.600 (dua puluh empat juta tiga ratus lima puluh enam ribu enam ratus) saham.

Dengan demikian susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut :

No. Nama Pemegang Saham Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per saham

Jumlah Saham Jumlah Nominal (Rp)

%

Modal Dasar 50.000.000 50.000.000.000.000 100

Modal Ditempatkan dan Disetor

1. Negara Republik Indonesia 24.356.600 24.356.600.000.000 100 Jumlah Modal Ditempatkan Dan Disetor 24.356.600 24.356.600.000.000 100

Jumlah Saham Dalam Portepel 25.643.400 25.643.400.000.000 - Seluruh modal yang ditempatkan tersebut telah disetor penuh oleh pemegang saham Perseroan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah terkait penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perseroan. Pelaksanaan perubahan terhadap struktur permodalan Perseroan telah sah, benar dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku. 5. Berdasarkan ......................../9.

97

97

8


Bahwa dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan perizinan dan ketentuan anggaran dasarnya, Perseroan melakukan pernyertaan saham dengan bekerja sama dengan pihak lain (i) dalam rangka pendirian di bidang pembiayaan infrastruktur yaitu PT Indonesia Infrastructure Finance (“IIF”) sebanyak 30% (tiga puluh persen) dari modal disetor IIF, dan (ii) dalam rangka investasi langsung ekuitas pada proyek infrastruktur strategis yaitu pada PT Jasamarga Pandaan Malang (“JPM”) sebanyak 5% (lima persen) dari modal disetor JPM.

Penyertaan yang dilakukan Perseroan pada IIF dan JPM telah dilakukan secara sah dan sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Berdasarkan Akta No. 13 Tanggal 21 Maret 2016 jo. Akta No. 34 Tanggal 21 Oktober 2016 tersebut, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp 50.000.000.000.000,- (lima puluh triliun Rupiah)

terbagi atas 50.000.000 (lima puluh juta) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah);

Modal Ditempatkan : Rp 24.356.600.000.000,- (dua puluh empat triliun tiga ratus lima puluh enam miliar enam ratus juta Rupiah) terbagi atas 24.356.600 (dua puluh empat juta tiga ratus lima puluh enam ribu enam ratus) saham;

Modal Disetor : Rp 24.356.600.000.000,- (dua puluh empat triliun tiga ratus lima puluh enam miliar enam ratus juta Rupiah) terbagi atas 24.356.600 (dua puluh empat juta tiga ratus lima puluh enam ribu enam ratus) saham.

Dengan demikian susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut :

No. Nama Pemegang Saham Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per saham

Jumlah Saham Jumlah Nominal (Rp)

%

Modal Dasar 50.000.000 50.000.000.000.000 100

Modal Ditempatkan dan Disetor

1. Negara Republik Indonesia 24.356.600 24.356.600.000.000 100 Jumlah Modal Ditempatkan Dan Disetor 24.356.600 24.356.600.000.000 100

Jumlah Saham Dalam Portepel 25.643.400 25.643.400.000.000 - Seluruh modal yang ditempatkan tersebut telah disetor penuh oleh pemegang saham Perseroan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah terkait penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perseroan. Pelaksanaan perubahan terhadap struktur permodalan Perseroan telah sah, benar dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku. 5. Berdasarkan ......................../9.

9


5. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur No. 15 tanggal 18 Juli 2014, yang dibuat dihadapan Rismalena Kasri, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-20712.40.22.2014 tanggal 18 Juli 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No. AHU-0074504.40.80.2014 tanggal 18 Juli 2014 jo. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur No. 06 tanggal 01 Juni 2016, yang dibuat dihadapan Irma Devita Purnamasari, S.H, M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Utara, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0053494 tanggal 01 Juni 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No. AHU-0067389.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 01 Juni 2016 dan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Tentang Pemberhentian Pelaksana Tugas Anggota Direksi Dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur No. 01 tanggal 01 September 2014, yang dibuat dihadapan Rismalena Kasri, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-27388.40.22.2014 tanggal 02 September 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No. AHU-0088288.40.80.2014 tanggal 02 September 2014 jo. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur No. 61 tanggal 29 Juni 2016, yang dibuat dihadapan Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Utara, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0062482 tanggal 29 Juni 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No. AHU-AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 29 Juni 2016, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagaimana berikut : Dewan Komisaris Komisaris Utama merangkap : Eko Putro Adijayanto Komisaris Independen Komisaris : Langgeng Subur Komisaris : Kunta Wibawa Dasa Nugraha Komisaris : DR. Ir. Wahyu Utomo, MS. Komisaris Independen : Sukatmo Padmosukarso, S.E., MBA.

Direksi Direktur Utama : Emma Sri Martini Direktur : Edwin Syahruzad Direktur : Ir. Darwin Trisna, MSC. Direktur : Agresius R. Kardiaman Direktur : M. Ghozie Indra Dalel Pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat adalah sah dan telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Perseroan ............................./10.

98

98

10


Perseroan telah memiliki fungsi sekretaris Perusahaan dan mengangkat Faaris Pranawa sebagai Pelaksana Tugas Sekretaris Perusahaan. berdasarkan Keputusan Direksi PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) No. SK-12/SMI/0716 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Sekretaris Perusahaan tanggal 25 Juli 2016, pengangkatan Sekretaris Perusahaan tersebut telah memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik dan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara (“Permen BUMN No. PER-01/MBU/2011”). Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. SK-01/SMI/DK/0616 tanggal 15 Juni 2016 jo. No. SK-02/SMI/DK/0816 tanggal 05 Agustus 2016, Perseroan telah membentuk Komite Audit dengan susunan keanggotaan adalah sebagai berikut: Ketua : Sukatmo Padmosukarso Anggota : Mohammad Israwan Anggota : Boy Michael Eko Tjahyono Pengangkatan Komite Audit tersebut telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit dan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-10/MBU/2012 Tahun 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. SK-27b/SMI/0410 tanggal 28 April 2010, Perseroan telah mengangkat Iman Nurrohman sebagai Kepala Divisi Audit Internal. Pengangkatan Kepala Divisi Audit Internal tersebut telah memenuhi ketentuan Permen BUMN No. PER-01/MBU/2011 dan POJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal walaupun pengangkatan tersebut dilakukan pada tahun 2010 dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.I.7 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

6. Bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan usahanya, Perseroan telah memperoleh

izin dari pihak yang berwenang untuk melaksanakan kegiatannya tersebut di Indonesia sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan sebagaimana dilaksanakan pada saat ini. Sampai dengan tanggal diterbitkan Pendapat Hukum ini, izin yang dimiliki oleh Perseroan masih berlaku.

7. Bahwa harta kekayaan yang dimiliki dan atau dikuasai Perseroan pada saat ini setelah

diteliti bukti pemilikan dan penguasaannya berdasarkan bahan-bahan yang ada dan berhubungan dengan itu adalah dikuasai dan atau dimiliki oleh Perseroan. Penguasaan dan pemilikan atas barang-barang tersebut, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Penguasaan Perseroan atas unit kantor yang berada di Gedung Perkantoran Sahid Sudirman Center lantai 47 unit A-H dan Lantai 48 unit A-H berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Perkantoran Sahid Sudirman Center No. 01 dan No. 02 yang pembayarannya dilakukan secara bertahap serta penggunaan unit kantor tersebut oleh Perseroan berdasarkan Akta Perjanjian Pinjam Pakai No. 03 dan 04, yang seluruhnya tertanggal 01 Maret 2016 dan dibuat dihadapan Tintin Surtini, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat, antara Kerjasama Operasi Sahid Megatama Karya Gemilang dan Perseroan.

8. Bahwa .............................../11.

99

99

10


Perseroan telah memiliki fungsi sekretaris Perusahaan dan mengangkat Faaris Pranawa sebagai Pelaksana Tugas Sekretaris Perusahaan. berdasarkan Keputusan Direksi PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) No. SK-12/SMI/0716 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Sekretaris Perusahaan tanggal 25 Juli 2016, pengangkatan Sekretaris Perusahaan tersebut telah memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik dan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara (“Permen BUMN No. PER-01/MBU/2011”). Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. SK-01/SMI/DK/0616 tanggal 15 Juni 2016 jo. No. SK-02/SMI/DK/0816 tanggal 05 Agustus 2016, Perseroan telah membentuk Komite Audit dengan susunan keanggotaan adalah sebagai berikut: Ketua : Sukatmo Padmosukarso Anggota : Mohammad Israwan Anggota : Boy Michael Eko Tjahyono Pengangkatan Komite Audit tersebut telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit dan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-10/MBU/2012 Tahun 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. SK-27b/SMI/0410 tanggal 28 April 2010, Perseroan telah mengangkat Iman Nurrohman sebagai Kepala Divisi Audit Internal. Pengangkatan Kepala Divisi Audit Internal tersebut telah memenuhi ketentuan Permen BUMN No. PER-01/MBU/2011 dan POJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal walaupun pengangkatan tersebut dilakukan pada tahun 2010 dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.I.7 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

6. Bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan usahanya, Perseroan telah memperoleh

izin dari pihak yang berwenang untuk melaksanakan kegiatannya tersebut di Indonesia sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan sebagaimana dilaksanakan pada saat ini. Sampai dengan tanggal diterbitkan Pendapat Hukum ini, izin yang dimiliki oleh Perseroan masih berlaku.

7. Bahwa harta kekayaan yang dimiliki dan atau dikuasai Perseroan pada saat ini setelah

diteliti bukti pemilikan dan penguasaannya berdasarkan bahan-bahan yang ada dan berhubungan dengan itu adalah dikuasai dan atau dimiliki oleh Perseroan. Penguasaan dan pemilikan atas barang-barang tersebut, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Penguasaan Perseroan atas unit kantor yang berada di Gedung Perkantoran Sahid Sudirman Center lantai 47 unit A-H dan Lantai 48 unit A-H berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Perkantoran Sahid Sudirman Center No. 01 dan No. 02 yang pembayarannya dilakukan secara bertahap serta penggunaan unit kantor tersebut oleh Perseroan berdasarkan Akta Perjanjian Pinjam Pakai No. 03 dan 04, yang seluruhnya tertanggal 01 Maret 2016 dan dibuat dihadapan Tintin Surtini, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat, antara Kerjasama Operasi Sahid Megatama Karya Gemilang dan Perseroan.

8. Bahwa .............................../11.

11


8. Bahwa dari pemeriksaan atas dokumen yang disampaikan kepada kami, harta kekayaan Perseroan berupa inventaris kantor telah diasuransikan kepada perusahaan asuransi. Polis asuransi atas harta kekayaan Perseroan tersebut adalah sah dan mengikat sesuai dengan syarat yang tercantum pada masing-masing polis pertanggungan yang bersangkutan dan jangka waktu polis asuransi atas harta kekayaan Perseroan yang dimaksud masih berlaku.

9. Bahwa dari pemeriksaan kami mengenai Sumber Daya Manusia pada Perseroan:

Perseroan telah (i) memenuhi persyaratan Upah Minimum Regional Tenaga Kerja, (ii) memenuhi kewajiban yang disyaratkan dalam Peraturan Perusahaan, (iii) mengikutsertakan seluruh karyawan Perseroan dalam program jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek)/Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) dan (iv) kewajiban pelaporan tenaga kerja (Wajib Lapor Ketenagakerjaan) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10. Bahwa perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dengan pihak ketiga dalam

rangka pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan dan perjanjian dimana Perseroan sebagai debitur (“Perjanjian Kredit”) adalah mengikat Perseroan dan pihak lain dengan siapa Perseroan membuat perjanjian-perjanjian dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

11. Bahwa sesuai dengan Perjanjian Lisensi tanggal 15 Januari 2014 antara Perseroan

dengan PT Indo Premier Investment Management (“IPIM”), Perseroan memberikan lisensi kepada IPIM atas penggunaan Indeks SMinfra18 dan penggunaan merek dagang “PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) serta “SMinfra18” (untuk selanjutnya disebut “Merek Dagang”). Saat ini Merek Dagang tersebut belum didaftarkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Republik Indonesia (“Ditjen HAKI”) oleh Perseroan, dengan demikian kepemilikan Merek Dagang Perseroan tersebut tidak mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Sehingga terdapat risiko yang mungkin timbul apabila pihak lain mengklaim atau mendaftarkan Merek Dagang tersebut kepada Ditjen HAKI yang mengakibatkan Perseroan bisa tidak memiliki hak atas Merek Dagang tersebut.

12. Bahwa dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi ini tidak terdapat

hal-hal yang menghambat atau melarang Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam perjanjian kredit yang dibuat oleh Perseroan dengan pihak kreditur.

13. Bahwa untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi, Direksi Perseroan

telah memperoleh persetujuan dari rapat umum pemegang saham untuk rencana penghimpunan dana antara lain melalui penawaran umum obligasi berkelanjutan sebagaimana termaktub dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (“RKAP”) tahun 2016 yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan dan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, dengan jumlah keseluruhan penghimpunan dana pada tahun 2016 adalah sebesar Rp 14,17 triliun (empat belas koma satu tujuh triliun Rupiah) dan untuk kegiatan penghimpunan dana Obligasi Berkelanjutan I yang mencapai Rp 30.000.000.000.000,- (tiga puluh triliun Rupiah), Direksi Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Perseroan sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris tentang Rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Dalam Penyerapan Dana Tax Amnesty tertanggal 26 Agustus 2016. Untuk kegiatan penghimpunan dana Obligasi Berkelanjutan I dengan

target ...................................../12.

100

100

12


target dana sebesar Rp 30.000.000.000.000,- (tiga puluh triliun Rupiah), Perseroan telah mengajukan permohonan kepada pemegang saham sebagaimana Surat Perseroan No. S-618/SMI/DU/0816 tanggal 30 Agustus 2016 dan telah mendapat tanggapan sebagaimana Surat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia No. S-1068/KN/2016 tanggal 13 September 2016 yang menyampaikan bahwa pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dapat dilakukan oleh manajemen sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan Keputusan Dewan Komisaris tanggal 26 Agustus 2016, pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi tahap I masih sesuai dengan pagu penghimpunan dana dalam RKAP tahun 2016 serta mengedepankan prinsip kehati-kehatian dan mitigasi risiko potensi negative carry tidak mengganggu pencapaian target-target dalam RKAP tahun 2016, untuk mana surat tanggapan ini dapat dianggap sebagai persetujuan prinsip dari Pemegang Saham Perseroan. Penandatanganan dan pelaksanaan atas Perjanjian Perwaliamanatan, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan perjanjian-perjanjian lain yang dibuat dalam rangka penerbitan dan penawaran Obligasi ini tidak bertentangan dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan ketentuan-ketentuan yang ada dalam perjanjian-perjanjian yang dibuat sebelumnya, dimana Perseroan menjadi pihak atau terkait. Perjanjian-perjanjian yang dibuat dalam rangka penerbitan dan penawaran Obligasi tersebut mengikat Perseroan dan pihak lain dengan siapa Perseroan membuat perjanjian-perjanjian dan dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

14. a) Bahwa dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan tidak memberikan

jaminan khusus. b) Tingkat bunga Obligasi untuk masing-masing seri adalah sebesar 7,85%

(tujuh koma delapan lima persen) per tahun untuk seri A, sebesar 8,20% (delapan koma dua nol persen) per tahun untuk seri B, sebesar 8,65% (delapan koma enam lima persen) per tahun untuk seri C dan sebesar 8,90% (delapan koma sembilan nol persen) per tahun untuk seri D. Bunga akan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali terhitung sejak tanggal emisi pada tanggal pembayaran bunga.

c) Dana hasil penerbitan Obligasi setelah dikurangi biaya-biaya emisi seluruhnya akan dipergunakan untuk kegiatan pembiayaan proyek-proyek infrastruktur.

d) Bahwa untuk penerbitan Obligasi ini, Perseroan telah menunjuk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai Wali Amanat yang memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan karena adanya kesamaan pemegang saham pengendali yaitu Negara Republik Indonesia dan pada saat diterbitkannya Pendapat Hukum ini tidak terdapat hubungan k redit antara Perseroan dengan Wali Amanat.

e) Bahwa antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yaitu PT Danareksa Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas terdapat hubungan afiliasi karena adanya kesamaan pemegang saham pengendali yaitu Negara Republik Indonesia, sedangkan antara Perseroan dengan PT BCA Sekuritas, PT CIMB Securities Indonesia, PT Indo Premier Securities, PT Maybank Kim Eng Securities dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk tidak terdapat hubungan afiliasi.

f) Bahwa Perseroan telah menunjuk PT Pemeringkat Efek Indonesia (‘Pefindo”) untuk melakukan pemeringkatan atas Obligasi, yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan. Hasil pemeringkatan dari Pefindo adalah idAAA (Triple A) sebagaimana surat Pefindo No. 1471/PEF-Dir/RC/IX/2016 tanggal 6 September 2016 perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan I PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) Periode 6 September 2016 sampai dengan 1 September 2017.

g. Bahwa .............................../13.

101

12


target dana sebesar Rp 30.000.000.000.000,- (tiga puluh triliun Rupiah), Perseroan telah mengajukan permohonan kepada pemegang saham sebagaimana Surat Perseroan No. S-618/SMI/DU/0816 tanggal 30 Agustus 2016 dan telah mendapat tanggapan sebagaimana Surat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia No. S-1068/KN/2016 tanggal 13 September 2016 yang menyampaikan bahwa pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dapat dilakukan oleh manajemen sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan Keputusan Dewan Komisaris tanggal 26 Agustus 2016, pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi tahap I masih sesuai dengan pagu penghimpunan dana dalam RKAP tahun 2016 serta mengedepankan prinsip kehati-kehatian dan mitigasi risiko potensi negative carry tidak mengganggu pencapaian target-target dalam RKAP tahun 2016, untuk mana surat tanggapan ini dapat dianggap sebagai persetujuan prinsip dari Pemegang Saham Perseroan. Penandatanganan dan pelaksanaan atas Perjanjian Perwaliamanatan, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan perjanjian-perjanjian lain yang dibuat dalam rangka penerbitan dan penawaran Obligasi ini tidak bertentangan dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan ketentuan-ketentuan yang ada dalam perjanjian-perjanjian yang dibuat sebelumnya, dimana Perseroan menjadi pihak atau terkait. Perjanjian-perjanjian yang dibuat dalam rangka penerbitan dan penawaran Obligasi tersebut mengikat Perseroan dan pihak lain dengan siapa Perseroan membuat perjanjian-perjanjian dan dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

14. a) Bahwa dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan tidak memberikan

jaminan khusus. b) Tingkat bunga Obligasi untuk masing-masing seri adalah sebesar 7,85%

(tujuh koma delapan lima persen) per tahun untuk seri A, sebesar 8,20% (delapan koma dua nol persen) per tahun untuk seri B, sebesar 8,65% (delapan koma enam lima persen) per tahun untuk seri C dan sebesar 8,90% (delapan koma sembilan nol persen) per tahun untuk seri D. Bunga akan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali terhitung sejak tanggal emisi pada tanggal pembayaran bunga.

c) Dana hasil penerbitan Obligasi setelah dikurangi biaya-biaya emisi seluruhnya akan dipergunakan untuk kegiatan pembiayaan proyek-proyek infrastruktur.

d) Bahwa untuk penerbitan Obligasi ini, Perseroan telah menunjuk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai Wali Amanat yang memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan karena adanya kesamaan pemegang saham pengendali yaitu Negara Republik Indonesia dan pada saat diterbitkannya Pendapat Hukum ini tidak terdapat hubungan k redit antara Perseroan dengan Wali Amanat.

e) Bahwa antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yaitu PT Danareksa Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas terdapat hubungan afiliasi karena adanya kesamaan pemegang saham pengendali yaitu Negara Republik Indonesia, sedangkan antara Perseroan dengan PT BCA Sekuritas, PT CIMB Securities Indonesia, PT Indo Premier Securities, PT Maybank Kim Eng Securities dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk tidak terdapat hubungan afiliasi.

f) Bahwa Perseroan telah menunjuk PT Pemeringkat Efek Indonesia (‘Pefindo”) untuk melakukan pemeringkatan atas Obligasi, yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan. Hasil pemeringkatan dari Pefindo adalah idAAA (Triple A) sebagaimana surat Pefindo No. 1471/PEF-Dir/RC/IX/2016 tanggal 6 September 2016 perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan I PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) Periode 6 September 2016 sampai dengan 1 September 2017.

g. Bahwa .............................../13.

101

102


103

XVI. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN Berikut ini adalah salinan Laporan Keuangan Perseroan untuk tanggal dan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2014, 2013 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny yang ditandatangani oleh Muhammad Irfan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai penerbitan kembali laporan keuangan untuk disesuaikan dengan peraturan pasar modal yang berlaku sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi I Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2016.

104


105

105

106


107

107

108108

109

PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO)LAPORAN POSISI KEUANGAN30 JUNI 2016, 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013

30 JuniCatatan 2016 2015 2014 2013

Rp Rp Rp RpASETKas dan setara kas 5,29 9.409.089.744.673 5.772.147.282.271 1.485.509.029.874 573.787.270.938Dana dibatasi penggunaannya 6 65.918.546.369 - - 318.780.000.000Efek-efek 7,29 1.867.983.819.329 6.368.824.192.601 329.618.181.616 438.774.348.432Pinjaman diberikan - setelah dikurangi

cadangan kerugian penurunan nilaisebesar Rp 132.655.376.117 tahun 2016,Rp 121.038.135.680 tahun 2015,Rp 112.365.595.408 tahun 2014 danRp 46.605.296.690 tahun 2013 8,29 21.350.702.988.540 19.708.454.793.820 6.577.241.514.368 5.061.440.533.618

Piutang atas penugasan fasilitasipenyiapan proyek 9,29 23.229.373.220 13.349.652.072 44.387.153.346 12.569.081.805

Biaya dibayar dimuka 10 8.632.544.355 8.411.780.171 13.773.904.518 19.183.383.410Pendapatan masih harus diterima 11 225.632.487.050 72.424.792.970 33.867.150.105 25.003.736.368Uang muka pembelian ruang kantor 12 230.168.400.000 59.786.100.000 - -Pajak dibayar dimuka 22 14.793.248.450 - - -Penyertaan saham 13,29 686.805.624.958 662.422.266.929 644.982.737.092 413.288.631.575Uang muka investasi 13 - - - 197.000.000.000Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi

penyusutan sebesar Rp 13.722.190.489tahun 2016, Rp 11.897.110.921 tahun 2015,Rp 8.539.385.273 tahun 2014 danRp 6.529.565.199 tahun 2013 14 18.726.744.837 7.795.493.019 8.890.903.677 9.998.315.374

Aset tak berwujud - bersih 15 9.283.808.347 10.373.750.614 9.881.792.129 9.385.678.484Aset pajak tangguhan 22 14.301.272.840 12.078.534.511 6.160.947.051 -Aset lain-lain - bersih 18.617.130.949 18.206.900.646 15.186.755.452 9.679.455.450

JUMLAH ASET 33.943.885.733.917 32.714.275.539.624 9.169.500.069.228 7.088.890.435.454

LIABILITAS DAN EKUITAS

LIABILITASPinjaman diterima dari bank dan lembaga

keuangan lainnya 16 2.416.324.724.459 2.485.153.672.152 720.840.265.960 318.780.000.000Utang pajak 22 23.997.809.025 15.204.013.757 17.431.965.351 4.709.110.846Biaya masih harus dibayar 17 47.338.647.001 60.971.892.169 37.394.285.804 25.250.601.516Pendapatan diterima dimuka 1.258.322.404 2.411.840.165 - 5.151.360.002Liabilitas derivatif 18 106.010.226.336 130.671.720.462 163.070.291.037 145.450.738.540Surat utang diterbitkan - bersih 19 2.313.131.786.514 1.843.768.482.331 995.707.404.460 -Pinjaman diterima dari Pemerintah Republik

Indonesia 20,29 2.579.529.358.421 2.713.083.408.545 2.434.790.639.145 2.028.703.215.296Liabilitas pajak tangguhan 22 - - - 2.424.722.281Kewajiban imbalan kerja 23 34.419.486.000 24.018.903.000 13.730.340.000 7.796.504.743Liabilitas lain-lain 21 309.593.337.069 6.316.772.844 366.314.725 4.080.237.052Jumlah Liabilitas 7.831.603.697.229 7.281.600.705.425 4.383.331.506.482 2.542.346.490.276

EKUITAS Modal saham - nilai nominal Rp 1 juta per saham

Modal dasar - 25.000.000 saham pada30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015;16.000.000 saham pada 31 Desember 2014dan 2013

Modal ditempatkan dan disetor penuh -24.356.600 saham pada 30 Juni 2016;22.356.600 saham pada 31 Desember 2015;4.000.000 saham pada 31 Desember 2014dan 2013 24 24.356.600.000.000 22.356.600.000.000 4.000.000.000.000 4.000.000.000.000

Uang muka setoran modal 24 - 2.000.000.000.000 - -Penghasilan komprehensif lain 11.752.435.615 16.404.971.616 32.825.174.762 37.764.124.914Saldo laba

Ditentukan penggunaannya 25 459.141.725.195 306.447.369.783 184.115.123.082 80.520.451.843Belum ditentukan penggunaannya 1.284.787.875.878 753.222.492.800 569.228.264.902 428.259.368.421

Jumlah Ekuitas 26.112.282.036.688 25.432.674.834.199 4.786.168.562.746 4.546.543.945.178

JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 33.943.885.733.917 32.714.275.539.624 9.169.500.069.228 7.088.890.435.454

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakanbagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

31 Desember

- 2 -109

110

PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO)LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINUNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2016 DAN 2015 (TIDAK DIAUDIT)DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013

20152016 (Enam bulan) 2015 2014 2013

Catatan (Enam bulan) (Tidak diaudit) (Satu tahun) (Satu tahun) (Satu tahun)Rp Rp Rp Rp Rp

PENDAPATAN USAHA 26,29 1.152.125.969.354 335.564.220.086 743.833.905.255 597.749.682.348 424.104.708.230

BEBAN USAHA 27,29 (300.517.114.693) (168.529.323.916) (367.746.346.250) (313.798.017.793) (167.990.635.944)

BEBAN PAJAK FINAL (92.892.698.332) (14.259.332.163) (24.478.868.756) (26.338.058.330) (33.363.243.991)

LABA USAHA 758.716.156.329 152.775.564.007 351.608.690.249 257.613.606.225 222.750.828.295

PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAINBagian laba pada pengendalian

bersama entitas termasukpenyesuaian atas perubahankepemilikan 13 17.820.103.253 8.294.442.875 18.293.658.088 33.950.430.971 9.445.037.493

Laba (rugi) selisih kurs 9.075.814.360 (6.846.337.746) (4.064.022.026) (1.699.465.097) (1.701.805.311)Pendapatan lain-lain 238.672.907 206.542.623 2.756.297.231 695.781.220 565.658.234Beban lain-lain (1.380.028.597) (748.780.282) (3.267.600.473) (430.981.551) (1.562.918.666)

Pendapatan lain-lain - bersih 25.754.561.923 905.867.470 13.718.332.820 32.515.765.543 6.745.971.750

LABA SEBELUM PAJAK 784.470.718.252 153.681.431.477 365.327.023.069 290.129.371.768 229.496.800.045

BEBAN PAJAK 22 (96.480.469.951) (19.269.267.224) (59.938.312.246) (45.466.768.175) (22.307.457.568)

LABA BERSIH PERIODE BERJALAN 687.990.248.301 134.412.164.253 305.388.710.823 244.662.603.593 207.189.342.477

PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINPos-pos yang tidak akan direklasifikasi

kemudian ke laba rugi:Bagian atas penghasilan

komprehensif lain padapengendalian bersama entitas 13 2.963.254.776 (332.424.190) (854.128.252) 743.674.546 1.306.351.316

Pengukuran kembali kewajibanimbalan pasca kerja 23 (4.974.013.081) (242.146.107) 1.250.351.702 (132.047.831) 872.225.899

Manfaat (beban) pajak terkaitpos-pos yang tidak akandireklasifikasi ke laba rugi 22 1.243.503.270 60.536.527 (312.587.926) 33.011.958 (218.056.475)

Pos-pos yang akan direklasifikasike laba rugi:Perubahan nilai wajar atas

aset keuangan tersedia untuk dijual 7 (5.128.643.748) (11.707.197.896) (12.664.880.998) 12.210.232.240 11.634.641.968Bagian efektif atas perubahan nilai

wajar instrumen derivatif yangmemenuhi lindung nilai arus kas 18 (3.316.196.039) (3.868.258.528) (3.868.258.528) (23.857.142.584) 15.442.381.077

Manfaat pajak terkait pos-pos yangakan direklasifikasi ke laba rugi 22 829.049.010 967.064.632 967.064.632 5.964.285.646 -

Jumlah penghasilan komprehensif lain (8.383.045.812) (15.122.425.562) (15.482.439.370) (5.037.986.025) 29.037.543.785

JUMLAH LABA KOMPREHENSIF 679.607.202.489 119.289.738.691 289.906.271.453 239.624.617.568 236.226.886.262


- 3 -110

111

PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO)LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINUNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2016 DAN 2015 (TIDAK DIAUDIT)DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013

20152016 (Enam bulan) 2015 2014 2013


PENDAPATAN USAHA 26,29 1.152.125.969.354 335.564.220.086 743.833.905.255 597.749.682.348 424.104.708.230

BEBAN USAHA 27,29 (300.517.114.693) (168.529.323.916) (367.746.346.250) (313.798.017.793) (167.990.635.944)

BEBAN PAJAK FINAL (92.892.698.332) (14.259.332.163) (24.478.868.756) (26.338.058.330) (33.363.243.991)

LABA USAHA 758.716.156.329 152.775.564.007 351.608.690.249 257.613.606.225 222.750.828.295

PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAINBagian laba pada pengendalian

bersama entitas termasukpenyesuaian atas perubahankepemilikan 13 17.820.103.253 8.294.442.875 18.293.658.088 33.950.430.971 9.445.037.493

Laba (rugi) selisih kurs 9.075.814.360 (6.846.337.746) (4.064.022.026) (1.699.465.097) (1.701.805.311)Pendapatan lain-lain 238.672.907 206.542.623 2.756.297.231 695.781.220 565.658.234Beban lain-lain (1.380.028.597) (748.780.282) (3.267.600.473) (430.981.551) (1.562.918.666)

Pendapatan lain-lain - bersih 25.754.561.923 905.867.470 13.718.332.820 32.515.765.543 6.745.971.750

LABA SEBELUM PAJAK 784.470.718.252 153.681.431.477 365.327.023.069 290.129.371.768 229.496.800.045

BEBAN PAJAK 22 (96.480.469.951) (19.269.267.224) (59.938.312.246) (45.466.768.175) (22.307.457.568)

LABA BERSIH PERIODE BERJALAN 687.990.248.301 134.412.164.253 305.388.710.823 244.662.603.593 207.189.342.477

PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINPos-pos yang tidak akan direklasifikasi

kemudian ke laba rugi:Bagian atas penghasilan

komprehensif lain padapengendalian bersama entitas 13 2.963.254.776 (332.424.190) (854.128.252) 743.674.546 1.306.351.316

Pengukuran kembali kewajibanimbalan pasca kerja 23 (4.974.013.081) (242.146.107) 1.250.351.702 (132.047.831) 872.225.899

Manfaat (beban) pajak terkaitpos-pos yang tidak akandireklasifikasi ke laba rugi 22 1.243.503.270 60.536.527 (312.587.926) 33.011.958 (218.056.475)

Pos-pos yang akan direklasifikasike laba rugi:Perubahan nilai wajar atas

aset keuangan tersedia untuk dijual 7 (5.128.643.748) (11.707.197.896) (12.664.880.998) 12.210.232.240 11.634.641.968Bagian efektif atas perubahan nilai

wajar instrumen derivatif yangmemenuhi lindung nilai arus kas 18 (3.316.196.039) (3.868.258.528) (3.868.258.528) (23.857.142.584) 15.442.381.077

Manfaat pajak terkait pos-pos yangakan direklasifikasi ke laba rugi 22 829.049.010 967.064.632 967.064.632 5.964.285.646 -

Jumlah penghasilan komprehensif lain (8.383.045.812) (15.122.425.562) (15.482.439.370) (5.037.986.025) 29.037.543.785

JUMLAH LABA KOMPREHENSIF 679.607.202.489 119.289.738.691 289.906.271.453 239.624.617.568 236.226.886.262


- 3 -

PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO)LAPORAN PERUBAHAN EKUITASUNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2016 DAN 2015 (TIDAK DIAUDIT)DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013

Modalditempatkan Uang muka Penghasilan Ditentukan Belum ditentukan

Catatan dan disetor setoran modal komprehensif lain penggunaannya penggunaannya Jumlah ekuitasRp Rp Rp Rp Rp Rp

Saldo per 1 Januari 2013 2.000.000.000.000 2.000.000.000.000 9.380.750.553 43.223.791.414 257.712.516.949 4.310.317.058.916

Tambahan modal disetor 24 2.000.000.000.000 (2.000.000.000.000) - - - -

Cadangan umum 25 - - - 37.296.660.429 (37.296.660.429) -

Keuntungan atau kerugianaktuaria atas kewajibanmanfaat pasti - bersihsetelah pajak 23 - - - - 654.169.424 654.169.424

Laba komprehensif periodeberjalan - - 28.383.374.361 - 207.189.342.477 235.572.716.838

Saldo per 31 Desember 2013 4.000.000.000.000 - 37.764.124.914 80.520.451.843 428.259.368.421 4.546.543.945.178

Cadangan umum 25 - - - 103.594.671.239 (103.594.671.239) -

Keuntungan atau kerugianaktuaria atas kewajibanmanfaat pasti - bersihsetelah pajak 23 - - - - (99.035.873) (99.035.873)

Laba komprehensif periodeberjalan - - (4.938.950.152) - 244.662.603.593 239.723.653.441

Saldo per 31 Desember 2014 4.000.000.000.000 - 32.825.174.762 184.115.123.082 569.228.264.902 4.786.168.562.746

Saldo per 1 Januari 2015 4.000.000.000.000 - 32.825.174.762 184.115.123.082 569.228.264.902 4.786.168.562.746

Keuntungan atau kerugianaktuaria atas kewajibanmanfaat pasti - bersihsetelah pajak 23 - - - - (181.609.580) (181.609.580)


Saldo per 30 Juni 2015 4.000.000.000.000 - 17.884.358.780 184.115.123.082 703.458.819.575 4.905.458.301.437

Saldo per 1 Januari 2015 4.000.000.000.000 - 32.825.174.762 184.115.123.082 569.228.264.902 4.786.168.562.746

Tambahan modal disetor 24 18.356.600.000.000 2.000.000.000.000 - - - 20.356.600.000.000

Cadangan umum 25 - - - 122.332.246.701 (122.332.246.701) -

Keuntungan atau kerugianaktuaria atas kewajibanmanfaat pasti - bersihsetelah pajak 23 - - - - 937.763.776 937.763.776


Saldo per 31 Desember 2015 22.356.600.000.000 2.000.000.000.000 16.404.971.616 306.447.369.783 753.222.492.800 25.432.674.834.199

Tambahan modal disetor 24 2.000.000.000.000 (2.000.000.000.000) - - - -

Cadangan umum 25 - - - 152.694.355.412 (152.694.355.412) -

Keuntungan atau kerugianaktuaria atas kewajibanmanfaat pasti - bersihsetelah pajak 23 - - - - (3.730.509.811) (3.730.509.811)


Saldo per 30 Juni 2016 24.356.600.000.000 - 11.752.435.615 459.141.725.195 1.284.787.875.878 26.112.282.036.688


Saldo laba

- 4 -111

112

PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO)LAPORAN ARUS KASUNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2016 DAN 2015 (TIDAK DIAUDIT)DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013

20152016 (Enam bulan) 2015 2014 2013


ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIPenerimaan dari bunga pinjaman diberikan 26 518.342.563.332 193.412.091.237 497.595.464.159 364.087.148.038 161.832.568.184 Penerimaan dari provisi dan komitmen fee 8 23.796.423.467 11.365.906.857 45.251.336.695 15.860.776.304 26.025.238.825 Penerimaan dari bunga deposito berjangka 26 281.164.774.884 46.539.230.612 91.272.388.025 94.689.140.899 124.714.483.570 Penerimaan dari pelunasan pinjaman 8 1.776.336.956.607 1.074.790.036.908 1.506.871.600.458 765.117.545.113 677.009.676.903 Penerimaan dari penugasan fasilitasi penyiapan

proyek 9,26 - - 41.800.864.048 - 24.443.592.093 Penerimaan dari advisory 26 1.802.638.672 1.128.538.820 3.679.430.208 248.192.355 3.593.100.000 Penerimaan restitusi pajak penghasilan - - - - 3.727.541.530 Penyaluran pinjaman 8 (3.460.500.234.134) (1.864.040.636.569) (5.469.573.078.672) (1.916.697.396.373) (2.408.906.883.675) Pembayaran beban operasional 27 (118.095.036.340) (120.418.389.500) (223.358.817.419) (97.522.687.304) (102.508.870.819) Pembayaran beban provisi dan komitmen fee 27 (20.314.921.604) (4.002.779.060) (5.128.727.925) (192.572.929) (1.156.452.496) Pembayaran pajak penghasilan 22 (88.630.248.745) (31.735.410.779) (67.054.607.689) (36.676.188.702) (27.338.640.087) Pembayaran bunga pinjaman 27 (107.704.046.104) (37.891.033.220) (150.355.920.595) (98.129.173.568) (8.612.736.112) Dana dibatasi penggunaannya 6 (65.918.546.369) - - 318.780.000.000 (121.780.000.000) Penyaluran dana Program Bina Lingkungan dan

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (1.308.931.940) - (2.963.125.597) (1.270.934.231) (1.065.618.869)

Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi (1.261.028.608.274) (730.852.444.694) (3.731.963.194.304) (591.706.150.398) (1.650.023.000.953)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASIPenerimaan dari hasil investasi efek-efek 26 82.012.331.310 17.836.033.978 25.947.475.504 17.840.864.765 120.405.326.440 Pencairan (penempatan) investasi jangka pendek 7 4.484.114.088.801 27.531.208.216 (6.050.925.318.198) 121.366.400.600 463.191.954.253 Pembayaran uang muka pembelian ruang kantor 12 (170.382.300.000) - (59.786.100.000) - -Perolehan efek-efek - - - - (802.350.774.335) Pembelian aset tetap 14 (13.648.954.318) (1.299.327.662) (1.937.598.383) (1.517.179.083) (4.103.377.766) Pembelian aset tak berwujud 15 (2.064.095.117) (1.907.301.466) (2.914.409.990) (2.799.841.424) (6.004.426.443) Penempatan pada investasi saham 13 (3.600.000.000) - - - (197.000.000.000)

Arus kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk)aktivitas investasi 4.376.431.070.676 42.160.613.066 (6.089.615.951.067) 134.890.244.858 (425.861.297.851)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAANPenerimaan dari penerbitan surat utang 19 1.339.500.000.000 - 846.442.833.334 995.707.404.460 -Penerimaan dari pinjaman 16 132.040.000.000 509.057.653.355 1.665.664.000.000 700.687.800.000 318.780.000.000 Penerimaan dari setoran modal 24 - - 11.607.031.911.079 - -Pembayaran pokok pinjaman 16 (100.000.000.000) - (10.921.346.645) (327.857.539.984) -Pembayaran pokok penerbitan surat utang 19 (850.000.000.000) - - - -

Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan 521.540.000.000 509.057.653.355 14.108.217.397.768 1.368.537.664.476 318.780.000.000

KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DANSETARA KAS 3.636.942.462.402 (179.634.178.273) 4.286.638.252.397 911.721.758.936 (1.757.104.298.804)

KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE 5.772.147.282.271 1.485.509.029.874 1.485.509.029.874 573.787.270.938 2.330.891.569.742

KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE 9.409.089.744.673 1.305.874.851.601 5.772.147.282.271 1.485.509.029.874 573.787.270.938


- 5 -112

113

PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO)LAPORAN ARUS KASUNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2016 DAN 2015 (TIDAK DIAUDIT)DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013

20152016 (Enam bulan) 2015 2014 2013


ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIPenerimaan dari bunga pinjaman diberikan 26 518.342.563.332 193.412.091.237 497.595.464.159 364.087.148.038 161.832.568.184 Penerimaan dari provisi dan komitmen fee 8 23.796.423.467 11.365.906.857 45.251.336.695 15.860.776.304 26.025.238.825 Penerimaan dari bunga deposito berjangka 26 281.164.774.884 46.539.230.612 91.272.388.025 94.689.140.899 124.714.483.570 Penerimaan dari pelunasan pinjaman 8 1.776.336.956.607 1.074.790.036.908 1.506.871.600.458 765.117.545.113 677.009.676.903 Penerimaan dari penugasan fasilitasi penyiapan

proyek 9,26 - - 41.800.864.048 - 24.443.592.093 Penerimaan dari advisory 26 1.802.638.672 1.128.538.820 3.679.430.208 248.192.355 3.593.100.000 Penerimaan restitusi pajak penghasilan - - - - 3.727.541.530 Penyaluran pinjaman 8 (3.460.500.234.134) (1.864.040.636.569) (5.469.573.078.672) (1.916.697.396.373) (2.408.906.883.675) Pembayaran beban operasional 27 (118.095.036.340) (120.418.389.500) (223.358.817.419) (97.522.687.304) (102.508.870.819) Pembayaran beban provisi dan komitmen fee 27 (20.314.921.604) (4.002.779.060) (5.128.727.925) (192.572.929) (1.156.452.496) Pembayaran pajak penghasilan 22 (88.630.248.745) (31.735.410.779) (67.054.607.689) (36.676.188.702) (27.338.640.087) Pembayaran bunga pinjaman 27 (107.704.046.104) (37.891.033.220) (150.355.920.595) (98.129.173.568) (8.612.736.112) Dana dibatasi penggunaannya 6 (65.918.546.369) - - 318.780.000.000 (121.780.000.000) Penyaluran dana Program Bina Lingkungan dan

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (1.308.931.940) - (2.963.125.597) (1.270.934.231) (1.065.618.869)

Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi (1.261.028.608.274) (730.852.444.694) (3.731.963.194.304) (591.706.150.398) (1.650.023.000.953)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASIPenerimaan dari hasil investasi efek-efek 26 82.012.331.310 17.836.033.978 25.947.475.504 17.840.864.765 120.405.326.440 Pencairan (penempatan) investasi jangka pendek 7 4.484.114.088.801 27.531.208.216 (6.050.925.318.198) 121.366.400.600 463.191.954.253 Pembayaran uang muka pembelian ruang kantor 12 (170.382.300.000) - (59.786.100.000) - -Perolehan efek-efek - - - - (802.350.774.335) Pembelian aset tetap 14 (13.648.954.318) (1.299.327.662) (1.937.598.383) (1.517.179.083) (4.103.377.766) Pembelian aset tak berwujud 15 (2.064.095.117) (1.907.301.466) (2.914.409.990) (2.799.841.424) (6.004.426.443) Penempatan pada investasi saham 13 (3.600.000.000) - - - (197.000.000.000)

Arus kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk)aktivitas investasi 4.376.431.070.676 42.160.613.066 (6.089.615.951.067) 134.890.244.858 (425.861.297.851)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAANPenerimaan dari penerbitan surat utang 19 1.339.500.000.000 - 846.442.833.334 995.707.404.460 -Penerimaan dari pinjaman 16 132.040.000.000 509.057.653.355 1.665.664.000.000 700.687.800.000 318.780.000.000 Penerimaan dari setoran modal 24 - - 11.607.031.911.079 - -Pembayaran pokok pinjaman 16 (100.000.000.000) - (10.921.346.645) (327.857.539.984) -Pembayaran pokok penerbitan surat utang 19 (850.000.000.000) - - - -

Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan 521.540.000.000 509.057.653.355 14.108.217.397.768 1.368.537.664.476 318.780.000.000

KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DANSETARA KAS 3.636.942.462.402 (179.634.178.273) 4.286.638.252.397 911.721.758.936 (1.757.104.298.804)

KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE 5.772.147.282.271 1.485.509.029.874 1.485.509.029.874 573.787.270.938 2.330.891.569.742

KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE 9.409.089.744.673 1.305.874.851.601 5.772.147.282.271 1.485.509.029.874 573.787.270.938


- 5 -- 6 -

PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO) CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 30 JUNI 2016 DAN 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013 DAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2016 DAN 2015 (TIDAK DIAUDIT) DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013 1. UMUM

a. Pendirian dan Informasi Umum

PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) "Perusahaan" didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2007 yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 2008, sebagaimana tercantum dalam Akta No. 17 tanggal 26 Februari 2009 dari Lolani Kurniati Irdham - Idroes, S.H., LLM, notaris di Jakarta, telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-09067.AH.01.01 tanggal 24 Maret 2009, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 40 tanggal 19 Mei 2009 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 13273/2009 (“Akta Pendirian”). Perusahaan mendapatkan izin usaha sebagai perusahaan pembiayaan infrastruktur berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 396/KMK.010/2009 dan beroperasi komersial pada tanggal 12 Oktober 2009.

Anggaran dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dinyatakan dalam Akta No. 13 tanggal 21 Maret 2016 dari Irma Devita Purnamasari, S.H., MKn, notaris di Jakarta. Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan meliputi:

1. Peningkatan modal disetor Perusahaan

2. Perubahan Anggaran Dasar

Perubahan tersebut telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0033252 Tahun 2016 tanggal 21 Maret 2016.

Perusahaan berdomisili di Sahid Sudirman Center Lantai 47 – 48 Jl. Jend. Sudirman No. 86 Jakarta.

Maksud dan tujuan pendirian Perusahaan untuk mendorong percepatan penyediaan pembiayaan infrastruktur melalui kemitraan dengan pihak swasta dan/atau lembaga keuangan multilateral. Dalam melaksanakan maksud tersebut, Perusahaan melaksanakan kegiatan pembiayaan infrastruktur dan investasi sebagai berikut:

1) Kerja sama dengan pihak swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah

(BUMD), Pemerintah Daerah, maupun lembaga keuangan multilateral, dalam rangka pendirian perusahaan yang khusus bergerak di bidang pembiayaan infrastruktur;

2) Kegiatan pembiayaan bidang infrastruktur kepada pihak swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan

Usaha Milik Daerah, dan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk dalam bentuk:

a) penyertaan modal baik secara langsung atau dalam bentuk konversi pinjaman menjadi penyertaan

modal

b) pinjaman maupun kegiatan pemberian dukungan kredit untuk pembiayaan infrastruktur;

3) Pengembangan kemitraan dan/atau kerjasama dengan pihak ketiga dalam mendorong percepatan pembangunan infrastruktur;

4) Penyediaan jasa pendukung untuk investor baik investor domestik maupun investor asing seperti

konsultasi investasi dan aktivitas lainnya untuk mewujudkan peningkatan investasi dalam bidang infrastruktur;

5) Penelitian, pengembangan dan serta sosialisasi terkait kegiatan infrastruktur;

113

114

PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO) CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 30 JUNI 2016 DAN 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013 DAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2016 DAN 2015 (TIDAK DIAUDIT) DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015, 2014 DAN 2013 – Lanjutan

- 7 -

6) Pengelolaan dana dalam rangka optimalisasi dana pembiayaan infrastruktur;

7) Penyediaan jasa konsultasi, termasuk dalam bentuk fasilitasi penyiapan dan pengembangan proyek kerjasama Pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur;

8) Kegiatan penerbitan surat utang dalam rangka pembiayaan pembangunan infrastruktur; 9) Kegiatan terkait upaya penyelamatan pembiayaan yang antara lain meliputi:

a) pengambilalihan kepemilikan atas agunan, baik semua maupun sebagian, dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada perusahaan, dengan ketentuan agunan tersebut wajib dicairkan secepatnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

b) melakukan kegiatan penyertaan modal sementara yang berasal dari konversi utang menjadi saham kepada debitur atau pihak terkait lainnya untuk mengatasi akibat kegagalan kredit, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

10) Kegiatan lainnya terkait upaya percepatan pembangunan infrastruktur.

Dalam melaksanakan kegiatan tersebut, Perusahaan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 100/PMK.010/2009 tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dan surat persetujuan izin penambahan obyek pembiayaan infrastruktur pada Perusahaan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. S-48/D.05/2015 tanggal 30 April 2015. Pembentukan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pada tanggal 20 April 2016, OJK menerbitkan persetujuan izin pembentukan Unit Usaha Syariah Perusahaan sebagaimana dinyatakan dalam surat OJK No. S-372/NB.223/2016 Perihal Persetujuan dan Pencatatan Unit Usaha Syariah dan Pelaksanaan Kegiatan Lain Terkait dengan Pembiayaan Infrastruktur oleh PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero). Sampai dengan tanggal 30 Juni 2016, Perusahaan masih dalam proses pembentukan Dewan Pengawas Syariah sehingga Unit Usaha Syariah belum beroperasi secara komersial.

b. Penawaran Umum Obligasi Pada tanggal 4 Juni 2014, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan dengan surat No. S-26/D.04/2014 untuk melakukan penawaran umum Obligasi Sarana Multi Infrastruktur I tahun 2014 kepada masyarakat dengan nilai nominal Rp 1.000.000.000.000. Pada tanggal 12 Juni 2014, seluruh obligasi tersebut telah dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia.

c. Susunan Dewan Komisaris, Direksi dan Komite Audit

Dewan Komisaris Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 360/KMK.06/2016 tanggal 16 Mei 2016 dan Surat Pemberitahuan Perubahan Susunan Keanggotaan Dewan Komisaris dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan No. S-697/KN/2016 tanggal 18 Mei 2016, susunan Dewan Komisaris Perusahaan per 30 Juni 2016 adalah sebagai berikut: Komisaris Utama dan Independen Ekoputro Adijayanto Komisaris Langgeng Subur Komisaris Wahyu Utomo Komisaris A. Kunta Wibawa Dasa Nugraha Komisaris Independen Sukatmo Padmosukarso

114

115


- 7 -

6) Pengelolaan dana dalam rangka optimalisasi dana pembiayaan infrastruktur;

7) Penyediaan jasa konsultasi, termasuk dalam bentuk fasilitasi penyiapan dan pengembangan proyek kerjasama Pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur;

8) Kegiatan penerbitan surat utang dalam rangka pembiayaan pembangunan infrastruktur; 9) Kegiatan terkait upaya penyelamatan pembiayaan yang antara lain meliputi:

a) pengambilalihan kepemilikan atas agunan, baik semua maupun sebagian, dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada perusahaan, dengan ketentuan agunan tersebut wajib dicairkan secepatnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

b) melakukan kegiatan penyertaan modal sementara yang berasal dari konversi utang menjadi saham kepada debitur atau pihak terkait lainnya untuk mengatasi akibat kegagalan kredit, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

10) Kegiatan lainnya terkait upaya percepatan pembangunan infrastruktur.

Dalam melaksanakan kegiatan tersebut, Perusahaan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 100/PMK.010/2009 tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dan surat persetujuan izin penambahan obyek pembiayaan infrastruktur pada Perusahaan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. S-48/D.05/2015 tanggal 30 April 2015. Pembentukan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pada tanggal 20 April 2016, OJK menerbitkan persetujuan izin pembentukan Unit Usaha Syariah Perusahaan sebagaimana dinyatakan dalam surat OJK No. S-372/NB.223/2016 Perihal Persetujuan dan Pencatatan Unit Usaha Syariah dan Pelaksanaan Kegiatan Lain Terkait dengan Pembiayaan Infrastruktur oleh PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero). Sampai dengan tanggal 30 Juni 2016, Perusahaan masih dalam proses pembentukan Dewan Pengawas Syariah sehingga Unit Usaha Syariah belum beroperasi secara komersial.

b. Penawaran Umum Obligasi Pada tanggal 4 Juni 2014, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan dengan surat No. S-26/D.04/2014 untuk melakukan penawaran umum Obligasi Sarana Multi Infrastruktur I tahun 2014 kepada masyarakat dengan nilai nominal Rp 1.000.000.000.000. Pada tanggal 12 Juni 2014, seluruh obligasi tersebut telah dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia.

c. Susunan Dewan Komisaris, Direksi dan Komite Audit

Dewan Komisaris Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 360/KMK.06/2016 tanggal 16 Mei 2016 dan Surat Pemberitahuan Perubahan Susunan Keanggotaan Dewan Komisaris dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan No. S-697/KN/2016 tanggal 18 Mei 2016, susunan Dewan Komisaris Perusahaan per 30 Juni 2016 adalah sebagai berikut: Komisaris Utama dan Independen Ekoputro Adijayanto Komisaris Langgeng Subur Komisaris Wahyu Utomo Komisaris A. Kunta Wibawa Dasa Nugraha Komisaris Independen Sukatmo Padmosukarso


- 8 -

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 277/KMK.06/2014 tanggal 8 Juli 2014, susunan Dewan Komisaris Perusahaan per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama Langgeng Subur Komisaris Wahyu Utomo Komisaris Iyan Rubiyanto Komisaris Independen Bambang Setyogroho Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 316/KMK.06/2013 tanggal 19 Agustus 2013, susunan Dewan Komisaris Perusahaan per 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut: Komisaris Utama Langgeng Subur Komisaris Wahyu Utomo Komisaris Isa Rachmatarwata

Direksi

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 464/KMK.06/2016 tanggal 16 Juni 2016, susunan Direksi Perusahaan per 30 Juni 2016 adalah sebagai berikut:

Direktur Utama Emma Sri Martini *) Direktur Pembiayaan dan Investasi Edwin Syahruzad Direktur Pengembangan Proyek dan Advisory Darwin Trisna Djajawinata *) Direktur Keuangan dan Dukungan Kerja Agresius R. Kadiaman **) Direktur Manajemen Risiko M. Ghozie Indra Dalel **)

*) Berdasarkan Peraturan Direksi No. PD-16/SMI/0616 tanggal 22 Juni 2016, Emma Sri Martini ditunjuk

sebagai pelaksana tugas Direktur Manajemen Risiko dan Darwin Trisna Djajawinata sebagai pelaksana tugas Direktur Keuangan dan Dukungan Kerja.

**) Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 464/KMK.06/2016 tanggal 16 Juni 2016, Agresius R.

Kadiaman dan M. Ghozie Indra Dalel efektif tanggal 19 Juli 2016. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 389/KMK.06/2014 tanggal 19 Agustus 2014, susunan Direksi Perusahaan per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

Direktur Utama Emma Sri Martini Direktur Pembiayaan dan Investasi Edwin Syahruzad Direktur Pengembangan Proyek dan Advisory Darwin Trisna Djajawinata Direktur Manajemen Risiko, Keuangan dan Dukungan Kerja Nasrizal Nazir Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 121/KMK.06/2013 tanggal 1 April 2013, terdapat penambahan anggota direksi. Terhitung efektif tanggal 15 Mei 2013, susunan Direksi Perusahaan per 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut: Direktur Utama Emma Sri Martini Direktur Pembiayaan dan Investasi Nasrizal Nazir Direktur Pengembangan Proyek dan Advisory Frans Nembo Sukardi Direktur Manajemen Risiko, Keuangan dan Dukungan Kerja Farida Astuti

115

116


- 9 -

Komite Audit Berdasarkan Surat Keputusan Komisaris No. SK-01/SMI/DK/0616 tanggal 15 Juni 2016 untuk penetapan Sukatmo Padmosukarso, susunan Komite Audit Perusahaan per tanggal 30 Juni 2016 adalah sebagai berikut: Ketua Sukatmo Padmosukarso Anggota Budi Rahayu Anggota Mohamad Israwan Berdasarkan Surat Keputusan Komisaris No. SK-06/SMI/DK/0814 tanggal 12 Agustus 2014 untuk penetapan Bambang Setyogroho, No. SK-05/SMI/DK/0814 untuk penetapan Budi Rahayu dan No. SK-01/SMI/DK/1015 tanggal 26 Oktober 2015 untuk perpanjangan masa tugas Mohamad Israwan sebagai anggota komite audit, susunan Komite Audit Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

Ketua Bambang Setyogroho Anggota Budi Rahayu Anggota Mohamad Israwan

Berdasarkan Surat Keputusan Komisaris No. SK-03/SMI/DK/1113 tanggal 1 November 2013, susunan Komite Audit pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut: Ketua Isa Rachmatarwata Anggota Andar Ramona Sinaga Anggota Mohamad Israwan

Sekretaris Perusahaan Pada tanggal 30 Juni 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK-27a/SMI/0410 tanggal 28 April 2010, Sekretaris Perusahaan adalah Astried Swastika.

Audit Internal Pada tanggal 30 Juni 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK-27b/SMI/0410 tanggal 28 April 2010, Audit Internal Perusahaan adalah Iman Nurrohman.

Pada tanggal 30 Juni 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, Perusahaan memiliki karyawan masing-masing sebanyak 214, 167, 103 dan 82 orang.

2. PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN BARU DAN REVISI (PSAK) DAN INTERPRETASI

STÁNDAR AKUNTANSI KEUANGAN (ISAK)

a. Standar yang berlaku efektif pada periode berjalan Dalam periode berjalan, Perusahaan telah menerapkan semua standar baru dan revisi serta interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan dari Ikatan Akuntan Indonesia yang efektif untuk periode akuntansi yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2016. Standar PSAK 110 (revisi 2015): Akuntansi Sukuk

116

117


- 9 -

Komite Audit Berdasarkan Surat Keputusan Komisaris No. SK-01/SMI/DK/0616 tanggal 15 Juni 2016 untuk penetapan Sukatmo Padmosukarso, susunan Komite Audit Perusahaan per tanggal 30 Juni 2016 adalah sebagai berikut: Ketua Sukatmo Padmosukarso Anggota Budi Rahayu Anggota Mohamad Israwan Berdasarkan Surat Keputusan Komisaris No. SK-06/SMI/DK/0814 tanggal 12 Agustus 2014 untuk penetapan Bambang Setyogroho, No. SK-05/SMI/DK/0814 untuk penetapan Budi Rahayu dan No. SK-01/SMI/DK/1015 tanggal 26 Oktober 2015 untuk perpanjangan masa tugas Mohamad Israwan sebagai anggota komite audit, susunan Komite Audit Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

Ketua Bambang Setyogroho Anggota Budi Rahayu Anggota Mohamad Israwan

Berdasarkan Surat Keputusan Komisaris No. SK-03/SMI/DK/1113 tanggal 1 November 2013, susunan Komite Audit pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut: Ketua Isa Rachmatarwata Anggota Andar Ramona Sinaga Anggota Mohamad Israwan

Sekretaris Perusahaan Pada tanggal 30 Juni 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK-27a/SMI/0410 tanggal 28 April 2010, Sekretaris Perusahaan adalah Astried Swastika.

Audit Internal Pada tanggal 30 Juni 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK-27b/SMI/0410 tanggal 28 April 2010, Audit Internal Perusahaan adalah Iman Nurrohman.

Pada tanggal 30 Juni 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, Perusahaan memiliki karyawan masing-masing sebanyak 214, 167, 103 dan 82 orang.

2. PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN BARU DAN REVISI (PSAK) DAN INTERPRETASI

STÁNDAR AKUNTANSI KEUANGAN (ISAK)

a. Standar yang berlaku efektif pada periode berjalan Dalam periode berjalan, Perusahaan telah menerapkan semua standar baru dan revisi serta interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan dari Ikatan Akuntan Indonesia yang efektif untuk periode akuntansi yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2016. Standar PSAK 110 (revisi 2015): Akuntansi Sukuk


- 10 -

Penyesuaian PSAK 5: Segmen Operasi PSAK 7: Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi PSAK 13: Properti Investasi PSAK 16: Aset Tetap PSAK 19: Aset Tak Berwujud PSAK 22: Kombinasi Bisnis PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan PSAK 53: Pembayaran Berbasis Saham PSAK 68: Pengukuran Nilai Wajar Amandemen standar dan interpretasi berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2016, dengan penerapan secara retrospektif yaitu: PSAK 4: Laporan Keuangan Tersendiri tentang Metode Ekuitas dalam Laporan Keuangan Tersendiri PSAK 15: Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Entitas Investasi: Penerapan

Pengecualian Konsolidasi PSAK 24: Imbalan Kerja tentang Program Imbalan Pasti: Iuran Pekerja PSAK 65: Laporan Keuangan Konsolidasian tentang Entitas Investasi: Penerapan Pengecualian

Konsolidasi PSAK 67: Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain tentang Entitas Investasi: Penerapan

Pengecualian Konsolidasi ISAK 30: Pungutan Amandemen standar berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2016, yang diterapkan secara prospektif yaitu: PSAK 16: Aset Tetap tentang Klarifikasi Metode yang Diterima untuk Penyusutan dan Amortisasi PSAK 19: Aset Tak Berwujud tentang Klarifikasi Metode yang Diterima untuk Penyusutan dan

Amortisasi PSAK 66: Pengaturan Bersama tentang Akuntansi Akuisisi Kepentingan dalam Operasi Bersama Penerapan standar dan interpretasi di atas tidak berdampak signifikan atas jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan.

b. Standar dan interpretasi telah diterbitkan tapi belum diterapkan Standar dan penyesuaian standar berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2017, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu: PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan tentang Prakarsa Pengungkapan ISAK 31: Interpretasi atas Ruang Lingkup PSAK 13: Properti Investasi

Standar dan penyesuaian standar berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2018, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu: PSAK 69: Agrikultur PSAK 16: Aset Tetap tentang Tanaman Produktif Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan interim, manajemen sedang mengevaluasi dampak dari standar dan interpretasi tersebut terhadap laporan keuangan.

117

118


- 11 -

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan Perusahaan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan Peraturan Bapepam-LK No. VIII.G.7 terkait penyajian laporan keuangan.

b. Dasar Penyusunan

Dasar penyusunan laporan keuangan adalah biaya historis, kecuali instrumen keuangan tertentu yang diukur pada nilai wajar pada setiap akhir periode pelaporan, yang dijelaskan dalam kebijakan akuntansi di bawah ini dan basis akrual kecuali untuk penyusunan laporan arus kas pada setiap periode pelaporan. Mata uang penyajian yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan adalah mata uang Rupiah (Rp).

Biaya historis umumnya didasarkan pada nilai wajar dari imbalan yang diberikan dalam pertukaran barang dan jasa. Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam suatu transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran, terlepas apakah harga tersebut dapat diobservasi secara langsung atau diestimasi menggunakan teknik penilaian lain. Dalam mengestimasi nilai wajar aset atau liabilitas, Perusahaan memperhitungkan karakteristik aset atau liabilitas, jika pelaku pasar memperhitungkan karakteristik tersebut ketika menentukan harga aset atau liabilitas pada tanggal pengukuran. Nilai wajar untuk tujuan pengukuran dan/atau pengungkapan dalam laporan keuangan ditentukan berdasarkan basis tersebut, kecuali dinyatakan lain dalam standar keuangan lainnya.

Selain itu, untuk tujuan pelaporan keuangan, pengukuran nilai wajar dikategorikan ke Level 1, 2 atau 3 berdasarkan tingkat input untuk pengukuran nilai wajar yang dapat diobservasi dan signifikansi input pada pengukuran nilai wajar secara keseluruhan, yang digambarkan sebagai berikut:

Input Level 1 adalah harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang

identik yang dapat diakses entitas pada tanggal pengukuran;

Input Level 2 adalah input, selain harga kuotasian yang termasuk dalam Level 1, yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung maupun tidak langsung; dan

Input Level 3 adalah input yang tidak dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

c. Transaksi dan Saldo Dalam Mata Uang Asing

Dalam penyusunan laporan keuangan Perusahaan, transaksi dalam mata uang asing selain mata uang fungsional entitas (mata uang asing) diakui pada kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada setiap akhir perode pelaporan, pos moneter dalam valuta asing dijabarkan kembali pada kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Pos-pos non moneter yang diukur pada nilai wajar dalam valuta asing dijabarkan kembali pada kurs yang berlaku pada tanggal ketika nilai wajar ditentukan. Pos non moneter diukur dalam biaya historis dalam valuta asing yang tidak dijabarkan kembali.

118

119


- 11 -

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan Perusahaan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan Peraturan Bapepam-LK No. VIII.G.7 terkait penyajian laporan keuangan.

b. Dasar Penyusunan

Dasar penyusunan laporan keuangan adalah biaya historis, kecuali instrumen keuangan tertentu yang diukur pada nilai wajar pada setiap akhir periode pelaporan, yang dijelaskan dalam kebijakan akuntansi di bawah ini dan basis akrual kecuali untuk penyusunan laporan arus kas pada setiap periode pelaporan. Mata uang penyajian yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan adalah mata uang Rupiah (Rp).

Biaya historis umumnya didasarkan pada nilai wajar dari imbalan yang diberikan dalam pertukaran barang dan jasa. Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam suatu transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran, terlepas apakah harga tersebut dapat diobservasi secara langsung atau diestimasi menggunakan teknik penilaian lain. Dalam mengestimasi nilai wajar aset atau liabilitas, Perusahaan memperhitungkan karakteristik aset atau liabilitas, jika pelaku pasar memperhitungkan karakteristik tersebut ketika menentukan harga aset atau liabilitas pada tanggal pengukuran. Nilai wajar untuk tujuan pengukuran dan/atau pengungkapan dalam laporan keuangan ditentukan berdasarkan basis tersebut, kecuali dinyatakan lain dalam standar keuangan lainnya.

Selain itu, untuk tujuan pelaporan keuangan, pengukuran nilai wajar dikategorikan ke Level 1, 2 atau 3 berdasarkan tingkat input untuk pengukuran nilai wajar yang dapat diobservasi dan signifikansi input pada pengukuran nilai wajar secara keseluruhan, yang digambarkan sebagai berikut:

Input Level 1 adalah harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang

identik yang dapat diakses entitas pada tanggal pengukuran;

Input Level 2 adalah input, selain harga kuotasian yang termasuk dalam Level 1, yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung maupun tidak langsung; dan

Input Level 3 adalah input yang tidak dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

c. Transaksi dan Saldo Dalam Mata Uang Asing

Dalam penyusunan laporan keuangan Perusahaan, transaksi dalam mata uang asing selain mata uang fungsional entitas (mata uang asing) diakui pada kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada setiap akhir perode pelaporan, pos moneter dalam valuta asing dijabarkan kembali pada kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Pos-pos non moneter yang diukur pada nilai wajar dalam valuta asing dijabarkan kembali pada kurs yang berlaku pada tanggal ketika nilai wajar ditentukan. Pos non moneter diukur dalam biaya historis dalam valuta asing yang tidak dijabarkan kembali.


- 12 -

Pada tanggal 30 Juni 2016 dan 2015, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dalam Dollar Amerika Serikat disesuaikan dengan menggunakan kurs tengah yang diterbitkan Bank Indonesia yaitu Rp 13.180, 13.795, Rp 12.440, Rp 12.189 dan Rp 13.216 masing-masing untuk tanggal 30 Juni 2016 dan 2015, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 untuk mencerminkan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Keuntungan atau kerugian kurs yang timbul dikreditkan atau dibebankan dalam laba rugi tahun yang bersangkutan.

d. Transaksi Pihak-pihak Berelasi

Pihak-pihak berelasi, sebagaimana yang didefinisikan di PSAK 7 (Revisi 2010) tentang Pengungkapan Pihak-pihak berelasi, adalah orang atau entitas yang terkait dengan Perusahaan (entitas pelapor):

a. Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:

i. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama entitas pelapor;

ii. memiliki pengaruh signifikan entitas pelapor; atau

iii. merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.

b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:

i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk,

entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lain).

ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).

iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.

iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi

dari entitas ketiga.

v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.

vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).

vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil

manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas). Seluruh transaksi yang dilakukan dengan pihak-pihak berelasi, baik dilakukan dengan kondisi dan persyaratan yang sama dengan pihak ketiga maupun tidak, diungkapkan pada laporan keuangan.

e. Aset Keuangan

Seluruh aset keuangan diakui dan dihentikan pengakuannya pada tanggal diperdagangkan dimana pembelian dan/atau penjualan aset keuangan berdasarkan kontrak yang mensyaratkan penyerahan aset keuangan dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh kebiasaan pasar yang berlaku, dan awalnya diukur sebesar nilai wajar ditambah biaya transaksi, kecuali untuk aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, yang awalnya diukur sebesar nilai wajar.

119

120


- 13 -

Aset keuangan Perusahaan diklasifikasikan sebagai berikut:

Nilai Wajar melalui Laba Rugi (FVTPL) Dimiliki Hingga Jatuh Tempo Tersedia untuk Dijual (AFS) Pinjaman Diberikan dan Piutang

Nilai Wajar melalui Laba Rugi (FVTPL) Aset keuangan diklasifikasi dalam FVTPL, jika aset keuangan sebagai kelompok diperdagangkan atau pada saat pengakuan awal ditetapkan untuk diukur pada FVTPL. Aset keuangan diklasifikasi sebagai kelompok diperdagangkan, jika: diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual kembali dalam waktu dekat; atau pada pengakuan awal merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola

bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek aktual terkini; atau

merupakan derivatif yang tidak ditetapkan dan tidak efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Aset keuangan selain aset keuangan yang diperdagangkan, dapat ditetapkan sebagai FVTPL pada saat pengakuan awal jika:

penetapan tersebut mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan inkonsistensi pengukuran dan

pengakuan yang dapat timbul; atau

kelompok aset keuangan, liabilitas keuangan atau keduanya, dikelola dan kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai wajar, sesuai dengan manajemen risiko atau strategi investasi yang didokumentasikan, dan informasi tentang Perusahaan disediakan secara internal kepada manajemen kunci entitas (sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 7: Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi).

Aset keuangan FVTPL disajikan sebesar nilai wajar, keuntungan atau kerugian yang timbul diakui dalam laba rugi. Keuntungan atau kerugian bersih yang diakui dalam laba rugi mencakup dividen atau bunga yang diperoleh dari aset keuangan. Nilai wajar ditentukan dengan cara seperti dijelaskan pada Catatan 35.

Dimiliki Hingga Jatuh Tempo

Perusahaan mempunyai Surat Perbendaharaan Negara yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang diklasifikasikan sebagai dimiliki hingga jatuh tempo karena Perusahaan memiliki intensi positif dan kemampuan untuk memiliki obligasi tersebut hingga jatuh tempo. Surat Perbendaharaan Negara diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penurunan nilai, dengan pendapatan diakui berdasarkan metode hasil efektif. Tersedia untuk Dijual (AFS) AFS aset keuangan adalah aset keuangan non-derivatif yang ditetapkan baik sebagai AFS atau yang tidak diklasifikasikan sebagai (a) pinjaman yang diberikan dan piutang, (b) dimiliki hingga jatuh tempo atau (c) aset keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL). Reksadana, Medium Term Notes dan obligasi milik Perusahaan yang tercatat di bursa dan diperdagangkan pada pasar aktif diklasifikasikan sebagai AFS dan dinyatakan pada nilai wajar.

120

121


- 13 -

Aset keuangan Perusahaan diklasifikasikan sebagai berikut:

Nilai Wajar melalui Laba Rugi (FVTPL) Dimiliki Hingga Jatuh Tempo Tersedia untuk Dijual (AFS) Pinjaman Diberikan dan Piutang

Nilai Wajar melalui Laba Rugi (FVTPL) Aset keuangan diklasifikasi dalam FVTPL, jika aset keuangan sebagai kelompok diperdagangkan atau pada saat pengakuan awal ditetapkan untuk diukur pada FVTPL. Aset keuangan diklasifikasi sebagai kelompok diperdagangkan, jika: diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual kembali dalam waktu dekat; atau pada pengakuan awal merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola



Aset keuangan selain aset keuangan yang diperdagangkan, dapat ditetapkan sebagai FVTPL pada saat pengakuan awal jika:

penetapan tersebut mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan inkonsistensi pengukuran dan

pengakuan yang dapat timbul; atau

kelompok aset keuangan, liabilitas keuangan atau keduanya, dikelola dan kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai wajar, sesuai dengan manajemen risiko atau strategi investasi yang didokumentasikan, dan informasi tentang Perusahaan disediakan secara internal kepada manajemen kunci entitas (sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 7: Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi).

Aset keuangan FVTPL disajikan sebesar nilai wajar, keuntungan atau kerugian yang timbul diakui dalam laba rugi. Keuntungan atau kerugian bersih yang diakui dalam laba rugi mencakup dividen atau bunga yang diperoleh dari aset keuangan. Nilai wajar ditentukan dengan cara seperti dijelaskan pada Catatan 35.


Perusahaan mempunyai Surat Perbendaharaan Negara yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang diklasifikasikan sebagai dimiliki hingga jatuh tempo karena Perusahaan memiliki intensi positif dan kemampuan untuk memiliki obligasi tersebut hingga jatuh tempo. Surat Perbendaharaan Negara diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penurunan nilai, dengan pendapatan diakui berdasarkan metode hasil efektif. Tersedia untuk Dijual (AFS) AFS aset keuangan adalah aset keuangan non-derivatif yang ditetapkan baik sebagai AFS atau yang tidak diklasifikasikan sebagai (a) pinjaman yang diberikan dan piutang, (b) dimiliki hingga jatuh tempo atau (c) aset keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL). Reksadana, Medium Term Notes dan obligasi milik Perusahaan yang tercatat di bursa dan diperdagangkan pada pasar aktif diklasifikasikan sebagai AFS dan dinyatakan pada nilai wajar.


- 14 -

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan ekuitas, kecuali untuk kerugian penurunan nilai, bunga yang dihitung dengan metode suku bunga efektif dan laba rugi selisih kurs atas aset moneter yang diakui pada laba rugi. Jika investasi dilepas atau mengalami penurunan nilai, akumulasi laba atau rugi yang sebelumnya diakumulasi pada ekuitas, direklasifikasi ke laba rugi. Investasi dalam instrumen ekuitas yang tidak tercatat di bursa yang tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif dan nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal diklasifikasikan sebagai AFS, diukur pada biaya perolehan dikurangi penurunan nilai. Pinjaman diberikan dan piutang

Pinjaman diberikan dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif diklasifikasi sebagai “pinjaman diberikan dan piutang”, yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penurunan nilai.

Pada saat pengakuan awal, pinjaman diberikan diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi (jika ada) dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Bunga diakui pada laba rugi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, kecuali piutang jangka pendek dimana pengakuan bunga tidak material. Restrukturisasi pinjaman diberikan

Kerugian yang timbul dari restrukturisasi pinjaman diberikan yang berkaitan dengan modifikasi persyaratan kredit diakui bila nilai sekarang dari jumlah penerimaan kas yang akan datang yang telah ditentukan dalam persyaratan pinjaman diberikan yang baru, termasuk penerimaan yang diperuntukkan sebagai bunga maupun pokok, adalah lebih kecil dari nilai pinjaman diberikan yang diberikan yang tercatat sebelum restrukturisasi.

Investasi pada sukuk Sukuk dapat diklasifikasikan berdasarkan model usaha pada saat perolehan sebagai berikut: (i) Diukur pada biaya perolehan jika investasi tersebut dimiliki dalam suatu model usaha yang bertujuan

utama untuk memperoleh arus kas kontraktual; dan persyaratan kontraktual menentukan tanggal tertentu pembayaran pokok dan/atau hasilnya.

Pada saat pengakuan awal, investasi pada sukuk diukur pada biaya perolehan termasuk biaya transaksi dan selisih antara biaya perolehan dan nilai nominal diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk dan diakui dalam laba rugi.

(ii) Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain jika investasi tersebut dimiliki dalam suatu model usaha yang bertujuan utama untuk memperoleh arus kas kontraktual dan melakukan penjualan sukuk; dan persyaratan kontraktual menentukan tanggal tertentu pembayaran pokok dan/atau hasilnya.

Pada saat pengakuan awal, investasi pada sukuk diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain termasuk biaya transaksi dan selisih antara biaya perolehan dan nilai nominal diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk dan diakui dalam laba rugi. Keuntungan atau kerugian dari perubahan nilai wajar diakui dalam penghasilan komprehensif lain setelah memperhitungkan saldo selisih biaya perolehan dan nilai nominal yang belum diamortisasi dan saldo akumulasi keuntungan atau kerugian nilai wajar yang telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain sebelumnya.

121

122


- 15 -

(iii) Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi Investasi pada sukuk yang tidak diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan dan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Pada saat pengakuan awal, investasi diukur pada nilai wajar sebesar biaya perolehan tidak termasuk biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada nilai wajar. Selisih antara nilai wajar dan jumlah tercatat diakui dalam laba rugi.

Untuk investasi pada sukuk yang diukur pada biaya perolehan dan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, jika terdapat indikasi penurunan nilai, maka Perusahaan mengukur jumlah terpulihkannya. Jika jumlah terpulihkan lebih kecil daripada jumlah tercatat, maka Perusahaan mengakui rugi penurunan nilai. Untuk investasi sukuk pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, rugi penurunan nilai yang diakui pada laba rugi adalah jumlah setelah memperhitungkan saldo dalam penghasilan komprehensif lain. Jumlah terpulihkan merupakan jumlah yang akan diperoleh dari pengembalian pokok tanpa memperhitungkan nilai kininya.

Metode suku bunga efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari instrumen keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan kas di masa datang (mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan dan diterima yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan premium dan diskonto lainnya) selama perkiraan umur instrumen keuangan, atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan pada saat pengakuan awal.

Pendapatan diakui berdasarkan suku bunga efektif untuk instrumen keuangan selain dari instrumen keuangan FVTPL.

Penurunan nilai aset keuangan

Aset keuangan, selain aset keuangan FVTPL, dievaluasi terhadap indikator penurunan nilai pada setiap tanggal pelaporan. Aset keuangan diturunkan nilainya bila terdapat bukti objektif, sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

Untuk investasi ekuitas AFS yang tercatat dan tidak tercatat di bursa, penurunan yang signifikan atau jangka panjang dalam nilai wajar dari instrumen ekuitas di bawah biaya perolehannya dianggap sebagai bukti objektif terjadinya penurunan nilai.

Untuk aset keuangan, bukti objektif penurunan nilai termasuk sebagai berikut:

kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam; atau

pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga;

atau

terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan restrukturisasi keuangan.

122

123


- 15 -

(iii) Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi Investasi pada sukuk yang tidak diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan dan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Pada saat pengakuan awal, investasi diukur pada nilai wajar sebesar biaya perolehan tidak termasuk biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada nilai wajar. Selisih antara nilai wajar dan jumlah tercatat diakui dalam laba rugi.

Untuk investasi pada sukuk yang diukur pada biaya perolehan dan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, jika terdapat indikasi penurunan nilai, maka Perusahaan mengukur jumlah terpulihkannya. Jika jumlah terpulihkan lebih kecil daripada jumlah tercatat, maka Perusahaan mengakui rugi penurunan nilai. Untuk investasi sukuk pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, rugi penurunan nilai yang diakui pada laba rugi adalah jumlah setelah memperhitungkan saldo dalam penghasilan komprehensif lain. Jumlah terpulihkan merupakan jumlah yang akan diperoleh dari pengembalian pokok tanpa memperhitungkan nilai kininya.

Metode suku bunga efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari instrumen keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan kas di masa datang (mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan dan diterima yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan premium dan diskonto lainnya) selama perkiraan umur instrumen keuangan, atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan pada saat pengakuan awal.

Pendapatan diakui berdasarkan suku bunga efektif untuk instrumen keuangan selain dari instrumen keuangan FVTPL.

Penurunan nilai aset keuangan

Aset keuangan, selain aset keuangan FVTPL, dievaluasi terhadap indikator penurunan nilai pada setiap tanggal pelaporan. Aset keuangan diturunkan nilainya bila terdapat bukti objektif, sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

Untuk investasi ekuitas AFS yang tercatat dan tidak tercatat di bursa, penurunan yang signifikan atau jangka panjang dalam nilai wajar dari instrumen ekuitas di bawah biaya perolehannya dianggap sebagai bukti objektif terjadinya penurunan nilai.

Untuk aset keuangan, bukti objektif penurunan nilai termasuk sebagai berikut:

kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam; atau

pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga;

atau

terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan restrukturisasi keuangan.


- 16 -

Untuk kelompok aset keuangan tertentu, seperti pinjaman diberikan, aset yang dinilai tidak akan diturunkan secara individual akan dievaluasi penurunan nilainya secara kolektif. Bukti objektif dari penurunan nilai portofolio pinjaman yang diberikan dapat termasuk pengalaman Perusahaan atas tertagihnya pinjaman yang diberikan di masa lalu, peningkatan keterlambatan penerimaan pembayaran pinjaman yang diberikan dari rata-rata periode kredit, dan juga pengamatan atas perubahan kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan default atas pinjaman yang diberikan. Untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, jumlah kerugian penurunan nilai merupakan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga efektif awal dari aset keuangan.

Jumlah tercatat aset keuangan tersebut dikurangi dengan kerugian penurunan nilai secara langsung atas aset keuangan, kecuali pinjaman diberikan yang jumlah seluruh tercatatnya dikurangi melalui penggunaan akun cadangan kerugian penurunan nilai. Jika pinjaman tidak tertagih, pinjaman diberikan tersebut dihapuskan melalui akun cadangan kerugian penurunan nilai. Pemulihan kemudian dari jumlah yang sebelumnya telah dihapuskan dikreditkan terhadap akun cadangan kerugian penurunan nilai. Perubahan jumlah tercatat akun cadangan kerugian penurunan nilai diakui dalam laba rugi.

Jika aset keuangan AFS dianggap menurun nilainya, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya telah diakui dalam ekuitas direklasifikasi ke laba rugi. Kecuali instrumen ekuitas AFS, jika, pada periode berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang dan pengurangan tersebut dapat dikaitkan secara objektif dengan peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui, kerugian penurunan nilai yang diakui sebelumnya dibalik melalui laba rugi hingga nilai tercatat investasi pada tanggal pemulihan penurunan nilai tidak melebihi biaya perolehan diamortisasi sebelum adanya pengakuan kerugian penurunan nilai dilakukan.

Dalam hal efek ekuitas AFS, kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui dalam laba rugi tidak boleh dibalik melalui laba rugi. Setiap kenaikan nilai wajar setelah penurunan nilai diakui secara langsung ke penghasilan komprehensif lain.

Penghentian pengakuan aset keuangan

Perusahaan menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset berakhir, atau Perusahaan mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain. Jika Perusahaan tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang ditransfer, maka Perusahaan mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar. Jika Perusahaan memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer, Perusahaan masih mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang dijamin sebesar pinjaman yang diterima.

Pada penghentian pengakuan aset keuangan secara keseluruhan, selisih antara jumlah tercatat aset dan jumlah pembayaran dan piutang yang diterima dan keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas diakui dalam laba rugi.

Pada penghentian pengakuan aset keuangan terhadap satu bagian saja (misalnya ketika Perusahaan masih memiliki hak untuk membeli kembali bagian aset yang ditransfer), Perusahaan mengalokasikan jumlah tercatat sebelumnya dari aset keuangan tersebut pada bagian yang tetap diakui berdasarkan keterlibatan berkelanjutan dan bagian yang tidak lagi diakui berdasarkan nilai wajar relatif dari kedua bagian tersebut pada tanggal transfer. Selisih antara jumlah tercatat yang dialokasikan pada bagian yang tidak lagi diakui dan jumlah dari pembayaran yang diterima untuk bagian yang yang tidak lagi diakui dan setiap keuntungan atau kerugian kumulatif yang dialokasikan pada bagian yang tidak lagi diakui tersebut yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain diakui pada laba rugi. Keuntungan dan kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain dialokasikan pada bagian yang tetap diakui dan bagian yang dihentikan pengakuannya, berdasarkan nilai wajar relatif kedua bagian tersebut.

123

124


- 17 -

f. Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas

Klasifikasi sebagai liabilitas atau ekuitas

Liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh Perusahaan diklasifikasi sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual dan definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas.

Instrumen ekuitas

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset Perusahaan setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya.

Instrumen ekuitas dicatat sebesar hasil penerimaan bersih setelah dikurangi biaya penerbitan langsung.

Liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai “FVTPL” atau “pada biaya perolehan diamortisasi”.

Liabilitas keuangan yang diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi (FVTPL)

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai FVTPL pada saat liabilitas keuangan baik dimiliki untuk diperdagangkan atau ditetapkan pada FVTPL.

Liabilitas keuangan dimiliki untuk diperdagangkan jika:

diperoleh terutama untuk tujuan dibeli kembali dalam waktu dekat; atau

pada pengakuan awal merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola



Liabilitas keuangan selain liabilitas keuangan yang diperdagangkan dapat ditetapkan sebagai FVTPL pada saat pengakuan awal jika:

mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan inkonsistensi pengukuran dan pengakuan yang dapat

timbul; atau

kelompok aset keuangan, liabilitas keuangan atau keduanya dikelola dan kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai wajar, sesuai dengan manajemen risiko atau strategi investasi yang didokumentasikan dan informasi tentang kelompok tersebut disediakan secara internal kepada manajemen kunci entitas (sebagaimana didefenisikan dalam PSAK 7: Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi).

Liabilitas keuangan sebagai FVTPL yang diukur pada nilai wajar, keuntungan atau kerugian yang timbul diakui dalam laba rugi. Keuntungan atau kerugian bersih yang diakui dalam laba rugi mencakup setiap bunga yang dibayar dari liabilitas keuangan. Nilai wajar ditentukan dengan cara yang dijelaskan dalam Catatan 35. Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi

Liabilitas keuangan meliputi biaya perolehan diamortisasi, utang lain-lain dan pinjaman diterima pada awalnya diukur pada nilai wajar, setelah dikurangi biaya transaksi, dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

124

125


- 17 -

f. Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas

Klasifikasi sebagai liabilitas atau ekuitas

Liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh Perusahaan diklasifikasi sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual dan definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas.

Instrumen ekuitas

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset Perusahaan setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya.

Instrumen ekuitas dicatat sebesar hasil penerimaan bersih setelah dikurangi biaya penerbitan langsung.

Liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai “FVTPL” atau “pada biaya perolehan diamortisasi”.

Liabilitas keuangan yang diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi (FVTPL)

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai FVTPL pada saat liabilitas keuangan baik dimiliki untuk diperdagangkan atau ditetapkan pada FVTPL.

Liabilitas keuangan dimiliki untuk diperdagangkan jika:

diperoleh terutama untuk tujuan dibeli kembali dalam waktu dekat; atau

pada pengakuan awal merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola



Liabilitas keuangan selain liabilitas keuangan yang diperdagangkan dapat ditetapkan sebagai FVTPL pada saat pengakuan awal jika:

mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan inkonsistensi pengukuran dan pengakuan yang dapat

timbul; atau

kelompok aset keuangan, liabilitas keuangan atau keduanya dikelola dan kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai wajar, sesuai dengan manajemen risiko atau strategi investasi yang didokumentasikan dan informasi tentang kelompok tersebut disediakan secara internal kepada manajemen kunci entitas (sebagaimana didefenisikan dalam PSAK 7: Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi).

Liabilitas keuangan sebagai FVTPL yang diukur pada nilai wajar, keuntungan atau kerugian yang timbul diakui dalam laba rugi. Keuntungan atau kerugian bersih yang diakui dalam laba rugi mencakup setiap bunga yang dibayar dari liabilitas keuangan. Nilai wajar ditentukan dengan cara yang dijelaskan dalam Catatan 35. Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi

Liabilitas keuangan meliputi biaya perolehan diamortisasi, utang lain-lain dan pinjaman diterima pada awalnya diukur pada nilai wajar, setelah dikurangi biaya transaksi, dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.


- 18 -

Penghentian pengakuan liabilitas keuangan

Perusahaan menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas Perusahaan telah dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa. Selisih antara jumlah tercatat liabilitas keuangan yang dihentikan pengakuannya dan imbalan yang dibayarkan dan utang diakui dalam laba rugi.

g. Saling Hapus antar Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Aset dan liabilitas keuangan Perusahaan saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan, jika dan hanya jika:

saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah

diakui tersebut; dan

berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

h. Instrumen Keuangan Derivatif

Perusahaan menggunakan instrumen keuangan derivatif untuk mengelola eksposur atas risiko suku bunga dan tingkat perubahan nilai tukar mata uang asing. Penggunaan derivatif lebih rinci diungkapkan pada Catatan 18.

Derivatif awalnya diakui pada nilai wajar saat kontrak dilakukan dan sesudahnya diukur pada nilai wajarnya pada setiap tanggal periode pelaporan. Keuntungan atau kerugian yang dihasilkan akan diakui pada laba atau rugi, kecuali instrumen derivatif yang ditetapkan untuk tujuan lindung nilai dan efektif, dimana pengakuan keuntungan atau kerugian yang dihasilkan diakui di laba rugi tergantung pada sifat lindung nilainya. Perusahaan menetapkan komitmen pasti derivatif tertentu sebagai lindung nilai atas risiko perubahan mata uang.

i. Akuntansi Lindung Nilai

Perusahaan menunjuk instrumen lindung nilai tertentu, termasuk derivatif, sehubungan dengan risiko perubahan nilai tukar sebagai lindung nilai atas arus kas.

Pada awal dimulainya hubungan lindung nilai, Perusahaan mendokumentasi hubungan antara instrumen lindung nilai dan item yang dilindung nilai, bersama dengan tujuan manajemen risiko dan strategi untuk melakukan transaksi tersebut. Selanjutnya, pada saat dimulainya lindung nilai dan secara berkelanjutan, Perusahaan mendokumentasikan apakah instrumen lindung nilai sangat efektif dalam rangka saling hapus perubahan nilai wajar atau arus kas dari item yang dilindung nilai yang berhubungan dengan risiko lindung nilai. Lindung Nilai atas Arus Kas Bagian efektif dari perubahan nilai wajar derivatif yang ditujukan dan memenuhi kualifikasi sebagai lindung nilai arus kas diakui sebagai penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi di bawah judul lindung nilai arus kas. Keuntungan atau kerugian yang terkait dengan bagian yang tidak efektif langsung diakui dalam laba rugi. Jumlah yang sebelumnya diakui sebagai penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi di ekuitas direklasifikasi ke laba rugi pada periode ketika item yang dilindung nilai diakui dalam laba rugi, di baris yang sama dari laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sebagai item lindung nilai yang diakui. Namun, ketika suatu lindung nilai atas prakiraan transaksi yang kemudian menimbulkan pengakuan aset non-keuangan atau liabilitas non-keuangan, keuntungan dan kerugian yang sebelumnya diakui sebagai penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi di ekuitas dipindahkan dari ekuitas dan termasuk dalam pengukuran awal biaya dari aset non-keuangan atau liabilitas non-keuangan.

125

126


- 19 -

Akuntansi lindung nilai dihentikan pada saat Perusahaan membatalkan hubungan lindung nilai, ketika instrumen lindung nilai kadaluwarsa atau dijual, dihentikan atau dilaksanakan, atau ketika tidak lagi memenuhi persyaratan akuntansi lindung nilai. Keuntungan dan kerugian diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi di ekuitas saat itu tetap berada di bagian ekuitas dan akan diakui pada saat prakiraan transaksi yang pada akhirnya diakui dalam laba rugi. Ketika prakiraan transaksi tidak lagi diharapkan akan terjadi, akumulasi keuntungan atau kerugian dalam ekuitas langsung diakui dalam laba rugi.

j. Kas dan Setara Kas

Untuk tujuan penyajian arus kas, kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan semua investasi yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan yang tidak dijaminkan serta tidak dibatasi penggunaannya.

k. Kepemilikan dalam Pengendalian Bersama Entitas Pengendalian bersama adalah persetujuan kontraktual untuk berbagi pengendalian atas suatu pengaturan, yang ada hanya ketika keputusan tentang aktivitas relevan mensyaratkan persetujuan dengan suara bulat dari seluruh pihak yang berbagi pengendalian. Penghasilan dan aset dan liabilitas dari entitas pengendalian bersama digabungkan dalam laporan keuangan dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. Dengan metode ekuitas, investasi pengendalian bersama entitas diakui di laporan posisi keuangan sebesar biaya perolehan dan selanjutnya disesuaikan untuk perubahan dalam bagian kepemilikan Perusahaan atas laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dari pengendalian bersama entitas yang terjadi setelah perolehan. Ketika bagian Perusahaan atas kerugian pengendalian bersama entitas melebihi kepentingan Perusahaan pada pengendalian bersama (yang mencakup semua kepentingan jangka panjang, yang secara substansi, membentuk bagian dari investasi bersih Perusahaan dalam pengendalian bersama entitas), Perusahaan menghentikan pengakuan bagiannya atas kerugian selanjutnya. Kerugian selanjutnya diakui hanya apabila Perusahaan mempunyai kewajiban bersifat hukum atau konstruktif atau melakukan pembayaran atas nama pengendalian bersama entitas.

l. Biaya Dibayar Dimuka

Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

m. Aset Tetap

Aset tetap yang dimiliki untuk digunakan dalam penyediaan jasa atau untuk tujuan administratif dicatat berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai. Penyusutan diakui sebagai penghapusan biaya perolehan aset dikurangi nilai residu dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap sebagai berikut: Tahun Tarif Komputer 5 20% Peralatan kantor 5 20% Perabotan kantor 5 20% Partisi 5 20%

126

127


- 19 -

Akuntansi lindung nilai dihentikan pada saat Perusahaan membatalkan hubungan lindung nilai, ketika instrumen lindung nilai kadaluwarsa atau dijual, dihentikan atau dilaksanakan, atau ketika tidak lagi memenuhi persyaratan akuntansi lindung nilai. Keuntungan dan kerugian diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi di ekuitas saat itu tetap berada di bagian ekuitas dan akan diakui pada saat prakiraan transaksi yang pada akhirnya diakui dalam laba rugi. Ketika prakiraan transaksi tidak lagi diharapkan akan terjadi, akumulasi keuntungan atau kerugian dalam ekuitas langsung diakui dalam laba rugi.

j. Kas dan Setara Kas

Untuk tujuan penyajian arus kas, kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan semua investasi yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan yang tidak dijaminkan serta tidak dibatasi penggunaannya.

k. Kepemilikan dalam Pengendalian Bersama Entitas Pengendalian bersama adalah persetujuan kontraktual untuk berbagi pengendalian atas suatu pengaturan, yang ada hanya ketika keputusan tentang aktivitas relevan mensyaratkan persetujuan dengan suara bulat dari seluruh pihak yang berbagi pengendalian. Penghasilan dan aset dan liabilitas dari entitas pengendalian bersama digabungkan dalam laporan keuangan dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. Dengan metode ekuitas, investasi pengendalian bersama entitas diakui di laporan posisi keuangan sebesar biaya perolehan dan selanjutnya disesuaikan untuk perubahan dalam bagian kepemilikan Perusahaan atas laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dari pengendalian bersama entitas yang terjadi setelah perolehan. Ketika bagian Perusahaan atas kerugian pengendalian bersama entitas melebihi kepentingan Perusahaan pada pengendalian bersama (yang mencakup semua kepentingan jangka panjang, yang secara substansi, membentuk bagian dari investasi bersih Perusahaan dalam pengendalian bersama entitas), Perusahaan menghentikan pengakuan bagiannya atas kerugian selanjutnya. Kerugian selanjutnya diakui hanya apabila Perusahaan mempunyai kewajiban bersifat hukum atau konstruktif atau melakukan pembayaran atas nama pengendalian bersama entitas.

l. Biaya Dibayar Dimuka

Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

m. Aset Tetap

Aset tetap yang dimiliki untuk digunakan dalam penyediaan jasa atau untuk tujuan administratif dicatat berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai. Penyusutan diakui sebagai penghapusan biaya perolehan aset dikurangi nilai residu dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap sebagai berikut: Tahun Tarif Komputer 5 20% Peralatan kantor 5 20% Perabotan kantor 5 20% Partisi 5 20%


- 20 -

Masa manfaat ekonomis, nilai residu dan metode penyusutan dievaluasi setiap akhir tahun dan pengaruh dari setiap perubahan estimasi tersebut berlaku prospektif. Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya. Biaya-biaya lain yang terjadi selanjutnya yang timbul untuk menambah, mengganti atau memperbaiki aset tetap dicatat sebagai biaya perolehan aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Aset tetap yang dihentikan pengakuannya atau yang dijual nilai tercatatnya dikeluarkan dari kelompok aset tetap. Keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap tersebut dibukukan dalam laba rugi. Akumulasi biaya konstruksi serta pemasangan peralatan kantor dan partisi, dikapitalisasi sebagai aset dalam penyelesaian. Biaya tersebut direklasifikasi ke akun aset tetap pada saat proses konstruksi atau pemasangan selesai. Penyusutan mulai dibebankan pada tanggal yang sama.

n. Aset Tak Berwujud

Aset tak berwujud pada awalnya dicatat sebesar biaya perolehan dan selanjutnya dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai. Biaya perolehan mencakup semua pengeluaran yang terkait secara langsung dengan perolehan aset tak berwujud. Aset tak berwujud diamortisasi dengan metode garis lurus berdasarkan estimasi umur manfaat selama 5 (lima) tahun.

Aset tak berwujud dihentikan pengakuannya jika dilepas atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya.

Taksiran masa manfaat, nilai residu dan metode amortisasi dievaluasi minimum setiap akhir tahun dan pengaruh dari setiap perubahan estimasi akuntansi diterapkan secara prospektif.

o. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan Pada setiap akhir periode pelaporan, Perusahaan menelaah nilai tercatat aset non-keuangan untuk menentukan apakah terdapat indikasi bahwa aset tersebut telah mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, jumlah terpulihkan dari aset diestimasi untuk menentukan tingkat kerugian penurunan nilai (jika ada). Bila tidak memungkinkan untuk mengestimasi jumlah terpulihkani atas suatu aset individual, Perusahaan mengestimasi jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas atas aset. Estimasi jumlah terpulihkan adalah nilai tertinggi antara nilai wajar dikurangi biaya pelepasan dan nilai pakai. Dalam menilai nilai pakainya, estimasi arus kas masa depan didiskontokan ke nilai kini menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset yang mana estimasi arus kas masa depan belum disesuaikan. Jika jumlah terpulihkan dari aset non-keuangan (unit penghasil kas) lebih kecil dari nilai tercatatnya, nilai tercatat aset (unit penghasil kas) diturunkan menjadi sebesar jumlah terpulihkan dan rugi penurunan nilai segera diakui dalam laba rugi. Kebijakan akuntansi untuk penurunan nilai aset keuangan dijelaskan dalam Catatan 3e.

127

128


- 21 -

p. Sewa

Sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substantial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Sewa lainnya, yang tidak memenuhi kriteria tersebut, diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

Sebagai lessee

Aset pada sewa pembiayaan dicatat pada awal masa sewa sebesar nilai wajar aset sewaan Perusahaan yang ditentukan pada awal kontrak atau, jika lebih rendah, sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Liabilitas kepada lessor disajikan sebagai liabilitas sewa pembiayaan.

Pembayaran sewa harus dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan bagian yang merupakan pengurangan dari liabilitas sewa sehingga mencapai suatu tingkat bunga konstan (tetap) atas saldo liabilitas. Rental kontinjen dibebankan pada periode terjadinya.

Pembayaran sewa operasi diakui sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa, kecuali terdapat dasar sistematis lain yang dapat lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat aset yang dinikmati pengguna. Rental kontinjen diakui sebagai beban di dalam periode terjadinya.

Dalam hal insentif diperoleh dalam sewa operasi, insentif tersebut diakui sebagai liabilitas. Keseluruhan manfaat dari insentif diakui sebagai pengurangan dari biaya sewa dengan dasar garis lurus kecuali terdapat dasar sistematis lain yang lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat yang dinikmati pengguna.

q. Provisi

Provisi diakui ketika Perusahaan memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, kemungkinan besar Perusahaan diharuskan menyelesaikan kewajiban dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Jumlah yang diakui sebagai provisi adalah hasil estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan, dengan mempertimbangkan risiko dan ketidakpastian yang meliputi kewajibannya. Apabila suatu provisi diukur menggunakan arus kas yang diperkirakan untuk menyelesaikan kewajiban kini, maka nilai tercatatnya adalah nilai kini dari arus kas.

Ketika beberapa atau seluruh manfaat ekonomi untuk penyelesaian provisi yang diharapkan dapat dipulihkan dari pihak ketiga, pinjaman diberikan diakui sebagai aset apabila terdapat kepastian bahwa penggantian akan diterima dan jumlah pinjaman diberikan dapat diukur secara andal.

r. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan bunga

Pendapatan bunga diakru berdasarkan waktu terjadinya dengan acuan jumlah pokok terhutang dan tingkat bunga yang berlaku. Pendapatan jasa

Pendapatan jasa (termasuk pengakuan pendapatan Penugasan Fasilitasi Penyiapan Proyek Kerjasama Pemerintah dan Swasta) diakui ketika jasa telah dilaksanakan, manfaat ekonomi besar kemungkinan akan mengalir ke entitas, dapat diukur, dan biaya-biaya yang terjadi atau untuk menyelesaikan dapat diukur secara andal. Perusahaan menyajikan tagihan bruto kepada Pemerintah sebagai aset untuk biaya-biaya yang terjadi ditambah marjin yang diakui untuk semua pekerjaan.

128

129


- 21 -

p. Sewa

Sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substantial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Sewa lainnya, yang tidak memenuhi kriteria tersebut, diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

Sebagai lessee

Aset pada sewa pembiayaan dicatat pada awal masa sewa sebesar nilai wajar aset sewaan Perusahaan yang ditentukan pada awal kontrak atau, jika lebih rendah, sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Liabilitas kepada lessor disajikan sebagai liabilitas sewa pembiayaan.

Pembayaran sewa harus dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan bagian yang merupakan pengurangan dari liabilitas sewa sehingga mencapai suatu tingkat bunga konstan (tetap) atas saldo liabilitas. Rental kontinjen dibebankan pada periode terjadinya.

Pembayaran sewa operasi diakui sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa, kecuali terdapat dasar sistematis lain yang dapat lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat aset yang dinikmati pengguna. Rental kontinjen diakui sebagai beban di dalam periode terjadinya.

Dalam hal insentif diperoleh dalam sewa operasi, insentif tersebut diakui sebagai liabilitas. Keseluruhan manfaat dari insentif diakui sebagai pengurangan dari biaya sewa dengan dasar garis lurus kecuali terdapat dasar sistematis lain yang lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat yang dinikmati pengguna.

q. Provisi

Provisi diakui ketika Perusahaan memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, kemungkinan besar Perusahaan diharuskan menyelesaikan kewajiban dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Jumlah yang diakui sebagai provisi adalah hasil estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan, dengan mempertimbangkan risiko dan ketidakpastian yang meliputi kewajibannya. Apabila suatu provisi diukur menggunakan arus kas yang diperkirakan untuk menyelesaikan kewajiban kini, maka nilai tercatatnya adalah nilai kini dari arus kas.

Ketika beberapa atau seluruh manfaat ekonomi untuk penyelesaian provisi yang diharapkan dapat dipulihkan dari pihak ketiga, pinjaman diberikan diakui sebagai aset apabila terdapat kepastian bahwa penggantian akan diterima dan jumlah pinjaman diberikan dapat diukur secara andal.

r. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan bunga

Pendapatan bunga diakru berdasarkan waktu terjadinya dengan acuan jumlah pokok terhutang dan tingkat bunga yang berlaku. Pendapatan jasa

Pendapatan jasa (termasuk pengakuan pendapatan Penugasan Fasilitasi Penyiapan Proyek Kerjasama Pemerintah dan Swasta) diakui ketika jasa telah dilaksanakan, manfaat ekonomi besar kemungkinan akan mengalir ke entitas, dapat diukur, dan biaya-biaya yang terjadi atau untuk menyelesaikan dapat diukur secara andal. Perusahaan menyajikan tagihan bruto kepada Pemerintah sebagai aset untuk biaya-biaya yang terjadi ditambah marjin yang diakui untuk semua pekerjaan.


- 22 -

Beban

Beban diakui pada saat terjadinya.

s. Pajak Penghasilan Pajak saat terutang berdasarkan laba kena pajak untuk suatu tahun. Laba kena pajak berbeda dari laba sebelum pajak seperti yang dilaporkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain karena pos pendapatan atau beban yang dikenakan pajak atau dikurangkan pada tahun berbeda dan pos-pos yang tidak pernah dikenakan pajak atau tidak dapat dikurangkan. Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam periode yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku. Pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam laporan keuangan konsolidasian dengan dasar pengenaan pajak yang digunakan dalam perhitungan laba kena pajak. Liabilitas pajak tangguhan umumnya diakui untuk seluruh perbedaan temporer kena pajak. Aset pajak tangguhan umumnya diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar bahwa laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan. Aset dan liabilitas pajak tangguhan tidak diakui jika perbedaan temporer timbul dari pengakuan awal (bukan kombinasi bisnis) dari aset dan liabilitas suatu transaksi yang tidak mempengaruhi laba kena pajak atau laba akuntansi. Selain itu, liabilitas pajak tangguhan tidak diakui jika perbedaan temporer timbul dari pengakuan awal goodwill. Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku dalam periode ketika liabilitas diselesaikan atau aset dipulihkan dengan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan. Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara Perusahaan ekspektasikan, pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya. Jumlah tercatat aset pajak tangguhan dikaji ulang pada akhir periode pelaporan dan dikurangi jumlah tercatatnya jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut. Pajak kini dan pajak tangguhan diakui sebagai beban atau penghasilan dalam laba rugi, kecuali sepanjang pajak penghasilan yang berasal dari transaksi atau kejadian yang diakui, diluar laba rugi (baik dalam penghasilan komprehensif lain maupun secara langsung di ekuitas), dalam hal tersebut pajak juga diakui di luar laba rugi.

t. Imbalan Kerja

Imbalan pasca kerja Perusahaan memberikan imbalan pasca kerja imbalan pasti untuk karyawan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003. Tidak terdapat pendanaan yang disisihkan oleh Perusahaan sehubungan dengan imbalan pasca kerja ini.

129

130


- 23 -

Imbalan pasca-kerja yang dicatat sebagai imbalan manfaat pasti ditentukan menggunakan teknik aktuaria dengan metode Projected Unit Credit dengan penilaian aktuaria yang dilakukan setiap akhir periode pelaporan. Pengukuran kembali imbalan pasti neto terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuaria, dampak dari perubahan plafon aset (jika ada) dan pengembalian aset program (tidak termasuk bunga) yang secara langsung tercermin dalam laporan posisi keuangan yang dibebankan atau dikreditkan dalam penghasilan komprehensif lain pada periode terjadinya. Pengukuran kembali yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain tercermin segera dalam saldo laba. Biaya jasa lalu diakui dalam laba rugi pada periode amendemen program. Bunga neto ditentukan dengan menggunakan tarif diskonto pada awal periode dengan liabilitas atau aset imbalan pasti neto. Komponen biaya imbalan pasti sebagai berikut: (i) biaya jasa (termasuk biaya jasa saat ini, biaya jasa lalu, serta keuntungan dan kerugian kurtailmen dan penyelesaian); (ii) beban atau pendapatan bunga neto; dan (iii) pengukuran kembali.

Perusahaan menyajikan dua komponen awal biaya imbalan pasti di laba rugi. Keuntungan dan kerugian kurtailmen dicatat sebagai biaya jasa lalu. Imbalan kerja jangka panjang lainnya Perusahaan memberikan imbalan kerja jangka panjang lainnya berupa cuti besar kepada karyawan yang telah bekerja selama 6 (enam) tahun atau lebih secara terus-menerus.

Perhitungan imbalan kerja jangka panjang lainnya ditentukan dengan menggunakan metode Projected Unit Credit. Jumlah diakui sebagai imbalan kerja jangka panjang lainnya di laporan posisi keuangan adalah nilai kini kewajiban imbalan pasti.

4. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN ESTIMASI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Dalam penerapan kebijakan akuntansi, sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 3, Direksi diwajibkan untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi mengenai nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia dari sumber lain. Estimasi dan asumsi yang terkait didasarkan pada pengalaman historis dan faktor-faktor lain yang dianggap relevan. Hasil aktualnya mungkin berbeda dari estimasi tersebut.

Estimasi dan asumsi yang mendasari ditelaah secara berkelanjutan. Revisi estimasi akuntansi diakui dalam periode dimana estimasi tersebut direvisi jika revisi hanya mempengaruhi periode tersebut, atau pada periode revisi dan periode masa depan jika revisi mempengaruhi periode saat ini dan masa depan.

Pertimbangan Kritis dalam Penerapan Kebijakan Akuntansi

Berikut ini adalah pertimbangan kritis, selain yang berkaitan dengan estimasi, di mana Direksi telah membuat suatu proses penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan dan memiliki pengaruh paling signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan.

Sumber Utama Estimasi Ketidakpastian

Informasi tentang asumsi utama yang dibuat mengenai masa depan dan sumber utama dari estimasi ketidakpastian lain pada akhir periode pelaporan, yang memiliki risiko signifikan yang mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya dijelaskan dibawah ini.

130

131


- 23 -

Imbalan pasca-kerja yang dicatat sebagai imbalan manfaat pasti ditentukan menggunakan teknik aktuaria dengan metode Projected Unit Credit dengan penilaian aktuaria yang dilakukan setiap akhir periode pelaporan. Pengukuran kembali imbalan pasti neto terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuaria, dampak dari perubahan plafon aset (jika ada) dan pengembalian aset program (tidak termasuk bunga) yang secara langsung tercermin dalam laporan posisi keuangan yang dibebankan atau dikreditkan dalam penghasilan komprehensif lain pada periode terjadinya. Pengukuran kembali yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain tercermin segera dalam saldo laba. Biaya jasa lalu diakui dalam laba rugi pada periode amendemen program. Bunga neto ditentukan dengan menggunakan tarif diskonto pada awal periode dengan liabilitas atau aset imbalan pasti neto. Komponen biaya imbalan pasti sebagai berikut: (i) biaya jasa (termasuk biaya jasa saat ini, biaya jasa lalu, serta keuntungan dan kerugian kurtailmen dan penyelesaian); (ii) beban atau pendapatan bunga neto; dan (iii) pengukuran kembali.

Perusahaan menyajikan dua komponen awal biaya imbalan pasti di laba rugi. Keuntungan dan kerugian kurtailmen dicatat sebagai biaya jasa lalu. Imbalan kerja jangka panjang lainnya Perusahaan memberikan imbalan kerja jangka panjang lainnya berupa cuti besar kepada karyawan yang telah bekerja selama 6 (enam) tahun atau lebih secara terus-menerus.

Perhitungan imbalan kerja jangka panjang lainnya ditentukan dengan menggunakan metode Projected Unit Credit. Jumlah diakui sebagai imbalan kerja jangka panjang lainnya di laporan posisi keuangan adalah nilai kini kewajiban imbalan pasti.

4. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN ESTIMASI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Dalam penerapan kebijakan akuntansi, sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 3, Direksi diwajibkan untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi mengenai nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia dari sumber lain. Estimasi dan asumsi yang terkait didasarkan pada pengalaman historis dan faktor-faktor lain yang dianggap relevan. Hasil aktualnya mungkin berbeda dari estimasi tersebut.

Estimasi dan asumsi yang mendasari ditelaah secara berkelanjutan. Revisi estimasi akuntansi diakui dalam periode dimana estimasi tersebut direvisi jika revisi hanya mempengaruhi periode tersebut, atau pada periode revisi dan periode masa depan jika revisi mempengaruhi periode saat ini dan masa depan.

Pertimbangan Kritis dalam Penerapan Kebijakan Akuntansi

Berikut ini adalah pertimbangan kritis, selain yang berkaitan dengan estimasi, di mana Direksi telah membuat suatu proses penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan dan memiliki pengaruh paling signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan.

Sumber Utama Estimasi Ketidakpastian

Informasi tentang asumsi utama yang dibuat mengenai masa depan dan sumber utama dari estimasi ketidakpastian lain pada akhir periode pelaporan, yang memiliki risiko signifikan yang mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya dijelaskan dibawah ini.


- 24 -

Rugi Penurunan Nilai Pinjaman Diberikan dan Piutang atas Penugasan Fasilitasi Penyiapan Proyek

Perusahaan menilai penurunan nilai pinjaman diberikan dan piutang atas penugasan fasilitasi penyiapan proyek pada setiap tanggal pelaporan. Dalam menentukan apakah rugi penurunan nilai harus dicatat dalam laba rugi, manajemen membuat penilaian, apakah terdapat bukti objektif bahwa kerugian telah terjadi. Manajemen juga membuat penilaian atas metodologi dan asumsi untuk memperkirakan jumlah dan waktu arus kas masa depan yang ditinjau kembali secara berkala untuk mengurangi perbedaan antara estimasi kerugian dan kerugian aktualnya.

Nilai tercatat pinjaman diberikan dan piutang atas penugasan fasilitasi penyiapan proyek diungkapkan pada Catatan 8 dan 9. Taksiran Masa Manfaat Ekonomis Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud

Masa manfaat setiap aset tetap dan aset tak berwujud Perusahaan ditentukan berdasarkan kegunaan yang diharapkan dari penggunaan aset tersebut. Estimasi ini ditentukan berdasarkan evaluasi teknis internal dan pengalaman Perusahaan atas aset sejenis. Masa manfaat setiap aset dilihat kembali secara periodik dan disesuaikan apabila perkiraan berbeda dengan estimasi sebelumnya karena keausan, keusangan teknis dan komersial, hukum atau keterbatasan lainnya atas pemakaian aset. Namun terdapat kemungkinan bahwa hasil operasi dimasa mendatang dapat dipengaruhi secara signifikan oleh perubahan atas jumlah serta periode pencatatan biaya yang diakibatkan karena perubahan faktor yang disebutkan diatas.

Tidak terdapat perubahan masa manfaat aset tetap dan aset tak berwujud selama periode berjalan. Nilai tercatat aset tetap dan aset tak berwujud diungkapkan pada Catatan 14 dan 15. Pajak Penghasilan Dalam situasi tertentu, Perusahaan tidak dapat menentukan secara pasti jumlah utang pajak pada saat ini atau masa depan karena proses pemeriksaan, atau negosiasi dengan otoritas perpajakan. Ketidakpastian timbul terkait dengan interpretasi dari peraturan perpajakan yang kompleks dan jumlah dan waktu dari penghasilan kena pajak di masa depan. Dalam menentukan jumlah yang harus diakui terkait dengan utang pajak yang tidak pasti, Perusahaan menerapkan pertimbangan yang sama yang akan digunakan dalam menentukan jumlah cadangan yang harus diakui sesuai dengan PSAK 57 : Provisi, Liabilitas Kontijensi dan Aset Kontijensi. Pajak penghasilan telah diungkapkan dalam Catatan 22c.

Imbalan Kerja Kewajiban imbalan kerja ditentukan oleh penilaian aktuaris dengan menggunakan beberapa asumsi diantaranya tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji dan tingkat kematian. Walaupun asumsi Perusahaan dianggap tepat dan wajar, namun perubahan signifikan pada kenyataannya atau perubahan signifikan dalam asumsi yang digunakan dapat berpengaruh secara signifikan terhadap kewajiban imbalan kerja Perusahaan. Nilai tercatat kewajiban imbalan kerja telah diungkapkan pada Catatan 23. Penilaian Instrumen Keuangan Seperti dijelaskan dalam Catatan 35, Perusahaan menggunakan teknik penilaian yang meliputi input yang tidak didasarkan pada data pasar yang dapat diobservasi untuk mengestimasi nilai wajar dari beberapa jenis instrumen keuangan. Catatan 35 memberikan informasi yang rinci mengenai asumsi utama yang digunakan dalam menentukan nilai wajar instrumen keuangan, serta analisis sensitivitas yang rinci untuk asumsi tersebut. Direksi berpendapat bahwa teknik penilaian yang dipilih dan asumsi yang digunakan adalah tepat dalam menentukan nilai wajar dari instrumen keuangan.

131

132


- 25 -

5. KAS DAN SETARA KAS 30 Juni2016 2015 2014 2013Rp Rp Rp Rp

Kas 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000

Bank Rupiah

Pihak berelasi (Catatan 29)PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 52.414.512.304 20.156.487.883 1.124.486.635 9.509.072.417 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 17.639.602 18.329.226 15.604.291 24.231.417.195

Jumlah 52.432.151.906 20.174.817.109 1.140.090.926 33.740.489.612

Pihak ketigaPT Bank Danamon Tbk 201.164.320.303 39.628.695.645 18.743.624.148 11.218.464.117 PT Bank Muamalat Indonesia Tbk 1.285.261.786 - - -PT Bank ANZ Indonesia 208.147.393 398.342.061 399.483.754 438.454.984 Standard Chartered Bank 9.512.595 8.868.595 12.444.887 807.925.726 PT Bank International Indonesia Tbk 4.109.050 9.165.681 20.367.015 1.803.727.331 PT Bank Permata Tbk 3.884.626 81.936.057 4.522.776 2.418.461 PT Bank UOB Indonesia 3.198.977 3.434.000 - -

Jumlah 202.678.434.730 40.130.442.039 19.180.442.580 14.270.990.619

Jumlah 255.110.586.636 60.305.259.148 20.320.533.506 48.011.480.231

Dollar Amerika SerikatPihak berelasi (Catatan 29)

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 46.061.728 48.576.058 75.509.805 74.568.523

Pihak ketigaPT Bank International Indonesia Tbk 212.308.952.798 2.573.655.346 7.651.847.110 1.937.949.953 Standard Chartered Bank 169.084.064.016 42.000.006.897 26.605.097.469 495.714.929 PT Bank ANZ Indonesia 30.389.255.691 2.270.644.447 7.931.702.202 4.173.422.183 PT Bank Danamon Tbk 6.877.807.575 8.099.140.375 40.208.692 39.549.161 Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ 39.342.300 - - -

Jumlah 418.699.422.380 54.943.447.065 42.228.855.473 6.646.636.226

Jumlah 418.745.484.108 54.992.023.123 42.304.365.278 6.721.204.749

Jumlah 673.856.070.744 115.297.282.271 62.624.898.784 54.732.684.980

Deposito berjangka Rupiah

Pihak berelasi (Catatan 29)PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 2.519.472.000.000 2.440.000.000.000 278.294.000.000 110.236.000.000 PT Bank Jateng 676.531.173.363 - - -PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 300.000.000.000 - 125.000.000.000 -PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 222.745.151.500 - - -PT Bank Nagari 206.201.709.156 - 202.419.906.671 -PT Bank DKI 203.409.872.907 200.000.000.000 - -PT Bank Jabar Banten Tbk 203.390.684.932 400.000.000.000 - 3.800.136.738 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 159.543.235.625 - - -

Jumlah 4.491.293.827.483 3.040.000.000.000 605.713.906.671 114.036.136.738

31 Desember

132

133


- 25 -

5. KAS DAN SETARA KAS 30 Juni2016 2015 2014 2013Rp Rp Rp Rp

Kas 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000

Bank Rupiah

Pihak berelasi (Catatan 29)PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 52.414.512.304 20.156.487.883 1.124.486.635 9.509.072.417 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 17.639.602 18.329.226 15.604.291 24.231.417.195

Jumlah 52.432.151.906 20.174.817.109 1.140.090.926 33.740.489.612

Pihak ketigaPT Bank Danamon Tbk 201.164.320.303 39.628.695.645 18.743.624.148 11.218.464.117 PT Bank Muamalat Indonesia Tbk 1.285.261.786 - - -PT Bank ANZ Indonesia 208.147.393 398.342.061 399.483.754 438.454.984 Standard Chartered Bank 9.512.595 8.868.595 12.444.887 807.925.726 PT Bank International Indonesia Tbk 4.109.050 9.165.681 20.367.015 1.803.727.331 PT Bank Permata Tbk 3.884.626 81.936.057 4.522.776 2.418.461 PT Bank UOB Indonesia 3.198.977 3.434.000 - -

Jumlah 202.678.434.730 40.130.442.039 19.180.442.580 14.270.990.619

Jumlah 255.110.586.636 60.305.259.148 20.320.533.506 48.011.480.231


PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 46.061.728 48.576.058 75.509.805 74.568.523

Pihak ketigaPT Bank International Indonesia Tbk 212.308.952.798 2.573.655.346 7.651.847.110 1.937.949.953 Standard Chartered Bank 169.084.064.016 42.000.006.897 26.605.097.469 495.714.929 PT Bank ANZ Indonesia 30.389.255.691 2.270.644.447 7.931.702.202 4.173.422.183 PT Bank Danamon Tbk 6.877.807.575 8.099.140.375 40.208.692 39.549.161 Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ 39.342.300 - - -

Jumlah 418.699.422.380 54.943.447.065 42.228.855.473 6.646.636.226

Jumlah 418.745.484.108 54.992.023.123 42.304.365.278 6.721.204.749

Jumlah 673.856.070.744 115.297.282.271 62.624.898.784 54.732.684.980

Deposito berjangka Rupiah

Pihak berelasi (Catatan 29)PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 2.519.472.000.000 2.440.000.000.000 278.294.000.000 110.236.000.000 PT Bank Jateng 676.531.173.363 - - -PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 300.000.000.000 - 125.000.000.000 -PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 222.745.151.500 - - -PT Bank Nagari 206.201.709.156 - 202.419.906.671 -PT Bank DKI 203.409.872.907 200.000.000.000 - -PT Bank Jabar Banten Tbk 203.390.684.932 400.000.000.000 - 3.800.136.738 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 159.543.235.625 - - -

Jumlah 4.491.293.827.483 3.040.000.000.000 605.713.906.671 114.036.136.738

31 Desember


- 26 -

30 Juni2016 2015 2014 2013Rp Rp Rp Rp

Pihak ketigaPT Bank Bukopin Tbk 2.150.000.000.000 2.000.000.000.000 - - PT Bank Muamalat Indonesia Tbk 1.328.178.161.665 591.800.000.000 417.120.224.419 160.731.149.220 PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk 203.390.684.931 25.000.000.000 250.000.000.000 52.237.300.000 PT Bank Mandiri Taspen Pos 125.922.465.753 - - - PT Bank Panin Tbk 100.000.000.000 - 150.000.000.000 108.000.000.000 PT Bank ICBC 72.203.212.740 - - - PT Bank UOB Indonesia - - - 43.000.000.000 PT Bank Danamon Tbk - - - 41.000.000.000

Jumlah 3.979.694.525.089 2.616.800.000.000 817.120.224.419 404.968.449.220

Jumlah 8.470.988.352.572 5.656.800.000.000 1.422.834.131.090 519.004.585.958

Dollar Amerika SerikatPihak ketiga

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk 132.395.321.357 - - -PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk 131.800.000.000 - - -

Jumlah 264.195.321.357 - - -

Jumlah 8.735.183.673.929 5.656.800.000.000 1.422.834.131.090 519.004.585.958

Jumlah 9.409.089.744.673 5.772.147.282.271 1.485.509.029.874 573.787.270.938

Tingkat bunga deposito berjangkaper tahunRupiah 7,50% - 10,00% 9,50% - 10,25% 9,75% - 11,00% 9,00% - 12,00% Dollar Amerika Serikat 1,75% - 2,00% - - -

31 Desember

6. DANA DIBATASI PENGGUNAANNYA

30 Juni2016 2015 2014 2013Rp Rp Rp Rp

BankDollar Amerika Serikat

Pihak ketigaPT Bank Maybank Indonesia Tbk 65.918.546.369 - - -

Deposito berjangkaRupiah

Pihak ketigaPT Bank International Indonesia Tbk - - - 318.780.000.000

Jumlah 65.918.546.369 - - 318.780.000.000

Tingkat bunga deposito berjangkadibatasi penggunaannya per tahun - - - 8,50%

31 Desember

Tahun 2016, bank dibatasi penggunaannya merupakan dana sehubungan dengan perjanjian pembiayaan antara Perusahaan dengan Agence Francaise De Developpement (AFD) (Catatan 30e). Tahun 2013, deposito berjangka dibatasi penggunaannya merupakan deposito yang dijadikan sebagai jaminan atas utang bank yang diterima dari PT Bank International Indonesia Tbk (Catatan 16). Pada tanggal 2 Desember 2014, utang bank kepada PT Bank International Indonesia Tbk telah dilunasi dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya telah dicairkan.

133

134


- 27 -

7. EFEK-EFEK

Berdasarkan jenis dan tujuan investasi, efek-efek adalah sebagai berikut:

30 Juni2016 2015 2014 2013Rp Rp Rp Rp

Pihak berelasi (Catatan 29)Rupiah

Dimiliki hingga jatuh tempoSurat Perbendaharaan Negara - 6.177.395.573.785 - -

Tersedia untuk dijualReksadana Penyertaan Terbatas

(RDPT)Mandiri Optima Terbatas 5 - 60.543.649.616 108.438.527.678 109.655.800.304

ReksadanaReksa Dana Danareksa Melati Pendapatan Tetap Multi Plus 321.040.866.458 - - -Mandiri Obligasi Optima II 101.014.637.372 - - -

Medium Term NotesPerum Perumnas Tahun 2013 Seri B 50.000.000.000 - - -Perum Perumnas Tahun 2012 Seri A - 50.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 PP Tahap XVI Tahun 2012 - - - 20.000.000.000

ObligasiObligasi Berkelanjutan II Waskita Karya Tahap I Tahun 2016 277.350.959.000 - - -Obligasi I Pelindo I Gerbang Nusantara Th 2016 Seri B 19.001.900.000 - - -Obligasi I Pelindo I Gerbang Nusantara Th 2016 Seri C 17.001.700.000 - - -Obligasi Berkelanjutan III SMF Tahap IV Tahun 2016 Seri B 15.019.305.000 - - -Obligasi I Pelindo I Gerbang Nusantara Th 2016 Seri D 1.006.161.000 - - -Obligasi FR0053 - 19.562.700.000 - -Obligasi Berkelanjutan I Waskita Karya II 2015 Seri B - 5.050.575.000 - -

Jumlah 801.435.528.830 135.156.924.616 118.438.527.678 139.655.800.304

Nilai w ajar melalui laba rugiObligasi

Waskita Karya I Tahun 2014 - - 100.011.700.000 -

Jumlah 801.435.528.830 6.312.552.498.401 218.450.227.678 139.655.800.304

31 Desember

134

135


- 27 -

7. EFEK-EFEK

Berdasarkan jenis dan tujuan investasi, efek-efek adalah sebagai berikut:

30 Juni2016 2015 2014 2013Rp Rp Rp Rp

Pihak berelasi (Catatan 29)Rupiah

Dimiliki hingga jatuh tempoSurat Perbendaharaan Negara - 6.177.395.573.785 - -


(RDPT)Mandiri Optima Terbatas 5 - 60.543.649.616 108.438.527.678 109.655.800.304

ReksadanaReksa Dana Danareksa Melati Pendapatan Tetap Multi Plus 321.040.866.458 - - -Mandiri Obligasi Optima II 101.014.637.372 - - -

Medium Term NotesPerum Perumnas Tahun 2013 Seri B 50.000.000.000 - - -Perum Perumnas Tahun 2012 Seri A - 50.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 PP Tahap XVI Tahun 2012 - - - 20.000.000.000

ObligasiObligasi Berkelanjutan II Waskita Karya Tahap I Tahun 2016 277.350.959.000 - - -Obligasi I Pelindo I Gerbang Nusantara Th 2016 Seri B 19.001.900.000 - - -Obligasi I Pelindo I Gerbang Nusantara Th 2016 Seri C 17.001.700.000 - - -Obligasi Berkelanjutan III SMF Tahap IV Tahun 2016 Seri B 15.019.305.000 - - -Obligasi I Pelindo I Gerbang Nusantara Th 2016 Seri D 1.006.161.000 - - -Obligasi FR0053 - 19.562.700.000 - -Obligasi Berkelanjutan I Waskita Karya II 2015 Seri B - 5.050.575.000 - -

Jumlah 801.435.528.830 135.156.924.616 118.438.527.678 139.655.800.304

Nilai w ajar melalui laba rugiObligasi

Waskita Karya I Tahun 2014 - - 100.011.700.000 -

Jumlah 801.435.528.830 6.312.552.498.401 218.450.227.678 139.655.800.304

31 Desember


- 28 -

30 Juni2016 2015 2014 2013Rp Rp Rp Rp

Dollar Amerika SerikatTersedia untuk dijual/Diukur pada nilai

w ajar melalui penghasilankomprehensif lainSukuk Indonesia Global Sukuk 230.650.000.000 - - - Obligasi Obligasi Republic of Indonesia 65.900.000.000 - - - Obligasi Pertamina 65.900.000.000 - - - Obligasi Pelabuhan Indonesia II (Persero) 65.900.000.000 - - -

Jumlah 428.350.000.000 - - -

Pihak ketigaRupiah


(RDPT)AAA Pembangunan Indonesia - - 50.851.153.938 164.222.548.128

ReksadanaReksa Dana Trimegah Dana Tetap Nusantara 283.902.050.969 - - - Insight Infra Development 280.318.227.573 - - - Unit Kreasi Premier ETF SMInfra18 28.325.700.000 26.388.900.000 30.181.800.000 - Reksa Dana Makara Prima 25.563.191.957 - - -

ObligasiBFI Finance Indonesia III Seri C Tahun 2016 20.089.120.000 - - - Mitra Adiperkasa tahap III Seri B - 29.882.794.200 30.135.000.000 - Obligasi Berkelanjutan II Adira Finance II Tahun 2013 Seri B - - - 99.810.000.000 Serasi Autoraya II Tahun 2011 Seri C - - - 14.989.500.000 Thames PAM Jaya I Tahun 2008 Seri C - - - 10.363.000.000 San Finance II Tahun 2012 Seri C - - - 4.970.500.000 Medco Energi Int'l III Tahun 2012 - - - 4.763.000.000

Jumlah 638.198.290.499 56.271.694.200 111.167.953.938 299.118.548.128

Jumlah 1.867.983.819.329 6.368.824.192.601 329.618.181.616 438.774.348.432

31 Desember

135

136


- 29 -

Rincian efek-efek berdasarkan penerbit dan peringkat obligasi adalah sebagai berikut:

Rp Peringkat Rp Peringkat Rp Peringkat Rp PeringkatRupiah

Surat Perbendaharaan NegaraPihak berelasi (Catatan 29)

Pemerintah Indonesia - - 6.177.395.573.785 - - - - -

Reksadana Peny ertaan Terbatas(RDPT)Pihak berelasi (Catatan 29)

Mandiri Management Inv estasi - - 60.543.649.616 - 108.438.527.678 - 109.655.800.304 -Pihak ketiga

PT AAA Asset Management - - - - 50.851.153.938 - 164.222.548.128 -Jumlah - 60.543.649.616 159.289.681.616 273.878.348.432

ReksadanaPihak berelasi (Catatan 29)

PT Danareksa (Persero) 321.040.866.458 - - - - - - -PT Mandiri Manajemen Inv estasi 101.014.637.372 - - - - - - -

Jumlah 422.055.503.830 - - -

Pihak ketigaPT Trimegah Asset Management 283.902.050.969 - - - - - - -PT Insight Inv estments

Management 280.318.227.573 - - - - - - -PT Indoprimer Inv estment

Management 28.325.700.000 - 26.388.900.000 - 30.181.800.000 - - -PT Bahana TCW Inv estment

Management 25.563.191.957 - - - - - - -Jumlah 618.109.170.499 26.388.900.000 30.181.800.000 -

Jumlah 1.040.164.674.329 26.388.900.000 30.181.800.000 -

Medium Term NotesPihak berelasi (Catatan 29)

Perum Perumnas 50.000.000.000 - 50.000.000.000 - 10.000.000.000 - 10.000.000.000 -PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk - - - - - - 20.000.000.000 id A

Jumlah 50.000.000.000 50.000.000.000 10.000.000.000 30.000.000.000

ObligasiPihak berelasi (Catatan 29)

Pemerintah Indonesia - - 19.562.700.000 - - - - -PT Waskita Kary a (Persero) Tbk 277.350.959.000 id A 5.050.575.000 id A 100.011.700.000 id A - -PT Pelabuhan Indonesia I

(Persero) 37.009.761.000 id AA - - - - - -PT Sarana Multigriy a

Finansial (Persero) 15.019.305.000 id AA+ - - - - - -Jumlah 329.380.025.000 24.613.275.000 100.011.700.000 -

Pihak ketigaPT BFI Finance Indonesia Tbk 20.089.120.000 id A+ - - - - - -PT Mitra Adiperkasa Tbk - - 29.882.794.200 id AA- 30.135.000.000 id AA- - -PT Adira Finance - - - - - - 99.810.000.000 id AA+PT Serasi Autoray a - - - - - - 14.989.500.000 id A+PT Thames PAM Jay a - - - - - - 10.363.000.000 id APT Sury a Artha

Nusantara Finance - - - - - - 4.970.500.000 id AA-PT Medco Energi

Internasional Tbk - - - - - - 4.763.000.000 id AA-Jumlah 20.089.120.000 29.882.794.200 30.135.000.000 134.896.000.000

Jumlah 349.469.145.000 54.496.069.200 130.146.700.000 134.896.000.000

Jumlah 1.439.633.819.329 6.368.824.192.601 329.618.181.616 438.774.348.432

30 Juni 2016 31 Desember 2015 31 Desember 2014 31 Desember 2013

136

137


- 29 -

Rincian efek-efek berdasarkan penerbit dan peringkat obligasi adalah sebagai berikut:

Rp Peringkat Rp Peringkat Rp Peringkat Rp PeringkatRupiah

Surat Perbendaharaan NegaraPihak berelasi (Catatan 29)

Pemerintah Indonesia - - 6.177.395.573.785 - - - - -

Reksadana Peny ertaan Terbatas(RDPT)Pihak berelasi (Catatan 29)

Mandiri Management Inv estasi - - 60.543.649.616 - 108.438.527.678 - 109.655.800.304 -Pihak ketiga

PT AAA Asset Management - - - - 50.851.153.938 - 164.222.548.128 -Jumlah - 60.543.649.616 159.289.681.616 273.878.348.432

ReksadanaPihak berelasi (Catatan 29)

PT Danareksa (Persero) 321.040.866.458 - - - - - - -PT Mandiri Manajemen Inv estasi 101.014.637.372 - - - - - - -

Jumlah 422.055.503.830 - - -

Pihak ketigaPT Trimegah Asset Management 283.902.050.969 - - - - - - -PT Insight Inv estments

Management 280.318.227.573 - - - - - - -PT Indoprimer Inv estment

Management 28.325.700.000 - 26.388.900.000 - 30.181.800.000 - - -PT Bahana TCW Inv estment

Management 25.563.191.957 - - - - - - -Jumlah 618.109.170.499 26.388.900.000 30.181.800.000 -

Jumlah 1.040.164.674.329 26.388.900.000 30.181.800.000 -

Medium Term NotesPihak berelasi (Catatan 29)

Perum Perumnas 50.000.000.000 - 50.000.000.000 - 10.000.000.000 - 10.000.000.000 -PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk - - - - - - 20.000.000.000 id A

Jumlah 50.000.000.000 50.000.000.000 10.000.000.000 30.000.000.000


Pemerintah Indonesia - - 19.562.700.000 - - - - -PT Waskita Kary a (Persero) Tbk 277.350.959.000 id A 5.050.575.000 id A 100.011.700.000 id A - -PT Pelabuhan Indonesia I

(Persero) 37.009.761.000 id AA - - - - - -PT Sarana Multigriy a

Finansial (Persero) 15.019.305.000 id AA+ - - - - - -Jumlah 329.380.025.000 24.613.275.000 100.011.700.000 -

Pihak ketigaPT BFI Finance Indonesia Tbk 20.089.120.000 id A+ - - - - - -PT Mitra Adiperkasa Tbk - - 29.882.794.200 id AA- 30.135.000.000 id AA- - -PT Adira Finance - - - - - - 99.810.000.000 id AA+PT Serasi Autoray a - - - - - - 14.989.500.000 id A+PT Thames PAM Jay a - - - - - - 10.363.000.000 id APT Sury a Artha

Nusantara Finance - - - - - - 4.970.500.000 id AA-PT Medco Energi

Internasional Tbk - - - - - - 4.763.000.000 id AA-Jumlah 20.089.120.000 29.882.794.200 30.135.000.000 134.896.000.000

Jumlah 349.469.145.000 54.496.069.200 130.146.700.000 134.896.000.000

Jumlah 1.439.633.819.329 6.368.824.192.601 329.618.181.616 438.774.348.432



- 30 -

Rp Peringkat Rp Peringkat Rp Peringkat Rp Peringkat

Dollar Amerika SerikatSukuk

Pihak berelasi (Catatan 29)Pemerintah Indonesia 230.650.000.000 BBB- - - - - - -


Pemerintah Indonesia 65.900.000.000 BBB- - - - - - -PT Pertamina (Persero) 65.900.000.000 BBB- - - - - - -PT Pelabuhan Indonesia II

(Persero) 65.900.000.000 BBB- - - - - - -Jumlah 428.350.000.000 - - -

Jumlah 1.867.983.819.329 6.368.824.192.601 329.618.181.616 438.774.348.432


Biaya perolehan efek yang dimiliki hingga jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp 6.177.395.573.785 dengan nilai diskonto yang belum diamortisasi sebesar Rp 72.604.426.215. Efek ini telah jatuh tempo pada tanggal 29 Februari 2016. Nilai wajar pada saat perolehan awal atas efek tersedia untuk dijual (AFS) pada tanggal 30 Juni 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp 1.627.323.389.071, Rp 176.289.544.810, Rp 301.814.226.612 dan Rp 423.180.625.668. Keuntungan yang belum direalisasi atas kenaikan nilai wajar efek di tahun 2016, 2015, 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp 10.010.430.258, Rp 15.139.074.006, Rp 27.803.955.004 dan Rp 15.593.722.764 yang dicatat sebagai penghasilan komprehensif lain. Perubahan yang belum direalisasi dalam nilai wajar efek tersedia untuk dijual:

30 Juni2016 2015 2014 2013Rp Rp Rp Rp

Saldo aw al 15.139.074.006 27.803.955.004 15.593.722.764 3.959.080.796Realisasi atas keuntungan penjualan (11.889.173.059) (14.820.716.891) (10.493.962.992) (2.486.756.643)Perubahan nilai w ajar efek 6.760.529.311 2.155.835.893 22.704.195.232 14.121.398.611Saldo akhir 10.010.430.258 15.139.074.006 27.803.955.004 15.593.722.764

31 Desember

8. PINJAMAN DIBERIKAN

Pinjaman diberikan menurut sektor infrastruktur adalah sebagai berikut:

30 Juni2016 2015 2014 2013Rp Rp Rp Rp

RupiahPihak berelasi (Catatan 29)

Ketenagalistrikan 8.260.979.662.036 7.854.431.155.501 - -Jalan 1.886.127.595.763 1.026.932.702.736 - 194.380.559.159 Transportasi 1.272.410.836.037 1.053.125.648.787 - -Multi sektor 1.094.674.412.855 553.418.032.790 694.638.455.186 143.839.178.872Sosial - Rumah Sakit Umum Daerah 489.714.155.619 401.516.358.819 - -Sosial - Pasar 84.129.674.000 106.778.424.000 - -Rolling Stock Kereta Api 73.957.530.000 - - -Air Minum 53.383.556.750 - - -Sosial - Terminal 20.050.673.679 25.576.673.679 - -

Jumlah 13.235.428.096.739 11.021.778.996.312 694.638.455.186 338.219.738.031

31 Desember

137

138


- 31 -

30 Juni2016 2015 2014 2013Rp Rp Rp Rp

Pihak ketigaKetenagalistrikan 840.398.457.992 855.838.826.007 390.850.120.737 354.628.567.080 Jalan 655.570.874.101 1.149.615.341.810 332.869.603.436 56.461.188.615 Telekomunikasi 594.072.456.989 449.823.060.822 449.521.991.630 338.263.563.628 Transportasi 511.251.552.211 516.682.259.856 465.176.586.092 409.114.887.119 Air minum 139.882.289.027 262.149.540.525 288.117.839.144 199.139.221.787 Sosial - Rumah Sakit 4.316.970.222 - - -

Jumlah 2.745.492.600.542 3.234.109.029.020 1.926.536.141.039 1.357.607.428.229

Jumlah 15.980.920.697.281 14.255.888.025.332 2.621.174.596.225 1.695.827.166.260


Multi sektor 2.579.529.358.421 2.713.083.408.545 2.434.790.639.145 2.028.703.215.295 Minyak dan gas bumi 913.495.840.286 546.282.000.000 - -

Jumlah 3.493.025.198.707 3.259.365.408.545 2.434.790.639.145 2.028.703.215.295

Pihak ketigaKetenagalistrikan 1.309.003.088.302 1.323.364.909.553 882.871.436.512 909.726.055.668 Minyak dan gas bumi 572.290.222.495 855.775.479.079 688.881.437.894 473.789.393.085 Telekomunikasi 128.119.157.872 135.099.106.991 61.889.000.000 -

Jumlah 2.009.412.468.669 2.314.239.495.623 1.633.641.874.406 1.383.515.448.753

Jumlah 5.502.437.667.376 5.573.604.904.168 4.068.432.513.551 3.412.218.664.048

Jumlah 21.483.358.364.657 19.829.492.929.500 6.689.607.109.776 5.108.045.830.308 Cadangan kerugian penurunan nilai (132.655.376.117) (121.038.135.680) (112.365.595.408) (46.605.296.690)

Jumlah - bersih 21.350.702.988.540 19.708.454.793.820 6.577.241.514.368 5.061.440.533.618

31 Desember

Pada tanggal 23 Desember 2015, Perusahaan menerima setoran modal dari pemerintah yang sebagian dalam pinjaman diberikan sebesar Rp 8.749.568.088.921 (Catatan 24). Pada tanggal 31 Desember 2015, nilai pinjaman diberikan yang berasal dari setoran modal saham meningkat menjadi Rp 8.771.455.621.024 karena adanya penarikan fasilitas pembiayaan.

138

139


- 31 -

30 Juni2016 2015 2014 2013Rp Rp Rp Rp

Pihak ketigaKetenagalistrikan 840.398.457.992 855.838.826.007 390.850.120.737 354.628.567.080 Jalan 655.570.874.101 1.149.615.341.810 332.869.603.436 56.461.188.615 Telekomunikasi 594.072.456.989 449.823.060.822 449.521.991.630 338.263.563.628 Transportasi 511.251.552.211 516.682.259.856 465.176.586.092 409.114.887.119 Air minum 139.882.289.027 262.149.540.525 288.117.839.144 199.139.221.787 Sosial - Rumah Sakit 4.316.970.222 - - -

Jumlah 2.745.492.600.542 3.234.109.029.020 1.926.536.141.039 1.357.607.428.229

Jumlah 15.980.920.697.281 14.255.888.025.332 2.621.174.596.225 1.695.827.166.260


Multi sektor 2.579.529.358.421 2.713.083.408.545 2.434.790.639.145 2.028.703.215.295 Minyak dan gas bumi 913.495.840.286 546.282.000.000 - -

Jumlah 3.493.025.198.707 3.259.365.408.545 2.434.790.639.145 2.028.703.215.295

Pihak ketigaKetenagalistrikan 1.309.003.088.302 1.323.364.909.553 882.871.436.512 909.726.055.668 Minyak dan gas bumi 572.290.222.495 855.775.479.079 688.881.437.894 473.789.393.085 Telekomunikasi 128.119.157.872 135.099.106.991 61.889.000.000 -

Jumlah 2.009.412.468.669 2.314.239.495.623 1.633.641.874.406 1.383.515.448.753

Jumlah 5.502.437.667.376 5.573.604.904.168 4.068.432.513.551 3.412.218.664.048

Jumlah 21.483.358.364.657 19.829.492.929.500 6.689.607.109.776 5.108.045.830.308 Cadangan kerugian penurunan nilai (132.655.376.117) (121.038.135.680) (112.365.595.408) (46.605.296.690)

Jumlah - bersih 21.350.702.988.540 19.708.454.793.820 6.577.241.514.368 5.061.440.533.618

31 Desember

Pada tanggal 23 Desember 2015, Perusahaan menerima setoran modal dari pemerintah yang sebagian dalam pinjaman diberikan sebesar Rp 8.749.568.088.921 (Catatan 24). Pada tanggal 31 Desember 2015, nilai pinjaman diberikan yang berasal dari setoran modal saham meningkat menjadi Rp 8.771.455.621.024 karena adanya penarikan fasilitas pembiayaan.


- 32 -

Pinjaman diberikan menurut jenis pembiayaan terdiri dari:

30 Juni2016 2015 2014 2013Rp Rp Rp Rp

RupiahPihak berelasi (Catatan 29)

Investasi 9.073.894.949.578 8.033.691.912.202 - -Modal kerja 4.161.533.147.161 2.988.087.084.110 694.638.455.186 338.219.738.031

Jumlah 13.235.428.096.739 11.021.778.996.312 694.638.455.186 338.219.738.031

Pihak ketigaInvestasi 2.099.656.808.042 2.057.953.136.483 1.477.014.149.413 1.218.122.333.954 Modal kerja 645.835.792.500 1.176.155.892.537 449.521.991.626 139.485.094.275

Jumlah 2.745.492.600.542 3.234.109.029.020 1.926.536.141.039 1.357.607.428.229

Jumlah 15.980.920.697.281 14.255.888.025.332 2.621.174.596.225 1.695.827.166.260


Investasi 3.493.025.198.707 3.259.365.408.545 2.434.790.639.145 2.028.703.215.295 Pihak ketiga

Investasi 2.009.412.468.669 2.314.239.495.623 1.633.641.874.406 1.383.515.448.753 Jumlah 5.502.437.667.376 5.573.604.904.168 4.068.432.513.551 3.412.218.664.048

Jumlah 21.483.358.364.657 19.829.492.929.500 6.689.607.109.776 5.108.045.830.308 Cadangan kerugian penurunan nilai (132.655.376.117) (121.038.135.680) (112.365.595.408) (46.605.296.690) Jumlah - bersih 21.350.702.988.540 19.708.454.793.820 6.577.241.514.368 5.061.440.533.618

31 Desember

Pinjaman diberikan berdasarkan jangka waktu:

30 Juni2016 2015 2014 2013Rp Rp Rp Rp

RupiahKurang dari 1 tahun 2.595.004.089.834 2.696.120.586.938 674.098.781.699 425.521.755.353 1 - 5 tahun 7.479.387.675.859 5.589.817.336.340 1.121.242.245.584 576.873.160.795 Lebih dari 5 tahun 5.906.528.931.588 5.969.950.102.055 825.833.568.942 693.432.250.113 Jumlah 15.980.920.697.281 14.255.888.025.332 2.621.174.596.225 1.695.827.166.260

Dollar Amerika SerikatKurang dari 1 tahun 399.813.306.130 288.879.946.327 347.822.750.392 -1 - 5 tahun 1.535.348.118.004 1.968.312.333.565 1.251.710.781.342 779.809.049.785 Lebih dari 5 tahun 3.567.276.243.242 3.316.412.624.275 2.468.898.981.817 2.632.409.614.262 Jumlah 5.502.437.667.376 5.573.604.904.168 4.068.432.513.551 3.412.218.664.048

Jumlah 21.483.358.364.657 19.829.492.929.500 6.689.607.109.776 5.108.045.830.308 Cadangan kerugian penurunan nilai (132.655.376.117) (121.038.135.680) (112.365.595.408) (46.605.296.690) Jumlah - bersih 21.350.702.988.540 19.708.454.793.820 6.577.241.514.368 5.061.440.533.618

31 Desember

139

140


- 33 -

Jumlah pinjaman diberikan berdasarkan kolektibilitas sebagai berikut:

30 Juni2016 2015 2014 2013Rp Rp Rp Rp

Belum jatuh tempo 21.373.674.984.604 19.754.836.479.975 6.660.460.599.960 5.103.798.184.310 1 - 90 hari 21.693.042.764 14.254.689.848 10.067.083.189 3.379.953.249 91 - 120 hari 2.384.539.845 507.091.928 9.052.899.333 867.692.749 121 - 180 hari 13.347.847.919 9.992.702.086 1.933.798.666 -Lebih dari 180 hari 72.257.949.525 49.901.965.663 8.092.728.628 -Jumlah 21.483.358.364.657 19.829.492.929.500 6.689.607.109.776 5.108.045.830.308 Cadangan kerugian penurunan nilai (132.655.376.117) (121.038.135.680) (112.365.595.408) (46.605.296.690) Jumlah - bersih 21.350.702.988.540 19.708.454.793.820 6.577.241.514.368 5.061.440.533.618

31 Desember

Biaya perolehan diamortisasi pinjaman diberikan adalah sebagai berikut:

30 Juni2016 2015 2014 2013Rp Rp Rp Rp

Pinjaman diberikan 21.483.358.364.657 19.829.492.929.500 6.689.607.109.776 5.108.045.830.308 Akrual bunga atas pinjaman

diberikan (Catatan 11) 198.360.620.501 67.611.552.120 25.528.666.266 20.575.554.491 Jumlah 21.681.718.985.158 19.897.104.481.620 6.715.135.776.042 5.128.621.384.799

31 Desember

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

30 Juni2016 2015 2014 2013Rp Rp Rp Rp

Saldo aw al periode 121.038.135.680 112.365.595.408 46.605.296.690 14.935.863.718 Penambahan (Catatan 27) 12.203.389.521 7.988.878.454 65.755.835.565 31.478.176.714Penurunan nilai (202.518.517) (462.732.060) (118.285.636) -Selisih kurs (383.630.567) 1.146.393.878 122.748.789 191.256.258Saldo akhir periode 132.655.376.117 121.038.135.680 112.365.595.408 46.605.296.690

31 Desember

Termasuk dalam cadangan kerugian penurunan nilai adalah pinjaman diberikan yang diturunkan nilainya secara individual masing-masing Rp 116.646.195.616, Rp 107.175.160.459, Rp 99.293.166.245 dan Rp 32.226.361.466 pada tanggal 30 Juni 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013.

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai atas pinjaman diberikan telah memadai untuk menutupi potensi kerugian. Pinjaman diberikan diklasifikasikan dalam pinjaman diberikan dan piutang dihitung dengan menggunakan metode biaya perolehan diamortisasi. Perusahaan melakukan lindung nilai pinjaman diberikan kepada pihak ketiga yang didenominasikan dalam Dollar Amerika Serikat untuk risiko nilai tukar mata uang asing melalui currency swap dengan mempertukarkan tingkat nilai tukar mata uang asing tetap terhadap nilai tukar mata uang asing variabel. Nilai wajar instrumen derivatif dijelaskan pada Catatan 18.

140

141


- 33 -

Jumlah pinjaman diberikan berdasarkan kolektibilitas sebagai berikut:

30 Juni2016 2015 2014 2013Rp Rp Rp Rp

Belum jatuh tempo 21.373.674.984.604 19.754.836.479.975 6.660.460.599.960 5.103.798.184.310 1 - 90 hari 21.693.042.764 14.254.689.848 10.067.083.189 3.379.953.249 91 - 120 hari 2.384.539.845 507.091.928 9.052.899.333 867.692.749 121 - 180 hari 13.347.847.919 9.992.702.086 1.933.798.666 -Lebih dari 180 hari 72.257.949.525 49.901.965.663 8.092.728.628 -Jumlah 21.483.358.364.657 19.829.492.929.500 6.689.607.109.776 5.108.045.830.308 Cadangan kerugian penurunan nilai (132.655.376.117) (121.038.135.680) (112.365.595.408) (46.605.296.690) Jumlah - bersih 21.350.702.988.540 19.708.454.793.820 6.577.241.514.368 5.061.440.533.618

31 Desember

Biaya perolehan diamortisasi pinjaman diberikan adalah sebagai berikut:

30 Juni2016 2015 2014 2013Rp Rp Rp Rp

Pinjaman diberikan 21.483.358.364.657 19.829.492.929.500 6.689.607.109.776 5.108.045.830.308 Akrual bunga atas pinjaman

diberikan (Catatan 11) 198.360.620.501 67.611.552.120 25.528.666.266 20.575.554.491 Jumlah 21.681.718.985.158 19.897.104.481.620 6.715.135.776.042 5.128.621.384.799

31 Desember

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

30 Juni2016 2015 2014 2013Rp Rp Rp Rp

Saldo aw al periode 121.038.135.680 112.365.595.408 46.605.296.690 14.935.863.718 Penambahan (Catatan 27) 12.203.389.521 7.988.878.454 65.755.835.565 31.478.176.714Penurunan nilai (202.518.517) (462.732.060) (118.285.636) -Selisih kurs (383.630.567) 1.146.393.878 122.748.789 191.256.258Saldo akhir periode 132.655.376.117 121.038.135.680 112.365.595.408 46.605.296.690

31 Desember

Termasuk dalam cadangan kerugian penurunan nilai adalah pinjaman diberikan yang diturunkan nilainya secara individual masing-masing Rp 116.646.195.616, Rp 107.175.160.459, Rp 99.293.166.245 dan Rp 32.226.361.466 pada tanggal 30 Juni 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013.

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai atas pinjaman diberikan telah memadai untuk menutupi potensi kerugian. Pinjaman diberikan diklasifikasikan dalam pinjaman diberikan dan piutang dihitung dengan menggunakan metode biaya perolehan diamortisasi. Perusahaan melakukan lindung nilai pinjaman diberikan kepada pihak ketiga yang didenominasikan dalam Dollar Amerika Serikat untuk risiko nilai tukar mata uang asing melalui currency swap dengan mempertukarkan tingkat nilai tukar mata uang asing tetap terhadap nilai tukar mata uang asing variabel. Nilai wajar instrumen derivatif dijelaskan pada Catatan 18.


- 34 -

9. PIUTANG ATAS PENUGASAN FASILITASI PENYIAPAN PROYEK

30 Juni2016 2015 2014 2013Rp Rp Rp Rp

Saldo aw al periode 13.349.652.072 44.387.153.346 12.569.081.805 5.004.763.529Biaya terjadi (Catatan 27) 8.591.061.867 10.101.253.593 27.668.058.197 27.637.479.423Margin diakui 1.288.659.281 1.515.188.039 4.150.013.344 4.145.621.913Subjumlah 23.229.373.220 56.003.594.978 44.387.153.346 36.787.864.865Pembayaran diterima - (42.653.942.906) - (24.218.783.060) Jumlah 23.229.373.220 13.349.652.072 44.387.153.346 12.569.081.805

31 Desember

Akun ini merupakan piutang dari Pemerintah Republik Indonesia berupa kompensasi dalam rangka penugasan untuk memfasilitasi penyiapan proyek kerja sama pemerintah dan swasta (Catatan 30a). Terhadap piutang usaha dari Pemerintah Republik Indonesia tidak diadakan cadangan kerugian penurunan nilai karena manajemen berpendapat seluruh piutang tersebut dapat tertagih.

10. BIAYA DIBAYAR DIMUKA 30 Juni2016 2015 2014 2013Rp Rp Rp Rp

Sew a kantor 5.080.282.017 7.095.746.292 12.851.668.499 18.517.716.359Asuransi 3.117.221.583 1.134.904.288 304.786.803 562.573.124Lain-lain 435.040.755 181.129.591 617.449.216 103.093.927Jumlah 8.632.544.355 8.411.780.171 13.773.904.518 19.183.383.410

31 Desember

Perusahaan melakukan perjanjian sewa ruangan kantor dengan PT Mulia Cemerlang Dian Persada untuk periode 12 Maret 2012 sampai dengan 11 Maret 2017.

11. PENDAPATAN MASIH HARUS DITERIMA

30 Juni2016 2015 2014 2013Rp Rp Rp Rp

Bunga atas pinjaman diberikan(Catatan 8) 198.360.620.501 67.611.552.120 25.528.666.266 20.575.554.491

Bunga atas deposito berjangka 20.957.342.830 3.000.596.164 6.926.915.977 1.984.792.206Bunga atas efek-efek 6.251.329.275 1.724.857.880 1.386.804.176 2.315.571.185Komitmen fee 63.194.444 87.786.806 24.763.686 127.818.486Jumlah 225.632.487.050 72.424.792.970 33.867.150.105 25.003.736.368

31 Desember

12. UANG MUKA PEMBELIAN RUANG KANTOR Perusahaan membeli unit kantor strata title dengan nilai Rp 362.340.000.000. Uang muka yang dibayarkan sehubungan dengan pembelian ini sebesar Rp 230.168.400.000 dan Rp 59.786.100.000 pada tanggal 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015.

141

142


- 35 -

13. PENYERTAAN SAHAM 30 Juni2016 2015 2014 2013Rp Rp Rp Rp

Investasi pada pengendalian bersama 683.205.624.958 662.422.266.929 644.982.737.092 413.288.631.575Tersedia untuk dijual (AFS) 3.600.000.000 - - -Total 686.805.624.958 662.422.266.929 644.982.737.092 413.288.631.575

31 Desember

Investasi pada pengendalian bersama entitas Perusahaan mempunyai investasi pada pengendalian bersama entitas pada PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) yang berkedudukan di Jakarta. IIF didirikan oleh Perusahaan bersama-sama dengan Asian Development Bank (ADB), International Finance Corporation (IFC), dan Deutsche Investitions - und Entwicklungsgesellschaft mbH (DEG) pada tanggal 15 Januari 2010. IIF mendapatkan izin usaha sebagai perusahaan pembiayaan infrastruktur berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. Kep-439/KM.10/2010 dan beroperasi komersial pada tanggal 6 Agustus 2010. Perusahaan memiliki penyertaan pada IIF sebesar 30% pada 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015, 33,88% pada 31 Desember 2014 dan 34,30% pada 31 Desember 2013. Investasi pada pengendalian bersama entitas pada IIF dicatat dengan menggunakan metode ekuitas pada laporan keuangan Perusahaan. Berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) sebagai pengganti rapat umum pemegang saham luar biasa Ref. No. 007/IIF/SHR-RES/X/2013 pada tanggal 16 Desember 2013, para pemegang saham menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor. Perusahaan menambah investasinya sebesar Rp 197.000.000.000. Perubahan modal ditempatkan dan disetor di IIF ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 10 Januari 2014. Ringkasan informasi keuangan dari pengendalian bersama entitas di atas adalah sebagai berikut:

30 Juni2016 2015 2014 2013Rp Rp Rp Rp

Jumlah aset 8.536.636.373.802 5.508.987.969.874 4.749.247.354.514 3.865.462.620.542

Jumlah liabilitas 6.259.284.290.607 3.300.913.746.780 2.845.520.267.469 2.055.793.496.418 Jumlah ekuitas 2.277.352.083.195 2.208.074.223.094 1.903.727.087.045 1.809.669.124.124 Jumlah liabilitas dan ekuitas 8.536.636.373.802 5.508.987.969.874 4.749.247.354.514 3.865.462.620.542

Jumlah pendapatan usaha periodeberjalan 220.886.645.027 306.346.821.599 292.647.240.015 126.614.657.743

Jumlah beban usaha periode berjalan (136.722.236.242) (202.920.792.265) (170.718.558.572) (93.271.442.198)

Laba bersih periode berjalan 59.400.344.175 74.640.230.223 91.824.220.031 27.536.552.458

Penghasilan komprehensif lain periodeberjalan 9.877.515.924 (2.847.094.173) 2.233.742.890 3.808.604.420

31 Desember

142

143


- 35 -

13. PENYERTAAN SAHAM 30 Juni2016 2015 2014 2013Rp Rp Rp Rp

Investasi pada pengendalian bersama 683.205.624.958 662.422.266.929 644.982.737.092 413.288.631.575Tersedia untuk dijual (AFS) 3.600.000.000 - - -Total 686.805.624.958 662.422.266.929 644.982.737.092 413.288.631.575

31 Desember

Investasi pada pengendalian bersama entitas Perusahaan mempunyai investasi pada pengendalian bersama entitas pada PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) yang berkedudukan di Jakarta. IIF didirikan oleh Perusahaan bersama-sama dengan Asian Development Bank (ADB), International Finance Corporation (IFC), dan Deutsche Investitions - und Entwicklungsgesellschaft mbH (DEG) pada tanggal 15 Januari 2010. IIF mendapatkan izin usaha sebagai perusahaan pembiayaan infrastruktur berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. Kep-439/KM.10/2010 dan beroperasi komersial pada tanggal 6 Agustus 2010. Perusahaan memiliki penyertaan pada IIF sebesar 30% pada 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015, 33,88% pada 31 Desember 2014 dan 34,30% pada 31 Desember 2013. Investasi pada pengendalian bersama entitas pada IIF dicatat dengan menggunakan metode ekuitas pada laporan keuangan Perusahaan. Berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) sebagai pengganti rapat umum pemegang saham luar biasa Ref. No. 007/IIF/SHR-RES/X/2013 pada tanggal 16 Desember 2013, para pemegang saham menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor. Perusahaan menambah investasinya sebesar Rp 197.000.000.000. Perubahan modal ditempatkan dan disetor di IIF ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 10 Januari 2014. Ringkasan informasi keuangan dari pengendalian bersama entitas di atas adalah sebagai berikut:

30 Juni2016 2015 2014 2013Rp Rp Rp Rp

Jumlah aset 8.536.636.373.802 5.508.987.969.874 4.749.247.354.514 3.865.462.620.542

Jumlah liabilitas 6.259.284.290.607 3.300.913.746.780 2.845.520.267.469 2.055.793.496.418 Jumlah ekuitas 2.277.352.083.195 2.208.074.223.094 1.903.727.087.045 1.809.669.124.124 Jumlah liabilitas dan ekuitas 8.536.636.373.802 5.508.987.969.874 4.749.247.354.514 3.865.462.620.542

Jumlah pendapatan usaha periodeberjalan 220.886.645.027 306.346.821.599 292.647.240.015 126.614.657.743

Jumlah beban usaha periode berjalan (136.722.236.242) (202.920.792.265) (170.718.558.572) (93.271.442.198)

Laba bersih periode berjalan 59.400.344.175 74.640.230.223 91.824.220.031 27.536.552.458

Penghasilan komprehensif lain periodeberjalan 9.877.515.924 (2.847.094.173) 2.233.742.890 3.808.604.420

31 Desember


- 36 -

Rekonsiliasi dari ringkasan informasi keuangan di atas terhadap jumlah tercatat dari investasi pada pengendalian bersama entitas yang diakui dalam laporan keuangan adalah sebagai berikut:

30 Juni2016 2015 2014 2013Rp Rp Rp Rp

Aset bersih dari pengendalianbersama entitas 2.277.352.083.195 2.208.074.223.094 1.903.727.087.045 1.809.669.124.124

Proporsi bagian kepemilikan Perusahaan 30,00% 30,00% 33,88% 34,30%

Ekuitas yang diatribusikan ke pemilikpengendalian bersama entitas 683.205.624.958 662.422.266.929 644.982.737.092 620.716.509.575

Penyesuaian:Uang muka tambahan modal disetor - - - (197.000.000.000) Efek perubahan persentase kepemilikan - - - (10.427.878.000)

Nilai tercatat bagian Perusahaan 683.205.624.958 662.422.266.929 644.982.737.092 413.288.631.575

31 Desember

Tersedia untuk dijual (AFS) Pada tanggal 20 Juni 2016, Perusahaan melakukan investasi saham pada PT Jasamarga Pandaan Malang sebesar Rp 3.600.000.000, dengan persentase kepemilikan saham 5%. Tidak ada cadangan penurunan nilai yang dibentuk per tanggal 30 Juni 2016 atas penyertaan saham Perusahaan.

14. ASET TETAP 1 Januari 30 Juni

2016 Penambahan Pengurangan 2016Rp Rp Rp Rp

Biaya perolehan:Komputer 2.440.347.993 - - 2.440.347.993Peralatan kantor 6.537.869.116 773.406.764 - 7.311.275.880Perabotan kantor 3.580.128.622 376.546.513 - 3.956.675.135Partisi 7.134.258.209 6.050.000 - 7.140.308.209Aset dalam penyelesaian

Peralatan kantor - 241.500.000 - 241.500.000Partisi - 11.358.828.109 - 11.358.828.109

Jumlah 19.692.603.940 12.756.331.386 - 32.448.935.326

Akumulasi penyusutan:Komputer 900.918.768 220.794.880 - 1.121.713.648Peralatan kantor 3.674.373.609 590.060.194 - 4.264.433.803Perabotan kantor 2.387.288.723 300.496.136 - 2.687.784.859Partisi 4.934.529.821 713.728.358 - 5.648.258.179Jumlah 11.897.110.921 1.825.079.568 - 13.722.190.489

Jumlah Tercatat 7.795.493.019 18.726.744.837

143

144


- 37 -

1 Januari 31 Desember2015 Penambahan Pengurangan 2015Rp Rp Rp Rp

Biaya perolehan:Komputer 1.704.647.993 735.700.000 - 2.440.347.993Peralatan kantor 5.407.025.826 1.130.843.290 - 6.537.869.116Perabotan kantor 3.269.711.422 310.417.200 - 3.580.128.622Partisi 7.048.903.709 85.354.500 - 7.134.258.209Jumlah 17.430.288.950 2.262.314.990 - 19.692.603.940

Akumulasi penyusutan:Komputer 564.999.320 335.919.448 - 900.918.768Peralatan kantor 2.626.377.082 1.047.996.527 - 3.674.373.609Perabotan kantor 1.827.527.591 559.761.132 - 2.387.288.723Partisi 3.520.481.280 1.414.048.542 - 4.934.529.821Jumlah 8.539.385.273 3.357.725.649 - 11.897.110.921

Jumlah Tercatat 8.890.903.677 7.795.493.019


Biaya perolehan:Komputer 1.036.397.993 668.250.000 - 1.704.647.993Peralatan kantor 4.392.519.894 1.014.505.932 - 5.407.025.826Perabotan kantor 3.154.500.061 284.271.320 169.059.959 3.269.711.422Partisi 7.944.462.625 - 895.558.916 7.048.903.709Jumlah 16.527.880.573 1.967.027.252 1.064.618.875 17.430.288.950

Akumulasi penyusutan:Komputer 361.859.678 203.139.642 - 564.999.320Peralatan kantor 1.725.966.425 900.410.657 - 2.626.377.082Perabotan kantor 1.435.479.720 561.107.814 169.059.943 1.827.527.591Partisi 3.006.259.376 1.409.780.816 895.558.912 3.520.481.280Jumlah 6.529.565.199 3.074.438.929 1.064.618.855 8.539.385.273

Jumlah Tercatat 9.998.315.374 8.890.903.677


Biaya perolehan:Komputer 683.091.193 353.306.800 - 1.036.397.993Peralatan kantor 3.343.182.484 1.049.337.410 - 4.392.519.894Perabotan kantor 2.410.810.395 743.689.666 - 3.154.500.061Partisi 6.169.486.130 1.774.976.495 - 7.944.462.625Jumlah 12.606.570.202 3.921.310.371 - 16.527.880.573

Akumulasi penyusutan:Komputer 211.968.547 149.891.131 - 361.859.678Peralatan kantor 931.907.701 794.058.724 - 1.725.966.425Perabotan kantor 896.727.674 538.752.046 - 1.435.479.720Partisi 1.686.648.053 1.319.611.323 - 3.006.259.376Jumlah 3.727.251.975 2.802.313.224 - 6.529.565.199

Jumlah Tercatat 8.879.318.227 9.998.315.374

Penyusutan aset tetap disajikan sebagai bagian beban umum dan administrasi (Catatan 27). Pada tahun 2014, Perusahaan melakukan penghapusan perabotan kantor dan partisi dengan nilai tercatat Rp 20 yang sudah tidak digunakan lagi dalam operasi Perusahaan.

144

145


- 37 -


Biaya perolehan:Komputer 1.704.647.993 735.700.000 - 2.440.347.993Peralatan kantor 5.407.025.826 1.130.843.290 - 6.537.869.116Perabotan kantor 3.269.711.422 310.417.200 - 3.580.128.622Partisi 7.048.903.709 85.354.500 - 7.134.258.209Jumlah 17.430.288.950 2.262.314.990 - 19.692.603.940

Akumulasi penyusutan:Komputer 564.999.320 335.919.448 - 900.918.768Peralatan kantor 2.626.377.082 1.047.996.527 - 3.674.373.609Perabotan kantor 1.827.527.591 559.761.132 - 2.387.288.723Partisi 3.520.481.280 1.414.048.542 - 4.934.529.821Jumlah 8.539.385.273 3.357.725.649 - 11.897.110.921

Jumlah Tercatat 8.890.903.677 7.795.493.019


Biaya perolehan:Komputer 1.036.397.993 668.250.000 - 1.704.647.993Peralatan kantor 4.392.519.894 1.014.505.932 - 5.407.025.826Perabotan kantor 3.154.500.061 284.271.320 169.059.959 3.269.711.422Partisi 7.944.462.625 - 895.558.916 7.048.903.709Jumlah 16.527.880.573 1.967.027.252 1.064.618.875 17.430.288.950

Akumulasi penyusutan:Komputer 361.859.678 203.139.642 - 564.999.320Peralatan kantor 1.725.966.425 900.410.657 - 2.626.377.082Perabotan kantor 1.435.479.720 561.107.814 169.059.943 1.827.527.591Partisi 3.006.259.376 1.409.780.816 895.558.912 3.520.481.280Jumlah 6.529.565.199 3.074.438.929 1.064.618.855 8.539.385.273

Jumlah Tercatat 9.998.315.374 8.890.903.677


Biaya perolehan:Komputer 683.091.193 353.306.800 - 1.036.397.993Peralatan kantor 3.343.182.484 1.049.337.410 - 4.392.519.894Perabotan kantor 2.410.810.395 743.689.666 - 3.154.500.061Partisi 6.169.486.130 1.774.976.495 - 7.944.462.625Jumlah 12.606.570.202 3.921.310.371 - 16.527.880.573

Akumulasi penyusutan:Komputer 211.968.547 149.891.131 - 361.859.678Peralatan kantor 931.907.701 794.058.724 - 1.725.966.425Perabotan kantor 896.727.674 538.752.046 - 1.435.479.720Partisi 1.686.648.053 1.319.611.323 - 3.006.259.376Jumlah 3.727.251.975 2.802.313.224 - 6.529.565.199

Jumlah Tercatat 8.879.318.227 9.998.315.374

Penyusutan aset tetap disajikan sebagai bagian beban umum dan administrasi (Catatan 27). Pada tahun 2014, Perusahaan melakukan penghapusan perabotan kantor dan partisi dengan nilai tercatat Rp 20 yang sudah tidak digunakan lagi dalam operasi Perusahaan.


- 38 -

Pada tanggal 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015, aset tetap telah diasuransikan kepada PT Asuransi Dayin Mitra dengan nilai pertanggungan masing-masing sebesar Rp 32.126.283.656 dan Rp 23.780.068.845. Pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, aset tetap telah diasuransikan kepada PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo), pihak berelasi, dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 11.425.269.905 (Catatan 29). Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan. Aset dalam penyelesaian merupakan pembangunan partisi atas unit kantor milik Perusahaan yang diharapkan akan selesai pada bulan September 2016. Pada tanggal 30 Juni 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, aset tetap termasuk aset yang telah habis disusutkan tetapi masih digunakan dengan harga perolehan sebesar Rp 2.150.693.460, Rp 2.026.556.810, Rp 1.189.608.925 dan Rp 218.019.959.

15. ASET TAK BERWUJUD Aset tak berwujud merupakan biaya pengembangan aplikasi, yang diamortisasi dengan metode garis lurus berdasarkan estimasi umur manfaat.

30 Juni2016 2015 2014 2013Rp Rp Rp Rp

SoftwareBiaya perolehan 16.170.772.456 15.868.678.174 12.760.363.146 10.767.549.409 Akumulasi amortisasi (6.886.964.109) (5.494.927.560) (2.878.571.017) (1.381.870.925) Jumlah Tercatat 9.283.808.347 10.373.750.614 9.881.792.129 9.385.678.484

31 Desember

Beban amortisasi aset tak berwujud untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2016 dan 2015 (tidak diaudit), dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp 1.392.036.549, Rp 1.272.514.000, Rp 2.616.356.543, Rp 1.496.700.092 dan Rp 857.991.701 disajikan sebagai beban umum dan administrasi (Catatan 27).

16. PINJAMAN DITERIMA DARI BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA

30 Juni2016 2015 2014 2013Rp Rp Rp Rp

BankFasilitas sindikasi 2.306.500.000.000 2.414.125.000.000 746.400.000.000 -PT Bank UOB Indonesia - 100.000.000.000 - -PT Bank International Indonesia Tbk - - - 318.780.000.000Jumlah 2.306.500.000.000 2.514.125.000.000 746.400.000.000 318.780.000.000

Lembaga keuangan lainnyaAgence Francaise De Developpement 131.800.000.000 - - -

Jumlah 2.438.300.000.000 2.514.125.000.000 746.400.000.000 318.780.000.000Biaya transaksi yang belum diamortisasi (21.975.275.541) (28.971.327.848) (25.559.734.040) -Jumlah 2.416.324.724.459 2.485.153.672.152 720.840.265.960 318.780.000.000

31 Desember

145

146


- 39 -

Biaya perolehan diamortisasi pinjaman diterima dari bank dan lembaga keuangan lainnya adalah sebagai berikut:

30 Juni2016 2015 2014 2013Rp Rp Rp Rp



Jumlah 2.416.324.724.459 2.485.153.672.152 720.840.265.960 318.780.000.000Akrual bunga pinjaman diterima dari

bank dan lembaga keuangan lainnya(Catatan 17) 7.231.901.087 5.441.493.589 83.746.080 2.182.757.500

Jumlah 2.423.556.625.546 2.490.595.165.741 720.924.012.040 320.962.757.500

31 Desember

Fasilitas Sindikasi

Pada tanggal 18 November 2014, Perusahaan telah mendapatkan fasilitas pinjaman sindikasi luar negeri dengan arranger oleh Standard Chartered Bank sebesar USD 150.000.000 dengan opsi peningkatan menjadi maksimal USD 175.000.000. Jangka waktu fasilitas 3 tahun, bunga LIBOR + 1,85% per tahun. Untuk periode bunga sebelum 27 Januari 2015, bunga dibayar bulanan. Sedangkan setelah periode tersebut bunga dibayar setiap 3 bulan.

Fasilitas ini akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur.

Pinjaman tersebut terdiri dari dua fasilitas yaitu (i) Term Loan Facility sebesar USD 100.000.000 (seratus juta Dollar Amerika Serikat) dan (ii) Revolving Credit Facility sebesar USD 75.000.000 (tujuh puluh lima juta Dollar Amerika Serikat). Alokasi peserta sindikasi berdasarkan jumlah fasilitas adalah sebagai berikut:

Fasilitas Fasilitas kreditpinjaman penilaian

Peserta Sindikasi berjangka kembali JumlahUSD USD USD

Mandated Lead Arranger & Bookrunner Standard Chartered Bank 10.000.000 5.000.000 15.000.000Mandated Lead Arrangers CTBC Bank Co., Ltd., Singapore 7.800.000 3.900.000 11.700.000 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Singapore Branch 7.800.000 10.200.000 18.000.000 Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore Branch 7.800.000 3.900.000 11.700.000 United Overseas Bank Limited 7.800.000 3.900.000 11.700.000Lead Arrangers Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited, Singapore Branch 7.500.000 3.750.000 11.250.000 Land Bank of Taiw an, Singapore Branch 6.000.000 5.000.000 11.000.000 First Commercial Bank, Offshore Banking Branch 6.000.000 3.000.000 9.000.000 Taipei Fubon Commercial Bank 6.000.000 3.000.000 9.000.000 The Nomura Trust and Banking Co., Ltd. 5.000.000 - 5.000.000Arrangers Chang Hw a Commercial Bank, Ltd Singapore Branch - 9.350.000 9.350.000 The Bank of East Asia Ltd, Singapore Branch - 9.350.000 9.350.000 Taiw an Business Bank, Offshore Banking Branch 5.000.000 3.400.000 8.400.000 Taiw an Cooperative Bank, Offshore Banking Branch 5.000.000 2.500.000 7.500.000 BOT Lease Co., Ltd. 3.300.000 - 3.300.000 Bank Sinopac, Offshore Banking Branch 2.500.000 2.500.000 5.000.000 E.SUN Commercial Bank, Ltd., Singapore Branch 2.500.000 1.250.000 3.750.000 Hua Nan Commercial Bank, Ltd., Offshore Banking Branch 2.500.000 1.250.000 3.750.000 Hua Nan Commercial Bank, Ltd., Singapore Branch 2.500.000 1.250.000 3.750.000 Shinhan Bank Japan 2.500.000 1.250.000 3.750.000 Sunny Bank Ltd. 2.500.000 1.250.000 3.750.000Jumlah 100.000.000 75.000.000 175.000.000

31 Desember 2015 dan 2014

146

147


- 39 -

Biaya perolehan diamortisasi pinjaman diterima dari bank dan lembaga keuangan lainnya adalah sebagai berikut:

30 Juni2016 2015 2014 2013Rp Rp Rp Rp



Jumlah 2.416.324.724.459 2.485.153.672.152 720.840.265.960 318.780.000.000Akrual bunga pinjaman diterima dari

bank dan lembaga keuangan lainnya(Catatan 17) 7.231.901.087 5.441.493.589 83.746.080 2.182.757.500

Jumlah 2.423.556.625.546 2.490.595.165.741 720.924.012.040 320.962.757.500

31 Desember

Fasilitas Sindikasi

Pada tanggal 18 November 2014, Perusahaan telah mendapatkan fasilitas pinjaman sindikasi luar negeri dengan arranger oleh Standard Chartered Bank sebesar USD 150.000.000 dengan opsi peningkatan menjadi maksimal USD 175.000.000. Jangka waktu fasilitas 3 tahun, bunga LIBOR + 1,85% per tahun. Untuk periode bunga sebelum 27 Januari 2015, bunga dibayar bulanan. Sedangkan setelah periode tersebut bunga dibayar setiap 3 bulan.

Fasilitas ini akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur.

Pinjaman tersebut terdiri dari dua fasilitas yaitu (i) Term Loan Facility sebesar USD 100.000.000 (seratus juta Dollar Amerika Serikat) dan (ii) Revolving Credit Facility sebesar USD 75.000.000 (tujuh puluh lima juta Dollar Amerika Serikat). Alokasi peserta sindikasi berdasarkan jumlah fasilitas adalah sebagai berikut:

Fasilitas Fasilitas kreditpinjaman penilaian

Peserta Sindikasi berjangka kembali JumlahUSD USD USD

Mandated Lead Arranger & Bookrunner Standard Chartered Bank 10.000.000 5.000.000 15.000.000Mandated Lead Arrangers CTBC Bank Co., Ltd., Singapore 7.800.000 3.900.000 11.700.000 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Singapore Branch 7.800.000 10.200.000 18.000.000 Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore Branch 7.800.000 3.900.000 11.700.000 United Overseas Bank Limited 7.800.000 3.900.000 11.700.000Lead Arrangers Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited, Singapore Branch 7.500.000 3.750.000 11.250.000 Land Bank of Taiw an, Singapore Branch 6.000.000 5.000.000 11.000.000 First Commercial Bank, Offshore Banking Branch 6.000.000 3.000.000 9.000.000 Taipei Fubon Commercial Bank 6.000.000 3.000.000 9.000.000 The Nomura Trust and Banking Co., Ltd. 5.000.000 - 5.000.000Arrangers Chang Hw a Commercial Bank, Ltd Singapore Branch - 9.350.000 9.350.000 The Bank of East Asia Ltd, Singapore Branch - 9.350.000 9.350.000 Taiw an Business Bank, Offshore Banking Branch 5.000.000 3.400.000 8.400.000 Taiw an Cooperative Bank, Offshore Banking Branch 5.000.000 2.500.000 7.500.000 BOT Lease Co., Ltd. 3.300.000 - 3.300.000 Bank Sinopac, Offshore Banking Branch 2.500.000 2.500.000 5.000.000 E.SUN Commercial Bank, Ltd., Singapore Branch 2.500.000 1.250.000 3.750.000 Hua Nan Commercial Bank, Ltd., Offshore Banking Branch 2.500.000 1.250.000 3.750.000 Hua Nan Commercial Bank, Ltd., Singapore Branch 2.500.000 1.250.000 3.750.000 Shinhan Bank Japan 2.500.000 1.250.000 3.750.000 Sunny Bank Ltd. 2.500.000 1.250.000 3.750.000Jumlah 100.000.000 75.000.000 175.000.000

31 Desember 2015 dan 2014


- 40 -

Pada tanggal 19 April 2016, Perusahaan mendapatkan fasilitas pinjaman sindikasi luar negeri baru dengan arranger oleh Standard Chartered Bank sebesar USD 175.000.000 yang digunakan untuk menggantikan fasilitas pinjaman sindikasi yang telah didapatkan pada tanggal 18 November 2014. Fasilitas pinjaman sindikasi luar negeri ini melanjutkan tenor dari fasilitas yang terdahulu, sehingga jangka waktu fasilitas kurang lebih 1,5 tahun. Bunga yang dikenakan adalah LIBOR + 1,1% per tahun dengan pembayaran bunga setiap 3 bulan. Pinjaman tersebut seluruhnya merupakan Term Loan Facility dengan jumlah sebesar USD 175.000.000. Keseluruhan fasilitas pinjaman sindikasi saat ini diberikan melalui Standard Chartered Bank. Pembatasan penting atas fasilitas sindikasi ini adalah sebagai berikut: a. Perusahaan tidak boleh menjaminkan, menjual, mentransfer atau menghapus aset yang dimiliki selama

periode fasilitas

b. Debt to Equity Ratio tidak lebih dari 3

Sampai dengan tanggal 30 Juni 2016, tidak ada ketentuan pembatasan yang berkaitan dengan fasilitas sindikasi yang dilanggar oleh Perusahaan. Pada tanggal 30 Juni 2016, 31 Desember 2015 dan 2014, saldo utang sindikasi setelah dikurangi biaya transaksi yang belum diamortisasi adalah sebesar USD 173.626.114 (ekuivalen Rp 2.288.392.182.520), USD 172.899.867 (ekuivalen Rp 2.385.153.672.152) dan USD 57.945.359 (ekuivalen Rp 720.840.265.960).

PT Bank UOB Indonesia

Pada tanggal 14 Desember 2015, Perusahaan mendapatkan fasilitas kredit dari PT Bank UOB Indonesia dengan jumlah kredit maksimum Rp 300.000.000.000. Jangka waktu kredit adalah satu tahun. Fasilitas ini dikenakan bunga sebesar suku bunga JIBOR + 3% per tahun untuk tenor penarikan kurang dari tiga bulan dan JIBOR + 2,8% per tahun untuk tenor penarikan tiga bulan. Fasilitas ini digunakan sebagai pembiayaan Modal Kerja Sementara Perusahaan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur.

Pada tanggal 20 Januari 2016, utang bank kepada PT Bank UOB Indonesia telah dilunasi seluruhnya.

PT Bank International Indonesia Tbk

Pada tanggal 4 November 2013, Perusahaan mendapatkan fasilitas kredit dari PT Bank International Indonesia Tbk. dengan jumlah kredit maksimum Rp 500 milyar. Fasilitas ini dikenakan bunga sebesar suku bunga deposito berjangka ditambah 1% dan jangka waktu 3 (tiga) tahun. Fasilitas ini digunakan sebagai sumber pembiayaan proyek infrastruktur terutama sektor energi listrik, minyak dan gas. Pinjaman ini dijamin dengan deposito berjangka dengan nilai yang sama dengan fasilitas yang digunakan (Catatan 6). Pada tanggal 2 Desember 2014, utang bank kepada PT Bank International Indonesia Tbk telah dilunasi seluruhnya. Agence Francaise De Developpement

Pada tanggal 3 Desember 2015, Perusahaan mendapatkan fasilitas kredit dari Agence Francaise De Developpment (AFD) sebesar USD 100.000.000 dengan jangka waktu sepuluh tahun (Catatan 30e). Fasilitas ini dikenakan bunga sebesar suku bunga LIBOR + 2,15% per tahun. Selama periode perjanjian, dengan persetujuan kreditur, Perusahaan dapat meminta perubahan suku bunga atas kreditnya. Fasilitas ini digunakan sebagai sumber pembiayaan proyek infrastruktur terutama pada proyek energi terbarukan atau pada proyek yang memiliki dampak positif terhadap perubahan iklim. Pembatasan penting atas fasilitas kredit ini adalah sebagai berikut: a. Non-Performing Loan Ratio tidak lebih dari 5%

b. Net Non-Performing Loan to Capital Ratio tidak lebih dari 10%

c. Gearing Ratio tidak lebih dari 3

147

148


- 41 -

Pada tanggal 30 Juni 2016, Perusahaan telah mematuhi pembatasan penting yang berkaitan dengan fasilitas kredit ini.

Pada tanggal 27 Mei 2016, Perusahaan telah melakukan pencairan fasilitas kredit AFD sebesar USD 10.000.000 dengan tingkat suku bunga mengambang.

17. BIAYA MASIH HARUS DIBAYAR 30 Juni2016 2015 2014 2013Rp Rp Rp Rp

Tantiem dan jasa produksi 23.152.555.899 28.245.660.504 17.315.000.001 11.703.850.000Bunga pinjaman diterima dari

Pemerintah Republik Indonesia (Catatan 20) 10.235.062.777 10.505.955.957 8.482.820.450 6.204.191.980

Bunga pinjaman diterima dari bankdan lembaga keuangan lainnya(Catatan 16) 7.231.901.087 5.441.493.589 83.746.080 2.182.757.500

Bunga surat utang diterbitkan (Catatan 19) 5.154.166.319 8.845.555.555 5.533.333.333 -Jasa profesional 13.500.000 1.904.603.124 2.973.686.550 1.385.216.225Pengadaan aset tetap dan aset tidak

berw ujud - 2.654.623.766 2.136.002.122 2.493.181.641Lain-lain 1.551.460.919 3.373.999.674 869.697.268 1.281.404.170Jumlah 47.338.647.001 60.971.892.169 37.394.285.804 25.250.601.516

31 Desember

18. LIABILITAS DERIVATIF 30 Juni2016 2015 2014 2013Rp Rp Rp Rp

Liabilitas derivatif 106.010.226.336 130.671.720.462 163.070.291.037 145.450.738.540

31 Desember

Perusahaan melakukan Transaksi Currency Swap, Forward Sale Contract dan Interest Rate Swap dengan pihak lain yang merupakan bentuk instrumen derivatif. Tujuan transaksi ini adalah sebagai lindung nilai atas risiko fluktuasi nilai tukar dan tingkat suku bunga. Estimasi nilai wajar instrumen liabilitas derivatif Perusahaan adalah sebagai berikut:

Jumlah Nilai Jumlah Nilai Jumlah Nilai Jumlah Nilai

nosional wajar nosional wajar nosional wajar nosional wajar

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

Currency swap 298.954.691.000 102.694.030.297 337.790.577.750 127.641.720.462 773.824.064.189 163.070.291.037 1.196.416.729.497 143.503.134.040

Interest rate swap 988.500.000.000 3.316.196.039 - - - - - -

Forward sale - 2.550.000.000 - 1.947.604.500

Forward buy - 480.000.000 - -

Jumlah nilai wajar yang

disajikan sebagai liabilitas

derivatif 106.010.226.336 130.671.720.462 163.070.291.037 145.450.738.540

31 Desember 201331 Desember 201530 Juni 2016 31 Desember 2014

Bagian efektif dari keuntungan lindung nilai yang diakui sebagai penghasilan komprehensif lain pada tanggal 30 Juni 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 masing-masing adalah Rp 2.487.147.029, Rp 2.901.193.896, Rp 17.892.856.938 dan Rp 15.442.381.077. Bagian yang tidak efektif dari instrumen derivatif yang diakui di laba rugi pada tanggal 30 Juni 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 masing-masing sebesar nihil, Rp 3.868.258.528, Rp 1.847.600.000 dan Rp 95.534.321.

148

149


- 41 -

Pada tanggal 30 Juni 2016, Perusahaan telah mematuhi pembatasan penting yang berkaitan dengan fasilitas kredit ini.

Pada tanggal 27 Mei 2016, Perusahaan telah melakukan pencairan fasilitas kredit AFD sebesar USD 10.000.000 dengan tingkat suku bunga mengambang.

17. BIAYA MASIH HARUS DIBAYAR 30 Juni2016 2015 2014 2013Rp Rp Rp Rp

Tantiem dan jasa produksi 23.152.555.899 28.245.660.504 17.315.000.001 11.703.850.000Bunga pinjaman diterima dari

Pemerintah Republik Indonesia (Catatan 20) 10.235.062.777 10.505.955.957 8.482.820.450 6.204.191.980

Bunga pinjaman diterima dari bankdan lembaga keuangan lainnya(Catatan 16) 7.231.901.087 5.441.493.589 83.746.080 2.182.757.500

Bunga surat utang diterbitkan (Catatan 19) 5.154.166.319 8.845.555.555 5.533.333.333 -Jasa profesional 13.500.000 1.904.603.124 2.973.686.550 1.385.216.225Pengadaan aset tetap dan aset tidak

berw ujud - 2.654.623.766 2.136.002.122 2.493.181.641Lain-lain 1.551.460.919 3.373.999.674 869.697.268 1.281.404.170Jumlah 47.338.647.001 60.971.892.169 37.394.285.804 25.250.601.516

31 Desember

18. LIABILITAS DERIVATIF 30 Juni2016 2015 2014 2013Rp Rp Rp Rp

Liabilitas derivatif 106.010.226.336 130.671.720.462 163.070.291.037 145.450.738.540

31 Desember

Perusahaan melakukan Transaksi Currency Swap, Forward Sale Contract dan Interest Rate Swap dengan pihak lain yang merupakan bentuk instrumen derivatif. Tujuan transaksi ini adalah sebagai lindung nilai atas risiko fluktuasi nilai tukar dan tingkat suku bunga. Estimasi nilai wajar instrumen liabilitas derivatif Perusahaan adalah sebagai berikut:

Jumlah Nilai Jumlah Nilai Jumlah Nilai Jumlah Nilai

nosional wajar nosional wajar nosional wajar nosional wajar


Currency swap 298.954.691.000 102.694.030.297 337.790.577.750 127.641.720.462 773.824.064.189 163.070.291.037 1.196.416.729.497 143.503.134.040

Interest rate swap 988.500.000.000 3.316.196.039 - - - - - -

Forward sale - 2.550.000.000 - 1.947.604.500

Forward buy - 480.000.000 - -

Jumlah nilai wajar yang

disajikan sebagai liabilitas

derivatif 106.010.226.336 130.671.720.462 163.070.291.037 145.450.738.540

31 Desember 201331 Desember 201530 Juni 2016 31 Desember 2014

Bagian efektif dari keuntungan lindung nilai yang diakui sebagai penghasilan komprehensif lain pada tanggal 30 Juni 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 masing-masing adalah Rp 2.487.147.029, Rp 2.901.193.896, Rp 17.892.856.938 dan Rp 15.442.381.077. Bagian yang tidak efektif dari instrumen derivatif yang diakui di laba rugi pada tanggal 30 Juni 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 masing-masing sebesar nihil, Rp 3.868.258.528, Rp 1.847.600.000 dan Rp 95.534.321.


- 42 -

Perubahan nilai lindung nilai yang diakui di penghasilan komprehensif lain:

30 Juni2016 2015 2014 2013Rp Rp Rp Rp

Saldo aw al - 3.868.258.528 27.725.401.112 5.351.669.757 Lindung nilai arus kas tidak efektif - (3.868.258.528) (1.847.600.000) (95.534.321)Lindung nilai arus kas yang jatuh

tempo - - (8.592.621.818) -Perubahan nilai w ajar (3.316.196.039) - (13.416.920.766) 22.469.265.676 Jumlah (3.316.196.039) - 3.868.258.528 27.725.401.112Dampak pajak tangguhan 829.049.010 - (967.064.632) (6.931.350.278)Saldo akhir (2.487.147.029) - 2.901.193.896 20.794.050.834

31 Desember

19. SURAT UTANG DITERBITKAN – BERSIH 30 Juni2016 2015 2014Rp Rp Rp

RupiahObligasi Sarana Multi Infrastruktur I

Tahun 2014:Seri A 100.000.000.000 100.000.000.000 100.000.000.000Seri B 900.000.000.000 900.000.000.000 900.000.000.000

Surat utang yang beredar 1.000.000.000.000 1.000.000.000.000 1.000.000.000.000Biaya transaksi yang belum diamortisasi (2.754.798.555) (3.304.155.265) (4.292.595.540)Jumlah 997.245.201.445 996.695.844.735 995.707.404.460

Medium Term Notes IDR Sarana Multi Infrastruktur I Tahun 2015 - 850.000.000.000 -

Biaya transaksi yang belum diamortisasi - (2.927.362.404) -Jumlah - 847.072.637.596 -

Jumlah 997.245.201.445 1.843.768.482.331 995.707.404.460

Dollar Amerika SerikatMedium Term Notes USD Sarana Multi

Infrastruktur I Tahun 2016 1.318.000.000.000 - -Biaya transaksi yang belum diamortisasi (2.113.414.931) - -Jumlah 1.315.886.585.069 - -

Jumlah 2.313.131.786.514 1.843.768.482.331 995.707.404.460

31 Desember

Biaya perolehan diamortisasi surat utang diterbitkan adalah sebagai berikut:

30 Juni2016 2015 2014Rp Rp Rp

Surat utang yang diterbitkan 2.313.131.786.514 1.843.768.482.331 995.707.404.460Akrual bunga surat utang diterbitkan (Catatan 17) 5.154.166.319 8.845.555.555 5.533.333.333Jumlah 2.318.285.952.833 1.852.614.037.886 1.001.240.737.793

31 Desember

149

150


- 43 -

Obligasi Sarana Multi Infrastruktur I Tahun 2014

Pada tanggal 11 Juni 2014, Perusahaan menerbitkan obligasi dengan nama “Obligasi Sarana Multi Infrastruktur I Tahun 2014” yang dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000.000.000.000. Obligasi ini terdiri dari dua seri yaitu:

Seri A: Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,60% per tahun, jangka waktu 3 tahun sejak tanggal penerbitan. Obligasi Seri A diterbitkan dengan nilai nominal Rp 100.000.000.000 dan jatuh tempo pada 11 Juni 2017. Pembayaran obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) saat jatuh tempo.

Seri B: Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 10% per tahun, jangka waktu 5 tahun sejak tanggal penerbitan. Obligasi Seri B diterbitkan dengan nilai nominal Rp 900.000.000.000 dan jatuh tempo pada 11 Juni 2019. Pembayaran obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) saat jatuh tempo.

Dana yang diperoleh dari penerbitan obligasi ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, seluruhnya akan disalurkan untuk pembiayaan infrastruktur.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk bertindak sebagai wali amanat. Obligasi ini diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Untuk periode 1 Maret 2016 sampai dengan 1 Maret 2017, obligasi ini mendapat peringkat AAA berdasarkan hasil pemeringkatan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Medium Term Notes IDR Sarana Multi Infrastruktur I Tahun 2015 Pada tanggal 14 Desember 2015, Perusahaan menerbitkan Medium Term Notes (MTN) IDR Sarana Multi Infrastruktur I Tahun 2015 sejumlah Rp 850.000.000.000 dengan jangka waktu tiga bulan. MTN tersebut memiliki tingkat bunga sebesar 9,5% per tahun dan didistribusikan melalui penerbitan terbatas. Tujuan penerbitan MTN ini adalah untuk mendukung kegiatan pembiayaan proyek-proyek infrastruktur Perusahaan. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk bertindak sebagai agen pemantau. Pembayaran bunga dan nominal MTN dilakukan melalui Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sesuai jadwal. Pada tanggal 29 Maret 2016, Perusahaan telah melakukan pelunasan atas MTN IDR Sarana Multi Infrastruktur I Tahun 2015.

Medium Term Notes USD Sarana Multi Infrastruktur I Tahun 2016 Pada tanggal 28 Maret 2016, Perusahaan menerbitkan Medium Term Notes (MTN) USD Sarana Multi Infrastruktur I Tahun 2016 dengan nilai hingga USD 300.000.000 dengan jangka waktu 2 (dua) tahun. Tujuan penerbitan MTN ini adalah untuk pembiayaan proyek-proyek infrastruktur. Jumlah pokok MTN tahap pertama, yang dinamakan MTN USD Sarana Multi Infrastruktur I Tahun 2016 adalah sebesar USD 100.000.000 (ekuivalen Rp 1.318.000.000.000) dengan tingkat bunga sebesar LIBOR 3 bulan + 1,75% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 28 Maret 2018. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk bertindak sebagai agen pemantau. MTN ini mendapat peringkat AA+ berdasarkan hasil pemeringkatan oleh Fitch Ratings. Pembayaran bunga dan nominal MTN dilakukan melalui Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sesuai jadwal.

20. PINJAMAN DITERIMA DARI PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

30 Juni2016 2015 2014 2013Rp Rp Rp Rp

Pemerintah Republik Indonesia - Dana dari Asian Development Bank (ADB) 1.264.905.875.555 1.337.085.065.300 1.227.811.912.965 1.153.138.650.729

Pemerintah Republik Indonesia - Dana dari World Bank (WB) 1.316.418.400.000 1.377.844.600.000 1.208.919.200.000 877.608.000.000

Biaya transaksi yang belum diamortisasi (1.794.917.134) (1.846.256.755) (1.940.473.820) (2.043.435.433)

Jumlah 2.579.529.358.421 2.713.083.408.545 2.434.790.639.145 2.028.703.215.296

31 Desember

150

151


- 43 -

Obligasi Sarana Multi Infrastruktur I Tahun 2014

Pada tanggal 11 Juni 2014, Perusahaan menerbitkan obligasi dengan nama “Obligasi Sarana Multi Infrastruktur I Tahun 2014” yang dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000.000.000.000. Obligasi ini terdiri dari dua seri yaitu:

Seri A: Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,60% per tahun, jangka waktu 3 tahun sejak tanggal penerbitan. Obligasi Seri A diterbitkan dengan nilai nominal Rp 100.000.000.000 dan jatuh tempo pada 11 Juni 2017. Pembayaran obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) saat jatuh tempo.

Seri B: Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 10% per tahun, jangka waktu 5 tahun sejak tanggal penerbitan. Obligasi Seri B diterbitkan dengan nilai nominal Rp 900.000.000.000 dan jatuh tempo pada 11 Juni 2019. Pembayaran obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) saat jatuh tempo.

Dana yang diperoleh dari penerbitan obligasi ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, seluruhnya akan disalurkan untuk pembiayaan infrastruktur.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk bertindak sebagai wali amanat. Obligasi ini diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Untuk periode 1 Maret 2016 sampai dengan 1 Maret 2017, obligasi ini mendapat peringkat AAA berdasarkan hasil pemeringkatan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Medium Term Notes IDR Sarana Multi Infrastruktur I Tahun 2015 Pada tanggal 14 Desember 2015, Perusahaan menerbitkan Medium Term Notes (MTN) IDR Sarana Multi Infrastruktur I Tahun 2015 sejumlah Rp 850.000.000.000 dengan jangka waktu tiga bulan. MTN tersebut memiliki tingkat bunga sebesar 9,5% per tahun dan didistribusikan melalui penerbitan terbatas. Tujuan penerbitan MTN ini adalah untuk mendukung kegiatan pembiayaan proyek-proyek infrastruktur Perusahaan. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk bertindak sebagai agen pemantau. Pembayaran bunga dan nominal MTN dilakukan melalui Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sesuai jadwal. Pada tanggal 29 Maret 2016, Perusahaan telah melakukan pelunasan atas MTN IDR Sarana Multi Infrastruktur I Tahun 2015.

Medium Term Notes USD Sarana Multi Infrastruktur I Tahun 2016 Pada tanggal 28 Maret 2016, Perusahaan menerbitkan Medium Term Notes (MTN) USD Sarana Multi Infrastruktur I Tahun 2016 dengan nilai hingga USD 300.000.000 dengan jangka waktu 2 (dua) tahun. Tujuan penerbitan MTN ini adalah untuk pembiayaan proyek-proyek infrastruktur. Jumlah pokok MTN tahap pertama, yang dinamakan MTN USD Sarana Multi Infrastruktur I Tahun 2016 adalah sebesar USD 100.000.000 (ekuivalen Rp 1.318.000.000.000) dengan tingkat bunga sebesar LIBOR 3 bulan + 1,75% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 28 Maret 2018. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk bertindak sebagai agen pemantau. MTN ini mendapat peringkat AA+ berdasarkan hasil pemeringkatan oleh Fitch Ratings. Pembayaran bunga dan nominal MTN dilakukan melalui Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sesuai jadwal.

20. PINJAMAN DITERIMA DARI PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

30 Juni2016 2015 2014 2013Rp Rp Rp Rp

Pemerintah Republik Indonesia - Dana dari Asian Development Bank (ADB) 1.264.905.875.555 1.337.085.065.300 1.227.811.912.965 1.153.138.650.729

Pemerintah Republik Indonesia - Dana dari World Bank (WB) 1.316.418.400.000 1.377.844.600.000 1.208.919.200.000 877.608.000.000

Biaya transaksi yang belum diamortisasi (1.794.917.134) (1.846.256.755) (1.940.473.820) (2.043.435.433)

Jumlah 2.579.529.358.421 2.713.083.408.545 2.434.790.639.145 2.028.703.215.296

31 Desember


- 44 -

Biaya perolehan diamortisasi pinjaman diterima adalah sebagai berikut:

30 Juni2016 2015 2014 2013Rp Rp Rp Rp

Pinjaman diterima 2.579.529.358.421 2.713.083.408.545 2.434.790.639.145 2.028.703.215.296 Akrual bunga pinjaman diterima dari

Pemerintah Republik Indonesia(Catatan 17) 10.235.062.777 10.505.955.957 8.482.820.450 6.204.191.980

Jumlah 2.589.764.421.198 2.723.589.364.502 2.443.273.459.595 2.034.907.407.276

31 Desember

Perusahaan memperoleh pinjaman diterima dari Pemerintah Republik Indonesia (merupakan penerusan dana pinjaman dari Asian Development Bank dan World Bank) kepada IIF masing-masing sebesar USD 100.000.000 (Catatan 30b dan 30c).

Pinjaman diterima yang merupakan pinjaman penerusan kepada IIF dari ADB dengan tingkat bunga LIBOR 6 bulan + 0,2% + 0,5% per tahun yang dibayarkan setiap enam bulanan pada tanggal 1 Maret dan 1 September. Pembayaran pokok pinjaman yang pertama dimulai pada tanggal 1 September 2014 dan akan jatuh tempo pada tanggal 1 Maret 2034.

Pinjaman diterima yang merupakan pinjaman penerusan kepada IIF dari WB dengan tingkat bunga LIBOR 6 bulan + variable spread + 0,5% per tahun yang dibayarkan setiap enam bulanan pada tanggal 1 Mei dan 1 November. Pembayaran pokok pinjaman yang pertama dilakukan pada tanggal 1 November 2018 dan akan jatuh tempo pada tanggal 1 November 2033.

Berdasarkan surat No. S-2114/MK.5/2016 tanggal 8 Maret 2016 perihal Perubahan (Amandemen) Perjanjian Penerusan Pinjaman No. SLA-1230/DSMI/2010 tanggal 4 Maret 2010 sebagaimana telah diubah dengan perubahan perjanjian No. AMA-466/SLA-1230/DSMI/2012 tanggal 13 Desember 2012 antara Pemerintah Republik Indonesia dan Perusahaan, tingkat bunga pinjaman dari WB berubah menjadi tingkat bunga LIBOR 6 bulan + variable spread + 0,45% per tahun. Ketentuan tersebut berlaku untuk tagihan yang belum jatuh tempo pada tanggal 1 Oktober 2015.

21. LIABILITAS LAIN-LAIN 30 Juni2016 2015 2014 2013Rp Rp Rp Rp

Titipan debitur 243.674.629.344 6.316.611.488 366.153.369 4.080.075.696 Dana titipan dari AFD (Catatan 30e) 65.918.546.369 - - -Lain-lain 161.356 161.356 161.356 161.356 Jumlah 309.593.337.069 6.316.772.844 366.314.725 4.080.237.052

31 Desember

Dana titipan dari Agence Francaise De Developpement (AFD) merupakan dana yang berasal dari perjanjian pembiayaan dengan AFD sehubungan dengan peningkatan kapasitas Perusahaan dalam aktivitas pembiayaan proyek-proyek energi terbarukan sebesar USD 5.000.000 dan telah dicairkan pada tanggal 2 Juni 2016 (Catatan 30e). Titipan debitur merupakan penerimaan atas pembayaran pokok dan bunga yang dilakukan oleh debitur sebelum tanggal jatuh tempo sehingga Perusahaan belum mengalokasikan penerimaan tersebut.

22. PERPAJAKAN

a. Pajak dibayar dimuka 30 Juni2016 2015 2014 2013Rp Rp Rp Rp

PPh Badan pasal 28aTahun 2016 14.793.248.450 - - -

31 Desember

151

152


- 45 -

b. Utang pajak 30 Juni2016 2015 2014 2013Rp Rp Rp Rp

Pajak penghasilanPasal 29 - 10.608.497.195 10.231.230.698 9.022.035Pasal 21 4.117.217.026 3.514.693.829 3.299.537.676 2.029.972.264Pasal 23 31.749.379 192.425.616 109.855.449 77.391.576Pasal 4(2) 307.403.572 16.700.664 13.839.847 43.100.122Pasal 25 18.563.000.000 - 3.151.000.000 2.006.166.667 Pasal 26 - - - 7.450.000

Pajak pertambahan nilai 978.439.048 871.696.453 626.501.681 536.008.182 Jumlah 23.997.809.025 15.204.013.757 17.431.965.351 4.709.110.846

31 Desember

c. Pajak penghasilan

20152016 (Enam bulan) 2015 2014 2013

(Enam bulan) (Tidak diaudit) (Satu tahun) (Satu tahun) (Satu tahun)Rp Rp Rp Rp Rp

Beban (manfaat)Pajak kini 96.630.656.000 18.652.003.749 65.201.423.000 48.055.139.903 24.087.197.764Pajak tangguhan (150.186.049) 617.263.475 (5.263.110.754) (2.588.371.728) (1.779.740.196)

Jumlah 96.480.469.951 19.269.267.224 59.938.312.246 45.466.768.175 22.307.457.568

d. Beban pajak kini

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan estimasi laba kena pajak adalah sebagai berikut:

20152016 (Enam bulan) 2015 2014 2013


Laba sebelum pajak menurutlaporan laba rugi danpenghasilan komprehensif lain 784.470.718.252 153.681.431.477 365.327.023.069 290.129.371.768 229.496.800.045

Beda temporer:Imbalan kerja - bersih 5.426.569.919 2.802.053.893 11.538.914.702 5.801.787.426 2.861.804.158 Bonus karyaw an dan tantiem (4.876.918.655) (3.810.137.712) 10.930.660.507 5.611.150.001 5.142.142.536 Penyusutan aset tetap 183.653.501 (824.713.077) (868.501.506) (734.839.457) (717.590.880) Amortisasi aset tak berw ujud (132.560.568) (636.257.000) (548.630.691) (324.611.059) (167.395.028) Jumlah 600.744.197 (2.469.053.896) 21.052.443.012 10.353.486.911 7.118.960.786

Beda tetap:Penghasilan dikenakan pajak

final (373.980.922.451) (58.358.706.906) (102.559.138.393) (107.318.337.590) (137.106.331.058) Penghasilan bukan merupakan

obyek pajak (11.889.173.059) (14.009.094.811) (14.820.716.893) (10.751.462.992) (2.171.506.644) Beban yang tidak dapat

dikurangkan 3.848.703.808 4.057.882.008 7.223.213.318 40.458.392.136 4.814.215.676 Bagian laba bersih pada

pengendalian bersamaentitas (17.820.103.253) (8.294.442.875) (18.293.658.088) (33.950.430.971) (9.445.037.493)

Koreksi atas pajak f inal 1.292.656.509 - 2.876.525.974 3.299.540.351 3.641.689.744 Jumlah (398.548.838.446) (76.604.362.584) (125.573.774.082) (108.262.299.066) (140.266.969.775)

Laba kena pajak 386.522.624.003 74.608.014.997 260.805.691.999 192.220.559.613 96.348.791.056

Beban pajak kini 96.630.656.000 18.652.003.749 65.201.423.000 48.055.139.903 24.087.197.764

Kredit pajak (111.423.904.450) (11.008.000.000) (54.592.925.805) (37.823.909.205) (24.078.175.729) PPh badan kurang bayar

(lebih bayar) (14.793.248.450) 7.644.003.749 10.608.497.195 10.231.230.698 9.022.035

152

153


- 45 -

b. Utang pajak 30 Juni2016 2015 2014 2013Rp Rp Rp Rp

Pajak penghasilanPasal 29 - 10.608.497.195 10.231.230.698 9.022.035Pasal 21 4.117.217.026 3.514.693.829 3.299.537.676 2.029.972.264Pasal 23 31.749.379 192.425.616 109.855.449 77.391.576Pasal 4(2) 307.403.572 16.700.664 13.839.847 43.100.122Pasal 25 18.563.000.000 - 3.151.000.000 2.006.166.667 Pasal 26 - - - 7.450.000

Pajak pertambahan nilai 978.439.048 871.696.453 626.501.681 536.008.182 Jumlah 23.997.809.025 15.204.013.757 17.431.965.351 4.709.110.846

31 Desember

c. Pajak penghasilan

20152016 (Enam bulan) 2015 2014 2013


Beban (manfaat)Pajak kini 96.630.656.000 18.652.003.749 65.201.423.000 48.055.139.903 24.087.197.764Pajak tangguhan (150.186.049) 617.263.475 (5.263.110.754) (2.588.371.728) (1.779.740.196)

Jumlah 96.480.469.951 19.269.267.224 59.938.312.246 45.466.768.175 22.307.457.568

d. Beban pajak kini

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan estimasi laba kena pajak adalah sebagai berikut:

20152016 (Enam bulan) 2015 2014 2013



Beda temporer:Imbalan kerja - bersih 5.426.569.919 2.802.053.893 11.538.914.702 5.801.787.426 2.861.804.158 Bonus karyaw an dan tantiem (4.876.918.655) (3.810.137.712) 10.930.660.507 5.611.150.001 5.142.142.536 Penyusutan aset tetap 183.653.501 (824.713.077) (868.501.506) (734.839.457) (717.590.880) Amortisasi aset tak berw ujud (132.560.568) (636.257.000) (548.630.691) (324.611.059) (167.395.028) Jumlah 600.744.197 (2.469.053.896) 21.052.443.012 10.353.486.911 7.118.960.786

Beda tetap:Penghasilan dikenakan pajak

final (373.980.922.451) (58.358.706.906) (102.559.138.393) (107.318.337.590) (137.106.331.058) Penghasilan bukan merupakan

obyek pajak (11.889.173.059) (14.009.094.811) (14.820.716.893) (10.751.462.992) (2.171.506.644) Beban yang tidak dapat

dikurangkan 3.848.703.808 4.057.882.008 7.223.213.318 40.458.392.136 4.814.215.676 Bagian laba bersih pada

pengendalian bersamaentitas (17.820.103.253) (8.294.442.875) (18.293.658.088) (33.950.430.971) (9.445.037.493)

Koreksi atas pajak f inal 1.292.656.509 - 2.876.525.974 3.299.540.351 3.641.689.744 Jumlah (398.548.838.446) (76.604.362.584) (125.573.774.082) (108.262.299.066) (140.266.969.775)

Laba kena pajak 386.522.624.003 74.608.014.997 260.805.691.999 192.220.559.613 96.348.791.056

Beban pajak kini 96.630.656.000 18.652.003.749 65.201.423.000 48.055.139.903 24.087.197.764

Kredit pajak (111.423.904.450) (11.008.000.000) (54.592.925.805) (37.823.909.205) (24.078.175.729) PPh badan kurang bayar

(lebih bayar) (14.793.248.450) 7.644.003.749 10.608.497.195 10.231.230.698 9.022.035


- 46 -

Laba kena pajak tahun untuk periode yang berakhir 30 Juni 2016 merupakan perhitungan sementara yang dibuat untuk tujuan akuntansi dan dapat berubah pada saat Perusahaan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).

Laba kena pajak tahun 2015, 2014 dan 2013 telah sesuai dengan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang disampaikan ke kantor pajak.

e. Aset (liabilitas) pajak tangguhan Dikreditkan

(dibebankan) DikreditkanDikreditkan ke penghasilan Dikreditkan ke penghasilan

31 Desember (dibebankan) komprehensif 31 Desember (dibebankan) komprehensif 30 Juni2014 ke laba rugi lain 2015 ke laba rugi lain 2016Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

Liabilitas imbalankerja 3.432.585.001 2.884.728.676 (312.587.926) 6.004.725.751 1.356.642.480 1.243.503.270 8.604.871.501

Bonus karyawantantiem 4.328.749.999 2.732.665.127 - 7.061.415.126 (1.219.229.664) - 5.842.185.462

Perbedaan antarapenyusutan danamortisasi komersialdan fiskal (633.323.317) (354.283.049) - (987.606.366) 12.773.233 - (974.833.133)

Instrumen derivatif (967.064.632) - 967.064.632 - - 829.049.010 829.049.010 Aset (liabilitas) pajak

tangguhan - bersih 6.160.947.051 5.263.110.754 654.476.706 12.078.534.511 150.186.049 2.072.552.280 14.301.272.840

Dibebankan Dikreditkan

Dikreditkan ke penghasilan Dikreditkan ke penghasilan1 Januari (dibebankan) komprehensif 31 Desember (dibebankan) komprehensif 31 Desember

2013 ke laba rugi lain 2013 ke laba rugi lain 2014Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

Liabilitas imbalankerja 1.451.731.621 715.451.040 (218.056.475) 1.949.126.186 1.450.446.857 33.011.958 3.432.585.001

Bonus karyawantantiem 1.640.426.866 1.285.535.633 - 2.925.962.499 1.402.787.500 - 4.328.749.999

Perbedaan antarapenyusutan danamortisasi komersialdan fiskal (147.214.211) (221.246.477) - (368.460.688) (264.862.629) - (633.323.317)

Instrumen derivatif - - (6.931.350.278) (6.931.350.278) - 5.964.285.646 (967.064.632) Aset (liabilitas) pajak

tangguhan - bersih 2.944.944.276 1.779.740.196 (7.149.406.753) (2.424.722.281) 2.588.371.728 5.997.297.604 6.160.947.051

Rekonsiliasi antara beban pajak dan hasil perkalian laba akuntansi sebelum pajak dengan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

20152016 (Enam bulan) 2015 2014 2013



Beban pajak dengan tarifpajak efektif 196.117.679.563 38.420.357.870 91.331.755.767 72.532.342.942 57.374.200.012

Pengaruh pajak atas laba (beban)yang tidak dapat diperhitungkanmenurut f iskal:Penghasilan yang telah dikenakan

pajak f inal (93.495.230.613) (14.589.676.727) (25.639.784.598) (26.829.584.398) (34.276.582.765) Penghasilan yang bukan

merupakan obyek pajak (2.972.293.265) (3.502.273.703) (3.705.179.223) (2.687.865.748) (542.876.662) Beban yang tidak dapat dikurangkan 962.175.952 1.014.470.503 1.805.803.329 10.114.598.034 1.203.553.919Bagian laba bersih pada

pengendalian bersama entitas (4.455.025.813) (2.073.610.719) (4.573.414.522) (8.487.607.743) (2.361.259.373) Koreksi atas pajak f inal 323.164.127 - 719.131.493 824.885.088 910.422.437Jumlah (99.637.209.612) (19.151.090.646) (31.393.443.521) (27.065.574.767) (35.066.742.444)

Jumlah beban pajak 96.480.469.951 19.269.267.224 59.938.312.246 45.466.768.175 22.307.457.568

153

154


- 47 -

23. KEWAJIBAN IMBALAN KERJA Kewajiban imbalan kerja terdiri atas:

30 Juni2016 2015 2014 2013Rp Rp Rp Rp

Imbalan pasca kerja manfaat pasti 23.444.456.000 15.480.997.000 11.717.749.000 7.796.504.743 Imbalan kerja jangka panjang lainnya 10.975.030.000 8.537.906.000 2.012.591.000 -Jumlah 34.419.486.000 24.018.903.000 13.730.340.000 7.796.504.743

31 Desember

Program imbalan pasti Perusahaan membukukan imbalan pasca kerja untuk karyawannya sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003. Jumlah karyawan yang berhak atas imbalan pasca kerja adalah 203, 158, 88 dan 82 orang masing-masing per 30 Juni 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013. Imbalan kerja jangka panjang lainnya Perusahaan juga memberikan imbalan kerja jangka panjang lainnya berupa cuti besar kepada karyawan yang telah bekerja selama 6 tahun atau lebih secara terus-menerus. Jumlah karyawan yang diperhitungkan atas imbalan tersebut adalah 203, 158 dan 88 orang masing-masing per 30 Juni 2016, 31 Desember 2015 dan 2014. Program imbalan pasti memberikan eksposur Perusahaan terhadap risiko aktuarial seperti risiko tingkat bunga, risiko harapan hidup dan risiko gaji. Risiko tingkat bunga Penurunan suku bunga obligasi akan meningkatkan liabilitas program. Risiko harapan hidup Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada estimasi terbaik dari mortalitas peserta program baik selama dan setelah kontrak kerja. Peningkatan harapan hidup peserta program akan meningkatkan liabilitas program. Risiko gaji Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada gaji masa depan peserta program. Dengan demikian, kenaikan gaji peserta program akan meningkatkan liabilitas program itu. Pada 30 Juni 2016, 31 Desember 2015 dan 2014, perhitungan imbalan kerja dihitung oleh aktuaris independen PT Dayamandiri Dharmakonsilindo dan untuk 31 Desember 2013, perhitungan imbalan kerja dihitung oleh aktuaris independen PT Sienco Aktuarindo. Penilaian aktuarial menggunakan asumsi utama sebagai berikut:

30 Juni2016 2015 2014 2013

Tingkat mortalita TMI 2011 TMI 2011 TMI 2011 TMI 2011Usia normal pensiun 56 tahun 55 tahun 55 tahun 55 tahunTingkat ketidakmampuan 1% dari Mortalita 1% dari Mortalita 1% dari Mortalita 1% dari MortalitaTingkat kenaikan gaji 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%Tingkat diskonto 8,10% 9,25% 8,34% 9,00%

31 Desember

154

155


- 47 -

23. KEWAJIBAN IMBALAN KERJA Kewajiban imbalan kerja terdiri atas:

30 Juni2016 2015 2014 2013Rp Rp Rp Rp

Imbalan pasca kerja manfaat pasti 23.444.456.000 15.480.997.000 11.717.749.000 7.796.504.743 Imbalan kerja jangka panjang lainnya 10.975.030.000 8.537.906.000 2.012.591.000 -Jumlah 34.419.486.000 24.018.903.000 13.730.340.000 7.796.504.743

31 Desember

Program imbalan pasti Perusahaan membukukan imbalan pasca kerja untuk karyawannya sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003. Jumlah karyawan yang berhak atas imbalan pasca kerja adalah 203, 158, 88 dan 82 orang masing-masing per 30 Juni 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013. Imbalan kerja jangka panjang lainnya Perusahaan juga memberikan imbalan kerja jangka panjang lainnya berupa cuti besar kepada karyawan yang telah bekerja selama 6 tahun atau lebih secara terus-menerus. Jumlah karyawan yang diperhitungkan atas imbalan tersebut adalah 203, 158 dan 88 orang masing-masing per 30 Juni 2016, 31 Desember 2015 dan 2014. Program imbalan pasti memberikan eksposur Perusahaan terhadap risiko aktuarial seperti risiko tingkat bunga, risiko harapan hidup dan risiko gaji. Risiko tingkat bunga Penurunan suku bunga obligasi akan meningkatkan liabilitas program. Risiko harapan hidup Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada estimasi terbaik dari mortalitas peserta program baik selama dan setelah kontrak kerja. Peningkatan harapan hidup peserta program akan meningkatkan liabilitas program. Risiko gaji Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada gaji masa depan peserta program. Dengan demikian, kenaikan gaji peserta program akan meningkatkan liabilitas program itu. Pada 30 Juni 2016, 31 Desember 2015 dan 2014, perhitungan imbalan kerja dihitung oleh aktuaris independen PT Dayamandiri Dharmakonsilindo dan untuk 31 Desember 2013, perhitungan imbalan kerja dihitung oleh aktuaris independen PT Sienco Aktuarindo. Penilaian aktuarial menggunakan asumsi utama sebagai berikut:

30 Juni2016 2015 2014 2013

Tingkat mortalita TMI 2011 TMI 2011 TMI 2011 TMI 2011Usia normal pensiun 56 tahun 55 tahun 55 tahun 55 tahunTingkat ketidakmampuan 1% dari Mortalita 1% dari Mortalita 1% dari Mortalita 1% dari MortalitaTingkat kenaikan gaji 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%Tingkat diskonto 8,10% 9,25% 8,34% 9,00%

31 Desember


- 48 -

Beban imbalan kerja yang diakui di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

Imbalan kerjaImbalan pasca jangka panjang

kerja imbalan pasti lainnya JumlahRp Rp Rp

Biaya jasa:Biaya jasa kini 2.795.832.000 1.620.613.000 4.416.445.000 Beban bunga 681.093.919 375.972.945 1.057.066.864 Biaya jasa lalu - vested (487.480.000) 179.235.000 (308.245.000) Kerugian aktuarial - 1.451.301.979 1.451.301.979

Komponen dari biaya imbalan kerja yang diakui dalamlaba rugi 2.989.445.919 3.627.122.924 6.616.568.843

Pengukuran kembali kewajiban imbalan pastiKerugian aktuarial yang timbul dari perubahan

asumsi keuangan 3.229.686.000 - 3.229.686.000 Kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian 1.744.327.081 - 1.744.327.081

Komponen beban imbalan pasti yang diakui dalampenghasilan komprehensif lain 4.974.013.081 - 4.974.013.081

Jumlah 7.963.459.000 3.627.122.924 11.590.581.924

(Enam bulan)2016

(Enam bulan)

Imbalan kerja Imbalan pasca jangka panjang


Biaya jasa:Biaya jasa kini 1.718.382.000 358.185.000 2.076.567.000 Beban bunga 488.094.893 83.925.045 572.019.938 Biaya jasa lalu - vested 72.301.000 - 72.301.000 Kerugian aktuarial - 922.348.769 922.348.769

Komponen dari biaya imbalan kerja yang diakui dalam laba rugi 2.278.777.893 1.364.458.814 3.643.236.707

Pengukuran kembali kewajiban imbalan pastiKeuntungan aktuarial yang timbul dari perubahan

asumsi keuangan (243.340.000) - (243.340.000) Kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian 485.486.107 - 485.486.107

Komponen beban imbalan pasti yang diakui dalampenghasilan komprehensif lain 242.146.107 - 242.146.107

Jumlah 2.520.924.000 1.364.458.814 3.885.382.814

(Tidak diaudit)

2015

155

156


- 49 -



Biaya jasa:Biaya jasa kini 3.818.807.000 2.750.793.000 6.569.600.000 Beban bunga 1.096.020.702 389.954.842 1.485.975.544 Biaya jasa lalu - vested 98.772.000 5.022.529.000 5.121.301.000 Keuntungan aktuarial - (409.579.028) (409.579.028)



asumsi keuangan (1.286.288.000) - (1.286.288.000) Kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian 35.936.298 - 35.936.298

Komponen beban imbalan pasti yang diakui dalampenghasilan komprehensif lain (1.250.351.702) - (1.250.351.702)

Jumlah 3.763.248.000 7.753.697.814 11.516.945.814

(Satu tahun)2015



Biaya jasa:Biaya jasa kini 2.888.731.000 495.596.000 3.384.327.000 Beban bunga 810.161.426 61.701.681 871.863.107 Biaya jasa lalu - vested 90.304.000 1.199.654.000 1.289.958.000 Kerugian aktuarial - 255.639.319 255.639.319


Pengukuran kembali kewajiban imbalan pastiKerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi

keuangan 863.907.000 - 863.907.000 Keuntungan aktuarial yang timbul dari penyesuaian (731.859.169) - (731.859.169)

Komponen beban imbalan pasti yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain 132.047.831 - 132.047.831

Jumlah 3.921.244.257 2.012.591.000 5.933.835.257

(Satu tahun)2014

156

157


- 49 -



Biaya jasa:Biaya jasa kini 3.818.807.000 2.750.793.000 6.569.600.000 Beban bunga 1.096.020.702 389.954.842 1.485.975.544 Biaya jasa lalu - vested 98.772.000 5.022.529.000 5.121.301.000 Keuntungan aktuarial - (409.579.028) (409.579.028)



asumsi keuangan (1.286.288.000) - (1.286.288.000) Kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian 35.936.298 - 35.936.298

Komponen beban imbalan pasti yang diakui dalampenghasilan komprehensif lain (1.250.351.702) - (1.250.351.702)

Jumlah 3.763.248.000 7.753.697.814 11.516.945.814

(Satu tahun)2015



Biaya jasa:Biaya jasa kini 2.888.731.000 495.596.000 3.384.327.000 Beban bunga 810.161.426 61.701.681 871.863.107 Biaya jasa lalu - vested 90.304.000 1.199.654.000 1.289.958.000 Kerugian aktuarial - 255.639.319 255.639.319


Pengukuran kembali kewajiban imbalan pastiKerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi

keuangan 863.907.000 - 863.907.000 Keuntungan aktuarial yang timbul dari penyesuaian (731.859.169) - (731.859.169)

Komponen beban imbalan pasti yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain 132.047.831 - 132.047.831

Jumlah 3.921.244.257 2.012.591.000 5.933.835.257

(Satu tahun)2014


- 50 -



Biaya jasa:Biaya jasa kini 2.356.694.588 - 2.356.694.588 Beban bunga 428.914.682 - 428.914.682 Biaya jasa lalu - vested 76.194.888 - 76.194.888

Komponen dari biaya imbalan kerja yang diakui dalam laba rugi 2.861.804.158 - 2.861.804.158

Pengukuran kembali kewajiban imbalan pastiKeuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari

perubahan asumsi keuangan (872.225.899) - (872.225.899) Komponen beban imbalan pasti yang diakui dalam

penghasilan komprehensif lain (872.225.899) - (872.225.899)

Jumlah 1.989.578.259 - 1.989.578.259

(Satu tahun)2013

Mutasi nilai kini kewajiban imbalan kerja adalah sebagai berikut:



Kewajiban imbalan kerja - awal 15.480.997.000 8.537.906.000 24.018.903.000 Biaya jasa kini 2.795.832.000 1.620.613.000 4.416.445.000 Biaya bunga 681.093.919 375.972.945 1.057.066.864 Biaya jasa lalu (487.480.000) 179.235.000 (308.245.000) Pengukuran kembali:

Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dariperubahan asumsi keuangan 3.229.686.000 692.953.000 3.922.639.000

Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul daridari penyesuaian 1.744.327.081 758.348.979 2.502.676.060

Pembayaran manfaat - (1.189.998.924) (1.189.998.924)

Kewajiban imbalan kerja - akhir 23.444.456.000 10.975.030.000 34.419.486.000

30 Juni 2016

157

158


- 51 -



Kewajiban imbalan kerja - awal 11.717.749.000 2.012.591.000 13.730.340.000 Biaya jasa kini 3.818.807.000 2.750.793.000 6.569.600.000 Biaya bunga 1.096.020.702 389.954.842 1.485.975.544 Biaya jasa lalu 98.772.000 5.022.529.000 5.121.301.000 Pengukuran kembali:

Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dariperubahan asumsi keuangan (1.286.288.000) (215.324.000) (1.501.612.000)

Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul daripenyesuaian 35.936.298 (194.255.028) (158.318.730)



31 Desember 2015



Kewajiban imbalan kerja - awal 7.796.504.743 - 7.796.504.743 Biaya jasa kini 2.888.731.000 495.596.000 3.384.327.000 Biaya bunga 810.161.426 61.701.681 871.863.107 Biaya jasa lalu 90.304.000 1.199.654.000 1.289.958.000 Pengukuran kembali:

Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dariperubahan asumsi keuangan 863.907.000 51.935.000 915.842.000

Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul daripenyesuaian (731.859.169) 203.704.319 (528.154.850)


31 Desember 2014



Kewajiban imbalan kerja - awal 5.806.926.484 - 5.806.926.484 Biaya jasa kini 2.356.694.588 - 2.356.694.588 Biaya bunga 428.914.682 - 428.914.682 Biaya jasa lalu 76.194.888 - 76.194.888 Pengukuran kembali:

Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi keuangan (872.225.899) - (872.225.899)

Kewajiban imbalan kerja - akhir 7.796.504.743 - 7.796.504.743

31 Desember 2013

158

159


- 51 -



Kewajiban imbalan kerja - awal 11.717.749.000 2.012.591.000 13.730.340.000 Biaya jasa kini 3.818.807.000 2.750.793.000 6.569.600.000 Biaya bunga 1.096.020.702 389.954.842 1.485.975.544 Biaya jasa lalu 98.772.000 5.022.529.000 5.121.301.000 Pengukuran kembali:

Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dariperubahan asumsi keuangan (1.286.288.000) (215.324.000) (1.501.612.000)

Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul daripenyesuaian 35.936.298 (194.255.028) (158.318.730)



31 Desember 2015



Kewajiban imbalan kerja - awal 7.796.504.743 - 7.796.504.743 Biaya jasa kini 2.888.731.000 495.596.000 3.384.327.000 Biaya bunga 810.161.426 61.701.681 871.863.107 Biaya jasa lalu 90.304.000 1.199.654.000 1.289.958.000 Pengukuran kembali:

Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dariperubahan asumsi keuangan 863.907.000 51.935.000 915.842.000

Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul daripenyesuaian (731.859.169) 203.704.319 (528.154.850)


31 Desember 2014



Kewajiban imbalan kerja - awal 5.806.926.484 - 5.806.926.484 Biaya jasa kini 2.356.694.588 - 2.356.694.588 Biaya bunga 428.914.682 - 428.914.682 Biaya jasa lalu 76.194.888 - 76.194.888 Pengukuran kembali:

Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi keuangan (872.225.899) - (872.225.899)

Kewajiban imbalan kerja - akhir 7.796.504.743 - 7.796.504.743

31 Desember 2013


- 52 -

Asumsi aktuarial yang signifikan untuk penentuan kewajiban imbalan pasti adalah tingkat diskonto, kenaikan gaji yang diharapkan. Sensitivitas analisis di bawah ini ditentukan berdasarkan masing-masing perubahan asumsi yang mungkin terjadi pada akhir periode pelaporan, dengan semua asumsi lain konstan.



Tingkat diskontoTingkat diskonto +1% 20.780.949.000 10.467.407.000 31.248.356.000 Tingkat diskonto -1% 26.555.644.000 11.533.103.000 38.088.747.000

Tingkat kenaikan gajiTingkat kenaikan gaji +1% 26.603.454.000 11.525.574.000 38.129.028.000 Tingkat kenaikan gaji -1% 20.689.584.000 10.464.880.000 31.154.464.000

30 Juni 2016

Analisis sensitivitas yang disajikan di atas mungkin tidak mewakili perubahan yang sebenarnya dalam kewajiban imbalan pasti mengingat bahwa perubahan asumsi terjadinya tidak terisolasi satu sama lain karena beberapa asumsi tersebut mungkin berkorelasi.

Selanjutnya, dalam menyajikan analisis sensitivitas di atas, nilai kini kewajiban imbalan kerja dihitung dengan menggunakan metode Projected Unit Credit pada akhir periode pelaporan, yang sama dengan yang diterapkan dalam menghitung kewajiban imbalan kerja yang diakui dalam laporan posisi keuangan. Durasi rata-rata dari kewajiban imbalan kerja pada tanggal 30 Juni 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 masing-masing sebesar 17,47 tahun, 15,26 tahun, 16,91 tahun dan 18,37 tahun. Tidak ada perubahan dalam metode dan asumsi yang digunakan dalam penyusunan analisis sensitivitas dari tahun sebelumnya.

24. MODAL SAHAM Seluruh saham Perusahaan dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia. 2013 Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 104 Tahun 2012 tanggal 14 Desember 2012, pemegang saham Perusahaan telah meningkatkan penyertaan di Perusahaan dengan melakukan penambahan modal disetor sebesar Rp 2.000.000.000.000 yang berasal dari modal disetor lainnya. Sesuai dengan akta No. 416 tanggal 27 Maret 2013 dibuat dihadapan Irma Devita Purnamasari, S.H., notaris di Jakarta, mengenai perubahan anggaran dasar Perusahaan, dinyatakan bahwa modal dasar Perusahaan sebesar Rp 16.000.000.000.000, terdiri atas 16.000.000 saham biasa dengan nominal Rp 1.000.000 per saham. Dari modal tersebut telah disetor dan ditempatkan sebesar Rp 4.000.000.000.000 yang terdiri dari 4.000.000 juta lembar saham. Akta perubahan ini telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-17492.AH.01.02 tanggal 4 April 2013.

159

160


- 53 -

2015 Pada tahun 2015, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan dua Peraturan Pemerintah (PP) terkait penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk Perusahaan yang merupakan pelaksanaan dari Undang-undang No. 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2015, yaitu:

1. PP No. 61 Tahun 2015 tanggal 12 Agustus 2015

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 61 Tahun 2015 tanggal 12 Agustus 2015, pemegang saham Perusahaan telah meningkatkan penyertaan modal di Perusahaan dengan melakukan penambahan modal disetor sebesar Rp 2.000.000.000.000 yang diterima Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2015. Pada tanggal 31 Desember 2015, akta perubahan anggaran dasar sehubungan dengan PP ini belum dibuat, sehingga setoran tersebut dicatat sebagai uang muka setoran modal.

2. PP No. 95 Tahun 2015 tanggal 14 Desember 2015 Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 95 Tahun 2015 tanggal 14 Desember 2015, pemegang saham Perusahaan telah meningkatkan penyertaan di Perusahaan dengan melakukan penambahan modal saham sebesar Rp 18.356.600.000.000 yang diterima Perusahaan pada tanggal 23 Desember 2015. Modal disetor dan ditempatkan berasal dari pengalihan aset Pusat Investasi Pemerintah (PIP) ke Perusahaan. Pengalihan aset terdiri dari: a. Kas dan setara kas sebesar Rp 9.607.031.911.079

b. Pinjaman diberikan sebesar Rp 8.749.568.088.921

Sesuai dengan akta No. 50 tanggal 23 Desember 2015 dibuat dihadapan Irma Devita Purnamasari, S.H., notaris di Jakarta, mengenai perubahan anggaran dasar Perusahaan, dinyatakan bahwa modal dasar Perusahaan sebesar Rp 25.000.000.000.000, terdiri atas 25.000.000 saham biasa dengan nominal Rp 1.000.000 per saham. Dari modal tersebut telah disetor dan ditempatkan sebesar Rp 22.356.600.000.000 yang terdiri dari 22.356.600 lembar saham. Akta perubahan anggaran dasar tersebut telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan surat keputusan AHU-0948826.AH.01.02 Tahun 2015 tanggal 23 Desember 2015 dan telah memperoleh penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0991179.

2016

Peningkatan modal disetor sebesar Rp 2.000.000.000.000 yang sebelumnya dicatat sebagai uang muka setoran modal, telah dituangkan dalam perubahan anggaran dasar Perusahaan yang dinyatakan dalam akta No. 13 tanggal 21 Maret 2016 dibuat dihadapan Irma Novita Purnamasari, S.H., notaris di Jakarta. Akta Perubahan Anggaran dasar telah mendapat penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan surat keputusan No. AHU-AH.01.03-0033252 tanggal 21 Maret 2016.

Dengan demikian, dari modal dasar Perseroan sebesar Rp 25.000.000.000.000 yang telah disetor dan ditempatkan penuh menjadi sebesar Rp 24.356.600.000.000 yang terdiri dari 24.356.600 lembar saham.

160

161


- 53 -

2015 Pada tahun 2015, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan dua Peraturan Pemerintah (PP) terkait penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk Perusahaan yang merupakan pelaksanaan dari Undang-undang No. 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2015, yaitu:

1. PP No. 61 Tahun 2015 tanggal 12 Agustus 2015

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 61 Tahun 2015 tanggal 12 Agustus 2015, pemegang saham Perusahaan telah meningkatkan penyertaan modal di Perusahaan dengan melakukan penambahan modal disetor sebesar Rp 2.000.000.000.000 yang diterima Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2015. Pada tanggal 31 Desember 2015, akta perubahan anggaran dasar sehubungan dengan PP ini belum dibuat, sehingga setoran tersebut dicatat sebagai uang muka setoran modal.

2. PP No. 95 Tahun 2015 tanggal 14 Desember 2015 Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 95 Tahun 2015 tanggal 14 Desember 2015, pemegang saham Perusahaan telah meningkatkan penyertaan di Perusahaan dengan melakukan penambahan modal saham sebesar Rp 18.356.600.000.000 yang diterima Perusahaan pada tanggal 23 Desember 2015. Modal disetor dan ditempatkan berasal dari pengalihan aset Pusat Investasi Pemerintah (PIP) ke Perusahaan. Pengalihan aset terdiri dari: a. Kas dan setara kas sebesar Rp 9.607.031.911.079

b. Pinjaman diberikan sebesar Rp 8.749.568.088.921

Sesuai dengan akta No. 50 tanggal 23 Desember 2015 dibuat dihadapan Irma Devita Purnamasari, S.H., notaris di Jakarta, mengenai perubahan anggaran dasar Perusahaan, dinyatakan bahwa modal dasar Perusahaan sebesar Rp 25.000.000.000.000, terdiri atas 25.000.000 saham biasa dengan nominal Rp 1.000.000 per saham. Dari modal tersebut telah disetor dan ditempatkan sebesar Rp 22.356.600.000.000 yang terdiri dari 22.356.600 lembar saham. Akta perubahan anggaran dasar tersebut telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan surat keputusan AHU-0948826.AH.01.02 Tahun 2015 tanggal 23 Desember 2015 dan telah memperoleh penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0991179.

2016

Peningkatan modal disetor sebesar Rp 2.000.000.000.000 yang sebelumnya dicatat sebagai uang muka setoran modal, telah dituangkan dalam perubahan anggaran dasar Perusahaan yang dinyatakan dalam akta No. 13 tanggal 21 Maret 2016 dibuat dihadapan Irma Novita Purnamasari, S.H., notaris di Jakarta. Akta Perubahan Anggaran dasar telah mendapat penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan surat keputusan No. AHU-AH.01.03-0033252 tanggal 21 Maret 2016.

Dengan demikian, dari modal dasar Perseroan sebesar Rp 25.000.000.000.000 yang telah disetor dan ditempatkan penuh menjadi sebesar Rp 24.356.600.000.000 yang terdiri dari 24.356.600 lembar saham.


- 54 -

25. ALOKASI LABA Berdasarkan Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007, Perusahaan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun untuk cadangan apabila Perusahaan mempunyai saldo laba positif. Penyisihan laba bersih tersebut dilakukan sampai cadangan wajib mencapai paling sedikit 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh. Untuk tahun buku 2016, alokasi laba bersih Perusahaan ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham pada tahun 2016. Pembagian laba bersih Perusahaan atas tahun buku 2015 sebesar Rp 305.388.710.823 berdasarkan Akta Rapat umum Pemegang Saham Tahunan No. 27 tanggal 8 April 2016 dibuat oleh Arry Supratno, S.H., notaris di Jakarta. Untuk tahun buku 2015, alokasi laba bersih Perusahaan ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham pada tahun 2015. Pembagian laba bersih Perusahaan atas tahun buku 2014 sebesar Rp 244.664.493.402 berdasarkan Keputusan Sirkuler Rapat Umum Pemegang Saham No. Kep-329/KM.6/2015 tanggal 30 Juni 2015. Untuk tahun buku 2014, alokasi laba bersih Perusahaan ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham pada tahun 2014. Pembagian laba bersih Perusahaan atas laba bersih tahun buku 2013 sebesar Rp 207.189.342.477 berdasarkan Keputusan Sirkuler Rapat Umum Pemegang Saham No. Kep-110/KN/2014 tanggal 4 Juli 2014. Untuk tahun buku 2013, alokasi laba bersih Perusahaan ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham pada tahun 2013. Pembagian laba bersih Perusahaan atas laba bersih tahun buku 2012 sebesar Rp 106.561.886.939 berdasarkan Keputusan Sirkuler Rapat Umum Pemegang Saham No. Kep-134/KN/2013, termasuk dana yang dialokasikan untuk Program Bina Lingkungan sebesar Rp 1.065.618.869 yang semula menjadi bagian dari alokasi laba, mulai tahun 2013 dibebankan pada laba rugi. Rincian alokasi adalah sebagai berikut:

30 Juni2016 2015 2014 2013Rp Rp Rp Rp

Cadangan umum 152.694.355.412 122.332.246.701 103.594.671.239 37.296.660.429 Saldo laba 152.694.355.411 122.332.246.701 103.594.671.238 68.199.607.641 Jumlah 305.388.710.823 244.664.493.402 207.189.342.477 105.496.268.070

31 Desember

26. PENDAPATAN USAHA 2015

2016 (Enam bulan) 2015 2014 2013(Enam bulan) (Tidak diaudit) (Satu tahun) (Satu tahun) (Satu tahun)

Rp Rp Rp Rp Rp

Bunga atas pinjaman diberikan 659.888.686.152 243.435.453.322 585.443.219.822 416.419.114.330 219.403.667.548Bunga atas deposito berjangka 371.512.266.305 64.640.698.002 109.249.561.393 124.539.080.838 155.254.891.566Pendapatan dari penyertaan

pada efek-efek 102.859.378.489 20.840.212.413 29.154.231.344 17.851.768.328 15.963.672.158Penerimaan dari penugasan

fasilitasi penyiapan proyek 9.879.721.148 4.126.962.236 11.616.441.632 31.818.266.925 31.783.101.337Konsultasi 3.014.038.674 1.175.808.740 3.821.546.123 4.276.471.693 207.975.600Bunga jasa giro 4.391.149.048 1.146.223.464 3.454.931.305 1.759.509.746 622.821.956Komitmen fee 580.729.538 198.861.909 1.093.973.636 1.085.470.488 868.578.065Jumlah 1.152.125.969.354 335.564.220.086 743.833.905.255 597.749.682.348 424.104.708.230

Pada tanggal 30 Juni 2016, 2015 (tidak diaudit), 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 termasuk dalam pendapatan usaha adalah pendapatan dari pihak berelasi masing-masing sebesar Rp 727.611.756.256, Rp 114.987.158.966, Rp 286.940.132.005, Rp 148.026.490.606 dan Rp 112.074.863.776 (Catatan 29).

161

162


- 55 -

27. BEBAN USAHA

20152016 (Enam bulan) 2015 2014 2013

(Enam bulan) (Tidak diaudit) (Satu tahun) (Satu tahun) (Satu tahun)Rp Rp Rp Rp

Beban bunga (Catatan 16, 19 dan 20) 150.667.281.101 83.118.611.855 176.302.109.786 105.443.604.043 16.614.501.077

Beban umum dan administrasi 78.025.978.483 45.585.327.254 109.646.713.802 82.406.808.923 64.008.110.962Beban pengembangan usaha 50.386.942.820 23.085.630.004 63.493.975.799 55.853.126.399 52.448.331.489Beban kerugian penurunan nilai

pinjaman diberikan (Catatan 8) 12.203.389.521 12.217.982.256 7.988.878.454 65.755.835.565 31.478.176.714Beban kerugian penurunan nilai

talangan biaya konsultan 3.490.920.226 - - 958.050.565 -Beban komitmen fee 1.731.204.211 2.800.493.776 5.128.727.925 96.550.651 862.407.981Beban lainnya 4.011.398.331 1.721.278.771 5.185.940.484 3.284.041.647 2.579.107.721Jumlah 300.517.114.693 168.529.323.916 367.746.346.250 313.798.017.793 167.990.635.944

Beban usaha termasuk beban usaha sehubungan dengan penugasan penyiapan proyek Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 126/KMK.01/2011 sebagaimana yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 137/KMK.011/2013 dan terakhir kali diubah lagi melalui Keputusan Menteri Keuangan No. 228/KMK.011/2014 tentang penugasan kepada Perusahaan untuk memfasilitasi penyiapan proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Kereta Api Bandara Soekarno Hatta–Manggarai dan Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Sistem Penyediaan Air Minum Umbulan adalah sebagai berikut:

Manajemenproyek Umbulan KA bandara Jumlah

Rp Rp Rp Rp

Beban pengembangan usaha 1.020.813.140 7.219.115.773 - 8.239.928.913Beban umum dan administrasi 83.250.798 267.882.156 - 351.132.954Jumah (Catatan 9) 1.104.063.938 7.486.997.929 - 8.591.061.867

(Enam bulan)2016


Rp Rp Rp Rp

Beban pengembangan usaha 1.856.296.784 381.435.340 1.044.759.771 3.282.491.895Beban umum dan administrasi 306.170.919 - - 306.170.919Jumah (Catatan 9) 2.162.467.703 381.435.340 1.044.759.771 3.588.662.814

(Tidak diaudit)

2015(Enam bulan)


Rp Rp Rp Rp

Beban pengembangan usaha 3.832.756.898 4.519.858.815 1.044.759.771 9.397.375.484Beban umum dan administrasi 642.748.896 56.107.713 5.021.500 703.878.109Jumah (Catatan 9) 4.475.505.794 4.575.966.528 1.049.781.271 10.101.253.593

(Satu tahun)2015

162

163


- 55 -

27. BEBAN USAHA

20152016 (Enam bulan) 2015 2014 2013

(Enam bulan) (Tidak diaudit) (Satu tahun) (Satu tahun) (Satu tahun)Rp Rp Rp Rp

Beban bunga (Catatan 16, 19 dan 20) 150.667.281.101 83.118.611.855 176.302.109.786 105.443.604.043 16.614.501.077

Beban umum dan administrasi 78.025.978.483 45.585.327.254 109.646.713.802 82.406.808.923 64.008.110.962Beban pengembangan usaha 50.386.942.820 23.085.630.004 63.493.975.799 55.853.126.399 52.448.331.489Beban kerugian penurunan nilai

pinjaman diberikan (Catatan 8) 12.203.389.521 12.217.982.256 7.988.878.454 65.755.835.565 31.478.176.714Beban kerugian penurunan nilai

talangan biaya konsultan 3.490.920.226 - - 958.050.565 -Beban komitmen fee 1.731.204.211 2.800.493.776 5.128.727.925 96.550.651 862.407.981Beban lainnya 4.011.398.331 1.721.278.771 5.185.940.484 3.284.041.647 2.579.107.721Jumlah 300.517.114.693 168.529.323.916 367.746.346.250 313.798.017.793 167.990.635.944

Beban usaha termasuk beban usaha sehubungan dengan penugasan penyiapan proyek Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 126/KMK.01/2011 sebagaimana yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 137/KMK.011/2013 dan terakhir kali diubah lagi melalui Keputusan Menteri Keuangan No. 228/KMK.011/2014 tentang penugasan kepada Perusahaan untuk memfasilitasi penyiapan proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Kereta Api Bandara Soekarno Hatta–Manggarai dan Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Sistem Penyediaan Air Minum Umbulan adalah sebagai berikut:


Rp Rp Rp Rp

Beban pengembangan usaha 1.020.813.140 7.219.115.773 - 8.239.928.913Beban umum dan administrasi 83.250.798 267.882.156 - 351.132.954Jumah (Catatan 9) 1.104.063.938 7.486.997.929 - 8.591.061.867

(Enam bulan)2016


Rp Rp Rp Rp

Beban pengembangan usaha 1.856.296.784 381.435.340 1.044.759.771 3.282.491.895Beban umum dan administrasi 306.170.919 - - 306.170.919Jumah (Catatan 9) 2.162.467.703 381.435.340 1.044.759.771 3.588.662.814

(Tidak diaudit)

2015(Enam bulan)


Rp Rp Rp Rp

Beban pengembangan usaha 3.832.756.898 4.519.858.815 1.044.759.771 9.397.375.484Beban umum dan administrasi 642.748.896 56.107.713 5.021.500 703.878.109Jumah (Catatan 9) 4.475.505.794 4.575.966.528 1.049.781.271 10.101.253.593

(Satu tahun)2015


- 56 -


Rp Rp Rp Rp

Beban pengembangan usaha 7.032.743.609 3.057.475.776 15.359.999.188 25.450.218.573Beban umum dan administrasi 2.192.625.867 6.683.737 18.530.020 2.217.839.624Jumah (Catatan 9) 9.225.369.476 3.064.159.513 15.378.529.208 27.668.058.197

(Satu tahun)2014


Rp Rp Rp Rp

Beban pengembangan usaha 7.442.704.042 1.532.573.533 16.054.019.950 25.029.297.525Beban umum dan administrasi 1.787.845.737 669.797.619 150.538.542 2.608.181.898Jumah (Catatan 9) 9.230.549.779 2.202.371.152 16.204.558.492 27.637.479.423

(Satu tahun)2013

Pada tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 (tidak diaudit), 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 termasuk dalam beban usaha adalah beban dari pihak berelasi masing-masing sebesar Rp 16.290.199.365, Rp 12.895.765.668, Rp 28.904.502.680, Rp 22.059.727.644 dan Rp 14.325.679.010 (Catatan 29).

28. KOMITMEN

Komitmen merupakan fasilitas pinjaman untuk pembiayaan infrastruktur yang belum digunakan per 30 Juni 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 dengan rincian sebagai berikut:

30 Juni2016 2015 2014 2013Rp Rp Rp Rp

Tagihan komitmenPihak berelasi (Catatan 29)

Pemerintah Republik Indonesia - 1.655.400.000 41.526.449.160 407.053.349.271

Pihak ketiga 5.611.483.800.000 200.000.000.000 1.119.600.000.000 -

Jumlah 5.611.483.800.000 201.655.400.000 1.161.126.449.160 407.053.349.271

Liabilitas komitmenPihak berelasi (Catatan 29)

Jalan 6.715.642.659.333 1.009.423.842.445 - -Multi sektor 1.300.000.000.000 346.655.400.000 144.990.637.170 418.017.537.281 Minyak dan gas bumi 1.054.400.000.000 1.517.450.000.000 - -Sosial - Rumah Sakit Umum Daerah 357.576.632.482 491.127.616.782 - -Rolling stock Kereta Api 303.587.300.000 - - -Ketenagalistrikan 130.800.364.662 40.568.844.499 - -Transportasi 99.438.860.589 317.537.403.021 - -Sosial - Jalan 23.426.925.014 - - -

Jumlah 9.984.872.742.080 3.722.763.106.747 144.990.637.170 418.017.537.281

Pihak ketigaJalan 1.445.272.696.150 124.744.972.896 163.455.472.480 240.538.811.387 Ketenagalistrikan 390.497.040.000 307.405.052.948 426.701.269.729 470.990.670.219 Air minum 120.963.460.780 175.000.000.000 - 240.000.000.000 Sosial 65.333.250.000 70.000.000.000 - -Telekomunikasi 65.000.000.000 65.000.000.000 - 210.000.000.000 Minyak dan gas bumi 16.475.000.000 34.487.500.000 - -Transportasi 10.344.846.948 21.935.129.500 101.150.706.220 96.416.145.080

Jumlah 2.113.886.293.878 798.572.655.344 691.307.448.429 1.257.945.626.686

Jumlah 12.098.759.035.958 4.521.335.762.091 836.298.085.599 1.675.963.163.967

31 Desember

163

164


- 57 -

29. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI

Tabel dibawah ini menyajikan transaksi pihak-pihak berelasi Perusahaan, jenis hubungan dan penjelasan singkat atas transaksi selama tahun 30 Juni 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013:

Pihak berelasi Jenis hubungan Unsur transaksi pihak berelasi

Kementerian Keuangan Republik Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah RI Piutang atas Penugasan Fasilitasi Indonesia (RI) Penyiapan Proyek dan Efek-efekPT Bank Mandiri (Persero) Tbk Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah RI Penempatan pada Bank, Deposito

Berjangka dan Wali amanat untuk Obligasi

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah RI Penempatan pada Bank dan Deposito Berjangka

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah RI Deposito BerjangkaPT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah RI Deposito BerjangkaPT Bank Jabar Banten Tbk Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah RI Deposito BerjangkaPT Bank Nagari Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah RI Deposito BerjangkaPT Bank DKI Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah RI Deposito BerjangkaPT Bank Jateng Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah RI Deposito BerjangkaPT Mandiri Manajemen Investasi Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah RI Efek-efekPT Sarana Multigriya Finansial (Persero) Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah RI Efek-efekPT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah RI Efek-efekPerum Perumnas Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah RI Efek-efekPT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah RI Efek-efekPT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah RI Efek-efekPT Danareksa (Persero) Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah RI Efek-efekPT Waskita Karya (Persero) Tbk Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah RI Pinjaman Diberikan dan Efek-efekPT Pertamina (Persero) Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah RI Pinjaman Diberikan dan Efek-efekPT Krakatau Bandar Samudera Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah RI Pinjaman Diberikan dan Jasa KonsultasiPT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah RI Pinjaman DiberikanPT Nindya Karya (Persero) Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah RI Pinjaman DiberikanPT Brantas Abipraya (Persero) Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah RI Pinjaman DiberikanPT Hutama Karya (Persero) Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah RI Pinjaman DiberikanPT Angkasa Pura II (Persero) Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah RI Pinjaman DiberikanPT Jasa Marga (Persero) Tbk Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah RI Pinjaman DiberikanPT Adhi Karya (Persero) Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah RI Pinjaman DiberikanPT Krakatau Tirta Industri Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah RI Pinjaman DiberikanPT Industri Kereta Api (Persero) Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah RI Pinjaman DiberikanPT Wijaya Karya (Persero) Tbk Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah RI Pinjaman DiberikanPT Indonesia Infrastructure Finance Pengendalian bersama entitas Pinjaman DiberikanPemerintah Kabupaten Bangkalan Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah RI Pinjaman DiberikanPemerintah Kabupaten Boalemo Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah RI Pinjaman DiberikanPemerintah Kabupaten Bulukumba Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah RI Pinjaman DiberikanPemerintah Kabupaten Buton Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah RI Pinjaman DiberikanPemerintah Kabupaten Halmahera Selatan Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah RI Pinjaman DiberikanPemerintah Kabupaten Karangsem Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah RI Pinjaman DiberikanPemerintah Kabupaten Lampung Selatan Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah RI Pinjaman DiberikanPemerintah Kabupaten Lombok Tengah Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah RI Pinjaman DiberikanPemerintah Kabupaten Lombok Timur Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah RI Pinjaman DiberikanPemerintah Kabupaten Muna Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah RI Pinjaman DiberikanPemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah RI Pinjaman DiberikanPemerintah Kabupaten Temanggung Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah RI Pinjaman DiberikanPemerintah Kota Bandar Lampung Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah RI Pinjaman DiberikanPemerintah Kota Gorontalo Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah RI Pinjaman DiberikanPemerintah Kota Padang Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah RI Pinjaman DiberikanPemerintah Kota Palu Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah RI Pinjaman DiberikanPemerintah Provinsi Sulaw esi Selatan Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah RI Pinjaman DiberikanPemerintah Provinsi Sulaw esi Tenggara Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah RI Pinjaman DiberikanPemerintah Provinsi Sulaw esi Barat Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah RI Pinjaman DiberikanPT Jasamarga Pandaan Malang Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah RI Penyertaan SahamPT Asuransi Jasa Indonesia Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah RI Asuransi Aset TetapPersonil Manajemen Kunci Hubungan pengendalian kegiatan Perusahaan Pinjaman Karyaw an, Imbalan Jangka (Dew an Komisaris, Direksi dan Kepala DivisI) Pendek dan Jangka Panjang

164

165


- 57 -

29. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI

Tabel dibawah ini menyajikan transaksi pihak-pihak berelasi Perusahaan, jenis hubungan dan penjelasan singkat atas transaksi selama tahun 30 Juni 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013:

Pihak berelasi Jenis hubungan Unsur transaksi pihak berelasi

Kementerian Keuangan Republik Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah RI Piutang atas Penugasan Fasilitasi Indonesia (RI) Penyiapan Proyek dan Efek-efekPT Bank Mandiri (Persero) Tbk Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah RI Penempatan pada Bank, Deposito

Berjangka dan Wali amanat untuk Obligasi

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah RI Penempatan pada Bank dan Deposito Berjangka

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah RI Deposito BerjangkaPT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah RI Deposito BerjangkaPT Bank Jabar Banten Tbk Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah RI Deposito BerjangkaPT Bank Nagari Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah RI Deposito BerjangkaPT Bank DKI Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah RI Deposito BerjangkaPT Bank Jateng Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah RI Deposito BerjangkaPT Mandiri Manajemen Investasi Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah RI Efek-efekPT Sarana Multigriya Finansial (Persero) Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah RI Efek-efekPT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah RI Efek-efekPerum Perumnas Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah RI Efek-efekPT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah RI Efek-efekPT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah RI Efek-efekPT Danareksa (Persero) Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah RI Efek-efekPT Waskita Karya (Persero) Tbk Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah RI Pinjaman Diberikan dan Efek-efekPT Pertamina (Persero) Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah RI Pinjaman Diberikan dan Efek-efekPT Krakatau Bandar Samudera Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah RI Pinjaman Diberikan dan Jasa KonsultasiPT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah RI Pinjaman DiberikanPT Nindya Karya (Persero) Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah RI Pinjaman DiberikanPT Brantas Abipraya (Persero) Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah RI Pinjaman DiberikanPT Hutama Karya (Persero) Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah RI Pinjaman DiberikanPT Angkasa Pura II (Persero) Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah RI Pinjaman DiberikanPT Jasa Marga (Persero) Tbk Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah RI Pinjaman DiberikanPT Adhi Karya (Persero) Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah RI Pinjaman DiberikanPT Krakatau Tirta Industri Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah RI Pinjaman DiberikanPT Industri Kereta Api (Persero) Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah RI Pinjaman DiberikanPT Wijaya Karya (Persero) Tbk Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah RI Pinjaman DiberikanPT Indonesia Infrastructure Finance Pengendalian bersama entitas Pinjaman DiberikanPemerintah Kabupaten Bangkalan Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah RI Pinjaman DiberikanPemerintah Kabupaten Boalemo Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah RI Pinjaman DiberikanPemerintah Kabupaten Bulukumba Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah RI Pinjaman DiberikanPemerintah Kabupaten Buton Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah RI Pinjaman DiberikanPemerintah Kabupaten Halmahera Selatan Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah RI Pinjaman DiberikanPemerintah Kabupaten Karangsem Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah RI Pinjaman DiberikanPemerintah Kabupaten Lampung Selatan Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah RI Pinjaman DiberikanPemerintah Kabupaten Lombok Tengah Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah RI Pinjaman DiberikanPemerintah Kabupaten Lombok Timur Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah RI Pinjaman DiberikanPemerintah Kabupaten Muna Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah RI Pinjaman DiberikanPemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah RI Pinjaman DiberikanPemerintah Kabupaten Temanggung Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah RI Pinjaman DiberikanPemerintah Kota Bandar Lampung Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah RI Pinjaman DiberikanPemerintah Kota Gorontalo Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah RI Pinjaman DiberikanPemerintah Kota Padang Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah RI Pinjaman DiberikanPemerintah Kota Palu Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah RI Pinjaman DiberikanPemerintah Provinsi Sulaw esi Selatan Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah RI Pinjaman DiberikanPemerintah Provinsi Sulaw esi Tenggara Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah RI Pinjaman DiberikanPemerintah Provinsi Sulaw esi Barat Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah RI Pinjaman DiberikanPT Jasamarga Pandaan Malang Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah RI Penyertaan SahamPT Asuransi Jasa Indonesia Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah RI Asuransi Aset TetapPersonil Manajemen Kunci Hubungan pengendalian kegiatan Perusahaan Pinjaman Karyaw an, Imbalan Jangka (Dew an Komisaris, Direksi dan Kepala DivisI) Pendek dan Jangka Panjang


- 58 -

Transaksi dengan Pihak Berelasi 30 Juni

2016 2015 2014 2013 2016 2015 2014 2013

Rp Rp Rp Rp % % % %

Aset

Bank (Catatan 5)

Rupiah

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 52.414.512.304 20.156.487.883 1.124.486.635 9.509.072.417 0,15% 0,06% 0,01% 0,34%

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 17.639.602 18.329.226 15.604.291 24.231.417.195 0,00% 0,00% 0,00% 0,14%

Jumlah 52.432.151.906 20.174.817.109 1.140.090.926 33.740.489.612 0,15% 0,06% 0,01% 0,48%

Dollar Amerika Serikat

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 46.061.728 48.576.058 75.509.805 74.568.523 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Deposito Berjangka (Catatan 5)

Rupiah

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 2.519.472.000.000 2.440.000.000.000 278.294.000.000 110.236.000.000 7,42% 7,46% 3,03% 1,56%

PT Bank Jateng 676.531.173.363 - - - 1,99% - - -

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 300.000.000.000 - 125.000.000.000 - 0,88% - 1,37% -

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 222.745.151.500 - - - 0,66% - - -

PT Bank Nagari 206.201.709.156 - 202.419.906.671 - 0,61% - 2,21% -

PT Bank DKI 203.409.872.907 200.000.000.000 - - 0,60% 0,61% - -

PT Bank Jabar Banten Tbk 203.390.684.932 400.000.000.000 - 3.800.136.738 0,60% 1,22% - 0,05%

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 159.543.235.625 - - - 0,47% - - - -

Jumlah 4.491.293.827.483 3.040.000.000.000 605.713.906.671 114.036.136.738 13,23% 9,29% 6,61% 1,61%

Efek-efek (Catatan 7)

Rupiah


Kementerian Keuangan RI - 6.177.395.573.785 - - - 18,88% - -

Tersedia untuk dijual

Rekasadana Penyertaan Terbatas (RDPT)

PT Mandiri Manajemen Investasi - 60.543.649.616 108.438.527.678 109.655.800.304 - 0,19% 1,18% 1,55%

Jumlah - 60.543.649.616 108.438.527.678 109.655.800.304 - 0,19% 1,18% 1,55%

Reksadana

PT Danareksa (Persero) 321.040.866.458 - - - 0,94% - - -

PT Mandiri Manajemen Investasi 101.014.637.372 - - - 0,30% - - -

Jumlah 422.055.503.830 - - - 1,24% - - -

Medium Term Notes

Perum Perumnas 50.000.000.000 50.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 0,15% 0,15% 0,11% 0,14%

PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk - - - 20.000.000.000 - - - 0,28%

Jumlah 50.000.000.000 50.000.000.000 10.000.000.000 30.000.000.000 0,15% 0,15% 0,11% 0,42%

Obligasi

PT Waskita Karya (Persero) Tbk 277.350.959.000 5.050.575.000 - - 0,82% 0,02% - -

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) 37.009.761.000 - - - 0,11% - - -

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) 15.019.305.000 - - - 0,04% - - -

Kementerian Keuangan RI - 19.562.700.000 - - - 0,06% - -

Jumlah 329.380.025.000 24.613.275.000 - - 0,97% 0,08% - -

Nilai wajar melalui laba rugi

Obligasi

PT Waskita Karya (Persero) Tbk - - 100.011.700.000 - - - 1,09% -

Dollar Amerika SerikatTersedia untuk dijual/Diukur pada nilai wajar

melalui penghasilan komprehensif lainSukuk Pemerintah Republik Indonesia 230.650.000.000 - - - 0,68% - - -

Obligasi Kementerian Keuangan RI 65.900.000.000 - - - 0,19% - - - PT Pertamina (Persero) 65.900.000.000 - - - 0,19% - - - PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) 65.900.000.000 - - - 0,19% - - -Jumlah 197.700.000.000 - - - 0,57% - - -

Komitmen31 Desember% terhadap Aset/Liabilitas/

165

166


- 59 -

30 Juni

2016 2015 2014 2013 2016 2015 2014 2013

Rp Rp Rp Rp % % % %

Pinjaman Diberikan (Catatan 8)

Rupiah

Entitas pihak berelasi

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) 8.260.979.662.039 7.854.431.155.501 - - 24,34% 24,01% - -

PT Waskita Karya (Persero) Tbk 1.110.786.029.582 289.348.498.211 - - 3,27% 0,88% - -

PT Jasa Marga (Persero) Tbk 750.000.000.000 749.093.204.927 - - 2,21% 2,29% - -

PT Hutama Karya (Persero) 532.326.274.594 394.147.540.986 399.150.273.224 - 1,57% 1,20% 4,35% -

PT Adhi Karya (Persero) 453.772.602.739 - - - 1,34% - - -

PT Angkasa Pura II (Persero) 397.421.594.232 179.260.756.700 - - 1,17% 0,55% - -

PT Krakatau Bandar Samudera 124.989.241.805 124.771.687.159 - - 0,37% 0,38% - -

PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk 99.108.606.557 - - - 0,29% 0,00% - -

PT Nindya Karya (Persero) 99.010.928.962 159.270.491.804 194.311.202.510 194.380.559.159 0,29% 0,49% 2,12% 2,74%

PT Industri Kereta Api (Persero) 73.957.530.000 - - - 0,22% - - -

PT Krakatau Tirta Industri 53.383.556.750 - - - 0,16% - - -

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk 49.750.000.000 - - - 0,15% - - -

PT Brantas Abipraya (Persero) - - 101.176.979.452 143.839.178.872 - - 1,10% 2,03%

Pemerintah daerah

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan 268.626.338.548 336.626.338.548 - - 0,79% 1,03% - -

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara 208.621.536.399 244.332.115.999 - - 0,61% 0,75% - -

Pemerintah Kabupaten Bangkalan 93.701.037.681 93.701.037.681 - - 0,28% 0,29% - -

Pemerintah Kabupaten Muna 79.446.812.500 50.062.375.000 - - 0,23% 0,15% - -

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan 67.555.074.986 17.866.041.200 - - 0,20% 0,05% - -

Pemerintah Kabupaten Bulukumba 61.445.471.537 44.081.663.537 - - 0,18% 0,13% - -

Pemerintah Kota Palu 59.644.571.000 73.044.571.000 - - 0,18% 0,22% - -

Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan 58.295.255.179 68.894.392.485 - - 0,17% 0,21% - -

Pemerintah Kabupaten Temanggung 53.510.603.000 65.510.603.000 - - 0,16% 0,20% - -

Pemerintah Kabupaten Buton 44.190.530.990 50.503.463.988 - - 0,13% 0,15% - -

Pemerintah Kabupaten Boalemo 38.517.629.661 45.120.651.887 - - 0,11% 0,14% - -

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan 32.962.615.000 14.126.835.000 - - 0,10% 0,04% - -

Pemerintah Kabupaten Karangsem 30.848.947.601 42.657.697.601 - - 0,09% 0,13% - -

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat 29.362.086.300 - - - 0,09% - - -

Pemerintah Kota Bandar Lampung 27.964.218.418 40.764.218.418 - - 0,08% 0,12% - -

Pemerintah Kota Padang 26.451.685.000 - - - 0,08% - - -

Pemerintah Kota Gorontalo 20.050.673.679 25.576.673.679 - - 0,06% 0,08% - -

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah 17.076.982.000 41.876.982.000 - - 0,05% 0,13% - -

Pemerintah Kabupaten Lombok Timur 11.670.000.000 16.710.000.000 - - 0,03% 0,05% - -Jumlah 13.235.428.096.739 11.021.778.996.312 694.638.455.186 338.219.738.031 38,99% 33,69% 7,58% 4,77%

Dollar Amerika SerikatPT Indonesia Infrastructure Finance 2.579.529.358.421 2.713.083.408.545 2.434.790.639.145 2.028.703.215.295 7,60% 8,29% 26,55% 28,63%PT Pertamina (Persero) 913.495.840.286 546.282.000.000 - - 2,69% 1,67% - -

Jumlah 3.493.025.198.707 3.259.365.408.545 2.434.790.639.145 2.028.703.215.295 10,29% 9,96% 26,55% 28,62%

Piutang atas Penugasan Fasilitasi Penyiapan Proyek (Catatan 9)Kementerian Keuangan RI 23.229.373.220 13.349.652.072 44.387.153.346 12.569.081.805 0,07% 0,04% 0,48% 0,18%

Penyertaan Saham (Catatan 13)PT Indonesia Infrastructure Finance 683.205.624.958 662.422.266.929 644.982.737.092 413.288.631.575 2,01% 2,02% 7,03% 5,83%PT Jasamarga Pandaan Malang 3.600.000.000 - - - 0,01% - - -

Jumlah 686.805.624.958 662.422.266.929 644.982.737.092 413.288.631.575 2,02% 2,02% 7,03% 5,83%

Jumlah Aset dari Pihak-pihak Berelasi 23.212.045.863.571 24.329.692.215.426 4.644.178.719.849 3.080.287.661.883 68,38% 74,37% 50,65% 43,45%

LiabilitasPinjaman Diterima dari Pemerintah Republik Indonesia

(Catatan 20) 2.579.529.358.421 2.713.083.408.545 2.434.790.639.145 2.028.703.215.296 32,94% 37,26% 55,55% 79,80%


166

167


- 59 -

30 Juni

2016 2015 2014 2013 2016 2015 2014 2013

Rp Rp Rp Rp % % % %

Pinjaman Diberikan (Catatan 8)

Rupiah

Entitas pihak berelasi

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) 8.260.979.662.039 7.854.431.155.501 - - 24,34% 24,01% - -

PT Waskita Karya (Persero) Tbk 1.110.786.029.582 289.348.498.211 - - 3,27% 0,88% - -

PT Jasa Marga (Persero) Tbk 750.000.000.000 749.093.204.927 - - 2,21% 2,29% - -

PT Hutama Karya (Persero) 532.326.274.594 394.147.540.986 399.150.273.224 - 1,57% 1,20% 4,35% -

PT Adhi Karya (Persero) 453.772.602.739 - - - 1,34% - - -

PT Angkasa Pura II (Persero) 397.421.594.232 179.260.756.700 - - 1,17% 0,55% - -

PT Krakatau Bandar Samudera 124.989.241.805 124.771.687.159 - - 0,37% 0,38% - -

PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk 99.108.606.557 - - - 0,29% 0,00% - -

PT Nindya Karya (Persero) 99.010.928.962 159.270.491.804 194.311.202.510 194.380.559.159 0,29% 0,49% 2,12% 2,74%

PT Industri Kereta Api (Persero) 73.957.530.000 - - - 0,22% - - -

PT Krakatau Tirta Industri 53.383.556.750 - - - 0,16% - - -

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk 49.750.000.000 - - - 0,15% - - -

PT Brantas Abipraya (Persero) - - 101.176.979.452 143.839.178.872 - - 1,10% 2,03%

Pemerintah daerah

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan 268.626.338.548 336.626.338.548 - - 0,79% 1,03% - -

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara 208.621.536.399 244.332.115.999 - - 0,61% 0,75% - -

Pemerintah Kabupaten Bangkalan 93.701.037.681 93.701.037.681 - - 0,28% 0,29% - -

Pemerintah Kabupaten Muna 79.446.812.500 50.062.375.000 - - 0,23% 0,15% - -

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan 67.555.074.986 17.866.041.200 - - 0,20% 0,05% - -

Pemerintah Kabupaten Bulukumba 61.445.471.537 44.081.663.537 - - 0,18% 0,13% - -

Pemerintah Kota Palu 59.644.571.000 73.044.571.000 - - 0,18% 0,22% - -

Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan 58.295.255.179 68.894.392.485 - - 0,17% 0,21% - -

Pemerintah Kabupaten Temanggung 53.510.603.000 65.510.603.000 - - 0,16% 0,20% - -

Pemerintah Kabupaten Buton 44.190.530.990 50.503.463.988 - - 0,13% 0,15% - -

Pemerintah Kabupaten Boalemo 38.517.629.661 45.120.651.887 - - 0,11% 0,14% - -

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan 32.962.615.000 14.126.835.000 - - 0,10% 0,04% - -

Pemerintah Kabupaten Karangsem 30.848.947.601 42.657.697.601 - - 0,09% 0,13% - -

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat 29.362.086.300 - - - 0,09% - - -

Pemerintah Kota Bandar Lampung 27.964.218.418 40.764.218.418 - - 0,08% 0,12% - -

Pemerintah Kota Padang 26.451.685.000 - - - 0,08% - - -

Pemerintah Kota Gorontalo 20.050.673.679 25.576.673.679 - - 0,06% 0,08% - -

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah 17.076.982.000 41.876.982.000 - - 0,05% 0,13% - -

Pemerintah Kabupaten Lombok Timur 11.670.000.000 16.710.000.000 - - 0,03% 0,05% - -Jumlah 13.235.428.096.739 11.021.778.996.312 694.638.455.186 338.219.738.031 38,99% 33,69% 7,58% 4,77%

Dollar Amerika SerikatPT Indonesia Infrastructure Finance 2.579.529.358.421 2.713.083.408.545 2.434.790.639.145 2.028.703.215.295 7,60% 8,29% 26,55% 28,63%PT Pertamina (Persero) 913.495.840.286 546.282.000.000 - - 2,69% 1,67% - -

Jumlah 3.493.025.198.707 3.259.365.408.545 2.434.790.639.145 2.028.703.215.295 10,29% 9,96% 26,55% 28,62%

Piutang atas Penugasan Fasilitasi Penyiapan Proyek (Catatan 9)Kementerian Keuangan RI 23.229.373.220 13.349.652.072 44.387.153.346 12.569.081.805 0,07% 0,04% 0,48% 0,18%

Penyertaan Saham (Catatan 13)PT Indonesia Infrastructure Finance 683.205.624.958 662.422.266.929 644.982.737.092 413.288.631.575 2,01% 2,02% 7,03% 5,83%PT Jasamarga Pandaan Malang 3.600.000.000 - - - 0,01% - - -

Jumlah 686.805.624.958 662.422.266.929 644.982.737.092 413.288.631.575 2,02% 2,02% 7,03% 5,83%

Jumlah Aset dari Pihak-pihak Berelasi 23.212.045.863.571 24.329.692.215.426 4.644.178.719.849 3.080.287.661.883 68,38% 74,37% 50,65% 43,45%

LiabilitasPinjaman Diterima dari Pemerintah Republik Indonesia

(Catatan 20) 2.579.529.358.421 2.713.083.408.545 2.434.790.639.145 2.028.703.215.296 32,94% 37,26% 55,55% 79,80%



- 60 -

30 Juni

2016 2015 2014 2013 2016 2015 2014 2013

Rp Rp Rp Rp % % % %KomitmenTagihan komitmen (Catatan 28)

Pemerintah Republik Indonesia - 1.655.400.000 41.526.449.160 407.053.349.271 - 0,82% 3,58% 100,00%

Liabilitas komitmen (Catatan 28)Entitas pihak berelasi

PT Hutama Karya (Persero) 3.429.979.070.000 486.000.000.000 - - 28,35% 10,75% - -PT Waskita Karya (Persero) Tbk 3.290.663.589.333 410.270.041.633 - - 27,20% 9,07% - -PT Pertamina (Persero) 1.054.400.000.000 1.517.450.000.000 - - 8,71% 33,56% - -PT Wijaya Karya (Persero) Tbk 550.000.000.000 - - - 4,55% - - -PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk 400.000.000.000 - - - 3,31% - - -PT Industri Kereta Api (Persero) 303.587.300.000 - - - 2,51% - - -PT Brantas Abipraya (Persero) 200.000.000.000 200.000.000.000 98.200.000.000 5.700.000.000 1,65% 4,42% 11,74% 0,34%PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) 130.800.364.662 40.568.844.499 - - 1,08% 0,90% - -PT Nindya Karya (Persero) 100.000.000.000 140.000.000.000 5.264.188.010 5.264.188.010 0,83% 3,10% 0,63% 0,31%PT Angkasa Pura II (Persero) 99.438.860.589 317.537.403.021 - - 0,82% 7,02% - -PT Adhi Karya (Persero) 45.000.000.000 - - - 0,37% 0,00% - -PT Indonesia Infrastructure Finance - 1.655.400.000 41.526.449.160 407.053.349.271 - 0,04% 4,97% 24,29%

Pemerintah daerahPemerintah Provinsi Sulawesi Barat 210.328.913.700 239.691.000.000 - - 1,74% 5,30% - -Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan 66.037.385.000 84.873.165.000 - - 0,55% 1,88% - -Pemerintah Kota Padang 56.855.315.000 83.307.000.000 - - 0,47% 1,84% - -Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan 23.426.925.014 73.115.958.800 - - 0,19% 1,62% - -Pemerintah Kabupaten Bulukumba 22.056.056.463 39.419.864.463 - - 0,18% 0,87% - -Pemerintah Kabupaten Bangkalan 2.298.962.319 2.298.962.319 - - 0,02% 0,05% - -Pemerintah Kabupaten Buton - 44.196.536.012 - - - 0,98% - -Pemerintah Kabupaten Muna - 41.537.625.000 - - - 0,92% - -Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara - 841.306.000 - - - 0,02% - -

Jumlah 9.984.872.742.080 3.722.763.106.747 144.990.637.170 418.017.537.281 82,53% 82,34% 17,34% 24,94%

% terhadap Aset/Liabilitas/Komitmen31 Desember

2015

2016 (Enam bulan) 2015 2014 2013(Enam bulan) (Tidak diaudit) (Satu tahun) (Satu tahun) (Satu tahun) 2016 2015 2015 2014 2013

Rp Rp Rp Rp Rp % % % % %PendapatanPendapatan bunga atas pinjaman diberikan (Catatan 26)

Entitas pihak berelasiPT Perusahaan Listrik Negara (Persero) 217.033.801.572 - 11.570.143.860 - - 18,84% 0,00% 1,56% - -PT Jasa Marga (Persero) Tbk 35.854.711.684 811.929.223 35.367.927.091 - - 3,11% 0,24% 4,75% - -PT Indonesia Infrastructure Finance 27.707.848.144 23.134.971.710 55.682.597.591 40.328.600.713 20.172.271.762 2,40% 6,89% 7,49% 6,75% 8,92%PT Hutama Karya (Persero) 21.138.034.938 20.032.754.343 42.069.217.367 5.698.504.113 - 1,83% 5,97% 5,66% 0,95% -PT Waskita Karya (Persero) Tbk 19.968.335.183 - 3.187.851.986 - - 1,73% - 0,43% - -PT Angkasa Pura II (Persero) 11.291.640.687 - 7.017.840.777 - - 0,98% - 0,94% - -PT Pertamina (Persero) 11.187.256.513 - 136.236.393 - - 0,97% - 0,02% - -PT Adhi Karya (Persero) 9.627.908.271 - - - - 0,84% - 0,00% - -PT Nindya Karya (Persero) 7.276.497.530 10.489.555.998 25.985.201.151 21.266.318.950 12.806.652.228 0,63% 3,13% 3,49% 3,56% 5,67%PT Krakatau Bandar Samudera 4.724.221.304 - - - - 0,41% - 0,00% - -PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk 819.023.218 - - - - 0,07% - 0,00% - -PT Brantas Abipraya (Persero) 497.267.759 - 12.087.288.719 12.464.434.535 5.999.978.872 0,04% - 1,62% 2,09% 2,65%PT Wijaya Karya (Persero) Tbk 145.138.884 - - - - 0,01% - 0,00% - -PT Industri Kereta Api (Persero) 118.485.569 - - - - 0,01% - 0,00% - -

Pemerintah daerahPemerintah Provinsi Sulawesi Selatan 11.884.893.297 - 652.213.531 - - 1,03% - 0,09% - -Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara 9.465.394.028 - 520.603.528 - - 0,82% - 0,07% - -Pemerintah Kabupaten Bangkalan 4.519.795.861 - 173.635.166 - - 0,39% - 0,02% - -Pemerintah Kabupaten Muna 3.435.696.787 - 118.898.141 - - 0,30% - 0,02% - -Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan 3.109.831.387 - 157.460.733 - - 0,27% - 0,02% - -Pemerintah Kabupaten Bulukumba 2.738.096.037 - 101.938.847 - - 0,24% - 0,01% - -Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan 2.692.384.355 - 41.315.220 - - 0,23% - 0,01% - -Pemerintah Kota Palu 2.543.165.088 - 141.523.856 - - 0,22% - 0,02% - -Pemerintah Kabupaten Temanggung 2.481.835.291 - 126.926.793 - - 0,22% - 0,02% - -Pemerintah Kabupaten Buton 2.289.735.203 - 119.945.727 - - 0,20% - 0,02% - -Pemerintah Kabupaten Boalemo 1.919.148.544 - 104.341.507 - - 0,17% - 0,01% - -Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan 1.559.492.985 - 33.551.233 - - 0,14% - 0,00% - -Pemerintah Kabupaten Karangsem 1.450.794.958 - 82.649.289 - - 0,13% - 0,01% - -Pemerintah Kota Bandar Lampung 1.335.386.962 - 78.980.673 - - 0,12% - 0,01% - -Pemerintah Kota Gorontalo 875.809.762 - 49.554.805 - - 0,08% - 0,01% - -Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah 813.235.659 - 81.136.653 - - 0,07% - 0,01% - -Pemerintah Kabupaten Lombok Timur 559.227.094 - 32.375.625 - - 0,05% - 0,00% - -Pemerintah Kota Padang 467.694.648 - - - - 0,04% - - - -Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat 87.474.552 - - - - 0,01% - - - -

Jumlah 421.619.263.754 54.469.211.274 195.721.356.262 79.757.858.311 38.978.902.862 36,59% 16,23% 26,31% 13,34% 9,19%

Pendapatan bunga atas deposito berjangka (Catatan 26)PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 134.207.452.638 6.516.589.786 19.395.328.707 13.457.109.526 13.288.277.460 11,65% 1,94% 2,61% 2,25% 3,13%PT Bank Jateng 19.109.443.784 - - - - 1,66% - - - -PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 12.641.482.192 4.686.171.158 5.515.426.041 7.063.013.698 4.959.292.711 1,10% 1,40% 0,74% 1,18% 1,17%PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 11.960.809.626 - - - 111.803.272 1,04% - - - 0,03%PT Bank DKI 11.828.111.769 8.634.347.866 - - - 1,03% 2,57% - - -PT Bank Jabar Banten Tbk 11.602.037.449 14.649.523.244 20.695.340.332 4.557.350.695 265.438.416 1,01% 4,37% 2,78% 0,76% 0,06%PT Bank Nagari 8.943.912.937 8.835.803.283 11.928.965.526 7.933.739.607 12.836.614.358 0,78% 2,63% 1,60% 1,33% 3,03%PT Bank BTN 6.103.405.974 - - - - 0,53% - - - -PT Bank Syariah Mandiri - - - - 2.731.917.808 - - - - 0,64%BTN Syariah - - - - 1.504.982.411 - - - - 0,35%Jumlah 216.396.656.369 43.322.435.336 57.535.060.606 33.011.213.526 35.698.326.436 18,78% 12,91% 7,73% 5,52% 8,42%

% terhadap Pendapatan/Beban

167

168


- 61 -

20152016 (Enam bulan) 2015 2014 2013

(Enam bulan) (Tidak diaudit) (Satu tahun) (Satu tahun) (Satu tahun) 2016 2015 2015 2014 2013Rp Rp Rp Rp Rp % % % % %

PendapatanPendapatan dari penugasan fasilitasi penyiapan

proyek (Catatan 26)Kementerian Keuangan 9.879.721.148 4.126.962.236 11.616.441.632 31.818.266.925 31.783.101.337 0,86% 1,23% 1,56% 5,32% 7,49%

Pendapatan dari penyertaan pada efek-efek (Catatan 26)Kementerian Keuangan 74.579.581.651 22.789.834 2.044.478.349 55.097.000 697.700.000 6,47% 0,01% 0,27% 0,01% 0,16%Perum Perumnas 2.812.500.000 2.427.083.333 5.239.583.333 1.145.833.333 572.916.667 0,24% 0,72% 0,70% 0,19% 0,14%PT Waskita Karya (Persero) Tbk 1.799.937.500 468.633.334 - - - 0,16% 0,14% - - -PT Sarana Multigriya Financial (Persero) 277.236.112 - - - - 0,02% 0,00% - - -PT Antam (Persero) Tbk 144.713.889 - - - - 0,01% 0,00% - - -PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) 84.437.500 - - - - 0,01% 0,00% - - -PT Adhi Karya (Persero) Tbk 17.708.333 - - - - 0,00% 0,00% - - -PT Mandiri Sekuritas - 10.150.043.618 10.961.665.700 1.452.937.972 1.371.810.631 - 3,02% 1,47% 0,24% 0,32%PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk - - - 554.027.772 1.584.500.000 - 0,00% - 0,09% 0,37%PT Jasa Marga (Persero) Tbk - - - - 519.027.778 - 0,00% - - 0,12%Jumlah 79.716.114.985 13.068.550.119 18.245.727.382 3.207.896.077 4.745.955.076 6,92% 3,89% 2,45% 0,54% 1,12%

Pendapatan komitmen fee (Catatan 26)PT Indonesia Infrastructure Finance - - - 91.255.767 868.578.065 - - - 0,02% 0,20%

Pendapatan jasa konsultasi (Catatan 26)PT Krakatau Bandar Samudera - - 3.821.546.123 140.000.000 - - - 0,51% 0,02% -

Jumlah Pendapatan 727.611.756.256 114.987.158.966 286.940.132.005 148.026.490.606 112.074.863.776 63,15% 34,27% 38,58% 24,76% 8,53%

Beban usahaBeban asuransi aset (Catatan 14)

PT Asuransi Jasa Indonesia - - - 20.094.222 18.105.505 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,01%

Beban bunga (Catatan 27)Pemerintah Republik Indonesia 16.290.199.365 12.895.765.668 28.904.502.680 22.059.727.644 14.325.679.010 5,42% 7,65% 7,86% 7,03% 8,48%

Jumlah Beban Usaha 16.290.199.365 12.895.765.668 28.904.502.680 22.079.821.866 14.343.784.515 5,42% 7,65% 7,86% 7,04% 8,49%

Pinjaman karyawan yang diberikan ke personilmanajemen kunci PerusahaanKepala Divisi 2.974.272.556 2.888.707.634 2.926.397.004 2.902.047.281 3.181.024.829

Imbalan yang diberikan ke personil manajemen kunciPerusahaanDewan Komisaris

Imbalan jangka pendek 4.342.172.931 1.446.746.004 3.026.031.000 2.705.352.164 2.929.026.822 Direktur

Imbalan jangka pendek 12.687.063.608 4.978.127.804 13.380.650.000 9.321.457.143 12.300.866.510 Kepala Divisi

Imbalan jangka pendek 20.731.979.606 9.170.524.248 13.719.363.730 10.203.349.690 12.566.725.342 Imbalan kerja jangka panjang lainnya 2.029.518.590 1.457.450.684 6.935.312.470 1.271.884.000 1.157.157.015

Jumlah 39.790.734.735 17.052.848.740 37.061.357.200 23.502.042.997 28.953.775.689


30. PERJANJIAN PENTING

a. Perjanjian Pelaksanaan Penugasan untuk Memfasilitasi Penyiapan Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)

Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan dan Perkeretaapian Soekarno Hatta

Pada tanggal 8 November 2011, Perusahaan menandatangani perjanjian dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia tentang pelaksanaan penugasan fasilitasi penyiapan Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan dan Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Perkeretaapian Soekarno Hatta.

Selanjutnya pada tanggal 30 Agustus 2013, Perusahaan menandatangani perubahan atas perjanjian tanggal 8 November 2011 tersebut. Kemudian pada tanggal 16 Oktober 2014 telah ditandatangani perubahan kedua atas perjanjian penugasan fasilitasi penyiapan kedua proyek KPBU tersebut.

Perjanjian pelaksanaan penugasan ini merupakan tindak lanjut dari Keputusan Menteri Keuangan No. 126/KMK.01/2011 tanggal 2 Mei 2011, yang diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 137/KMK.011/2013 tanggal 12 April 2013 dan terakhir diubah lagi melalui Keputusan Menteri Keuangan No. 228/KMK.011/2014 tanggal 10 Juni 2014, tentang penugasan kepada Perusahaan untuk melakukan fasilitasi penyiapan kedua proyek KPBU di atas. Sesuai amanat Keputusan Menteri Keuangan ini perjanjian fasilitasi juga ditandatangani dengan masing-masing Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dari kedua proyek.

168

169


- 61 -

20152016 (Enam bulan) 2015 2014 2013

(Enam bulan) (Tidak diaudit) (Satu tahun) (Satu tahun) (Satu tahun) 2016 2015 2015 2014 2013Rp Rp Rp Rp Rp % % % % %

PendapatanPendapatan dari penugasan fasilitasi penyiapan

proyek (Catatan 26)Kementerian Keuangan 9.879.721.148 4.126.962.236 11.616.441.632 31.818.266.925 31.783.101.337 0,86% 1,23% 1,56% 5,32% 7,49%

Pendapatan dari penyertaan pada efek-efek (Catatan 26)Kementerian Keuangan 74.579.581.651 22.789.834 2.044.478.349 55.097.000 697.700.000 6,47% 0,01% 0,27% 0,01% 0,16%Perum Perumnas 2.812.500.000 2.427.083.333 5.239.583.333 1.145.833.333 572.916.667 0,24% 0,72% 0,70% 0,19% 0,14%PT Waskita Karya (Persero) Tbk 1.799.937.500 468.633.334 - - - 0,16% 0,14% - - -PT Sarana Multigriya Financial (Persero) 277.236.112 - - - - 0,02% 0,00% - - -PT Antam (Persero) Tbk 144.713.889 - - - - 0,01% 0,00% - - -PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) 84.437.500 - - - - 0,01% 0,00% - - -PT Adhi Karya (Persero) Tbk 17.708.333 - - - - 0,00% 0,00% - - -PT Mandiri Sekuritas - 10.150.043.618 10.961.665.700 1.452.937.972 1.371.810.631 - 3,02% 1,47% 0,24% 0,32%PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk - - - 554.027.772 1.584.500.000 - 0,00% - 0,09% 0,37%PT Jasa Marga (Persero) Tbk - - - - 519.027.778 - 0,00% - - 0,12%Jumlah 79.716.114.985 13.068.550.119 18.245.727.382 3.207.896.077 4.745.955.076 6,92% 3,89% 2,45% 0,54% 1,12%

Pendapatan komitmen fee (Catatan 26)PT Indonesia Infrastructure Finance - - - 91.255.767 868.578.065 - - - 0,02% 0,20%

Pendapatan jasa konsultasi (Catatan 26)PT Krakatau Bandar Samudera - - 3.821.546.123 140.000.000 - - - 0,51% 0,02% -

Jumlah Pendapatan 727.611.756.256 114.987.158.966 286.940.132.005 148.026.490.606 112.074.863.776 63,15% 34,27% 38,58% 24,76% 8,53%

Beban usahaBeban asuransi aset (Catatan 14)

PT Asuransi Jasa Indonesia - - - 20.094.222 18.105.505 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,01%

Beban bunga (Catatan 27)Pemerintah Republik Indonesia 16.290.199.365 12.895.765.668 28.904.502.680 22.059.727.644 14.325.679.010 5,42% 7,65% 7,86% 7,03% 8,48%

Jumlah Beban Usaha 16.290.199.365 12.895.765.668 28.904.502.680 22.079.821.866 14.343.784.515 5,42% 7,65% 7,86% 7,04% 8,49%

Pinjaman karyawan yang diberikan ke personilmanajemen kunci PerusahaanKepala Divisi 2.974.272.556 2.888.707.634 2.926.397.004 2.902.047.281 3.181.024.829

Imbalan yang diberikan ke personil manajemen kunciPerusahaanDewan Komisaris

Imbalan jangka pendek 4.342.172.931 1.446.746.004 3.026.031.000 2.705.352.164 2.929.026.822 Direktur

Imbalan jangka pendek 12.687.063.608 4.978.127.804 13.380.650.000 9.321.457.143 12.300.866.510 Kepala Divisi

Imbalan jangka pendek 20.731.979.606 9.170.524.248 13.719.363.730 10.203.349.690 12.566.725.342 Imbalan kerja jangka panjang lainnya 2.029.518.590 1.457.450.684 6.935.312.470 1.271.884.000 1.157.157.015

Jumlah 39.790.734.735 17.052.848.740 37.061.357.200 23.502.042.997 28.953.775.689


30. PERJANJIAN PENTING

a. Perjanjian Pelaksanaan Penugasan untuk Memfasilitasi Penyiapan Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)

Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan dan Perkeretaapian Soekarno Hatta

Pada tanggal 8 November 2011, Perusahaan menandatangani perjanjian dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia tentang pelaksanaan penugasan fasilitasi penyiapan Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan dan Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Perkeretaapian Soekarno Hatta.

Selanjutnya pada tanggal 30 Agustus 2013, Perusahaan menandatangani perubahan atas perjanjian tanggal 8 November 2011 tersebut. Kemudian pada tanggal 16 Oktober 2014 telah ditandatangani perubahan kedua atas perjanjian penugasan fasilitasi penyiapan kedua proyek KPBU tersebut.

Perjanjian pelaksanaan penugasan ini merupakan tindak lanjut dari Keputusan Menteri Keuangan No. 126/KMK.01/2011 tanggal 2 Mei 2011, yang diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 137/KMK.011/2013 tanggal 12 April 2013 dan terakhir diubah lagi melalui Keputusan Menteri Keuangan No. 228/KMK.011/2014 tanggal 10 Juni 2014, tentang penugasan kepada Perusahaan untuk melakukan fasilitasi penyiapan kedua proyek KPBU di atas. Sesuai amanat Keputusan Menteri Keuangan ini perjanjian fasilitasi juga ditandatangani dengan masing-masing Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dari kedua proyek.


- 62 -

Perjanjian fasilitasi penyiapan Proyek KPBU Perkeretaapian Bandara Soekarno Hatta ditandatangani antara Kementerian Perhubungan cq Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan Perusahaan pada tanggal 10 November 2011, dan selanjutnya diubah melalui perjanjian tanggal 2 Mei 2013. Perjanjian Fasilitasi berakhir 2 Desember 2014. Hingga akhir Agustus 2015, pembaharuan perjanjian fasilitasi yang merupakan tindak lanjut dari perubahan kedua KMK 126/2011 masih dalam tahap pembahasan namun berdasarkan surat dari Menteri Keuangan No.S-1007/MK.08/2015 tanggal 15 Desember 2015 yang merujuk pada surat Menteri Perhubungan kepada Menteri Keuangan No.PR 007/7/3 Phb 2015 tanggal 28 Oktober 2015 perihal Kelanjutan Fasilitasi Proyek KPBU Perkeretaapian Bandara Soekarno-Hatta disebutkan bahwa PJPK menyatakan penyiapan proyek Kereta Bandara akan dilanjutkan oleh PJPK dan fasilitasi oleh Perusahaan telah diberhentikan.

Perjanjian fasilitasi meliputi kegiatan:

a. Pendampingan kepada PJPK dalam melaksanakan penyiapan proyek KPBU Perkeretaapian Bandara

Soekarno-Hatta

b. Penyediaan konsultan untuk penyiapan dan/atau transaksi proyek, uji tuntas proyek, penyusunan kajian jalur kereta api, mempersiapkan pra-studi kelayakan, penjajakan minat investor, penyiapan dokumen pelelangan, asistensi pelaksanaan pelelangan dan asistensi dalam proses perolehan pembiayaan (financial close)

Fasilitasi penyiapan proyek KPBU Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) tertuang dalam perjanjian fasilitasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Perusahaan tanggal 25 Nopember 2011 yang kemudian diubah melalui perjanjian tanggal 2 Mei 2013 dan diubah kembali melalui perjanjian tanggal 1 Desember 2014, meliputi kegiatan:

a. Pendampingan kepada PJPK dalam melaksanakan penyiapan proyek SPAM Umbulan

b. Peninjauan kembali dan penyusunan pra-studi kelayakan, penyiapan dokumen pelelangan penjajakan

minat pasar, asistensi pelaksanaan pelelangan dan asistensi dalam proses perolehan pembiayaan (financial close)

Pembangunan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Nasional Palapa Ring Pada tanggal 28 Juni 2016, Perusahaan menandatangani perjanjian dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk Melaksanakan Fasilitas Penyiapan Proyek dan Pendampingan Transaksi pada Proyek Infrastruktur Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Pembangunan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Nasional Palapa Ring.

b. Penerusan pinjaman diterima dari Pemerintah atas dana pinjaman World Bank (WB)

Berdasarkan perjanjian No. SLA-1230/DSMI/2010, tanggal 4 Maret 2010 Pemerintah Republik Indonesia meneruskan dana yang bersumber dari Naskah Perjanjian Pinjaman Luar Negeri (NPPLN) No. 7731-ID tanggal 15 Januari 2010 kepada Perusahaan dengan jumlah yang tidak melebihi sebesar ekuivalen USD 100.000.000, dengan tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) satu bulanan + satu perseratus per tahun terhitung sejak penarikan pinjaman. Jangka waktu Pinjaman Penerusan adalah selama 24 tahun 6 bulan termasuk masa tenggang sembilan tahun, terhitung sejak tanggal efektifnya NPPLN. Berdasarkan surat No. S-4492/PB/2011 tanggal 3 Mei 2011 dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Perjanjian Penerusan Pinjaman ini berlaku efektif tanggal 3 Mei 2011.

169

170


- 63 -

Berdasarkan perjanjian perubahan No. AMA-466/SLA-1230/DSMI/2012, tanggal 13 Desember 2012, dilakukan perubahan antara lain:

Jumlah pinjaman penerusan sebesar USD 100.000.000

Tingkat suku bunga sebesar tingkat bunga LIBOR + variable spread + 0,5%

Penerusan pinjaman ke IIF sesuai Perjanjian Pinjaman Subordinasi pada tanggal 20 April 2011 yang diubah pada tanggal 14 Desember 2012, berjangka waktu 24 tahun 6 bulan dengan tanggal jatuh tempo final pada 1 Nopember 2033 dan tingkat suku bunga sebesar tingkat suku bunga pinjaman yang diterima ditambah dengan biaya administrasi dan premi risiko Perusahaan sebesar 0,75% per tahun.

Berdasarkan surat No. S-1938/MK.5/2014 tanggal 24 Maret 2014 dari Menteri Keuangan Republik Indonesia, batas akhir penerusan pinjaman diperpanjang dari 31 Desember 2013 menjadi 30 Nopember 2015. Batas akhir penerusan pinjaman ini kemudian diperpanjang kembali menjadi 30 Nopember 2016 berdasarkan surat No. S-848/PR.2/2015 tanggal 27 November 2015 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Berdasarkan surat No. S-2114/MK.5/2016 tanggal 8 Maret 2016 perihal Perubahan (Amandemen) Perjanjian Penerusan Pinjaman No. SLA-1230/DSMI/2010 tanggal 4 Maret 2010 sebagaimana telah diubah dengan perubahan perjanjian No. AMA-466/SLA-1230/DSMI/2012 tanggal 13 Desember 2012 antara Pemerintah dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), tingkat bunga pinjaman dari WB berubah menjadi tingkat bunga LIBOR + variable spread + 0,45% per tahun. Ketentuan tersebut berlaku untuk tagihan yang belum jatuh tempo pada tanggal 1 Oktober 2015.

c. Penerusan pinjaman yang diterima dari Pemerintah atas dana pinjaman ADB

Berdasarkan perjanjian No. SLA-1229/DSMI/2010, tanggal 4 Maret 2010 Pemerintah meneruskan dana yang bersumber dari Naskah Perjanjian Pinjaman Luar Negeri (NPPLN) No. 2516-INO tanggal 20 Januari 2010 kepada Perusahaan dengan jumlah yang tidak melebihi sebesar ekuivalen USD 100.000.000, dengan tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) satu bulanan + satu perseratus per tahun terhitung sejak penarikan pinjaman. Jangka waktu Pinjaman Penerusan adalah selama 25 tahun termasuk masa tenggang lima tahun, terhitung sejak tanggal efektifnya NPPLN. Berdasarkan surat No. S-4491/PB/2011 tanggal 3 Mei 2011 dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Perjanjian Penerusan Pinjaman ini berlaku efektif tanggal 3 Mei 2011.

Berdasarkan perjanjian perubahan No. AMA-464/SLA-1229/DSMI/2012, tanggal 27 November 2012, dilakukan perubahan antara lain:


Tingkat suku bunga sebesar tingkat bunga LIBOR + 0,2% + 0,5%

Penerusan pinjaman ke IIF sesuai Perjanjian Pinjaman Subordinasi pada tanggal 20 April 2011 yang diubah pada tanggal 28 November 2012, berjangka waktu 25 tahun dengan tanggal jatuh tempo pada 1 Maret 2034 dan tingkat suku bunga sebesar tingkat suku bunga pinjaman yang diterima ditambah dengan administrasi dan premi risiko Perusahaan sebesar 0,75% per tahun.

Berdasarkan surat No. S-1939/MK.5/2014 tanggal 24 Maret 2014 dari Menteri Keuangan Republik Indonesia, batas akhir penerusan pinjaman diperpanjang dari 31 Desember 2013 menjadi 31 Desember 2014.

Jumlah komitmen fee yang telah dibayarkan pada tanggal 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015 sebesar nil dan pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp 96.550.651 dan Rp 862.407.981 yang disajikan sebagai bagian beban komitmen fee (Catatan 27).

170

171


- 63 -

Berdasarkan perjanjian perubahan No. AMA-466/SLA-1230/DSMI/2012, tanggal 13 Desember 2012, dilakukan perubahan antara lain:


Tingkat suku bunga sebesar tingkat bunga LIBOR + variable spread + 0,5%

Penerusan pinjaman ke IIF sesuai Perjanjian Pinjaman Subordinasi pada tanggal 20 April 2011 yang diubah pada tanggal 14 Desember 2012, berjangka waktu 24 tahun 6 bulan dengan tanggal jatuh tempo final pada 1 Nopember 2033 dan tingkat suku bunga sebesar tingkat suku bunga pinjaman yang diterima ditambah dengan biaya administrasi dan premi risiko Perusahaan sebesar 0,75% per tahun.

Berdasarkan surat No. S-1938/MK.5/2014 tanggal 24 Maret 2014 dari Menteri Keuangan Republik Indonesia, batas akhir penerusan pinjaman diperpanjang dari 31 Desember 2013 menjadi 30 Nopember 2015. Batas akhir penerusan pinjaman ini kemudian diperpanjang kembali menjadi 30 Nopember 2016 berdasarkan surat No. S-848/PR.2/2015 tanggal 27 November 2015 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Berdasarkan surat No. S-2114/MK.5/2016 tanggal 8 Maret 2016 perihal Perubahan (Amandemen) Perjanjian Penerusan Pinjaman No. SLA-1230/DSMI/2010 tanggal 4 Maret 2010 sebagaimana telah diubah dengan perubahan perjanjian No. AMA-466/SLA-1230/DSMI/2012 tanggal 13 Desember 2012 antara Pemerintah dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), tingkat bunga pinjaman dari WB berubah menjadi tingkat bunga LIBOR + variable spread + 0,45% per tahun. Ketentuan tersebut berlaku untuk tagihan yang belum jatuh tempo pada tanggal 1 Oktober 2015.

c. Penerusan pinjaman yang diterima dari Pemerintah atas dana pinjaman ADB

Berdasarkan perjanjian No. SLA-1229/DSMI/2010, tanggal 4 Maret 2010 Pemerintah meneruskan dana yang bersumber dari Naskah Perjanjian Pinjaman Luar Negeri (NPPLN) No. 2516-INO tanggal 20 Januari 2010 kepada Perusahaan dengan jumlah yang tidak melebihi sebesar ekuivalen USD 100.000.000, dengan tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) satu bulanan + satu perseratus per tahun terhitung sejak penarikan pinjaman. Jangka waktu Pinjaman Penerusan adalah selama 25 tahun termasuk masa tenggang lima tahun, terhitung sejak tanggal efektifnya NPPLN. Berdasarkan surat No. S-4491/PB/2011 tanggal 3 Mei 2011 dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Perjanjian Penerusan Pinjaman ini berlaku efektif tanggal 3 Mei 2011.

Berdasarkan perjanjian perubahan No. AMA-464/SLA-1229/DSMI/2012, tanggal 27 November 2012, dilakukan perubahan antara lain:


Tingkat suku bunga sebesar tingkat bunga LIBOR + 0,2% + 0,5%

Penerusan pinjaman ke IIF sesuai Perjanjian Pinjaman Subordinasi pada tanggal 20 April 2011 yang diubah pada tanggal 28 November 2012, berjangka waktu 25 tahun dengan tanggal jatuh tempo pada 1 Maret 2034 dan tingkat suku bunga sebesar tingkat suku bunga pinjaman yang diterima ditambah dengan administrasi dan premi risiko Perusahaan sebesar 0,75% per tahun.

Berdasarkan surat No. S-1939/MK.5/2014 tanggal 24 Maret 2014 dari Menteri Keuangan Republik Indonesia, batas akhir penerusan pinjaman diperpanjang dari 31 Desember 2013 menjadi 31 Desember 2014.

Jumlah komitmen fee yang telah dibayarkan pada tanggal 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015 sebesar nil dan pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp 96.550.651 dan Rp 862.407.981 yang disajikan sebagai bagian beban komitmen fee (Catatan 27).


- 64 -

Berkaitan dengan penerusan pinjaman yang diterima dari Pemerintah Republik Indonesia atas dana pinjaman World Bank (WB) dan Asia Development Bank (ADB), IIF diharuskan untuk memenuhi persyaratan berikut, di antaranya menjaga persyaratan rasio lancar sebesar 1,2 dan rasio kecukupan modal sebesar 12%.

Selain itu, kecuali mendapatkan persetujuan tertulis dari Perusahaan, IIF tidak diperkenankan melakukan hal-hal berikut, di antaranya:

1. Menjamin atau bertanggung jawab atas kewajiban utang, baik kontinjen atau dengan cara lain kecuali

merupakan bagian dari kegiatan usaha normal IIF dan tetap memenuhi persyaratan rasio leverage yang ditetapkan;

2. Mengubah tahun fiskal;

3. Melakukan penggabungan, pemisahan, konsolidasi atau reorganisasi;

4. Membayar kembali atau membayar dimuka, membeli, menebus, mengganti atau melepaskan diri dari

kewajiban utang apapun selain sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Kredit;

5. Melakukan tindakan pencucian uang dan pembiayaan terorisme, penipuan, atau tindakan korupsi dan praktek ilegal lainnya; dan

6. Menimbulkan utang subordinasi apapun, jika setelah timbulnya utang subordinasi tersebut rasio utang

subordinasi terhadap ekuitas akan lebih besar dari 2,5 berbanding 1.

d. The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ (BTMU) Pada tanggal 31 Maret 2016, Perusahaan dan The Bank of Tokyo Misubithsi UFJ (BTMU) menandatangani perjanjian pemberian fasilitas pinjaman (Committed Term Loan Facility) dalam mata uang USD sebesar USD100 juta untuk jangka waktu dua tahun. Pinjaman tersebut akan digunakan untuk menunjang kegiatan Perusahaan dalam pembiayaan proyek-proyek infrastruktur. Bunga pinjaman yang disepakati adalah LIBOR + 1,55% per tahun. Hingga tanggal 30 Juni 2016, Perusahaan belum menggunakan fasilitas kredit ini.

e. Agence Francaise De Developpement

Perjanjian Fasilitas Kredit Pada tanggal 3 Desember 2015, Perusahaan menandatangani perjanjian fasilitas kredit dengan Agence Francaise De Developpement (AFD) sebesar USD 100.000.000 dengan jangka waktu sepuluh tahun. Tingkat suku bunga yang dikenakan bervariasi tergantung dari pilihan yang diambil oleh Perusahaan. Perusahaan dapat memilih: Suku bunga mengambang yaitu LIBOR 6 bulan + margin per tahun. Untuk penarikan pertama tingkat

suku bunga dapat berbeda sesuai dengan periode bunga. Bila periode bunga kurang dari 60 hari maka akan dikenakan bunga sebesar LIBOR 1 bulan + margin per tahun atau LIBOR 3 bulan + margin per tahun bila periode bunga antara 60 - 135 hari

Suku bunga tetap Tingkat suku bunga minimum adalah 0,25%.

Selama periode perjanjian, dengan persetujuan kreditur, Perusahaan dapat meminta perubahan suku bunga atas kreditnya.

171

172


- 65 -

Fasilitas ini digunakan sebagai sumber pembiayaan proyek infrastruktur terutama pada proyek energi terbarukan atau pada proyek yang memiliki dampak positif terhadap perubahan iklim. Perjanjian Pembiayaan Pada tanggal 3 Desember 2015, Perusahaan menandatangani perjanjian pembiayaan dengan AFD sebesar USD 5.000.000 dengan jangka waktu penggunaan dana sebelum 31 Desember 2017. Dana ini ditujukan untuk menopang kualitas kredit proyek-proyek yang dibiayai oleh fasilitas kredit AFD dengan skema yang telah ditetapkan AFD untuk menurunkan risiko yang ditanggung Perusahaan atau sebagai insentif bagi sponsor untuk terlibat dalam proyek energi terbarukan atau pada proyek yang memiliki dampak positif terhadap perubahan iklim. Hingga sepuluh tahun kedepan sesuai jangka waktu perjanjian pembiayaan, penggunaan dana ini harus dengan persetujuan dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh AFD. Dana ini telah dicairkan AFD kepada Perusahaan pada tanggal 2 Juni 2016. Fasilitas ini memiliki jangka waktu sampai 31 Desember 2026. Jika Perusahaan tidak menggunakan fasilitas ini sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan sampai dengan tanggal 31 Desember 2017, maka Perusahaan harus mengembalikan seluruh dana tersebut. Namun jika setelah fasilitas ini digunakan oleh Perusahaan sebagaimana ditentukan dalam perjanjian dan masih terdapat sisa setelah 31 Desember 2026, maka seluruh sisa dana tersebut akan menjadi milik Perusahaan. Hingga tanggal 30 Juni 2016, Perusahaan belum menggunakan fasilitas ini. Program Bantuan Teknis (Technical Assistance Program/TAP) Sebagai bagian dari dua perjanjian di atas, Perusahaan dan AFD juga menandatangani nota kesepakatan Program Bantuan Teknis yang ditujukan untuk meningkatkan kapabilitas Perusahaan untuk mengevaluasi proyek-proyek energi terbarukan dan perubahan iklim serta untuk meningkatkan bankabilitas proyek tersebut.

31. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG ASING

Pada tanggal 30 Juni 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing adalah sebagai berikut:

,

Mata uang Ekuiv alen Mata uang Ekuiv alen Mata uang Ekuiv alen Mata uang Ekuiv alenUSD Rp USD Rp USD Rp USD Rp

AsetKas dan setara kas 51.816.450 682.940.805.465 3.986.374 54.992.023.123 3.400.672 42.304.365.278 551.416 6.721.204.749 Dana dibatasi

penggunaanny a 5.001.407 65.918.546.369 - - - - - -Ef ek-Ef ek 32.500.000 428.350.000.000 - - - - - -Pinjaman diberikan 417.483.890 5.502.437.667.376 404.030.801 5.573.604.904.168 327.044.414 4.068.432.513.551 280.870.146 3.412.218.664.048 Pendapatan masih

harus diterima 3.186.187 41.993.947.061 2.386.152 32.916.960.080 1.539.021 19.145.423.106 1.335.807 16.282.149.573 Jumlah aset 509.987.934 6.721.640.966.271 410.403.327 5.661.513.887.371 331.984.107 4.129.882.301.935 282.757.369 3.435.222.018.370

LiabilitasPinjaman diterima dari

bank dan lembagakeuangan lainny a 183.332.680 2.416.324.724.459 172.899.867 2.385.153.672.152 57.945.359 720.840.265.960 - -

Biay a masih harusdibay ar 1.386.043 18.268.046.740 1.180.535 16.285.477.428 762.578 9.486.472.310 531.831 6.482.488.303

Surat utang diterbitkan -bersih 99.839.650 1.315.886.585.069 - - - - - -

Pinjaman diterima dariPemerintah RepublikIndonesia 195.715.429 2.579.529.358.421 196.671.505 2.713.083.408.545 195.722.720 2.434.790.639.145 166.437.215 2.028.703.215.296

Jumlah liabilitas 480.273.802 6.330.008.714.689 370.751.907 5.114.522.558.125 254.430.657 3.165.117.377.415 166.969.046 2.035.185.703.599

Aset moneter bersih 29.714.132 391.632.251.582 39.651.420 546.991.329.246 77.553.450 964.764.924.520 115.788.323 1.400.036.314.771

31 Desember30 Juni201420152016 2013

172

173


- 65 -

Fasilitas ini digunakan sebagai sumber pembiayaan proyek infrastruktur terutama pada proyek energi terbarukan atau pada proyek yang memiliki dampak positif terhadap perubahan iklim. Perjanjian Pembiayaan Pada tanggal 3 Desember 2015, Perusahaan menandatangani perjanjian pembiayaan dengan AFD sebesar USD 5.000.000 dengan jangka waktu penggunaan dana sebelum 31 Desember 2017. Dana ini ditujukan untuk menopang kualitas kredit proyek-proyek yang dibiayai oleh fasilitas kredit AFD dengan skema yang telah ditetapkan AFD untuk menurunkan risiko yang ditanggung Perusahaan atau sebagai insentif bagi sponsor untuk terlibat dalam proyek energi terbarukan atau pada proyek yang memiliki dampak positif terhadap perubahan iklim. Hingga sepuluh tahun kedepan sesuai jangka waktu perjanjian pembiayaan, penggunaan dana ini harus dengan persetujuan dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh AFD. Dana ini telah dicairkan AFD kepada Perusahaan pada tanggal 2 Juni 2016. Fasilitas ini memiliki jangka waktu sampai 31 Desember 2026. Jika Perusahaan tidak menggunakan fasilitas ini sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan sampai dengan tanggal 31 Desember 2017, maka Perusahaan harus mengembalikan seluruh dana tersebut. Namun jika setelah fasilitas ini digunakan oleh Perusahaan sebagaimana ditentukan dalam perjanjian dan masih terdapat sisa setelah 31 Desember 2026, maka seluruh sisa dana tersebut akan menjadi milik Perusahaan. Hingga tanggal 30 Juni 2016, Perusahaan belum menggunakan fasilitas ini. Program Bantuan Teknis (Technical Assistance Program/TAP) Sebagai bagian dari dua perjanjian di atas, Perusahaan dan AFD juga menandatangani nota kesepakatan Program Bantuan Teknis yang ditujukan untuk meningkatkan kapabilitas Perusahaan untuk mengevaluasi proyek-proyek energi terbarukan dan perubahan iklim serta untuk meningkatkan bankabilitas proyek tersebut.

31. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG ASING

Pada tanggal 30 Juni 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing adalah sebagai berikut:

,

Mata uang Ekuiv alen Mata uang Ekuiv alen Mata uang Ekuiv alen Mata uang Ekuiv alenUSD Rp USD Rp USD Rp USD Rp

AsetKas dan setara kas 51.816.450 682.940.805.465 3.986.374 54.992.023.123 3.400.672 42.304.365.278 551.416 6.721.204.749 Dana dibatasi

penggunaanny a 5.001.407 65.918.546.369 - - - - - -Ef ek-Ef ek 32.500.000 428.350.000.000 - - - - - -Pinjaman diberikan 417.483.890 5.502.437.667.376 404.030.801 5.573.604.904.168 327.044.414 4.068.432.513.551 280.870.146 3.412.218.664.048 Pendapatan masih

harus diterima 3.186.187 41.993.947.061 2.386.152 32.916.960.080 1.539.021 19.145.423.106 1.335.807 16.282.149.573 Jumlah aset 509.987.934 6.721.640.966.271 410.403.327 5.661.513.887.371 331.984.107 4.129.882.301.935 282.757.369 3.435.222.018.370

LiabilitasPinjaman diterima dari

bank dan lembagakeuangan lainny a 183.332.680 2.416.324.724.459 172.899.867 2.385.153.672.152 57.945.359 720.840.265.960 - -

Biay a masih harusdibay ar 1.386.043 18.268.046.740 1.180.535 16.285.477.428 762.578 9.486.472.310 531.831 6.482.488.303

Surat utang diterbitkan -bersih 99.839.650 1.315.886.585.069 - - - - - -

Pinjaman diterima dariPemerintah RepublikIndonesia 195.715.429 2.579.529.358.421 196.671.505 2.713.083.408.545 195.722.720 2.434.790.639.145 166.437.215 2.028.703.215.296

Jumlah liabilitas 480.273.802 6.330.008.714.689 370.751.907 5.114.522.558.125 254.430.657 3.165.117.377.415 166.969.046 2.035.185.703.599

Aset moneter bersih 29.714.132 391.632.251.582 39.651.420 546.991.329.246 77.553.450 964.764.924.520 115.788.323 1.400.036.314.771

31 Desember30 Juni201420152016 2013


- 66 -

Kurs konversi yang digunakan adalah kurs pada tanggal 30 Juni 2016, 31 Desember 2015, 2014, 2013 dan kurs yang berlaku pada tanggal 23 Agustus 2016 masing-masing sebesar Rp 13.180, Rp 13.795, Rp 12.440, Rp 12.189 dan Rp 13.216.

32. KATEGORI DAN KELAS INSTRUMEN KEUANGAN

Tersedia untuk dijual/ Liabilitas yangPinjaman Dimiliki Diukur pada nilai w ajar Liabilitas pada diukur pada nilai

yang diberikan hingga jatuh melalui penghasilan biaya perolehan w ajar melaluidan piutang tempo komprehensif lain diamortisasi laba rugi

Rp Rp Rp Rp RpAset keuanganKas dan setara kas 9.409.089.744.673 - - - -Dana dibatasi penggunaannya 65.918.546.369 - - - -Efek-efek - - 1.867.983.819.329 - -Pinjaman diberikan 21.350.702.988.540 - - - -Piutang atas penugasan fasilitasi

penyiapan proyek 23.229.373.220 - - - -Pendapatan masih harus diterima 225.632.487.050 - - - -Piutang karyaw an 12.518.800.149 - - - -Jumlah 31.087.091.940.001 - 1.867.983.819.329 - -

Liabilitas keuanganPinjaman diterima dari bank

dan lembaga keuangan lainnya - - - 2.416.324.724.459 -Biaya masih harus dibayar - - - 47.338.647.001 -Liabilitas derivatif - - - - 106.010.226.336 Surat utang diterbitkan - bersih - - - 2.313.131.786.514 -Pinjaman diterima dari Pemerintah

Republik Indonesia - - - 2.579.529.358.421 -Liabilitas lain-lain - - - 309.593.337.069 -Jumlah - - - 7.665.917.853.464 106.010.226.336

30 Juni 2016

Liabilitas yangPinjaman Dimiliki Liabilitas pada diukur pada nilai

yang diberikan hingga jatuh Tersedia biaya perolehan w ajar melaluidan piutang tempo untuk dijual diamortisasi laba rugi

Rp Rp Rp Rp RpAset keuanganKas dan setara kas 5.772.147.282.271 - - - -Efek-efek - 6.177.395.573.785 191.428.618.816 - -Pinjaman diberikan 19.708.454.793.820 - - - -Piutang atas penugasan fasilitasi

penyiapan proyek 13.349.652.072 - - - -Pendapatan masih harus diterima 72.424.792.970 - - - -Piutang karyaw an 11.812.869.991 - - - -Jumlah 25.578.189.391.124 6.177.395.573.785 191.428.618.816 - -


dan lembaga keuangan lainnya - - - 2.485.153.672.152 -Biaya masih harus dibayar - - - 60.971.892.169 -Liabilitas derivatif - - - - 130.671.720.462 Surat utang diterbitkan - bersih - - - 1.843.768.482.331 -Pinjaman diterima dari Pemerintah

Republik Indonesia - - - 2.713.083.408.545 -Liabilitas lain-lain - - - 6.316.772.844 -Jumlah - - - 7.109.294.228.041 130.671.720.462

31 Desember 2015

173

174


- 67 -

Liabilitas yangPinjaman Aset pada nilai Liabilitas pada diukur pada nilai

yang diberikan w ajar melalui Tersedia biaya perolehan w ajar melaluidan piutang laba rugi untuk dijual diamortisasi laba rugi

Rp Rp Rp Rp Rp

Aset keuanganKas dan setara kas 1.485.509.029.874 - - - -Efek-efek - 100.011.700.000 229.606.481.616 - -Pinjaman diberikan 6.577.241.514.368 - - - -Piutang atas penugasan

fasilitasi penyiapanproyek 44.387.153.346 - - - -

Pendapatan masihharus diterima 33.867.150.105 - - - -

Piutang karyaw an 9.159.411.357 - - - -Jumlah 8.150.164.259.050 100.011.700.000 229.606.481.616 - -


dan lembaga keuanganlainnya - - - 720.840.265.960 -

Biaya masih harus dibayar - - - 37.394.285.804 -Liabilitas derivatif - - - - 163.070.291.037 Surat utang diterbitkan - bersih - - - 995.707.404.460 -Pinjaman diterima dari

Pemerintah RepublikIndonesia - - - 2.434.790.639.145 -

Liabilitas lain-lain - - - 366.314.725 -Jumlah - - - 4.189.098.910.094 163.070.291.037

31 Desember 2014

Liabilitas yang

Pinjaman Dimiliki Liabilitas pada diukur pada nilaiyang diberikan hingga jatuh Tersedia biaya perolehan w ajar melalui

dan piutang tempo untuk dijual diamortisasi laba rugiRp Rp Rp Rp Rp

Aset keuanganKas dan setara kas 573.787.270.938 - - - -Dana dibatasi penggunaannya 318.780.000.000 - - - -Efek-efek - - 438.774.348.432 - -Pinjaman diberikan 5.061.440.533.618 - - - -Piutang atas penugasan



Piutang karyaw an 8.756.337.030 - - - -Jumlah 6.000.336.959.759 - 438.774.348.432 - -



Biaya masih harus dibayar - - - 25.250.601.516 -Liabilitas derivatif - - - - 145.450.738.540 Pinjaman diterima dari


Liabilitas lain-lain - - - 4.080.237.052 -Jumlah - - - 2.376.814.053.864 145.450.738.540

31 Desember 2013

174

175


- 67 -

Liabilitas yangPinjaman Aset pada nilai Liabilitas pada diukur pada nilai

yang diberikan w ajar melalui Tersedia biaya perolehan w ajar melaluidan piutang laba rugi untuk dijual diamortisasi laba rugi

Rp Rp Rp Rp Rp

Aset keuanganKas dan setara kas 1.485.509.029.874 - - - -Efek-efek - 100.011.700.000 229.606.481.616 - -Pinjaman diberikan 6.577.241.514.368 - - - -Piutang atas penugasan



Piutang karyaw an 9.159.411.357 - - - -Jumlah 8.150.164.259.050 100.011.700.000 229.606.481.616 - -



Biaya masih harus dibayar - - - 37.394.285.804 -Liabilitas derivatif - - - - 163.070.291.037 Surat utang diterbitkan - bersih - - - 995.707.404.460 -Pinjaman diterima dari


Liabilitas lain-lain - - - 366.314.725 -Jumlah - - - 4.189.098.910.094 163.070.291.037

31 Desember 2014

Liabilitas yang

Pinjaman Dimiliki Liabilitas pada diukur pada nilaiyang diberikan hingga jatuh Tersedia biaya perolehan w ajar melalui

dan piutang tempo untuk dijual diamortisasi laba rugiRp Rp Rp Rp Rp

Aset keuanganKas dan setara kas 573.787.270.938 - - - -Dana dibatasi penggunaannya 318.780.000.000 - - - -Efek-efek - - 438.774.348.432 - -Pinjaman diberikan 5.061.440.533.618 - - - -Piutang atas penugasan



Piutang karyaw an 8.756.337.030 - - - -Jumlah 6.000.336.959.759 - 438.774.348.432 - -



Biaya masih harus dibayar - - - 25.250.601.516 -Liabilitas derivatif - - - - 145.450.738.540 Pinjaman diterima dari


Liabilitas lain-lain - - - 4.080.237.052 -Jumlah - - - 2.376.814.053.864 145.450.738.540

31 Desember 2013


- 68 -

33. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN RISIKO MODAL

Perusahaan senantiasa melakukan pengelolaan risiko secara menyeluruh dengan memperhatikan regulasi dan praktek terbaik di industri keuangan dalam rangka memastikan tercapainya visi dan misi Perusahaan.

Dalam menerapkan pengelolaan risiko secara menyeluruh, Perusahaan antara lain telah menerapkan Internal Rating Model untuk Project Rating, Corporate Rating, dan Municipal Rating.

Perusahaan senantiasa melakukan pengembangan metodologi pengelolaan manajemen risiko sesuai kebutuhan dan kompleksitas aktivitas usaha.

a. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan

Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan Perusahaan adalah untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan yang memadai tersedia untuk menjalankan aktivitas dan pengembangan usaha, serta untuk mengelola risiko nilai tukar, risiko tingkat suku bunga, risiko pembiayaan, risiko investasi, risiko likuiditas, dan risiko-risiko lainnya. i. Manajemen risiko nilai tukar mata uang asing

Perusahaan berpotensi terpengaruh atas setiap fluktuasi nilai tukar mata uang terutama dikarenakan transaksi yang didenominasi dalam mata uang asing atas kas dan setara kas, serta selisih antara posisi aset dan liabilitas. Mulai tahun 2014 Perusahaan memiliki sumber pendanaan dalam bentuk Dollar Amerika Serikat (bank loans) yang turut berperan sebagai natural hedging bagi pembiayaan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat.

Perusahaan mengelola eksposur terhadap mata uang asing dengan menjaga keseimbangan komposisi aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing. Jumlah eksposur mata uang asing bersih Perusahaan pada tanggal pelaporan diungkapkan dalam Catatan 31.

Tabel berikut merinci sensitivitas Perusahaan terhadap peningkatan dan penurunan 5% dalam nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing yang relevan. 5% adalah tingkat sensitivitas terhadap perubahan yang mungkin terjadi pada nilai tukar valuta asing yang dianggap signifikan oleh manajemen. Dampak pelemahan/penguatan 5% kurs Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat, berpotensi membuat laba rugi setelah pajak posisi 30 Juni 2016 dan 2015 (tidak diaudit), 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 masing-masing meningkat/ menurun sebesar 6,46%, 0,16% 0,55%, 0,17% dan 0,12%.

20152016 (Enam bulan) 2015 2014 2013


+ 5% + 5% + 5% + 5% + 5%

Laba rugi setelah pajak 44.466.725.759 219.144.298 1.677.819.522 416.049.247 252.045.178

Menurut pendapat manajemen, analisis sensitivitas tidak representatif dari risiko valuta asing melekat karena eksposur pada akhir periode pelaporan tidak mencerminkan eksposur selama tahun berjalan. Swap Mata Uang, Suku Bunga dan Forward Mata Uang

Perusahaan memiliki kontrak swap mata uang dan suku bunga serta forward mata uang. Kontrak tersebut memungkinkan Perusahaan untuk mengurangi risiko perubahan nilai tukar Dollar Amerika Serikat terhadap Rupiah dan perubahan suku bunga atas pinjaman yang diberikan.

175

176


- 69 -

Tabel berikut merinci nilai pokok nosional dan periode kontrak swap mata uang pada akhir periode pelaporan.

Transaksi Rekanan Nilai Nosional Efektif Jatuh Tempo

CCS PT Bank ANZ Indonesia USD 1.300.000 22 Desember 2011 22 Desember 2016

CCS PT Bank ANZ Indonesia USD 11.382.450 4 April 2012 4 April 2017

POS PT Bank ANZ Indonesia USD 10.000.000 4 April 2012 4 April 2018

IRS PT Bank Maybank Indonesia Tbk USD 75.000.000 29 Januari 2016 26 November 2017

Tanggal

Seluruh swap suku bunga, swap mata uang, carrying forwards exchanging interest dan pembayaran pokok dalam USD ke IDR ditetapkan sebagai lindung nilai arus kas untuk mengurangi paparan arus kas Perusahaan akibat fluktuasi nilai tukar dan suku bunga. Swap suku bunga dan pembayaran bunga pinjaman terjadi secara simultan dan jumlah akumulasi tercatat di ekuitas direklasifikasi ke laba rugi selama periode pembayaran bunga dan pokok utang dalam USD mempengaruhi laba rugi.

ii. Manajemen risiko tingkat bunga

Analisis sensitivitas suku bunga Perusahaan juga terekspos terhadap dampak perubahan tingkat bunga terutama karena adanya dampak perubahan terhadap pinjaman yang mempunyai tingkat bunga mengambang.

Untuk mengelola risiko tingkat bunga, Perusahaan memiliki kebijakan dalam memperoleh pembiayaan yang akan memberikan campuran yang sesuai tingkat suku bunga mengambang dan tingkat suku bunga tetap.

Saat ini eksposur Perusahaan atas risiko tingkat bunga terbatas pada pembiayaan dengan suku bunga mengambang yang tidak dilakukan lindung nilai.

Analisis sensitivitas di bawah ini telah ditentukan berdasarkan eksposur suku bunga untuk instrumen keuangan pada akhir periode pelaporan. Untuk liabilitas tingkat suku bunga mengambang, analisis tersebut disusun dengan asumsi jumlah liabilitas terutang pada akhir periode pelaporan itu terutang sepanjang tahun. Kenaikan atau penurunan 50 basis poin dianggap signifikan dalam penilaian manajemen terhadap perubahan yang mungkin terjadi pada suku bunga.

Jika suku bunga lebih tinggi atau rendah 50 basis poin dan semua variabel lainnya tetap konstan, Perusahaan:

- Laba untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2016 dan 2015 (tidak diaudit), laba untuk

tahun yang berakhir 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 akan turun atau naik masing-masing sebesar Rp 23.602.948.754, Rp 2.011.654.981 Rp 16.421.866.988, Rp 3.165.357.238 dan Rp 538.455.495 setelah pajak. Hal ini terutama disebabkan oleh eksposur Perusahaan terhadap suku bunga atas pinjaman yang diberikan dengan suku bunga mengambang.

- Penghasilan komprehensif lain untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2016 dan 2015

(tidak diaudit), penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 akan turun atau naik masing-masing sebesar Rp 25.643.219, Rp 58.535.989, Rp 63.324.405, Rp 61.051.161 dan Rp 57.465.765, terutama sebagai akibat dari perubahan nilai wajar atas instrumen efek tersedia untuk dijual dengan tingkat suku bunga tetap.

176

177


- 69 -

Tabel berikut merinci nilai pokok nosional dan periode kontrak swap mata uang pada akhir periode pelaporan.

Transaksi Rekanan Nilai Nosional Efektif Jatuh Tempo

CCS PT Bank ANZ Indonesia USD 1.300.000 22 Desember 2011 22 Desember 2016

CCS PT Bank ANZ Indonesia USD 11.382.450 4 April 2012 4 April 2017

POS PT Bank ANZ Indonesia USD 10.000.000 4 April 2012 4 April 2018

IRS PT Bank Maybank Indonesia Tbk USD 75.000.000 29 Januari 2016 26 November 2017

Tanggal

Seluruh swap suku bunga, swap mata uang, carrying forwards exchanging interest dan pembayaran pokok dalam USD ke IDR ditetapkan sebagai lindung nilai arus kas untuk mengurangi paparan arus kas Perusahaan akibat fluktuasi nilai tukar dan suku bunga. Swap suku bunga dan pembayaran bunga pinjaman terjadi secara simultan dan jumlah akumulasi tercatat di ekuitas direklasifikasi ke laba rugi selama periode pembayaran bunga dan pokok utang dalam USD mempengaruhi laba rugi.

ii. Manajemen risiko tingkat bunga

Analisis sensitivitas suku bunga Perusahaan juga terekspos terhadap dampak perubahan tingkat bunga terutama karena adanya dampak perubahan terhadap pinjaman yang mempunyai tingkat bunga mengambang.

Untuk mengelola risiko tingkat bunga, Perusahaan memiliki kebijakan dalam memperoleh pembiayaan yang akan memberikan campuran yang sesuai tingkat suku bunga mengambang dan tingkat suku bunga tetap.

Saat ini eksposur Perusahaan atas risiko tingkat bunga terbatas pada pembiayaan dengan suku bunga mengambang yang tidak dilakukan lindung nilai.

Analisis sensitivitas di bawah ini telah ditentukan berdasarkan eksposur suku bunga untuk instrumen keuangan pada akhir periode pelaporan. Untuk liabilitas tingkat suku bunga mengambang, analisis tersebut disusun dengan asumsi jumlah liabilitas terutang pada akhir periode pelaporan itu terutang sepanjang tahun. Kenaikan atau penurunan 50 basis poin dianggap signifikan dalam penilaian manajemen terhadap perubahan yang mungkin terjadi pada suku bunga.

Jika suku bunga lebih tinggi atau rendah 50 basis poin dan semua variabel lainnya tetap konstan, Perusahaan:

- Laba untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2016 dan 2015 (tidak diaudit), laba untuk

tahun yang berakhir 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 akan turun atau naik masing-masing sebesar Rp 23.602.948.754, Rp 2.011.654.981 Rp 16.421.866.988, Rp 3.165.357.238 dan Rp 538.455.495 setelah pajak. Hal ini terutama disebabkan oleh eksposur Perusahaan terhadap suku bunga atas pinjaman yang diberikan dengan suku bunga mengambang.

- Penghasilan komprehensif lain untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2016 dan 2015

(tidak diaudit), penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 akan turun atau naik masing-masing sebesar Rp 25.643.219, Rp 58.535.989, Rp 63.324.405, Rp 61.051.161 dan Rp 57.465.765, terutama sebagai akibat dari perubahan nilai wajar atas instrumen efek tersedia untuk dijual dengan tingkat suku bunga tetap.


- 70 -

Risiko harga lain Perusahaan terekspos risiko harga yang timbul dari investasi. Investasi dimiliki untuk tujuan strategis dan Perusahaan tidak aktif memperdagangkan investasi yang ada. Analisis sensitivitas harga ekuitas Analisis sensitivitas dibawah telah ditentukan berdasarkan eksposur terhadap risiko harga instrumen pada akhir periode pelaporan.

Jika harga instrumen 5% lebih tinggi atau rendah, maka penghasilan komprehensif lain untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2016 dan 2015 (tidak diaudit), penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 akan naik atau turun masing-masing sebesar Rp 93.399.190.966, Rp 14.506.488.775, Rp 318.441.209.630, Rp 16.480.909.081 dan Rp 21.938.717.422 sebagai akibat dari perubahan nilai wajar efek tersedia untuk dijual.

iii. Manajemen risiko kredit

Risiko kredit mengacu pada risiko dimana counterparty gagal dalam memenuhi kewajiban kontraktualnya yang mengakibatkan kerugian bagi Perusahaan.

Saat ini risiko kredit Perusahaan terutama melekat pada pinjaman yang diberikan dan penempatan pada bank. Perusahaan memiliki kebijakan yang ketat dalam mengelola risiko kredit yaitu hanya memberikan pinjaman kepada debitur yang layak dan masuk dalam kategori peringkat investasi berdasarkan hasil peringkat internal serta menempatkan saldo bank dan unit penyertaan reksadana hanya pada institusi keuangan yang memiliki peringkat yang layak serta terpercaya.

Untuk aktivitas investasi atas kelebihan dana (idle funds) yang tersedia, Perusahaan selalu menerapkan prinsip kehati-hatian (prudent) dan konservatif dimana Perusahaan hanya melakukan penempatan pada aset dengan underlying investment yang mendapatkan rating kredit yang layak serta membatasi periode maksimum satu tahun.

Nilai tercatat aset keuangan pada laporan keuangan setelah dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai yang mencerminkan eksposur Perusahaan terhadap risiko kredit.

Agunan pinjaman diberikan

Perusahaan memberikan pinjaman untuk pembiayaan proyek-proyek infrastruktur dalam bentuk pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi (baik berupa corporate finance atau project finance) dan hutang subordinasi. Pembiayaan modal kerja dan investasi yang diberikan pada umumnya dijamin dengan agunan berupa salah satu atau kombinasi dari aset tetap, saham, mesin atau peralatan, piutang, rekening bank, jaminan perusahaan atau personal dan jaminan lain yang relevan, serta dilakukan pengikatan secara hak tanggungan, gadai atau fidusia.

Pada beberapa debitur, pemberian pinjaman diberikan secara sindikasi atau club deal dengan melibatkan minimal dua kreditur. Dalam hal ini, agunan yang diterima dilakukan pengikatan secara pari passu sesuai proporsional dengan nilai fasilitas yang diberikan.

177

178


- 71 -

Agunan milik Perusahaan terdiri atas:

1. First way out, merupakan agunan yang didasarkan keyakinan terhadap kemampuan debitur untuk membayar kembali pinjamannya, dengan dana yang berasal dari aktivitas usaha yang dibiayai dengan pinjaman tersebut, yang tercermin dalam arus kas debitur yang diperoleh dengan melakukan analisis dan evaluasi atas karakter, kemampuan, modal serta prospek usaha;

2. Second way out, merupakan agunan yang didasarkan atas likuidasi yang akan dilakukan di

kemudian hari apabila first way out tidak dapat digunakan sebagai alat pelunasan pinjaman.

iv. Manajemen risiko likuiditas

Risiko likuiditas terutama dari pendanaan umum aktivitas usaha Perusahaan. Perusahaan mengelola risiko likuiditas dengan menjaga kecukupan aset likuid, fasilitas pinjaman dan dengan terus menerus memonitor perkiraan dan realisasi arus kas serta mengelola profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan. Perusahaan juga melakukan monitor secara berkala posisi likuiditas terhadap ketentuan limit yang berlaku.

Posisi likuiditas Perusahaan masih tergolong aman. Pada periode di atas 1 sampai dengan 3 tahun, Perusahaan memiliki selisih kurang pada profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan. Namun selisih tersebut tergolong tidak signifikan bila dibandingkan dengan permodalan dan potensi pemupukan laba Perusahaan pada periode tersebut.

Lebih dari satu Lebih dari tigatahun tetapi tahun tetapi

Dalam tidak lebih dari tidak lebih dari Lebih darisatu tahun tiga tahun lima tahun lima tahun Jumlah

Rp Rp Rp Rp Rp

Aset keuanganKas dan setara kas 9.409.089.744.673 - - - 9.409.089.744.673Dana dibatasi penggunaannya 65.918.546.369 - - - 65.918.546.369Efek-efek 1.090.164.674.329 312.459.384.000 84.901.900.000 380.457.861.000 1.867.983.819.329Pinjaman diberikan 4.512.829.613.862 3.822.733.641.327 3.690.094.875.243 9.522.138.920.269 21.547.797.050.701Piutang atas penugasan

fasilitasi penyiapanproyek 23.229.373.220 - - - 23.229.373.220

Pendapatan masihharus diterima 225.632.487.050 - - - 225.632.487.050

Piutang karyaw an 2.424.185.671 3.947.145.524 2.424.108.921 3.672.479.391 12.467.919.507Jumlah 15.329.288.625.174 4.139.140.170.851 3.777.420.884.164 9.906.269.260.660 33.152.118.940.849


dan lembaga keuanganlainnya - 2.288.392.182.520 - 127.932.541.939 2.416.324.724.459

Biaya masih harus dibayar 47.338.647.001 - - - 47.338.647.001

Liabilitas derivatif 106.010.226.336 - - - 106.010.226.336Surat utang diterbitkan -

bersih 99.724.520.145 2.213.407.266.369 - - 2.313.131.786.514Pinjaman diterima

dari PemerintahRepublik Indonesia 27.032.685.518 217.438.885.325 215.023.357.847 2.120.034.429.731 2.579.529.358.421

Liabilitas lain-lain 309.593.337.069 - - - 309.593.337.069Jumlah 589.699.416.069 4.719.238.334.214 215.023.357.847 2.247.966.971.670 7.771.928.079.800

Bersih 14.739.589.209.105 (580.098.163.363) 3.562.397.526.317 7.658.302.288.990 25.380.190.861.049

30 Juni 2016

178

179


- 71 -

Agunan milik Perusahaan terdiri atas:

1. First way out, merupakan agunan yang didasarkan keyakinan terhadap kemampuan debitur untuk membayar kembali pinjamannya, dengan dana yang berasal dari aktivitas usaha yang dibiayai dengan pinjaman tersebut, yang tercermin dalam arus kas debitur yang diperoleh dengan melakukan analisis dan evaluasi atas karakter, kemampuan, modal serta prospek usaha;

2. Second way out, merupakan agunan yang didasarkan atas likuidasi yang akan dilakukan di

kemudian hari apabila first way out tidak dapat digunakan sebagai alat pelunasan pinjaman.

iv. Manajemen risiko likuiditas

Risiko likuiditas terutama dari pendanaan umum aktivitas usaha Perusahaan. Perusahaan mengelola risiko likuiditas dengan menjaga kecukupan aset likuid, fasilitas pinjaman dan dengan terus menerus memonitor perkiraan dan realisasi arus kas serta mengelola profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan. Perusahaan juga melakukan monitor secara berkala posisi likuiditas terhadap ketentuan limit yang berlaku.

Posisi likuiditas Perusahaan masih tergolong aman. Pada periode di atas 1 sampai dengan 3 tahun, Perusahaan memiliki selisih kurang pada profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan. Namun selisih tersebut tergolong tidak signifikan bila dibandingkan dengan permodalan dan potensi pemupukan laba Perusahaan pada periode tersebut.



Rp Rp Rp Rp Rp

Aset keuanganKas dan setara kas 9.409.089.744.673 - - - 9.409.089.744.673Dana dibatasi penggunaannya 65.918.546.369 - - - 65.918.546.369Efek-efek 1.090.164.674.329 312.459.384.000 84.901.900.000 380.457.861.000 1.867.983.819.329Pinjaman diberikan 4.512.829.613.862 3.822.733.641.327 3.690.094.875.243 9.522.138.920.269 21.547.797.050.701Piutang atas penugasan





dan lembaga keuanganlainnya - 2.288.392.182.520 - 127.932.541.939 2.416.324.724.459



bersih 99.724.520.145 2.213.407.266.369 - - 2.313.131.786.514Pinjaman diterima


Liabilitas lain-lain 309.593.337.069 - - - 309.593.337.069Jumlah 589.699.416.069 4.719.238.334.214 215.023.357.847 2.247.966.971.670 7.771.928.079.800

Bersih 14.739.589.209.105 (580.098.163.363) 3.562.397.526.317 7.658.302.288.990 25.380.190.861.049

30 Juni 2016


- 72 -



Rp Rp Rp Rp RpAset keuanganKas dan setara kas 5.772.147.282.271 - - - 5.772.147.282.271Efek-efek 6.314.328.123.400 19.562.700.000 34.933.369.201 - 6.368.824.192.601Pinjaman diberikan 3.515.797.034.454 3.839.214.694.444 3.198.358.325.757 9.319.126.019.570 19.872.496.074.225Piutang atas penugasan





dan lembaga keuanganlainnya 98.847.657.621 2.386.306.014.531 - - 2.485.153.672.152



bersih 847.072.637.596 99.669.584.474 897.026.260.261 - 1.843.768.482.331Pinjaman diterima


Liabilitas lain-lain 6.316.772.844 - - - 6.316.772.844Jumlah 1.170.827.869.096 2.676.409.343.107 1.114.596.013.299 2.278.132.723.001 7.239.965.948.503

Bersih 14.519.478.290.471 1.186.106.261.929 2.120.813.466.801 7.044.690.896.426 24.871.088.915.627

31 Desember 2015



Rp Rp Rp Rp RpAset keuanganKas dan setara kas 1.485.509.029.874 - - - 1.485.509.029.874Efek-efek 299.483.181.616 - 30.135.000.000 - 329.618.181.616Pinjaman diberikan 764.943.211.960 670.860.000.000 1.963.703.643.109 3.299.539.331.201 6.699.046.186.270Piutang atas penugasan



Piutang karyaw an 3.712.657.040 2.526.357.514 1.115.423.043 1.804.973.760 9.159.411.357Jumlah 2.631.902.383.941 673.386.357.514 1.994.954.066.152 3.301.344.304.961 8.601.587.112.568


dan lembaga keuanganlainnya - 720.840.265.960 - - 720.840.265.960



bersih - 99.570.740.446 896.136.664.014 - 995.707.404.460Pinjaman diterima


Liabilitas lain-lain 366.314.725 - - - 366.314.725Jumlah 223.384.785.753 871.526.901.811 1.038.773.808.750 2.218.483.704.817 4.352.169.201.131

Bersih 2.408.517.598.188 (198.140.544.297) 956.180.257.402 1.082.860.600.144 4.249.417.911.437

31 Desember 2014

179

180


- 73 -



Rp Rp Rp Rp RpAset keuanganKas dan setara kas 573.787.270.938 - - - 573.787.270.938Dana dibatasi penggunaannya - 318.780.000.000 - - 318.780.000.000Efek-efek 293.878.348.432 140.133.000.000 4.763.000.000 - 438.774.348.432Pinjaman diberikan 414.782.060.116 385.074.200.000 977.613.931.640 3.340.565.093.986 5.118.035.285.742Piutang atas penugasan


Jumlah 1.295.016.761.291 843.987.200.000 982.376.931.640 3.340.565.093.986 6.461.945.986.917




Liabilitas derivatif 145.450.738.540 - - - 145.450.738.540Pinjaman diterima


Liabilitas lain-lain 4.080.237.052 - - - 4.080.237.052Jumlah 184.327.443.361 361.981.082.628 71.510.917.673 1.904.445.348.742 2.522.264.792.404

Bersih 1.110.689.317.930 482.006.117.372 910.866.013.967 1.436.119.745.244 3.939.681.194.513

31 Desember 2013

Fasilitas Pembiayaan

Perusahaan memperoleh pembiayaan dari utang yang diterima dari bank dan lembaga keuangan lainnya untuk menunjang operasional Perusahaan seperti diungkapkan dalam Catatan 16. Mulai tahun 2014 Perusahaan menerima utang dalam bentuk Dollar Amerika Serikat. Pada tahun 2014 Perusahaan menerbitkan obligasi dalam dua seri dengan jumlah nominal Rp 1.000.000.000.000, pada tahun 2015 Perusahaan menerbitkan Medium Term Note (MTN) dengan nominal Rp 850.000.000.000 dan pada periode enam bulan 2016 Perusahaan menerbitkan MTN dengan nominal USD 100.000.000 sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 19.

Berikut ini komposisi fasilitas pembiayaan Perusahaan:

30 Juni2016 2015 2014 2013Rp Rp Rp Rp

Pinjaman diterima dari bank danlembaga keuangan lainnyaJumlah yang ditarik 2.438.300.000.000 2.514.125.000.000 746.400.000.000 318.780.000.000 Jumlah yang belum ditarik 1.186.200.000.000 200.000.000.000 1.119.600.000.000 181.220.000.000 Jumlah 3.624.500.000.000 2.714.125.000.000 1.866.000.000.000 500.000.000.000

Surat utang diterbitkanJumlah yang diterbitkan 2.318.000.000.000 1.850.000.000.000 1.000.000.000.000 -

Pinjaman diterima dariPemerintah Republik IndonesiaJumlah yang ditarik 2.581.324.275.555 2.714.929.665.300 2.436.731.112.965 2.030.746.650.729 Jumlah yang belum ditarik 54.675.724.445 44.070.334.700 51.268.887.035 407.053.349.271 Jumlah 2.636.000.000.000 2.759.000.000.000 2.488.000.000.000 2.437.800.000.000

31 Desember

180

181


- 73 -



Rp Rp Rp Rp RpAset keuanganKas dan setara kas 573.787.270.938 - - - 573.787.270.938Dana dibatasi penggunaannya - 318.780.000.000 - - 318.780.000.000Efek-efek 293.878.348.432 140.133.000.000 4.763.000.000 - 438.774.348.432Pinjaman diberikan 414.782.060.116 385.074.200.000 977.613.931.640 3.340.565.093.986 5.118.035.285.742Piutang atas penugasan


Jumlah 1.295.016.761.291 843.987.200.000 982.376.931.640 3.340.565.093.986 6.461.945.986.917




Liabilitas derivatif 145.450.738.540 - - - 145.450.738.540Pinjaman diterima


Liabilitas lain-lain 4.080.237.052 - - - 4.080.237.052Jumlah 184.327.443.361 361.981.082.628 71.510.917.673 1.904.445.348.742 2.522.264.792.404

Bersih 1.110.689.317.930 482.006.117.372 910.866.013.967 1.436.119.745.244 3.939.681.194.513

31 Desember 2013

Fasilitas Pembiayaan

Perusahaan memperoleh pembiayaan dari utang yang diterima dari bank dan lembaga keuangan lainnya untuk menunjang operasional Perusahaan seperti diungkapkan dalam Catatan 16. Mulai tahun 2014 Perusahaan menerima utang dalam bentuk Dollar Amerika Serikat. Pada tahun 2014 Perusahaan menerbitkan obligasi dalam dua seri dengan jumlah nominal Rp 1.000.000.000.000, pada tahun 2015 Perusahaan menerbitkan Medium Term Note (MTN) dengan nominal Rp 850.000.000.000 dan pada periode enam bulan 2016 Perusahaan menerbitkan MTN dengan nominal USD 100.000.000 sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 19.

Berikut ini komposisi fasilitas pembiayaan Perusahaan:

30 Juni2016 2015 2014 2013Rp Rp Rp Rp

Pinjaman diterima dari bank danlembaga keuangan lainnyaJumlah yang ditarik 2.438.300.000.000 2.514.125.000.000 746.400.000.000 318.780.000.000 Jumlah yang belum ditarik 1.186.200.000.000 200.000.000.000 1.119.600.000.000 181.220.000.000 Jumlah 3.624.500.000.000 2.714.125.000.000 1.866.000.000.000 500.000.000.000

Surat utang diterbitkanJumlah yang diterbitkan 2.318.000.000.000 1.850.000.000.000 1.000.000.000.000 -

Pinjaman diterima dariPemerintah Republik IndonesiaJumlah yang ditarik 2.581.324.275.555 2.714.929.665.300 2.436.731.112.965 2.030.746.650.729 Jumlah yang belum ditarik 54.675.724.445 44.070.334.700 51.268.887.035 407.053.349.271 Jumlah 2.636.000.000.000 2.759.000.000.000 2.488.000.000.000 2.437.800.000.000

31 Desember


- 74 -

b. Manajemen Risiko Modal

Perusahaan mengelola risiko modal untuk memastikan kemampuan melanjutkan kelangsungan usaha, selain mengoptimalkan keuntungan para pemegang saham melalui optimalisasi saldo utang dan ekuitas.

Struktur modal Perusahaan berupa ekuitas pemegang saham, pinjaman (Catatan 16, 19 dan 20), modal yang ditempatkan (Catatan 24) dan saldo laba.

Direksi Perusahaan secara berkala melakukan peninjauan kembali struktur permodalan Perusahaan. Sebagai bagian dari peninjauan kembali ini, Direksi mempertimbangkan biaya permodalan dan risiko yang berhubungan.

Gearing ratio pada tanggal 30 Juni 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut:

30 Juni2016 2015 2014 2013Rp Rp Rp Rp

Pinjaman 7.308.985.869.394 7.042.005.563.028 4.151.338.309.565 2.347.483.215.296

Ekuitas 26.112.282.036.688 25.432.674.834.199 4.786.168.562.746 4.546.543.945.178 Penyertaan saham (686.805.624.958) (662.422.266.929) (644.982.737.092) (413.288.631.575)Jumlah 25.425.476.411.730 24.770.252.567.270 4.141.185.825.654 4.133.255.313.603

Rasio pinjamanterhadap modal 28,75% 28,43% 100,25% 56,80%

31 Desember

34. INFORMASI SEGMEN

Perusahaan tidak menyajikan informasi segmen usaha karena hanya memiliki satu segmen usaha, yaitu pembiayaan infrastruktur.

35. PENGUKURAN NILAI WAJAR

Nilai wajar instrumen keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi

Kecuali sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini, manajemen berpendapat bahwa nilai tercatat aset dan liabilitas keuangan yang dicatat sebesar biaya perolehan diamortisasi dalam laporan keuangan mendekati nilai wajarnya baik yang jatuh tempo dalam jangka pendek atau menggunakan tingkat suku bunga pasar.

Nilai Nilai Nilai Nilaitercatat Nilai wajar tercatat Nilai wajar tercatat Nilai wajar tercatat Nilai wajar


Aset keuangan Efek-efek 1.857.973.389.071 1.867.983.819.329 6.353.685.118.595 6.368.824.192.601 301.814.226.612 329.618.181.616 423.180.625.668 438.774.348.432 Piutang karyawan 12.467.919.507 11.706.966.673 11.812.869.991 11.109.702.742 9.159.411.357 9.118.215.130 8.756.337.030 8.410.939.645 Jumlah 1.870.441.308.578 1.879.690.786.002 6.365.497.988.586 6.379.933.895.343 310.973.637.969 338.736.396.746 431.936.962.698 447.185.288.077

Liabilitas keuanganSurat utang diterbitkan - bersih 2.313.131.786.514 2.339.004.221.068 1.843.768.482.331 1.842.605.320.596 995.707.404.460 996.527.200.000 - -

31 Desember2014 201330 Juni 2016 2015

181

182


- 75 -

Teknik penilaian dan asumsi yang diterapkan untuk tujuan pengukuran nilai wajar Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan ditentukan sebagai berikut: Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan syarat dan kondisi standar dan diperdagangkan

di pasar aktif ditentukan dengan mengacu pada harga pasar.

Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan lainnya (tidak termasuk yang dijelaskan di atas) ditentukan sesuai dengan model penentuan harga yang berlaku umum berdasarkan analisis discounted cash flow menggunakan harga dari transaksi pasar yang dapat diamati saat ini dan kutipan dealer untuk instrumen sejenis.

Pengukuran nilai wajar diakui dalam laporan posisi keuangan

Tabel berikut ini memberikan analisis dari instrumen keuangan yang diukur setelah pengakuan awal sebesar nilai wajar, dikelompokkan ke tingkat 1 sampai 3 didasarkan pada sejauh mana nilai wajar diamati.

Tingkat 1: pengukuran nilai wajar diperoleh dari harga kuotasian pasar aktif (unadjusted) di pasar aktif untuk

aset atau liabilitas keuangan yang identik.

Tingkat 2: pengukuran nilai wajar diperoleh dari input selain dari harga kuotasian pasar yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas, baik secara langsung (seperti harga) maupun tidak langsung (diperoleh dari harga).

Tingkat 3: pengukuran nilai wajar diperoleh dari teknik valuasi yang di dalamnya terdapat input untuk aset

dan liabilitas yang tidak didasarkan pada data yang dapat diobservasi di pasar (input yang tidak dapat diobservasi).

Tingkat 1 Tingkat 2 Tingkat 3 JumlahRp Rp Rp Rp

Aset keuanganEfek-efek

Tersedia untuk dijualMedium Term Notes 50.000.000.000 - - 50.000.000.000

Reksadana 1.040.164.674.329 - - 1.040.164.674.329 Obligasi 777.819.145.000 - - 777.819.145.000

Piutang karyaw an - 11.706.966.673 - 11.706.966.673

Jumlah 1.867.983.819.329 11.706.966.673 - 1.879.690.786.002

Liabilitas keuanganLiabilitas derivatif - 106.010.226.336 - 106.010.226.336 Surat utang diterbitkan - bersih - 2.313.131.786.514 - 2.313.131.786.514

Jumlah - 2.419.142.012.850 - 2.419.142.012.850

30 Juni 2016

182

183


- 75 -

Teknik penilaian dan asumsi yang diterapkan untuk tujuan pengukuran nilai wajar Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan ditentukan sebagai berikut: Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan syarat dan kondisi standar dan diperdagangkan

di pasar aktif ditentukan dengan mengacu pada harga pasar.

Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan lainnya (tidak termasuk yang dijelaskan di atas) ditentukan sesuai dengan model penentuan harga yang berlaku umum berdasarkan analisis discounted cash flow menggunakan harga dari transaksi pasar yang dapat diamati saat ini dan kutipan dealer untuk instrumen sejenis.

Pengukuran nilai wajar diakui dalam laporan posisi keuangan

Tabel berikut ini memberikan analisis dari instrumen keuangan yang diukur setelah pengakuan awal sebesar nilai wajar, dikelompokkan ke tingkat 1 sampai 3 didasarkan pada sejauh mana nilai wajar diamati.

Tingkat 1: pengukuran nilai wajar diperoleh dari harga kuotasian pasar aktif (unadjusted) di pasar aktif untuk

aset atau liabilitas keuangan yang identik.

Tingkat 2: pengukuran nilai wajar diperoleh dari input selain dari harga kuotasian pasar yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas, baik secara langsung (seperti harga) maupun tidak langsung (diperoleh dari harga).

Tingkat 3: pengukuran nilai wajar diperoleh dari teknik valuasi yang di dalamnya terdapat input untuk aset

dan liabilitas yang tidak didasarkan pada data yang dapat diobservasi di pasar (input yang tidak dapat diobservasi).




Reksadana 1.040.164.674.329 - - 1.040.164.674.329 Obligasi 777.819.145.000 - - 777.819.145.000


Jumlah 1.867.983.819.329 11.706.966.673 - 1.879.690.786.002


Jumlah - 2.419.142.012.850 - 2.419.142.012.850

30 Juni 2016


- 76 -



Dimiliki hingga jatuh tempoSurat Perbendaharaan Negara - 6.177.395.573.785 - 6.177.395.573.785


Reksadana 86.932.549.616 - - 86.932.549.616 Obligasi 54.496.069.200 - - 54.496.069.200


Jumlah 191.428.618.816 6.189.208.443.776 - 6.380.637.062.592


Jumlah - 1.974.440.202.793 - 1.974.440.202.793

31 Desember 2015





Nilai w ajar melalui laba rugiObligasi 100.011.700.000 - - 100.011.700.000


Jumlah 329.618.181.616 9.159.411.357 - 338.777.592.973

Liabilitas keuanganLiabilitas derivatif - 163.070.291.037 - 163.070.291.037 Surat utang diterbitkan - bersih - 995.707.404.460 - 995.707.404.460

Jumlah - 1.158.777.695.497 - 1.158.777.695.497

31 Desember 2014





Jumlah 438.774.348.432 - - 438.774.348.432

Liabilitas keuanganLiabilitas derivatif - 145.450.738.540 - 145.450.738.540

31 Desember 2013

Tidak ada transfer antara tingkat 1 dan 2 pada periode berjalan.

183

184


- 77 -

36. PENGUNGKAPAN TAMBAHAN ATAS AKTIVITAS NON KAS

Perusahaan mempunyai aktivitas investasi dan pendanaan yang tidak mempengaruhi kas dan tidak termasuk dalam laporan arus kas sebagai berikut:

2015


Rp Rp Rp Rp RpReklasif ikasi uang muka setoran

modal 2.000.000.000.000 - - - -Perolehan aset tetap melalui

utang usaha - - 892.622.932 567.906.325 118.058.156Perolehan aset tak berw ujud

melalui utang usaha - 213.622.920 1.762.000.834 1.568.095.797 2.375.123.485Penambahan modal disetor

dari pengalihan aset (Catatan 24) - - 8.749.568.088.921 - -Reklasif ikasi uang muka investasi

pada pengendalian bersama entitas - - - 197.000.000.000 -

37. PERISTWA SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN a. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK-11/SMI/0716 tanggal 25 Juli 2016 tentang Pemberhentian

Sekretaris Perusahaan dan No. SK-12/SMI/0716 tanggal 25 Juli 2016 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Sekretaris Perusahaan, Pelaksana Tugas Sekretaris Perusahaan adalah Faaris Pranawa.

b. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No: SK-02/SMI/DK/0816 tanggal 5 Agustus 2016, Dewan Komisaris membentuk dan mengangkat Komite Audit dan Kepatuhan dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Ketua Sukatmo Padmosukarso Anggota Mohamad Israwan Anggota Boy Michael Eko Tjahyono

38. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN

Sehubungan dengan penawaran umum obligasi Perusahaan di Bursa Efek Indonesia, Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2016 dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 untuk disesuaikan dengan peraturan pasar modal yang berlaku. Perubahan tersebut yaitu penambahan informasi pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan arus kas, Catatan 1a, 3c, 8, 14, 29, 36 dan 37.

39. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN DAN PERSETUJUAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan dari halaman 2 sampai 77 merupakan tanggung jawab manajemen. Sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi PT Sarana Multi Infrastruktur Tahun 2016, Direksi telah menyetujui untuk menerbitkan kembali laporan keuangan Perusahaan untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2016 dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 pada tanggal 28 September 2016. Tidak terdapat perbedaan material antara laporan keuangan terdahulu dengan laporan keuangan yang diterbitkan kembali, kecuali yang dijelaskan dalam Catatan 38 atas laporan keuangan.

********

184

185


- 77 -

36. PENGUNGKAPAN TAMBAHAN ATAS AKTIVITAS NON KAS

Perusahaan mempunyai aktivitas investasi dan pendanaan yang tidak mempengaruhi kas dan tidak termasuk dalam laporan arus kas sebagai berikut:

2015


Rp Rp Rp Rp RpReklasif ikasi uang muka setoran

modal 2.000.000.000.000 - - - -Perolehan aset tetap melalui

utang usaha - - 892.622.932 567.906.325 118.058.156Perolehan aset tak berw ujud

melalui utang usaha - 213.622.920 1.762.000.834 1.568.095.797 2.375.123.485Penambahan modal disetor

dari pengalihan aset (Catatan 24) - - 8.749.568.088.921 - -Reklasif ikasi uang muka investasi

pada pengendalian bersama entitas - - - 197.000.000.000 -

37. PERISTWA SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN a. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK-11/SMI/0716 tanggal 25 Juli 2016 tentang Pemberhentian

Sekretaris Perusahaan dan No. SK-12/SMI/0716 tanggal 25 Juli 2016 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Sekretaris Perusahaan, Pelaksana Tugas Sekretaris Perusahaan adalah Faaris Pranawa.

b. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No: SK-02/SMI/DK/0816 tanggal 5 Agustus 2016, Dewan Komisaris membentuk dan mengangkat Komite Audit dan Kepatuhan dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Ketua Sukatmo Padmosukarso Anggota Mohamad Israwan Anggota Boy Michael Eko Tjahyono

38. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN

Sehubungan dengan penawaran umum obligasi Perusahaan di Bursa Efek Indonesia, Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2016 dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 untuk disesuaikan dengan peraturan pasar modal yang berlaku. Perubahan tersebut yaitu penambahan informasi pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan arus kas, Catatan 1a, 3c, 8, 14, 29, 36 dan 37.

39. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN DAN PERSETUJUAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan dari halaman 2 sampai 77 merupakan tanggung jawab manajemen. Sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi PT Sarana Multi Infrastruktur Tahun 2016, Direksi telah menyetujui untuk menerbitkan kembali laporan keuangan Perusahaan untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2016 dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 pada tanggal 28 September 2016. Tidak terdapat perbedaan material antara laporan keuangan terdahulu dengan laporan keuangan yang diterbitkan kembali, kecuali yang dijelaskan dalam Catatan 38 atas laporan keuangan.

********

XVII. KETERANGAN MENGENAI OBLIGASI UMUM Obligasi dengan Jumlah Pokok sebesar Rp5.000.000.000.000,- (lima triliun Rupiah) yang saat ini diterbitkan bernama "OBLIGASI BERKELANJUTAN I SARANA MULTI INFRASTRUKTUR TAHAP I TAHUN 2016" yang ditawarkan pada tanggal 11, 14, dan 15 November 2016. Emisi Obligasi hanya dapat dilakukan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif. Penjelasan Obligasi yang akan diuraikan di bawah ini merupakan pokok-pokok dari Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan bukan merupakan salinan selengkapnya dari seluruh syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Penerbitan Obligasi ini merupakan Penawaran Umum Obligasi Perseroan pertama yang dicatatkan pada BEI. Obligasi diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi sebagai bukti utang yang diterbitkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI, yang selanjutnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI. Obligasi ini didaftarkan dalam Penitipan Kolektif KSEI sesuai dengan Perjanjian Pendaftaran Obligasi Pada Penitipan Kolektif. Obligasi dapat diperdagangkan dalam Satuan Pemindahbukuan dan perpindahan hak kepemilikan Obligasi hanya dapat dilakukan dengan cara pemindahbukuan Obligasi dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian. KSEI merupakan suatu badan hukum yang bertugas mengadministrasikan penyimpanan Obligasi berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi Pada Penitipan Kolektif dan bertugas sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran. Pada tanggal jatuh tempo, Obligasi ini akan dilunasi sepenuhnya sesuai dengan Jumlah Pokok yang tertera pada Obligasi. Pelunasan pokok maupun pembayaran Bunga Obligasi akan dilakukan oleh KSEI, selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening. KSEI akan mendistribusikan pelunasan pokok dan pembayaran Bunga Obligasi kepada Pemegang Rekening di KSEI melalui Rekening Efeknya secara otomatis dengan pengkreditan rekening pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan Tanggal Pembayaran Bunga. Apabila tanggal pembayaran oleh KSEI jatuh pada bukan Hari Kerja, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Kerja berikutnya. Konfirmasi Tertulis yang merupakan laporan konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dan/atau yang diterbitkan oleh Bank Kustodian dan/atau oleh Perusahaan Efek kepada Pemegang Obligasi dan Konfirmasi Tertulis ini menjadi dasar untuk pembayaran bunga dan/atau pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang merupakan Pemegang Rekening dapat bertindak untuk dirinya sendiri sebagai Pemegang Obligasi atau untuk atas nama nasabahnya berdasarkan surat kuasa dari Pemegang Obligasi. Penarikan Obligasi dari Rekening Efek hanya dapat dilakukan dengan pemindahbukuan ke Rekening Efek lainnya. Penarikan Obligasi ke luar dari Rekening Efek untuk dikonversikan menjadi sertifikat Obligasi tidak dapat dilakukan, kecuali apabila terjadi pembatalan pendaftaran Obligasi dalam Penitipan Kolektif KSEI atas permintaan Perseroan atau Wali Amanat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan keputusan RUPO. SYARAT-SYARAT OBLIGASI Jumlah Pokok dan Bunga Obligasi Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi dengan jumlah pokok sebesar Rp5.000.000.000.000,- (lima triliun Rupiah) dan memberikan pilihan bagi Masyarakat untuk memilih seri yang dikehendaki yatiu sebagai berikut : Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp2.298.000.000.000,- (dua triliun dua ratus sembilan

puluh delapan miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap Obligasi sebesar 7,85% (tujuh koma delapan lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 3 (tiga) tahun. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri A pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 18 November 2019.




186

Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Tanggal-tanggal Pembayaran Bunga Obligasi adalah sebagai berikut :


Seri A (3 Tahun) Seri B (5 Tahun) Seri C (10 Tahun) Seri D (15 Tahun) Bunga Obligasi ke-1 18 Februari 2017 18 Februari 2017 18 Februari 2017 18 Februari 2017 Bunga Obligasi ke-2 18 Mei 2017 18 Mei 2017 18 Mei 2017 18 Mei 2017 Bunga Obligasi ke-3 18 Agustus 2017 18 Agustus 2017 18 Agustus 2017 18 Agustus 2017 Bunga Obligasi ke-4 18 November 2017 18 November 2017 18 November 2017 18 November 2017 Bunga Obligasi ke-5 18 Februari 2018 18 Februari 2018 18 Februari 2018 18 Februari 2018 Bunga Obligasi ke-6 18 Mei 2018 18 Mei 2018 18 Mei 2018 18 Mei 2018 Bunga Obligasi ke-7 18 Agustus 2018 18 Agustus 2018 18 Agustus 2018 18 Agustus 2018 Bunga Obligasi ke-8 18 November 2018 18 November 2018 18 November 2018 18 November 2018 Bunga Obligasi ke-9 18 Februari 2019 18 Februari 2019 18 Februari 2019 18 Februari 2019 Bunga Obligasi ke-10 18 Mei 2019 18 Mei 2019 18 Mei 2019 18 Mei 2019 Bunga Obligasi ke-11 18 Agustus 2019 18 Agustus 2019 18 Agustus 2019 18 Agustus 2019 Bunga Obligasi ke-12 18 November 2019 18 November 2019 18 November 2019 18 November 2019 Bunga Obligasi ke-13 18 Februari 2020 18 Februari 2020 18 Februari 2020 Bunga Obligasi ke-14 18 Mei 2020 18 Mei 2020 18 Mei 2020 Bunga Obligasi ke-15 18 Agustus 2020 18 Agustus 2020 18 Agustus 2020 Bunga Obligasi ke-16 18 November 2020 18 November 2020 18 November 2020 Bunga Obligasi ke-17 18 Februari 2021 18 Februari 2021 18 Februari 2021 Bunga Obligasi ke-18 18 Mei 2021 18 Mei 2021 18 Mei 2021 Bunga Obligasi ke-19 18 Agustus 2021 18 Agustus 2021 18 Agustus 2021 Bunga Obligasi ke-20 18 November 2021 18 November 2021 18 November 2021 Bunga Obligasi ke-21 18 Februari 2022 18 Februari 2022 Bunga Obligasi ke-22 18 Mei 2022 18 Mei 2022 Bunga Obligasi ke-23 18 Agustus 2022 18 Agustus 2022 Bunga Obligasi ke-24 18 November 2022 18 November 2022 Bunga Obligasi ke-25 18 Februari 2023 18 Februari 2023 Bunga Obligasi ke-26 18 Mei 2023 18 Mei 2023 Bunga Obligasi ke-27 18 Agustus 2023 18 Agustus 2023 Bunga Obligasi ke-28 18 November 2023 18 November 2023 Bunga Obligasi ke-29 18 Februari 2024 18 Februari 2024 Bunga Obligasi ke-30 18 Mei 2024 18 Mei 2024 Bunga Obligasi ke-31 18 Agustus 2024 18 Agustus 2024 Bunga Obligasi ke-32 18 November 2024 18 November 2024 Bunga Obligasi ke-33 18 Februari 2025 18 Februari 2025 Bunga Obligasi ke-34 18 Mei 2025 18 Mei 2025 Bunga Obligasi ke-35 18 Agustus 2025 18 Agustus 2025 Bunga Obligasi ke-36 18 November 2025 18 November 2025 Bunga Obligasi ke-37 18 Februari 2026 18 Februari 2026 Bunga Obligasi ke-38 18 Mei 2026 18 Mei 2026 Bunga Obligasi ke-39 18 Agustus 2026 18 Agustus 2026 Bunga Obligasi ke-40 18 November 2026 18 November 2026 Bunga Obligasi ke-41 18 Februari 2027 Bunga Obligasi ke-42 18 Mei 2027 Bunga Obligasi ke-43 18 Agustus 2027 Bunga Obligasi ke-44 18 November 2027 Bunga Obligasi ke-45 18 Februari 2028 Bunga Obligasi ke-46 18 Mei 2028 Bunga Obligasi ke-47 18 Agustus 2028

187

Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Tanggal-tanggal Pembayaran Bunga Obligasi adalah sebagai berikut :


Seri A (3 Tahun) Seri B (5 Tahun) Seri C (10 Tahun) Seri D (15 Tahun) Bunga Obligasi ke-1 18 Februari 2017 18 Februari 2017 18 Februari 2017 18 Februari 2017 Bunga Obligasi ke-2 18 Mei 2017 18 Mei 2017 18 Mei 2017 18 Mei 2017 Bunga Obligasi ke-3 18 Agustus 2017 18 Agustus 2017 18 Agustus 2017 18 Agustus 2017 Bunga Obligasi ke-4 18 November 2017 18 November 2017 18 November 2017 18 November 2017 Bunga Obligasi ke-5 18 Februari 2018 18 Februari 2018 18 Februari 2018 18 Februari 2018 Bunga Obligasi ke-6 18 Mei 2018 18 Mei 2018 18 Mei 2018 18 Mei 2018 Bunga Obligasi ke-7 18 Agustus 2018 18 Agustus 2018 18 Agustus 2018 18 Agustus 2018 Bunga Obligasi ke-8 18 November 2018 18 November 2018 18 November 2018 18 November 2018 Bunga Obligasi ke-9 18 Februari 2019 18 Februari 2019 18 Februari 2019 18 Februari 2019 Bunga Obligasi ke-10 18 Mei 2019 18 Mei 2019 18 Mei 2019 18 Mei 2019 Bunga Obligasi ke-11 18 Agustus 2019 18 Agustus 2019 18 Agustus 2019 18 Agustus 2019 Bunga Obligasi ke-12 18 November 2019 18 November 2019 18 November 2019 18 November 2019 Bunga Obligasi ke-13 18 Februari 2020 18 Februari 2020 18 Februari 2020 Bunga Obligasi ke-14 18 Mei 2020 18 Mei 2020 18 Mei 2020 Bunga Obligasi ke-15 18 Agustus 2020 18 Agustus 2020 18 Agustus 2020 Bunga Obligasi ke-16 18 November 2020 18 November 2020 18 November 2020 Bunga Obligasi ke-17 18 Februari 2021 18 Februari 2021 18 Februari 2021 Bunga Obligasi ke-18 18 Mei 2021 18 Mei 2021 18 Mei 2021 Bunga Obligasi ke-19 18 Agustus 2021 18 Agustus 2021 18 Agustus 2021 Bunga Obligasi ke-20 18 November 2021 18 November 2021 18 November 2021 Bunga Obligasi ke-21 18 Februari 2022 18 Februari 2022 Bunga Obligasi ke-22 18 Mei 2022 18 Mei 2022 Bunga Obligasi ke-23 18 Agustus 2022 18 Agustus 2022 Bunga Obligasi ke-24 18 November 2022 18 November 2022 Bunga Obligasi ke-25 18 Februari 2023 18 Februari 2023 Bunga Obligasi ke-26 18 Mei 2023 18 Mei 2023 Bunga Obligasi ke-27 18 Agustus 2023 18 Agustus 2023 Bunga Obligasi ke-28 18 November 2023 18 November 2023 Bunga Obligasi ke-29 18 Februari 2024 18 Februari 2024 Bunga Obligasi ke-30 18 Mei 2024 18 Mei 2024 Bunga Obligasi ke-31 18 Agustus 2024 18 Agustus 2024 Bunga Obligasi ke-32 18 November 2024 18 November 2024 Bunga Obligasi ke-33 18 Februari 2025 18 Februari 2025 Bunga Obligasi ke-34 18 Mei 2025 18 Mei 2025 Bunga Obligasi ke-35 18 Agustus 2025 18 Agustus 2025 Bunga Obligasi ke-36 18 November 2025 18 November 2025 Bunga Obligasi ke-37 18 Februari 2026 18 Februari 2026 Bunga Obligasi ke-38 18 Mei 2026 18 Mei 2026 Bunga Obligasi ke-39 18 Agustus 2026 18 Agustus 2026 Bunga Obligasi ke-40 18 November 2026 18 November 2026 Bunga Obligasi ke-41 18 Februari 2027 Bunga Obligasi ke-42 18 Mei 2027 Bunga Obligasi ke-43 18 Agustus 2027 Bunga Obligasi ke-44 18 November 2027 Bunga Obligasi ke-45 18 Februari 2028 Bunga Obligasi ke-46 18 Mei 2028 Bunga Obligasi ke-47 18 Agustus 2028


Seri A (3 Tahun) Seri B (5 Tahun) Seri C (10 Tahun) Seri D (15 Tahun) Bunga Obligasi ke-48 18 November 2028 Bunga Obligasi ke-49 18 Februari 2029 Bunga Obligasi ke-50 18 Mei 2029 Bunga Obligasi ke-51 18 Agustus 2029 Bunga Obligasi ke-52 18 November 2029 Bunga Obligasi ke-53 18 Februari 2030 Bunga Obligasi ke-54 18 Mei 2030 Bunga Obligasi ke-55 18 Agustus 2030 Bunga Obligasi ke-56 18 November 2030 Bunga Obligasi ke-57 18 Februari 2031 Bunga Obligasi ke-58 18 Mei 2031 Bunga Obligasi ke-59 18 Agustus 2031 Bunga Obligasi ke-60 18 November 2031

Penghitungan Bunga Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dari tanggal emisi dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Tata Cara Pembayaran Bunga 1) Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang

Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.

2) Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening.

3) Pembayaran Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.

4) Pembayaran Bunga Obligasi yang terhutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan.

Tata Cara Pembayaran Pokok Obligasi 1) Obligasi harus dilunasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. 2) Pembayaran Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan

atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran. 3) Pembayaran Pokok Obligasi yang terhutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran,

dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Pokok Obligasi yang bersangkutan.

Harga Penawaran Obligasi Obligasi ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Satuan Pemindahbukuan Obligasi ini diterbitkan dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya adalah senilai Rp1,- (satu Rupiah) sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Setiap Pemegang Obligasi senilai Rp1,- (satu Rupiah) mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO dengan ketentuan pembulatan ke bawah. Jumlah Minimum Pemesanan Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah).

188

Obligasi Merupakan Bukti Hutang a. Berdasarkan pernyataan Perseroan sekarang tetapi berlaku sejak Tanggal Emisi, Obligasi merupakan bukti bahwa Perseroan

secara sah dan mengikat berhutang kepada Pemegang Obligasi sejumlah Pokok Obligasi yang disebut dalam Sertifikat Jumbo Obligasi ditambah dengan Bunga Obligasi dan Denda (jika ada) yang wajib dibayar oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran. Obligasi tersebut merupakan bagian penting dan tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Perwaliamanatan.

b. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening dan diadministrasikan oleh KSEI berdasarkan Perjanjian Pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani Pemegang Obligasi dan Pemegang Rekening. Konfirmasi Tertulis tersebut tidak dapat dialihkan atau diperdagangkan.

Pendaftaran Obligasi di KSEI a. Obligasi telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI yang dibuat di bawah tangan bermeterai

cukup, dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal dan ketentuan KSEI yang berlaku. b. Obligasi diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti

hutang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening. Penarikan Obligasi Penarikan Obligasi dari Rekening Efek hanya dapat dilakukan dengan pemindahbukuan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Penarikan Obligasi keluar dari Rekening Efek untuk dikonversikan menjadi sertifikat obligasi tidak dapat dilakukan, kecuali apabila terjadi pembatalan pendaftaran Obligasi di KSEI atas permintaan Perseroan atau Wali Amanat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal dan keputusan RUPO. Pengalihan Obligasi Hak kepemilikan Obligasi beralih dengan pemindahbukuan Obligasi dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Perseroan, Wali Amanat dan Agen Pembayaran memberlakukan Pemegang Rekening selaku Pemegang Obligasi yang sah dalam hubungannya untuk menerima pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berhubungan dengan Obligasi. DANA PELUNASAN OBLIGASI (SINKING FUND) Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana Emisi.

PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terhutang atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa : 4.1. Tanpa ijin tertulis dari Wali Amanat, pemberian ijin tertulis tersebut tunduk pada ketentuan sebagai berikut:

i. Ijin tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar; dan ii. Wali Amanat wajib memberikan tanggapan atas permohonan ijin tersebut dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah

permohonan ijin dan dokumen pendukungnya tersebut diterima oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima tanggapan apapun dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan ijinnya;

iii. Jika dalam tanggapannya Wali Amanat meminta tambahan data atau dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja setelah data atau dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat. Jika dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima tanggapan apapun dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan ijinnya;

Perseroan tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut : 4.1.1. Melakukan penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan kecuali penggabungan atau peleburan atau

pengambilalihan yang dilakukan dengan atau pada perusahaan yang bidang usahanya sama dan tidak mempunyai dampak negatif terhadap jalannya usaha Perseroan dan tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melakukan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi, kecuali hal-hal tersebut dilakukan dalam program privatisasi Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan sebagai berikut: a. Semua syarat dan kondisi Obligasi dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lain yang berkaitan tetap

berlaku dan mengikat sepenuhnya terhadap perusahaan penerus (surviving company) dan dalam hal Perseroan bukan merupakan perusahaan penerus (surviving company) maka seluruh kewajiban berdasarkan Obligasi dan/atau Perjanjian Perwaliamanatan telah dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus (surviving company) dan perusahaan penerus (surviving company) tersebut memiliki aktiva dan kemampuan yang memadai untuk memenuhi kewajiban pembayaran berdasarkan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan.

b. Perusahaan penerus (surviving company) tersebut salah satu bidang usahanya adalah bergerak dalam bidang usaha utama yang sama dengan Perseroan.

4.1.2. Melakukan peminjaman utang baru yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari kedudukan utang yang timbul berdasarkan Obligasi, kecuali utang baru tersebut untuk Kegiatan Usaha Sehari-hari Perseroan.

4.1.3. Menjaminkan dan/atau membebani dengan cara apapun aktiva termasuk hak atas pendapatan Perseroan, baik yang

189

Obligasi Merupakan Bukti Hutang a. Berdasarkan pernyataan Perseroan sekarang tetapi berlaku sejak Tanggal Emisi, Obligasi merupakan bukti bahwa Perseroan

secara sah dan mengikat berhutang kepada Pemegang Obligasi sejumlah Pokok Obligasi yang disebut dalam Sertifikat Jumbo Obligasi ditambah dengan Bunga Obligasi dan Denda (jika ada) yang wajib dibayar oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran. Obligasi tersebut merupakan bagian penting dan tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Perwaliamanatan.

b. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening dan diadministrasikan oleh KSEI berdasarkan Perjanjian Pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani Pemegang Obligasi dan Pemegang Rekening. Konfirmasi Tertulis tersebut tidak dapat dialihkan atau diperdagangkan.

Pendaftaran Obligasi di KSEI a. Obligasi telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI yang dibuat di bawah tangan bermeterai

cukup, dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal dan ketentuan KSEI yang berlaku. b. Obligasi diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti

hutang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening. Penarikan Obligasi Penarikan Obligasi dari Rekening Efek hanya dapat dilakukan dengan pemindahbukuan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Penarikan Obligasi keluar dari Rekening Efek untuk dikonversikan menjadi sertifikat obligasi tidak dapat dilakukan, kecuali apabila terjadi pembatalan pendaftaran Obligasi di KSEI atas permintaan Perseroan atau Wali Amanat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal dan keputusan RUPO. Pengalihan Obligasi Hak kepemilikan Obligasi beralih dengan pemindahbukuan Obligasi dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Perseroan, Wali Amanat dan Agen Pembayaran memberlakukan Pemegang Rekening selaku Pemegang Obligasi yang sah dalam hubungannya untuk menerima pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berhubungan dengan Obligasi. DANA PELUNASAN OBLIGASI (SINKING FUND) Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana Emisi.

PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terhutang atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa : 4.1. Tanpa ijin tertulis dari Wali Amanat, pemberian ijin tertulis tersebut tunduk pada ketentuan sebagai berikut:

i. Ijin tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar; dan ii. Wali Amanat wajib memberikan tanggapan atas permohonan ijin tersebut dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah

permohonan ijin dan dokumen pendukungnya tersebut diterima oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima tanggapan apapun dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan ijinnya;

iii. Jika dalam tanggapannya Wali Amanat meminta tambahan data atau dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja setelah data atau dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat. Jika dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima tanggapan apapun dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan ijinnya;

Perseroan tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut : 4.1.1. Melakukan penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan kecuali penggabungan atau peleburan atau

pengambilalihan yang dilakukan dengan atau pada perusahaan yang bidang usahanya sama dan tidak mempunyai dampak negatif terhadap jalannya usaha Perseroan dan tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melakukan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi, kecuali hal-hal tersebut dilakukan dalam program privatisasi Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan sebagai berikut: a. Semua syarat dan kondisi Obligasi dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lain yang berkaitan tetap

berlaku dan mengikat sepenuhnya terhadap perusahaan penerus (surviving company) dan dalam hal Perseroan bukan merupakan perusahaan penerus (surviving company) maka seluruh kewajiban berdasarkan Obligasi dan/atau Perjanjian Perwaliamanatan telah dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus (surviving company) dan perusahaan penerus (surviving company) tersebut memiliki aktiva dan kemampuan yang memadai untuk memenuhi kewajiban pembayaran berdasarkan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan.

b. Perusahaan penerus (surviving company) tersebut salah satu bidang usahanya adalah bergerak dalam bidang usaha utama yang sama dengan Perseroan.

4.1.2. Melakukan peminjaman utang baru yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari kedudukan utang yang timbul berdasarkan Obligasi, kecuali utang baru tersebut untuk Kegiatan Usaha Sehari-hari Perseroan.

4.1.3. Menjaminkan dan/atau membebani dengan cara apapun aktiva termasuk hak atas pendapatan Perseroan, baik yang

sekarang ada maupun yang akan diperoleh di masa yang akan datang, kecuali jaminan yang diberikan dalam rangka Kegiatan Usaha Sehari-hari Perseroan.

4.1.4. Memberi pinjaman kepada pihak manapun, kecuali: i. Pinjaman yang telah ada sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan; ii. Pinjaman yang diberikan berdasarkan kegiatan usaha sehari-hari Perseroan; iii. Pinjaman kepada pegawai termasuk Direksi dan Komisaris untuk program kesejahteraan pegawai Perseroan dengan

ketentuan sesuai peraturan perusahaan Perseroan. 4.1.5. Mengubah bidang usaha utama Perseroan. 4.1.6. Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan. 4.1.7. Mengajukan permohonan pailit atau permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("PKPU"), yang diajukan oleh

Perseroan sebagai akibat adanya permohonan kepailitan pihak lain. 4.1.8. Membayar, membuat atau menyatakan pembagian dividen pada tahun buku Perseroan selama Perseroan lalai dalam

melakukan pembayaran Jumlah Terutang atau Perseroan tidak melakukan pembayaran Jumlah Terutang berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, Akta Pengakuan Utang dan/atau perjanjian lain yang dibuat berkenaan dengan Obligasi.

4.1.9. Mengadakan segala bentuk kerjasama, bagi hasil atau perjanjian serupa lainnya di luar Kegiatan Usaha Sehari-hari Perseroan atau mengadakan perjanjian manajemen atau perjanjian serupa lainnya yang mengakibatkan kegiatan/operasi Perseroan diatur oleh pihak lain dan berdampak negatif terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.

4.2. Selama Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi belum dilunasi seluruhnya, Perseroan berkewajiban untuk: (i) Menyetorkan dana (in good funds) yang diperlukan untuk pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi

yang jatuh tempo kepada Agen Pembayaran paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan menyerahkan foto copy bukti pengiriman dana kepada Wali Amanat pada hari yang sama.

(ii) Memperoleh, mematuhi segala ketentuan dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga tetap berlakunya segala kuasa, ijin, dan persetujuan (baik dari pemerintah maupun dari pihak yang berwenang lainnya) dan dengan segera memberikan laporan dan/atau masukan dan/atau melakukan hal-hal yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan Republik Indonesia sehingga Perseroan dapat secara sah menjalankan kewajibannya berdasarkan setiap Dokumen Emisi dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya atau memastikan keabsahan, keberlakuan, dapat dilaksanakannya setiap Dokumen Emisi di Republik Indonesia.

(iii) Memastikan pada setiap saat keadaan keuangan Perseroan yang tercantum dalam laporan keuangan tahunan Perseroan terakhir yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, yang diserahkan kepada Wali Amanat berdasarkan ketentuan ayat 6.2 (x) Perjanjian Perwaliamanatan, harus berada dalam rasio-rasio keuangan sebagai berikut: a. Current Ratio, perbandingan total aktiva lancar dengan total Kewajiban lancar tidak kurang dari 100% (seratus persen); b. Perbandingan Aktiva Produktif dengan Utang tidak kurang dari 100% (seratus persen).

“Aktiva Produktif” berarti terdiri dari kas dan setara kas, pinjaman diberikan, piutang usaha dan investasi jangka panjang bersih. “Utang” berarti utang berbunga yang diperoleh Perseroan termasuk utang bank, utang sewa guna usaha, utang Efek konversi, utang Efek dan instrumen pinjaman lainnya, utang kredit investasi, utang Perseroan yang dijamin dengan agunan atau gadai atas aktiva pihak lain berdasarkan nilai penjaminan, pinjaman yang berasal dari perusahaan lain yang diakuisisi atau perusahaan lain yang melebur ke dalam Perseroan, kecuali utang pajak, utang dividen (jika ada), utang dagang dalam Kegiatan Usaha Sehari-hari Perseroan, utang kepada pihak ketiga selain bank dalam jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun.

(iv) Memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Wali Amanat selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sebelum ditandatanganinya dokumen-dokumen berkaitan dengan: 1. peminjaman utang baru yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari Obligasi yang digunakan untuk kegiatan usaha sehari-

hari Perseroan; dan/atau 2. penjaminan dan/atau pembebanan aktiva Perseroan yang diberikan dalam rangka Kegiatan Usaha Sehari-hari

Perseroan. (v) Menjalankan usaha dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (vi) Mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. (vii) Memelihara asuransi-asuransi yang sudah berjalan dan berhubungan dengan kegiatan usaha dan harta kekayaan Perseroan

pada perusahaan asuransi yang bereputasi baik terhadap segala resiko yang biasa dihadapi oleh perusahaan perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang sama dengan Perseroan.

(viii) Segera memberikan kepada Wali Amanat secara tertulis keterangan yang sewaktu-waktu diminta oleh Wali Amanat dengan wajar mengenai operasi, keadaan keuangan, aktiva Perseroan dan hal lain-lain.

(ix) Memberikan ijin kepada Wali Amanat atau pihak yang ditunjuk oleh Wali Amanat dengan pemberitahuan 3 (tiga) Hari Kerja sebelumnya secara tertulis, untuk selama jam kerja Perseroan memasuki gedung-gedung dan halaman-halaman yang dimiliki atau dikuasai Perseroan dan melakukan pemeriksaan atas buku-buku, ijin-ijin dan catatan keuangan Perseroan yang terkait dengan penerbitan Obligasi sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan dan perjanjian-perjanjian yang berlaku, dengan biaya-biaya yang disetujui terlebih dahulu oleh Perseroan.

(x) Menyampaikan kepada Wali Amanat: 1. Salinan dari laporan-laporan termasuk laporan-laporan yang berkaitan dengan aspek keterbukaan informasi sesuai

dengan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek, KSEI, dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah laporan-laporan tersebut diserahkan kepada pihak-pihak yang disebutkan di atas.

2. Salinan resmi akta-akta dan perjanjian yang dibuat sehubungan dengan penerbitan Obligasi dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya salinan tersebut oleh Perseroan.

190

3. Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (dahulu Bapepam dan LK) disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke Otoritas Jasa Keuangan atau selambat-lambatnya pada akhir bulan keempat setelah tanggal laporan keuangan tahunan Perseroan.

4. Laporan keuangan tengah tahunan disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke Otoritas Jasa Keuangan. 5. Laporan keuangan triwulan disampaikan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah periode laporan keuangan tersebut

berakhir. (xi) Memelihara secara konsisten sistem pembukuan, pengawasan intern dan pencatatan akuntansi berdasarkan Pernyataan

Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (xii) Mengusahakan agar harta kekayaan yang digunakan dalam menjalankan kegiatan usahanya berada dalam keadaan baik,

memperbaikinya dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha Perseroan. (xiii) Selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja memberitahukan kepada Wali Amanat secara tertulis atas :

1. Setiap kejadian atau keadaan yang dapat mempunyai pengaruh penting dan buruk atas jalannya usaha atau operasi atau keadaan keuangan Perseroan.

2. Setiap perubahan anggaran dasar, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, pembagian dividen dan diikuti dengan penyerahan akta-akta keputusan Rapat Umum Pemegang Saham setelah akta-akta tersebut diterima oleh Perseroan.

3. Perkara pidana, perdata, administrasi dan perburuhan dimana Perseroan berkedudukan sebagai pihak tergugat yang secara Material mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan.

4. Terjadinya salah satu dari peristiwa kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan dengan segera, dan melalui permintaan tertulis dari Wali Amanat, menyerahkan pada Wali Amanat suatu pernyataan yang ditandatangani oleh seseorang yang dapat diterima oleh Wali Amanat untuk maksud tersebut, yang mengkonfirmasikan bahwa kecuali sebelumnya telah diberitahukan kepada Wali Amanat atau diberitahukan pada saat konfirmasi bahwa peristiwa kelalaian tersebut tidak terjadi atau apabila terjadi peristiwa kelalaian, memberikan gambaran lengkap atas kejadian tersebut dan tindakan atau langkah-langkah yang diambil (atau diusulkan untuk diambil) oleh Perseroan untuk memperbaiki kejadian tersebut.

(xiv) Membayar kewajiban pajak atau bea lainnya yang menjadi beban Perseroan dalam menjalankan usahanya sebagaimana mestinya.

(xv) Melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan Peraturan Nomor : IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-712/BL/2012 tanggal 26-12-2012 (dua puluh enam Desember tahun dua ribu dua belas) berikut perubahannya dan atau pengaturan lainnya yang wajib dipatuhi oleh Perseroan yaitu : a) Pemeringkatan Tahunan

i. Perseroan wajib menyampaikan peringkatan tahunan atas Obligasi kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan.

ii. Dalam hal peringkat Obligasi yang diperoleh berbeda dari peringkat sebelumnya, Perseroan wajib mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (website) Bursa Efek paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir, mencakup hal-hal sebagai berikut:

1) peringkat tahunan yang diperoleh; dan 2) penjelasan singkat mengenai penyebab perubahan peringkat.

b) Pemeringkatan Karena Terdapat Fakta Material/Kejadian Penting i. Dalam hal Pemeringkat menerbitkan peringkat baru maka Perseroan wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa

Keuangan serta mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (website) Bursa Efek paling lama akhir hari kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat baru tersebut, mencakup hal-hal sebagai berikut:

1) peringkat baru; dan 2) penjelasan singkat mengenai faktor-faktor penyebab terbitnya peringkat baru.

ii. Masa berlaku peringkat baru adalah sampai dengan akhir periode peringkat tahunan. c) Pemeringkatan Obligasi Dalam Penawaran Umum Berkelanjutan.

i. Perseroan yang menerbitkan Obligasi melalui Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 36/POJK.04/2014 wajib memperoleh peringkat yang mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan yang direncanakan.

ii. Peringkat tahunan dan peringkat baru wajib mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan sepanjang: 1) periode Penawaran Umum Berkelanjutan masih berlaku; dan 2) Perseroan tidak dalam keadaan kondisi dilarang untuk melaksanakan penawaran Obligasi tahap berikutnya

dalam periode Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 36/POJK.04/2014.

d) Pemeringkatan Ulang i. Dalam hal Perseroan menerima hasil pemeringkatan ulang dari Pemeringkat terkait dengan peringkat Obligasi selain

karena hal-hal sebagaimana dimaksud dalam butir (xv) huruf a butir i dan huruf b butir i, maka Perseroan wajib menyampaikan hasil pemeringkatan ulang dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama akhir hari kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat dimaksud.

ii. Dalam hal peringkat yang diterima sebagaimana dimaksud dalam butir i berbeda dari peringkat sebelumnya, maka Perseroan wajib mengumumkan kepada masyarakat paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (website) Bursa Efek paling lama akhir hari kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat dimaksud.

191

3. Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (dahulu Bapepam dan LK) disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke Otoritas Jasa Keuangan atau selambat-lambatnya pada akhir bulan keempat setelah tanggal laporan keuangan tahunan Perseroan.

4. Laporan keuangan tengah tahunan disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke Otoritas Jasa Keuangan. 5. Laporan keuangan triwulan disampaikan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah periode laporan keuangan tersebut

berakhir. (xi) Memelihara secara konsisten sistem pembukuan, pengawasan intern dan pencatatan akuntansi berdasarkan Pernyataan

Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (xii) Mengusahakan agar harta kekayaan yang digunakan dalam menjalankan kegiatan usahanya berada dalam keadaan baik,

memperbaikinya dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha Perseroan. (xiii) Selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja memberitahukan kepada Wali Amanat secara tertulis atas :

1. Setiap kejadian atau keadaan yang dapat mempunyai pengaruh penting dan buruk atas jalannya usaha atau operasi atau keadaan keuangan Perseroan.

2. Setiap perubahan anggaran dasar, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, pembagian dividen dan diikuti dengan penyerahan akta-akta keputusan Rapat Umum Pemegang Saham setelah akta-akta tersebut diterima oleh Perseroan.

3. Perkara pidana, perdata, administrasi dan perburuhan dimana Perseroan berkedudukan sebagai pihak tergugat yang secara Material mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan.

4. Terjadinya salah satu dari peristiwa kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan dengan segera, dan melalui permintaan tertulis dari Wali Amanat, menyerahkan pada Wali Amanat suatu pernyataan yang ditandatangani oleh seseorang yang dapat diterima oleh Wali Amanat untuk maksud tersebut, yang mengkonfirmasikan bahwa kecuali sebelumnya telah diberitahukan kepada Wali Amanat atau diberitahukan pada saat konfirmasi bahwa peristiwa kelalaian tersebut tidak terjadi atau apabila terjadi peristiwa kelalaian, memberikan gambaran lengkap atas kejadian tersebut dan tindakan atau langkah-langkah yang diambil (atau diusulkan untuk diambil) oleh Perseroan untuk memperbaiki kejadian tersebut.

(xiv) Membayar kewajiban pajak atau bea lainnya yang menjadi beban Perseroan dalam menjalankan usahanya sebagaimana mestinya.

(xv) Melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan Peraturan Nomor : IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-712/BL/2012 tanggal 26-12-2012 (dua puluh enam Desember tahun dua ribu dua belas) berikut perubahannya dan atau pengaturan lainnya yang wajib dipatuhi oleh Perseroan yaitu : a) Pemeringkatan Tahunan

i. Perseroan wajib menyampaikan peringkatan tahunan atas Obligasi kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan.

ii. Dalam hal peringkat Obligasi yang diperoleh berbeda dari peringkat sebelumnya, Perseroan wajib mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (website) Bursa Efek paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir, mencakup hal-hal sebagai berikut:

1) peringkat tahunan yang diperoleh; dan 2) penjelasan singkat mengenai penyebab perubahan peringkat.

b) Pemeringkatan Karena Terdapat Fakta Material/Kejadian Penting i. Dalam hal Pemeringkat menerbitkan peringkat baru maka Perseroan wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa

Keuangan serta mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (website) Bursa Efek paling lama akhir hari kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat baru tersebut, mencakup hal-hal sebagai berikut:

1) peringkat baru; dan 2) penjelasan singkat mengenai faktor-faktor penyebab terbitnya peringkat baru.

ii. Masa berlaku peringkat baru adalah sampai dengan akhir periode peringkat tahunan. c) Pemeringkatan Obligasi Dalam Penawaran Umum Berkelanjutan.

i. Perseroan yang menerbitkan Obligasi melalui Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 36/POJK.04/2014 wajib memperoleh peringkat yang mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan yang direncanakan.

ii. Peringkat tahunan dan peringkat baru wajib mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan sepanjang: 1) periode Penawaran Umum Berkelanjutan masih berlaku; dan 2) Perseroan tidak dalam keadaan kondisi dilarang untuk melaksanakan penawaran Obligasi tahap berikutnya

dalam periode Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 36/POJK.04/2014.

d) Pemeringkatan Ulang i. Dalam hal Perseroan menerima hasil pemeringkatan ulang dari Pemeringkat terkait dengan peringkat Obligasi selain

karena hal-hal sebagaimana dimaksud dalam butir (xv) huruf a butir i dan huruf b butir i, maka Perseroan wajib menyampaikan hasil pemeringkatan ulang dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama akhir hari kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat dimaksud.

ii. Dalam hal peringkat yang diterima sebagaimana dimaksud dalam butir i berbeda dari peringkat sebelumnya, maka Perseroan wajib mengumumkan kepada masyarakat paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (website) Bursa Efek paling lama akhir hari kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat dimaksud.

KELALAIAN PERSEROAN 5.1. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian

atau hal-hal tersebut di bawah ini :

a. Perseroan lalai membayar kepada Pemegang Obligasi, Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau

b. Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara Material terhadap jalannya usaha Perseroan dan kewajiban ini tidak diselesaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam keputusan pengadilan tersebut; atau

c. Utang dan kewajiban Perseroan menjadi jatuh tempo lebih awal karena kelalaian dan/atau Perseroan dinyatakan lalai terhadap utang dan kewajiban berdasarkan perjanjian utang lainnya dengan batas minimum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari ekuitas Perseroan;

d. Perseroan lalai melaksanakan atau tidak mentaati dan/atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan yang secara Material berakibat negatif terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan; atau

e. Perseroan atas inisiatif sendiri melakukan tindakan untuk mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), atau f. Apabila pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga

semua atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara Material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau

g. Apabila terdapat pernyataan-pernyataan dan jaminan-jaminan Perseroan tentang keadaan/status Perseroan dan/atau keuangan Perseroan dan/atau pengelolaan usaha Perseroan tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak benar adanya pada saat pernyataan dan jaminan tersebut diberikan, kecuali ketidak sesuaian atau ketidak benaran tersebut bukan disebabkan karena kesengajaan atau itikad buruk Perseroan serta dengan memperhatikan ketentuan ayat 9.2 Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan;

5.2. Dalam hal terjadi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam : a. ayat 9.1 huruf (a) Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama

14 (empat belas) Hari Kalender, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau

b. ayat 9.1 huruf (b) dan huruf (c) Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/ dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;

c. ayat 9.1 huruf (d) dan huruf (g) Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat yang tercantum dalam teguran tertulis dari Wali Amanat paling lama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender sejak surat teguran dari Wali Amanat mengenai kelalaian tersebut tanpa adanya perbaikan yang mulai dilakukan oleh Perseroan atau tanpa dihilangkannya keadaan tersebut;

d. ayat 9.1 huruf (e) dan huruf (f) Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan: - Maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa tersebut kepada Pemegang Obligasi

dengan cara memuat dalam pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

- Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

- Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut.

- Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan-alasan Perseroan atau Perseroan tidak menyampaikan penjelasannya, maka apabila diperlukan akan dilaksanakan RUPO berikutnya untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Obligasi. Jika RUPO berikutnya tersebut memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan segera kepada Perseroan, maka Obligasi sesuai dengan keputusan RUPO menjadi jatuh tempo, dan Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO harus mengajukan tagihan kepada Perseroan dan tagihan tersebut wajib segera dibayar oleh Perseroan.

5.3. Apabila Perseroan dibubarkan dengan Undang-undang, Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi atau melindungi Pemegang Obligasi dari keadaan yang lebih buruk, dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala klaim dan/atau tuntutan oleh Pemegang Obligasi.

5.4. Ketentuan-ketentuan dalam ayat 9.1 dan ayat 9.2 Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan dapat tidak berlaku apabila telah terjadi peristiwa Force Majeure, dengan ketentuan bahwa kondisi akibat Force Majeure tersebut tidak menghilangkan kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan. Apabila tidak tercapai kesepakatan antara Perseroan dan Wali Amanat tentang tindak lanjut dari keadaan Force Majeure sebagaimana dimaksud dalam pengertian Force Majeure dalam ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, maka keputusan tentang peristiwa Force Majeure tersebut akan dilakukan oleh RUPO.

192

RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (RUPO) 6.1. Rapat Umum Pemegang Obligasi diadakan untuk tujuan antara lain :

a. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau kepada Wali Amanat atau untuk memberikan pengarahan kepada Wali Amanat atau untuk mengambil tindakan lain.

b. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.

c. mengambil tindakan lain yang dikuasakan untuk diambil oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk tetapi tidak terbatas pada merubah Perjanjian Perwaliamanatan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku atau menentukan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan dan Peraturan Bapepam dan LK nomor : VI.C.4.

d. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, jumlah Pokok Obligasi, tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi.

e. mengambil keputusan yang diperlukan sehubungan dengan maksud Perseroan atau Wali Amanat untuk melakukan pembatalan pendaftaran Obligasi di KSEI sesuai dengan ketentuan peraturan Pasar Modal dan KSEI.

f. mengambil keputusan sehubungan dengan terjadinya kejadian kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan termasuk untuk menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian dan akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian; dan

g. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan.

h. mengambil keputusan tentang terjadinya peristiwa Force Majeure dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara Perseroan dan Wali Amanat.

6.2. Dengan memperhatikan peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku, RUPO dapat diselenggarakan bilamana : a. Pemegang Obligasi sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh perseratus)

dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, kecuali Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPO dengan memuat agenda yang diminta dengan melampirkan fotocopy KTUR dari KSEI yang diperoleh melalui Pemegang Rekening dan memperlihatkan asli KTUR kepada Wali Amanat, dengan ketentuan terhitung sejak diterbitkannya KTUR, Obligasi akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Obligasi oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.

b. Wali Amanat atau Otoritas Jasa Keuangan atau Perseroan menganggap perlu untuk mengadakan RUPO. Apabila Otoritas Jasa Keuangan atau Perseroan menganggap perlu untuk mengadakan RUPO maka Otoritas Jasa Keuangan atau Perseroan wajib mengirimkan surat permintaan secara tertulis untuk diadakan RUPO kepada Wali Amanat, dengan memuat agenda yang diminta.

6.3. Wali Amanat harus melakukan pemanggilan untuk RUPO dan menyelenggarakan RUPO, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tanggal diterimanya surat permintaan tersebut. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat harus memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusannya kepada Otoritas Jasa Keuangan, selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.

6.4. Tata Cara RUPO : a. RUPO dapat diselenggarakan ditempat kedudukan Perseroan atau ditempat lain dimana Obligasi dicatatkan atau tempat lain

yang disepakati Perseroan dan Wali Amanat. b. Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional

dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan RUPO. c. Pemanggilan RUPO wajib dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum diselenggarakannya RUPO melalui

1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional. Pemanggilan RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum diselenggarakannya RUPO kedua atau ketiga melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan disertai informasi bahwa RUPO pertama atau kedua telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum. RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lama 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO pertama atau kedua.

d. Pemanggilan RUPO harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain: - tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO; - agenda RUPO; - pihak yang mengajukan usulan diselenggarakannya RUPO; - Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki suara dalam RUPO; dan - kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO. e. RUPO dipimpin dan diketuai oleh Wali Amanat dan Wali Amanat diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan bahan-

bahan RUPO serta menunjuk Notaris yang harus membuat berita acara RUPO. Dalam hal penggantian Wali Amanat yang diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO, dan Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut harus mempersiapkan acara RUPO dan bahan-bahan RUPO serta menunjuk Notaris yang harus membuat berita acara RUPO.

f. Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang memiliki KTUR dan namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh KSEI 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO.

g. Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam korum kehadiran, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah

h. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib memperlihatkan asli KTUR kepada Wali Amanat.

193

RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (RUPO) 6.1. Rapat Umum Pemegang Obligasi diadakan untuk tujuan antara lain :

a. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau kepada Wali Amanat atau untuk memberikan pengarahan kepada Wali Amanat atau untuk mengambil tindakan lain.

b. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.

c. mengambil tindakan lain yang dikuasakan untuk diambil oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk tetapi tidak terbatas pada merubah Perjanjian Perwaliamanatan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku atau menentukan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan dan Peraturan Bapepam dan LK nomor : VI.C.4.

d. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, jumlah Pokok Obligasi, tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi.

e. mengambil keputusan yang diperlukan sehubungan dengan maksud Perseroan atau Wali Amanat untuk melakukan pembatalan pendaftaran Obligasi di KSEI sesuai dengan ketentuan peraturan Pasar Modal dan KSEI.

f. mengambil keputusan sehubungan dengan terjadinya kejadian kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan termasuk untuk menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian dan akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian; dan

g. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan.

h. mengambil keputusan tentang terjadinya peristiwa Force Majeure dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara Perseroan dan Wali Amanat.

6.2. Dengan memperhatikan peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku, RUPO dapat diselenggarakan bilamana : a. Pemegang Obligasi sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh perseratus)

dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, kecuali Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPO dengan memuat agenda yang diminta dengan melampirkan fotocopy KTUR dari KSEI yang diperoleh melalui Pemegang Rekening dan memperlihatkan asli KTUR kepada Wali Amanat, dengan ketentuan terhitung sejak diterbitkannya KTUR, Obligasi akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Obligasi oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.

b. Wali Amanat atau Otoritas Jasa Keuangan atau Perseroan menganggap perlu untuk mengadakan RUPO. Apabila Otoritas Jasa Keuangan atau Perseroan menganggap perlu untuk mengadakan RUPO maka Otoritas Jasa Keuangan atau Perseroan wajib mengirimkan surat permintaan secara tertulis untuk diadakan RUPO kepada Wali Amanat, dengan memuat agenda yang diminta.

6.3. Wali Amanat harus melakukan pemanggilan untuk RUPO dan menyelenggarakan RUPO, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tanggal diterimanya surat permintaan tersebut. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat harus memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusannya kepada Otoritas Jasa Keuangan, selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.

6.4. Tata Cara RUPO : a. RUPO dapat diselenggarakan ditempat kedudukan Perseroan atau ditempat lain dimana Obligasi dicatatkan atau tempat lain

yang disepakati Perseroan dan Wali Amanat. b. Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional

dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan RUPO. c. Pemanggilan RUPO wajib dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum diselenggarakannya RUPO melalui

1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional. Pemanggilan RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum diselenggarakannya RUPO kedua atau ketiga melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan disertai informasi bahwa RUPO pertama atau kedua telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum. RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lama 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO pertama atau kedua.

d. Pemanggilan RUPO harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain: - tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO; - agenda RUPO; - pihak yang mengajukan usulan diselenggarakannya RUPO; - Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki suara dalam RUPO; dan - kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO. e. RUPO dipimpin dan diketuai oleh Wali Amanat dan Wali Amanat diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan bahan-

bahan RUPO serta menunjuk Notaris yang harus membuat berita acara RUPO. Dalam hal penggantian Wali Amanat yang diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO, dan Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut harus mempersiapkan acara RUPO dan bahan-bahan RUPO serta menunjuk Notaris yang harus membuat berita acara RUPO.

f. Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang memiliki KTUR dan namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh KSEI 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO.

g. Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam korum kehadiran, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah

h. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib memperlihatkan asli KTUR kepada Wali Amanat.

i. Satuan Pemindahbukuan Obligasi adalah sebesar Rp1,00 (satu Rupiah) atau kelipatannya. Satu Satuan Pemindahbukuan Obligasi mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.

j. Suara blanko, abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan, termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia).

k. Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO, yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat. Transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO.

l. Selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum diselenggarakannya RUPO, Perseroan wajib melaporkan kepada Wali Amanat seluruh jumlah Obligasi yang dimiliki Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan kecuali Obligasi yang dimiliki Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia.

m. Pada saat pelaksanaan RUPO : - Perseroan wajib menyerahkan surat pernyataan mengenai Obligasi yang dimiliki Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan

kecuali Obligasi yang dimiliki Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia; dan - Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO wajib membuat surat pernyataan mengenai

Obligasi yang dimilikinya baik yang terafiliasi dengan Perseroan maupun yang tidak terafiliasi dengan Perseroan. n. Kecuali biaya-biaya yang terjadi sebagai akibat pengunduran diri Wali Amanat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.9

Perjanjian Perwaliamanatan, biaya pemasangan iklan untuk pengumuman, pemanggilan dan pengumuman hasil RUPO serta semua biaya penyelenggaraan RUPO termasuk akan tetapi tidak terbatas pada biaya Notaris dan sewa ruangan untuk penyelenggaraan RUPO dibebankan kepada dan menjadi tanggung jawab Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima oleh Perseroan dari Wali Amanat.

o. Atas penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara RUPO yang dibuat oleh Notaris sebagai alat bukti yang sah dan mengikat Pemegang Obligasi, Wali Amanat dan Perseroan. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja setelah tanggal diselenggarakannya RUPO.

6.5. Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 10.1, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Bila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut: (i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Pokok Obligasi yang

masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Pokok Obligasi yang hadir dalam RUPO dengan memperhatikan ayat 10.4 huruf i Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan.

(ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) diatas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.

(iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Pokok Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Pokok Obligasi yang hadir dalam RUPO, dengan memperhatikan ayat 10.4 huruf i Pasal ini.

(iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO ketiga.

(v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Pokok Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit ½ (satu per dua) bagian dari jumlah Pokok Obligasi yang hadir dalam RUPO, dengan memperhatikan ayat 10.4 huruf i Pasal ini.

b. Bila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut: (i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Pokok Obligasi yang

masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Pokok Obligasi yang hadir dalam RUPO dengan memperhatikan ayat 10.4 huruf i Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan.


(iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pokok Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit ½ (satu per dua) dari jumlah Pokok Obligasi yang hadir dalam RUPO, dengan memperhatikan ayat 10.4 huruf i Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan.

(iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO ketiga.

(v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pokok Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah Pokok Obligasi yang hadir dalam RUPO dengan memperhatikan ayat 10.4 huruf i Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan.

c. Bila RUPO dimintakan oleh Otoritas Jasa Keuangan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan kuorum kehadiran dan keputusan sebagai berikut: (i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah Pokok Obligasi yang masih

194

belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah Pokok Obligasi yang hadir dalam RUPO, dengan memperhatikan ayat 10.4 huruf i Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan.


(iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah Pokok Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit ½ (satu per dua) dari jumlah Pokok Obligasi yang hadir dalam RUPO, dengan memperhatikan ayat 10.4 huruf i Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan.

(iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) diatas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO ketiga.

(v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah Pokok Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit ½ (satu per dua) dari jumlah Pokok Obligasi yang hadir dalam RUPO dengan memperhatikan ayat 10.4 huruf i Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan.

6.6. RUPO yang diadakan untuk tujuan selain memutuskan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, diselenggarakan dengan ketentuan kuorum kehadiran dan keputusan sebagai berikut:

a. dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Pokok Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Pokok Obligasi yang hadir dalam RUPO, dengan memperhatikan ayat 10.4 huruf i Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan.

b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua. c. RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat)

dari jumlah Pokok Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Pokok Obligasi yang hadir dalam RUPO, dengan memperhatikan ayat 10.4 huruf i Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan.

d. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO ketiga. e. RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari

jumlah Pokok Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak, dengan memperhatikan ayat 10.4 huruf i Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan.

6.7. Perseroan, Wali Amanat dan Pemegang Obligasi harus tunduk, patuh dan terikat pada keputusan-keputusan yang diambil oleh Pemegang Obligasi dalam RUPO.

6.8. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 16 ayat 16.2. Perjanjian Perwaliamanatan.

6.9. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan tersebut yang berlaku.

JAMINAN Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus, namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan pasal 1132 kitab Undang-Undang hukum perdata Indonesia. Hak Pemegang Obligasi adalah paripassu tanpa preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI 8.1. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi

dan atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pemegang Obligasi yang berhak mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.

8.2. Daftar Pemegang Obligasi memperoleh pembayaran denda sebesar persentase Bunga Obligasi yang berlaku ditambah 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi masing-masing Seri Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, apabila terdapat keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi.

8.3. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, kecuali Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPO dengan memuat agenda yang diminta dengan melampirkan fotocopy KTUR dari KSEI yang diperoleh melalui Pemegang Rekening dan memperlihatkan asli KTUR kepada Wali Amanat, dengan ketentuan terhitung sejak diterbitkannya KTUR, Obligasi akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Obligasi oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.

8.4. RUPO diselenggarakan pada setiap waktu menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, antara lain untuk maksud-maksud sebagai berikut: a. Menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan atau kepada Wali Amanat atau untuk memberikan pengarahan kepada Wali

Amanat atau untuk mengambil tindakan lain;

195

belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah Pokok Obligasi yang hadir dalam RUPO, dengan memperhatikan ayat 10.4 huruf i Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan.


(iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah Pokok Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit ½ (satu per dua) dari jumlah Pokok Obligasi yang hadir dalam RUPO, dengan memperhatikan ayat 10.4 huruf i Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan.

(iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) diatas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO ketiga.

(v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah Pokok Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit ½ (satu per dua) dari jumlah Pokok Obligasi yang hadir dalam RUPO dengan memperhatikan ayat 10.4 huruf i Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan.

6.6. RUPO yang diadakan untuk tujuan selain memutuskan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, diselenggarakan dengan ketentuan kuorum kehadiran dan keputusan sebagai berikut:

a. dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Pokok Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Pokok Obligasi yang hadir dalam RUPO, dengan memperhatikan ayat 10.4 huruf i Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan.

b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua. c. RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat)

dari jumlah Pokok Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Pokok Obligasi yang hadir dalam RUPO, dengan memperhatikan ayat 10.4 huruf i Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan.

d. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO ketiga. e. RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari

jumlah Pokok Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak, dengan memperhatikan ayat 10.4 huruf i Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan.

6.7. Perseroan, Wali Amanat dan Pemegang Obligasi harus tunduk, patuh dan terikat pada keputusan-keputusan yang diambil oleh Pemegang Obligasi dalam RUPO.

6.8. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 16 ayat 16.2. Perjanjian Perwaliamanatan.

6.9. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan tersebut yang berlaku.

JAMINAN Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus, namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan pasal 1132 kitab Undang-Undang hukum perdata Indonesia. Hak Pemegang Obligasi adalah paripassu tanpa preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI 8.1. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi

dan atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pemegang Obligasi yang berhak mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.

8.2. Daftar Pemegang Obligasi memperoleh pembayaran denda sebesar persentase Bunga Obligasi yang berlaku ditambah 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi masing-masing Seri Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, apabila terdapat keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi.

8.3. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, kecuali Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPO dengan memuat agenda yang diminta dengan melampirkan fotocopy KTUR dari KSEI yang diperoleh melalui Pemegang Rekening dan memperlihatkan asli KTUR kepada Wali Amanat, dengan ketentuan terhitung sejak diterbitkannya KTUR, Obligasi akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Obligasi oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.

8.4. RUPO diselenggarakan pada setiap waktu menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, antara lain untuk maksud-maksud sebagai berikut: a. Menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan atau kepada Wali Amanat atau untuk memberikan pengarahan kepada Wali

Amanat atau untuk mengambil tindakan lain;

b. Memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;

c. Mengambil tindakan lain yang dikuasakan untuk diambil oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk tetapi tidak terbatas pada mengubah Perjanjian Perwaliamanatan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku atau menentukan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan dan Peraturan Bapepam dan LK No. VI.C.4;

d. Mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, jumlah pokok Obligasi, tingkat bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi;

e. Mengambil keputusan yang diperlukan sehubungan dengan maksud Perseroan atau Wali Amanat untuk melakukan pembatalan pendaftaran Obligasi di KSEI sesuai dengan ketentuan peraturan pasar modal dan KSEI;

f. Mengambil keputusan sehubungan dengan terjadinya kejadian kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan termasuk untuk menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian dan akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;

g. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat Perjanjian Perwaliamanatan atau peraturan perundang-undangan; dan

h. Mengambil keputusan sehubungan tentang terjadinya peristiwa force majeure dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara Perseroan dan Wali Amanat.

PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK)

Dalam hal Perseroan melakukan Pembelian Kembali Obligasi maka berlaku ketentuan sebagai berikut : 1. 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan, Perseroan dari waktu ke waktu dapat melakukan pembelian kembali untuk sebagian

atau seluruh Obligasi sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan Perseroan mempunyai hak untuk memberlakukan pembelian kembali tersebut untuk dimiliki sementara lalu dijual kembali atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar atau sebagai pelunasan Obligasi. Khusus untuk pembelian kembali sebagai pelunasan harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan pembelian kembali dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek.

2. Pembelian kembali hanya dapat dilakukan jika Perseroan tidak melakukan kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan kecuali telah mendapat persetujuan RUPO.

3. Perseroan dilarang melakukan pembelian kembali jika pelaksanaan pembelian kembali tersebut dapat mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

4. Pembelian kembali hanya dapat dilakukan oleh Perseroan kepada pihak yang tidak terafiliasi kecuali terhadap Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia.

5. Perseroan wajib mengumumkan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional mengenai rencana dilakukannya pembelian kembali Obligasi selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal permulaan penawaran pembelian Obligasi, dengan ketentuan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum dilaksanakannya pengumuman dalam surat kabar, Perseroan wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana pembelian kembali Obligasi tersebut.

6. Pengumuman tersebut harus mencantumkan : i. Periode penawaran pembelian kembali Obligasi dimana Pemegang Obligasi dapat mengajukan penawaran jual atas sejumlah

Obligasi yang dimilikinya dengan menyebutkan harga yang dikehendakinya kepada Perseroan; ii. Jumlah dana maksimal yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi;

iii. Kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali; iv. Harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali; v. Tata cara penyelesaian pembelian kembali;

vi. Persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual dan tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;

vii. Tanggal pembayaran pembelian kembali Obligasi tersebut dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sejak tanggal terakhir periode penawaran pembelian kembali Obligasi (selanjutnya disebut ”Tanggal Pembayaran Pembelian Kembali”);

viii. Tata cara pembelian kembali Obligasi ; ix. Hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi.

7. Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual kepada Perseroan pada periode penawaran wajib melampirkan : i. Konfirmasi Tertulis dari KSEI mengenai jumlah Obligasi yang akan dijual yang tidak dapat dipindahbukukan antar Rekening

Efek sampai dengan Tanggal Pembayaran Pembelian Kembali; ii. Bukti jati diri pada saat melakukan penawaran jual;

iii. Pernyataan bahwa Obligasi yang akan dijual oleh Pemegang Obligasi kepada Perseroan bebas dari segala sengketa/tuntutan/ikatan jaminan dan tidak dapat diperjual belikan oleh Pemegang Obligasi sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dipindahbukukan antar Rekening Efek sampai dengan Tanggal Pembayaran Pembelian Kembali.

8. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap pihak yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali.

9. Perseroan tidak berkewajiban untuk membeli seluruh Obligasi yang ditawarkan oleh Pemegang Obligasi untuk dibeli kembali pada periode penawaran pembelian kembali Obligasi, apabila harga penawaran jual yang ditawarkan oleh Pemegang Obligasi tersebut melampaui target harga yang diharapkan oleh Perseroan sebagaimana tersebut dalam ayat 5.16 angka 6 sub iv Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

196

10. Perseroan wajib menjaga rahasia kepada pihak manapun atas semua informasi mengenai penawaran jual Obligasi yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi selama periode penawaran pembelian kembali Obligasi.

11. Perseroan dapat melakukan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat 5.16 angka 6 sub iv Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ketentuan sebagai berikut: i. Jumlah pembelian kembali Obligasi tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Pokok Obligasi yang masih terutang dalam

periode 1 (satu) tahun setelah tanggal penjatahan; ii. Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan merupakan milik Afiliasi Perseroan (kecuali Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan

Afiliasi Negara Republik Indonesia); dan iii. Obligasi yang dibeli kembali tersebut hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali, dan wajib dilaporkan

kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi. 12. Selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi sebagaimana diatur dalam ayat 5.16

angka 1 sampai dengan angka 10 Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan, Perseroan wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan, Wali Amanat, Bursa Efek dan KSEI serta mengumumkan dalam 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional perihal pelaksanaan pembelian kembali Obligasi tersebut. Dalam pengumuman tersebut harus dicantumkan : i. Jumlah nominal Obligasi yang dibeli kembali dengan menjelaskan jumlah nominal Obligasi yang telah dilunasi dan/atau jumlah

nominal Obligasi yang dibeli kembali untuk disimpan; ii. Harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan iii. Jjumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi.

13. Perseroan wajib melaporkan kepada Wali Amanat dan KSEI mengenai Obligasi yang dimiliki Perseroan untuk disimpan, dalam waktu 5 (lima) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal Daftar Pemegang Rekening yang berhak atas Bunga Obligasi, dengan memperhatikan peraturan KSEI.

14. Obligasi milik Perseroan yang merupakan hasil pembelian kembali dan/atau milik Afiliasi Perseroan kecuali Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia, tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam korum kehadiran suatu RUPO.

15. Dalam hal Obligasi dilunasi sebagian, maka Perseroan akan menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi yang baru kepada KSEI untuk ditukarkan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi yang lama pada hari yang sama dengan tanggal pelunasan sebagian Obligasi, dengan jumlah Pokok Obligasi yang masih terutang setelah dikurangi jumlah Obligasi yang telah dilunasi sebagian tersebut.

16. Dalam hal terdapat lebih dari satu obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan, maka pembelian kembali obligasi dilakukan dengan mendahulukan obligasi yang tidak dijamin;

17. Dalam hal terdapat lebih dari satu obligasi yang tidak dijamin, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut;

18. Dalam hal terdapat jaminan atas seluruh obligasi, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali obligasi tersebut;

19. Pembelian kembali oleh Perseroan mengakibatkan : - hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, Hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak

memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau - pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan

hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

PEMBERITAHUAN

Semua pemberitahuan dari satu pihak kepada pihak lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dianggap telah dilakukan dengan sah dan dengan sebagaimana mestinya apabila ditandatangani oleh pihak yang berwenang, pihak-pihak mana akan ditentukan bersama antara Perseroan dan Wali Amanat dan disampaikan kepada alamat tersebut di bawah ini, yang tertera disamping nama pihak yang bersangkutan, dan diberikan secara tertulis, ditandatangani serta disampaikan dengan pos tercatat atau disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima atau dengan faksimili. Perseroan : Nama : PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) Alamat Kantor Pusat : Gedung Sahid Sudirman Center, Lantai 47-48


Telepon : (021) 8082 5288 Faksimili : (021) 8082 5258 Untuk perhatian : Direktur Keuangan

197

10. Perseroan wajib menjaga rahasia kepada pihak manapun atas semua informasi mengenai penawaran jual Obligasi yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi selama periode penawaran pembelian kembali Obligasi.

11. Perseroan dapat melakukan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat 5.16 angka 6 sub iv Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ketentuan sebagai berikut: i. Jumlah pembelian kembali Obligasi tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Pokok Obligasi yang masih terutang dalam

periode 1 (satu) tahun setelah tanggal penjatahan; ii. Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan merupakan milik Afiliasi Perseroan (kecuali Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan

Afiliasi Negara Republik Indonesia); dan iii. Obligasi yang dibeli kembali tersebut hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali, dan wajib dilaporkan

kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi. 12. Selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi sebagaimana diatur dalam ayat 5.16

angka 1 sampai dengan angka 10 Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan, Perseroan wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan, Wali Amanat, Bursa Efek dan KSEI serta mengumumkan dalam 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional perihal pelaksanaan pembelian kembali Obligasi tersebut. Dalam pengumuman tersebut harus dicantumkan : i. Jumlah nominal Obligasi yang dibeli kembali dengan menjelaskan jumlah nominal Obligasi yang telah dilunasi dan/atau jumlah

nominal Obligasi yang dibeli kembali untuk disimpan; ii. Harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan iii. Jjumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi.

13. Perseroan wajib melaporkan kepada Wali Amanat dan KSEI mengenai Obligasi yang dimiliki Perseroan untuk disimpan, dalam waktu 5 (lima) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal Daftar Pemegang Rekening yang berhak atas Bunga Obligasi, dengan memperhatikan peraturan KSEI.

14. Obligasi milik Perseroan yang merupakan hasil pembelian kembali dan/atau milik Afiliasi Perseroan kecuali Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia, tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam korum kehadiran suatu RUPO.

15. Dalam hal Obligasi dilunasi sebagian, maka Perseroan akan menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi yang baru kepada KSEI untuk ditukarkan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi yang lama pada hari yang sama dengan tanggal pelunasan sebagian Obligasi, dengan jumlah Pokok Obligasi yang masih terutang setelah dikurangi jumlah Obligasi yang telah dilunasi sebagian tersebut.

16. Dalam hal terdapat lebih dari satu obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan, maka pembelian kembali obligasi dilakukan dengan mendahulukan obligasi yang tidak dijamin;

17. Dalam hal terdapat lebih dari satu obligasi yang tidak dijamin, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut;

18. Dalam hal terdapat jaminan atas seluruh obligasi, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali obligasi tersebut;

19. Pembelian kembali oleh Perseroan mengakibatkan : - hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, Hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak

memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau - pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan

hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

PEMBERITAHUAN

Semua pemberitahuan dari satu pihak kepada pihak lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dianggap telah dilakukan dengan sah dan dengan sebagaimana mestinya apabila ditandatangani oleh pihak yang berwenang, pihak-pihak mana akan ditentukan bersama antara Perseroan dan Wali Amanat dan disampaikan kepada alamat tersebut di bawah ini, yang tertera disamping nama pihak yang bersangkutan, dan diberikan secara tertulis, ditandatangani serta disampaikan dengan pos tercatat atau disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima atau dengan faksimili. Perseroan : Nama : PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) Alamat Kantor Pusat : Gedung Sahid Sudirman Center, Lantai 47-48


Telepon : (021) 8082 5288 Faksimili : (021) 8082 5258 Untuk perhatian : Direktur Keuangan

Wali Amanat : Nama : PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Alamat : Plaza Mandiri Lantai 22

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38 Jakarta 12190

Telepon : (021) 5268216, 5245161 Faksimili : (021) 5268201 Untuk perhatian : International Banking & Financial Institutions Group

: Apabila salah satu pihak mengalami perubahan alamat, maka pihak yang mengalami perubahan alamat tersebut wajib memberitahukan kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sejak terjadinya perubahan alamat tersebut. HUKUM YANG BERLAKU

Seluruh perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan Obligasi berada dan tunduk di bawah hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia.

198

XVIII. KETERANGAN MENGENAI PEMERINGKATAN OBLIGASI A. HASIL PEMERINGKATAN Sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-42/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 Perihal Perubahan Peraturan No. IX.C.1 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan Peraturan No. IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, Perseroan telah melakukan pemeringkatan Obligasi yang dilaksanakan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Berdasarkan hasil pemeringkatan atas obligasi sesuai dengan surat Pefindo No.1471/PEF-Dir/RC/IX/2016 tanggal 6 September 2016, hasil pemeringkatan atas Obligasi ini adalah :

idAAA (Triple A)

Hasil pemeringkatan tersebut berlaku untuk periode 6 September 2016 sampai dengan 1 September 2017. Lembaga Pemeringkat Efek dalam hal ini Pefindo tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka I UUPM. B. SKALA PEMERINGKATAN EFEK UTANG JANGKA PANJANG idAAA Efek Hutang dengan peringkat idAAA merupakan Efek Hutang dengan peringkat tertinggi dari Pefindo yang didukung oleh

kemampuan Obligor yang superior relatif dibanding entitas Indonesia lainnya untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.

idAA Efek Hutang dengan peringkat idAA memiliki kualitas kredit sedikit dibawah peringkat tertinggi, didukung oleh kemampuan

Obligor yang sangat kuat untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, relatif dibanding entitas Indonesia lainnya.

idA Efek Hutang dengan peringkat idA memiliki dukungan kemampuan Obligor yang kuat dibanding entitas Indonesia lainnya untuk

memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, namun cukup peka terhadap perubahan keadaan yang merugikan.

idBBB Efek Hutang dengan peringkat idBBB didukung oleh kemampuan Obligor yang memadai relatif dibanding entitas Indonesia

lainnya untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, namun kemampuan tersebut dapat diperlemah oleh perubahan keadaan bisnis dan perekonomian yang merugikan.

idBB Efek Hutang dengan peringkat idBB menunjukkan dukungan kemampuan Obligor yang agak lemah relatif dibanding entitas

Indonesia lainnya untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, serta peka terhadap keadaan bisnis dan perekonomian yang tidak menentu dan merugikan.

idB Efek Hutang dengan peringkat idB menunjukkan parameter perlindungan yang sangat lemah. Walaupun Obligor masih memiliki

kemampuan untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya, namun adanya perubahan keadaan bisnis dan perekonomian yang merugikan akan memperburuk kemampuan tersebut untuk memenuhi kewajiban finansialnya.

idCCC Efek Hutang dengan peringkat idCCC menunjukkan Efek Hutang yang tidak mampu lagi memenuhi kewajiban finansialnya, serta

hanya bergantung kepada perbaikan keadaan eksternal. idD Efek Hutang dengan peringkat idD menandakan Efek Hutang yang macet atau Perseroannya sudah berhenti berusaha. Sebagai tambahan, tanda Tambah (+) atau Kurang (-) dapat dicantumkan dengan peringkat mulai dari "AA" hingga "CCC". Tanda Tambah (+) menunjukkan bahwa suatu kategori peringkat lebih mendekati kategori peringkat di atasnya. Tanda Kurang (-) menunjukkan suatu kategori peringkat tetap lebih baik dari kategori peringkat di bawahnya, walaupun semakin mendekati. C. RATING RATIONALE Pefindo menegaskan peringkat “idAAA” untuk Perseroan dan Obligasi I/2014 yang sudah beredar. Pefindo juga memberikan peringkat “idAAA” untuk rencana emisi Obligasi Berkelanjutan I/2016 dengan nilai sebesar-besarnya mencapai Rp30 triliun. Prospek dari peringkat Perseroan adalah “stabil”. Peringkat tersebut mencerminkan status Perseroan sebagai badan usaha milik pemerintah yang sangat penting (critical), potensi permintaan yang besar terhadap pembiayaan infrastruktur, tingkat permodalan yang sangat kuat, dan indikator profitabilitas yang kuat. Namun peringkat tersebut dibatasi oleh terbatasnya proyek infrastruktur yang layak secara komersial, dan profil pembiayaan yang terkonsentrasi.

199

XVIII. KETERANGAN MENGENAI PEMERINGKATAN OBLIGASI A. HASIL PEMERINGKATAN Sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-42/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 Perihal Perubahan Peraturan No. IX.C.1 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan Peraturan No. IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, Perseroan telah melakukan pemeringkatan Obligasi yang dilaksanakan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Berdasarkan hasil pemeringkatan atas obligasi sesuai dengan surat Pefindo No.1471/PEF-Dir/RC/IX/2016 tanggal 6 September 2016, hasil pemeringkatan atas Obligasi ini adalah :

idAAA (Triple A)

Hasil pemeringkatan tersebut berlaku untuk periode 6 September 2016 sampai dengan 1 September 2017. Lembaga Pemeringkat Efek dalam hal ini Pefindo tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka I UUPM. B. SKALA PEMERINGKATAN EFEK UTANG JANGKA PANJANG idAAA Efek Hutang dengan peringkat idAAA merupakan Efek Hutang dengan peringkat tertinggi dari Pefindo yang didukung oleh

kemampuan Obligor yang superior relatif dibanding entitas Indonesia lainnya untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.

idAA Efek Hutang dengan peringkat idAA memiliki kualitas kredit sedikit dibawah peringkat tertinggi, didukung oleh kemampuan

Obligor yang sangat kuat untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, relatif dibanding entitas Indonesia lainnya.

idA Efek Hutang dengan peringkat idA memiliki dukungan kemampuan Obligor yang kuat dibanding entitas Indonesia lainnya untuk

memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, namun cukup peka terhadap perubahan keadaan yang merugikan.

idBBB Efek Hutang dengan peringkat idBBB didukung oleh kemampuan Obligor yang memadai relatif dibanding entitas Indonesia

lainnya untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, namun kemampuan tersebut dapat diperlemah oleh perubahan keadaan bisnis dan perekonomian yang merugikan.

idBB Efek Hutang dengan peringkat idBB menunjukkan dukungan kemampuan Obligor yang agak lemah relatif dibanding entitas

Indonesia lainnya untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, serta peka terhadap keadaan bisnis dan perekonomian yang tidak menentu dan merugikan.

idB Efek Hutang dengan peringkat idB menunjukkan parameter perlindungan yang sangat lemah. Walaupun Obligor masih memiliki

kemampuan untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya, namun adanya perubahan keadaan bisnis dan perekonomian yang merugikan akan memperburuk kemampuan tersebut untuk memenuhi kewajiban finansialnya.

idCCC Efek Hutang dengan peringkat idCCC menunjukkan Efek Hutang yang tidak mampu lagi memenuhi kewajiban finansialnya, serta

hanya bergantung kepada perbaikan keadaan eksternal. idD Efek Hutang dengan peringkat idD menandakan Efek Hutang yang macet atau Perseroannya sudah berhenti berusaha. Sebagai tambahan, tanda Tambah (+) atau Kurang (-) dapat dicantumkan dengan peringkat mulai dari "AA" hingga "CCC". Tanda Tambah (+) menunjukkan bahwa suatu kategori peringkat lebih mendekati kategori peringkat di atasnya. Tanda Kurang (-) menunjukkan suatu kategori peringkat tetap lebih baik dari kategori peringkat di bawahnya, walaupun semakin mendekati. C. RATING RATIONALE Pefindo menegaskan peringkat “idAAA” untuk Perseroan dan Obligasi I/2014 yang sudah beredar. Pefindo juga memberikan peringkat “idAAA” untuk rencana emisi Obligasi Berkelanjutan I/2016 dengan nilai sebesar-besarnya mencapai Rp30 triliun. Prospek dari peringkat Perseroan adalah “stabil”. Peringkat tersebut mencerminkan status Perseroan sebagai badan usaha milik pemerintah yang sangat penting (critical), potensi permintaan yang besar terhadap pembiayaan infrastruktur, tingkat permodalan yang sangat kuat, dan indikator profitabilitas yang kuat. Namun peringkat tersebut dibatasi oleh terbatasnya proyek infrastruktur yang layak secara komersial, dan profil pembiayaan yang terkonsentrasi.

Perseroan adalah badan usaha milik negara yang didirikan sebagai katalis dalam percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia dengan menyediakan sumber pendanaan alternatif untuk pembiayaan proyek dan mempromosikan skema kerjasama pemerintah dan swasta (public private partnership atau PPP). Perseroan sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia, dan mempekerjakan 214 karyawan per 30 Juni 2016. Perseroan memiliki 30% kepemilikan saham di PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF, mendapat peringkat idAAA/stabil) yang juga bergerak dalam bidang pembiayaan infrastruktur. Faktor yang mendukung peringkat di atas adalah: Status Perseroan sebagai badan usaha milik pemerintah yang sangat penting. Pefindo menilai adanya tingkat dukungan yang sangat kuat dari pemerintah terhadap Perseroan, mengingat fungsinya yang sangat penting. Perseroan memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan pemerintah mengingat fungsi khususnya untuk mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia. Di samping melakukan pembiayaan bersama dengan kreditur lain, Perseroan juga dapat memberikan pembiayaan jangka panjang secara langsung untuk berbagai proyek infrastruktur. Perseroan juga dapat berfungsi sebagai investor permodalan dalam proyek infrastruktur. Pefindo menilai ada kemungkinan Perseroan akan bertransformasi menjadi lembaga khusus untuk pembiayaan infrastruktur yang didukung oleh regulasi khusus. Penyertaan modal Pemerintah kepada Perseroan tergolong yang terbesar di antara badan usaha milik negara lainnya. Sepanjang tahun 2009 – 2015, Perseroan telah menerima suntikan modal sebesar Rp24,4 triliun dari Pemerintah, termasuk Rp18,4 triliun di akhir tahun 2015 yang berasal dari pengalihan aset Pusat Investasi Pemerintah (PIP). Dengan investasi Pemerintah yang masif di Perseroan dan peran yang sangat penting dalam mendorong pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan perekonomian nasional, Pefindo menilai dukungan yang sangat kuat dari Pemerintah terhadap Perseroan akan berlanjut dalam jangka panjang. Potensi permintaan yang besar terhadap pembiayaan infrastruktur. Pefindo menilai pembiayaan infrastruktur memiliki potensi permintaan yang besar, mengingat terbatasnya pembangunan infrastruktur di Indonesia selama ini. Untuk tahun 2015 – 2019, kebutuhan investasi untuk pembangunan infrastruktur diperkirakan mencapai Rp5.521 triliun. Dari jumlah tersebut, hanya sekitar 50% yang dapat dibiayai oleh anggaran Pemerintah, dan sisanya harus dibiayai oleh sektor swasta dan badan usaha milik negara. Per Januari 2016, Perseroan memiliki rencana pembiayaan sebesar Rp14,1 triliun. Di samping memberikan pembiayaan, Perseroan juga dapat melakukan kegiatan fasilitasi atas penyiapan proyek infrastruktur sehingga proyek tersebut menjadi layak di mata calon investor. Mengingat permintaan terhadap pembiayaan infrastruktur terkendala oleh terbatasnya proyek yang layak, Pefindo menilai Perseroan akan memiliki peran yang vital dalam menyiapkan proyek infrastruktur, khususnya proyek-proyek yang terkait dengan rencana pemerintah. Tingkat permodalan yang sangat kuat. Pefindo menilai profil permodalan Perseroan berada di tingkat yang sangat kuat untuk mendukung potensi pertumbuhan usaha ke depan. Dengan suntikan modal yang berkelanjutan dan akumulasi laba, Perseroan memiliki basis ekuitas yang sangat besar mencapai Rp26,1 triliun per 1H2016, naik dari Rp25,4 triliun per FY2015. Rasio utang terhadap modal (DER, termasuk pembiayaan penerusan atau channeling) berada di tingkat yang sangat konservatif sebesar 0,3x per 1H2016 dan FY2015, turun dari 0,9x per FY2014. Walaupun memiliki rencana pertumbuhan pembiayaan yang tinggi, Pefindo memperkirakan Perseroan akan mempertahankan tingkat permodalan yang sangat kuat dengan DER terjaga di tingkat yang konservatif di bawah 3,0x dalam jangka menengah. Tingkat profitabilitas yang kuat. Indikator profitabilitas Perseroan berada di tingkat yang kuat seiring dengan kenaikan volume pembiayaan dan profil sumber pendanaan yang menguntungkan dengan adanya dukungan permodalan yang kuat dari pemerintah. Pendapatan bunga bersih di 1H2016 mencapai Rp885,1 miliar, dibandingkan dengan Rp521,9 miliar per FY2015. Dengan model usaha yang fokus pada nasabah korporasi, Perseroan dapat menjaga tingkat efisiensi usaha yang sangat baik dengan margin laba usaha mencapai 74,7% per 1H2016, naik dari 51,8% di FY2015. Hasilnya, laba bersih Perseroan di 1H2016 mencapai Rp688,0 miliar, naik dibandingkan dengan Rp305,4 miliar di FY2015. Walaupun profitabilitas bukanlah target utama Perseroan dalam misinya mengembangkan pembangunan infrastruktur, Pefindo memperkirakan Perseroan akan tetap menjaga tingkat profitabilitas yang sangat kuat dalam jangka menengah. Peringkat tersebut dibatasi oleh: Terbatasnya proyek infrastruktur yang layak untuk dibiayai. Pefindo menilai di tengah tingginya kebutuhan pembangunan infrastruktur, jumlah proyek yang secara komersial dinilai layak untuk dibiayai masih sangat terbatas. Sebagian besar proyek infrastruktur belum dipersiapkan secara optimal dan akibatnya tidak menarik minat calon investor atau kreditur. Di samping itu, belanja Pemerintah untuk proyek infrastruktur diperkirakan akan menurun dalam jangka pendek karena perlambatan pertumbuah perekonomian dan keterbatasan anggaran. Perseroan secara aktif terlibat dalam persiapan proyek infrastruktur, namun jumlah penugasan masih terbatas pada proyek pemerintah, dan penyelesaian kegiatan tersebut dapat memakan waktu yang cukup panjang. Pefindo menilai rencana Perseroan untuk mengembangkan usaha pembiayan infrastruktur sesuai profil risiko yang terukur masih akan terbatas dalam jangka menengah. Profil pembiayaan yang terkonsentrasi. Pefindo menilai profil pembiayaan Perseroan terpapar pada risiko konsentrasi. Dengan piutang pembiayaan sebesar Rp21,5 triliun berasal dari hanya 66 debitur dan profil sektor infrastruktur yang dianggap cukup berisiko, pelemahan kinerja dari beberapa debitur saja dapat mengganggu kualitas aset Perseroan secara substansial. Seiring dengan fokus Perseroan akan tetap pada sektor infrastruktur berskala besar, Pefindo menilai profil pembiayaan Perseroan akan tetap terkonsentrasi dalam jangka menengah.

200

PERSEROAN AKAN MELAKUKAN PEMERINGKATAN ATAS OBLIGASI SETIAP 1 (SATU) TAHUN SEKALI SELAMA KEWAJIBAN ATAS OBLIGASI TERSEBUT BELUM LUNAS, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN BAPEPAM NO.IX.C.11 LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAPEPAM DAN LK NO. KEP-712/BL/2012 TANGGAL 26 DESEMBER 2012 TENTANG PEMERINGKATAN ATAS EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK.

PERSEROAN WAJIB MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS OBLIGASI KEPADA OJK PALING LAMBAT 10 (SEPULUH) HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERINGKAT TERAKHIR SAMPAI DENGAN PERSEROAN TELAH MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT DENGAN OBLIGASI YANG DITERBITKAN, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN NO. IX.C.11 LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAPEPAM DAN LK NO. KEP-712/BL/2012 TANGGAL 26 DESEMBER 2012 TENTANG PEMERINGKATAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK.

201

PERSEROAN AKAN MELAKUKAN PEMERINGKATAN ATAS OBLIGASI SETIAP 1 (SATU) TAHUN SEKALI SELAMA KEWAJIBAN ATAS OBLIGASI TERSEBUT BELUM LUNAS, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN BAPEPAM NO.IX.C.11 LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAPEPAM DAN LK NO. KEP-712/BL/2012 TANGGAL 26 DESEMBER 2012 TENTANG PEMERINGKATAN ATAS EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK.

PERSEROAN WAJIB MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS OBLIGASI KEPADA OJK PALING LAMBAT 10 (SEPULUH) HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERINGKAT TERAKHIR SAMPAI DENGAN PERSEROAN TELAH MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT DENGAN OBLIGASI YANG DITERBITKAN, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN NO. IX.C.11 LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAPEPAM DAN LK NO. KEP-712/BL/2012 TANGGAL 26 DESEMBER 2012 TENTANG PEMERINGKATAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK.

XIX. ANGGARAN DASAR Anggaran Dasar yang tercantum dalam Prospektus ini merupakan Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir berdasarkan Akta Pendirian No. 17 tanggal 26 Februari 2009 dibuat di hadapan Lolani Kurniati Irdham-Idroes, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, juncto Akta No. 50 tanggal 23 Desember 2015 juncto Akta No. 13 tanggal 21 Maret 2016 juncto Akta No. 34 tanggal 20 Oktober 2016 yang ketiganya dibuat dihadapan Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Utara.

Nama dan tempat kedudukan Pasal 1

1. Perseroan terbatas ini bernama Perusahaan Perseroan (persero) PT Sarana Multi Infrastruktur atau disingkat PT Sarana Multi Infrastruktur

(Persero), (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut "Perseroan"), berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat. 2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, di wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang dltetapkan oleh Direksi

dengan persetujuan Dewan Komisaris.

Jangka waktu berdirinya Perseroan Pasal 2

Perseroan ini dimulai sejak tanggal Anggaran Dasar ini mendapat pengesahan dari pihak yang berwenang dan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah mendorong percepatan penyediaan lainnya untuk mewujudkan peningkatan investasi dalam bidang

infrastruktur melalui kemitraan dengan pihak swasta dan/atau lembaga keuangan multilateral. 2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melakukan :

a. Kerja sama dengan pihak swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Pemenintah Daerah maupun lembaga keuangan multilateral dalam rangka pendirian perusahaan yang khusus bergerak di bidang pembiayaan infrastruktur,

b. Kegiatan pembiayaan bidang infrastruktur termasuk pembiayaan yang dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan kepada pihak swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk dalam bentuk: 1) penyertaan modal baik secara langsung atau dalam bentuk konversi pinjaman menjadi penyertaan modal; 2) pinjaman maupun kegiatan pemberian dukungan kredit untuk pembiayaan infrastruktur.

c. Pengembangan kemitraan dan/atau kerja sama dengan pihak ketiga dalam mendorong percepatan pembangunan infrastruktur; d. Penyediaan jasa pendukung untuk investor baik investor domestik maupun investor asing seperti konsultasi investasi dan aktivitas

lainnya untuk mewujudkan peningkatan investasi dalam bidang infrastruktur; e. Kegiatan penelitian dan pengembangan serta sosialisasi terkait kegiatan infrastruktur; f. Pengelolaan dana dalam rangka optimalisasi dana pembiayaan infrastruktur; g. Kegiatan jasa konsultasi, termasuk dalam bentuk fasilitasi penyiapan dan pengembangan proyek kerjasama Pemerintah dengan badan

usaha dalam penyediaan infrastruktur; h. Kegiatan penerbitan surat utang dalam rangka pembiayaan pembangunan infrastruktur; i. Kegiatan terkait upaya penyelamatan pembiayaan yang antara lain meliputi:

1) Pengambilalihan kepemilikan atas agunan, baik semua maupun sebagian, dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada perusahaan, dengan ketentuan agunan tersebut wajib dicairkan secepatnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

2) Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara yang berasal dari konversi utang menjadi saham kepada debitur atau pihak terkait lainnya untuk mengatasi akibat kegagalan kredit, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

j. Kegiatan lainnya terkait upaya percepatan pembangunan infrastruktur.

ModaI Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan ditetapkan sebesar Rp50.000.000.000.000,- (lima puluh triliun Rupiah) terbagi atas 50.000.000 (lima puluh juta)

lembar saham, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah). 2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan/diambil bagian oleh Negara Republik Indonesia sebanyak 24.356.600 (dua puluh empat juta

tiga ratus lima puluh enam ribu enam ratus) lembar saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp24.356.600.000.000,- (dua puluh empat triliun tiga ratus lima puluh enam miliar enam ratus juta Rupiah).

3. Sebesar 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini atau seluruhnya berjumlah Rp24.356.600.000.000,- (dua puluh empat triliun tiga ratus lima puluh enam miliar enam ratus juta Rupiah) telah disetor penuh oleh Negara Republik Indonesia dengan cara berikut : a. sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) telah disetor sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2007, tanggal

10 Desember 2007, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 75 Tahun 2008 tanggal 16 Desember 2008. b. sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) telah disetor sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 85 Tahun 2010, tanggal

22 Desember 2010. c. sebesar Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah) telah disetor sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 104 Tahun 2012, tanggal

14 Desember 2012.

202

d. Sebesar Rp 2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah) telah disetor penuh oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2015 tanggal 12 Agustus 2015.

e. Sebesar Rp 18.356.600.000.000,- (delapan belas triliun tiga ratus lima puluh enam miliar enam ratus juta Rupiah) telah disetor penuh oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 95 Tahun 2015 tanggal 14 Desember 2015.

4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan menurut kebutuhan Perseroan dengan syarat, jumlah dan harga berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham atas usul Direksi setelah mendapatkan tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris dengan ketentuan harga tersebut tidak di bawah pari.

5. Seluruh saham yang dikeluarkan untuk penambahan modal harus terlebih dahulu ditawarkan kepada setiap Pemegang Saham seimbang dengan pemilikan saham.

6. Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini tidak berlaku dalam hal pengeluaran saham : a. ditujukan kepada karyawan Perseroan; b. ditujukan kepada pemegang obligasi atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan

Rapat Umum Pemegang Saham; atau c. dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui Rapat Umum Pemegang Saham.

7. Dalam hal Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini tidak menggunakan hak untuk membeli dan membayar lunas saham yang dibeli dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penawaran dan hal tersebut tidak dinyatakan sampai dengan lewatnya batas waktu 14 (empat belas) hari tersebut, Perseroan dapat menawarkan sisa saham yang tidak diambil bagian tersebut kepada Pemegang Saham lain.

8. Dalam hal Pemegang Saham·lain sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini tidak menggunakan hak untuk membeli dan membayar lunas saham yang dibeli dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penawaran, Perseroan dapat menawarkan sisa saham yang tidak diambil bagian tersebut kepada pihak ketiga.

9. Rapat Umum Pemegang Saham dapat menetapkan untuk menawarkan jumlah saham tertentu kepada karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf a Pasal ini dalam jangka waktu tertentu.

10. Dalam hal karyawan tidak menggunakan haknya untuk mengambil bagian saham dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 9 Pasal ini, saham yang tidak diambil bagian oleh karyawan tersebut dapat ditawarkan kepada Pemegang Saham dan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan dalam Pasal ini, sepanjang dinyatakan dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

Saham Pasal 5

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.

Perseroan hanya mengakui 1 (satu) orang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari suatu saham. 2. Jikalau suatu saham pindah tangan karena warisan atau didasarkan sebab-sebab lain menjadi milik dari lebih 1 (satu) orang, maka mereka

yang memiliki bersama-sama tersebut diwajibkan untuk menunjuk seorang diantara mereka dan yang ditunjuk itulah yang dicatat sebagai wakil mereka bersama dalam Daftar Pemegang Saham, yang berhak untuk mempergunakan hak-hak yang diberikan oleh hukum kepada saham tersebut.

3. Selama ketentuan pada ayat 2 Pasal ini belum dilaksanakan, maka hak-hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut tidak dapat dijalankan, sedangkan pembayaran dividen atas saham itu ditangguhkan.

4. Setiap Pemegang Saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar Perseroan dan semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat saham dan surat keterangan kepemilikan saham

Pasal 6

1. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham atau surat keterangan kepemilikan saham. 2. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sehelai surat saham. 3. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh 1 (satu) Pemegang Saham. 4. Pada surat saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan :

a. Nama dan alamat Pemegang Saham; b. Nomor surat saham; c. Tanggal pengeluaran surat saham; d. Nilai nominal saham.

5. Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan : a. Nama dan alamat Pemegang Saham; b. Nomor surat kolektif saham; c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham; d. Nilai nominal saham dan nilai kolektif saham; e. Jumlah saham dan nomor surat saham yang bersangkutan.

6. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan kepemilikan saham yang dikeluarkan oleh Perseroan.

7. Pada surat keterangan kepemilikan saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan : a. Nama dan alamat Pemegang Saham; b. Tanggal pengeluaran surat keterangan; c. Jumlah saham yang bersangkutan dan nilai nominal setiap saham;

8. Surat saham, surat kolektif saham, dan surat keterangan kepemilikan saham harus ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama, atau apabila Direktur Utama berhalangan, oleh salah seorang Direktur bersama-sama dengan Komisaris Utama, atau apabila Komisaris utama berhalangan, oleh Direktur Utama bersama-sama dengan salah seorang anggota Dewan Komisaris.

203

d. Sebesar Rp 2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah) telah disetor penuh oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2015 tanggal 12 Agustus 2015.

e. Sebesar Rp 18.356.600.000.000,- (delapan belas triliun tiga ratus lima puluh enam miliar enam ratus juta Rupiah) telah disetor penuh oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 95 Tahun 2015 tanggal 14 Desember 2015.

4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan menurut kebutuhan Perseroan dengan syarat, jumlah dan harga berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham atas usul Direksi setelah mendapatkan tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris dengan ketentuan harga tersebut tidak di bawah pari.

5. Seluruh saham yang dikeluarkan untuk penambahan modal harus terlebih dahulu ditawarkan kepada setiap Pemegang Saham seimbang dengan pemilikan saham.

6. Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini tidak berlaku dalam hal pengeluaran saham : a. ditujukan kepada karyawan Perseroan; b. ditujukan kepada pemegang obligasi atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan

Rapat Umum Pemegang Saham; atau c. dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui Rapat Umum Pemegang Saham.

7. Dalam hal Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini tidak menggunakan hak untuk membeli dan membayar lunas saham yang dibeli dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penawaran dan hal tersebut tidak dinyatakan sampai dengan lewatnya batas waktu 14 (empat belas) hari tersebut, Perseroan dapat menawarkan sisa saham yang tidak diambil bagian tersebut kepada Pemegang Saham lain.

8. Dalam hal Pemegang Saham·lain sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini tidak menggunakan hak untuk membeli dan membayar lunas saham yang dibeli dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penawaran, Perseroan dapat menawarkan sisa saham yang tidak diambil bagian tersebut kepada pihak ketiga.

9. Rapat Umum Pemegang Saham dapat menetapkan untuk menawarkan jumlah saham tertentu kepada karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf a Pasal ini dalam jangka waktu tertentu.

10. Dalam hal karyawan tidak menggunakan haknya untuk mengambil bagian saham dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 9 Pasal ini, saham yang tidak diambil bagian oleh karyawan tersebut dapat ditawarkan kepada Pemegang Saham dan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan dalam Pasal ini, sepanjang dinyatakan dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

Saham Pasal 5

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.

Perseroan hanya mengakui 1 (satu) orang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari suatu saham. 2. Jikalau suatu saham pindah tangan karena warisan atau didasarkan sebab-sebab lain menjadi milik dari lebih 1 (satu) orang, maka mereka

yang memiliki bersama-sama tersebut diwajibkan untuk menunjuk seorang diantara mereka dan yang ditunjuk itulah yang dicatat sebagai wakil mereka bersama dalam Daftar Pemegang Saham, yang berhak untuk mempergunakan hak-hak yang diberikan oleh hukum kepada saham tersebut.

3. Selama ketentuan pada ayat 2 Pasal ini belum dilaksanakan, maka hak-hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut tidak dapat dijalankan, sedangkan pembayaran dividen atas saham itu ditangguhkan.

4. Setiap Pemegang Saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar Perseroan dan semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat saham dan surat keterangan kepemilikan saham

Pasal 6

1. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham atau surat keterangan kepemilikan saham. 2. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sehelai surat saham. 3. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh 1 (satu) Pemegang Saham. 4. Pada surat saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan :

a. Nama dan alamat Pemegang Saham; b. Nomor surat saham; c. Tanggal pengeluaran surat saham; d. Nilai nominal saham.

5. Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan : a. Nama dan alamat Pemegang Saham; b. Nomor surat kolektif saham; c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham; d. Nilai nominal saham dan nilai kolektif saham; e. Jumlah saham dan nomor surat saham yang bersangkutan.

6. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan kepemilikan saham yang dikeluarkan oleh Perseroan.

7. Pada surat keterangan kepemilikan saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan : a. Nama dan alamat Pemegang Saham; b. Tanggal pengeluaran surat keterangan; c. Jumlah saham yang bersangkutan dan nilai nominal setiap saham;

8. Surat saham, surat kolektif saham, dan surat keterangan kepemilikan saham harus ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama, atau apabila Direktur Utama berhalangan, oleh salah seorang Direktur bersama-sama dengan Komisaris Utama, atau apabila Komisaris utama berhalangan, oleh Direktur Utama bersama-sama dengan salah seorang anggota Dewan Komisaris.

Pengganti surat saham Pasal 7

1. Apabila surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi, maka atas permintaan mereka yang berkepentingan Perseroan akan mengeluarkan

pengganti surat saham. 2. Surat saham aslinya kemudian dimusnahkan dan oleh Direksi dibuat berita acara untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham

berikutnya. 3. Apabila surat saham hilang, maka atas permintaan tertulis dari mereka yang berkepentingan, Perseroan akan mengeluarkan pengganti

surat saham setelah menurut pendapat Direksi kehilangan itu cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus.

4. Setelah pengganti surat saham tersebut dikeluarkan, maka surat aslinya tidak berlaku lagi terhadap Perseroan. 5. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu ditanggung oleh Pemegang Saham yang berkepentingan. 6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4 dan ayat 5 Pasal ini mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran

pengganti surat kolektif saham.

Daftar pemegang saham dan daftar khusus Pasal 8

1. Direksi mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus, serta menyediakannya di tempat kedudukan Perseroan

agar dapat dilihat oleh para Pemegang Saham. 2. Dalam Daftar Pemegang Saham dicatat :

a. Nama dan alamat para Pemegang Saham; b. Jumlah, nomor, dan tanggal perolehan saham yang dimiliki para Pemegang Saham; c. Jumlah yang disetor atas setiap saham; d. Nama dan alamat dari orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima

jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut; e. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang; f. Perubahan kepemilikan saham, jika ada; dan g. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi.

3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham dan/atau perubahan kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.

4. Pemegang Saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal dengan surat yang disertai tanda penerimaan kepada Direksi. Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala panggilan dan pemberitahuan kepada Pemegang Saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat Pemegang Saham yang paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham.

5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya. 6. Setiap Pemegang Saham berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus pada waktu jam kerja Kantor Perseroan.

Pemindahan hak atas saham Pasal 9

1. Pemindahan hak atas saham berdasarkan akta pemindahan hak. 2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini tidak berlaku dalam hal pemindahan hak atas saham yang terjadi karena hukum,

yaitu beralih berdasarkan titel umum. 3. Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada Perseroan. 4. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari :

a. Rapat Umum Pemegang Saham; dan b. instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut.

5. Pemegang Saham yang hendak memindahkan sahamnya dengan cara penjualan harus menawarkan terlebih dahulu secara tertulis kepada Pemegang Saham lain dengan menyebutkan syarat, jumlah dan harga penjualan serta memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut.

6. Para Pemegang Saham lainnya berhak membeli saham yang ditawarkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penawaran sesuai dengan perimbangan jumlah saham yang dimiliki masing-masing.

7. Pemegang Saham yang menawarkan sahamnya sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini, berhak menarik kembali penawaran tersebut setelah lewatnya jangka waktu yang dimaksud pada ayat 6 Pasal ini.

8. Keharusan menawarkan saham kepada Pemegang Saham lain hanya dapat dilakukan satu kali. 9. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi. 10. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari Rapat tersebut, pemindahan hak atas saham tidak

diperkenankan. 11. Segala tindakan pemindahan hak atas saham yang bertentangan dengan Pasal ini, membawa akibat bahwa hak-hak yang diberikan oleh

hukum atas saham tersebut tidak dapat dijalankan, sedangkan pembayaran dividen atas saham itu ditangguhkan.

Direksi Pasal 10

1. Perseroan dipimpin dan dikelola oleh suatu Direksi yang beranggotakan paling banyak 5 (lima) orang Direktur, seorang diantaranya

diangkat sebagai Direktur Utama. 2. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5

(lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah : a. Dinyatakan pailit;

204

b. Menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris atau anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan atau perum dinyatakan pailit; atau

c. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan. 3. Selain persyaratan sebagaimana tersebut pada ayat 2 Pasal ini, harus pula memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh instansi teknis

berdasarkan peraturan perundang-undangan. 4. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini, dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon

anggota Direksi dan surat tersebut disimpan oleh Perseroan. 5. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini pengangkatan anggota Direksi dilakukan dengan

memperhatikan keahlian, pengalaman serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundangan. 6. Pengangkatan anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini batal karena hukum sejak

saat anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut. 7. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. 8. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi juga menetapkan saat mulai

berlakunya pengangkatan dan pemberhentian tersebut. 9. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tidak menetapkan, maka pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi tersebut mulai

berlaku sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham. 10. Dalam hal pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dilakukan melalui keputusan Pemegang Saham di luar Rapat Umum

Pemegang Saham, maka mulai berlakunya pengangkatan dan pemberhentian tersebut dimuat dalam keputusan Pemegang Saham tersebut.

11. Dalam hal keputusan Pemegang Saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham tidak menetapkan, maka pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi tersebut berlaku sejak keputusan Pemegang Saham tersebut ditetapkan.

12. Anggota Direksi diangkat dari calon yang diusulkan oleh para Pemegang Saham dan pencalonan tersebut mengikat bagi Rapat Umum Pemegang Saham.

13. Masa jabatan anggota Direksi ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. 14. Dalam hal masa jabatan anggota Direksi berakhir dan Rapat Umum Pemegang Saham belum dapat menetapkan penggantinya, maka

tugas-tugas anggota Direksi yang kosong tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pengisian jabatan anggota Direksi yang kosong. 15. Rapat Umum Pemegang Saham dapat memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya. 16. Alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 15 Pasal ini dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, anggota

Direksi yang bersangkutan antara lain: a. Tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen; b. Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik; c. Tldak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar; d. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau Negara; e. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai anggota Direksi Badan Usaha Milik

Negara; f. Dinyatakan bersalah dengan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; g. Mengundurkan diri.

17. Disamping alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 16 huruf a sampai dengan 9 Pasal ini, Direksi dapat diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat oleh Rapat Umum Pemegang Saham demi kepentingan dan tujuan Perseroan.

18. Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat 16 huruf a, b, c, d, e dan ayat 17 Pasal ini diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.

19. Rencana pemberhentian sewaktu-waktu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 15 Pasal ini diberitahukan kepada anggota Direksi yang bersangkutan secara lisan atau tertulis oleh Pemegang Saham.

20. Dalam hal pemberhentian dilakukan di luar Rapat Umum Pemegang Saham, maka pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat 18 Pasal ini disampaikan secara tertulis kepada Pemegang Saham dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak anggota Direksi yang bersangkutan diberitahu sebagaimana dimaksud pada ayat 19 Pasal ini.

21. Dalam hal anggota Direksi yang diberhentikan telah melakukan pembelaan diri atau menyatakan tidak berkeberatan atas rencana pemberhentiannya pada saat diberitahukan, maka ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 20 Pasal ini dianggap telah terpenuhi.

22. Dalam hal pemberhentian dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat 18 Pasal ini dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dengan mengabaikan ketentuan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 20 Pasal ini.

23. Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat 19 Pasal ini masih dalam proses, maka anggota Direksi yang bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya.

24. Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 16 huruf d dan f Pasal ini merupakan pemberhentian dengan tidak hormat. 25. Antara para anggota Direksi dan antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris dilarang memiliki hubungan keluarga sampai

dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan. 26. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat 25 Pasal ini, Rapat Umum Pemegang Saham berwenang memberhentikan

salah seorang di antara mereka. 27. Anggota Direksi diberi gaji dan tunjangan/fasilitas termasuk santunan purna jabatan yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh Rapat Umum

Pemegang Saham dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. 28. Dalam hal terjadi kekosongan jabatan anggota Direksi, diatur ketentuan sebagai berikut :

a. Rapat Umum Pemegang Saham dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal terjadi kekosongan sudah harus diselenggarakan untuk mengisi kekosongan tersebut.

b. Selama jabatan anggota Direksi kosong dan/atau Rapat Umum Pemegang Saham belum mengisi jabatan anggota Direksi yang kosong sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini, maka Dewan Komisaris menunjuk salah seorang anggota Direksi lainnya, atau Rapat Umum Pemegang Saham dapat menunjuk pihak lain untuk sementara menjalankan tugas anggota Direksi yang kosong tersebut dengan kewajiban, tugas, dan kewenangan yang sama.

c. Dalam hal kekosongan jabatan anggota Direksi disebabkan karena berakhirnya masa jabatan dan Rapat Umum Pemegang Saham belum menetapkan anggota Direksi baru, maka anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya tersebut dapat ditetapkan oleh Rapat

205

b. Menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris atau anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan atau perum dinyatakan pailit; atau

c. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan. 3. Selain persyaratan sebagaimana tersebut pada ayat 2 Pasal ini, harus pula memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh instansi teknis

berdasarkan peraturan perundang-undangan. 4. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini, dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon

anggota Direksi dan surat tersebut disimpan oleh Perseroan. 5. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini pengangkatan anggota Direksi dilakukan dengan

memperhatikan keahlian, pengalaman serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundangan. 6. Pengangkatan anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini batal karena hukum sejak

saat anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut. 7. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. 8. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi juga menetapkan saat mulai

berlakunya pengangkatan dan pemberhentian tersebut. 9. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tidak menetapkan, maka pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi tersebut mulai

berlaku sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham. 10. Dalam hal pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dilakukan melalui keputusan Pemegang Saham di luar Rapat Umum

Pemegang Saham, maka mulai berlakunya pengangkatan dan pemberhentian tersebut dimuat dalam keputusan Pemegang Saham tersebut.

11. Dalam hal keputusan Pemegang Saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham tidak menetapkan, maka pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi tersebut berlaku sejak keputusan Pemegang Saham tersebut ditetapkan.

12. Anggota Direksi diangkat dari calon yang diusulkan oleh para Pemegang Saham dan pencalonan tersebut mengikat bagi Rapat Umum Pemegang Saham.

13. Masa jabatan anggota Direksi ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. 14. Dalam hal masa jabatan anggota Direksi berakhir dan Rapat Umum Pemegang Saham belum dapat menetapkan penggantinya, maka

tugas-tugas anggota Direksi yang kosong tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pengisian jabatan anggota Direksi yang kosong. 15. Rapat Umum Pemegang Saham dapat memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya. 16. Alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 15 Pasal ini dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, anggota

Direksi yang bersangkutan antara lain: a. Tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen; b. Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik; c. Tldak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar; d. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau Negara; e. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai anggota Direksi Badan Usaha Milik

Negara; f. Dinyatakan bersalah dengan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; g. Mengundurkan diri.

17. Disamping alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 16 huruf a sampai dengan 9 Pasal ini, Direksi dapat diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat oleh Rapat Umum Pemegang Saham demi kepentingan dan tujuan Perseroan.

18. Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat 16 huruf a, b, c, d, e dan ayat 17 Pasal ini diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.

19. Rencana pemberhentian sewaktu-waktu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 15 Pasal ini diberitahukan kepada anggota Direksi yang bersangkutan secara lisan atau tertulis oleh Pemegang Saham.

20. Dalam hal pemberhentian dilakukan di luar Rapat Umum Pemegang Saham, maka pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat 18 Pasal ini disampaikan secara tertulis kepada Pemegang Saham dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak anggota Direksi yang bersangkutan diberitahu sebagaimana dimaksud pada ayat 19 Pasal ini.

21. Dalam hal anggota Direksi yang diberhentikan telah melakukan pembelaan diri atau menyatakan tidak berkeberatan atas rencana pemberhentiannya pada saat diberitahukan, maka ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 20 Pasal ini dianggap telah terpenuhi.

22. Dalam hal pemberhentian dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat 18 Pasal ini dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dengan mengabaikan ketentuan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 20 Pasal ini.

23. Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat 19 Pasal ini masih dalam proses, maka anggota Direksi yang bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya.

24. Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 16 huruf d dan f Pasal ini merupakan pemberhentian dengan tidak hormat. 25. Antara para anggota Direksi dan antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris dilarang memiliki hubungan keluarga sampai

dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan. 26. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat 25 Pasal ini, Rapat Umum Pemegang Saham berwenang memberhentikan

salah seorang di antara mereka. 27. Anggota Direksi diberi gaji dan tunjangan/fasilitas termasuk santunan purna jabatan yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh Rapat Umum

Pemegang Saham dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. 28. Dalam hal terjadi kekosongan jabatan anggota Direksi, diatur ketentuan sebagai berikut :

a. Rapat Umum Pemegang Saham dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal terjadi kekosongan sudah harus diselenggarakan untuk mengisi kekosongan tersebut.

b. Selama jabatan anggota Direksi kosong dan/atau Rapat Umum Pemegang Saham belum mengisi jabatan anggota Direksi yang kosong sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini, maka Dewan Komisaris menunjuk salah seorang anggota Direksi lainnya, atau Rapat Umum Pemegang Saham dapat menunjuk pihak lain untuk sementara menjalankan tugas anggota Direksi yang kosong tersebut dengan kewajiban, tugas, dan kewenangan yang sama.

c. Dalam hal kekosongan jabatan anggota Direksi disebabkan karena berakhirnya masa jabatan dan Rapat Umum Pemegang Saham belum menetapkan anggota Direksi baru, maka anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya tersebut dapat ditetapkan oleh Rapat

Umum Pemegang Saham, untuk sementara menjalankan tugas anggota Direksi yang kosong tersebut dengan kewajiban dan kewenangan yang sama sampai dengan diangkatnya anggota Direksi yang definitif.

d. Pelaksana tugas anggota Direksi yang kosong sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c, selain anggota Direksi yang masih menjabat, memperoleh gaji dan tunjangan/fasilitas yang sama dengan anggota Direksi yang kosong tersebut, tidak termasuk santunan purna jabatan.

29. Apabila pada suatu waktu oleh sebab apapun seluruh jabatan anggota Direksi Perseroan kosong, maka : a. Dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi kekosongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham

untuk mengisi kekosongan jabatan Direksi tersebut. b. Selama jabatan itu kosong dan Rapat Umum Pemegang Saham belum mengisi jabatan Direksi yang kosong sebagaimana dimaksud

pada huruf a ayat ini, maka Dewan Komisaris atau Rapat Umum Pemegang Saham dapat menunjuk pihak lain untuk sementara mengurus Perseroan, dengan kekuasaan dan wewenang yang sama.

c. Dalam hal jabatan Direksi kosong karena berakhirnya masa jabatan dan Rapat Umum Pemegang Saham belum menetapkan penggantinya, maka anggota anggota Direksi yang telah berakhir masa jabatannya tersebut dapat ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk menjalankan pekerjaannya sebagai anggota Direksi dengan kekuasaan dan wewenang yang sama.

d. Bagi pelaksana tugas anggota Direksi yang kosong sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c ayat ini, selain memperoleh gaji dan tunjangan/fasilitas yang sama dengan anggota Direksi yang kosong tersebut, tidak termasuk santunan purna jabatan.

30. Setiap anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya. 31. Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat 30 Pasal ini diberitahukan secara tertulis kepada Perseroan dengan tembusan kepada

Dewan Komisaris dan anggota Direksi lainnya dan disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran diri. 32. Dalam hal pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat 31 Pasal ini, disebutkan tanggal efektif kurang dari 30 (tiga puluh) hari dari

tanggal surat diterima, maka tanggal efektif pengunduran diri dihitung 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat diterima Perseroan. 33. Dalam hal pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat 31 Pasal ini, tidak menyebutkan tanggal efektif pengunduran diri, maka

anggota Direksi tersebut berhenti dengan sendirinya terhitung sejak 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat permohonan pengunduran diri.

34. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tidak memberikan keputusan sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat permohonan pengunduran diri diterima sebagaimana dimaksud dalam ayat 31 dan ayat 32 Pasal ini atau tanggal yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat 32 Pasal ini, maka anggota Direksi yang mengundurkan diri tersebut berhenti dengan sendirinya pada hari ke 31 (tiga puluh satu) sejak tanggal surat permohonan pengunduran diri diterima sebagaimana dimaksud dalam ayat 31 dan ayat 32 Pasal ini atau tanggal yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat 33 Pasal ini.

35. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila a. Meninggal dunia; b. Masa jabatannya berakhir; c. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham; d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-

undangan. 36. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 35 huruf d Pasal ini termasuk tetapi tidak terbatas pada rangkap jabatan yang dilarang dan

pengunduran diri. 37. Bagi anggota Direksi yang berhenti sebelum maupun setelah masa jabatannya berakhir, kecuali berhenti karena meninggal dunia, maka

yang bersangkutan wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas tindakan tindakannya yang belum diterima pertanggungjawabannya oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

38. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh Dewan Komisaris apabila mereka bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini atau terdapat indikasi melakukan kerugian Perseroan atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut : a. Keputusan Dewan Komisaris mengenai pemberhentian sementara anggota Direksi dilakukan sesuai dengan tata cara pengambilan

keputusan Dewan Komisaris. b. Pemberhentian sementara dimaksud harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan yang

menyebabkan tindakan tersebut dengan tembusan kepada Pemegang Saham dan Direksi. c. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat ini disampaikan dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari setelah

ditetapkannya pemberhentian sementara tersebut. d. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara tidak berwenang menjalankan pengurusan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di

dalam maupun di luar pengadilan. e. Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemberhentian sementara dimaksud harus diselenggarakan Rapat

Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan apakah mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan oleh Dewan Komisaris.

f. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada hurut e ayat ini, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.

g. Rapat sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ini dipimpin oleh salah seorang Pemegang Saham yang dipilih oleh dan dan antara Pemegang Saham yang hadir.

h. Dalam hal jangka waktu 30 (tiga puluh) hari telah lewat, Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ini tidak diselenggarakan atau Rapat Umum Pemegang Saham tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal.

i. Keputusan untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara anggota Direksi, dapat pula dilakukan oleh Pemegang Saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham dengan syarat semua Pemegang Saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani keputusan yang bersangkutan dengan tetap memperhatikan ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ini.

j. Dalam hal keputusan untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara anggota Direksi dilakukan di luar Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf i ayat ini, maka anggota Direksi yang bersangkutan diberitahukan secara lisan atau tertulis, dengan diberikan kesempatan untuk menyampaikan pembelaan diri secara tertulis dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan.

206

k. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham atau Pemegang Saham membatalkan pemberhentian sementara atau terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada huruf h ayat ini, maka anggota Direksi yang bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya kembali sebagaimana mestinya.

39. Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu : a. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta; b. Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada Badan Usaha Milik Negara; c. Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan atau daerah; d. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, pengurus partai politik dan/atau calon/anggota

legislatif dan/atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; dan atau e. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

Tugas, wewenang dan kewajiban Direksi

Pasal 11

1. Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, maka : a. Direksi berwenang untuk :

i. Menetapkan kebijakan kepengurusan Perseroan; ii. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi untuk mengambil keputusan

atas nama Direksi atau mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan; iii. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang pekerja Perseroan baik sendiri-sendiri maupun

bersama-sama atau kepada orang lain, untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan; iv. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perseroan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan

penghasilan lain bagi pekerja Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja yang melampaui kewajiban yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham;

v. Mengangkat dan memberhentikan pekerja Perseroan berdasarkan peraturan kepegawaian Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

vi. Mengangkat dan memberhentikan sekretaris Perusahaan; vii. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perseroan, mengikat

Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan, serta mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

b. Direksi berkewajiban untuk : i. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan

usahanya; ii. Menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, dan

perubahannya serta menyampaikannya kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham;

iii. Memberikan penjelasan kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan;

iv. Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, dan Risalah Rapat Direksi; v. Membuat Laporan Tahunan sebagai wujud pertanggungjawaban pengurusan Perseroan, serta dokumen keuangan Perseroan

sebagaimana dlmaksud dalam Undang-Undang tentang Dokumen Perusahaan; vi. Menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkan kepada Akuntan Publik untuk

diaudit; vii. Menyampaikan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan kepada Rapat Umum Pemegang Saham untuk disetujui dan

disahkan, serta laporan mengenai hak-hak Perseroan yang tidak tercatat dalam pembukuan antara lain sebagai akibat penghapusbukuan piutang;

viii. Memberikan penjelasan kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Laporan Tahunan; ix. Menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham kepada Menteri yang

membidangi Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; x. Menyampaikan laporan perubahan susunan Pemegang Saham Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah

kepada Menteri yang membidangi Hukum dan Hak Asasi Manusia; xi. Memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, Risalah Rapat Dewan

Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan, dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf b butir iv dan v ayat ini, dan dokumen Perseroan lainnya;

xii. Menyimpan di tempat kedudukan Perseroan : Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perseroan serta dokumen Perseroan lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf b butir xi ayat ini;

xiii. Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian Intern, terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan, dan pengawasan;

xiv. Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham;

xv. Menyiapkan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan perincian dan tugasnya; xvi. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta anggota Dewan Komisaris dan para Pemegang

Saham;

207

k. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham atau Pemegang Saham membatalkan pemberhentian sementara atau terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada huruf h ayat ini, maka anggota Direksi yang bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya kembali sebagaimana mestinya.

39. Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu : a. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta; b. Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada Badan Usaha Milik Negara; c. Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan atau daerah; d. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, pengurus partai politik dan/atau calon/anggota

legislatif dan/atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; dan atau e. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

Tugas, wewenang dan kewajiban Direksi

Pasal 11

1. Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, maka : a. Direksi berwenang untuk :

i. Menetapkan kebijakan kepengurusan Perseroan; ii. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi untuk mengambil keputusan

atas nama Direksi atau mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan; iii. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang pekerja Perseroan baik sendiri-sendiri maupun

bersama-sama atau kepada orang lain, untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan; iv. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perseroan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan

penghasilan lain bagi pekerja Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja yang melampaui kewajiban yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham;

v. Mengangkat dan memberhentikan pekerja Perseroan berdasarkan peraturan kepegawaian Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

vi. Mengangkat dan memberhentikan sekretaris Perusahaan; vii. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perseroan, mengikat

Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan, serta mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

b. Direksi berkewajiban untuk : i. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan

usahanya; ii. Menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, dan

perubahannya serta menyampaikannya kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham;

iii. Memberikan penjelasan kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan;

iv. Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, dan Risalah Rapat Direksi; v. Membuat Laporan Tahunan sebagai wujud pertanggungjawaban pengurusan Perseroan, serta dokumen keuangan Perseroan

sebagaimana dlmaksud dalam Undang-Undang tentang Dokumen Perusahaan; vi. Menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkan kepada Akuntan Publik untuk

diaudit; vii. Menyampaikan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan kepada Rapat Umum Pemegang Saham untuk disetujui dan

disahkan, serta laporan mengenai hak-hak Perseroan yang tidak tercatat dalam pembukuan antara lain sebagai akibat penghapusbukuan piutang;

viii. Memberikan penjelasan kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Laporan Tahunan; ix. Menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham kepada Menteri yang

membidangi Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; x. Menyampaikan laporan perubahan susunan Pemegang Saham Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah

kepada Menteri yang membidangi Hukum dan Hak Asasi Manusia; xi. Memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, Risalah Rapat Dewan

Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan, dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf b butir iv dan v ayat ini, dan dokumen Perseroan lainnya;

xii. Menyimpan di tempat kedudukan Perseroan : Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perseroan serta dokumen Perseroan lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf b butir xi ayat ini;

xiii. Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian Intern, terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan, dan pengawasan;

xiv. Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham;

xv. Menyiapkan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan perincian dan tugasnya; xvi. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta anggota Dewan Komisaris dan para Pemegang

Saham;

xvii. Menyusun dan menetapkan blue print organisasi Perseroan; xviii. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar ini dan yang ditetapkan

oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan peraturan perundang-undangan. c. Direksi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan Unit Usaha Syariah wajib melakukan pengelolaan usaha berdasarkan prinsip

Syariah dan prinsip kehati-hatian. 3. Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi wajib mencurahkan tenaga, pikiran, perhatian dan pengabdiannya secara penuh pada tugas,

kewajiban dan pencapaian tujuan Perseroan. 4. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan serta

wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran.

5. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan dengan mengindahkan perundang-undangan yang berlaku.

6. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perseroan, kecuali apabila anggota Direksi yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa : a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

7. Tindakan yang dilakukan oleh anggota Direksi di luar yang diputuskan oleh Rapat Direksi menjadi tanggung jawab pribadi yang bersangkutan sampai dengan tindakan dimaksud disetujui oleh Rapat Direksi.

8. Perbuatan-perbuatan Direksi di bawah ini harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris untuk : a. Mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka pendek; b. Mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerjasama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerja

Sama Operasi (KSO), Bangun Guna Serah (Build Operate Transfer/BOT), bangun Milik Serah (Build Own Transfer/ BowT), Bangun Serah Guna (Build Transfer Operate/BTO) dan kerjasama lainnya dengan nilai atau jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham;

c. Menerima atau memberikan pinjaman jangka menengah/panjang, kecuali pinjaman (utang atau piutang) yang timbul karena transaksi bisnis yang merupakan pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat 2 huruf b Anggaran Dasar, dan pinjaman diberikan kepada anak perusahaan Perseroan dengan ketentuan pinjaman kepada anak perusahaan Perseroan dilaporkan kepada Dewan Komisaris;

d. Menghapuskan dari pembukuan piutang macet dan persediaan barang mati; e. Melepaskan aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima)

tahun; f. Menetapkan struktur organisasi.

9. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan atau penjelasan dan dokumen secara lengkap dari Direksi, Dewan Komisaris harus memberikan keputusan sebagaimana dimaksud ayat 8 Pasal ini.

10. Perbuatan-perbuatan di bawah ini hanya dapat dilakukan oleh Direksi setelah mendapat tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris dan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk : a. Mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka menengah/panjang; b. Melakukan penyertaan modal pada perseroan lain; c. Mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan; d. Melepaskan penyertaan modal pada anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan; e. Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, dan pembubaran anak perusahaan dan/atau perusahaan

patungan; f. Mengikat Perseroan sebagai penjamin (borg atau avalist); g. Mengadakan kerjasama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, kerja sarna operasi dan perjanjian kerjasama lainnya dengan

nilai atau jangka waktu melebihi penetapan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 8 huruf b Pasal ini; h. Tidak menagih lagi piutang macet yang telah dihapusbukukan; i. Melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap Perseroan, kecuali aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku

dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun; j. Menetapkan blue print organisasi Perseroan; k. Menetapkan dan mengubah logo Perseroan; l. Melakukan tindakan-tindakan lain dan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini yang belum ditetapkan dalam Rencana

Kerja dan Anggaran Perusahaan; m. Membentuk yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan yang

dapat berdampak bagi Perseroan; n. Pembebanan biaya perseroan yang bersifat tetap dan rutin untuk kegiatan yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan baik yang

berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan; o. Pengusulan wakil Perseroan untuk menjadi calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada perusahaan patungan dan/atau anak

perusahaan yang memberikan kontribusi signifikan kepada Perseroan dan/atau bernilai strategis yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham.

11. a. Penyertaan modal, pendirian anak perusahaan/perusahaan patungan yang dilakukan dalam rangka: i. tender dan/atau untuk melaksanakan proyek-proyek yang diperoleh sepanjang diperlukan; ii. pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 3 ayat 2 huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai

berikut: 1) Penyertaan modal, pendirian anak perusahaan/perusahaan patungan, dengan besaran nilai absolut sampai dengan

Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah) merupakan kewenangan dari Direksi; 2) Penyertaan modal, pendirian anak perusahaan/perusahaan patungan, dengan besaran nilai absolut di atas

Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah) sampai dengan Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) merupakan kewenangan dari Dewan Komisaris;

208

3) Penyertaan modal, pendirian anak perusahaan/perusahaan patungan, dengan besaran nilai absolut di atas Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) merupakan kewenangan dari Rapat Umum Pemegang Saham. Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham diberikan setelah mendapatkan tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris.

a.1 Tindakan pelepasan sebagian atau seluruh penyertaan Modal Perseroan dilakukan berdasarkan persetujuan dari organ Perseroan yang menyetujui tindakan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 11 huruf a.

b. Pengikatan Perseroan sebagai borg/avalist, yang merupakan pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 3 ayat 2 huruf b, tidak memerlukan persetujuan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 8 dan/atau Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 10 Pasal ini.

c. penyelamatan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 2 huruf i tidak memerlukan persetujuan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 8 dan/atau Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 10 Pasal ini.

12. Tindakan-tindakan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 8 huruf b dan ayat 10 huruf 9 Pasal ini sepanjang merupakan pelaksanaan kegiatan usaha utama, tidak memerlukan persetujuan Dewan Komisaris dan/atau Rapat Umum Pemegang Saham.

13. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan atau penjelasan/data tambahan dari Direksi, Dewan Komisaris tidak memberikan tanggapan tertulis, maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat memberikan keputusan tanpa adanya tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris.

14. Direksi wajib meminta persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk : a. mengalihkan kekayaan Perseroan; atau b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan;

yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.

15. Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat 14 huruf a Pasal ini adalah transaksi pengalihan kekayaan bersih Perseroan yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku.

16. Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan sebagai jaminan hutang atau melepaskan hak atas harta kekayaan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat 14 Pasal ini harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri atau diwakili Pemegang Saham yang memiliki paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara tersebut. Dalam hal kuorum kehadiran tidak tercapai, dapat diadakan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dengan kehadiran paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara tersebut.

17. Pengalihan, pelepasan hak atau mengagunkan seluruh atau sebagian besar (i) aktiva tetap yang merupakan barang dagangan, persediaan dan (ii) aktiva tetap atau penyertaan modal Perseroan yang berasal dari penyelamatan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 2 huruf i, tidak memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 10 dan ayat 14.

18. Pengalihan, pelepasan hak atau menjadikan jaminan hutang seluruh atau sebagian besar aktiva tetap yang merupakan aktiva investasi, tidak memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 10 dan ayat 14 Pasal ini.

19. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengurangi pembatasan terhadap tindakan Direksi yang diatur dalam Anggaran Dasar ini atau menentukan pembatasan lain kepada Direksi selain yang diatur dalam Anggaran Dasar ini.

20. Dalam rangka melaksanakan kebijakan kepengurusan Perseroan, apabila tidak ditetapkan lain oleh Direksi, Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan dengan ketentuan semua tindakan Direktur Utama dimaksud telah disetujui oleh Rapat Direksi.

21. Apabila Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama.

22. Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan, maka anggota Direksi yang terlama dalam jabatan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama.

23. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang anggota Direksi yang terlama dalam jabatan, maka anggota Direksi yang terlama dalam jabatan dan yang tertua dalam usia yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama.

24. Dalam hal salah seorang anggota Direksi selain Direktur Utama berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka anggota anggota Direksi lainnya menunjuk salah seorang anggota Direksi untuk melaksanakan tugas-tugas anggota Direksi yang berhalangan tersebut.

25. Direksi untuk perbuatan tertentu atas tanggung jawabnya sendiri, berhak pula mengangkat seseorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya, dengan memberikan kepadanya atau kepada mereka kekuasaan untuk perbuatan tertentu tersebut yang diatur dalam surat kuasa.

26. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang tersebut, maka pembagian tugas dan wewenang di antara Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.

27. Direksi dalam mengurus Perseroan melaksanakan petunjuk yang diberikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar ini.

Rapat Direksi

Pasal 12

1. Segala keputusan Direksi diambil dalam Rapat Direksi. 2. Keputusan dapat pula diambil di luar Rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan. 3. Dalam setiap Rapat Direksi harus dibuat Risalah Rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat Direksi dan seluruh anggota Direksi yang

hadir, yang berisi hal-hal yang dibicarakan (termasuk pernyataan ketidaksetujuan/dissenting opinion anggota Direksi jika ada) dan hal-hal yang diputuskan. Satu salinan Risalah Rapat Direksi agar disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk diketahui.

4. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila : a. dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi; b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih Pemegang Saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau

lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.

209

3) Penyertaan modal, pendirian anak perusahaan/perusahaan patungan, dengan besaran nilai absolut di atas Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) merupakan kewenangan dari Rapat Umum Pemegang Saham. Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham diberikan setelah mendapatkan tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris.

a.1 Tindakan pelepasan sebagian atau seluruh penyertaan Modal Perseroan dilakukan berdasarkan persetujuan dari organ Perseroan yang menyetujui tindakan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 11 huruf a.

b. Pengikatan Perseroan sebagai borg/avalist, yang merupakan pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 3 ayat 2 huruf b, tidak memerlukan persetujuan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 8 dan/atau Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 10 Pasal ini.

c. penyelamatan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 2 huruf i tidak memerlukan persetujuan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 8 dan/atau Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 10 Pasal ini.

12. Tindakan-tindakan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 8 huruf b dan ayat 10 huruf 9 Pasal ini sepanjang merupakan pelaksanaan kegiatan usaha utama, tidak memerlukan persetujuan Dewan Komisaris dan/atau Rapat Umum Pemegang Saham.

13. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan atau penjelasan/data tambahan dari Direksi, Dewan Komisaris tidak memberikan tanggapan tertulis, maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat memberikan keputusan tanpa adanya tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris.

14. Direksi wajib meminta persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk : a. mengalihkan kekayaan Perseroan; atau b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan;

yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.

15. Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat 14 huruf a Pasal ini adalah transaksi pengalihan kekayaan bersih Perseroan yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku.

16. Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan sebagai jaminan hutang atau melepaskan hak atas harta kekayaan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat 14 Pasal ini harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri atau diwakili Pemegang Saham yang memiliki paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara tersebut. Dalam hal kuorum kehadiran tidak tercapai, dapat diadakan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dengan kehadiran paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara tersebut.

17. Pengalihan, pelepasan hak atau mengagunkan seluruh atau sebagian besar (i) aktiva tetap yang merupakan barang dagangan, persediaan dan (ii) aktiva tetap atau penyertaan modal Perseroan yang berasal dari penyelamatan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 2 huruf i, tidak memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 10 dan ayat 14.

18. Pengalihan, pelepasan hak atau menjadikan jaminan hutang seluruh atau sebagian besar aktiva tetap yang merupakan aktiva investasi, tidak memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 10 dan ayat 14 Pasal ini.

19. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengurangi pembatasan terhadap tindakan Direksi yang diatur dalam Anggaran Dasar ini atau menentukan pembatasan lain kepada Direksi selain yang diatur dalam Anggaran Dasar ini.

20. Dalam rangka melaksanakan kebijakan kepengurusan Perseroan, apabila tidak ditetapkan lain oleh Direksi, Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan dengan ketentuan semua tindakan Direktur Utama dimaksud telah disetujui oleh Rapat Direksi.

21. Apabila Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama.

22. Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan, maka anggota Direksi yang terlama dalam jabatan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama.

23. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang anggota Direksi yang terlama dalam jabatan, maka anggota Direksi yang terlama dalam jabatan dan yang tertua dalam usia yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama.

24. Dalam hal salah seorang anggota Direksi selain Direktur Utama berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka anggota anggota Direksi lainnya menunjuk salah seorang anggota Direksi untuk melaksanakan tugas-tugas anggota Direksi yang berhalangan tersebut.

25. Direksi untuk perbuatan tertentu atas tanggung jawabnya sendiri, berhak pula mengangkat seseorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya, dengan memberikan kepadanya atau kepada mereka kekuasaan untuk perbuatan tertentu tersebut yang diatur dalam surat kuasa.

26. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang tersebut, maka pembagian tugas dan wewenang di antara Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.

27. Direksi dalam mengurus Perseroan melaksanakan petunjuk yang diberikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar ini.

Rapat Direksi

Pasal 12

1. Segala keputusan Direksi diambil dalam Rapat Direksi. 2. Keputusan dapat pula diambil di luar Rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan. 3. Dalam setiap Rapat Direksi harus dibuat Risalah Rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat Direksi dan seluruh anggota Direksi yang

hadir, yang berisi hal-hal yang dibicarakan (termasuk pernyataan ketidaksetujuan/dissenting opinion anggota Direksi jika ada) dan hal-hal yang diputuskan. Satu salinan Risalah Rapat Direksi agar disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk diketahui.

4. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila : a. dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi; b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih Pemegang Saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau

lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.

5. Rapat Direksi dianggap sah apabila diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat lain di dalam wilayah Republik Indonesia. 6. Panggilan Rapat Direksi dilakukan secara tertulis oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Perseroan dan disampaikan dalam jangka

waktu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Rapat diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat.

7. Dalam surat panggilan Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 6 Pasal ini harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat. 8. Panggilan Rapat terlebih dahulu tidak disyaratkan apabila semua anggota Direksi hadir dalam Rapat. 9. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota

Direksi atau wakilnya yang sah dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini. 10. Dalam mata acara lain-lain, Rapat Direksi tidak berhak mengambil keputusan kecuali semua anggota Direksi atau wakilnya yang sah, hadir

dan menyetujui penambahan mata acara Rapat. 11. Semua Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama. 12. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur yang khusus ditunjuk untuk maksud itu oleh

Direktur Utama. 13. Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan, maka salah seorang Direktur yang tertua dalam jabatan sebagai anggota Direksi

Perseroan yang memimpin Rapat Direksi. 14. Dalam hal Direktur yang tertua dalam jabatan sebagai anggota Direksi Perseroan lebih dari 1 (satu) orang, maka Direktur yang terlama

dalam jabatan dan yang tertua dalam usia yang bertindak sebagai pimpinan Rapat Direksi. 15. Untuk memberikan suara dalam pengambilan keputusan, seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat hanya oleh anggota Direksi

lainnya berdasarkan kuasa tertulis yang diberikan khusus untuk keperluan itu. 16. Seorang anggota Direksi hanya dapat mewakili seorang anggota Direksi lainnya. 17. Semua keputusan dalam Rapat Direksi diambil dengan musyawarah untuk mufakat. 18. Dalam hal keputusan tidak dapat diambil dengan musyawarah mufakat, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak biasa. 19. Setiap anggota Direksi berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk anggota Direksi yang diwakilinya. 20. Apabila jumlah suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, maka keputusan Rapat adalah yang sesuai dengan pendapat

ketua Rapat dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 6. 21. Dalam hal usulan lebih dari dua alternatif dan hasil pemungutan suara belum mendapatkan satu alternatif dengan suara lebih dari ½ (satu

per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, maka dilakukan pemilihan ulang terhadap dua usulan yang memperoleh suara terbanyak sehingga salah satu usulan memperoleh suara lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.

22. Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui hasil keputusan Rapat. 23. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.

Benturan Kepentingan Pasal 13

1. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila :

a. Terjadi perkara di depan Pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

2. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, yang berhak mewakili Perseroan adalah : a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan yang ditunjuk oleh anggota Direksi lain yang

tidak mempunyai benturan kepentingan; b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau b. Pihak lain yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai

benturan kepentingan dengan Perseroan. 3. Dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan dan tidak ada satupun anggota Dewan Komisaris,

maka Perseroan diwakili oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Dewan Komisaris Pasal 14

1. Dewan Komisaris terdiri atas 1 (satu) orang anggota atau lebih. 2. Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat

bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris. 3. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota maka salah seorang anggota Dewan Komisaris diangkat sebagai

Komisaris Utama. 4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali

dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah : a. Dinyatakan pailit; b. Menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris atau anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan

suatu Perseroan atau Perum dinyatakan pailit; atau c. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

5. Selain persyaratan sebagaimana tersebut pada ayat 4 Pasal ini, harus pula memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh instansi teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan.

6. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini, dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Komisaris dan surat tersebut disimpan oleh Perseroan.

7. Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini, pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan mempertimbangkan integritas, dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perseroan, dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

8. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini, batal karena hukum sejak saat anggota Dewan Komisaris lainnya atau Direksi mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut.

9. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi.

210

10. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. 11. Anggota Dewan Komisaris diangkat dari calon-calon yang diusulkan oleh para Pemegang Saham dan pencalonan tersebut mengikat bagi

Rapat Umum Pemegang Saham. 12. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. 13. Anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dengan

menyebutkan alasannya. 13.A. Apabila seorang anggota Dewan Komisaris berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir maka masa jabatan

penggantinya adalah sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang digantikan. 14. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 13 Pasal ini dilakukan apabila berdasarkan kenyataan,

anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan antara lain: a. Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik; b. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar; c. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau Negara; d. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai anggota Dewan Komisaris Badan

Usaha Milik Negara; e. Dinyatakan bersalah dengan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; f. Mengundurkan diri.

15. Di samping alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 14 huruf a sampai dengan f Pasal ini, anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat oleh Rapat Umum Pemegang Saham demi kepentingan dan tujuan Perseroan.

16. Rencana pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 13 Pasal ini diberitahukan kepada anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan secara lisan atau tertulis oleh Pemegang Saham.

17. Keputusan pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 14 huruf a, b, c, d dan ayat 15 Pasal ini, diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.

18. Dalam hal pemberhentian dilakukan di luar forum Rapat Umum Pemegang Saham, maka pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal ini disampaikan secara tertulis kepada Pemegang Saham dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberitahu sebagaimana dimaksud pada ayat 16 Pasal ini.

19. Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat 13 Pasal ini masih dalam proses, maka anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya.

20. Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 14 huruf c dan e Pasal ini merupakan pemberhentian dengan tidak hormat.

21. Antara para anggota Dewan Komisaris dan antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah atau hubungan karena perkawinan sampai dengan derajat ke-3 (ketiga), baik menurut garis lurus maupun garis ke samping.

22. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat 21 Pasal ini, maka Rapat Umum Pemegang Saham berwenang memberhentikan salah seorang di antara mereka.

23. Anggota Dewan Komisaris diberikan honorarium dan tunjangan/fasilitas termasuk santunan purna jabatan yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

24. Pembagian kerja diantara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka sendiri, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris atas beban Perseroan.

25. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris kosong, maka : a. Rapat Umum Pemegang Saham harus diselenggarakan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi kekosongan,

untuk mengisi kekosongan tersebut; b. Dalam hal kekosongan jabatan disebabkan oleh berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris, maka anggota Dewan

Komisaris yang berakhir masa jabatannya tersebut dapat ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk sementara tetap melaksanakan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris dengan tugas, kewenangan dan kewajiban yang sama.

c. Kepada Pelaksana Tugas anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini, diberikan honorarium dan tunjangan/fasilitas sebagai anggota Dewan Komisaris, kecuali santunan purna jabatan.

26. Apabila karena sebab apapun juga Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Dewan Komisaris, maka : a. Dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi kekosongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham

untuk mengisi kekosongan itu; b. Selama jabatan Dewan Komisaris kosong selain karena berakhirnya masa jabatan, maka Rapat Umum Pemegang Saham menunjuk

seorang atau beberapa orang Pemegang Saham atau pihak lain untuk sementara melaksanakan tugas Dewan Komisaris. c. Dalam hal kekosongan jabatan disebabkan oleh karena berakhirnya masa jabatan, maka anggota Dewan Komisaris yang berakhir

masa jabatannya terse but dapat ditetapkalt oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk sementara tetap melaksanakan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris dengan tugas, kewenangan dan kewajiban yang sama.

d. Kepada Pelaksana Tugas anggota-anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c ayat ini, diberikan honorarium dan tunjangan/fasilitas sebagai anggota Dewan Komisaris, kecuali santunan purna jabatan.

27. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan dengan tembusan kepada Pemegang Saham, anggota Dewan Komisaris lainnya dan Direksi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Apabila dalam surat pengunduran diri disebutkan tanggal efektif kurang dari 30 (tiga puluh) hari dari tanggal surat diterima, maka dianggap tidak menyebutkan tanggal efektif pengunduran diri.

28. Apabila sampai dengan tanggal yang diminta oleh anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat permohonan pengunduran diri diterima dalam hal tidak disebutkan tanggal efektif pengunduran diri, tidak ada keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham, maka anggota Dewan Komisaris tersebut berhenti dengan sendirinya pada tanggal yang diminta tersebut di atas atau dengan lewatnya waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat permohonan pengunduran diri diterima tanpa memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

29. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila a. Meninggal dunia; b. Masa jabatannya berakhir; c. Diberhentikan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham; dan/atau

211

10. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. 11. Anggota Dewan Komisaris diangkat dari calon-calon yang diusulkan oleh para Pemegang Saham dan pencalonan tersebut mengikat bagi

Rapat Umum Pemegang Saham. 12. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. 13. Anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dengan

menyebutkan alasannya. 13.A. Apabila seorang anggota Dewan Komisaris berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir maka masa jabatan

penggantinya adalah sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang digantikan. 14. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 13 Pasal ini dilakukan apabila berdasarkan kenyataan,

anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan antara lain: a. Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik; b. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar; c. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau Negara; d. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai anggota Dewan Komisaris Badan

Usaha Milik Negara; e. Dinyatakan bersalah dengan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; f. Mengundurkan diri.

15. Di samping alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 14 huruf a sampai dengan f Pasal ini, anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat oleh Rapat Umum Pemegang Saham demi kepentingan dan tujuan Perseroan.

16. Rencana pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 13 Pasal ini diberitahukan kepada anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan secara lisan atau tertulis oleh Pemegang Saham.

17. Keputusan pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 14 huruf a, b, c, d dan ayat 15 Pasal ini, diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.

18. Dalam hal pemberhentian dilakukan di luar forum Rapat Umum Pemegang Saham, maka pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal ini disampaikan secara tertulis kepada Pemegang Saham dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberitahu sebagaimana dimaksud pada ayat 16 Pasal ini.

19. Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat 13 Pasal ini masih dalam proses, maka anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya.

20. Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 14 huruf c dan e Pasal ini merupakan pemberhentian dengan tidak hormat.

21. Antara para anggota Dewan Komisaris dan antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah atau hubungan karena perkawinan sampai dengan derajat ke-3 (ketiga), baik menurut garis lurus maupun garis ke samping.

22. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat 21 Pasal ini, maka Rapat Umum Pemegang Saham berwenang memberhentikan salah seorang di antara mereka.

23. Anggota Dewan Komisaris diberikan honorarium dan tunjangan/fasilitas termasuk santunan purna jabatan yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

24. Pembagian kerja diantara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka sendiri, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris atas beban Perseroan.

25. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris kosong, maka : a. Rapat Umum Pemegang Saham harus diselenggarakan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi kekosongan,

untuk mengisi kekosongan tersebut; b. Dalam hal kekosongan jabatan disebabkan oleh berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris, maka anggota Dewan

Komisaris yang berakhir masa jabatannya tersebut dapat ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk sementara tetap melaksanakan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris dengan tugas, kewenangan dan kewajiban yang sama.

c. Kepada Pelaksana Tugas anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini, diberikan honorarium dan tunjangan/fasilitas sebagai anggota Dewan Komisaris, kecuali santunan purna jabatan.

26. Apabila karena sebab apapun juga Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Dewan Komisaris, maka : a. Dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi kekosongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham

untuk mengisi kekosongan itu; b. Selama jabatan Dewan Komisaris kosong selain karena berakhirnya masa jabatan, maka Rapat Umum Pemegang Saham menunjuk

seorang atau beberapa orang Pemegang Saham atau pihak lain untuk sementara melaksanakan tugas Dewan Komisaris. c. Dalam hal kekosongan jabatan disebabkan oleh karena berakhirnya masa jabatan, maka anggota Dewan Komisaris yang berakhir

masa jabatannya terse but dapat ditetapkalt oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk sementara tetap melaksanakan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris dengan tugas, kewenangan dan kewajiban yang sama.

d. Kepada Pelaksana Tugas anggota-anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c ayat ini, diberikan honorarium dan tunjangan/fasilitas sebagai anggota Dewan Komisaris, kecuali santunan purna jabatan.

27. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan dengan tembusan kepada Pemegang Saham, anggota Dewan Komisaris lainnya dan Direksi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Apabila dalam surat pengunduran diri disebutkan tanggal efektif kurang dari 30 (tiga puluh) hari dari tanggal surat diterima, maka dianggap tidak menyebutkan tanggal efektif pengunduran diri.

28. Apabila sampai dengan tanggal yang diminta oleh anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat permohonan pengunduran diri diterima dalam hal tidak disebutkan tanggal efektif pengunduran diri, tidak ada keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham, maka anggota Dewan Komisaris tersebut berhenti dengan sendirinya pada tanggal yang diminta tersebut di atas atau dengan lewatnya waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat permohonan pengunduran diri diterima tanpa memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

29. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila a. Meninggal dunia; b. Masa jabatannya berakhir; c. Diberhentikan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham; dan/atau

d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan lainnya.

30. Ketentuan sebagaimana ayat 29 huruf d Pasal ini termasuk tetapi tidak terbatas pada rangkap jabatan yang dilarang dan pengunduran diri. 31. Bagi anggota Dewan Komisaris yang berhenti sebelum maupun setelah masa jabatannya berakhir kecuali berhenti karena meninggal dunia,

maka yang bersangkutan tetap bertanggung jawab atas tindakan-tindakannya yang belum diterima pertanggungjawabannya oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

32. Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai : a. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta; b. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif

dan/atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; dan atau; c. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

Tugas, wewenang dan kewajiban Dewan Komisaris

Pasal 15

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan serta ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, maka : a. Dewan Komisaris berwenang untuk :

i. Melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga dan memeriksa kekayaan Perseroan;

ii. Memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh Perseroan; iii. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan

Perseroan; iv. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi; v. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri Rapat Dewan

Komisaris; vi. Mengangkat dan memberhentikan sekretaris Dewan Komisaris, jika dianggap perlu; vii. Memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini; viii. Membentuk Komite-komite lain selain Komite Audit, jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan perusahaan; ix. Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perseroan, jika dianggap perlu; x. Melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan

Anggaran Dasar ini; xi. Menghadiri Rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan; xii. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,

Anggaran Dasar, dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham; b. Dewan Komisaris berkewajiban untuk :

i. Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan; ii. Meneliti dan menelaah serta menandatangani Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran

Perusahaan yang disiapkan Direksi, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini; iii. Memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan

Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan mengenai alasan Dewan Komisaris menandatangani Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan;

iv. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perseroan;

v. Melaporkan dengan segera kepada Rapat Umum Pemegang Saham apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan; vi. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan; vii. Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Laporan Tahunan, apabila

diminta; . viii. Menyusun program kerja tahunan dan dimasukkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan;

ix. Membentuk Komite Audit; x. Mengusulkan Akuntan Publik kepada Rapat Umum Pemegang Saham; xi. Membuat risalah Rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya; xii. Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan

lain; xiii. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada Rapat

Umum Pemegang Saham; xiv. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat; sepanjang tidak bertentangan

dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham; 3. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut setiap anggota Dewan Komisaris harus :

a. Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran;

b. Beritikad baik, penuh kehati-hatian dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

4. Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini.

5. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota Dewan Komisaris atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris.

212

6. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini apabila dapat membuktikan : a. Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan

tujuan Perseroan; b. Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan

kerugian; dan c. Telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Rapat Dewan Komisaris

Pasal 16

1. Segala keputusan Dewan Komisaris diambil dalam Rapat Dewan Komisaris. 2. Keputusan dapat pula diambil di luar Rapat Dewan Komisaris sepanjang seluruh anggota Dewan Komisaris setuju tentang cara dan materi

yang diputuskan. 3. Dalam setiap Rapat Dewan Komisaris harus dibuat risalah Rapat yang berisi hal-hal yang dibicarakan (termasuk pendapat

berbeda/dissenting opinion anggota Dewan Komisaris, jika ada) dan hal-hal yang diputuskan. 4. Risalah Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini ditandatanganl oleh Ketua Rapat dan seluruh anggota Komisaris yang hadir

dalam Rapat. 5. Asli Risalah Rapat Dewan Komisaris disampaikan kepada Direksi untuk disimpan dan dipelihara, sedangkan Dewan Komisaris menyimpan

salinannya. 6. Rapat Dewan Komisaris dianggap sah apabila diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat lain di dalam wilayah Republik

Indonesia. 7. Dewan Komisaris mengadakan Rapat paling sedikit setiap bulan sekali, dalam Rapat tersebut Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi. 8. Dewan Komisaris dapat mengadakan Rapat sewaktu-waktu atas permintaan 1 (satu) atau beberapa anggota Dewan Komisaris, permintaan

Direksi, atau atas permintaan tertulis dari 1 (satu) atau beberapa Pemegang Saham yang mewakili sekurang-kurangnya 1/10 (satu per sepuluh) dari jumlah saham dengan hak suara, dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.

9. Panggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan secara tertulis oleh Komisaris Utama atau oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Rapat diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat.

10. Panggilan Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 9 Pasal ini harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat. 11. Panggilan Rapat tersebut tidak disyaratkan apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir dalam Rapat. 12. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri atau diwakili oleh lebih dari ½ (satu

per dua) jumlah anggota Dewan Komisaris. 13. Dalam mata acara lain-lain, Rapat Dewan Komisaris tidak berhak mengambil keputusan kecuali semua anggota Dewan Komisaris atau

wakilnya yang sah, hadir dan menyetujui penambahan mata acara Rapat. 14. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan kuasa tertulis

yang diberikan khusus untuk keperluan itu. 15. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat mewakili seorang anggota Dewan Komisaris lainnya. 16. Semua Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama. 17. Dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya

yang ditunjuk oleh Komisaris Utama. 18. Dalam hal Komisaris Utama tidak melakukan penunjukan, maka anggota Dewan Komisaris yang paling lama menjabat sebagai anggota

Dewan Komisaris bertindak sebagai pimpinan Rapat Dewan Komisaris. 19. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang paling lama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris lebih dari satu orang, maka anggota

Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 18 Pasal ini yang tertua dalam usia bertindak sebagai pimpinan Rapat. 20. Semua keputusan dalam Rapat Dewan Komisaris diambil dengan musyawarah untuk mufakat. 21. Apabila melalui musyawarah tidak tercapai mufakat, maka keputusan Rapat Dewan Komisaris diambil dengan suara terbanyak biasa. 22. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara ditambah 1 (satu) suara untuk anggota Dewan Komisaris yang

diwakilinya. 23. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama bannyaknya, maka keputusan Rapat adalah yang sama dengan pendapat pimpinan

Rapat, dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat 4, 5 dan 6, kecuali mengenai diri orang, pengambilan keputusan Rapat dilakukan dengan pemilihan secara tertutup.

24. Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui hasil keputusan Rapat. 25. Dalam hal usulan lebih dari dua alternatif dan hasil pemungutan suara belum mendapatkan satu alternatif dengan suara lebih dari ½ (satu


26. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.

Pasal 16A

1. Dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha pembiayaan infrastruktur berdasarkan prinsip syariah, Rapat Umum Pemegang Saham mengangkat Dewan Pengawas Syariah setelah mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.

2. Dewan Pengawas Syariah terdiri atas 1 (satu) orang anggota atau lebih. 3. Dewan Pengawas Syariah terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Pengawas Syariah

tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Pengawas Syariah. 4. Dalam hal Dewan Pengawas Syariah terdiri dari lebih dari 1 (satu) orang anggota maka salah seorang Dewan Pengawas Syariah diangkat

sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah. 5. Persyaratan anggota Dewan Pengawas Syariah diatur dan ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia dan dilakukan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6. Dewan Pengawas Syariah mempunyai tugas dan fungsi utama :

a. Sebagai perwakilan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia yang ditempatkan pada Perseroan;

213

6. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini apabila dapat membuktikan : a. Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan

tujuan Perseroan; b. Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan

kerugian; dan c. Telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Rapat Dewan Komisaris

Pasal 16

1. Segala keputusan Dewan Komisaris diambil dalam Rapat Dewan Komisaris. 2. Keputusan dapat pula diambil di luar Rapat Dewan Komisaris sepanjang seluruh anggota Dewan Komisaris setuju tentang cara dan materi

yang diputuskan. 3. Dalam setiap Rapat Dewan Komisaris harus dibuat risalah Rapat yang berisi hal-hal yang dibicarakan (termasuk pendapat

berbeda/dissenting opinion anggota Dewan Komisaris, jika ada) dan hal-hal yang diputuskan. 4. Risalah Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini ditandatanganl oleh Ketua Rapat dan seluruh anggota Komisaris yang hadir

dalam Rapat. 5. Asli Risalah Rapat Dewan Komisaris disampaikan kepada Direksi untuk disimpan dan dipelihara, sedangkan Dewan Komisaris menyimpan

salinannya. 6. Rapat Dewan Komisaris dianggap sah apabila diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat lain di dalam wilayah Republik

Indonesia. 7. Dewan Komisaris mengadakan Rapat paling sedikit setiap bulan sekali, dalam Rapat tersebut Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi. 8. Dewan Komisaris dapat mengadakan Rapat sewaktu-waktu atas permintaan 1 (satu) atau beberapa anggota Dewan Komisaris, permintaan

Direksi, atau atas permintaan tertulis dari 1 (satu) atau beberapa Pemegang Saham yang mewakili sekurang-kurangnya 1/10 (satu per sepuluh) dari jumlah saham dengan hak suara, dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.

9. Panggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan secara tertulis oleh Komisaris Utama atau oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Rapat diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat.

10. Panggilan Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 9 Pasal ini harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat. 11. Panggilan Rapat tersebut tidak disyaratkan apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir dalam Rapat. 12. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri atau diwakili oleh lebih dari ½ (satu

per dua) jumlah anggota Dewan Komisaris. 13. Dalam mata acara lain-lain, Rapat Dewan Komisaris tidak berhak mengambil keputusan kecuali semua anggota Dewan Komisaris atau

wakilnya yang sah, hadir dan menyetujui penambahan mata acara Rapat. 14. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan kuasa tertulis

yang diberikan khusus untuk keperluan itu. 15. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat mewakili seorang anggota Dewan Komisaris lainnya. 16. Semua Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama. 17. Dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya

yang ditunjuk oleh Komisaris Utama. 18. Dalam hal Komisaris Utama tidak melakukan penunjukan, maka anggota Dewan Komisaris yang paling lama menjabat sebagai anggota

Dewan Komisaris bertindak sebagai pimpinan Rapat Dewan Komisaris. 19. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang paling lama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris lebih dari satu orang, maka anggota

Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 18 Pasal ini yang tertua dalam usia bertindak sebagai pimpinan Rapat. 20. Semua keputusan dalam Rapat Dewan Komisaris diambil dengan musyawarah untuk mufakat. 21. Apabila melalui musyawarah tidak tercapai mufakat, maka keputusan Rapat Dewan Komisaris diambil dengan suara terbanyak biasa. 22. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara ditambah 1 (satu) suara untuk anggota Dewan Komisaris yang

diwakilinya. 23. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama bannyaknya, maka keputusan Rapat adalah yang sama dengan pendapat pimpinan

Rapat, dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat 4, 5 dan 6, kecuali mengenai diri orang, pengambilan keputusan Rapat dilakukan dengan pemilihan secara tertutup.

24. Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui hasil keputusan Rapat. 25. Dalam hal usulan lebih dari dua alternatif dan hasil pemungutan suara belum mendapatkan satu alternatif dengan suara lebih dari ½ (satu


26. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.

Pasal 16A

1. Dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha pembiayaan infrastruktur berdasarkan prinsip syariah, Rapat Umum Pemegang Saham mengangkat Dewan Pengawas Syariah setelah mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.

2. Dewan Pengawas Syariah terdiri atas 1 (satu) orang anggota atau lebih. 3. Dewan Pengawas Syariah terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Pengawas Syariah

tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Pengawas Syariah. 4. Dalam hal Dewan Pengawas Syariah terdiri dari lebih dari 1 (satu) orang anggota maka salah seorang Dewan Pengawas Syariah diangkat

sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah. 5. Persyaratan anggota Dewan Pengawas Syariah diatur dan ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia dan dilakukan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6. Dewan Pengawas Syariah mempunyai tugas dan fungsi utama :

a. Sebagai perwakilan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia yang ditempatkan pada Perseroan;

b. Bertugas sebagai pengawas kegiatan-kegiatan usaha Syariah Perseroan agar sesuai dengan Prinsip Syariah; c. Berfungsi sebagai penasehat dan memberi saran kepada Direksi, mengenai hal-hal yang terkait dengan Prinsip Syariah; d. Berfungsi sebagai mediator antara Perseroan dengan Dewan Pengawas Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia dalam

mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa Perseroan yang memerlukan kajian dan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.

7. Dewan Pengawas Syariah memiliki kewajiban : a. Mengikuti fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia; dan b. Dengan itikad baik, kehati-hatian dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan

maksud dan tujuan Perseroan dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.

8. Anggota Dewan Pengawas Syariah diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia dan dapat diberi honorarium dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Dewan Komisaris.

9. Anggota Dewan Pengawas Syariah diangkat sejak tanggal yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat mereka sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham tahunan ke-2 (dua).

10. Rapat Umum Pemegang Saham memiliki hak untuk memberhentikan anggota Dewan Pengawas Syariah sewaktu-waktu. 11. Anggota Dewan Pengawas Syariah yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.

Rencana kerja dan anggaran perusahaan

Pasal 17

1. Direksi wajib menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan untuk setiap tahun buku, yang sekurang-kurangnya memuat : a. Misi, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan perusahaan, dan program kerja/kegiatan; b. Anggaran Perseroan yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan; c. Proyeksi keuangan Perseroan dan anak perusahaannya; d. Program Kerja Dewan Komisaris; dan e. Hal-hal lain yang memerlukan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

2. Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk ditelaah dan ditandatangani sebelum disampaikan kepada Pemegang Saham.

3. Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang telah ditandatangani oleh semua Anggota Direksi dan semua Anggota Dewan Komisaris disampaikan oleh Direksi kepada Pemegang Saham paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tahun buku Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang bersangkutan untuk mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

4. Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan (tahun anggaran Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang bersangkutan).

5. Dalam hal rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan belum disampaikan oleh Direksi dan/atau Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan belum disetujui dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini, maka Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun sebelumnya yang diberlakukan.

6. Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini harus disediakan di kantor Perseroan sejak tanggal panggilan sampai dengan tanggal pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham untuk kepentingan Pemegang Saham.

Tahun buku dan laporan tahunan

Pasal 18

1. Tahun buku Perseroan adalah tahun takwim, dan pada akhir bulan Desember dari tiap-tiap tahun, buku-buku Perseroan ditutup. 2. Direksi wajib menyusun Laporan Tahunan yang memuat sekurang-kurangnya :

a. Laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, berikut catatan atas laporan keuangan tersebut, serta laporan mengenai hak-hak Perseroan yang tidak tercatat dalam pembukuan antara lain sebagai akibat penghapusbukuan piutang;

b. Laporan mengenai kegiatan Perseroan; c. Laporan pelaksanaan Tanggung Jawab sosial dan Lingkungan, jika ada; d. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan; e. Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau; f. Nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; g. Gaji dan tunjangan/fasilitas bagi anggota Direksi dan honorarium dan tunjangan/fasilitas bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan

untuk tahun yang baru lampau. 3. Rancangan Laporan Tahunan termasuk laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik, yang telah ditandatangani oleh seluruh

anggota Direksi disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk ditelaah dan ditandatangani sebelum disampaikan kepada Pemegang Saham. 4. Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas usul Dewan Komisaris. 5. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini, yang telah ditandatangani oleh semua Anggota Direksi dan semua

Anggota Dewan Komisaris disampaikan oleh Direksi kepada Pemegang Saham paling lambat 5 (lima) bulan setelah Tahun Buku berakhir dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

6. Dalam hal ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan dimaksud harus disebutkan alasannya secara tertulis atau alasan tersebut dinyatakan oleh Direksi dalam surat tersendiri yang dilekatkan dalam laporan tahunan.

7. Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini dan tidak memberi alasan secara tertulis, yang bersangkutan dianggap telah menyetujui isi laporan tahunan.

8. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini, dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham paling lambat pada akhir bulan keenam setelah tahun buku berakhir.

9. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah

214

dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut ternyata dalam laporan tahunan termasuk laporan keuangan serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

10. Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini harus disediakan di kantor Perseroan sejak tanggal panggilan sampai dengan tanggal pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham untuk kepentingan Pemegang Saham.

11. Dalam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan, kecuali apabila terbukti bahwa keadaan tersebut bukan karena kesalahannya.

12. Pelaporan Pasal 19

1. Direksi wajib menyiapkan laporan berkala yang memuat pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan. 2. Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini meliputi laporan triwulanan dan laporan tahunan. 3. Selain laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini, Direksi sewaktu-waktu dapat pula memberikan laporan khusus

kepada Dewan Komisaris, Pemegang Saham, dan/atau Rapat Umum Pemegang Saham. 4. Laporan berkala dan laporan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 3 Pasal ini, disampaikan dengan bentuk, isi dan tata cara

penyusunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Direksi wajib menyampaikan laporan triwulanan kepada Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham paling lambat 30 (tiga puluh) hari

setelah berakhirnya periode triwulanan tersebut. 6. Laporan triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini ditandatangani oleh semua anggota Direksi. 7. Dalam hal ada anggota Direksi tidak menandatangani laporan triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 Pasal ini, maka harus

disebutkan alasannya secara tertulis.

Rapat umum pemegang saham Pasal 20

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah

a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Anggaran Dasar ini; b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya yang selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut Rapat Umum Pemegang Saham Luar

Biasa yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Anggaran Dasar ini.

2. Yang dimaksud dengan Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar ini berarti kedua-duanyanya yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.

3. Rapat Umum Pemegang Saham, dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali semua Pemegang Saham hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan menyetujui penambahan mata acara Rapat.

4. Keputusan atas mata acara Rapat Umum Pemegang Saham yang ditambahkan harus disetujui dengan suara bulat.

Rapat umum pemegang saham tahunan Pasal 21

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diadakan tiap-tiap tahun, meliputi :

a. Rapat Umum Pemegang Saham mengenai persetujuan laporan tahunan. b. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan mengenai persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.

2. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan mengenai persetujuan laporan tahunan diadakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah penutupan tahun buku yang bersangkutan.

3. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini, Direksi menyampaikan : a. Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat 5; b. Usulan penggunaan Laba Bersih Perseroan; dan c. Hal-hal lain yang perlu persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk kepentingan Perseroan.

4. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan (tahun anggaran Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang bersangkutan).

5. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini, Direksi menyampaikan : a. Rancangan Rencana Kerja dan dan Anggaran Perusahaan termasuk Proyeksi Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada

Pasal 17 ayat 1. b. Hal-hal lain yang perlu persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk kepentingan Perseroan yang belum dicantumkan dalam

Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan. 6. Laporan Keuangan seperti dimaksud pada ayat 3 Pasal ini harus sudah disediakan di Kantor Perseroan sejak tanggal panggilan Rapat

Umum Pemegang Saham agar dapat diperiksa oleh Pemegang Saham. 7. Dalam Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dapat juga dimasukkan usul-usul yang diajukan oleh Dewan Komisaris dan/atau

seorang atau lebih Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah dengan ketentuan bahwa usul-usul yang bersangkutan harus sudah diterima oleh Direksi sebelum tanggal panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

8. Usulan Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini hanya dapat dibahas dan diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan bahwa seluruh Pemegang Saham atau wakilnya yang sah hadir dan menyetujui tambahan acara tersebut, dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atas usulan tersebut harus disetujui dengan suara bulat.

215

dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut ternyata dalam laporan tahunan termasuk laporan keuangan serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

10. Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini harus disediakan di kantor Perseroan sejak tanggal panggilan sampai dengan tanggal pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham untuk kepentingan Pemegang Saham.

11. Dalam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan, kecuali apabila terbukti bahwa keadaan tersebut bukan karena kesalahannya.

12. Pelaporan Pasal 19

1. Direksi wajib menyiapkan laporan berkala yang memuat pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan. 2. Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini meliputi laporan triwulanan dan laporan tahunan. 3. Selain laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini, Direksi sewaktu-waktu dapat pula memberikan laporan khusus

kepada Dewan Komisaris, Pemegang Saham, dan/atau Rapat Umum Pemegang Saham. 4. Laporan berkala dan laporan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 3 Pasal ini, disampaikan dengan bentuk, isi dan tata cara

penyusunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Direksi wajib menyampaikan laporan triwulanan kepada Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham paling lambat 30 (tiga puluh) hari

setelah berakhirnya periode triwulanan tersebut. 6. Laporan triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini ditandatangani oleh semua anggota Direksi. 7. Dalam hal ada anggota Direksi tidak menandatangani laporan triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 Pasal ini, maka harus

disebutkan alasannya secara tertulis.

Rapat umum pemegang saham Pasal 20

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah

a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Anggaran Dasar ini; b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya yang selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut Rapat Umum Pemegang Saham Luar

Biasa yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Anggaran Dasar ini.

2. Yang dimaksud dengan Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar ini berarti kedua-duanyanya yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.

3. Rapat Umum Pemegang Saham, dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali semua Pemegang Saham hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan menyetujui penambahan mata acara Rapat.

4. Keputusan atas mata acara Rapat Umum Pemegang Saham yang ditambahkan harus disetujui dengan suara bulat.

Rapat umum pemegang saham tahunan Pasal 21

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diadakan tiap-tiap tahun, meliputi :

a. Rapat Umum Pemegang Saham mengenai persetujuan laporan tahunan. b. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan mengenai persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.

2. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan mengenai persetujuan laporan tahunan diadakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah penutupan tahun buku yang bersangkutan.

3. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini, Direksi menyampaikan : a. Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat 5; b. Usulan penggunaan Laba Bersih Perseroan; dan c. Hal-hal lain yang perlu persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk kepentingan Perseroan.

4. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan (tahun anggaran Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang bersangkutan).

5. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini, Direksi menyampaikan : a. Rancangan Rencana Kerja dan dan Anggaran Perusahaan termasuk Proyeksi Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada

Pasal 17 ayat 1. b. Hal-hal lain yang perlu persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk kepentingan Perseroan yang belum dicantumkan dalam

Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan. 6. Laporan Keuangan seperti dimaksud pada ayat 3 Pasal ini harus sudah disediakan di Kantor Perseroan sejak tanggal panggilan Rapat

Umum Pemegang Saham agar dapat diperiksa oleh Pemegang Saham. 7. Dalam Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dapat juga dimasukkan usul-usul yang diajukan oleh Dewan Komisaris dan/atau

seorang atau lebih Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah dengan ketentuan bahwa usul-usul yang bersangkutan harus sudah diterima oleh Direksi sebelum tanggal panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

8. Usulan Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini hanya dapat dibahas dan diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan bahwa seluruh Pemegang Saham atau wakilnya yang sah hadir dan menyetujui tambahan acara tersebut, dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atas usulan tersebut harus disetujui dengan suara bulat.

Rapat umum pemegang saham luar biasa Pasal 22

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.

Tempat dan pemanggilan rapat umum pemegang saham Pasal 23

1. Semua Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya

yang utama yang terletak di wilayah Negara Republik Indonesia. 2. Jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham hadir dan/atau diwakili semua Pemegang Saham dan semua Pemegang Saham menyetujui

diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham tersebut maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat diadakan dimanapun dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

3. Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini dapat mengambil keputusan jika keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.

4. Direksi menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dengan didahului pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.

5. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini dapat pula dilakukan atas permintaan : a. seorang atau lebih Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang

telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah; atau b. Dewan Komisaris.

6. Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini, diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai dengan alasannya, 7. Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 Pasal ini antara lain namun tidak terbatas pada :

a. Direksi tidak melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; b. Masa jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris akan berakhir; atau c. Dalam hal Direksi berhalangan atau ada pertentangan kepentingan antara Direksi dan Perseroan.

8. Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat 6 Pasal ini yang disampaikan oleh Pemegang Saham tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris.

9. Direksi wajib melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham diterima.

10. Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 9 Pasal ini, maka : a. Permintaan penyelenggaran Rapat Umum Pemegang Saham oleh Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf a

Pasal ini, diajukan kembali kepada Dewan Komisaris; atau b. Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf b Pasal

ini. 11. Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 10 huruf a Pasal ini

dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham diterima.

12. Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan Direksi berdasarkan panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 9 Pasal ini hanya membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 Pasal ini dan mata acara Rapat lainnya yang dipandang perlu oleh Direksi.

13. Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan Dewan Komisaris berdasarkan panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 10 huruf b Pasal ini dan ayat 11 Pasal ini hanya membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 Pasal ini.

14. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 9 dan ayat 11 Pasal ini, Pemegang Saham yang meminta penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dapat melakukan pemanggilan sendiri Rapat Umum Pemegang Saham setelah mendapatkan izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

15. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham.

16. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan dengan melalui surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar. 17. Dalam panggilan Rapat Umum Pemegang Saham dicantumkan tanggal, waktu, tempat dan mata acara Rapat disertai pemberitahuan

bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham diadakan.

18. Perseroan wajib memberikan salinan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal ini kepada Pemegang Saham secara cuma-cuma jika diminta.

19. Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 15 dan ayat 16 Pasal ini, dan panggilan tidak sesuai dengan ketentuan ayat 17 Pasal ini, keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tetap sah jika semua Pemegang Saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.

Ketua dan berita acara rapat umum pemegang saham

Pasal 24

1. Apabila dalam Anggaran Dasar ini tidak ditentukan lain, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang Pemegang Saham yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir.

2. Setiap penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, risalah Rapat Umum Pemegang Saham wajib dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang Pemegang Saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat Umum Pemegang Saham.

3. Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini tidak disyaratkan apabila risalah Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dibuat dengan akta Notaris.

4. Dalam Risalah Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini berisi hal-hal yang dibicarakan dan hal-hal yang diputuskan (termasuk pendapat berbeda/dissenting opinion, jika ada).

216

Kuorum, hak suara dan keputusan Pasal 25

1. a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham paling sedikit 51% (lima puluh satu

persen) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar ini menentukan lain.

b. Dalam hai kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat kedua. c. Dalam pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua harus disebutkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham pertama telah

dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum. d. Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini sah dan berhak mengambii keputusan jika dalam

Rapat Umum Pemegang Saham paling sedikit 50% (lima puluh persen) bagian dari jumiah seiuruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar ini menentukan lain.

e. Dalam hal kuorum Rapat kedua sebagaimana dimaksud pada huruf d ayat ini tidak tercapai, Perseroan dapat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan atas permohonan Perseroan agar ditetapkan kuorum untuk Rapat Umum Pemegang Saham ketiga.

f. Daiam pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga harus disebutkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum, serta Rapat Umum Pemegang Saham ketiga akan dilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

g. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dan ketiga dilakukan daiam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham kedua atau ketiga dilangsungkan.

h. Rapat Umum Pemegang Saham kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuiuh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah tanggal Rapat Umum Pemegang Saham yang mendahuluinya dilangsungkan.

2. Pemegang Saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa, berhak menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumiah saham yang dimilikinya.

3. Ketua Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili Pemegang Saham diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat diadakan. 4. Dalam Rapat, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. 5. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat

menentukan lain tanpa ada keberatan dari Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat. 6. Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. 7. Daiam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat 6 Pasal ini tidak tercapai, keputusan

adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali Anggaran Dasar ini menentukan lain.

8. Dalam hal usulan lebih dari dua alternatif dan hasil pemungutan suara belum mendapatkan satu alternatif dengan suara lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, maka dilakukan pemilihan ulang terhadap dua usulan yang memperoleh suara terbanyak sehingga salah satu usulan memperoleh suara lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.

9. suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

10. Pemegang saham juga dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham secara fisik, dengan ketentuan semua Pemegang Saham telah diberitahu secara tertulis dan semua Pemegang Saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Penggunaaan laba

Pasal 26

1. Penggunaan laba bersih termasuk jumlah penyisihan untuk cadangan kerugian diputuskan oieh Rapat Umum Pemegang Saham. 2. Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini dibagikan kepada

Pemegang Saham sebagai dividen kecuali ditentukan lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham. 3. Selain penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini, Rapat Umum Pemegang Saham dapat menetapkan

penggunaan laba bersih untuk pembagian lain seperti tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris, bonus untuk karyawan, atau penempatan laba bersih tersebut dalam cadangan Perseroan yang antara lain diperuntukkan bagi perluasan usaha Perseroan yang prosentasenya masing-masing ditetapkan tiap tahun oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

4. Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif. 5. Dalam hal tantiem dan bonus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya dalam tahun berjalan dan Rapat Umum Pemegang Saham

menetapkan tantiem dan bonus lebih besar dari yang dianggarkan sehubungan dengan pelampauan target yang ditetapkan, maka selisih tantiem dan bonus tersebut diambil dari laba bersih tahun yang bersangkutan.

6. Dalam hal Perseroan tidak mempunyai laba bersih namun menunjukkan peningkatan kinerja yang ditunjukkan dengan pencapaian target yang harus dicapai, maka Perseroan dapat memberikan tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta bonus untuk karyawan sepanjang telah dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

7. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dalam pembukuan Perseroan dan dalam tahun-tahun yang akan datang Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat itu belum sama sekali tertutup, dengan tidak mengurangi ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.

8. Kecuali bagian dividen yang menjadi hak Negara Republik Indonesia, dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu.

9. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut dapat diambil oleh Pemegang Saham yang berhak dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan dengan syarat pengambilannya tidak secara sekaligus dan dengan membayar biaya administrasi yang ditetapkan Direksi.

217

Kuorum, hak suara dan keputusan Pasal 25

1. a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham paling sedikit 51% (lima puluh satu

persen) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar ini menentukan lain.

b. Dalam hai kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat kedua. c. Dalam pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua harus disebutkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham pertama telah

dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum. d. Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini sah dan berhak mengambii keputusan jika dalam

Rapat Umum Pemegang Saham paling sedikit 50% (lima puluh persen) bagian dari jumiah seiuruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar ini menentukan lain.

e. Dalam hal kuorum Rapat kedua sebagaimana dimaksud pada huruf d ayat ini tidak tercapai, Perseroan dapat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan atas permohonan Perseroan agar ditetapkan kuorum untuk Rapat Umum Pemegang Saham ketiga.

f. Daiam pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga harus disebutkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum, serta Rapat Umum Pemegang Saham ketiga akan dilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

g. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dan ketiga dilakukan daiam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham kedua atau ketiga dilangsungkan.

h. Rapat Umum Pemegang Saham kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuiuh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah tanggal Rapat Umum Pemegang Saham yang mendahuluinya dilangsungkan.

2. Pemegang Saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa, berhak menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumiah saham yang dimilikinya.

3. Ketua Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili Pemegang Saham diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat diadakan. 4. Dalam Rapat, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. 5. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat

menentukan lain tanpa ada keberatan dari Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat. 6. Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. 7. Daiam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat 6 Pasal ini tidak tercapai, keputusan

adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali Anggaran Dasar ini menentukan lain.

8. Dalam hal usulan lebih dari dua alternatif dan hasil pemungutan suara belum mendapatkan satu alternatif dengan suara lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, maka dilakukan pemilihan ulang terhadap dua usulan yang memperoleh suara terbanyak sehingga salah satu usulan memperoleh suara lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.

9. suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

10. Pemegang saham juga dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham secara fisik, dengan ketentuan semua Pemegang Saham telah diberitahu secara tertulis dan semua Pemegang Saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Penggunaaan laba

Pasal 26

1. Penggunaan laba bersih termasuk jumlah penyisihan untuk cadangan kerugian diputuskan oieh Rapat Umum Pemegang Saham. 2. Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini dibagikan kepada

Pemegang Saham sebagai dividen kecuali ditentukan lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham. 3. Selain penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini, Rapat Umum Pemegang Saham dapat menetapkan

penggunaan laba bersih untuk pembagian lain seperti tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris, bonus untuk karyawan, atau penempatan laba bersih tersebut dalam cadangan Perseroan yang antara lain diperuntukkan bagi perluasan usaha Perseroan yang prosentasenya masing-masing ditetapkan tiap tahun oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

4. Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif. 5. Dalam hal tantiem dan bonus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya dalam tahun berjalan dan Rapat Umum Pemegang Saham

menetapkan tantiem dan bonus lebih besar dari yang dianggarkan sehubungan dengan pelampauan target yang ditetapkan, maka selisih tantiem dan bonus tersebut diambil dari laba bersih tahun yang bersangkutan.

6. Dalam hal Perseroan tidak mempunyai laba bersih namun menunjukkan peningkatan kinerja yang ditunjukkan dengan pencapaian target yang harus dicapai, maka Perseroan dapat memberikan tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta bonus untuk karyawan sepanjang telah dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

7. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dalam pembukuan Perseroan dan dalam tahun-tahun yang akan datang Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat itu belum sama sekali tertutup, dengan tidak mengurangi ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.

8. Kecuali bagian dividen yang menjadi hak Negara Republik Indonesia, dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu.

9. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut dapat diambil oleh Pemegang Saham yang berhak dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan dengan syarat pengambilannya tidak secara sekaligus dan dengan membayar biaya administrasi yang ditetapkan Direksi.

10. Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan.

11. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir, dengan memperhatikan proyeksi perolehan laba dan kemampuan keuangan Perseroan.

12. Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat 11 Pasal ini, ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris.

13. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh Pemegang Saham kepada Perseroan.

14. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal Pemegang Saham tidak dapat mengembalikan dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat 13 Pasal ini.

15. Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari saham yang telah dikeluarkan dapat meminta pembagian dividen interim.

Penggunaan dana cadangan

Pasal 27

1. Perseroan membentuk cadangan wajib dan cadangan lainnya. 2. Penyisihan laba bersih untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini berlaku apabila Perseroan mempunyai saldo laba

yang positif. 3. Penyisihan laba bersih untuk cadangan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini dilakukan sampai cadangan tersebut mencapai

paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor. 4. Cadangan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat 3, Pasal ini

hanya dapat dipergunakan untuk menutup kerugian Perseroan yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lainnya. 5. Apabila dana cadangan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini telah meiebihi jumlah 20% (dua puluh persen) tersebut, maka

Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan bagi keperluan Perseroan. 6. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik oleh Direksi

dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 7. Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan itu harus dimasukkan dalam perhitungan laba rugi Perseroan.

Perubahan anggaran dasar Pasal 28

1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. 2. Acara mengenai perubahan anggaran dasar wajib dicantumkan dengan jelas dalam panggilan Rapat Umum Pemegang Saham. 3. Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengubah Anggaran Dasar dapat dilangsungkan jika dalam Rapat paling sedikit 2/3 (dua per tiga)

bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.

4. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini tidak tercapai, dapat diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham kedua.

5. Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili, dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.

6. Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta Notaris dan dalam bahasa Indonesia. 7. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat 1 huruf e sampai dengan h (mengenai penetapan kuorum oleh Pengadilan untuk

Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dan batas waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dan ketiga, dan keputusan diluar Rapat Umum Pemegang Saham) mutatis mutandis berlaku bagi Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengubah Anggaran Dasar.

8. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan/atau tempat kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor, dan/atau mengubah status Perseroan menjadi Perseroan terbuka, wajib mendapat persetujuan dari Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia.

9. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut pada ayat 8 Pasal ini cukup dilaporkan kepada Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia.

10. Perubahan anggaran dasar yang tidak dimuat dalam akta berita acara Rapat yang dibuat notaris harus dinyatakan dalam akta notaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

11. Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar dan pemberitahuan perubahan anggaran dasar, diajukan kepada Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang Hukum dan Hak Asasi Manusia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar.

Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan perubahan bentuk badan hukum

Pasal 29

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan perubahan bentuk badan hukum Perseroan, hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara tersebut.


218

3. Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili, dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.

4. Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan perubahan bentuk badan hukum tersebut harus dibuat dengan akta Notaris dan dalam bahasa Indonesia.

5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat 1 huruf e sampai dengan h (mengenai penetapan kuorum oleh Pengadilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dan batas waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dan ketiga, dan keputusan diluar Rapat Umum Pemegang Saham) mutatis mutandis berlaku bagi Rapat Umum Pemegang Saham yang diatur dalam Pasal ini.

6. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit dan beredar luas/nasional di wilayah Republik Indonesia mengenai rencana penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan perubahan bentuk badan hukum Perseroan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.

Pembubaran dan likuidasi

Pasal 30

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pembubaran dan likuidasi Perseroan, hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara tersebut, kecuali apabila pembubaran terjadi sebagai akibat berakhirnya jangka waktu berdirinya Perseroan.



4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat 1 huruf e sampai dengan h (mengenai penetapan kuorum oleh Pengadilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dan batas waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dan ketiga, dan keputusan diluar Rapat Umum Pemegang Saham) mutatis mutandis berlaku bagi Rapat Umum Pemegang Saham untuk Pembubaran dan Likuidasi.

5. Apabila Perseroan dibubarkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh Likuidator.

6. Direksi bertindak sebagai Likuidator apabila dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini tidak ditunjuk Likuidator.

7. Upah bagi para Likuidator ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan Pengadilan. 8. Likuidator wajib mendaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan, mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam 2 (dua)

surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit dan beredar luas/nasional di wilayah Republik Indonesia serta memberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Perseroan dibubarkan.

9. Sisa lebih dari perhitungan Iikuidasi dibagikan kepada para Pemegang Saham secara proporsional berdasarkan jumlah saham yang dimiliki masing-masing.

10. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta pendirian beserta pengubahannya di kemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan Iikuidasi oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para Likuidator.

11. Dalam hal Perseroan bubar, maka Perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali diperlukan untuk membereskan kekayaannya dalam proses Iikuidasi.

12. Tindakan pemberesan sebagaimana dimaksud pada ayat 11 Pasal ini meliputi : a. Pencatatan dan pengumpulan kekayaan Perseroan; b. Penentuan tata cara pembagian kekayaan; c. Pembayaran kepada para kreditor; d. Pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada Pemegang Saham; dan e. Tindakan-tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan. 13. Likuidator wajib memberitahukan kepada Menteri yang membidangi Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan mengumumkan hasil akhir

proses Iikuidasi dalam Surat Kabar setelah Rapat Umum Pemegang Saham memberikan pelunasan dan pembebasan kepada Likuidator atau setelah pengadilan menerima pertanggungjawaban Likuidator yang ditunjuknya.

Tempat tinggal (domisili) pemegang saham

Pasal 31

Untuk hal-hal yang mengenai Pemegang Saham yang berkaitan dengan Perseroan, para Pemegang Saham dianggap bertempat tinggal pada alamat sebagaimana dicatat dalam Buku Daftar Pemegang Saham yang dimaksud dalam Pasal 8 Anggaran Dasar ini.

Ketentuan-ketentuan penutup Pasal 32

Dalam segala hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, maka Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskannya.

219

3. Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili, dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.

4. Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan perubahan bentuk badan hukum tersebut harus dibuat dengan akta Notaris dan dalam bahasa Indonesia.

5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat 1 huruf e sampai dengan h (mengenai penetapan kuorum oleh Pengadilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dan batas waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dan ketiga, dan keputusan diluar Rapat Umum Pemegang Saham) mutatis mutandis berlaku bagi Rapat Umum Pemegang Saham yang diatur dalam Pasal ini.

6. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit dan beredar luas/nasional di wilayah Republik Indonesia mengenai rencana penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan perubahan bentuk badan hukum Perseroan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.

Pembubaran dan likuidasi

Pasal 30

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pembubaran dan likuidasi Perseroan, hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara tersebut, kecuali apabila pembubaran terjadi sebagai akibat berakhirnya jangka waktu berdirinya Perseroan.



4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat 1 huruf e sampai dengan h (mengenai penetapan kuorum oleh Pengadilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dan batas waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dan ketiga, dan keputusan diluar Rapat Umum Pemegang Saham) mutatis mutandis berlaku bagi Rapat Umum Pemegang Saham untuk Pembubaran dan Likuidasi.

5. Apabila Perseroan dibubarkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh Likuidator.

6. Direksi bertindak sebagai Likuidator apabila dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini tidak ditunjuk Likuidator.

7. Upah bagi para Likuidator ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan Pengadilan. 8. Likuidator wajib mendaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan, mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam 2 (dua)

surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit dan beredar luas/nasional di wilayah Republik Indonesia serta memberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Perseroan dibubarkan.

9. Sisa lebih dari perhitungan Iikuidasi dibagikan kepada para Pemegang Saham secara proporsional berdasarkan jumlah saham yang dimiliki masing-masing.

10. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta pendirian beserta pengubahannya di kemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan Iikuidasi oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para Likuidator.

11. Dalam hal Perseroan bubar, maka Perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali diperlukan untuk membereskan kekayaannya dalam proses Iikuidasi.

12. Tindakan pemberesan sebagaimana dimaksud pada ayat 11 Pasal ini meliputi : a. Pencatatan dan pengumpulan kekayaan Perseroan; b. Penentuan tata cara pembagian kekayaan; c. Pembayaran kepada para kreditor; d. Pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada Pemegang Saham; dan e. Tindakan-tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan. 13. Likuidator wajib memberitahukan kepada Menteri yang membidangi Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan mengumumkan hasil akhir

proses Iikuidasi dalam Surat Kabar setelah Rapat Umum Pemegang Saham memberikan pelunasan dan pembebasan kepada Likuidator atau setelah pengadilan menerima pertanggungjawaban Likuidator yang ditunjuknya.

Tempat tinggal (domisili) pemegang saham

Pasal 31

Untuk hal-hal yang mengenai Pemegang Saham yang berkaitan dengan Perseroan, para Pemegang Saham dianggap bertempat tinggal pada alamat sebagaimana dicatat dalam Buku Daftar Pemegang Saham yang dimaksud dalam Pasal 8 Anggaran Dasar ini.

Ketentuan-ketentuan penutup Pasal 32

Dalam segala hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, maka Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskannya.

XX. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

1. PENDAFTARAN OBLIGASI KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI yang ditandatangani Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi tersebut di KSEI, maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut : a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat atau warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk

didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektip di KSEI. Selanjutnya Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi yaitu tanggal 18 November 2016. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek;

b. Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasikan kepada Pemegang Rekening;

c. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi;

d. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan Pokok Obligasi yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi yang dibayarkan pada periode pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Obligasi pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

e. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dengan memperhatikan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. KSEI akan membekukan seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO (R-3) sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat;

f. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian

yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

2. PEMESAN YANG BERHAK Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat. 3. PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (“FPPO”) yang dicetak untuk keperluan ini yang dapat diperoleh di kantor Penjamin Emisi Obligasi sebagaimana tercantum dalam Bab XXIII Prospektus ini, dan pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani. Pemesanan wajib diterima oleh Manajer Penjatahan apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut : i. Pemesanan dilakukan dengan menggunakan formulir pemesanan asli; dan ii. Pemesanan disampaikan melalui perusahaan efek yang menjadi anggota sindikasi penjaminan emisi efek dan/atau agen penjualan

efek. 4. JUMLAH MINIMUM PEMESANAN Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yaitu sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya. 5. MASA PENAWARAN UMUM Masa Penawaran Umum dimulai tanggal 11 November 2016 pukul 09.00 WIB dan ditutup pada tanggal 15 November 2016 pukul 16.00 WIB.

220

6. TEMPAT PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI Selama Masa Penawaran Umum, pemesan harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi dengan mengajukan FPPO selama jam kerja yang umum berlaku kepada para Penjamin Emisi Obligasi, sebagaimana dimuat dalam Bab XXIII Prospektus ini, pada tempat dimana Pemesan memperoleh Prospektus dan FPPO. 7. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN OBLIGASI Para Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada Pemesan 1 (satu) tembusan FPPO yang telah ditandatanganinya sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan. 8. PENJATAHAN OBLIGASI Penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No.IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum. Tanggal Penjatahan adalah tanggal 16 November 2016. Setiap Pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari satu pemesanan Obligasi untuk Penawaran Umum ini. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan terbukti bahwa Pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk Penawaran Umum ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan. Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan sesuai dengan Peraturan Bapepam No. IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum. Manajer Penjatahan, dalam hal ini adalah PT Danareksa Sekuritas, akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan Bapepam No. VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan peraturan Bapepam No. IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum; paling lambat 30 hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum. 9. PEMBAYARAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi, Pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi Obligasi selambat-lambatnya tanggal 17 November 2016 (in good funds) pada rekening Penjamin Emisi Obligasi dibawah ini:

PT BCA Sekuritas PT CIMB Securities Indonesia PT Danareksa Sekuritas PT Bank Central Asia Tbk.

Cabang KCK No Rekening: 2050030361

Atas Nama: PT BCA Sekuritas

Bank CIMB Niaga Cabang Graha Niaga

No. Rekening: 800 043 680 000 Atas Nama : PT CIMB Securities Indonesia

Bank Permata Cabang Sudirman

No. Rekening: 400-1763690 Atas Nama : PT Danareksa Sekuritas

PT Indo Premier Securities PT Mandiri Sekuritas PT Maybank Kim Eng Securities

Bank Permata Cabang Sudirman Jakarta No. Rekening: 0701392302

Atas Nama : PT Indo Premier Securities

Maybank Indonesia Cabang Menteng Sentral

No. Rekening: 2283002789 Atas Nama : PT Mandiri Sekuritas

Bank Maybank Indonesia Cabang Bursa Efek Indonesia

No. Rek.: 2170417377 Atas Nama: PT Maybank Kim Eng Securities

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Bank BCA Cabang KH. Moch. Mansyur No Rekening: 179.303.0308

Atas Nama: PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban Pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi. 10. DISTRIBUSI OBLIGASI SECARA ELEKTRONIK Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 18 November 2016, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan KSEI. Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberi instruksi kepada

221

6. TEMPAT PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI Selama Masa Penawaran Umum, pemesan harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi dengan mengajukan FPPO selama jam kerja yang umum berlaku kepada para Penjamin Emisi Obligasi, sebagaimana dimuat dalam Bab XXIII Prospektus ini, pada tempat dimana Pemesan memperoleh Prospektus dan FPPO. 7. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN OBLIGASI Para Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada Pemesan 1 (satu) tembusan FPPO yang telah ditandatanganinya sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan. 8. PENJATAHAN OBLIGASI Penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No.IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum. Tanggal Penjatahan adalah tanggal 16 November 2016. Setiap Pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari satu pemesanan Obligasi untuk Penawaran Umum ini. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan terbukti bahwa Pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk Penawaran Umum ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan. Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan sesuai dengan Peraturan Bapepam No. IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum. Manajer Penjatahan, dalam hal ini adalah PT Danareksa Sekuritas, akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan Bapepam No. VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan peraturan Bapepam No. IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum; paling lambat 30 hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum. 9. PEMBAYARAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi, Pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi Obligasi selambat-lambatnya tanggal 17 November 2016 (in good funds) pada rekening Penjamin Emisi Obligasi dibawah ini:

PT BCA Sekuritas PT CIMB Securities Indonesia PT Danareksa Sekuritas PT Bank Central Asia Tbk.

Cabang KCK No Rekening: 2050030361

Atas Nama: PT BCA Sekuritas

Bank CIMB Niaga Cabang Graha Niaga

No. Rekening: 800 043 680 000 Atas Nama : PT CIMB Securities Indonesia

Bank Permata Cabang Sudirman

No. Rekening: 400-1763690 Atas Nama : PT Danareksa Sekuritas

PT Indo Premier Securities PT Mandiri Sekuritas PT Maybank Kim Eng Securities

Bank Permata Cabang Sudirman Jakarta No. Rekening: 0701392302

Atas Nama : PT Indo Premier Securities

Maybank Indonesia Cabang Menteng Sentral

No. Rekening: 2283002789 Atas Nama : PT Mandiri Sekuritas

Bank Maybank Indonesia Cabang Bursa Efek Indonesia

No. Rek.: 2170417377 Atas Nama: PT Maybank Kim Eng Securities


Bank BCA Cabang KH. Moch. Mansyur No Rekening: 179.303.0308

Atas Nama: PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban Pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi. 10. DISTRIBUSI OBLIGASI SECARA ELEKTRONIK Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 18 November 2016, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan KSEI. Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberi instruksi kepada

KSEI untuk memindahbukukan Obligasi dari Rekening Obligasi Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan pembayaran yang telah dilakukan Penjamin Emisi Obligasi menurut bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan. 11. PENUNDAAN MASA PENAWARAN UMUM ATAU PEMBATALAN PENAWARAN UMUM Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif atau membatalkan Penawaran Umum, dengan ketentuan: 1. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi :

a) Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh per seratus) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut; b) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha

Perseroan; dan/atau c) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK

berdasarkan Formulir No. IX.A.2-11 lampiran 11. 2. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

i. Mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;

ii. Menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada Otoritasi Jasa Keuangan pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam point I;

iii. Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam point i kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan

iv. Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan Obligasi telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Obligasi kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Jika terjadi pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi sesuai Pasal 17 Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan mengakibatkan pembatalan Penawaran Umum, dan uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan belum dibayarkan kepada Perseroan, maka uang pembayaran tersebut wajib dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada para pemesan Obligasi paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung sejak pembatalan atau pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi. Dalam hal suatu pemesanan Efek ditolak sebagian atau seluruhnya, atau dalam hal terjadi pembatalan Penawaran Umum, jika pesanan Obligasi sudah dibayar maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh Manajer Penjatahan Efek kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) hari kerja sesudah tanggal penjatahan atau sesudah tanggal diumumkannya pembatalan tersebut. Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari masing-masing seri Obligasi yang dihitung secara harian (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan pembayaran seluruh jumlah yang seharusnya dibayar ditambah denda), dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah pembatalan Penawaran Umum, maka Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi. Perseroan tidak bertanggung jawab dan dengan ini dibebaskan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi. Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi tidak bertanggung jawab dan karenanya harus dibebaskan oleh Perseroan dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Perseroan. 12. LAIN-LAIN Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

222

XXI. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT Sehubungan dengan emisi Obligasi Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2016, yang bertindak sebagai Wali Amanat adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang beralamatkan di Plaza Mandiri Lantai 22, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38 Jakarta 12190 dimana telah ditandatangani Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2016 No.35 tanggal 9 September 2016, sebagaimana telah diubah dengan Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2016 No.02 tanggal 1 November 2016, yang keduanya dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta antara Perseroan dengan Wali Amanat. Dengan demikian yang berhak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan dan bertindak untuk dan atas nama pemegang Obligasi dalam rangka emisi Obligasi Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2016 adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang telah terdaftar di OJK dengan No. 17/STTD-WA/PM/1999 Tanggal 27 Oktober 1999 sesuai dengan Undang-undang No. 8 Tahun 1995 serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal. Wali Amanat telah melakukan uji tuntas terhadap Perseroan sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK No. VI.C.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2010 tanggal 6 September 2010, dan telah menandatangani Surat Pernyataan tertanggal 8 September 2016 bahwa Wali Amanat telah melakukan penelaahan/Uji Tuntas. (1) RIWAYAT SINGKAT PT Bank Mandiri (Persero) Tbk didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 10 tanggal 2 Oktober 1998 yang dibuat dihadapan Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, dengan nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Mandiri Tbk atau disingkat PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Akta tersebut disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No. C2-16561 HT.01.01.Th.98 tanggal 2 Oktober 1998, diumumkan dalam BNRI No. 97 tanggal 4 Desember 1998, Tambahan BNRI No. 6859 Tahun 1998. Bank Mandiri didirikan melalui penggabungan usaha PT Bank Bumi Daya (Persero) (“BBD”), PT Bank Dagang Negara (Persero) (“BDN”), PT Bank Ekspor Impor Indonesia (Persero) (“Bank Exim”) dan PT Bank Pembangunan Indonesia (Persero) (“Bapindo”). Anggaran Dasar PT Bank Mandiri (Persero) Tbk telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan Anggaran Dasar terakhir adalah terkait penyesuaian dengan POJK Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atau Perusahaan Publik. Perubahan Anggaran Dasar ini dilaksanakan dengan akta Notaris Ashoya Ratam S.H., Notaris di Jakarta, No. 14 tanggal 14 April 2015, yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0924779 tanggal 16 April 2015. (2) PERMODALAN Berdasarkan keputusan Rapat Komisaris yang dikeluarkan berdasarkan pelimpahan wewenang dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dimuat dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar No 15 tanggal 25 Februari 2011, dibuat di hadapan DR. A. Partomuan Pohan, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, serta berdasarkan Daftar Komposisi Pemilikan Saham per 31 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, susunan permodalan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk adalah sebagai berikut:

Keterangan

Nilai Nominal Rp500 per lembar saham

Jumlah lembar Saham Jumlah Nilai Saham (Rp)

Kepemilikan Saham(%)

Modal Dasar: - Saham Seri A Dwiwarna 1 500 0.00 - Saham Biasa Seri B 31.999.999.999 15.999.999.999.500 100.00 Jumlah Modal Dasar 32.000.000.000 16.000.000.000.000 100.00 Modal Ditempatkan dan Disetor: Negara Republik Indonesia - Saham Seri A Dwiwarna 1 500 0.00 - Saham Biasa Seri B 13.999.999.999 6.999.999.999.500 60.00 Publik (masing-masing di bawah 5%) - Saham Biasa Seri B 9.333.333.333 4.666.666.666.500 40.00 Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor 23.333.333.333 11.666.666.666.500 100.0 Jumlah Saham Dalam Portepel 8.666.666.667 4.333.333.333.500

223

XXI. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT Sehubungan dengan emisi Obligasi Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2016, yang bertindak sebagai Wali Amanat adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang beralamatkan di Plaza Mandiri Lantai 22, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38 Jakarta 12190 dimana telah ditandatangani Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2016 No.35 tanggal 9 September 2016, sebagaimana telah diubah dengan Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2016 No.02 tanggal 1 November 2016, yang keduanya dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta antara Perseroan dengan Wali Amanat. Dengan demikian yang berhak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan dan bertindak untuk dan atas nama pemegang Obligasi dalam rangka emisi Obligasi Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2016 adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang telah terdaftar di OJK dengan No. 17/STTD-WA/PM/1999 Tanggal 27 Oktober 1999 sesuai dengan Undang-undang No. 8 Tahun 1995 serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal. Wali Amanat telah melakukan uji tuntas terhadap Perseroan sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK No. VI.C.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2010 tanggal 6 September 2010, dan telah menandatangani Surat Pernyataan tertanggal 8 September 2016 bahwa Wali Amanat telah melakukan penelaahan/Uji Tuntas. (1) RIWAYAT SINGKAT PT Bank Mandiri (Persero) Tbk didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 10 tanggal 2 Oktober 1998 yang dibuat dihadapan Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, dengan nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Mandiri Tbk atau disingkat PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Akta tersebut disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No. C2-16561 HT.01.01.Th.98 tanggal 2 Oktober 1998, diumumkan dalam BNRI No. 97 tanggal 4 Desember 1998, Tambahan BNRI No. 6859 Tahun 1998. Bank Mandiri didirikan melalui penggabungan usaha PT Bank Bumi Daya (Persero) (“BBD”), PT Bank Dagang Negara (Persero) (“BDN”), PT Bank Ekspor Impor Indonesia (Persero) (“Bank Exim”) dan PT Bank Pembangunan Indonesia (Persero) (“Bapindo”). Anggaran Dasar PT Bank Mandiri (Persero) Tbk telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan Anggaran Dasar terakhir adalah terkait penyesuaian dengan POJK Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atau Perusahaan Publik. Perubahan Anggaran Dasar ini dilaksanakan dengan akta Notaris Ashoya Ratam S.H., Notaris di Jakarta, No. 14 tanggal 14 April 2015, yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0924779 tanggal 16 April 2015. (2) PERMODALAN Berdasarkan keputusan Rapat Komisaris yang dikeluarkan berdasarkan pelimpahan wewenang dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dimuat dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar No 15 tanggal 25 Februari 2011, dibuat di hadapan DR. A. Partomuan Pohan, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, serta berdasarkan Daftar Komposisi Pemilikan Saham per 31 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, susunan permodalan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk adalah sebagai berikut:

Keterangan

Nilai Nominal Rp500 per lembar saham

Jumlah lembar Saham Jumlah Nilai Saham (Rp)

Kepemilikan Saham(%)

Modal Dasar: - Saham Seri A Dwiwarna 1 500 0.00 - Saham Biasa Seri B 31.999.999.999 15.999.999.999.500 100.00 Jumlah Modal Dasar 32.000.000.000 16.000.000.000.000 100.00 Modal Ditempatkan dan Disetor: Negara Republik Indonesia - Saham Seri A Dwiwarna 1 500 0.00 - Saham Biasa Seri B 13.999.999.999 6.999.999.999.500 60.00 Publik (masing-masing di bawah 5%) - Saham Biasa Seri B 9.333.333.333 4.666.666.666.500 40.00 Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor 23.333.333.333 11.666.666.666.500 100.0 Jumlah Saham Dalam Portepel 8.666.666.667 4.333.333.333.500

(3) PENGURUSAN DAN PENGAWASAN Susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi terakhir sesuai dengan Akta nomor 45 tanggal 29 Juli 2016 dibuat oleh Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan adalah adalah sebagai berikut:

Komisaris

Komisaris Utama : Wimboh Santoso Wakil Komisaris Utama : Imam Apriyanto Putro Komisaris Independen : Aviliani Komisaris Independen : Abdul Aziz Komisaris Independen : Goei Siauw Hong Komisaris Independen : Bangun Sarwito Kusmulyono Komisaris : Askolani Direksi Direktur Utama : Kartika Wirjoatmodjo Wakil Direktur Utama : Sulaiman Arif Arianto Direktur : Royke Tumilaar Direktur : Hery Gunardi Direktur : Ogi Prastomiyono Direktur : Pahala Nugraha Mansury Direktur : Kartini Sally Direktur : Ahmad Sidik Badruddin Direktur : Tardi Direktur : Rico Usthavia Frans

(4) KEGIATAN USAHA

Sesuai perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimuat dalam Akta No. 48 tanggal 25 Juni 2008, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PT Bank Mandiri (Persero) Tbk adalah sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ialah melakukan usaha di bidang perbankan sesuai dengan ketentuan

dalam peraturan perundang-undangan. 2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dapat melaksanakan kegiatan usaha

sebagai berikut : a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito,

tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu; b. Memberikan kredit; c. Menerbitkan surat pengakuan utang; d. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:

Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;

Surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;

Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah; Sertifikat Bank Indonesia (SBI); Obligasi; surat dagang berjangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan; Surat berharga lain yang berjangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

e. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah; f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan

surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya; g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga; h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga; i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak; j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di

bursa efek; k. Melakukan kegiatan anjak piutang. usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat; l. Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah. sesuai dengan ketentuan

yang ditetapkan oleh yang berwenang; m. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan.

224

Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam No. 2 di atas, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dapat pula :

1. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang; 2. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha,

modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang;

3. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang;

4. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun;

5. Membeli agunan, baik semua maupun sebagian, melalui pelelangan atau dengan cara lain dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.

Di dalam pengembangan Pasar Modal periode 2015-2016, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ikut berperan aktif, antara lain dengan bertindak sebagai :

1. Wali Amanat (Trustee) dalam penerbitan obligasi sebagai berikut :

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (“Indonesia Eximbank”) PT Bank Bukopin Tbk PT Maybank Finance Indonesia PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah PT Bank Panin Tbk PT Bank Pembangunan Daerah Sulselbar PT Bank DKI PT PP Properti Tbk

2. Agen Pembayaran dividen saham perusahaan publik dan MTN :

PT Bundamedik PT Pembangunan Perumahan (Persero)Tbk PT Belitang Panen Raya PT HK Realtindo PT LEN Industri (Persero) PT Indoturbine PT Inti (Persero) PT Wika Realty PT Voksel Electric Tbk PT Radana Bhaskara Finance PT Jembatan Nusantara PT Perkebunan Nusantara III PT Semen indonesia Tbk

3. Jasa Receiving Bank dalam Initial Public Offering:

PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk PT Mega Manunggal Property Tbk PT Merdeka Copper & Gold Tbk PT PP Properti Tbk PT Binakarya Propertindo Tbk PT Mitra Pemuda Tbk PT Duta Intidaya Tbk PT Aneka Gas Industri Tbk

4. Mengelola Rekening Penampungan (Escrow Agent) & Agen Penjaminan (Security Agent) 5. Menyelenggarakan jasa penitipan Efek-efek (Jasa Custodian)

225

Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam No. 2 di atas, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dapat pula :

1. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang; 2. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha,

modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang;

3. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang;

4. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun;

5. Membeli agunan, baik semua maupun sebagian, melalui pelelangan atau dengan cara lain dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.

Di dalam pengembangan Pasar Modal periode 2015-2016, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ikut berperan aktif, antara lain dengan bertindak sebagai :

1. Wali Amanat (Trustee) dalam penerbitan obligasi sebagai berikut :

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (“Indonesia Eximbank”) PT Bank Bukopin Tbk PT Maybank Finance Indonesia PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah PT Bank Panin Tbk PT Bank Pembangunan Daerah Sulselbar PT Bank DKI PT PP Properti Tbk

2. Agen Pembayaran dividen saham perusahaan publik dan MTN :

PT Bundamedik PT Pembangunan Perumahan (Persero)Tbk PT Belitang Panen Raya PT HK Realtindo PT LEN Industri (Persero) PT Indoturbine PT Inti (Persero) PT Wika Realty PT Voksel Electric Tbk PT Radana Bhaskara Finance PT Jembatan Nusantara PT Perkebunan Nusantara III PT Semen indonesia Tbk

3. Jasa Receiving Bank dalam Initial Public Offering:

PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk PT Mega Manunggal Property Tbk PT Merdeka Copper & Gold Tbk PT PP Properti Tbk PT Binakarya Propertindo Tbk PT Mitra Pemuda Tbk PT Duta Intidaya Tbk PT Aneka Gas Industri Tbk

4. Mengelola Rekening Penampungan (Escrow Agent) & Agen Penjaminan (Security Agent) 5. Menyelenggarakan jasa penitipan Efek-efek (Jasa Custodian)

(5) KANTOR CABANG PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK Sejalan dengan perkembangan kegiatan usahanya, jaringan operasional PT Bank Mandiri (Persero) Tbk terus meluas. Data per 30 Juni 2016, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk telah memiliki kantor yang terdiri atas: 1 (satu) Kantor Pusat; 12 (duabelas) kantor wilayah dalam negeri; 2.472 (dua ribu empat ratus tujuh puluh dua) cabang yang tersebar di seluruh Indonesia; 6 (enam) cabang Luar Negeri yang berlokasi di Hongkong, Singapura, Cayman Island, Dili Timor Leste, Dili Timor Plaza, dan Shanghai; dan 2 (dua) anak perusahaan di London (BMEL) dan Malaysia (MIR). (6) TUGAS POKOK Sesuai Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2016 No.35 tanggal 9 September 2016, sebagaimana telah diubah dengan Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2016 No.02 tanggal 1 November 2016, yang keduanya dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H, Notaris di Jakarta, tugas pokok Wali Amanat adalah mewakili kepentingan Pemegang Obligasi di dalam dan di luar pengadilan dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan hak, kewajiban dan kepentingan Pemegang Obligasi sesuai dengan syarat-syarat Obligasi dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan. (7) LAPORAN KEUANGAN Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang mana angkanya diambil dari Laporan Keuangan Konsolidasi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan anak perusahaan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 (tidak diaudit) dan Laporan Keuangan Konsolidasi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan anak perusahaan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja yang menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Laporan Posisi Keuangan – Konsolidasi


Keterangan 30 Juni 31 Desember 2016 2015

ASET Kas 23.550.297 25.109.124 Penempatan pada Bank Indonesia 98.637.786 83.452.384 Penempatan pada Bank Lain - Bersih 28.009.498 20.405.181 Tagihan Spot & Derivatif 441.618 703.186 Efek-efek - bersih 138.382.429 142.048.210 Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali 9.735.182 5.342.711 Tagihan Reverse Repo 607.248 676.900 Tagihan Akseptasi 13.204.195 11.331.273 Kredit 599.973.244 586.675.437 Piutang pembiayaan konsumen 10.278.306 8.178.063 Penyertaan 151.247 58.644 Cadangan kerugian penurunan nilai asset keuangan (28.899.624) (24.782.615) Aset tidak berwujud 1.733.166 1.915.192 Aset tetap dan inventaris 35.401.586 9.761.688 Aset non produktif 1.586.200 825.444 Cadangan kerugian penurunan nilai asset non keuangan (303.362) (310.903) Sewa Pembiayaan 635.161 604.150 Aset Pajak Tangguhan 4.060.179 4.834.522 Aset Lainnya 34.260.078 33.234.818 JUMLAH ASET 971.444.434 910.063.409

LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS

Liabilitas Giro 165.815.213 172.165.990 Tabungan 273.584.487 271.707.530 Deposito Berjangka 251.958.889 232.513.741 Pinjaman dari bank lain 15.939.702 12.951.692 Liabilitas Spot dan derivatif 271.718 303.661 Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali 8.792.664 4.863.171 Utang akseptasi 13.204.195 11.331.273

Surat berharg yang diterbitkan 3.280.094 2.320.975 Pinjaman yang diterima 37.731.430 37.504.851

226


Setoran jaminan 1.597.680 1.863.755 Liabilitas kepada pemegang polis unit-linked 19.282.818 17.019.049 Liabilitas lainnya 32.896.350 26.025.880 Jumlah Liabilitas 824.355.240 790.571.568

Ekuitas Modal saham 11.666.667 11.666.667 Tambahan Modal disetor / Agio Saham 17.316.192 17.316.192 Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing 188.272 242.807 Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai asset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual 210.268 (1.815.490) Keuntungan revaluasi asset tetap 25.932.955 -

Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti 333.333 343.636 Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain (950.552) 184.511 Ekuitas lainnya (92.751) (92.751) Cadangan umum 2.333.333 2.333.333 Cadangan Tujuan 9.299.632 7.022.115 Laba (rugi) tahun-tahun lali 71.491.263 59.534.302 Laba (rugi) tahun berjalan 7.080.379 20.334.968 Kepentingan non pengendali 2.280.203 2.421.551 Jumlah Ekuitas 147.089.194 119.491.841 JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 971.444.434 910.063.409 Laporan Laba Rugi – Konsolidasi


Keterangan 30 Juni 30 Juni 2016 2015

Pendapatan dan Beban Operasional Pendapatan Bunga dan Pendapatan Syariah - Bersih 24.243.706 21.199.909 Pendapatan Premi - Bersih 1.544.392 1.555.501 Pendapatan bunga syariah dan premi - bersih 25.788.098 22.755.410 Pendapatan Operasional Lainnya 9.279.181 8.140.774 Beban Operasional Lainnya 25.606.202 17.811.962 Pendapatan (beban) operasional selain bunga bersih (16.327.021) (9.671.188) Laba Operasional 9.461.077 13.084.222 Laba (Rugi) Non Operasional - bersih (7.910) 2.182 Laba (Rugi) Periode Berjalan Sebelum Pajak 9.453.167 13.086.404 Beban Pajak - bersih (1.951.021) (2.749.885) Laba Bersih 7.502.146 10.336.519 Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk International Banking & Financial Institutions Group

Plaza Mandiri Lantai 22 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38

Jakarta 12190. Indonesia www.bankmandiri.co.id

Telp. (021) 5268216, 5245161 Faks. (021) 5268201

227


Setoran jaminan 1.597.680 1.863.755 Liabilitas kepada pemegang polis unit-linked 19.282.818 17.019.049 Liabilitas lainnya 32.896.350 26.025.880 Jumlah Liabilitas 824.355.240 790.571.568

Ekuitas Modal saham 11.666.667 11.666.667 Tambahan Modal disetor / Agio Saham 17.316.192 17.316.192 Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing 188.272 242.807 Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai asset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual 210.268 (1.815.490) Keuntungan revaluasi asset tetap 25.932.955 -

Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti 333.333 343.636 Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain (950.552) 184.511 Ekuitas lainnya (92.751) (92.751) Cadangan umum 2.333.333 2.333.333 Cadangan Tujuan 9.299.632 7.022.115 Laba (rugi) tahun-tahun lali 71.491.263 59.534.302 Laba (rugi) tahun berjalan 7.080.379 20.334.968 Kepentingan non pengendali 2.280.203 2.421.551 Jumlah Ekuitas 147.089.194 119.491.841 JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 971.444.434 910.063.409 Laporan Laba Rugi – Konsolidasi


Keterangan 30 Juni 30 Juni 2016 2015

Pendapatan dan Beban Operasional Pendapatan Bunga dan Pendapatan Syariah - Bersih 24.243.706 21.199.909 Pendapatan Premi - Bersih 1.544.392 1.555.501 Pendapatan bunga syariah dan premi - bersih 25.788.098 22.755.410 Pendapatan Operasional Lainnya 9.279.181 8.140.774 Beban Operasional Lainnya 25.606.202 17.811.962 Pendapatan (beban) operasional selain bunga bersih (16.327.021) (9.671.188) Laba Operasional 9.461.077 13.084.222 Laba (Rugi) Non Operasional - bersih (7.910) 2.182 Laba (Rugi) Periode Berjalan Sebelum Pajak 9.453.167 13.086.404 Beban Pajak - bersih (1.951.021) (2.749.885) Laba Bersih 7.502.146 10.336.519 Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk International Banking & Financial Institutions Group

Plaza Mandiri Lantai 22 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38

Jakarta 12190. Indonesia www.bankmandiri.co.id

Telp. (021) 5268216, 5245161 Faks. (021) 5268201

XXII. AGEN PEMBAYARAN Perseroan telah menunjuk KSEI sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran No.37 tanggal 9 September 2016, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari Minggu atau hari libur lainnya maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Kerja berikutnya. Alamat Agen Pembayaran adalah sebagai berikut :

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I, Lantai 5

Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 52-53 Jakarta 12190

Telepon : (021) 5299 1099 Faksimili : (021) 5299 1199 Website : www.ksei.co.id

E-mail : [email protected]

228

XXIII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dapat diperoleh pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi adalah sebagai berikut :


PT BCA Sekuritas

Menara BCA, Grand Indonesia, 41st floor

Jl. MH Thamrin No. 1 Jakarta 10310, Indonesia

Telp. (021) 2358 7222 Fax. (021) 2358 7290/7300/7250

www.bcasekuritas.co.id [email protected]

PT CIMB Securities Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia Tower II Lantai 11

Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190

Tel. (021) 515 4660 Fax. (021) 515 4661

www.cimb.com [email protected]

PT Danareksa Sekuritas (Terafiliasi)

Gedung Danareksa Jl. Medan Merdeka Selatan No.14

Jakarta 10110 Tel. : (021) 29 555 777/888

Fax.: (021) 350-1724/25 www.danareksa.com [email protected]

PT Indo Premier Securities

Wisma GKBI 7/F Suite 718 Jl. Jend. Sudirman No.28 Jakarta 10210 - Indonesia

Tel. : (021) 5793-1168 Fax. : (021) 5793-1220 www.indopremier.com

[email protected]

PT Mandiri Sekuritas (Terafiliasi)

Plaza Mandiri, Lantai 28 Jl. Jend. Gatot Subroto. Kav. 36-38

Jakarta 12190 Tel. (021) 526 3445 Fax. (021) 526 3507

www.mandirisekuritas.co.id [email protected]

PT Maybank Kim Eng Securities

Sentral Senayan III Lantai 22, Jl. Asia Afrika No. 8, GBK, Senayan,

Jakarta 10270, Indonesia Tel. (6221) 8066 - 8500 Fax. (6221) 8066 - 8501 www.maybank-ke.co.id [email protected]


Gedung Artha Graha, Lt.18

Jl. Jendral Sudirman, kav. 52-53 Jakarta 12190, Indonesia Tel. (6221) 2924 - 9088 Fax. (6221) 2924 - 9150

www.trimegah.com [email protected]

JADWALTanggal Efektif : 9 November 2016 Tanggal Distribusi Obligasi secara Elektronik : 18 November 2016Masa Penawaran Umum : 11, 14, 15 November 2016 Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia : 21 November 2016Tanggal Penjatahan : 16 November 2016

OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI ATAS EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO) (“PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.


Kegiatan Usaha Utama :Pembiayaan infrastruktur

Berkedudukan di Jakarta Pusat, IndonesiaKantor Pusat :

Gedung Sahid Sudirman Center, Lantai 47-48Jl. Jenderal Sudirman No. 86

Jakarta 10220Telepon: +6221 80825288, Faksimili: +6221 80825258

Website: www.ptsmi.co.idEmail : [email protected]

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I SARANA MULTI INFRASTRUKTUR

DENGAN TARGET DANA SEBESAR Rp30.000.000.000.000,- (TIGA PULUH TRILIUN RUPIAH)(“PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN”)

DALAM RANGKA

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKANOBLIGASI BERKELANJUTAN I SARANA MULTI INFRASTRUKTUR TAHAP I TAHUN 2016

DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp5.000.000.000.000,- (LIMA TRILIUN RUPIAH)(”OBLIGASI”)

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi, dan terdiri atas 4 (empat) seri yang memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih seri Obligasi yang dikehendaki, yaitu sebagai berikut :

Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp2.298.000.000.000,- (dua triliun dua ratus sembilan puluh delapan miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap Obligasi sebesar 7,85% (tujuh koma delapan lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 3 (tiga) tahun. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri A pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 18 November 2019.





OBLIGASI BERKELANJUTAN I SARANA MULTI INFRASTRUKTUR TAHAP II dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.

PENTING UNTUK DIPERHATIKANOBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN SUATU JAMINAN KHUSUS, NAMUN DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN PASAL 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA INDONESIA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARIPASSU TANPA PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAIN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

Keterangan lebih lanjut mengenai Jaminan diuraikan dalam Bab XVII Prospektus ini.

PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DITUJUKAN UNTUK DIMILIKI SEMENTARA LALU DIJUAL KEMBALI ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN harga pasar atau sebagai pelunasan yang baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah tanggal penjatahan, dan hanya dapat dilakukan OLEH PERSEROAN DARI PIHAK YANG TIDAK TERAFILIASI. RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI WAJIB DILAPORKAN KEPADA OJK OLEH PERSEROAN PALING lambat 2 (dua) hari kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut di surat kabar. pembelian kembali Obligasi, BARU DAPAT DILAKUKAN SETELAH PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI. PENGUMUMAN TERSEBUT WAJIB DILAKUKAN PALING SEDIKIT melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa indOnesia yang berperedaran nasiOnal paling lambat 2 (dua) hari kalender sebelum TANGGAL PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI DIMULAI.

Keterangan lebih lanjut mengenai Pembelian Kembali diuraikan dalam Bab XVII Prospektus ini.

perserOan hanya menerbitkan sertiFikat jumbO Obligasi yang didaFtarkan atas nama pt kustOdian sentral eFek indOnesia (“ksei”) dan AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

dalam rangka penerbitan Obligasi ini, perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang dari pt pemeringkat efek indonesia (pefindo):

idAAA (Triple A)

Keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan tersebut dapat dilihat pada bab XVIII Prospektus ini.

OBLIGASI INI AKAN DICATATKAN DI BURSA EFEK INDONESIA

PENAWARAN OBLIGASI INI DIJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT)


PT BCA SEKURITAS PT CIMB SECURITIES INDONESIA

PT DANAREKSA SEKURITAS (terafiliasi)

PT INDO PREMIER SECURITIES

PT MANDIRI SEKURITAS(terafiliasi)

PT MAYBANK KIM ENG SECURITIES

PT TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA TBK

WALI AMANAT PT BANK MANDIRI (persero) tbk. (terafiliasi)

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT SEHUBUNGAN DENGAN KELANCARAN PEMBAYARAN KEMBALI POKOK DAN/ATAU BUNGA PENYALURAN PINJAMAN YANG APABILA JUMLAH KREDIT YANG TIDAK DAPAT DIKEMBALIKAN CUKUP MATERIAL, DAPAT MEMPENGARUHI KINERJA PERSEROAN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.


Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 11 November 2016

PR

OSP

EKTU

S PEN

AW

AR

AN

UM

UM

OB

LIGA

SI BER

KELA

NJU

TAN

I SAR

AN

A M

ULTI IN

FRA

STRU

KTU

R TA

HA

P I TA

HU

N 2

01

6

PR

OS

PE

KT

US

Penjamin Pelaksana Emisi Efek


Sahid Sudirman Center, 48th Floor Jl. Jend. Sudirman No. 86 Jakarta 10220, Indonesia

Phone: (+62-21) 8082 5288, Fax: (+62-21) 8082 5258 Email: [email protected]

Website: www.ptsmi.co.id

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

CVR PSK Awal SMI 2_og.pdf 1 10/10/16 3:42 PM

pt sarana multi infrastruktur (persero) · perseroan telah menyampaikan pernyataan pendaftaran...

Documents