pt batulicin nusantara maritim tbk...perseroan telah menyampaikan pernyataan pendaftaran emisi efek...

Jadwal

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL- HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT BATULICIN NUSANTARA MARITIM TBK (”PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

PT BATULICIN NUSANTARA MARITIM Tbk

Kegiatan Usaha Utama : Perseroan Menjalankan Usaha Dalam Bidang Transportasi Perairan Laut dan Sungai Di Indonesia Untuk Jasa Transportasi Batubara

Kantor Pusat : Jln. Pelabuhan Ferry Rt/Rw 005/001

Batulicin, Tanah Bumbu Kalimantan Selatan Telp.: (0518) 71869

Email : [email protected] Website : www.batulicinnusantaramaritim.com

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 700.000.000 (tujuh ratus juta) lembar Saham Biasa Atas Nama atau sebesar 20,59% (dua puluh koma lima puluh sembilan persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum yang dikeluarkan dari portepel Perseroan (“Saham Yang Ditawarkan”) dengan nilai nominal Rp 50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham. Saham Yang Ditawarkan tersebut ditawarkan pada Harga Penawaran Rp 105,- (seratus lima Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (“FPPS”). Jumlah seluruh Penawaran Umum Perdana ini adalah sebanyak Rp 73.500.000.000,- (tujuh puluh tiga miliar lima ratus juta Rupiah). Sebanyak 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta) lembar Waran Seri I atau 12,96% (dua belas koma sembilan puluh enam persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh saat pernyataan pendaftaran disampaikan yang menyertai Saham Biasa Atas Nama yang dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham saat penjatahan Penawaran Umum yang dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada tanggal penjatahan. Setiap pemegang 2 (dua) lembar saham baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) lembar Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) lembar Waran memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama yang bernilai nominal Rp 50,- (lima puluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp 126,- (seratus dua puluh enam Rupiah) yang dapat dilakukan selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu mulai tanggal 9 September 2020 – 9 Maret 2023 Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Seluruh Saham Perseroan yang ditawarkan dan seluruh saham hasil pelaksanaan Waran Seri I dalam Penawaran Umum ini memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya di Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

KONDISI PASAR MODAL INDONESIA DAPAT MEMPENGARUHI HARGA ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN; KETIADAAN PASAR UNTUK SAHAM PERSEROAN DAPAT BERKONTRIBUSI PADA KURANGNYA LIKUIDITAS. DENGAN TERCATATNYA SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK, TIDAK ADA KEPASTIAN BAHWA PASAR UNTUK SAHAM PERSEROAN DAPAT LIKUID, HAL INI TERGANTUNG PADA KONDISI PASAR MODAL INDONESIA DAN GLOBAL SELAIN DARI KINERJA KEUANGAN PERSEROAN.

PENCATATAN SAHAM-SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA INI AKAN DILAKUKAN DI BURSA EFEK INDONESIA.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT JASA UTAMA CAPITAL SEKURITAS

Penjamin Emisi Efek PT Erdikha Elit Sekuritas • PT Ekuator Swarna Sekuritas • PT Pacific Sekuritas Indonesia • PT Panin Sekuritas Tbk

PT Profindo Sekuritas Indonesia

PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN EMISI EFEK MENJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT) TERHADAP PENAWARAN SAHAM PERSEROAN

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 2 Maret 2020

Tanggal Efektif Masa Penawaran Umum

28 Februari 2020 3 Maret 2020

Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I di BEI Tanggal Awal Perdagangan Waran Seri I

9 Maret 2020 9 Maret 2020

Tanggal Penjatahan 5 Maret 2020 Tanggal Akhir Perdagangan Waran Seri I Tanggal Distribusi Saham dan Waran Seri I

6 Maret 2020

-Pasar Reguler dan Negosiasi -Pasar Tunai

6 Maret 2023 8 Maret 2023

Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan

6 Maret 2020

Tanggal Awal Pelasanaan Waran Seri I Tanggal Akhir Pelaksanaan Waran Seri I

9 September 2020 9 Maret 2023

Tanggal Akhir Masa Berlaku Waran Seri I 9 Maret 2023

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM DAN WARAN SERI I HASIL PENAWARAN UMUM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF, MELAINKAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).

FAKTOR RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH TIDAK DIPERPANJANGNYA KONTRAK. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

http://www.batulicinnusantaramaritim.com/

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana ini kepada Ketua Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) di Jakarta dengan Surat No. 015/BNM-BTL/II/XI/2019 tertanggal 15 November 2019, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Undang-undang Republik Indonesia No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No.64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.3608 dan peraturan pelaksanaannya (“UUPM”).

Saham-saham yang ditawarkan ini direncanakan akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas No. S-00558/BEI.PP3/01-2020 tanggal 27 Januari 2020. Apabila syarat-syarat pencatatan Saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana batal demi hukum dan pembayaran pesanan Saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan dan Peraturan No.IX.A.2.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana ini, setiap Pihak Terafiliasi dilarang memberikan keterangan dan/atau membuat pernyataan apapun mengenai hal-hal yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek. Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Perdana ini bukan merupakan Pihak Terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan Afiliasi antara Penjamin Emisi Efek dengan Perseroan dapat dilihat pada Bab XII tentang Penjaminan Emisi Efek dan antara Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dengan Perseroan dapat dilihat pada Bab XIII tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

Penawaran Umum ini tidak didaftarkan berdasarkan Undang-Undang/Peraturan selain yang berlaku di Republik Indonesia. Barang siapa di luar wilayah Republik Indonesia menerima Prospektus ini, maka Prospektus ini tidak dimaksudkan sebagai dokumen Penawaran untuk membeli saham, kecuali bila Penawaran dan pembelian saham tersebut tidak bertentangan atau bukan merupakan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut.

Perseroan telah mengungkapkan semua informasi yang wajib diketahui oleh publik dan tidak ada fakta penting dan relevan yang tidak dikemukakan yang menyebabkan informasi atau fakta material dalam Prospektus ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

i

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ...................................................................................................................................................... i

DEFINISI DAN SINGKATAN............................................................................................................................ iii

RINGKASAN ................................................................................................................................................... x

I. PENAWARAN UMUM .......................................................................................................................... 1

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM .................................... 14

III. PERNYATAAN UTANG ....................................................................................................................... 17

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING .............................................................................................. 26

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN ........................................................................... 29

VI. FAKTOR RISIKO .................................................................................................................................. 46

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN .................................... 51

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA ............................................................................................................................................... 52

I. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN ............................................................................................... 52

A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN ................................................................................................. 52

B. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA PERSEROAN ............... 54

C. KEGIATAN USAHA ....................................................................................................................... 54

D. PERKEMBANGAN PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN ............................... 55

E. IZIN USAHA ................................................................................................................................. 57

F. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN ..................................................................... 117

G. TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) ........................ 120

H. MANAJEMEN RISIKO ................................................................................................................. 127

I. STRUKTUR ORGANISASI ............................................................................................................ 130

J. SUMBER DAYA MANUSIA ......................................................................................................... 131

K. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN ANTARA PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM .......................................................................................................................... 134

L. KETERANGAN TENTANG PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM ........................... 135

M. PERJANJIAN DENGAN PIHAK KETIGA ........................................................................................ 138

N. PERJANJIAN DENGAN PIHAK AFILIASI ....................................................................................... 150

O. ASET PERSEROAN ...................................................................................................................... 151

P. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL .................................................................................................. 155

Q. ASURANSI .................................................................................................................................. 155

ii

R. PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN SERTA KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN ....................................................................................................................................... 162

II. KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA ...................................... 162

A. UMUM ...................................................................................................................................... 162

B. KEUNGGULAN KOMPETITIF PERSEROAN .................................................................................. 163

C. KEGIATAN USAHA PERSEROAN ................................................................................................. 164

D. TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI ........................................................................................ 169

E. PEMASARAN ............................................................................................................................. 171

F. PERSAINGAN ............................................................................................................................. 172

G. PROSPEK USAHA PERSEROAN .................................................................................................. 172

H. STRATEGI USAHA ...................................................................................................................... 177

IX. EKUITAS........................................................................................................................................... 178

X. KEBIJAKAN DIVIDEN ........................................................................................................................ 180

XI. PERPAJAKAN ................................................................................................................................... 182

XII. PENJAMINAN EMISI EFEK ............................................................................................................... 185

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL ................................................................... 187

XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM ........................................................................................................................ 190

XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM ................................................................................................... 195

XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM .................. 203

XVII. PENDAPAT SEGI HUKUM ................................................................................................................ 205

XVIII. LAPORAN KEUANGAN ..................................................................................................................... 206

XIX. LAPORAN PENILAI ........................................................................................................................... 207

iii

DEFINISI DAN SINGKATAN

Afiliasi : Pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya,yaitu: 1. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai

derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; 2. hubungan antara Pihak dengan pegawai, direktur atau

komisaris dari Pihak tersebut; 3. hubungan antara 2 (dua) Perseroan dimana terdapat 1 (satu)

atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama; 4. hubungan antara Perseroan dan Pihak, baik langsung maupun

tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh Perseroan tersebut;

5. hubungan antara 2 (dua) Perseroan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh Pihak yang sama; atau

6. hubungan antara Perseroan dan pemegang saham utama

Akta Pernyataan Penerbitan Waran

Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Batulicin Nusantara Maritim Tbk No.88 Tanggal 13 November 2019 yang telah diubah dengan Akta Perubahan I Atas Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Batulicin Nusantara Maritim Tbk No. 71 tanggal 9 Desember 2019 yang kemudian diubah dengan Akta Perubahan II Atas Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Batulicin Nusantara Maritim Tbk No. 122 tanggal 24 Februari 2020, yang semuanya dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, beserta perubahannya.

BAE : Berarti Biro Administrasi Efek, yaitu pihak yang berdasarkan kontrak dengan Perseroan melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek, dalam hal ini adalah PT Sharestar Indonesia.

BEI, Bursa Efek : Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Pasar Modal (UUPM), yaitu pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka, yang dalam hal ini PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.

Daftar Pemegang Rekening

: Daftar yang dikeluarkan oleh KSEI berkenaan dengan kepemilikan Efek oleh seluruh Pemegang Rekening dan/atau nasabah Pemegang Rekening, yang memuat keterangan antara lain nama, alamat, jumlah kepemilikan Efek, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Rekening dan atau nasabahnya.

iv

DPPS : Daftar Pemesanan Pembelian Saham, yaitu formulir yang berisi daftar nama-nama pemesan atau pembeli saham, jumlah saham yang dipesan dan disusun berdasarkan FPPS.

Efektif : Terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan No. IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum yaitu: a. atas dasar lewatnya waktu yaitu:

i. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan PenawaranUmum;atau

ii. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi;atau

b. atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan;

FKP : Formulir Konfirmasi Penjatahan, yaitu formulir yang merupakan

konfirmasi hasil penjatahan atas nama pemesan atau pembeli saham.

FPPS : Formulir Pemesanan Pembelian Saham, yaitu formulir yang digunakan pemesan atau pembeli saham untuk melakukan pemesanan pembelian saham perdana yang ditawarkan Perseroan.

Harga Penawaran : Berarti harga setiap Saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham, yaitu sebesar Rp 105,- per saham.

Hari Bursa : Hari-hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan Efek menurut peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut.

Hari Kalender : Setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.

Hari Kerja : Hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.

v

KSEI : PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

Kustodian : Pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya.

Manajer Penjatahan : Berarti PT Jasa Utama Capital Sekuritas yang bertanggung jawab atas penjatahan Saham Baru sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011.

Masyarakat : Perorangan dan/atau badan hukum Indonesia, maupun Warga Negara Asing/Badan Asing baik yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun yang bertempat tinggal/berkedudukan di luar wilayah Indonesiayang membeli saham Penawaran Umum di Indonesia dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

OJK : Otoritas Jasa Keuangan yaitu lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Pemegang Rekening : Pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perseroan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Pemerintah : Pemerintah Republik Indonesia.

Penawaran Umum : Kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Efek kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

Penitipan Kolektif : Jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.

Penjamin Emisi Efek : Pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Perseroan dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek

: Berarti pihak yang melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan Penawaran Umum Perdana Saham, dalam hal ini adalah PT Jasa Utama Capital Sekuritas.

vi

Peraturan No. IX.A.2 : Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 mengenai Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

Peraturan No. IX.A.7 : Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 mengenai Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.

Peraturan No. IX.E.1 : Peraturan No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 mengenai Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

Peraturan No. IX.E.2 : Peraturan No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 mengenai Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

Peraturan No. IX.J.1 : Peraturan No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-719/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 mengenai Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek

: Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Batulicin Nusantara Maritim Tbk No. 86 tanggal 13 November 2019 yang telah diubah dengan Akta Perubahan I Atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Batulicin Nusantara Maritim Tbk No. 69 tanggal 9 Desember 2019, yang telah diubah dengan Akta Perubahan II Atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Batulicin Nusantara Maritim Tbk No. 144 tanggal 29 Januari 2020, yang kemudian diubah dengan Akta Perubahan III Atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Batulicin Nusantara Maritim Tbk No. 121 tanggal 24 Februari 2020, yang semuanya dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat.

Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham

: Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Batulicin Nusantara Maritim Tbk No. 87 tanggal 13 November 2019 diubah dengan Akta Perubahan I Atas Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Batulicin Nusantara Maritim Tbk No. 70 tanggal 9 Desember 2019, yang kemudian diubah dengan Akta Perubahan II Atas Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Batulicin Nusantara Maritim Tbk No. 125 tanggal 25 Februari 2020, yang seluruhnya dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat.

Pernyataan Efektif : Berarti pernyataan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menyatakan bahwa Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif sehingga Perseroan melalui Penjamin Emisi Efek berhak menawarkan dan menjual saham yang ditawarkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

vii

Pernyataan Pendaftaran

: Berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum atau Perusahaan Publik.

Perseroan : Badan hukum yang akan melakukan Emisi yang dalam hal ini adalah PT Batulicin Nusantara Maritim Tbk suatu Perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia.

POJK No.33/2014 : Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

POJK No.34/2014 : Peraturan OJK No.34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

POJK No.35/2014 : Peraturan OJK No.35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

POJK No.30/2015 : Peraturan OJK No.30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

POJK No.55/2015 : Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

POJK No.56/2015 : Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Audit Internal.

POJK No.7/2017 : Peraturan OJK No.7/POJK.04/2017 tentang dokumen pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum efek bersifat ekuitas, efek bersifat utang, dan/atau sukuk.

POJK No.8/2017 : Peraturan OJK No.8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.

POJK No.10/2017 : Peraturan OJK No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No.10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

POJK No.23/2017 : Peraturan OJK No.23/POJK.04/2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.

Prospektus : Setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek.

Prospektus Awal : Dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai bagian dari pernyataan pendaftaran efek, kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah dan harga penawaran efek, penjaminan emisi efek, atau hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan.

viii

Rp atau Rupiah : Mata uang yang berlaku di Republik Indonesia. RUPS : Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu organ Perseroan yang

mempunya iwewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UUPTdan/atau anggaran dasar.

RUPSLB : Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Saham Baru : Saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp 50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham yang akan dikeluarkan dari dalam simpanan (portepel) Perseroan.

Saham/Saham Biasa Atas Nama

: Saham biasa yang diterbitkan oleh Perseroan.

Saham Yang Ditawarkan

: Saham yang berasal dari portepel sebanyak 700.000.000 (tujuh ratus juta) lembar saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp 50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada masyarakat, yang selanjutnya akan dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.

Tanggal Distribusi Saham

: Tanggal penyerahan Efek kepada pembeli Efek dalam Rangka Penawaran Umum paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penjatahan.

Tanggal Pembayaran : Tanggal dimana Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyerahkan seluruh hasil penjualan Saham Baru kepada Perseroan ke dalam rekening Perseroan.

Tanggal Pencatatan : Tanggal pencatatan Saham Baru untuk diperdagangkan di BEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi Saham.

Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan

: Berarti tanggal untuk pengembalian uang pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek melalui Penjamin Emisi Efek kepada para pemesan yang sebagian atau seluruh pesanannya tidak dapat dipenuhi karena adanya penjatahan yaitu selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penjatahan atau dalam hal Penawaran Umum saham Perdana dibatalkan atau ditunda selambat-lambatnya sejak 2 (dua) hari kerja sejak tanggal keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum.

Tanggal Penjatahan : Berarti tanggal dimana Manajer Penjatahan menetapkan penjatahan saham, yaitu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum.

Undang-Undang Pasar Modal atau UUPM

: Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Berita Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 3608 Tahun 1995.

UUPT : Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756.

ix

WIB : Waktu Indonesia Bagian Barat (GMT +7.00).

SINGKATAN NAMA PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM BEST : PT Batulicin Enam Sembilan Transportasi

x

RINGKASAN Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci yang tercantum di dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah kecuali dinyatakan lain dan telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

UMUM PT Batulicin Nusantara Maritim Tbk (“Perseroan”) didirikan pada tahun 2011 berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 53 tanggal 25 Mei 2011, yang dibuat dihadapan Muhamad Faried Zain, S.H., M.H., Notaris di Banjarmasin, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-28173.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 06 Juni 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor: AHU-0045276.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 06 Juni 2011, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 49118/2012, Tambahan Berita Negara Nomor: 74 tanggal 14 September 2012. (“Akta Pendirian”). Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, dimana perubahan terakhir berdasarkan Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 39 tanggal 10 Februari 2020 Jo Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No.132 tanggal 14 Oktober 2019, yang keduanya dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, SH, MHum,MKn, Notaris di Kota Jakarta, yang isinya sehubungan dengan menyetujui, antara lain (i) rencana Penawaran Umum Perdana Saham dengan mengeluarkan saham baru sebanyak-banyaknya 700.000.000 saham dan penerbitan waran sebanyak-banyaknya 350.000.000 waran seri I,(ii) menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan atau portopel Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 350.000.000 saham hasil pelaksanaan Waran Seri I dengan memperhatikan ketetentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan-peraturan Pasar Modal dan Bursa Efek Indonesia dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan dalam suatu akta notaris mengenai perubahan anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan pengeluaran saham hasil pelaksanaan Waran Seri I (iii) perubahan anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan No. IX.J.1, POJK No. 32/2014 dan POJK No. 33/2014, (iii) perubahan status Perseroan dari suatu perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka. Perubahan anggaran dasar ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0082409.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 14 Oktober 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0194132.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 14 Oktober 2019, serta telah dicatat dalam Database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan (i) Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0345601 tanggal 14 Oktober 2019 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0049506.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 25 Maret 2019;dan (ii) Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0345602 tanggal 14 Oktober 2019 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0194132.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 14 Oktober 2019 (“Akta No. 132/2019”).

xi

KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan terakhir sebagaimana termaksud dalam Akta No. 132/2019 jo Akta No: 37/2019, maksud dan tujuan dari Perseroan ini adalah berusaha dalam bidang angkatan laut dalam negeri tramper untuk barang. Perseroan mulai beroperasi secara komersil sejak tahun 2011. Visi Perseroan adalah menjadi mitra pilihan yang bisa diandalkan dala, jasa bidang transportasi laut dan sungai. Misi Perseroan adalah :

• Memastikan kelancaran operasional yang dipergunakan untuk pelanggan/customer.

• Memastikan quality pelayanan transportasi untuk memenuhi harapan pemangku kepentingan utama (terutama pemegang saham, pelanggan, karyawan, mitra dan regulator).

• Secara aktif terlibat dalam masyarakat sebagai warga korporat yang baik. KEUNGGULAN KOMPETITIF PERSEROAN Perseroan memiliki keunggulan kompetitif sebagai berikut:

• Perseroan memiliki afiliasi dengan fasilitas terintegrasi dari mulut tambang hingga ke transportasi laut. Perseroan tergabung dalam kelompok usaha Batulicin Enam Sembilan yang memiliki hauling road, pelabuhan hingga jasa transportasi darat untuk batubara di daerah Batulicin.

• Perseroan memberi pelayanan terbaik dan tepat waktu dengan harga kompetitif.

• Perseroan memiliki kapal dengan rata-rata usia dibawah 3 tahun. Sehingga armada Perseroan lebih efektif dan efisien dalam menjalankan operasional. Perseroan akan menggunakan perolehan dana untuk menambah armada kapal dengan kapal baru dan meremajakan 2 kapal tertua milik Perseroan yang telah beroperasi sejak tahun 2011. Yaitu kapal tunda Farel 1 dan Farel 2 serta kapal tongkang Baleno 1 dan Baleno 2.

• Perseroan memiliki tim manajemen yang handal dan perpengalaman.

• Memiliki teknologi yang memungkinkan Perseroan melakukan pengecekan posisi kapal secara real time.

• Memiliki basis pelanggan di sekitar area Batulicin yang diketahui merupakan daerah utama untuk tambang batubara.

KEGIATAN USAHA UTAMA PERSEROAN Kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perseroan saat ini Perseroan menjalankan usaha dalam bidang transportasi perairan laut dan sungai di Indonesia untuk jasa transportasi batubara. Saat ini Perseroan melakukan usahanya sendiri dan tidak memiliki Entitas Anak. PROSPEK USAHA Survei Proyeksi Indikator Makro Ekonomi (SPIME) yang dilakukan oleh Bank Indonesia pada triwulan II-2019, memprakirakan perekonomian Indonesia tahun 2019 akan tumbuh 5,14% (yoy), melambat dibandingkan dengan realisasi pertumbuhan ekonomi tahun 2019 sebesar 5,17% (yoy). Prakiraan responden tersebut masih sejalan dengan proyeksi Bank Indonesia yang memprakirakan pertumbuhan

xii

ekonomi Indonesia tahun 2019 berada di bawah titik tengah kisaran 5,0-5,4%. Terkait dengan perkembangan harga, responden memprakirakan inflasi pada tahun 2019 sebesar 3,22% (yoy), lebih tinggi dari realisasi inflasi tahun 2019 sebesar 3,13% (yoy). Angka prakiraan tersebut masih berada dalam kisaran sasaran inflasi tahun 2019 sebesar 3,5±1%. Menurut responden, nilai tukar Rupiah terhadap USD pada akhir tahun 2019 akan menguat hingga mencapai Rp 14.387,- per USD dibandingkan realisasi akhir tahun 2019 sebesar Rp 14.481,- per USD. Responden memprakirakan bahwa penguatan nilai tukar Rupiah tersebut antara lain dipengaruhi oleh kondisi perekonomian global terutama penurunan Fed Fund Rates dan ekspektasi pasar Internasional terhadap kondisi perekonomian Indonesia. Prakiraan nilai tukar tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan asumsi makro dalam APBN 2019 sebesar Rp 15.000,- per USD. Pada tahun 2020, responden optimis perekonomian Indonesia akan membaik dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2019. PDB tahun 2020 diprakirakan akan tumbuh 5,34% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan prakiraan pertumbuhan tahun 2019 sebesar 5,14%. Responden menyatakan bahwa peningkatan kinerja perekonomian pada tahun 2020 antara lain disebabkan oleh perbaikan ekonomi global, peningkatan investasi domestik dan asing, dan dukungan pemerintah melalui berbagai kebijakan. Responden memiliki optimisme yang cukup tinggi terhadap prospek perekonomian Indonesia tahun 2020, yang diindikasikan dengan 57,1% responden memprakirakan ekonomi tahun 2020 akan tumbuh di atas 5,25%. Perseroan selalu mengikuti perkembangan industri batubara khusunya di daerah Tanah Bumbu tempat Perseroan melakukan kegiatan operasional. Perseroan merencanakan untuk melakukan peningkatan kapasitas angkut melalui peningkatan jumlah armada Perseroan dalam beberapa tahun ke depan. Rencananya Perseroan akan menambah jumlah armada melalui serangkaian pendanaan baik melalui ekuitas maupun pinjaman. Hal ini dilakukan untuk memenuhi permintaan dari pelanggan yang terus meningkat seiring dengan peningkatan produksi batubara di daerah Tanah Bumbu. STRUKTUR PENAWARAN UMUM PERDANA

Jumlah saham yang ditawarkan : Sebanyak 700.000.000 (tujuh ratus juta) Saham Biasa Atas Nama yang berasal dari portepel.

Persentase Penawaran Umum Perdana : Sebesar 20,59% (dua puluh koma lima puluh sembilan persen) dari Modal Disetor setelah Penawaran Umum Perdana.

Jumlah waran yang ditawarkan : Sebanyak 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta) Waran Seri I.

Persentase Waran : Sebesar 12,96% (dua belas koma sembilan puluh enam persen) terhadap keseluruhan Modal Ditempatkan dan disetor Penuh Perseroan pada saat pendaftaran Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Nilai Nominal : Rp 50,- (lima puluh Rupiah) per saham.

Masa Penawaran Umum : 3 Maret 2020.

xiii

Tanggal Pencatatan : 9 Maret 2020.

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana sebanyak 700.000.000 (tujuh ratus juta) lembar Saham Biasa Atas Nama atau sebesar 20,59% (dua puluh koma lima puluh sembilan persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum yang dikeluarkan dari portepel Perseroan (“Saham Yang Ditawarkan”) dengan nilai nominal Rp 50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham. Saham Yang Ditawarkan tersebut ditawarkan pada Harga Penawaran Rp 105 ,- (seratus lima Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (“FPPS”). Jumlah seluruh Penawaran Umum Perdana ini adalah sebanyak Rp 73.500.000.000,- (tujuh puluh tiga miliar lima ratus juta Rupiah). Bersamaan dengan penawaran umum perdana ini, diterbitkan juga sebanyak 350.000.000 (tiga ratus juta) Waran Seri I yang menyertai Saham Biasa Atas Nama atau sebesar 12,96% (dua belas koma Sembilan puluh enam persen) terhadap keseluruhan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan pada saat pendaftaran Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum disampaikan kepada Otoritas Jasa keuangan. Waran seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada saat tanggal penjatahan. Setiap pemegang 2 (dua) saham baru Perseroan berhak memperolah 1 (satu) Waran Seri I, dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Baru yang akan dikeluarkan dari portepel, dengan harga pelaksanaan sebesar Rp 126,- (seratus dua puluh enam Rupiah) yang dapat dilakukan selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu mulai tanggal 9 September 2020 – 9 Maret 2023. Semua saham yang ditawarkan ini akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham biasa atas nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini seluruhnya akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia. STRUKTUR PERMODALAN DAN PEMEGANG SAHAM Pada saat Prospektus diterbitkan Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Nomor : 309 tanggal 30 Agustus 2019 jo Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Nomor: 132 tanggal 14 Oktober 2019, adalah sebagai berikut:

Keterangan Jumlah Saham Nilai Nominal (Rp) %

Nilai Nominal Rp 50,- setiap saham

Modal Dasar 10.800.000.000 540.000.000.000 -

Modal Ditempatkan dan disetor penuh

BEST 2.695.947.180 134.797.359.000 99,85

Rois Sunandar 4.052.820 202.641.000 0,15

Jumlah Modal Ditempatkan dan disetor penuh

2.700.000.000 135.000.000.000 100,0

0

Saham dalam portepel 8.100.000.000 405.000.000.000 -

xiv

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana adalah sebagai berikut:

Keterangan

Nilai Nominal Rp 50,- per lembar saham

Sebelum Penawaran Umum Perdana Setelah Penawaran Umum Perdana

Jumlah Saham Jumlah Nominal (Rp)

% Jumlah Saham Jumlah Nominal (Rp)

%

Modal Dasar Saham Biasa Atas Nama 10.800.000.000 540.000.000.000 - 10.800.000.000 540.000.000.000

-

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

BEST 2.695.947.180 134.797.359.000 99,85 2.695.947.180 134.797.359.000 79,29 Rois Sunandar 4.052.820 202.641.000 0,15 4.052.820 202.641.000 0,12 Masyarakat - - - 700.000.000 35.000.000.000 20,59

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 2.700.000.000 135.000.000.000 100,00

3.400.000.000

170.000.000.000 100,00

Saham Dalam Portepel 8.100.000.000 405.000.000.000 7.400.000.000 370.000.000.000

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana ini dan seluruh Waran Seri I, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana adalah sebagai berikut:

Keterangan

Nilai Nominal Rp50,- per lembar saham

Setelah Penawaran Umum Perdana Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I

Setelah Penawaran Umum Perdana Setelah Pelaksanaan Waran Seri I



%

Modal Dasar Saham Biasa Atas Nama

10.800.000.000 540.000.000.000 10.800.000.000 540.000.000.000 -


BEST 2.695.947.180 134.797.359.000 79,29 2.695.947.180 134.797.359.000 71,89 Rois Sunandar 4.052.820 202.641.000 0,12 4.052.820 202.641.000 0,11 Masyarakat 700.000.000 35.000.000.000 20,59 700.000.000 35.000.000.000 18,67 Pemegang Waran Seri I - - 350.000.000 17.500.000.000 9,33

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

3.400.000.000

170.000.000.000 100,00

3.750.000.000

187.500.000.000 100,00


Saham yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham baru yang dikeluarkan dari portepel yang memberikan pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh. RENCANA PENGGUNAAN DANA Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan dipergunakan sebagai berikut: 1. Sekitar 45,15% akan di pergunakan sebagai Modal Kerja yaitu pembayaran utang ke supplier,

pembayaran bunga pinjaman dan perawatan kapal. 2. Sekitar 39,50% akan di pergunakan untuk membayar utang Perseroan. Berikut adalah penjelasan atas

utang-utang Perseroan : a. Seluruh Utang Pihak Berelasi tanpa bunga kepada PT Batulicin Enam Sembilan Transportasi yang

digunakan untuk pembelian kapal sebesar Rp 17.628.660.067,-.

xv

b. Dana sebesar Rp 10.021.339.933,- akan digunakan untuk pembayaran sebagian Utang Bank kepada PT Bank Pembangunan Daerah Kalsel terkait pembelian kapal dengan suku bunga 12,50%, sehingga diharapkan menurunkan biaya bunga dan mengurangi pokok cicilan.

3. Sekitar 15,35% akan di pergunakan untuk pembelian kapal baru. Perseroan akan membeli 3 set unit kapal baru 330 feet jumbo dengan kapasitas 9.000 ton pada tahun 2020.

Seluruh dana hasil pelaksanaan Waran Seri I seluruhnya akan digunakan untuk Modal Kerja Perseroan. Dalam hal transaksi penggunaan dana hasil Penawaran Umum pada angka 1 dan 3 dilakukan oleh Perseroan dengan afiliasi dari Perseroan atau afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pemegang saham utama Perseroan dan merupakan Transaksi Material, transaksi tersebut merupakan Transaksi Afiliasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Angka 2 huruf (c) butir 4 Peraturan Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2019 (“Peraturan No. IX.E.1”) dan merupakan Transaksi Material yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Angka 3 huruf (a) butir 5 Peraturan Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 (“Peraturan No. IX.E.2”), karena transaksi penggunaan dana hasil Penawaran Umum pada angka 1 dan 3 yang dilakukan Perseroan merupakan kegiatan usaha utama Perseroan. Transaksi penggunaan dana hasil Penawaran Umum pada angka 2 bukan merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1, karena tidak memenuhi kriteria transaksi sebagaimana dimaksud dalam Angka 1 huruf (c) Peraturan No.IX.E.1. Transaksi penggunaan dana hasil Penawaran Umum pada angka 2 bukan merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud Peraturan No.IX.E.2, karena tidak memenuhi kriteria Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Angka 1 huruf (a) butir 2. Transaksi penggunaan dana hasil Penawaran Umum pada angka 1, 2 dan 3 bukan merupakan transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No.IX.E.1, karena tidak ada perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pemegang saham utama yang dapat merugikan Perseroan tersebut. FAKTOR RISIKO A. RISIKO UTAMA

Risiko Tidak Diperpanjangnya Kontrak Usaha.

B. RISIKO USAHA 1. Risiko Atas Kerusakan Armada dan Peningkatan Biaya Pemeliharaan. 2. Risiko Cuaca Buruk dan Kecelakaan. 3. Risiko Persaingan Usaha. 4. Risiko Kelangkaan Pasokan Bahan Bakar.

xvi

5. Risiko Perubahan Peraturan Pemerintah. 6. Risiko Kegagalan Perseroan Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Dalam

Industrinya. 7. Risiko Perubahan Teknologi dan Keberhasilan Penerapan Teknologi. 8. Risiko Perubahan Perizinan.

C. RISIKO UMUM

1. Risiko Kondisi Sosial, Politik dan Perekonomian Indonesia. 2. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum.

D. RISIKO YANG BERKAITAN DENGAN SAHAM

1. Risiko Tidak Likuidnya Saham yang DItawarkan Pada Penawaran Umum Perdana Saham. 2. Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan. 3. Risiko Kebijakan Dividen.

KEBIJAKAN DIVIDEN Perseroan berencana untuk membagikan dividen kas sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun dengan memperhatikan laba Perseroan, kondisi likuiditas tahun berjalan serta dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Berdasarkan UUPT, pembagian dividen kas dilakukan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan. Sesuai dengan ketentuan UUPT, Perseroan hanya dapat membagikan dividen kas apabila Perseroan memiliki saldo laba positif. Laba periode berjalan yang tersedia, setelah dikurangi oleh jumlah cadangan yang diwajibkan berdasarkan UUPT pasal 71, akan dialokasikan sebagai dividen. UUPT mewajibkan Perseroan mengalokasikan dana cadangan sebesar minimal 20% dari modal ditempatkan dan disetor. Perseroan berencana untuk membayarkan dividen kas sebanyak-banyaknya 20% mulai tahun buku 2021. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING Tabel berikut ini menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan yang berasal dari dan dihitung berdasarkan Laporan Keuangan beserta catatan-catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini, per 31 Agustus 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 serta untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2019 (Diaudit), 2018 (Tidak Diaudit), serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016. Laporan Keuangan Konsolidasian per 31 Agustus 2019, 31 Desember 2018, 2017, dan 2016 serta untuk untuk perode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2019 dan 31 Agustus 2018 (tidak diaudit) dan tahun-tahun yang berakhirpada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan Member Crowe Global dalam laporannya No. 00015/2.1051/AU.1/06/0929-1/1/I/2020 tanggal 29 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh Drs. Emanuel Handojo Pranadjaja, CA., CPA., dengan opini tanpa modifikasian.

xvii

LAPORAN POSISI KEUANGAN (dalam jutaan Rupiah)

Uraian 31 Agustus 31 Desember

2019 2018 2017 2016

Aset lancar 29.284 100.119 36.263 17.257

Aset tidak lancar 556.577 270.145 156.191 40.765

Total aset 585.861 370.265 192.454 58.022

Liabilitas jangka pendek 92.735 65.004 21.471 5.728

Liabilitas jangka panjang 263.479 132.166 109.983 14.562

Total liabilitas 356.214 197.169 131.454 20.290

Total ekuitas 229.647 173.095 61.000 37.732

Total liabilitas dan ekuitas 585.861 370.265 192.454 58.022

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam jutaan Rupiah)


2019 2018 2018 2017 2016

Pendapatan 206.390 267.752 408.480 64.346 19.181

Beban pokok pendapatan 125.412 185.982 265.043 29.845 13.501

Laba kotor 80.978 81.770 143.437 34.501 5.680

Laba usaha 64.646 71.490 126.420 28.474 3.944

Laba sebelum beban pajak penghasilan 43.168 67.594 117.689 24.010 3.233

Laba tahun berjalan 40.606 64.381 112.788 23.238 2.501

Penghasilan (rugi) komprehensif lain 232 (379) (693) 30 (77)

Total laba komprehensif 40.838 64.001 112.095 23.268 2.423

RASIO KEUANGAN


2019 2018 2017 2016

Rasio Usaha (%) Laba Kotor / Pendapatan 39,24% 35,14% 53,62% 29,61%

Laba (Rugi) Bersih / Pendapatan 19,79% 27,61% 36,11% 13,04%

Laba (Rugi) Bersih / Ekuitas (ROE) 17,68% 65,16% 38,10% 6,63%

Laba (Rugi) Bersih / Aset (ROA) 6,93% 30,46% 12,07% 4,31%

Rasio Keuangan (x) Rasio lancar 0,32 1,54 1,69 3,01

Jumlah Liabilitas / Ekuitas 1,55 1,14 2,15 0,54

Jumlah Liabilitas / Jumlah Aset 0,61 0,53 0,68 0,35

1

I. PENAWARAN UMUM Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 700.000.000 (tujuh ratus juta) lembar Saham Biasa Atas Nama atau sebesar 20,59% (dua puluh koma lima puluh sembilan persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum yang dikeluarkan dari portepel Perseroan (“Saham Yang Ditawarkan”) dengan nilai nominal Rp 50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham. Saham Yang Ditawarkan tersebut ditawarkan pada Harga Penawaran Rp 105,- (seratus lima Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (“FPPS”). Jumlah seluruh Penawaran Umum Perdana ini adalah sebanyak Rp 73.500.000.000,- (tujuh puluh tiga miliar lima ratus juta Rupiah). Bersamaan dengan penawaran umum perdana ini, diterbitkan juga sebanyak 350.000.000 (tiga ratus juta) Waran Seri I yang menyertai Saham Biasa Atas Nama atau sebesar 12,96% (dua belas koma sembilan puluh enam persen) terhadap keseluruhan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan pada saat pendaftaran Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum disampaikan kepada Otoritas Jasa keuangan. Waran seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada saat tanggal penjatahan. Setiap pemegang 2 (dua) saham baru Perseroan berhak memperolah 1 (satu) Waran Seri I, dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Baru yang akan dikeluarkan dari portepel, dengan harga pelaksanaan sebesar Rp 126,- (seratus dua puluh enam Rupiah) yang dapat dilakukan selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu mulai tanggal 9 September 2020 – 9 Maret 2023. Saham-saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana ini akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT dan UUPM.

PT Batulicin Nusantara Maritim Tbk

Kegiatan Usaha Utama : Menjalankan Usaha Dalam Bidang Transportasi Perairan Laut dan Sungai Di Indonesia Untuk Jasa

Transportasi Batubara

Kantor Pusat : Jln. Pelabuhan Ferry

Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan

Telp.: (0518) 71869 Email :[email protected] Website : www.batulicinnusantaramaritim.com

mailto:[email protected]

2

STRUKTUR PEMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM Pada saat Prospektus diterbitkan Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Nomor: 132 tanggal 14 Oktober 2019 jo Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Nomor : 309 tanggal 30 Agustus 2019, adalah sebagai berikut:



Modal Dasar 10.800.000.000 540.000.000.000 -


BEST 2.695.947.180 134.797.359.000 99,85

Rois Sunandar 4.052.820 202.641.000 0,15

Jumlah Modal Ditempatkan dan disetor penuh

2.700.000.000 135.000.000.000 100,00


Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana adalah sebagai berikut:

Keterangan


Sebelum Penawaran Umum Perdana Setelah Penawaran Umum Perdana



%

Modal Dasar Saham Biasa Atas Nama 10.800.000.000 540.000.000.000 - 10.800.000.000 540.000.000.000

-


BEST 2.695.947.180 134.797.359.000 99,85 2.695.947.180 134.797.359.000 79,29 Rois Sunandar 4.052.820 202.641.000 0,15 4.052.820 202.641.000 0,12 Masyarakat - - - 700.000.000 35.000.000.000 20,59

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 2.700.000.000 135.000.000.000 100,00

3.400.000.000

170.000.000.000 100,00


Saham yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham baru yang dikeluarkan dari portepel yang memberikan pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh. Saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini seluruhnya akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM DAN WARAN SERI I HASIL PENAWARAN UMUM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF, MELAINKAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH TIDAK DIPERPANJANGNYA KONTRAK USAHA.

3

PENERBITAN WARAN SERI I Dalam rangka Penawaran Umum ini, Perseroan secara bersamaan akan menerbitkan dan mencatatkan sebanyak 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta) lembar Waran Seri I Atas Nama atau sebesar 12,96% (dua belas koma sembilan puluh enam persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh saat pernyataan pendaftaran disampaikan. Waran Seri I ini diberikan secara cuma-cuma kepada Para Pemegang Saham Baru Perseroan yang namanya tercatat dalam Penjatahan Penawaran Umum yang diterbitkan oleh Biro Administrasi Efek Pelaksana Emisi Efek pada tanggal penjatahan. Waran Seri I tersebut diterbitkan berdasarkan Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Dalam Rangka Penawaran Umum PT Batulicin Nusantara Maritim Tbk No. 88 tanggal 13 November 2019 yang telah diubah dengan Akta Perubahan I Atas Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Batulicin Nusantara Maritim Tbk No. 71 tanggal 9 Desember 2019 yang semuanya dibuat di hadapan Christina Dwi Utami S.H., MHum, M.Kn Notaris di Jakarta Barat. Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan setiap 1 (satu) Waran Seri I yang dimiliki menjadi 1 (satu) saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp 50,- (lima puluh Rupiah), yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel dengan harga pelaksanaan Rp 126,- (seratus dua puluh enam Rupiah) per saham selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu mulai tanggal 9 September 2020 sampai dengan 9 Maret 2023. Pemegang Waran tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak atas dividen selama Waran tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Bila Waran tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang. Faktor-faktor yang mempengaruhi likuiditas Waran: 1. Kondisi perekonomian secara makro dan mikro. 2. Prospek usaha Perusahaan. 3. Pergerakan harga saham induknya, dimana bila harga saham naik dapat meningkatkan likuiditas

waran begitu juga sebaliknya bila harga saham induknya turun maka dapat menurunkan tingkat likuiditas waran.

Jika diasumsikan dalam masa pelaksanaan Waran seluruh Pemegang Waran melaksanakan Waran menjadi saham, maka akan terjadi peningkatan modal disetor dan ditempatkan sebanyak 350.000.000 saham baru. Pencatatan Waran Seri I dilakukan bersamaan pencatatan saham di bursa (pre listing). Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham dalam Penawaran Umum ini telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru, maka proforma struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan


Setelah Penawaran Umum Perdana Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I

Setelah Penawaran Umum Perdana Setelah Pelaksanaan Waran Seri I



%

Modal Dasar Saham Biasa Atas Nama

10.800.000.000 540.000.000.000 10.800.000.000 540.000.000.000 -


BEST 2.695.947.180 134.797.359.000 79,29 2.695.947.180 134.797.359.000 71,89 Rois Sunandar 4.052.820 202.641.000 0,12 4.052.820 202.641.000 0,11 Masyarakat 700.000.000 35.000.000.000 20,59 700.000.000 35.000.000.000 18,67

4

Pemegang Waran Seri I - - - 350.000.000 17.500.000.000 9,33

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

3.400.000.000

170.000.000.000 100,00

3.750.000.000

187.500.000.000 100,00


Keterangan mengenai Waran Seri I di bawah ini merupakan rangkuman dari Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I dan perubahannya, namun bukan merupakan salinan selengkapnya dari keseluruhan ketentuan dan persyaratan yang tercantum di dalam Akta tersebut. Adapun salinan selengkapnya dapat diperoleh atau dibaca di kantor Perseroan dan kantor Pengelola Administrasi Waran Seri I pada setiap hari dan jam kerja. A. Definisi

Waran Seri I berarti Surat kepemilikan Waran Seri I atau bukti kepemilikan yang merupakan tanda bukti yang memberikan hak kepada pemegangnya yang untuk pertama kalinya merupakan pemegang saham yang berasal dari saham yang ditawarkan/dijual melalui penawaran umum, untuk membeli saham hasil pelaksanaan sesuai dengan syarat dan kondisi serta penerbitan Waran Seri I dan dengan memperhatikan peraturan pasar modal dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia yang berlaku.

Surat Kolektif Waran Seri I berarti bukti pemilikan sejumlah Waran Seri I dalam kelipatan tertentu yang diterbitkan oleh Perseroan yang memuat nama, alamat, dan jumlah Waran Seri I serta keterangan-keterangan lain sehubungan dengan Waran Seri I. Pelaksanaan Waran Seri I berarti pelaksanaan hak beli Saham baru oleh Pemegang Waran Seri I. Harga pelaksanaan berarti harga setiap saham yang harus dibayar pada saat pelaksanaan Waran Seri I dan sebagai harga awal pelaksanaan sebesar Rp 126,- (seratus dua puluh enam Rupiah). Saham Hasil Pelaksanaan berarti Saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan sebagai hasil Pelaksanaan Waran Seri I dan merupakan Saham yang telah disetor penuh Perseroan, yang menjadi bagian dari modal Saham Perseroan serta memberikan kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang mempunyai hak-hak yang sama dengan hak-hak pemegang saham Perseroan lainnya, dengan memperhatikan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia yang berlaku.

B. Jangka Waktu Pelaksanaan (periode pelaksanaan waran) Berarti jangka waktu dapat dilaksanakan Waran Seri I yaitu tanggal 9 September 2020 sampai dengan 9 Maret 2023. Setiap pemegang saham yang memiliki 2 (dua) lembar saham yang namanya tercatat dalam Daftar Penjatahan Penawaran Umum yang dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada Tanggal Penjatahan 5 Maret 2020 memperoleh 1 (satu) Waran Seri I yang diberikan cuma-cuma. Selama Waran Seri I belum dilaksanakan (belum di-exercise) menjadi saham baru, pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, tidak mempunyai hak atas pembagian dividen Perseroan, tidak berhak atas saham bonus yang berasal dari agio dan saham dividen yang berasal dari kapitalisasi laba, dengan demikian juga tidak mempunyai hak memesan efek terlebih dahulu yang akan dikeluarkan Perseroan di kemudian hari.

5

Setiap pemegang 2 (dua) Waran Seri I yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) saham biasa dengan cara melakukan Pelaksanaan Waran Seri I, setiap Hari Kerja selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I dengan membayar Harga Pelaksanaan sebesar Rp 126,- (seratus dua puluh enam Rupiah) setiap saham, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Penerbitan Waran Seri I. Pemegang Waran Seri I berhak melaksanakan Waran Seri I menjadi Saham selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I yang tanggalnya sebagaimana dimuat dalam Prospektus yang diterbitkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum. Setiap Waran Seri I Yang Belum Dilaksanakan sampai dengan selambat-lambatnya tanggal 9 Maret 2023 pada pukul 15.00 (lima belas) Waktu Indonesia Barat pada Tanggal Jatuh Tempo, menjadi batal dan tidak berlaku lagi untuk kepentingan apapun juga dan Pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari Perseroan. C. Bentuk Waran Seri I

Seluruh Waran Seri I yang diterbitkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum ini dalam bentuk scriptless (tanpa warkat).

Setelah lewat Periode Pelaksanaan Waran, maka setiap Waran yang belum dilaksanakan menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku lagi untuk keperluan apapun juga dan Pemegang Waran tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi apapun dalam jumlah berapapun dan dengan alasan kepada Perseroan dan Perseroan tidak lagi mempunyai kewajiban untuk menerbitkan Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran. Selama Pelaksanaan Waran Seri I belum dilakukan oleh Pemegang Waran Seri I menjadi Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I, maka Pemegang Waran Seri I tidak berhak untuk mengikuti dan tidak mempunyai hak suara dalam rapat umum pemegang saham Perseroan dan tidak berhak menerima dividen dalam bentuk apapun juga serta hak lain yang terkait pada Saham. D. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I Untuk Waran Seri I dalam bentuk elektronik (dalam penitipan kolektif KSEI):

• Pemegang Waran Seri I dapat mengajukan permohonan pelaksanaan waran melaluli partisipan (pemegang rekening KSEI) kepada KSEI dengan menyediakan dana serta waran miliknya di account/sub account pada saat pengajuan permohonan pelaksanaan kepada KSEI.

• Pada Hari Bursa yang sama dengan saat permohonan diajukan, KSEI akan melakukan pemeriksaan persyaratan pelaksanaan tersebut dan memasukkan dananya ke rekening KSEI di bank yang digunakannya.

• Pada Hari Bursa berikutnya setelah permohonan diajukan, KSEI akan melakukan transfer dana dari rekening KSEI ke rekening Perseroan dengan menggunakan fasilitas RTGS (dana akan efektif pada hari yang sama).

• Pada Hari Bursa yang sama saat KSEI melakukan transfer dana ke rekening Perseroan, KSEI akan menyampaikan kepada BAE:

6

- Daftar rincian instruksi pelaksanaan yang diterima KSEI 1 (satu) Hari Bursa sebelumnya, berikut lampiran data lengkap (No. identitas, nama, alamat, status kewarganegaraan, dan domisili) pemegang waran yang melaksanakan waran miliknya;

- Surat atau bukti transfer dana ke rekening Perseroan dengan fasilitas RTGS oleh KSEI; - Instruksi deposit saham hasil pelaksanaan ke dalam rekening khusus yang telah disediakan KSEI.

• BAE akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pelaksanaan dan bukti transfer yang diterima berdasarkan rekening koran Perseroan dari bank yang ditunjuk oleh Perseroan. Rekonsiliasi dana dari rekening koran yang diberikan oleh KSEI.

• BAE memberikan laporan kepada Perseroan atas permohonan pelaksanaan waran.

• Selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah permohonan diterima dari KSEI dan dananya telah efektif di rekening Perseroan, BAE akan menerbitkan/mendepositkan saham hasil pelaksanaan waran tersebut ke rekening khusus yang telah disiapkan KSEI dan KSEI akan langsung mendistribusikan saham tersebut melalui sistem C-BEST.

Untuk Waran dalam bentuk warkat (diluar penitipan kolektif): Waran Seri I sewaktu didistribusikan dalam bentuk tanpa warkat, setelah pendistribusian pemegang Waran Seri I bisa mengkonversi dari tanpa warkat menjadi dengan warkat.

• Pada jam kerja yang umumnya berlaku selama Jangka Waktu Pelaksanaan, setiap Pemegang Waran Seri I dapat melakukan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham baru hasil pelaksanaan Waran Seri I berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Akta Penerbitan Waran Seri I.

• Pelaksanaan Waran Seri I dapat dilakukan di kantor pusat Pengelola Administrasi Waran Seri I.

• Pada Tanggal Pelaksanaan, para Pemegang Waran Seri I yang bermaksud untuk melaksanakan Waran Seri I yang dimilikinya menjadi saham baru, wajib untuk menyerahkan Dokumen Pelaksanaan kepada Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk diserahkan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I: i. Formulir Pelaksanaan yang dilekatkan pada setiap Surat Kolektip Waran Seri I dengan

memperhatikan ketentuan KSEI. ii. Bukti Pembayaran Harga Pelaksanaan, sebagai bukti telah dibayarnya Harga Pelaksanaan oleh

Pemegang Waran Seri I kepada Perseroan.

• Atas penyerahan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan bukti telah diterimanya Dokumen Pelaksanaan (selanjutnya akan disebut “Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan”).

• Dokumen Pelaksanaan yang telah diterima oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I tidak dapat dibatalkan dan ditarik kembali.

• Pemegang Waran Seri I yang tidak menyerahkan Dokumen Pelaksanaan selama masa pelaksanaan tidak berhak lagi melaksanakan Waran Seri I menjadi saham.

7

• Dalam jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I akan melakukan penelitian terhadap kelengkapan Dokumen Pelaksanaan serta kebenaran tentang terdaftarnya Pemegang Waran Seri I dalam Daftar Pemegang Waran Seri I.

• Pada Hari Kerja berikutnya, Pengelola Administrasi Waran Seri I meminta konfirmasi dari bank dimana Perseroan membuka rekening khusus mengenai pembayaran atas Harga Pelaksanaan telah diterima dengan baik (in good funds) dan meminta persetujuan Perseroan mengenai dapat atau tidaknya Waran Seri I dilaksanakan dan Perseroan pada Hari Kerja selanjutnya harus sudah memberikan persetujuan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I mengenai hal-hal tersebut di atas.

• Dalam 3 (tiga) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I akan memberikan konfirmasi kepada Pemegang Waran Seri I mengenai diterima atau ditolaknya permohonan untuk melakukan pelaksanaan.

• Selambat-lambatnya 4 (empat) Hari Kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima persetujuan Perseroan, para Pemegang Waran Seri I dapat menukarkan Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan dengan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I dan Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib mendistribusikan Saham Hasil Pelaksanaan Waran Seri I kedalam rekening efek pemegang saham pada penitipan kolektif KSEI.

• Untuk keperluan penerimaan atas pembayaran Harga Pelaksanaan dan biaya-biaya lain sehubungan dengan Pelaksanaan Waran, Perseroan membuka rekening khusus dan apabila terjadi perubahan rekening khusus maka Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I akan memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Syarat dan Kondisi dalam hal pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri I.

• Dalam hal pelaksanaan sebagian jumlah Waran Seri I yang diwakili dalam Surat Kolektif Waran Seri I, terlebih dahulu harus diadakan pemecahan atas sertifikat tersebut maka pemecahan atas sertifikat tersebut menjadi biaya Pemegang Waran Seri I yang bersangkutan. Pengelola Administrasi Waran Seri I selanjutnya menerbitkan Surat Kolektif Waran Seri I baru atas nama Pemegang Waran Seri I dalam jumlah yang sesuai dengan Waran Seri I yang belum atau tidak dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Syarat dan Kondisi prosedur Pelaksanaan Waran Seri I.

• Saham Hasil Pelaksanaan yang dimiliki oleh pemegangnya yang sah memiliki hak yang sama dan sederajat dengan saham lainnya yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

• Perseroan berkewajiban untuk menanggung segala biaya sehubungan dengan pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham baru dan pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan pada Bursa Efek.

• Apabila terjadi penyesuaian terhadap rasio Pelaksanaan Waran Seri I sebagaimana diatur dalam Syarat dan Kondisi Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan jumlah Waran Seri I, Perseroan wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I mengenai rasio Pelaksanaan Waran Seri I (berikut pernyataan singkat mengenai fakta-fakta sehingga diperlukannya penyesuaian tersebut). Pemberitahuan tersebut disampaikan dalam jangka waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya fakta-fakta yang menyebabkan penyesuaian tersebut,

8

penyesuaian dimaksud berlaku efektif sesuai dengan Syarat dan Kondisi Pemberitahuan Kepada Pemegang Waran Seri I.

• Setelah Tanggal Jatuh Tempo Pelaksanaan Waran Seri I, apabila Waran Seri I tersebut masih belum dilaksanakan maka Pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat melaksanakan haknya menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun kepada Perseroan.

Setiap pemegang Waran Seri I yang melaksanakan Waran Seri I menjadi saham akan dikenakan biaya admin oleh Anggota Bursa yang bersangkutan sebesar Rp 15.000,-. Dasar penetapan biaya admin adalah tergantung kebijakan masing-masing Anggota Bursa.

Perseroan akan membayar biaya pencatatan saham hasil pelaksanaan Waran Seri I akan ditagih bersamaan dengan biaya pencatatakan saham induk yaitu setiap kelipatan 1M biaya nya sebesar Rp 1 juta atau maksimal Rp 165 juta (termasuk PPn 10%). Dasar penetapan biaya pencatatan saham hasil pelaksanaan Waran Seri I adalah Peraturan BEI Kep-00183/BEI/12-2018 tanggal 27 Desember 2018. G. Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran Seri I. Berikut adalah hal-hal yang menyebabkan penyesuaian terhadap Waran Seri I :

• Perubahan nilai nominal saham Perseroan karena penggabungan atau pemecahan nilai nominal (stock split), maka :

Harga Pelaksanaan Baru = Harga Nominal Baru setiap saham

x A Harga Nominal Lama setiap saham

Jumlah Waran Seri I Baru = Harga Nominal Lama setiap saham

x B Harga Nominal Baru setiap saham

A = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama B = Jumlah awal Waran Seri I yang beredar Penyesuaian tersebut mulai berlaku efektif pada saat dimulai perdagangan di Bursa Efek dengan nilai nominal yang baru yang diumumkan di dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran yang luas.

• Pembagian saham bonus, saham dividen atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham, hanya merubah harga pelaksanaan, sedangkan jumlah waran tidak berubah, maka:

A = Jumlah saham yang disetor penuh dan beredar sebelum pembagian saham bonus, saham

dividen B = Jumlah saham baru yang disetor penuh dan beredar yang merupakan hasil pembagian saham

bonus atau saham dividen. X = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama

Harga Pelaksanaan Baru = A

x X (A + B)

9

Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat saham bonus atau saham dividen mulai berlaku efektif yang akan diumumkan di dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran yang luas.

• Pengeluaran saham baru dengan cara penawaran umum terbatas (PUT), hanya merubah harga pelaksanaan, sedangkan jumlah waran tidak berubah.

Harga Waran Seri I baru = (C – D)

x X C

C = Harga pasar saham sebelum pengeluaran pengumuman PUT X = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama D = Harga teoritis right untuk 1 (satu) saham yang dihitung dengan formula

D = (C – F)

(G + 1) F = Harga pembelian 1 (satu) saham berdasarkan hak memesan efek terlebih dahulu (right) G =Jumlah saham yang diperlukan untuk memesan tambahan 1 (satu) saham dengan hak

memesan efek terlebih dahulu (right)

Penyesuaian ini berlaku efektif 1 (satu) hari kerja setelah tanggal penjatahan pemesanan saham dalam rangka Penawaran Umum Terbatas. Penyesuaian harga dan jumlah Waran Seri I tersebut di atas harus dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan Anggaran Dasar Emiten, khususnya bahwa harga pelaksanaan Waran Seri I tidak boleh kurang dari harga teoritis saham.

H. Pengalihan Hak Atas Waran Seri I

Pemegang Waran Seri I dapat mengalihkan hak atas Waran Seri I dengan melakukan jual-beli, hibah dan warisan. Dengan melakukan transaksi jual beli di Bursa setiap orang dapat memperoleh hak atas Waran Seri I dan dapat didaftarkan sebagai Pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti yang sah mengenai hak yang diperolehnya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Setiap orang yang memperoleh hak atas Waran Seri I karena hibah maupun pewarisan akibat kematian dari seorang Pemegang Waran Seri I atau karena sebab lain yang mengakibatkan pemilikan Waran Seri beralih, dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan, untuk didaftarkan sebagai Pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti haknya dan dengan membayar biaya administrasi dan biaya lainnya yang dikeluarkan untuk pengalihan Waran Seri I, permohonan tersebut harus mendapat persetujuan dari Perseroan. Apabila terjadi peralihan hak atas Waran Seri I yang dikarenakan hal-hal tersebut di atas yang mengakibatkan kepemilikan Waran Seri I oleh beberapa orang dan/atau badan maka kepada orang atau pihak atau badan hukum yang memiliki secara yang memiliki secara bersama-sama tersebut berkewajiban untuk menunjuk secara tertulis salah seorang diantara mereka sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil tersebut yang akan dimasukan ke dalam Daftar Pemegang Waran Seri I dan wakil ini akan

10

dianggap sebagai pemegang yang sah dari Waran Seri I yang bersangkutan dan berhak untuk melaksanakan dan menggunakan semua hak yang diberikan kepada Pemegang Waran Seri I. Pengelola Administrasi Waran Seri I hanya dapat melakukan pendaftaran pada Daftar Pemegang Waran Seri I apabila telah menerima dokumen pendukung dengan baik dan disetujui oleh Perseroan dengan memperhatikan peraturan Pasar modal yang berlaku. Pendaftaran peralihan hak atas Waran Seri I hanya dapat dilakukan oleh Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I yang akan bertindak untuk dan atas nama Perseroan dengan memberikan catatan mengenai peralihan hak tersebut di dalam Dartar Pemegang Waran Seri I berdasarkan surat-surat yang cukup membuktikan mengenai pengalihan hak termasuk bukti akta hibah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan telah disetujui oleh Direksi Perseroan dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal Peralihan hak atas Waran Seri I harus dicatat di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I maupun pada Surat Kolektip Waran Seri I yang bersangkutan, dan mulai berlaku setelah pendaftaran dari peralihan tersebut tercatat di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I. I. Penggantian Waran Seri I

Apabila Surat Kolektip Waran Seri I (Waran Seri I berbentuk warkat) rusak atau tidak dapat dipakai lagi atau karena sebab lain yang ditetapkan oleh Perseroan maka pemegang kolektip Waran Seri I harus : 1. Mengajukan permintaan tertulis dari yang bekepentingan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri

I (BAE); dan 2. Surat Kolektip Waran Seri I yang asli (rusak) harus dikembalikan kepada Perseroan. Jika Surat Kolektip Waran Seri I hilang atau musnah maka untuk Surat Kolektip Waran Seri I tersebut akan : 1. Mengajukan permintaan tertulis dari yang bekepentingan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri

I (BAE); dan 2. Surat keterangan kepolisian setempat yang menyatakan Surat Kolektip Waran Seri I hilang. Perseroan dan atau Pengelola Administrasi Waran Seri I berhak untuk menetapkan dan menerima jaminan-jaminan tentang pembuktian dan penggantian kerugian kepada pihak yang meminta pengeluaran penggantian Surat Kolektip Waran Seri I yang dianggap perlu untuk mencegah kerugian yang akan diderita Perseroan. Perseroan berkewajiban menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada OJK mengenai setiap penggantian Surat Kolektip Waran Seri I yang hilang atau rusak. Dalam hal ini, semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran penggantian Surat Kolektip Waran Seri I yang hilang atau rusak ditanggung dan dibayar oleh mereka yang meminta pengeluaran pengganti Surat Kolektip Waran Seri I tersebut.

11

J. Pengelola Administrasi Waran Seri I

Perseroan telah menunjuk Pengelolaan Administrasi Waran Seri I sebagai berikut:

PT Sharestar Indonesia Berita Satu Plasa Lt. 7

Jl. Gatot Subroto Kav. 35-36 Jakarta 12950

Tel. +62 21 5277966 Dalam hal ini Pengelola Administrasi Waran Seri I bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran Seri I dan pengelolaan administrasi Saham Hasil pelaksanaan Waran Seri I. K. Status Saham Hasil Pelaksanaan

Saham Hasil Pelaksanaan atas Waran Seri I diperlakukan sebagai saham yang telah disetor penuh yang

menjadi bagian dari modal saham Perseroan, serta memberikan hak kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sama seperti pemegang saham Perseroan lainnya sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan Waran Seri I dalam Daftar Pemegang saham dilakukan pada tanggal pelaksanaan. L. Penggabungan, Peleburan dan Likuidasi

a. Apabila dalam jangka waktu Waran Seri I terjadi penggabungan, peleburan dan likuidasi, maka dalam

waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah keputusan tersebut diambil Perseroan berkewajiban memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I.

b. Dalam hal Perseroan melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain maka

perusahaan yang menerima penggabungan atau peleburan yang merupakan hasil penggabungan atau peleburan dengan Perseroanwajib bertanggung jawab dan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Waran Seri I yang berlaku.

M. Pemberitahuan Kepada Pemegang Waran Seri I

Setiap pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri I adalah sah jika diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia, satu di antaranya berperedaran nasional dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam Penerbitan Waran Seri I dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal, atau apabila tidak ditentukan lain dalam jangka waktu sedikit-dikitnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum suatu tindakan atau peristiwa yang mensyaratkan adanya pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri I menjadi efektif. Pemberitahuan tersebut di atas wajib dilakukan oleh Perseroan.

Setiap pemberitahuan dianggap telah disampaikan kepada Pemegang Waran Seri I pada tanggal pertama kali diumumkan dalam surat kabar tersebut di atas.

12

N. Pernyataan dan Kewajiban Perseroan

a. Perseroan dengan ini menyatakan dan menyetujui bahwa setiap Pemegang Waran Seri I berhak atas segala manfaat dari semua janji dan kewajiban sebagaimana tersebut dalam Penerbitan Waran Seri I dan Peraturan Pasar Modal dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia.

b. Perseroan dengan ini menyatakan bahwa atas Pelaksanaan Waran Seri I, baik sebagian maupun

seluruh Waran Seri I, setiap waktu selama Jangka Waktu Pelaksanaan, Perseroan wajib menerbitkan, menyerahkan dan menyediakan Saham Hasil Pelaksanaan dalam jumlah yang cukup atau jumlah yang sesuai dengan Penerbitan Waran Seri I dengan memperhatikan ketentuan dalam Penerbitan Waran Seri I dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia jika masuk dalam Penitipan Kolektif.

O. Pengubahan

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Perseroan dapat mengubah Penerbitan Waran Seri I kecuali mengenai Jangka Waktu Pelaksanaan dan jumlah waran dengan ketentuan sebagai berikut : a. Persetujuan Pemegang Waran Seri I yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Waran

Seri I. b. Perseroan wajib mengumumkan setiap pengubahan Penerbitan Waran Seri I di dalam 2 (dua) surat

kabar harian berbahasa Indonesia selambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum ditandatangani Pengubahan Penerbitan Waran Seri I, dan bilamana selambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah pengumuman tersebut, Pemegang Waran Seri I lebih dari 50% tidak menyatakan keberatan secara tertulis atau tidak memberikan tanggapan secara tertulis maka pemegang Waran Seri I dianggap telah menyetujui usulan perubahan tersebut.

c. Setiap pengubahan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I harus dilakukan dengan akta yang dibuat secara notariil dan pengubahan tersebut mengikat Perseroan dan Pemegang Waran Seri I sejak akta pengubahan bersangkutan dibuat dengan memperhatikan syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Penerbitan Waran Seri I dan syarat dan kondisi serta Peraturan Pasar Modal dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia.

P. Hukum yang berlaku

Tunduk pada hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

PENCATATAN DI BEI

Bersamaan dengan pencatatan sebanyak 700.000.000 (tujuh ratus juta) lembar saham baru yang berasal dari portepel atau sebesar 20,59% (dua puluh koma lima puluh sembilan persen), maka Perseroan atas nama pemegang saham lama akan mencatatkan pula sejumlah 2.700.000.000 (dua miliar tujuh ratus juta) lembar saham atau 79,41% (tujuh puluh sembilan koma empat puluh satu persen), yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebelum pernyataan pendaftaran. Saham tersebut adalah saham milik BEST sebanyak 2.695.947.180 (dua miliar enam ratus juta Sembilan puluh lima juta Sembilan ratus empat puluh tujuh ribu seratus delapan puluh) lembar saham atau 79,29% dan Rois Sunandar sebanyak 4.052.820 (empat juta lima puluh dua ribu delapan ratus dua puluh) lembar saham atau 0,12%.

13

Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI seluruhnya adalah sebanyak 3.400.000.000 (tiga miliar empat ratus juta) saham atau sebesar 100,00% (seratus koma nol nol persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini. PEMBATASAN ATAS SAHAM YANG DITERBITKAN SEBELUM PENAWARAN UMUM Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Nomor : 309 tanggal 30 Agustus 2019, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, yang isinya menerbitkan sebanyak 2.110.030.000 saham baru, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp 105.501.500.000,- (seratus lima miliar lima ratus satu juta lima ratus ribu Rupiah) yang berasal dari kapitalisasi hutang BEST sebesar Rp 15.712.750.000,- (lima belas miliar tujuh ratus dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) yang dikapitalisasi menjadi 314.255.000 saham dan menerbitkan saham baru sebesar 1.795.775.000 saham atau senilai dengan Rp 89.788.750.000,- yang diambil bagian secara proporsional oleh pemegang saham BEST dan Rois Sunandar.

Akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia berdasarkan surat nomor KEP AHU-0061591.AH.01.02 Tahun 2019 tanggal 30 Agustus 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT dengan nomor AHU-0154947 Tahun 2019 tanggal 30 Agustus 2019. Sesuai dengan Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017, setiap pihak yang memperoleh Efek bersifat ekuitas dari Perseroan dengan harga dan/atau nilai konversi di bawah harga penawaran umum perdana saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum Penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada OJK, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas efek bersifat ekuitas yang dimilikinya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif. Berdasarkan peraturan tersebut, maka seluruh saham milik BEST dan seluruh saham milik Rois Sunandar tidak akan dialihkan seluruhnya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan menjadi Efektif.

BAGI PEMEGANG WARAN SERI I YANG TIDAK MELAKSANAKAN WARAN SERI I MENJADI SAHAM AKAN MENGALAMI DILUSI SEBANYAK-BANYAKNYA 9,33%.

14

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan dipergunakan sebagai berikut: 1. Sekitar 45,15% akan di pergunakan sebagai Modal Kerja yaitu pembayaran utang ke supplier,

pembayaran bunga pinjaman dan perawatan kapal.

2. Sekitar 39,50% akan di pergunakan untuk membayar utang Perseroan. Berikut adalah penjelasan atas utang-utang Perseroan :

a. Seluruh Utang Pihak Berelasi tanpa bunga kepada PT Batulicin Enam Sembilan Transportasi yang

digunakan untuk pembelian kapal sebesar Rp 17.628.660.067,-. Nama Kreditur : PT Batulicin Enam Sembilan Transportasi Jenis utang : Utang berelasi Tujuan utang berelasi : Untuk pembelian kapal Outstanding : Rp 17.628.660.067,- Tenor : - Suku bunga : - Rencana Pembayaran : Rp 17.628.660.067,- Saldo hutang setelah pembayaran : -

b. Dana sebesar Rp 10.021.339.933,- akan digunakan untuk pembayaran sebagian Utang Bank kepada PT Bank Pembangunan Daerah Kalsel terkait pembelian kapal dengan suku bunga 12,50%, sehingga diharapkan menurunkan biaya bunga dan mengurangi pokok cicilan, rinciannya adalah sebagai berikut : Nama Kreditur : Bank Pembangunan Daerah Kalsel Jenis utang : Kredit Investasi Nomor Perjanjian : PK No.11/SP2K/OPR/BTL/2017 tanggal 27 Maret 2017 Tujuan KI : Untuk Pembelian kapal Outstanding : Rp 30.902.369.656,- Tenor : 5 tahun Suku bunga : 12,50% Rencana Pembayaran : Rp 10.021.339.933,- Saldo hutang setelah pembayaran : Rp 20.881.029.723,-

3. Sekitar 15,35% akan di pergunakan untuk pembelian kapal baru. Perseroan akan membeli 3 set unit

kapal baru 330 feet jumbo dengan kapasitas 9.000 ton pada tahun 2020. Seluruh dana hasil pelaksanaan Waran Seri I seluruhnya akan digunakan untuk Modal Kerja Perseroan.

15

Dalam hal transaksi penggunaan dana hasil Penawaran Umum pada angka 1 dan 3 dilakukan oleh Perseroan dengan afiliasi dari Perseroan atau afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pemegang saham utama Perseroan dan merupakan Transaksi Material, transaksi tersebut merupakan Transaksi Afiliasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Angka 2 huruf (c) butir 4 Peraturan Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2019 (“Peraturan No. IX.E.1”) dan merupakan Transaksi Material yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Angka 3 huruf (a) butir 5 Peraturan Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 (“Peraturan No. IX.E.2”), karena transaksi penggunaan dana hasil Penawaran Umum pada angka 1 dan 3 yang dilakukan Perseroan merupakan kegiatan usaha utama Perseroan. Transaksi penggunaan dana hasil Penawaran Umum pada angka 2 bukan merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1, karena tidak memenuhi kriteria transaksi sebagaimana dimaksud dalam Angka 1 huruf (c) Peraturan No.IX.E.1. Transaksi penggunaan dana hasil Penawaran Umum pada angka 2 bukan merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud Peraturan No.IX.E.2, karena tidak memenuhi kriteria Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Angka 1 huruf (a) butir 2. Transaksi penggunaan dana hasil Penawaran Umum pada angka 1, 2 dan 3 bukan merupakan transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No.IX.E.1, karena tidak ada perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pemegang saham utama yang dapat merugikan Perseroan tersebut. Sesuai dengan POJK No. 30/2015, Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK dan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini dalam RUPS Tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan. Laporan Realisasi penggunaan dana yang disampaikan ke OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan (Juni dan Desember) sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini telah direalisasikan. Sesuai dengan POJK No. 8/2017, perkiraan total biaya emisi yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sebesar 4,10% (empat koma sepuluh persen) dari total dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham ini, dengan rincian persentase untuk masing-masing biaya dari total biaya yang dikeluarkan adalah sebagai berikut :

• Total biaya Jasa Penjamin Emisi Efek sebesar 2,39% yang terdiri dari: o Jasa Penjaminan (underwriting fee) sebesar 0,50% o Jasa Penjualan (selling fee) 0,50% o Jasa Penyelenggaraan (management fee) sebesar 1,39%

• Total Biaya Jasa Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal sebesar 1,21% yang terdiri dari: o Jasa Akuntan Publik sekitar 0,41% o Jasa Konsultan Hukum sekitar 0,24% o Notaris sekitar 0,09% o Biro Administrasi Efek sekitar 0,10% o Jasa Penilai Publik sekitar 0,37%

16

• Biaya lain-lain sebesar 0,50% terdiri dari Biaya pendaftaran di OJK, percetakan prospektus, formulir-formulir pemesanan saham, pemasangan iklan di koran, penyelenggaraan Public Expose, biaya pencatatan di BEI dan KSEI dan lain-lain

Dalam hal Perseroan akan melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham, maka Perseroan wajib (i) menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK dan (ii) memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan OJK No. 30/2015. Dana emisi yang belum direalisasikan akan ditempatkan dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid. Pelaksanaan penggunaan dana hasil Penawaran Umum akan memenuhi ketentuan peraturan di bidang Pasar Modal.

17

III. PERNYATAAN UTANG Tabel di bawah ini menyajikan posisi liabilitas Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Agustus 2019, yang angka-angkanya bersumber dari Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyamin, Mulyadi, TJahjo dan Rekan dan ditanda tangani oleh Drs. Emanuel Handojo Pranadjaja, CA., CPA., dengan opini tanpa modifikasian. Pada tanggal 31 Agustus 2019, Perseroan mempunyai liabilitas yang keseluruhannya berjumlah Rp 356.214.263.313 dengan perincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah penuh) KETERANGAN JUMLAH

LIABILITAS JANGKA PENDEK Utang usaha Pihak ketiga 9.819.314.354

Pihak berelasi 1.498.198.590

Utang lain-lain 539.979.012

Beban masih harus dibayar 1.430.606.339

Utang pajak 561.257.191

Bagian utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun 78.885.539.459

Total Liabilitas Jangka Pendek 92.734.894.945

LIABILITAS JANGKA PANJANG Utang bank jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun 241.339.787.740

Pendapatan diterima di muka – pihak ketiga 1.239.882.397

Utang pihak berelasi 17.628.660.067

Liabilitas imbalan kerja karyawan 3.271.038.164

Total Liabilitas Jangka Panjang 263.479.368.368

TOTAL LIABILITAS 356.214.263.313

UTANG USAHA Saldo utang usaha pada tanggal 31 Agustus 2019 adalah sebesar Rp 11.317.512.944 yang merupakan utang kepada pemasok yang didenominasi dalam mata uang Rupiah dengan rincian sebagai berikut :

(dalam Rupiah penuh)

KETERANGAN JUMLAH

Utang usaha

Pihak ketiga:

PT Armada Rock Karunia Trans 4.546.710.654

PT Deli Pratama Angkutan 3.268.692.800

PT Prima Sarana Bahari 1.770.190.100

Lain - lain (masing-masing di bawah Rp 300 juta) 233.720.800

Subtotal pihak ketiga 9.819.314.354

Pihak berelasi

PT Bina Usaha Batulicin 1.498.198.590

TOTAL 11.317.512.944

18

Rincian umur utang usaha dihitung berdasarkan tanggal faktur adalah sebagai berikut:


Belum jatuh tempo 5.267.530.935

Telah jatuh tempo

1 - 30 hari 123.744.300

31 - 90 hari 209.601.700

91 - 180 hari 105.600.000

181 - 360 hari 4.881.396.540

Lebih dari 360 hari 729.639.469

TOTAL 11.317.512.944

UTANG LAIN-LAIN Saldo utang lain-lain pada tanggal 31 Agustus 2019 adalah sebesar Rp 539.979.012 yang merupakan utang untuk keperluan selain operasional berupa pemberian jasa pengangkutan barang dari pihak berelasi.

BEBAN MASIH HARUS DIBAYAR Saldo beban masih harus dibayar pada tanggal 31 Agustus 2019 adalah sebesar Rp 1.430.606.339 yang merupakan beban yang sudah terjadi pada periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2019, dan baru jatuh tempo setelah tanggal tersebut. UTANG PAJAK Saldo utang pajak pada tanggal 31 Agustus 2019 adalah sebesar Rp 561.257.191 dengan rincian sebagai berikut :


Utang pajak

Pajak Pertambahan Nilai 422.538.513

Pajak penghasilan :

Pasal 4 ayat 2 666.666

Pasal 15 42.501.967

Pasal 21 91.548.795

Pasal 23 4.001.250

TOTAL 561.257.191

19

UTANG BANK Saldo utang bank pada tanggal 31 Agustus 2019 adalah sebesar Rp 320.225.327.199 merupakan utang bank yang diperoleh dari PT Bank Pembangungan Daerah Kalimantan Selatan (BPD Kalsel) dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah penuh)

KETERANGAN JUMLAH

Utang bank Pokok pinjaman :

No. 59 tahun 2018 (Rp 260 miliar) 237.791.666.653




Total pokok pinjaman 320.225.327.199

Dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun





Subtotal 78.885.539.459

Bagian utang bank jangka panjang yang akan jatuh tempo lebih dari satu tahun 241.339.787.740

Perjanjian Kredit No. 59 tahun 2018 Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 59/SP2k/Opr/ BTL/2018 tanggal 30 Oktober 2018 yang telah diaktakan berdasarkan akta Notaris Arwin Engsun, S.H., M.Kn., No. 16 tanggal 7 November 2018, Perusahaan memperoleh fasilitas Kredit Investasi dari BPD Kalsel dengan plafon sebesar Rp 260.000.000.000. Pinjaman ini akan dicairkan dengan waktu sebagai berikut:

Tanggal Frekuensi Jumlah Pencairan Akumulasi Pinjaman

16 Desember 2018/December 16, 2018 1 32.500.000.000 32.500.000.000

16 Januari 2019/January 16, 2019 2 32.500.000.000 65.000.000.000

16 Februari 2019/February 16, 2019 3 32.500.000.000 97.500.000.000

16 Maret 2019/March 16, 2019 4 65.000.000.000 162.500.000.000

16 Mei 2019/May 16, 2019 5 32.500.000.000 195.000.000.000

16 Juni 2019/June 16, 2019 6 32.500.000.000 227.500.000.000

Juli 2019/July 16, 2019 7 32.500.000.000 260.000.000.000

Fasilitas ini dikenakan bunga sebesar 12% per tahun (Sliding Floating Rate). Fasilitas ini akan dilunasi dalam waktu 60 bulan, dengan pembayaran angsuran sebesar Rp 541.666.667 setiap bulan mulai dari selama 5 (lima) tahun dari tanggal pencairan. Fasilitas ini digunakan untuk pembelian armada kapal laut. Fasilitas ini dijaminkan dengan armada kapal laut tersebut dan Corporate Guarantee PT Batulicin Enam Sembilan. Pinjaman ini diangsur dengan jadwal angsuran pokok sebagai berikut:

KETERANGAN JUMLAH

Tahun 2018 541.666.667

Tahun 2019 39.000.000.024

Tahun 2020 52.000.000.032

20

Tahun 2021 52.000.000.032

Tahun 2022 52.000.000.032

Tahun 2023 51.458.333.325

Tahun 2024 12.999.999.888

TOTAL 260.000.000.000

Selama jangka waktu pinjaman, Perusahaan tidak boleh melakukan aktivitas sebagai berikut, tanpa persetujuan tertulis dari BPD Kalsel, antara lain: a. Terlibat dalam tindakan tercela atau melanggar hukum; b. Menjual atau menjaminkan kembali aset yang sudah dijaminkan; c. Mengikat diri sebagai penjamin hutang kepada pihak lain; d. Mengalihkan hak atau kewajiban yang timbul akibat perjanjian kredit kepada pihak lain; e. Melanggar ketentuan bank teknis.

Perjanjian Kredit No. 11 tahun 2018 Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 11/SP2k/Opr/BTL/2018 tanggal 6 April 2018 yang telah diaktakan berdasarkan akta Notaris Sri Hartini, S.H., M.Kn., No. 19 tanggal 11 April 2018, Perusahaan memperoleh fasilitas Kredit Investasi dari BPD Kalsel sebesar Rp 54.500.000.000. Fasilitas ini dikenakan bunga sebesar 12% per tahun (Sliding Floating Rate i - 1,5% p.a). Fasilitas ini akan dilunasi dalam waktu 60 bulan, dengan pembayaran angsuran sebesar Rp 908.333.334 setiap bulan mulai dari tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 April 2023. Fasilitas ini digunakan untuk pembelian armada kapal laut. Fasilitas ini dijaminkan dengan armada kapal laut tersebut dan Corporate Guarantee PT Batulicin Enam Sembilan. Selama jangka waktu pinjaman, Perusahaan harus menjaga dan mempertahankan rasio keuangan sebagai berikut: a. Rasio lancar minimal 150%. b. Solvabilitas minimal 200%. c. Profit margin lebih besar dari suku bunga. d. Debt to equity ratio maksimal 3x. Pinjaman ini diangsur dengan jadwal angsuran pokok sebagai berikut:

KETERANGAN JUMLAH

Tahun 2018 7.266.666.672

Tahun 2019 10.900.000.008

Tahun 2020 10.900.000.008

Tahun 2021 10.900.000.008

Tahun 2022 10.900.000.008

Tahun 2023 3.633.333.296

TOTAL 54.500.000.000

Selama jangka waktu pinjaman, Perusahaan tidak boleh melakukan aktivitas sebagai berikut, tanpa persetujuan tertulis dari BPD Kalsel, antara lain: a. Menjaga kualitas kredit; b. Mengalihkan hak atau kewajiban yang timbul akibat perjanjian kredit kepada pihak lain; c. Menjual atau menjaminkan kembali aset yang sudah dijaminkan; d. Melanggar ketentuan bank teknis;

21

e. Terlibat tindakan tercela yang mengakibatkan berhubungan dengan pihak berwajib. Perjanjian Kredit No. 11 tahun 2017 Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 11/SP2k/Opr/ BTL/2017 pada tanggal 27 Maret 2017 yang telah diaktakan berdasarkan akta Notaris Robensjah Sjachran, S.H., M.H., No. 1 tanggal 3 April 2017, Perusahaan memperoleh fasilitas Kredit Investasi dari BPD Kalsel sebesar Rp 65.000.000.000, yang digunakan oleh Perusahaan masing-masing pada tanggal 16 April 2017 dan 16 September 2017 dengan nilai masing-masing sebesar Rp 51.587.000.000 dan Rp 13.413.000.000. Fasilitas ini dikenakan bunga sebesar 12,5% per tahun (Sliding Floating Rate). Fasilitas ini akan dilunasi masing-masing dalam waktu 60 bulan dan 55 bulan dengan besar angsuran masing-masing sebesar Rp 859.783.334 dan Rp 243.872.688 setiap bulan. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 16 April 2022. Fasilitas ini digunakan untuk pembelian armada kapal laut. Fasilitas ini dijaminkan dengan armada kapal laut tersebut dan piutang usaha Perusahaan. Selama jangka waktu pinjaman, Perusahaan harus menjaga dan mempertahankan rasio keuangan sebagai berikut: a. Rasio lancar minimal 150%. b. Solvabilitas minimal 200%. c. Profit margin lebih besar dari suku bunga. d. Debt to equity ratio maksimal 3x. Pinjaman ini diangsur dengan jadwal angsuran pokok sebagai berikut:

KETERANGAN JUMLAH

Tahun 2017 183.333.334

Tahun 2018 2.200.000.008

Tahun 2019 2.200.000.008

Tahun 2020 2.200.000.008

Tahun 2021 2.200.000.008

Tahun 2022 2.016.666.634

TOTAL 11.000.000.000

Selama jangka waktu pinjaman, Perusahaan tidak boleh melakukan aktivitas sebagai berikut, tanpa persetujuan tertulis dari BPD Kalsel, antara lain: a. Mengubah susunan pengurus, bentuk usaha dan pemegang saham; b. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari pihak lain; c. Menjual kembali aset yang sudah dijaminkan; d. Melanggar ketentuan bank teknis; e. Mengajukan pernyataan pailit; f. Terlibat dalam tindakan tercela atau melanggar hukum. Perjanjian Kredit No. 35 tahun 2017 Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 35/SP2k/Opr/BTL/2017 tanggal 20 Oktober 2017 yang telah diaktakan berdasarkan akta Notaris Sri Hartini, S.H., M.Kn., No. 89 tanggal 30 Oktober 2017, Perusahaan memperoleh fasilitas Kredit Investasi dari BPD Kalsel sebesar Rp 11.000.000.000. Fasilitas ini dikenakan bunga sebesar 12,5% per tahun (Sliding Floating Rate). Fasilitas ini akan dilunasi dalam waktu 60 bulan,

22

dengan pembayaran angsuran sebesar Rp 183.333.334 setiap bulan mulai dari tanggal 16 November 2017 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022 Fasilitas ini digunakan untuk pembelian armada kapal laut. Fasilitas kredit tersebut dijamin dengan jaminan sebagai berikut:

• Satu kapal tug boat

• Piutang usaha Perusahaan

• Coorporate Guarantee PT Batulicin Enam Sembilan

• Personal Guarantee Rois Sunandar Pinjaman ini diangsur dengan jadwal angsuran pokok sebagai berikut:

KETERANGAN JUMLAH

Tahun 2017 7.609.884.856

Tahun 2018 13.243.872.744

Tahun 2019 13.243.872.744

Tahun 2020 13.243.872.744

Tahun 2021 13.243.872.744

Tahun 2022 4.414.624.168

TOTAL 65.000.000.000

Selama jangka waktu pinjaman, Perusahaan harus menjaga dan mempertahankan rasio keuangan sebagai berikut: a. Rasio lancar minimal 150%. b. Solvabilitas minimal 200%. c. Profit margin lebih besar dari suku bunga. d. Debt to equity ratio maksimal 3x. PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA – PIHAK KETIGA Saldo pendapatan diterima dimuka – pihak ketiga pada tanggal 31 Agustus 2019 adalah sebesar Rp 1.239.882.397 merupakan uang muka sewa dari pelanggan. UTANG PIHAK BERELASI Saldo utang pihak berelasi pada tanggal 31 Agustus 2019 adalah sebesar Rp 17.628.660.067 yang merupakan utang untuk keperluan operasional tanpa bunga, tanpa jaminan, dan tanpa jangka waktu pengembalian pasti yang diterima Perusahaan dari pihak-pihak berelasi yaitu BEST. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN Saldo liabilitas imbalan pasca kerja pada tanggal 31 Agustus 2019 adalah sebesar Rp 3.271.038.164. Perhitungan imbalan pasca kerja dihitung oleh aktuaris independen PT Sigma Prima Solusindo berdasarkan laporannya tertanggal 20 September 2019. Asumsi utama yang digunakan dalam menentukan penilaian aktuarial adalah sebagai berikut:

23

Usia pensiun normal : 56 (lima puluh lima) tahun Tingkat kenaikan gaji : 9,00% Tingkat diskonto : 7,30% Tingkat mortalitas : 100% TMI3

Metode penilaian : Projected Unit Credit

Analisis sensitivitas dari perubahan asumsi-asumsi utama terhadap liabilitas imbalan kerja karyawan pada tanggal 31 Agustus 2019 adalah sebagai berikut:

Analisis sensitivitas

Asumsi tingkat diskonto

Tingkat diskonto + 1% (432.010.188)

Tingkat diskonto - 1% 509.351.518

Asumsi tingkat kenaikan gaji

Tingkat diskonto + 1% 498.962.142

Tingkat diskonto - 1% (431.752.333)

Manajemen Perseroan berkeyakinan bahwa jumlah liabilitas imbalan kerja karyawan cukup untuk memenuhi persyaratan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 pada tanggal 31 Agustus 2019. Perkiraan analisis jatuh tempo atas kewajiban imbalan pasti tidak terdiskonto per 31 Agustus 2019 adalah sebagai berikut.

Analisis jatuh tempo

Antara 3 - 5 tahun 30.283.011

Antara 5 - 10 tahun 308.275.336

Lebih dari 10 tahun 2.932.479.817

Total 3.271.038.164

KOMITMEN DAN KONTIJENSI

Jasa Manajemen Pada tanggal 6 Januari 2019, BEST mengadakan perjanjian pemberian jasa konsultasi dengan Perusahaan terkait dengan sistem, prosedur, dan perencanaan bisnis usaha jasa pelayaran dalam negeri. Beban untuk jasa ini sebesar Rp 88.000.000 per bulan. Pada tanggal 31 Agustus 2019, total jasa manajemen yang dibayarkan sebesar Rp 616.000.000. Perjanjian ini berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Perjanjian kerjasama PT Sungai Danau Jaya (SDJ) Pada tanggal 31 Januari 2018, Perseroan dan PT Sungai Danau Jaya (SDJ) mengadakan perjanjian pemberian jasa-jasa coal transhipment dalam rangka mengangkut batubara yang dikirimkan melalui pelabuhan Jetty STU 2 dan Jetty BIR. Jumlah batubara yang dikirim dalam waktu 12 bulan minimal

24

SAMPAI DENGAN PROSPEKTUS INI DITERBITKAN TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN-PEMBATASAN (NEGATIVE COVENANTS) YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

5.000.000 MT dan jumlah batubara yang untuk dibongkar dalam kurun waktu 12 bulan minimal 2.000.000 MT. Perjanjian ini akan berakhir apabila deposit SDJ pada PT Bina Indo Raya dan PT Sebamban Terminal Umum, pihak berelasi, telah diselesaikan. PT Tanah Bumbu Resources (TBR) Pada tanggal 31 Juli 2018, Perseroan dan PT Tanah Bumbu Resources (TBR) mengadakan perjanjian pemberian jasa-jasa coal transhipment dalam rangka mengangkut batubara yang dikirimkan melalui pelabuhan Jetty STU 2 dan Jetty BIR. Jumlah batubara yang dikirim dalam waktu 2 bulan minimal 100.000 MT dan jumlah batubara yang untuk dibongkar dalam kurun waktu 12 bulan minimal 7.000 MT. Perjanjian ini akan berakhir pada 31 Juli 2019. PT Armada Rock Karunia Transshipment Pada tanggal 5 Februari 2018, Perseroan dan PT Armada Rock Karunia Transshipment mengadakan perjanjian pengangkutan dan pembongkaran batubara dengan jumlah minimum batubara yang dikirimkan sebesar 5.000.000 MT dan jumlah minimum batubara yang dibongkar sebesar 7.000 MT. Perjanjian ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2021 atau selama kontrak kerjasama Perusahaan dengan SDJ berakhir. Pada tanggal 1 Agustus 2018, Perseroan dan PT Armada Rock Karunia Transshipment mengadakan perjanjian pengangkutan dan pembongkaran batubara dengan jumlah minimum batubara yang dikirimkan sebesar 100.000 MT dan jumlah minimum batubara yang dibongkar sebesar 75.000 MT. Perjanjian ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2018. Sampai dengan tanggal pelaporan keuangan, perpanjangan perjanjian masih dalam proses. PT PBM Handil Bhakti Persada Pada tanggal 1 April 2019, Perseroan dan PT PBM Handil Bhakti Persada mengadakan perjanjian sewa menyewa atas 1 unit kapal Bintang Indah Bersama bertipe Landing Craft tank (LCT) dalam rangka menunjang kegiatan operasional angkutan barang milik PT PBM Handil Bhakti Persada dengan trayek mencakup wilayah Kalimantan Selatan dan sekitarnya. Jangka waktu sewa kapal selama 6 bulan dengan nilai sewa sebesar Rp 125.000.000 per bulan.

TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN LIABILITAS SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITAS PERSEROAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

TIDAK TERDAPAT LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO TETAPI BELUM DAPAT DILUNASI OLEH PERSEROAN.

SELURUH LIABILITAS PADA TANGGAL 31 AGUSTUS 2019 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN BERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGALEFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN YANG DIMILIKI OLEH PERSEROAN.

25

TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK DAN LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTINYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

TIDAK TERDAPAT PINJAMAN YANG DITERIMA PERSEROAN YANG DITERIMA UNTUK KEPENTINGAN PERSEROAN YANG MATERIAL.

TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

26

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING Tabel berikut ini menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan yang berasal dari dan dihitungberdasarkan Laporan Keuangan beserta catatan-catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini, per 31 Agustus 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 serta untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2019 (Diaudit), 2018 (Tidak Diaudit), serta untuk tahun-tahun yang berakhir padatanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016. Laporan Keuangan Konsolidasian per 31 Agustus 2019, 31 Desember 2018, 2017, dan 2016 serta untuk untuk perode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2019 dan 31 Agustus 2018 (tidak diaudit) dan tahun-tahun yang berakhirpada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan Member Crowe Global dalam laporannya No. 00015/2.1051/AU.1/06/0929-1/1/I/2020 tanggal 29 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh Drs. Emanuel Handojo Pranadjaja, CA., CPA., dengan opini tanpa modifikasian.

LAPORAN POSISI KEUANGAN (dalam jutaan Rupiah)


2019 2018 2017 2016

ASET ASET LANCAR Kas dan bank 9.973 27.119 18.548 2.937 Piutang usaha Pihak ketiga - neto 7.507 40.333 14.607 9.755 Pihak berelasi 10.261 9.214 0 0 Piutang lain-lain Pihak ketiga 84 4.163 188 1.333 Pihak berelasi 0 16.971 2.132 2.951 Beban dibayar di muka dan uang muka 1.459 2.320 788 281

Total Aset Lancar 29.284 100.119 36.263 17.257 ASET TIDAK LANCAR Uang muka pembelian aset tetap 37.614 33.150 29.507 0 Aset tetap - neto 518.963 236.995 126.685 40.644 Aset pajak tangguhan 0 0 0 121

Total Aset Tidak Lancar 556.577 270.145 156.192 40.765

TOTAL ASET 585.861 370.265 192.454 58.022

LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS JANGKA PENDEK Utang usaha Pihak ketiga 9.819 26.697 3.650 0 Pihak berelasi 1.498 764 0 100 Utang lain-lain Pihak ketiga 0 0 0 66 Pihak berelasi 540 27 0 0 Beban masih harus dibayar 1.431 991 379 138 Utang pajak 561 3.680 1.998 1.257 Utang bank yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun 78.886 32.844 15.444 4.167

Total Liabilitas Jangka Pendek 92.735 65.004 21.471 5.728 LIABILITAS JANGKA PANJANG Utang bank yang jatuh tempo lebih dari satu tahun 241.340 98.927 52.580 0 Pendapatan diterima di muka

27

Pihak ketiga 1.240 722 22.053 7.516 Pihak berelasi 0 0 1.436 1.436 Utang pihak berelasi 17.629 30.215 33.305 5.296 Liabilitas imbalan kerja karyawan 3.271 2.301 609 314

Total Liabilitas Jangka Panjang 263.479 132.166 109.983 14.562

TOTAL LIABILITAS 356.214 197.169 131.454 20.290

EKUITAS Modal disetor penuh 135.000 29.499 29.499 29.499 Tambahan modal disetor 28 28 28 28 Saldo laba Dicadangkan 22.307 0 0 0 Belum dicadangkan 72.312 143.569 31.474 8.206

TOTAL EKUITAS 229.647 173.095 61.000 37.732

TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 585.861 370.265 192.454 58.022




2019 2018 2018 2017 2016

PENDAPATAN - NETO 206.390 267.752 408.480 64.346 19.181

BEBAN POKOK PENDAPATAN 125.412 185.982 265.043 29.845 13.501

LABA BRUTO 80.978 81.770 143.437 34.501 5.680

BEBAN USAHA 16.332 10.280 17.017 6.027 1.736

LABA USAHA 64.646 71.490 126.420 28.474 3.944

PENGHASILAN (BEBAN) LAIN - LAIN Pendapatan keuangan 192 450 650 131 32

Beban keuangan (21.670) (7.735) (12.769) (4.593) (929)

Laba penjualan aset tetap 0 3.388 3.388 0 0

Lain-lain - neto 0 0 (0) (2) 186

Beban lain-lain Neto (21.478) (3.896) (8.730) (4.464) (710)

LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN 43.168 67.594 117.689 24.010 3.233

BEBAN PAJAK PENGHASILAN - NETO (2.563) (3.213) (4.902) (772) (733)

LABA TAHUN BERJALAN 40.606 64.381 112.788 23.238 2.501

PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN Pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi pada Periode berikutnya: Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja karyawan 232 (379) (693) 30 (103)

Manfaat pajak penghasilan terkait 0 0 0 0 26

TOTAL LABA KOMPREHENSIF 40.838 64.001 112.095 23.268 2.423

LABA PER SAHAM Dasar 66,86 109,13 191,18 39,39 4,24

Dilusian 66,86 23,84 41,77 8,61 0,93

28

RASIO KEUANGAN


2019 2018 2017 2016

Rasio Pertumbuhan (%)

Pendapatan -22,92% 534,82% 235,46% 33,80%

Laba Kotor -0,97% 316,09% 507,41% 27,17%

Laba (Rugi) Usaha -36,14% 390,16% 642,58% 85,54%

Laba (Rugi) Bersih -36,93% 385,36% 829,30% 80,65%

Aset 58,23% 92,39% 231,69% -4,14%

Liabilitas 80,66% 49,99% 547,89% -19,64%

Ekuitas 32,67% 183,76% 61,67% 6,95%

Rasio Usaha (%) Laba Kotor / Pendapatan 39,24% 35,14% 53,62% 29,61%

Laba (Rugi) Usaha / Pendapatan 20,92% 28,81% 37,31% 16,86%

Laba (Rugi) Bersih / Pendapatan 19,79% 27,61% 36,11% 13,04%

Laba Kotor / Ekuitas 35,26% 82,93% 56,56% 15,05%

Laba (Rugi) Usaha / Ekuitas 18,80% 67,99% 39,36% 8,57%

Laba (Rugi) Bersih / Ekuitas (ROE) 17,68% 65,16% 38,10% 6,63%

Laba (Rugi) Usaha / Aset 7,37% 31,79% 12,48% 5,57%

Laba (Rugi) Bersih / Aset (ROA) 6,93% 30,46% 12,07% 4,31%

Rasio Keuangan (x) Rasio lancar 0,32 1,54 1,69 3,01

Jumlah Liabilitas / Ekuitas 1,55 1,14 2,15 0,54

Jumlah Liabilitas / Jumlah Aset 0,61 0,53 0,68 0,35

Pendapatan / Aset 0,35 1,10 0,33 0,33

29

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN Pembahasan dan analisa atas kondisi keuangan dan kinerja operasional Perseroan dan Entitas Anak harus dibaca bersama dengan “Ikhtisar Data Keuangan Penting” dan laporan keuangan konsolidasian beserta catatan-catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini, per 31 Agustus 2019, 31 Desember 2018, 2017dan 2016 serta untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2019 (Diaudit) dan 2018 (Tidak Diaudit) serta untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2018, 2017 dan 2016. Laporan Keuangan Konsolidasian per 31 Agustus 2019, 31 Desember 2018, 2017, dan 2016 serta untuk untuk perode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2019 dan 31 Agustus 2018 (Tidak Diaudit) dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan Member Crowe Global dalam laporannya No. 00015/2.1051/AU.1/06/0929-1/1/I/2020 tanggal 29 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh Drs. Emanuel Handojo Pranadjaja, CA., CPA., dengan opini tanpa modifikasian. 1. UMUM PT Batulicin Nusantara Maritim Tbk (“Perseroan”) didirikan pada tahun 2011 berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 53 tanggal 25 Mei 2011, yang dibuat dihadapan Muhamad Faried Zain, S.H., M.H., Notaris di Banjarmasin, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-28173.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 06 Juni 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor: AHU-0045276.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 06 Juni 2011, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 49118/2012, Tambahan Berita Negara Nomor: 74 tanggal 14 September 2012. Berdasarkan pernyataan keputusan pemegang saham yang diaktakan di depan Notaris Christina Dwi Utami S.H., M.Hum., M.Kn., No. 37 pada tanggal 7 Agustus 2019, yang berisi perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan yang menjadi ruang lingkup kegiatan Perusahaan adalah bergerak dalam bidang jasa angkutan laut dalam negeri tramper untuk barang. Perusahaan berdomisili di Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, dengan kantor pusat beralamat di Jalan Pasar Lama, Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan. 2. DASAR PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN Laporan keuangan disusun dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (SAK), meliputi pernyataan dan interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) dan Peraturan Bapepam LK No. VIII.G.7 tentang “Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Perseroan atau Perusahaan Publik” yang terdapat dalam Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-37/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012.

30

3. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONDISI USAHA DAN KEUANGAN PERSEROAN Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi keuangan dan kinerja Perseroan termasuk langkah-langkah yang akan ditempuh Perseroan dalam meminimalisasi faktor-faktor tersebut antara lain:

• Faktor Ketergantungan kepada kontrak sewa kapal

Perseroan melakukan transipment pada umumnya beradasarkan kontrak kerja dengan para pelanggan. Apabila tidak terjadi perpanjangan kontrak yang telah berakhir maupun pemutusan kontrak secara sepihak oleh pelanggan serta tidak adanya kontrak-kontrak baru maka akan berdampak negatif terhadap pendapatan Perseroan. Untuk itu Perseroan selalu melakukan kegiatan usaha secara profesional dan bersinergi dengan grup Perseroan dalam memberikan pelayanan di industri transportasi khusunya batubara.

• Ketergantungan pada kebijakan Pemerintah, Kebijakan Keuangan ( Fiskal dan Moneter)

Kebijakan Pemerintah yang terkait dengan industri pelayaran dan pertambangan juga dapat mempengaruhi kondisi keuangan Perseroan. Sebagai contoh, kebijakan asas cabotage dimana kebijakan tersebut dapat membawa pengaruh positif maupun negatif bagi perseroan serta kebijakan DMO dimana kebijakan tersebut dapat mempengaruhi jumlah permintaan batubara yang berdampak pada permintaan jasa pengangkutan yang berpengaruh terhadap pendapatan perseroan. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah dalam mengarahkan ekonomi suatu negara melalui belanja modal dan operasional tambang serta perubahan peraturan perpajakan. Perubahan peraturan perpajakan yang signifikan seperti pengampunan pajak, penurunan tarif pajak, penurunan bea masuk dan sebagainya dapat berdampak pada beban pajak dan likuiditas perseroan. Sedangkan kebijakan moneter berkaitan dengan suku bunga kredit akan mempengaruhi kegiatan operasional perseroan, jika suku bunga naik maka keuntungan perseroan akan turun sedangkan jika suku bunga kredit turun maka keuntungan perseroan akan bertambah sekaligus bisa menjadi pendorong iklim investasi sebaliknya kebijakan moneter yang ketat dari pemerintah akan berpengaruh terhadap kinerja perseroan karena perseroan masih memiliki hutang kepada pihak bank.

Perseroan selalu mengikuti perkembangan perubahan kebijakan Pemerintah terutama terkait industri perkapalan, industri keuangan dan industri pertambangan di Indonesia agar perseroan dapat mengantisipasi perubahan-perubahan tersebut sehingga dapat meminimalisir dampak negatif yang berpengaruh terhadap kinerja perseroan.

• Kapasitas dan Jumlah Armada Perseroan

Jumlah kapal dan armada yang dimiliki oleh Perseroan merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap kinerja perseroan. Penambahan jumlah kapal dalam armada Perseroan akan berdampak pada peningkatan pendapatan perseroan, seiring dengan peningkatan pendapatan juga terjadi peningkatan beban operasional. Semua kapal dan alat berat yang dimiliki oleh Perseroan dalam kondisi beroperasi penuh (full capacity). Perseroan memiliki armada yang relatif muda dan secara berkala melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan atas kapal dan alat berat yang dimiliki agar kegiatan operasional dapat berjalan dengan lancar dan keselamatan awak kapal terjamin.

Kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas Perseroan adalah terjadinya penurunan

31

permintaan dan penurunan harga batubara yang menyebabkan aktivitas transportasi batubara mengalami penurunan secara signifikan karena perusahaan tambang batubara berhenti untuk beroperasi. Tidak ada kebijakan pemerintah dan institusi lainnya dalam bidang fiskal moneter, ekonomi publik, dan politik yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan usaha dan investasi Perseroan yang tercermin di laporan keuangan. Tidak ada komponen penting dari pendapatan lainnya. 4. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI Perseroan menerapkan penyesuaian-penyesuaian tahun 2018, berlaku efektif 1 Januari 2019 sebagai berikut: ISAK 33, “Transaksi Valuta Asing dan Imbalan di Muka”. Interpretasi ini mengklarifikasi bagaimana menentukan tanggal transaksi saat menerapkan PSAK 10, “Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing”. Interpretasi ini diterapkan saat suatu entitas menerima atau membayar imbalan di muka atas kontrak dalam mata uang asing. PSAK 34, “Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan”. Interpretasi ini mengklarifikasi penerapan persyaratan pengakuan dan pengukuran PSAK 46, “Pajak Penghasilan” pada saat terjadi ketidakpastian atas perlakuan pajak penghasilan. PSAK 26 (Penyesuaian Tahunan 2018), “Biaya Pinjaman”. Penyesuaian ini mengklarifikasi bahwa jika suatu pinjaman spesifik masih terutang setelah aset kualifikasian terkait siap untuk digunakan sesuai dengan intensinya atau dijual, pinjaman tersebut akan menjadi bagian dari pinjaman umum. Penyesuaian ini berlaku secara prospektif untuk biaya pinjaman yang timbul pada tanggal atau setelah tanggal efektifnya. PSAK 46 (Penyesuaian Tahunan 2018), “Pajak Penghasilan”. Penyesuaian ini mengklarifikasi bahwa konsekuensi pajak penghasilan atas dividen atas instrumen keuangan yang diklasifikasikan sebagai ekuitas harus diakui sesuai dengan pengakuan awal entitas atas transaksi atau peristiwa masa lalu tersebut. Penerapan dari amandemen dan penyesuaian-penyesuaian tahunan 2018 tidak memiliki dampak signifikan terhadap laporan keuangan. Standar baru, amandemen, penyesuaian tahunan dan interpretasi yang telah diterbitkan, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2019 yang mungkin berdampak pada laporan keuangan adalah sebagai berikut: Efektif berlaku pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020:

• PSAK 1 (Penyesuaian Tahunan 2019) - “Penyajian Laporan Keuangan”.

• PSAK 71 - “Instrumen Keuangan”;

• PSAK 72 - “Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan”;

• PSAK 73 - “Sewa”;

• Amandemen PSAK 1 - “Penyajian Laporan Keuangan tentang judul laporan keuangan”;

32

• Amandemen PSAK 15 - “Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama”;

• Amandemen PSAK 62 - “Kontrak Asuransi - Menerapkan PSAK 71: Instrumen Keuangan dengan PSAK 62: Kontrak Asuransi”;

• Amandemen PSAK 71 - “Instrumen Keuangan tentang Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif”.

• ISAK 35 - “Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba”; Perseroan sedang menganalisa dampak penerapan standar akuntansi dan interpretasi tersebut di atas yang relevan terhadap laporan keuangan Perseroan. 5. KOMPONEN UTAMA LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

a. Pendapatan

Seluruh pendapatan Perseroan berasal dari jasa pelayaran dalam negeri. Tabel berikut menyajikan pendapatan Perseroan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2019 dan 2018 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016.


Keterangan 31 Agustus 31 Desember

2019 % 2018 % 2018 % 2017 % 2016 %

Pendapatan Pihak ketiga 211.291 102,4 245.945 91,9 408.480 100,0 64.346 100,0 19.181 100,0 Pihak berelasi 2.257 1,1 21.807 8,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Total 213.547 103,5 267.752 100,0 408.480 100,0 64.346 100,0 19.181 100,0 Potongan pendapatan 7.157 3,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Pendapatan neto 206.390 100,0 267.752 100,0 408.480 100,0 64.346 100,0 19.181 100,0

Jumlah pendapatan yang melebihi 10% dari total pendapatan adalah sebagai berikut:



2019 2018 2018 2017 2016

PT Tanah Bumbu Resources 76.181 0 0 0 0

PT Angsana Jaya Energi 62.239 0 0 0 0

PT Sungai Danau Jaya 45.901 160.064 214.992 0 0

PT Sinar Deli 0 91.930 131.201 0 0

PT Armada Rock Karunia Transshipment 0 0 0 28.525 7.983

PT Prolindo Cipta Nusantara 0 0 0 0 11.198

Total 184.320 251.995 346.193 28.525 19.181

Perubahan kurs valuta asing tidak berdampak terhadap penjualan, pendapatan bersih, dan laba operasi Perseroan karena penjualan seluruhnya menggunakan satuan mata uang dalam bentuk Rupiah. Dampak fluktuasi inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap terhadap pendapatan bersih, dan laba operasi Perseroan karena pendapatan Perseroan ditentukan berdasarkan kontrak yang telah disepakati dan muatan yang diangkut. Komponen penting dari pendapatan yang dianggap perlu untuk mengetahui hasil usaha Perseroan adalah harga batubara. Perseroan bergantung kepada banyaknya batubara yang diangkut. Apabila harga

33

batubara mengalami penurunan, maka jumlah batubara yang diangkut juga berpotensi mengalami penurunan. Perseroan tidak melakukan penjualan batubara, hanya mengangkut batubara. Sehingga perubahan harga batubara tidak terkait langsung dengan pendapatan Perseroan. Akan tetapi fluktuasi harga batubara berpengaruh terhadap produksi batubara pelanggan yang diangkut oleh Perseroan. Pada tahun 2018 terjadi peningkatan pendapatan yang material yang disebabkan penambahan jumlah armada kapal dan peningkatan harga batubara yang terjadi pada tahun 2018. Pada tahun 2018 Perseroan mengangkut 12,2 juta ton batubara meningkat signifikan dari tahun 2017 yang berkisar 2,1 juta ton. Penurunan harga batubara juga berdampak pada kinerja tahun 2019 dimana pada periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2019 Perseroan mengangkut sekitar 6,9 juta ton. b. Beban Pokok Penjualan Beban pokok pendapatan terutama terdiri dari biaya sewa tongkang dan penyusutan armada milik Perseroan. Seluruh beban pokok pendapatan merupakan beban yang berhubungan dengan kegiatan pelayaran milik Perseroan. Tabel berikut ini menyajikan beban pokok penjualan Perseroan untuk periode dan tahun yang disajikan:



2019 % 2018 % 2018 % 2017 % 2016 %

Beban Pokok Pendapatan Sewa tongkang 80.697 64,3 157.234 84,5 218.961 82,6 0 0,0 0 0,0 Penyusutan 17.422 13,9 7.309 3,9 12.068 4,6 6.389 21,4 3.421 25,3 Bahan bakar 8.796 7,0 10.397 5,6 16.357 6,2 9.833 32,9 3.210 23,8 Gaji dan upah 7.324 5,8 3.829 2,1 6.744 2,5 2.721 9,1 1.290 9,6 Perijinan 3.246 2,6 1.999 1,1 3.094 1,2 1.698 5,7 705 5,2

Penyandaran 2.610 2,1 1.248 0,7 2.270 0,9 305 1,0 249 1,8 Perbaikan dan perawatan kapal 2.521 2,0 1.297 0,7 2.611 1,0 4.940 16,6 3.895 28,9 Perlengkapan kapal 1.243 1,0 1.578 0,8 1.296 0,5 1.355 4,5 341 2,5 Mooring/Unmooring 813 0,6 597 0,3 908 0,3 1.873 6,3 122 0,9 Keamanan 253 0,2 184 0,1 253 0,1 536 1,8 162 1,2 Lain-lain (masing-masing dibawah Rp 200 juta) 487 0,4 312 0,2 481 0,2 195 0,7 106 0,8

Total 125.412 100,0 185.982 100,0 265.043 100,0 29.845 100,0 13.501 100,0

Jumlah beban pokok pendapatan yang melebihi 10% dari total pendapatan adalah sebagai berikut.



2019 2018 2018 2017 2016

PT Armada Rock Karunia Transshipment 58.581 118.133 160.197 0 0

c. Beban Usaha

Beban usaha merupakan beban yang terkait langsung dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perseroan.

34

Tabel berikut ini menyajikan beban usaha Perseroan untuk tahun yang disajikan:



2019 % 2018 % 2018 % 2017 % 2016 %

Beban Usaha Gaji dan tunjangan 5.873 36,0 3.011 29,3 4.481 26,3 967 16,0 622 35,8

Asuransi 2.675 16,4 977 9,5 1.990 11,7 696 11,5 363 20,9

Zakat dan sumbangan 2.213 13,6 2.128 20,7 2.140 12,6 206 3,4 4 0,2

Imbalan kerja karyawan 1.202 7,4 548 5,3 999 5,9 325 5,4 123 7,1

Perjalanan dinas 968 5,9 246 2,4 542 3,2 226 3,7 0 0,0

Konsumsi 678 4,2 832 8,1 1.464 8,6 661 11,0 209 12,1

Transportasi 627 3,8 686 6,7 1.003 5,9 264 4,4 95 5,5

Jasa profesional 619 3,8 94 0,9 797 4,7 204 3,4 75 4,3

Jasa manajemen 616 3,8 704 6,8 1.056 6,2 900 14,9 0 0,0

Perijinan 331 2,0 343 3,3 343 2,0 425 7,0 0 0,0

Perlengkapan kantor 297 1,8 173 1,7 976 5,7 46 0,8 38 2,2 Keamanan, lingkungan dan kesehatan 99 0,6 91 0,9 624 3,7 33 0,5 0 0,0

Penyusutan 6 0,0 118 1,1 177 1,0 173 2,9 172 9,9

Sanksi dan denda pajak 3 0,0 167 1,6 225 1,3 667 11,1 1 0,1 Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 100 juta) 123 0,8 164 1,6 199 1,2 233 3,9 34 2,0

Total 16.332 100,0 10.280 100,0 17.017 100,0 6.027 100,0 1.736 100,0

d. Beban Keuangan Beban keuangan merupakan beban yang terkait dengan kegiatan keuangan dan pendanaan milik Perseroan dengan rincian sebagai berikut :



2019 % 2018 % 2018 % 2017 % 2016 %

Beban Keuangan Beban bunga bank 20.492 94,6 7.405 95,7 12.072 94,5 4.088 89,0 927 99,8

Beban provisi 1.135 5,2 273 3,5 598 4,7 502 10,9 0 0,0

Beban administrasi 43 0,2 57 0,7 99 0,8 3 0,1 2 0,2

Total 21.670 100,0 7.735 100,0 12.769 100,0 4.593 100,0 929 100,0

6. HASIL OPERASI Tabel berikut ini menyajikan ringkasan pendapatan dan beban Perseroan untuk tahun yang disajikan:



2019 2018 2018 2017 2016

Pendapatan - neto 206.390 267.752 408.480 64.346 19.181

Beban pokok pendapatan 125.412 185.982 265.043 29.845 13.501

Laba bruto 80.978 81.770 143.437 34.501 5.680

Laba usaha 64.646 71.490 126.420 28.474 3.944

35

Laba sebelum beban pajak penghasilan 43.168 67.594 117.689 24.010 3.233

Laba tahun berjalan 40.606 64.381 112.788 23.238 2.501

Penghasilan (rugi) komprehensif lain 232 (379) (693) 30 (77)

Total laba komprehensif 40.838 64.001 112.095 23.268 2.423

Pendapatan Periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2019 dibanding periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2018

Pendapatan Perseroan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2019 mengalami penurunan sebesar 22,92% dibanding dengan periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2018. Penurunan tersebut disebabkan adanya penurunan harga pasar batu bara.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibanding tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 mengalami peningkatan sebesar 534,82% dibanding untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Peningkatan tersebut disebabkan adanya penambahan pendapatan dari armada baru Perseroan. Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibanding tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 mengalami peningkatan sebesar 235,46% dibanding untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. Peningkatan tersebut disebabkan meningkatnya jumlah armada baru Perseroan dan kontrak yang diperoleh. Beban Pokok Pendapatan Periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2019 dibanding periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2018

Beban pokok pendapatan Perseroan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2019 mengalami penurunan sebesar 32,57% dibanding dengan periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2018. Penurunan ini disebabkan turunnya sewa tongkang dari Rp 157.234 juta menjadi Rp 80.697 juta pada periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2019. Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibanding tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 Beban pokok pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 mengalami peningkatan sebesar 788,06% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Hal ini terutama disebabkan adanya peningkatan dikarenakan adanya biaya sewa tongkang sebesar Rp 218.961 juta.

36

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibanding tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 Beban pokok pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 mengalami peningkatan sebesar 121,05% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. Hal ini terutama disebabkan bertambahnya biaya penyusutan dan biaya bahan bakar. Beban Usaha Periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2019 dibanding periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2018

Beban usaha Perseroan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2019 mengalami peningkatan sebesar 58,86% dibanding dengan periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2018. Peningkatan tersebut terutama pada beban gaji dan tunjangan dan beban asuransi. Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibanding tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 Beban usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 mengalami peningkatan sebesar 182,36% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Peningkatan ini terutama disebabkan adanya peningkatan beban gaji dan tunjangan, zakat dan sumbangan serta beban asuransi. Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibanding tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 Beban usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 mengalami peningkatan sebesar 247,17% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. Peningkatan ini terutama disebabkan adanya peningkatan pada beban gaji dan tunjangan, beban jasa manajemen dan beban asuransi. Laba (Rugi) Tahun Berjalan Periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2019 dibanding periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2018

Laba tahun berjalan Perseroan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2019 mengalami penurunan sebesar 36,93% dibanding dengan periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2018. Penurunan tersebut terutama disebabkan adanya penurunan pendapatan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibanding tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 Laba tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 mengalami peningkatan sebesar 385,36% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Peningkatan ini terutama disebabkan meningkatnya pendapatan hingga 534,82%.

37

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibanding tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 Laba tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 mengalami peningkatan sebesar 829,15% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. Peningkatan ini terutama disebabkan meningkatnya pendapatan hingga 235,46%. Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain Periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2019 dibanding periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2018

Penghasilan komprehensif lain Perseroan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2019 sebesar Rp 232 juta mengalami peningkatan dibanding dengan periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2018 yang membukukan kerugian sebesar Rp 379 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan adanya perubahan asumsi keuangan yang mengakibatkan perubahan pada pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja karyawan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibanding tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 Rugi komprehensif lain Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp 693 juta mengalami penurunan dibanding untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang membukukan penghasilan sebesar Rp 30 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan penyesuaian berdasarkan pengalaman liablitas program yang mengakibatkan perubahan pada pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja karyawan. Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibanding tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 Penghasilan komprehensif lain Perseroan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar 30 juta mengalami peningkatan dibanding untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang mem bukukan rugi sebesar Rp 77 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan adanya perubahan asumsi keuangan yang mengakibatkan perubahan pada pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja karyawan. 7. PERTUMBUHAN ASET, LIABILITAS DAN EKUITAS



2019 2018 2017 2016

Aset lancar 29.284 100.119 36.263 17.257 Aset tidak lancar 556.577 270.145 156.192 40.765 Total aset 585.861 370.265 192.454 58.022 Liabilitas jangka pendek 92.735 65.004 21.471 5.728 Liabilitas jangka panjang 263.479 132.166 109.983 14.562 Total liabilitas 356.214 197.169 131.454 20.290

38

Total ekuitas 229.647 173.095 61.000 37.732 Total liabilitas dan ekuitas 585.861 370.265 192.454 58.022

Aset Lancar Pada tanggal 31 Agustus 2019, jumlah aset lancar Perseroan adalah sebesar 29.284 juta mengalami penurunan sebesar Rp 70.836 juta atau 70,75% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp 100.119 juta. Penurunan tersebut disebabkan turunnya piutang usaha pihak ketiga neto dari sebesar Rp 40.333 pada tahun 2018 menjadi Rp 7.507 juta pada tahun 2019. Pada tanggal 31 Desember 2018, jumlah aset lancar Perseroan adalah sebesar Rp 100.119 juta meningkat sebesar Rp 63.857 juta atau 176,09% dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp 36.263 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan piutang usaha dari sebesar Rp 14.607 juta pada tahun 2017menjadi Rp 40.333 juta pada tahun 2018. Pada tanggal 31 Desember 2017, jumlah aset lancar Perseroan adalah sebesar Rp 34.131 juta meningkat sebesar Rp 19.006 juta atau 110,13% dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp 17.257 juta. Peningkatan tersebut disebabkan meningkatnya kas dan bank dari sebesar Rp 2.937 juta pada tahun 2016 menjadi sebesar Rp 18.548 juta pada tahun 2017. Aset Tidak Lancar Pada tanggal 31 Agustus 2019, jumlah aset tidak lancar Perseroan adalah sebesar Rp 556.577 juta meningkat sebesar Rp 286.432 juta atau 106,03% dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp 270.145 juta. Peningkatan tersebut disebabkan adanya peningkatan pada aset tetap dari sebesar Rp 236.995 juta pada tahun 2018 menjadi Rp 518.963 juta pada tahun 2019 yang disebabkan adanya penambahan armada kapal. Pada tanggal 31 Desember 2018, jumlah aset tidak lancar Perseroan adalah sebesar Rp 270.145 juta meningkat sebesar Rp 113.954 juta atau 72,96% dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp 156.192 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan adanya peningkatan pada aset tetap dari sebesar Rp 126.685 juta pada tahun 2017 menjadi Rp 236.995 juta pada tahun 2018 yang disebabkan adanya penambahan armada kapal. Pada tanggal 31 Desember 2017, jumlah aset tidak lancar Perseroan adalah sebesar Rp 156.192 juta mengalami peningkatan sebesar Rp 115.427 juta atau 283,16% dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp 40.765 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan adanya peningkatan aset tetap dari sebesar Rp 40.644 juta pada tahun 2016 menjadi Rp 126.685 juta pada tahun 2017 yang disebabkan adanya penambahan armada kapal. Total Aset Pada tanggal 31 Agustus 2019, total aset Perseroan adalah sebesar Rp 585.861 juta meningkat sebesar Rp 215.596 juta atau 58,23% dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp 370.265 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan adanya peningkatan pada aset tetap dari sebesar Rp 236.995 juta pada tahun 2018 menjadi Rp 518.963 juta pada tahun 2019 yang disebabkan adanya penambahan armada kapal.

39

Pada tanggal 31 Desember 2018, total aset Perseroan adalah sebesar Rp 370.265 juta meningkat sebesar Rp 177.810 juta atau 92,39% dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp 192.454 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan adanya peningkatan pada aset tetap dari sebesar Rp 126.685 juta pada tahun 2017 menjadi Rp 236.995 juta pada tahun 2018 yang disebabkan adanya penambahan armada kapal. Selain itu juga terdapat peningkatan pada piutang usaha sebesar Rp 25.726 juta. Pada tanggal 31 Desember 2017, total aset Perseroan adalah sebesar Rp 192.454 juta mengalami peningkatan sebesar Rp 134.433 juta atau 231,69% dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp 58.022 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan adanya peningkatan aset tetap dari sebesar Rp 40.644 juta pada tahun 2016 menjadi Rp 126.685 juta pada tahun 2017 yang disebabkan adanya penambahan armada kapal. Liabilitas Jangka Pendek Pada tanggal 31 Agustus 2019 jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan adalah sebesar Rp 92.735 juta meningkat sebesar Rp 27.731 juta atau 42,66% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp 65.004 juta. Peningkatan tersebut disebabkan adanya peningkatan bagian utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun sebesar Rp 46.042 juta. Pada tanggal 31 Desember 2018, jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan adalah sebesar Rp 65.004 juta mengalami peningkatan sebesar Rp 43.533 juta atau 202,75% dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp 21.471 juta.Peningkatan tersebut disebabkan meningkatnya utang usaha pihak ketiga sebesar Rp 23.048 juta dan peningkatan bagian utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun sebesar Rp 17.400 juta. Pada tanggal 31 Desember 2017, jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan adalah sebesar Rp 21.471 juta meningkat sebesar Rp 15.743 juta atau 274,84% dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp 5.728 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan adanya peningkatan bagian utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun sebesar Rp 11.277 juta. Liabilitas Jangka Panjang Pada tanggal 31 Agustus 2019, jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan adalah sebesar Rp 263.479 juta mengalami peningkatan sebesar Rp 131.313 juta atau 99,36% dari posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp 132.166 juta. Peningkatan ini disebabkan adanya peningkatan utang bank jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun sebesar Rp 142.412 juta. Pada tanggal 31 Desember 2018, jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan adalah sebesar Rp 132.166 juta mengalami peningkatan sebesar Rp 22.183 juta atau 20,17% dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp 109.983 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan adanya peningkatan utang bank jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun sebesar Rp 46.348 juta. Pada tanggal 31 Desember 2017, jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan adalah sebesar Rp 109.983 juta meningkat sebesar Rp 95.421 juta atau 655,28% dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp 14.562 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan adanya utang bank jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun sebesar Rp 52.280 juta, peningkatan utang

40

pihak bereleasi sebesar Rp 28.010 juta dan peningkatan pendapatan diterima dimuka sebesar Rp 14.537 juta. Total Liabilitas Pada tanggal 31 Agustus 2019, total liabilitas Perseroan adalah sebesar Rp 356.214 juta mengalami peningkatan sebesar Rp 159.045 juta atau 80,66% dari posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp 197.169 juta. Peningkatan ini disebabkan adanya peningkatan utang bank jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun sebesar Rp 142.412 juta. Pada tanggal 31 Desember 2018, total liabilitas Perseroan adalah sebesar Rp 197.169 juta mengalami peningkatan sebesar Rp 65.715 juta atau 49,99% dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp 131.454 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan adanya peningkatan utang bank jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun sebesar Rp 46.348 juta, meningkatnya utang usaha pihak ketiga sebesar Rp 23.048 juta dan peningkatan bagian utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun sebesar Rp 17.400 juta. Pada tanggal 31 Desember 2017, total liabilitas Perseroan adalah sebesar Rp 131.454 juta meningkat sebesar Rp 111.165 juta atau 547,89% dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp 20.290 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan adanya utang bank jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun sebesar Rp 52.280 juta, peningkatan utang pihak bereleasi sebesar Rp 28.010 juta dan peningkatan pendapatan diterima dimuka sebesar Rp 14.537 juta. Ekuitas Pada tanggal 31 Agustus 2019, jumlah ekuitas Perseroan adalah sebesar Rp 229.647 juta mengalami peningkatan sebesar Rp 56.552 juta atau 32,67% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp 173.095 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan adanya peningkatan modal disetor penuh sebesar Rp 105.502 juta. Pada tanggal 31 Desember 2018, jumlah ekuitas Perseroan adalah sebesar Rp 173.095 jutapeningkatan sebesar Rp 112.095 juta atau 183,76% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp 61.000 juta. Peningkatan tersebut seluruhnya disebabkan adanya peningaktan saldo laba belum dicadangkan sebesar Rp 112.095 juta. Pada tanggal 31 Desember 2017, jumlah ekuitas Perseroan adalah sebesar Rp 61.000 jutapeningkatan sebesar Rp 23.268 juta atau 61,67% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp 37.732 juta. Peningkatan tersebut seluruhnya disebabkan adanya peningkatan saldo laba belum dicadangkan sebesar Rp 23.268 juta. 8. LIKUIDITAS DAN SUMBER PERMODALAN Perseroan memiliki kebutuhan likuiditas terutama untuk memenuhi kegiatan operasional, ekspansi usaha dan pembayaran utang jangka pendek. Perseroan mengharapkan bahwa kas yang diterima dari Penawaran Umum Perdana Saham, kas yang dihasilkan dari kegiatan operasi dan pinjaman bank akan menjadi sumber utama likuiditas. Perseroan berkeyakinan memiliki likuiditas yang cukup untuk melakukan kegiatan dan ekspansi usaha serta

41

pembayaran utang untuk jangka waktu yang cukup panjang. Dengan tersedianya sumber daya keuangan Perseroan tersebut, Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan memiliki likuiditas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan operasional serta ekspansi untuk setidaknya periode 12 bulan ke depan. Perseroan saat ini tidak memiliki kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.Saat ini modal kerja Perseroan mencukupi untuk rencana kerja Perseroan. Apabila terjadi kekurangan sehingga Perseroan membutuhkan modal kerja tambahan, Perseroan mengutamakan untuk mendapatkannya dari liabilitas dan ekuitas. Perseroan saat ini tidak memiliki sumber likuiditas material yang belum digunakan selain dari fasilitas utang yang sudah diungkapkan dalam prospektus ini. Pengelolaan terhadap risiko likuiditas dilakukan dengan cara menjaga profil jatuh tempo antara aset dan liabilitas keuangan, penerimaan tagihan yang tepat waktu, manajemen kas yang mencakup proyeksi dan realisasi arus kas hingga beberapa tahun ke depan serta memastikan ketersediaan pendanaan melalui komitmen fasilitas kredit. Manajemen risiko yang telah diterapkan Perseroan adalah memanfaatkan fleksibilitas penggunaan fasilitas utang pemegang saham untuk mengelola risiko likuiditas. Arus Kas Tabel berikut ini menjelaskan ikhtisar laporan arus kas Perseroan untuk periode / tahun yang disajikan:



2019 2018 2018 2017 2016

Kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi 80.483 41.149 70.666 45.856 8.478 Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi (76.360) (12.250) (35.753) (122.111) (8) Kas neto yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan (21.269) (17.020) (26.342) 91.866 (5.606) Kenaikan (penurunan) neto kas dan setara kas (17.146) 11.880 8.570 15.612 2.865 Kas dan setara kas pada awal tahun 27.119 18.548 18.548 2.937 72 Kas dan setara kas pada akhir tahun 9.973 30.428 27.119 18.548 2.937

Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi Aliran kas dari aktivitas operasi Perseroan terdiri dari penerimaan dari pelanggan, penerimaan pendapatan keuangan, pembayaran kepada pemasok, pembayaran beban keuangan, pembayaran kepada karyawan, pembayaran untuk beban usaha, pembayaran pajak penghasilan, penerimaan dari (pembayaran untuk) kegiatan operasi lainnya. Pada periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2019, kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi sebesar Rp 80.483 juta terutama penerimaan dari pelanggan sebesar Rp 238.687 juta, penerimaan dari pendapatan keuangan sebesar Rp 192 juta dan penerimaan dari kegiatan operasi lainnya sebesar Rp 7.473 juta. Selain itu kas neto juga digunakan untuk pembayaran kepada pemasok sebesar Rp 115.596 juta, pembayaran beban keuangan sebesar Rp 21.670 juta, pembayaran

42

kepada karyawan sebesar Rp 13.197 juta, pembayaran untuk beban usaha sebesar Rp 9.163 juta dan pembayaran pajak penghasilan sebesar Rp 6.243 juta. Pada tahun 2018, kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi sebesar Rp 70.666 juta terutama penerimaan dari pelanggan sebesar Rp 350.772 juta, dan penerimaan pendapatan keuangan sebesar Rp 650 juta. Selain itu kas neto juga digunakan untuk pembayaran kepada pemasok sebesar Rp 223.648 juta, pembayaran beban keuangan sebesar Rp 12.769 juta, pembayaran kepada karyawan sebesar Rp 11.224 juta, pembayaran beban usaha sebesar Rp 11.108 juta, pembayaran pajak penghasilan sebesar Rp 6.900 juta dan pembayaran untuk kegiatan operasi lainnya sebesar Rp 15.106 juta. Pada tahun 2017, kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi sebesar Rp 45.856 juta terutama penerimaan dari pelanggan sebesar Rp 74.031 juta, penerimaan pendapatan keuangan sebesar Rp 131 juta dan penerimaan dari kegiatan operasi lainnya sebesar Rp 3.151 juta. Selain itu kas neto juga digunakan untuk pembayaran kepada pemasok sebesar Rp 17.226 juta, pembayaran beban keuangan sebesar Rp 4.593 juta, pembayaran kepada karyawan sebesar Rp 3.688 juta, pembayaran untuk beban usaha sebesar Rp 4.311 juta dan pembayaran pajak penghasilan sebesar Rp 1.639 juta. Pada tahun 2016, kas neto kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi sebesar Rp 8.478 juta terutama penerimaan dari pelanggan sebesar Rp 23.041 juta, dan penerimaan pendapatan keuangan sebesar Rp 32 juta. Selain itu kas neto juga digunakan untuk pembayaran kepada pemasok sebesar Rp 8.692 juta, pembayaran beban keuangan sebesar Rp 929 juta, pembayaran kepada karyawan sebesar Rp 1.913 juta, pembayaran untuk beban usaha sebesar Rp 841 juta, pembayaran pajak penghasilan sebesar Rp 388 juta dan pembayaran untuk kegiatan operasi lainnya sebesar Rp 1.832 juta. Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi Aliran kas dari aktivitas investasi Perseroan terdiri dari uang muka pembelian aset tetap, perolehan aset tetap dan penjualan aset tetap. Periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2019, kas yang digunakan untuk aktivitas investasi sebesar Rp 76.360 juta yang seluruhnya digunakan terutama untuk perolehan aset tetap sebesar Rp 180 juta dan uang muka pembelian aset tetap sebesar Rp 76.179 juta. Pada tahun 2018, kas yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah Rp 35.753 juta terutama digunakan untuk uang muka pembelian aset tetap sebesar Rp 41.501 juta dan perolehan aset tetap sebesar Rp 1.768 juta. Selain itu kas diperoleh untuk aktivitas investasi diperoleh dari penjualan aset tetap sebesar Rp 7.516 juta. Pada tahun 2017, kas yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah Rp 122.111 juta seluruhnya digunakan untuk uang muka pembelian aset tetap sebesar Rp 92.604 juta dan perolehan aset tetap sebesar Rp 29.507 juta. Pada tahun 2016, kas yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah Rp 7.615 juta seluruhnya digunakan untuk perolehan aset tetap.

43

Kas Neto Diperoleh Dari Aktivitas Pendanaan Aliran kas dari aktivitas pendanaan terdiri dari pembayaran utang bank, pembayaran utang pihak berelasi, penambahan utang pihak berelasi, penambahan modal, penerimaan utang bank dan pembayaran utang pembiayaan. Pada periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2019, kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan sebesar Rp 21.269 juta yang terutama digunakan untuk pembayaran utang bank sebesar Rp 39.046 juta, dan pembayaran utang pihak berelasi sebesar Rp 10.431 juta. Selain itu kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi berasal dari penambahan utang pihak berelasi sebesar Rp 28.207 juta dan penambahan modal sebesar Rp 750 ribu. Pada tahun 2018, kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan adalah sebesar Rp 26.342 juta yang seluruhnya digunakan untuk pembayaran utang bank sebesar Rp 23.252 juta dan pembayaran utang pihak berelasi sebesar Rp 3.090 juta. Pada tahun 2017, kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan sebesar Rp 91.866 juta yang terutama berasal dari penerimaan utang bank sebesar Rp 76.000 juta dan penambahan utang pihak berelasi sebesar Rp 30.509 juta. Selain itu kas neto untuk aktivitas pendanaan seluruhnya digunakan untuk pembayaran utang bank sebesar Rp 12.143 juta dan pembayaran utang pihak berelasi sebesar Rp 2.499 juta. Pada tahun 2016, kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan adalah sebesar Rp 5.606 juta terutama digunakan untuk pembayaran utang bank sebesar Rp 5.000 juta, pembayaran untuk utang pihak berelasi sebesar Rp 2.003 juta dan pembayaran utang pembiayaan sebesar Rp 181 juta Selain itu kas neto juga diperoleh dari penambahan utang pihak berelasi sebesar Rp 1.579 juta. Solvabilitas Solvabilitas merupakan kemampuan Perseroan untuk memenuhi liabilitasnya. Rasio solvabilitas dihitung dengan menggunakan dua metode pendekatan berikut ini: 1. Liabilitas dibagi Ekuitas (Perbandingan Utang terhadap Ekuitas); dan 2. Liabilitas dibagi Aset (Solvabilitas Aset) Rasio utang terhadap ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Agustus 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 masing-masing sebesar 1,55x; 1,14x; 2,15x dan 0,54x. Rasio solvabilitas aset Perseroan tanggal 31 Agustus 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar 0,61x; 0,53x; 0,68x dan 0,35x. Imbal Hasil Ekuitas Imbal Hasil Ekuitas (Return on Equity/ROE) menggambarkan kemampuan Perseroan untuk memperoleh pendapatan dari ekuitasnya. ROE Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar 17,68%; 65,16%; 38,10% dan 6,63%.

44

Imbal Hasil Aset Imbal Hasil Aset (Return on Asset/ROA) menggambarkan kemampuan Perseroan untuk menghasilkan pendapatan dari asetnya. ROA Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar 6,93%; 30,46%; 12,07% dan 4,31%. 9. BELANJA MODAL

Belanja modal yang rutin dilakukan Perseroan adalah penambahan armada kapal laut, kendaraan, dan peralatan kantor untuk menunjang kegiatan usaha dan operasional Perseroan.

Sumber dana pembelian barang modal didanai terutama dari saldo kas dari aktivitas operasi dan pendanaan eksternal. Perseroan berencana untuk mendanai belanja modal Perseroan melalui kombinasi arus kas dari aktivitas operasi, aktivitas pendanaan dan pasar modal. Realisasi belanja modal Perseroan dapat berbeda dengan apa yang direncanakan sebelumnya karena berbagai faktor, antara lain arus kas Perseroan di masa depan, hasil usaha dan kondisi keuangan, perubahan kondisi perekonomian Indonesia, perubahan peraturan di Indonesia, dan perubahan rencana serta strategi bisnis Perseroan. Tabel berikut ini menggambarkan pembelanjaan modal Perseroan yang terjadi untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016:



2019 2018 2017 2016

Armada kapal laut 299.215 124.859 92.500 0

Kendaraan 0 0 93 0

Mesin dan peralatan 161 1.815 0 0

Peralatan kantor 20 9 11 8

Dalam pengadaan barang modal tersebut, Perseroan menerapkan prinsip kehati-hatian agar barang modal tersebut sesuai antara fungsi dan kebutuhannya. Perseroan saat ini tidak memiliki komitmen investasi barang modal yang material yang dilakukan. Adapun Perseroan tengah berencana menambah armada kapal, namun belum melakukan perikatan dengan pihak manapun terkait rencana tersebut. 10. DAMPAK FLUKTUASI KURS VALUTA ASING DAN SUKU BUNGA Perseroan melakukan seluruh besar transaksi bisnis dalam mata uang rupiah. Namun Perseroan tidak dapat menghindari apabila kedepannya terjadi transaksi dalam bentuk mata uang asing seiring dengan perkembangan usaha Perseroan. Perseroan tidak mempunyai kebijakan lindung nilai yang formal untuk laju pertukaran mata uang asing. Risiko terhadap tingkat suku bunga merupakan risiko nilai wajar atau arus kas masa datang dari instrumen keuangan yang berfluktuasi akibat perubahan tingkat suku bunga pasar. Eksposur Perseroan yang terpengaruh tingkat suku bunga terutama terkait pada utang bank jangka panjang.

45

Perseroan memonitor secara ketat fluktuasi suku bunga pasar dan ekspektasi pasar sehingga dapat mengambil langkah-langkah yang paling menguntungkan Perseroan secara tepat waktu. Manajemen tidak menganggap perlunya melakukan swap suku bunga saat ini.

46

VI. FAKTOR RISIKO Investasi dalam saham Perseroan melibatkan sejumlah risiko. Para investor harus hati-hati mempertimbangkan semua informasi yang terkandung dalam Prospektus ini, termasuk risiko yang dijelaskan di bawah ini, sebelum membuat keputusan investasi. Risiko yang ditetapkan di bawah tidak dimaksudkan untuk menjadi lengkap atau komprehensif dalam hal dari semua faktor risiko yang mungkin timbul dalam hubungan dengan kegiatan usaha Perseroan atau setiap keputusan untuk membeli, dimiliki sendiri atau menjual saham Perseroan. Risiko dan faktor risiko yang ditetapkan di bawah ini bukanlah merupakan daftar lengkap hambatan yang saat ini dihadapi Perseroan atau yang mungkin berkembang di masa depan. Risiko tambahan, baik yang diketahui atau yang tidak diketahui, mungkin di masa depan memiliki pengaruh yang merugikan pada kegiatan usaha Perseroan, kondisi keuangan dan hasil operasi. Harga pasar saham Perseroan bisa menurun akibat risiko tersebut dan para investor mungkin kehilangan semua atau sebagian dari investasinya.

Faktor risiko usaha dan risiko umum disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja Perseroan. o RISIKO UTAMA

Risiko Tidak Diperpanjangnya Kontrak Usaha. Sebagian besar kapal Perseroan dioperasikan berdasarkan kontrak yang memiliki jangka waktu, serta mengandung kesepakatan seperti harga dan minimum jumlah ton yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Kontrak dapat berakhir apabila jangka waktu berakhir atau apabila terjadi force majeure atau terjadi kelalaian pada salah satu pihak. Beberapa saat sebelum jatuh tempo, kontrak dapat diperpanjang. Jika terjadi ketidak sepakatan atas kontrak dapat menyebabkan tidak diperpanjangnya kontrak, sehingga kegiatan dan prospek usaha Perseroan secara langsung akan terpengaruh. Apabila terdapat kontrak yang tidak diperpanjang, maka pendapatan Perseroan akan mengalami penurunan. Perseroan berkeyakinan mememiliki hubungan yang baik dengan pelanggannya, namun tidak ada kepastian bahwa para pelanggan tersebut akan terus menggunakan jasa Perseroan dimasa yang akan datang dengan syarat dan kondisi yang sama dengan kontrak awal.

o RISIKO USAHA

1. Risiko atas Kerusakan Armada dan Peningkatan Biaya Pemeliharaan.

Seiring dengan bertambahnya umur kapal, ada kemungkinan terjadi kerusakan saat beroperasi sehingga menimbulkan tambahan biaya perbaikan jika masih bisa diperbaiki atau akan menyebabkan kerugian jika tidak dapat diperbaiki lagi. Selain itu, pada umumnya, biaya operasi akan meningkat seiring dengan bertambahnya umur kapal. Kapal-kapal yang lebih tua biasanya memerlukan biaya pemeliharaan yang lebih besar dan memiliki tingkat pemakaian yang lebih rendah karena alasan pemeliharaan, dibanding dengan kapal-kapal terbaru. Tarif asuransi untuk kargo menjadi lebih tinggi dengan tingkat efisiensi yang menurun seiring dengan bertambahnya usia. Adanya kerusakan saat beropersi dan biaya pemeliharaan dapat berdampak negatif terhadap hasil usaha dan arus kas Perseroan.

47

2. Risiko Cuaca buruk dan Kecelakaan. Adanya cuaca buruk di laut di daerah perjalanan kapal Perseroan, dapat mengakibatkan antara lain: kapal tidak dapat berlayar dan harus berlindung (shelter), putusnya jangkar, terjadinya kecelakaan, bertabrakan dengan kapal lain atau dengan benda lain sehingga (dapat menimbulkan kebakaran, ledakan atau pecahnya tangki penyimpanan, yang membahayakan kapal dan manusia serta lingkungannya), kejadian diluar kendali Perseroan lainnya adalah kemungkinan pembajakan di laut dan dapat dimintakan tebusan, dirusak atau bahkan dimusnahkan. Perseroan telah menempatkan keselamatan sebagai prioritas dalam merancang dan mengoperasikan armadanya, namun, tidak ada jaminan bahwa hal-hal ini tidak akan terjadi di masa yang akan datang. Hal-hal tersebut di atas dapat mempengaruhi secara material dan negatif terhadap kegiatan usaha, arus kas, hasil usaha, dan prospek usaha Perseroan.

3. Risiko Persaingan Usaha.

Daerah batulicin merupakan salah satu pusat batubara, sehingga terdapat juga perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha yang sama dengan Perseroan. Dampak persaingan usaha adalah Perseroan harus menjalankan usaha dengan tarif yang kompetitif. Selain itu layanan pengangkutan yang dilakukan juga harus dilaksanakan dengan baik agar pelanggan melanjutkan kerjasama dengan Perseroan.

4. Risiko Kelangkaan Pasokan Bahan Bakar.

Salah satu komponen utama dalam mengoperasikan kapal adalah ketersediaan bahan bakar, khususnya solar. Harga bahan bakar akan selalu berfluktuasi seiring dengan permintaan dan penawaran di pasar juga kondisi ekonomi dan politik di negara-negara penghasil minyak dan gas. Kelangkaan pasokan bahan bakar secara signifikan akan mempengaruhi ketepatan waktu supply bahan bakar sehingga kapal harus menunggu supply bahan bakar lebih lama. Armada Perseroan beroperasi sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati oleh pelanggan. Apabila terjadi keterlambatan dalam pengisian bahan bakar, dapat membuat jadwal tersebut tidak berjalan dengan baik. Hal ini akan mengganggu kegiatan operasional Perseroan. Selain itu fluktuasi harga bahan bakar tentu akan berpengaruh terhadap biaya operasional Perseroan karena armada Perseroan membutuhkan bahan bakar untuk kegiatan operasionalnya.

5. Risiko Perubahan Peraturan Pemerintah. Adanya UU No.20 tahun 2010 tentang pelayaran yang penerapannya dituangkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan No.PM 48 tahun 2011 yang sangat memihak kepada Perseroan pelayaran nasional, menciptakan pasar domestik yang baik, demikian pula sebagaimana dirasakan oleh Perseroan selaku Perseroan pelayaran dengan bendera Indonesia. Dalam UU No.20 tahun 2010 Bagian Kedua Paragraf 1 Angkutan Laut Dalam Negri Pasal 5, butir (1), dikatakan bahwa kegiatan angkutan laut dalam negeri dilakukan oleh Perseroan angkutan laut nasional dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia serta diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia, namun tidak ada jaminan bahwa Pemerintah Indonesia tidak akan merubah atau mencabut peraturan ini. Jika hal ini terjadi, maka persaingan akan lebih ketat lagi dengan kemungkinan masuknya kapal angkut berbendera asing, sehingga kemungkinan dapat berdampak negatif mengakibatkan penurunan permintaan pengangkutan Perseroan yang berpengaruh pada penurunan pendapatan Peseroan, kegiatan usaha, arus kas, hasil usaha, dan prospek usaha Perseroan.

48

6. Risiko Kegagalan Perseroan Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Dalam Industrinya. Perseroan membutuhkan berbagai macam izin-izin penunjang untuk kegiatan usaha Perseroan, termasuk diantaranya Surat Izin Usaha Perseroan Angkutan Laut, Nomor Identitas Kepabeanan, dan lain-lain. Perseroan senantiasa memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam mendapatkan dan memelihara izin-izin ini. Dalam hal Perseroan lalai dalam memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam industrinya, memperoleh izin-izin penunjang yang diperlukan, dan memenuhi kewajiban pelaporan berdasarkan izin-izin yang dimiliki, hal tersebut dapat berdampak negatif bagi kegiatan usaha dan operasional Perseroan. Akibat dari kelalaian tersebut, Perseroan dapat dikenakan sanksi berupa teguran dari instansi terkait, maupun denda. Seluruh hal tersebut dapat berdampak negatif bagi Perseroan baik dari segi finansial maupun kredibilitas.

7. Risiko Perubahan Teknologi dan Keberhasilan Penerapan Teknologi. Sebagai perusahaan yang beroperasi dengan mengandalkan peralatan, tentu saja tidak dapat lepas dari perubahan tekonologi yang terjadi. Perseroan perlu mencermati perubahan teknologi yang terjadi seperti penggunaan GPS dan perubahan spesifikasi kapal khususnya mengenai perlu atau tidaknya Perseroan untuk menggunakan teknologi yang lebih baru. Teknologi industri sangat mungkin untuk mengalami perkembangan, dimana perkembangan tersebut dapat meningkatkan output dengan bahkan mungkin dapat mengurangi input. Meskipun Perseroan berkeyakinan telah menggunakan teknologi yang dianggap paling sesuai saat ini untuk bidang usaha Perseroan, kelalaian dalam mencermati perkembangan teknologi di industri maupun dalam menganalisa kebutuhan akan teknologi baru yang lebih efisien atau kegagalan dalam melakukan implementasi atau penerapan teknologi baru yang digunakan dapat menyebabkan pertumbuhan usaha Perseroan menjadi stagnan atau bahkan menurun jika terlambat mengantisipasi perubahan teknologi baru.

8. Risiko Perubahan Perizinan. Saat ini terdapat beberapa perizinan yang dimiliki oleh Perseroan yang akan berakhir masa berlakunya dalam waktu dekat. Apabila Perseroan tidak dapat memperpanjang atau terjadi keterlambatan dalam perpanjangan izin, maka kegiatan operasional Perseroan akan terhenti hingga perizinan tersebut diselesaikan dan Perseroan berpotensi mendapatkan sanksi atau denda dari instansi terkait.

o RISIKO UMUM

1. Risiko Kondisi Sosial, Politik dan Perekonomian Indonesia. Gejolak politik dan sosial di Indonesia kerap membawa dampak kontra produktif terhadap stabilitas perekonomian Indonesia, seperti volatilitas mata uang, kenaikan suku bunga, inflasi dan bahkan gangguan operasional usaha. Kondisi yang sama mungkin terjadi di masa yang akan datang dan membawa pengaruh kontribusi negatif terhadap keberlangsungan usaha serta kinerja keuangan Perseroan. Perkembangan ekonomi juga mempunyai dampak yang besar terhadap permintaan akan jasa Perseroan. Apabila kondisi ekonomi memburuk, para pelanggan Perseroan dapat mengurangi dan atau menghentikan produksinya untuk sementara yang akhirnya mengurangi pasokan hasil industri. Hal-hal tersebut di atas, dapat mengakibatkan berkurangnya permintaan untuk

49

mentransportasikan barang dan mempengaruhi secara material dan negatif terhadap kegiatan usaha, arus kas, hasil usaha, kondisi keuangan dan prospek usaha Perseroan.

2. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum. Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya, telah mengadakan kontrak baik dengan pengurus dan pengawas, karyawan, kreditur, pemasok, distributor, serikat pekerja, maupun instansi lainnya yang terlibat langsung dalam kegiatan usaha Perseroan. Kontrak tersebut pada umumnya mengikat setiap pihak dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia maupun di negara lain yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dengan adanya kontrak yang mengikat secara hukum, setiap pelanggaran terhadap hal-hal yang disepakati dalam kontrak dapat mengakibatkan tuntutan atau gugatan hukum yang dapat harus diselesaikan di pengadilan. Setiap tuntutan atau gugatan hukum yang dialami salah satu atau beberapa atau seluruh pihak yang terikat dalam kontrak, dapat berdampak negatif terhadap citra perusahaan, hasil usaha maupun kinerja keuangan.

o RISIKO YANG BERKAITAN DENGAN SAHAM

1. Risiko Tidak Likuidnya Saham yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana Saham. Setelah Perseroan mencatatkan sahamnya di BEI, tidak ada jaminan bahwa pasar untuk saham Perseroan yang diperdagangkan tersebut akan aktif atau likuid, yang dapat disebabkan antara lain olehkondisi perekonomian Indonesia yang kurang kondusif, kondisi sektor perkebunan dan industri minyak kelapa sawit yang kurang baik, penurunan kinerja keuangan Perseroan atau pemegang saham yang tidak aktif memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder.

2. Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan. Setelah Penawaran Umum Perdana saham Perseroan, harga saham akan sepenuhnya ditentukan oleh tingkat penawaran dan permintaan investor di Bursa Efek Indonesia. Perseroan tidak dapat memprediksi tingkat fluktuasi harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana. Berikut beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pergerakan harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana: a. Perbedaan realisasi kinerja Perseroan aktual dengan ekspektasi tingkat kinerja yang

diharapkan oleh investor; b. Perubahan rekomendasi para analis; c. Perubahan kondisi perekonomian Indonesia; d. Perubahan kondisi politik Indonesia; e. Penjualan saham oleh pemegang saham mayoritas Perseroan atau pemegang saham lain yang

memiliki tingkat kepemilikan signifikan; dan f. Faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan dan prospek usaha Perseroan. Penjualan saham Perseroan dalam jumlah substansial di masa yang akan datang di pasar, atau persepsi bahwa penjualan tersebut dapat terjadi, dapat berdampak negatif terhadap harga pasar yang berlaku atas sahamnya atau terhadap kemampuannya untuk mengumpulkan modal melalui penawaran umum ekuitas tambahan atau efek yang bersifat ekuitas. Hal ini dapat mengakibatkan harga saham Perseroan untuk menurun dan mempersulit proses penambahan modal Perseroan.

50

3. Risiko Kebijakan Dividen. Pembagian dividen akan dilakukan berdasarkan RUPS mengacu pada kinerja keuangan Perseroan yaitu dengan mempertimbangkan pendapatan, arus kas, kebutuhan modal kerja dan belanja modal Perseroan di masa yang akan datang. Kebutuhan pendanaan atas rencana pengembangan usaha di masa mendatang dan juga risiko akan kerugian yang dibukukan dalam laporan keuangan dapat menjadi alasan yang mempengaruhi keputusan Perseroan untuk tidak membagikan dividen.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SELURUH RISIKO USAHA MATERIAL DALAM MENJALANKAN KEGIATAN USAHANYA.

FAKTOR RISIKO USAHA DAN RISIKO UMUM DISUSUN OLEH PERSEROAN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA USAHA DAN KINERJA KEUANGAN PERSEROAN.

51

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak ada kejadian penting yang terjadi setelah tanggal laporan Auditor Independen No. 00015/2.1051/AU.1/06/0929-1/1/I/2020 tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran atas laporan keuangan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nuryadiman, Mulyadi, TJahjo dan Rekandan ditanda tangani oleh Drs. Emanuel Handojo Pranadjaja, CA., CPA., dengan opini tanpa modifikasian.

52

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

I. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN PT Batulicin Nusantara Maritim Tbk (“Perseroan”) didirikan pada tahun 2011 berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 53 tanggal 25 Mei 2011, yang dibuat dihadapan Muhamad Faried Zain, S.H., M.H., Notaris di Banjarmasin, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-28173.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 06 Juni 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor: AHU-0045276.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 06 Juni 2011, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 49118/2012, Tambahan Berita Negara Nomor: 74 tanggal 14 September 2012. (“Akta Pendirian”). Tahun 2011 (Pendirian Perseroan) Berdasarkan Akta Pendirian, struktur permodalan dan struktur pemegang saham Perseroan adalahsebagai berikut :


Nilai Nominal Rp 100.000,- setiap saham

Modal Dasar 10.000 1.000.000.000 -


Rois Sunandar 3.000 300.000.000 60,000

Muhammad Bahruddin 2.000 200.000.000 40,000

Jumlah Modal Ditempatkan dan disetor penuh 5.000 500.000.000 100,000

Saham dalam portepel 5.000 500.000.000 -

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, dimana perubahan terakhir berdasarkan: 1. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Nomor : 309 tanggal 30 Agustus 2019,

yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, yang isinya :

i. menyetujui pemecahan nilai nomnal saham dari Rp 100.000,- menjadi Rp 50,-; dan ii. menyetujui untuk meningkatkan modal dasar Perseroan yang semula berjumlah

Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp 170.000.000.000,- (seratus tujuh puluh miliar Rupiah) serta modal disetor Perseroan yang semula berjumlah Rp 29.498.500.000,- (dua puluh miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu Rupiah) menjadi

53

Rp 135.000.000.000,- (seratus tiga puluh lima miliar Rupiah), yang dalam peningkatan modal tersebut menerbitkan sebanyak 2.110.030.000 saham baru, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp 105.501.500.000,- (seratus lima miliar lima ratus satu juta lima ratus ribu Rupiah) yang berasal dari kapitalisasi hutang BEST sebesar Rp 15.712.750.000,- (lima belas miliar tujuh ratus dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) yang dikapitalisasi menjadi 314.255.000 saham dan menerbitkan saham baru sebesar 1.795.775.000 saham atau senilai dengan Rp 89.788.750.000,- yang diambil bagian secara proporsional oleh pemegang saham BEST dan Rois Sunandar. Akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia berdasarkan surat nomor KEP AHU-0061591.AH.01.02 Tahun 2019 tanggal 30 Agustus 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT dengan nomor AHU-0154947 Tahun 2019 tanggal 30 Agustus 2019. (“Akta No. 309/2019”).

2. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No.39 tanggal 10 Februari 2020 Jo Akta

Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor : 132 tanggal 14 Oktober 2019, yang keduanya dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, yang isinya sehubungan dengan menyetujui, antara lain : i. rencana Penawaran Umum Perdana;

ii. perubahan status Perseroan dari suatu Perseroan tertutup menjadi Perseroan terbuka; iii. peningkatan Modal Dasar Perseroan Rp 170.000.000.000,- menjadi Rp 540.000.000.000,-; iv. pengeluaran saham dalam simpanan/portepel melalui penawaran umum kepada masyarakat

sebanyak banyaknya 700.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 50,- v. pengeluaran saham dalam simpanan/portopel sebanyak banyaknya 350.000.000 hasil

pelaksanaan Waran Seri I vi. menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan atau portopel Perseroan dalam jumlah

sebanyak-banyaknya 350.000.000 saham hasil pelaksanaan Waran Seri I dengna memperhatikan ketetentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan-peraturan Pasar Modal dan Bursa Efek Indonesia dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan dalam suatu akta notaris mengenai perubahan anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan pengeluaran saham hasil pelaksanaan Waran Seri I

vii. mencatatkan seluruh saham perseroan setelah dilaksanakannya penawaran umum atas saham saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui pasar modal;

viii. perubahan susunan anggota Direksi dan Komisaris Perseroan; ix. perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Ketentuan Peraturan Bapepam

LK IX.J.I tentang Pokok Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan no 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;

x. memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penerbitan Saham, Penerbitan Waran Seri I;

xi. memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan hak untuk mendelegasikan kuasa ini kepada setiap anggota Direksi Perseroan mengenai kepastian jumlah saham yang ditempatkan dan disetor dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum dan Jumlah Penerbitan Waran Seri I, yang mana telah : (a) memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor : AHU-0042809.AH.01.02.TAHUN 2019, tanggal 14 Oktober 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT dengan No. AHU-0194132.AH.01.11. Tahun 2019, tanggal 14 Oktober 2019; (b) diterima dan dicatatkan dalam Sisminbakum Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan

54

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0345601 Tahun 2019, tanggal 14 Oktober 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-0194132.AH.01.11. Tahun 2019, tanggal 14 Oktober 2019; dan (c) diterima dan dicatatkan dalam Sisminbakum Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0345602, tanggal 14 Oktober 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-0194132.AH.01.11. Tahun 2019, tanggal 14 Oktober 2019. (“Akta No. 132/2019”).

Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana, Perseroan berencana untuk menawarkan kepada masyarakat dengan cara penawaran umum sebanyak-banyaknya 700.000.000 (tujuh ratus juta) saham biasa atas nama, dengan nilai nominal Rp 50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham, yang mewakili sebanyak-banyaknya sebesar 20,59% (dua puluh koma lima puluh sembilan persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana.

Saat ini kegiatan usaha utama Perseroan adalah menjalankan usaha dalam bidang transportasi perairan laut dan sungai di Indonesia untuk jasa transportasi batubara. B. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA PERSEROAN Tidak terdapat kejadian penting yang dapat mempengaruhi perkembangan usaha Perseroan. C. KEGIATAN USAHA Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan terakhir sebagaimana termaksud dalam Akta No. 132 tanggal 14 Oktober 2019 jo Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Nomor: 37 tanggal 07 Agustus 2019, yang dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menkumham RI berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0055563.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 22 Agustus 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0145051.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 22 Agustus 2019, maksud dan tujuan dari Perseroan ini adalah berusaha di bidang angkutan laut dalam negeri tramper untuk barang.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut : Kegiatan Usaha Utama : • Menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan barang umum melalui laut dengan menggunakan

kapal laut antar pelabuhan dalam negeri dengan melayari trayek tidak tetap dan tidak teratur atau tramper. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya;

Kegiatan Usaha Penunjang :

• selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud diatas, Perseroan dapat melakukankegiatan usaha pendukung untuk melakukan segala kegiatan-kegiatan yang diperlukan, untuk mendukung terlaksananya kegiatan usaha utama Perseroan sebagaimana dimaksud diatas.

Seluruh kegiatan usaha Perseroan, selama ini tidak melanggar ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

55

D. PERKEMBANGAN PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN Berikut adalah perkembangan kepemilikan saham Perseroan untuk 3 (tiga) tahun terakhir sebagai berikut: Untuk tahun 2016 – 2018 tidak ada perubahan struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan. Tahun 2019 Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Nomor : 309 tanggal 30 Agustus 2019, yang dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menkumham RI berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0061591.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 30 Agustus 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0154947.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 30 Agustus 2019, serta telah dicatat dalam Database Sisminbakum Menkumham RI sesuai dengan Surat Nomor: AHU-AH.01.03.0323491 tanggal 30 Agustus 2019 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0154947.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 30 Agustus 2019 (“Akta No. 309/2019”). Para pemegang saham Perseroan antara lain telah menyetujui hal-hal sebagai berikut: 1. Perubahan nilai nominal Perseroan dari semula sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) menjadi

sebesar Rp 50,- (lima puluh Rupiah).

Sehubungan dengan adanya perubahan nilai nominal tersebut, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham menjadi sebagai berikut:



Modal Dasar 2.000.000.000 100.000.000.000 -


BEST 588.970.000 29.448.500.000 99,83 Rois Sunandar 1.000.000 50.000.000 0,17

Jumlah Modal Ditempatkan dan disetor penuh 589.970.000 29.498.500.000 100,00

Saham dalam portopel 1.410.030.000 70.501.500.000 -

2. Peningkatan Modal Dasar Perseroan dari semula sebesar Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah)

menjadi sebesar Rp 170.000.000.000,- (seratus tujuh puluh miliar Rupiah).

3. Peningkatan Modal Disetor dan/atau Modal Ditempatkan dari semula sebesar Rp 29.498.500.000,- (dua puluh sembilan miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu Rupiah) menjadi sebesar Rp 135.000.000.000,- (seratus tiga puluh lima miliar Rupiah). Dari peningkatan Modal Ditempatkan dan Modal Diseror Perseoran yang seluruhnya berjumlah 2.110.030.000 (dua miliar seratus sepuluh juta tiga puluh ribu) saham dengan nilai nominal

56

seluruhnya sebesar Rp 105.501.500.000,- (seratus lima miliar lima ratus satu juta lima ratus ribu Rupiah), yang dilakukan dengan:

i. sebesar Rp 15.712.750.000,- (lima belas miliar tujuh ratus dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) dilakukan melalui Kapitalisasi hutang dalam Perseroan oleh BEST, sehubungan dengan hal tersebut dengan ini diterbitkan saham baru sebanyak 314.255.000 (tiga ratus empat belas juta dua ratus lima puluh lima ribu) saham, dengan kronologis sebagai berikut : - Pada tahun 2016 PT BNM memiliki hutang ke PT Toudano Mandiri Abadi (“TMA”) sebesar

Rp 15.712.750.000,- - Pada awal tahun 2019, BEST sebagai pemegang saham Perseroan membayar hutang

Perseroan ke TMA, sehingga BEST memiliki piutang ke Perseroan. - Berdasarkan Akta No. 309/2019, BEST mengkonversi piutang menjadi saham.

ii. sebesar Rp 89.788.750.000,- (delapan puluh sembilan miliar tujuh ratus delapan puluh delapan

juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) atau sebanyak 1.795.775.000 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu) saham, yang berasal dari : - dividen saham, sebesar Rp 89.788.000.000,- (delapan puluh Sembilan miliar tujuh ratus

delapan puluh delapan juta Rupiah); dan - setoran tunai, sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah). Yang diambil bagian secara proporsional oleh pemegang saham Perseroan sebagai berikut : a. BEST sebanyak Rp 89.636.109.000,- (delapan puluh sembilan miliar enam ratus tiga puluh

enam juta seratus sembilan ribu Rupiah) atau sebanyak 1.792.722.180 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus dua puluh dua ribu seratus delapan puluh) saham.

b. Rois Sunandar sebanyak Rp 152.641.000,- (seratus lima puluh dua juta enam ratus empat puluh satu ribu Rupiah) atau sebanyak 3.052.820 (tiga juta lima puluh dua ribu delapan ratus dua puluh) saham.

Dengan adanya perubahan struktur permodalan tersebut diatas, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:



Modal Dasar 3.400.000.000 170.000.000.000 -


BEST 2.695.947.180 134.797.359.000 99,85

Rois Sunandar 4.052.820 202.641.000 0,15

Jumlah Modal Ditempatkan dan disetor penuh 2.700.000.000 135.000.000.000 100,00

Saham dalam portopel 700.000.000 35.000.000.000 -

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Nomor: 132 tanggal 14 Oktober 2019, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menkumham RI berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0082409.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 14 Oktober 2019 dan telah

57

didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0194132.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 14 Oktober 2019, serta telah dicatat dalam Database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan (i) Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0345601 tanggal 14 Oktober 2019 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0049506.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 25 Maret 2019; dan (ii) Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0345602 tanggal 14 Oktober 2019 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0194132.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 14 Oktober 2019. (“Akta No. 132/2019”). Para pemegang saham Perseroan antara lain telah menyetujui hal sebagai berikut: 1. Peningkatan Modal Dasar Perseroan dari semula Rp 170.000.000.000,- (seratus tujuh puluh miliar

Rupiah) menjadi Rp 540.000.000.000,- (lima ratus empat puluh miliar Rupiah). Struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Nomor: 132 tanggal 14 Oktober 2019, menjadi sebagai berikut:



Modal Dasar 10.800.000.000 540.000.000.000 -


BEST 2.695.947.180 134.797.359.000 99,85

Rois Sunandar 4.052.820 202.641.000 0,15

Jumlah Modal Ditempatkan dan disetor penuh 2.700.000.000 135.000.000.000 100,00


E. IZIN USAHA Perseroan telah memiliki izin-izin yang wajib dipenuhi terkait dengan kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan, yakni:

I. PEMERINTAH DAERAH

1. Surat Keterangan Domisili Perusahaan

Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor: 471/020/SK.DP.KEL.BTL-Trantibum/X/2019 tanggal 10 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Lurah Batulicin, yang menerangkan bahwa Perseroan saat ini berdomisili di Jalan Pelabuhan Fery RT/RW 05/01 Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, yang berlaku sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020.

2. Surat Izin Usaha Perdagangan

Surat Izin Usaha Perdagangan Menengah Nomor: 510/287/BP3MD/VI/2011 tanggal 24 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala BP3MD atas nama Bupati Tanah Bumbu, untuk kegiatan usaha Perseroan dengan KBLI 50141, 52292 dan 82920 untuk barang/ jasa dagangan utama angkutan laut internasional, umum liner untuk barang, jasa ekspedisi muatan kereta api dan ekspedisi angkutan

58

darat (EMKA & EAD) dan jasa pengepakan, yang berlaku diseluruh wilayah Republik Indonesia dan selama perusahaan masih menjalankan usahanya.

3. Surat Tanda Daftar Perusahaan

Surat Tanda Daftar Perusahaan Nomor: 161300000299 tanggal 24 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala BP3MD atas nama Bupati Tanah Bumbu, yang dengan ini menerangkan bahwa Perseroan telah terdaftar Tanda Daftar Perusahaan, dengan nomor KBLI 50141, 52292 dan 82920 untuk kegiatan pokok angkutan laut internasional umum liner untuk barang, jasa ekspedisi muatan kereta api dan ekspedisi angkutan darat (EMKA & EAD) serta jasa pengepakan, yang berlaku sampai dengan tanggal 23 Juni 2021.

4. Izin Tempat Usaha

Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor: B/510.42/4481/DPMPTSP-P.2/X/2019 tanggal 10 Oktober 2019 tentang Izin Tempat Usaha, yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atas nama Bupati Tanah Bumbu, yang dengan ini memberikan izin kepada Perseroan yang berdomisili di Jalan Pelabuhan Fery RT/RW 05/01 Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan untuk kegiatan usaha Perseroan, yang mana Perseroan wajib memenuhi ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

a. izin ini belaku selama kegiatan usaha tersebut masih berjalan dan berlaku selama 3 (tiga) tahun; b. tidak diperkenankan merubah ukuran tempat usaha sebagaimana yang sudah menjadi

ketetapan dalam keputusan ini; c. mutasi penggunaan tempat usaha harus mendapatkan rekomendasi dari pemberi izin; d. Izin Tempat Usaha harus ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat petugas; dan e. Izin Tempa Usaha harus didaftar ulang 1 (satu) tahun sekali.

5. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)

Bahwa Perseroan merencanakan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan, melalui :

a. melakukan pengaturan kepadatan lalu lintas kendaraan yang keluar masuk disekitar lokasi

kegiatan dengan menempatkan petugas pengatur keluar masuk kendaraan bermotor; b. melakukan penanaman pohon peneduh sebagai upaya mengurangi potensi kebisingan dan emisi

gas buangan kendaraan bermotor; c. menyediakan tempat sampah organic dan non organic sebagai upaya pemilihan tempat saham

padat dilokasi kegiatan yang selanjutnya diangkat oleh petugas pengelola sampah; dan d. mengelola limpasan air hujan dan air lainnya menuju saluran primer sehingga tidak terjadi

genangan maupun luapan dilokasi kegiatan.

Bahwa Perseroan bersedia dan sanggup untuk:

a. melaksanakan ketertiban umum dan senantiasa membina hubungan baik dengan tetangga sekitar;

b. menjaga kesehatan, kebersihan dan keindahan lingkungan usaha;

59

c. bertanggung jawab terhadap kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan tersebut;

d. bersedia dipantau dampak lingkungan dari usaha dan/atau kegiatannya oleh pejabat yang berwenang;

e. menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup disekitar tempat usaha dan/atau kegiatan;

f. menjaga kebersihan lingkungan disekitar tempat usaha dan/atau kegiatan; g. melaporkan kepada instansi terkait apabila ada perubaahan ataupun perluasan area tempat

usaha dan/atau kegiatan; h. apabila kami lalai untuk melaksanakan pernyataan pada huruf a sampai g, kami bersedia

bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Perseroan juga bersedia untuk diawasi oleh instasi yang berwenang dan melaporkan kepada instansi berwenang bilamana terjadi perubahan lingkungan, SPPL ini dibuat pada tanggal 11 Oktober 2019, yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup.

Keterangan Bahwa SPPL tersebut telah diterima dan dicatat oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Nomor Registrasi: 13/5104/4529/DPMPTSP-P/2/X/2019 tanggal 11 Oktober 2019.

II. KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

1. Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL).

Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) Nomor: B.X-663/AL 001 tanggal 25 Oktober 2011, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, yang dengan ini memberikan SIUPAL kepada Perseroan dengan kewajiban pemegang SIUPAL sebagai berikut: a. Mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang angkutan di perairan,

kepelabuhan, keselamatan dan keamanan dan perlindungan lingkungan maritime. b. Bertanggung jawab atas kebenaran laporan kegiatan operasional yang disampaikan kepada

Direktur Jenderal Perhubungan Laut. c. Melaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut setiap perubahan

maksud dan tujuan perusahaan, Direksi/ Komisaris, Domisili Perusahaan, NPWP perusahaan dan pengurangan serta penambahan kapal.

d. Setiap kapal yang dimiliki harus dilengkapi dengan spesifikasi kapal yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan SIUPAL ini.

e. Mengumumkan jadwal baik untuk pelayaran tetap dan teratur atau liner maupun pelayaran yang tidak tetap dan tidak tertatur atau tremper melalui media massa ataupun organisasi yang mempertemukan kepentingan pengguna dan penyedia jasa angkutan laut.

f. Menyampaikan laporan tahunan perusahaan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut. g. Menyampaikan laporan perkembangan komposisi kepemilkan modal perusahaan paling lama 1

(satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut. h. Menyampaikan laporan kinerja keuangan perusahaan paling lama 1 (satu) kali dalam 1 (satu)

tahun kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

60

i. Menyediakan fasiiltas akomodasi untuk taruna/ calon perwira yang akan melaksanakan praktek berlayar bagi kapal yang berukuran GT 750 keatas.

j. Menyediakan ruangan untuk angkutan pos.

SIUPAL ini dapat dicabut langsung tanpa melalui proses peringatan dalam hal melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan Negara, mengoperasikan kapal tidak laik laut yang mengakibatkan korban jiwa dan harta benda, memperoleh izin usaha secara tidak sah dan perusahaan menyatakan membubarkan diri berdasarkan keputusan dari instansi yang berwenang dan surat izin usaha ini belaku untuk seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terhitung sejak tanggal dikeluarkan, selama perusahaan yang bersangkutan menjalankan kegiatan usahanya.

Keterangan 1. Bahwa Perseroan telah melakukan pengukuhan evaluasi atas Surat Izin Usaha Perusahaan

Angkutan Laut pada tanggal 29 Januari 2019 dan telah diperika oleh Raden Bahsan Arifin, SE, MM dan wajib melakukan evaluasi setiap 2 (dua) tahun.

2. Bahwa Perseroan telah menyampaikan laporan tahunan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut yang dibuktikan dengan Surat Laporan Tahunan Tahun 2018 dengan Nomor: 016/BNM-LAP/I/2019 tanggal 16 Januari 2019.

3. Bahwa Perseroan telah menyampaikan laporan bulanan atas kunjungan kapal kepada Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Satui yang dibuktikan dengan Surat Laporan Bulanan Kunjungan Kapal dengan Nomor: 006/BNM-OPRS/LBKK/X/2019 tanggal 01 Oktober 2019.

4. Bahwa sehubungan dengan perubahan alamat Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Nomor: 116 tanggal 11 Oktober 2019, yang dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, serta telah dicatat dalam Database Sisminbakum Menkumham RI sesuai dengan Surat Nomor: AHU-AH.01.03.0344580 tanggal 11 Oktober 2019 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0192401.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 11 Oktober 2019, Perseroan telah melakukan pelaporan atas perubahan domisili termasuk perubahan NPWP, SKT dan PKP berdasarkan Surat Keterangan No. AL.011/508/DA-2019 tanggal 23 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut.

5. Bahwa sehubungan dengan adanya (i) perubahan susunan pengurus Perseroan; dan (ii) perubahan susunan pemegang saham, berdasarkan Akta No. 132 tanggal 14 Oktober 2019, Perseroan telah melakukan pelaporan atas (i) perubahan susunan pengurus Perseroan; dan (ii) perubahan susunan pemegang saham, berdasarkan Surat Keterangan No.AL.011/508/DA-2019 tanggal 23 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut.

III. LEMBAGA PENGELOLA DAN PENYELENGGARA ONLINE SINGLE SUBMISSION

1. Nomor Induk Berusaha (NIB)

Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120213111759 tanggal 15 November 2018, yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission, dengan rincian sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT Batulicin Nusantara Maritim

61

Alamat Perusahaan : Jalan Pelabuhan Ferry, RT/RW 05/01, Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan

KBLI : 50132 Nama KBLI : Angkutan laut dalam negeri tramper untuk barang Jangka Waktu : Selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan

peundang-undangan Keterangan : NIB merupakan bukti pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang

sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan dan hak akses kepabeanan.

Keterangan Berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor: 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal (“Perpres No. 44/2016”), disebutkan bahwa terhadap bidang usaha Emiten terdapat pembatasan kepemilikan saham asing sebesar maksimal 49% (empat puluh sembilan persen). Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Perpres No. 44/2016, bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan sebagaimana dimaksud diatas menjadi bidang usaha terbuka dalam hal pelaksanaan kegiatan penanaman modalnya dilakukan secara tidak langsung atau portofolio yang transaksinya dilakukan melalui pasar modal dalam negeri. Namun demikian, sesuai dengan asas cabotage berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. PM 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal, kapal yang dimiliki perusahaan dengan unsur kepemilikan asing hanya bisa didaftarkan di Indonesia apabila kepemilikan asing tersebut tidak melebihi 49% (empat puluh sembilan persen) baik secara langsung maupun melalui pasar modal dalam negeri.

2. Izin Usaha

a. Izin Usaha (Izin Usaha Angkutan Laut) Perseroan tertanggal 15 November 2018 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Pengelenggara One Single System, untuk KBLI Nomor 50132 dengan jenis kegiatan usaha aktivitas Angkutan Laut Dalam Negeri Tramper Untuk Barang.

b. Izin Usaha (Izin Usaha Jasa Terkait Dengan Angkutan di Perairan) Perseroan tertanggal 15 November 2018 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Pengelenggara One Single System, untuk KBLI Nomor 50132 dengan jenis kegiatan usaha aktivitas Angkutan Laut Dalam Negeri Tramper Untuk Barang.

IV. PERPAJAKAN

1. Nomor Pokok Wajib Pajak Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak: 03.153.905.9.734.000 untuk kantor Perseroan yang beralamat di Pelabuhan Fery RT/RW 05/01 Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batulicin.

62

2. Surat Keterangan Terdaftar

Surat Keterangan Terdaftar Nomor: S-14629KT/WPJ.29/KP.0603/2019 tanggal 10 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Pelayanan (yang bertindak atas nama Kepala) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batulicin, yang menyatakan bahwa Perseroan memiliki kewajiban Pajak atas PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 19, PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, PPh Pasal 26 dan PPh Pasal 29.

3. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor: S-1176PKP/WPJ.29/KP.0603/2019 tanggal 10 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Pelayanan (yang bertindak atas nama Kepala) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batulicin, yang menyatakan bahwa Perseroan memiliki kewajiban Pajak atas PPn.

4. PPh Pasal 21/26

No. Masa Pajak Nomor Bukti Penerimaan Surat/

Nomor Bukti Penerimaan Elektronik Tanggal Jumlah

(Rp.)

1.

Januari 2018 S-05004445/PPH2114/WPJ.29/KP.0603/2018 14-02-2018 3.843.167*

2.

Februari 2018 S-05008222/PPH2114/WPJ.29/KP.0603/2018 20-03-2018 80.195.950*

3.

Maret 2018 730594064761830202309 20-04-2018 80.200.134*

4.

April 2018 12059506481183015720 15-05-2018 80.261.805*

5.

Mei 2018 11059606415183023821 23-06-2018 159.822.418*

6.

Juni 2018 23059706422183010751 10-07-2018 80.033.872*

7.

Juli 2018 23059806434183008421 08-08-2018 37.046.347*

8.

Agustus 2018 71059906489183014641 14-09-2018 40.094.410*

9.

September 2018 84059016444183009220 09-10-2018 83.083.414*

10.

Oktober 2018 81059116404183008751 08-11-2018 83.333.620*

11.

November 2018 92059216439183011401 11-12-2018 83.333.620*

12.

Desember 2018 32059106431193017510 17-01-2019 83.333.620*

13.

Desember 2018 44059106414193030721 30-01-2019 Nihil

14.

Desember 2018 21059206489193001231 01-02-2019 454.058*

15.

Januari 2019 44059206445193008420 08-02-2019 85.660.308*

16.

Februari 2019 60059306471193013700 13-03-2019 91.518.117*

17.

Maret 2019 70059406472193011750 11-04-2019 91.550.113*

18.

April 2019 40059506419193008321 08-05-2019 91.550.113*

63

19.

Mei 2019 74059606418193019821 19-06-2019 179.347.532*

20.

Juni 2019 24059706422193011630 11-07-2019 91.425.017*

21.

Juli 2019 81059806445193007721 07-08-2019 91.529.571*

22. Agustus 2019 85059906466193012551 12-09-2019 91.536.296*

23.

September 2019 61059016471193008551 08-10-2019 92.217.767

24. Oktober 2019 83059116435193007351 07-11-2019 91.676.480*

25. November 2019 34059216437193013041 13-12-2019 90.869.533*

26. Desember 2019 54059106483203013340 13-01-2020 91.614.008*

5. PPh Pasal 15 No. Masa Pajak Nomor Bukti Penerimaan Surat/


(Rp.)

1.

Juni 2018 S-05015463/PPH15/WPJ.29/KP.0603/2018

11-07-2018 466.457.832*

2.

September 2018 91059019910090018301 17-10-2018 762.016.273*

3.

April 2019 11059401910090019303 30-04-2019 754.951.332

4.

Mei 2019 54059601910090019301 11-06-2019 138.352.477*

5.

Juni 2019 71059701910090019301 10-07-2019 77.683.418*

6.

Juli 2019 52059801910090019300 09-08-2019 135.329.052*

7.

Agustus 2019 92059901910090019301 10-09-2019 42.501.967*

8.

September 2019 95059011910090019301 10-10-2019 148.628.859

9. Oktober 2019 21059111910090019300 07-11-2019 43.668.681*

10. November 2019 01059211910090019301 10-12-2019 30.479.030*

11. Desember 2019 94059101910090020310 11-01-2020 27.661..823*

6. PPh Pasal 23/26

No. Masa Pajak Nomor Bukti Penerimaan Surat/


(Rp.)

1.

April 2018 93059901410090018300 05-09-2018 16.903.965*

2.

April 2018 01059301410090019302 25-03-2019 16.903.965*

3.

Juni 2018 S-05015464/PPH23/WPJ.29/KP.0603/2018 11-07-2018 6.521.400*

4.

Agustus 2018 11059011410090018301 15-10-2018 14.480.160*

5.

September 2018 33059011410090018301 15-10-2018 2.964.960*

6.

September 2018 65059011410090019301 10-10-2019 8.474.450*

7.

November 2018 22059211410090018301 17-12-2018 3.384.500*

64

8.

November 2018 54059211410090018302 20-12-2018 2.998.500*

9.

Desember 2018 0011548810491000 30-01-2019 -

10.

Februari 2019 33059301410090019301 12-03-2019 3.108.400*

11.

Mei 2019 62059601410090019301 11-06-2019 13.686.071*

12.

September 2019 65059011410090019301 10-10-2019 8.474.350*

13. November 2019 35059211410090019301 13-12-2019 32.058.400

14. Desember 2019 24059101410090020301 10-01-2020 16.772.874

7. PPN No. Masa Pajak Nomor Bukti Penerimaan Surat/


(Rp.)

1.

Januari 2018 S-05006184/PPN1111/WPJ.29/KP.06.03/2018 01-03-2018 1.156.033.026*

2.

Februari 2018 S-05009321/PPN1111/WPJ.29/KP.06.03/2018 28-03-2018 941.631.057*

3.

Februari 2018 S-05011951/PPN1111/WPJ.29/KP.06.03/2018 26-04-2018 1.174.467.526**

4.

Maret 2018 S-05011950/PPN1111/WPJ.29/KP.06.03/2018 26-04-2018 13.936.709**

5.

Maret 2018 80059506466183026610 26-05-2018 150.635.524*

6.

April 2018 15059506465183026230 26-05-2018 6.048.397.784*

7.

April 2018 83059216401183006841 06-12-2018 331.735.800**

8.

April 2018 00059106468193021941 21-01-2019 171.847.500**

9.

April 2018 33059106441193024451 24-01-2019 171.847.500**

10.

Mei 2018 7405960646518302631 26-06-2018 103.067.066**

11.

Mei 2018 63059106488193024621 24-01-2019 284.798.200**

12.

Juni 2018 32059706451183030331 30-07-2018 2.450.485.210*

13.

Juli 2018 40059806488183025620 25-08-2018 2.750.410.903*

14.

Agustus 2018 00059906466483027900 27-09-2018 1.856.398.843*

15.

September 2018 34059016464183025911 25-10-2018 2.695.534.270*

16.

Oktober 2018 75059106414193014610 14-01-2019 1.415.142.669*

17.

Desember 2018 80059106473193030231 30-01-2019 2.226.168.057*

18.

Januari 2019 41059206484193026051 26-02-2019 2.522.108.350*

19.

Januari 2019 53059903101110019300 03-09-2019 50.370.000**

20. Februari 2019 52059306479193026540 26-03-2019 2.122.692.459*

65

21.

Februari 2019 63059903101110019300 03-09-2019 174.418.297**

22.

Maret 2019 52059406438193026410 26-04-2019 2.386.227.652*

23.

Maret 2019 50059503101110019300 02-05-2019 58.000*

24.

April 2019 80059503191110019302 23-05-2019 2.120.479.381*

25.

April 2019 63059903101110019300 03-09-2019 446.670.233**

26.

Mei 2019 05059603101110019302 26-06-2019 1.299.056.790*

27.

Juni 2019 90059703101110019302 25-07-2019 1.609.370.161*

28.

Juli 2019 91059803101110019303 30-08-2019 1.129.657.933*

29.

Agustus 2019 61059903101110019302 27-09-2019 422.538.510*

30. Oktober 2019 70059116426193028631 28-11-2019 949.732.220*

31. November 2019 22059213101110019302 27-12-2019 1.027.989.424*

32. Desember 2019 02059106498203023141 23-01-2020 319.147.282*

32. Desember 2019 12059106467203023841 23-01-2020 9.294.943**

8. PPh Pasal 29 No. Masa Pajak Nomor Tanda Terima SPT Tahunan/Bukti

Penerimaan Surat Tanggal Jumlah

(Rp.)

1.

2016 S-05030314/PPWBIDR/WPJ.29/KP.0603/2017

09-10-2017 383.343.363*

2.

2017 340594064451830305519 30-04-2018 Nihil

3.

2018 44059406481193026901 26-04-2019 Nihil

Keterangan * Kurang Bayar ** Lebih Bayar

V. KETENAGAKERJAAN 1. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

a. BPJS Ketenagakerjaan

Pasal 69 Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (“UU BPJS”), diatur bahwa Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Dengan demikian, dengan berlakunya UU BPJS tersebut, maka ketentuan terkait jaminan tenaga kerja mengacu pada UU BPJS, dimana berdasarkan Pasal 5 ayat (2) huruf b, disebutkan bahwa UU BPJS membentuk BPJS Ketenagakerjaan.

66

Perseroan telah mengikutsertakan tenaga kerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, sesuai dengan Sertifikat Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor: 1200000012728 tanggal 15 Mei 2012. Yang dibuktikan dengan :

- Bukti setor pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk untuk pembayaran BPJS Ketenagakerjaan bulan

November 2019, sebesar Rp 111.744.129,- (seratus sebelas juta tujuh ratus empat puluh empat ribu seratus dua puluh sembilan Rupiah);

- Bukti setor pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk untuk pembayaran BPJS Ketenagakerjaan bulan Desember 2019, sebesar Rp 112.006.214,- (seratus dua belas juta enam ribu dua ratus empat belas Rupiah);dan

- Bukti setor pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk untuk pembayaran BPJS Ketenagakerjaan bulan Januari 2020, sebesar Rp117.290.071 (seratus tujuh belas juta dua ratus sembilan puluh ribu tujuh puluh satu Rupiah).

b. BPJS Kesehatan

Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) huruf a, disebutkan bahwa UU BPJS membentuk BPJS Kesehatan. Perseroan telah mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program jaminan kesehatan di BPJS Kesehatan sesuai Nomor: 03810116 tanggal 1 Maret 2016. Yang dibuktikan dengan :

- Bukti setor pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk untuk pembayaran BPJS Kesehatan bulan

November 2019, sebesar Rp 39.868.547,- (tiga puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus empat puluh tujuh Rupiah);

- Bukti setor pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk untuk pembayaran BPJS Kesehatan bulan Desember 2019, sebesar Rp 41.918.547,- (empat puluh satu juta Sembilan ratis delapan belas ribu lima ratus empat puluh tujuh Rupiah);dan

- Bukti setor pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk untuk pembayaran BPJS Kesehatan bulan Januari 2020, sebesar Rp 45.477.405 (empat puluh lima juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus lima Rupiah).

2. Wajib Lapor Ketenagakerjaan

Laporan Ketenagakerjaan tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan yang telah didaftarkan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan Nomor Pendaftaran: 560/199/Disnakertrans/BPKWIV/IX/2019 tanggal 26 September 2019, yang mana pendaftaran dilakukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan, dengan kewajiban Perseroan mendaftar kembali pada tanggal 26 September 2020.

3. Peraturan Perusahaan

Dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juncto Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor : 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja

67

Bersama, telah dibuat Peraturan Perusahaan yang telah disepakati dan ditetapkan antara wakil perusahaan Perseroan dan wakil karyawan Perseroan yang berisikan hak dan kewajiban secara timbal balik antara karyawan dan perusahaan, dan telah mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Koperasi dan Usaha Mikro Nomor: KEP.562.2/044/PP/NKTKUM-K3/IX/2019 tanggal 26 September 2019 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan dan berlaku terhitung sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 26 September 2021.

4. Upah Minimum Sesuai dengan Slip Gaji terendah Karyawan atas nama Nanda Nor Saputra, upah terendah yang dibayarkan oleh Perseroan kepada karyawannya untuk bulan Januari 2020 adalah sebesar Rp 2.770.341,- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu tiga ratus empat puluh satu Rupiah) sehingga Perseroan telah memenuhi ketentuan tentang Upah Minimum sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 2013 tanggal 02 Oktober 2013 tentang Upah Minimum juncto Keputusan Gurbenur Kalimantan Selatan Nomor: 188.44/0598/KUM/2018 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2019 di Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu sebesar Rp 2.660.000,- (dua juta enam ratus enam puluh ribu Rupiah) per bulan.

5. Tenaga Kerja Laut Perseroan memiliki sejumlah Tenaga Kerja Laut (Seaman) antara lain sebagai berikut:

FAREL 01

No Nama Jabatan Kebangsaan Ijasah Buku Pelaut

Sertifikat Nomor Nomor Berlaku

1 Andri Setiawan Nahkoda Indonesia ANT-IV 6200354809M40316 F 175633 06/12/2021

2 Johnny Gumunggilung Mualim-I Indonesia ANT-V 6200508600M52417 B 077116 09/06/2020

3 Achmad Noor Rofin Mualim II Indonesia ANT- V 6201654225N50216 F 214873 07/02/2022

4 Ali Mansyur KKM Indonesia ATT-IV 6200133543T40310 E 038126 03/12/2020

5 Waryono Masinis II Indonesia ATT-IV 6200510496S50215 F 153921 20/08/2022

6 Yakob Hattu Masinis III Indonesia ATT-V 6200462566S50516 A 048743 18/11/2022

7 Mustofa Jurumudi Indonesia ANT-D 6200356587340717 D 051352 20/04/2020

8 Henriwiranata Jurumudi Indonesia ANT-D 6201328947340618 F 058435 28/11/2020

9 Muhammad Sudarmanto Jurumudi Indonesia ANT-D 6200480852N60308 D 005155 28/11/2020

10 Edi Suwasis Juru

Minyak Indonesia ATT-D 6201010911T60308 E 052291

27/04/2021

11 Muh. Rasul Jurumudi Indonesia ABLE 6202093051340616 B 089654 19/08/2020

FAREL 02/BALENO 1



1 Ramli Nahkoda Indonesia ANT-V 6200084361N40617 E 030137 03/11/2020

2 Aris Jatmiko Mualim-I Indonesia ANT-V 6200480853N50514 B 037167 18/12/2022

3 Ach. Zainul Chabiby Mualim II Indonesia ANT- V 6200346617N50514 C 087431 02/09/2021

4 Tirta Suryadi KKM Indonesia ATT-IV 6200408216T40214 C 014997 22/10/2020

5 Aris Kanusuk Masinis II Indonesia ATT-V 6200504262S50117 F 167999 23/04/2022

6 Darwanto Masinis III Indonesia ATT-V 6201575330S50519 F 063623 01/11/2020

7 Yudi Muhammadi Jurumudi Indonesia ANT-D 6201032195N60304 E 124800 01/07/2021

8 Ramli Jurumudi Indonesia ANT-D 6201407656010612 D 051352 19/12/2022

68

FAREL 02/BALENO 1



9 Ariadi Jurumudi Indonesia ABLE 6200540943342417 E 122831 14/12/2021

10 Firmansyah Juru Minyak Indonesia ABLE 6211431544420519 D 027681 08/12/2021

11 Samsul Jurumudi Indonesia ABLE 6201037938340616 F 103717 16/04/2021

FAREL 03



1 Narcasim Nahkoda Indonesia ANT-V 6200135158M42417 C 028648 18/12/2020

2 Insan Bin Yangcik Mualim-I Indonesia ANT-V 6200094081N50616 C 080130 21/10/2022

3 Ahmad Masnuri Mualim II Indonesia ANT-IV 6200382657N40219 F 229918 13/03/2022

4 Muhson KKM Indonesia ATT-IV 6200044206S40316 E 153659 03/10/2020

5 Matius Muapak Masinis II Indonesia ATT-V 6201039864T50212 D 064468 25/06/2020

6 Tri Uyono Masinis III Indonesia ATT-V 6201656457T50215 F 088776 11/12/2020

7 Bambang Hariyanto Juru Minyak Indonesia ABLE 6201320922420216 F 196618 09/02/2022

8 Muhammad Husain Jurumudi Indonesia ABLE 6202110775340617 F 253900 18/09/2022

9 Samsul Hadi A/B Indonesia ABLE 6200319512340516 E 091750 13/05/2021

10 Ansar Jurumudi Indonesia ABLE 6211419596340217 D 002792 15/09/2021

11 Handrian Mahsun Jurumudi Indonesia ABLE 6201583770340210 F 098682 09/08/2021

FAREL 04



1 Roymon Nahkoda Indonesia ANT-IV 6200503258M40216 E 116824 05/9/2021

2 Kristian Ferdinand Djami Mualim-I Indonesia ANT-V 6201037857M52417 D 064230 16/04/2020

3 Amirudin Mualim I Indonesia ANT- V 6200499710N50513 E 062414 17/04/2021

4 Noldy Petrus Tabar KKM Indonesia ATT-IV 6200105973S42417 F 110091 08/06/2021

5 Diding Hariyadi Masinis II Indonesia ATT-V 6200271421S52417 E 025808 01/11/2020

6 Safwani Masinis III Indonesia ATT-V 6200361625S50117 E 088687 09/06/2020

7 Ardiansyah Juru Minyak Indonesia Ratings 6200494930420617 C 003619 05/11/2020

8 Sahrul Tihiu Juru Mudi Indonesia Ratings 6211514923340218 D 076666 05/05/2020

9 Yusuf Juru Mudi Indonesia Ratings 6201295563340516 E 043677 21/12/2020

10 Heri Setio Edi Juru Mudi Indonesia Ratings 6200468237340717 E 125070 10/10/2021

11 Achmad Leuser Juru Mudi Indonesia Ratings 6202021707330615 C 030521 16/12/2020

FAREL 05



1 M. Zairin Zain Nahkoda Indonesia ANT-IV 6200092479M40216 E 041746 18/12/2020

2 Nasruddin Mualim-I Indonesia ANT-V 6201199931M50617 B 059133 05/04/2020

3 Andi Saiful Rahman Mualim I Indonesia ANT- III 6201476986N30416 C 048250 23/03/2021

4 Hasan Basrie KKM Indonesia ATT-IV 620001553S40317 B 055465 24/03/2020

5 Muksin Masinis II Indonesia ATT-III 6200568038T30416 E 110619 20/09/2021

6 Shema Fahrul Ilham Masinis III Indonesia ATT-IV 6202000767T42417 C 089685 26/10/2021

7 Teguh Budi Santoso Juru Minyak Indonesia Ratings 6200359067420717 E 119822 04/10/2021

8 Ahmad Hariadi Juru Mudi Indonesia ABLE 6202004865340617 B 05010 13/03/2020

9 Karno Muhammad Noor Juru Mudi Indonesia Ratings 6202194116330716 C 076858 10/07/2021

69

FAREL 05



10 Ahmad Munadhirin Juru Mudi Indonesia Ratings 6200349979340717 D 037720 21/01/2021

11 Hariannor Juru Mudi Indonesia ANT - D 6201194324340717 F 026225 16/07/2020

FAREL 06



1 Muh. Rizal Nahkoda Indonesia ANT-IV 6201307198M40617 F 095494 19/02/2021

2 Mohammad Nooraini Mualim-I Indonesia ANT-V 6200422476M52416 F 172472 22/09/2021

3 Muh. Idris Mualim I Indonesia ANT- IV 6201315517N50615 F 196782 31/01/2022

4 Catur Khoeri KKM Indonesia ATT-IV 6200075957S42417 B 039930 23/07/2020

5 Masit Masinis II Indonesia ATT-V 6200150406S50617 F 244882 15/09/2022

6 Ismail Masinis III Indonesia ATT-IV 6201315587S40619 F 168335 18/09/2021

7 Bahrullah Juru Minyak Indonesia Ratings 6211505342350617 E 014656 18/12/2020

8 Sutarmin Juru Mudi Indonesia ABLE 6200393273340617 E 078104 21/03/2021

9 Fariyanto Juru Mudi Indonesia ABLE 6201012391340717 F 208885 26/02/2022

10 Stevanus Paraeng Juru Mudi Indonesia ABLE 6201592899340217 F 112999 26/02/2021

11 Syafaruddin Juru Mudi Indonesia Ratings 6211553905330715 E 030029 08/11/2020

FAREL 07



1 Nursalim Nahkoda Indonesia ANT-IV 6200469335M40217 B 084123 03/07/2020

2 Muh. Yasir Mualim I Indonesia ANT-V 6200135870m50617 B 061528 25/08/2020

3 Slamet Riyadi Mualim II Indonesia ANT- IV 6200383329N40517 E 155319 20/02/2022

4 Syahdianto KKM Indonesia ATT-IV 6200134357S40316 F 077993 20/02/2021

5 Darmawan Cahyo Asmoro

Masinis II Indonesia ATT-IV 6200081681T40517 F 031474 14/06/2020

6 Tarmidin Masinis III Indonesia ATT-V 6200361245T50515 C 073035 15/07/2021

7 William Noya Juru Minyak Indonesia ABLE 6202193977420217 C 018021 21/11/2020

8 R. Halym Gutentio Setyoko

Juru Mudi Indonesia ABLE 6202193557340517 C 063556 15/07/2021

9 Rifki Sikome Awumbas Juru Mudi Indonesia ABLE 6201642668340718 D 026749 03/06/2021

10 Irfan Juru Mudi Indonesia ABLE 6202096227340617 F 253265 22/08/2022

11 Natalia Noor Juru Mudi Indonesia ABLE 6200124719340517 E 052164 22/03/2021

FAREL 08



1 Abdullah Nahkoda Indonesia ANT-IV 6200413522M40616 F 182390 24/10/2021

2 Irwin Maudara Mualim I Indonesia ANT-V 6201303110M40616 F 083027 06/02/2021

3 Yuli Kriswanto Mualim II Indonesia ANT- IV 6210695384N50715 F 229084 15/03/2021

4 Rian Setiawan KKM Indonesia ATT-IV 6200397385S40318 E 026298 28/10/2020

5 Burhanuddin Masinis II Indonesia ATT-IV 6200257908S40619 C 009086 20/09/2020

6 Tajuddin Masinis III Indonesia ATT-V 6200428530S40617 F 147035 26/04/2022

7 Muhammad Ilyas Juru Minyak Indonesia ABLE 6201317474420617 B 057741 11/04/2020

8 Heri Juru Mudi Indonesia ABLE 6200566404340717 E 124142 13/10/2021

70

9 Sudarman Juru Mudi Indonesia ABLE 6201391953340517 B 003615 29/08/2022

10 Sutiyono Juru Mudi Indonesia ABLE 6201643947340516 F 164034 12/10/2021

11 Tamaluddin Juru Mudi Indonesia Ratings 6211711019330218 F 039534 10/08/2020

FAREL 09



1 Rustam Fadillah Nahkoda Indonesia ANT-IV 6201007193M40217 B 069242 12/11/2020

2 Jamaluddin Mualim I Indonesia ANT-IV 6211536139M40618 E 050074 11/02/2021

3 Muhammad Mualim II Indonesia ANT- V 6201117350M50117 E 052214 06/04/2021

4 Cecep Supriatna KKM Indonesia ATT-III 6200256000S30216 E 154097 18/07/2020

5 Heka Rusdi Sujarwo Masinis II Indonesia ATT-IV 6200361545S40218 E 141003 05/01/2022

6 Radian Anwar Masinis III Indonesia ATT-V 6201097653S50618 F 136784 31/07/2021

7 Ahmadullah Juru Minyak Indonesia Ratings 6211440246350715 D 087660 12/06/2020

8 Bakhtiar Juru Mudi Indonesia ABLE 6211424747340716 D 045109 09/02/2022

9 Arnol Juru Mudi Indonesia ABLE 6201344795340617 F 091783 04/01/2021

10 Zainal Abidin Juru Mudi Indonesia ABLE 6201312042340616 F 119760 24/07/2021

11 Sumarin Juru Mudi Indonesia ABLE 6200394526340717 D 003820 10/09/2021

FAREL 10



1 Bunyamin Nahkoda Indonesia ANT-II 6200144518N20517 E 104801 03/08/2021

2 Ismail Mualim I Indonesia ANT-IV 6200568011M40616 E 072546 22/03/2021

3 Andi Fadel Muhammad Mualim II Indonesia ANT- IV 6200171522N40618 B 040870 03/02/2020*

4 Muhammad Munir KKM Indonesia ATT-III 6202000560S30418 B 087231 10/10/2020

5 Orry Masinis II Indonesia ATT-IV 6201571339S40217 E 112907 14/09/2020

6 Herry Ponco Cahyono Masinis III Indonesia ATT-IV 6201021889540319 F 119620 04/06/2021

7 Syafruddin Juru Minyak Indonesia ABLE 6201324699420618 F 185678 21/11/2021

8 Umar Bahar Juru Mudi Indonesia ABLE 6201455716340716 F 070292 10/11/2020

9 Agus Sukarno Juru Mudi Indonesia ABLE 6201643277340717 E 159539 05/04/2021

10 Victor Daud Juru Mudi Indonesia ABLE 6201477519340219 F 273504 13/09/2022

11 Andi Emil Adrianto Juru Mudi Indonesia ABLE 6211429298340617 F 253311 26/08/2022

FAREL 11



1 Hicmal Fitrah S Nahkoda Indonesia ANT-III 6200465840M40317 C 036304 23/03/2021

2 Wahyu Dwi Anggoro Mualim I Indonesia ANT-IV 6201289944M40316 C 032173 15/05/2020

3 Khairur Rahman Mualim II Indonesia ANT- V 6200464830M50216 A 059624 12/09/2022

4 Muhammad Supriadi KKM Indonesia ATT-III 6201340894S30417 F 147981 15/05/2022

5 Joko Purnomo Masinis II Indonesia ATT-IV 6201001088S40317 F 016164 31/05/2020

6 Muh Yusuf Masinis III Indonesia ATT-V 6200090463S50617 C 029441 26/02/2021

7 Naldi Nur Rahman Juru Minyak Indonesia ABLE 6211588625420518 E 110348 22/08/2021

8 Mas Rano Juru Mudi Indonesia ABLE 6201580393340617 C 047587 04/04/2021

9 Susanto Juru Mudi Indonesia Ratings 6200171512340617 B 006824 22/10/2022

10 Daniel Tiandri Balukh Juru Mudi Indonesia Ratings 6211513024330716 E 154081 13/07/2020

11 Andi Saipul Rahman Juru Mudi Indonesia ABLE 6211525108340618 D 083434 05/07/2020

71

FAREL 12



1 Willem Tahitu Nahkoda Indonesia ANT-III 6201004142M30216 D 002232 28/10/2021

2 Yunus Mualim I Indonesia ANT-IV 6200488182M40618 E 125078 13/10/2021

3 Robbi Alam P Mualim II Indonesia ANT- IV 6201338741N40618 F 210373 10/05/2022

4 Muh Aksan Pide KKM Indonesia ATT-III 6200140515S30418 E 128312 01/12/2021

5 Kabir M Masinis II Indonesia ATT-IV 6200415921S40216 E 052511 09/02/2021

6 Veriwanto Desilva Masinis III Indonesia ATT-IV 6211532104S40618 E 035354 06/12/2020

7 Sudirman Juru Minyak Indonesia Ratings 6201316501350615 C 086979 26/08/2021

8 Akbar Tanjung Juru Mudi Indonesia ABLE 6211443797340719 D 032896 12/01/2020*

9 Abdul Rifai Juru Mudi Indonesia Ratings 6200359753330716 F 004630 26/03/2020

10 Edi Setiawan Juru Mudi Indonesia ABLE 6200565457340517 E 105014 09/08/2021

11 Anwar Juru Mudi Indonesia ABLE 6201392168340716 B 003677 25/11/2022

FAREL 13



1 Surianto Nahkoda Indonesia ANT-IV 6200359527M40618 E 014459 02/11/2020

2 Matrhius Demma. B Mualim I Indonesia ANT-IV 6200191061M40616 E 122652 03/11/2021

3 Firman Mualim II Indonesia ANT- V 6201117167M50617 D 049940 07/03/2022

4 Mugo Sutomo KKM Indonesia ATT-III 6200146391S30316 D 064163 01/04/2020

5 Regaen Jordy Masinis II Indonesia ATT-IV 6201333056S42417 B 068733 20/05/2020

6 Slamet Kurnianto Masinis III Indonesia ATT-IV 6201349793S40318 F 274278 21/10/2022

7 Hadimon Juru Minyak Indonesia ABLE 6211540577420518 E 026163 27/10/2020

8 Arhan Sardi Juru Mudi Indonesia ABLE 6200268401340716 C080389 18/08/2021

9 Herdi Juru Mudi Indonesia ABLE 6200474685340617 F 136101 04/07/2021

10 Irwan Juru Mudi Indonesia ABLE 6211414535340518 D 022884 30/12/2020

11 Fajri Mualana Juru Mudi Indonesia ABLE 6211568666340218 E 060489 16/02/2021

FAREL 14



1 Sahruddin Nahkoda Indonesia ANT-IV 6200522432M40316 E 002230 26/08/2020

2 Karyadi Mualim I Indonesia ANT-IV 6200352930M40218 E 127691 02/11/2021

3 Dede Rubianto Mualim II Indonesia ANT- V 6201005330M52417 C 057028 15/06/2021

4 Jamaluddin KKM Indonesia ATT-III 6201004015S30418 E 003491 06/09/2020

5 Ferie Surya Masinis II Indonesia ATT-IV 6201000862S40518 E 089003 15/09/2021

6 Hendrik Nawanda Masinis III Indonesia ATT-V 6201642189S50217 C 018412 01/12/2020

7 Agus Mail Juru Minyak Indonesia ABLE 6211432117420619 F 290168 21/11/2022

8 Suryadi Ningrat Juru Mudi Indonesia ABLE 6211413078340619 D 049754 03/03/2020

9 Isa Juru Mudi Indonesia ABLE 6211440060340217 D 042933 14/03/2022

10 Chairul Anwar Juru Mudi Indonesia ABLE 6200402352340617 F 153769 01/07/2022

11 Aldi Fadli Juru Mudi Indonesia Ratings 6211500660330217 D 071845 11/06/2020

FAREL 15



1 Zulkifli Liandi Nahkoda Indonesia ANT-III 6201327511M30116 E 060178 09/02/2021

72

FAREL 15



2 Tatang Handoyo Mualim I Indonesia ANT-IV 6201009851M42416 D 041790 27/01/2022

3 Hermansyah Mualim II Indonesia ANT- IV 6211712650N40619 F 002260 30/05/2020

4 Arief Safaruddin KKM Indonesia ATT-III 6201006531S30216 B 042450 13/02/2020

5 Herianto Masinis II Indonesia ATT-IV 6200463467S40617 E 088790 15/07/2021

6 Muhammad Aldi Wibowo Masinis III Indonesia ATT-III 6202104522T30317 C 039243 05/02/2021

7 Faisal Juru Minyak Indonesia ABLE 6211512661425319 E 021764 19/10/2020

8 Rudi Bahtiar Resdiyanto Juru Mudi Indonesia ABLE 6201699657340717 F 173974 15/10/2021

9 Agus Efa Irfanto Juru Mudi Indonesia ABLE 6201652361340716 F 176664 27/09/2021

10 Adethio Alwi Juru Mudi Indonesia ABLE 6201653512340617 F 157917 15/08/2021

11 Muh Iqbal Juru Mudi Indonesia Ratings 6211802999330619 F 103679 09/04/2021

Keterangan: 1 Sesuai dengan Peraturan Kecelakaan Pelaut 1940 (Schepelingen Ongevallen-Regeling Stbl. No. 447-1940)

dan Peraturan Pelaksanaannya (Schepelingen-ongevallen-verordening – Stbl. No. 534-1940) serta Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2000 tentang Kepelautan, disebutkan bahwa tenaga kerja laut diberikan hak atas lembur, waktu istirahat minimimal harian, cuti tahunan, minuman makanan dan alat-alat pelayanan, biaya pemulangan ke tempat domisili atau tempat ditandatanganinya perjanjian kerja laut, uang pesangon dalam hal pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan, biaya perawatan dan pengobatan bagi awak kapal yang sakit atau cidera selama berada di atas kapal maupun apabila harus diturunkan ke darat, ganti rugi atas kehilangan barang-barang milik awak kapal akibat tenggelam atau terbakarnya kapal, santunan atas cacat tetap akibat kecelakaan kerja, biaya pemulangan dan penguburan jenzah serta santunan kematian dalam hal meninggal di atas kapal, yang seluruhnya adalah menjadi tanggung jawab perusahaan.

2 Bahwa Perseroan telah mendaftarkan seluruh tenaga kerja laut pada program pada BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana diungkapkan pada Sub Bab Ketenagakerjaan dalam Prospektus ini.

Catatan * Bahwa sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tenaga kerja laut sedang dalam proses perpanjangan

buku pelaut.

VI. PERIZINAN KAPAL-KAPAL Aset-aset Perseroan berupa kapal-kapal telah disertifikasi dan di legalisasi oleh pejabat yang berwenang mengeluarkan izin-izin atas kapal-kapal tersebut. Rincian mengenai perizinan aset-aset Perseroan selanjutnya dapat kami uraikan sebagai berikut:

• Kapal Tongkang

1. Nama Kapal : Baleno 1 - Ex Yong Tong 1***

Gross Akta : GT.3512 No. 4234/Bc / Akta No. 6883 tanggal 02 Agustus 2011 tanggal 08 Juli 2011 a.n. Perseroan

Surat Laut : Surat Laut No.PK.205/129/SL-PM/DK-17 tanggal 08 Februari 2017, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut Direktur Perkapalan dan Kepelautan u.b. Kepala Subdit Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal, yang menyatakan Baleno 1 - Ex Yong Tong 1 memenuhi syarat sebagai

73

Kapal Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berhak berlayar dengan mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan kapal dan telah didaftarkan dalam register Surat Laut No. 5080, No Halaman 275 dan Buku Register XIII.

Sertifikat Klasifikasi Lambung

: Sertifikat Klasifikasi Lambung dengan No. Register 11552 untuk kapal Baleno 1 - Ex Yong Tong 1, yang dikeluarkan oleh Direktur Klasifikasi Biro Klasifikasi Indonesia, dengan ini telah disurvey dalam rangka Survey Penerimaan Kelas Kembali pada tanggal 01 Desember 2014 sampai dengan 22 Januari 2015 di Banjarmasin dan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan Peraturan Biro Klasifikasi Indonesia dengan Register karakter kelas A100P dan dinyatakan berlaku sampai Surbey Pembaruan Kelas III (tiga) pada tanggal 22 Januari 2020. **

Sertifikat Garis Muat Internasional

: Sertifikat Garis Muat Internasional (1966) dengan No. 019349 untuk kapal Baleno 1 – Ex Yong Tong 1, yang dikeluarkan oleh Direktur Klasifikasi Biro Klasifikasi Indonesia, dengan ini menyatakan bahwa kapal telah diperiksa dan bahwa lambung timbul telah ditetapkan dan garis-garis muat telah sesuai dengan Kovensi Internasional tentang Garis Muat 1966 dan berlaku sampai dengan 22 Januari 2020.**

Surat Ukur Internasional

: Surat Ukur Internasional (1969) No. 4234/Bc, yang dikeluarkan oleh Administrastor Pelabuhan Sunda Kelapa Pelaksana Harian a.n Menteri Perhubungan, dengan ini tonase kapal telah ditentukan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Konversi Internasional Tentang Pengukuran Kapal 1969 dengan No. Pengesahan: PK.671/36/15/DK.08 tanggal 12 September 2008.

Surat Persetujuan Pengoperasian Tramper

: Surat No. AL.103/2000/969/1778/20 tanggal 13 Januari 2020, perihal Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri, yang dikeluarkan oleh Kepala Subdirektorat Angkutan Laut Dalam Negeri, berlaku sampai dengan tanggal 08 April 2020.

2. Nama Kapal : Baleno 2 - Ex Yong Tong 2***

Gross Akta : GT.3512 No.4235/Bbc / Akta No. 6884 tanggal 02 Agustus 2011 a.n. Perseroan

Surat Laut : Surat Laut No.PK.205/322/SL-PM/DK-16 tanggal 31 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut Direktur Perkapalan dan Kepelautan u.b. Kepala Subdit Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal, yang menyatakan Baleno 2 - Ex Yong Tong 2 memenuhi syarat sebagai Kapal Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berhak berlayar dengan mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan kapal dan telah didaftarkan dalam register Surat Laut No. 5081, No. Halaman 276 dan Buku Register XIII.


: Sertifikat Klasifikasi Lambung dengan No. Register 11545 untuk kapal Baleno 2 - Ex Yong Tong 2, yang dikeluarkan oleh Kepala Cabang Utama Klas Surabaya A.N. Direksi Biro Klasifikasi Indonesia, dengan ini telah disurvey dalam rangka Survey Penerimaan Kelas Kembali pada tanggal 14 Maret 2016 sampai dengan 23 Mei 2016 di Banjarmasin dan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan Peraturan Biro Klasifikasi Indonesia dengan Register karakter kelas A100P dan dinyatakan berlaku sampai Survey Pembaruan Kelas II (dua) pada tanggal 23 Mei 2021.

74


: Sertifikat Garis Muat Internasional (1966) dengan No. 022232 untuk kapal Baleno 2 - Ex Yong Tong 2, yang dikeluarkan oleh Kepala Cabang Utama Klas Surabaya A.N. Direksi Biro Klasifikasi Indonesia, dengan ini menyatakan bahwa kapal telah diperiksa dan bahwa lambung timbul telah ditetapkan dan garis-garis muat telah sesuai dengan Kovensi Internasional tentang Garis Muat 1966 dan berlaku sampai dengan 23 Mei 2021.


: Surat Ukur Internasional (1969) No. 4235/Bc, yang dikeluarkan oleh Administrator Pelabuhan Sunda Kelapa Pelaksana Harian a.n Menteri Perhubungan, menerangkan bahwa tonase kapal telah ditentukan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Konversi Internasional Tentang Pengukuran Kapal 1969 dengan No. Pengesahan: PK.671/36/15/DK.08 tanggal 12 September 2008.

Sertifikat Keselamatan Kontruksi Kapal Barang

: Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang No. PK.001/11/01/KSOP.BJM-2019 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Banjarmasin Kabid Status Hukum dan Sertifikasi Kapal a.n Menteri Perhubungan menerangkan bahwa kapal telah diperiksa sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kondisi bangunan, permesinan dan perlengkapan kapal memuaskan dan kapal memenuhi persyaratan. Sertifikat dinyatakan berlaku sampai dengan tanggal 16 April 2019. **


: Surat No. AL.103/2000/54412/52956/19 tanggal 15 Oktober 2019, perihal Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri, yang dikeluarkan oleh Kepala Subdirektorat Angkutan Laut Dalam Negeri, berlaku sampai dengan tanggal 18 Januari 2020. **

3. Nama Kapal : Raline 1

Gross Akta : GT.3103 No. 7097/PPm / Akta No. 4805 tanggal 21 April 2017 a.n. Perseroan

Surat Laut : Surat Laut No.PK.205/736/SL-PM/DK-17 tanggal 13 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut Direktur Perkapalan dan Kepelautan U.B. Kepala Subdit Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal A.N Menteri Perhubungan, yang menyatakan Raline 1 memenuhi syarat sebagai Kapal Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berhak berlayar dengan mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan kapal dan telah didaftarkan dalam Register Surat Laut No. 8299, No. Halaman 497 dan Buku Register XLI.


: Sertifikat Klasifikasi Lambung dengan No. Register 21894 untuk kapal Raline 1, yang dikeluarkan oleh Kepala Cabang Utama Klas Batam A.N. Direksi Biro Klasifikasi Indonesia, dengan ini telah disurvey dalam rangka Survey Penerimaan Kelas pada tanggal 26 Januari 2015 sampai dengan 10 Mei 2017 di Batam dan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan Peraturan Biro Klasifikasi Indonesia dengan Register karakter kelas A100P dan dinyatakan berlaku sampai Survey Pembaruan Kelas II (dua) pada tanggal 09 Mei 2022.


: Sertifikat Garis Muat Internasional (1966) dengan No. 024503 untuk kapal Raline 1, yang dikeluarkan oleh Kepala Cabang Utama Klas Batam A.N. Direksi Biro Klasifikasi Indonesia, dengan ini menyatakan bahwa kapal telah diperiksa

75

dan bahwa lambung timbul telah ditetapkan dan garis-garis muat telah sesuai dengan Kovensi Internasional tentang Garis Muat 1966 dan berlaku sampai dengan 09 Maret 2022.


: Surat Ukur Internasional (1969) No. 7097/PPm, yang dikeluarkan oleh Direktur Jendral Perhubungan Laut Kepala Kantor Pelabuhan Batam U.B. Kepala Bidang Kesayhbandaran A.N. Menteri Perhubungan, menerangkan bahwa tonase kapal telah ditentukan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Konversi Internasional Tentang Pengukuran Kapal 1969 dengan No. Pengesahan: PK.202/31/19/DK.17 tanggal 06 Juni 2017.


: Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang No. AL.501/32/18/KTK-PM/DK/2019 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut Direktur Perkapalan dan Kepelautan U.B Kepala Subdit Keselamatan Kapal A.N Menteri Perhubungan menerangkan bahwa kapal telah diperiksa sesuai dengan persyaratan Peraturan 1/10 Konvensi. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kondisi bangunan, permesinan dan perlengkapan kapal memuaskan dan kapal memenuhi persyaratan terkait dari BAB II-1 dan II-2 Konvensi. Sertifikat dinyatakan berlaku sampai dengan tanggal 24 September 2020.

Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip

: Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip No. AL.601/537/15/DK/2019 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut Direktur Perkapalan dan Kepelautan U.B. Kepala Subdirektorat Pencegahan Pencemaran dan Perlindungan Lingkungan di Perairan A.N Menteri Perhubungan menerangkan bahwa kapal telah diperiksa sesuai Pasal 44 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim dan hasil pemeriksaan menunjukkan Sistem Anti Teritip pada kapal tersebut telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan. Sertifikat dinyatakan berlaku sampai dengan tanggal 28 Maret 2022.





Surat Laut : Surat Laut No.PK.205/732/SL-PM/DK-17 tanggal 13 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut Direktur Perkapalan dan Kepelautan U.B. Kepala Subdit Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal A.N Menteri Perhubungan, yang menyatakan Raline 2 memenuhi syarat sebagai Kapal Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berhak berlayar dengan mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan kapal dan telah didaftarkan dalam Register Surat Laut No. 8300, No. Halaman 498 dan Buku Register XLI.


: Sertifikat Klasifikasi Lambung dengan No. Register 21895 untuk kapal Raline 2, yang dikeluarkan oleh Kepala Cabang Utama Klas Batam A.N. Direksi Biro Klasifikasi Indonesia, dengan ini telah disurvey dalam rangka Survey Penerimaan Kelas pada tanggal 26 Januari 2015 sampai dengan 10 Mei 2017

76

di Batam dan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan Peraturan Biro Klasifikasi Indonesia dengan Register karakter kelas A100P dan dinyatakan berlaku sampai Survey Pembaruan Kelas II (dua) pada tanggal 09 Mei 2022.


: Sertifikat Garis Muat Internasional (1966) dengan No. 024504 untuk kapal Raline 2, yang dikeluarkan oleh Kepala Cabang Utama Klas Batam A.N. Direksi Biro Klasifikasi Indonesia, dengan ini menyatakan bahwa kapal telah diperiksa dan bahwa lambung timbul telah ditetapkan dan garis-garis muat telah sesuai dengan Kovensi Internasional tentang Garis Muat 1966 dan berlaku sampai dengan 09 Mei 2022.


: Surat Ukur Internasional (1969) No. 7096/PPm, yang dikeluarkan oleh Direktur Jendral Perhubungan Laut Kepala Kantor Pelabuhan Batam U.B. Kepala Bidang Kesayhbandaran A.N. Menteri Perhubungan, menerangkan bahwa tonase kapal telah ditentukan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Konversi Internasional Tentang Pengukuran Kapal 1969 dengan No. Pengesahan: PK.202/31/19/DK.17 tanggal 14 Juni 2017.


: Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang No. AL.501/32/19/KTK-PM/DK/2019 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut Direktur Perkapalan dan Kepelautan U.B Kepala Subdit Keselamatan Kapal A.N Menteri Perhubungan menerangkan bahwa kapal telah diperiksa sesuai dengan persyaratan Peraturan 1/10 Konvensi. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kondisi bangunan, permesinan dan perlengkapan kapal memuaskan dan kapal memenuhi persyaratan terkait dari BAB II-1 dan II-2 Konvensi. Sertifikat dinyatakan berlaku sampai dengan tanggal 25 September 2020.


: Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip No. AL.601.537/14/DK/2019 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut Direktur Perkapalan dan Kepelautan U.B. Kepala Subdirektorat Pencegahan Pencemaran dan Perlindungan Lingkungan di Perairan A.N Menteri Perhubungan menerangkan bahwa kapal telah diperiksa sesuai Pasal 44 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim dan hasil pemeriksaan menunjukkan Sistem Anti Teritip pada kapal tersebut telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan. Sertifikat dinyatakan berlaku sampai dengan tanggal 28 Maret 2022.


: Surat No. AL.103/2000/65343/63599/19 tanggal 10 Desember 2019, perihal Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri, yang dikeluarkan oleh Kepala Subdirektorat Angkutan Laut Dalam Negeri, berlaku sampai dengan tanggal 27 Maret 2020.


Gross Akta : GT.3103 No. 7214/PPm / Akta No. 4960 tanggal 07 September 2017 a.n. Perseroan

Surat Laut : Surat Laut No.PK.205/684/SL-PM/DK-18 tanggal 23 April 2018, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut Direktur Perkapalan dan Kepelautan U.B. Kepala Subdit Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal A.N Menteri Perhubungan, yang menyatakan Raline 3 memenuhi syarat sebagai Kapal Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

77

undangan dan berhak berlayar dengan mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan kapal dan telah didaftarkan dalam Register Surat Laut No. 9196, No. Halaman 1347 dan Buku Register XLII.


: Sertifikat Klasifikasi Lambung dengan No. Register 22627 untuk kapal Raline 3, yang dikeluarkan oleh Kepala Departemen Operasi Klasifikasi A.N. Direktur Operasi Biro Klasifikasi Indonesia, dengan ini telah disurvey dalam rangka Survey Penerimaan Kelas pada tanggal 20 Maret 2017 sampai dengan 26 September 2017 di Batam dan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan Peraturan Biro Klasifikasi Indonesia dengan Register karakter kelas A100P dan dinyatakan berlaku sampai Survey Pembaruan Kelas I (satu) pada tanggal 26 September 2022.


: Sertifikat Garis Muat Internasional (1966) dengan No. 026476 untuk kapal Raline 3, yang dikeluarkan oleh Kepala Departemen Operasi Klasifikasi A.N. Direktur Operasi Biro Klasifikasi Indonesia, dengan ini menyatakan bahwa kapal telah diperiksa dan bahwa lambung timbul telah ditetapkan dan garis-garis muat telah sesuai dengan Kovensi Internasional tentang Garis Muat 1966 dan berlaku sampai dengan 26 September 2022.


: Surat Ukur Internasional (1969) No. 7214/PPm, yang dikeluarkan oleh Direktur Jendral Perhubungan Laut Kepala Kantor Pelabuhan Batam A.N. Menteri Perhubungan, menerangkan bahwa tonase kapal telah ditentukan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Konversi Internasional Tentang Pengukuran Kapal 1969 dengan No. Pengesahan: PK.202/64/12/DK-17 tanggal 15 Oktober 2017.


: Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang No. PK.001/3/11/UPP.SATUI-19 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut Direktur Perkapalan dan Kepelautan U.B Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Satui A.N Menteri Perhubungan menerangkan bahwa kapal telah diperiksa sesuai dengan persyaratan Peraturan 1/10 Konvensi. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kondisi bangunan, permesinan dan perlengkapan kapal memuaskan dan kapal memenuhi persyaratan terkait dari BAB II-1 dan II-2 Konvensi. Sertifikat dinyatakan berlaku sampai dengan tanggal 31 Januari 2020. **


: Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip No. PK.401/4596/AFS/DK-18 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut Direktur Perkapalan dan Kepelautan U.B. Kepala Subdirektorat Pencegahan Pencemaran dan Perlindungan Lingkungan di Perairan A.N Menteri Perhubungan menerangkan bahwa kapal telah diperiksa sesuai Pasal 44 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim dan hasil pemeriksaan menunjukkan Sistem Anti Teritip pada kapal tersebut telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan. Sertifikat dinyatakan berlaku sampai dengan tanggal 31 Januari 2020. **




78


Surat Laut : Surat Laut No.PK.205/732/SL-PM/DK-18 tanggal 03 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut Direktur Perkapalan dan Kepelautan U.B. Kepala Subdit Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal A.N Menteri Perhubungan, yang menyatakan Raline 6 memenuhi syarat sebagai Kapal Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berhak berlayar dengan mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan kapal dan telah didaftarkan dalam Register Surat Laut No. 9222, No. Halaman 1372 dan Buku Register XLII.


: Sertifikat Klasifikasi Lambung dengan No. Register 23455 untuk kapal Raline 6, yang dikeluarkan oleh Kepala Departemen Operasi Klasifikasi A.N. Direktur Operasi Biro Klasifikasi Indonesia, dengan ini telah disurvey dalam rangka Survey Penerimaan Kelas Bangunan Baru pada tanggal 06 Juni 20117 sampai dengan 20 Maret 2018 di Batam dan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan Peraturan Biro Klasifikasi Indonesia dengan Register karakter kelas A100P dan dinyatakan berlaku sampai Survey Pembaruan Kelas I (satu) pada tanggal 20 Maret 2023.


: Sertifikat Garis Muat Internasional (1966) dengan No. 029064 untuk kapal Raline 6, yang dikeluarkan oleh Kepala Departemen Operasi Klasifikasi A.N. Direktur Operasi Biro Klasifikasi Indonesia, dengan ini menyatakan bahwa kapal telah diperiksa dan bahwa lambung timbul telah ditetapkan dan garis-garis muat telah sesuai dengan Kovensi Internasional tentang Garis Muat 1966 dan berlaku sampai dengan 20 Maret 2023.


: Surat Ukur Internasional (1969) No. 7406/PPm, yang dikeluarkan oleh Direktur Jendral Perhubungan Laut Kepala Kantor Pelabuhan Batam U.B. Kepala Bidang Kesayhbandaran A.N. Menteri Perhubungan, menerangkan bahwa tonase kapal telah ditentukan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Konversi Internasional Tentang Pengukuran Kapal 1969 dengan No. Pengesahan: PK.202/29/19/DK.18 tanggal 24 April 2018.


: Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang No. AL.501/3/08/UPP.SATUI-20 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Satui A.N Menteri Perhubungan menerangkan bahwa kapal telah diperiksa sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kondisi bangunan, permesinan dan perlengkapan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan memuaskan dan kapal memenuhi persyaratan. Sertifikat dinyatakan berlaku sampai dengan tanggal 05 Agustus 2020.


: Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip No. PK.401/4970/AFS/DK-18 yang dikeluarkan oleh Kepala Subdirektorat Pencegahan Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal dan Perlindungan Lingkungan di Perairan, yang menerangkan bahwa kapal telah diperiksa sesuai Pasal 44 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim dan hasil pemeriksaan menunjukkan Sistem Anti Teritip pada kapal tersebut telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan. Sertifikat dinyatakan berlaku sampai dengan tanggal 05 Agustus 2020.

79





Surat Laut : Surat Laut No.PK.205/733/SL-PM/DK-18 tanggal 03 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut Direktur Perkapalan dan Kepelautan U.B. Kepala Subdit Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal A.N Menteri Perhubungan, yang menyatakan Raline 7 memenuhi syarat sebagai Kapal Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berhak berlayar dengan mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan kapal dan telah didaftarkan dalam Register Surat Laut No. 9223, No. Halaman 1373 dan Buku Register XLII.


: Sertifikat Klasifikasi Lambung dengan No. Register 22427 untuk kapal Raline 7, yang dikeluarkan oleh Kepala Departemen Operasi Klasifikasi A.N. Direktur Operasi Biro Klasifikasi Indonesia, dengan ini telah disurvey dalam rangka Survey Penerimaan Kelas Bangunan Baru pada tanggal 18 Juli 2017 sampai dengan 22 Maret 2018 di Batam dan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan Peraturan Biro Klasifikasi Indonesia dengan Register karakter kelas A100P dan dinyatakan berlaku sampai Survey Pembaruan Kelas I (satu) pada tanggal 22 Maret 2023


: Sertifikat Garis Muat Internasional (1966) dengan No. 026031 untuk kapal Raline 7, yang dikeluarkan oleh Kepala Departemen Operasi Klasifikasi A.N. Direktur Operasi Biro Klasifikasi Indonesia, dengan ini menyatakan bahwa kapal telah diperiksa dan bahwa lambung timbul telah ditetapkan dan garis-garis muat telah sesuai dengan Kovensi Internasional tentang Garis Muat 1966 dan berlaku sampai dengan 22 Maret 2023.


: Surat Ukur Internasional (1969) No. 7409/PPm, yang dikeluarkan oleh Direktur Jendral Perhubungan Laut Kepala Kantor Pelabuhan Batam Kepala Bidang Kesyahbandaran A.N. Menteri Perhubungan, menerangkan bahwa tonase kapal telah ditentukan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Konversi Internasional Tentang Pengukuran Kapal 1969 dengan No. Pengesahan: PK.202/28/19/DK-18 tanggal 24 April 2018.


: Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang No. AL.501/3/12/UPP.SATUI-20 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Satui A.N Menteri Perhubungan menerangkan bahwa kapal telah diperiksa sesuai dengan persyaratan Peraturan 1/10 Konvensi. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kondisi bangunan, permesinan dan perlengkapan kapal memuaskan dan kapal memenuhi persyaratan terkait dari BAB II-1 dan II-2 Konvensi. Sertifikat dinyatakan berlaku sampai dengan tanggal 05 Agustus 2020.

Sertifikat Nasional

: Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip No. PK.401/4969/AFS/DK-18 yang dikeluarkan oleh Kepala Subdirektorat Pencegahan Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal dan Perlindungan Lingkungan di Perairan,

80

Sistem Anti Teritip

yang menerangkan bahwa kapal telah diperiksa sesuai Pasal 44 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim dan hasil pemeriksaan menunjukkan Sistem Anti Teritip pada kapal tersebut telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan. Sertifikat dinyatakan berlaku sampai dengan tanggal 05 Agustus 2020.




Gross Akta : GT.4171 No. 7653/PPm / Akta No. 5427 tanggal 25 Oktober 2018 a.n. Perseroan

Surat Laut : Surat Laut No.PK.205/36/SL-PM/DK-19 tanggal 07 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut Direktur Perkapalan dan Kepelautan U.B. Kepala Subdit Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal A.N Menteri Perhubungan, yang menyatakan Raline 8 memenuhi syarat sebagai Kapal Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berhak berlayar dengan mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan kapal dan telah didaftarkan dalam Register Surat Laut No. 9846, No. Halaman 1946 dan Buku Register XLIV.

Biro Klasifikasi Indonesia

: Sertifikat Klasifikasi Lambung dengan No. Register 23170 untuk kapal Raline 8, yang dikeluarkan oleh Kepala Departemen Operasi Klasifikasi A.N. Direktur Operasi Biro Klasifikasi Indonesia, dengan ini telah disurvey dalam rangka Survey Penerimaan Kelas Bangunan Baru pada tanggal 13 Maret 2018 sampai dengan 18 Oktober 2018 di Batam dan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan Peraturan Biro Klasifikasi Indonesia dengan Register karakter kelas A100P dan dinyatakan berlaku sampai Survey Pembaruan Kelas I (satu) pada tanggal 18 Oktober 2023


: Sertifikat Garis Muat Internasional (1966) dengan No. 027994 untuk kapal Raline 8, yang dikeluarkan oleh Kepala Departemen Operasi Klasifikasi A.N. Direktur Operasi Biro Klasifikasi Indonesia, dengan ini menyatakan bahwa kapal telah diperiksa dan bahwa lambung timbul telah ditetapkan dan garis-garis muat telah sesuai dengan Kovensi Internasional tentang Garis Muat 1966 dan berlaku sampai dengan 18 Oktober 2023.


: Surat Ukur Internasional (1969) No. 7653/PPm, yang dikeluarkan oleh Direktur Jendral Perhubungan Laut Kepala Kantor Pelabuhan Batam Kepala Bidang Kesyahbandaran A.N. Menteri Perhubungan, menerangkan bahwa tonase kapal telah ditentukan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Konversi Internasional Tentang Pengukuran Kapal 1969 dengan No. Pengesahan: PK.202/81/7/DK-18 tanggal 07 Desember 2018.


: Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang No. PK.001/4/15/UPP.SATUI-19 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut Direktur Perkapalan dan Kepelautan U.B Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Satui A.N Menteri Perhubungan menerangkan bahwa kapal telah

81

diperiksa sesuai dengan persyaratan Peraturan 1/10 Konvensi. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kondisi bangunan, permesinan dan perlengkapan kapal memuaskan dan kapal memenuhi persyaratan terkait dari BAB II-1 dan II-2 Konvensi. Sertifikat dinyatakan berlaku sampai dengan tanggal 25 Maret 2020.


: Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip No. PK.401/781/AFS/DK-19 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut Direktur Perkapalan dan Kepelautan U.B. Kepala Subdirektorat Pencegahan Pencemaran dan Perlindungan Lingkungan di Perairan A.N Menteri Perhubungan, menerangkan bahwa kapal telah diperiksa sesuai Pasal 44 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim dan hasil pemeriksaan menunjukkan Sistem Anti Teritip pada kapal tersebut telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan. Sertifikat dinyatakan berlaku sampai dengan tanggal 25 Maret 2021.




Gross Akta : GT.4171 No. 7727/PPm / Akta No. 5465 tanggal 26 Nopember 2018 a.n. Perseroan

Surat Laut : Surat Laut No.AL.520/6/20/DK/2019 tanggal 04 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut Direktur Perkapalan dan Kepelautan U.B. Kepala Subdit Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal A.N Menteri Perhubungan, yang menyatakan Raline 9 memenuhi syarat sebagai Kapal Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berhak berlayar dengan mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan kapal dan telah didaftarkan dalam Register Surat Laut No. 9994, No. Halaman 2094 dan Buku Register XLIV.


: Sertifikat Klasifikasi Lambung dengan No. Register 23419 untuk kapal Raline 9, yang dikeluarkan oleh Kepala Departemen Operasi Klasifikasi A.N. Direktur Operasi Biro Klasifikasi Indonesia, dengan ini telah disurvey dalam rangka Survey Penerimaan Kelas Bangunan Baru pada tanggal 25 Juni 2018 sampai dengan 25 Januari 2019 di Batam dan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan Peraturan Biro Klasifikasi Indonesia dengan Register karakter kelas A100P dan dinyatakan berlaku sampai Survey Pembaruan Kelas I (satu) pada tanggal 25 Januari 2024.


: Sertifikat Garis Muat Internasional dengan No. 028948 untuk kapal Raline 9, yang dikeluarkan oleh Kepala Departemen Operasi Klasifikasi A.N. Direktur Operasi Biro Klasifikasi Indonesia, dengan ini menyatakan bahwa kapal telah diperiksa dan bahwa lambung timbul telah ditetapkan dan garis-garis muat telah sesuai dengan Kovensi Internasional tentang Garis Muat 1966 dan berlaku sampai dengan 25 Januari 2024.


: Surat Ukur Internasional (1969) No. 7727/PPm, yang dikeluarkan oleh Direktur Jendral Perhubungan Laut Kepala Kantor Pelabuhan Batam Kepala Bidang

82

Kesyahbandaran A.N. Menteri Perhubungan, menerangkan bahwa tonase kapal telah ditentukan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Konversi Internasional Tentang Pengukuran Kapal 1969 dengan No. Pengesahan: PK.202/5/4/DK-19 tanggal 23 Januari 2019.


: Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang No. AL.501/6/08/UPP.SATUI-19 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Satui A.N Menteri Perhubungan menerangkan bahwa kapal telah diperiksa sesuai dengan persyaratan Peraturan 1/10 Konvensi. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kondisi bangunan, permesinan dan perlengkapan kapal memuaskan dan kapal memenuhi persyaratan terkait dari BAB II-1 dan II-2 Konvensi. Sertifikat dinyatakan berlaku sampai dengan tanggal 26 April 2020.


: Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip No. AL.601/49/20/DK/2019 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut Direktur Perkapalan dan Kepelautan U.B. Kepala Subdirektorat Pencegahan Pencemaran dan Perlindungan Lingkungan di Perairan A.N Menteri Perhubungan yang menerangkan bahwa kapal telah diperiksa sesuai Pasal 44 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim dan hasil pemeriksaan menunjukkan Sistem Anti Teritip pada kapal tersebut telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan. Sertifikat dinyatakan berlaku sampai dengan tanggal 26 April 2021.




Gross Akta : GT.4171 No. 7767/PPm / Akta No. 5547 tanggal 18 Januari 2019 a.n. Perseroan

Surat Laut : Surat Laut No.AL.520/7/3/DK/2019 tanggal 04 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut Direktur Perkapalan dan Kepelautan U.B. Kepala Subdit Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal A.N Menteri Perhubungan, yang menyatakan Raline 10 memenuhi syarat sebagai Kapal Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berhak berlayar dengan mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan kapal dan telah didaftarkan dalam Register Surat Laut No. 9993, No. Halaman 2093 dan Buku Register XLIV.


: Sertifikat Klasifikasi Lambung dengan No. Register 23305 untuk kapal Raline 10, yang dikeluarkan oleh Kepala Departemen Operasi Klasifikasi A.N. Direktur Operasi Biro Klasifikasi Indonesia, dengan ini telah disurvey dalam rangka Survey Penerimaan Kelas Bangunan Baru pada tanggal 07 Agustus 2018 sampai dengan 28 Januari 2019 di Batam dan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan Peraturan Biro Klasifikasi Indonesia dengan Register karakter kelas A100P dan dinyatakan berlaku sampai Survey Pembaruan Kelas I (satu) pada tanggal 28 Januari 2024.

83


: Sertifikat Garis Muat Internasional dengan No. 028516 untuk kapal Raline 10, yang dikeluarkan oleh Kepala Departemen Operasi Klasifikasi A.N. Direktur Operasi Biro Klasifikasi Indonesia, dengan ini menyatakan bahwa kapal telah diperiksa dan bahwa lambung timbul telah ditetapkan dan garis-garis muat telah sesuai dengan Kovensi Internasional tentang Garis Muat 1966 dan berlaku sampai dengan 28 Januari 2024.


: Surat Ukur Internasional (1969) No. 7767/PPm, yang dikeluarkan oleh Direktur Jendral Perhubungan Laut Kepala Kantor Pelabuhan Batam Kepala Bidang Kesyahbandaran A.N. Menteri Perhubungan, menerangkan bahwa tonase kapal telah ditentukan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Konversi Internasional Tentang Pengukuran Kapal 1969 dengan No. Pengesahan: PK.202/5/4/DK-19 tanggal 23 Januari 2019.


: Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang No. AL.501/9/15/UPP.SATUI-19 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Satui A.N Menteri Perhubungan menerangkan bahwa kapal telah diperiksa sesuai dengan persyaratan Peraturan 1/10 Konvensi. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kondisi bangunan, permesinan dan perlengkapan kapal memuaskan dan kapal memenuhi persyaratan terkait dari BAB II-1 dan II-2 Konvensi. Sertifikat dinyatakan berlaku sampai dengan tanggal 27 Mei 2020.


: Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip No. AL.601/49/19/DK/2019 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut Direktur Perkapalan dan Kepelautan U.B. Kepala Subdirektorat Pencegahan Pencemaran dan Perlindungan Lingkungan di Perairan A.N Menteri Perhubungan menerangkan bahwa kapal telah diperiksa sesuai Pasal 44 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim dan hasil pemeriksaan menunjukkan Sistem Anti Teritip pada kapal tersebut telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan. Sertifikat dinyatakan berlaku sampai dengan tanggal 27 Mei 2021.




Gross Akta : GT.4170 No. 7800/PPm / Akta No. 5130 tanggal 14 Februari 2019 a.n. Perseroan

Surat Laut : Surat Laut No.AL.520/21/3/DK/2019 tanggal 09 April 2019, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut Direktur Perkapalan dan Kepelautan U.B. Kepala Subdit Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal A.N Menteri Perhubungan, yang menyatakan Raline 11 memenuhi syarat sebagai Kapal Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berhak berlayar dengan mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan kapal dan telah didaftarkan dalam Register Surat Laut No. 2489, No. Halaman 1089 dan Buku Register XLIV.

84


: Sertifikat Klasifikasi Lambung dengan No. Register 23331 untuk kapal Raline 11, yang dikeluarkan oleh Kepala Departemen Operasi Klasifikasi A.N. Direktur Operasi Biro Klasifikasi Indonesia, dengan ini telah disurvey dalam rangka Survey Penerimaan Kelas Bangunan Baru pada tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan 01 Februari 2019 di Batam dan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan Peraturan Biro Klasifikasi Indonesia dengan Register karakter kelas A100P dan dinyatakan berlaku sampai Survey Pembaruan Kelas I (satu) pada tanggal 01 Februari 2024.


: Sertifikat Garis Muat Internasional dengan No. 028734 untuk kapal Raline 11, yang dikeluarkan oleh Kepala Departemen Operasi Klasifikasi A.N. Direktur Operasi Biro Klasifikasi Indonesia, dengan ini menyatakan bahwa kapal telah diperiksa dan bahwa lambung timbul telah ditetapkan dan garis-garis muat telah sesuai dengan Kovensi Internasional tentang Garis Muat 1966 dan berlaku sampai dengan 01 Februari 2024.


: Surat Ukur Internasional (1969) No. 7800/PPm, yang dikeluarkan oleh Direktur Jendral Perhubungan Laut Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam Kepala Bidang Kelaiklautan Kapal A.N. Menteri Perhubungan, menerangkan bahwa tonase kapal telah ditentukan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Konversi Internasional Tentang Pengukuran Kapal 1969 dengan No. Pengesahan: AL.517/11/2/DK-2019 tanggal 27 Maret 2019.


: Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang No. AL.501/13/01/UPP.SATUI-19 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut Direktur Perkapalan dan Kepelautan U.B Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Satui A.N Menteri Perhubungan menerangkan bahwa kapal telah diperiksa sesuai dengan persyaratan Peraturan 1/10 Konvensi. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kondisi bangunan, permesinan dan perlengkapan kapal memuaskan dan kapal memenuhi persyaratan terkait dari BAB II-1 dan II-2 Konvensi. Sertifikat dinyatakan berlaku sampai dengan tanggal 03 Juli 2020.


: Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip No. AL.601/163/20/DK/2019 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut Direktur Perkapalan dan Kepelautan U.B. Kepala Subdirektorat Pencegahan Pencemaran dan Perlindungan Lingkungan di Perairan A.N Menteri Perhubungan menerangkan bahwa kapal telah diperiksa sesuai Pasal 44 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim dan hasil pemeriksaan menunjukkan Sistem Anti Teritip pada kapal tersebut telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan. Sertifikat dinyatakan berlaku sampai dengan tanggal 03 Juli 2021.



85



Surat Laut : Surat Laut No.AL.520/21/5/DK/2019 tanggal 09 April 2019, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut Direktur Perkapalan dan Kepelautan U.B. Kepala Subdit Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal A.N Menteri Perhubungan, yang menyatakan Raline 12 memenuhi syarat sebagai Kapal Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berhak berlayar dengan mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan kapal dan telah didaftarkan dalam Register Surat Laut No. 2488, No. Halaman 1088 dan Buku Register XLIV.


: Sertifikat Klasifikasi Lambung dengan No. Register 23440 untuk kapal Raline 12, yang dikeluarkan oleh Kepala Departemen Operasi Klasifikasi A.N. Direktur Operasi Biro Klasifikasi Indonesia, dengan ini telah disurvey dalam rangka Survey Penerimaan Kelas Bangunan Baru pada tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan 04 Maret 2019 di Batam dan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan Peraturan Biro Klasifikasi Indonesia dengan Register karakter kelas A100P dan dinyatakan berlaku sampai Survey Pembaruan Kelas I (satu) pada tanggal 04 Maret 2024.


: Sertifikat Garis Muat Internasional dengan No. 028999 untuk kapal Raline 12, yang dikeluarkan oleh Kepala Departemen Operasi Klasifikasi A.N. Direktur Operasi Biro Klasifikasi Indonesia, dengan ini menyatakan bahwa kapal telah diperiksa dan bahwa lambung timbul telah ditetapkan dan garis-garis muat telah sesuai dengan Kovensi Internasional tentang Garis Muat 1966 dan berlaku sampai dengan 04 Maret 2024.


: Surat Ukur Internasional (1969) No. 7801/PPm, yang dikeluarkan oleh Direktur Jendral Perhubungan Laut Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam Kepala Bidang Kelaiklautan Kapal A.N. Menteri Perhubungan, menerangkan bahwa tonase kapal telah ditentukan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Konversi Internasional Tentang Pengukuran Kapal 1969 dengan No. Pengesahan: AL.517/11/2/DK-2019 tanggal 08 Maret 2019.


: Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang No. AL.501/12/20/UPP.SATUI-19 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut Direktur Perkapalan dan Kepelautan U.B Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Satui A.N Menteri Perhubungan menerangkan bahwa kapal telah diperiksa sesuai dengan persyaratan Peraturan 1/10 Konvensi. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kondisi bangunan, permesinan dan perlengkapan kapal memuaskan dan kapal memenuhi persyaratan terkait dari BAB II-1 dan II-2 Konvensi. Sertifikat dinyatakan berlaku sampai dengan tanggal 02 Juli 2020.


: Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip No. AL.601/164/1/DK/2019 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut Direktur Perkapalan dan Kepelautan U.B. Kepala Subdirektorat Pencegahan Pencemaran dan Perlindungan Lingkungan di Perairan A.N Menteri Perhubungan, menerangkan bahwa kapal telah diperiksa sesuai Pasal 44 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencegahan Pencemaran

86

Lingkungan Maritim dan hasil pemeriksaan menunjukkan Sistem Anti Teritip pada kapal tersebut telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan. Sertifikat dinyatakan berlaku sampai dengan tanggal 2 Juli 2021.




Gross Akta : GT.4171 No. 7831/PPm / Akta No. 5183 tanggal 26 Maret 2019 a.n. Perseroan

Surat Laut : Surat Laut No.AL.520/32/8/DK/2019 tanggal 23 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut Direktur Perkapalan dan Kepelautan U.B. Kepala Subdit Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal A.N Menteri Perhubungan, yang menyatakan Raline 13 memenuhi syarat sebagai Kapal Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berhak berlayar dengan mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan kapal dan telah didaftarkan dalam Register Surat Laut No. 1208, No. Halaman 2608 dan Buku Register XLIV.


: Sertifikat Klasifikasi Lambung dengan No. Register 23420 untuk kapal Raline 13, yang dikeluarkan oleh Kepala Departemen Operasi Klasifikasi A.N. Direktur Operasi Biro Klasifikasi Indonesia, dengan ini telah disurvey dalam rangka Survey Penerimaan Kelas Bangunan Baru pada tanggal 18 September 2018 sampai dengan 08 April 2019 di Batam dan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan Peraturan Biro Klasifikasi Indonesia dengan Register karakter kelas A100P dan dinyatakan berlaku sampai Survey Pembaruan Kelas I (satu) pada tanggal 08 April 2024.


: Sertifikat Garis Muat Internasional dengan No. 028949 untuk kapal Raline 13, yang dikeluarkan oleh Kepala Departemen Operasi Klasifikasi A.N. Direktur Operasi Biro Klasifikasi Indonesia, dengan ini menyatakan bahwa kapal telah diperiksa dan bahwa lambung timbul telah ditetapkan dan garis-garis muat telah sesuai dengan Kovensi Internasional tentang Garis Muat 1966 dan berlaku sampai dengan 08 April 2024.


: Surat Ukur Internasional (1969) No. 7831/PPm, yang dikeluarkan oleh Direktur Jendral Perhubungan Laut Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam Kepala Bidang Kelaiklautan Kapal A.N. Menteri Perhubungan, menerangkan bahwa tonase kapal telah ditentukan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Konversi Internasional Tentang Pengukuran Kapal 1969 dengan No. Pengesahan: AL.517/18/16/DK/2019 tanggal 03 Mei 2019.


: Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang No. AL.501/3/11/UPP.SATUI-20 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Satui A.N Menteri Perhubungan menerangkan bahwa kapal telah diperiksa sesuai dengan persyaratan Peraturan 1/10 Konvensi. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kondisi bangunan, permesinan dan perlengkapan kapal memuaskan dan kapal memenuhi persyaratan terkait dari BAB II-1 dan II-2 Konvensi. Sertifikat dinyatakan berlaku sampai dengan tanggal 27 Juli 2020.

87


: Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip No. AL.601/235/10/DK/2019 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut Direktur Perkapalan dan Kepelautan U.B. Kepala Subdirektorat Pencegahan Pencemaran dan Perlindungan Lingkungan di Perairan A.N Menteri Perhubungan, menerangkan bahwa kapal telah diperiksa sesuai Pasal 44 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim dan hasil pemeriksaan menunjukkan Sistem Anti Teritip pada kapal tersebut telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan. Sertifikat dinyatakan berlaku sampai dengan tanggal 27 Juli 2021.




Gross Akta : GT.4171 No. 7869/PPm / Akta No. 5229 tanggal 08 Mei 2019 a.n. Perseroan

Surat Laut : Surat Laut No.AL.520/37/14/DK/2019 tanggal 18 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut Direktur Perkapalan dan Kepelautan U.B. Kepala Subdit Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal A.N Menteri Perhubungan, yang menyatakan Raline 14 memenuhi syarat sebagai Kapal Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berhak berlayar dengan mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan kapal dan telah didaftarkan dalam Register Surat Laut No. 1253, No. Halaman 2653 dan Buku Register XLIV.


: Sertifikat Klasifikasi Lambung dengan No. Register 23403 untuk kapal Raline 14, yang dikeluarkan oleh Kepala Departemen Operasi Klasifikasi A.N. Direktur Operasi Biro Klasifikasi Indonesia, dengan ini telah disurvey dalam rangka Survey Penerimaan Kelas Bangunan Baru pada tanggal 08 November 2018 sampai dengan 29 April 2019 di Batam dan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan Peraturan Biro Klasifikasi Indonesia dengan Register karakter kelas A100P dan dinyatakan berlaku sampai Survey Pembaruan Kelas I (satu) pada tanggal 29 April 2024.


: Sertifikat Garis Muat Internasional dengan No. 028921 untuk kapal Raline 14, yang dikeluarkan oleh Kepala Departemen Operasi Klasifikasi A.N. Direktur Operasi Biro Klasifikasi Indonesia, dengan ini menyatakan bahwa kapal telah diperiksa dan bahwa lambung timbul telah ditetapkan dan garis-garis muat telah sesuai dengan Kovensi Internasional tentang Garis Muat 1966 dan berlaku sampai dengan 29 April 2024.


: Surat Ukur Internasional (1969) No. 7869/PPm, yang dikeluarkan oleh Direktur Jendral Perhubungan Laut Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam Kepala Bidang Kelaiklautan Kapal A.N. Menteri Perhubungan, menerangkan bahwa tonase kapal telah ditentukan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Konversi Internasional Tentang Pengukuran Kapal 1969 dengan No. Pengesahan: AL.517/24/19/DK-2019 tanggal 27 Mei 2019.

88


: Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang No. AL.501/6/05/UPP.SATUI-19 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Satui menerangkan bahwa kapal telah diperiksa sesuai dengan persyaratan Peraturan 1/10 Konvensi. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kondisi bangunan, permesinan dan perlengkapan kapal memuaskan dan kapal memenuhi persyaratan terkait dari BAB II-1 dan II-2 Konvensi. Sertifikat dinyatakan berlaku sampai dengan tanggal 08 Maret 2020.


: Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip No. AL.601/267/1/DK/2019 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut Direktur Perkapalan dan Kepelautan U.B. Kepala Subdirektorat Pencegahan Pencemaran dan Perlindungan Lingkungan di Perairan A.N Menteri Perhubungan menerangkan bahwa kapal telah diperiksa sesuai Pasal 44 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim dan hasil pemeriksaan menunjukkan Sistem Anti Teritip pada kapal tersebut telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan. Sertifikat dinyatakan berlaku sampai dengan tanggal 08 September 2021.





Surat Laut : Surat Laut No.520/46/4/DK/2019 tanggal 12 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Subdit Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal, yang menyatakan Raline 15 memenuhi syarat sebagai Kapal Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berhak berlayar dengan mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan kapal dan telah didaftarkan dalam Register Surat Laut No. 1339, No. Halaman 2735 dan Buku Register XLV.


: Sertifikat Klasifikasi Sementara dengan No. 00666-BM/A1.S/2019 untuk kapal Raline 15, yang dikeluarkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia, dengan ini telah disurvey dan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan Peraturan Biro Klasifikasi Indonesia dan berlaku sampai dengan 13 Mei 2022.


: Sertifikat Garis Muat Internasional Sementara dengan No. 00762-BM/D1.S/2019-PERP.II untuk kapal Raline 15, yang dikeluarkan oleh Kepala Departemen Operasi Klasifikasi A.N. Direktur Operasi Biro Klasifikasi Indonesia, dengan ini menyatakan bahwa kapal telah diperiksa dan bahwa lambung timbul telah ditetapkan dan garis-garis muat telah sesuai dengan Kovensi Internasional tentang Garis Muat 1966 dan berlaku sampai dengan 26 April 2020.


: Surat Ukur Internasional (1969) No. 7870/PPm, yang dikeluarkan oleh Direktur Jendral Perhubungan Laut Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam, yang menerangkan bahwa tonase kapal telah ditentukan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Konversi Internasional

89

Tentang Pengukuran Kapal 1969 dengan No. Pengesahan: AL.517/24/19/DK-2019 tanggal 27 Mei 2019.


: Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang No. AL.501/134/17/KSOP.Btm/19 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam, yang menerangkan bahwa kapal telah diperiksa sesuai dengan persyaratan Peraturan 1/10 Konvensi. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kondisi bangunan, permesinan dan perlengkapan kapal memuaskan dan kapal memenuhi persyaratan terkait dari BAB II-1 dan II-2 Konvensi. Sertifikat dinyatakan berlaku sampai dengan tanggal 26 Maret 2020.


: Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip No. AL.601/320/10/DK/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Subdirektorat Pencegahan Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal dan Perlindungan Lingkungan di Perairan, yang menerangkan bahwa kapal telah diperiksa sesuai Pasal 44 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim dan hasil pemeriksaan menunjukkan Sistem Anti Teritip pada kapal tersebut telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan. Sertifikat dinyatakan berlaku sampai dengan tanggal 26 September 2021.


: Surat No. AL.103/2000/8211/8201/20 tanggal 18 Februari 2020, perihal Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri, yang dikeluarkan oleh Kepala Subdirektorat Angkutan Laut Dalam Negeri, berlaku sampai dengan tanggal 20 Mei 2020.

• Kapal Tug Boat

1. Nama Kapal : Farel 01***

Gross Akta : GT.220 No. 5508/Bc / Akta No. 2351 tanggal 08 Juli 2011 a.n. Perseroan

Surat Laut : Surat Laut No.PK.205/321/SL-PM/DK-16 tanggal 31 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut Direktur Perkapalan dan Kepelautan u.b. Kepala Subdit Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal, yang menyatakan Farel 01 memenuhi syarat sebagai Kapal Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berhak berlayar dengan mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan kapal dan telah didaftarkan dalam register Surat Laut No. 9107, No Halaman 328 dan Buku Register XXIII.


: - Sertifikat Klasifikasi Mesin dengan No. Register 14565 dan No. IMO 8659431 untuk kapal Farel 01, yang dikeluarkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia, dengan ini telah disurvey dalam rangka Survey Pembaruan Kelas pada tanggal 14 Maret 2016 sampai dengan 23 Maret 2016 di Banjarmasin dan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan Peraturan Biro Klasifikasi Indonesia dengan Register karakter kelas SM dan berlaku sampai dengan 23 Mei 2021.

- Sertifikat Klasifikasi Lambung dengan No. Register 14565 dan No. IMO 8659431 untuk kapal Farel 01, yang dikeluarkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia, dengan ini telah disurvey dalam rangka Survey Pembaruan

90

Kelas pada tanggal 14 Maret 2016 sampai dengan 23 Maret 2016 di Banjarmasin dan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan Peraturan Biro Klasifikasi Indonesia dengan Register karakter kelas A100P dan berlaku sampai dengan 23 Mei 2021.


: Sertifikat Garis Muat Internasional dengan No. 022230 untuk kapal Farel 01, yang dikeluarkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia, dengan ini menyatakan bahwa kapal telah diperiksa dan bahwa lambung timbul telah ditetapkan dan garis-garis muat telah sesuai dengan Kovensi Internasional tentang Garis Muat 1966 dan berlaku sampai dengan 23 Mei 2021.


: Surat Ukur Internasional (1969) No.5508/Bc, yang dikeluarkan oleh Administrastor Pelabuhan Sunda Kelapa Pelaksana Harian a.n Menteri Perhubungan, dengan ini tonase kapal telah ditentukan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Konversi Internasional Tentang Pengukuran Kapal 1969 dengan No. Pengesahan: PK.202/16/20/DK.11 tanggal 08 Agustus 2011.

Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang

: Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang No. PK.002/19/03/KSOP.BJM-2019 tanggal 15 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Banjarmasin Kabid Status Hukum dan Sertifikasi Kapal, yang dengan ini menyatakan bahwa (i) kapal telah memenuhi persyaratan yang berkaitan dengan instalasi radio;dan (ii) fungsi instalasi radio yang digunakan pada sarana penyelamatan diri memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan dan sertifikat ini berlaku sampai dengan tanggal 14 Mei 2019. **

Izin Stasiun Radio Kapal Laut

: Surat Izin Stasiun Radio Kapal Laut No. 3371/L/SDPPI/2015 tanggal 28 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, yang dengan ini menyatakan memberikan izin kapal Farel 01 untuk instalasi penggunaan perangkat radio dan berlaku sampai dengan 27 Mei 2020.

Sertifikat Pencegahan Pencemaran Dari Kapal

: Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran Dari Kapal No. PK.402/10/11/KSOP.BJM-2019 tanggal 15 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Banjarmasin Kabid Status Hukum dan Sertifikasi Kapal, yang dengan ini menyatakan kapal telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Pasal 57 Peraturan Menteri Perhubungan No. 29 Tahun 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dan berlaku sampai dengan tanggal 14 Mei 2019**


: Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang No. PK.001/280/05/KSOP.BJM-2018 tanggal 27 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Banjarmasin Kabid Status Hukum dan Sertifikasi Kapal, yang dengan ini menunjukan bahwa kondisi bangunan, permesinan dan perlengkapan telah memenuhi peraturan perundang-undangan dan berlaku sampai dengan tanggal 27 Maret 2019 (terus dock). **

Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang

: Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang No. PK.001/280/06/KSOP.BJM-2018 tanggal 27 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Banjarmasin Kabid Status Hukum dan Sertifikasi Kapal, yang dengan ini menyatakan bahwa kapal telah memenuhi (i) konversi

91

berkaitan dengan system dan sarana keselamatan kebakaran serta bagan pengendali kebakaran; (ii) sarana dan perlengkapan penyelamatan diri dari sekoci penolong, rakit penolong dan sekoci penyelamatan; (iii) kapal dilengkapi dengan sarana pelambar tali dan instalasi radio yang digunakan pada sarana penyelamatan diri sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan dan berlaku sampai dengan tanggal 27 Maret 2019. **



2. Nama Kapal : Farel 02***

Gross Akta : GT.220 No. 5509/Bc / Akta No. 2352 tanggal 08 Juli 2011 a.n. Perseroan

Surat Laut : Surat Laut No.PK.205/130/SL-PM/DK-17 tanggal 08 Februari 2017, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut Direktur Perkapalan dan Kepelautan u.b. Kepala Subdit Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal, yang menyatakan Farel 02 memenuhi syarat sebagai Kapal Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berhak berlayar dengan mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan kapal dan telah didaftarkan dalam register Surat Laut No. 9108, No Halaman 329 dan Buku Register XXIII.


: - Sertifikat Klasifikasi Mesin dengan No. Register 14566 dan No. IMO 8659443 untuk kapal Farel 02, yang dikeluarkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia, dengan ini telah disurvey dalam rangka Survey Penerimaan Kelas Kembali pada tanggal 13 Januari 2017 sampai dengan 03 Maret 2017 di Banjarmasin dan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan Peraturan Biro Klasifikasi Indonesia dengan Register karakter kelas SM dan berlaku sampai dengan 02 Maret 2022.

- Sertifikat Klasifikasi Lambung dengan No. Register 14566 dan No. IMO 8659443 untuk kapal Farel 02, yang dikeluarkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia, dengan ini telah disurvey dalam rangka Survey Pembaruan Kelas pada tanggal 13 Januari 2017 sampai dengan 03 Maret 2017 di Banjarmasin dan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan Peraturan Biro Klasifikasi Indonesia dengan Register karakter kelas A100P dan berlaku sampai dengan 02 Maret 2022.


: Sertifikat Garis Muat Internasional dengan No. 023337 untuk kapal Farel 02, yang dikeluarkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia, dengan ini menyatakan bahwa kapal telah diperiksa dan bahwa lambung timbul telah ditetapkan dan garis-garis muat telah sesuai dengan Kovensi Internasional tentang Garis Muat 1966 dan berlaku sampai dengan 02 Maret 2022.


: Surat Ukur Internasional (1969) No.5509/Bc, yang dikeluarkan oleh Administrastor Pelabuhan Sunda Kelapa Pelaksana Harian a.n Menteri Perhubungan, dengan ini tonase kapal telah ditentukan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Konversi Internasional Tentang Pengukuran Kapal 1969 dengan No. Pengesahan: PK.202/16/20/DK.11 tanggal 08 Agustus 2011.

92


: Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang No. AL.502/3/19/UPP.SATUI-19 tanggal 05 November 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Satui, yang dengan ini menyatakan bahwa (i) kapal telah memenuhi persyaratan yang berkaitan dengan instalasi radio;dan (ii) fungsi instalasi radio yang digunakan pada sarana penyelamatan diri memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan dan sertifikat ini berlaku sampai dengan tanggal 25 Januari 2020. **




: Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran Dari Kapal No. AL.601/2/01/UPP.SATUI-19 tanggal 05 November 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Satui, yang dengan ini menyatakan kapal telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Pasal 57 Peraturan Menteri Perhubungan No. 29 Tahun 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dan berlaku sampai dengan tanggal 25 Januari 2020. **


: Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang No. AL.501/7/08/UPP.SATUI-19 tanggal 05 November 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Satui, yang dengan ini menunjukan bahwa kondisi bangunan, permesinan dan perlengkapan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan berlaku sampai dengan tanggal 25 Januari 2020. **


: Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang No. AL.501/7/09/UPP.SATUI-19 tanggal 05 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Satui, yang dengan ini menyatakan bahwa kapal telah memenuhi (i) konversi berkaitan dengan system dan sarana keselamatan kebakaran serta bagan pengendali kebakaran; (ii) sarana dan perlengkapan penyelamatan diri dari sekoci penolong, rakit penolong dan sekoci penyelamatan; (iii) kapal dilengkapi dengan sarana pelambar tali dan instalasi radio yang digunakan pada sarana penyelamatan diri sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan dan berlaku sampai dengan tanggal 25 Januari 2020. **


: Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip No. PK.401/5598/AFS/DK-18 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut Direktur Perkapalan dan Kepelautan U.B. Kepala Subdirektorat Pencegahan Pencemaran dan Perlindungan Lingkungan di Perairan A.N Menteri Perhubungan menerangkan bahwa kapal telah diperiksa sesuai Pasal 44 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim dan hasil pemeriksaan menunjukkan Sistem Anti Teritip pada kapal tersebut telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan. Sertifikat dinyatakan berlaku sampai dengan tanggal 28 September 2019. **


: Surat No. AL.103/2000/1126/1783/20 tanggal 13 Januari 2020, perihal Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri, yang dikeluarkan oleh Kepala

93

Subdirektorat Angkutan Laut Dalam Negeri, berlaku sampai dengan tanggal 08 April 2020.

3. Nama Kapal : Farel 03


Surat Laut : Surat Laut No.PK.205/756/SL-PM/DK-17 tanggal 14 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut Direktur Perkapalan dan Kepelautan u.b. Kepala Subdit Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal, yang menyatakan Farel 03 memenuhi syarat sebagai Kapal Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berhak berlayar dengan mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan kapal dan telah didaftarkan dalam register Surat Laut No. 8295, No Halaman 495 dan Buku Register XLI.


: - Sertifikat Klasifikasi Mesin dengan No. Register 22428 untuk kapal Farel 03, yang dikeluarkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia, dengan ini telah disurvey dalam rangka Survey Penerimaan Kelas Bangunan Baru pada tanggal 07 Maret 2017 sampai dengan 13 Juni 2017 di Batam dan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan Peraturan Biro Klasifikasi Indonesia dengan Register karakter kelas SM dan berlaku sampai dengan 13 Juni 2022.

- Sertifikat Klasifikasi Lambung dengan No. Register 22428 untuk kapal Farel 03, yang dikeluarkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia, dengan ini telah disurvey dalam rangka Survey Penerimaan Kelas Bangunan Baru pada tanggal 07 Maret 2017 sampai dengan 13 Juni 2017 di Batam dan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan Peraturan Biro Klasifikasi Indonesia dengan Register karakter kelas A100P dan berlaku sampai dengan 13 Juni 2022.


: Sertifikat Garis Muat Internasional dengan No. 026033 untuk kapal Farel 03, yang dikeluarkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia, dengan ini menyatakan bahwa kapal telah diperiksa dan bahwa lambung timbul telah ditetapkan dan garis-garis muat telah sesuai dengan Kovensi Internasional tentang Garis Muat 1966 dan berlaku sampai dengan 13 Juni 2022.


: Surat Ukur Internasional (1969) No.7096/PPm, yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kepala Kantor Pelabuhan Batam, dengan ini tonase kapal telah ditentukan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Konversi Internasional Tentang Pengukuran Kapal 1969 dengan No. Pengesahan: PK.202/31/19/DK.17 tanggal 06 Juni 2017.


: Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang No. AL.502/19/14/GMDSS-PM/DK/2019 tanggal 27 September 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Subdit Keselamatan Kapal, yang dengan ini menyatakan bahwa (i) kapal telah memenuhi persyaratan yang berkaitan dengan instalasi radio;dan (ii) fungsi instalasi radio yang digunakan pada sarana penyelamatan diri memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan dan sertifikat ini berlaku sampai dengan tanggal 24 September 2020.


: Surat Izin Stasiun Radio Kapal Laut No. 703/L/SDPPI/2018 tanggal 28 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, yang dengan ini menyatakan memberikan izin kapal Farel 03

94

untuk instalasi penggunaan perangkat radio dan berlaku sampai dengan 27 Agustus 2023.


: Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran Dari Kapal No. PK.401/5597/SNPP/DK-17 tanggal 01 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Subdirektorat Pencegahan Pencematan dan Perlindungan Lingkungan di Perairan, yang dengan ini menyatakan kapal telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Pasal 57 Peraturan Menteri Perhubungan No. 29 Tahun 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dan berlaku sampai dengan tanggal 05 April 2020.


: Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang No. AL.501/32/20/KTK-PM/DK/2019 tanggal 27 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Subdit Keselamatan Kapal, yang dengan ini menunjukan bahwa kondisi bangunan, permesinan dan perlengkapan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan berlaku sampai dengan tanggal 24 September 2020.


: Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang No. AL.501/32/20/PLK-PM/DK/2019 tanggal 27 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Subdit Keselamatan Kapal, yang dengan ini menyatakan bahwa kapal telah memenuhi (i) konversi berkaitan dengan system dan sarana keselamatan kebakaran serta bagan pengendali kebakaran; (ii) sarana dan perlengkapan penyelamatan diri dari sekoci penolong, rakit penolong dan sekoci penyelamatan; (iii) kapal dilengkapi dengan sarana pelambar tali dan instalasi radio yang digunakan pada sarana penyelamatan diri sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan dan berlaku sampai dengan tanggal 24 September 2020.


: Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip No. AL.601/537/16/DK/2019 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut Direktur Perkapalan dan Kepelautan U.B. Kepala Subdirektorat Pencegahan Pencemaran dan Perlindungan Lingkungan di Perairan A.N Menteri Perhubungan menerangkan bahwa kapal telah diperiksa sesuai Pasal 44 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim dan hasil pemeriksaan menunjukkan Sistem Anti Teritip pada kapal tersebut telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan. Sertifikat dinyatakan berlaku sampai dengan tanggal 28 Maret 2022.



95



Surat Laut : Surat Laut No.PK.205/733/SL-PM/DK-17 tanggal 13 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut Direktur Perkapalan dan Kepelautan u.b. Kepala Subdit Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal, yang menyatakan Farel 04 memenuhi syarat sebagai Kapal Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berhak berlayar dengan mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan kapal dan telah didaftarkan dalam register Surat Laut No. 8294, No Halaman 492 dan Buku Register XLI.


: - Sertifikat Klasifikasi Mesin dengan No. Register 22478 untuk kapal Farel 04, yang dikeluarkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia, dengan ini telah disurvey dalam rangka Survey Penerimaan Kelas pada tanggal 27 Juni 2014 sampai dengan 22 Mei 2017 di Batam dan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan Peraturan Biro Klasifikasi Indonesia dengan Register karakter kelas SM dan berlaku sampai dengan 22 Mei 2022.

- Sertifikat Klasifikasi Lambung dengan No. Register 22478 untuk kapal Farel 04, yang dikeluarkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia, dengan ini telah disurvey dalam rangka Survey Penerimaan Kelas pada tanggal 27 Juni 2014 sampai dengan 22 Mei 2017 di Batam dan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan Peraturan Biro Klasifikasi Indonesia dengan Register karakter kelas A100P dan berlaku sampai dengan 22 Mei 2022.


: Sertifikat Garis Muat Internasional dengan No. 026138 untuk kapal Farel 04, yang dikeluarkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia, dengan ini menyatakan bahwa kapal telah diperiksa dan bahwa lambung timbul telah ditetapkan dan garis-garis muat telah sesuai dengan Kovensi Internasional tentang Garis Muat 1966 dan berlaku sampai dengan 22 Mei 2022.


: Surat Ukur Internasional (1969) No.7098/PPm, yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kepala Kantor Pelabuhan Batam, dengan ini tonase kapal telah ditentukan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Konversi Internasional Tentang Pengukuran Kapal 1969 dengan No. Pengesahan: PK.202/31/19/DK.17 tanggal 06 Juni 2017.


: Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang No. AL.502/19/15/GMDSS-PM/DK/2019 tanggal 27 September 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Subdit Keselamatan Kapal, yang dengan ini menyatakan bahwa (i) kapal telah memenuhi persyaratan yang berkaitan dengan instalasi radio;dan (ii) fungsi instalasi radio yang digunakan pada sarana penyelamatan diri memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan dan sertifikat ini berlaku sampai dengan tanggal 30 Juni 2020.


: Surat Izin Stasiun Radio Kapal Laut No. 704/L/SDPPI/2018 tanggal 28 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, yang dengan ini menyatakan memberikan izin kapal Farel 04 untuk instalasi penggunaan perangkat radio dan berlaku sampai dengan 27 Agustus 2023.

Sertifikat Pencegahan

: Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran Dari Kapal No. PK.401/5353/SNPP/DK-17 tanggal 06 April 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Subdirektorat Pencegahan Pencematan dan Perlindungan Lingkungan di

96

Pencemaran Dari Kapal

Perairan, yang dengan ini menyatakan kapal telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Pasal 57 Peraturan Menteri Perhubungan No. 29 Tahun 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dan berlaku sampai dengan tanggal 05 April 2020.


: Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang No. AL.501/33/1/KTK-PM/DK/2019 tanggal 27 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Subdit Keselamatan Kapal, yang dengan ini menunjukan bahwa kondisi bangunan, permesinan dan perlengkapan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan berlaku sampai dengan tanggal 25 September 2020.


: Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang No. AL.501/33/1/PLK-PM/DK/2019 tanggal 27 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Subdit Keselamatan Kapal, yang dengan ini menyatakan bahwa kapal telah memenuhi (i) konversi berkaitan dengan system dan sarana keselamatan kebakaran serta bagan pengendali kebakaran; (ii) sarana dan perlengkapan penyelamatan diri dari sekoci penolong, rakit penolong dan sekoci penyelamatan; (iii) kapal dilengkapi dengan sarana pelambar tali dan instalasi radio yang digunakan pada sarana penyelamatan diri sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan dan berlaku sampai dengan tanggal 25 September 2020.




Gross Akta : GT.207 No. 7241/PPm / Akta No. 4977 tanggal 29 September 2017 a.n. Perseroan

Surat Laut : Surat Laut No.PK.205/370/SL-PM/DK-18 tanggal 07 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut Direktur Perkapalan dan Kepelautan u.b. Kepala Subdit Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal, yang menyatakan Farel 05 memenuhi syarat sebagai Kapal Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berhak berlayar dengan mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan kapal dan telah didaftarkan dalam register Surat Laut No. 9141, No Halaman 1199 dan Buku Register XLII.


: Sertifikat Klasifikasi dengan No. 044756 untuk kapal Farel 05 yang dikeluarkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia, dengan ini telah diperiksa oleh Surveyor Biro Klasifikasi Indonesia serta diusulakn diberi kelas Biro Klasifikasi Indonesia dan sertifikat sementara ini dinyatakan berlaku sampai dengan 03 November 2022.


: Sertifikat Garis Muat Internasional dengan No. 029607 untuk kapal Farel 05, yang dikeluarkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia, dengan ini menyatakan bahwa kapal telah diperiksa dan bahwa lambung timbul telah ditetapkan dan garis-garis muat telah sesuai dengan Kovensi Internasional tentang Garis Muat 1966 dan sertifikat sementara ini dinyatakan berlaku sampai dengan 03 November 2022.


: Surat Ukur Internasional (1969) No.7241/PPm, yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kepala Kantor Pelabuhan Batam, dengan

97

ini tonase kapal telah ditentukan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Konversi Internasional Tentang Pengukuran Kapal 1969 dengan No. Pengesahan: PK.202/74/16/DK.17 tanggal 13 Desember 2017.


: Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang No. AL.502/5/05/UPP.SATUI-19 tanggal 06 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Subdit Keselamatan Kapal, yang dengan ini menyatakan bahwa (i) kapal telah memenuhi persyaratan yang berkaitan dengan instalasi radio;dan (ii) fungsi instalasi radio yang digunakan pada sarana penyelamatan diri memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan dan sertifikat ini berlaku sampai dengan tanggal 05 Maret 2020.


: Surat Izin Stasiun Radio Kapal Laut No. 371/L/SDPPI/2018 tanggal 28 April 2018 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, yang dengan ini menyatakan memberikan izin kapal Farel 05 untuk instalasi penggunaan perangkat radio dan berlaku sampai dengan 27 April 2023.


: Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran Dari Kapal No. AL.601/2/05/UPP.SATUI-19 tanggal 06 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Subdirektorat Pencegahan Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal dan Perlindungan Lingkungan di Perairan, yang dengan ini menyatakan kapal telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Pasal 57 Peraturan Menteri Perhubungan No. 29 Tahun 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dan berlaku sampai dengan tanggal 05 Maret 2020.


: Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang No. PK.001/3/05/UPP.SATUI-19 tanggal 06 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Satui, yang dengan ini menunjukan bahwa kondisi bangunan, permesinan dan perlengkapan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan berlaku sampai dengan tanggal 05 Maret 2020.


: Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang No. AL.501/10/17/UPP.SATUI-19 tanggal 06 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Satui, yang dengan ini menyatakan bahwa kapal telah memenuhi (i) konversi berkaitan dengan system dan sarana keselamatan kebakaran serta bagan pengendali kebakaran; (ii) sarana dan perlengkapan penyelamatan diri dari sekoci penolong, rakit penolong dan sekoci penyelamatan; (iii) kapal dilengkapi dengan sarana pelambar tali dan instalasi radio yang digunakan pada sarana penyelamatan diri sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan dan berlaku sampai dengan tanggal 05 Maret 2020.


: Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip No. PK.401/3308/AFS/DK-18 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut Direktur Perkapalan dan Kepelautan U.B. Kepala Subdirektorat Pencegahan Pencemaran dan Perlindungan Lingkungan di Perairan A.N Menteri Perhubungan menerangkan bahwa kapal telah diperiksa sesuai Pasal 44 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim dan hasil pemeriksaan menunjukkan Sistem Anti Teritip pada kapal tersebut telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan. Sertifikat dinyatakan berlaku sampai dengan tanggal 05 Maret 2020.

98





Surat Laut : Surat Laut No.PK.205/771/SL-PM/DK-18 tanggal 14 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut Direktur Perkapalan dan Kepelautan u.b. Kepala Subdit Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal, yang menyatakan Farel 06 memenuhi syarat sebagai Kapal Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berhak berlayar dengan mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan kapal dan telah didaftarkan dalam register Surat Laut No. 9258, No Halaman 1405 dan Buku Register XLII.


: - Sertifikat Klasifikasi Mesin dengan No. Register 23729 untuk kapal Farel 06, yang dikeluarkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia, dengan ini telah disurvey dalam rangka Survey Penerimaan Kelas pada tanggal 03 Januari 2017 sampai dengan 27 April 2018 di Batam dan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan Peraturan Biro Klasifikasi Indonesia dengan Register karakter kelas SM dan berlaku sampai dengan 27 April 2023.

- Sertifikat Klasifikasi Lambung dengan No. Register 23729 untuk kapal Farel 06, yang dikeluarkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia, dengan ini telah disurvey dalam rangka Survey Penerimaan Kelas pada tanggal 03 Januari 2017 sampai dengan 27 April 2018 di Batam dan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan Peraturan Biro Klasifikasi Indonesia dengan Register karakter kelas A100P dan berlaku sampai dengan 27 April 2023.


: Sertifikat Garis Muat Internasional dengan No. 029064 untuk kapal Farel 06, yang dikeluarkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia, dengan ini menyatakan bahwa kapal telah diperiksa dan bahwa lambung timbul telah ditetapkan dan garis-garis muat telah sesuai dengan Kovensi Internasional tentang Garis Muat 1966 dan sertifikat sementara ini dinyatakan berlaku sampai dengan Sertifikat Kklasifikasi asli dikeluarkan oleh kantor pusat serta paling akhir sampai 20 Maret 2023.


: Surat Ukur Internasional (1969) No.7407/PPm, yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kepala Kantor Pelabuhan Batam, dengan ini tonase kapal telah ditentukan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Konversi Internasional Tentang Pengukuran Kapal 1969 dengan No. Pengesahan: PK.202/29/19/DK.18 tanggal 24 April 2018.


: Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang No. AL.502/1/18/UPP.SATUI-20 tanggal 31 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Satui, yang dengan ini menyatakan bahwa (i) kapal telah memenuhi persyaratan yang berkaitan dengan instalasi radio;dan (ii) fungsi instalasi radio yang digunakan pada sarana penyelamatan diri memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan dan sertifikat ini berlaku sampai dengan tanggal 04 Agustus 2020.

99


: Surat Izin Stasiun Radio Kapal Laut No. 626/L/SDPPI/2018 tanggal 28 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, yang dengan ini menyatakan memberikan izin kapal Farel 06 untuk instalasi penggunaan perangkat radio dan berlaku sampai dengan 27 Juli 2023.


: Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran Dari Kapal No. AL.601/1/09/UPP.SATUI-20 tanggal 31 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Satui, yang dengan ini menyatakan kapal telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Pasal 58 Peraturan Menteri Perhubungan No. 29 Tahun 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dan berlaku sampai dengan tanggal 04 Mei 2020.


: Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang No. AL.501/3/12/UPP.SATUI-20 tanggal 31 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Satui, yang dengan ini menunjukan bahwa kondisi bangunan, permesinan dan perlengkapan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan berlaku sampai dengan tanggal 04 Agustus 2020.


: Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang No. AL.501/3/13/UPP.SATUI-20 tanggal 31 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Satui, yang dengan ini menyatakan bahwa kapal telah memenuhi (i) konversi berkaitan dengan system dan sarana keselamatan kebakaran serta bagan pengendali kebakaran; (ii) sarana dan perlengkapan penyelamatan diri dari sekoci penolong, rakit penolong dan sekoci penyelamatan; (iii) kapal dilengkapi dengan sarana pelambar tali dan instalasi radio yang digunakan pada sarana penyelamatan diri sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan dan berlaku sampai dengan tanggal 04 Agustus 2020.


: Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip No. PK.401/5137/AFS/DK-18 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut Direktur Perkapalan dan Kepelautan U.B. Kepala Subdirektorat Pencegahan Pencemaran dan Perlindungan Lingkungan di Perairan A.N Menteri Perhubungan menerangkan bahwa kapal telah diperiksa sesuai Pasal 44 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim dan hasil pemeriksaan menunjukkan Sistem Anti Teritip pada kapal tersebut telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan. Sertifikat dinyatakan berlaku sampai dengan tanggal 09 Agustus 2020.





Surat Laut : Surat Laut No.PK.205/770/SL-PM/DK-18 tanggal 14 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut Direktur Perkapalan

100

dan Kepelautan u.b. Kepala Subdit Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal, yang menyatakan Farel 07 memenuhi syarat sebagai Kapal Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berhak berlayar dengan mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan kapal dan telah didaftarkan dalam register Surat Laut No. 9259, No Halaman 1405 dan Buku Register XLII.


: - Sertifikat Klasifikasi Mesin dengan No. Register 23540 untuk kapal Farel 07, yang dikeluarkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia, dengan ini telah disurvey dalam rangka Survey Penerimaan Kelas Bangunan Baru pada tanggal 06 Juni 2017 sampai dengan 04 Juni 2018 di Batam dan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan Peraturan Biro Klasifikasi Indonesia dengan Register karakter kelas SM dan berlaku sampai dengan 04 Juni 2023.

- Sertifikat Klasifikasi Lambung dengan No. Register 23540 untuk kapal Farel 07, yang dikeluarkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia, dengan ini telah disurvey dalam rangka Survey Penerimaan Kelas Bangunan Baru pada tanggal 06 Juni 2017 sampai dengan 04 Juni 2018 di Batam dan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan Peraturan Biro Klasifikasi Indonesia dengan Register karakter kelas A100P dan berlaku sampai dengan 04 Juni 2023.


: Sertifikat Garis Muat Internasional dengan No. 029481 untuk kapal Farel 07, yang dikeluarkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia, dengan ini menyatakan bahwa kapal telah diperiksa dan bahwa lambung timbul telah ditetapkan dan garis-garis muat telah sesuai dengan Kovensi Internasional tentang Garis Muat 1966 dan sertifikat sementara ini dinyatakan berlaku sampai dengan Sertifikat Kklasifikasi asli dikeluarkan oleh kantor pusat serta paling akhir sampai 04 Juni 2023.


: Surat Ukur Internasional (1969) No.7408/PPm, yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kepala Kantor Pelabuhan Batam, dengan ini tonase kapal telah ditentukan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Konversi Internasional Tentang Pengukuran Kapal 1969 dengan No. Pengesahan: PK.202/29/5/DK.18 tanggal 24 April 2018.


: Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang No. AL.502/5/16/UPP.SATUI-20 tanggal 31 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Satui, yang dengan ini menyatakan bahwa (i) kapal telah memenuhi persyaratan yang berkaitan dengan instalasi radio;dan (ii) fungsi instalasi radio yang digunakan pada sarana penyelamatan diri memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan dan sertifikat ini berlaku sampai dengan tanggal 04 Mei 2020.


: Surat Izin Stasiun Radio Kapal Laut No. 609/L/SDPPI/2018 tanggal 28 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, yang dengan ini menyatakan memberikan izin kapal Farel 07 untuk instalasi penggunaan perangkat radio dan berlaku sampai dengan 27 Juli 2023.

Sertifikat Pencegahan

: Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran Dari Kapal No. AL.601/1/08/UPP.SATUI-20 tanggal 31 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Satui, yang dengan

101

Pencemaran Dari Kapal

ini menyatakan kapal telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Pasal 58 Peraturan Menteri Perhubungan No. 29 Tahun 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim dan berlaku sampai dengan tanggal 04 Mei 2020.


: Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang No. AL.501/3/06/UPP.SATUI-20 tanggal 31 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Satui, yang dengan ini menunjukan bahwa kondisi bangunan, permesinan dan perlengkapan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan berlaku sampai dengan tanggal 04 Agustus 2020.


: Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang No. AL.501/3/07/UPP.SATUI-20 tanggal 31 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Satui, yang dengan ini menyatakan bahwa kapal telah memenuhi (i) konversi berkaitan dengan system dan sarana keselamatan kebakaran serta bagan pengendali kebakaran; (ii) sarana dan perlengkapan penyelamatan diri dari sekoci penolong, rakit penolong dan sekoci penyelamatan; (iii) kapal dilengkapi dengan sarana pelambar tali dan instalasi radio yang digunakan pada sarana penyelamatan diri sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan dan berlaku sampai dengan tanggal 04 Agustus 2020.


: Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip No. PK.401/5139/AFS/DK-18 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut Direktur Perkapalan dan Kepelautan U.B. Kepala Subdirektorat Pencegahan Pencemaran dan Perlindungan Lingkungan di Perairan A.N Menteri Perhubungan menerangkan bahwa kapal telah diperiksa sesuai Pasal 44 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim dan hasil pemeriksaan menunjukkan Sistem Anti Teritip pada kapal tersebut telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan. Sertifikat dinyatakan berlaku sampai dengan tanggal 09 Agustus 2020.


: Surat No. AL.103/2000/8209/8190/20 tanggal 18 Februari 2020, perihal Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri, yang dikeluarkan oleh Kepala Subdirektorat Angkutan Laut Dalam Negeri, berlaku sampai dengan tanggal 17 Mei 2020.


Gross Akta : GT.207 No. 7651/PPm / Akta No. 5426 tanggal 25 Oktober 2018 a.n. Perseroan

Surat Laut : Surat Laut No.PK.205/35/SL-PM/DK-19 tanggal 07 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut Direktur Perkapalan dan Kepelautan u.b. Kepala Subdit Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal, yang menyatakan Farel 08 memenuhi syarat sebagai Kapal Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berhak berlayar dengan mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan kapal dan telah didaftarkan dalam register Surat Laut No. 9845, No Halaman 1945 dan Buku Register XLIV.


: Sertifikat Klasifikasi Indonesia sementara dengan No. 01892-BM/A1.S/2018-Perp II untuk kapal Farel 08, yang dikeluarkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia,

102

dengan ini telah disurvey oleh Surveyor Biro Klasifikasi Indonesia dan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan Peraturan Biro Klasifikasi Indonesia berlaku sampai dengan 30 April 2020.


: Sertifikat Garis Muat Internasional Sementara dengan No. 01892-BM/DI.S/2018-PERP.IV untuk kapal Farel 08, yang dikeluarkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia, dengan ini menyatakan bahwa kapal telah diperiksa dan bahwa lambung timbul telah ditetapkan dan garis-garis muat telah sesuai dengan Kovensi Internasional tentang Garis Muat 1966 dan sertifikat sementara ini dinyatakan berlaku sampai dengan Sertifikat Kklasifikasi asli dikeluarkan oleh kantor pusat serta paling akhir sampai 30 April 2020.


: Surat Ukur Internasional (1969) No.7651/PPm, yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kepala Kantor Pelabuhan Batam, dengan ini tonase kapal telah ditentukan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Konversi Internasional Tentang Pengukuran Kapal 1969 dengan No. Pengesahan: PK.202/81/7/DK.18 tanggal 17 Desember 2018.


: Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang No. AL.502/5/17/UPP.SATUI-19 tanggal 30 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Satui, yang dengan ini menyatakan bahwa (i) kapal telah memenuhi persyaratan yang berkaitan dengan instalasi radio; dan (ii) fungsi instalasi radio yang digunakan pada sarana penyelamatan diri memenuhi persyaratan Konvensi dan sertifikat ini berlaku sampai dengan tanggal 25 Maret 2020.


: Surat Izin Stasiun Radio Kapal Laut No. 175/L/SDPPI/2019 tanggal 28 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, yang dengan ini menyatakan memberikan izin kapal Farel 08 untuk instalasi penggunaan perangkat radio dan berlaku sampai dengan 27 Februari 2024.


: Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran Dari Kapal No. PK.401/442/SNPP/DK-19 tanggal 14 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Subdirektorat Pencegahan Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal dan Perlindungan Lingkungan di Perairan, yang dengan ini menyatakan kapal telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Pasal 57 Peraturan Menteri Perhubungan No. 29 Tahun 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dan berlaku sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021.


: Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang No. PK.001/4/13/UPP.SATUI-19 tanggal 03 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Satui, yang dengan ini menunjukan bahwa kondisi bangunan, permesinan dan perlengkapan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan berlaku sampai dengan tanggal 25 Maret 2020.


: Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang No. PK.001/4/14/UPP.SATUI-19 tanggal 03 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Satui, yang dengan ini menyatakan bahwa kapal telah memenuhi (i) konversi berkaitan dengan system dan sarana keselamatan kebakaran serta bagan pengendali kebakaran; (ii) sarana dan perlengkapan penyelamatan diri dari sekoci penolong, rakit penolong dan sekoci penyelamatan; (iii) kapal dilengkapi dengan sarana

103

pelambar tali dan instalasi radio yang digunakan pada sarana penyelamatan diri sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan dan berlaku sampai dengan tanggal 25 Maret 2020.


: Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip No. PK.401/780/AFS/DK-19 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut Direktur Perkapalan dan Kepelautan U.B. Kepala Subdirektorat Pencegahan Pencemaran dan Perlindungan Lingkungan di Perairan A.N Menteri Perhubungan, menerangkan bahwa kapal telah diperiksa sesuai Pasal 44 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim dan hasil pemeriksaan menunjukkan Sistem Anti Teritip pada kapal tersebut telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan. Sertifikat dinyatakan berlaku sampai dengan tanggal 25 April 2021.



Dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum

: Surat No. PK.306/11/XI/KSOP.BJM-2019 tanggal 5 November 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Banjarmasin Kabid Status Hukum dan Sertifikasi Kapal a.n Direktur Jenderal Perhubungan Laut, berlaku selama kapal terdaftar sebagai kapal Indonesia.


Gross Akta : GT.207 No. 7726/PPm / Akta No. 5464 tanggal 26 Nopember 2018 a.n. Perseroan

Surat Laut : Surat Laut No.AL.520/7/2/DK/2019 tanggal 04 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut Direktur Perkapalan dan Kepelautan u.b. Kepala Subdit Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal, yang menyatakan Farel 09 memenuhi syarat sebagai Kapal Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berhak berlayar dengan mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan kapal dan telah didaftarkan dalam register Surat Laut No. 9995, No Halaman 2095 dan Buku Register XLIV.


: - Sertifikat Klasifikasi Mesin dengan No. Register 23484 dan untuk kapal Farel 09, yang dikeluarkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia, dengan ini telah disurvey dalam rangka Survey Pembaruan Kelas pada tanggal 16 Januari 2018 sampai dengan 25 Januari 2019 di Batam dan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan Peraturan Biro Klasifikasi Indonesia dengan Register karakter kelas SM dan berlaku sampai dengan 25 Januari 2024.

- Sertifikat Klasifikasi Lambung dengan No. Register 23484 dan untuk kapal Farel 09, yang dikeluarkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia, dengan ini telah disurvey dalam rangka Survey Pembaruan Kelas pada tanggal 16 Januari 2018 sampai dengan 25 Januari 2019 di Banjarmasin dan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan Peraturan Biro Klasifikasi Indonesia dengan Register karakter kelas A100P dan berlaku sampai dengan 25 Januari 2024.

104


: Sertifikat Garis Muat Internasional dengan No. 029266 untuk kapal Farel 09, yang dikeluarkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia, dengan ini menyatakan bahwa kapal telah diperiksa sesuai dengan Konvensi pasal 14 dan bahwa lambung timbul telah ditetapkan dan garis-garis muat yang diperlihatkan di atas, telah dipasang sesuai dengan Konvensi telah sesuai dan sertifikat ini dinyatakan berlaku sampai dengan 25 Januari 2024.


: Surat Ukur Internasional (1969) No.7726/PPm, yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kepala Kantor Pelabuhan Batam, dengan ini tonase kapal telah ditentukan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Konversi Internasional Tentang Pengukuran Kapal 1969 dengan No. Pengesahan: PK.202/5/4/DK.19 tanggal 23 Januari 2019.


: Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang No. AL.502/1/09/UPP.SATUI-20 tanggal 07 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Satui, yang dengan ini menyatakan bahwa (i) kapal telah memenuhi persyaratan yang berkaitan dengan instalasi radio dan (ii) fungsi instalasi radio yang digunakan pada sarana penyelamatan diri memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan dan sertifikat ini berlaku sampai dengan tanggal 13 April 2020.




: Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran Dari Kapal No. AL.601/65/1/DK/2019 tanggal 08 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Subdirektorat Pencegahan Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal dan Perlindungan Lingkungan di Perairan, yang dengan ini menyatakan kapal telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Pasal 57 Peraturan Menteri Perhubungan No. 29 Tahun 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dan berlaku sampai dengan tanggal 28 November 2021.


: Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang No. AL.501/2/03/UPP.SATUI-20 tanggal 07 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Satui, yang dengan ini menunjukan bahwa kondisi bangunan, permesinan dan perlengkapan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan berlaku sampai dengan tanggal 13 Juli 2020.


: Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang No. AL.501/2/04/UPP.SATUI-20 tanggal 07 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Satui, yang dengan ini menyatakan bahwa kapal telah memenuhi (i) konversi berkaitan dengan system dan sarana keselamatan kebakaran serta bagan pengendali kebakaran; (ii) sarana dan perlengkapan penyelamatan diri dari sekoci penolong, rakit penolong dan sekoci penyelamatan; (iii) kapal dilengkapi dengan sarana pelambar tali dan instalasi radio yang digunakan pada sarana penyelamatan diri sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan dan berlaku sampai dengan tanggal 13 Juli 2020.

105


: Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip No. AL.601/49/17/DK/2019 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut Direktur Perkapalan dan Kepelautan U.B. Kepala Subdirektorat Pencegahan Pencemaran dan Perlindungan Lingkungan di Perairan A.N Menteri Perhubungan, menerangkan bahwa kapal telah diperiksa sesuai Pasal 44 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim dan hasil pemeriksaan menunjukkan Sistem Anti Teritip pada kapal tersebut telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan. Sertifikat dinyatakan berlaku sampai dengan tanggal 13 Januari 2021.




Gross Akta : GT.207 No. 7766/PPm / Akta No. 5546 tanggal 18 Januari 2019 a.n. Perseroan

Surat Laut : Surat Laut No.AL.520/7/1/DK/2019 tanggal 04 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut Direktur Perkapalan dan Kepelautan u.b. Kepala Subdit Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal, yang menyatakan Farel 10 memenuhi syarat sebagai Kapal Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berhak berlayar dengan mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan kapal dan telah didaftarkan dalam register Surat Laut No. 9996, No Halaman 2096 dan Buku Register XLIV.


: - Sertifikat Klasifikasi Mesin dengan No. Register 23700 dan untuk kapal Farel 10, yang dikeluarkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia, dengan ini telah disurvey dalam rangka Survey Pembaruan Kelas pada tanggal 19 Januari 2018 sampai dengan 25 Januari 2019 di Batam dan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan Peraturan Biro Klasifikasi Indonesia dengan Register karakter kelas SM dan berlaku sampai dengan 25 Januari 2024.

- Sertifikat Klasifikasi Lambung dengan No. Register 23700 dan untuk kapal Farel 10, yang dikeluarkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia, dengan ini telah disurvey dalam rangka Survey Pembaruan Kelas pada tanggal 19 Januari 2018 sampai dengan 25 Januari 2019 di Batam dan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan Peraturan Biro Klasifikasi Indonesia dengan Register karakter kelas A100P dan berlaku sampai dengan 25 Januari 2024.


: Sertifikat Garis Muat Internasional Sementara dengan No. 029783 untuk kapal Farel 10, yang dikeluarkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia, dengan ini menyatakan bahwa kapal telah diperiksa dan bahwa lambung timbul telah ditetapkan dan garis-garis muat telah sesuai dengan Kovensi Internasional tentang Garis Muat 1966 dan sertifikat sementara ini dinyatakan berlaku sampai dengan Sertifikat Kklasifikasi asli dikeluarkan oleh kantor pusat serta paling akhir sampai 24 Januari 2024.


: Surat Ukur Internasional (1969) No.7766/PPm, yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kepala Kantor Pelabuhan Batam, dengan ini tonase kapal telah ditentukan sesuai ketentuan-ketentuan dalam

106

Konversi Internasional Tentang Pengukuran Kapal 1969 dengan No. Pengesahan: PK.202/5/4/DK.19 tanggal 23 Januari 2019.


: Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang No. AL.502/1/11/UPP.SATUI-20 tanggal 7 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Satui, yang dengan ini menyatakan bahwa (i) kapal telah memenuhi persyaratan yang berkaitan dengan instalasi radio dan (ii) fungsi instalasi radio yang digunakan pada sarana penyelamatan diri memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan dan sertifikat ini berlaku sampai dengan tanggal 13 Juli 2020.


: Surat Izin Stasiun Radio Kapal Laut No. 173/L/SDPPI/2019 tanggal 28 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, yang dengan ini menyatakan memberikan izin kapal Farel 06 untuk instalasi penggunaan perangkat radio dan berlaku sampai dengan 13 Juli 2020.


: Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran Dari Kapal No. AL.601/65/2/DK/2019 tanggal 08 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Subdirektorat Pencegahan Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal dan Perlindungan Lingkungan di Perairan, yang dengan ini menyatakan kapal telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Pasal 57 Peraturan Menteri Perhubungan No. 29 Tahun 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dan berlaku sampai dengan tanggal 28 November 2021.


: Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang No. AL.501/2/07/UPP.SATUI-20 tanggal 7 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Satui, yang dengan ini menunjukan bahwa kondisi bangunan, permesinan dan perlengkapan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan berlaku sampai dengan tanggal 13 Juli 2020.


: Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang No. AL.501/08/UPP.SATUI-20 tanggal 7 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Satui, yang dengan ini menyatakan bahwa kapal telah memenuhi (i) konversi berkaitan dengan system dan sarana keselamatan kebakaran serta bagan pengendali kebakaran; (ii) sarana dan perlengkapan penyelamatan diri dari sekoci penolong, rakit penolong dan sekoci penyelamatan; (iii) kapal dilengkapi dengan sarana pelambar tali dan instalasi radio yang digunakan pada sarana penyelamatan diri sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan dan berlaku sampai dengan tanggal 13 Juli 2020.


: Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip No. AL.601/49/18/DK/2019 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut Direktur Perkapalan dan Kepelautan U.B. Kepala Subdirektorat Pencegahan Pencemaran dan Perlindungan Lingkungan di Perairan A.N Menteri Perhubungan, menerangkan bahwa kapal telah diperiksa sesuai Pasal 44 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim dan hasil pemeriksaan menunjukkan Sistem Anti Teritip pada kapal tersebut telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan. Sertifikat dinyatakan berlaku sampai dengan tanggal 13 Januari 2021.

107





Surat Laut : Surat Laut No.AL.520/21/4/DK/2019 tanggal 09 April 2019, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut Direktur Perkapalan dan Kepelautan u.b. Kepala Subdit Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal, yang menyatakan Farel 11 memenuhi syarat sebagai Kapal Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berhak berlayar dengan mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan kapal dan telah didaftarkan dalam register Surat Laut No. 2487, No Halaman 1087 dan Buku Register XLIV.


: - Sertifikat Klasifikasi Mesin dengan No. Register 23655 dan untuk kapal Farel 11, yang dikeluarkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia, dengan ini telah disurvey dalam rangka Survey Pembaruan Kelas pada tanggal 06 Februaru 2018 sampai dengan 28 Januari 2019 di Batam dan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan Peraturan Biro Klasifikasi Indonesia dengan Register karakter kelas SM dan berlaku sampai dengan 28 Januari 2024.

- Sertifikat Klasifikasi Lambung dengan No. Register 23655 dan untuk kapal Farel 11, yang dikeluarkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia, dengan ini telah disurvey dalam rangka Survey Pembaruan Kelas pada tanggal 06 Februaru 2018 sampai dengan 28 Januari 2019 di Batam dan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan Peraturan Biro Klasifikasi Indonesia dengan Register karakter kelas A100P dan berlaku sampai dengan 28 Januari 2024.


: Sertifikat Garis Muat Internasional Sementara dengan No. 029706 untuk kapal Farel 11, yang dikeluarkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia, dengan ini menyatakan bahwa kapal telah diperiksa dan bahwa lambung timbul telah ditetapkan dan garis-garis muat telah sesuai dengan Kovensi Internasional tentang Garis Muat 1966 dan sertifikat sementara ini dinyatakan berlaku sampai dengan Sertifikat Klasifikasi asli dikeluarkan oleh kantor pusat serta paling akhir sampai 28 Januari 2024.


: Surat Ukur Internasional (1969) No.7798/PPm, yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kepala Kantor Pelabuhan Batam, dengan ini tonase kapal telah ditentukan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Konversi Internasional Tentang Pengukuran Kapal 1969 dengan No. Pengesahan: AL.517/11/2/DK.2019 tanggal 27 Maret 2019.


: Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang No. AL.501/5/14/UPP.SATUI-19 tanggal 31 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Satui, yang dengan ini menyatakan bahwa (i) kapal telah memenuhi persyaratan yang berkaitan dengan instalasi radio dan (ii) fungsi instalasi radio yang digunakan pada sarana penyelamatan diri memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan dan sertifikat ini berlaku sampai dengan tanggal 13 Mei 2020.

108




: Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran Dari Kapal No. AL.601/163/16/DK/2019 tanggal 25 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Subdirektorat Pencegahan Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal dan Perlindungan Lingkungan di Perairan, yang dengan ini menyatakan kapal telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Pasal 57 Peraturan Menteri Perhubungan No. 29 Tahun 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dan berlaku sampai dengan tanggal 14 Januari 2022.


: Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang No. AL.501/12/16/UPP.SATUI-19 tanggal 31 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Satui, yang dengan ini menunjukan bahwa kondisi bangunan, permesinan dan perlengkapan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan berlaku sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020.


: Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang No. AL.501/12/17/UPP.SATUI-19 tanggal 31 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Satui, yang dengan ini menyatakan bahwa kapal telah memenuhi (i) konversi berkaitan dengan system dan sarana keselamatan kebakaran serta bagan pengendali kebakaran; (ii) sarana dan perlengkapan penyelamatan diri dari sekoci penolong, rakit penolong dan sekoci penyelamatan; (iii) kapal dilengkapi dengan sarana pelambar tali dan instalasi radio yang digunakan pada sarana penyelamatan diri sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan dan berlaku sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020.





Surat Laut : Surat Laut No.AL.520/21/2/DK/2019 tanggal 09 April 2019, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut Direktur Perkapalan dan Kepelautan u.b. Kepala Subdit Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal, yang menyatakan Farel 12 memenuhi syarat sebagai Kapal Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berhak berlayar dengan mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan kapal dan telah didaftarkan dalam register Surat Laut No. 2490, No Halaman 1090 dan Buku Register XLIV.


: Sertifikat Klasifikasi Sementera dengan No. 00399-bm/a1.s/2019 untuk kapal Farel 12 yang dikeluarkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia, dengan ini telah diperiksa oleh Surveyor Biro Klasifikasi Indonesia serta diusulakn diberi kelas

109

Biro Klasifikasi Indonesia dan sertifikat sementara ini dinyatakan berlaku sampai dengan Sertifikat Kklasifikasi asli dikeluarkan oleh kantor pusat serta paling akhir sampai 28 Maret 2020.


: Sertifikat Garis Muat Internasional Sementara dengan No. 00399-BM/DI.S/2019-PERP-III untuk kapal Farel 12, yang dikeluarkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia, dengan ini menyatakan bahwa kapal telah diperiksa dan bahwa lambung timbul telah ditetapkan dan garis-garis muat telah sesuai dengan Kovensi Internasional tentang Garis Muat 1966 dan sertifikat sementara ini dinyatakan berlaku sampai dengan Sertifikat Kklasifikasi asli dikeluarkan oleh kantor pusat serta paling akhir sampai 28 Maret 2020.


: Surat Ukur Internasional (1969) No.7799/PPm, yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kepala Kantor Pelabuhan Batam, dengan ini tonase kapal telah ditentukan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Konversi Internasional Tentang Pengukuran Kapal 1969 dengan No. Pengesahan: AL.517/11/2/DK.2019 tanggal 27 Maret 2019.


: Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang No. AL.502/43/11/KSOP.Btm/19 tanggal 10 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam, yang dengan ini menyatakan bahwa (i) kapal telah memenuhi persyaratan yang berkaitan dengan instalasi radio;dan (ii) fungsi instalasi radio yang digunakan pada sarana penyelamatan diri memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan dan sertifikat ini berlaku sampai dengan tanggal 14 Februari 2020. **


: Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran Dari Kapal No. AL.601/163/17/DK/2019 tanggal 25 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Subdirektorat Pencegahan Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal dan Perlindungan Lingkungan di Perairan, yang dengan ini menyatakan kapal telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Pasal 57 Peraturan Menteri Perhubungan No. 29 Tahun 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dan berlaku sampai dengan tanggal 14 Januari 2022.


: Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang No. AL.501/134/18/KSOP.Btm/19 tanggal 10 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam, yang dengan ini menunjukan bahwa kondisi bangunan, permesinan dan perlengkapan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan berlaku sampai dengan tanggal 14 Februari 2020. **


: Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang No. AL.501/134/19/KSOP.Btm/19 tanggal 10 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam, yang dengan ini menyatakan bahwa kapal telah memenuhi (i) konversi berkaitan dengan system dan sarana keselamatan kebakaran serta bagan pengendali kebakaran; (ii) sarana dan perlengkapan penyelamatan diri dari sekoci penolong, rakit penolong dan sekoci penyelamatan; (iii) kapal dilengkapi dengan sarana pelambar tali dan instalasi radio yang digunakan pada sarana penyelamatan diri sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan dan berlaku sampai dengan tanggal 14 Februari 2020. **

110


: Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip No. AL.601/163/19/DK/2019 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut Direktur Perkapalan dan Kepelautan U.B. Kepala Subdirektorat Pencegahan Pencemaran dan Perlindungan Lingkungan di Perairan A.N Menteri Perhubungan menerangkan bahwa kapal telah diperiksa sesuai Pasal 44 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim dan hasil pemeriksaan menunjukkan Sistem Anti Teritip pada kapal tersebut telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan. Sertifikat dinyatakan berlaku sampai dengan tanggal 14 Februari 2021.




Gross Akta : GT.207 No. 7829/PPm / Akta No. 5184 tanggal 26 Maret 2019 a.n. Perseroan

Surat Laut : Surat Laut No.AL.520/32/9/DK/2019 tanggal 23 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut Direktur Perkapalan dan Kepelautan u.b. Kepala Subdit Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal, yang menyatakan Farel 13 memenuhi syarat sebagai Kapal Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berhak berlayar dengan mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan kapal dan telah didaftarkan dalam register Surat Laut No. 1209, No Halaman 2609 dan Buku Register XLIV.


: Sertifikat Klasifikasi Sementera dengan No. 00575-BM/AI.S/2019 untuk kapal Farel 13 yang dikeluarkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia, dengan ini telah diperiksa oleh Surveyor Biro Klasifikasi Indonesia serta diusulakn diberi kelas Biro Klasifikasi Indonesia dan sertifikat sementara ini dinyatakan berlaku sampai dengan Sertifikat Kklasifikasi asli dikeluarkan oleh kantor pusat serta paling akhir sampai 28 April 2020.


: Sertifikat Garis Muat Internasional Sementara dengan No. 00575-BM/D1.S/2019-PERP.II untuk kapal Farel 13, yang dikeluarkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia, dengan ini menyatakan bahwa kapal telah diperiksa dan bahwa lambung timbul telah ditetapkan dan garis-garis muat telah sesuai dengan Kovensi Internasional tentang Garis Muat 1966 dan sertifikat sementara ini dinyatakan berlaku sampai dengan Sertifikat Klasifikasi asli dikeluarkan oleh kantor pusat serta paling akhir sampai 28 April 2020.


: Surat Ukur Internasional (1969) No.7829/PPm, yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kepala Kantor Pelabuhan Batam, dengan ini tonase kapal telah ditentukan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Konversi Internasional Tentang Pengukuran Kapal 1969 dengan No. Pengesahan: AL.517/18/16/DK.2019 tanggal 03 Mei 2019.


: Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang No. AL.502/5/05/UPP.SATUI-19 tanggal 6 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Satui, yang dengan ini menyatakan bahwa (i) kapal telah memenuhi persyaratan yang berkaitan dengan instalasi

111

radio;dan (ii) fungsi instalasi radio yang digunakan pada sarana penyelamatan diri memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan dan sertifikat ini berlaku sampai dengan tanggal 13 Maret 2020.


: Surat Izin Stasiun Radio Kapal Laut No. 327/L/SDPPI/2019 tanggal 28 April 2019 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, yang dengan ini menyatakan memberikan izin kapal Farel 14 untuk instalasi penggunaan perangkat radio dan berlaku sampai dengan 27 April 2024.


: Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran Dari Kapal No. AL.601/235/8/DK/2019 tanggal 29 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Subdirektorat Pencegahan Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal dan Perlindungan Lingkungan di Perairan, yang dengan ini menyatakan kapal telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Pasal 57 Peraturan Menteri Perhubungan No. 29 Tahun 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dan berlaku sampai dengan tanggal 19 Februari 2022.


: Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang No. AL.501/10/14/UPP.SATUI-19 tanggal 6 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Satui, yang dengan ini menunjukan bahwa kondisi bangunan, permesinan dan perlengkapan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan berlaku sampai dengan tanggal 13 Maret 2020.


: Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang No. AL.501/10/15/UPP.SATUI-19 tanggal 6 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Satui, yang dengan ini menyatakan bahwa kapal telah memenuhi (i) konversi berkaitan dengan system dan sarana keselamatan kebakaran serta bagan pengendali kebakaran; (ii) sarana dan perlengkapan penyelamatan diri dari sekoci penolong, rakit penolong dan sekoci penyelamatan; (iii) kapal dilengkapi dengan sarana pelambar tali dan instalasi radio yang digunakan pada sarana penyelamatan diri sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan dan berlaku sampai dengan tanggal 13 Maret 2020.


: Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip No. AL.601/235/9/DK/2019 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut Direktur Perkapalan dan Kepelautan U.B. Kepala Subdirektorat Pencegahan Pencemaran dan Perlindungan Lingkungan di Perairan A.N Menteri Perhubungan, menerangkan bahwa kapal telah diperiksa sesuai Pasal 44 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim dan hasil pemeriksaan menunjukkan Sistem Anti Teritip pada kapal tersebut telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan. Sertifikat dinyatakan berlaku sampai dengan tanggal 13 Maret 2021.



112



Surat Laut : Surat Laut No.AL.520/37/11/DK/2019 tanggal 18 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut Direktur Perkapalan dan Kepelautan u.b. Kepala Subdit Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal, yang menyatakan Farel 14 memenuhi syarat sebagai Kapal Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berhak berlayar dengan mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan kapal dan telah didaftarkan dalam register Surat Laut No. 1252, No Halaman 2652 dan Buku Register XLIV.


: Sertifikat Klasifikasi Sementera dengan No. 00583-BM/AI.S/2019 untuk kapal Farel 14 yang dikeluarkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia, dengan ini telah diperiksa oleh Surveyor Biro Klasifikasi Indonesia serta diusulakn diberi kelas Biro Klasifikasi Indonesia dan sertifikat sementara ini dinyatakan berlaku sampai dengan Sertifikat Kklasifikasi asli dikeluarkan oleh kantor pusat serta paling akhir sampai 29 April 2020.


: Sertifikat Garis Muat Internasional Sementara dengan No. 00583-BM/D1.S/2019-PERP.II untuk kapal Farel 14, yang dikeluarkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia, dengan ini menyatakan bahwa kapal telah diperiksa dan bahwa lambung timbul telah ditetapkan dan garis-garis muat telah sesuai dengan Kovensi Internasional tentang Garis Muat 1966 dan sertifikat sementara ini dinyatakan berlaku sampai dengan Sertifikat Klasifikasi asli dikeluarkan oleh kantor pusat serta paling akhir sampai 29 April 2020.




: Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang No. AL.501/2/10/UPP.SATUI-20 tanggal 07 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Satui, yang dengan ini menyatakan bahwa (i) kapal telah memenuhi persyaratan yang berkaitan dengan instalasi radio;dan (ii) fungsi instalasi radio yang digunakan pada sarana penyelamatan diri memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan dan sertifikat ini berlaku sampai dengan tanggal 09 April 2020.




: Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran Dari Kapal No. PK.401/1/07/UPP.SATUI-19 tanggal 04 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Satui, yang dengan ini menyatakan kapal telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Pasal 57 Peraturan Menteri Perhubungan No. 29 Tahun 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dan berlaku sampai dengan tanggal 09 Januari 2020. **

113


: Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang No. AL.501/2/05/UPP.SATUI-20 tanggal 07 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Satui, yang dengan ini menunjukan bahwa kondisi bangunan, permesinan dan perlengkapan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan berlaku sampai dengan tanggal 09 April 2020.


: Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang No. AL.501/2/06/UPP.SATUI-20 tanggal 07 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Satui, yang dengan ini menyatakan bahwa kapal telah memenuhi (i) konversi berkaitan dengan system dan sarana keselamatan kebakaran serta bagan pengendali kebakaran; (ii) sarana dan perlengkapan penyelamatan diri dari sekoci penolong, rakit penolong dan sekoci penyelamatan; (iii) kapal dilengkapi dengan sarana pelambar tali dan instalasi radio yang digunakan pada sarana penyelamatan diri sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan dan berlaku sampai dengan tanggal 09 April 2020.







Surat Laut : Surat Laut No.AL.520/46/5/DK/2019 tanggal 12 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut Direktur Perkapalan dan Kepelautan u.b. Kepala Subdit Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal, yang menyatakan Farel 15 memenuhi syarat sebagai Kapal Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berhak berlayar dengan mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan kapal dan telah didaftarkan dalam register Surat Laut No. 1344, No Halaman 2740 dan Buku Register XLV.


: Sertifikat Klasifikasi Sementera dengan No. 00762-BM/AI.S/2019 untuk kapal Farel 15 yang dikeluarkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia, dengan ini telah diperiksa oleh Surveyor Biro Klasifikasi Indonesia serta diusulakn diberi kelas Biro Klasifikasi Indonesia dan sertifikat sementara ini dinyatakan berlaku sampai dengan Sertifikat Kklasifikasi asli dikeluarkan oleh kantor pusat serta paling akhir sampai 26 Mei 2020.

114


: Sertifikat Garis Muat Internasional Sementara dengan No. 00666-BM/DI.S/2019-Perp II untuk kapal Farel 15, yang dikeluarkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia, dengan ini menyatakan bahwa kapal telah diperiksa dan bahwa lambung timbul telah ditetapkan dan garis-garis muat telah sesuai dengan Kovensi Internasional tentang Garis Muat 1966 dan sertifikat sementara ini dinyatakan berlaku sampai dengan Sertifikat Klasifikasi asli dikeluarkan oleh kantor pusat serta paling akhir sampai 13 April 2020.




: Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang No. AL.502/5/15/UPP.SATUI-19 tanggal 31 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Satui, yang dengan ini menyatakan bahwa (i) kapal telah memenuhi persyaratan yang berkaitan dengan instalasi radio;dan (ii) fungsi instalasi radio yang digunakan pada sarana penyelamatan diri memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan dan sertifikat ini berlaku sampai dengan tanggal 03 April 2020.


: Surat Izin Stasiun Radio Kapal Laut No. 487/L/SDPPI/2019 tanggal 28 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, yang dengan ini menyatakan memberikan izin kapal Farel 15 untuk instalasi penggunaan perangkat radio dan berlaku sampai dengan tanggal 27 Mei 2024.


: Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran Dari Kapal No. AL.601/320/8/DK/2019 tanggal 19 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Subdirektorat Pencegahan Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal dan Perlindungan Lingkungan di Perairan, yang dengan ini menyatakan kapal telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Pasal 57 Peraturan Menteri Perhubungan No. 29 Tahun 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dan berlaku sampai dengan tanggal 26 Maret 2022.


: Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang No. AL.501/12/18/UPP.SATUI-19 tanggal 31 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Satui, yang dengan ini menunjukan bahwa kondisi bangunan, permesinan dan perlengkapan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan berlaku sampai dengan tanggal 03 April 2020.


: Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang No. AL.501/12/19/UPP.SATUI-19 tanggal 31 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Satui, yang dengan ini menyatakan bahwa kapal telah memenuhi (i) konversi berkaitan dengan system dan sarana keselamatan kebakaran serta bagan pengendali kebakaran; (ii) sarana dan perlengkapan penyelamatan diri dari sekoci penolong, rakit penolong dan sekoci penyelamatan; (iii) kapal dilengkapi dengan sarana pelambar tali dan instalasi radio yang digunakan pada sarana penyelamatan diri sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan dan berlaku sampai dengan tanggal 03 April 2020.

115





Keterangan 1. Bahwa sehubungan dengan izin-izin kapal yang telah habis masa berlakunya antara lain yaitu i)

Sertifikat Keselamatan Kontruksi Kapal, ii) Sertifikat Nasional Anti Teritip, iii) Sertifikat Garis Muat International, iv) Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal pada Trayek, v) Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang, vi) Sertifikat Pencegahan Pencemaran Dari Kapal dan vii) Izin Stasiun Radio Kapal Laut, saat ini Perseroan sedang dalam proses perpanjangan atas izin-izin yang sudah habis jangka waktunya sesuai dengan didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 06 Februari 2020.

2. Bahwa berdasarkan peraturan perudang-undangan di bidang pelayaran dinyatakan bahwa kapal yang tidak dapat menunjukan kelangkapan dokumen atau surat kapal sehingga tidak memenuhi kelaiklautan kapal dapat dikenakan sanksi antara lain berupa tidak diberikannya Surat Persetujuan Berlayar

Catatan ** bahwa sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan masih sedang dalam proses

perpanjangan atas izin i) Sertifikat Keselamatan Kontruksi Kapal, ii) Sertifikat Nasional Anti Teritip, iii) Sertifikat Garis Muat International, iv) Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal pada Trayek, v) Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang, vi) Sertifikat Pencegahan Pencemaran Dari Kapal dan vii) Izin Stasiun Radio Kapal Laut

*** bahwa sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Farel 01, Farel 02, Baleno 01 dan Baleno 02, sedang dalam proses perawatan (dokking).

• Kapal Landing Craft Tank

1. Nama Kapal : Bintang Indah Bersama


: Sertifikat Garis Muat Kapal Sementara dengan No. AL.509/1/02/UPP.SATUI-2019 untuk kapal Landing Craf Tank, yang dikeluarkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia, dengan ini menyatakan bahwa kapal telah diperiksa dan bahwa lambung timbul telah ditetapkan dan garis-garis muat telah sesuai dengan Kovensi Internasional tentang Garis Muat 1966 dan sertifikat sementara ini dinyatakan berlaku sampai dengan Sertifikat Kklasifikasi asli dikeluarkan oleh kantor pusat serta paling akhir sampai 27 Februari 2020.

116


: Surat Ukur Internasional (1969) No.3873/IIa, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Kabid Status Kapal & Sertifikasi Kapal, dengan ini tonase kapal telah ditentukan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Konversi Internasional Tentang Pengukuran Kapal 1969 dengan No. Pengesahan: PK.202/D.1/11/DK-18 tanggal 17 Juli 2018.


: Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang No. AL.502/4/18/UPP.SATUI-19 tanggal 22 November 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Satui, yang dengan ini menyatakan bahwa (i) kapal telah memenuhi persyaratan yang berkaitan dengan instalasi radio;dan (ii) fungsi instalasi radio yang digunakan pada sarana penyelamatan diri memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan dan sertifikat ini berlaku sampai dengan tanggal 27 Februari 2020.


: Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran Dari Kapal No. AL.601/2/03/UPP.SATUI-19 tanggal 22 November 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Satui, yang dengan ini menyatakan kapal telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Pasal 57 Peraturan Menteri Perhubungan No. 29 Tahun 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dan berlaku sampai dengan tanggal 27 Februari 2020.


: Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang No. AL.501/9/16/UPP.SATUI-19 tanggal 22 November 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Satui, yang dengan ini menunjukan bahwa kondisi bangunan, permesinan dan perlengkapan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan berlaku sampai dengan tanggal 27 Februari 2020.


: Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang No. AL.501/9/17/UPP.SATUI-19 tanggal 22 November 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Satui, yang dengan ini menyatakan bahwa kapal telah memenuhi (i) konversi berkaitan dengan system dan sarana keselamatan kebakaran serta bagan pengendali kebakaran; (ii) sarana dan perlengkapan penyelamatan diri dari sekoci penolong, rakit penolong dan sekoci penyelamatan; (iii) kapal dilengkapi dengan sarana pelambar tali dan instalasi radio yang digunakan pada sarana penyelamatan diri sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan dan berlaku sampai dengan tanggal 27 Februari 2020.

• Kapal Speedboat

1. Surat PAS KECIL : Surat Pas Kecil Nomor: AL.520/225/20/KSOP.KBBL-19 tanggal 30 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Kotabaru-Batulicin, yang dengan ini menyatakan bahwa speed boat: - Nama Kapal : BNM - Tanda Pas Kecil : KLS 2 - Tonase Kotor : 3 GT

117

- Tonase Bersih : 1 NT - Ukuran : 7,10 x 2,00 x 1,20 (m) - Pengerak Utama : Mesin - Merek : Yamaha 200 HP BETX 4 TAK - Tahun Pembuatan : 2019 Telah didaftarkan dalam Register Pas Kecil di KSOP Kelas III Kotabaru-Batulicin dengan nomor KLS 2 No. 56 dan oleh karenanya itu berhak berlayar dengan mengibarkan bendara Indonesia sebagai bendera kebangsaan kapal dan Surat Pas Kecil berlaku sampai dengan tanggal 29 April 2020.

VII. KEANGGOTAAN ASOSIASI

Sertifikat Keanggotaan Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia, yang mana Perseroan terdaftar sebagai anggota INSA sejak tahun 2013 dengan Nomor: 1940/INSA/IX/2013 dan sertifikat berlaku sampai dengan tanggal 01 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020. F. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Nomor : 05 tanggal 2 Desember 2019 jo Akta No. 132 tanggal 14 Oktober 2019, yang dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H. M.Hum M.Kn, Notaris di Jakarta Barat, susunan Direksi dan Komisaris Perseroan, sebagai berikut: DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Sarman Simanjorang

Komisaris : Muhammad Bahruddin

Komisaris Independen : Sumarwoto

DIREKSI Direktur Utama : Wisnu Wahyudin Pettalolo

Direktur : Yuliana

Berdasarkan Akta No. 05 tanggal 2 Desember 2019, jabatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan 3 (tiga) tahun sejak tanggal 2 Desember 2019 sampai dengan 2 Desember 2022.

118

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan: Dewan Komisaris

Sarman Simanjorang – Komisaris Utama Komisaris Utama, 54 tahun, Warga Negara Indonesia. Pendidikan formal terakhir S2 Administrasi Publik, Institut Ilmu Administrasi Mandala Indonesia (STIAMI), Jakarta. Lulus tahun 2010.

Lahir di Sumbul, 14 Juni 1965. Mulai menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak Desember 2019 – sekarang.

Beberapa jabatan penting yang pernah diduduki diantaranya:

2017 – sekarang : Presiden Komisaris, PT Delta Djakarta Tbk

2000 – sekarang : Komisaris Utama, CV Pemuda Mandiri

1996 - sekarang : Direktur Utama, PT Walhesa Abadi Perkasa

Muhammad Bahruddin - Komisaris Komisaris, 41 tahun, Warga Negara Indonesia. Pendidikan formal terakhir S1 Ilmu Administrasi Niaga, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjary, Banjarmasin. Lulus tahun 2013.

Lahir di Batulicin, 8 Juni 1978. Mulai menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak Desember 2019 – sekarang.


Oktober 2019 – Desember 2019 : Komisaris Utama, PT Batulicin Nusantara Maritim Tbk

2015 – Oktober 2019 : Direktur, PT Batulicin Nusantara Maritim

Sumarwoto – Komisaris Independen Komisaris Independen, 72 tahun, Warga Negara Indonesia. Pendidikan formal terakhir S1 Teknik Tambang, Institut Teknologi, Bandung. Lulus tahun 1974.

Lahir di Trenggalek, 1 Mei 1947. Mulai menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak Oktober 2019 – sekarang.


2006 – 2009 : CEO, PT Arutmin Indonesia 2005 – 2006 : GM General Affair, PT Arutmin Indonesia

119

1999– 2005 : Regional Mine Manager, PT Arutmin Indonesia 1995 – 1998 : Operation Manager, PT Arutmin Indonesia 1992 – 1995 : Production Superintendent, PT Arutmin

Indonesia 1991 – 1992 : Mine Superintendent, PT Arutmin Indonesia 1991 : Ass Mine Superintendent, PT Arutmin Indonesia 1990 – 1991 : Sr. Mine Engineer, PT Arutmin Indonesia 1989 – 1990 : Asst. Managing Director,PT Bukit Baiduri Ent

Coal 1986 – 1989 : Engineering Manager, PT Bukit Baiduri Ent Coal 1983 – 1986 : Mine Planning Engineer, PT Bukit Baiduri Ent

Coal 1980 – 1983 : Mine Plan Engineer, PT Int. Nickel Indonesia 1975 – 1980 : Asst. Planning Engineer, PT Int. Nickel Indonesia 1974 – 1975 : Asst. Quarry Engineer, PT Indocemen

Direksi

Wisnu Wahyudin Pettalolo – Direktur Utama Direktur Utama, 49 tahun, Warga Negara Indonesia. Pendidikan formal terakhir MM Human Resources, Universitas WR Supratman, Surabaya. Lulus tahun 2012. Lahir di Jakarta, 16 Maret 1970. Menjabat Sebagai Direktur Utama Perseroan sejak Oktober 2019 – sekarang. Beberapa jabatan penting yang pernah diduduki diantaranya:

2016 – sekarang : Komisaris, PT Integra Putra Mandiri 2013 – sekarang : Komisaris, PT Nusantara Adara 2012 – 2016 : Direktur, PT Marus Indonesia 2011 – 2014 : Direktur Utama, PT Pelayaran Sanditia Perkasa

Maritim 2011 – 2014 : Direktur Utama, PT Mutiara Tanjung Lestari 2010 – 2013 : Direktur, PT Prima Sahaja 2008 – 2011 : Komisaris, PT Bangun Buana Cipta Dinamika 2007 – 2011 : Komisaris Utama, PT Berdikari Mandala Pratama 2002 – 2007 : Komisaris, PT Kaltim Persada 1996 – 2003 : Direktur Utama, Sulawesi Agromalindo Lestari 1992 – 1998 : Direktur, PT Mapalus Manggala Konsultan

120

Yuliana – Direktur (dan Sekretaris Perusahaan/Corporate Secretary) Direktur , 48 tahun, Warga Negara Indonesia. Pendidikan formal terakhir Master of Accounting, Taxes Concentration, Universitas Mercu Buana, Jakarta. Lulus tahun 2019.

Lahir di Bengkulu, 15 Juli 1971. Mulai menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak Oktober 2019 – sekarang.


2017 – sekarang : Direktur, PT Citra Berdikari Bersama

2016 – sekarang : CFO, PT Batulicin Enam Sembilan

2008 – 2016 : Tax Manager, PT VS Technology Indonesia

Tidak ada hubungan kekeluargaan pada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Perseroan. Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan, pemasok, dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan. Pembentukan dan pengaturan Dewan Komisaris dan Direksi telah mengacu dan sesuai dengan Peraturan POJK No.33/2014. Tidak terdapat kepentingan lain kepentingan lain yang bersifat material di luar kapasitasnya sebagai anggota Direksi terkait Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas atau pencatatannya di Bursa Efek. Dalam hal pengurusan dan pengawasan yang dilakukan oleh Anggota Direksi dan Komisaris, tidak terdapat hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi demi kepentingan Perseroan. G. TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) Penerapan Tata Kelola Perseroan dengan standar yang terbaik merupakan komitmen dari seluruh Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan. Penerapan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi dan kewajaran telah dimasukkan ke dalam nilai dan visi dan misi Perseroan. Dalam menerapkan Tata Kelola Perseroan, Perseroan telah memiliki 1 (satu) Komisaris Independen, Sekretaris Perseroan, Komite Audit, serta Unit Audit Internal. Fungsi Unit Audit Internal akan melakukan penelaahan dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai persiapan pelaporan keuangan dan keterbukaan informasi, sistem untuk pengendalian internal dan sistem untuk manajemen risiko.

121

Dewan Komisaris Dewan Komisaris sesuai dengan POJK No. 33/2014, sejak pengangkatan Dewan Komisaris sesuai dengan Akta No. 54/2019, Dewan Komisaris telah melakukan: 1. Pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan, pengurusan, jalannya

pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberi nasihat kepada Direksi.

2. Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

- Prosedur Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris melakukan : 1. Perhitungan besarnya remunerasi Komisaris dan Direksi, dengan mempertimbangkan tugas,

tanggung jawab dan wewenang anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang sesuai dengan kinerja Perseroan.

2. Besarnya remunerasi Komisaris dan Direksi ditetapkan dalam RUPS.

Berdasarkan RUPS Perseroan jumlah kompensasi dibayarkan kepada Direksi per tanggal, 31 Desember 2016 sebesar Rp 250.400.000,-, 2017 sebesar Rp 264.600.000,-, 2018 sebesar Rp 3.564.388.404,- dan 31 Agustus 2019 sebesar Rp 3.742.607.824,-.

- Frekuensi Rapat Dan Tingkat Kehadiran Dewan Komisaris Sejak pengangkatan, Dewan Komisaris Perseroan belum melakukan rapat, tetapi Dewan Komisaris berencana akan melakukan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan sesuai dengan POJK No. 33/2014.

Perseroan dan Dewan Komisaris tidak memiliki kontrak terkait dengan imbalan kerja setelah masa kerja berakhir. Direksi Direksi sesuai dengan POJK No. 33/2014, sejak pengangkatan Direksi sesuai dengan Akta No.54/2019 tanggung jawab Direksi adalah sebagai berikut: 1. Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai

anggaran dasar. 2. Wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan

perundang undangan dan anggaran dasar Perseroan. 3. Wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan

kehati-hatian. 4. Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku. Frekuensi Rapat Direksi Sejak pengangkatan, Direksi belum melakukan rapat, tetapi Direksi berencana akan melakukan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan sesuai dengan POJK No. 33/2014.

122

Untuk kedepannya, Direksi akan terus melaksanakan dan mengembangkan tugas-tugasnya selaku organ pengurus Perseroan sesuai dengan tercantum diatas dan dengan tetap memperhatikan ketentuan UUPT, POJK No. 33/2014 dan peraturan-peraturan terkait lainnya. Selama tahun 2019, dalam rangka peningkatan kompetensi Direksi, Perseroan akan mengikutsertakan Direksi dalam seminar/workshop yang diadakan oleh berbagai institusi yang kompeten termasuk di antaranya yang diadakan oleh OJK maupun Bursa Efek. Perseroan dan Direksi tidak memiliki kontrak terkait dengan imbalan kerja setelah masa kerja berakhir. Sekretaris Perseroan Dalam rangka memenuhi ketentuan POJK No. 35/2014, Perseroan telah mengeluarkan Surat Keputusan Direksi No. 014/BNM-JKT/X/2019 tanggal 25 Oktober 2019 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary), dimana Perseroan telah menunjuk Yuliana untuk melaksanakan fungsi Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary), saat ini Yuliana menjabat sebagai Direktur Perseroan. Riwayat hidup dan kerja sekretaris Perusahaan dapat dilihat pada halaman 120 di Bab VIII. Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perseroan sebagai berikut: 1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar

Modal; 2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan

peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; 3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola Perseroan yang meliputi :

- keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web Perseroan;

- penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu;penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS; - penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan - pelaksanaan program orientasi terhadap Perseroan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

4. Sebagai penghubung atau contact person antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, OJK, dan pemangku kepentingan lainnya.

Alamat Sekretaris Perusahaan

: Jalan Pelabuhan Ferry RT 05 RW 01 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan

No. Telephone : 0518 - 71869

Alamat E-mail : [email protected]

Sampai saat ini belum ada program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Corporate Secretary, kedepannya Perseroan berencana untuk mengikuti training dan pelatihan baik yang diselenggarakan secara internal, maupun oleh eksternal. Komite Audit Perseroan telah membentuk tim komite audit yang selalu memantau segala potensi risiko yang akan timbul dari bisnis yang dijalankan oleh Perseroan.

123

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 013A/PS/BNM-JKT/X/2019 yang berlaku efektif sejak tanggal 25 Oktober 2019, Perseroan telah membentuk Komite Audit dengan masa jabatan Komite Audit adalah sama dengan Dewan Komisaris, yaitu 3 (tiga) tahun sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang kelima, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk dapat memberhentikannya sewaktu-waktu. Susunan anggota Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua : Sumarwoto Usia : 72 tahun Kewarganegaraan : Indonesia

Pengalaman Kerja Sumarwoto dapat dilihat pada halaman 118 di Bab VIII.

Anggota : Arifin Mangasi Sibarani

Usia : 52

Kewarganegaraan : Indonesia

Pengalaman kerja : Oktober 2019 - sekarang

2016 – sekarang

:

:

Komite Audit, PT Batulicin Nusantara Maritim

Internal Auditor, PT Majapahit Inti Corpora Tbk

Anggota : David

Usia : 33

Kewarganegaraan : Indonesia

Pengalaman kerja : Oktober 2019 - sekarang

: Komite Audit, PT Batulicin Nusantara Maritim

2015 – 2018 : Tax Manager, PT Sentosa Harum Merdeka

Perseroan telah memenuhiketentuan dalam POJK No. 55/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit Tugas, wewenang dan tanggung jawab Komite Audit sebagaimana telah dituangkan dalam Piagam Komite Audit Perseroan, Lampiran Keputusan di Luar Rapat Dewan Komisaris No.013A/BNM-JKT/X/2019 yang berlaku efektif sejak tanggal 25 Oktober 2019 telah sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab Komite Audit yang mengatur hal-hal sebagai berikut: Tugas dan tanggung jawab Komite Audit : a. melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik

dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;

b. melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;

c. memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;

d. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;

124

e. melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;

f. melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;

g. menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan; h. menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan

kepentingan Perseroan; dan i. menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan. Wewenang Komite Audit: Komite Audit memiliki wewenang yang dibutuhkan agar dapat melaksanakan seluruh tugas dan tanggung jawabnya, antara lain: a. mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya

perusahaan yang diperlukan; b. berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi

audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit; c. melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu

pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan d. melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris. Sejak pengangkatan, Komite Audit belum melakukan rapat, tetapi Komite Audit berencana akan melakukan rapat paling sedikit sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan POJK No. 55/2015. Pada tanggal 25 Oktober 2019, Perseroan membentuk Komite Audit sehingga saat ini belum terdapat laporan singkat pelaksanaan tugas Komite Audit Perseroan. Unit Audit Internal Perseroan telah membentuk unit audit internal yang selalu memantau segala potensi risiko yang akan timbul dari bisnis yang dijalankan oleh Perseroan. Sesuai dengan POJK No. 56/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 012/BNM-JKT/X/2019 tertanggal 25 Oktober 2019 sebagaimana termaksud dalam Surat Penunjukan tersebut, Direktur Utama Perseroan atas persetujuan Dewan Komisaris Perseroan mengangkat Budhiman sebagai Kepala Unit Audit Internal efektif mulai tanggal 25 Oktober 2019. Budhiman merupakan Warga Negara Indonesia, 48 tahun yang memiliki latar belakang pendidikan S2 Manajemen Keuangan, STIE IPWI, Jakarta. Berikut adalah pengalaman kerja dari Budhiman :

Oktober 2019 - sekarang : Kepala Unit Audit Internal, PT Batulicin Nusantara Maritim Tbk 2018 – September 2019 : Manajer Perijinan, PT Batulicin Enam Sembilan

Piagam audit internal Perseroan telah disusun sesuai dengan Pasal 9 POJK No. 56/2015 tanggal 29 Desember 2015 mengenai pembentukan dan pedoman penyusunan piagam audit internal.

125

Tugas dan tanggung jawab Audit Internal paling kurang meliputi: a. Menyusun dan melaksanakan rencana audit internal tahunan; b. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai

dengan kebijakan Perseroan; c. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi,

operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya; d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua

tingkat manajemen; e. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan

Komisaris; f. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan; g. Bekerjasama dengan Komite Audit; h. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan i. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan. j. Laporan Kuartalan akan disampaikan kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris mengenai hasil

kegiatan audit, efektifitas proses manajemen risiko, dan status penyelesaian rencana audit yang telah disetujui.

Wewenang Unit Audit Internal: a. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perseroanterkait dengan tugas dan fungsinya; b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit

serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; c. Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite

Audit; dan d. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal. Dalam pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik, Unit Audit Internal mempunyai peran penting dalam melakukan Penilaian terhadap kecukupan pengendalian internal, kepatuhan terhadap peraturan, dengan demikian pengendalian internal menjadi bagian yang terintegrasi dalam sistem dan prosedur pada setiap kegiatan di unit kerja sehingga setiap penyimpangan dapat diketahui secara dini sehingga dapat dilakukan langkah perbaikan oleh unit kerja yang bersangkutan. Unit Audit Internal senantiasa melakukan pengawasan internal dengan melakukan pendekatan sistematis agar penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik dapat berjalan sesuai secara baik dan benar. Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan telah memiliki Komite Remunerasi dan Nominasidan pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan telah sesuai dengan POJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik. Adapun susunan anggota Komite Remunerasi dan NominasiPerseroan adalah sebagai berikut:

Ketua : Sumarwoto Usia : 72 tahun Kewarganegaraan : Indonesia

Pengalaman Kerja Sumarwoto dapat dilihat pada halaman 118 di Bab VIII.

126

Anggota : Muhammad Bahruddin Usia : 41 tahun Kewarganegaraan : Indonesia

Pengalaman Kerja Muhammad Bahruddin dapat dilihat pada halaman 118 di Bab VIII. Anggota : Vera Rita John Usia : 48 tahun Kewarganegaraan : Indonesia

Pengalaman Kerja : Oktober 2019 - Sekarang : Komite Nominasi dan Remunerasi, PT Batulicin Nusantara Maritim Tbk

1995 - 2017 : Chief of Training and Development Corporate, Panasia Group

Komite Nominasi dan Remunerasi bertugas dan bertanggung jawab untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris hal-hal sebagai berikut: Terkait Fungsi Nominasi a. Menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penentuan:

i. Komposisi jabatan anggota Direksi, Dewan Komisaris, Komite Komisaris dan Pejabat Eksekutif; ii. Kebijakan dan kriteria yang diperlukan dalam proses Nominasi;

iii. Kebijakan evaluasi anggota Direksi, Dewan Komisaris, Komite Komitedibawah Dewan Komisaris; dan

iv. Program pengembangan kemampuan anggota Direksi, Dewan Komisaris, Komite Komite dibawah Dewan Komisaris.

b. Memberikan usulan mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS Perseroan;

c. Menentukan kriteria untuk diimplementasikan dalam mengidentifikasi para calon, memeriksa dan menyetujui calon anggota Direksi, Dewan Komisaris, Komite Komisaris dan Pejabat Eksekutif, dan dalam melakukan hal tersebut Komite akan menerapkan prinsip bahwa setiap calon mampu dan layak untuk jabatan kedudukan yang bersangkutan dan merupakan calon yang memenuhi syarat untuk posisi atau kedudukan tersebut dengan pengalaman, kemampuan dan faktor-faktor relevan lainnya; dan

d. Menjalankan prosedur nominasi bagi anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi ataupun Komite Komisaris dan Pejabat Eksekutif sebagaimana disebut di atas.

Terkait Fungsi Remunerasi a. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi serta evaluasi terhadap kesesuaian dengan

pelaksanaan kebijakan remunerasi dari waktu ke waktu; b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai struktur, kebijakan dan besaran

remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan dalam RUPS Perseroan; c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kerangka kebijakan rmunerasi bagi

Komite Komisaris, Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan yang sebelumnya telah disetujui oleh Direksi. Rekomendasi tersebut (jika ada) selanjutnya akan disampaikan oleh Dewan Komisaris kepada Direksi;

127

d. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan Komite Komisaris berdasarkan kriteria yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;

e. Komite wajib menjalankan prosedur remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi, Komite Komisaris dan Pejabat Eksekutif sebagai berikut:

i. Menyusun struktur remunerasi berupa gaji, honorarium, insentif dan tunjangan yang bersifat tetap dan variabel;

ii. Menyusun kebijakan atas struktur remunerasi; dan iii. Menyusun besaran atas struktur remunerasi.

f. Struktur, kebijakan, dan besaran remunerasi harus memiliki kelayakan, kepatutan, serta tolok ukur yang wajar dengan mempertimbangkan:

i. Remunerasi yang berlaku dalam sektor industri kegiatan usaha Perseroan dari waktu ke waktu; ii. Kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban keuangan Perseroan;

iii. Prestasi kerja individual anggota Dewan Komisaris, Direksi, Komite Komisaris dan/atau Pejabat Eksekutif;

iv. Kinerja, tugas, tanggung jawab dan wewenang anggota Dewan Komisaris, Direksi, Komite Komisaris dan/atau Pejabat Eksekutif;

v. Tujuan dan pencapaian kinerja jangka pendek atau panjang yang sesuai dengan strategi Perseroan; dan

vi. Keseimbangan tunjangan yang bersifat tetap dan variatif dengan memperhatikan kelayakan dan keseluruhan remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi, Komite Komisaris dan/atau Pejabat Eksekutif.

g. Komite dapat mempertimbangkan masukan dari anggota Direksi maupun Dewan Komisaris lainnya terait kebijakan yang akan direkomendasikan;

h. Struktur, kebijakan dan besaran Remuenrasi harus dievaluasi oleh Komite minimal 1 kali dalam setahun; dan

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Dewan komisaris yang berkaitan dengan remunerasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Wewenang Komite Manajemen dan Risiko meliputi: a. Komite mempunyai wewenang mengakses dokumen, data, dan informasi perusahaan tentang

karyawan, dana, aset, dan sumber daya Perseroan yang diperlukan berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.

b. Apabila diperlukan Komite dapat melibatkan tenaga ahli dan/atau konsultan/pihak independen di luar anggota Komite yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya, atas biaya Perseroan dengan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris.

c. Jika diperlukan, dalam melaksanakan tugasnya, Komite dapat membentuk suatu tim yang bersifat ad-hoc, dengan kriteria dan periode penugasannya disesuaikan dengan kebutuhan dan jenis pekerjaannya.

d. Komite mempunyai wewenang untuk berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya.

e. Komite melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris. H. MANAJEMEN RISIKO Untuk mengelola dan meminimalkan risiko, Perseroan melakukan kegiatan operasionalnya berdasarkan Good Corporate Governance. Untuk keperluan tersebut Perseroan telah menujuk Sekretaris Korporasi serta Komisaris Independen, Direktur Independen dan membentuk Unit Audit Internal. Penerapan Good Corporate Governance juga dimaksudkan dalam rangka mendukung pelaksanaan visi dan misi Perseroan,

128

pedoman perilaku, rencana usaha, perencanaan keuangan (budgeting), pengawasan kerja Dewan Komisaris dan Direksi, sistem manajemen risiko, keterbukaan, pengungkapan (disclosure) dan benturan kepentingan. Dalam menjalankan usahanya, Perseroan dihadapkan dengan berbagai macam risiko yang dijelaskan dalam Prospektus ini. Untuk meminimalkan risiko-risiko yang disebutkan tersebut, maka Perseroan melakukan manajemen risiko antara lain: o RISIKO UTAMA

Risiko Tidak Diperpanjangnya Kontrak Usaha Perseroan akan berusaha meningkatkan jangka waktu kontrak usaha agar kepastian usaha dapat terjaga. Selain itu Perseroan juga menjaga hubungan baik dengan pelanggan untuk menjaga pelanggan tetap memperpanjang kontrak dengan Perseroan.

o RISIKO USAHA

1. Risiko atas Kerusakan Armada dan Peningkatan Biaya Pemeliharaan.

Perseroan selalu melakukan perawatan terhadap armada kapal yang dimiliki. Selain itu saat ini armada Perseroan memiliki umur yang masih muda sehingga beban perawatan tidak sebesar armada kapal dengan umur yang lebih tua.

2. Risiko Cuaca buruk dan Kecelakaan. Perseroan selalu melakukan update prakiraan cuaca dari BMKG. Selain itu sebelum melakukan kegiatan operasional, dilakukan pengecekan terhadap keadaan cuaca dan tingkat ketinggian air untuk menghindari kendala yang mungkin terjadi akibat perubahan cuaca dan tinggi air.

3. Risiko Persaingan Usaha. Perseroan berusaha memberikan pelayanan terbaik dengan harga yang kompetitif. Hal ini dengan tujuan agar Perseroan dapat terus berkompetisi dengan baik.

4. Risiko Kelangkaan Pasokan Bahan Bakar. Perseroan memiliki hubungan yang baik dengan pemasok untuk memastikan pasokan bahan bakar untuk Perseroan tidak mengalami hambatan.

5. Risiko Perubahan Peraturan Pemerintah. Perseroan akan selalu mencermati perubahan peraturan dan kebijakan yang terjadi dan akan berusaha mengikuti perubahan yang ada.

6. Kegagalan Perseroan Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Dalam Industrinya. Perseroan akan selalu memperhatiakn peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam industri dan memastikan Perseroan memenuhi seluruh peraturan tersebut.

7. Perubahan Teknologi dan Keberhasilan Penerapan Teknologi. Perseroan akan mencermati perubahan teknologi dan keberhasilan akan penerapan teknologi baru yang terjadi di industri.

129

8. Risiko Perizinan. Perseroan akan memperpanjang izin sebelum masa berlakunya habis. Selain itu Perseroan juga melakukan pengawasan dan pengecekan terhadap izin-izin yang Perseroan miliki dan memiliki masa berlaku.

o RISIKO UMUM

1. Risiko Kondisi Sosial, Politik dan Perekonomian Indonesia.

Perseroan akan selalu mencermati perubahan kondisi sosial, politik dan perekonomian Indonesia. Apabila terjadi perubahan yang signifikan dan berpengaruh terhadap kegiatan operasional Perseroan, maka Perseroan akan melakukan langkah-langkah yang dianggap perlu untuk menyesuaikan dengan perubahan yang ada.

2. Risiko Tuntutan dan Gugatan Hukum. Perseroan memiliki sumber daya manusia yang mengurusi kontrak dan ijin usaha Perseroan. Selain itu Perseroan juga menggunakan jasa konsultan hukum untuk melakukan penelaahan terhadap kontrak-kontrak yang akan dan sedang dijalankan oleh Perseroan.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Corporate Social Responsibility)

Perseroan berupaya sebaik mungkin untuk menerapkan best practice Good Corporate Governance (GCG) secara konsisten dan berkesinambungan dalam kegiatan usahanya untuk menghadapi perubahan lingkungan bisnis dan menciptakanusaha yang berkelanjutan.

Perseroan mengembangkan struktur dan tata kelola yang memperhatikan prinsip-prinsip GCG sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Secara konsisten, Perseroan menerapkan prinsip GCG yaitu, Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi dan Kewajaran dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Transparansi, yakni keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai Perseroan, Perseroan senantiasa memberikan informasi yang benar, akurat dan tepat waktu kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholder). Perseroan meyakini bahwa Perseroan telah melaksanakan prinsip transparansi dengan baik dan tepat dalam menghindari terjadinya benturan kepentingan dengan berbagai pihak.

2. Akuntabilias, yakni kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan Perseroan terlaksana secara efektif. Seluruh organ tata kelola Perseroan memiliki prinsip akuntabilitas dengan kejelasan fungsi, struktur, sistem serta pertanggungjawaban yang sistematis. Hal ini dapat terlihat melalui pengelolaan Perseroan yang memisahkan tugas dan tanggung jawab serta menguraikan secara jelas mengenai fungsi, hak, kewajiban dan wewenang masing-masing organ tata kelola.

3. Responsibilitas, yakni kesesuaian dalam pengelolaan bisnis terhadap peraturan perundang undangan dan prinsip korporasi yang sehat. Bentuk pertanggungjawaban Perseroan dibuktikan dengan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, seperti pembayaran pajak dan pemenuhan perizinan Perseroan.

4. Independensi, yakni pengelolaan Perseroan yang dilakukan secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta prinsip korporasi yang sehat.

130

5. Kewajaran, yakni keadalan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak seluruh pemegang saham berdasarkan korporasi yang sehat.

Adapun program CSR yang telah dilaksanakan oleh Perseroan antara lain: Tahun 2019 :

Gambar 1

Sumbangan Pembangunan Mesjid Mitahul Jannah – Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan I. STRUKTUR ORGANISASI

R U P S

D I R E K S I

Sekretaris Perusahaan

Audit Internal

HRD & GA Operasional Akuntansi - Keuangan

D e w a n K o m I s a r I s

Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Audit

131

J. SUMBER DAYA MANUSIA Sumber Daya Manusia merupakan hal yang vital bagi Perseroan sebagai mitra untuk mencapai keberhasilan setiap usaha dan kegiatannya. Perseroan menyadari bahwa kinerja usaha Perseroan sangat terpengaruh dengan kondisi sumber daya manusia, sehingga kebijakan manajemen sehubungan dengan peran sumber daya manusia antara lain diwujudkan dalam pemenuhan peraturan-peraturan Pemerintah dalam hal ketenagakerjaan juga fasilitas lainnya. Perseroan memberikan fasilitas kepada karyawannya meliputi tunjangan perawatan dan pengobatan kesehatan, upah selama sakit, tunjangan kecelakaan kerja, tunjangan kematian bukan kecelakaan kerja, istirahat mingguan dan harian, cuti hamil, keselamatan kerja dan perlengkapan kerja, pemberian fasilitas Kendaraan Dinas untuk pekerja dengan jabatan tertentu dan Program Pelatihan dan Pengembangan secara internal untuk kebutuhan khusus dan apabila secara internal tidak memadai maka akan diadakan secara eksternal. Sehubungan dengan program asuransi ketenagakerjaan pada PT Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (“BPJS”) Ketenagakerjaan, Perseroan memiliki Sertifikat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Nomor : 1200000012728 tanggal 15 Mei 2012 dan dokumen berupa Wajib Lapor Ketenagakerjaan untuk tenaga kerja di Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (“WLTK”) dengan Nomor : Pendaftaran 560/199/Disnakertrans/BPKWIV/IX/2019 tanggal 26 September 2019, dengan kewajiban Perseroan mendaftar kembali pada tanggal 26 September2020. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS), yang mewajibkan pemberi kerja secara bertahap untuk mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta BPJS sesuai dengan program jaminan, Perseroan telah mengikutkan tenaga kerjanya dalam program jaminan kesehatan di BPJS Kesehatan sebagaimana dibuktikan dengan Kode Badan Usaha Nomor : 03810116. Perseroan memberikan upah minimum sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan saat ini Perseroan tidak memiliki tenaga kerja asing.

Pada Tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memenuhi kewajibannya untuk memiliki Peraturan Perusahaan yang telah memperoleh pengesahan, berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Koperasi dan Usaha Mikro Nomor: KEP.562.2/044/PP/NKTKUM-K3/IX/2019 tanggal 26 September 2019 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan dan berlaku terhitung sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 26 September 2021. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan Perseroan tidak memiliki serikat pekerja, tidak mempekerjakan tenaga kerja asing dan pegawai yang memiliki keahlian khusus, yang apabila pegawai tersebut tidak ada, tidak akan mengganggu kelangsungan kegiatan operasional usaha Perseroan. Berikut komposisi karyawan tetap menurut jenjang pendidikan, jabatan, usia, aktivitas utama, lokasi dan status per 31 Agustus 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

132

Komposisi Karyawan Perseroan Pendidikan

31 Agustus 31 Desember

2019 2018 2017 2016

S3 - - - -

S2 - - - -

S1 6 2 2 2

Diploma 2 10 11 2

SMA 70 38 14 16

SLTP 6 6 2 2

SD 3 3 2 2

Jumlah 87 59 31 24

Jabatan


2019 2018 2017 2016

GM/ Division Head 1 1 1 1

Manager / Department Head

1 - - -

Supervisor / Askep / Koord KTU

1 1 1 1

Staff / Asisten / KTU / Senior Staff

7 3 - -

Non staff 77 54 29 22

Jumlah 87 59 31 24

Usia


2019 2018 2017 2016

18-20 1 1 - -

>50 3 2 1 1

21-30 22 9 2 3

133

31-40 37 28 15 9

41-50 24 19 13 11

Jumlah 87 59 31 24

Aktivitas Utama


2019 2018 2017 2016

BUDGET & CONTROL - - - -

COMMERCIAL - - - -

CORPORATE FINANCE - - - -

CORPORATE LEGAL - - - -

ENGINEERING & DESIGN - - - -

FATT - - - -

HR&GA 1 - - -

INTERNAL AUDIT - - - -

LICENSE & COMMUNITY DEVELOPMENT

- - - -

MGIS - - - -

Information systems & procedures

- - - -

OPERATION 85 59 31 24

PROCUREMENT - - - -

SUSTAINABILITY - - - -

Corporate Secretary - - - -

Business Planning 1 - - -

Jumlah 87 59 31 24

Lokasi


2019 2018 2017 2016

Tanah Bumbu, Banjarmasin 87 59 31 24

Jumlah 87 59 31 24 •

134

Keterangan : - Pada 31 Desember 2016, 2017 dan 2018 serta 31 Agustus 2019, perubahan komposisi karyawan dikarenakan adanya penambahan karyawan dan adanya karyawan keluar/resigned.

K. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN ANTARA PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM

Berikut ini adalah tabel hubungan pengurusan dan pengawasan Perseroan dengan pemegang saham Perseroan: Keterangan :

KU

WKU

=

=

Komisaris Utama

Wakil Komisaris Utama

K = Komisaris KI = Komisaris

Independen

DU = Direktur Utama WDU = Wakil Direktur Utama D = Direktur

Nama/PT BEST BNM

Sarman Simanjorang - KU

Muhammad Bahruddin - K

Sumarwoto - KI

Wisunu Wahyuddin Pettalolo

- DU

Yuliana - D

Rois Sunandar D -

Siti Maryani K -

135

DIAGRAM HUBUNGAN KEPEMILIKAN SAHAM Keterangan: - Ultimate Beneficial Owner Perseroan adalah Siti Maryani, Mardani H Maming dan Rois Sunandar yang

merupakan Kelompok terorganisasi berdasarkan surat pernyataan yang dibuat oleh Siti Maryani, Mardani H Maming dan Rois Sunandar tanggal 12 Februari 2020.

- Pengendali Perseroan adalah PT Batulicin Enam Sembilan Transportasi. L. KETERANGAN TENTANG PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM 1. PT Batulicin Enam Sembilan Transportasi (“BEST”)

UMUM

BEST adalah suatu badan hukum yang berkedudukan di Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, sesuai Akta Pendirian No. 66 tanggal 19 Oktober 2012, yang dibuat di hadapan Besri Yulia, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah disahkan oleh Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-54333.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 22 Oktober 2012 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT di bawah No. AHU-0092061.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 22 Oktober 2012. (“Akta No. 66/2012”). Akta Pendirian BEST telah mengalami beberapa kali perubahan hingga yang terakhir pada tahun 2017, sebagaimana yang tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham BEST Nomor: 207 tanggal 26 April 2019, yang dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menkumham RI berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0028615.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 24 Mei 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0085426.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 24 Mei 2019 (selanjutnya disebut sebagai (“Akta No. 207/2019”).

PT BATULICIN NUSANTARA MARITIM TBK

Rois Sunandar

99,9% 0,1%

99,9997% 0,0003%

40%

25% 35%

Siti Maryani Mardani H Maming

PT Batulicin Enam Sembilan Transportasi

PT Batulicin Enam Sembilan

136

BEST beralamat di Pasar Lama RT 05 RW 01, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dan Tujuan BEST berdasarkan Akta No. 207/2019, yaitu adalah sebagai berikut: a. Maksud dan Tujuan BEST ialah berusaha dalam bidang usaha perdagangan besar atas dasar balas jasa

(fee) atau kontrak, aktivitas holding dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya. b. untuk mencapai Maksud dan Tujuan tersebut diatas, BEST dapat melaksanakan kegiatan usaha

sebagai berikut:

- menjalankan usaha dalam bidang agen yang menerima komisi, perantara (makelar), pelelangan dan pedagang besar lainnya yang memperdagangkan barang-barang di dalam negeri, luar negeri atas nama pihak lain. kegiatannya antara lain agen komisi, broker barang dan seluruh perdagangan besar lainnya yang menjual atas nama dan tanggungan pihak lain, kegiatan yang terlibat dalam penjualan dan pembelian bersama atau melakukan transaksi atas nama perusahaan, termasuk melalui internet dan agen yang terlibat dalam perdagangan serperti bahan baku pertanian, binatang hidup, bahan baku tekstil dan barang setengah jadi, bahan bakar, biji-bijian, logam dan industri kimia, termasuk pupuk, makanan, minuman dan tembakau, tekstil pakaian, bulu, alas kaki, dan barang dari kulit, kayu-kayuan dan bahan bangunan, mesin, termasuk mesin kantor dan computer, perlengkapan industri, kapal, pesawat, furniture, barang keperluan rumah tangga dan perangkat kesar, kegiatan perdagangan besar rumah pelelangan.

- menjalankan usaha dalam bidang kegiatan dari perusahaan holding (holding companies) yaitu perusahaan yang menguasai asset dari sekelompok perusahaan subsidiary dan kegaitan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut “Holding Companies” tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarianya. kegiatan mencakup jasa yang diberikan penasihat (counsellors) dan perunding (negosiators) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.

- menjalankan usaha dalam bidang bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi, keputusan berkaitan dengan keuangan , tujuan dan kebijakan pemasaran, perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi, penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akutansi, program akutansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efesiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain.

Saat ini kegiatan usaha BEST adalah holding non-operating. STRUKTUR PERMODALAN Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham BEST Nomor: 38 tanggal 12 November 2012, yang dibuat dihadapan Yulia, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menkumham RI berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-59763.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 23 November 2012 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0101356.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 23 November 2012, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 66622/2013, Tambahan Berita Negara Nomor: 45 tanggal 04 Juni 2013 (“Akta No. 38/2012”), struktur permodalan BEST adalah sebagai berikut:

137

1. Modal Dasar : Rp. 120.000.000.000,- (seratus dua puluh miliar Rupiah) yang terdiri dari 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu) saham, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp.100.000,- (saratus ribu Rupiah);

2. Modal Ditempatkan : Rp. 30.265.000.000,- (tiga puluh miliar dua ratus enam puluh lima juta Rupiah) yang terdiri dari 302.650 (tiga ratus dua ribu enam ratus lima puluh) saham; dan

3. Modal Disetor : Rp. 30.265.000.000,- (tiga puluh miliar dua ratus enam puluh lima juta Rupiah) yang terdiri dari 302.650 (tiga ratus dua ribu enam ratus lima puluh) saham.

Susunan pemegang saham BEST berdasarkan Akta No. 38/2012 adalah sebagai berikut:


Nilai Nominal Rp 100.000,-setiap saham

Modal Dasar 1.200.000 120.000.000.000 -


BEST 302.649 30.264.900.000 99,9997

Rois Sunandar 1 100.000 0,0003

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 302.650 30.265.000.000 100,0000

Saham dalam portepel 897.350 89.735.000.000

SUSUNAN PENGURUS Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi BEST berdasarkan dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham BEST Nomor: 55 tanggal 27 Oktober 2017, yang dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, akta mana telah dicatat dalam Database Sisminbakum Menkumham RI sesuai dengan Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0190347 tanggal 13 November 2017 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0143565.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 13 November 2017 (selanjutnya disebut sebagai (“Akta No. 55/2017”), adalah sebagai berikut:

Direksi Direktur : Rois Sunandar Dewan Komisaris Komisaris : Sitti Maryani

138

M. PERJANJIAN DENGAN PIHAK KETIGA Dalam menjalankan kegiatan usaha dan aktivitasnya, Perseroan telah menandatangani perjanjian dengan pihak ketiga, yaitu sebagai berikut :

1. Kontrak Pengangkutan dan Pembongkaran Batubara yang dibuat pada tanggal 26 Februari 2018,

yang dibuat dibawah tangan dan bermatarai cukup dibuat antara Perseroan (selanjutnya disebut sebagai “Pihak Pertama”) dengan PT Sungai Danau Jaya (selanjutnya disebut sebagai “Pihak Kedua”), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Ruang Lingkup : Pihak Pertama bermaksud untuk menyediakan jasa-jasa coal transipment dalam rangka mengangkut batubara Pihak Kedua yang diproduksi di wilayah IUP OP Pihak Kedua dari Jetty STU 2 dan Jetty BIR (“Pelabuhan Maut”) menuju tujuan titik penyerahan yang ditentukan dan disepakati oleh para pihak.

Jangka Waktu : Kontrak ini mulai berlaku sejak tanggal 31 Januari 2018 dan keberlakuannya mengikuti keberlakuan dari perjanjian jasa pelabuhan atau dengan kata lain perjanjian ini berakhir dengan sendirinya bilamana perjanjian jasa pelabuhan berakhir.

Lingkup Jasa : - Tongkang

- Transshipment Barge Jumlah Minimum

: - Barging, Jumlah dari batubara yang disekapati untuk dikirimkan dalam kurun waktu 12 bulan adalah minimal berjumlah 5.000.000 MT. Minimun volume per tongkang adalah 7.000 MT atau lebih rendah mengikuti level draft di pelabuhan muat.

- Tansshipment Barge, jumlah batubara yang disepakati untuk dibongkar dalam kurun waktu 12 bulan minimal 2.000.000 MT.

Hak dan Kewajiban

- Pihak Pertama a. Pihak Pertama tidak bertanggung jawab atas segala biaya untuk

draft survey dimana draft survey tersebut harus dilakukan secara efesien dan pada waktu yang tepat di Pelabuhan Muat;

b. Pihak Pertama tidak bertanggung jawab atas segala biaya tugs assist di Pelabuhan Muat (apabila ada);dan

c. Pihak Pertama berhak untuk memindahkan Transshipment Barge ke MV lainnya untuk tindakan pengangkutan apabila ada keterlambatan kedatangan MV yang melebihi batas laytime untuk pembokaran di MV.

- Pihak Kedua a. Pihak Kedua harus membayar biaya tongkang dan transshipment

barge sesuai dengan ketentuan pembayaran dalam kontrak; b. Pihak Kedua harus menjaga dan mengoperasikan dengan biaya

sendiri peralatan pemuatan di Pelabuhan Muat yang harus tersedia dan dapat digunakan untuk pemuatan batubara ke atas barge (BIR

139

minimal 250 MT/jam dan STU minimal 500 MT/jam) pada waktu tersebut dan dalam jumlah seperti dalam jadwal pemuatan dan jadwal pengapalan;dan

c. Pihak Kedua akan mengirimkan permintaan tongkang dan transshipment barge melalui email atau teleks atas faksimili yang mana termasuk perkiraan waktu kedatangan MV dan jumlah batubara yang harus diangkut 6 (enam) hari sebelum perkiraan waktu kedatangan MV.

Hukum Yang Mengatur dan Penyelesaian Perselisihan

: - Kontrak ini dan segala konsekuensi hukumnya diatur dalam perundang-undangan Republik Indonesia.

- Mengenai perjanjian ini serta segala akibat hukum yang timbul dari kontrak ini dan pelaksanaanya, para pihak memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

- Apabila terjadi perselisihan atau perselisihan diantara dua atau lebih dari para pihak yang timbul dari mengenai, dan/atau sehubungan dengan kontrak ini termasuk namun tidak terbatas pada pertanyaan, sengketa atau perselisihan berkenaan dengan penafsiran, pelaksanaan, keabsahan, keberlakuan dan/atau pelanggaran atas perjanjian ini, pihak-pihak yang bersengketa/berselisih akan berupaya menyelesaikan sengketa atau perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mufakat.

- Apabila sengketa atau perselisihan itu tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh lebih dari suatu pihak yang bersengketa/berselisih dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah salah satu atau lebih dari para pihak menerima pemberitahuan dari suatu pihak lainnya mengenai masalah yang menjadi obyek sengketa atau perselisihan, para pihak menyepakati pengadilan sebagai tempat atau forum untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan tersebut.

Keterangan a. Ketentuan Kerahasiaan: para pihak akan merahasiakan setiap keterangan, informasi,

ketentuan, termasuk persyaratan, nilai, formula, yang diberikan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya termasuk informasi harga maupun spesifikasi yang terdapat dalam rencana, gambar-gambar, catatan-catatan lapangan, perhitungan dan/atau data lainnya yang bersifat rahasia. Atas informasi demikian ini tidak boleh diungkapkan kepada siapapun tanpa adanya persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

b. Nilai perjanjian tidak dicantumkan dengan pertimbangan bisnis dan persaingan usaha. c. Bahwa sampai dengan tanggal pembuatan Prospektus dan didukung dengan Surat

Pernyataan Perseroan tertanggal 30 Oktober 2019, menyatakan perjanjian tersebut masih berlaku dan didukung dengan invoice/bukti pembayaran dari Pihak Kedua.

d. Untuk memenuhi kebutuhan dalam perjanjian diatas, dalam hal pengangkutan batubara, Perseroan dengan ini memberikan pekerjaan kepada PT Armada Rock Karunia Transshipment.

e. Bahwa merujuk kepada Perjanjian Penyediaan Jasa Pelabuhan antara PT Sebamban Terminal Umum dan PT Bina Indo Raya (“Jasa Pelabuhan”) dengan PT Sungai Danau Jaya (“SDJ”) tertanggal 28 Februari 2018, yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup, perjanjian tersebut berlaku terhitung sejak tanggal keberlakuan dan berakhir sampai dengan deposit kerjasama.

140

2. Sehubungan dengan pekerjaan yang diterima oleh Perseroan dari PT Sungai Danau Jaya (“SDJ”)

berupa jasa pengangkutan batubara, Perseroan dengan ini memberikan pekerjaan kepada PT Armada Rock Karunia Transshipment (“Operator”) berdasarkan Kontrak Pengangkutan dan Pembongkaran Batubara No. BNM/ARKT/001/I/2018 tanggal 26 Februari 2018, yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup dibuat antara Perseroan (selanjutnya disebut sebagai “Penyewa”) dengan Operator, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Kewajiban Umum

: - Terhitung sejak tanggal kontrak ini, Operator akan sedia memiliki kesiapan penuh dan mampu mengangkut dan membongkar serta membawa sesuai arahan Penyewa dan/atau SDJ dan sesuai dengan ketentuan kontrak ini.

- Mengangkut batubara dari Pelabuhan Muat dan pelabuhan muat lainnya yang telah disepakati oleh Penyewa dan Operator hingga titik penyerahan.

- Membongkar batubara dari tongkang ke kapal MV.

- Operator harus memastikan tongkang, floating crane dan FLF memiliki personel, minyak dan sparepart dan perlengkapan lainnya yang cukup untuk melakukan kegiatan pengangkutan dan transshipment sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam kontrak ini.

Jangka Waktu : Kontrak ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan akhir Desember 2021 atau selama kontrak kerjsama antara Penyewa dengan SDJ berlaku, yang mana lebih dahulu terjadi.




- Tansshipment Barge, jumlah batubara yang disepakati untuk dibongkar dalam kurun waktu 12 bulan minimal 2.000.000 MT

Hak dan Kewajiban

: - Penyewa harus membayar biaya tongkang dan transshipment barge sesuai dengan ketentuan dalam kontrak ini.

- Penyewa harus menjaga dan mengoperasikan dengan biaya sendiri peralatan pemuatan di Pelabuhan Muat yang harus tersedia dan dapat digunakan untuk pemuatan batubara diatas barge (BIR minimal 250 MT/jam dan STU minimal 500 MT/jam) pada waktu tersebut dan dalam jumlah sepertu dalam jadwal.

- Operator tidak bertanggung jawab atas segala biaya untuk draft survey dimana draft survey tersebut harus dilakukan secara efesien dan pada waktu yang tepat di Pelabuhan Muat.

- Operator tidak bertanggung jawab atas segala biaya tug assits di Pelabuhan Muat.

- Penyewa dan/atau SDJ akan mengirimkan permintaan tongkang dan transshipment barge melalui email atau teleks atau faksimili yang mana

141

prakiraan waktu kedatangan MV dan jumlah dari batubara yang harus diangkut 6 hari sebelum prakiraan waktu kedatangan MV.

- Operator berhak untuk memindahkan transshipement ke MV lainnya untuk tindakan pengangkutan apabila ada keterlambatan kedatangan MV yang melebihi batas laytime untuk pembongkaran di MV.



- Apabila terjadi perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan kontrak ini, para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mufakat dalam waktu 30 hari sejak diterimanya pemberitahuan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya yang berselisih.

- Namun apabila setelah 30 hari tidak dapat diselesaikan para pihak, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.





3. Sehubungan dengan pekerjaan yang diterima oleh Perseroan dari PT Angsana Jaya Energi

(“AJE”) berupa jasa pengangkutan batubara, Perseroan dengan ini memberikan pekerjaan kepada PT Armada Rock Karunia Transshipment (“Operator”) berdasarkan Kontrak Pengangkutan dan Pembongkaran Batubara No. BNM/ARKT/003/I/2018 tanggal 29 Desember 2018, yang dibuat dibawah tangan dan bermatarai cukup antara Perseroan (selanjutnya disebut sebagai “Penyewa”) dengan Operator, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Kewajiban Umum

: - Terhitung sejak tanggal kontrak ini, Operator akan sedia memiliki kesiapan penuh dan mampu mengangkut dan membongkar serta membawa sesuai arahan Penyewa dan/atau AJE dan sesuai dengan ketentuan kontrak ini.

- Mengangkut batubara dari Pelabuhan Muat dan pelabuhan muat lainnya yang telah disepakati oleh Penyewa dan Operator hingga titik penyerahan.

- Membongkar batubara dari tongkang ke kapal MV.

- Operator harus memastikan tongkang, floating crane dan FLF memiliki personel, minyak dan sparepart dan perlengkapan lainnya yang cukup untuk melakukan kegiatan pengangkutan dan transshipment sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam kontrak ini.

142

Jangka Waktu : Kontrak ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 atau selama kontrak kerjsama antara Penyewa dengan AJE Jaya berlaku, yang mana lebih dahulu terjadi.




- Tansshipment Barge, jumlah batubara yang disepakati untuk dibongkar dalam kurun waktu 12 bulan minimal 1.000.000 MT

Hak dan Kewajiban

- Penyewa harus membayar biaya tongkang dan transshipment barge sesuai dengan ketentuan dalam kontrak ini.

- Penyewa harus menjaga dan mengoperasikan dengan biaya sendiri peralatan pemuatan di Pelabuhan Muat yang harus tersedia dan dapat digunakan untuk pemuatan batubara diatas barge (BIR minimal 250 MT/jam dan STU minimal 500 MT/jam) pada waktu tersebut dan dalam jumlah sepertu dalam jadwal.

- Operator tidak bertanggung jawab atas segala biaya untuk draft survey dimana draft survey tersebut harus dilakukan secara efesien dan pada waktu yang tepat di Pelabuhan Muat.

- Operator tidak bertanggung jawab atas segala biaya tug assits di Pelabuhan Muat.

- Penyewa dan/atau SDJ akan mengirimkan permintaan tongkang dan transshipment barge melalui email atau teleks atau faksimili yang mana prakiraan waktu kedatangan MV dan jumlah dari batubara yang harus diangkut 6 hari sebelum prakiraan waktu kedatangan MV.

- Operator berhak untuk memindahkan transshipement ke MV lainnya untuk tindakan pengangkutan apabila ada keterlambatan kedatangan MV yang melebihi batas laytime untuk pembongkaran di MV.



- Apabila terjadi perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan kontrak ini, para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mufakat dalam waktu 30 hari sejak diterimanya pemberitahuan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya yang berselisih.

- Namun apabila setelah 30 hari tidak dapat diselesaikan para pihak, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

143




Pernyataan Perseroan tertanggal 9 Desember 2019, menyatakan perjanjian antara Perseroan dengan AJE tersebut masih berlaku dan didukung dengan invoice/bukti pembayaran dari Pihak Kedua.

4. Kontrak Pengangkutan dan Pembongkaran Batubara yang dibuat pada tanggal 31 Juli 2018,

yang dibuat dibawah tangan dan bermatarai cukup dibuat antara Perseroan (selanjutnya disebut sebagai “Pihak Pertama”) dengan PT Tanah Bumbu Resources (selanjutnya disebut sebagai “Pihak Kedua”), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Ruang Lingkup : Pihak Pertama bermaksud untuk menyediakan jasa-jasa coal transipment dalam rangka mengangkut batubara Pihak Kedua yang diproduksi di wilayah IUP OP Pihak Kedua dari Jetty STU 2 dan Jetty BIR (“Pelabuhan Maut”) menuju tujuan titik penyerahan yang ditentukan dan disepakati oleh para pihak.

Jangka Waktu : Kontrak ini mulai berlaku sejak tanggal kontrak ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.

Lingkup Jasa : Tongkang Jumlah Minimum

: Barging, jumlah dari batubara yang disepakati untuk dikirimkan dalam kurun waktu 12 bulan adalah minimal berjumlah 100.000 MT Minimum volume per tongkang adalah 7.000 MT atau lebih rendah mengikuti level draft di Pelabuhan Muat

Hak dan Kewajiban

- Pihak Pertama a. Pihak Pertama tidak bertanggung jawab atas segala biaya untuk

draft survey dimana draft survey tersebut harus dilakukan secara efesien dan pada waktu yang tepat di Pelabuhan Muat;

b. Pihak Pertama tidak bertanggung jawab atas segala biaya tugs assist di Pelabuhan Muat (apabila ada);dan

- Pihak Kedua a. Pihak Kedua harus membayar biaya tongkang sesuai dengan

ketentuan pembayaran dalam kontrak; b. Pihak Kedua harus menjaga dan mengoperasikan dengan biaya

sendiri peralatan pemuatan di Pelabuhan Muat yang harus tersedia dan dapat digunakan untuk pemuatan batubara ke atas barge (BIR minimal 250 MT/jam dan STU minimal 500 MT/jam) pada waktu tersebut dan dalam jumlah seperti dalam jadwal pemuatan dan jadwal pengapalan;dan

c. Pihak Kedua akan mengirimkan permintaan tongkang melalui email atau teleks atas faksimili yang mana termasuk perkiraan

144

waktu kedatangan MV dan jumlah batubara yang harus diangkut 6 (enam) hari sebelum perkiraan waktu kedatangan MV.



- Mengenai perjanjian ini serta segala akibat hukum yang timbul dari kontrak ini dan pelaksanaanya, para pihak memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

- Apabila terjadi perselisihan atau perselisihan diantara dua atau lebih dari para pihak yang timbul dari mengenai, dan/atau sehubungan dengan kontrak ini termasuk namun tidak terbatas pada pertanyaan, sengketa atau perselisihan berkenaan dengan penafsiran, pelaksanaan, keabsahan, keberlakuan dan/atau pelanggaran atas perjanjian ini, pihak-pihak yang bersengketa/berselisih akan berupaya menyelesaikan sengketa atau perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mufakat.

- Apabila sengketa atau perselisihan itu tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh lebih dari suatu pihak yang bersengketa/berselisih dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah salah satu atau lebih dari para pihak menerima pemberitahuan dari suatu pihak lainnya mengenai masalah yang menjadi obyek sengketa atau perselisihan, para pihak menyepakati pengadilan sebagai tempat atau forum untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan tersebut.





5. Perjanjian Sewa Kapal Nomor: 001/LCT/BNM-HANDIL/HBP/I/2019 tanggal 01 April 2019

sebagaimana telah diubah terakhir berdasarkan Addendum I Perjanjian Sewa Kapal tanggal 30 September 2019, yang keduanya dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup antara Perseroan (“Pihak Pertama”) dengan PT PBM Handil Bhakti Persada (“Pihak Kedua”) dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Obyek Perjanjian

: Pihak Pertama sebagai pemilik kapal menyetujui menyewakan 1 unit kapal kepada Pihak Kedua , dengan data-data sebagai berikut:

Nama Kapal : Bintang Indah Bersama Type Kapal : Landing Craft Tank (LCT) Bendara Kebangsaan : Indonesia Pendaftaran Kapal : KSOP Banjarmasin

145

Tahun Pembuatan : 2013 Ukuran : 133 GT

Pihak Pertama menjamin bawah kapal tersebut diatas dalam keadaan laik laut secara nautik dan teknis untuk pelayaran sesuai dengan sertifikasinya dan dilengkapi dengan surat-surat kapal yang masih berlaku serta dilengkapi dengan peralatan-peralatan sesuai dengan peraturan dan ketentuan undang-undang pelayaran yang berlaku khususnya peraturan dan ketentuan dari Menteri Perhubungan Cq Direjen Perhubungan Laut.

Masa Sewa Menyewa

: Masa sewa menyewa 1 unit kapal disepakati dengan system bulanan dengan jangka waktu 6 bulan dan akan berakhir pada tanggal 30 Maret 2020.

Biaya Sewa : Besarnya biaya sewa 1 unit kapal disepakati sebesar Rp. 125.000.000 (Seratus dua puluh lima juta Rupiah)/bulan.

Kewajiban Para Pihak

: - Pihak Pertama a. menyediakan, mengurus dan melengkapi dokumen-dokumen

kapal yang masih valid masa berlakunya; b. menyediakan perwira dan crew/abk kapal yang cukup sesuai

peraturan dan memberikan/membayarkan gaji bulanan, tunjangan lainnya kepada para awak kapal dan menjamin/bertanggung jawab terhadap asuransi dan biaya kesehata untuk crew/abk;

c. menanggung biaya olie, grease untuk keperluan kapal; d. mengasuransikan kapal dan menanggung segala biaya/menutup

terhadap asuransi kapal; e. memperbaiki dan menanggung biaya pemeliharaan kapal baik

lambung (hull), geladak dan mesin (jika diperlukan); f. melengkapi kapal dengan peralatan navigasi yang memadai,

peralatan safety, peralatan-peralatan untuk operasional (tali mooring dan tools) dan lain-lain;

g. mengurus dan bertanggung jawab apabila ada pelanggaran dan/atau kelalaian yang terjadi dikarenakan atas syarat kelengkapan dokumen kapal dan kelalaian crew/abk.

- Pihak Kedua a. mengopersikan kapal tersebut sesuai dengan trayek yang telah

ditetapkan sebagaimana tersebut dalam pasal 2 perjanjian ini; b. mengurus dan menanggung biaya keagenan kapal dan

menanggung baiay-biaya kepelabuhan yang timbul dipelabuhan singgah;

c. menyediakan dan mengurus surat-surat barang/muatan dan menanggung biayanya termasuk menyediakan alat-alat lashing/un-lashing serta menjamin bahwa barang yang dimuat adalah legal;

d. menanggung bahan bakar minyak dan air bersih untuk keperluan operasional di kapal;

e. menanggung/menutup asuransi barang-barang yang dimuat di kapal jika diperlukan;

146

f. ikut memperhatikan keselamatan kapal sesuai petunjuk nahkoda dan/atau mualim kapal;

g. ikut memelihara peralatan kapal dalam keadaan baik;dan h. memberikan kompensasi berupa “biaya premi” kepada crew/abk

yang dibayarkan setiap akhir bulan dimana besarnya kompensasi sesuai trayek dengan ketentuan yang berlaku dalam aturan perusahaan Pihak Kedua.

Penyelesaian Perselisihan

: Tidak diatur

6. Perjanjian Pengadaan Bahan Baku Utama Kapal tanggal 03 Oktober 2018, yang dibuat dibawah

tangan dan bermaterai cukup, antara Perseroan (“Pihak Pertama”) dengan H Rusdi Muliadi (“Pihak Kedua”) dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Ruang Lingkup : - Pihak Pertama dengan ini menunjuk Pihak Kedua dan Pihak Kedua dengan ini menerima penunjukan dari Pihak Pertama untuk melakukan pengadaan bahan baku utama yang diperlukan untuk pembangunan kapal wisata.

- kapal wisata yang akan dibangunan, memiliki spesifikasi sebagai berikut:

Dimensi Kapal : 540 GT Panjang keseluruhan

: 54 meter

Panjang Geladak : 45 meter Panjang Lunas Kapal

: 29 meter

Lebar Maksimum : 12,7 meter Tinggi Geladak : 05,35 meter Gross Tonnage : 540 GT Kapasitas : 14 penumpang

- bahan baku utama adalah seluruh bahan baku yang diperlukan untuk membangun kapal wisata dengan spesifikasi diatas, yang terdiri dari kayu besi, kayu bitti, kayu pude, kayu ulin, kayu jati, kayu kandole dan lain-lain.

Nilai Pengadaan Bahan Baku

: Nilai pendagaan bahan baku utama untuk keperluan pembangunan kapal wisata adalah sebesar Rp 4.000.000.000 (empat miliar Rupiah).

Berakhirnya Perjanjian

: Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian ini dan berakhir setelah terpenuhinya seluruh bahan baku utama yang diperlukan untuk pembangunan kapal wisata.

Hak dan Kewajiban

: - Pihak Pertama a. berhak menerima bahan baku utama yang berkualitas tinggi dan

legal yang diperlukan untuk membangun kapal wisata;dan b. berkewajiban untuk melakukan pembayaran kepada Pihak Kedua.

- Pihak Kedua

147

a. berhak untuk menerima pembayaran dari Pihak Pertama atas pengadaan bahan baku utama untuk keperluan kapal wisata;

b. berkewajiban untuk mencari, menyeleksi bahan baku utama, menghubungi/membeli supplier hingga terpenuhinya seluruh kebutuhan bahan baku yang diperlukan untuk membangun kapal wisata;

c. berkewajiban untuk mengatur dan membayar transportasi hingga bahan baku utama tidak ditempat yang ditetentukan Pihak Pertama/pihak yang ditunjuk oleh Pihak Pertama;

d. berkewajiban dalam pengadaan bahan baku utama ini akan selalu mencari bahan baku yang berkualitas tinggi, barang legal dan dari supplier yang legal.

Hukum Yang Berlaku dan Penyelesaian Perselisihan

: - perjanjian ini serta pelaksanaan dari dan penafsirannya atas perjanjian diatur oleh dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia.

- apabila timbul perselisihan diantara para pihak sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

- apabila musyararah untuk mufakat tidak tercapai dalam waktu 60 hari kalender, maka para pihak telah sepakat untuk menyelesaikan melalui Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukamba, Sulawesi Selatan.

7. Perjanjian Pengadaan Barang Pendukung Kapal tanggal 03 Oktober 2018, yang dibuat dibawah

tangan diantara Perseroan (Pihak Pertama) dengan H Rusdi Muliadi (“Pihak Kedua”) dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Ruang Lingkup : - Pihak Pertama dengan ini menunjuk Pihak Kedua dan Pihak Kedua dengan ini menerima penunjukan dari Pihak Pertama untuk melakukan pengadaan material dan barang pendukung yang diperlukan untuk pembangunan kapal wisata.



: 54 meter


: 29 meter


- material, barang pendukung peralatan diatas adalah seluruh material barang pendukung, peralatan yang diperlukan untuk membangun kapal wisata dengan spesifikasi diatas, antara lain daun kemudi (system kemudi hidrolik), jangkar, barang-barang yang terkait dengan instalasi

148

BBM dan air tawar, barang-barang yang berkaitan dengan perakitan kapal seperti mur, baut, besi, kaya, layar, tenda dan barang penolong lainnya.


: Nilai pengadaan material dan barang pendukung untuk keperluan pembangunan kapal wisata adalah sebesar Rp 4.500.000.000 (empat miliar lima ratus juta Rupiah).


: Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian ini dan berakhir setelah terpenuhinya seluruh material dan barang pendukung yang diperlukan untuk pembangunan kapal wisata.

Hak dan Kewajiban

: - Pihak Pertama a. berhak untuk menerima barang pendukung peralatan yang baru

dan berkualitas tinggi dan legal yang diperlukan untuk membangun kapal wisata;dan

b. berkewajiban untuk melakukan pembayaran kepada Pihak Kedua.

- Pihak Kedua a. berhak untuk menerima pembayaran dari Pihak Pertama atas

pengadaan material dan pendukung peralatan untuk keperluan kapal wisata;

b. berkewajiban untuk mencari, menyeleksi bahan baku utama, menghubungi/membeli supplier hingga terpenuhinya seluruh kebutuhan material dan barang pendukung yang diperlukan untuk membangun kapal wisata;

c. berkewajiban untuk mengatur dan membayar transportasi hingga bahan baku utama tidak ditempat yang ditetentukan Pihak Pertama/pihak yang ditunjuk oleh Pihak Pertama;

d. berkewajiban dalam pengadaan material dan barang pendukung peralatan ini akan selalu mencari bahan baku yang berkualitas tinggi, barang legal dan dari supplier yang legal.





Keterangan Bahwa sehubungan dengan i) Perjanjian Pengadaan Bahan Baku Utama Kapal tanggal 3 Oktober 2018 dan ii) Perjanjian Pengadaan Barang Pendukung Kapal tanggal 3 Oktober 2018, sampai dengan saat ini proses pengadaan bahan baku dan barang pendukung sudah sampai dengan 84% (delapan puluh empat persen) berdasarkan Laporan Realisasi Pelaksanaan Pekerjaan untuk periode Januari sampai dengan Oktober 2019 tertanggal 25 Oktober 2019, yang dibuat dibawah tangan.

8. Perjanjian Rancang Bangun Pengujian Kapal tanggal 03 Oktober 2018, yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup diantara Perseroan (Pihak Pertama) dengan H Rusdi Muliadi

149

(“Pihak Kedua”) dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Ruang Lingkup : - Pihak Pertama dengan ini menunjuk Pihak Kedua dan Pihak Kedua dengan ini menerima penunjukan dari Pihak Pertama untuk melakukan pekerjaan jasa rancang bangun pengujian kapal wisata dan pengurusan perizinan kapal wisata.



: 54 meter


: 29 meter


- rancang bangun pengujian diatas adalah membuat design, gambar, memilih dan menentukan bahan baku utama, barang pendukung, mesin, melakukan pemasangan/instalasi dari eksterior hingga interior kapal, listrik, mesin penggerak dan generator set, ruang kemudi, sarana navigasi dan komunikasi, tangki bbm, septic tank, air bersih dan perlengkapan lainnya hingga kapal wisata dapat beroperasi dengan baik dan laik laut.

- Pihak Kedua juga akan melakukan pengurusan hingga diperolehnya seluruh perizinan yang diperlukan untuk pengoperasian kapal wisata antara lain, surat ukur kapal, sertifikat kapal dari BKI, izin operasi, izin laik laut, izin nafigasi dan perizinan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


: Nilai pekerjaan diatas adalah sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua miliar Rupiah).


: Jangka waktu perjanjian ini adalah selama 12 bulan sejak ditandatanganinya perjanjian ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan para pihak.





150

Keterangan Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 9 Desember 2019, Perseroan saat ini sedang dalam proses perpanjangan perjanjian dengan H Rusdi Muliadi.

N. PERJANJIAN DENGAN PIHAK AFILIASI 1. Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 19 Agustus 2019, yang dibuat dibawah tangan dan

bermaterai cukup antara PT Bina Batulicin Usaha (“Pemilik”) dengan Perseroan (“Penyewa”) dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Ruangan Sewa : - Area sewa : 1 raungan di lantai 3

- Luas : 375 m2

- Lokasi : Jalan Pelabuhan Ferry, RT/RW 005/001 Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Prov Kalimantan Selatan

Jangka Waktu Sewa

: 5 tahun

Harga Sewa : Rp. 28.125.000/bulan, belum termasuk PPN dan belum dipotong PPh final 10% (harga belum termasuk listrik dan telepon)

Domisili Hukum : Pengadilan Negeri Batulicin

2. Perjanjian Pemberian Jasa Konsultasi tanggal 06 Januari 2019, yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup antara Perseroan (“Pihak Pertama”) dengan PT Batulicin Enam Sembilan Transportasi (“Pihak Kedua”) dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Maksud dan Tujuan

: - Bahwa, Pihak Pertama akan melakukan investasi dalam bidang usaha penyediaan angkutan laut.

- Bahwa, Pihak Pertama bermaksud menunjuk Pihak Kedua untuk memberikan jasa konsultasi

Penunjukan : Pihak Pertama menunjuk Pihak kedua dan Pihak Kedua menerima penunjukan tersebut dari Pihak Pertama, untuk memberikan masukan, saran, dan pandangan kepada Pihak Pertama mengenai dan sehubungan dengan hal-hal yang terkait dengan system, prosedur dan perencanaan bisnis yang akan dilakukan oleh Pihak Pertama terutama terkait dengan usaha penyediaan angkutan laut (“Jasa”).

Biaya Jasa : Atas Jasa yang diberikan oleh Pihak Kedua berdasarkan perjanjian ini, Pihak Pertama wajib membayar imbalan dan jasa kepada Pihak Kedua sebesar Rp. 88.000.000/bulan, belum termasuk PPN.

Jangka Waktu : Jangka waktu pemberian Jasa adalah sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2019*.

Hukum Yang Berlaku dan Domisili Hukum

: - Perjanjian ini serta pelaksanaan dari dan penafsirannya atas perjanjian ini diatur oleh serta tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia.

- Mengenai perjanjian ini dan pelaksanaanya serta segala akibatnya, para pihak memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Batulicin.

Catatan : *Sedang proses perpanjang

151

O. ASET PERSEROAN

1. TANAH DAN BANGUNAN YANG DIMILIKI PERSEROAN

Perseroan menguasai bangunan yang terletak di Jalan Pelabuhan Fery RT/RW 05/01 Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa pada tanggal 19 Agustus 2019, oleh dan diantara PT Bina Batulicin Usaha (sebagai Pemilik) dengan Perseroan (sebagai Penyewa).

2. KAPAL YANG DIMILIKI PERSEROAN

No. Nama Kapal

Type Negara dan

Tahun Pembuatan

Ukuran Tanda Selar/

Gross Akta Kapal dan Nomor

Restrasi Kapal

Tercatat Atas

Nama

Panjang x Lebar x

Tinggi (m)

Gross T/ Netto T

1. Farel - 01 Kapal Tunda

Indonesia/ 2010

29,96 x 8,20 x 4

220 / 66

GT.220 No. 5508/Bc / Akta

No. 2351 tanggal 08 Juli 2011

Perseroan

2.

TK Baleno 2 eks Yong Tong 2

Tongkang China/ 2007

87,84 x 24,46 x

5,50

3512 / 1054

GT.3512 No.4235/Bbc / Akta No. 6884

tanggal 02 Agustus 2011

Perseroan

3. Farel –

02 Kapal Tunda

Indonesia/ 2010

24,96 x 8,20 x 4

220 / 66

GT.220 No. 5509/Bc / Akta

No. 2352 tanggal 08 Juli 2011

Perseroan

4.

TK Baleno 1 eks Yong Tong 1

Tongkang China/ 2007

87,84 x 24,46 x

5,50

3512 / 1054

GT.3512 No. 4234/Bc / Akta

No. 6883 tanggal 02 Agustus 2011

Perseroan

5. Farel –

03 Kapal Tunda

Indonesia/ 2014

24,97 x 8,20 x 4

207 / 63

GT.207 No. 7095/PPm / Akta No. 4807 tanggal

21 April 2017

Perseroan

6. Reline 1 Tongkang Indonesia/

2014

87,78 x 24,38 x

5,49

3103 / 931


21 April 2017

Perseroan

7. Farel 04 Kapal Tunda

Indonesia/ 2014

24,97 x 8,20 x 4

207 / 63


21 April 2017

Perseroan

152

No. Nama Kapal

Type Negara dan

Tahun Pembuatan

Ukuran Tanda Selar/


Restrasi Kapal

Tercatat Atas

Nama

Panjang x Lebar x

Tinggi (m)

Gross T/ Netto T

8. Raline 2 Tongkang Indonesia/

2014

87,78 x 24,38 x

5,49

3103 / 931


21 April 2017

Perseroan


Indonesia/ 2014

24,97 x 8,20 x 4

207 / 63


29 September 2017

Perseroan


2017

87,78 x 24,38 x

5,49

3103 / 931


07 September 2017

Perseroan


Indonesia/ 2014

24,97 x 8,20 x 4

207 / 63


06 April 2018

Perseroan


2017

87,78 x 25,60 x

5,49

3245 / 974


06 April 2018

Perseroan


Indonesia/ 2017

24,97 x 8,20 x 4

207 / 63


06 April 2018

Perseroan


2017

87,78 x 25,60 x

5,49

3245 / 974


06 April 2018

Perseroan


Indonesia/ 2017

24,97 x 8,20 x 4

207 / 63

GT.207 No. 7651/PPm / Akta No. 5426 tanggal 25 Oktober 2018

Perseroan


2018

96,56 x 29,26 x

5,49

4171 / 1252

GT.4171 No. 7653/PPm / Akta No. 5427 tanggal 25 Oktober 2018

Perseroan


Indonesia/ 2018

24,97 x 8,20 x 4

207 / 63 GT.207 No.

7726/PPm / Akta No. 5464 tanggal

Perseroan

153

No. Nama Kapal

Type Negara dan

Tahun Pembuatan

Ukuran Tanda Selar/


Restrasi Kapal

Tercatat Atas

Nama

Panjang x Lebar x

Tinggi (m)

Gross T/ Netto T

26 Nopember 2018


2018

96,56 x 29,26 x

5,49

4171 / 1252


26 Nopember 2018

Perseroan


Indonesia/ 2018

24,97 x 8,20 x 4

207 / 63

GT.207 No. 7766/PPm / Akta No. 5546 tanggal 18 Januari 2019

Perseroan


2018

96,56 x 29,26 x

5,49

4171 / 1252

GT.4171 No. 7767/PPm / Akta No. 5547 tanggal 18 Januari 2019

Perseroan


Indonesia/ 2018

24,97 x 8,20 x 4

207 / 63

GT.207 No. 7798/PPm / Akta No. 5128 tanggal 14 Februari 2019

Perseroan


2018

96,56 x 29,26 x

5,49

4170 / 1251


Perseroan


Indonesia/ 2018

24,97 x 8,20 x 4

207 / 63


Perseroan


2018

96,26 x 29,26 x

5,49

4170 / 1251


Perseroan


Indonesia/ 2018

24,97 x 8,20 x 4

207 / 63

GT.207 No. 7829/PPm / Akta No. 5184 tanggal 26 Maret 2019

Perseroan


2018

96,26 x 29,26 x

5,49

4171 / 1252

GT.4171 No. 7831/PPm / Akta No. 5183 tanggal 26 Maret 2019

Perseroan


Indonesia/ 2018

24,97 x 8,20 x 4

207 / 63 GT.207 No.

7867/PPm / Akta Perseroan

154

No. Nama Kapal

Type Negara dan

Tahun Pembuatan

Ukuran Tanda Selar/


Restrasi Kapal

Tercatat Atas

Nama

Panjang x Lebar x

Tinggi (m)

Gross T/ Netto T

No. 5231 tanggal 08 Mei 2019


2018

96,26 x 29,26 x

5,49

4171 / 1252


08 Mei 2019

Perseroan


Indonesia/ 2018

24,97 x 8,20 x 4

207 / 63


08 Mei 2019

Perseroan

30 Raline 15 Tongkang Indonesia/

2018

96,26 x 29,26 x

5,49

4171 / 1252


08 Mei 2019

Perseroan

31 BNM Speed Boat

Indonesia/ 2019

7,10 x 2,00 x 1,20

3/1 *** Perseroan

Catatan : Speedboat dengan nama BNM digunakan oleh Perseroan untuk survey dari sungai ke laut. Tidak ada Tanda Selar/ Gross Akta Kapal dan Nomor Restrasi Kapal karena dibawah 7 gross ton.

3. PERALATAN KAPAL Perseroan memiliki aset berupa peralatan kapal yaitu sebagai berikut:

No. Keterangan Jumlah Dokumen Transaksi

1. E-Genkit 1 Invoice No. 20190071 tanggal 13 Juni 2019.

2. Pompa Model MFF/505-1 1 Purchase Order No. PO-BNM/002704/18 tanggal 26 Juni 2018.

155

❖ KAPAL YANG DIKUASAI PERSEROAN

Perseroan saat ini menguasai kapal Landing Craf Tank (LCT) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 02 tanggal 26 Januari 2018, yang dibuat dihadapan Nenny Indriani, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Barito Kuala, dengan spesifikasi sebagai berikut:

Nama Kapal

Type

Ukuran Tanda Selar/ Gross Akta Kapal dan Nomor Restrasi

Kapal

Tercatat Atas Nama

Panjang x Lebar x Tinggi

(m)

Gross T/ Netto T

Bintang Indah

Bersama

Kapal Motor

35,50 x 7,50 x 2,15

201 / 67 KS/BU=140

GT.201/12-17 Supiah

❖ KENDARAAN BERMOTOR

Perseroan memiliki aset berupa kendaraan bermotor, yaitu sebagai berikut :

No. Merk/Tipe Jenis Tahun No. Polisi No. BPKB

1. Mitsubishi Strada CR 2.8 AM DC

GLX Mobil 2014 DA 9622 ZF L-02853324

2. Toyota Kijang Innova V AT Mobil 2014 DA 7548 ZC L-02853193

P. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Sesuai dengan Surat Pernyataan Perseroan tetanggal 30 Oktober 2019, yang menyatakan bahwa Perseroan saat ini tidak memiliki harta kekayaan berupa Hak Kekayaan Intelektual seperti Merk, Hak Cipta dan/atau Desain Industri baik yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Perseroan.

Q. ASURANSI Perseroan telah mengasuransikan resiko yang mungkin terjadi atas harta kekayaannya, yaitu sebagai berikut:

• Asuransi atas Kapal Perseroan

1. Penanggung : PT Asuransi Astra Buana Nomor Polis : 031900008165 Periode Pertanggungan : 10 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 09 Agustus

2020 Tertanggung : Bank Kalimantan Selatan QQ PT Batulicin Nusantara

Maritim Alamat Tertanggung : Jalan Pasar Lama No. 04, Batulicin, Tanah Bumbu,

Kalimantan Selatan 72271 Kapal : Farel 02 dan Baleno 02

156

Total Nilai Pertanggungan : Rp. 26.161.855.000 (dua puluh enam miliar seratus enam puluh satu juta delapan ratus lima puluh lima ribu Rupiah)

Jenis Pertanggungan : Asuransi Rangka Kapal Obyek Pertanggungan : - Hull and Machinery

- Equipment - Outfit - Engines - Etc and everything connected there excluded value

as above

2. Penanggung : PT Asuransi Astra Buana Nomor Polis : 031900007759 Periode Pertanggungan : 24 April 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2020 Tertanggung : Bank Kalimantan Selatan QQ PT Batulicin Nusantara


Kalimantan Selatan 72271 Kapal : Farel 03 Total Nilai Pertanggungan : Rp. 18.000.000.000 (delapan belas miliar Rupiah) Jenis Pertanggungan : Asuransi Rangka Kapal Obyek Pertanggungan : - Hull and Machinery


as above



Kalimantan Selatan 72271 Kapal : Farel 04 Total Nilai Pertanggungan : Rp. 18.000.000.000 (delapan belas miliar Rupiah) Jenis Pertanggungan : Asuransi Rangka Kapal Obyek Pertanggungan : - Hull and Machinery


as above

4. Penanggung : PT Asuransi Astra Buana Nomor Polis : 031900007518 Periode Pertanggungan : 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 19 Februari

2020

157

Tertanggung : Bank Kalimantan Selatan QQ PT Batulicin Nusantara Maritim

Alamat Tertanggung : Jalan Pasar Lama No. 04, Batulicin, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan 72271

Kapal : Farel 06 dan Raline 06 Total Nilai Pertanggungan : Rp. 39.125.000.000 (tiga puluh sembilan miliar seratus

dua puluh lima juta Rupiah) Jenis Pertanggungan : Asuransi Rangka Kapal Obyek Pertanggungan : - Hull and Machinery


as above -

Cat.: Asuransi ini jika jatuh tempo otomatis diperpanjang




Kalimantan Selatan 72271 Kapal : Farel 07 dan Raline 07 Total Nilai Pertanggungan : Rp. 39.125.000.000 (tiga puluh sembilan miliar seratus

dua puluh lima juta Rupiah) Jenis Pertanggungan : Asuransi Rangka Kapal Obyek Pertanggungan : - Hull and Machinery


as above

Cat.: Asuransi ini jika jatuh tempo otomatis diperpanjang

6. Penanggung : PT Asuransi Adira Dinamika Nomor Polis : 031900008575 Periode Pertanggungan : 01 November 2019 sampai dengan tanggal 01 November



Kalimantan Selatan 72271 Kapal : Farel 08 dan Raline 08 Total Nilai Pertanggungan : Rp. 46.600.000.000 (empat puluh enam miliar enam

ratus juta Rupiah) Jenis Pertanggungan : Asuransi Rangka Kapal

158

Obyek Pertanggungan : - Hull and Machinery - Equipment - Outfit - Engines - Etc and everything connected there excluded value

as above

7. Penanggung : PT Asuransi Astra Buana Nomor Polis : 031900008576 Periode Pertanggungan : 25 November 2019 sampai dengan tanggal 25 November




ratus juta Rupiah) Jenis Pertanggungan : Asuransi Rangka Kapal Obyek Pertanggungan : - Hull and Machinery


as above

8. Penanggung : PT Asuransi Astra Buana Nomor Polis : 031900007498 Periode Pertanggungan : 25 Januari 2019 sampai dengan tanggal 24 Januari 2020 Tertanggung : Bank Kalimantan Selatan QQ PT Batulicin Nusantara





as above

Cat.: Asuransi ini sedang proses diperpanjang

9. Penanggung : PT Asuransi Astra Buana Nomor Polis : 031900007609

159

Periode Pertanggungan : 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 19 Februari 2020



Kapal : Farel 11 dan Raline 11 Total Nilai Pertanggungan : Rp. 46.600.000.000 (empat puluh enam miliar enam



as above Cat : Asuransi ini pada saat jatuh tempo akan diperpanjang





ratus juta Rupiah) Jenis Pertanggungan : Asuransi Rangka Kapal Obyek Pertanggungan Cat : Asuransi ini pada saat jatuh tempo otomatis diperpanjang

: - Hull and Machinery - Equipment - Outfit - Engines - Etc and everything connected there excluded value

as above




ratus juta Rupiah)

160

Jenis Pertanggungan : Asuransi Rangka Kapal Obyek Pertanggungan : - Hull and Machinery


as above

12. Penanggung : PT Asuransi Astra Buana Nomor Polis : 031900007945 Periode Pertanggungan : 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020 Tertanggung : Bank Kalimantan Selatan QQ PT Batulicin Nusantara





as above

13. Penanggung : PT Asuransi Astra Buana Nomor Polis : 031900007991 Periode Pertanggungan : 25 Juni 2019 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020 Tertanggung : Bank Kalimantan Selatan QQ PT Batulicin Nusantara





as above

14. Penanggung : PT Asuransi Astra Buana Nomor Polis : 031900008505 Periode Pertanggungan : 19 Oktober 2019 sampai dengan 19 Oktober 2020

161



Kapal : Farel 05 Total Nilai Pertanggungan : Rp. 17.500.000.000 (tujuh belas miliar lima ratus juta

Rupiah) Jenis Pertanggungan : Asuransi Rangka Kapal Obyek Pertanggungan : - Hull and Machinery

- Equipment - Outfit - Engines - Etc and everything connected there excluded

value as above

15. Penanggung : PT Asuransi Astra Buana Nomor Polis : 031900008163 Periode Pertanggungan : 10 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 09 Agustus



Kalimantan Selatan 72271 Kapal : Farel 03 Total Nilai Pertanggungan : Rp. 19.500.000.000 (sembilan belas miliar lima ratus juta

Rupiah) Jenis Pertanggungan : Asuransi Rangka Kapal Obyek Pertanggungan : - Hull and Machinery


as above

Keterangan: Sesuai dengan Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 30 Oktober 2019, Perseroan menyatakan bahwa: 1. Seluruh harta kekayaan Perseroan yang penting dan material yang dapat diasuransikan, telah

dilindungi oleh asuransi untuk resiko-resiko yang penting dan material, dalam jumlah yang memadai guna mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup resiko yang dipertanggungkan; dan

2. Asuransi-asuransi atas harta kekayaan Perseroan tersebut sebagian besar pada saat ini masih berlaku.

162

R. PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN SERTA KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

Sampai dengan tanggal prospektus ini diterbitkan Perseroan dan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, (i) tidak terlibat dalam gugatan ataupun perkara yang sedang berjalan atau telah diputus oleh Lembaga Peradilan dan/atau Badan Arbitrase, dan (ii) tidak memiliki suatu kondisi/keadaan yang mungkin dapat berpotensi menjadi gugatan ataupun perkara baik di dalam dan/atau di luar pengadilan yang berada di wilayah hukum Republik Indonesia atau negara lain, baik berupa perkara perdata maupun pidana yang tercatat dalam register Pengadilan Negeri, sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan badan-badan arbitrase lainnya, sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, perselisihan perburuhan yang tercatat pada Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), perkara tata usaha negara yang terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), sengketa hak kekayaan intelektual di Pengadilan Niaga, serta sengketa hukum/perselisihan lain di luar Pengadilan, yang mungkin dapat berpengaruh secara material terhadap kondisi keuangan dan kelangsungan usaha Perseroan maupun terhadap proses pernyataan pendaftaran Penawaran Umum yang saat ini sedang dilakukan Perseroan. Sehubungan dengan kemungkinan keterlibatan Perseroan serta seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam perkara-perkara kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan perkara yang menyangkut pembubaran atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan masing-masing Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan tidak sedang terlibat (baik sebagai penggugat, tergugat, pemohon atau termohon dan dalam kapasitas yang lainnya) dalam suatu perkara dan tidak memiliki suatu kondisi/keadaanyang mungkin dapat berpotensi menjadi perkara, (i) yang menyangkut kepailitan dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang terdaftar di Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan (ii) yang menyangkut pembubaran atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mungkin dapat berpengaruh secara material terhadap kondisi keuangan dan kelangsungan usaha Perseroan maupun terhadap proses pernyataan pendaftaran Penawaran Umum yang saat ini sedang dilakukan Perseroan.

II. KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. UMUM Perseroan berdiri sejak tahun 2011, bergerak dalam bidang usaha pelayaran. Perseroan saat ini menjalankan usaha dalam bidang transportasi perairan laut dan sungai di Indonesia untuk jasa transportasi batubara. Perseroan memulai usaha dengan 2 set kapal (tug boat dan tongkang). Seiring dengan perkembangan Perseroan, pada tahun 2017 armada tersebut ditingkatkan dengan penambahan sebanyak 3 set kapal baru. Pada tahun 2018 armada diperkuat dengan penambahan 3 set kapal baru dan 1 unit kapal dengan tipe LCT (landing craft tank). Pada tahun 2019 Perseroan melakukan ekspansi dengan menambah lagi armadanya sebanyak 7 set kapal. Hingga saat ini Perseroan telah memiliki 15 set kapal yang terdiri dari tug boat dan tongkang, serta satu unit kapal LCT yang dapat digunakan menjadi fasilitas stevedoring dan floating crane. Stevedoring adalah kegiatan bongkar muat batubara dari kapal tongkang ke kapal mother vessel dengan cara mendorong batubara tersebut dengan menggunakan wheel loader. Sedangkan floating crane merupakan salah satu kegiatan bongkar muat batubara dengan cara

163

mengangkat batubara dalam bucket dengan menggunakan crane untuk memuat batubara ke dalam mother vessel. Perbedaan tipe kapal mother vessel menyebabkan kedua kegiatan tersebut harus dilakukan sesuai dengan tipe mother vessel. Visi Perseroan adalah menjadi mitra pilihan yang bisa diandalkan dala, jasa bidang transportasi laut dan sungai. Misi Perseroan adalah :

• Memastikan kelancaran operasional yang dipergunakan untuk pelanggan/customer.

• Memastikan quality pelayanan transportasi untuk memenuhi harapan pemangku kepentingan utama (terutama pemegang saham, pelanggan, karyawan, mitra dan regulator).

• Secara aktif terlibat dalam masyarakat sebagai warga korporat yang baik.

B. KEUNGGULAN KOMPETITIF PERSEROAN Perseroan memiliki keunggulan kompetitif sebagai berikut:

• Perseroan memiliki afiliasi dengan fasilitas terintegrasi dari mulut tambang hingga ke transportasi laut. Perseroan tergabung dalam kelompok usaha Batulicin Enam Sembilan yang memiliki hauling road, pelabuhan hingga jasa transportasi darat untuk batubara di daerah Batulicin.

• Perseroan memberi pelayanan terbaik dan tepat waktu dengan harga kompetitif.

• Perseroan memiliki kapal dengan rata-rata usia dibawah 3 tahun. Sehingga armada Perseroan lebih efektif dan efisien dalam menjalankan operasional. Perseroan akan menggunakan perolehan dana untuk menambah armada kapal dengan kapal baru dan meremajakan 2 kapal tertua milik Perseroan yang telah beroperasi sejak tahun 2011. Yaitu kapal tunda Farel 1 dan Farel 2 serta kapal tongkang Baleno 1 dan Baleno 2.

• Perseroan memiliki tim manajemen yang handal dan perpengalaman.

• Memiliki teknologi yang memungkinkan Perseroan melakukan pengecekan posisi kapal secara real time.

• Memiliki basis pelanggan di sekitar area Batulicin yang diketahui merupakan daerah utama untuk tambang batubara.

164

C. KEGIATAN USAHA PERSEROAN Perseroan menjalankan usaha dalam bidang transportasi perairan laut dan sungai di Indonesia untuk jasa transportasi batubara. Kegiatan ini umumnya disebut sebagai transhipment. Kegiatan transhipment ini adalah kegiatan pengangkutan barang dari suatu tempat yang diangkut oleh kapal tunda dan tongkang Perseroan ke kapal induk (mother vessel), yang kemudian oleh kapal induk itu diangkut ke tempat lain. Proses Transportasi Barang:

Proses Transportasi Barang

• Pelabuhan Muat Tongkang di sandarkan di pelabuhan muat seperti yang di sepakati dalam perjanjian dengan pelangan oleh kapal tunda yang menariknya. Proses muat dilakukan sampai dengan jumlah muatan mencukupi dan aman sesuai dengan regulasi yang ada. Setelah dipastikan muatan dan tongkang dalam keadaan aman dan layak untuk berlayar, kapal tunda dapat menarik tongkang tersebut keluar dari pelabuhan untuk berkayar ke pelabuhan tujuan.

• Berlayar Tongkang di tarik oleh kapal tunda berlayar menuju pelabuhan bongkar sesuai dengan perjanjian yang di sepakati dengan pelanggan. Selama proses berlayar, crew kapal tunda melaporkan posisi dan keadaan barang kepada kantor pusat untuk diteruskan kepada pelanggan.

• Transhipment Tongkang di tarik oleh tugboat membawa muatan dari Pelabuhan muat ke Mother Vessel yang menunggu di muara sungai/laut lepas untuk memindahkan muatan dari tongkang ke Mother Vessel. Mother Vessel tidak dapat masuk ke dalam sungai atau merapat ke pelabuhan muat karena memiliki kedalaman yang lebih besar dibandingkan dengan kedalaman sungai atau pelabuhan muat.

165

Berikut adalah ringkasan kegiatan operasional Perseroan :

Proses dimulai dengan adanya perjanjian penyewaan kapal yang diadakan antara Perseroan dengan pelanggan. Dalam hal ini perjanjian tersebut dikembangkan menjadi penjadwalan penggunaan kapal yang disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan dan ketersediaan armada. Setelah dilakukan penjadwalan, maka pada waktu yang telah dijadwalkan, Perseroan akan menyiapkan armada yang dijadwalkan untuk dapat masuk ke dalam pelabuhan dan bersandar ke jetty. Setelah kapal bersandar, dilakukan kegiatan muat batubara melalui jetty. Kegiatan ini memakan waktu sekitar 4 jam hingga selesai. Setelah itu kapal akan diperiksan oleh surveyor independent yang akan memeriksa muatan kapal apakah sudah sesuai dengan dokumen yang ada. Setelah surveyor melakukan pemeriksaan dan menyerahkan laporannya, proses dilanjutkan dengan pengurusan clereance ke syahbandar. Kemudian setelah mendapatkan izin gerak, kapal akan berjalan menjauhi pelabuhan dan menuju ke laut lepas. Kapal akan berlayar menuju mother vessel yang sudah ditentukan sebelumnya. Setelah mendekati mother vessel, kapal akan menunggu giliran untuk bisa melakukan bongkar muat batubara ke mother vessel. Setelah seluruh muatan berpindah ke mother vessel, maka kapal akan bergerak menjauhi mother vessel dan proses transshipment selesai. Kru kapal akan membuat laporan ke kantor yang kemudian ditindaklanjuti dengan penerbitan tagihan ke pelanggan. Dalam kegiatan usaha Perseroan terdapat kecenderungan yang signifikan yaitu pergerakan harga acuan batubara dimana jika harganya turun signifikan maka tarif jasa pengangkutan yang Perseroan berikan akan mengalami penurunan mengikuti perubahan harga acuan batuabara tersebut. Selain itu terdapat kecenderungan apabila harga batubara mengalami penurunan, maka produsen batubara dapat mengurangi produksinya yang berakibat pada menurunnya jumlah batubara yang diangkut. Hal ini dapat mempengaruhi permintaan akan transportasi batubara. Perseroan dalam melakukan kegiatan operasional tergantung dengan factor cuaca terutama debit air dan kondisi air pasang.

Perjanjiansewa kapal

Penjadwalanpenggunaan

kapal

Kapalbersandar ke

jetty

Kegiatan muatbatubara

Pengecekansurveyor

Prosesclereance

syahbandar

Izin gerakkapal

Kapal berlayarke mother

vessel

Kapalbersandar kemother vessel

Kegiatanbongkar muat

batubara

Pembuataninvoice

penagihan

166

Perseroan dalam melakukan kegiatan usaha tergantung dengan kontrak yang telah dibuat dengan pelanggan. Perseroan memiliki ketergantungan terhadap kontrak dari PT Tanah Bumbu Reseources, PT Angsana Jaya Energi dan PT Sungai Danau Jaya yang memberikan kontribusi masing-masing sebesar 33,9%, 30,2% dan 22,2% dari total pendapatan periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2019. Perseroan dalam melakukan kegiatan operasional membutuhkan bahan bakar yang harganya mengalami fluktuasi tergantung harga minyak dunia. Perseroan menggunakan solar industri yang harganya ditentukan oleh Pemerintah. Adapun Perseroan mendapatkan solar industri dari pemasok-pemasok yang merupakan agen-agen yang melayani penjualan solar industri di Tanah Bumbu. Jenis – Jenis Kapal Perseroan

• Kapal Tunda (tug boat)

Kapal Tunda (tug boat) adalah kapal kecil bertenaga kuat yang digunakan untuk menarik atau mendorong kapal ke pelabuhan, menarik atau mendorong tongkang di sungai, atau menarik kapal, sebagai contoh tempat pengeboran minyak (oil rigs) ke laut lepas (Sumber: Dictionary of Shipping Terms, Edisi kelima, Peter Brodie, 2007). Kapal tunda digunakan pula untuk menarik kapal rusak atau peralatan lainnya. Kapal Tunda memiliki tenaga yang besar bila dibandingkan dengan ukurannya. Kapal tunda Perseroan saat ini menggunakan mesin diesel. Mesin kapal tunda biasanya berkekuatan rata-rata 2.000 tenaga kuda. Kapal tunda memiliki kemampuan manuver yang tinggi, tergantung dari unit penggerak. Kapal Tunda dengan penggerak konvensional memiliki baling-baling di belakang, efisien untuk menarik kapal dari pelabuhan ke pelabuhan lainnya. Kapal Tunda ini dioperasikan oleh sekitar 10 orang.

167

Saat ini Perseroan memiliki 15 kapal tunda yang seluruhnya telah dioperasionalkan. Berikut adalah data mengenai kapal tunda milik Perseroan :

Nama Tahun Ukuran

Tugboat Farel 01 2011 207 GT Tugboat Farel 02 2011 207 GT Tugboat Farel 03 2017 207 GT Tugboat Farel 04 2017 207 GT Tugboat Farel 05 2017 207 GT Tugboat Farel 06 2018 207 GT Tugboat Farel 07 2018 207 GT Tugboat Farel 08 2018 210 GT Tugboat Farel 09 2018 210 GT Tugboat Farel 10 2019 210 GT Tugboat Farel 11 2019 210 GT Tugboat Farel 12 2019 210 GT Tugboat Farel 13 2019 210 GT Tugboat Farel 14 2019 210 GT Tugboat Farel 15 2019 210 GT

• Tongkang (barge)

Tongkang (barge) adalah suatu jenis kapal dengan lambung datar yang digunakan terutama di sungai dan kanal. Beberapa tipe tongkang memiliki mesin pendorong sendiri, sementara yang lainnya didorong atau ditarik dengan kapal. Beberapa tongkang dapat dirangkaikan menjadi satu dan ditarik secara bersamaan. (Sumber: Dictionary of Shipping Terms, Edisi kelima, Peter Brodie, 2007). Tongkang tidak memiliki sistem pendorong seperti kapal pada umumnya. Pembuatan tongkang juga berbeda karena hanya konstruksi saja, tanpa sistem seperti kapal pada umumnya. Tongkang digunakan untuk mengangkut muatan dalam jumlah besar seperti batubara, kayu, pasir dan lain-lain. Tongkang ini tidak memiliki awak kapal.

168

Saat ini Perseroan telah memiliki 15 kapal tongkang yang telah digunakan untuk kegiatan operasional. Berikut adalah data mengenai kapal tongkang milik Perseroan :

Nama Tahun Ukuran

Tongkang Baleno 1 2011 up to 8000 MT Tongkang Baleno 2 2011 up to 8000 MT Tongkang Raline 1 2017 up to 8000 MT Tongkang Raline 2 2017 up to 8000 MT Tongkang Raline 5 2017 up to 8000 MT Tongkang Raline 6 2018 up to 8000 MT Tongkang Raline 7 2018 up to 8000 MT Tongkang Raline 8 2018 up to 10.000 MT Tongkang Raline 9 2018 up to 10.000 MT Tongkang Raline 10 2019 up to 10.000 MT Tongkang Raline 11 2019 up to 10.000 MT Tongkang Raline 12 2019 up to 10.000 MT Tongkang Raline 13 2019 up to 10.000 MT Tongkang Raline 14 2019 up to 10.000 MT Tongkang Raline 15 2019 up to 10.000 MT

• Landing Craft Tank (LCT)

Kapal LCT (landing craft tank) adalah salah satu jenis kapal yang berfungsi untuk angkutan di laut dan perairan yang dangkal. Kapal LCT (landing craft tank) biasanya digunakan untuk pengiriman antar pulau atau antar lokasi dengan jenis muatan (cargo) berupa barang berukuran besar dan alat berat. Saat ini Kapal LCT (landing craft tank) dipergunakan untuk mengangkut muatan (cargo) berupa alat-alat berat dan bahan-bahan konstruksi. Dengan Kapal LCT (landing craft tank), alat-alat dan bahan-bahan tersebut dapat diangkut hingga ke daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau dengan kapal pengangkut biasa.

169

Kapal LCT (landing craft tank) banyak digunakan untuk tujuan komersial karena kapal ini sangat efisien untuk mengangkut heavy cargo, bulldozer, excavator, dump truck, loader dan alat berat lainnya. Kapal LCT (landing craft tank) ini sangat diperlukan untuk alat transportasi peralatan pekerjaan pertambangan dan proyek konstruksi . Selain itu bahan-bahan konstruksi berukuran besar seperti pipa besi, lembaran baja, tanki air dan sebagainya juga dapat diangkut dengan Kapal LCT (landing craft tank). Penggunaan Kapal LCT (landing craft tank) untuk mengangkut barang ke daerah-daerah pertambangan, terutama yang terletak di pulau atau daerah terpencil akan lebih efisien daripada menggunakan kapal tongkang. Hal ini disebabkan karena Kapal LCT (landing craft tank) tidak memerlukan pelabuhan yang besar untuk mendaratkan barang yang diangkutnya karena Kapal LCT (landing craft tank) dapat melakukan bongkar muat hampir di area mana saja. Perseroan menggunakan kapal LCT untuk stevedoring dan sebagai floating crane. Saat ini Perseroan telah memiliki 1 unit kapal LCT yang telah digunakan untuk kegiatan operasional. Berikut adalah data mengenai kapal LCT milik Perseroan :

Nama Tahun Ukuran

Bintang Indah Bersama 2013 133 GT

D. TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI Dalam kegiatan usaha normal, Perseroan melakukan transaksi usaha dan keuangan dengan pihak-pihak afiliasi.

No. Pihak-pihak berelasi Hubungan Sifat Saldo Akun Transaksi Nilai Transaksi

1 PT Dua Kota Laut Entitas sepengendali Piutang usaha dan pendapatan

Piutang usaha 31 Agustus 2019 : Rp 6.799.686.057 31 Desember 2018 : Rp 6.799.686.057 Pendapatan 31 Desember 2018 : Rp 14.428.220.250

2 PT Amanah Putra Borneo Entitas sepengendali Piutang usaha dan pendapatan

Piutang usaha 31 Agustus 2019 : Rp 2.414.672.865 31 Desember 2018 : Rp 2.414.672.865 Pendapatan 31 Desember 2018 : Rp 7.378.434.096

3 PT Indoberkah Jaya Mandiri

Entitas sepengendali Piutang usaha dan pendapatan

Piutang usaha 31 Agustus 2019 : Rp 1.046.212.200 Pendapatan 31 Agustus 2019 : Rp 2.256.560.880

4 Rois Sunandar Pemegang Saham Piutang lain-lain dan jaminan utang bank

Piutang lain-lain 31 Desember 2018 : Rp 14.200.000.000 31 Desember 2017 : Rp 200.000.000

170

5 PT Bina Batulicin Usaha Entitas sepengendali Piutang lain-lain dan pendapatan diterima di muka

Piutang lain-lain 31 Desember 2018 : Rp 1.482.155.491 31 Desember 2017 : Rp 1.482.155.494 31 Desember 2016 : Rp 2.501.055.491 Pendapatan diterima di muka 31 Desember 2017 : Rp 1.436.250.000 31 Desember 2016 : Rp 1.436.250.000

6 PT Bina Karya Putra Batulicin

Entitas sepengendali Piutang lain-lain dan pinjaman tanpa bunga

Piutang lain-lain 31 Desember 2018 : Rp 780.000.000 Utang pihak berelasi 31 Desember 2017 : Rp 3.015.324.736 31 Desember 2016 : Rp 3.395.324.736

7 PT Batulicin Enam Sembilan Transportasi

Entitas Induk langsung

Piutang lain-lain, utang lain-lain, dan pinjaman tanpa bunga

Piutang lain-lain 31 Desember 2018 : Rp 274.000.000 31 Desember 2017 : Rp 450.000.000 31 Desember 2016 : Rp 450.000.000 Utang lain-lain 31 Agustus 2019 : Rp 352.000.000 Utang phak berelasi 31 Agustus 2019 : Rp 17.628.660.067

8 PT Daya Beton Indonesia Entitas sepengendali Piutang lain-lain dan utang usaha

Piutang lain-lain 31 Desember 2018 : Rp 234.612.800 Utang usaha : 31 Desember 2016 : Rp 100.000.000

9 PT Bina Usaha Batulicin Entitas sepengendali Utang usaha Utang usaha 31 Agustus 2019 : Rp 1.498.198.590 31 Desember 2019 : Rp 764.094.636

10 PT Batulicin Enam Sembilan Logistik

Entitas sepengendali Utang lain-lain Utang lain-lain 31 Agustus 2019 : Rp 187.979.012 31 Desember 2019 : Rp 27.437.021

11 PT Toudano Mandiri Abadi

Entitas sepengendali Pinjaman tanpa bunga Utang pihak berelasi 31 Desember 2018 : Rp 29.912.750.000 31 Desember 2917 : Rp 29.912.750.000

12 PT Trans Surya Perkasa Entitas sepengendali Pinjaman tanpa bunga Utang pihak berelasi 31 Desember 2018 : Rp 159.625.000 31 Desember 2917 : Rp 159.625.000 31 Desember 2016 : Rp 159.625.000

13 PT Rezki Batulicin Transport

Entitas sepengendali Pinjaman tanpa bunga Utang pihak berelasi 31 Desember 2018 : Rp 122.000.000 31 Desember 2917 : Rp 122.000.000 31 Desember 2016 : Rp 122.000.000

14 PT Batulicin Enam Sembilan

Pemegang saham & Entitas sepengendali

Pinjaman tanpa bunga dan jaminan utang bank

Utang pihak berelasi 31 Desember 2018 : Rp 10.395.000 31 Desember 2917 : Rp 85.395.000 31 Desember 2016 : Rp 600.000.000

15 PT Sebamban Terminal Utama

Entitas sepengendali Pinjaman tanpa bunga Utang pihak berelasi 31 Desember 2018 : Rp 10.395.000 31 Desember 2917 : Rp 10.395.000

16 PT Bina Indo Raya Entitas sepengendali Pinjaman tanpa bunga Utang pihak berelasi 31 Desember 2016 : Rp 1.018.900.000

171

E. PEMASARAN Perseroan saat ini memberikan jasa pengangkutan batu bara di sekitar perairan bunati yaitu Pelabuhan PT Bina Indo Raya dan PT Sebamban Terminal Umum. Pemasaran dilakukan dengan negosiasi dengan perusahaan tambang di sekitar area operasonal. Pada umumnya pelanggan merupakan perusahaan tambang yang juga menggunakan pelabuhan yang terafiliasi dengan Perseroan. Perseroan tergabung dalam kelompok usaha Batulicin Enam Sembilan yang memiliki fasilitas transportasi untuk batubara meliputi hauling road, pelabuhan, pengangkutan batubara via truk hingga armada kapal yang menjadi kegiatan usaha Perseroan. Perseroan tidak memiliki perjanjian dengan pihak pelabuhan ataupun pihak terkait lainnya. Perseroan memperoleh pendapatan hanya dari kegiatan usaha transshipment. Perseroan juga hanya melakukan kegiatan operasional di daerah Batulicin. Perseroan saat ini tengah memperpanjang kontrak pengangkutan (transshipment) dengan PT Sungai Danau Jaya dan PT Tanah Bumbu Resource. Secara prinsip Perseroan dan kedua pelanggan tersebut telah setuju untuk melakukan perpanjangan kontrak. Adapun dengan PT Angsana Jaya Energi, Perseroan masih memiliki kontrak yang berlaku dan berencana akan memperpanjang kontrak tersebut. Tidak terdapat kontrak lain selain dari pihak-pihak ini. Perseroan saat ini tengah memperpanjang kontrak pengangkutan (transshipment) dengan PT Sungai Danau Jaya dan PT Tanah Bumbu Resource. Secara prinsip Perseroan dan kedua pelanggan tersebut telah setuju untuk melakukan perpanjangan kontrak. Perseroan melakukan kegiatan operasional selama 24 jam sehari sesuai dengan kondisi cuaca dan jadwal sandar kapal. Rata-rata setiap bulan Perseroan melakukan transshipment kurang lebih 180 kali. Jumlah tersebut sangat tergantung dari faktor cuaca dan jadwal yang telah disepakati dengan pelanggan. Pereroan melakukan penagihan dengan menerbitkan inoice secara berkala pada umumnya setiap satu bulan sekali. Perseroan memperoleh pendapatan hanya dari kegiatan usaha transshipment. Perseroan juga hanya melakukan kegiatan operasional di daerah Batulicin. Berikut merupakan data pendapatan Perseroan :


2019 % 2018 % 2018 % 2017 % 2016 %

Pendapatan Pihak ketiga 211.291 102,4 245.945 91,9 408.480 100,0 64.346 100,0 19.181 100,0 Pihak berelasi 2.257 1,1 21.807 8,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Total 213.547 103,5 267.752 100,0 408.480 100,0 64.346 100,0 19.181 100,0 Potongan pendapatan 7.157 3,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Pendapatan neto 206.390 100,0 267.752 100,0 408.480 100,0 64.346 100,0 19.181 100,0

Berikut adalah rincian pendapatan Perseroan berdasarkan pelanggan.

(Rupiah dalam juta)


2019 % 2018 % 2018 % 2017 % 2016 %

Pendapatan PT Tanah Bumbu Resources 69.971 33,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 PT Angsana Jaya Energi 62.239 30,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 PT Sungai Danau Jaya 45.901 22,2 160.064 59,8 214.992 52,6 0 0,0 0 0,0

172

PT Sinar Deli 0 0,0 91.930 34,3 131.201 32,1 0 0,0 0 0,0 PT Armada Rock Karunia Transshipment 0 0,0 0 0,0 0 0,0 28.525 44,3 7.983 41,6 PT Prolindo Cipta Nusantara 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 11.198 58,4 Subtotal 178.111 86,3 251.995 94,1 346.193 84,8 28.525 44,3 19.181 100,0 Pelanggan lain 28.279 13,7 15.757 5,9 62.287 15,2 35.821 55,7 0 0,0

Pendapatan neto 206.390 100,0 267.752 100,0 408.480 100,0 64.346 100,0 19.181 100,0

F. PERSAINGAN Persaingan usaha yang dihadapi oleh Perseroan umumnya didasarkan pada ketersediaan kapal dalam suatu area tertentu atau untuk rute dan harga tertentu serta kehandalan dan reputasi dalam industri ini. Untuk pengangkutan batubara di perairan domestik Indonesia persaingan yang dihadapi adalah dari beberapa perusahaan transport perairan di sekitar Tanah Bumbu seperti PT Armada Rock Karunia Trans (ARK), PT Angsana Deli dan perusahaan lainnya. Pada tahun 2018, produksi batubara di daerah Kalimantan Selatan mencapai 150 juta ton. Dimana Perseroan pada tahun 2018 mengangkut batubara sebanyak 12 juta ton. Hal ini mengindikasikan Perseroan mengangkut sebanyak 8% dari total produksi batubara di Kalimantan Selatan. G. PROSPEK USAHA PERSEROAN Survei Proyeksi Indikator Makro Ekonomi (SPIME) yang dilakukan oleh Bank Indonesia pada triwulan II-2019, memprakirakan perekonomian Indonesia tahun 2019 akan tumbuh 5,14% (yoy), melambat dibandingkan dengan realisasi pertumbuhan ekonomi tahun 2019 sebesar 5,17% (yoy). Prakiraan responden tersebut masih sejalan dengan proyeksi Bank Indonesia yang memprakirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2019 berada di bawah titik tengah kisaran 5,0-5,4%. Terkait dengan perkembangan harga, responden memprakirakan inflasi pada tahun 2019 sebesar 3,22% (yoy), lebih tinggi dari realisasi inflasi tahun 2019 sebesar 3,13% (yoy). Angka prakiraan tersebut masih berada dalam kisaran sasaran inflasi tahun 2019 sebesar 3,5±1%. Menurut responden, nilai tukar Rupiah terhadap USD pada akhir tahun 2019 akan menguat hingga mencapai Rp 14.387,- per USD dibandingkan realisasi akhir tahun 2019 sebesar Rp 14.481,- per USD. Responden memprakirakan bahwa penguatan nilai tukar Rupiah tersebut antara lain dipengaruhi oleh kondisi perekonomian global terutama penurunan Fed Fund Rates dan ekspektasi pasar Internasional terhadap kondisi perekonomian Indonesia. Prakiraan nilai tukar tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan asumsi makro dalam APBN 2019 sebesar Rp 15.000,- per USD. Pada tahun 2020, responden optimis perekonomian Indonesia akan membaik dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2019. PDB tahun 2020 diprakirakan akan tumbuh 5,34% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan prakiraan pertumbuhan tahun 2019 sebesar 5,14%. Responden menyatakan bahwa peningkatan kinerja perekonomian pada tahun 2020 antara lain disebabkan oleh perbaikan ekonomi global, peningkatan investasi domestik dan asing, dan dukungan pemerintah melalui berbagai kebijakan. Responden memiliki optimisme yang cukup tinggi terhadap prospek perekonomian Indonesia tahun 2020, yang diindikasikan dengan 57,1% responden memprakirakan ekonomi tahun 2020 akan tumbuh di atas 5,25%.

173

Perkiraan pertumbuhan PDB Triwulanan

Sumber : Survei Proyeksi Indikator Makro Ekonomi (SPIME) Bank Indonesia periode triwulan II-2019

Produksi & Ekspor Batubara Indonesia

Indonesia adalah salah satu produsen dan eksportir batubara terbesar di dunia. Sejak tahun 2005, ketika melampaui produksi Australia, Indonesia menjadi eksportir terdepan batubara thermal. Porsi signifikan dari batubara thermal yang diekspor terdiri dari jenis kualitas menengah (antara 5100 dan 6100 cal/gram) dan jenis kualitas rendah (di bawah 5100 cal/gram) yang sebagian besar permintaannya berasal dari Cina dan India. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia, cadangan batubara Indonesia diperkirakan habis kira-kira dalam 83 tahun mendatang apabila tingkat produksi saat ini diteruskan.

Berkaitan dengan cadangan batubara global, Indonesia saat ini menempati peringkat ke-9 dengan sekitar 2.2 persen dari total cadangan batubara global terbukti berdasarkan BP Statistical Review of World Energy. Sekitar 60 persen dari cadangan batubara total Indonesia terdiri dari batubara kualitas rendah yang lebih murah (sub-bituminous) yang memiliki kandungan kurang dari 6100 cal/gram.

Ada banyak kantung cadangan batubara yang kecil terdapat di pulau Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Papua, namun demikian tiga daerah dengan cadangan batubara terbesar di Indonesia adalah:

1. Sumatra Selatan; 2. Kalimantan Selatan; dan 3. Kalimantan Timur.

174

Industri batubara Indonesia terbagi dengan hanya sedikit produsen besar dan banyak pelaku skala kecil yang memiliki tambang batubara dan konsesi tambang batubara (terutama di Sumatra dan Kalimantan).

Sejak awal tahun 1990an, ketika sektor pertambangan batubara dibuka kembali untuk investasi luar negeri, Indonesia mengalami peningkatan produksi, ekspor dan penjualan batubara dalam negeri. Namun penjualan domestik agak tidak signifikan karena konsumsi batubara dalam negeri relatif sedikit di Indonesia. Toh dalam beberapa tahun terakhir terjadi peningkatan penjualan batubara domestik yang pesat karena pemerintah Indonesia berkomitmen terhadap program energi ambisiusnya (menyiratkan pembangunan berbagai pembangkit listrik, yang sebagian besar menggunakan batubara sebagai sumber energi karena Indonesia memiliki cukup banyak cadangan batubara). Selain itu, beberapa perusahaan pertambangan besar di Indonesia telah berekspansi ke sektor energi karena harga komoditas yang rendah membuatnya tidak menarik untuk tetap fokus pada ekspor batubara, sehingga menjadi perusahaan energi terintegrasi yang mengkonsumsi batubara mereka sendiri.

Ekspor batubara Indonesia berkisar antara 70 sampai 80 persen dari total produksi batubara, sisanya dijual di pasar domestik.

175

Produksi batubara Indonesia diperkirakan akan terus meningkat, terutama untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri (pembangkit listrik dan industri) dan permintaan luar negeri (ekspor). Perkembangan produksi batubara periode tahun 2008-2017 mengalami peningkatan yang cukup pesat, dengan capaian produksi pada tahun 2017 sebesar 461 juta ton. Dari total produksi batubara nasional, porsi ekspor batubara pada tahun 2017 mencapai 65% dan sebagian besar digunakan untuk memenuhi permintaan China dan India. Tingginya angka ekspor batubara Indonesia menjadikan Indonesia sebagai salah satu eksportir batubara terbesar di dunia selain Australia, Cina, dan Amerika. Pada tahun 2017 target konsumsi batu bara dalam negeri sebanyak 121 juta ton, namun realisasi konsumsi bahan tambang tersebut hanya 97 juta ton. Banyak faktor yang menjadi penyebab konsumsi batubara pada tahun 2017 tidak mencapai target. Salah satu faktor tersebut adalah mundurnya pengoperasian beberapa Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) program 35.000 MW dan terdapat beberapa kegiatan industri yang mengalami penurunan. Peraturan Pemerintah yang mendorong pertumbuhan pelayaran Indonesia Instruksi Presiden No. 5 tahun 2005 tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional, menindaklanjuti Instruksi tersebut, berturut turut dikeluarkan Keputusan Menteri Perhubungan No. 71 tahun 2005, dan Undang-undang Pelayaran No. 17 tahun 2008 yang merupakan awal lahirnya prinsip Asas Cabotage di Indonesia, dalam pasal 8 sebagai berikut: 1) Kegiatan angkutan laut dalam negeri dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasiona dengan

menggunakan kapal berbendera Indonesia serta diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia.

2) Kapal asing dilarang mengangkut penumpang dan/atau barang antarpulau atau antar pelabuhan di wilayah perairan Indonesia.

Tujuan Pemerintah memberlakukan Asas Cabotage ini adalah untuk menjadikan kapal kapal berbendera Indonesia menjadi raja diperairan lautnya sendiri, diharapkan industri pelayaran di Indonesia menjadi semakin baik dan kondusif, meningkatkan perekonomian Indonesia dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi perusahaan pelayaran nasional dan juga akan meningkatkan perusahaan nasional yang memproduksi kapal. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2018 tentang Ketentuan Penggunaan Angkutan Laut dan Asuransi Nasional untuk ekspor dan impor barang tertentu. Peraturan tersebut mewajibkan kapal nasional untuk pengangkutan batubara. Asosiasi Pemilik Kapal Nasional Indonesia atau Indonesian National Shipowners Association (INSA) mengklaim jumlah armada kapal nasional cukup untuk mengangkut seluruh ekspor batu bara. Sebab, pemerintah mewajibkan ekspor batu bara dan minyak sawit mentah (CPO) menggunakan kapal nasional mulai 1 Mei 2020. Dengan adanya peraturan ini, maka prospek dari industry pengangkutan batubara akan semakin terbuka mengingat Perseroan merupakan perusahaan dalam negeri yang memiliki armada kapal berbendera Indonesia. Selain itu proyeksi jumlah batubara yang diproduksi juga terus meningkat. Kementrian ESDM menargetkan produksi batu bara pada 2020 sebesar 550 juta ton. Arifin menyebut penetapan target tersebut dengan mempertimbangkan realisasi produksi batu bara pada 2019. Pada 2019, realisasi

176

produksi mencapai 610 juta ton atau melebihi target dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2019 sebesar 489 juta ton. Industri Batubara di Tanah Bumbu Kabupaten Tanah Bumbu adalah salah satu kabupaten di provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Sebelumnya kabupaten ini termasuk dalam wilayah Kabupaten Kotabaru. Secara historis semula dinamakan Daerah Tingkat II Persiapan Tanah Bumbu Selatan. Ibu kota kabupaten terletak di Batulicin, dam pusat pemerintahan kabupaten berada di Kelurahan Gunung Tinggi yang dulunya bernama Desa Pondok Butun. Adapun yang menjadi sentra kegiatan usaha dan ekonomi adalah kecamatan Simpang Empat, yang dulunya merupakan bagian dari Kecamatan Batulicin. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 5.066,96km² dan jumlah penduduk sebanyak 267.913 jiwa (hasil Sensus Penduduk Indonesia 2010), dan pada tahun 2014 berdasarkan proyeksi penduduk, jumlah penduduk Tanah Bumbu mencapai 315.815. Tanah Bumbu memiliki kekayaan berupa batubara yang tersebar di 10 lokasi penambangan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Tanah Bumbu yang dipublikasikan pada tahun 2017, tercatat produksi batubara dari daerah Tanah Bumbu pada tahun 2015 mencapai 24 juta ton.

Sumber : BPS Tanah Bumbu

Pengembangan Usaha Perseroan selalu mengikuti perkembangan industri batubara khusunya di daerah Tanah Bumbu tempat Perseroan melakukan kegiatan operasional. Perseroan merencanakan untuk melakukan peningkatan kapasitas angkut melalui peningkatan jumlah armada Perseroan dalam beberapa tahun ke depan. Rencananya Perseroan akan menambah jumlah armada melalui serangkaian pendanaan baik melalui

177

ekuitas maupun pinjaman. Hal ini dilakukan untuk memenuhi permintaan dari pelanggan yang terus meningkat seiring dengan peningkatan produksi batubara di daerah Tanah Bumbu. H. STRATEGI USAHA Dalam mengembangkan usahanya, Perseroan memiliki strategi sebagai berikut :

• Sinergi dengan pelabuhan khusus batubara Perseroan bekerja sama dengan pelabuhan khusus batubara yang berada di sekitar daerah Bunati. Hal ini dilakukan untuk menyediakan kemudahan bagi pelanggan untuk dapat mengangkut batubara ke tujuan pelanggan secara cepat dan efisien.

• Meningkatkan efektivitas usaha Perseroan memberikan pelayanan yang terbaik dan bernilai tambah sesuai dengan harga yang telah disepakati dengan menjaga ketepatan waktu untuk tiba di pelabuhan atau mother vessel. Perseroan akan terus meningkatkan efektivitas usaha diantaranya melalui penjadwalan penggunaan kapal serta fasilitas pendukung secara efisien.

• Menjaga hubungan yang baik dengan pelanggan Perseroan selalu menjaga hubungan baik dengan para pelanggan untuk keberlangsungan usaha Perseroan. Hal ini dikarenakan Perseroan berada di daerah Batulicin yang merupakan pusat produksi tambang batubara dimana terdapat beberapa pesaing yang beroperasi di daerah yang sama dengan Perseroan. Keberhasilan dan kesinambungan usaha Perseroan tidak terlepas dari hubungan yang baik dengan para pelanggannya. Perseroan memelihara hubungan yang baik dengan para pelanggannya sehingga selalu ada perpanjangan kontrak maupun kontrak baru.

• Mencari pelanggan baru Selain memelihara hubungan dengan pelanggan lama, Perseroan juga mencari pelanggan-pelanggan baru untuk meningkatkan kegiatan operasinya. Perseroan akan terus melakukan ekspansi dan meningkatkan armada kapal dimasa mendatang.

• Memaksimalkan tingkat utilisasi kapal Untuk mengakomodasi banyaknya permintaan, Perseroan tidak menutup kemungkinan untuk menyewa kapal dari pihak ketiga jika terjadi kelebihan permintaan dan armada Perseroan tidak dapat memenuhi permintaan.

• Melakukan Efisiensi Biaya Operasional Perseroan menganalisa komponen biaya yang material seperti biaya bahan bakar dan biaya operasional lainnya. Penurunan biaya bahan bakar dilakukan dengan cara menganalisa penggunaan bahan bakar setiap pelayaran dan perawatan kapal secara berkala.

178

IX. EKUITAS Tabel berikut ini menunjukkan posisi ekuitas Perseroan yang didasarkan Laporan Keuangan Perseroan, beserta catatan-catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian yang tercantum dalam Prospektus ini, per 31 Agustus 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 serta untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2019 (Diaudit) dan 31 Agustus 2018 (Tidak Diaudit), serta untuk tahun-tahun yang berakhir padatanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016. Laporan Keuangan Konsolidasian per 31 Agustus 2019 serta untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2019 (Diaudit) dan 31 Agustus 2018 (Tidak Diaudit) diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo dan Rekan dan ditanda tangani oleh Drs. Emanuel Handojo Pranadjaja, CA., CPA., dengan opini tanpa modifikasian.



2019 2018 2017 2016

EKUITAS

Modal saham – nilai nominal Rp 50,- per saham pada tanggal 31 Agustus 2019 dan Rp 100.000,- per saham tanggal 31 Desember 2018, 2017, dan 2016. Modal dasar - 3.400.000.000 saham pada tanggal 31 Agustus 2019 dan 1.000.000 saham pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016. Modal ditempatkan dan disetor penuh - 2.700.000.000 saham pada tanggal 31 Agustus 2019 dan 294.985 saham pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016.

135.000

29,499 29,499 29,499

Tambahan modal disetor 28 28 28 28

Saldo laba dicadangkan 22.307 0 0 0

Saldo laba belum dicadangkan 72.312 143,569 31,474 8,206

JUMLAH EKUITAS 229,647 173,095 61,000 37,732

RENCANA PENAWARAN UMUM : Perseroan dengan surat No. 015/BNM-BTL II /XI/2019 tanggal 15 November 2019 telah mengajukan kepada Ketua OJK dalam rangka Penawaran Umum Perdana sebanyak 700.000.000 (tujuh ratus juta) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp 50,- (lima puluh Rupiah) dengan harga penawaran Rp 105,- (seratus lima Rupiah) dengan nilai total Rp 73.500.000.000,- (tujuh puluh tiga miliar lima ratus juta Rupiah) yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham Biasa atas Nama.

179

Di bawah ini disajikan posisi ekuitas proforma Perseroan pada tanggal 31 Agustus 2019 dan memperhitungkan dampak dari dilakukannya Penawaran Umum ini :

TABEL PROFORMA EKUITAS PADA TANGGAL 31 AGUSTUS 2019 (dalam jutaan Rp)

Uraian Modal

Ditempatkan dan Disetor

Agio

Biaya Emisi

Tambahan

Modal disetor

Saldo laba Jumlah

Ekuitas

Dicadangkan Belum

dicadangkan

Posisi Ekuitas menurut laporan pada tanggal 31 Agustus 2019 135.000 - - 28 22.307

72.312 229.647

Perubahan Ekuitas setelah tanggal 31 Agustus 2019 jika diasumsikan pada tanggal tersebut dilaksanakan IPO.

• Saham sebanyak 700.000.000 saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp 50,- per saham dan harga penawaran Rp 105,- per saham 35.000 38.500 (3.013) - -

- 70.487

• Waran Seri I sebanyak 350.000.000 Waran Seri Isaham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp 50,- per saham dan harga pelaksanaan Rp 126,- per saham

17.500 26.600 - - -

- 44.100

Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Agustus 2019 setelah IPO 187.500 65.100 (3.013) 28 22.307

72.312 344.234

180

X. KEBIJAKAN DIVIDEN Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, keputusan mengenai pembagian dividen ditetapkan berdasarkan keputusan pemegang saham pada RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi Direksi. Perseroan dapat membagikan dividen apabila Perseroan mencatatkan saldo laba positif. Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam UUPT dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS.

Berdasarkan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, keputusan pembayaran dividen mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Anggaran Dasar Perseroan dan Persetujuan Pemegang Saham pada RUPS berdasarkan rekomendasi Direksi Perseroan. Ketentuan dalam pembagian dividen sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 72 adalah : 1. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sepanjang

diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan; 2. Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila jumlah

kekayaan bersihPerseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib;

3. Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan;

4. Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3);

5. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikanharus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan;

6. Direksi bersama-sama dengan Dewan Komisaris akan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim.

Para Pemegang Saham Perseroan yang merupakan hasil dari pelaksanaan Penawaran Umum SahamPerdana ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan pemegang saham lama, yaitu antara lain: a. menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS; b. menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi; c. menjalankan hak lainnya berdasarkan UUPTdan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar

Perseroan. Mulai tahun buku 2021, Manajemen Perseroan bermaksud untuk membayarkan dividen kas kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 20% (tiga puluh persen) dari laba bersih Perseroan atau ditentukan lain dalam RUPS.

181

Besarnya pembagian dividen kas akan diputuskan melalui RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi Direksi.Keputusan untuk membayar dividen kas dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 1) Hasil operasi, arus kas, kecukupan modal dan kondisi keuangan Perseroan dalam rangka

mencapaitingkat pertumbuhan yang optimal di masa yang akan datang; 2) Kepatuhan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan persetujuan dari Rapat

Umum Pemegang Saham Tahunan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 309 tanggal 30 Agustus 2019 yang dibuat oleh Christina Dwi Utami SH, MHum, M.Kn Notaris di Jakarta Barat Perseroan membagikan Dividen Saham sebesar Rp 89.788.000.000,-. Tidak ada negative covenants sehubungan dengan pembatasan dari pihak ketiga dalam rangka pembagian dividen.

182

XI. PERPAJAKAN 1. PAJAK PENJUALAN SAHAM Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 tanggal 29 Mei 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1994 tentang “Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek” dan Surat Edaran DirekturJenderal Pajak No. SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal “Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek” yang mengubah Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995 perihal “Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek“, telah diatur sebagai berikut: 1) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan

saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,10% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.

2) Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan Final sebesar 0,50% dari nilai saham Perseroan pada saat Penawaran Umum Perdana. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan final dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 bulan setelah saham diperdagangkan di Bursa Efek.

3) Namun apabila pemilik saham pendiri tidak bermaksud untuk membayar tambahan pajak

penghasilan final di atas, maka pemilik saham pendiri terhutang pajak penghasilan atas capital gain pada saat penjualan saham pendiri. Penghitungan Pajak Penghasilan tersebut sesuai dengan tarif umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 Undang-Undang No. 36 tahun 2008.

2. PAJAK PENGHASILAN ATAS DIVIDEN Pajak Penghasilan atas dividen yang berasal dari kepemilikan saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.36 tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009) mengenai perubahan keempat atas Undang-Undang No.7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dividen atau pembagian keuntungan yang diterima oleh Perseroan Terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, Koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi: - Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan - Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima

dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang “Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak Penghasilan”, penghasilan yang diterima Dana Pensiun yang

183

pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dari penanaman modal berupadividen dari saham pada Perseroan terbatas yang tercatat pada bursa efek di Indonesia dikecualikan dariobjek Pajak Penghasilan. Sesuai dengan pasal 17 ayat 2 (c) Undang-Undang No. 36 tahun 2008. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009, penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dikenai Pajak Penghasilan sebesar 10% dan bersifat final. Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri (termasuk Bentuk Usaha Tetap) yang tidakmemenuhi ketentuan Pasal 4 ayat 3 huruf (f) Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 di atas, maka atas pembayaran dividen tersebut dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto sebagaimana diatur di dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008. Lebih lanjut, sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (1a) maka apabila Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dividen tersebut tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% dari tarif yang semula dimaksud atausebesar 30% dari penerimaan brutonya. Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif 20% dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau 20% dari nilai pari (dalam hal dividen saham) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dividen dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk darisuatu Negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, dengan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda,sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ/2010. Agar Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) tersebut dapat menerapkan tarif sesuai P3B, maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ/2010, Wajib Pajak LuarNegeri diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD)/Certificate of Domicile of NonResident for Indonesia Tax Withholding yaitu: 1. Form-DGT 1 atau;

2. Form-DGT 2 untuk bank dan WPLN yang menerima atau memperoleh penghasilan melalui kustodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia selain bunga dan dividen serta WPLN yang berbentuk dana pensiun yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara mitra dan merupakan subjek pajak di negara mitra;

3. Form SKD yang lazim diterbitkan oleh negara mitra dalam hal Competent Authority di negara mitratidak berkenan menandatangani Form DGT-1 / DGT-2, dengan syarat:

▪ Form SKD tersebut diterbitkan menggunakan Bahasa Inggris; ▪ Diterbitkan pada atau setelah tanggal 1 Januari 2010; ▪ Berupa dokumen asli atau dokumen fotokopi yang telah dilegalisasi oleh Kantor PelayananPajak

tempat salah satu Pemotong/Pemungut Pajak terdaftar sebagai Wajib Pajak; ▪ Sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai nama WPLN; dan

184

▪ Mencantumkan tanda tangan pejabat yang berwenang, wakilnya yang sah, atau pejabat kantor pajak yang berwenang di negara mitra P3B atau tanda yang setara dengan tanda tangansesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B dan nama pejabat dimaksud.

Di samping persyaratan Form-DGT1 atau Form DGT-2 atau Form SKD Negara Mitra maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-62/PJ/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan PER-25/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 maka WPLN wajib memenuhi persyaratan sebagai Beneficial Owner atau pemilikyang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan. 3. KEWAJIBAN PERPAJAKAN PERSEROAN Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Tahun 2018 pada tanggal 26 April 2019 guna memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai denganperundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak selama tiga tahun terakhir.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM PERDANA INI.

185

XII. PENJAMINAN EMISI EFEK 1. Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek Sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang dinyatakan dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Batulicin Nusantara Maritim Tbk, sebagaimana dimaksud dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Batulicin Nusantara Maritim Tbk No. 86 tanggal 13 November 2019 yang diubah dengan Akta Perubahan I Atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Batulicin Nusantara Maritim Tbk No. 69 tanggal 9 Desember 2019, yang diubah dengan Akta Perubahan II Atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Batulicin Nusantara Maritim Tbk No. 144 tanggal 29 Januari 2020, yang kemudian diubah dengan Akta Perubahan III Atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Batulicin Nusantara Maritim Tbk No. 121 tanggal 24 Februari 2020, yang seluruhnya dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., di Kota Jakarta Barat, PT Jasa Utama Capital Sekuritas yang namanya disebut di bawah ini, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual saham yang akan ditawarkan Perseroan kepada masyarakat sesuai bagian penjaminannya dengan kesanggupan penuh (full commitment) dan mengikat diri untuk membeli sisa saham yang tidak habis terjual dengan Harga Penawaran Perdana pada tanggal penutupan Masa Penawaran sesuai dengan bagian penjaminannya. Selanjutnya PT Jasa Utama Capital Sekuritas telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum. Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi Penjaminan Emisi dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

No Nama Penjamin Emisi Efek Jumlah Saham Nilai Rupiah %

Penjamin Pelaksana Emisi Efek

1 PT Jasa Utama Capital Sekuritas 596.500.000 62.632.500.000 85,22

Penjamin Emisi Efek

1 PT Erdikha Elit Sekuritas 500.000 52.500.000 0,07

2 PT Ekuator Swarna Sekuritas 500.000 52.500.000 0,07

3 PT Pacific Sekuritas Indonesia 500.000 52.500.000 0,07

4 PT Panin Sekuritas Tbk 500.000 52.500.000 0,07

5 PT Profindo Sekuritas Indonesia 101.500.000 10.657.500.000 14,50

Total 700.000.000 73.500.000.000 100,00

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Pelaksanaannya, yang dimaksud dengan pihak yang mempunyai hubungan afiliasi adalah sebagai berikut: 1. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal

maupun vertikal; 2. Hubungan antara para pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut; 3. Hubungan antara 2 Perseroan dimana terdapat satu atau lebih dari anggota Direksi atau Dewan

Komisaris yang sama;

186

4. Hubungan antara Perseroan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh Perseroan tersebut;

5. Hubungan antara 2 Perseroan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau

6. Hubungan antara Perseroandan Pemegang Saham Utama.

Penjamin Pelaksana Emisi dan para Penjamin Emisi Efek seperti tersebut di atas menyatakan dengan tegas tidak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal. 2. Penentuan Harga Penawaran Umum Saham Pada Pasar Perdana Harga penawaran untuk saham yang ditawarkan ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek. Berdasarkan hasil penawaran awal (bookbuilding) yang telah dilakukan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan melakukan penjajakan kepada para investor, jumlah permintaan terbanyak yang diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek berada pada Harga Penawaran Rp 105,- (seratus lima Rupiah) setiap saham. Dengan mempertimbangkan hasil penawaran awal tersebut diatas, maka berdasarkan kesepakatan antara Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan Perseroan ditetapkan harga penawaran sebesar Rp 105,- (seratus lima Rupiah). Penentuan harga ini juga telah mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut: 1. Kondisi pasar pada saat penawaran awal dilakukan;

2. Permintaan dari calon investor yang berkualitas;

3. Data dan informasi Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha dan keterangan

mengenai industri yang terkait;

4. Status dan perkembangan terakhir Perseroan.

187

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL Lembaga dan profesi penunjang pasar modal yang berpartisipasi dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut: 1. Akuntan Publik Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi,

Tjahjo dan Rekan (Member Crowe Global)

Cyber 2 Tower 20th Floor Unit D-E-F Jl. HR Rasuna Said Blok X-5 Jakarta Selatan 12950 Telp.: +62 21 2553 9200

No.STTD dan tanggal STTD STTD.AP-510/PM.22/2018 tanggal 19 Maret 2018 Atas Nama

Asosiasi Drs. Emanuel Handojo Pranadjaja, CA., CPAInstitut Akuntan Publik Indonesia

No. Reg. Akuntan Publik Pedoman Kerja

AP. 1029 Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP)

Surat Penunjukan 006/BNM-JKT/X/2019 tanggal 27 September 2019

Fungsi utama Akuntan Publik dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standard auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standard tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material.

Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diaudit.

2.

Notaris

Christina Dwi Utami, SH., M.Hum. M.Kn. Komplek Ketapang Indah B-2 no. 4-5 Jl. KH Zainul Arifin no. 2 Jakarta Barat, Indonesia Telp.: +62 216345668 Fax.: +62 216345666

No. STTD dan Tanggal STTD STTD.N-29/PM.22/2018 tanggal 19 Maret 2018 Atas Nama Christina Dwi Utami, SH., M.Hum., M.Kn. Ikatan Notaris Indonesia 0639319800705 Tanggal Keanggotaan 11 Mei 2009 Pedoman Kerja Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Surat Penunjukan 007/BNM-JKT/X/2019 tanggal 27 September 2019

188

Tugas utama Notaris dalam Penawaran Umum Perdana ini adalah untuk membuatkan akta-akta sehubungan dengan perjanjian-perjanjian dalam rangka Penawaran Umum Perdana, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, antara lain akta-akta berita acara RUPS Perseroan, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Adendumnya dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham, dan Akta lain jika ada sehubungan dengan Penawaran Umum Saham Perdana, sesuai dengan peraturan jabatan dan kode etik Notaris, beserta Akta-akta perubahannya

3.

Konsultan Hukum

Infiniti & Co.

Infiniti Office, 2nd Floor Permata Regency D/37, Kembangan. Jakarta Barat 11630 Telp. : +62 21 5020 0285 Fax. : +62 21 5020 0285

No.STTD dan Tanggal STTD STTD.KH-185/PM.2/2018 tanggal 31 Juli 2018 Atas Nama Wahyudi Susanto Keanggotaan Asosiasi

No. Angggota Himpunan Konsultan Hukum Pasal Modal 200231

Pedoman Kerja Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal dan Standar Pemeriksaan Hukum dan Standar Pendapat Hukum yang dikeluarkan oleh Himpunan Hukum Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Keputusan HKHPM Nomor: Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 08 Agustus 2018

Surat Penunjukan 008/BNM-JKT/X/2019 tanggal 27 September 2019

Tugas dan tanggung jawab Konsultan Hukum dalam rangka Penawaran Umum ini, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian dari segi hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

4. Biro Administrasi Efek PT Share Star Indonesia

Berita Satu Plasa Lt. 7 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta 12950 Telp. : +62 21 5277966 Fax. : +62 21 5277967

No.Izin Usaha BAE dari Bapepam KEP:25/PM/1991 tanggal 14 Mei 1991 Keanggotaan Asosiasi Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia (ABI) Pedoman Kerja Peraturan Pasar Modal dan Peraturan OJK Surat Penunjukan 009/BNM-JKT/X/2019 tanggal 27 September 2019

189

Tugas dan tanggung jawab Biro Administrasi Efek (BAE) dalam Penawaran Umum ini, sesuai dengan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi penerimaan pemesanan saham berupa Daftar Pemesanan Pembelian Saham (DPPS) dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) yang telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana disyaratkan dalam pemesanan pembelian saham dan telah mendapat persetujuan dari pelaksana penjamin emisi sebagai pemesanan yang diajukan untuk diberikan penjatahan saham, serta melakukan administrasi pemesanan pembelian saham sesuai dengan aplikasi yang tersedia pada BAE. Bersama-sama dengan penjamin emisi, BAE mempunyai hak untuk menolak pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. Dalam hal terjadinya pemesanan yang melebihi jumlah saham yang ditawarkan, BAE melakukan proses penjatahan sesuai dengan rumus penjatahan yang ditetapkan oleh penjamin emisi, mencetak konfirmasi penjatahan dan menyiapkan laporan penjatahan. BAE juga bertanggung jawab menerbitkan formulir konfirmasi penjatahan (FKP) atas nama pemesan yang mendapatkan penjatahan dan menyusun laporan Penawaran Umum Perdana sesuai dengan peraturan yang berlaku.

5. KJPP Ihot Dollar dan Raymond

Graha ROI Formula, Lt. 3 Suite 302 Jl. Sultan Iskandar Muda no. 222 Jakarta 12240 Telp. : +62 21 7245677 Fax. : +62 21 7253689

No.STTD dan Tanggal STTD STTD.PP-42/PM.2/2018 tanggal 6 Juli 2018 Atas Nama Dollar Martin Simanjuntak, MAPI (Cert.) Ijin Penilai P.1.09.00091 Keanggotaan MAPI 96-S-00724 Surat Penunjukan 010/BNM-JKT/X/2019 tanggal 27 September 2019

Tugas dan tanggung jawab Kantor Jasa Penilai publik (KJPP) dalam Penawaran Umum ini, sesuai dengan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi melaksanakan pemeriksaan fisik, penelitian, penganalisisan data dan menentukan nilai wajar harta Perseroan dengan tujuan mengungkapkan suatu pendapat mengenai nilai pasar yang wajar dengan berpedoman pada norma-norma penilaian Indonesia yang berlaku sesuai dengan peraturan BAPEPAM VIII.C.4 tentang Pedoman Penilaian dan Laporan Penilaian Properti di Pasar Modal, Standar Penilaian Indonesia (SPI) 2015 dan Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI).

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995, tentang Pasar Modal.

190

XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM

Ketentuan penting dalam bab ini bersumber dari Anggaran Dasar Perseroan terakhir sebagaimana termaksud dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 132 tanggal 14 Oktober 2019, yang dibuat di hadapan Christine Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat. Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah sesuai dengan Peraturan IX.J.1, Peraturan OJK No. 32/2014, dan Peraturan OJK No. 33/2014 serta UUPT. 1. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan dari Perseroan ini adalah berusaha di bidang angkutan laut dalam negeri tramper untuk barang. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut : Kegiatan Usaha Utama : • Menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan barang umum melalui laut dengan menggunakan

kapal laut antar pelabuhan dalam negeri dengan melayari trayek tidak tetap dan tidak teratur atau tramper. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.

Kegiatan Usaha Penunjang :

• selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud diatas, Perseroan dapat melakukankegiatan usaha pendukung untuk melakukan segala kegiatan-kegiatan yang diperlukan, untuk mendukung terlaksananya kegiatan usaha utama Perseroan sebagaimana dimaksud diatas.

2. Ketentuan Mengenai Perubahan Permodalan

Modal 1. Modal dasar Perseroan Rp 540.000.000.000,- (lima ratus empat puluh miliar Rupiah), terbagi atas

10.800.000.000 (sepuluh miliar delapan ratus juta)saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp 50,- (lima puluh Rupiah).

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar 25% (dua puluh lima persen), atau 2.700.000.000 (dua miliar tujuh ratus juta) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 135.000.000.000,- (seratus tiga puluh lima miliar Rupiah), oleh para pemegang saham.

3. Penyetoran modal dapat pula dilakukan dengan cara selain dalam bentuk uang, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, yang wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut : i. benda yang dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat

pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan “Rapat Umum Pemegang Saham” atau “RUPS”), mengenai penyetoran tersebut;

191

ii. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau instansi yang berwenang dan/atau pelaksananya (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan “OJK”), dan tidak dijaminkan dengan cara apapun juga;

iii. memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari RUPS, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;

iv. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan

v. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Penyetoran atas saham dari kompensasi/konversi tagihan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan RUPS dengan syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dan harga tersebut tidak di bawah nilai nominal, dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

5. a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham atau Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham antara lain Obligasi Konversi atau Waran) yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan RUPS yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut; b. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka

waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;

c. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut di atas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS, dengan syarat-syarat dan jangka waktu sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan;

d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan lain hal dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;

e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf (d) di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;

192

f. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

g. Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham sebagaimana diatur dalam peraturan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, baik untuk memperbaiki posisi keuangan maupun selain untuk memperbaiki posisi keuangan Perseroan, yang terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal yang mengatur tentang penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;

h. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 4 ayat 5 huruf (a) sampai dengan huruf (g) di atas apabila ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan mengizinkannya.

6. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturanperundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

7. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukumdan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

8. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang : a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar; b. telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; c. penambahan modal ditempatkan dan disetor, sehingga menjadi paling sedikit 25 % (dua puluh

lima persen) dari modal dasar, wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir b Pasal ini;

d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir c Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal ditempatkan dan disetor paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat 8 butir c Pasal ini tidak terpenuhi;

e. persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir a Pasal ini, termasuk juga persetujuan untuk mengubahAnggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir d Pasal ini.

9. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.

193

10. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh sampai dengan 10 % (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan atau dalam jumlah lain apabila peraturan perundang-undangan menentukan lain. Pembelian kembali saham tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

Saham 1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama. 2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal. Pengeluaran

saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

3. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) pihak saja, baik perorangan maupun badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.

4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya nama dari yang ditunjuk atau diberi kuasa itu saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan harus dianggap sebagai Pemegang Saham dari saham yang bersangkutan serta berhak mempergunakan semua hak yang diberikan oleh hukum yang timbul atas saham-saham tersebut.

5. Selama ketentuan dalam ayat 4 Pasal ini belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.

6. Dalam hal para pemilik bersama lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu, Perseroan berhak memberlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang saham yang sah atas saham-saham tersebut.

7. Setiap pemegang saham yang memiliki 1 (satu) saham atau lebih dengan sendirinya menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijaminkan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundangundangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.

9. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia, berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

3. Rapat Umum Pemegang Saham RUPS Tahunan 1. RUPS Tahunan diselenggarakan tiap tahun, selambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku

Perseroan ditutup. 2. Dalam RUPS Tahunan:

a. Direksi mengajukan laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan RUPS Tahunan, laporan tahunan tersebut sekurang-kurangnya harus memuat laporan keuangan yang telah disusun dan diaudit sebagaimana ditentukan oleh

194

peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempatdi mana saham-saham Perseroan dicatatkan, sertalaporan-laporan lain serta informasi yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Diputuskan penggunaan laba Perseroan; c. Dilakukan penunjukan akuntan publik yang terdaftar atau pemberian kuasa untuk melakukan

penunjukan akuntan publik yang terdaftar dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;

d. Jika perlu melakukan pengangkatan dan/atau perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan;

e. Dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan secara sebagaimana mestinya dalam RUPS Tahunan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

3. Pengesahan dan/atau persetujuan Laporan Tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et decharge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.

RUPS Luar Biasa RUPS Luar Biasa diadakan tiap-tiap kali, apabila dianggap perlu oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham, dengan memperhatikan dan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

195

XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM 1. Pemesanan Pembelian Saham

Pemesanan pembelian saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Formulir Pemesanan Pembelian Saham (selanjutnya disebut “FPPS”) dan Prospektus ini. Pemesanan pembelian saham dilakukan dengan menggunakan FPPS asli yang dikeluarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang dapat diperoleh pada Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Para Penjamin Emisi Efek dan gerai penawaran yang informasinya tercantum pada Bab XVI dalam Prospektus ini. FPPS dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh Pemesan. Pemesanan pembelian saham yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani. Setiap pemesanan saham harus telah memiliki rekening efek pada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI.

2. Pemesan yang berhak

Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah Perorangan dan/atau Lembaga/Badan Usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.

3. Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No.SP-117/SHM/KSEI/11/19 yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI pada tanggal 4 Desember 2019: A. Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas Saham yang ditawarkan berlaku

ketentuan sebagai berikut :

1. Perseroan tidak menerbitkan saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham (SKS), tetapi saham tersebut akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam rekening efek selambat-lambatnya pada tanggal 6 Maret 2020.

2. Sebelum saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini dicatatkan di Bursa Efek, pemesan akan memperoleh bukti kepemilikan saham dalam bentuk Formulir Konfirmasi Penjatahan (“FKP”).

196

3. KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam rekening efek.

4. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar rekening efek di KSEI.

5. Pemegang saham yang tercatat dalam rekening efek berhak atas dividen, Saham bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada Saham.

6. Pembayaran dividen, Saham bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada Pemegang Saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (beneficial owner) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

7. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, Pemegang Saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk.

8. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek.

9. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perseroan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.

10. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.

5. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham Selama Masa Penawaran, para Pemesan dapat melakukan pemesanan pembelian saham selama jam kerja yang ditentukan dan disampaikan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Para Penjamin Emisi Efek atau melalui gerai penawaran yang tercantum di Bab XVI tentang Penyebarluasan Prospektus Dan Formulir Pemesanan Pembelian Sahamdimana FPPS diperoleh. Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) formulir dan wajib diajukan oleh Pemesan yang bersangkutan (tidak dapat diwakilkan) dengan melampirkan: ▪ Fotocopy jati diri (KTP/Paspor bagi perorangan dan Anggaran Dasar serta Akta Pengangkatan

Direksi terakhir bagi badan hukum), bagi pemesan badan usaha asing, disamping melampirkan fotocopy paspor/KIMS, AOA dan POA yang berlaku, wajib mencantumkan pada FPPS, nama dan alamat di luar negeri secara lengkap dan jelas;

197

▪ Bukti kepemilikan Rekening Efek atas nama pemesan; dan

▪ Bukti pembayaran sebesar jumlah pemesanan.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efekdan Perseroan wajib untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila FPPS tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian saham diatas tidak terpenuhi. Dalam hal terdapat satu pemesan yang mengajukan 2 (dua) pemesanan atau lebih sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum, maka manajer penjatahan hanya dapat mengikutsertakan 1 FPPS yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

6. Masa Penawaran Umum

Masa penawaran akan berlangsung selama 1 (satu) hari kerja pada tanggal 3 Maret 2020 pada pukul 09.00 - 15.00 WIB.

7. Tanggal Penjatahan

Tanggal penjatahan dimana penjatahan saham akan dilakukan oleh Manajer Penjatahan dan Perseroan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 5 Maret 2020.

8. Syarat Pembayaran

Pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai, RTGS, pemindahbukuan (PB), cek atau wesel bank dalam mata uang Rupiah dan dibayarkan oleh pemesan yang bersangkutan (tidak dapat diwakilkan) dengan membawa tanda jati diri dan FPPS yang sudah diisi lengkap dan benar pada Penjamin Emisi Efek pada waktu FPPS diajukan dan semua setoran harus dimasukkan ke dalam rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada :

PT Bank Sinarmas Tbk Kantor Cabang KF Operasional Thamrin

Atas Nama : JUCS IPO BATULICIN Nomor Rekening : 0052862458

Untuk pembayaran secara tunai (setoran langsung ke Bank), maka dana harus ingood funds paling lambat pada pukul 15:00.

Apabila pembayaran menggunakan transfer Bank atau cek, maka cek tersebut harus merupakan cek atas nama/milik pihak yang mengajukan (menandatangani) FPPS, (cek dari milik/atas nama pihak ketiga tidak dapat diterima sebagai pembayaran) dan keduanya sudah harus diterima secara efektif (in good funds) pada tanggal 3 Maret 2020. Apabila pembayaran tersebut tidak diterima pada tanggal dan waktu serta rekening di atas, maka FPPS yang diajukan dianggap batal dan tidak berhak atas penjatahan.

198

Dana hasil Penawaran Umum yang diperoleh selama masa penawaran akan dibayarkan ke Perseroan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek yaitu PT Jasa Utama Capital Sekuritas bersamaan dengan tanggal distribusi saham yaitu 6 Maret 2020. Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab pemesan. Semua cek dan bilyet giro bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan, cek atau bilyet giro ditolak oleh bank, maka pemesanan pembelian saham yang bersangkutan otomatis dianggap batal. Untuk pembayaran yang dilakukan melalui transfer account dari bank lain, pemesan harus melampirkan fotocopy Lalu Lintas Giro (LLG) dari bank yang bersangkutan dan menyebutkan nomor FPPS/DPPS-nya. Pembayaran melalui ATM tidak berlaku. Dalam 1 (satu) Slip Setoran tidak diperkenankan untuk diisi dengan campuran jenis pembayaran, misalnya tunai tidak dapat digabung dengan bilyet giro.

9. Bukti Tanda Terima

Para Penjamin Emisi Efek yang menerima pengajuan FPPS akan menyerahkan kembali kepada pemesan, tembusan dari FPPS lembar ke-5 sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian saham. Bukti tanda terima pemesanan pembelian saham tersebut bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan. Bukti tanda terima tersebut harus disimpan untuk kelak diserahkan kembali pada saat pengembalian uang pemesanan dan/atau penerimaan Formulir Konfirmasi Penjatahan atas pemesanan pembelian saham. Bagi pemesan pembelian saham secara khusus, bukti tanda terima pemesanan pembelian saham akan diberikan langsung oleh Perseroan.

10. Penjatahan Saham

Pelaksanaan penjatahan saham akan dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek selaku Manajer Penjatahan dengan sistem kombinasi yaitu penjatahan pasti (fixed allotment) dan penjatahan terpusat (pooling) sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.

Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak-pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Dalam Penawaran Umum ini, penjatahan pasti (fixed allotment) dengan jumlah sebanyak-banyaknya 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah saham yang ditawarkan. (I) Penjatahan Pasti (“Fixed Allotment”)

Penjatahan pasti sebanyak-banyaknya 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah yang ditawarkan, yang akan dialokasikan namun tidak terbatas pada Dana Pensiun, Asuransi, Reksadana, Yayasan, Institusi bentuk lain, baik domestik maupun luar negeri. Dalam hal penjatahan terhadap suatu Penawaran Umum dilaksanakan dengan menggunakan Sistem Penjatahan Pasti, maka penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

199

a. Manajer penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak-pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Penentuan besarnya persentase penjatahan pasti wajib memperhatikan kepentingan pemesan perorangan;

b. Jumlah Penjatahan Pasti sebagaimana dimaksud pada butir a termasuk pula jatah bagi pegawai Perseroan yang melakukan pemesanan dalam Penawaran Umum (jika ada) dengan jumlah paling banyak 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum; dan

c. Penjatahan pasti dilarang diberikan kepada : (i) direktur, komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih

saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Efek sehubungan dengan Penawaran Umum;

(ii) direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau (iii) Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf (i) dan (ii) yang bukan merupakan Pihak

yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

(II) Penjatahan Terpusat (“Pooling”)

Jika jumlah saham yang dipesan melebihi jumlah saham yang ditawarkan melalui suatu Penawaran Umum, maka Manajer Penjatahan yang bersangkutan harus melaksanakan prosedur penjatahan sisa saham setelah alokasi untuk Penjatahan Pasti sebagai berikut: a. dalam hal setelah mengecualikan pemesan saham sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf

(I) huruf c dan terdapat sisa saham yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka:

(i) pemesan yang tidak dikecualikan akan menerima seluruh jumlah Efek yang dipesan; (ii) dan dalam hal para pemesan yang tidak dikecualikan telah menerima penjatahan

sepenuhnya dan masih terdapat sisa Efek, maka sisa Efek tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemesan sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf (I) huruf b menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.

b. dalam hal setelah mengecualikan pemesan Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf (I) huruf c dan terdapat sisa Efek yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka penjatahan bagi pemesan yang tidak dikecualikan itu, harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:

(i) dalam hal tidak akan dicatatkan di Bursa Efek, maka Efek tersebut dialokasikan secara proporsional menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan tanpa pecahan; atau

(ii) dalam hal akan dicatatkan di Bursa Efek, maka Efek tersebut dialokasikan dengan memenuhi persyaratan berikut ini: i. para pemesan yang tidak dikecualikan akan memperoleh satu satuan perdagangan di

Bursa Efek, jika terdapat cukup satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak mencukupi, maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagikan dengan diundi. Jumlah Efek yang termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud adalah satuan perdagangan terbesar yang ditetapkan oleh Bursa Efek di mana Efek tersebut akan tercatat; dan

200

ii. apabila terdapat Efek yang tersisa, maka setelah satu satuan perdagangan dibagikan kepada pemesan yang tidak dikecualikan, pengalokasian dilakukan secara proporsional dalam satuan perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Efek dan terbukti bahwa Pihak tertentu mengajukan pemesanan Efek melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Efek yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan. Manajer Penjatahan akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dan berpedoman pada peraturan Bapepam No. VIII.G.12 Tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan Nomor IX.A.7. Tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum.

Penjamin Emisi Efek wajib menyerahkan laporan hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan dalam bentuk dan isi sesuai dengan Peraturan Nomor IX.A.2.

11. Pembatalan Atau Penundaan Penawaran Umum

a) Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif sampai berakhirnya Masa

Penawaran, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkannya Penawaran Umum, dengan ketentuan : 1) Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi :

a. Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% selama 3 hari berturut-turut;

b. Bencana alam, perang, huru hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan;dan/atau

c. Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.

2) Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. Mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum Perdana dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;

b. Menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum Perdana kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud di poin a;

c. Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud;

d. Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum Perdana yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan saham telah dibayar maka Perseroan

201

wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

b) Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a), dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut: 1. Dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana

dimaksud dalam huruf a) butir 1) huruf a, maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;

2. dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a) butir 1) poin a, maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;

3. wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Emiten dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya;

4. wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin 3 kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

12. Pengembalian Uang Pemesanan

Dalam hal suatu pemesanan Efek ditolak sebagian atau seluruhnya karena adanya penjatahan, maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/ atau Penjamin Emisi Efek kepada para pemesan, pengembalian uang pemesanan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penjatahan.

Dalam hal terjadi pembatalan atau penundaan Penawaran Umum maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek/ atau kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak keputusan pembatalan atau penundaan Penawaran Umum. Jika Pencatatan saham di Bursa Efek tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi karena persyaratan pencatatan tidak dipenuhi, Penawaran atas Efek batal demi hukum dan pembayaran pesanan Efek dimaksud, wajib dikembalikan kepada pemesan, oleh Perseroan yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak batalnya Penawaran Umum. Dengan memperhatikan Peraturan IX.A.2, jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar denda kepada para pemesan sebesar 1% dari jumlah uang pengembalian pemesanan yang belum dikembalikan kepada pemesan.

202

Denda tersebut dihitung dari 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Pengembalian Uang pemesanan atau keputusan pembatalan atau penundaan Penawaran Umum secara pro rata untuk setiap hari keterlambatan.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek akan mengeluarkan cek/giro, transfer ke rekening yang memperoleh denda.

13. Penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Pembelian Saham

Distribusi Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham kepada masing-masing rekening efek pemesan saham pada para Penjamin Emisi Efek dimana FPPS yang bersangkutan diajukan akan dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penjatahan. FKP atas pemesanan pembelian saham tersebut dapat diambil di BAE dengan menunjukkan tanda jati diri pemesan dan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan pembelian saham.

14. Distribusi Saham

Perseroan tidak menerbitkan surat kolektif saham, saham tersebut diadministrasikan secara elektronik dalam penitipan kolektif yaitu PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Penyerahan bukti kepemilikan saham pada tanggal distribusi saham secara elektronik yaitu tanggal 6 Maret 2020 dianggap terpenuhi jika saham dimaksud telah didistribusikan kepada pemesan atau dimasukkan kedalam sub rekening efek atas nama pemesan di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

203

XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Prospektus serta Formulir Pemesanan Pembelian Saham dapat diperoleh pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Para Penjamin Emisi Efek dan gerai penawaran. Prospektus dan formulir dapat diperoleh pada saat masa penawaran dimulai yaitu pada tanggal 3 Maret 2020 pukul 09.00 WIB.

PT BATULICIN NUSANTARA MARITIM Tbk Kantor Pusat :

Jln. Pelabuhan Ferry Rt/Rw 005/001 Batulicin, Tanah Bumbu

Kalimantan Selatan Telp.: (0518) 71869

Email : [email protected] Website : www.batulicinnusantaramaritim.com

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Efek adalah sebagai berikut :

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT Jasa Utama Capital Sekuritas

Gedung Kospin Jasa Lt.7-8

Jl.Jend.Gatot Subroto Kav.1

Jakarta 12870

Telp.: (021) 8378 9000

Fax.: (021) 8378 8908

E mail : [email protected]

Website :www.jasautamacapital.com

PENJAMIN EMISI EFEK

PT Erdikha Elit Sekuritas Sucaco Building 3rd Floor

Jl. Kebon Sirih Kav. 71 Jakarta 10340

Telp.: + 62 21 3983 6420 Fax.: +62 21 3983 6422

Website : www.erdikha.com

PT Ekuator Swarna Sekuritas Office Districts 8, Tower Treasury

17th Floor, SCBD Lot 28 Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53

Jakarta 12920 Telp.: + 62 21 4000 0677 Fax.: +62 21 2415 5512

Website : www.ekuator.co.id

PT Pacific Sekuritas Indonesia Menara Jamsostek, North

Tower 12Ath floor Jl. Jend. Gatot Subroto No.38

Jakarta 12710 Tel. (021) 3950 2900 Fax. (021) 3950 2901

Website: www.pacificsekuritas.id

http://www.batulicinnusantaramaritim.com/

http://www.jasautamacapital.com/

204

PT Panin Sekuritas Tbk Indonesia Stock Exchange

Tower 2, 17th Floor, Suite 1705 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53

Jakarta 12190 Telp.: + 62 21 515 3055 Fax.: +62 21 515 3061

Website :

www.pans.co.id

PT Profindo Sekuritas Indonesia Gedung Permata Kuningan Jl. Kuningan Mulia Kav 9C.

Guntur Setiabudi Jakarta Selatan 12980

Telp.: +62 21 8378 0888 Fax.: +62 21 8378 0889

Website : www.profindo.co.id

GERAI PENAWARAN UMUM SELAMA MASA PENAWARAN

Masa Penawaran akan diselenggarakan pada tanggal 3 Maret 2020 bertempat di

PT Sharestar Indonesia

BeritaSatu Plaza Lt. 7 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36,

Jakarta 12950 Telp. : +62 21 5277966 Fax. : +62 21 5277967

http://www.pans.co.id/

205

XVII. PENDAPAT SEGI HUKUM

No. Ref.: 099/IC-LTR/II/2020 Jakarta, 25 Februari 2020

Kepada Yth. PT BATULICIN NUSANTARA MARITIM TBK Jalan Pelabuhan Ferry RT/RW 005/001 Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan

U.p. : DIREKSI

Perihal :

PENDAPAT HUKUM SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENAWARAN UMUM SAHAM PERDANA PT BATULICIN NUSANTARA MARITIM TBK

Dengan hormat, Yang bertandatangan di bawah ini, Wahyudi Susanto, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Konsultan Hukum INFINITI & Co, berkantor di Infiniti Office, Lantai 2, Permata Regency, Kembangan, Jakarta Barat 11630, yang terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal pada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) di bawah pendaftaran Nomor: STTD.KH-185/PM.2/2018 dan tercatat sebagai anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor: 200231, dan telah ditunjuk oleh PT Batulicin Nusantara Maritim Tbk, suatu perseroan terbatas berkedudukan di Kabupaten Tanah Bumbu (selanjutnya disebut “Perseroan”) berdasarkan Surat Penunjukan Konsultan Hukum No. 008/BNM-JKT/X/2019 tertanggal 27 September 2019, untuk memberikan pendapat dari segi hukum (selanjutnya disebut “Pendapat Hukum”) sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum saham perdana dengan menawarkan dan menjual saham-sahamnya kepada masyarakat melalui Bursa Efek Indonesia sebanyak 700.000.000 (tujuh ratus juta) lembar saham biasa atas nama atau sebanyak 20,59% (dua puluh koma lima puluh sembilan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana, yang merupakan saham baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan, dengan nilai nominal Rp 50,00 (lima puluh Rupiah) setiap saham dengan Harga Penawaran sebesar Rp105,00 (seratus lima Rupiah) setiap saham (selanjutnya disebut “Saham Yang Ditawarkan”) atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp73.500.000.000 (tujuh puluh tiga miliar lima ratus juta Rupiah) dan menawarkan sebanyak 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta) Waran Seri I yang diberikan kepada setiap pemegang saham yang namanya tercatat di Daftar Pemegang Saham Penjatahan secara cuma-cuma dengan ketentuan bahwa setiap pemilik 2 (dua) saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Penjatahan akan memperoleh 1 (satu) Waran Seri I, yang ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum yang dapat dilaksanakan dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp126,00 (saratus dua puluh enam Rupiah) (selanjutnya disebut “Penawaran Umum”). Sehubungan dengan Penawaran Umum, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari para pemegang saham Perseroan untuk melaksanakan Penawaran Umum, sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Nomor: 132 tanggal 14 Oktober 2019, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menkumham RI berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0082409.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 14 Oktober 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0194132.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 14 Oktober 2019, serta telah dicatat dalam Database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan (i) Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0345601 tanggal 14 Oktober 2019 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0049506.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 25 Maret 2019;dan (ii) Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0345602 tanggal 14 Oktober 2019 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0194132.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 14 Oktober 2019 (selanjutnya disebut “Akta No. 132 tanggal 14 Oktober 2019”) Jo Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Nomor: 39 tanggal 10 Februari 2020, yang dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang mana para pemegang saham Perseroan telah menyetujui pengeluaran atas Saham Yang Ditawarkan dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan Penawaran Umum tersebut.

2

Dalam rangka Penawaran Umum tersebut, Perseroan telah menandatangani perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan Penawaran Umum, yaitu sebagai berikut: a. Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum antara Perseroan dan a) PT Jasa Utama Capital

Sekuritas; b) PT Erdikha Elit Sekuritas; c) PT Ekuator Swarna Sekuritas; d) PT Pacific Sekuritas Indonesia; e) PT Panin Sekuritas Tbk dan f) PT Profindo Sekuritas Indonesia (selanjutnya disebut “Sindikasi Penjamin”) sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Nomor: 86 tanggal 13 November 2019 yang telah diubah terakhir dengan Akta Perubahan III Atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan Nomor: 121 tanggal 24 Februari 2020, yang keduanya dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat (selanjutnya disebut “Perjanjian Penjaminan Emisi Efek”). Sesuai dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Perseroan telah menunjuk PT Jasa Utama Capital Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek. Sesuai dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut, Sindikasi Penjamin akan menjamin dengan kesanggupan penuh (“full commitment”) untuk membeli sisa saham yang tidak habis terjual kepada masyarakat.

b. Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham antara Perseroan dengan PT Sharestar Indonesia sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Nomor: 87 tanggal 13 November 2019 yang telah diubah terakhir dengan Akta Perubahan II Atas Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan Nomor: 125 tanggal 25 Februari 2020, yang keduanya dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat (selanjutnya disebut “Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham”).

c. Pernyataan Penerbitan Waran Seri I sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Nomor: 88 tanggal 13 November 2019 yang telah diubah terakhir dengan Akta Perubahan II Atas Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Nomor: 122 tanggal 24 Februari 2020, yang keduanya dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat (selanjutnya disebut “Pernyataan Penerbitan Waran Seri I”).

d. Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I antara Perseroan dan PT Sharestar Indonesia

sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Nomor: 89 tanggal 13 November 2019 yang telah diubah terakhir dengan Akta Perubahan I Atas Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri II Nomor: 126 tanggal 25 Februari 2020, yang keduanya dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat (selanjutnya disebut “Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I”).

e. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-117/SHM/KSEI/119 tanggal 4 Desember

2019, yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup, antara Perseroan dengan KSEI. Bahwa Perseroan telah memperoleh Surat PT Bursa Efek Indonesia No. S-CO558/BEI.PP3/01-2020 tanggal 27 Januari 2020 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Batulicin Nusantara Maritim Tbk. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang berlaku, agar Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dapat menjadi efektif, Perseroan harus sudah menerima pemberitahuan dari OJK mengenai efektifnya pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum (selanjutnya disebut “Pernyataan Pendaftaran”) atau lewatnya jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak: (i) tanggal diajukannya Pernyataan Pendaftaran yang telah diterima oleh OJK secara lengkap atau (ii) tanggal dipenuhinya perubahan terakhir yang diajukan Perseroan atau yang diminta oleh OJK atas Pernyataan Pendaftaran telah terpenuhi. Sebagaimana dimuat dalam Prospektus dan Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 13 Februari 2020, seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana ini setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi, akan digunakan oleh Perseroan sebagai berikut : 1. Sekitar 45,15% akan di pergunakan sebagai Modal Kerja yaitu pembayaran utang ke supplier, pembayaran

bunga pinjaman dan perawatan kapal.

3

2. Sekitar 39,50% akan di pergunakan untuk membayar Hutang Perseroan, dengan rincian sebagai berikut:

a. Seluruh utang Pihak Berelasi tanpa bunga kepada PT Batulicin Enam Sembilan Transportasi yang digunakan untuk pembelian kapal sebesar Rp17.628.660.067 (tujuh belas miliar enam ratus dua puluh delapan juta enam ratus enam puluh ribu enam puluh tujuh Rupiah) Nama Kreditur : PT Batulicin Enam Sembilan Transportasi Jenis utang : Utang pihak berelasi Tujuan utang : Untuk pembelian kapal Outstanding : Rp 17.628.660.067 Tenor : - Suku bunga : - Rencana Pembayaran : Rp 17.628.660.067 Saldo utang setelah pembayaran : -

b. Dana sebesar Rp 10.021.339.933 (sepuluh miliar dua puluh satu juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh tiga Rupiah) akan digunakan untuk pembayaran sebagian utang bank kepada PT Bank Pembangunan Daerah Kalsel terkait pembelian kapal dengan suku bunga 12,50% (dua belas koma lima puluh persen) sehingga diharapkan menurunkan biaya bunga dan mengurangi pokok cicilan, rinciannya adalah sebagai berikut:

Nama Kreditur : Bank Pembangunan Daerah Kalsel Jenis utang : Kredit Investasi (KI) Nomor Perjanjian : PK No.11/SP2K/OPR/BTL/2017 tanggal 27 Maret 2017 Tujuan KI : Untuk pembelian kapal Outstanding : Rp 30.902.369.656 Tenor : 5 tahun Suku bunga : 12,50%

Rencana Pembayaran : Rp 10.021.339.933 Saldo utang setelah pembayaran : Rp 20.881.029.723

3. Sekitar 15,35% akan di pergunakan untuk pembelian kapal baru. Perseroan akan membeli 3 set unit kapal

baru 330 feet jumbo dengan kapasitas 9.000 ton pada tahun 2020. Seluruh dana hasil pelaksanaan Waran Seri I seluruhnya akan digunakan untuk Modal Kerja Perseroan. Dalam hal transaksi penggunaan dana hasil Penawaran Umum pada angka 1 dan 3 dilakukan oleh Perseroan dengan afiliasi dari Perseroan atau afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pemegang saham utama Perseroan dan merupakan Transaksi Material, transaksi tersebut merupakan Transaksi Afiliasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Angka 2 huruf (c) butir 4 Peraturan Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2019 (“Peraturan No. IX.E.1”) dan merupakan Transaksi Material yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Angka 3 huruf (a) butir 5 Peraturan Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 (“Peraturan No. IX.E.2”), karena transaksi penggunaan dana hasil Penawaran Umum pada angka 1 dan 3 yang dilakukan Perseroan merupakan kegiatan usaha utama Perseroan. Transaksi penggunaan dana hasil Penawaran Umum pada angka 2 bukan merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1, karena tidak memenuhi kriteria transaksi sebagaimana dimaksud dalam Angka 1 huruf (c) Peraturan No.IX.E.1. Transaksi penggunaan dana hasil Penawaran Umum pada angka 2 bukan merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud Peraturan No.IX.E.2, karena tidak memenuhi kriteria Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Angka 1 huruf (a) butir 2. Transaksi penggunaan dana hasil Penawaran Umum pada angka 1, 2 dan 3 bukan merupakan transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No.IX.E.1, karena tidak ada perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pemegang saham utama yang dapat merugikan Perseroan tersebut.

4

Perseroan akan mempertanggung jawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana ini secara periodik kepada para pemegang saham dalam setiap RUPS Tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana telah direalisasikan dan melaporkannya kepada OJK sesuai dengan Peraturan OJK Nomor: 30/POJK.04/2015 tertanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. Kewajiban pelaporan realisasi penggunaan dana tersebut akan dilakukan sampai dengan seluruh dana hasil penawaran umum telah direalisasikan. Dalam hal Perseroan akan melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana, maka Perseroan wajib i) menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK dan ii) memperoleh persetujuan para pemegang saham Perseroan dalam RUPS terlebih dahulu sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan OJK Nomor: 30/POJK.04/2015. Apabila dana hasil Penawaran Umum Perdana belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham tersebut harus dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. DASAR, RUANG LINGKUP DAN PEMBATASAN Pemeriksaan Dari Segi Hukum dilakukan dan Laporan Pemeriksaan Hukum serta Pendapat Hukum dibuat dengan dasar, ruang lingkup dan pembatasan sebagai berikut di bawah ini, tanpa mengurangi dasar, ruang lingkup dan pembatasan lain serta asumsi-asumsi yang kami berikan dalam bagian lain Laporan Pemeriksaan Hukum: 1. Bahwa Pendapat Hukum ini kami sampaikan dengan mendasarkan pada hasil Pemeriksaan Dari Segi

Hukum yang telah kami lakukan terhadap Perseroan, yang hasilnya kami tuangkan dalam Laporan Pemeriksaan Hukum Nomor: 098/IC-LTR/II/2020 tanggal 25 Februari 2020 (selanjutnya disebut “Laporan Pemeriksaan Hukum”) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pendapat Hukum ini.

2. Kecuali dinyatakan lain secara tegas dalam Laporan Pemeriksaan Hukum dan Pendapat Hukum, maka Laporan Pemeriksaan Hukum dan Pendapat Hukum meliputi: (1) aspek hukum Perseroan terhitung sejak pendirian Perseroan sampai dengan tanggal ditandatanganinya Laporan Pemeriksaan Hukum dan Pendapat Hukum, dan (2) Aspek Hukum Penawaran Umum sesuai dengan: (a) ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, dan (b) Standar Pemeriksaan Hukum dan Standar Pendapat Hukum yang dikeluarkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Keputusan HKHPM Nomor: Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 08 Agustus 2018 (selanjutnya disebut “Standar Hukum”).

3. Pemeriksaan Dari Segi Hukum telah dilakukan dan Laporan Pemeriksaan Hukum dibuat serta Pendapat

Hukum diberikan, dalam kerangka hukum Negara Republik Indonesia, sehingga karenanya Laporan Pemeriksaan Hukum tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi hukum yang lain.

4. Di dalam melakukan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, kami telah meneliti dan memeriksa:

(i) Ketentuan peraturan perundang-undangan hukum yang berlaku di Indonesia, yang menurut pendapat kami berkaitan dengan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, utamanya yang menyangkut Pasar Modal;dan

(ii) Dokumen-dokumen asli Perseroan yang menurut pernyataan Perseroan benar keasliannya, maupun dokumen-dokumen dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya yang menurut pernyataan Perseroan adalah fotokopi atau salinan yang benar dan akurat dari dokumen-dokumen aslinya, yang diserahkan dan/atau diperlihatkan kepada kami untuk tujuan Pemeriksaan Dari Segi Hukum.

5. Dengan mengingat angka 2, 3 dan 4 di atas, Pemeriksaan Dari Segi Hukum kami batasi pada pemeriksaan

atau penelitian dokumentasi atas, dan Laporan Pemeriksaan Hukum serta Pendapat Hukum ini hanya memuat aspek-aspek hukum dari:

5

(i) Pendirian Perseroan, berikut dengan perubahan-perubahannya, struktur permodalan dan pemilikan serta mutasi pemilikan saham-saham dalam Perseroan pada 3 (tiga) tahun terakhir sebelum hingga sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini.

(ii) Kelengkapan perizinan dan persetujuan yang kami anggap penting dan pendaftaran yang dilakukan sehubungan dengan kegiatan usaha pokok dari Perseroan.

(iii) Pemilikan harta kekayaan Perseroan serta perlindungan asuransi atas harta kekayaan Perseroan, yang kami anggap penting dan material.

(iv) Pemenuhan kewajiban Perseroan untuk: (i) memperoleh nomor pokok wajib pajak dan mengajukan Surat Pemberitahuan Tahunan pajak penghasilan untuk tahun buku 2016, 2017 dan 2018 serta beberapa bulan ditahun 2019, (ii) memenuhi persyaratan-persyaratan formal dalam rangka melakukan kegiatan usahanya, (iii) memenuhi persyaratan-persyaratan formal di bidang ketenagakerjaan, dan (iv) memenuhi kewajiban hukum lain (bila ada) yang berlaku terhadap Perseroan sesuai dengan perizinan usaha Perseroan.

(v) Perjanjian-perjanjian penting dan material antara Perseroan dengan pihak ketiga serta pihak afiliasinya, atau dimana harta kekayaan Perseroan, yang kami anggap penting dan material terikat.

(vi) Tindakan-tindakan korporasi yang dilakukan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perseroan. (vii) Informasi mengenai perkara-perkara perdata, pidana, perburuhan dan pajak yang mungkin

melibatkan Perseroan di hadapan badan peradilan dimana Perseroan berkedudukan dan mempunyai kantor operasional dan di hadapan Badan Arbitrase Nasional Indonesia, serta kemungkinan keterlibatan Perseroan atas sengketa hukum/perselisihan lain di luar Pengadilan yang mungkin dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan.

(viii) Informasi mengenai: (i) pendaftaran penundaan kewajiban pembayaran utang yang mungkin dilakukan oleh, atau pernyataan kepailitan yang mungkin dilakukan atas Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat dan (ii) pembubaran atau likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut “UUPT”) pada badan peradilan di mana Perseroan bertempat kedudukan dan/atau kantor operasional yang kami anggap penting dan material.

6. Tanggung jawab kami sebagai Konsultan Hukum yang independen dari Perseroan dalam rangka

Penawaran Umum sehubungan dengan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, Laporan Pemeriksaan Hukum dan Pendapat Hukum terbatas pada tanggung jawab konsultan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut “UUPM”) dan ketentuan-ketentuan kode etik profesi hukum yang berlaku terhadap kami.

7. Di dalam melakukan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, kami menerapkan prinsip materialitas sebagaimana disyaratkan dalam Standar Hukum, dengan ketentuan bahwa nilai materialitas tersebut ditentukan juga oleh Perseroan dengan cara menyetujui pengungkapan kami atas informasi, data dan fakta yang menyangkut Perseroan sebagaimana dimuat dalam Laporan Pemeriksaan Hukum.

8. Walaupun angka 7 tersebut di atas menyatakan demikian, dalam melakukan Pemeriksaan Dari Segi Hukum

dan membuat Laporan Pemeriksaan Hukum serta memberikan Pendapat Hukum, kami tidak (i) memberikan penilaian atau pendapat atas kewajaran nilai komersil atau finansial dari suatu transaksi dimana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan di dalamnya, (ii) memberikan penilaian atau pendapat atas nilai komersil atau finansial kekayaan Perseroan, (iii) memberikan penilaian atau pendapat tentang posisi komersil dan atas keuntungan dari kedudukan (kekuatan) hukum Perseroan dalam suatu transaksi dimana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan di dalamnya atau harta kekayaannya yang kami anggap penting dan material terikat, dan (iv) memberikan penilaian atau pendapat mengenai ketaatan, ketepatan, dan kebenaran pembayaran kewajiban-kewajiban perpajakan Perseroan, kewajiban-kewajiban Perseroan kepada para krediturnya, dan pemenuhan kewajiban-kewajiban di luar aspek hukum dan kontraktual atau kewajiban lain Perseroan.

9. Di dalam melakukan Pemeriksaan Dari Segi Hukum dan membuat Laporan Pemeriksaan Hukum serta memberikan Pendapat Hukum, kami menerapkan 2 (dua) jenjang pengawasan (supervisi), yaitu pengawasan oleh Rekan yang bertanggung jawab atas, dan menandatangani, Laporan Pemeriksaan Hukum dan Pendapat Hukum, dan oleh pengawas madya yang melakukan pengawasan terhadap pemeriksaan yang dilakukan oleh staf pelaksana sesuai dengan standar praktek hukum terbaik yang kami

6

adopsi dan terapkan di dalam menjalankan profesi hukum kami dan Standar Hukum yang berlaku terhadap kami.

10. Pemeriksaan Dari Segi Hukum kami lakukan didasarkan kepada pemeriksaan dan penafsiran atas apa yang tertulis dalam dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dan didasarkan juga pada pernyataan-pernyataan dan penegasan-penegasan tertulis yang diberikan oleh Perseroan dan/atau pihak-pihak lain yang terkait.

DOKUMEN – DOKUMEN YANG DIPERIKSA Di dalam memberikan Pendapat Hukum, tanpa mengurangi pernyataan kami tentang dasar, ruang lingkup dan pembatasan sebagaimana kami maksud dalam bagian DASAR, RUANG LINGKUP DAN PEMBATASAN dari Laporan Pemeriksaan Hukum dan Pendapat Hukum, dan asumsi-asumsi kami sebagaimana kami maksud pada bagian ASUMSI-ASUMSI Laporan Pemeriksaan Hukum dan Pendapat Hukum, kami telah memeriksa, meneliti hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia utamanya yang menyangkut pasar modal, serta dokumen-dokumen yang secara langsung menyangkut segi-segi hukum Perseroan dan Penawaran Umum, baik asli maupun berupa fotokopi atau salinannya yang telah dinyatakan benar dan akurat oleh Perseroan yang menyangkut: 1. Anggaran Dasar Perseroan, serta perubahan-perubahannya sebagaimana diuraikan dalam, dan

dilampirkan pada Laporan Pemeriksaan Hukum dan lampiran-lampirannya yang merupakan dokumen publik.

2. Perizinan yang diperoleh Perseroan, yang terdiri dari izin-izin, persetujuan-persetujuan, pengesahan-pengesahan dan pernyataan-pernyataan yang diberikan atau dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan pendaftaran-pendaftaran yang dilakukan oleh Perseroan, dalam hal ini termasuk OJK, Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara One Single System, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Perhubungan, pemerintah daerah dan badan-badan serta instansi-instansi pemerintah lainnya, sebagaimana tertuang pada Laporan Pemeriksaan Hukum beserta dengan lampiran-lampirannya (selanjutnya disebut “Izin-izin”), dokumen-dokumen mana merupakan dokumen publik.

3. Harta kekayaan Perseroan yang kami anggap penting dan material sebagaimana dirinci dalam Laporan Pemeriksaan Hukum beserta dengan lampiran-lampirannya.

4. Polis-polis asuransi yang kami anggap penting dan material sehubungan dengan penutupan atas resiko-

resiko yang mungkin terjadi atas harta kekayaan Perseroan, sebagaimana dirinci dalam Laporan Pemeriksaan Hukum beserta dengan lampirannya.

5. Transaksi-transaksi dan perjanjian-perjanjian yang kami anggap penting dan material yang berhubungan dengan kegiatan dan usaha pokok Perseroan, dimana Perseroan menjadi pihak di dalamnya atau harta kekayaannya yang kami anggap penting dan material terikat, termasuk perjanjian-perjanjian yang menyangkut kegiatan dan aktivitas usaha, dan perjanjian yang menyangkut fasilitas pembiayaan/kredit yang diterima oleh Perseroan, serta perjanjian-perjanjian yang dilakukan antara Perseroan dengan pihak ketiga serta dengan pihak berafiliasi (selanjutnya disebut “Perjanjian-perjanjian”), sebagaimana dirinci dalam Laporan Pemeriksaan Hukum beserta dengan lampirannya.

6. Dokumen-dokumen korporasi Perseroan, yang disyaratkan Anggaran Dasar untuk melaksanakan Penawaran Umum Perseroan.

7. Laporan Keuangan Untuk Periode Delapan Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Agustus 2019 Dan Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 Serta Untuk Periode Delapan Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Agustus 2018 (tidak diaudit) beserta Laporan Auditor Independen, yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik KAP Kosasih,Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan Laporan Auditor Independen (selanjutnya disebut “Laporan Keuangan”).

7

8. Perjanjian-perjanjian yang berkaitan dengan Penawaran Umum termasuk:

a. Perjanjian Penjaminan Emisi Efek. b. Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham; c. Perjanjian Penerbitan Waran Seri I; d. Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I;dan e. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas.

9. Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum yang akan diajukan oleh Perseroan dan Penjamin Pelaksana

Emisi Efek kepada OJK dan dokumen-dokumen penting lainnya yang menurut kami erat kaitannya dengan Penawaran Umum berikut dengan lampiran-lampirannya.

10. Pemenuhan kewajiban-kewajiban formal Perseroan di bidang hukum ketenagakerjaan dan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

11. Dokumen-dokumen lain yang kami anggap penting dan material untuk diperiksa sehubungan dengan Penawaran Umum.

Semua dokumen yang menjadi dasar Laporan Pemeriksaan Hukum dan Pendapat Hukum, baik berupa asli, fotokopi atau salinan lainnya atau pernyataan tertulis Perseroan dan/atau pihak lain dan lampiran-lampiran serta dokumen-dokumen lain yang diserahkan bersama Laporan Pemeriksaan Hukum merupakan bagian integral dan tidak terpisahkan dari Laporan Pemeriksaan Hukum dan Pendapat Hukum. ASUMSI - ASUMSI Pendapat Hukum kami berikan dengan mendasarkannya pada asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Bahwa tanda tangan atas semua dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan dan/atau

pihak ketiga kepada kami dalam rangka Penawaran Umum adalah asli, dan dokumen-dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik, dan bahwa dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi atau salinan lain adalah sesuai dengan aslinya.

2. Bahwa dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan, data, fakta-fakta, informasi-informasi dan keterangan-

keterangan serta penegasan-penegasan yang diberikan oleh Perseroan dan/atau pihak ketiga kepada kami untuk tujuan Pemeriksaan Dari Segi Hukum adalah benar, akurat, lengkap, tidak menyesatkan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum.

3. Kami juga secara terpisah dan mandiri, dan atas diskresi kami sendiri, sepanjang dimungkinkan oleh ketentuan dan praktek hukum yang berlaku, sepanjang yang mungkin kami lakukan sebagai konsultan hukum yang independen, telah melakukan pemeriksaan dan meminta langsung kepada pihak ketiga yang kami anggap relevan, informasi, keterangan, fakta, pernyataan, pemeriksaan dan penegasan tertentu, baik lisan maupun tertulis, sehubungan dengan beberapa aspek hukum yang menurut pendapat kami penting dan berhubungan erat dengan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, dan untuk maksud pemberian Pendapat Hukum kami telah mengasumsikan kebenaran, kelengkapan dan ketepatan atau akurasi dari data, fakta dan informasi, keterangan, persyaratan, pemeriksaan, dan penegasan yang diberikan oleh pihak ketiga tersebut sampai dengan tanggal Pendapat Hukum.

Informasi, fakta dan pendapat yang dimuat dalam Pendapat Hukum dan/atau Laporan Pemeriksaan Hukum dapat terpengaruh bilamana asumsi-asumsi tersebut diatas tidak tepat atau tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya. Dengan mendasarkan pada Laporan Pemeriksaan Hukum, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pendapat Hukum ini, serta tetap memperhatikan dasar, ruang lingkup dan pembatasan serta asumsi-

8

asumsi diatas, dengan ini kami sampaikan Pendapat Hukum ini sebagai pengganti dari Pendapat Hukum kami atas Perseroan Nomor: 095/IC-LTR/II/2020 tanggal 10 Februari 2020. PENDAPAT HUKUM Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen tersebut di atas dan atas dasar data, informasi-informasi, fakta-fakta dan keterangan-keterangan, pernyataan-pernyataan, serta penegasan-penegasan yang diberikan oleh Perseroan dan pihak-pihak ketiga kepada kami atau tersedia untuk kami sebagai Konsultan Hukum independen Perseroan dalam rangka Penawaran Umum dan atas dasar ruang lingkup, pembatasan dan asumsi-asumsi tersebut di atas serta dengan menunjuk Laporan Pemeriksaan Hukum, dengan ini kami sampaikan Pendapat Hukum kami sebagai berikut: 1. Perseroan adalah suatu badan hukum Indonesia dalam bentuk perseroan terbatas, berkedudukan di

Kabupaten Tanah Bumbu, serta dapat memiliki atau membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi.

2. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 53 tanggal 25 Mei 2011, yang dibuat dihadapan Muhamad Faried Zain, S.H., M.H., Notaris di Banjarmasin, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (selanjutnya disebut “Menkumham RI”) Nomor: AHU-28173.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 06 Juni 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor: AHU-0045276.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 06 Juni 2011, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 49118/2012, Tambahan Berita Negara Nomor: 74 tanggal 14 September 2012 (untuk selanjutnya disebut “Akta Pendirian”).

3. Anggaran Dasar Perseroan telah diubah beberapa kali, terakhir dalam rangka Penawaran Umum telah diubah dengan Akta No.132 tanggal 14 Oktober 2019 Jo Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Nomor: 39 tanggal 10 Februari 2020, yang dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat.

Akta Pendirian dan perubahan anggaran dasar terakhir Perseroan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, namun terhadap pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia untuk beberapa perubahan anggaran dasar, saat ini masih dalam proses pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Sejak berlakunya UUPT kewenangan untuk melakukan pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia berada pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dengan demikian tidak ada konsekuensi hukum atas belum diumumkannya perubahan atas akta-akta Perseroan tersebut, mengingat dalam UUPT tidak menyebutkan konsekuensi hukum atas tidak dilakukannya pengumuman atas perubahan anggaran dasar Perseroan. Anggaran Dasar Perseroan telah mengimplementasikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan OJK (d/h Badan Pengawas Pasar Modal & Lembaga Keuangan (“Bapepam & LK)), khususnya Peraturan Nomor: IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik dan telah memuat ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor: 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Terbuka dan Peraturan OJK Nomor: 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atau Perusahaan Publik. Selain itu Anggaran Dasar Perseroan juga telah memuat ketentuan tentang Penitipan Kolektif sebagaimana diatur dalam Pasal 56-62 Bagian Kedua Bab VII UUPM.

4. Perseroan berhak dan dapat menjalankan kegiatan-kegiatan dan aktivitas-aktivitas usaha yang dijalankan

sesuai dengan izin-izin yang telah diperolehnya. Perseroan telah memiliki seluruh perizinan yang diwajibkan untuk dimiliki oleh Perseroan sehubungan dengan kegiatan usahanya, karenanya saat ini sudah tidak terdapat izin-izin dari instansi lain yang belum dimiliki oleh Perseroan. Maksud dan tujuan Perseroan

9

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan adalah berusaha dalam bidang angkutan laut dalam negeri tramper untuk barang. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut: Kegiatan usaha utama - menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan barang umum melalui laut dengan menggunakan

kapal laut antar pelabuhan dalam negeri dengan melayani trayek tidak tetap dan tidak teratur atau tremper, termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.

Kegiatan usaha penunjang - selain kegiatan usaha utama diatas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha pendukung untuk

melakukan segala kegiatan-kegiatan yang diperlukan, untuk mendukung terlaksananya kegiatan usaha utama Perseroan sebagaimana dimaksud diatas.

Maksud dan tujuan Perseroan tersebut, telah sesuai dengan Kualifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor: 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor: 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. Perseroan dalam menjalankan seluruh kegiatan usahanya telah sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor: 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal (“Perpres No. 44/2016”), disebutkan bahwa terhadap bidang usaha Perseroan terdapat pembatasan kepemilikan saham asing sebesar maksimal 49% (empat puluh sembilan persen). Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Perpres No. 44/2016, bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan sebagaimana dimaksud diatas menjadi bidang usaha terbuka dalam hal pelaksanaan kegiatan penanaman modalnya dilakukan secara tidak langsung atau portofolio yang transaksinya dilakukan melalui pasar modal dalam negeri. Namun demikian, sesuai dengan asas cabotage berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. PM 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal, kapal yang dimiliki perusahaan dengan unsur kepemilikan asing hanya bisa didaftarkan di Indonesia apabila kepemilikan asing tersebut tidak melebihi 49% (empat puluh sembilan persen) baik secara langsung maupun melalui pasar modal dalam negeri.

5. Pada tanggal Pendapat Hukum, struktur permodalan Perseroan berdasarkan dengan Akta No. 132 tanggal

14 Oktober 2019 Juncto Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Nomor: 309 tanggal 30 Agustus 2019, yang dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menkumham RI berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0061591.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 30 Agustus 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0154947.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 30 Agustus 2019, serta telah dicatat dalam Database Sisminbakum Menkumham RI sesuai dengan Surat Nomor: AHU-AH.01.03.0323491 tanggal 30 Agustus 2019 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0154947.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 30 Agustus 2019 (selanjutnya disebut sebagai “Akta No. 309 tanggal 30 Agustus 2019”), struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp. 540.000.000.000,- (lima ratus empat puluh miliar Rupiah) yang terdiri dari 10.800.000.000 (sepuluh miliar delapan ratus juta) saham, dengan

10

nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp.50,- (lima puluh Rupiah).

Modal Ditempatkan dan Modal Disetor

: Rp. 135.000.000.000,- (seratus tiga puluh miliar Rupiah) yang terdiri dari 2.700.000.000 (dua miliar tujuh ratus juta) saham.

Saham Dalam Portopel : Rp. 405.000.000.000,- (empat ratus lima miliar Rupiah) yang terdiri dari 8.100.000.000 (delapan miliar seratus juta) saham.

Adapun susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta No. 309 tanggal 10 Agustus 2019, adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham Jumlah Saham Nilai Nominal

(Rp.) Persentase

(%)

PT Batulicin Enam Sembilan Transportasi 2.695.947.180 134.797.359.000 99,85

Rois Sunandar 4.052.820 202.641.000 0,15

Total 2.700.000.000 135.000.000.000 100,00

Struktur permodalan dan peralihan saham serta susunan para pemegang saham Perseroan pada 3 (tiga) tahun terakhir hingga sampai dengan tanggal Pendapat Segi Hukum ini terkait dengan struktur permodalan dari modal dasar, modal ditempatkan dan/atau disetor Perseroan dan perubahan kepemilikan saham adalah benar dan sah serta berkesinambungan sebagaimana yang telah diisyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku serta telah sah sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, termasuk konversi utang Perseroan menjadi setoran modal dalam Perseroan sebagaimana dinyatakan berdasarkan Akta No. 309 tanggal 30 Agustus 2019, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seluruh modal yang ditempatkan dan diambil bagian tersebut telah disetor secara penuh oleh para pemegang saham Perseroan. Berdasarkan Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum dan didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 30 Oktober 2019, sehubungan dengan riwayat pendirian, keabsahan kepemilikan saham para pemegang saham terdahulu sebagaimana ternyata dalam Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum adalah benar dan sah sesuai dengan keadaan sebenarnya. Apabila dikemudian hari timbul gugatan dan/atau tuntutan atau saksi mengenai permodalan, keabsahan kepemilikan saham para pemegang saham yang menyebabkan Perseroan wajib membayar suatu ganti kerugian yang timbul akibat sehubungan dengan penyetoran modal, perubahan sturktur permodalan dan perubahan susunan kepemilikan saham, maka segala kerugian yang mungkin timbul tersebut akan menjadi tanggung jawab dan ditanggung oleh pemegang saham Perseroan saat ini sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan dan Jaminan PT Batulicin Enam Sembilan Transportasi selaku pemegang saham utama Perseroan tertanggal 30 Oktober 2019. Sehubungan dengan adanya pengeluaran saham baru yang berasal dari portopel dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran, berdasarkan Akta No. 309 tanggal 30 Agustus 2019, maka sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum, maka setiap pihak yang memperoleh saham dari Perseroan dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan dibawah harga Penawaran Umum Persana Saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran kepada OJK (d/h Bapepam & LK) dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas saham Perseroan tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif, dalam hal ini adalah i) PT Batulicin Enam Sembilan Transportasi dan ii) Rois Sunandar. Bahwa sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, PT Batulicin Enam Sembilan Transportasi yang saat ini memiliki 99,85% (sembilan puluh sembilan koma delapan lima persen) saham dalam Perseroan, PT Batulicin Enam Sembilan Transportasi merupakan pengendali Perseroan (ultimate shareholder), sebagaimana disebutkan dalam Daftar Pemegang Saham yang dibuat oleh Perseroan pada tanggal 30 Agustus 2019.

11

Sehubungan dengan pemegang saham berbentuk badan hukum, yakni PT Batulicin Enam Sembilan Transportasi (“BEST”), i) pada saat pendirian telah sah dan berdasarkan hukum Republik Indonesia dan sesuai dengan Anggaran Dasar BEST; ii) bahwa kegiatan usaha adalah melakukan usaha dalam bidang perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, aktivitas holding dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya serta dalam menjalankan kegiatan usahanya telah sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar BEST dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; iii) BEST telah memiliki izin-izin pokok dan penting dari pihak yang berwenang yang diperlukan dalam menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan izin-izin pokok dan penting tersebut masih berlaku.

Direksi Perseroan telah memenuhi kewajibannya untuk mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan (2) UUPT.

6. Pada tanggal Pendapat Hukum, susunan dari para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat adalah sebagai berikut:

DIREKSI Direktur Utama : Wisnu Wahyudin Pettalolo Direktur : Yuliana DEWAN KOMISARIS Komisaris Utama : Saman Simanjorang Komisaris Muhammad Bahruddin Komisaris Independen : Sumarwoto

Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut telah diangkat berdasarkan Akta No. 132 tanggal 14 Oktober 2019, kecuali anggota Dewan Komisaris Saman Simanjorang diangkat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas Nnomor: 5 tanggal 2 Desember 2019, yang dibuat dihadapan Cristina Dwi Utami, S.H., M.hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, akta mana telah dicatat dalam Database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0367708 tanggal 3 Desember 2019 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU.0233058.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 3 Desember 2019 Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut menjabat untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2021, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 105 UUPT. Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut telah sah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan serta telah sesuai pula dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor: 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Sekretaris Perusahaan Berdasarkan Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum dan didukung dengan Surat Keputusan Direksi Perseroan 014/BNM-JKT/X/2019 tanggal 25 Oktober 2019, Perseroan telah menunjuk Yuliana, sebagai Seketaris Perusahaan (Corporate Secretary) dan telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Seketaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik (“Peraturan OJK No. 35”). Bahwa Seketaris Perusahaan (Corporate Secretary) Perseroann telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 35 dan dalam menjalankan jabatannya tidak merangkap jabatan apapun di Perseroan atau Perusahaan Publik lain.

Komite Audit

12

Berdasarkan Laporan Pemeriksaan dari Segi hukum dan didukung dengan Surat Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Pengganti Rapat Dewan Komisaris tanggal 25 Oktober 2019, Perseroan telah membentuk Komite Audit dan telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, yaitu sebagai berikut: Ketua : Sumarwoto Anggota : Arifin M. Sibarani Anggota : David Unit Audit Internal Berdasarkan Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum dan didukung dengan Surat Keputusan Direksi No. 012/BNM-JKT/X/2019 tanggal 25 Oktober 2019, Perseroan telah mengangkat Budhiman sebagai Kepala Unit Audit Internal dan telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal (Peraturan OJK No. 56’) serta Perseroan telah membentuk Piagam Unit Audit Internal (Internal Audit Charter) sesuai dengan Peraturan OJK No. 56. Komite Nominasi dan Remunerasi Berdasarkan Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum dan didukung dengan Surat Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Pengganti Rapat Dewan Komisaris tanggal 25 Oktober 2019, Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunesi dan telah memenuhi seluruh ketentuan dalam Peraturan OJK Nomor: 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi atau Perusahaan Publik dengan masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dengan susunan anggota sebagai berikut: Ketua : Sumarwoto Anggota : Muhammad Bahruddin Anggota : Vera Rita Jhon

7. Perseroan telah memperoleh Izin-izin material yang dipersyaratkan dalam menjalankan kegiatan usahanya

dan Izin-izin material tersebut masih berlaku dan sah serta telah melakukan pelaporan-pelaporan sehubungan kewajiban Perseroan dalam izin-izin tersebut, kecuali untuk beberapa izin-izin kapal yang telah habis masa berlakunya dan/atau belum diperoleh, antara lain yaitu (a) Sertifikat Keselamatan Kontruksi Kapal Barang, (b) Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip, (c) Sertifikat Garis Muat Internasional, (d) Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal pada Trayek, (e) Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang, (f) Sertifikat Pencegahan Pencemaran Dari Kapal dan (g) Izin Stasiun Radio Kapal Laut. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran, kapal yang tidak dapat menunjukkan kelengkapan dokumen atau surat kapal sehingga tidak memenuhi kelaiklautan kapal dapat dikenakan sanksi antara lain berupa tidak diberikannya Surat Persetujuan Berlayar. namun sesuai dengan Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 06 Februari 2020, Perseroan saat ini sedang dalam proses perpanjangan atas izin-izin yang sudah habis jangka waktunya dan kami tidak melihat kendala yang material atas perpanjangan izin-izin tersebut. Bahwa izin-izin yang telah habis masa berlakunya dan/atau yang belum diperoleh Perseroan tersebut tidak berpengaruh secara material terhadap kelangsungan kegiatan usaha Perseroan.

8. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan, (a) kecuali karyawan dalam masa percobaan, Perseroan telah mengikut-sertakan karyawan-karyawannya dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, (b) telah melakukan pelaporan terhadap ketenagakerjaan (WLKT) sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan; (c) Perseroan telah membuat peraturan perusahaan yang memuat persyaratan kerja dan hubungan perburuhan yang wajar antara Perseroan dengan para karyawan Perseroan; (d) Perseroan telah memenuhi persyaratan pembayaran upah minimum tahun 2019 yang berlaku untuk daerah Kabupaten Tanah Bumbu di mana Perseroan berkedudukan hukum.

9. Perseroan telah memenuhi ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku di bidang pasar modal yang berlaku di dalam melakukan Penawaran Umum.

13

10. Pemilikan dan/atau penguasaan Perseroan atas harta kekayaan berupa kendaraan bemotor, kapal-kapal

dan mesin-mesin (selanjutnya disebut sebagai “Harta Kekayaan”) telah dilindungi oleh dokumen pemilikan dan/ atau dokumen penguasan yang sah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan kelaziman yang berlaku wajar. Harta Kekayaan Perseroan tersebut yang dapat diasuransikan, telah dilindungi oleh asuransi untuk resiko-resiko yang penting yang jangka waktunya masih berlaku, kecuali atas asuransi i) kapal farel 06 dan reline 06; ii) kapal farel 07 dan reline 07; iii) kapal farel 10 dan reline 10; iv) kapal farel 11 dan reline 11; v) kapal farel 12 dan reline 12, yang saat ini masih dalam proses perpanjangan berdasarkan surat cover note. Bahwa harta kekayaan Perseroan tersebut saat ini tidak dalam keadaan sengketa, tuntutan, dan/atau tidak akan ada pihak yang menyatakan turut berhak atas harta kekayaan yang dimiliki Perseroan dan Harta Kekayaan berupa kapal-kapal dan piutang usaha saat ini sedang dijaminkan kepada krediturnya dan penjaminan tersebut telah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa dalam hal di kemudian hari terjadi suatu keadaan dimana Perseroan tidak mampu untuk melunasi kewajiban-kewajiban kepada krediturnya dan seluruh harta kekayaan Perseroan yang sedang dijaminkan kepada krediturnya tersebut digunakan untuk melunasi kewajiban-kewajiban Perseroan maka hal tersebut dapat menimbulkan dampak yang material terhadap kelangsungan kegiatan usaha Perseroan.

11. Sesuai dengan kententuan hukum dan pasar modal yang berlaku dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, Perseroan telah menandatangani perjanjian-perjanjian sebagai berikut:

a. Perjanjian Penjaminan Emisi Efek. b. Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham; c. Perjanjian Penerbitan Waran Seri I; d. Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I;dan e. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas. Perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham tersebut adalah sah, berlaku dan mengikat Perseroan dan para pihak di dalam perjanjian-perjanjian tersebut dan memuat persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang wajar dalam transaksi pengeluaran saham yang dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia. Sesuai dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek akan menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) untuk membeli sisa saham yang tidak habis terjual kepada masyarakat.

12. Bahwa Perseroan telah memperoleh Surat dari PT Bursa Efek Indonesia No. S-CO558/BEI.PP3/01-2020 tanggal 27 Januari 2020 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Batulicin Nusantara Maritim Tbk.

13. Perseroan berhak untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian-perjanjian dalam rangka melakukan kegiatan usahanya, termasuk perjanjian-perjanjian pengalihan pekerjaan, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan pihak ketiga. Pembuatan setiap dari perjanjian-perjanjian termasuk perjanjian-perjanjian pengalihan pekerjaan tersebut tidak melanggar ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku terhadap Perseroan dan setiap dari perjanjian-perjanjian termasuk perjanjian-perjanjian pengalihan pekerjaan yang lain dimana Perseroan menjadi pihak di dalamnya dan/atau harta kekayaan Perseroan yang penting dan material terikat, serta Anggaran Dasar Perseroan, dan karenanya perjanjian-perjanjian termasuk perjanjian-perjanjian pengalihan pekerjaan adalah sah dan mengikat pihak-pihak di dalamnya, sehubungan dengan jangka waktu perjanjian-perjanjian termasuk perjanjian-perjanjian pengalihan pekerjaan Perseroan menyatakan bahwa sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini masih berlaku dan dalam proses perpanjangan dengan pihak ketiga dan Perseroan telah memenuhi kewajiban-kewajibannya yang telah jatuh tempo sebagaimana dimaksud dalam perjanjian-perjanjian termasuk perjanjian-perjanjian pengalihan. Penawaran Umum dan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum yang dilakukan oleh Perseroan tidak bertentangan dengan perjanjian-perjanjian dan/atau kesepakatan-kesepakatan dimana Perseroan menjadi pihak di dalamnya termasuk tetapi tidak terbatas perjanjian pembiayaan yang telah dilakukan oleh Perseroan, dan dalam rangka Penawaran Umum ini Perseroan telah memperoleh persetujuan dari

14

krediturnya PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan, Perseroan telah mengajukan permohonan persetujuan terkait dengan Penawaran Umum dan pencabutan pembatasan-pembatasan (negative covenant), Perseroan telah memperoleh persetujuan terkait dengan persetujuan dan pencabutan tersebut dari PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan.

14. Perseroan, seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan (i) tidak terlibat dalam gugatan ataupun perkara yang sedang berjalan atau telah diputus oleh Lembaga Peradilan dan/atau Badan Arbitrase, dan (ii) tidak memiliki suatu kondisi/ keadaaan yang mungkin dapat berpotensi menjadi gugatan ataupun perkara baik di dalam dan/atau di luar pengadilan yang berada di wilayah hukum Republik Indonesia atau negara lain, baik berupa perkara perdata maupun pidana yang tercatat dalam register Pengadilan Negeri, sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan badan-badan arbitrase lainnya, sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, perselisihan perburuhan yang tercatat pada Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), perkara tata usaha negara yang terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), sengketa hak kekayaan intelektual di Pengadilan Niaga, serta sengketa hukum/perselisihan lain di luar Pengadilan, yang mungkin dapat berpengaruh secara material terhadap kondisi keuangan dan kelangsungan usaha Perseroanmaupun terhadap proses pernyataan pendaftaran Penawaran Umum yang saat ini sedang dilakukan Perseroan.

15. Perseroan tidak sedang terlibat (baik sebagai penggugat, tergugat, pemohan atau termohon dan dalam kapasitas yang lainnya) dalam suatu perkara dan tidak memiliki suatu kondisi/ keadaan yang mungkin dapat berpotensi menjadi perkara, (i) yang menyangkut kepailitan dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang terdaftar di Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan (ii) yang menyangkut pembubaran atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mungkin dapat berpengaruh secara material terhadap kondisi keuangan dan kelangsungan usaha Perseroan maupun terhadap proses pernyataan pendaftaran Penawaran Umum yang saat ini sedang dilakukan Perseroan.

16. Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan yang didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 30 Oktober 2019 Perseroan sampai dengan saat ini, Perseroan sedang tidak menerima sanksi/ teguran dan/atau pembatasan oleh instansi yang berwenang yang mungkin dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan.

17. Sehubungan dengan Saham Yang Ditawarkan, pemegang saham yang mengambil bagian saham-saham

yang ditawarkan dan telah efektif memperoleh bagian saham, akan memiliki hak-hak yang melekat pada setiap saham sesuai dengan persentase kepemilikannya, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) UUPT, dimana Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk:

a. Menghadiri dan mengeluarkan suara saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham; b. Menerima pembayaraan dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi;dan c. Menjalankan hak lainnya berdasarkan undang-undang.

18. Dalam hal transaksi penggunaan dana hasil Penawaran Umum pada angka 1 dan 3 dilakukan oleh

Perseroan dengan afiliasi dari Perseroan atau afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pemegang saham utama Perseroan dan merupakan Transaksi Material, transaksi tersebut merupakan Transaksi Afiliasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Angka 2 huruf (c) butir 4 Peraturan No. IX.E.1 dan merupakan Transaksi Material yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Angka 3 huruf (a) butir 5 Peraturan No. IX.E.2, karena transaksi penggunaan dana hasil Penawaran Umum pada angka 1 dan 3 yang dilakukan Perseroan merupakan kegiatan usaha utama Perseroan. Transaksi penggunaan dana hasil Penawaran Umum pada angka 2 bukan merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1, karena tidak memenuhi kriteria transaksi sebagaimana dimaksud dalam Angka 1 huruf (c) Peraturan No.IX.E.1.

Transaksi penggunaan dana hasil Penawaran Umum pada angka 2 bukan merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud Peraturan No.IX.E.2, karena tidak memenuhi kriteria Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Angka 1 huruf (a) butir 2.

15

Transaksi penggunaan dana hasil Penawaran Umum pada angka 1, 2 dan 3 bukan merupakan transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No.IX.E.1, karena tidak ada perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pemegang saham utama yang dapat merugikan Perseroan tersebut. Perseroan akan mempertanggung jawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana ini secara periodik kepada para pemegang saham dalam setiap RUPS Tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana telah direalisasikan dan melaporkannya kepada OJK sesuai dengan Peraturan OJK Nomor: 30/POJK.04/2015 tertanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. Kewajiban pelaporan realisasi penggunaan dana tersebut akan dilakukan sampai dengan seluruh dana hasil penawaran umum telah direalisasikan. Dalam hal Perseroan akan melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana, maka Perseroan wajib i) menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK dan ii) memperoleh persetujuan para pemegang saham Perseroan dalam RUPS terlebih dahulu sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan OJK Nomor: 30/POJK.04/2015. Apabila dana hasil Penawaran Umum Perdana belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham tersebut harus dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

19. Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam Penawaran Umum ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

20. Aspek hukum yang dimuat dalam prospektus adalah benar dan sesuai dengan hasil pemeriksaan kami. Demikianlah Pendapat Hukum ini kami berikan dan dibuat sesuai dengan standar profesi dan kode etik profesi sebagai Konsultan Hukum Pasar Modal dan kami telah bersikap independen serta tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan dan Profesi Penunjang Pasar Modal lainnya serta bertanggung jawab atas pendapat hukum yang diberikan.

Tembusan : 1. Yth. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan. 2. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal. 3. Yth. PT Jasa Utama Capital Sekuritas

206

XVIII. LAPORAN KEUANGAN


LAPORAN KEUANGAN UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN YANG BERAKHIR

PADA TANGGAL 31 AGUSTUS 2019

DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018, 2017, DAN 2016

SERTA UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN

YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 AGUSTUS 2018 (TIDAK DIAUDIT)

BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

FINANCIAL STATEMENTS

FOR THE EIGHT-MONTH PERIOD

ENDED AUGUST 31, 2019 AND YEARS ENDED DECEMBER 31, 2018, 2017, AND 2016

AND FOR EIGHT-MONTH PERIOD ENDED

AUGUST 31, 2018 (UNAUDITED) WITH INDEPENDENT AUDITORS’ REPORT

The original financial statements included herein are

the Indonesia language.

PT BATULICIN NUSANTARA MARITIM Tbk LAPORAN KEUANGAN

UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN YANG BERAKHIR

PADA TANGGAL 31 AGUSTUS 2019 DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA

TANGGAL 31 DESEMBER 2018, 2017, DAN 2016 SERTA UNTUK PERIODE DELAPAN BULAN

YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 AGUSTUS 2018

(TIDAK DIAUDIT) BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

DAFTAR ISI

Halaman/ Pages

PT BATULICIN NUSANTARA MARITIM Tbk FINANCIAL STATEMENTS

FOR THE EIGHT-MONTH PERIOD ENDED AUGUST 31, 2019

AND YEARS ENDED DECEMBER 31, 2018, 2017, AND 2016

AND FOR THE EIGHT-MONTH PERIOD ENDED AUGUST 31, 2018

(UNAUDITED) WITH INDEPENDENT AUDITORS’ REPORT

TABLE OF CONTENTS

Surat Pernyataan Direksi

Directors' Statement Letter

Laporan Auditor Independen Independent Auditors’ Report

Laporan Posisi Keuangan 1 - 3

Statements of Financial Position

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

4

Statements of Profit or Loss and Other

Comprehensive Income Laporan Perubahan Ekuitas 5 - 6

Statements of Changes in Equity

Laporan Arus Kas 7

Statements of Cash Flows

Catatan atas Laporan Keuangan 8 - 92

Notes to the Financial Statements

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari laporan keuangan.

The accompanying notes form an integral part of

these financial statements.

1

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.


LAPORAN POSISI KEUANGAN Tanggal 31 Agustus 2019,

31 Desember 2018, 2017, dan 2016 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BATULICIN NUSANTARA MARITIM Tbk STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

As of August 31, 2019, December 31, 2018, 2017, and 2016

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Catatan/

Notes 31 Agustus 2019/ August 31, 2019

31 Desember/December 31,

2018

2017

2016

ASET ASSETS ASET LANCAR CURRENT ASSETS

Kas dan bank 2b,2c,4,21 9.972.631.923 27.118.502.561 18.548.312.914 2.936.739.988 Cash and banks

Piutang usaha 2b,5,13,21 Trade receivables

Pihak ketiga - neto 7.507.371.645 40.332.937.748 14.606.941.409 9.754.931.338 Third parties - net

Pihak berelasi 2d,6a 10.260.571.122 9.214.358.922 - - Related parties

Piutang lain-lain 2b,21 Other receivables

Pihak ketiga 84.402.250 4.162.970.527 187.700.000 1.333.306.080 Third parties

Pihak berelasi 2d,6b - 16.970.768.291 2.132.155.494 2.951.055.491 Related parties

Beban dibayar

di muka dan uang muka 2e,7 1.458.550.848 2.319.937.168 787.682.975 280.946.699

Prepaid expenses and advance

Total Aset Lancar 29.283.527.788 100.119.475.217 36.262.792.792 17.256.979.596

Total Current Assets

ASET TIDAK

LANCAR NONCURRENT

ASSETS

Uang muka pembelian aset tetap 8 37.614.230.000 33.150.000.000 29.506.847.500 -

Advances for purchase

of fixed assets

2f,2g,9,

Aset tetap - neto 13,18,19 518.963.053.871 236.995.176.391 126.684.692.927 40.643.515.849 Fixed assets - net

Aset pajak tangguhan 2i,11e - - - 121.064.123 Deferred tax assets

Total Aset

Tidak Lancar 556.577.283.871 270.145.176.391 156.191.540.427 40.764.579.972

Total Noncurrent

Assets

TOTAL ASET 585.860.811.659 370.264.651.608 192.454.333.219 58.021.559.568 TOTAL ASSETS





2


PT BATULICIN NUSANTARA MARITIM Tbk LAPORAN POSISI KEUANGAN

Tanggal 31 Agustus 2019, 31 Desember 2018, 2017, dan 2016

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)




Catatan/

Notes 31 Agustus 2019/ August 31, 2019

31 Desember/December 31,

2018

2017

2016

LIABILITAS DAN EKUITAS

LIABILITIES AND EQUITY

LIABILITAS JANGKA PENDEK

CURRENT LIABILITIES

Utang usaha 2b,10,21 Trade payables

Pihak ketiga 9.819.314.354 26.697.368.941 3.649.827.100 - Third parties

Pihak berelasi 2d,6c 1.498.198.590 764.094.636 - 100.000.000 Related parties

Utang lain-lain 2b,21 Other payables

Pihak ketiga - - - 65.543.300 Third parties

Pihak berelasi 6d 539.979.012 27.437.021 - - Related parties

Beban masih harus dibayar 2b,21 1.430.606.339 991.096.178 379.034.412 138.471.001 Accrued expenses

Utang pajak 2i,11a 561.257.191 3.680.005.428 1.998.156.156 1.257.010.892 Taxes payable

Utang bank

yang jatuh tempo

dalam waktu satu tahun

2b,5,6h,9, 13,21,24,27 78.885.539.459 32.843.872.804 15.443.809.752 4.166.666.662

Current maturities of bank loan

Total Liabilitas Total Current

Jangka Pendek 92.734.894.945 65.003.875.008 21.470.827.420 5.727.691.855 Liabilities

LIABILITAS JANGKA

PANJANG

NONCURRENT

LIABILITIES

Utang bank yang

jatuh tempo lebih 2b,5,6h,9 Long-term

dari satu tahun 13,21,24,27 241.339.787.740 98.927.369.581 52.579.575.724 - bank loan

Pendapatan diterima di muka 12,23 Unearned revenues

Pihak ketiga 1.239.882.397 721.935.132 22.053.023.281 7.516.023.281 Third parties

Pihak berelasi 2d,6e - - 1.436.250.000 1.436.250.000 Related parties

Utang pihak berelasi 2b,2d,6f,

21,24 17.628.660.067 30.215.165.000 33.305.489.736 5.295.849.736 Due to related parties

Liabilitas imbalan kerja karyawan 2l,14,19 3.271.038.164 2.301.124.391 608.922.278 313.732.743

Employee benefits liabilities

Total Liabilitas Jangka Panjang 263.479.368.368 132.165.594.104 109.983.261.019 14.561.855.760

Total Noncurrent Liabilities

TOTAL LIABILITAS 356.214.263.313 197.169.469.112 131.454.088.439 20.289.547.615 TOTAL LIABILITIES





3


PT BATULICIN NUSANTARA MARITIM Tbk LAPORAN POSISI KEUANGAN

Tanggal 31 Agustus 2019, 31 Desember 2018, 2017, dan 2016





Catatan/ 31 Agustus 2019/ 31 Desember/December 31,

Notes

August 31, 2019

2018

2017

2016

EKUITAS EQUITY

Modal saham - nilai nominal Rp 50

per saham pada tanggal 31 Agustus 2019 dan Rp 100.000

per saham tanggal 31 Desember 2018, 2017, dan 2016

Share capital - par value Rp 50

per share as of August 31, 2019 and Rp 100,000

per share as of December 31, 2018,

2017, and 2016

Modal dasar - 3.400.000.000

saham pada tanggal 31 Agustus 2019 dan 1.000.000

saham pada tanggal 31 Desember 2018, 2017, dan 2016

Authorized - 3,400,000,000

shares as of

August 31, 2019 and 1,000,000

shares as of

December 31, 2018, 2017,

and 2016

Modal ditempatkan dan disetor penuh -

2.700.000.000 saham pada tanggal 31 Agustus 2019

dan 294.985 saham pada tanggal 31 Desember 2018,

2017, dan 2016 15,23 135.000.000.000 29.498.500.000 29.498.500.000 29.498.500.000

Issued and fully paid -

2,700,000,000

shares as of August 31,

2019, and 294,985

shares as of December 31,

2018, 2017,

and 2016

Tambahan modal disetor 2j,11f,16 27.500.000 27.500.000 27.500.000 27.500.000

Additional paid-in capital

Saldo laba Retained earnings

Dicadangkan 22.306.937.716 - - - Appropriated

Belum dicadangkan 72.312.110.630 143.569.182.496 31.474.244.780 8.206.011.953 Unappropriated

TOTAL EKUITAS 229.646.548.346 173.095.182.496 61.000.244.780 37.732.011.953 TOTAL EQUITY

TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 585.860.811.659 370.264.651.608 192.454.333.219 58.021.559.568

TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

2017, 2016





4

The original financial statements included herein are in

the Indonesian language.



Untuk Periode Delapan Bulan

yang Berakhir Pada Tanggal 31 Agustus 2019 dan Tahun-Tahun yang Berakhir Pada

Tanggal 31 Desember 2018, 2017, dan 2016

Serta Untuk Periode Delapan Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Agustus 2018 (Tidak Diaudit)


PT BATULICIN NUSANTARA MARITIM Tbk STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND

OTHER COMPREHENSIVE INCOME

For The Eight-Month Period Ended August 31, 2019 And Years Ended December 31, 2018, 2017, and 2016

and for Eight-Month Period Ended August 31, 2018 (Unaudited)


31 Agustus/August 31, 31 Desember/December 31,

2018 Catatan/ Tidak diaudit/ Notes 2019 Unaudited) 2018 2017 2016

PENDAPATAN - NETO

2d,2k,2m, 6g,17,23 206.390.165.192 267.751.997.106 408.479.887.646 64.346.079.606 19.181.314.379 REVENUES - NET

BEBAN POKOK 2k,2m,9, COST OF PENDAPATAN 18,23 125.412.178.898 185.981.806.246 265.043.368.418 29.845.287.657 13.501.344.759 REVENUES

LABA BRUTO 80.977.986.294 81.770.190.860 143.436.519.228 34.500.791.949 5.679.969.620 GROSS PROFIT

2m,9, OPERATING BEBAN USAHA 14,19,23 16.331.746.253 10.280.426.813 17.016.640.936 6.026.577.414 1.736.294.064 EXPENSES

OPERATING LABA USAHA 64.646.240.041 71.489.764.047 126.419.878.292 28.474.214.535 3.943.675.556 INCOME

PENGHASILAN (BEBAN) LAIN - OTHER INCOME LAIN (EXPENSES)

Pendapatan keuangan 2m 191.776.332 450.304.075 649.953.545 131.004.060 32.384.455 Financing income

Beban keuangan 2m,20 (21.669.884.159 ) (7.734.527.041 ) (12.768.765.966 ) (4.593.372.420 ) (928.821.264 ) Financing expenses

Laba penjualan aset tetap 9 - 3.388.386.350 3.388.386.350 - -

Gain on sale of fixed asset

Lain-lain - neto - - (47.445 ) (1.589.232 ) 186.125.282 Others - net

Beban lain-lain Other expenses - Neto (21.478.107.827 ) (3.895.836.616 ) (8.730.473.516 ) (4.463.957.592 ) (710.311.527 ) Net

LABA SEBELUM INCOME BEFORE BEBAN PAJAK INCOME TAX

PENGHASILAN 43.168.132.214 67.593.927.431 117.689.404.776 24.010.256.943 3.233.364.029 EXPENSES

BEBAN PAJAK PENGHASILAN - INCOME TAX NETO 2i,11b,11c (2.562.567.258 ) (3.213.023.965 ) (4.901.758.652 ) (772.152.955 ) (732.756.119 ) EXPENSES - NET

LABA TAHUN INCOME FOR BERJALAN 40.605.564.956 64.380.903.466 112.787.646.124 23.238.103.988 2.500.607.910 THE YEAR

PENGHASILAN (RUGI)

OTHER COMPREHENSIVE

KOMPREHENSIF INCOME LAIN (EXPENSE)

Pos yang tidak akan Item that will not be

direklasifikasikan reclassified to

ke laba rugi pada to profit or loss

Periode berikutnya: in the subsequent:

Pengukuran kembali Remeasurement of

liabilitas imbalan employee benefits

kerja karyawan 2l,14 232.300.894 (379.468.172 ) (692.708.408 ) 30.128.839 (102.826.229 ) Liabilities

Manfaat pajak

penghasilan Related income

terkait 2i,11e - - - - 25.706.557 taxes benefits

TOTAL TOTAL LABA COMPREHENSIVE

KOMPREHENSIF 40.837.865.850 64.001.435.294 112.094.937.716 23.268.232.827 2.423.488.238 INCOME

LABA PER SAHAM Dasar

66,86 109,13 191,18 39,39 4,24

EARNINGS PER SHARE

Basic Dilusian 2p,22 66,86 23,84 41,77 8,61 0,93 Diluted



The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

5



LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS Untuk Periode Delapan Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Agustus 2019 dan

Tahun-Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018, 2017, dan 2016

Serta Periode Delapan Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Agustus 2018 (Tidak Diaudit) (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)


STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY For The Eight-Month Period Ended August 31, 2019 and

Years Ended December 31, 2018, 2017, and 2016

and Eight-Month Period Ended August 31, 2018 (Unaudited) (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Catatan/

Notes

Modal Saham/

Share Capital

Saldo Laba/

Retained Earnings

Tambahan modal disetor/


Total Ekuitas/

Total Equity

Saldo 1 Januari 2016

29.498.500.000 5.782.523.715 - 35.281.023.715 Balance, January 1, 2016

Laba tahun berjalan - 2.500.607.910 - 2.500.607.910 Income for the year

Pengampunan pajak 11f - - 27.500.000 27.500.000 Tax amnesty

Penghasilan (rugi) komprehensif lain: Other comprehensive income (loss): Pengukuran kembali liabilitas

imbalan kerja karyawan - (102.826.229 ) - (102.826.229 )

Remeasurement of employee benefits liabilities

Manfaat pajak penghasilan terkait 11e - 25.706.557 - 25.706.557 Related income tax benefit

Saldo 31 Desember 2016 29.498.500.000 8.206.011.953 27.500.000 37.732.011.953 Balance, December 31, 2016

Laba tahun berjalan - 23.238.103.988 - 23.238.103.988 Income for the year

Penghasilan komprehensif lain: Other comprehensive income:

Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja karyawan 14 - 30.128.839 - 30.128.839



Laba periode berjalan - 64.380.903.466 - 64.380.903.466 Income for the period

Rugi komprehensif lain: Other comprehensive loss:

Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja karyawan 14 - (379.468.172 ) - (379.468.172 )


Saldo 31 Agustus 2018 (tidak diaudit) 29.498.500.000 95.475.680.074 27.500.000 125.001.680.074 Balance, August 31, 2018

Laba periode berjalan - 48.406.742.658 - 48.406.742.658 Income for the period

Rugi komprehensif lain: Other comprehensive loss:

Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja karyawan 14 - (313.240.236 ) - (313.240.236 )






6



LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS Untuk Periode Delapan Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Agustus 2019 dan

Tahun-Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018, 2017, dan 2016

Serta Periode Delapan Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Agustus 2018 (Tidak Diaudit) (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)


STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY For The Eight-Month Period Ended August 31, 2019 and

Years Ended December 31, 2018, 2017, and 2016

and Eight-Month Period Ended August 31, 2018 (Unaudited) (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Saldo Laba/

Retained Earnings

Catatan/

Notes

Modal Saham/

Share Capital

Tambahan modal disetor/


Dicadangkan/

Appropriated Belum Dicadangkan/

Unappropriated

Total Ekuitas/

Total Equity

Saldo 31 Desember 2018 29.498.500.000 27.500.000 - 143.569.182.496 173.095.182.496 Balance, December 31, 2018

Laba periode berjalan - - - 40.605.564.956 40.605.564.956 Income for the period

Konversi laba ditahan ke modal 15 89.788.000.000 - - (89.788.000.000 ) - Convertion of retained earnings to equity

Pencadangan laba ditahan - - 22.306.937.716 (22.306.937.716 ) - Retained earnings appropriation

Konversi utang pihak berelasi ke modal 15 15.712.750.000 - - - 15.712.750.000 Convertion of trade payables to equity

Penambahan modal melalui kas 15 750.000 - - - 750.000 Additional equity by cash

Penghasilan komprehensif lain: Other comprehensive income:

Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja karyawan 14 - - - 232.300.894 232.300.894


Saldo, 31 Agustus 2019 135.000.000.000 27.500.000 22.306.937.716 72.312.110.630 229.646.548.346 Balance, August 31, 2019

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.


7



LAPORAN ARUS KAS Untuk Periode Delapan Bulan yang Berakhir Pada Tanggal

31 Agustus 2019 dan Tahun-Tahun yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Desember 2018, 2017, dan 2016 Serta Untuk Periode Delapan Bulan yang Berakhir

Pada Tanggal 31 Agustus 2018 (Tidak Diaudit)


PT BATULICIN NUSANTARA MARITIM Tbk STATEMENT OF CASHFLOWS

For The Eight-Month Period Ended August 31, 2019

And Years Ended December 31, 2018, 2017, and 2016 and Eight-Month Period Ended

August 31, 2018 (Unaudited)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated) 31 Agustus/August 31, 31 Desember/December 31, 2018 Catatan/ Tidak diaudit/ Notes 2019 Unaudited 2018 2017 2016

ARUS KAS DARI CASH FLOWS FROM AKTIVITASI OPERASI OPERATING ACTIVITIES Penerimaan dari pelanggan 238.687.466.360 239.653.056.077 350.772.194.236 74.031.069.535 23.040.620.023 Receipt from customers Penerimaan pendapatan keuangan 191.776.332 450.304.075 649.953.545 131.004.060 32.384.455 Receipt financing income Pembayaran kepada pemasok (115.595.959.117) (155.206.431.140) (223.648.329.900) (17.225.565.629) (8.691.676.867) Payment to suppliers Pembayaran beban keuangan (21.669.784.159) (7.734.527.041) (12.768.765.966) (4.593.372.420) (928.821.264) Payment of financing expenses Pembayaran kepada karyawan (13.197.332.600) (6.840.367.534) (11.224.458.312) (3.687.959.317) (1.912.556.202) Payment to employees Pembayaran untuk beban usaha (9.163.492.299) (6.366.154.758) (11.108.446.257) (4.310.825.585) (840.989.145) Payment for operating expenses Pembayaran pajak penghasilan (6.242.572.686) (5.211.180.121) (6.899.914.808) (1.638.680.597) (388.252.731) Payment for income taxes Penerimaan dari (pembayaran Receipt from untuk) kegiatan (payment for) other operasi lainnya 7.473.035.750 (17.595.315.500) (15.106.488.320) 3.150.510.630 (1.832.439.633) operating activities

Arus Kas Neto yang Diperoleh Net Cash Flows Provided by dari Aktivitas Operasi 80.483.137.581 41.149.384.058 70.665.744.218 45.856.180.677 8.478.268.636 Operating Activities

ARUS KAS DARI CASH FLOWS FROM AKTIVITAS INVESTASI INVESTING ACTIVITIES Uang muka pembelian aset tetap 8 (76.179.230.000 ) (18.323.186.896) (41.501.152.400) (47.755.035.000) - Advance for purchase of fixed assets Perolehan aset tetap 9 (180.858.100 ) (1.442.669.002) (1.767.957.625) (74.355.931.565) (7.615.000) Acquisition of fixed assets Penjualan aset tetap 9 - 7.516.023.281 7.516.023.281 - - Sale of fixed assets Arus Kas Neto yang Digunakan Net Cash Flows Used for untuk Aktivitas Investasi (76.360.088.100) (12.249.832.617) (35.753.086.744 ) (122.110.966.565) (7.615.000) Investing Activities ARUS KAS DARI CASH FLOWS FROM AKTIVITAS PENDANAAN FINANCING ACTIVITIES Pembayaran utang bank 13 (39.045.915.186) (13.929.248.506) (23.252.143.091) (12.143.281.186) (5.000.000.000) Payment for bank loan Pembayaran utang pihak berelasi 6f (10.430.779.504) (3.090.324.736) (3.090.324.736) (2.498.900.000) (2.003.327.500) Payment due to related parties Penambahan utang pihak berelasi 6f 28.207.024.571 - - 30.508.540.000 1.578.956.106 Additional due to related parties Penambahan modal 15 750.000 - - - - Additional capital Penerimaan utang bank 13 - - - 76.000.000.000 - Proceed from bank loan Pembayaran utang pembiayaan - - - - (181.353.356) Payment of financing payables Arus Kas Neto yang Diperoleh dari Net Cash Flows Provided by (Diguakan untuk) (Used for) Financing Aktivitas Pendanaan (21.268.920.119) (17.019.573.242 ) (26.342.467.827 ) 91.866.358.814 (5.605.724.750 ) Activities KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH NET INCREASE (DECREASE)

KAS DAN BANK (17.145.870.638 ) 11.879.978.199 8.570.189.647 15.611.572.926 2.864.928.886 IN CASH AND BANKS CASH AND BANKS KAS DAN BANK AWAL AT BEGINNING OF PERIODE/TAHUN 4 27.118.502.561 18.548.312.914 18.548.312.914 2.936.739.988 71.811.102 THE PERIOD/YEAR KAS DAN BANK AKHIR CASH AND BANKS PERIODE/TAHUN 4 9.972.631.923 30.428.291.113 27.118.502.561 18.548.312.914 2.936.739.988 AT END OF THE PERIOD/ YEAR


PT BATULICIN NUSANTARA MARITIM Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Delapan Bulan yang Berakhir Pada Tanggal

31 Agustus 2019 dan Tahun-Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018, 2017, dan 2016



PT BATULICIN NUSANTARA MARITIM Tbk NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS


and For the Eight-Month Period Ended August 31, 2018 (Unaudited)


8

1. UMUM 1. GENERAL

a. Pendirian dan Informasi Umum a. Establishment and General Information

PT Batulicin Nusantara Maritim Tbk

(“Perusahaan”) didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 53 tanggal 25 Mei 2011 dari Muhammad Faried Zain, S.H., M.H., notaris di Banjarmasin. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-28173.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 6 Juni 2011 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 74 tanggal 14 September 2012, Tambahan No. 49118. Anggaran Dasar Perusahaan telah beberapa kali mengalami perubahan. Perubahan terakhir diaktakan dengan Akta Notaris No. 309 tanggal 30 Agustus 2019 dari Christina Dwi Utami S.H., M.Hum., M.Kn., notaris di Jakarta, terkait perubahan peningkatan modal ditempatkan/ disetorkan. Perubahan ini telah disampaikan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0323491 dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0061591.AH.01.02 Tahun 2019 tanggal 30 Agustus 2019. Sampai dengan tanggal laporan keuangan, Berita Negara terkait perubahan ini masih dalam proses penyelesaian.

PT Batulicin Nusantara Maritim Tbk (the “Company”) was established based on Notarial Deed No. 53 dated May 25, 2011 of Muhammad Faried Zain, S.H., M.H., notary in Banjarmasin. The deed of establishment has been approved by the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia in his decision letter No. AHU-28173.AH.01.01. Tahun 2011 dated June 6, 2011, and was published in State Gazette No. 74 dated September 14, 2012, Supplement No. 49118. Most recent amendment is by Notarial Deed No. 309 dated August 30, 2019, of Christina Dwi Utami S.H., M.Hum., M.Kn., notary in Jakarta, concerning the changes of increase in share capital’s ownership. These changes have been submitted to Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Notification Letter No. AHU-AH.01.03-0323491 and has been approved by the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia in his decision letter No. AHU-0061591-AH.01.02. Tahun 2019 dated August 30, 2019. As of the date of the financial statements, the State Gazette in relation to these changes is still in process.

Berdasarkan pernyataan keputusan pemegang saham yang diaktakan di depan Notaris Christina Dwi Utami S.H., M.Hum., M.Kn., No. 37 pada tanggal 7 Agustus 2019, yang berisi perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan yang menjadi ruang lingkup kegiatan Perusahaan adalah bergerak dalam bidang jasa angkutan laut dalam negeri tramper untuk barang.

Based on Statement of Shareholders’ decision which was notarized by Notarial Christina Dwi Utami S.H., M.Hum., M.Kn., Deed No. 37 dated August 7, 2019, of article 3 of the Company’s Articles of Association, the scope of its activities is to engage in tramper domestic sea freight for goods service.

Perusahaan berdomisili di Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, dengan kantor pusat beralamat di Jalan Pelabuhan Ferry, RT 005/RW 001, Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.

The Company is domiciled in Batulicin, Tanah Bumbu District, and its office is located at Jalan Pelabuhan Ferry, RT 005/RW 001, Batulicin, Tanah Bumbu, South Kalimantan.

Entitas Induk langsung Perusahaan adalah PT Batulicin Enam Sembilan Transportasi, sedangkan Entitas Induk Utama Perusahaan adalah PT Batulicin Enam Sembilan.

The Company’s immediate Parent Company is PT Batulicin Enam Sembilan Transportasi, and its Ultimate Parent Company is PT Batulicin Enam Sembilan.











9

1. UMUM (lanjutan) 1. GENERAL (continued)

a. Pendirian dan Informasi Umum (lanjutan) a. Establishment and General Information (continued)

Perusahaan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tahun 2012.

The Company started its commercial operations in 2012.

b. Dewan Komisaris, Direktur dan Karyawan

b. Board of Commissioners, Director and

Employees

Pada tanggal 31 Agustus 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, susunan pengurus Perusahaan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 53 tanggal 25 Mei 2011 dari Muhammad Faried Zain, S.H., M.H., notaris di Banjarmasin, adalah sebagai berikut:

As of August 31, 2019, December 31, 2018, 2017 and 2016, the composition of the Company’s management based on The Company is Establishment Notarial Deed No. 53 dated May 25, 2011 of Muhammad Faried Zain, S.H., M.H., notary in Banjarmasin, are as follows:

Dewan Komisaris/Board of Commissioners Direktur/Director

Rois Sunandar - Komisaris Utama/

President Commissioner Muhammad

Bahruddin - Direktur/Director

Dewi Kasih - Komisaris/Commissioner

Pada tanggal 31 Agustus 2019, 31 Desember

2018, 2017, dan 2016, Perusahaan belum memiliki komite audit (Catatan 27).

On August 31, 2019, December 31, 2018, 2017, and 2016, the Company does not have audit committee (Note 27).

Jumlah karyawan Perusahaan masing-masing

adalah 202, 129, 70, dan 33 karyawan pada tanggal 31 Agustus 2019, 31 Desember 2018 2017, dan 2016 (tidak diaudit).

The Company has a total of 202, 129, 70, and 33 employees as of August 31, 2019, December 31, 2018, 2017, and 2016, respectively (unaudited).

c. Penyelesaian Laporan Keuangan c. Completion of the Financial Statements

Laporan keuangan tanggal 31 Agustus 2019 dan

untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut diselesaikan dan diotorisasi untuk terbit oleh Direksi Perusahaan pada tanggal 10 Desember 2019. Direksi Perusahaan yang menandatangani Surat Pernyataan Direksi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut.

The financial statements as of August 31, 2019 and for the year ended are completed and authorized for issuance by the Company’s Director’s on December 10, 2019. The Company’s Director’s who signed the Director’s Statement are responsible for the fair preparation and presentation of such financial statements.











10

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan a. Basis of Preparation of the Financial

Statements

Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK) serta peraturan Regulator Pasar Modal untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya.

The financial statements have been prepared and presented in accordance with Financial Accounting Standards (SAK), which comprise the Statements of Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretations of Financial Accounting Standards (ISAK) issued by the Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants (DSAK) and regulations Capital Market Regulators for entities under their control.

Laporan keuangan disusun berdasarkan

PSAK 1 (2015), “Penyajian Laporan Keuangan”. The financial statements have been prepared in

accordance with PSAK 1 (2015), “Presentation of Financial Statements”.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam

penyusunan laporan keuangan adalah selaras dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Perusahaan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2018, serta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018, 2017, dan 2016 kecuali bagi penerapan beberapa PSAK yang telah direvisi. Seperti diungkapkan dalam catatan-catatan terkait atas laporan keuangan, beberapa standar akuntansi yang telah direvisi dan diterbitkan, diterapkan efektif tanggal 1 Januari 2019.

The accounting policies adopted in the preparation of the financial statements are consistent with those made in the preparation of the Company’s financial statements for the period ended August 31, 2018, and for the years ended December 31, 2018, 2017, and 2016 except for the adoption of several amended SAKs. As disclosed further in the relevant succeeding Notes, several amended and published accounting standards were adopted effective January 1, 2019.

Sebelum tanggal 1 Januari 2018, Perusahaan

menerapkan PSAK 2 (Revisi 2009), “Laporan Arus Kas”.

Before January 1, 2018 the Company adopted

PSAK 2 (Revised 2009), "Statement of Cash Flows".

Efektif tanggal 1 Januari 2018, Perusahaan

menerapkan Amandemen PSAK 2 (2016), “Laporan Arus Kas: Prakarsa Pengungkapan”.

Effective January 1, 2018, the Company adopted Amendments to PSAK 2 (2016), “Statement of Cash Flows: Disclosure Initiatives”.

Amandemen ini, mensyaratkan Perusahaan

untuk menyediakan pengungkapan yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan, termasuk perubahan yang timbul dari arus kas maupun perubahan non-kas.

The amendments require entities to provide disclosures that enable users of financial statements to evaluate changes in liabilities arising from financing activities, including both changes arising from cash flows and non-cash changes.











11

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

(lanjutan) a. Basis of Preparation of the Financial

Statements (continued)

Pengungkapan yang disyaratkan Amandemen PSAK 2 (2016) diungkapkan pada Catatan 26b atas laporan keuangan.

The disclosure required by Amendments to

PSAK 2 (2016) has been disclosed in Note 26b.

Laporan keuangan kecuali untuk laporan arus

kas, disusun berdasarkan konsep akrual dan dasar pengukuran dengan menggunakan konsep harga historis, kecuali beberapa akun tertentu yang disusun berdasarkan pengukuran sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

The financial statements, except for statement of cash flows, have been prepared on the accrual basis using the historical cost concept, except for certain accounts which are measured on the bases described in the related accounting policies for those accounts.

Laporan arus kas disusun dengan

menggunakan metode langsung, menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas yang diklasifikasikan dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

The statement of cash flows have been prepared using the direct method, presenting cash receipts and payments classified into operating, investing, and financing activities.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam

penyusunan laporan keuangan adalah Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan.

The presentation currency used in the preparation of the financial statements is the Indonesian Rupiah, which is the Company’s functional currency.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi dan asumsi. Hal tersebut juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area di mana asumsi dan estimasi dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan diungkapkan di Catatan 3.

The preparation of financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the use of certain critical accounting estimates. It also requires management to exercise its judgement in the process of applying the Company’s accounting policies. The areas involving a higher degree of judgement or complexity, or areas where assumptions and estimates are significant to the financial statements are disclosed in Note 3.

b. Instrumen Keuangan b. Financial Instruments

Perusahaan menerapkan PSAK 50

(Revisi 2014), “Instrumen Keuangan: Penyajian”, PSAK 55 (Revisi 2014), “Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran”, PSAK 60 (Revisi 2014), “Instrumen Keuangan: Pengungkapan”. Penerapan standar tersebut tidak berdampak material terhadap laporan keuangan.

The Company adopted PSAK 50 (Revised 2014), "Financial Instruments: Presentation", PSAK 55 (Revised 2014), "Financial Instruments: Recognition and Measurement", PSAK 60 (Revised 2014), "Financial Instruments: Disclosures ". The application of these standards does not have a material impact on the financial statements.











12



b. Instrumen Keuangan (lanjutan) b. Financial Instruments (continued)

Klasifikasi Classification

(i) Aset Keuangan (i) Financial Assets

Aset keuangan diklasifikasikan sebagai

aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, investasi dimiliki hingga jatuh tempo, atau aset keuangan tersedia untuk dijual, jika sesuai. Perusahaan menentukan klasifikasi atas aset keuangan pada saat pengakuan awal, dan jika diperbolehkan dan sesuai, mengevaluasi kembali pengklasifikasian aset tersebut pada setiap akhir periode keuangan.

Financial assets are classified as financial assets at fair value through profit or loss, loans and receivables, held to maturity investments, or available for sale financial assets. The Company determines the classification of their financial assets at initial recognition, and if appropriate, re-evaluates the designation of such assets at each financial year end.

Aset keuangan Perusahaan terdiri dari kas

dan bank, piutang usaha, dan piutang lain-lain yang diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang.

The Company’s financial assets consist of cash and banks, trade receivables, and other receivables, that are classified as loans and receivables.

(ii) Libilitas Keuangan (ii) Financial Liabilities

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai

liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan liabilitas keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi. Perusahaan menentukan klasifikasi atas liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

Financial liabilities are classified as financial liabilities at fair value through profit or loss and financial liabilities measured at amortized cost. The Company determines the classification of its financial liabilities at initial recognition.

Liabilitas keuangan Perusahaan terdiri

dari utang usaha, utang lain-lain, beban masih harus dibayar, utang bank, dan utang pihak berelasi yang diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi.

The Company’s financial liabilities consist of trade payables, others payables, accrued expenses, bank loan, and due to related parties that are classified as financial liabilities measured at amortized cost.

Pengakuan dan Pengukuran Recognition and Measurement


Aset keuangan pada awalnya diakui

sebesar nilai wajarnya dalam hal investasi yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengukuran aset keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasi aset.

Financial assets are initially recognized at fair value in the case of investments not at fair value through profit or loss, plus transaction costs which are directly attributable. Measurement of financial assets after initial recognition depends on the classification of assets.











13




Pengakuan dan Pengukuran (lanjutan) Recognition and Measurement (continued)

(i) Aset Keuangan (lanjutan) (i) Financial Assets (continued)

Pembelian atau penjualan aset keuangan

yang mensyaratkan penyerahan aset dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh peraturan atau kebiasaan yang berlaku di pasar (pembelian yang lazim/reguler) diakui pada tanggal perdagangan, yaitu tanggal Perusahaan berkomitmen untuk membeli atau menjual aset tersebut.

Purchases or sales of financial assets that require delivery of assets within a time frame established by regulation or convention in the market place (regular way trades) are recognized on the trade date, i.e., the date that the Company commits to purchase or sell the assets.

Pinjaman yang diberikan dan piutang Loans and receivables

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan nonderivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Setelah pengakuan awal, aset keuangan tersebut dicatat pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif kecuali jika dampak diskonto tidak material, maka dinyatakan pada biaya perolehan.

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market. Subsequent to initial recognition, such financial assets are carried at amortized cost using the effective interest rate method less impairment, except for those assets in which the interest calculation is not material.

Keuntungan atau kerugian diakui pada

laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain ketika aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, dan melalui proses amortisasi.

Gains or losses are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income, when the financial assets are derecognized or impaired, as well as through the amortization process.

(ii) Liabilitas Keuangan (ii) Financial Liabillities

Liabilitas keuangan diakui pada awalnya

sebesar nilai wajar, dalam hal pinjaman dan utang, termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Financial liabilities are recognized initially at fair value in the case of loans and borrowings, inclusive of directly attributable transaction costs.











14




Pengakuan dan Pengukuran (lanjutan) Recognition and Measurement (continued)

(ii) Liabilitas Keuangan (lanjutan) (ii) Financial Liabillities (continued)

Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya

perolehan diamortisasi Financial liabilities measured at amortized

cost

Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya

perolehan diamortisasi, selanjutnya setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi, menggunakan suku bunga efektif kecuali jika dampak diskonto tidak material, maka dinyatakan pada biaya perolehan. Beban bunga diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Keuntungan atau kerugian diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain ketika liabilitas keuangan tersebut dihentikan pengakuannya dan melalui proses amortisasi.

Financial liabilities measured at amortized cost, subsequent after the initial recognition are measured at amortized cost, using the effective interest rate unless the discount effect is not material, then it is stated at cost. Interest expense is recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income. Gains or losses are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income when the financial liabilities is derecognized and through the amortization process.

Saling Hapus Instrumen Keuangan Offsetting of Financial Instruments

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling

hapus dan nilai bersihnya dilaporkan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dan terdapat maksud untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount reported in the statement of financial position if, and only if, there is a currently enforceable legal right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously.

Nilai Wajar dari Instrumen Keuangan Fair Value of Financial Instruments

Nilai wajar instrumen keuangan yang

diperdagangkan secara aktif di pasar keuangan yang terorganisasi, jika ada, ditentukan dengan mengacu pada kuotasi harga penawaran atau permintaan (bid or ask prices) pada penutupan perdagangan pada akhir periode pelaporan.

The fair values of financial instruments that are actively traded in organized financial markets, if any, are determined by reference to quoted market bid or ask prices at the close of business at the end of the reporting period.











15




Nilai Wajar dari Instrumen Keuangan (lanjutan)

Fair Value of Financial Instruments (continued)

Untuk instrumen keuangan yang tidak memiliki

pasar aktif, nilai wajar ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian mencakup penggunaan transaksi pasar terkini yang dilakukan secara wajar oleh pihak-pihak yang berkeinginan dan memahami (recent arm’s length market transactions); penggunaan nilai wajar terkini instrumen lain yang secara substansial sama; analisa arus kas yang didiskonto; atau model penilaian lain.

For financial instruments where there is no active market, fair value is determined using valuation techniques. Such techniques may include using recent arm’s length market transactions; reference to the current fair value of another instrument that is substantially the same; discounted cash flow analysis; or other valuation models.

Bila nilai wajar instrumen keuangan yang tidak

diperdagangkan di pasar aktif tidak dapat ditentukan secara handal, aset keuangan tersebut diakui dan diukur pada nilai tercatatnya.

When the fair value of the financial instruments not traded in an active market cannot be reliably determined, such financial assets are recognized and measured at their carrying amounts.

Biaya Perolehan Diamortisasi dari Instrumen Keuangan

Amortized Cost of Financial Instruments

Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan

menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi dengan penyisihan atas penurunan nilai dan pembayaran pokok atau nilai yang tidak dapat ditagih. Perhitungan tersebut mempertimbangkan premium atau diskonto pada saat perolehan dan termasuk biaya transaksi dan biaya yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif.

Amortized cost is computed using the effective interest rate method less any allowance for impairment and principal repayment or reduction. The calculation takes into account any premium or discount on acquisition and includes transaction costs and fees that are an integral part of the effective interest rate.

Penurunan Nilai Aset Keuangan Impairment of Financial Assets

Setiap akhir periode pelaporan, Perusahaan

mengevaluasi apakah terdapat bukti yang objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi jika, dan hanya jika, terdapat bukti yang objektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (peristiwa yang merugikan), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

The Company assess at the end of each reporting period whether there is any objective evidence that a financial asset or a group of financial assets is impaired. A financial asset or a group of financial assets is deemed to be impaired and impairment losses have occured if, and only if, there is objective evidence of impairment as a result of one or more events that has occurred after the initial recognition of the asset (an incurred ‘loss event’) and that loss event has an impact on the estimated future cash flows of the financial asset or the group of financial assets that can be reliably estimated.











16




Penurunan Nilai Aset Keuangan (lanjutan) Impairment of Financial Assets (continued)

Aset keuangan yang dicatat pada biaya

perolehan diamortisasi Financial assets carried at amortized cost

Untuk aset keuangan yang dicatat pada biaya

perolehan diamortisasi, Perusahaan pertama kali menentukan apakah terdapat bukti objektif mengenai adanya penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual atau untuk aset keuangan yang tidak signifikan secara individual terdapat bukti penurunan nilai secara kolektif.

For financial assets carried at amortized cost, the Company first assesses whether objective evidence of impairment exists individually for financial assets that are individually significant, or collectively for financial assets that are not individually significant.

Jika Perusahaan menentukan tidak terdapat

bukti objektif mengenai adanya penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka Perusahaan memasukkan aset tersebut ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset yang penurunan nilainya dinilai secara individual, dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

If the Company determines that no objective evidence of impairment exists for an individually assessed financial asset, whether significant or not, it includes the asset in a group of financial assets with similar credit risk characteristics and collectively assesses them for impairment. Assets that are individually assessed for impairment and for which an impairment loss is, or continues to be, recognized are not included in a collective assessment of impairment.

Jika terdapat bukti objektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi, jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa datang (tidak termasuk ekspektasi kerugian kredit masa datang yang belum terjadi). Nilai kini estimasi arus kas masa datang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut. Jika pinjaman yang diberikan dan piutang memiliki suku bunga variabel, tingkat diskonto untuk mengukur kerugian penurunan nilai adalah suku bunga efektif terkini. Nilai tercatat aset tersebut berkurang melalui penggunaan akun penyisihan dan jumlah kerugian diakui dalam laba rugi.

If there is objective evidence that an impairment loss has occurred, the amount of the loss is measured as the difference between the assets carrying amount and the present value of estimated future cash flows (excluding future expected credit losses that have not yet been incurred). The present value of the estimated future cash flows is discounted at the financial assets original effective interest rate. If a loan has a variable interest rate, the discount rate for measuring any impairment loss is the current effective interest rate. The carrying amount of the asset is reduced through the use of an allowance account and the amount of the loss is recognized in profit or loss.

Ketika aset tidak tertagih, nilai tercatat atas aset

keuangan yang telah diturunkan nilainya dikurangi secara langsung atau jika ada suatu jumlah telah dibebankan ke akun cadangan penurunan nilai jumlah tersebut dihapus bukukan terhadap nilai tercatat aset keuangan tersebut.

When the asset becomes uncollectible, the carrying amount of the financial assets is reduced directly or if an amount was charged to the allowance account, the amounts charged to the allowance account are written off against the carrying value of the financial asset.











17




Penurunan Nilai Aset Keuangan (lanjutan) Impairment of Financial Assets (continued)

Aset keuangan yang dicatat pada biaya

perolehan diamortisasi (lanjutan) Financial assets carried at amortized cost

(continued)

Jika, pada periode berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang dan penurunan nilai tersebut diakui, maka kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui dipulihkan, sepanjang nilai tercatat aset tidak melebihi biaya perolehan diamortisasi pada tanggal pemulihan dengan menyesuaikan akun cadangan. Jumlah pemulihan aset keuangan diakui pada laporan laba rugi.

If, in a subsequent period, the amount of the impairment loss decreases and the impairment was recognized, the previously recognized impairment loss is reversed to the extent that the carrying amount of the asset does not exceed its amortized cost at the reversal date by adjusting the allowance account. The amount of the reversal is recognized in profit or loss.

Penerimaan kemudian atas piutang yang telah

dihapusbukukan sebelumnya, jika pada periode berjalan dikreditkan dengan menyesuaikan pada akun cadangan penurunan nilai, sedangkan jika setelah akhir periode pelaporan dikreditkan sebagai pendapatan operasional lainnya.

Subsequent recoveries of previously written off receivables, if in the current period, are credited to the allowance accounts, but if after the reporting period, are credited to other operating income.

Penghentian Pengakuan Derecognition


Suatu aset keuangan, atau mana yang

berlaku, bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan sejenis, dihentikan pengakuannya pada saat:

A financial asset, or where applicable a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets, is derecognized when:

(a) hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau mentransfer pengendalian atas aset; atau

(a) the contractual rights to receive cash flows from the financial asset have expired; or

(b) Perusahaan mentransfer hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan atau menanggung kewajiban untuk membayar arus kas yang diterima tanpa penundaan yang signifikan kepada pihak ketiga melalui suatu kesepakatan penyerahan dan (i) secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, atau (ii) secara substansial tidak mentransfer dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan asset keuangan tersebut, namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut.

(b) the Company’s has transferred its contractual rights to receive cash flows from the financial asset or has assumed an obligation to pay them in full without material delay to a third party under a “pass-through” arrangement and either (i) has transferred substantially all the risks and rewards of the financial asset, or (ii) has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the financial asset, but has transferred control of the financial asset.











18




Penghentian Pengakuan (lanjutan) Derecognition (continued)

(i) Aset Keuangan (lanjutan) (i) Financial Assets (continued)

Ketika Perusahaan telah mentransfer hak

untuk menerima arus kas dari aset atau telah menandatangani kesepakatan pelepasan (pass-through arrangement), dan secara substansial tidak mentransfer dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, maupun mentransfer pengendalian atas aset, aset tersebut diakui sejauh keterlibatan berkelanjutan Perusahaan terhadap aset keuangan tersebut. Keterlibatan berkelanjutan yang berbentuk pemberian jaminan atas aset yang ditransfer diukur sebesar jumlah terendah dari jumlah tercatat aset dan jumlah maksimal dari pembayaran yang diterima Perusahaan yang mungkin harus dibayar kembali.

When the Company have transferred its rights to receive cash flows from an asset or have entered into a pass-through arrangement, and have neither transferred nor retained substantially all of the risks and rewards of the asset nor transferred control of the asset, the asset is recognized to the extent of the Company’s continuing involvement in the asset. Continuing involvement that takes the form of a guarantee over the transferred asset is measured at the lower of the original carrying amount of the asset and the maximum amount of consideration that the Company could be required to repay.

Dalam hal ini, Perusahaan juga mengakui

liabilitas terkait. Aset yang ditransfer dan liabilitas terkait diukur dengan dasar yang mencerminkan hak dan liabilitas yang masih dimiliki Perusahaan.

In that case, the Company also recognizes an associated liability. Transferred asset and the associated liability are measured on a basis that reflects the rights and obligations that the Company has retained.

Pada saat penghentian pengakuan atas

aset keuangan secara keseluruhan, maka selisih antara nilai tercatat dan jumlah dari (a) pembayaran yang diterima, termasuk setiap aset baru yang diperoleh dikurangi setiap liabilitas baru yang harus ditanggung; dan (b) setiap keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah diakui secara langsung dalam ekuitas harus diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

On derecognition of a financial asset in its entirety, the difference between the carrying amount and the sum of (a) the consideration received, including any new asset obtained less any new liability assumed; and (b) any cumulative gain or loss that has been recognized directly in equity is recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

(ii) Liabilitas Keuangan (ii) Financial Liabilities

Liabilitas keuangan dihentikan

pengakuannya ketika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dihentikan atau dibatalkan atau kedaluwarsa.

A financial liability is derecognized when the obligation specified in the contract is discharged or cancelled or expired.











19




Penghentian Pengakuan (lanjutan) Derecognition (continued)

(ii) Liabilitas Keuangan (lanjutan) (ii) Financial Liabilities (continued)

Ketika liabilitas keuangan saat ini

digantikan dengan yang lain dari pemberi pinjaman yang sama dengan persyaratan yang berbeda secara substansial, atau modifikasi secara substansial atas ketentuan liabilitas keuangan yang saat ini ada, maka pertukaran atau modifikasi tersebut dicatat sebagai penghapusan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru, dan selisih antara nilai tercatat liabilitas keuangan tersebut diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as a derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognized in the statement of profit or loss and other comperehensive income.

c. Kas dan Bank c. Cash and Banks

Kas dan bank dalam laporan posisi keuangan

terdiri dari kas di tangan dan kas di bank yang tidak dijaminkan serta tidak dibatasi penggunaannya.

Cash and banks in the statement of financial position comprises of cash on hand and cash in banks that are uncollateralized and unrestricted in use.

d. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi d. Transactions with Related Parties

Perusahaan menerapkan PSAK 7 (Revisi 2015),

“Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi”. The Company adopted PSAK 7 (Revised 2015),

“Related Party Disclosures”.

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Perusahaan:

A related party is a person or entity that is related to the Company:

a. Orang atau anggota keluarga dekatnya

yang mempunyai relasi dengan Perusahaan jika orang tersebut: (i) memiliki pengendalian atau

pengendalian bersama atas Perusahaan;

(ii) memiliki pengaruh signifikan atas Perusahaan; atau

(iii) personil manajemen kunci Perusahaan atau entitas induk Perusahaan.

a. A person or a close member of that person’s family is related to the Company if that person: (i) has control or joint control over the

Company;

(ii) has significant influence over the Company; or

(iii) is a member of the key management personnel of the Company or of a parent of the Company.











20



d. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

(lanjutan) d. Transactions with Related Parties (continued)

b. Suatu entitas berelasi dengan Perusahaan

jika memenuhi salah satu hal berikut: (i) entitas dan Perusahaan adalah

anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lainnya);

(ii) satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);

(iii) kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;

(iv) satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;

(v) entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan Perusahaan;

(vi) entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf a);

b. An entity is related to the Company if any of the following conditions applies: (i) the entity and the Company are

members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others);

(ii) one entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member);

(iii) both entities are joint ventures of the same third party;

(iv) one entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity;

(v) the Company is a post-employment

defined benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the Company;

(vi) the entity is controlled or jointly

controlled by a person identified in a);

(vii) orang yang diidentifikasi dalam huruf a) i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau Entitas Induk dari entitas); atau

(viii) entitas, atau anggota dari kelompok dimana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada Perusahaan atau kepada entitas induk dari Perusahaan.

(vii) a person identified in a) i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or of a parent of the entity); or

(viii) the entity or any member of a group of

which it is a part, provides key management personnel services to the Company or to the parent of the Company.

Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan

yang disetujui oleh kedua belah pihak. Beberapa persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan persyaratan yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

The transactions are made based on terms agreed by the parties. Such terms may not be the same as those of the transactions between unrelated parties.

Seluruh transaksi dan saldo yang material

dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan.

All transactions and balances with related parties are disclosed in the relevant notes to the financial statements.











21



e. Beban Dibayar di Muka e. Prepaid Expenses

Beban dibayar di muka diamortisasi selama

masa manfaat masing-masing beban dengan menggunakan metode garis lurus dan dibebankan selama umur manfaatnya.

Prepaid expense is amortized over the periods benefited of each expense using the straight-line method and charged to operations over the useful lives.

f. Aset Tetap f. Fixed Assets

Perusahaan menerapkan Amandemen PSAK 16

(2015) “Aset Tetap tentang Klarifikasi Metode yang Diterima untuk Penyusutan dan Amortisasi”.

The Company adopted Amendments to PSAK 16 (2015) “Property, Plant and Equipment: Clarification of Acceptable Methods of Depreciation and Amortization”.

Amandemen ini mengklarifikasi prinsip yang

terdapat dalam PSAK 16 bahwa pendapatan mencerminkan suatu pola manfaat ekonomik yang dihasilkan dari pengoperasian usaha (yang mana aset tersebut adalah bagiannya) daripada manfaat ekonomik dari pemakaian melalui penggunaan aset. Sebagai kesimpulan bahwa penggunaan metode penyusutan aset tetap yang berdasarkan pada pendapatan tidak dapat digunakan.

The amendments clarify the principles in PSAK 16 that revenue reflects a pattern of economic benefits that are generated from operating a business (of which the asset is part) rather than the economic benefits that are consumed through use of the asset. As a result, a revenue-based method cannot be used to depreciate the fixed assets.

Aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan

dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai. Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan. Selanjutnya, pada saat inspeksi yang signifikan dilakukan, biaya inspeksi itu diakui ke dalam jumlah tercatat aset tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan. Semua biaya perbaikan dan pemeliharaan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laporan laba rugi pada saat terjadinya.

Fixed assets are stated at cost less accumulated depreciation and any impairment loss. Such cost includes the cost of replacing part of the fixed assets when the cost is incurred, if the recognition criteria are met. Likewise, when a major inspection is performed, its cost is recognized in the carrying amount of the assets as a replacement if the recognition criteria are met. All other repairs and maintenance costs that do not meet the recognition criteria are recognized in profit or loss as incurred.

Penyusutan dihitung dengan menggunakan

metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap, sebagai berikut:

Depreciation is computed using the straight-line method over the estimated useful lives of the assets as follows:

Tahun/Years

Armada kapal laut 8 - 20 Fleet Kendaraan 4 - 8 Vehicles Mesin dan peralatan 4 Machineries and equipments

Peralatan kantor 4 Office equipments











22



f. Aset Tetap (lanjutan) f. Fixed Assets (continued)

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan

pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset diakui dalam laporan laba rugi pada periode aset tersebut dihentikan pengakuannya.

The carrying value of fixed assets is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use. Any gain or loss arising on derecognition of the assets is charged to profit or loss in the period the assets is derecognized.

Nilai residu, estimasi masa manfaat dan metode

penyusutan direview dan disesuaikan, setiap akhir tahun, bila diperlukan.

The residual values, estimated useful lives, and depreciation method are reviewed and adjusted, at year end, if necessary.

g. Penurunan Nilai Aset Nonkeuangan g. Impairment of Nonfinancial Assets

Perusahaan menerapkan PSAK 48 (Revisi

2014) “Penurunan Nilai Aset”.

The Company’s adopted PSAK 48 (Revised 2014) “Impairment of Assets”.

Pada setiap akhir periode pelaporan, Perusahaan menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat pengujian penurunan nilai aset diperlukan, maka Perusahaan membuat estimasi formal nilai terpulihkan aset tersebut.

The Company assesses at each reporting period whether there is an indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, or when annual impairment testing for an asset is required, the Company makes an estimate of the asset’s recoverable amount.

Jumlah terpulihkan yang ditentukan untuk aset

individual adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset atau Unit Penghasil Kas (UPK) dikurangi biaya untuk menjual dengan nilai pakainya, kecuali aset tersebut tidak menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar independen dari aset atau kelompok aset lain. Jika nilai tercatat aset lebih besar daripada nilai terpulihkannya, maka aset tersebut mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar nilai terpulihkannya. Rugi penurunan nilai dari operasi yang dilanjutkan diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sebagai rugi penurunan nilai.

An asset’s recoverable amount is the higher of the asset’s or its CGU’s fair value less costs to sell and its value in use, and is determined for an individual asset, unless the asset does not generate cash inflows that are largely independent of those from other assets or groups of assets. Where the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount, the asset is considered impaired and is written down to its recoverable amount. Impairment losses of continuing operations are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income as “impairment losses”.











23



g. Penurunan Nilai Aset Nonkeuangan (lanjutan) g. Impairment of Nonfinancial Assets (continued)

Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas

masa depan neto didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar terkini atas nilai waktu dari uang dan risiko spesifik dari aset. Dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, digunakan harga penawaran pasar terakhir, jika tersedia. Jika tidak terdapat transaksi tersebut, Perusahaan menggunakan model penilaian yang sesuai untuk menentukan nilai wajar aset. Perhitungan-perhitungan ini dikuatkan oleh penilaian berganda atau indikasi nilai wajar yang tersedia.

In assessing the value in use, the estimated net future cash flows are discounted to their present value using a pretax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset. In determining fair value less costs to sell, recent market transactions are taken into account, if available. If no such transactions can be identified, an appropriate valuation model is used to determine the fair value of the assets. These calculations are corroborated by valuation multiples or other available fair value indicators.

Penilaian dilakukan pada akhir setiap periode

pelaporan apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk suatu aset mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Jika indikasi dimaksud ditemukan, maka entitas mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut.

An assessment is made at each reporting period as to whether there is any indication that previously recognized impairment losses recognized for an asset may no longer exist or may have decreased. If such indication exists, the recoverable amount is estimated.

Kerugian penurunan nilai yang telah diakui

dalam periode sebelumnya untuk suatu aset dibalik hanya jika terdapat perubahan asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Dalam hal ini, jumlah tercatat aset dinaikkan ke jumlah terpulihkannya. Pembalikan tersebut dibatasi sehingga jumlah tercatat aset tidak melebihi jumlah terpulihkannya maupun jumlah tercatat, neto setelah penyusutan, seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut pada tahun sebelumnya. Pembalikan rugi penurunan nilai diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

A previously recognized impairment loss for an asset is reversed only if there has been a change in the assumptions used to determine the asset’s recoverable amount since the last impairment loss was recognized. If that is the case, the carrying amount of the asset is increased to its recoverable amount. The reversal is limited so that the carrying amount of the assets does not exceed its recoverable amount, nor exceed the carrying amount that would have been determined, net of depreciation, had no impairment loss been recognized for the asset in prior years. Reversal of an impairment loss is recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

h. Beban ditangguhkan h. Deferred Charges

Beban-beban yang terjadi sehubungan dengan

rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham ditangguhkan dan akan disajikan sebagai pengurang akun Tambahan Modal Disetor setelah proses Penawaran Umum Perdana Saham dilaksanakan.

Expenses incurred in connection with the Company’s plans to conduct Initial Public Offering were deferred and will be presented as deduction from Additional Paid-in Capital account after the Initial Public Offering is conducted.











24



i. Pajak Penghasilan i. Income Tax

Sebelum tanggal 1 Januari 2018, Perusahaan

menerapkan PSAK 46 (Revisi 2014), ”Pajak Penghasilan”, yang memberikan tambahan pengaturan untuk aset dan liabilitas pajak tangguhan yang berasal dari aset yang tidak disusutkan yang diukur dengan menggunakan model revaluasi, dan yang berasal dari properti investasi yang diukur dengan menggunakan model nilai wajar. PSAK Revisi ini juga menghapuskan pengaturan mengenai pajak final. Penerapan standar tersebut tidak berdampak material terhadap laporan keuangan.

Prior to January 1 2018, the Company’s adopted PSAK 46 (Revised 2014), "Income Taxes", which provides additional arrangements for deferred tax assets and liabilities derived from non-depreciated assets that are measured using the revaluation model, and that derives from investment property which is measured using a fair value model. This Revised PSAK also eliminates the regulation regarding final tax. The application of these standards does not have a material impact on the financial statements.


menerapkan Amandemen PSAK 46 (2016), “Pajak Penghasilan: Pengakuan Aset Pajak Tangguhan untuk Rugi yang Belum Direalisasi”.

Effective January 1, 2018, the Company adopted Amendments to PSAK 46 (2016), “Income Taxes: Recognition of Deferred Tax Assets for Unrealized Losses”.

Perubahan ini, antara lain, menjelaskan

persyaratan untuk mengakui aset pajak tangguhan pada rugi yang tidak terealisasi. Amandemen ini menjelaskan perlakuan akuntansi untuk pajak tangguhan dimana sebuah aset diukur pada nilai wajar dan nilai wajar tersebut di bawah basis pajak aset. PSAK ini juga menjelaskan aspek-aspek akuntansi tertentu untuk aset pajak tangguhan.

These amendments, among others, clarify the requirements for recognizing deferred tax assets on unrealized losses. The amendments clarify the accounting for deferred tax where an asset is measured at fair value and that fair value is below the asset’s tax base. They also clarify certain other aspects of accounting for deferred tax assets.

Penerapan dari amandemen PSAK 46 (2016)

tidak memiliki dampak signifikan terhadap laporan keuangan.

The adoption of amendments PSAK 46 (2016) has no significant impact on the financial statements.

Beban pajak terdiri dari pajak final dan nonfinal

(pajak kini dan pajak tangguhan). Beban pajak final diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dalam bagian beban usaha, sedangkan beban pajak nonfinal diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dalam bagian manfaat (beban) pajak penghasilan, kecuali untuk transaksi yang berhubungan langsung ke ekuitas diakui sebagai bagian dari penghasilan komprehensif lain.

Tax expense consists of final tax and nonfinal (current tax and deferred tax). Final tax expenses are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income in operating expenses section, while the nonfinal tax expenses are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income in part of income tax benefit (expense), except for transactions that relate directly to equity are recognized as part of other comprehensive income.











25



i. Pajak Penghasilan (lanjutan) i. Income Tax (continued)

Pajak final (Pajak Penghasilan - Pasal 15) Final tax (Income Tax - Article 15)

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri

Keuangan Republik Indonesia No. 416/ KMK.04/1996 tanggal 14 Desember 1996 dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. 29/PJ.4/1996 tanggal 13 Agustus 1996, pendapatan dari jasa pengangkutan dan sewa kapal yang diterima Wajib Pajak Dalam Negeri dikenai pajak bersifat final sebesar 1,2% dari pendapatan yang diterima Wajib Pajak Dalam Negeri, serta biaya sehubungan dengan kegiatan di atas tidak dapat dikurangkan untuk tujuan perhitungan pajak penghasilan.

Based on the Decree No. 416/KMK.04/1996 dated December 14, 1996 of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia and the Circular Letter of the Directorate General of Tax No. 29/PJ.4/1996 dated August 13, 1996, revenues from transport and vessels rental received by taxpayers are subjected to final tax of 1.2% of income earned by taxpayers, and costs associated with the above activities are not deductible for income tax purposes.

Beban pajak penghasilan periode berjalan

sehubungan dengan penghasilan yang dikenai pajak penghasilan final diakui secara proporsional dengan jumlah pendapatan yang diakui pada periode berjalan untuk tujuan akuntansi.

Current period income tax expense in respect of income subject to final tax is recognized proportionately with the amount of revenue recognized in the current period for accounting purposes.

Selisih antara jumlah pajak penghasilan final

yang telah dibayar dengan jumlah yang dibebankan sebagai beban pajak penghasilan final pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain diakui sebagai pajak dibayar di muka (utang pajak).

The difference between the final income tax that has been paid with the amount charged as final income tax expense in the statement of profit or loss and other comprehensive income is recognized as prepaid tax (tax payable).

Pajak Nonfinal Nonfinal tax

Pajak kini Current tax

Beban pajak kini dihitung dengan menggunakan

tarif pajak yang berlaku pada tanggal pelaporan laporan keuangan, dan ditetapkan berdasarkan taksiran laba kena pajak tahun berjalan. Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi yang dilaporkan di Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sehubungan dengan situasi dimana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi. Jika perlu, manajemen menentukan provisi berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar kepada otoritas pajak.

Current tax expense is calculated using tax rates that have been enacted or substantively enacted at end of the reporting period, and is provided based on the estimated taxable income for the year. Management periodically evaluates positions taken in tax returns with respect to situations in which applicable tax regulation is subject to interpretation. It establishes provision where appropriate on the basis of amounts expected to be paid to the tax authorities.

Kekurangan atau kelebihan pembayaran pajak

penghasilan badan dicatat sebagai bagian dari beban pajak kini dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Underpayment or overpayment of corporate income tax are presented as part of current income tax expense in the statement of profit or loss and other comprehensive income.











26




Pajak Nonfinal (lanjutan) Nonfinal tax (continued)

Pajak kini (lanjutan) Current tax (continued)

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui

pada saat surat ketetapan pajak diterima. Jika Perusahaan mengajukan keberatan, Perusahaan mempertimbangkan apakah besar kemungkinan otoritas pajak akan menerima keberatan tersebut dan merefleksikan dampaknya terhadap liabilitas perpajakan Perusahaan.

Amendments to tax obligations are recorded when a tax assessment letter is received. If the Company files an appeal, the Company considers whether it is probable that a taxation authority will accept the appeal and reflect its effect on the Company’s tax obligations.

Pajak tangguhan Deferred tax

Pajak tangguhan diukur dengan metode liabilitas

atas beda waktu pada tanggal pelaporan antara dasar pengenaan pajak untuk aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya untuk tujuan pelaporan keuangan. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dengan beberapa pengecualian.

Deferred tax is provided using the liability method on temporary differences at the reporting date between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts for financial reporting purposes. Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences with certain exceptions.

Aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan

temporer yang boleh dikurangkan dan rugi fiskal apabila terdapat kemungkinan besar bahwa jumlah laba kena pajak pada masa mendatang akan memadai untuk mengkompensasi perbedaan temporer dan rugi fiskal.

Deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences and tax losses carry-forward to the extent that it is probable that taxable income will be available in future years against which the deductible temporary differences and tax losses carry-forward can be utilized.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan dikaji

ulang pada akhir periode pelaporan, dan mengurangi jumlah tercatat jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasi sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan yang belum diakui dinilai kembali pada setiap akhir periode pelaporan dan diakui sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak mendatang akan memungkinkan aset pajak tangguhan tersedia untuk dipulihkan.

The carrying amount of a deferred tax asset is reviewed at each reporting date and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable income will be available to allow all or part of the benefit of that deferred tax asset to be utilized. Unrecognized deferred tax assets are reassessed at each reporting date and are recognized to the extent that it has become probable that future taxable income will allow the deferred tax assets to be recovered.











27




Pajak Nonfinal (lanjutan) Nonfinal tax (continued)

Pajak tangguhan (lanjutan) Deferred tax (continued)

Aset dan liabilitas pajak tangguhan dihitung

berdasarkan tarif yang akan dikenakan pada periode saat aset direalisasikan atau liabilitas tersebut diselesaikan, berdasarkan undang-undang pajak yang berlaku atau berlaku secara substantif pada akhir periode laporan keuangan. Pengaruh pajak terkait dengan penyisihan dan/atau pemulihan semua perbedaan temporer selama tahun berjalan, termasuk pengaruh perubahan tarif pajak, dikreditkan atau dibebankan pada periode operasi berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the period when the asset is realized or the liability is settled, based on tax laws that have been enacted or substantively enacted at the end of reporting period. The related tax effects of the provisions for and/or reversals of all temporary differences during the year, including the effect of change in tax rates, are credited or charged to current period operations, except to the extent that they relate to items previously charged or credited to equity.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan

secara saling hapus saat hak yang dapat dipaksakan secara hukum ada untuk saling hapus aset pajak kini dan liabilitas pajak kini, atau aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan berkaitan dengan entitas kena pajak yang sama, atau Perusahaan bermaksud untuk menyelesaikan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto.

Deferred tax assets and liabilities are offset when a legally enforceable right exists to offset current tax assets against current tax liabilities, or the deferred tax assets and the deferred tax liabilities relate to the same taxable entity, or the Company intends to settle its current assets and liabilities on a net basis.

j. Akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak

j. Accounting for Tax Amnesty Assets and Liabilities

Perusahaan menerapkan PSAK 70 (2016),

“Akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak”.

The Company applies PSAK 70 (2016), “Accounting for Tax Amnesty Assets and Liabilities”.

PSAK ini mengatur perlakuan akuntasi atas aset

dan liabilitas pengampunan pajak sesuai dengan Undang-Undang No. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (“Undang-Undang Pengampunan Pajak”) yang berlaku efektif tanggal 1 Juli 2016.

This PSAK provides accounting treatment for assets and liabilities from Tax Amnesty in accordance with Law No. 11 in 2016 about Tax Amnesty ("Tax Amnesty Law") which became effective on July 1, 2016.











28



j. Akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan

Pajak (lanjutan) j. Accounting for Tax Amnesty Assets and

Liabilities (continued)

PSAK 70 memberikan pilihan kebijakan dalam

pengakuan awal aset atau liabilitas yang timbul dari pelaksanaan undang-undang pengampunan pajak, yaitu dengan mengikuti SAK yang relevan menurut sifat aset atau liabilitas yang diakui (PSAK 70 Par. 06) atau mengikuti ketentuan yang diatur dalam paragraf 10 hingga 23 PSAK 70 (Pendekatan Opsional). Keputusan yang dibuat oleh Perusahaan harus konsisten untuk semua aset dan liabilitas pengampunan pajak yang diakui.

PSAK 70 provides options in the initial recognition of the assets or liabilities arising from the implementation of the Tax Amnesty Law, whether to follow the relevant existing SAK according to the nature of the assets or liabilities recognized (PSAK 70 Par. 06) or to follow the provisions stated in paragraphs 10 to 23 (Optional Approach). The decision made by the the Company must be consistent for all recognized tax amnesty assets and/or liabilities.

Aset pengampunan pajak diakui sebesar biaya

perolehan berdasarkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak (SKPP). Liabilitas pengampunan pajak diakui sebesar kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau setara kas untuk menyelesaikan kewajiban yang berkaitan langsung dengan perolehan aset pengampunan pajak.

Tax amnesty assets are measured at acquisition cost based on Tax Amnesty Acknowledgement Letter (SKPP). Tax amnesty liabilities are measured at contractual obligation to deliver cash or cash equivalents to settle the obligations directly related to the acquisition of tax amnesty assets.

Perusahaan mengakui selisih antara aset

pengampunan pajak dan liabilitas pengampunan pajak sebagai bagian dari tambahan modal disetor di ekuitas. Selisih tersebut tidak dapat diakui sebagai laba rugi direalisasi maupun direklasifikasi ke saldo laba.

The Company recognizes the difference between assets and liabilities of tax amnesty as part of additional paid in capital in equity. This difference shall not be recycled to profit or loss or reclassified to retained earnings subsequently.

Perusahaan mengakui uang tebusan yang

dibayarkan dalam laba rugi pada periode diterimanya Surat Keterangan Pengampunan Pajak.

The Company recognized the redemption money directly to profit or loss in the period when the Tax Amnesty Acknowledgment Letter was received.

Perusahaan menyesuaikan saldo klaim, aset

pajak tangguhan, dan provisi pajak dalam laba rugi pada periode diterimanya Surat Keterangan Pengampunan Pajak.

The Company adjusts the balance of any waivers of tax due, deferred tax assets, and tax provisions through profit or loss in the period when the Tax Amnesty Acknowledgment Letter was received.

Perusahaan telah memilih untuk mengukur

kembali aset dan liabilitas pengampunan pajak berdasarkan nilai wajar sesuai dengan SAK pada tanggal Surat Keterangan Pengampunan Pajak. Selisih pengukuran kembali antara nilai wajar tersebut dengan biaya perolehan yang telah diakui sebelumnya, disesuaikan dalam saldo tambahan modal disetor.

The Company has opted to remeasure its tax amnesty assets and liabilities to their fair value according to SAK on the date of the Tax Amnesty Acknowledgement Letter. The difference between the aforementioned fair value with the acquisition cost initially recognized, is adjusted to additional paid-in capital.











29



j. Akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak (lanjutan)

j. Accounting for Tax Amnesty Assets and Liabilities (continued)

Setelah Perusahaan melakukan pengukuran kembali aset dan liabilitas pengampunan pajak ke nilai wajar sesuai SAK, Perusahaan mereklasifikasi aset dan liabilitas pengampunan pajak tersebut ke dalam pos aset dan liabilitas serupa.

After the Company remeasured its tax amnesty assets and liabilities to its fair value according to SAK, the Company reclassified the tax amnesty assets and liabilities into similar line items of assets and liabilities.

k. Sewa k. Lease

Perusahaan mengklasifikasikan sewa berdasarkan sejauh mana risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset sewa pembiayaan berada pada lessor atau lessee, dan pada substansi transaksi dari pada bentuk kontraknya.

The Company classifies leases based on the extent to which risks and rewards incidental to the ownership of a leased asset are vested upon the lessor or the lessee, and the substance of the transaction rather than the form of the contract.

Sewa Operasi - Sebagai Lessor Operating Lease - As Lessor

Apabila aset disewakan melalui sewa operasi, aset disajikan di laporan posisi keuangan sesuai sifat aset tersebut. Penghasilan sewa diakui sebagai pendapatan dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

When assets are leased out under an operating lease, the asset is included in the statement of financial position based on the nature of the asset. Lease income is recognized over the term of the lease on a straight-line basis.

Sewa Operasi - Sebagai Lessee Operating Lease - As Lessee

Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika sewa tidak mengalihkan secara substansi seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Dengan demikian, pembayaran sewa diakui sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

A lease is classified as an operating lease if it does not transfer substantially all the risks and rewards incidental to ownership of the leased asset. Accordingly, the related lease payments are recognized as expense on a straight-line basis over the lease term.

l. Liabilitas Imbalan Kerja karyawan l. Employee Benefits Liabilities

Perusahaan menerapkan Amandemen PSAK 24 (2015), “Imbalan Kerja tentang Program Imbalan Pasti: Iuran Pekerja”.

The Company adopted Amendments to PSAK 24 (2015), “Employee Benefits - Defined Benefit Plans: Employee Contributions”.

PSAK 24 meminta entitas untuk mempertimbangkan iuran dari pekerja atau pihak ketiga ketika memperhitungkan program manfaat pasti. Ketika iuran tersebut sehubungan dengan jasa, iuran tersebut harus diatribusikan pada periode jasa sebagai imbalan negatif. Amandemen ini mengklarifikasi bahwa, jika jumlah iuran tidak bergantung pada jumlah tahun jasa, entitas diperbolehkan untuk mengakui iuran tersebut sebagai pengurang dari biaya jasa dalam periode ketika jasa terkait diberikan, daripada mengalokasikan iuran tersebut pada periode jasa.

PSAK 24 requires an entity to consider contributions from employees or third parties when accounting for defined benefit plans. Where the contributions are linked to service, these should be attributed to periods of service, as a negative benefit. These amendments clarify that, if the amount of the contributions is independent of the number of service years, an entity is permitted to recognize such contributions as a reduction in the service cost in the period in which the service is rendered, instead of allocating the contributions to the periods of service.











30



l. Liabilitas Imbalan Kerja karyawan (lanjutan) l. Employee Benefits Liabilities (continued)


menerapkan Amandemen PSAK 24 (2018), “Imbalan Kerja tentang Amendemen, Kurtailmen, atau Penyelesaian Program.”

Effective January 1, 2019, the Company adopted Amendments to PSAK 24 (2018), “Employee Benefits: Plan Amendment, Curtailment or Settlement”.

Amendemen ini mewajibkan entitas untuk

menggunakan asumsi yang telah diperbaharui untuk menetapkan biaya jasa kini dan bunga neto selama sisa periode setelah adanya amendemen, kurtailmen, atau penyelesaian program. Selain itu, suatu entitas juga diwajibkan untuk mengakui pengurangan surplus ke dalam laba atau rugi sebagai bagian dari biaya jasa lalu, atau keuntungan atau kerugian atas penyelesaian, bahkan jika surplus tersebut sebelumnya tidak diakui sebagai akibat batas atas aset.

This amendment requires an entity to use updated assumptions to determine current service costs and net interest for the remainder of the period after a plan amendment, curtailment or settlement. Furthermore, an entity is required to recognize in profit or loss as part of past service costs, or a gain or loss on settlement, any reduction in a surplus, even if that surplus was not previously recognized because of the impact of the asset ceiling.

Penerapan amandemen PSAK 24 (2018) tidak

memiliki dampak pengaruh signifikan terhadap laporan keuangan.

The adoption of amendments to PSAK 24 (2018) does not have a significant effect on the financial statements.

Perusahaan mengakui kewajiban imbalan pasca

kerja yang tidak didanai sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003, tanggal 25 Maret 2003.

The Company recognized unfunded employee benefits liability in accordance with Labor Law No. 13/2003 dated March 25, 2003 (the “Labor Law”).

Beban pensiun berdasarkan program dana

pensiun manfaat pasti Perusahaan ditentukan melalui perhitungan aktuaria secara periodik dengan menggunakan metode Projected Unit Credit dan menerapkan asumsi atas tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji, usia pensiun normal dan tingkat mortalitas.

Pension costs under the Company’s defined benefit pension plans are determined by periodic actuarial calculation using the Projected Unit Credit method and applying the assumptions on discount rate, salary increase rate, normal retirement age, and mortality rate.

Seluruh pengukuran kembali, terdiri atas

keuntungan dan kerugian aktuarial dan hasil atas aset program (tidak termasuk bunga neto) diakui langsung melalui penghasilan komprehensif lainnya dengan tujuan agar aset atau kewajiban pensiun neto diakui dalam laporan posisi keuangan untuk mencerminkan nilai penuh dari defisit dan surplus program. Pengukuran kembali tidak direklasifikasi ke laba atau rugi pada periode berikutnya.

All remeasurements, comprising of actuarial gains and losses, and the return of plan assets (excluding net interest) are recognized immediately through other comprehensive income in order for the net pension asset or liability recognized in the statement of financial position to reflect the full value of the plan deficit and surplus. Remeasurements are not reclassified to profit or loss in subsequent periods.

Seluruh biaya jasa lalu diakui pada saat yang

lebih dulu antara ketika amandemen/ kurtailmen terjadi atau ketika biaya restrukturisasi atau pemutusan hubungan kerja diakui.

All past service costs are recognized at the earlier of when the amendment or curtailment occurs and when the related restructuring or termination costs are recognized.











31



l. Liabilitas Imbalan Kerja karyawan (lanjutan) l. Employee Benefits Liabilities (continued)

Bunga neto dihitung dengan menggunakan

tingkat diskonto terhadap liabilitas atau aset imbalan pasti neto. Biaya jasa terdiri dari biaya jasa kini dan biaya jasa lalu, keuntungan dan kerugian kurtailmen dan penyelesaian tidak rutin, jika ada. Beban atau pendapatan bunga neto, dan biaya jasa diakui dalam laba atau rugi.

Net interest is calculated by applying the discount rate to the net defined benefit liability or asset. Service cost comprise current service costs and past service cost, gains and losses on curtailments and non-routine settlements, if any. Net interest expense or income, and service costs are recognized in profit or loss.

m. Pengakuan Pendapatan dan Beban m. Revenue and Expense Recognition

Perusahaan menerapkan PSAK 23 (Revisi

2010), “Pendapatan”. The Company adopted PSAK 23 (Revised 2010),

“Revenue”.

Pendapatan diakui jika manfaat ekonomi akan

mengalir ke Perusahaan dan pendapatan tersebut dapat diukur dengan andal.

Revenue is recognized to the extent that it is probable that the economic benefits will flow to the Company and the revenue can be reliably measured.

Pendapatan dari jasa penyewaan kapal

tongkang diakui saat jasa telah diberikan, dimana jumlah tercatat dapat diukur dengan andal.

Revenue from barge rental service is recognized upon the service is rendered, which the carrying value can be reliably measured.

Pendapatan sewa kapal diakui sesuai dengan

periode yang sudah berjalan pada tahun yang bersangkutan. Pendapatan yang diterima di muka ditangguhkan, dicatat sebagai akun "pendapatan diterima di muka", dan diakui sebagai pendapatan secara berkala sesuai dengan kontrak yang berlaku.

Ship rental income is recognized in accordance with the current period for the year concerned. Income received in advance are deferred, recorded as "unearned revenues" accounts, and are recognized as periodic income in accordance with the applicable contract.

Pendapatan bunga dan beban bunga dari

instrumen keuangan diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain secara akrual menggunakan metode suku bunga efektif.

Interest income and interest expense for all financial instruments are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income on accrual basis using the effective interest rate method.

Beban diakui sesuai manfaatnya pada tahun

yang bersangkutan (dasar akrual). Expenses are recognized when incurred (accrual

basis).

n. Pengukuran Nilai Wajar n. Fair Value Measurement

Perusahaan menerapkan PSAK 68 (2015),

“Pengukuran Nilai Wajar”. The Company’s adopted PSAK 68 (2015), “Fair

Value Measurement”.











32



n. Pengukuran Nilai Wajar (lanjutan) n. Fair Value Measurement (continued)

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima

untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur di antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Pengukuran nilai wajar didasarkan pada asumsi bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas akan terjadi:

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. The fair value measurement is based on the presumption that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either:

1. di pasar utama untuk aset atau liabilitas

tersebut; atau 2. jika tidak terdapat pasar utama, di pasar

yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

1. in the principal market for the asset or liability; or

2. in the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability.

Perusahaan harus memiliki akses ke pasar

utama atau pasar yang paling menguntungkan. The principal or the most advantageous market

must be accessible by the Company.

Nilai wajar aset atau liabilitas diukur

menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset atau liabilitas tersebut, dengan asumsi bahwa pelaku pasar bertindak dalam kepentingan ekonomi terbaiknya.

The fair value of an asset or a liability is measured using the assumptions that market participants would use when pricing the asset or liability, assuming that market participant act in their best economic interest.

Pengukuran nilai wajar aset nonkeuangan memperhitungkan kemampuan pelaku pasar untuk menghasilkan manfaat ekonomik dengan menggunakan aset dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya, atau dengan menjualnya kepada pelaku pasar lain yang akan menggunakan aset tersebut dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya.

A fair value measurement of a nonfinancial asset takes into account a market participant’s ability to generate economic benefits by using the asset in its highest and best use or by selling it to another market participant that would use the asset in its highest and best use.

Perusahaan menggunakan teknik penilaian yang

sesuai dalam keadaan dan dimana data yang memadai tersedia untuk mengukur nilai wajar, memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

The Company uses valuation techniques that are appropriate in the circumstances and for which sufficient data are available to measure fair value, maximizing the use of relevant observable inputs and minimizing the use of unobservable inputs.











33



n. Pengukuran Nilai Wajar (lanjutan) n. Fair Value Measurement (continued)

Seluruh aset dan liabilitas, baik yang diukur

pada nilai wajar, atau dimana nilai wajar aset atau liabilitas tersebut diungkapkan, dikategorikan dalam hirarki nilai wajar, berdasarkan tingkat input terendah yang signifikan terhadap keseluruhan pengukuran, sebagai berikut:

All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the financial statements are categorized within the fair value hierarchy, described as follows, based on the lowest able input that significant to fair value measurement as a whole:

1. Level 1 - Harga kuotasian (tanpa

penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;

2. Level 2 - Teknik penilaian dimana tingkat input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar dapat diobservasi, baik secara langsung maupun tidak langsung;

3. Level 3 - Teknik penilaian dimana tingkat input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar tidak dapat diobservasi.

1. Level 1 - Quoted (unadjusted) market prices in active markets for identical assets or liabilities;

2. Level 2 - Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is directly or indirectly observable;

3. Level 3 - Valuation techniques for which the

lowest level input that is significant to the fair value measurement is unobservable.

Untuk aset dan liabilitas yang diukur pada nilai

wajar secara berulang dalam laporan keuangan, maka Perusahaan menentukan apakah telah terjadi transfer di antara tingkat hirarki nilai wajar dengan cara menilai kembali pengkategorian tingkat nilai wajar (berdasarkan tingkat input terendah yang signifikan terhadap keseluruhan pengukuran) pada setiap akhir periode pelaporan.

For assets and liabilities that are recognized in the financial statements on a recurring basis, the Company determines whether transfers have occurred between levels in the hierarchy by re-assessing categorization (based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole) at the end of each reporting period.

o. Informasi Segmen o. Segment Information

Segmen adalah komponen yang dapat dibedakan dari Perusahaan yang terlibat baik dalam menyediakan produk-produk tertentu (segmen usaha), atau dalam menyediakan produk dalam lingkungan ekonomi tertentu (segmen geografis), yang memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dari segmen lainnya.

A segment is a distinguishable component of the Company that is engaged either in providing certain products (business segment), or in providing products within a particular economic environment (geographical segment), which is subject to risks and rewards that are different from those of other segments.

Pendapatan, beban, hasil, aset dan liabilitas segmen termasuk hal-hal yang dapat diatribusikan secara langsung kepada suatu segmen serta hal-hal yang dapat dialokasikan dengan dasar yang memadai untuk segmen tersebut.

Segment revenue, expenses, results, assets and liabilities include items directly attributable to a segment as well as those that can be allocated on a reasonable basis to that segment.











34



o. Informasi Segmen (lanjutan) o. Segment Information (continued)

Seluruh pendapatan Perusahaan merupakan pendapatan yang berasal dari jasa pelayaran dalam negeri untuk periode yang berakhir pada 31 Agustus 2019 dan 31 Agustus 2018 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2017, dan 2016 sehingga tidak terdapat breakdown per segmen operasi.

All of the Company’s revenues are obtained from domestic shipping service for period ended August 31, 2019 and August 31, 2018 and for the years ended December 31, 2018, and 2017, and 2016 so there is no breakdown per operating segment.

p. Laba per Saham p. Earnings per Share

Perusahaan menerapkan PSAK 56 (Revisi 2014), “Laba per Saham”.

The Company adopted PSAK 56 (Revised 2014), “Earnings per Share”.

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi total laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik Perusahaan dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar pada periode yang bersangkutan.

Basic earnings per share are computed by dividing the total income for the period attributable to owners of the Company by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the period.

Laba per saham dilusian dihitung dengan membagi total laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik Perusahaan dengan rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar pada tahun yang bersangkutan ditambah jumlah saham rata-rata tertimbang yang akan diterbitkan pada saat pengkonversian instrumen berpotensi saham biasa yang bersifat dilusi menjadi saham biasa.

Diluted earning per share are computed by dividing the total income for the period attributable to owners of the Company by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the period plus the weighted average number of ordinary shares that would be issued on conversion of all the dillutive potential ordinary shares into ordinary shares.

q. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan q. Events after the Reporting Period

Perusahaan menerapkan PSAK 8 (Revisi 2014), “Peristiwa Setelah Periode Pelaporan”.

The Company adopted PSAK 8 (Revised 2014), “Events after the Reporting Period”.

Peristiwa setelah akhir periode yang memerlukan penyesuaian dan menyediakan informasi Perusahaan pada tanggal pelaporan tercermin dalam laporan keuangan.

Events after the period end which require adjustment and provides information on the Company at the reporting date are reflected in the financial statements.

Peristiwa setelah akhir periode yang tidak memerlukan penyesuaian diungkapkan dalam laporan keuangan apabila material.

Events after the end of the period which does not require adjustment are disclosed in the financial statements if it is material.











35



r. Interpretasi dan Penyesuaian Tahunan 2018 r. 2018 Interpretation and Annual Improvements

Perusahaan menerapkan penyesuaian-

penyesuaian tahun 2018, berlaku efektif tanggal 1 Januari 2019 sebagai berikut:

The Company’s adopted the following 2018 new interpretations and annual improvements effective January 1, 2019:

- ISAK 33, “Transaksi Valuta Asing dan

Imbalan di Muka”.

- ISAK 33, “Foreign Currency Transactions and Advance Consideration”.

Interpretasi ini mengklarifikasi bagaimana

menentukan tanggal transaksi saat menerapkan PSAK 10, “Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing”. Interpretasi ini diterapkan saat suatu entitas menerima atau membayar imbalan di muka atas kontrak dalam mata uang asing.

This interpretation clarifies how to determine the date of the transaction when applying PSAK 10, “The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates”. The interpretation applies where an entity either pays or receives consideration in advance for foreign currency-denominated contracts.

- ISAK 34, “Ketidakpastian dalam Perlakuan

Pajak Penghasilan”.

- ISAK 34, “Uncertainty over Income Tax Treatments”.

Interpretasi ini mengklarifikasi penerapan

persyaratan pengakuan dan pengukuran PSAK 46, “Pajak Penghasilan” pada saat terjadi ketidakpastian atas perlakuan pajak penghasilan.

This interpretation clarifies how the recognition and measurement requirements of PSAK 46, “Income Taxes” are applied where there is uncertainty over income tax treatments.

- PSAK 26 (Penyesuaian Tahunan 2018),

“Biaya Pinjaman”.

- PSAK 26 (Annual Improvement 2018), “Borrowing Costs”.

Penyesuaian ini mengklarifikasi bahwa jika

suatu pinjaman spesifik masih terutang setelah aset kualifikasian terkait siap untuk digunakan sesuai dengan intensinya atau dijual, pinjaman tersebut akan menjadi bagian dari pinjaman umum. Penyesuaian ini berlaku secara prospektif untuk biaya pinjaman yang timbul pada tanggal atau setelah tanggal efektifnya.

This improvement clarifies that if a specific borrowing remains outstanding after the related qualifying asset is ready for its intended use or sale, it becomes part of general borrowings. This improvement applies prospectively for borrowing costs incurred on or after its effective date.

- PSAK 46 (Penyesuaian Tahunan 2018),

“Pajak Penghasilan”.

- PSAK 46 (Annual Improvement 2018), “Income Taxes”.

Penyesuaian ini mengklarifikasi bahwa

konsekuensi pajak penghasilan atas dividen atas instrumen keuangan yang diklasifikasikan sebagai ekuitas harus diakui sesuai dengan pengakuan awal entitas atas transaksi atau peristiwa masa lalu tersebut.

This improvement clarifies that the income tax consequences of dividends on financial instruments classified as equity should be recognized according to where the past transactions or events that generated distributable profits were recognized. This requirement applies to all income tax consequences of dividends.

Penerapan dari amandemen dan penyesuaian-

penyesuaian tahunan 2018 tidak memiliki dampak signifikan terhadap laporan keuangan.

The adoption of the 2018 amendments and annual improvements has no significant impact on the financial statements.











36

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI

3. USE OF JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS

Penyusunan laporan keuangan Perusahaan mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dan pengungkapan yang terkait, pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat pada aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

The preparation of the Company’s financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts herein, and the related disclosures, at the end of the reporting period. However, uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that require a material adjustment to the carrying amount of the asset or liability affected in future periods.

Pertimbangan Judgments

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan, manajemen telah membuat keputusan berikut, yang memiliki pengaruh paling signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

In the process of applying the Company’s accounting policies, management has made the following judgments, which have the most significant effect on the amounts recognized in the financial statements:

Klasifikasi Instrumen Keuangan Classification of Financial Instruments

Perusahaan menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan bila definisi yang ditetapkan PSAK 55 (Revisi 2014) dipenuhi. Dengan demikian, aset dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Perusahaan seperti diungkapkan pada Catatan 2b dan 21.

The Company determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and liabilities by judging if they meet the definition set forth in PSAK 55 (Revised 2014). Accordingly, the financial assets and liabilities are accounted for in accordance with the Company’s accounting policies disclosed in Notes 2b dan 21.

Penentuan Mata Uang Fungsional Determination of Functional Currency

Mata uang fungsional Perusahaan adalah mata uang dari lingkungan ekonomi primer dimana Perusahaan beroperasi. Mata uang tersebut adalah mata uang yang mempengaruhi pendapatan dan beban dari jasa yang diberikan. Berdasarkan penilaian manajemen Perusahaan, mata uang fungsional adalah Rupiah.

The functional currency of the Company is the currency of the primary economic environment in which the Company operates. It is the currency that mainly influences the revenue and cost of rendering services. Based on the Company’s management assessment, the Company’s functional currency is Rupiah.

Penyisihan atas Penurunan Nilai Piutang Usaha Allowance for Impairment of Trade Receivables

Perusahaan mengevaluasi akun tertentu jika terdapat informasi bahwa pelanggan yang bersangkutan tidak dapat memenuhi liabilitas keuangannya. Dalam hal tersebut, Perusahaan mempertimbangkan, berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada, jangka waktu hubungan dengan pelanggan dan status kredit dari pelanggan berdasarkan catatan kredit dari pihak ketiga dan faktor pasar yang telah diketahui, untuk mencatat provisi yang spesifik atas jumlah piutang pelanggan guna mengurangi jumlah piutang yang diharapkan dapat diterima oleh Perusahaan.

The Company evaluates specific accounts where it has information that certain customers are unable to meet their financial obligations. In these cases, the Company uses judgment, based on the best available facts and circumstances, including but not limited to, the length of its relationship with the customer and the customer’s current credit status based on third party credit reports and known market factors, to record specific provisions for customers against amounts due to reduce its receivable amounts that the Company expects to collect.











37

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI (lanjutan)

3. USE OF JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

Penyisihan atas Penurunan Nilai Piutang Usaha

(lanjutan) Allowance for Impairment of Trade Receivables

(continued) Provisi yang spesifik ini dievaluasi kembali dan

disesuaikan jika tambahan informasi yang diterima mempengaruhi jumlah cadangan penurunan nilai piutang. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 2b dan 5.

These specific provisions are re-evaluated and adjusted as additional information received affects the amounts of allowance for impairment of trade receivables. Further details are disclosed in Notes 2b and 5.

Sewa Lease

Perusahaan mempunyai perjanjian-perjanjian sewa

dimana Perusahaan bertindak sebagai lessee untuk sewa kapal. Perusahaan mengevaluasi apakah terdapat risiko dan manfaat yang signifikan dari aset sewa yang dialihkan berdasarkan PSAK 30 “Sewa”, yang mensyaratkan Perusahaan untuk membuat pertimbangan dengan estimasi dari pengalihan risiko dan manfaat terkait dengan kepemilikan aset.

The Company has several lease agreements where the Company acts as lessee in respect of rentals of vessel. The Company evaluates whether significant risk and rewards of ownership of the leased assets are transferred based on PSAK 30 “Leases”, which requires the Company to make judgment and estimates of the transfer of risks and rewards related to the ownership of assets.

Berdasarkan hasil penelaahan yang dilakukan

Perusahaan atas perjanjian sewa kapal yang ada saat ini, maka sewa kapal diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

Based on the review performed by the Company for the current rental agreements of vessel, the rentals of vessel are classified as operating leases.

Komitmen Sewa Operasi - Sebagai Lessor Operating Lease Commitments - As Lessor Perusahaan telah mengadakan perjanjian sewa

kapal laut. Perusahaan telah menentukan, berdasarkan evaluasi dari persyaratan dan kondisi perjanjian, bahwa Perusahaan mempertahankan semua risiko dan manfaat signifikan dari kepemilikan kapal ini dan mengakui kontrak tersebut sebagai sewa operasi.

The Company has entered into fleet leases. The Company has determined, based on an evaluation of the terms and conditions of the arrangements, that it retains all the significant risks and rewards of ownership of these fleet and accounts for the contracts as operating leases.

Estimasi dan Asumsi Estimates and Assumptions Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber

utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode berikutnya diungkapkan di bawah ini. Perusahaan mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Perusahaan. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi ketika keadaan tersebut terjadi.

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial period are disclosed below. The Company based its estimates and assumptions on parameters available when the financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes on circumstances arising beyond the control of the Company. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.











38



Estimasi dan Asumsi (lanjutan) Estimates and Assumptions (continued) Penilaian Instrumen Keuangan Valuation of Financial Instruments Perusahaan mencatat aset dan liabilitas keuangan

tertentu pada nilai wajar, yang mengharuskan penggunaan estimasi akuntansi. Sementara komponen signifikan atas pengukuran nilai wajar ditentukan menggunakan bukti obyektif yang dapat diverifikasi, jumlah perubahan nilai wajar dapat berbeda bila Perusahaan menggunakan metodologi penilaian yang berbeda. Perubahan nilai wajar aset dan liabilitas keuangan tersebut dapat mempengaruhi secara langsung laba atau rugi Perusahaan. Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan diungkapkan pada Catatan 2n dan 21.

The Company carries certain financial assets and liabilities at fair values, which requires the use of accounting estimates. While significant components of fair value measurement were determined using verifiable objective evidences, the amount of changes in fair values would differ if the Company utilized different valuation methodology. Any changes in fair values of these financial assets and liabilities would affect directly the Company’s profit or loss. The fair value of financial assets and liabilities are set out in Notes 2n and 21.

Penyusutan Aset Tetap Depreciation of Fixed Assets

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan

menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara 4 sampai dengan 20 tahun. Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri dimana Perusahaan menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan dapat direvisi. Penjelasan lebih lanjut diungkapkan dalam Catatan 2f dan 9.

The cost of fixed assets is depreciated on straight-line method over their estimated useful lives. Management estimates the useful lives of these fixed assets to be within 4 to 20 years. These are common life expectancies applied in the industries where the Company conducts their business. Changes in the expected level of usage and technological development could impact the economic useful lives and the residual values of these assets, and therefore future depreciation charges could be revised. Further details are disclosed in Notes 2f and 9.

Penurunan Nilai Aset Nonkeuangan Impairment of Nonfinancial Assets

Penurunan nilai muncul saat nilai tercatat aset atau

Unit Penghasil Kas (UPK) melebihi nilai terpulihkannya, yang lebih besar antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakainya. Nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual didasarkan pada ketersediaan data dari perjanjian penjualan yang mengikat yang dibuat dalam transaksi normal atas aset serupa atau harga pasar yang dapat diamati dikurangi dengan biaya tambahan yang dapat diatribusikan dengan pelepasan aset.

An impairment exists when the carrying value of an asset or cash generating unit exceeds its recoverable amount, which is the higher of its fair value less costs to sell and its value in use. The fair value less costs to sell calculation is based on available data from binding sales transactions in an arm’s length transaction of similar assets or observable market prices less incremental costs for disposing of the asset.











39



Estimasi dan Asumsi (lanjutan) Estimates and Assumptions (continued) Penurunan Nilai Aset Nonkeuangan (lanjutan) Impairment of Nonfinancial Assets (continued)

Perhitungan nilai pakai didasarkan pada model arus

kas yang didiskontokan. Data arus kas diambil dari anggaran untuk lima tahun yang akan datang dan tidak termasuk aktivitas restrukturisasi yang belum dilakukan oleh Perusahaan atau investasi signifikan dimasa datang yang akan memutakhirkan kinerja aset dari UPK yang diuji. Nilai terpulihkan paling dipengaruhi oleh tingkat diskonto yang digunakan dalam model arus kas yang didiskontokan, sebagaimana juga jumlah arus kas masuk di masa datang yang diharapkan dan tingkat pertumbuhan yang digunakan untuk tujuan ekstrapolasi.

The value in use calculation is based on a discounted cash flow model. The cash flows are derived from the budget for the next five years and do not include restructuring activities that the Company is not yet committed to or significant future investments that will enhance the asset’s performance of the cash generating unit being tested. The recoverable amount is most sensitive to the discount rate used for the discounted cash flow model as well as the expected future cash inflows and the growth rate used for extrapolation purposes. The key assumptions used to determine the recoverable amount for the different cash generating units, including a sensitivity analysis, are further explained.

Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan Employee Benefits Liabilities Penentuan utang dan liabilitas imbalan kerja

karyawan Perusahaan bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, umur pensiun, dan tingkat mortalitas. Hasil aktual yang berbeda dari asumsi yang ditetapkan Perusahaan diakui segera dalam laporan posisi keuangan dengan debit atau kredit ke saldo laba melalui penghasilan komprehensif lainnya dalam periode terjadinya. Sementara Perusahaan berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Perusahaan dapat mempengaruhi secara material liabilitas diestimasi atas pensiun dan imbalan kerja karyawan dan beban imbalan kerja karyawan neto. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 2l dan 14.

The determination of the Company’s obligations and employee benefits liabilities is dependent on its selection of certain assumptions used by the independent actuaries in calculating such amounts. Those assumptions include among others, discount rates, future annual salary increase, retirement age and mortality rate. Actual results that differ from the Company’s assumptions are recognized immediately in the statement of financial position with a correspponding debit or credit to retained earning through other comprehensive income in the period which they occur. While the Company believes that its assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in the Company’s actual experiences or significant changes in the Company’s assumptions may materially affect its estimated liabilities for pension and employee benefits and net employee benefits expense. Further details are disclosed in Notes 2l and 14.

Pajak Penghasilan Income Tax Pertimbangan signifikan dilakukan dalam

menentukan penyisihan atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti dalam kegiatan usaha normal. Perusahaan mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan.

Significant judgment is involved in determining the provision for corporate income tax. There are certain transactions and computation for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business. The Company recognizes liabilities for expected corporate income tax issues based on estimates of whether additional corporate income tax will be due.











40



Estimasi dan Asumsi (lanjutan) Estimates and Assumptions (continued) Aset Pajak Tangguhan Deferred Tax Assets Aset pajak tangguhan diakui untuk semua

perbedaan temporer antara nilai tercatat aset pada laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak jika besar kemungkinan bahwa jumlah laba fiskal akan memadai untuk pemanfaatan perbedaan temporer yang diakui. Estimasi manajemen yang signifikan diperlukan untuk menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang diakui berdasarkan kemungkinan waktu terealisasinya dan jumlah laba kena pajak pada masa mendatang serta strategi perencanaan pajak masa depan.

Deferred tax assets are recognized for all temporary differences between the financial statements’ carrying amounts of existing assets and their respective taxes bases to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the temporary differences can be utilized. Significant management estimates are required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing and the level of future taxable profits together with future tax planning strategies.

4. KAS DAN BANK 4. CASH AND BANKS Terdiri atas: Consists of:

31 Desember/December 31, 31 Agustus 2019/ August 31, 2019 2018 2017 2016

Kas 199.499.520 152.589.270 116.148.668 37.681.475 Cash Bank Banks

PT Bank Mandiri PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 8.074.787.492 14.862.715.416 17.225.996.695 2.852.535.466 (Persero) Tbk PT Bank PT Bank

Pembangunan Pembangunan Daerah Kalimantan Daerah Kalimantan Selatan 1.680.803.439 12.085.399.925 1.187.985.573 27.951.463 Selatan

PT Bank Danamon PT Bank Danamon Indonesia Tbk 17.541.472 17.797.950 18.181.978 18.571.584 Indonesia Tbk

Subtotal bank 9.773.132.403 26.965.913.291 18.432.164.246 2.899.058.513 Subtotal banks

Total 9.972.631.923 27.118.502.561 18.548.312.914 2.936.739.988 Total

Seluruh saldo kas dan bank Perusahaan adalah

dalam mata uang Rupiah. All of the Company’s cash and banks are

denominated in Rupiah currency. Tidak terdapat saldo kas dan bank yang dibatasi

penggunaannya atau ditempatkan pada pihak berelasi.

There is no cash and banks balances that are restricted in use or placed in related parties.











41

5. PIUTANG USAHA 5. TRADE RECEIVABLES Terdiri atas: Consists of:


Pihak ketiga: Third parties: PT Geo Mineral PT Geo Mineral

Trading 3.033.643.044 72.397.944 - - Trading PT Tanah Bumbu PT Tanah Bumbu

Resources 2.365.458.075 5.088.589.500 - - Resources

PT Angsana Jaya PT Angsana Jaya Energi 1.112.631.300 11.468.331.600 - - Energi PT Sungai Danau PT Sungai Danau

Jaya 995.639.226 21.616.463.202 - - Jaya PT Deli Niaga PT Deli Niaga Sejahtera - 1.812.567.900 - - Sejahtera

PT Armada Rock PT Armada Rock Karunia Trans - 274.587.602 13.268.497.108 7.183.164.357 Karunia Trans PT Prolindo Cipta PT Prolindo Cipta

Nusantara - - 1.338.444.301 2.526.766.981 Nusantara PT Genta Multi PT Genta Multi Perdana - 45.000.000 45.000.000 45.000.000 Perdana

Subtotal pihak ketiga 7.507.371.645 40.377.937.748 14.651.941.409 9.754.931.338 Subtotal third parties

Dikurangi penyisihan Less allowance for penurunan nilai - (45.000.000 ) (45.000.000) - impairment loss

Pihak ketiga - neto 7.507.371.645 40.332.937.748 14.606.941.409 9.754.931.338 Third parties - net Pihak berelasi Related parties

(Catatan 6a) 10.260.571.122 9.214.358.922 - - (Note 6a)

Total 17.767.942.767 49.547.296.670 14.606.941.409 9.754.931.338 Total

Mutasi penyisihan atas kerugian penurunan nilai

piutang usaha adalah sebagai berikut: The details of provision for impairment losses on

trade receivables are as follow: 31 Desember/December 31, 31 Agustus 2019/ August 31, 2019 2018 2017 2016

Saldo awal tahun 45.000.000 45.000.000 - - Beginning balance

Penyisihan (penghapusan) Provision (write off)

selama periode/ during the tahun berjalan (45.000.000) - 45.000.000 - period/year

Saldo akhir tahun - 45.000.000 45.000.000 - Ending balance

Pada tanggal 31 Desember 2107, piutang usaha

kepada PT Genta Multi Perdana telah dilakukan penyisihan penurunan nilai sebesar Rp 45.000.000.

As of December 31, 2017, trade receivable from PT Genta Multi Perdana has been made allowance for impairment loss amounted to Rp 45,000,000.

Pada tanggal 31 Agustus 2019, penyisihan

penurunan nilai atas piutang usaha PT Genta Multi Perdana sebesar Rp 45.000.000 telah dihapuskan.

As of August 31, 2019, allowance for impairment loss of trade receivable from PT Genta Multi Perdana amounted to Rp 45,000,000 has been written off.











42

5. PIUTANG USAHA (lanjutan) 5. TRADE RECEIVABLES (continued) Rincian umur piutang usaha dihitung berdasarkan

tanggal faktur adalah sebagai berikut: The details of aging of trade receivables based on

the date of invoice are as follows:


Belum jatuh tempo 5.184.802.380 33.135.737.131 - - Not yet due

Telah jatuh tempo: Overdue: 1 - 30 hari 5.665.660.680 12.108.452.348 5.900.000.000 1 - 30 days 31 - 90 hari 267.144.240 10.398.913.313 1.160.044.760 1.283.164.357 31 - 90 days

91 - 180 hari 1.046.212.000 72.397.944 1.338.444.301 - 91 - 180 days 181 - 360 hari 11.197.386.200 274.587.602 - - 181 - 360 days Lebih dari 360 hari 72.397.947 45.000.000 45.000.000 2.571.766.981 More than 360 days

Total 17.767.942.767 49.592.296.670 14.651.941.409 9.754.931.338 Total Dikurangi penyisihan Less allowance for penurunan nilai - (45.000.000 ) (45.000.000) - impairment loss

Neto 17.767.942.767 49.547.296.670 14.606.941.409 9.754.931.338 Net

Seluruh piutang usaha Perusahaan adalah dalam

mata uang Rupiah. All the Company’s trade receivables are denominated

in Rupiah currency. Pada tanggal 31 Agustus 2019, 31 Desember 2018,

2017 dan 2016, piutang ini dijadikan jaminan atas utang bank Perusahaan (Catatan 13).

As of August 31, 2019, December 31, 2018, 2017 and 2016, these receivables are pledged as collateral for the Company’s bank loan (Note 13).

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan piutang masing-masing pelanggan pada tanggal 31 Agustus 2019 dan 31 Desember 2016, manajemen Perusahaan berkeyakinan seluruh piutang dapat tertagih, sehingga tidak diperlukan adanya cadangan penyisihan penurunan nilai piutang usaha.

Based on the review of the condition of the individual receivable at the end of the August 31, 2019 and December 31, 2016 the Company’s management believes all trade receivables can be collected, thereore there is no allowance for impairment loss of trade receivables required.

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan

piutang masing-masing pelanggan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa cadangan atas kerugian penurunan nilai cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang usaha di kemudian hari.

Based on the review of the status of the trade receivables at the of December 31, 2018 and 2017, the Company’s management believes that the allowances for impairment loss is sufficient to cover any possible losses from uncollectible trade receivables in the future.











43

6. SIFAT, SALDO DAN TRANSAKSI HUBUNGAN BERELASI

6. NATURE, BALANCE AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

Dalam kegiatan usaha normal, Perusahaan

melakukan transaksi usaha dan keuangan dengan pihak-pihak berelasi.

In the normal course of business, the Company entered into business and financial transactions with related parties.

Rincian sifat hubungan dengan pihak-pihak berelasi

adalah sebagai berikut: The nature of the relationship with the related parties

are as follows:

Pihak-pihak berelasi/ Hubungan/ Sifat Saldo Akun Transaksi/ No. Related parties Relation Nature of transaction

1. PT Dua Kota Laut Entitas sepengendali/ Piutang usaha dan pendapatan/ Under common control Trade receivable and revenue

2. PT Amanah Putra Borneo Entitas sepengendali/ Piutang usaha dan pendapatan/ Under common control Trade receivable and revenue

3. PT Indoberkah Jaya Mandiri Entitas sepengedali/ Piutang usaha dan pendapatan/ Under common control Trade receivable and revenue

4. Rois Sunandar Pemegang Saham/ Piutang lain-lain dan jaminan utang bank/ Shareholders' Other receivable and guarantee for bank loan

5. PT Bina Batulicin Usaha Entitas sepengedali/ Piutang lain-lain dan pendapatan diterima di muka/ Under common control Other receivable and unearned revenues

6. PT Bina Karya Putra Batulicin Entitas sepengedali/ Piutang lain-lain dan pinjaman tanpa bunga/ Under common control Other receivable and loan without interest

7. PT Batulicin Enam Sembilan Entitas Induk langsung/ Piutang lain-lain, utang lain-lain, dan Transportasi Direct Parent Company pinjaman tanpa bunga/ Other receivable, other payable, and

loan without interest

8. PT Daya Beton Indonesia Entitas sepengedali/ Piutang lain-lain dan utang usaha/ Under common control Other receivable and trade payable

9. PT Bina Usaha Batulicin Entitas sepengedali/ Utang usaha/ Under common control Trade payable

10. PT Batulicin Enam Sembilan Entitas sepengedali/ Utang lain-lain/ Logistik Under common control Other payable

11. PT Toudano Mandiri Abadi Entitas sepengedali/ Pinjaman tanpa bunga/ Under common control Loan without interest

12. PT Trans Surya Perkasa Entitas sepengedali/ Pinjaman tanpa bunga/ Under common control Loan without interest

13. PT Rezki Batulicin Transport Entitas sepengedali/ Pinjaman tanpa bunga/ Under common control Loan without interest

14. PT Batulicin Enam Sembilan Pemegang saham Pinjaman tanpa bunga dan jaminan utang bank/ Entitas sepengedali/ Loan without interest and guarantee for bank loan

Shareholder of

Direct Parent Company

15. PT Sebamban Terminal Utama Entitas sepengedali/ Pinjaman tanpa bunga/ Under common control Loan without interest

16. PT Bina Indo Raya Entitas sepengedali/ Pinjaman tanpa bunga/ Under common control Loan without interest











44

6. SIFAT, SALDO DAN TRANSAKSI HUBUNGAN BERELASI (lanjutan)

6. NATURE, BALANCE AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

Saldo dan transaksi dengan pihak berelasi adalah

sebagai berikut: Balances and transactions with related parties are as

follows:

a. Piutang usaha a. Trade receivables

Piutang usaha merupakan piutang untuk keperluan operasional yang diberikan Perusahaan kepada pihak berelasi:

Trade receivables represent receivables for operational purposes, obtained by related parties from the Company:

31 Desember/December 31, 31 Agustus 2019/

August 31, 2019 2018 2017 2016

PT Dua Kota Laut 6.799.686.057 6.799.686.057 - - PT Dua Kota Laut PT Amanah Putra PT Amanah Putra

Borneo 2.414.672.865 2.414.672.865 - - Borneo PT Indoberkah Jaya - - PT Indoberkah Jaya Mandiri 1.046.212.200 - - - Mandiri

Total 10.260.571.122 9.214.358.922 - - Total

Persentase* 1,75% 2,49% - - Percentage*

*) Persentase terhadap total aset/Percentage to total assets.

b. Piutang lain-lain b. Other receivables

Piutang lain-lain merupakan piutang untuk

keperluan selain operasional, sebagai berikut: Other receivables represent receivables for non

operational purposes, as follows: 31 Desember/December 31, 31 Agustus 2019/ August 31, 2019 2018 2017 2016

Rois Sunandar - 14.200.000.000 200.000.000 - Rois Sunandar PT Bina Batulicin PT Bina Batulicin

Usaha - 1.482.155.491 1.482.155.494 2.501.055.491 Usaha PT Bina Karya PT Bina Karya Putra Batulicin - 780.000.000 - - Putra Batulicin

PT Batulicin Enam PT Batulicin Enam Sembilan Sembilan Transportasi - 274.000.000 450.000.000 450.000.000 Transportasi

PT Daya Beton PT Daya Beton Indonesia - 234.612.800 - - Indonesia

Total - 16.970.768.291 2.132.155.494 2.951.055.491 Total

Persentase* - 4,58% 1,10% 5,09% Percentage*

*) Persentase terhadap total aset/Percentage to total assets.











45



c. Utang usaha c. Trade payables

Utang usaha merupakan utang sehubungan

kegiatan operasional yang diterima Perusahaan dari pihak berelasi, sebagai berikut:

Trade payables represents payables for operational purposes. Obtained by the Company from related parties, as follows:


PT Bina Usaha PT Bina Usaha

Batulicin 1.498.198.590 764.094.636 - - Batulicin PT Daya Beton PT Daya Beton Indonesia - - - 100.000.000 Indonesia

Total 1.498.198.590 764.094.636 - 100.000.000 Total

Persentase* 0,42% 0,38% - 0,49% Percentage*

*) Persentase terhadap total liabilitas/Percentage to total liabilities.

d. Utang lain-lain d. Other payable

Utang lain-lain merupakan utang untuk

keperluan selain operasional berupa pemberian jasa pengangkutan barang dari pihak berelasi, sebagai berikut:

Other payables represent payables for non operational purposes, logistic service from related parties, as follows:


PT Batulicin Enam PT Batulicin Enam Sembilan Sembilan

Transportasi 352.000.000 - - - Transportasi PT Batulicin Enam PT Batulicin Enam Sembilan Sembilan

Logistik 187.979.012 27.437.021 - - Logistik

Total 539.979.012 27.437.021 - - Total

Persentase* 0,15% 0,01% - - Percentage*


e. Pendapatan diterima di muka e. Unearned revenues

Pendapatan diterima di muka merupakan uang

muka sewa dari pelanggan yang diperoleh Perusahaan terlebih dahulu dari PT Bina Batulicin Usaha. Uang muka akan dikurangi sesuai dengan jasa yang diberikan Perusahaan. Saldo pendapatan diterima di muka masing-masing sebesar Rp 1.436.250.000 pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016.

Unearned revenues represent the down payment from the customer obtained by the Company before from PT Bina Batulicin Usaha. Advances will be given in accordance with the services provided by the Company. Unearned revenues balance as of December 31, 2017 and 2016 amounting to Rp 1,436,250,000, respectively.











46



f. Utang pihak berelasi f. Due to related parties

Utang pihak berelasi merupakan utang untuk

keperluan operasional tanpa bunga, tanpa jaminan, dan tanpa jangka waktu pengembalian pasti yang diterima Perusahaan dari pihak-pihak berelasi:

Due to related parties represent non-interest bearing payables for operational purposes, unsecured and with no definite repayment period obtained by the Company from related parties:


August 31, 2019 2018 2017 2016

PT Batulicin Enam PT Batulicin Enam Sembilan Sembilan Transportasi 17.628.660.067 - - - Transportasi

PT Toudano Mandiri PT Toudano Mandiri Abadi - 29.912.750.000 29.912.750.000 - Abadi PT Trans Surya PT Trans Surya

Perkasa - 159.625.000 159.625.000 159.625.000 Perkasa PT Rezki Batulicin PT Rezki Batulicin Transport - 122.000.000 122.000.000 122.000.000 Transport

PT Batulicin Enam PT Batulicin Enam Sembilan - 10.395.000 85.395.000 600.000.000 Sembilan PT Sebamban Terminal PT Sebamban Terminal

Utama - 10.395.000 10.395.000 - Utama PT Bina Karya Putra PT Bina Karya Putra Batulicin - - 3.015.324.736 3.395.324.736 Batulicin

PT Bina Indo Raya - - - 1.018.900.000 PT Bina Indo Raya

Total 17.628.660.067 30.215.165.000 33.305.489.736 5.295.849.736 Total

Persentase* 4,94% 15,32% 25,34% 26,10% Percentage*


g. Pendapatan g. Revenues

Pendapatan atas jasa pelayaran dalam negeri

yang berasal dari pihak berelasi, adalah sebagai berikut:

Revenues are obtained from domestic shipping service from related parties, is as follows:


2018

(tidak diaudit/ 2019 unaudited) 2018 2017 2016

PT Indoberkah PT Indoberkah Jaya Mandiri 2.256.560.880 - - - - Jaya Mandiri PT Dua Kota Laut - - 14.428.220.250 - - PT Dua Kota Laut PT Amanah PT Amanah Putra Borneo - 1.895.245.242 7.378.434.096 - - Putra Borneo

Total 2.256.560.880 1.895.245.242 21.806.654.346 - - Total

Persentase* 1,09% 0,71% 5,34% - - Percentage*

*) Persentase terhadap total pendapatan/Percentage to total revenues.











47



h. Jaminan utang bank h. Guarantee for bank loan

Jaminan yang diberikan oleh pihak-pihak berelasi atas fasilitas-fasilitas kredit yang diperoleh Perusahaan terdiri atas:

The guarantee that given by related parties for credit facilities obtained by Companyare as follows:

- Jaminan Perusahaan atas nama PT Batulicin Enam Sembilan

- Jaminan Pribadi atas nama Rois Sunandar

- Corporate guarantee on behalf of PT Batulicin Enam Sembilan

- Personal guarantee on behalf of Rois Sunandar

7. BEBAN DIBAYAR DI MUKA DAN UANG MUKA 7. PREPAID EXPENSES AND ADVANCE Terdiri atas: Consists of: 31 Desember/December 31, 31 Agustus 2019/ August 31, 2019 2018 2017 2016

Beban dibayar di muka Prepaid expenses

Asuransi 1.451.884.181 1.105.909.317 745.087.475 278.946.699 Insurance Sewa 6.666.667 - - - Rent Uang muka Advance

Uang muka operasional - 1.214.027.851 42.595.500 2.000.000 Operational advance

Total 1.458.550.848 2.319.937.168 787.682.975 280.946.699 Total

8. UANG MUKA PEMBELIAN ASET TETAP 8. ADVANCES FOR PURCHASE OF FIXED ASSETS Uang muka pembelian aset tetap merupakan uang

muka untuk pembelian tugboat dan kapal tongkang. Mutasi uang muka pembelian aset tetap adalah sebagai berikut:

Advances for purchase of fixed assets consist of advances for the purchase of tugboat and barges. The changes of advances for purchase of fixed assets is as follows:


August 31, 2019 2018 2017 2016

Saldo awal tahun 33.150.000.000 29.506.847.500 - - Beginning balance Penambahan 76.179.230.000 41.501.152.400 47.755.035.000 - Additions Pengurangan (71.715.000.000) (37.857.999.900 ) (18.248.187.500) - Deductions

Saldo akhir tahun 37.614.230.000 33.150.000.000 29.506.847.500 - Ending balance











48

9. ASET TETAP 9. FIXED ASSETS Rincian aset tetap adalah sebagai berikut: The details of fixed assets are as follows: 31 Agustus 2019/August 31,2019

Saldo awal/ Saldo Akhir/ Beginning Penambahan/ Pengurangan/ Ending Saldo Akhir/ Balance Additions Deductions Balance

Harga Perolehan Cost

Armada kapal laut 269.682.660.000 299.215.000.000 - 568.897.660.000 Fleet Kendaraan 682.095.000 - - 682.095.000 Vehicles

Mesin dan peralatan 1.814.867.525 160.641.000 - 1.975.508.525 Machineries and equipments Peralatan kantor 45.504.600 20.217.100 - 65.721.700 Office equipments

Total harga perolehan 272.225.127.125 299.395.858.100 - 571.620.985.225 Total Cost

Akumulasi Penyusutan Accumulated Depreciation

Armada kapal laut 34.403.497.549 17.113.617.833 - 51.517.115.382 Fleet

Kendaraan 682.095.000 - - 682.095.000 Vehicles Mesin dan peralatan 117.745.052 308.685.547 - 426.430.599 Machineries and equipments

Peralatan kantor 26.613.133 5.677.240 - 32.290.373 Office equipments

Total Akumulasi Total Accumulated Penyusutan 35.229.950.734 17.427.980.620 - 52.657.931.354 Depreciation

Nilai Buku Neto 236.995.176.391 518.963.053.871 Net Book Value

31 Desember 2018/December 31,2018



Armada kapal laut 151.837.000.000 124.858.990.000 7.013.330.000 269.682.660.000 Fleet

Kendaraan 682.095.000 - - 682.095.000 Vehicles Mesin dan peralatan - 1.814.867.525 - 1.814.867.525 Machineries and equipments


Total harga perolehan 152.555.242.000 126.683.215.125 7.013.330.000 272.225.127.125 Total Cost


Armada kapal laut 25.338.524.031 11.950.666.587 2.885.693.069 34.403.497.549 Fleet

Kendaraan 511.571.250 170.523.750 - 682.095.000 Vehicles Mesin dan peralatan - 117.745.052 - 117.745.052 Machineries and equipments


Total Akumulasi Total Accumulated Penyusutan 25.870.549.073 12.245.094.730 2.885.693.069 35.229.950.734 Depreciation












49

9. ASET TETAP (lanjutan) 9. FIXED ASSETS (continued) 31 Desember 2017/December 31,2017




Kendaraan 588.870.935 93.224.065 - 682.095.000 Vehicles Peralatan kantor 25.252.000 10.895.000 - 36.147.000 Office equipments

Total harga perolehan 59.951.122.935 92.604.119.065 - 152.555.242.000 Total Cost



Kendaraan 341.047.494 170.523.756 - 511.571.250 Vehicles Peralatan kantor 17.493.852 2.959.940 - 20.453.792 Office equipments

Total Akumulasi Total Accumulated Penyusutan 19.307.607.086 6.562.941.987 - 25.870.549.073 Depreciation



Saldo Awal/ Saldo Akhir/ Beginning Penambahan/ Pengurangan/ Reklasifikasi/ Ending Balance Additions Deductions Reclassification Balance

Harga perolehan Costs Kepemilikan langsung Direct ownership

Armada kapal laut 59.337.000.000 - - - 59.337.000.000 Fleet

Kendaraan - - - 588.870.935 588.870.935 Vehicles Peralatan kantor 17.637.000 7.615.000 - - 25.252.000 Office equipments

Aset sewa Leased asset Kendaraan 588.870.935 - - (588.870.935) - Vehicles

Total harga perolehan 59.943.507.935 7.615.000 - - 59.951.122.935 Total acquisition costs

Akumulasi Accumulated Accumulated penyusutan Depreciation

Kepemilikan langsung Direct ownership

Armada kapal laut 15.527.836.615 3.421.229.125 - - 18.949.065.740 Fleet Kendaraan - - - 341.047.494 341.047.494 Vehicles Peralatan kantor 15.821.556 1.672.296 - - 17.493.852 Office equipments

Aset sewa Leased asset Kendaraan 170.523.744 170.523.750 - (341.047.494) - Vehicles

Total akumulasi Total accumulated Penyusutan 15.714.181.915 3.593.425.171 - - 19.307.607.086 Depreciation












50

9. ASET TETAP (lanjutan) 9. FIXED ASSETS (continued) Beban penyusutan untuk periode delapan bulan

yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2019 dan 2018 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2017, dan 2016 dialokasikan sebagai berikut:

Depreciation expenses for the eight-month period ended August 31, 2019 and 2018 and for the years ended December 31, 2018, 2017, and 2016 are allocated as follows:


2018 (tidak diaudit/

2019 unaudited) 2018 2017 2016

Beban pokok pendapatan Cost of revenues (Catatan 18) 17.422.303.380 7.308.968.582 12.068.411.639 6.389.458.291 3.421.229.125 (Note 18) Beban usaha Operating expenses (Catatan 19) 5.677.240 117.509.962 176.683.091 173.483.696 172.196.046 (Note 19)

Total 17.427.980.620 7.426.478.544 12.245.094.730 6.562.941.987 3.593.425.171 Total

Jumlah tercatat bruto dari aset tetap yang telah

disusutkan penuh dan masih digunakan adalah sebagai berikut:

The gross carrying amount of the fixed assets which are full depreciated and are still in use as follows:


August 31, 2019 2018 2017 2016

Kendaraan 682.095.000 682.095.000 - - Vehicles Peralatan kantor 17.637.000 17.637.000 16.755.750 12.141.333 Office equipments

Total 699.732.000 699.732.000 16.755.750 12.141.333 Total

Laba penjualan aset tetap untuk tahun yang

berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2018 mencakup penjualan aset tetap dengan rincian sebagai berikut:

Gain on sale of fixed assets for the years ended December 31, 2018 and for the eight month period ended August 31, 2018 comprise sales of fixed assets with details as follows:


2018


Harga perolehan - 7.013.330.000 7.013.330.000 - - Cost Akumulasi penyusutan - (2.885.693.069) (2.885.693.069) - - Accumulated depreciation

Nilai tercatat Carrying amount of aset tetap dijual - 4.127.636.931 4.127.636.931 - - fixed assets sold Hasil penjualan Proceeds from sale of aset tetap - 7.516.023.281 7.516.023.281 - - fixed asset

Laba penjualan Gain on sale aset tetap - 3.388.386.350 3.388.386.350 - - of fixed assets

Pada tanggal 31 Agustus 2019, 31 Desember 2018

dan 2017, armada kapal laut digunakan sebagai jaminan atas utang bank yang diperoleh Perusahaan (Catatan 13).

As of August 31, 2019, December 31, 2018 and 2017, fleet are used as collateral for bank loan obtained by the Company (Note 13).











51

9. ASET TETAP (lanjutan) 9. FIXED ASSETS (continued) Perbandingan antara hasil penilaian atas aset tetap

milik Perusahaan berdasarkan laporan penilai independen Kantor Jasa Penilai Publik Ihot, Dollar, dan Raymond penilai independen, yang ditandatangani oleh Dollar Martin Simanjuntak, MAPPI (Cert), sesuai laporannya No. 00420/2.0110-00/PI/05/0091/1/XI/2019 yang tertanggal 1 November 2019, dengan nilai tercatat aset tetap terkait pada tanggal 31 Agustus 2019, adalah sebagai berikut:

Comparison between the appraised value of fixed assets of the Company based on the independent appraisal report of Kantor Jasa Penilai Publik Ihot, Dollar dan Raymond, an independent appraiser, which was signed by Dollar Martin Simanjuntak MAPPI (Cert), according to their report No. 00420/2.0110-00/PI/05/0091/1/XI/2019 dated November 1, 2019, with the carrying value of related fixed assets as of August 31, 2019, are as follows:

Nilai Wajar/ Nilai Tercatat/ Selisih/ Fair Value Carrying Value Difference

Armada kapal laut 547.612.520.000 517.380.544.618 30.231.975.382 Fleet

Kendaraan 336.160.000 - 336.160.000 Vehicles

Mesin dan peralatan 1.877.195.000 1.549.077.926 328.117.074 Machineries and equipments

Peralatan kantor 40.850.000 33.431.327 7.418.673 Office equipments

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat

penurunan nilai atas aset tetap pada tanggal 31 Desember 2018, 2017, dan 2016.

Management believes that there is no impairment in value of fixed assets as of December 31, 2018, 2017, and 2016.

Pada tanggal 31 Agustus 2019, aset tetap milik

Perusahaan, dilindungi oleh asuransi dari PT Asuransi Astra Buana, PT Asuransi Adira Dinamika, dan PT Asuransi Purna Artanugraha, terhadap kebakaran, bencana alam, pencurian, dan risiko lainnya, dengan nilai pertanggungan masing-masing sebesar Rp 411.725.000.000, Rp 110.700.000.000, dan Rp 3.574.990.000. Manajemen Perusahaan berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas risiko tersebut.

As of August 31, 2019, fixed assets owned by the Company are covered from PT Asuransi Astra Buana, PT Asuransi Adira Dinamika, and PT Asuransi Purna Artanugraha, against fire, natural disaster, theft and other possible risk with an aggregate coverage amounted to Rp 411,725,000,000, Rp 110,700,000,000, and Rp 3,574,990,000 respectively. The Company’s management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses arising from such risks.

10. UTANG USAHA 10. TRADE PAYABLES Terdiri atas: Consists of: 31 Desember/December 31, 31 Agustus 2019/ August 31, 2019 2018 2017 2016

Pihak ketiga: Third parties: PT Armada Rock PT Armada Rock

Karunia Trans 4.546.710.654 18.526.187.141 - - Karunia Trans PT Deli Pratama PT Deli Pratama Angkutan 3.268.692.800 4.831.246.100 - - Angkutan

PT Prima Sarana PT Prima Sarana Bahari 1.770.190.100 3.152.000.900 - - Bahari Sarifudin - - 3.128.955.600 - Sarifudin

Toko Budi Mulia - - 503.150.000 - Toko Budi Mulia

Lain - lain (masing-masing Others

di bawah (each below Rp 300 juta) 233.720.800 187.934.800 17.721.500 - Rp 300 million)











52

10. UTANG USAHA (lanjutan) 10. TRADE PAYABLES (continued) 31 Desember/December 31, 31 Agustus 2019/

August 31, 2019 2018 2017 2016

Subtotal pihak ketiga 9.819.314.354 26.697.368.941 3.649.827.100 - Subtotal third parties Pihak berelasi Related parties

(Catatan 6c) 1.498.198.590 764.094.636 - 100.000.000 (Note 6c)

Total 11.317.512.944 27.461.463.577 3.649.827.100 100.000.000 Total

Rincian umur utang usaha dihitung berdasarkan

tanggal faktur adalah sebagai berikut: The details of aging of trade payables based on the

date of invoice are as follows: 31 Desember/December 31, 31 Agustus 2019/ August 31, 2019 2018 2017 2016

Belum jatuh tempo 5.267.530.935 16.918.727.952 - - Not yet due

Telah jatuh tempo Overdue: 1 - 30 hari 123.744.300 7.148.412.241 180.955.600 - 1 - 30 days 31 - 90 hari 209.601.700 2.355.569.359 540.000.000 - 31 - 90 days

91 - 180 hari 105.600.000 992.583.100 1.293.221.500 - 91 - 180 days 181 - 360 hari 4.881.396.540 - 1.635.650.000 - 181 - 360 days Lebih dari 360 hari 729.639.469 46.170.925 - 100.000.000 More than 360 days

Total 11.317.512.944 27.461.463.577 3.649.827.100 100.000.000 Total

Seluruh utang usaha Perusahaan adalah dalam

mata uang Rupiah. All of the Company’s trade payables are

denominated in Rupiah currency. 11. PERPAJAKAN 11. TAXATION

a. Utang pajak a. Taxes payable

Akun ini terdiri dari: This account consists of: 31 Desember/December 31, 31 Agustus 2019/ August 31, 2019 2018 2017 2016

Pajak Pertambahan Nilai 422.538.513 2.064.146.193 1.992.099.226 866.083.194 Value Added Tax

Pajak penghasilan Income taxes Pasal 4 (2) 666.666 - - - Article 4 (2) Pasal 15 42.501.967 1.523.921.930 - - Article 15

Pasal 21 91.548.795 83.787.678 1.400.429 7.016.632 Article 21 Pasal 23 4.001.250 8.149.627 4.656.501 567.801 Article 23 Pasal 29 - - - 383.343.265 Article 29

Total 561.257.191 3.680.005.428 1.998.156.156 1.257.010.892 Total











53

11. PERPAJAKAN (lanjutan) 11. TAXATION (continued)

b. Beban Pajak Penghasilan b. Income Tax Expenses


2018


Pajak final (2.562.567.258) (3.213.023.965) (4.901.758.652) (772.152.955) - Final tax Beban pajak kini - - - - (746.689.979) Current income tax Manfaat pajak Deferred income tangguhan - - - - 12.933.860 tax benefit

Beban pajak penghasilan - Income tax neto (2.562.567.258) (3.213.023.965) (4.901.758.652) (772.152.955) (733.756.119) expenses - net

c. Pajak Penghasilan - Final c. Income Tax - Final

Perhitungan beban pajak penghasilan final untuk

tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Calculation of final income tax expense for the years ended December 31, 2018 and 2017 are as follows:


2018


Pendapatan The Company’s revenues Perusahaan yang as an object of

dikenakan pajak final income tax final (Catatan 17) 213.547.271.484 267.751.997.106 408.479.887.646 64.346.079.606 - (Note 17)

Taksiran pajak atas Taxable income pendapatan final 2.562.567.258 3.213.023.965 4.901.758.652 772.152.955 - from final revenues

Dikurangi pajak penghasilan pasal 15 Less prepaid income

dibayar di muka 2.520.065.291 2.157.871.635 3.377.836.722 772.152.955 - tax article 15

Total utang pajak penghasilan - Total tax payable - Pasal 15 42.501.967 1.055.152.330 1.523.921.930 - - Article 15











54


d. Pajak Penghasilan - Kini d. Income Tax - Current

Rekonsiliasi antara laba sebelum beban pajak penghasilan seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan penghasilan kena pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

The reconciliation between income before income tax expenses as shown in the statement of profit or loss and other comprehensive income with taxable income for the year ended December 31, 2016 is as follows:

2016

Laba sebelum beban pajak penghasilan Income before income tax expenses menurut laporan laba rugi dan per statement of profit or loss and penghasilan komprehensif lain 3.233.364.029 other comprehensive income Beda waktu: Timing differences: Imbalan kerja karyawan 122.649.000 Employee benefits Penyusutan aset tetap 85.261.875 Depreciation

Beda tetap: Permanent differences: Sumbangan 3.800.000 Donations Denda pajak 1.225.000 Tax penalties Penghasilan bunga (32.384.455) Interest income

Penghasilan kena pajak 3.413.915.449 Taxable income

Penghasilan kena pajak - dibulatkan 3.413.915.000 Taxable income - rounded

Beban pajak kini - Current tax expenses - mendapat fasilitas 106.788.772 with facility Beban pajak kini - Current tax expenses - tidak mendapat fasilitas 639.901.207 with no facility Beban pajak kini Dikurangi pajak penghasilan Less prepaid dibayar di muka: income taxes: Pasal 25 (363.346.714) Article 25

Utang pajak penghasilan pasal 29 383.343.265 Income tax payable article 29

Perusahaan telah melaporkan penghasilan kena

pajak tahun 2016 seperti yang disebutkan di atas, dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Badan yang dilaporkan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

The Company has reported the taxable income for 2016, as mentioned above, in the Annual Tax Return (SPT) of Corporate Income Tax which is submitted to the Tax Office.











55


e. Pajak Tangguhan e. Deferred Tax

Rincian aset pajak tangguhan pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Details of deferred tax assets as of December 31, 2017 and 2016 are as follows:

2017

Manfaat (Beban) Pajak Tangguhan/

Deferred Tax Benefit (Expense)

Saldo Awal/ Beginning Balance

Koreksi/ Correction

Dibebankan ke Laba Rugi/

Charged to Profit or Loss

Dibebankan ke Penghasilan Komprehensif

Lain/ Charged to Other

Comprehensive Income

Saldo Akhir/ Ending Balance

Aset pajak Deferred tax tangguhan assets:

Liabilitas Imbalan kerja karyawan 78.433.185

(78.433.185 ) -

-

-

Employee benefits

liabilities

Penyusutan aset tetap 42.630.938

(42.630.938 ) -

-

- Depreciation of

fixed assets

Total aset pajak tangguhan 121.064.123

(121.064.123 ) -

-

-

Total deferred tax assets

2016

Manfaat (Beban) Pajak Tangguhan/

Deferred Tax Benefit (Expense)

Saldo Awal/ Beginning Balance

Koreksi/ Correction

Dibebankan ke Laba Rugi/

Charged to Profit or Loss

Dibebankan ke Penghasilan Komprehensif

Lain/ Charged to Other

Comprehensive Income

Saldo Akhir/ Ending Balance

Aset pajak Deferred tax tangguhan assets:

Liabilitas Imbalan kerja karyawan 81.423.706

(59.359.328 ) 30.662.250

25.706.557

78.433.185

Employee benefits liabilities

Penyusutan aset tetap -

- 42.630.938

-

42.630.938

Depreciation of

fixed assets

Total aset pajak tangguhan 81.423.706

(59.359.328 ) 73.293.188

25.706.557

121.064.123

Total deferred tax assets

f. Pengampunan Pajak f. Tax Amnesty

Pada tanggal 28 Desember 2016, Perusahaan berpartisipasi dalam Program Pengampunan Pajak sesuai dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 (“Undang-Undang Pengampunan Pajak”). Perusahaan memperoleh Surat Keterangan Pengampunan Pajak (SKPP) No. KET-1255/PP/WPJ.29/2017 tertanggal 13 Januari 2017, dengan jumlah yang diakui sebagai aset pengampunan pajak sebesar Rp 27.500.000 berupa uang tunai. Perusahaan membayar uang tebusan sebesar Rp 825.000, yang dibebankan pada laba rugi tahun 2016 (Catatan 16).

In December 28, 2016, the Company participated in the Tax Amnesty Program in accordance with Law No. 11 Year 2016 (“Tax Amnesty Law”). The Company obtained Tax Amnesty Acknowledgement Letter (SKPP) No. KET-1255/PP/WPJ.29/2017 dated January 13, 2017, with the amounts recognized as tax amnesty assets amounted to Rp 27,500,000 as cash. The Company paid the related redemption money amounting to Rp 825,000, which was charged to the year 2016 profit or loss (Note 16).











56


g. Administrasi pajak di Indonesia g. Tax administration in Indonesia

Undang-undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia mengatur bahwa masing-masing entitas dalam Perusahaan menghitung, menetapkan dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang secara individu. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Direktur Jenderal Pajak (“DJP”) dapat menetapkan atau mengubah jumlah pajak terutang dalam jangka waktu tertentu. Untuk tahun pajak 2007 dan sebelumnya, jangka waktu tersebut adalah sepuluh tahun sejak saat terutangnya pajak tetapi tidak lebih dari tahun 2013, sedangkan untuk tahun pajak 2008 dan seterusnya, jangka waktunya adalah lima tahun sejak saat terutangnya pajak.

The taxation laws of Indonesia require that each company in the Company within Indonesia submits individual tax returns on the basis of self-assessment. Under prevailing regulations the Director General of Tax (“DGT”) may assess or amend taxes within a certain period. For the fiscal years of 2007 and before, this period is within ten years of the time the tax become due, but not later than 2013, while for the fiscal years of 2008 and onwards, the period is within five years of the time the tax becomes due.

12. PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA 12. UNEARNED REVENUES

Pendapatan diterima di muka merupakan uang muka sewa dari pelanggan yang diperoleh Perusahaan (Catatan 23), terdiri atas:

Unearned revenues represent the down payment from the customer (Note 23), Consists of :


Uang muka yang diterima Advances received

Pihak ketiga 1.239.882.397 721.935.132 14.537.000.000 - Third parties Pihak berelasi Related party (Catatan 6e) - - 1.436.250.000 1.436.250.000 (Note 6e)

Subtotal 1.239.882.397 721.935.132 15.973.250.000 1.436.250.000 Subtotal

Uang titipan pelanggan - - 7.516.023.281 7.516.023.281 Customer deposit

Total 1.239.882.397 721.935.132 23.489.273.281 8.952.273.281 Total

Persentase* 0,35% 0,37% 17,87% 44,12% Percentage*


13. UTANG BANK 13. BANK LOAN

Akun ini merupakan utang bank yang diperoleh dari PT Bank Pembangungan Daerah Kalimantan Selatan (BPD Kalsel) dengan rincian sebagai berikut:

This account represents bank loan obtained from PT Bank Pembangungan Daerah Kalimantan Selatan (BPD Kalsel) with the following details:











57

13. UTANG BANK (lanjutan) 13. BANK LOAN (continued) 31 Desember/December 31, 31 Agustus 2019/

August 31, 2019 2018 2017 2016

Pokok pinjaman: Loan pricipal:

No. 59 tahun 2018 No. 59 year 2018 (Rp 260 miliar) 237.791.666.653 31.958.333.333 - - (Rp. 260 billion) No. 11 tahun 2018 No. 11 year 2018

(Rp 54 miliar) 39.966.666.656 47.233.333.328 - - (Rp. 54 billion) No. 35 tahun 2017 No. 35 year 2017 (Rp 11 miliar) 7.149.999.986 8.433.333.324 10.633.333.332 - (Rp. 11 billion)

No. 11 tahun 2017 No. 11 year 2017 (Rp 65 miliar) 35.316.993.904 44.146.242.400 57.390.052.144 - (Rp. 65 billion) No. 32 tahun 2014 No. 32 year 2014

(Rp 15 miliar) - - - 4.166.666.662 (Rp. 15 billion)

Total pokok pinjaman 320.225.327.199 131.771.242.385 68.023.385.476 4.166.666.662 Total loan principal

Dikurangi utang bank yang jatuh tempo Less the current dalam waktu maturities of

satu tahun: bank loan: No. 59 tahun 2018 No. 59 year 2018 (Rp 260 miliiar) 52.541.666.699 6.500.000.044 - - (Rp. 260 billion)

No. 11 tahun 2018 No. 11 year 2018 (Rp 54 miliar) 10.900.000.008 10.900.000.008 - - (Rp. 54 billion) No. 35 tahun 2017 No. 35 year 2017

(Rp 11 miliar) 2.200.000.008 2.200.000.008 2.200.000.008 - (Rp. 11 billion) No. 11 tahun 2017 No. 11 year 2017 (Rp 65 miliar) 13.243.872.744 13.243.872.744 13.243.809.744 - (Rp. 65 billion)

No. 32 tahun 2014 No. 32 year 2014 (Rp 15 miliar) - - - 4.166.666.662 (Rp. 15 billion)

Subtotal 78.885.539.459 32.843.872.804 15.443.809.752 4.166.666.662 Subtotal

Utang bank yang Total jatuh tempo lebih Long-term dari satu tahun 241.339.787.740 98.927.369.581 52.579.575.724 - bank loan

Perjanjian Kredit No. 59 tahun 2018 Credit Agreement No. 59 year 2018 Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 59/SP2k/Opr/

BTL/2018 tanggal 30 Oktober 2018 yang telah diaktakan berdasarkan akta Notaris Arwin Engsun, S.H., M.Kn., No. 16 tanggal 7 November 2018, Perusahaan memperoleh fasilitas Kredit Investasi dari BPD Kalsel dengan plafon sebesar Rp 260.000.000.000. Pinjaman ini akan dicairkan dengan jadwal sebagai berikut:

Based on Credit Agreement No. 59/SP2k/Opr/ BTL/2018 dated October 30, 2018 which has been notarized by Notarial Deed No. 16 of Arwin Engsun, S.H., M.Kn., dated November 7, 2018, the Company obtained Investment Loan Facility from BPD Kalsel with a limit of Rp 260,000,000,000. This loan has been with the following schedules:











58

13. UTANG BANK (lanjutan) 13. BANK LOAN (continued) Perjanjian Kredit No. 59 tahun 2018 (lanjutan) Credit Agreement No. 59 year 2018 (continued)

Frekuensi/ Jumlah Pencairan/ Akumulasi Pinjaman/

Tanggal/Date Time Amount of Disbursement Accumulated Loan

16 Desember 2018/December 16, 2018 1 32.500.000.000 32.500.000.000 16 Januari 2019/January 16, 2019 2 32.500.000.000 65.000.000.000 16 Februari 2019/February 16, 2019 3 32.500.000.000 97.500.000.000 16 Maret 2019/March 16, 2019 4 65.000.000.000 162.500.000.000 16 Mei 2019/May 16, 2019 5 32.500.000.000 195.000.000.000 16 Juni 2019/June 16, 2019 6 32.500.000.000 227.500.000.000 16 Juli 2019/July 16, 2019 7 32.500.000.000 260.000.000.000

Fasilitas ini dikenakan bunga sebesar 12% per tahun (Sliding Floating Rate). Fasilitas ini akan dilunasi dalam waktu 60 bulan, dengan pembayaran angsuran sebesar Rp 541.666.667 setiap bulan mulai dari selama 5 (lima) tahun dari tanggal pencairan. Fasilitas ini digunakan untuk pembelian armada kapal laut. Fasilitas ini dijaminkan dengan armada kapal laut tersebut dan Corporate Guarantee PT Batulicin Enam Sembilan (Catatan 6h dan 9).

This facility bears interest 12% per annum (Sliding Floating Rate). This facility will be repaid within 60 months, with an installment payment of Rp. 541,666,667 each month for 5 (five) years starting from the date of attribution. This facility is used for the purchase of Fleet. This facility is secured by the Company’s fleet and Corporate Guarantee by PT Batulicin Enam Sembilan (Notes 6h and 9).

Pinjaman ini diangsur dengan jadwal angsuran

pokok sebagai berikut:

This loan is repaid with the following schedule of principal installments:

Tahun 2018 541.666.667 Year 2018 Tahun 2019 39.000.000.024 Year 2019 Tahun 2020 52.000.000.032 Year 2020 Tahun 2021 52.000.000.032 Year 2021 Tahun 2022 52.000.000.032 Year 2023 Tahun 2023 51.458.333.325 Year 2023 Tahun 2024 12.999.999.888 Year 2024

Total 260.000.000.000 Total

Selama jangka waktu pinjaman, Perusahaan tidak boleh melakukan aktivitas sebagai berikut, tanpa persetujuan tertulis dari BPD Kalsel, antara lain: a. Terlibat dalam tindakan tercela atau melanggar

hukum; b. Menjual atau menjaminkan kembali aset yang

sudah dijaminkan; c. Mengikat diri sebagai penjamin hutang kepada

pihak lain; d. Mengalihkan hak atau kewajiban yang timbul

akibat perjanjian kredit kepada pihak lain; e. Melanggar ketentuan bank teknis.

During the term of the loan, the Company is prohibited from conducting the following activities, without written consent of BPD Kalsel, such as: a. Change the forms, legal status, or the Articles of

Association of the Company; b. Sell or recollateralize assets that have been

guaranteed; c. Bind oneself as guarantor of debts to other

parties; d. Transfer the rights or obligation arising from

credit agreement to other parties; e. Violate technical bank rules.











59

13. UTANG BANK (lanjutan) 13. BANK LOAN (continued) Perjanjian Kredit No. 11 tahun 2018 Credit Agreement No. 11 year 2018 Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 11/SP2k/Opr/

BTL/2018 tanggal 6 April 2018 yang telah diaktakan berdasarkan akta Notaris Sri Hartini, S.H., M.Kn., No. 19 tanggal 11 April 2018, Perusahaan memperoleh fasilitas Kredit Investasi dari BPD Kalsel sebesar Rp 54.500.000.000. Fasilitas ini dikenakan bunga sebesar 12% per tahun (Sliding Floating Rate i - 1,5% p.a). Fasilitas ini akan dilunasi dalam waktu 60 bulan, dengan pembayaran angsuran sebesar Rp 908.333.334 setiap bulan mulai dari tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 April 2023. Fasilitas ini digunakan untuk pembelian armada kapal laut. Fasilitas ini dijaminkan dengan armada kapal laut tersebut dan Corporate Guarantee PT Batulicin Enam Sembilan (Catatan 6h dan 9).

Based on Credit Agreement No. 11/SP2k/Opr/ BTL/2018 dated April 6, 2018 which has been notarized by Notarial Deed No. 19 of Sri Hartini, S.H., M.Kn., dated April 11, 2018, the Company obtained Investment Loan Facility from BPD Kalsel amounted to Rp 54,500,000,000. This facility bears interest 12% per annum (Sliding Floating Rate i - 1,5% p.a). The facility will be repaid through 60 monthly installments amounting to Rp 908,333,334 for each installment starting from May 16, 2018 until April 16, 2023. This facility is used for the purchase of Fleet. This facility is secured by the Company’s fleet and Corporate Guarantee by PT Batilicin Enam Sembilan (Notes 6h and 9).




Tahun 2018 7.266.666.672 Year 2018 Tahun 2019 10.900.000.008 Year 2019 Tahun 2020 10.900.000.008 Year 2020 Tahun 2021 10.900.000.008 Year 2021 Tahun 2022 10.900.000.008 Year 2023 Tahun 2023 3.633.333.296 Year 2023

Total 54.500.000.000 Total

Selama jangka waktu pinjaman, Perusahaan harus

menjaga dan mempertahankan rasio keuangan sebagai berikut: a. Rasio lancar minimal 150%. b. Solvabilitas minimal 200%. c. Profit margin lebih besar dari suku bunga. d. Debt to equity ratio maksimal 3x.

During the term of the loan, the Company must keep and maintain the following financial ratios:

a. Current ratio minimum 150%. b. Solvabilitas minimum 200%. c. Profit margin is greater than interest rate. d. Debt to equity ratio maximum 3x.

Selama jangka waktu pinjaman, Perusahaan tidak boleh melakukan aktivitas sebagai berikut, tanpa persetujuan tertulis dari BPD Kalsel, antara lain: a. Menjaga kualitas kredit; b. Mengalihkan hak atau kewajiban yang timbul

akibat perjanjian kredit kepada pihak lain; c. Menjual atau menjaminkan kembali aset yang

sudah dijaminkan; d. Melanggar ketentuan bank teknis; e. Terlibat tindakan tercela yang mengakibatkan

berhubungan dengan pihak berwajib.

During the term of the loan, the Company is prohibited from conducting the following activities, without written consent of BPD Kalsel, such as: a. Maintaining credit quality; b. Transfer the rights or obligation arising from

credit agreement to other parties; c. Sell or recollateralize assets that have been

guaranteed; d. Violate technical bank rules; e. Disgraceful actions that result in dealing with

authorities.











60

13. UTANG BANK (lanjutan) 13. BANK LOAN (continued) Perjanjian Kredit No. 11 tahun 2017 Credit Agreement No. 11 year 2017

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 11/SP2k/Opr/

BTL/2017 pada tanggal 27 Maret 2017 yang telah diaktakan berdasarkan akta Notaris Robensjah Sjachran, S.H., M.H., No. 1 tanggal 3 April 2017, Perusahaan memperoleh fasilitas Kredit Investasi dari BPD Kalsel sebesar Rp 65.000.000.000, yang digunakan oleh Perusahaan masing-masing pada tanggal 16 April 2017 dan 16 September 2017 dengan nilai masing-masing sebesar Rp 51.587.000.000 dan Rp 13.413.000.000. Fasilitas ini dikenakan bunga sebesar 12,5% per tahun (Sliding Floating Rate). Fasilitas ini akan dilunasi masing-masing dalam waktu 60 bulan dan 55 bulan dengan besar angsuran masing-masing sebesar Rp 859.783.334 dan Rp 243.872.688 setiap bulan. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 16 April 2022. Fasilitas ini digunakan untuk pembelian armada kapal laut. Fasilitas ini dijaminkan dengan armada kapal laut tersebut dan piutang usaha Perusahaan (Catatan 5 dan 9).

Based on Credit Agreement No. 11/SP2k/Opr/ BTL/2017 dated March 27, 2017 which has been notarized by Notarial Deed No. 1 of Robensjah Sjachran, S.H., M. H.. dated April 3, 2017, the Company obtained Investment Loan Facility from BPD Kalsel amounted to Rp 65,000,000,000, used by the Company on April 16, 2017 and September 16, 2017, respectively with value of Rp 51,587,000,000 and Rp 13,413,000,000, respectively. This facility bears interest 12.5% per annum (Sliding Floating Rate). This facility will be paid within 60 months and 55 months, respectively with installment payment amounted to Rp 859,783,334 and Rp 243,872,688, respectively. The facility will mature on April 16, 2022. This facility is used for the purchase of Fleet. This facility is secured by the Company’s fleet and trade receivables (Notes 5 and 9).




Tahun 2017 7.609.884.856 Year 2017 Tahun 2018 13.243.872.744 Year 2018 Tahun 2019 13.243.872.744 Year 2019 Tahun 2020 13.243.872.744 Year 2020 Tahun 2021 13.243.872.744 Year 2021 Tahun 2022 4.414.624.168 Year 2022

Total 65.000.000.000 Total Selama jangka waktu pinjaman, Perusahaan harus



a. Current ratio minimum 150%. b. Solvabilitas ratio minimum 200%. c. Profit margin is greater than interest rate. d. Debt to equity ratio maximum 3x.











61


Selama jangka waktu pinjaman, Perusahaan tidak boleh melakukan aktivitas sebagai berikut, tanpa persetujuan tertulis dari BPD Kalsel, antara lain: a. Mengubah susunan pengurus, bentuk usaha

dan pemegang saham; b. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari

pihak lain; c. Menjual kembali aset yang sudah dijaminkan; d. Melanggar ketentuan bank teknis; e. Mengajukan pernyataan pailit; f. Terlibat dalam tindakan tercela atau melanggar

hukum.

During the term of the loan, the Company is prohibited from conducting the following activities, without written consent of BPD Kalsel, such as: a. Change the composition of the board, articles of

Association and shareholders; b. Obtain credit facilities or loans from other parties;

c. Sell assets that have been guaranteed; d. Violate technical bank rules; e. Filing bankrupt statements; f. Engage in despicable or unlawful actions.

Perjanjian Kredit No. 35 tahun 2017 Credit Agreement No. 35 year 2017

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 35/SP2k/Opr/

BTL/2017 tanggal 20 Oktober 2017 yang telah diaktakan berdasarkan akta Notaris Sri Hartini, S.H., M.Kn., No. 89 tanggal 30 Oktober 2017, Perusahaan memperoleh fasilitas Kredit Investasi dari BPD Kalsel sebesar Rp 11.000.000.000. Fasilitas ini dikenakan bunga sebesar 12,5% per tahun (Sliding Floating Rate). Fasilitas ini akan dilunasi dalam waktu 60 bulan, dengan pembayaran angsuran sebesar Rp 183.333.334 setiap bulan mulai dari tanggal 16 November 2017 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022 Fasilitas ini digunakan untuk pembelian armada kapal laut.

Based on Credit Agreement No. 35/SP2k/Opr/ BTL/2017 dated October 20, 2017 which has been notarized by Notarial Deed No. 89 of Sri Hartini, S.H., M.Kn., dated October 3, 2017, the Company obtained Investment Loan Facility from BPD Kalsel amounted to Rp 11,000,000,000. This facility bears interest 12.5% per annum (Sliding Floating Rate). The facility will be repaid through 60 monthly installments amounting to Rp 183,333,334 for each installment starting from November 16, 2017 until October 16, 2022. This facility is used for the purchase of Fleet.




Tahun 2017 183.333.334 Year 2017 Tahun 2018 2.200.000.008 Year 2018 Tahun 2019 2.200.000.008 Year 2019 Tahun 2020 2.200.000.008 Year 2020 Tahun 2021 2.200.000.008 Year 2021 Tahun 2022 2.016.666.634 Year 2022

Total 11.000.000.000 Total











62


Fasilitas kredit tersebut dijamin dengan jaminan

sebagai berikut: This credit facilities are secured by the following

collaterals: - Satu kapal tug boat (Catatan 9) - One tug boat (Note 9) - Piutang usaha Perusahaan (Catatan 5) - Trade receivables (Note 5) - Coorporate Guarantee PT Batulicin Enam

Sembilan (Catatan 6h) - Coorporate Guarantee by PT Batulucin Enam

Sembilan (Note 6h) - Personal Guarantee Rois Sunandar (Catatan 6h) - Personal Guarantee by Rois Sunandar (Note 6h)

Selama jangka waktu pinjaman, Perusahaan harus



a. Current ratio minimum 150%. b. Solvabilitas ratio minimum 200%. c. Profit margin is greater than interest rate. d. Debt to equity ratio maximum 3x.

Selama jangka waktu pinjaman, Perusahaan tidak boleh melakukan aktivitas sebagai berikut, tanpa persetujuan tertulis dari BPD Kalsel, antara lain: a. Menjaga kualitas kredit; b. Mengalihkan hak atau kewajiban yang timbul

akibat perjanjian kredit kepada pihak lain; c. Menjual atau menjaminkan kembali aset yang

sudah dijaminkan; d. Melanggar ketentuan bank teknis; e. Terlibat tindakan tercela yang mengakibatkan

berhubungan dengan pihak berwajib.

During the term of the loan, the Company is prohibited from conducting the following activities, without written consent of BPD Kalsel, such as: a. Maintaining credit quality; b. Transfer the rights or obligation arising from

credit agreement to other parties; c. Sell or recollateralize assets that have been

guaranteed; d. Violate technical bank rules; e. Disgraceful actions that result in dealing with

authorities.

Perjanjian Kredit No. 32 tahun 2014 Credit Agreement No. 32 year 2014 Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 32 pada tanggal

20 Oktober 2014, Perusahaan memperoleh fasilitas Kredit Investasi dari BPD Kalsel sebesar Rp 15.000.000.000. Fasilitas ini dikenakan bunga sebesar 12,5% per tahun. Pinjaman ini akan dilunasi dalam 36 angsuran bulanan masing-masing Rp 416.666.667 per bulan mulai dari tanggal 16 November 2014 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2017. Fasilitas ini digunakan untuk pelunasan utang kepada PT Bina Batulicin Usaha, pihak berelasi. Fasilitas ini telah dilunasi oleh Perusahaan pada tanggal 16 Oktober 2017.

Based on Credit Agreement No. 32 dated October 24, 2014, the Company obtained Investment Loan Facility from BPD Kalsel amounted to Rp 15,000,000,000. This facility bears interest 12.5% per annum. The loan will be repaid through 36 monthly installments amounting to Rp 416,666,667 for each installment starting from November 16, 2014 until October 16, 2017. This facility is used for repayment of loan to PT Bina Batulicin Usaha, related party. This facility is already settled by the Company on October 16, 2017.











63





Tahun 2014 833.333.340 Year 2014 Tahun 2015 4.999.999.999 Year 2015 Tahun 2016 4.999.999.999 Year 2016 Tahun 2017 4.166.666.662 Year 2017

Total 15.000.000.000 Total Perusahaan telah memenuhi persyaratan rasio

keuangan terkait sebagaimana diwajibkan dalam perjanjian kredit di atas.

The Company has complied with the relevant financial ratio covenants as required under the credit agreements mentioned above.

Perusahaan telah memenuhi persyaratan pinjaman

tersebut dan telah memperoleh waiver sebagaimana yang diperlukan (Catatan 27).

The company has fulfilled the loan requirements and has obtained waiver as required (Note 27).

14. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN 14. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES Besarnya imbalan kerja karyawan dihitung

berdasarkan peraturan yang berlaku, yakni Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003. Tidak terdapat pendanaan khusus yang disisihkan oleh Perusahaan sehubungan dengan imbalan kerja tersebut.

The amount of employees benefits is determined based on the Labor Law No. 13 Year 2003. No funding of the benefits has been made to date.

Pada tanggal 31 Agustus 2019, 31 Desember 2018,

2017, dan 2016, Perusahaan mencatat penyisihan imbalan pascakerja karyawan berdasarkan perhitungan aktuaris independen yang dilakukan oleh PT Sigma Prima Solusindo, dalam laporannya masing-masing pada tanggal 20 September 2019, 9 Juli 2019, 1 Oktober 2018, dan 12 Juli 2017 dengan menggunakan metode Projected Unit Credit.

As of August 31, 2019, December 31, 2018, 2017, and 2016, the Company recognize employee benefits cost based on the independent actuary’s calculation of PT Sigma Prima Solusindo in its reports dated September 20, 2019, July 9, 2019, October 1, 2018 and July 12, 2017, respectively using “Projected Unit Credit” method.

Asumsi-asumsi aktuarial utama yang digunakan

dalam perhitungan imbalan kerja karyawan adalah sebagai berikut:

Principal actuarial assumptions used in the valuation of the employee benefits are as follows:


Tingkat diskonto Discount rate

per tahun 7,30% 8,60% 7,15% 8,39% per annum Kenaikan gaji rata-rata Salary increase rate per tahun 9,00% 9,00% 9,00% 10,00% per year

Usia pensiun normal 56 tahun/years 56 tahun/years 56 tahun/years 55 tahun/years Normal pension age Tingkat mortalitas 100% TMI3 100% TMI3 100% TMI3 100% TMI3 Mortality rate











64

14. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN (lanjutan)

14. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

Durasi rata-rata liabilitas imbalan kerja karyawan di

akhir periode laporan adalah 22 tahun. The average duration of employee benefits liabilities

at the end of reporting period is 22 years. Rincian beban imbalan kerja karyawan yang diakui

dalam laporan laba rugi adalah sebagai berikut: Details of employee benefits expenses recognized in

the statement of profit or loss are as follows: 31 Agustus/August 31, 31 Desember/December 31,

2018


Current service

Beban jasa kini 1.070.283.535 325.318.374 955.955.762 314.575.233 103.739.598 expenses Beban bunga 131.931.132 222.207.893 43.537.943 26.322.177 18.909.402 Interest expenses

Penurunan kewajiban Decrease in liability

akibat perubahan due to changes program - - - (15.579.036) - of program

Total 1.202.214.667 547.526.267 999.493.705 325.318.374 122.649.000 Total

Rincian beban imbalan kerja karyawan yang diakui

pada ekuitas dalam penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

Details of employee benefits expenses recognized on equity in other comprehensive income are as follows:



2019 unaudited) 2018 2017 2016

Keuntungan Actuarial gain (loss) Current service (kerugian) aktuarial changes of program

yang timbul: from:

Penyesuaian berdasarkan Adjustment based on pengalaman experience

liabilitas program 163.553.878 460.044.968 813.573.602 179.375.658 (131.494.459) liabilities program Perubahan asumsi Changes in financial

keuangan (395.854.772) (80.576.796) (120.865.194) (209.504.497) 114.324.881 assumptions

Total (232.300.894) 379.468.172 692.708.408 (30.128.839) (17.169.578 ) Total

Mutasi liabilitas imbalan kerja karyawan adalah

sebagai berikut: Movements in liabilities for employee benefits are as

follows: 31 Agustus/August 31, 31 Desember/December 31,


2019 unaudited) 2018 2017 2016

Saldo awal tahun 2.301.124.391 608.922.278 608.922.278 313.732.743 325.694.824 Beginning balances

Beban imbalan kerja Employee benefits Current service

karyawan tahun expenses for the berjalan current year (Catatan 19) 1.202.214.667 547.526.267 999.493.705 325.318.374 122.649.000 (Note 19)

Beban (penghasilan) Changes in financial

komprehensif lain (232.300.894) 379.468.172 692.708.408 (30.128.839) (17.169.578 ) assumptions Koreksi - - - - (117.441.503 ) Correction

Total 3.271.038.164 1.535.916.717 2.301.124.391 608.922.278 313.732.743 Total











65

14. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN (lanjutan)

14. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

Analisa Sensitivitas untuk Rasio Tingkat Diskonto Sensitivity Analysis for Discount Rate Risk Analisis sensitivitas dari perubahan asumsi-asumsi

utama terhadap liabilitas imbalan kerja karyawan pada tanggal 31 Agustus 2019 adalah sebagai berikut:

The sensitivity analysis from the changes of the main assumption of the liabilities for employee benefits as of August 31, 2019 are as follows:

Analisis sensitivitas Sensitivity analysis Asumsi tingkat diskonto Discount rate assumptions

Tingkat diskonto + 1% (432.010.188 ) Discount rate + 1% Tingkat diskonto - 1% 509.351.518 Discount rate - 1%

Future salary incremental Asumsi tingkat kenaikan gaji rate assumptions

Tingkat diskonto + 1% 498.962.142 Discount rate + 1% Tingkat diskonto - 1% (431.752.333) Discount rate - 1% Manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa

jumlah liabilitas imbalan kerja karyawan cukup untuk memenuhi persyaratan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 pada tanggal 31 Agustus 2019, Desember 2018, 2017, dan 2016.

The Company’s management believes that the amount of liability for employee benefits is sufficient to meet the requirements of the Employment Law No. 13 Year 2003 as of August 31, 2019, December 31, 2018, 2017, and 2016.

Perkiraan analisis jatuh tempo atas kewajiban

imbalan pasti tidak terdiskonto per 31 Agustus 2019 adalah sebagai berikut.

Expected maturity analysis of undiscounted defined benefits obligation as of August 31, 2019 is presented below.

31 Agustus 2019/ August 31, 2019

Antara 3 - 5 tahun 30.283.011 Between 3 - 5 years Antara 5 - 10 tahun 308.275.336 Between 5 - 10 years

Lebih dari 10 tahun 2.932.479.817 Over 10 years

Total 3.271.038.164 Total

15. MODAL SAHAM 15. SHARE CAPITAL Komposisi pemegang saham Perusahaan pada

tanggal 31 Desember 2018, 2017, 2016 berdasarkan Akta No. 66 tanggal 14 Desember 2012 dari Yulia, S.H., notaris di Jakarta, adalah sebagai berikut:

The composition of the Company’s shareholders as of December 31, 2018, 2017 and 2016, based on the Notarial Deed No. 66 dated December 14, 2012 of Yulia, S.H., notary in Jakarta, are as follows:

Saham Ditempatkan

dan Disetor penuh/ Shares Issued and Fully Paid

Persentase

Kepemilikan/ Percentage of

Ownership Total/ Total

Pemegang Saham Shareholders

PT Batulicin Enam

Sembilan Transportasi 294.485 99,83% 29.448.500.000

PT Batulicin Enam

Sembilan Transportasi

Rois Sunandar 500 0,17% 50.000.000 Rois Sunandar

Total 294.985 100,00% 29.498.500.000 Total











66

15. MODAL SAHAM (lanjutan) 15. SHARE CAPITAL (continued) Berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham,

sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tanggal 29 Agustus 2019, pemegang saham Perusahaan menyetujui penggunaan laba ditahan perusahaan sebesar Rp 112.094.937.716 sebagai berikut:

Based on the Shareholders’ Decision, Substitute of the Company's General Meeting of Shareholders, dated August 29, 2019, the shareholders agreed the use of the Company’s retained earnings amounted Rp 112,094,937,716 as follows:

1. Laba ditahan sebesar Rp 89.788.000.000

digunakan sebagai dividen untuk para pemegang saham yang akan digunakan oleh pemegang saham untuk melakukan penyetoran atas modal saham baru.

1. Retained earnings amounted Rp 89,788,000,000 is used as dividends for shareholders which will be used by shareholders to make deposits on new share capital.

2. Laba ditahan sebesar Rp 22.306.937.716 digunakan sebagai cadangan modal Perusahaan.

2. Retained earnings amounted Rp 22,306,937,716 is used as the Company's capital reserve.

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Para

Pemegang Saham Perusahaan, yang diaktakan dengan Akta Notaris Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., No. 309 tanggal 30 Agustus 2019, di Jakarta, terdapat beberapa perubahan atas modal Perusahaan, yaitu:

Based on the Statement of Shareholder’s Decision, Substitute of the Company's General Meeting of Shareholders, as notarized by Notarial Deed No. 309 of Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.kn., dated August 30, 2019, the shareholders agreed to:

1. Menyetujui pemecahan nilai saham Perusahaan

yang semula Rp 100.000 per lembar saham menjadi Rp 50 perlembar saham.

1. Approved the split of the Company's initial share value of Rp 100,000 per share to Rp 50 per share.

2. Peningkatan modal dasar Perusahaan dan perubahan nilai nominal saham yang semula seluruhnya sebesar Rp 100.000.000.000 menjadi sejumlah sebesar Rp 170.000.000.000 dengan modal ditempatkan dan disetor dari Rp 29.498.500.000 menjadi Rp135.000.000.000. Peningkatan modal ditempatkan dan disetor sebanyak 2.100.030.000 lembar saham atau Rp 105.501.500.000 berasal dari:

2. Increase in the authorized capital of the Company and the change in the par value of shares from total nominal value of Rp 100,000,000,000 to Rp 170,000,000,000 with issued and fully paid capital from Rp 29,498,500,000 to Rp 135,000,000,000. Increase in the issued and fully paid up capital of 2,100,030,000 shares or Rp 105,501,500,000 to is arising from:

- Kapitalisasi utang Perusahaan kepada PT Batulicin Enam Sembilan Transportasi, pemegang saham, dengan nilai sejumlah Rp 15.712.750.000 atau 314.255.000 lembar saham (Catatan 23).

- Capitalization of the Company’s loan to PT Batulicin Enam Sembilan Transportasi, shareholder amounted to Rp 15,712,750,000 or 314,255,000 shares (Note 23).

- Penerbitan saham baru sebanyak 1.795.775.000 lembar dengan nilai nominal sebesar Rp 89.788.750.000, terdiri dari deviden saham sebesar Rp 89.788.000.000 dan setoran tunai sebesar Rp 750.000, yang diambil oleh PT Batulicin Enam Sembilan Transportasi sebanyak 1.792.722.180 lembar atau sebesar Rp 89.636.109.000 dan Rois Sunandar sebanyak 3.052.820 lembar atau sebesar Rp 152.641.000.

- Issuance of 1,795,775,000 new shares with a nominal value of Rp 89,788,750,000, consists of stock dividends amounted to Rp 89,788,000,000 and cash amounted to Rp 750,000, which are taken by PT Batulicin Enam Sembilan Transportasi of 1,792,722,180 shares or equivalent to Rp 89,636,109,000 and Rois Sunandar of 3,052,820 shares or equivalent to Rp 152,641,000 .

Tujuan Perusahaan melakukan peningkatan modal untuk membantu mengembangkan dan menjalankan kegiatan usaha Perusahaan.

The purpose of the Company to increase the share capital is to develop and execute the Company's business activities.











67

15. MODAL SAHAM (lanjutan) 15. SHARE CAPITAL (continued) Komposisi pemegang saham Perusahaan pada

tanggal 31 Agustus 2019, adalah sebagai berikut: The composition of the Company’s shareholders as

of August 31, 2019, are as follows:

Saham Ditempatkan

dan Disetor penuh/ Shares Issued and Fully Paid

Persentase

Kepemilikan/ Percentage of

Ownership Total/ Total

Pemegang Saham Shareholders

PT Batulicin Enam Sembilan Transportasi 2.695.947.180 99,85% 134.797.359.000

PT Batulicin Enam Sembilan Transportasi

Rois Sunandar 4.052.820 0,15% 202.641.000 Rois Sunandar

Total 2.700.000.000 100,00% 135.000.000.000 Total

16. TAMBAHAN MODAL DISETOR 16. ADDITIONAL PAID IN CAPITAL Akun ini merupakan tambahan modal disetor yang

timbul dari program pengampunan pajak (Catatan 11f).

This account consists of additional paid-in capital arising from the tax amnesty program (Note 11f).

17. PENDAPATAN 17. REVENUES Seluruh pendapatan Perusahaan adalah berasal

dari jasa pelayaran dalam negeri untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2019 dan 2018 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2017, dan 2016 adalah sebagai berikut:

All of the Company’s revenues are obtained from domestic shipping service for the eight-month period ended August 31, 2019 and 2018 and for the years ended December 31, 2018, 2017, and 2016 are as follows:.



2019 unaudited) 2018 2017 2016

Pihak ketiga 211.290.710.604 265.856.751.864 386.673.233.300 64.346.079.606 19.181.314.379 Third parties

Pihak berelasi (Catatan 6g) 2.256.560.880 1.895.245.242 21.806.654.346 - - Related parties (Note 6g)

Total 213.547.271.484 267.751.997.106 408.479.887.646 64.346.079.606 19.181.314.379 Total

Potongan pendapatan 7.157.106.292 - - - - Discount revenues

Neto 206.390.165.192 267.751.997.106 408.479.887.646 64.346.079.606 19.181.314.379 Net

Jumlah pendapatan yang melebihi 10% dari total

pendapatan (Catatan 23) adalah sebagai berikut: Total revenues that exceeds 10% of total revenue

(Note 23) is from:


2018


PT Tanah Bumbu Resources 69.971.390.508 - - - - PT Angsana Jaya Energi 62.238.693.000 - - - - PT Sungai Danau Jaya 45.900.842.803 160.064.105.751 214.992.124.946 - - PT Sinar Deli - 91.930.476.000 131.201.070.000 - - PT Armada Rock Karunia

Transshipment

- - - 28.525.420.026 7.983.164.357 PT Prolindo Cipta Nusantara - - - - 11.198.150.022

Total 178.110.926.311 251.994.581.751 346.193.194.946 28.525.420.026 19.181.314.379











68

18. BEBAN POKOK PENDAPATAN 18. COST OF REVENUES

Terdiri atas: Consists of: 31 Agustus/August 31, 31 Desember/December 31,


2019 unaudited) 2018 2017 2016

Sewa tongkang (Catatan 23) 80.697.195.862 157.233.664.845 218.961.062.458 - - Barges rent (Note 23) Penyusutan (Catatan 9) 17.422.303.380 7.308.968.582 12.068.411.639 6.389.458.291 3.421.229.125 Depreciation (Note 9) Bahan bakar 8.795.598.389 10.396.530.226 16.356.987.921 9.832.929.412 3.209.790.000 Fuel Gaji dan upah 7.323.839.183 3.829.115.426 6.743.680.353 2.721.032.137 1.290.438.767 Salary and wages Perijinan 3.246.125.984 1.998.822.435 3.093.940.915 1.698.147.540 705.222.250 Legal Penyandaran 2.610.050.000 1.247.800.000 2.269.900.000 304.500.000 248.500.000 Docking

Perbaikan dan Fleet repair and perawatan kapal 2.521.121.600 1.297.063.100 2.610.943.100 4.940.203.004 3.895.430.645 Maintenance Perlengkapan kapal 1.242.872.500 1.577.978.032 1.295.950.132 1.355.331.773 341.082.973 Fleet supplies Mooring/Unmooring 813.000.000 596.554.350 908.454.350 1.872.500.000 121.500.000 Mooring/Unmooring Keamanan 252.700.000 183.800.000 253.300.000 536.400.000 162.300.000 Security Lain-lain (masing- masing di bawah Others (each below Rp 200 juta) 487.372.000 311.509.250 480.737.550 194.785.500 105.850.999 Rp 200 million)

Total 125.412.178.898 185.981.806.246 265.043.368.418 29.845.287.657 13.501.344.759 Total

Jumlah beban pokok yang melebihi 10% dari total pendapatan (Catatan 23) adalah sebagai berikut:

Total cost of revenues that exceeds 10% of total revenue (Note 23) is from:


2018


PT Armada Rock Karunia Transshipment

58.580.634.562

118.133.274.571

160.196.811.445

- -

19. BEBAN USAHA 19. OPERATING EXPENSES

Terdiri atas: Consists of: 31 Agustus/August 31, 31 Desember/December 31,


2019 unaudited) 2018 2017 2016

Gaji dan tunjangan 5.873.493.417 3.011.252.108 4.480.777.959 966.927.180 622.117.435 Salaries and allowances Asuransi 2.675.497.661 976.735.725 1.989.894.121 695.913.222 363.066.178 Insurance Zakat dan sumbangan 2.213.460.067 2.127.650.000 2.139.933.714 205.850.000 3.800.000 Zakat and donations Imbalan kerja karyawan Employee benefits

(Catatan 14) 1.202.214.667 547.526.267 999.493.705 325.318.374 122.649.000 (Note 14) Perjalanan dinas 968.276.884 245.948.923 542.020.993 225.807.657 - Business travel Konsumsi 678.462.962 831.930.001 1.463.701.001 661.288.423 209.488.700 Consumptions Transportasi 626.659.000 686.315.800 1.003.415.800 264.044.000 94.803.100 Transportation Jasa profesional 619.150.000 93.645.000 797.113.182 204.175.000 74.548.140 Professional fees Jasa manajemen Management fee (Catatan 23) 616.000.000 704.000.000 1.056.000.000 900.000.000 - (Note 23) Perijinan 331.169.300 342.940.188 342.940.188 424.548.040 - Legal Perlengkapan kantor 296.820.192 173.344.876 976.214.939 45.811.200 38.091.428 Office supplies Keamanan, lingkungan Safety, Environment dan kesehatan 98.514.500 91.297.700 624.214.700 32.702.400 - and Health Penyusutan (Catatan 9) 5.677.240 117.509.962 176.683.091 173.483.696 172.196.046 Depreciation (Note 9) Sanksi dan denda pajak 3.012.710 166.811.289 225.424.204 667.331.912 1.225.000 Tax collection and fines

Lain-lain (masing- masing di bawah Others (each below Rp 100 juta) 123.337.653 163.518.974 198.813.339 233.376.310 34.309.037 Rp 100 million)

Total 16.331.746.253 10.280.426.813 17.016.640.936 6.026.577.414 1.736.294.064 Total











69

20. BEBAN KEUANGAN 20. FINANCING EXPENSES Terdiri atas: Consists of:



2019 unaudited) 2018 2017 2016

Beban bunga bank 20.492.037.813 7.404.753.744 12.072.142.611 4.088.487.920 927.148.364 Bank interest expenses Beban provisi 1.135.000.000 272.500.000 597.554.500 502.037.500 - Provision expenses Beban administrasi 42.846.346 57.273.297 99.068.855 2.847.000 1.672.900 Administration expenses

Total 21.669.884.159 7.734.527.041 12.768.765.966 4.593.372.420 928.821.264 Total

21. INSTRUMEN KEUANGAN 21. FINANCIAL INSTRUMENTS Tabel di bawah ini adalah perbandingan nilai

tercatat dan nilai wajar dari instrumen keuangan Perusahaan yang dicatat di laporan keuangan:

The table below is a comparison of the carrying amounts and fair value of the Company’s financial instruments that are carried in the financial statements:

31 Agustus 2019/August 31, 2019

Nilai tercatat/ Nilai wajar/

Carrying amount Fair value

Aset Keuangan Financial Assets Aset keuangan yang diklasifikasikan Financial assets classified

sebagai pinjaman dan piutang as loan and receivables Kas dan bank 9.972.631.923 9.972.631.923 Cash and banks Piutang usaha Trade receivables

Pihak ketiga 7.507.371.645 7.507.371.645 Third parties Pihak berelasi 10.260.571.122 10.260.571.122 Related parties Piutang lain-lain - Other receivables - pihak ketiga 84.402.250 84.402.250 third parties

Total Aset Keuangan 27.824.976.940 27.824.976.940 Total Financial Assets

Liabilitas Keuangan Financial Liabilities

Liabilitas keuangan yang dicatat berdasarkan biaya Financial liabilities measured perolehan diamortisasi at amortized cost Utang usaha Trade payables Pihak ketiga 9.819.314.354 9.819.314.354 Third parties Pihak berelasi 1.498.198.590 1.498.198.590 Related parties

Utang lain-lain 539.979.012 539.979.012 Others payables Beban masih harus dibayar 1.430.606.339 1.430.606.339 Accrued expenses Utang bank 320.225.327.199 320.225.327.199 Bank loan

Utang pihak berelasi 17.628.660.067 17.628.660.067 Due to related parties

Total Liabilitas Keuangan 351.142.085.561 351.142.085.561 Total Financial Liabilities











70

21. INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan) 21. FINANCIAL INSTRUMENTS (continued) 31 Desember 2018/December 31, 2018

Nilai tercatat/ Nilai wajar/ Carrying amount Fair value

Aset Keuangan Financial Assets

Aset keuangan yang diklasifikasikan Financial assets classified sebagai pinjaman dan piutang as loan and receivables Kas dan bank 27.118.502.561 27.118.502.561 Cash and banks

Piutang usaha Trade receivables Pihak ketiga - neto 40.332.937.748 40.332.937.748 Third parties - net Pihak berelasi 9.214.358.922 9.214.358.922 Related parties

Piutang lain-lain Other receivables Pihak ketiga 4.162.970.527 4.162.970.527 Third parties Pihak berelasi 16.970.768.291 16.970.768.291 Related parties


Liabilitas Keuangan Financial Liabilities Liabilitas keuangan yang

dicatat berdasarkan biaya Financial liabilities measured perolehan diamortisasi at amortized cost Utang usaha Trade payables

Pihak ketiga 26.697.368.941 26.697.368.941 Third parties Pihak berelasi 764.094.636 764.094.636 Related parties Utang lain-lain 27.437.021 27.437.021 Other payables

Beban masih harus dibayar 991.096.178 991.096.178 Accrued expenses Utang bank 131.771.242.385 131.771.242.385 Bank loan Utang pihak berelasi 30.215.165.000 30.215.165.000 Due to related parties


31 Desember 2017/December 31, 2017




sebagai pinjaman dan piutang as loan and receivables Kas dan bank 18.548.312.914 18.548.312.914 Cash and banks Piutang usaha - Trade receivables - pihak ketiga - neto 14.606.941.409 14.606.941.409 third parties - net

Piutang lain-lain Other receivables Pihak ketiga 187.700.000 187.700.000 Third parties Pihak berelasi 2.132.155.494 2.132.155.494 Related parties



dicatat berdasarkan biaya Financial liabilities measured perolehan diamortisasi at amortized cost Utang usaha - pihak ketiga 3.649.827.100 3.649.827.100 Trade payables - third parties













71

21. INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan) 21. FINANCIAL INSTRUMENTS (continued) 31 Desember 2016/December 31, 2016




sebagai pinjaman dan piutang as loan and receivables Kas dan bank 2.936.739.988 2.936.739.988 Cash and banks Piutang usaha - Trade receivables - pihak ketiga 9.754.931.338 9.754.931.338 third parties

Piutang lain-lain Other receivables Pihak ketiga 1.333.306.080 1.333.306.080 Third parties Pihak berelasi 2.951.055.491 2.951.055.491 Related parties



dicatat berdasarkan biaya Financial liabilities measured perolehan diamortisasi at amortized cost Utang usaha - Trade payables -

pihak berelasi 100.000.000 100.000.000 related parties Utang lain-lain - Other payables - pihak ketiga 65.543.300 65.543.300 third parties



Berikut metode dan asumsi yang digunakan untuk

estimasi nilai wajar: The following methods and assumptions are used to

estimate the fair value:

a. Nilai wajar kas dan bank, piutang usaha, piutang lain-lain, utang usaha, utang lain-lain, dan beban masih harus dibayar mendekati nilai tercatatnya karena bersifat jangka pendek dan akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan.

a. Fair value of cash and banks, trade receivables, other receivables, trade payable, other payables, and accrued expenses approximate their carrying values due to the short-term nature and will be due within 12 months.

b. Nilai wajar utang bank mendekati nilai tercatat

karena tingkat suku bunganya dinilai ulang secara berkala.

b. Fair value of bank loan approximate their carrying value because their interest rates are frequently repriced.

c. Nilai wajar utang pihak berelasi dicatat sebesar

biaya historis karena nilai wajarnya tidak dapat diukur secara handal. Tidak praktis untuk mengestimasi nilai wajar dari aset dan liabilitas tersebut karena tidak ada jangka waktu penerimaan/pembayaran yang pasti walaupun tidak diharapkan untuk diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah tanggal laporan posisi keuangan.

c. Fair value of due to related parties are recorded at historical cost because its fair value can not be measured reliably. It is not practical to estimate the fair value of the asset and liabilities is because there is no definite payment term though it is not expected to be completed within 12 months after the balance sheet date.











72

22. LABA NETO PER SAHAM DASAR DAN DILUSIAN

22. BASIC AND DILUTED NET EARNINGS PER SHARE

Berikut ini adalah data yang digunakan untuk

perhitungan laba per saham dasar yang diatribusikan kepada pemilik Perusahaan:

The computation of basic earnings per share attributable to owners of the Company is based on the following data:



2019 unaudited) 2018 2017 2016

Laba bersih untuk Net income for perhitungan computation of saham 40.605.564.956 64.380.903.466 112.787.646.124 23.238.103.988 2.500.607.910 earnings

` Rata-rata tertimbang Weighted average jumlah saham number of ordinary

beredar 22.514.779 589.970.000 589.970.000 589.970.000 589.970.000 share outstanding

Laba per Basic earnings saham dasar 66,86 109,13 191,18 39,39 4,24 per share

Berikut ini adalah data yang digunakan untuk

perhitungan laba per saham dilusian yang diatribusikan kepada pemilik Perusahaan:

The computation of diluted earnings per share attributable to owners of the Company is based on the following data:


2018


Laba bersih untuk Net income for perhitungan computation of saham 40.605.564.956 64.380.903.466 112.787.646.124 23.238.103.988 2.500.607.910 earnings

` Rata-rata tertimbang Weighted average jumlah saham number of

dilusian 22.514.779 2.700.000.000 2.700.000.000 2.700.000.000 2.700.000.000 diluted share

Laba per Diluted earnings saham dilusian 66,86 23,84 41,77 8,61 0,93 per share

23. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING, IKATAN,

DAN KONTIJENSI 23. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS,

AND CONTINGENCIES Jasa manajemen Management fee 2017 2017 Pada tanggal 6 Januari 2017, PT Batulicin Enam

Sembilan mengadakan perjanjian pemberian jasa konsultasi dengan Perusahaan terkait dengan sistem, prosedur, dan perencanaan bisnis usaha jasa pelayaran dalam negeri. Beban untuk jasa ini sebesar Rp 75.000.000 per bulan. Pada tahun 2017, total jasa manajemen yang dibayarkan sebesar Rp 900.000.000 (Catatan 19). Perjanjian ini berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan tidak ada perpanjangan kembali.

On January 6, 2017, PT Batulicin Enam Sembilan entered into an agreement to provide consulting services with the Company related to the systems, procedures and business plans for of domestic shipping service. The cost for this service is Rp 75,000,000 per month. In 2017, total management fee paid is Rp 900,000,000 (Note 19). This agreement expired on December 31, 2017 and there is no renewal.











73

23. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING, IKATAN, DAN KONTIJENSI (lanjutan)

23. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS, AND CONTINGENCIES (continued)

Jasa manajemen (lanjutan) Management fee (continued) 2018 2018 Pada tanggal 4 Januari 2018, PT Batulicin Enam

Sembilan Transportasi mengadakan perjanjian pemberian jasa konsultasi dengan Perusahaan terkait dengan sistem, prosedur, dan perencanaan bisnis usaha jasa pelayaran dalam negeri. Beban untuk jasa ini sebesar Rp 88.000.000 per bulan. Pada tahun 2018, total jasa manajemen yang dibayarkan sebesar Rp 1.056.000.000 (Catatan 19). Perjanjian ini berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

On January 4, 2018, PT Batulicin Enam Sembilan Tranportasi entered into an agreement to provide consulting services with the Company related to the systems, procedures and business plans for of domestic shipping service. The cost for this service is Rp 88,000,000 per month. In 2018, total management fee paid is Rp 1,056,000,000 (Note 19). This agreement expired on December 31, 2018 and there is no renewal.

2019 2019 Pada tanggal 6 Januari 2019, PT Batulicin Enam

Sembilan Transportasi mengadakan perjanjian pemberian jasa konsultasi dengan Perusahaan terkait dengan sistem, prosedur, dan perencanaan bisnis usaha jasa pelayaran dalam negeri. Beban untuk jasa ini sebesar Rp 88.000.000 per bulan. Pada tanggal 31 Agustus 2019, total jasa manajemen yang dibayarkan sebesar Rp 616.000.000 (Catatan 19). Perjanjian ini berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

On January 6, 2019, PT Batulicin Enam Sembilan Tranportasi entered into an agreement to provide consulting services with the Company related to the systems, procedures and business plans for of domestic shipping service. The cost for this service is Rp 88,000,000 per month. In Augustus 31, 2019, total management fee paid is Rp 616,000,000 (Note 19). The agreement shall expire on December 31, 2019.

Perjanjian Kerjasama Cooperation Agreement PT Sungai Danau Jaya (SDJ) PT Sungai Danau Jaya (SDJ) Pada tanggal 31 Januari 2018, Perusahaan dan

PT Sungai Danau Jaya (SDJ) mengadakan perjanjian pemberian jasa-jasa coal transhipment dalam rangka mengangkut batubara yang dikirimkan melalui pelabuhan Jetty STU 2 dan Jetty BIR. Jumlah batubara yang dikirim dalam waktu 12 bulan minimal 5.000.000 MT dan jumlah batubara yang untuk dibongkar dalam kurun waktu 12 bulan minimal 2.000.000 MT. Perjanjian ini akan berakhir apabila deposit SDJ pada PT Bina Indo Raya dan PT Sebamban Terminal Umum, pihak berelasi, telah diselesaikan. Pada tahun 2018, pendapatan dari PT Sungai Danau Jaya adalah sebesar Rp 214.992.124.946 (Catatan 17).

On January 31, 2018, the Company and PT Sungai Danau Jaya (SDJ) entered into an agreement to provide coal transhipment seervice to second party for transporting the second party’s coal that is shipped on the Jetty STU 2 and Jetty BIR harbours. The quantity of coal agreed to be shipped within 12 months shall be a minimal of 5,000,000 MT and the quantity of coal agreed to discharged within 12 months shall be a minimal of 2,000,000 MT. This agreement shall be expired until the Deposit of SDJ to PT Bina Indo Raya and PT Sebamban Terminal Umum, related parties, has been settled. In year 2018, revenues from PT Sungai Danau Jaya are amounting to Rp 214,992,124,946 (Note 17).











74



Perjanjian Kerjasama (lanjutan) Cooperation Agreement (continued) PT Tanah Bumbu Resources (TBR) PT Tanah Bumbu Resources (TBR) Pada tanggal 31 Juli 2018, Perusahaan dan

PT Tanah Bumbu Resources (TBR) mengadakan perjanjian pemberian jasa-jasa coal transhipment dalam rangka mengangkut batubara yang dikirimkan melalui pelabuhan Jetty STU 2 dan Jetty BIR. Jumlah batubara yang dikirim dalam waktu 12 bulan minimal 100.000 MT dan jumlah batubara yang untuk dibongkar dalam kurun waktu 12 bulan minimal 7.000 MT. Perjanjian ini akan berakhir pada 31 Juli 2019.

On July 31, 2018, the Company and PT Tanah Bumbu Resources (TBR) entered into an agreement to provide coal transhipment seervice to second party for transporting the second party’s coal that is shipped on the Jetty STU 2 and Jetty BIR harbours. The quantity of coal agreed to be shipped within 12 months shall be a minimal of 100,000 MT and the quantity of coal agreed to discharged within 12 months shall be a minimal of 7,000 MT. This agreement shall expire on July 31, 2019.

PT Armada Rock Karunia Transshipment PT Armada Rock Karunia Transshipment Pada tanggal 5 Februari 2018, Perusahaan dan

PT Armada Rock Karunia Transshipment mengadakan perjanjian pengangkutan dan pembongkaran batubara dengan jumlah minimum batubara yang dikirimkan sebesar 5.000.000 MT dan jumlah minimum batubara yang dibongkar sebesar 7.000 MT. Perjanjian ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2021 atau selama kontrak kerjasama Perusahaan dengan SDJ berakhir.

On February 5, 2018, the Company and PT Armada Rock Karunia Transshipment entered into an agreement to provide coal transhipment agreed to be shipped shall bea minimal of 5,000,000 MT and minimum volume per barge is 7,000 MT. This agreement valid until December 31, 2019 or untill agreement the Company with SDJ has been settled.

Pada tanggal 1 Agustus 2018, Perusahaan dan

PT Armada Rock Karunia Transshipment mengadakan perjanjian pengangkutan dan pembongkaran batubara dengan jumlah minimum batubara yang dikirimkan sebesar 100.000 MT dan jumlah minimum batubara yang dibongkar sebesar 75.000 MT. Perjanjian ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2018. Sampai dengan tanggal pelaporan keuangan, perpanjangan perjanjian masih dalam proses. Pada tahun 2019 dan 2018, beban pokok pendapatan dari PT Armada Rock Karunia Transhhipment adalah sebesar Rp 58.580.634.562 dan Rp 160.196.811.445 (Catatan 18).

On August 1, 2018, the Company and PT Armada Rock Karunia Transshipment entered into an agreement to provide coal transhipment agreed to be shipped shall bea minimal of 100,000 MT and minimum volume per barge is 75,000 MT. This agreement valid until December 31, 2018. Until the financial statement report date, the extension of agreement is still in process. In year 2019 and 2018, cost of revenue from PT Armada Rock Karunia Transshipment are amounting to Rp 58,580,634,562 and Rp 160,196,811,445 (Note 18).











75



Perjanjian Kerjasama (lanjutan) Cooperation Agreement (continued)

PT PBM Handil Bhakti Persada PT PBM Handil Bhakti Persada

Pada tanggal 1 April 2019, Perusahaan dan PT PBM Handil Bhakti Persada mengadakan perjanjian sewa menyewa atas 1 unit kapal Bintang Indah Bersama bertipe Landing Craft tank (LCT) dalam rangka menunjang kegiatan operasional angkutan barang milik PT PBM Handil Bhakti Persada dengan trayek mencakup wilayah Kalimantan Selatan dan sekitarnya. Jangka waktu sewa kapal selama 6 bulan dengan nilai sewa sebesar Rp 125.000.000 per bulan. Sampai dengan tanggal pelaporan, proses perpanjangan atas pinjaman ini masih sedang dalam proses.

On April 1,2019, the Company and PT PBM Handil Bhakti Persada entered into an agreement to provide 1 unit of Bintang Indah Bersama Vessel with the type of Landing Craft Tank (LCT) in order to support the operational activities of goods transportation owned by PT PBM Handil Bhakti Persada with routes covering the area of South Kalimantan and surrounding areas. The contract period is 6 months with a rental price of Rp 125,000,000 per month. Until the reporting date of the financial statements, the extension of this aggrement still in process.

Perjanjian Pembelian Aset Tetap Fixed Assets Buying Agreement

Pada tanggal 17 Januari 2018, Perusahaan melakukan pemesanan untuk pembuatan armada kapal yang terdiri dari tug boat farel dan tongkang raline sebanyak 7 (tujuh) set armada kapal laut kepada PT Karya Tekhnik Utama dengan harga sebesar Rp 299.215.000.000. Sampai dengan tanggal pelaporan, 7 (tujuh) set armada kapal laut telah diterima Perusahaan.

On January 17, 2018, the Company placed an order for the making of a fleet of 7 sets of tug boat and raline barges to PT Karya Tekhnik Utama with a price amounted to Rp 299,215,000,000. months with a rental price of Rp 125,000,000 per month. Until the reporting date of the financial statements, 7 (seven) sets of fleet have been received by the Company.

Perjanjian Pengalihan Utang Payable Transfer Agreement

Berdasarkan Surat Manajemen dengan nomor: 028-BNM/SPH/VIII/2019 tanggal 31 Juli 2019, Perusahaan melakukan pengalihan utang dari PT Toudano Mandiri Abadi kepada PT Batulicin Enam Sembilan Transportasi sebesar Rp 15.262.750.000 dan berdasarkan Surat Manajemen dengan nomor: 017-BNM/SPH/VIII/2019 mengenai penambahan utang Perusahaan kepada PT Batulicin Enam Sembilan Transportasi sebesar Rp 450.000.000, sehingga total utang Perusahaan kepada PT Batulicin Enam Sembilan Transportasi menjadi sebesar Rp 15.712.750.000, yang kemudian dikonversi menjadi modal saham Perusahaan (Catatan 15).

Based on the Management Letter number: 028-BNM/SPH/VIII/2019 dated July 31, 2019, the Company's has transferred payable from PT Toudano Mandiri Abadi to PT Batulicin Enam Sembilan amounted to Rp 15,262,750,000 and based on the Management Letter number: 017-BNM/SPH/VIII/2019 regarding addition of the Company's payable to PT Batulicin Enam Sembilan Transportasi amounter to Rp 450,000,000, so total of the Company's payable to PT Batulicin Enam Sembilan transportasi amonted to Rp 15,712,750,000, and then converted to the Company's share capital (Note 15).

24. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN 24. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

Risiko-risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan yang dimiliki Perusahaan adalah risiko suku bunga dan risiko likuiditas. Kegiatan operasional Perusahaan dijalankan secara berhati-hati dengan mengelola risiko-risiko tersebut agar tidak menimbulkan potensi kerugian bagi Perusahaan.

The main risks arising from the Company’s financial instruments are interest rate risk and liquidity risk. The operational activities of the Company are managed in a prudent manner by managing those risks to minimize potential losses.











76

24. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan) 24. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Risiko Suku Bunga Interest Rate Risk

Risiko suku bunga adalah risiko dalam hal nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan suku bunga pasar. Eksposur Perusahaan yang terpengaruh risiko suku bunga terutama terkait dengan bank dan utang bank.

Interest rate risk is the risk that the fair value or contractual future cash flows of a financial instrument will be affected due to changes in market interest rates. The Company’s exposures to the interest rate risk relates primarily to banks and bank loan.

Untuk meminimalkan risiko suku bunga, Perusahaan mengelola beban bunga dengan suku bunga tetap, dengan mengevaluasi kecenderungan suku bunga pasar. Manajemen juga melakukan penelaahan berbagai suku bunga yang ditawarkan oleh kreditur untuk mendapatkan suku bunga yang menguntungkan sebelum mengambil keputusan untuk melakukan perikatan utang.

To minimize interest rate risk, the Company manages interest cost through a fixed interest rate, by evaluating market rate trends. Management also conducts assessments among interest rates offered by creditors to obtain the most favorable interest rate before taking any decision to enter a new loan agreement.

Tabel berikut adalah nilai tercatat, berdasarkan

jatuh temponya, atas aset dan liabilitas keuangan Perusahaan yang terkait risiko suku bunga:

The following table sets out the carrying amount, by maturity, of the Company’s financial asset and liabilities that are exposed to interest rate risk:


Bunga Tetap/

Fixed Rate

Jatuh Tempo dalam

Satu Tahun/

Due Within One Year

Jatuh Tempo Pada Tahun

ke - 2/

Due In 2nd Year


ke - 3/

Due In 3rd Year


ke - 4/

Due In 4th Year


ke - 5/

Due In 5th Year

Total/Total

Aset/Assets

Bank/Banks 1% 9.773.132.403 - - - - 9.773.132.403

Liabilitas/Liability Utang bank/

Bank loan 12% 78.343.872.792 76.624.306.124 75.648.815.132 59.816.666.626 29.791.666.525 320.225.327.199

2018

Bunga Tetap/

Fixed Rate

Jatuh Tempo dalam

Satu Tahun/

Due Within One Year


ke - 2/

Due In 2nd Year


ke - 3/

Due In 3rd Year


ke - 4/

Due In 4th Year


ke - 5/

Due In 5th Year

Total/Total

Aset/Assets

Bank/Banks 1% 26.965.913.291 - - - - 26.965.913.291

Liabilitas/Liability

Utang bank/ Bank loan

12% -12,5% 32.843.872.804 32.843.872.764 32.843.872.764 23.647.957.480 9.591.666.573 131.771.242.385

2017

Bunga Tetap/

Fixed Rate

Jatuh Tempo dalam

Satu Tahun/

Due Within One Year


ke - 2/

Due In 2nd Year


ke - 3/

Due In 3rd Year


ke - 4/

Due In 4th Year


ke - 5/

Due In 5th Year

Total/Total

Aset/Assets

Bank/Banks 1% 18.432.164.246 - - - - 18.432.164.246



7,5% - 12,5% 15.443.872.752 15.443.872.752 15.443.872.752 15.443.872.752 6.247.894.468 68.023.385.476











77


Risiko Suku Bunga (lanjutan) Interest Rate Risk (continued)

2016

Bunga Tetap/

Fixed Rate

Jatuh Tempo dalam

Satu Tahun/

Due Within One Year


ke - 2/

Due In 2nd Year


ke - 3/

Due In 3rd Year


ke - 4/

Due In 4th Year


ke - 5/

Due In 5th Year

Total/Total

Aset/Assets

Bank/Banks 1% 2.899.058.513 - - - - 2.899.058.513


Utang bank/ Bank loan 12,5% 4.166.666.662 - - - - 4.166.666.662

Risiko Kredit Credit Risk

Risiko kredit adalah risiko dalam hal pihak ketiga

tidak akan memenuhi liabilitasnya berdasarkan instrumen keuangan atau kontrak pelanggan, yang menyebabkan kerugian keuangan. Perusahaan dihadapkan pada risiko kredit dari kegiatan operasi dan dari aktivitas pendanaan, termasuk deposito pada bank, transaksi valuta asing, dan instrumen keuangan lainnya. Risiko kredit terutama berasal dari kas di bank, piutang usaha, dan piutang lain-lain.

Credit risk is the risk that a third party failed to discharge its obligation based on financial instrument or customer contract, which will incur a financial loss. The Company is exposed to credit risk arising from its operating activities and from its financing activities, include deposits with banks, foreign exchange transactions, and other financial instruments. Credit risk arises mainly from cash in banks, trade receivables, and other receivables.

Risiko kredit yang berasal dari piutang usaha dan

piutang lain-lain dikelola oleh manajemen Perusahaan sesuai dengan kebijakan, prosedur, dan pengendalian dari Perusahaan yang berhubungan dengan pengelolaan risiko kredit pelanggan dan piutang lain-lain. Batasan kredit ditentukan untuk semua pelanggan berdasarkan kriteria penilaian secara internal. Saldo piutang pelanggan dimonitor secara teratur oleh manajemen Perusahaan.

Credit risk arise from trade receivables and other receivables managed by the management of the Company in accordance with the policies, procedures, and control of the Company relating to customer credit risk management and other receivables. Credit limits are determined for all customers based on internal assessment criteria. The balance of customer receivables is monitored regularly by the management of the Company.

Risiko kredit timbul dari bank. Untuk memitigasi

risiko kredit Perusahaan menempatkan bank pada institusi keuangan yang terpercaya. Perusahaan tidak masuk ke dalam instrumen derivatif untuk mengelola risiko kredit walaupun langkah-langkah pencegahan harus diambil untuk beberapa kasus tertentu yang cukup terkonsentrasi yang bertujuan untuk mengurangi risiko serupa.

Credit risk arises from banks. To mitigate the credit risk the Company places its banks and cash equivalents with reputable financial institutions. The Company does not enter into derivatives to manage credit risk although in certain isolated cases may take steps to mitigate such risks if it is sufficiently concentrated.











78

24. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan) 24. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued) Risiko Kredit (lanjutan) Credit Risk (continued)

Tabel berikut ini memberikan informasi mengenai

eksposur maksimum kredit yang dihadapi oleh Perusahaan pada tanggal 31 Agustus 2019, 31 Desember 2018, 2017, dan 2016:

The following table provides information regarding the maximum exposure to Company’s credit risk as of August 31, 2019, December 31, 2018, 2017, and 2016:


Telah jatuh tempo namun tidak mengalami penurunan nilai/

Past due but not impaired Telah jatuh tempo dan/

atau mengalami penurunan nilai/ Past due and/ or impairment

Total/ Total

1-30 hari/ 1-30 days

31-90 hari/ 31-90 days

91-180 hari/ 91-180 days

181-360 hari/ 181-360 days

Lebih dari 360 hari/

More than 360 days

Pinjaman yang

diberikan dan piutang/ loans and receivables

Bank/Banks 9.773.132.403 9.773.132.403 - - - - - Piutang usaha/

Trade receivable Pihak ketiga/

third parties 7.507.371.645 4.138.590.180 267.144.240 1.046.212.000 1.663.439.679 391.985.546 - Pihak berelasi/

related parties 10.260.571.122 1.046.212.200 - - 9.214.358.922 - - Piutang lain-lain -

piahk ketiga/ Other receivables - third parties 84.402.250 - - - - 84.402.250 -

Total/Total 27.625.477.420 14.957.934.783 267.144.240 1.046.212.000 10.877.798.601 476.387.796 -





Total/ Total


31-90 hari/ 31-90 days

91-180 hari/ 91-180 days

181-360 hari/ 181-360 days


More than 360 days

Pinjaman yang


Bank/Banks 26.965.913.291 26.965.913.291 - - - - - Piutang usaha/

Trade receivable Pihak ketiga/

third parties 40.377.937.748 38.801.397.811 1.184.554.391 72.397.944 274.587.602 - 45.000.000 Pihak berelasi/

related parties 9.214.358.922 - 9.214.358.922 - - - - Piutang lain-lain/

Other receivables Pihak ketigai/

Third parties 4.162.970.527 - - - - 4.162.970.527 - Pihak berelasi/

Related parties 16.970.768.291 - - - 15.956.155.491 1.014.612.800 -

Total/Total 97.691.948.779 65.767.311.102 10.398.913.313 72.397.944 16.230.743.093 5.177.583.327 45.000.000





Total/ Total


31-90 hari/ 31-90 days

91-180 hari/ 91-180 days

181-360 hari/ 181-360 days


More than 360 days

Pinjaman yang


Bank/Banks 18.432.164.246 18.432.164.246 - - - - - Piutang usaha -

pihak ketiga/ Trade receivable - third parties 14.606.941.409 12.108.452.348 1.160.044.760 1.338.444.301 - - 45.000.000

Piutang lain-lain/ Other receivables Pihak ketigai/

Third parties 187.700.000 - - - - 187.700.000 - Pihak berelasi/

Related parties 2.132.155.494 200.000.000 - - - 1.932.155.494 -

Total/Total 35.358.961.149 30.740.616.594 1.160.044.760 1.338.444.301 - 2.119.855.494 45.000.000











79


Risiko Kredit (lanjutan) Credit Risk (continued)





Total/ Total


31-90 hari/ 31-90 days

91-180 hari/ 91-180 days

181-360 hari/ 181-360 days


More than 360 days

Pinjaman yang


Bank/Banks 2.899.058.513 2.899.058.513 - - - - - Piutang usaha -

pihak ketiga/ Trade receivable -

third parties 9.754.931.338 5.900.000.000 1.283.164.357 - - 2.571.766.981 - Piutang lain-lain/

Other receivables Pihak ketigai/

Third parties 1.333.306.080 - - - - 1.333.306.080 - Pihak berelasi/

Related parties 2.951.055.491 - - - - 2.951.055.491 -

Total/Total 16.938.351.422 8.799.058.513 1.283.164.357 - - 6.856.128.552 -

Risiko Likuiditas Liquidity Risk Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul

karena Perusahaan tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi liabilitasnya.

Liquidity risk is a risk arising when the cash flows position of the Company is not enough to cover the liabilities which become due.

Dalam pengelolaan risiko likuiditas, manajemen

memantau dan menjaga jumlah kas dan bank yang dianggap memadai untuk membiayai operasional Perusahaan dan untuk mengatasi dampak fluktuasi arus kas. Manajemen juga melakukan evaluasi berkala atas proyeksi arus kas dan arus kas aktual, termasuk jadwal jatuh tempo pinjaman dan utang, dan terus-menerus melakukan penelaahan pasar keuangan untuk mendapatkan sumber pendanaan yang optimal.

In managing the liquidity risk, management monitors and maintains a level of cash and banks deemed adequate to finance the Company’s operations and to mitigate the effects of fluctuation in cash flows. Management also regularly evaluates the projected and actual cash flows, including loan maturity profiles, and continuously assesses conditions in the financial markets for opportunities to obtain optimal funding sources.

2019

Kurang dari 3 bulan/

Less than 3 months

Antara 3 bulan dan

1 tahun/ Between 3 months

and 1 year

Antara 1 dan 2 tahun/

Between 1 and 2 years



Lebih dari 5 tahun/

Over 5 years

Total/

Total

Liabilitas Liabilities

Utang usaha Trade payables Pihak ketiga 4.183.717.992 4.930.714.862 704.881.500 - - 9.819.314.354 Third parties

Pihak berelasi 1.207.557.243 265.883.378 24.757.969 - - 1.498.198.590 Related parties

Beban masih harus dibayar 1.430.606.339 - - - - 1.430.606.339 Accrued expenses

Utang bank 19.585.968.198 58.757.904.594 76.624.306.124 165.257.148.283 - 320.225.327.199 Bank loan

Utang pihak berelasi - 17.628.660.067 - - - 17.628.660.067

Due to related parties

Total Liabilitas 26.407.849.772 81.583.162.901 77.353.945.593 165.257.148.283 - 350.602.106.549 Total Liabilities











80


Risiko Likuiditas (lanjutan) Liquidity Risk (continued)

2018


Less than 3 months

Antara 3 bulan dan

1 tahun/

Between 3 months

and 1 year





Lebih dari 5 tahun/

Over 5 years

Total/ Total


Utang usaha Trade payables

Pihak ketiga 25.658.614.916 1.038.754.025 - - - 26.697.368.941 Third parties

Pihak berelasi 764.094.636 - - - - 764.094.636 Related parties

Beban masih harus dibayar 921.096.178 70.000.000 - - - 991.096.178 Accrued expenses


Utang pihak berelasi - 10.395.000 30.204.770.000 - - 30.215.165.000 Due to related

parties


2017


Less than 3 months

Antara 3 bulan dan

1 tahun/

Between 3 months

and 1 year





Lebih dari 5 tahun/

Over 5 years

Total/

Total


Utang usaha 720.955.600 2.928.871.500 - - - 3.649.827.100 Trade payables

Beban masih harus dibayar 379.034.412 - - - - 379.034.412 Accrued expenses


Utang pihak berelasi 130.395.000 30.303.145.000 2.871.949.736 - - 33.305.489.736

Due to related Parties


2016


Less than 3 months

Antara 3 bulan dan

1 tahun/

Between 3 months

and 1 year





Lebih dari 5 tahun/

Over 5 years

Total/ Total


Utang usaha - 100.000.000 - - - 100.000.000 Trade payables

Utang lain-lain - 65.543.300 - - - 65.543.300 Other payables

Beban masih harus dibayar 138.471.001 - - - - 138.471.001 Accrued expenses

Utang bank 1.250.000.000 2.916.666.662 - - - 4.166.666.662 Bank loan

Utang pihak berelasi - 5.295.849.736 - - - 5.295.849.736


Total Liabilitas 1.388.471.001 8.378.059.698 - - - 9.766.530.699 Total Liabilities

Pengelolaan modal Capital management

Tujuan utama dari pengelolaan modal Perusahaan

adalah untuk memastikan bahwa pemeliharaan peringkat kredit yang tinggi dan rasio modal yang sehat dalam rangka mendukung bisnis dan memaksimalkan nilai pemegang saham. Perusahaan tidak diwajibkan untuk memenuhi syarat-syarat modal tertentu.

The primary objective of the Company’s capital management is to ensure credit rating and healthy capital ratios are maintained in order to support its business and maximize shareholder value. The Company is not required to meet any capital requirements.











81


Risiko Likuiditas (lanjutan) Liquidity Risk (continued) Pengelolaan modal (lanjutan) Capital management (continued)

Manajemen Perusahaan mengelola struktur

permodalan dan melakukan penyesuaian, berdasarkan perubahan kondisi ekonomi. Untuk memelihara dan menyesuaikan struktur permodalan, Perusahaan dapat memilih menyesuaikan pembayaran dividen kepada pemegang saham atau menerbitkan saham baru. Tidak ada perubahan yang dibuat dalam tujuan, kebijakan, atau proses selama periode yang disajikan.

The Company’s management manages its capital structure and make adjustments, based on changes in economic conditions. To maintain and adjust the capital structure, the Company may adjust the dividend payment to shareholders or issue new shares. No changes were made in the objectives, policies or processes during the periods presented.

Kebijakan Perusahaan adalah untuk menjaga rasio

modal yang sehat dalam rangka untuk mengamankan pembiayaan pada biaya yang wajar.

The Company’s policy is to maintain healthy capital ratios in order to secure financing at a reasonable cost.

Sebagaimana praktik yang berlaku umum,

Perusahaan mengevaluasi struktur permodalan melalui rasio utang terhadap modal (gearing ratio) yang dihitung melalui pembagian antara utang bersih dengan modal. Utang bersih adalah total liabilitas sebagaimana disajikan di dalam laporan posisi keuangan dikurangi dengan jumlah kas dan bank. Sedangkan modal meliputi seluruh komponen ekuitas dalam laporan posisi keuangan. Pada tanggal 31 Agustus 2019, 31 Desember 2018, 2017, dan 2016, perhitungan rasio adalah sebagai berikut:

As generally accepted practice, the Company evaluates its capital structure through debt-to-equity ratio (gearing ratio), which is calculated as net liabilities divided by total capital. Net liabilities is total liabilities as presented in the statement of financial position less cash and banks. Whereas, total equity is all components of equity in the statement of financial position. As of August 31, 2019, December 31, 2018, 2017 and 2016, the ratio calculation are as follows:


August 31, 2019 2018 2017 2016 Total liabilitas 356.214.263.313 197.345.469.112 131.454.088.439 20.289.547.615 Total liabilities

Dikurangi kas dan bank 9.972.631.923 27.118.502.561 18.548.312.914 2.936.739.988 Less cash and bank

Liabilitas bersih 346.241.631.390 170.226.966.551 112.905.775.525 17.352.807.627 Net liabilities

Total ekuitas 229.646.548.346 173.095.182.496 61.000.244.780 37.732.011.953 Total equity

Rasio liabilitas

terhadap ekuitas 0,66 1,02 0,54 2,17 Debt to equity ratio











82

25. REKLASIFIKASI AKUN 25. RECLASSIFICATION OF ACCOUNTS Beberapa akun dalam laporan posisi keuangan

tanggal 31 Desember 2018, dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 telah direklasifikasikan agar sesuai dengan penyajian laporan posisi keuangan tanggal 31 Agustus 2019 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2019 sebagai berikut:

Certain accounts in the statement of financial position dated December 31, 2018, and statement of profit or loss and other comprehensive income for the year ended in December 31, 2018 have been reclassified to conform with the statement of financial position dated August 31, 2019 and statement of profit or loss and other comprehensive income for the period ended August 31, 2019 as follows:

31 Desember 2018/ 31 Desember 2018/ December 31, 2018/ December 31, 2018/ Dilaporkan/ Reklasifikasi/ Direklasifikasi/ As reported Reclassification As reclassified

Piutang lain-lain - pihak berelasi 17.146.768.291 (176.000.000 ) 16.970.768.291

Other payables -

related parties

Utang usaha - pihak berelasi (967.531.657 ) 203.437.021 (764.094.636 )

Trade payables - related parties

Utang lain-lain - (27.437.021 ) (27.437.021 ) Other payables

Beban pokok pendapatan 264.925.623.364 117.745.054 265.043.368.418 Cost of revenues

Beban usaha 17.134.385.988 (117.745.054 ) 17.016.640.934 Operating Expenses

26. PENGUNGKAPAN TAMBAHAN LAPORAN ARUS KAS

26. SUPPLEMENTAL DISCLOSURE ON STATEMENT OF CASH FLOWS

a. Aktivitas non-kas yang signifikan a. Significant non-cash activities 31 Agustus 2018/ August 31, 2018 31 Desember/December 31, 31 Agustus 2019/ (tidak diaudit/

August 31, 2019 unaudited) 2018 2017 2016

Penambahan aset tetap melalui Addition of fixed assets utang bank 227.500.000.000 54.500.000.000 87.000.000.000 - - from bank loan

Penambahan modal Additional of issued ditempatkan and fully paid dan disetor capital through penuh melalui convertions of konversi utang due to pemegang shareholder saham dan and retained saldo laba 105.500.750.000 - - - - earnings

Penambahan

aset tetap melalui uang Addition of fixed assets muka 71.715.000.000 - 37.857.999.900 18.248.187.500 - from advance

Penambahan aset tetap melalui Addition of fixed assets utang usaha - - 57.257.600 - - from trade payables











83

26. PENGUNGKAPAN TAMBAHAN LAPORAN ARUS KAS (lanjutan)

26. SUPPLEMENTAL DISCLOSURE ON STATEMENT OF CASH FLOWS (continued)

b. Rekonsiliasi Liabilitas Neto b. Net Liabilities Reconciliation


Utang pihak berelasi/


Utang

pembiayaan/ Financing payable

Total/ Total

Pinjaman bersih pada 1 Januari 2016 9.166.666.662

5.879.846.130

181.353.356 15.227.866.148

Net debt as of January 1, 2016

Arus kas (5.000.000.000 ) (583.996.394 ) (181.353.356 ) (5.765.349.750 ) Cash flow

Pinjaman bersih pada 31 Desember 2016 4.166.666.662 5.295.849.736 - 9.462.516.398

Net debt as of December 31, 2016


5.295.849.736 - 9.462.516.398


Arus kas 63.856.718.814 27.859.640.000 - 91.716.358.814 Cash flow

Pinjaman bersih pada 31 Desember 2017 68.023.385.476

33.155.489.736 - 101.178.875.212



33.155.489.736 - 101.178.875.212


Arus kas 40.060.751.494 (7.217.961.667 ) - 32.842.789.827 Cash flow

Pinjaman bersih pada 31 Agustus 2018 108.084.136.970

25.937.528.069 - 134.021.665.039

Net debt as of August 31, 2018

Pinjaman bersih pada 1 September 2018 108.084.136.970 25.937.528.069 - 134.021.665.039

Net debt as of September 1, 2018


Pinjaman bersih pada 31 Desember 2018 131.771.242.385

30.215.165.000 - 161.986.407.385



30.215.165.000 - 161.986.407.385



Non-kas - (15.712.750.000 ) - (15.712.750.000 ) Non-cash

Pinjaman bersih pada 31 Agustus 2019 320.225.327.199

17.628.660.067 - 337.853.987.266

Net debt as of August 31, 2019

27. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN

KEUANGAN 27. EVENT AFTER THE REPORTING DATE

Perubahan Anggaran Dasar Change on Articles of Association

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perusahaan, yang diaktakan dengan Akta Notaris Christina Dwi Utami S.H., M. Hum., M.Kn., No. 132 tanggal 14 Oktober 2019 yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0082409.AH.01.02. tanggal 14 Oktober 2019, para pemegang saham menyetujui sebagai berikut:

Based on the Company’s Shareholders Decision Statement, as notarized by Notarial Deed No. 132 of Christina Dwi Utami S.H., M. Hum., M.Kn., dated October 14, 2019, which has been approved by Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Notification Letter No. AHU-0082409.AH.01.02 dated October 14, 2019, the shareholders approved the following:











84

27. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN KEUANGAN (lanjutan)

27. EVENT AFTER THE REPORTING DATE (continued)

Perubahan Anggaran Dasar (lanjutan) Change on Articles of Association (continued)

- Menyetujui rencana Perusahaan untuk

melakukan Penawaran Umum melalui pasar modal.

- Aproved the Company’s plan to conduct an Initial Public Offering through capital market.

- Menyetujui perubahan nama Perusahaan menjadi PT Batulicin Nusantara Maritim Tbk.

- Aproved to change the Company’s name to PT Batulicin Nusantara Maritim Tbk.

- Peningkatan modal dasar Perusahaan dari Rp 170.000.000.000 menjadi Rp 540.000.000.000.

- The increase of the Company’s authorized capital from Rp 170,000,000,000 to Rp 540,000,000,000.

- Menyetujui untuk mengeluarkan saham dalam simpanan dengan jumlah sebanyak-banyaknya 700.000.000 saham baru dengan nilai nominal sebesar Rp 50.

- Aproved to issue shares in deposits with the maximum amount of 700,000,000 new shares with a nominal value of Rp 50.

- Menyetujui untuk mencatatkan seluruh saham, setelah dilaksanakannya Penawaran Umum, atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Pasar Modal dan saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham saat ini, pada Bursa Efek Indonesia (Company Listing), serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham tersebut dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia.

- Aproved to register all shares, after the execution of the Public Offering, on shares offered and sold to the public through the Capital Market and shares owned by current shareholders, at the Indonesia Stock Exchange (Company Listing), as well as agreeing to register such shares in the Collective Custody in accordance with the Rules of the Indonesian Central Securities Depository.

- Menyetujui perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang baru sebagai berikut:

- Approved the changes in the composition of the Directors and Board of Commissioners as follows:

Dewan Komisaris/Board of Commissioners Dewan Direksi/Board of Directors

Muhammad Bahruddin - Komisaris Utama/

President Commissioner Wisnu Wahyudin

Pettalolo - Direktur Utama/

President Director

Sumarwoto - Komisaris Independen/ Independent Commissioner

Yuliana - Direktur/ Director

- Menyetujui perubahan seluruh Anggaran Dasar

Perusahaan, termasuk menyesuaikan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, dalam rangka Penawaran Umum saham kepada masyarakat melalui Pasar Modal sesuai dengan paraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.

- Approved the amendment of the entire Articles of Association of the Company, including adjusting Article 3 of the Company's Articles of Association, in the context of the Public Offering of shares to the public through the Capital Market in accordance with the prevailing laws and regulations in the Capital Market.











85



Perubahan Susunan Dewan Komisaris Changes of Board of Commisioners

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perusahaan, yang diaktakan dengan Akta Notaris Christina Dwi Utami S.H., M. Hum., M.Kn., No. 5 tanggal 2 Desember 2019 yang telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam surat No. AHU-AH.01.03-0367708 tanggal 3 Desember 2019, para pemegang saham menyetujui perubahan dewan komisaris sebagai berikut:

Based on the Company’s Shareholders Decision Statement, as notarized by Notarial Deed No. 5 of Christina Dwi Utami S.H., M. Hum., M.Kn., dated December 2, 2019, which has been submitted to Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Notification Letter No. AHU-0082409.AH.01.02 dated December 3, 2019, the shareholders approved the changes of Board of Commissioners as follows:

Dewan Komisaris/Board of Commissioners

Saman Simanjorang - Komisaris Utama/

President Commissioner Muhammad Bahruddin - Komisaris/

Commissioner

Sumarwoto - Komisaris Independen/ Independent Commissioner

Komite Audit Perusahaan Company’s Audit Committee

Berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Pengganti Rapat Dewan Komisaris pada tanggal 25 Oktober 2019, susunan Komite Audit Perusahaan adalah sebagai berikut:

Based on the Circular Decisions Board of Commissioners, Substitute of the Meeting of Board of Commissioners, dated October 25, 2019, the composition of the Company’s Audit Committee are as follows:

Ketua Sumarwoto Chairman Anggota Arifin M. Sibarani Member Anggota David Member

Utang Bank Bank Loan

Pada tanggal 16 Oktober 2019, berdasarkan Surat Persetujuan atas Usulan Pencabutan Ketentuan Pembatasan dalam Perjanjian Kredit (PK) dan SP2K debitur PT. Batulicin Nusantara Maritim No.853/Sar-BTL/2019, BPD Kalsel telah menyetujui permohonan Perusahaan untuk:

On October 16, 2019, based on Approval Letter for Proposed Revocation of Limitation Provisions in Credit Agreement (PK) and SP2K debtor PT. Batulicin Nusantara Maritime No. 853/Sar-BTL/2019, BPD Kalsel has approved the Company's request for:











86



Utang Bank (lanjutan) Bank Loan (continued)

- Restrukturisasi Perusahaan terkait proses Initial

Public Offering (IPO)

- Restructuring of the Company related to the Initial Public Offering (IPO) process

- Mengubah status Perseroan Terbatas dari Perusahaan Tertutup menjadi Perusahaan Terbuka

- The Company's application to change the status of the Company from Private Company to Public Company

- Permohonan Perusahaan atas tidak diperlukannya persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BPD Kalsel jika Perusahaan mengubah manajemen Perusahaan

- The request of the Company for not requiring prior written approval from BPD Kalsel if the Company changes management Company.

- Tidak lagi mensyaratkan untuk memperoleh persetujuan terlebih dahulu dan cukup melakukan pemberitahuan kepada BPD Kalsel.

- No longer requires prior approval and it is sufficient to notify BPD Kalsel.

28. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN 28. REISSUED FINANCIAL STATEMENTS

Perusahaan telah menerbitkan laporan keuangan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2019 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017, dan 2016 serta periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2018 (tidak diaudit). Laporan keuangan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2019 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017, dan 2016 serta periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2018 (tidak diaudit) telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan dengan laporan auditor independen No. 01155/2.1051/AU.1/06/0929-1/1/XI/2019 tanggal 5 November 2019. Sehubungan dengan rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham maka laporan keuangan tersebut diterbitkan kembali dengan disertai perubahan maupun tambahan pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan sebagai berikut:

The Company issued their financial statements for the eight-month period ended August 31, 2019 and years ended December 31, 2018, 2017, and 2016 and eight-month period ended August 31, 2018 (unaudited). The financial statements for the eight-month period ended August 31, 2019 and years ended December 31, 2018, 2017, and 2016 and eight-month period ended August 31, 2019 (unaudited) were audited by Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan with independent auditors’ report No. 01155/2.1051/AU.1/06/0929-1/1/XI/2019 dated November 5, 2019. In relation with the Company’s plan to conduct Initial Public Offering, the financial statements has been reissued with changes and additional disclosures in the notes to the financial statements as follows:











87

28. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)

28. REISSUED FINANCIAL STATEMENTS (continued)

1. Laporan Posisi Keuangan 1. Statement of Financial Position

Aset Assets


Sebelum Sesudah diterbitkan kembali/ Reklasifikasi/ diterbitkan kembali/ Before re-issued Reclassification After re-issued

Piutang pihak berelasi 2.132.155.494 (2.132.155.494 ) - Due from related parties

Piutang lain-lain - pihak berelasi - 2.132.155.494 2.132.155.494

Other receivables -

related parties



Piutang pihak berelasi 2.951.055.491 (2.951.055.491 ) - Due from related parties

Piutang lain-lain - pihak berelasi - 2.951.055.491 2.951.055.491

Other receivables -

related parties


31 Agustus 2019/August 31,2019


Utang lain-lain 539.979.012 (539.979.012 ) - Other payables

Utang lain-lain - pihak berelasi - 539.979.012 539.979.012

Other payables -

related parties

Pendapatan diterima di muka 1.239.882.397 (1.239.882.397 ) - Unearned revenues

Pendapatan diterima di muka - pihak ketiga - 1.239.882.397 1.239.882.397

Unearned revenues -

third parties




Utang lain-lain - pihak berelasi - 27.437.021 27.437.021

Other payables -

related party

Pendapatan diterima di muka 721.935.132 (721.935.132 ) - Unearned revenues

Pendapatan diterima di muka - pihak ketiga - 721.935.132 721.935.132

Unearned revenues -

third parties





Unearned revenues -

third parties

Pendapatan diterima di muka - pihak berelasi - 1.436.250.000 1.436.250.000

Unearned revenues -

related parties











88



1. Laporan Posisi Keuangan (lanjutan) 1. Statement of Financial Position (continued)

Liabilitas (lanjutan) Liabilities (continued)




Utang lain-lain - pihak ketiga - 65.543.300 65.543.300

Other payables -

third parties



Unearned revenues -

third parties

Pendapatan diterima di muka - pihak berelasi - 1.436.250.000 1.436.250.000

Unearned revenues -

related parties

2. Laporan Arus Kas 2. Statement of Cashflows

Aktivitasi Operasi Operating Activities



Penerimaan dari (pembayaran untuk) kegiatan operasi lainnya 23.325.250.416 (15.852.214.666 ) 7.473.035.750

Receipt from (payment for)

other operating activities

Pembayaran untuk beban usaha (10.365.706.965 ) 1.202.214.666 (9.163.492.299 )

Payment for operating expenses


Sebelum Sesudah diterbitkan kembali/ Reklasifikasi/ diterbitkan kembali/

Before re-issued Reclassification After re-issued

Penerimaan dari (pembayaran untuk) kegiatan operasi lainnya (14.090.671.140 ) (3.504.644.360 ) (17.595.315.500 )

Receipt from (payment for) other operating activities

Pembayaran untuk beban usaha (6.836.888.854 ) 470.734.096 (6.366.154.758 )

Payment for operating

expenses

Pembayaran pajak penghasilan 8.210.477.584 (13.421.657.705 ) (5.211.180.121 ) Payment for income taxes



Penerimaan dari (pembayaran untuk) kegiatan operasi lainnya (21.217.700.727 ) 6.111.212.407 (15.106.488.320 )

Receipt from (payment for) other operating activities


Payment for operating

expenses

Pembayaran pajak penghasilan (1.998.156.156 ) (4.901.758.652 ) (6.899.914.808 ) Payment for income taxes











89



2. Laporan Arus Kas (lanjutan) 2. Statement of Cashflows (continued)

Aktivitasi Operasi (lanjutan) Operating Activities (continued)



Penerimaan dari (pembayaran untuk) kegiatan operasi lainnya 2.381.683.471 668.899.997 3.150.510.630

Receipt from (payment for)

other operating activities

Pembayaran kepada pemasok (17.184.970.129 ) (40.595.500 ) (17.225.565.629 ) Payment to suppliers

Pembayaran beban keuangan (4.091.334.920 ) (502.037.500 ) (4.593.372.420 )

Payment for financing

expenses

Pembayaran kepada karyawan (4.013.277.691 ) 325.318.374 (3.687.959.317 ) Payment to employees


Payment for operating expenses



Penerimaan dari (pembayaran untuk) kegiatan operasi lainnya (66.123.244 ) (1.766.316.389 ) (1.832.439.633 )

Receipt from (payment

for) other operating

activities

Pembayaran kepada pemasok (8.689.676.868 ) (1.999.999 ) (8.691.676.867 ) Payment to suppliers

Pembayaran beban keuangan (923.958.364 ) (4.862.900 ) (928.821.264 )

Payment for financing

expenses

Pembayaran kepada karyawan (2.027.344.512 ) 114.788.310 (1.912.556.202 ) Payment to employees

Pembayaran untuk beban usaha (968.828.146 ) 127.839.001 (840.989.145 )

Payment for financing expenses

Pembayaran pajak

penghasilan (1.809.179.708 ) 1.420.926.977 (388.252.731 )

Payment for income

taxes

Aktivitasi Investasi Investing Activities



Uang muka pembelian

aset tetap (92.604.119.065 ) 44.849.084.065 (47.755.035.000 )

Advance for purchase of

fixed assets

Perolehan aset tetap (29.506.847.500 ) (44.849.084.065 ) (74.355.931.565 ) Acquisition of fixed assets











90



2. Laporan Arus Kas (lanjutan) 2. Statement of Cashflows (continued)

Aktivitasi Pendanaan Financing Activities



Penambahan utang pihak berelasi 3.126.245.067 25.080.779.504 28.207.024.571

Additional of due to related parties

Pembayaran utang pihak berelasi - (10.430.779.504 ) (10.430.779.504 )

Payment of due to related parties



Penambahan piutang pihak berelasi (34.612.797 ) 34.612.797 -

Additional of due from related parties



Penambahan piutang pihak berelasi 2.132.155.494 (2.132.155.494 ) -

Additional of due from

related parties



Penambahan piutang pihak berelasi 818.899.997 (818.899.997 ) -


Penambahan utang pihak berelasi 27.859.640.000 2.648.900.000 30.508.540.000

Additional of due to

related parties

Pembayaran utang

pihak berelasi - (2.498.900.000 ) (2.498.900.000 )

Payment of due to

related parties



Penambahan piutang pihak berelasi 50.000.000 (50.000.000 ) -


Penambahan utang pihak berelasi - 1.578.956.106 1.578.956.106

Additional of due to

related parties

Pembayaran utang pihak berelasi (583.996.394 ) (1.419.331.106 ) (2.003.327.500 )

Payment of due to

related parties











91



3. Perubahan dan tambahan pengungkapan pada

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagai berikut: a. Kas dan bank (Catatan 4); b. Sifat, saldo, dan transaksi hubungan berelasi

(Catatan 6); c. Uang muka pembelian aset tetap

(Catatan 8); d. Pendapatan diterima di muka (Catatan 12); e. Utang bank (Catatan 13); f. Pendapatan (Catatan 17); g. Instrumen keuangan (Catatan 21); h. Perjanjian-perjanjian penting, ikatan, dan

kontijengsi (Catatan 23); i. Manajemen risiko keuangan (Catatan 24); j. Reklasifikasi akun (Catatan 25); k. Pengungkapan tambahan laporan arus kas -

Aktivitas non-kas yang signifikan (Catatan 26a); dan

l. Peristiwa setelah tanggal pelaporan keuangan (Catatan 27).

3. Changes and additional disclosures on Notes Of Financial Statements, as follows:

a. Cash and banks (Note 4); b. Nature, balances, and transactions with related

parties (Note 6); c. Advances for purchase of fixed assets

(Note 8); d. Unearned revenues (Note 12); e. Bank loan (Note 13); f. Revenues (Note 17); g. Financial instruments (Note 21); h. Significant agreements, commitments, and

contingencies (Note 23); i. Financial risk management (Note 24); j. Reclassification of accounts (Note 25); k. Supplemental disclousure on statement of cash

flows - significant non-cash activities (Note 26a); and

l. Event after the reporting date (Note 27).

29. STANDAR AKUNTANSI BARU 29. NEW ACCOUNTING STANDARDS

Standar baru, amandemen, penyesuaian tahunan dan interpretasi yang telah diterbitkan, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2019 yang mungkin berdampak pada laporan keuangan adalah sebagai berikut:

New standards, amendments, annual improvements and interpretations issued but not yet effective for the financial year beginning January 1, 2019 that may have certain impact on the financial statements are as follows:

Efektif berlaku pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020:

Effective on or after January 1, 2020:

- PSAK 1 (Penyesuaian Tahunan 2019) -

“Penyajian Laporan Keuangan”. - PSAK 1 (2019 Annual Improvement) -

“Presentation of Financial Statements”. - PSAK 71 - “Instrumen Keuangan”; - PSAK 71 - “Financial Instruments”; - PSAK 72 - “Pendapatan dari Kontrak dengan

Pelanggan”; - PSAK 72 - “Revenue from Contracts with

Customers”; - PSAK 73 - “Sewa”; - PSAK 73 - “Leases”; - Amandemen PSAK 1 - “Penyajian Laporan

Keuangan tentang judul laporan keuangan”; - Amendments to PSAK 1 - “Presentation of

Financial Statements - Title of the Financial Statements”;

- Amandemen PSAK 15 - “Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama”;

- Amandemen PSAK 62 - “Kontrak Asuransi - Menerapkan PSAK 71: Instrumen Keuangan dengan PSAK 62: Kontrak Asuransi”;

- Amendments to PSAK 15 “Investments in Associates and Joint Ventures Long-term Interests in Associates and Joint Ventures”;

- Amendments to PSAK 62 - “Insurance Contracts: Applying PSAK 71 Financial Instruments with PSAK 62 Insurance Contracts”.











92

29. STANDAR AKUNTANSI BARU (lanjutan) 29. NEW ACCOUNTING STANDARDS (continued)

- Amandemen PSAK 71 - “Instrumen Keuangan tentang Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif”.

- Amendments to PSAK 71 “Financial Instruments Prepayment Features with Negative Compensation”.

- ISAK 35 - “Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba”;

- ISAK 35 - “Presentation of Financial Statements of Non-profit Oriented Entity”;

Perusahaan sedang menganalisa dampak penerapan standar akuntansi dan interpretasi tersebut di atas yang relevan terhadap laporan keuangan Perusahaan.

The Company is still assessing the impact of these accounting standards and interpretations which relevant to the Company’s financial statements.

207

XIX. LAPORAN PENILAI

LAPORAN PENILAIAN Fi le No: 00468/2.0110-00/PI /05/0091/1/XI I /2019

A S E T

”PT BATULICIN NUSANTARA MARITIM (BNM)” “Armada Kapal , Kendaraan, Peralatan Kapal & Inventaris Kantor ”

Pelabuhan STU, Alur Sungai Sebamban, Desa Sebamban Baru, Kecamatan Sei Loba n, Kabupaten Tanah Bumbu, Kal imantan Selatan

i

File No. : 00468/2.0110-00/PI/05/0091/1/XII/2019 Jakarta, 19 Desember 2019 SURAT PENGANTAR

Kepada Yth.

Direksi

PT BATULICIN NUSANTARA MARITIM Jl. Pasar Lama No. 04 RT.05 / RW.01, Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Perihal : PENILAIAN ASET PT BATULICIN NUSANTARA MARITIM

Dengan hormat,

Sesuai dengan permintaan Bapak/Ibu, yang tercantum dalam Surat Penawaran yang telah disepakati bersama dengan Ref. Nomor : 214/IX/AV/19/KJPPID&R, tanggal 12 September 2019, kami telah melakukan penilaian atas harta kekayaan berwujud (Tangible Asset) milik PT Batulicin Nusantara Maritim. Dalam rangka untuk Tujuan Initial Public Offering / IPO (Penawaran Umum Perdana) PT_Batulicin Nusantara Maritim penilai telah melakukan revisi laporan penilaian kami terdahulu dengan File No. 00420/2.0110-00/PI/05/0091/1/XI/2019, tertanggal 1 November 2019 dan dengan adanya perubahan tersebut maka Laporan Penilaian kami terbitkan menjadi File No. 00468/2.0110-00/PI/05/0091/ 1/XII/2019, tertanggal 19 Desember 2019. Terdapat penyesuaian dan penjelasan mengacu pada Peraturan No. VIIl.C.4 pada laporan ini, diuraikan sebagai berikut : 1. Penilai melakukan revisi atas laporan Penilaian Aset, maka penilai menerbitkan Laporan Penilaian

aset dengan tanggal 19 Desember 2019 dan nomor laporan 00468/2.0110-00/PI/07/0091/1/XII/2019. Alasan menerbitkan Laporan Penilaian aset baru adalah karena terdapat penyesuaian dan penjelasan mengacu pada Peraturan No. VIIl.C.4.

2. Terkait dengan data pembanding untuk peralatan kantor, Penilai mengklarifikasi bahwa dalam penilaian menggunakan data pasar, penilai menggunakan 3 (tiga) data pembanding yang sebanding dan sejenis. Dalam penilaian ini Penilai tidak menemukan perbedaan yang signifikan antara objek penilaian dengan ketiga data pembanding, bahkan data pembanding sama persis dengan objek yang dinilai maka tingkat penyesuaiannya adalah 0%. Dan oleh sebab itu Penilai tetap menggunakan 3 (tiga) data pembanding tersebut.

3. Terkait dengan penyusunan proyeksi unluk menghitung nilai pasar kendaraan berdasarkan pendekatan pendapatan, Penilai mengklarifikasi bahwa :

a) Dasar : Penilai menggunakan 2 (dua) pendekatan dalam penilaian kendaraan bermotor adalah dengan berdasarkan kepada ketentuan peraturan VIII.C.4 butir 10, “Wajib menggunakan paling kurang 2 (dua) Pendekatan Penilaian sebagaimana dimaksud dalam huruf b untuk memperoleh hasil penilaian yang akurat dan obyektif”. Dimana kendaraan

ii

bermotor tidak termasuk dalam 1 (satu) pendekatan. Penilai telah menggunakan 2 (dua) Pendekatan Penilaian yaitu Pendekatan Pasar dan Pendekatan Pendapatan.

Asumsi : Kendaraan diasumsikan disewakan sehingga menghasilkan pendapatan sewa yang kemudian dikonversi menjadi Nilai Pasar

Kesesuaian : sesuai peraturan VIII.C.4 butir 10 dan pemilihan Pendekatan Pendapatan karena terdapat data pasar sewa kendaraan bermotor yang sejenis.

b) Terkait asumsi dan dasar terdapat peningkatan biaya perawatan sebesar 10% setiap tahunnya adalah semakin bertambah usia kendaran bermotor maka semakin tinggi biaya perawatan kendaraan bermotor, seperti biaya penggantian suku cadang, biaya perawatan berkala, dengan dasar perhitungan tingkat inflasi Kalimantan pada umumnya sebesar 4% (sumber Bank Indonesia) dan 6% adalah penambahan tingkat keusangan kendaraan bermotor.

c) Terkait data yang digunakan untuk asumsi tingkat sewa per-tahun dalam Pendekatan Pendapatan, adalah sebagai berikut :

- Jumlah hari dalam setahun diasumsikan 365 hari - Dari 365 hari tersebut, di asumsikan hanya selama 180 hari efektif tersewa, sehingga

tingkat sewa tahun pertama adalah 49% - Pada tahun-tahun selanjutnya, tingkat sewa mengalami penurunan sebesar 5% per

tahun, diasumsikan karena seiring bertambahnya usia kendaraan dan munculnya kendaraan-kendaraan tipe terbaru yang mempengaruhi persaingan tingkat sewa, maka tingkat sewa menjadi berkurang

Pendekatan Pendapatan tersebut diatas kami terapkan adalah untuk memenuhi ketentuan peraturan VIII.C.4 butir 10, “Wajib menggunakan paling kurang 2 (dua) Pendekatan Penilaian sebagaimana dimaksud dalam huruf b untuk memperoleh hasil penilaian yang akurat dan obyektif”, walaupun pada dasarnya aset ini digunakan secara operasional oleh Perseroan.

IDENTIFIKASI STATUS PENILAI

Kami, KJPP Ihot, Dollar dan Raymond, dalam batas-batas kemampuan kami sebagai perusahaan Penilai Independen berdasarkan Surat Keputusan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1408/KM.1/2012, dengan izin usaha No 2.12.0110, tanggal 27 November 2012, dan Penilai terdaftar pada profesi penunjang pasar modal dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK d/h. BAPEPAM-LK).

Kami sebagai penilai menyatakan : - Dalam posisi untuk memberikan penilaian obyektif dan tidak memihak - Tidak mempunyai potensi benturan kepentingan baik aktual ataupun potensial dengan pemberi

tugas, pengguna laporan dan/atau obyek penilain. - Penilai memiliki kompetensi untuk melakukan penilaian.

Penanda Tangan Laporan Penilaian adalah Penilai Publik, yang tergabung di KJPP Ihot, Dollar dan Raymond, dengan Izin Penilai Properti sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 40/KM.1/2009, dengan Izin Penilai Publik No. P-1.09.00091 dan STTD No. STTD.PP-42/PM.2/2018 Tanggal 6 Juli 2018.

iii

IDENTIFIKASI PEMBERI TUGAS

Pemberi Tugas adalah PT Batulicin Nusantara Maritim, beralamat di Jl. Pasar Lama Batulicin No.04 RT.05, Batulicin, Kalimantan Selatan, Indonesia, Telp. (0518) 70424.

Bidang usaha : Jasa Pelayaran dan Pengangkutan Dalam Negeri.

IDENTIFIKASI PENGGUNA LAPORAN

Adapun Pengguna Laporan, sesuai dengan tujuan penilaian, maka pengguna laporan akhir dari penilaian aset ini ditujukan untuk kepentingan Pasar Modal. IDENTIFIKASI OBJEK PENILAIAN DAN KEPEMILIKAN

Objek Penilaian Sesuai penugasan dan penunjukan kepada kami, objek penilaian dimaksud adalah :

No. Uraian Jumlah

I. ARMADA KAPAL

1 Kapal Tunda "FAREL-01" (Tugboat “FAREL-01”) 1 Unit

2 Tongkang “Baleno-02” (Barge “Baleno-02”) 1 Unit


4 Tongkang “Baleno-01” (Barge “Baleno-01”) 1 Unit


6 Tongkang “Raline-01” (Barge “Raline-01”) 1 Unit


















iv

No. Uraian Jumlah








31 LCT Bintang Indah Bersama 1 Unit

32 Speedboat & Mesin Tempel Yamaha 200 HP BETX 4TAK 1 Unit

II. PERALATAN KAPAL

1 Peralatan Kapal : #1 Mesin Impeller Pompa Pendingin, Pompa Air Laut Model MFF/505-1, Radar Furuno, dan GPS Furuno

1 Lot

2 Peralatan Kapal : #2 Egenkit

1 Lot

III. KENDARAAN BERMOTOR

1 Mitsubishi Triton Double Cabin 1 Unit

2 Toyota Kijang Innova 1 Unit

IV. INVENTARIS DAN PERALATAN KANTOR

1 Laptop 1 Unit

2 Mesin Fax dan Mesin Ketik 1 Unit

3 Komputer Desktop Set 1 Unit


5 Laptop 1 Unit



8 Printer Set 1 Unit

9 Printer Set 1 Unit


11 Komputer Desktop Set 1 Set

Berlokasi di Pelabuhan PT STU yang merupakan Alur Sungai Sebamban Baru, Kecamatan Sei Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan

Kepemilikan Sesuai Grosse Akta Pendaftaran Kapal yang kami terima, bahwa kepemilikan aset terdaftar atas nama PT_Batulicin Nusantara Maritim.

v

Untuk tujuan penilaian ini kami mengasumsikan bahwa informasi tersebut adalah benar, akurat dan dapat dipercaya, serta tidak terdapat masalah yang signifikan dalam hal legalitas yang dapat mempengaruhi nilai dalam penilaian ini.

Uraian lengkap kepemilikan diuraikan pada bagian lain dalam Laporan Penilaian ini.

JENIS MATA UANG YANG DIGUNAKAN

Hasil penilaian ini dinyatakan dalam mata uang Indonesia Rupiah. MAKSUD DAN TUJUAN PENILAIAN

Maksud dan tujuan penilaian ini adalah untuk Menentukan Nilai Pasar (Market Value) atas aset dimaksud untuk Tujuan penggunaan dari Laporan Penilaian ini adalah sebagai informasi yang dicantumkan dalam prospektus guna kepentingan Penawaran Saham Perdana (Initial Public Offering / IPO) PT Batulicin Nusantara Maritim, dan oleh karenanya tidak direkomendasikan untuk penggunaan lainnya.

DASAR NILAI

Sesuai dengan maksud dan tujuan penilaian diatas, yaitu sebagai informasi yang dicantumkan dalam prospektus guna kepentingan Penawaran Saham Perdana (Initial Public Offering / IPO) PT Batulicin Nusantara Maritim, maka Dasar Nilai yang digunakan adalah Nilai Pasar (Market Value). TANGGAL INSPEKSI DAN TANGGAL PENILAIAN

Tanggal Penilaian adalah 31 Agustus 2019, sedangkan inspeksi dilaksanakan pada tanggal 9 s/d 12 Oktober 2019. Penulisan dan analisa dalam laporan ini berdasarkan tanggal penilaian dan pengamatan pada tanggal inspeksi, kami menyusun laporan ini berdasarkan prosedur penilaian yang lazim, antara lain berisi :

Surat Pengantar, Kualifikasi Penilai, Pemberi Tugas dan Pengguna Laporan, Maksud dan Tujuan Penilaian, Identifikasi Objek Penilaian, Asumsi, Identifikasi Bentuk Kepemilikan, Dasar Nilai, Tanggal Inspeksi dan Tanggal Penilaian, Jenis Mata Uang Yang Digunakan, Pemenuhan Standar Penilaian, Variabel Yang Dapat Mempengaruhi Nilai (Subsequent Event), Independensi Penilaian, Sifat Penugasan, Tingkat Kedalaman Investigasi, Sifat dan Sumber Informasi yang Dapat Diandalkan, Istilah Dalam Penilaian, Pendekatan Penilaian, dan Pendekatan Penilaian yang Digunakan.

Kondisi Tidak Pasti dan Syarat - syarat pembatasan.

Uraian lengkap tentang aset yang dinilai dan faktor-faktor yang mempengaruhi nilai.

Peta lokasi, gambar situasi tanah, dan foto-foto aset yang dinilai. TINGKAT KEDALAMAN INVESTIGASI

a) Penilai telah dapat melakukan inspeksi atas Objek Penilaian dan tidak terdapat keterbatasan yang membatasi dilakukannya inspeksi dimaksud.

b) Untuk kepentingan penilaian, Penilai dapat mengakses dan memeriksa/memerifikasi data dan informasi terkait objek penilaian.

vi

c) Penilai menerima salinan dokumen dan/atau legalitas atas objek penilaian tanpa melakukan pemeriksaan keabsahan data dan informasi dimaksud.

d) Kondisi-kondisi tidak wajar yang tersembunyi di dalam Objek, yang dapat membawa efek negatif terhadap nilai, tidak menjadi tanggung jawab Penilai, sebab verifikasi atas bagian-bagian yang tersembunyi dari Objek merupakan bagian pekerjaan ahli lainnya.

e) Kami tidak melakukan pengukuran terhadap luas aset namun hanya berupa pemeriksaan batas-batas yang dinilai berdasarkan dokumen yang diberikan.

SIFAT DAN SUMBER INFORMASI YANG DAPAT DIANDALKAN

Informasi dan data yang bersumber dari Pemberi Tugas dan Pihak yang diberi kuasa oleh Pemberi Tugas bersifat rahasia. Data-data yang digunakan dalam proses penilaian ini diterima dari Pihak Pemberi Tugas dan sumber-sumber lain. Data-data tersebut meliputi :

i. Data yang diterima dari Pihak Pemberi Tugas, antara lain :

a) Salinan Grosse Akta Pendaftaran Kapal. b) Salinan Asuransi Rangka Kapal. c) Salinan Kontrak Pembangunan Kapal. d) Salinan Sertifikasi Kapal. e) Salinan Spesifikasi Kapal. f) Laporan Keuangan Tahun 2016, 2017, 2018, dan 2019 (Agustus 2019). g) Salinan STNK dan BPKB Kendaraan bermotor. h) Invoice Mesin dan Peralatan.

ii. Data yang berasal dari sumber-sumber lain :

a) Data pembanding dari penjual, instansi berwenang, media cetak dan elektronik. b) Data dari pihak Pemerintah dan lembaga riset. c) Data lainnya yang berkaitan dan digunakan dalam penilaian ini.

Untuk tujuan penilaian ini, kami mengasumsikan bahwa data-data tersebut di atas adalah benar, akurat dan dapat dipercaya.

ASUMSI DAN ASUMSI KHUSUS

Asumsi 1) Data dan informasi yang diterima oleh Penilai dari Pemberi Tugas terkait objek penilaian

diasumsikan wajar, akurat dan benar 2) Objek penilaian dilengkapi dengan dokumen atas hak kepemilikan/penguasaan tanah yang sah

secara hukum, dapat dialihkan, dan bebas dari ikatan, tuntutan, atau halangan apapun 3) Penilaian dilakukan dengan adanya akses untuk pelaksanaan investigasi yang memadai. 4) Penilaian tidak memperhitungkan biaya dan pajak yang terkait dengan penjualan dan pengalihan

kepada pihak lain. 5) Objek Penilaian diasumsikan bebas dari pencemaran lingkungan

vii

6) Luas tanah adalah didasarkan atas dokumen hak kepemilikan dan informasi dari Pihak Pemberi Tugas; sedangkan luas bangunan didasarkan atas IMB dan data yang diberikan oleh Pihak Pemberi Tugas, dan diasumsikan bahwa luas tersebut adalah benar, akurat dan dapat dipercaya. Jika ternyata luas tersebut berbeda, maka penilaian ini tidak berlaku dan harus dilakukan penilaian ulang.

PERSYARATAN ATAS PERSETUJUAN UNTUK PUBLIKASI Persetujuan dari Pihak Penerima Tugas harus didapatkan atas setiap publikasi terhadap keseluruhan atau sebagian dari Laporan Penilaian yang diterbitkan oleh Pihak Penerima Tugas, atau pun referensi yang dipublikasikan.

KONFIRMASI BAHWA PENILAIAN DILAKUKAN BERDASARKAN SPI Laporan Penilaian disusun berdasarkan Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI), Standar Penilaian Indonesia (SPI) Edisi VII – 2018 dan Peraturan Bapepam-LK VIII.C.4 VARIABEL YANG DAPAT MEMPENGARUHI NILAI (SUBSEQUENT EVENT) Dalam penilaian ini tidak terdapat kejadian-kejadian penting (subsequent event) yang dapat mempengaruhi nilai setelah tanggal penilaian per 31 Agustus 2019 sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan ini. INDEPENDENSI PENILAIAN 1. Dalam melakukan penilaian ini kami tidak mempunyai benturan kepentingan apapun dengan pihak

PT Batulicin Nusantara Maritim sebagai Pemberi Tugas, sekaligus sebagai Pemilik Aset. 2. Nilai yang kami kemukakan dalam laporan ini tidak memiliki hubungan dengan biaya jasa (fee) yang

kami terima. 3. Kami tidak mempunyai kepentingan apapun baik sekarang maupun dimasa akan datang atas aset

yang dinilai atau dari nilai yang diperoleh. SIFAT PENUGASAN Penugasan bersifat Independen. ISTILAH DALAM PENILAIAN Dalam penilaian ini, kami menggunakan istilah-istilah sebagai berikut : Nilai Pasar didefinisikan sebagai estimasi sejumlah uang yang dapat diperoleh atau dibayar untuk penukaran suatu aset atau liabilitas pada tanggal penilaian, antara pembeli yang berminat membeli dengan penjual yang berminat menjual, dalam suatu transaksi bebas ikatan, yang pemasarannya dilakukan secara layak, di mana kedua pihak masing-masing bertindak atas dasar pemahaman yang dimilikinya, kehati-hatian dan tanpa paksaan (SPI 101. Butir 3.1, SPI Edisi VII - 2018).

Nilai Pasar (Market Value) adalah perkiraan jumlah uang pada tanggal penilaian (Cut Off Date), yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli atau hasil penukaran suatu obyek penilaian, antara pembeli yang berminat membeli dan penjual yang berminat menjual, dalam suatu transaksi bebas ikatan, yang pemasarannya dilakukan secara layak, di mana kedua pihak masing-masing bertindak atas dasar pemahaman yang dimilikinya, kehati-hatian dan tanpa paksaan (Peraturan Bapepam-LK No. VIII.C.4. Ketentuan Umum a.3).

viii

Biaya Reproduksi Baru (Reproduction Cost New) merupakan estimasi biaya untuk mereproduksi suatu properti baru yang sama/identik dengan properti yang dinilai, berdasarkan harga pasaran setempat pada tanggal penilaian. (SPI 310 c.3 SPI Edisi VII 2018). Biaya Reproduksi Baru (Reproduction Cost New) adalah estimasi biaya untuk mereproduksi suatu properti baru yang samaatau identik dengan obyek penilaian, berdasarkan harga pasaran setempat pada tanggal penilaian (Cut Off Date). (Peraturan Bapepam-LK No. VIII.C.4. Ketentuan Umum a.28). Biaya Pengganti Baru (Replacement Cost New) merupakan estimasi biaya untuk membuat suatu properti baru yang setara dengan properti yang dinilai, berdasarkan harga pasaran setempat pada tanggal penilaian (SPI 310 c.4 SPI Edisi VII 2018) Biaya Pengganti Baru (Replacement Cost New) adalah estimasi biaya untuk membuat suatu properti baru yang setara dengan obyek penilaian, berdasarkan harga pasaran setempat pada tanggal penilaian (Cut Off Date). (Peraturan Bapepam-LK No. VIII.C.4. Ketentuan Umum a.27). Penggunaan Tertinggi dan Terbaik (Highest and Best Use) didefinisikan sebagai penggunaan yang paling mungkin dan optimal dari suatu aset, yang secara fisik dimungkinkan, telah dipertimbangkan secara memadai, secara hukum diizinkan, secara finansial layak, dan menghasilkan nilai tertinggi dari aset tersebut. (KPUP 10.1 SPI Edisi-VII 2018).

PENDEKATAN PENILAIAN

Pendekatan Penilaian adalah suatu cara untuk memperkirakan nilai dengan menggunakan salah satu atau lebih Metode Penilaian (Peraturan Bapepam-LK No. VIII.C.4. Ketentuan Umum a.16).

Untuk menentukan nilai properti dimaksud dalam penilaian, pada umumnya menggunakan tiga pendekatan penilaian (approaches) yang lazim dilakukan, yaitu : 1. PENDEKATAN PASAR (MARKET APPROACH)

Pendekatan Pasar menghasilkan indikasi nilai dengan cara membandingkan aset yang dinilai dengan aset yang dinilai dengan aset yang identik atau sebanding, dimana informasi harga transaksi atau Penawaran tersedia (KPUP.15.1 SPI Edisi VII 2018). Dalam Pendekatan Pasar, langkah pertama adalah mempertimbangkan harga yang baru terjadi di pasar dari transaksi aset yang identik atau sebanding. Jika transaksi terakhir yang telah terjadi hanya sedikit atau tidak ada, dapat dipertimbangkan dengan menggunakan harga yang ditawarkan (untuk dijual) atau yang terdaftar (listed) dari aset yang identik atau sebanding, relevansinya dengan informasi ini perlu diketahui secara jelas dan dengan seksama dianalisis. Dalam hal ini perlu dilakukan penyesuaian atas informasi harga transaksi atau penawaran apabila terdapat perbedaan dengan transaksi yang sebenarnya, sesuai dengan Dasar Nilai dan asumsi yang akan digunakan dalam penilaian. Perbedaan dapat juga meliputi karakteristik hukum, ekonomi atau fisik dari aset yang ditransaksikan (aset pembanding) dan yang dinilai (KPUP.15.2 SPI Edisi VII 2018).

ix

Properti yang dinilai dibandingkan dengan harga jual (transaksi dan atau penawaran) properti sejenis yang terdapat dipasar. Harga jual dianalisis dengan menerapkan satuan perbandingan yang sesuai dan dilakukan penyesuaian untuk perbedaan yang ada dengan didasarkan faktor-faktor penyesuaian yang relevan. (KPUP Jenis Properti 2.9.a.1 SPI Edisi VII 2018). Dalam pelaksanaannya Aset yang dinilai dibandingkan dengan data pembanding, baik yang sudah transaksi maupun data penawaran yang diperoleh : agen aset, iklan dan pemilik aset serta orang-orang yang relevan, faktor-faktor yang disesuaikan antara lain: lokasi, bentuk, ukuran, spesifikasi, kondisi fisik, luas, akses dan faktor waktu dll.

Pendekatan Pasar dapat diilustrasikan sebagai berikut :

2. PENDEKATAN PENDAPATAN (INCOME APPROACH)

Dalam Pendekatan Pendapatan, Nilai Pasar real properti ditentukan oleh kapasitas untuk menghasilkan pendekatan dari real properti tersebut. Pendekatan Pendapatan juga bergntung pada prinsip antisipasi, dimana nilai berasal dari harapan atas keuntungan di masa depan (aliran pendapatan).

Pendekatan Pendapatan mempertimbangkan data pendapatan dan pengeluaran dari properti pembanding untuk memperoleh pendapatan (operasional) bersih properti yang dinilai. Kapitalisasi dilakukan baik dengan penerapan tingkat kapitalisasi tunggal/single rate (overall capitalization rate atau all risks yield) pada satu pendapatan tahunan, maupun dengan penerapan yield atau tingkat diskonto (mencerminkan ukuran pengembalian investasi, ROI) pada serangkaian pendapatan selama periode proyeksi (lihat SPI 300- Penilaian Real Properti). Penerapan Pendekatan Pendapatan mempunyai dua alternative, yaitu Metode Kapitalisasi Pendapatan dan Metode Arus Kas Terdiskonto (DCF).

Dikarenakan investor biasanya menitikberatkan pertimbangannya pada tingkat pengembalian investasi, asumsi atau input yang mendasari perkiraan nilai yang dihasilkan dari Pendekatan Pendapatan dapat dibandingkan dengan kinerja dari alternatif investasi properti dan investasi keuangan lainnya.

Transacted / Asking Price Comparable

+ Adjustment

Comparable 1 Comparable 2

=

Comparable 3 Comparable 4

Normally 3 up to 4 comparables

Market Price

Subject

x

Pendekatan Pendapatan terutama sering diterapkan pada kepemilikan 100% (termasuk seluruh pemegang saham atau partner) dari kepemilikan ekuitas atas properti yang disewakan. (KPUP

Jenis Properti 2.9.b SPI Edisi VII 2018).

Whereas :

NI : Gross Income during the valuation period I : Investment Return Rate

3. PENDEKATAN BIAYA (COST APPROACH)

Pendekatan Biaya menetapkan nilai real properti dengan mengestimasi biaya perolehan tanah dan biaya pengganti pengembangan baru diatasnya dengan utilitas yang sebanding atau mengadaptasi properti lama dengan penggunaan yang sama, tampa mempertimbangkan antara lain biaya akibat penundaan waktu pengembangan dan biaya lembur. Estimasi insentif kewirausahaan atau keuntungan/kerugian developer ditambahkan pada tanah dan biaya konstruksi. Untuk properti yang lebih tua, Pendekatan Biaya memperhitungkan estimasi depresiasi termasuk penyusutan fisik dan keusangan fungsional. Biaya konstruksi dan depresiasi seharusnya ditentukan oleh hasil analisis

Nilai = NI1

+

NI2

+

NI3

+

+

NIn-2

+

NIn-1

+

NLn

+ PV TV Aset

(1+ i1) (1+ i2)2 (1+ i3)3

(1+ In-2)n-

2 (1+ In-1)n-1 (1+ In)n

1 2 3 4 5 n-1 n

@i1

@i2

@i3

@i4

@i5

@in-2

@in-1

@in

NI1 NI2 NI3 NI4 NI5 NIn-2 NIn-1 NI

Nilai

Properti Terminal Value (TV)

xi

perkiraan biaya konstruksi dan depresiasi sesuai dengan kelaziman yang ada dipasar atau dalam praktek penilaian. Pendekatan Biaya memiliki dua kemungkinan penerapan, pertama yang dapat dipergunakan dalam estimasi Nilai Pasar dan kedua yang tidak dapat dipergunakan untuk estimasi Nilai Pasar. Jika Pendekatan Biaya diterapkan untuk estimasi Nilai Pasar, maka semua unsur pendekatan tersebut harus diambil berdasarkan kelaziman yang ada di pasar atau dalam praktek penilaian. Jika Pendekatan Biaya diterapkan pada situasi dan kondisi selain Nilai Pasar, maka sebagian unsur-unsur yang dipergunakan tidak berdasarkan pada data pasar. Lebih jelas lagi, Pendekatan Biaya dengan menerapkan Metode Biaya Pengganti Terdepresiasi (DRC) yang menggabungkan unsur-unsur yang didasarkan pada data pasar dengan unsur-unsur bukan data pasar, tidak dapat dianggap sebagai Nilai Pasar. Penerapan yang berbeda antara Pendekatan Biaya dan pendekatan lainnya untuk memperkirakan Nilai Pasar, jangan sampai membingungkan atau menimbulkan salah pengertian dalam penggunaan, penyajian maupun penerapannya. (KPUP Jenis Properti 2.9.c SPI Edisi VII 2018).

a) Indikasi Nilai Tanah digunakan dengan pendekatan data pasar dengan asumsi tanah dalam kosong (tanah kosong).

b) Indikasi Nilai Bangunan digunakan dengan mengestimasi biaya pembangunan baru diatas tanah tersebut, dikurangi dengan penyusutan fisik, penyusutan fungsi dan penyusutan ekonomis.

c) Biaya Pengganti Baru (Replacement Cost New) adalah estimasi biaya untuk membuat suatu property baru yang setara dengan objek penilaian, berdasarkanharga pasaran setempat pada Tanggal Penilaian/Cut off date. Atau Biaya Reproduksi Baru (Reproduction Cost New) adalah estimasi biaya untuk mereproduksi suatu property baru yang sama atau identik dengan objek penilaian, berdasarkan harga pasaran setempat pada Tanggal Penilaian/Cut off date.

d) Penyusutan adalah besarnya pengurangan Nilai obyek penilaian yang disebabkan oleh adanya kemunduran fisik (physical deterioration), keusangan fungsional (functional obsolescence) dan keusangan ekonomis (economic obsolescence).

Penyusutan (SPI 106 6.8 2018)

Penyusutan fisik (Physical Depreciation) kehilangan utilitas yang disebabkan oleh kerusakan fisik aset atau komponennya yang berasal dari umur dan penggunaan.

Keusangan fungsional atau teknis (Function Obsolescence or technical) Kehilangan utilitas yang berasal dari inefisiensi dari aset yang dinilai dibandingkan dengan penggantinya seperti desain, spesifikasi dan teknologi yang sudah ketinggalan jaman.

Keusangan eksternal atau ekonomis (Obsolescence external or Economical) Kehilangan utilitas yang disebabkan oleh faktor ekonomi, lokasi atau faktor eksternal lainnya. Keusangan jenis ini dapat berupa temporer atau permanen.

xii

Pendekatan Biaya dapat diilustrasikan seperti pada gambar dibawah ini :

[Value of Property] [Value of Land] [Cost of New Building] –

[Depreciation]

PENDEKATAN PENILAIAN YANG DIGUNAKAN

Pemilihan pendekatan/metode dalam penilaian ini sangat tergantung dari obyek yang dinilai serta ketersediaan data di lapangan. Mempertimbangkan jenis dari Objek Penilaian, berupa armada Kapal Tunda (Tugboat), Kapal Tongkang (Barge), Kapal Angkut / LCT (Landing Craft Tank), Speedboat, Peralatan Kapal, Kendaraan Bermotor, serta Inventaris dan Peralatan Kantor yang merupakan aset milik PT Batulicin Nusantara Maritim, dan sesuai dengan Peraturan Bapepam - LK Nomor VIII.C.4 (Tentang Pedoman Penilaian Dan Penyajian Laporan Penilaian Properti di Pasar Modal) pada butir 10, maka Pendekatan Penilaian yang digunakan wajib menggunakan paling kurang 2 (dua) Pendekatan Penilaian untuk memperoleh hasil penilaian yang akurat dan obyektif. Obyek penilaian dan Pendekatan yang digunakan diuraikan sebagai berikut : I. Penilaian Armada Kapal

Armada Kapal (berupa Kapal Tunda (Tugboat), Kapal Tongkang (Barge), Kapal Angkut / LCT (Landing Craft Tank), dan Speedboat; Dalam penilaian ini kami menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu Pendekatan Pasar (Market Approach) dan Pendekatan Biaya (Cost Approach), dengan alasan sebagai berikut :

I.a Pendekatan Pasar (Market Approach) Alasan Penggunaan Pendekatan Pasar (Market Approach) adalah bahwa:

1) Aset yang dinilai bukan aset khusus, sehingga mudah ditemukan data pembanding yang sejenis dan pendekatan ini mudah dipahami, unsur subyektif dari penilai dapat dikurangi, oleh karena itu Pendekatan Pasar (Market Approach) sangat tepat digunakan untuk penilaian ini.

2) Pendekatan Pasar (Market Approach) dilakukan atas obyek penilaian yang memenuhi prinsip Penggunaan Tertinggi dan Terbaik (Highest and Best Use).

Prosedur Pendekatan Pasar (Market Approach) adalah sebagai berikut :

1) Pengumpulan data, dilakukan dengan cara melakukan penelitian untuk mendapatkan informasi data transaksi dan data penawaran dari aset yang sebanding dan sejenis.

2) Melakukan penyesuaian data transaksi/penawaran properti pembanding dengan mempertimbangkan beberapa faktor, diuraikan sebagai berikut:

xiii

a) Faktor lokasi yang meliputi pertimbangan pada aksesibilitas, fasilitas infrastruktur, prospek pengembangan, tingkat hunian dan keadaan lingkungan secara keseluruhan.

b) Faktor peruntukan (zoning) antara lain dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat penilaian;

c) Faktor kondisi fisik yang meliputi keadaan fisik, luasan, bentuk dan kontur tanah secara keseluruhan.

d) Faktor waktu yaitu kemungkinan perbedaan harga antara waktu penawaran/transaksi dengan indikasi harga pada saat penilaian.

e) Faktor lingkungan yang meliputi keadaan lingkungan sekitar, kesesuaian dengan lingkungan, gangguan dampak sosial yang mungkin dapat terjadi.

f) Faktor prospek jual sehubungan dengan liquiditas (tingkat kemudahan) penjualan. g) Faktor fasilitas seperti sarana umum, sambungan daya listrik PLN, telepon dll. h) Dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi nilai, seperti adanya keterpaksaan

atas suatu transaksi dan lain-lain.

I.b Pendekatan Biaya (Cost Approach) Alasan Penggunaan Pendekatan Biaya (Cost Approach) adalah bahwa:

Mengacu kepada Peraturan Bapepam-LK No. VIII.C.4 butir 10 huruf c, yang menyatakan : “Wajib menggunakan paling kurang 2 (dua) Pendekatan Penilaian sebagaimana dimaksud dalam huruf b untuk memperoleh hasil penilaian yang akurat dan obyektif”. Dalam penilaian Armada Kapal, Mesin dan Peralatan serta Inventaris dan Peralatan Kantor, kami menggunakan Pendekatan Biaya (Cost Approach). Proses umum penilaian dengan pendekatan biaya, diuraikan sebagai berikut : a) Mengestimasi biaya perolehan mesin dan peralatan hotel dalam keadaan baru

(Replacement Cost New) berdasarkan invoice dengan kurs mata uang sesuai tanggal penilaian.

b) Mengestimasi kerugian nilai disebabkan oleh kondisi fisik dan hubungannya dengan kualitas fungsi dan kegunaan dalam jumlah persen (loss in / value due to physical deterioration).

c) Nilai pasar mesin dan peralatan dihitung dengan cara menghitung biaya perolehan baru dikurangi dengan penyusutan.

d) Perbedaan tingkat biaya akibat perbedaan waktu, diperoleh dengan cara membandingkan tingkat biaya pada saat ini dengan tingkat biaya pada saat perolehan.

e) Perbedaan tingkat biaya akibat perbedaan kurs mata uang asing diperoleh dengan cara membandingkan harga pasar dengan nilai tukar kurs tukar mata uang asing pada tanggal penilaian.

f) Mengestimasi umur ekonomis mesin dan peralatan dimaksud dengan estimasi diperkirakan adalah 20 tahun (sumber : personal property manual 2014-2015 Nevada department of taxation division of local government services), sehingga penyusutan pertahun sebesar 6,66%.

xiv

g) Besarnya sisa umur ekonomis properti dimaksud dipengaruhi oleh tahun dipasang/digunakan dengan cara mengurangkan umur ekonomis dengan umur efektif dibagi dengan umur ekonomis U ek = umur ekonomis U ef = umur efektif Formula yang di gunakan : (U ek – U ef ) / U ek = Besarnya sisa umur ekonomis

h) Besarnya persentase sisa umur ekonomis dikalikan dengan biaya perolehan baru maka diperoleh indikasi nilai pasar mesin dan peralatan.

II. Penilaian Peralatan Kapal

Peralatan Kapal (berupa E-Gen kit / Generator Kit for Monitoring); Dalam penilaian ini kami menggunakan 1 (satu) pendekatan, yaitu Pendekatan Biaya (Cost Approach), dengan alasan bahwa peralatan kapal tersebut tidak memiliki data pasar.

III. Penilaian Kendaraan Bermotor

Dalam Penilaian Kendaraan Bermotor kami menggunakan 2 (dua) Pendekatan, yaitu Pendekatan Pasar (Market Approach) dan Pendekatan Pendapatan (Income Approach), diuraikan sebagai berikut :

III.a Pendekatan Pasar (Market Approach), dengan pertimbangan data pembanding yang

sejenis dan sebanding dengan aset dimaksud dapat ditemukan sehingga Pendekatan Pasar (Market Approach) sangat tepat digunakan untuk penilaian ini. Prosedur dengan menggunakan Pendekatan Pasar (Market Approach) adalah dengan langkah-langkah sebagai berikut : 1) Faktor prospek jual sehubungan dengan liquiditas (tingkat kemudahan) penjualan. 2) Faktor kondisi fisik yang meliputi keadaan fisik, warna, kondisi mesin, & tahun

pembuatan. 3) Faktor legalitas kendaraan. 4) Dan lain-lain faktor yang dapat mempengaruhi nilai, seperti adanya keterpaksaan atas

suatu transaksi dan lain-lain.

III.b. Pendekatan Pendapatan (Income Approach), aset yang dinilai diasumsikan sebagai aset yang disewakan, sehingga untuk memperoleh nilai dapat digunakan pendekatan pendapatan dengan metode Discounted Cash Flow (DCF).

Langkah - langkah penilaian dengan metode ini diuraikan sebagai berikut : 1) Menentukan dan/atau memprediksi pendapatan yang akan diperoleh dari operasional

aset bersangkutan, termasuk didalamnya termination value jika ada. 2) Menentukan dan memprediksikan segala biaya-biaya yang akan timbul baik yang

berupa direct cost maupun indirect cost dalam mengoperasikan aset dimaksud. 3) Memperhitungkan kemungkinan collection loss yang akan terjadi. 4) Memperhitungkan biaya-biaya lain yang diperlukan bertalian dengan penilaian aset

dimaksud seperti pajak, biaya/fee manajemen, reverse of replacement, royalty dan lain-lainnya.

xv

5) Menghitung Net Operational Income dengan cara mengurangi Gross Income dengan Total Expensess.

6) Menghitung nilai kini dari Net Operational Income yang mungkin diperoleh dengan mendiskontokannya pada discount rate yang merefleksikan tingkat balikan yang diharapkan dari investasi jenis aset dimaksud.

7) Menjumlahkan semua nilai kini dari Net Operational Income termasuk Terminal Value jika dalam penilaiannya menggunakan metode Discounted Cash Flow (DCF).

IV. Penilaian Penilaian Inventaris dan Peralatan Kantor

Dalam penilaian inventaris dan peralatan kantor kami menggunakan 2 (dua) pendekatan yaitu Pendekatan Biaya (Cost Approach) dengan metode index biaya, dan Pendekatan Pasar (Market Approach).

xvi

KONDISI TIDAK PASTI DAN SYARAT-SYARAT PEMBATASAN

Kondisi Tidak Pasti

Penilaian dilakukan dengan berdasarkan pada kondisi pasar yang ada pada tanggal penilaian, dan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang penilai percaya mewakili kondisi ekonomi pada saat tanggal penilaian. Namun demikian faktor-faktor penyesuaian yang diterapkan dalam perhitungan tersebut bukanlah merupakan prediksi akurat terhadap perekonomian global dimasa yang akan datang.

Syarat-Syarat Pembatasan

1. KJPP Ihot Dollar & Raymond, tidak mempunyai kepentingan finansial terhadap aset yang dinilai dan hasil dari penilaian yang dilakukan.

2. Bahwa semua tanda tangan, materai, coretan dan tanda yang terdapat dalam setiap dokumen yang diberikan dan/atau diperlihatkan oleh pihak pemberi tugas kepada kami adalah benar, termasuk surat tanah, materai, coretan dan tanda yang terdapat dalam setiap dokumen fotokopi, turunan dan salinan yang diberikan pemberi tugas pada kami adalah sesuai dengan yang terdapat dalam dokumen aslinya dan tanda tangan, materai dan tanda yang terdapat pada dokumen tersebut adalah benar adanya.

3. KJPP Ihot Dollar & Raymond, tidak memberikan legalitas atas suatu transaksi dimana Pemberi Tugas menjadi pihak atau mempunyai kepentingan di dalamnya atas aset terkait.

4. Penilaian dan Laporan Penilaian bersifat terbuka untuk publik, kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan.

5. KJPP Ihot Dollar & Raymond bertanggung jawab atas Laporan Penilaian properti dan kesimpulan nilai akhir.

6. KJPP Ihot Dollar & Raymond tidak bertanggung jawab kepada pihak lain selain klien dimaksud. Pihak lain yang menggunakan laporan ini bertanggung jawab atas segala risiko yang timbul.

7. Data-data dan informasi yang digunakan dalam penilaian ini telah divalidasi oleh asosiasi profesi penilai (MAPPI).

8. Nilai yang dicantumkan dalam laporan ini serta setiap nilai lain dalam Laporan yang merupakan bagian dari properti yang dinilai hanya berlaku sesuai dengan maksud dan tujuan penilaian. Nilai yang digunakan dalam laporan penilaian ini tidak boleh digunakan untuk tujuan penilaian lain yang dapat mengakibatkan terjadinya kesalahan.

9. KJPP Ihot Dollar & Raymond telah mempertimbangkan kondisi properti dimaksud, namun demikian tidak berkewajiban untuk memeriksa struktur bangunan ataupun bagian–bagian dari properti yang tertutup, tidak terlihat dan tidak dapat dijangkau. KJPP Ihot Dollar & Raymond tidak memberikan jaminan bila ada pelapukan, rayap, gangguan hama lainnya atau kerusakan yang tidak terlihat. KJPP Ihot Dollar & Raymond tidak berkewajiban unuk melakukan pemeriksaan terhadap fasilitas lingkungan dan lainnya. Kecuali diinformasikan lain, penilaian kami didasarkan pada asumsi bahwa seluruh aspek ini dipenuhi dengan baik.

10. Bahwa dalam penilaian ini, jika terdapat mesin-mesin maka dirincikan sebagai satu unit kerja lengkap, yaitu termasuk semua bagian (part) dan perlengkapan (accessories) yang biasanya, secara teknis tergabung dalam unit tersebut.

xvii

11. Bahwa perubahan-perubahan yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta yang berkaitan dengan kondisi asset dimaksud dalam hal ini rezoning, pembatasan, market condition dan sebagainya bukan menjadi tanggung jawab kami.

12. Bahwa jika dikemudian hari ditemukan data-data baru yang menurut pandangan kami membutuhkan suatu perbaikan pada laporan ini, maka kami berhak untuk melakukan perubahan pada laporan ini.

13. Nilai pasar yang dimaksud mencerminkan nilai yang sesungguhnya tanpa memperhitungkan adanya kewajiban atas pajak atau biaya-biaya yang terkait dengan transaksi penjualan tersebut. Properti yang dinilai berdasarkan asumsi bebas dari segala hipotik, persengketaan dan premi serta biaya lain yang belum diselesaikan.

14. Bahwa dalam penilaian ini, jika terdapat mesin-mesin maka dirincikan sebagai satu unit kerja lengkap, yaitu termasuk semua bagian (part) dan perlengkapan (accessories) yang biasanya, secara teknis tergabung dalam unit tersebut.

15. Nilai yang dilaporkan disini dinyatakan dalam mata uang Indonesia, yang didasari pemahaman bahwa pasar properti dimaksud yaitu Rupiah. Untuk itu penggunaan selain mata uang rupiah dinyatakan tidak berlaku.

16. Laporan penilaian aset ini bersifat non-disclaimer opinion.

17. Penilai telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.

18. Penggunaan proyeksi keuangan telah disesuaikan dengan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan pencapaiannya (fiduciary duty), dan penilai bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan.

19. Laporan sah jika telah ditandatangani oleh yang ditunjuk perusahaan dengan di stempel dan dibubuhi cap perusahaan.

xviii

KESIMPULAN NILAI

Setelah melakukan peninjauan dan pemeriksaan langsung di lokasi aset, mengumpulkan data intern dan extern yang menyangkut aset, menganalisa, membandingkan serta melakukan penyesuaian atas semua faktor relevan yang turut mempengaruhi nilai, dan dengan menggunakan metode penilaian yang disebutkan di atas mengikuti prosedur appraisal yang lazim; dengan tidak terlepas dari pernyataan dan catatan dalam laporan ini, maka kami berpendapat bahwa Nilai Pasar Aset Milik PT Batulicin Nusantara Maritim yang dimaksud pada tanggal penilaian adalah sebesar :

Rp. 549.866.700.000,-

(LIMA RATUS EMPAT PULUH SEMBILAN MILYAR DELAPAN RATUS ENAM PULUH ENAM JUTA

TUJUH RATUS RIBU RUPIAH) KJPP IHOT DOLLAR & RAYMOND – Certified Business And Asset Appraisers tidak mengemukakan pendapat tentang pemilikan aset, dan penilaian ini didasarkan pada asumsi bahwa status aset adalah baik dan jelas, serta dapat diperjualbelikan atau dapat dipindahkan haknya kepada pihak lain. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami tidak mempunyai kepentingan apapun baik sekarang dan dikemudian hari atas aset ataupun nilai yang dilaporkan. Hormat kami, KJPP IHOT DOLLAR & RAYMOND

Dollar Martin Simanjuntak, MAPPI (Cert) Rekan Senior

Izin Penilai Publik No. : P.1.09. 00091 STTD No. : STTD. PP-42/PM.2/2018 Klasifikasi Izin : Penilai Aset MAPPI No. : 96-S-00726

*) : Nilai Pasar diatas merupakan penjumlahan Nilai Pasar dari 15 Unit Kapal Tunda / TugBoat, 15 Unit Kapal

Tongkang / Barge , 1 Unit Kapal Angkut LCT (Landing Craft – Tank), 1 Unit Kapal Speedboat , Peralatan Kapal, 2 Unit Kendaraan Bermotor, serta inventaris dan peralatan kantor aset milik PT Batulicin Nusantara Maritim, dengan uraian masing-masing aset diuraikan pada halaman berikut.

xix

PERNYATAAN PENILAI Dalam batas kemampuan dan keyakinan kami sebagai Penilai, kami yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa : 1. Pernyataan faktual yang dipresentasikan dalam laporan penilaian adalah benar sesuai dengan

pemahaman terbaik dari Penilai; 2. Analisis dan kesimpulan hanya dibatasi oleh asumsi dan kondisi yang dilaporkan; 3. Penilai tidak mempunyai kepentingan terhadap properti yang dinilai, dan tidak terdapat benturan

kepentingan dalam melaksanakan penilaian ini; 4. Imbalan jasa Penilai tidak berkaitan dengan hasil penilaian yang dilaporkan; Penilai tidak

menerima imbalan jasa selain dari jasa penilaian yang telah disepakati; 5. Penilaian dilakukan dengan memenuhi ketentuan KEPI dan SPI, dan Peraturan Bapepam-LK

VIII.C.4. 6. Penilai telah memenuhi persyaratan pendidikan professional yang ditentukan dan/atau

diselenggarakan oleh Asosiasi Profesi Penilai yang diakui Pemerintah (MAPPI); 7. Penilai memiliki pemahaman mengenai lokasi dan/atau jenis objek penilaian yang dinilai; 8. Penilai melakukan inspeksi terhadap objek penilaian yang dinilai; 9. Tidak seorangpun, kecuali yang disebutkan dalam laporan penilaian, telah menyediakan bantuan

professional dalam menyiapkan laporan penilaian. 10. Penugasan penilaian profesional telah dilakukan terhadap objek penilaian pada Tanggal Penilaian

(Cut Off Date). 11. Analisis telah dilakukan untuk tujuan penilaian yang diungkapkan dalam Laporan Penilaian Aset. 12. Penugasan penilaian profesional telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 13. Perkiraan Nilai yang dihasilkan dalam penugasan penilaian profesional telah disajikan sebagai

kesimpulan Nilai. 14. Lingkup pekerjaan dan data yang dianalisa telah diungkapkan. 15. Seluruh data dan informasi yang diungkapkan dalam laporan dapat dipertanggung-jawabkan.

xx

Laporan ini telah disusun sesuai dan tunduk pada ketentuan-ketentuan dari Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI), dan Standar Penilaian Indonesia Edisi VII - 2018 (SPI 2018), serta Peraturan Bapepam-LK No. VIII. C4.

1. Penilai Independen :

Dollar Martin Simanjuntak, MAPPI (Cert) : _______________________ Izin Penilai Publik No. : P.1.09. 00091 STTD No. : STTD. PP-42/PM.2/2018 Klasifikasi Izin : Penilai Aset MAPPI No. : 96-S-00726

2. Reviewer :

Ihot Parasian Gultom, SE, MAPPI (Cert) : _______________________ Izin Penilai Publik No. : P.1.09.00092 STTD No. : STTD.PP-27/PM.2/2018 Klasifikasi Izin : Penilai Aset MAPPI No. : 96-S-00724

3. Penilai dan Surveyor :

James Simanjuntak : _______________________ MAPPI No. 92-T-00222

Sandrayani Oktaviona, S.Kom : _______________________ MAPPI No. 12-T-03554

Acep Purwanto, S.Kom : _______________________ MAPPI No. 11-T-03047

Agus Ginanjar, ST : _______________________ MAPPI No. 15-P-05594

Andre Marsman Prabowo : _______________________ MAPPI No. 11-A-03044

xxi

RESUME PENILAIAN

No. Uraian Qty Nilai Pasar

(Rp)

1 ARMADA KAPAL

547.612.520.000

terdiri dari :

a) Kapal Tunda / TugBoat 15 Unit

b) Kapal Tongkang / Barge 15 Unit

c) Kapal Angkut LCT (Landing Craft – Tank) 1 Unit

d) Kapal Speedboat 1 Unit

2 Peralatan Kapal Lot 1.877.195.000

3 Kendaraan Bermotor 2 Unit 336.160.000

4 Inventaris dan Peralatan Kantor Lot 40.850.000

Jumlah

549.866.725.000

Pembulatan

549.866.700.000

pt batulicin nusantara maritim tbk...perseroan telah menyampaikan pernyataan pendaftaran emisi efek...

Documents