1Prospek Kawasan Penimbunan Pabean Terpadu (KPPT)

Dalam Memperlancar Arus Barang Impor/Ekspor

Oleh: Ahmad Dimyati, Widyaiswara Pusdiklat Bea dan Cukai

Pelabuhan merupakan pintu gerbang keluar masuk barang ke dan dari

wilayah suatu negara. Pelabuhan memfasilitasi perdagangan internasional

sehingga dengan terciptanya kelancaran arus barang dapat mendukung industri

dalam negeri. Pelabuhan merupakan titik masuk barang dari luar negeri dan

tidak boleh menjadi hambatan perdagangan karena akan berakibat stagnasi arus

barang impor/ekspor. Hambatan tersebut apabila tidak dapat ditanggulangi

dengan segera dapat mengakibatkan kenaikan tingkat inflasi akibat kelangkaan

barang.

Sejalan dengan peningkatan perdagangan internasional, arus barang yang

masuk dan keluar juga meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan tersebut

sangat terasa di pelabuhan besar seperti Tanjung Priok. Penulis menyoroti

pelabuhan Tanjung Priok karena Pelabuhan Tanjung Priok merupakan

barometer perekonomian Indonesia. jumlah kontainer yang keluar/masuk di

Indonesia sebagian besar dilakukan melalui pelabuhan Tanjung Priok.

Pelabuhan ini merupakan pelabuhan tersibuk di Indonesia, lebih dari 50%

seluruh arus barang yang keluar/masuk Indonesia dilakukan melalui pelabuhan

Tanjung Priok (sumber PT Pelabuhan Indonesia II, www.inaport2.co.id). Saat ini

fasilitas panjang dermaga Pelabuhan Tanjung Priok 10.562 meter; luas lapangan

peti kemas 45.904 meter persegi; lapangan penumpukan 335.871 meter persegi

2dan gudang 154.838 meter persegi. Kapasitas penumpukan peti kemas pada

Pelabuhan Tanjung Priok kurang lebih sebesar 4 juta TEUs (Twenty Feet

Equivalent Units).

Wakil Ketua Umum Bidang Perhubungan Kadin DKI menilai pelabuhan

Tanjung Priok sudah overload. Mobilitas kontainer di Tanjung Priok sangat tinggi

dengan tingkat kenaikan 13% - 14% per tahun, tahun 2010 naik dari 4,5 juta

TEUS menjadi 5,5 juta TEUS (Republika, 14 Januari 2011). Berkaitan dengan

fasilitas pelabuhan terhadap perdagangan, Ketua Kadin DKI mengatakan bahwa

biaya logistik di Jakarta saat ini tergolong tinggi yaitu 30% dari harga pokok

barang. Untuk mengurangi biaya logistik Kadin DKI mengusulkan agar dibangun

pusat industri, logistik dan sistem administrasi angkutan barang. Hal tersebut

perlu untuk mengefektifkan transaksi barang terutama di pelabuhan, sebab

pelabuhan sering menjadi titik masuk barang baik dari luar negeri maupun dari

daerah lain.

Disamping unsur pelayanan kepelabuhanan unsur yang penting dalam

menciptakan kondisi yang kondusif dalam memperlancar perdagangan

internasional adalah kinerja aparat terkait di pelabuhan seperti institusi

kepabeanan dan karantina. Institusi kepabeanan telah meningkatkan kinerjanya

dengan menerapkan proses bisnis penyelesaian formalitas pabean dengan

menerapkan sistem pertukaran data secara elektronik (Electronic Data

Interchange), yang dikenal juga sebagai intelligent computer karena

menyerahkan keputusan (apakah suatu importasi/eksportasi barang dapat dirilis

atau tidak) kepada komputer, sehingga pelayanan kepabeanan berjalan dengan

baik. Dalam kondisi normal persetujuan impor/ekspor dapat diberikan dalam

hitungan menit.

3Berkaitan dengan upaya untuk memperlancar arus barang impor maupun

ekspor, institusi kepabeanan telah memfasilitasi adanya lembaga KPPT

(Kawasan Penimbunan Pabean Terpadu). Salah satu upaya penanggulangan

atas keadaan overload di pelabuhan adalah dengan mengefektifkan lembaga

KPPT.

Landasan teoritis

Landasan hukum pendirian KPPT adalah pasal 10A dan pasal 11A Undang

undang Nomor 17 Tahun 2006 jo. Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai KPPT ditetapkan dalam Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 232/PMK.04/2009; dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan

Cukai Nomor:P-30/BC/2010.

Pada umumnya barang yang datang dari luar negeri yang diangkut dengan

sarana pengangkut setibanya di pelabuhan dilakukan pembongkaran di kawasan

pabean. Sementara menunggu pengeluarannya (barang impor) dari kawasan

pabean, barang dapat ditimbun di tempat penimbunan sementara. Begitu juga

barang ekspor yang akan diangkut ke luar negeri sebelum dimuat ke sarana

pengangkut ditimbun di tempat penimbunan sementara di kawasan

pabean/pelabuhan. Sesuai ketentuan dalam perundang-undangan

kepabeanan, tempat penimbunan sementara atas barang impor/ekspor tidak

hanya berada di kawasan pelabuhan. Dalam hal tertentu barang impor/ekspor

dapat ditimbun di tempat lain yang diperlakukan sama dengan tempat

penimbunan sementara.

KPPT(Kawasan Penimbunan Pabean Terpadu) adalah suatu kawasan

tempat pemusatan kegiatan pelayanan kepabeanan dan cukai yang berupa

4Tempat Penimbunan Sementara (TPS), Tempat Penimbunan Berikat (TPB),

Tempat Konsolidasi Barang Ekspor, dan dapat dilengkapi dengan tempat usaha

lainnya dalam rangka mendukung kelancaran lalu lintas barang impor dan

ekspor.

Barang impor yang dibongkar di pelabuhan dapat dikeluarkan dengan

berbagai tujuan, antara lain: diimpor untuk dipakai; diimpor sementara; diangkut

ke TPS lain; diangkut ke TPB; diangkut terus atau diangkut lanjut; atau bahkan

dire-ekspor. Barang yang dikeluarkan untuk diimpor untuk dipakai harus

diselesaikan kewajiban pabeannya dengan cara menyampaikan pemberitahuan

pabean dan membayar bea masuk. Sedangkan barang yang dikeluarkan ke

TPS lain atau ke TPB belum selesai kewajiban pabeannya sehingga masih

berada dalam pengawasan pabean. Dengan demikian barang yang diangkut

dari TPS di kawasan pabean di pelabuhan ke KPPT masih berada dalam

pengawasan pabean.

KPPT ini bukan merupakan suatu pelabuhan yang berada di darat (dry

port) karena fungsinya hanyalah memberikan izin tempat menimbun barang

sebelum diselesaikan kewajiban pabeannya. Sama halnya dengan tempat lain

yang berada di luar kawasan pelabuhan yang selama ini sudah banyak diberikan

izin pengusahaannya sebagai TPS.

Barang impor nyang dapat ditimbun di TPS di KPPT juga terbatas.

Pemasukan barang impor ke TPS di KPPT hanya dapat dilakukan oleh

Pengusaha TPB, atau Importir Produsen.

Di dalam KPPT selain berfungsi sebagai TPS, juga dapat didirikan atau

boleh berada Tempat Penimbunan Berikat seperti Gudang Berikat dan Kawasan

Berikat, tempat konsolidasi barang ekspor, maupun tempat usaha lainnya yang

5dapat mendukung kelancaran arus lalu lintas barang. Oleh karena itu kawasan

KPPT ini dipersyaratkan berada di lokasi kawasan industri atau kawasan

peruntukan industrI, dengan luas lahan paling sedikit 25 hektar.

Fungsi KPPT

KPPT merupakan suatu kawasan yang berfungsi sebagai tempat

penimbunan sementara (TPS) dimana di kawasan tersebut juga boleh ada

beberapa tempat penimbunan berikat (TPB), tempat konsolidasi barang ekspor,

dan tempat usaha lainnya yang mendukung kelancaran lalu lintas barang.

KPPT berfungsi sebagai tempat menimbun barang sampai ada

penyelesaian lebih lanjut. Terhadap barang impor penyelesaian lebih lanjutnya

adalah dengan cara diimpor untuk dipakai dengan membayar bea masuk dan

pajak dalam rangka impor; atau ditimbun di tempat penimbunan berikat seperti

Gudang Berikat atau Kawasan Berikat dengan mendapat penangguhan bea

masuk. Dengan demikian apakah suatu party barang tujuannya untuk diimpor

untuk dipakai, atau untuk diolah di kawasan berikat, penyelesaian impornya

dapat dilakukan di KPPT.

Demikian juga terhadap barang ekspor penyelesaian dokumen ekspor

hingga terbit persetujuan ekspor (NPE = Nota Pelayanan Ekspor) dapat

dilakukan di KPPT, bahkan di KPPT juga disediakan tempat konsolidasi barang

ekspor dalam hal ekspor dengan LCL (Less Container Load). Hal ini menjadi

mudah karena DJBC telah menerapkan pertukaran data secara elektronik dalam

penyelesaian pemberitahuan sarana pengangkut, pemberitahuan penyelesaian

barang impor, ekspor maupun barang yang akan diangkut ke TPB. Lebih lagi

dalam pelayanannya institusi pabean telah menerapkan INSW (Indonesia

6National Single Window). KPPT merupakan salah satu bagian dari National

Integrated and Intermoda Transportation (NILTS) yang merupakan lanjutan dari

program Indonesia National Single Window (INSW).

Prospek

Dengan adanya reformasi pelayanan kepabeanan berupa penimbunan

barang di lokasi industri hal ini dapat memberikan fasilitas penundaan

penyelesaian barang bagi industri, karena penyelesaiannya dapat dilakukan

hingga batas waktu 30 hari sejak disimpan di TPS di KPPT. Pelabuhan yang

semakin sempit dan penuh mengakibatkan ditetapkannya pembatasan waktu

penimbunan di pelabuhan. Di pelabuhan Tanjung Priok jangka waktu

penimbunan barang dibatasi 3 5 hari, hal ini dapat dimengerti karena

pelabuhan bukan tempat penimbunan. Terlebih lagi saat ini pelabuhan Tanjung

Priok sudah melebihi kapasitas daya tampung penimbunan kontainer, sehingga

penimbunan lebih dari 3 hari harus dipindahkan ke tempat penimbunan lain.

Dengan semakin berkembangnya industri, manajemen persediaan bahan

baku menjadi penting. Industri membutuhkan adanya efisiensi dalam hal

persediaan bahan baku impor, dan dilain pihak kelancaran produk yang diekspor.

Keterbatasan kapasitas dan jangka waktu penimbunan di pelabuhan dapat

ditanggulangi dengan fasilitas KPPT dengan space yang lebih luas dan tak

terbatas serta jangka waktu penimbunan yang fleksibel. KPPT diharapkan dapat

membantu industri dari sudut pelayanan kepabeanan, mendekatkan bahan baku

dengan industri, penundaan pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka

impor, terjaminnya distribusi barang impor/ekspor, dan dengan pelayanan yang

7lebih sederhana dan cepat karena menggunakan teknologi informasi dan

komunikasi dalam proses bisnis pelayanan pabeannya.

Perizinan

KPPT harus berada di kawasan industri atau peruntukan kawasan industri,

karena dari semula KPPT dimaksudkan untuk memberikan fasilitas kemudahan

(kepabeanan) terutama bagi industri. Permohonan KPPT diajukan kepada

Direktur Jenderal Bea dan Cukai melalui Kepala Kantor Pabean setempat.

Permohonan diajukan setelah pemohon pengelola KPPT menyelesaikan

pembangunan paling sedikit seluas 5 hektar (dari luas 25 hektar) dan sudah

dapat menjalankan fungsi sebagai TPS. Oleh karena itu permohonan sebagai

KPPT dilampiri dengan Keputusan Penetapan sebagai TPS, disamping

persyaratan lainnya.

Semua orang (badan hukum) asalkan memenuhi persyaratan yang

ditentukan dapat mengajukan permohonan izin sebagai pengusaha TPS,

pengusaha Gudang Berikat, pengusaha Kawasan Berikat, pengusaha Tempat

Konsolidasi Barang Ekspor, dan tempat usaha lain berkaitan dengan pelayanan

kepabeanan. Tata cara pendirian sebagai TPS, TPB, dan TKBE di dalam KPPT

dilaksanakan sama dengan tatacara dan persyaratan pendiriannya di luar KPPT

(pasal 2 ayat 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.04/2009). Pada

prinsipnya persyaratan untuk mendapatkan izin sebagai TPS/TPB di ajukan

kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Bea dan Cukai dengan

melampirkan persyaratan sesuai standar perizinan dari instansi terkait dan denah

lokasi yang akan dijadikan TPS/TPB.

8Dengan demikian di KPPT terdapat TPS yang dikelola oleh pengelola

KPPT, beberapa penyelenggara/pengusaha TPB, dan pengusaha konsolidasi

(konsolidator) yaitu badan usaha yang telah mendapat izin sebagai pihak yang

melakukan konsolidasi barang ekspor dari Kepala Kantor Pabean setempat.

Penutup

KPPT bukan merupakan lembaga fasilitas kepabeanan baru, melainkan

merupakan suatu kawasan tempat pemusatan kegiatan pelayanan kepabeanan

dan cukai. Tempat tersebut merupakan kumpulan dari Tempat Penimbunan

Sementara, Tempat Penimbunan Berikat, Tempat Konsolidasi Barang Ekspor,

dimana lembaga tersebut selama ini sudah eksis. Suatu perusahaan dapat saja

mendirikan TPS atau Kawasan Berikat, atau Gudang Berikat atau tempat usaha

lain sesuai dengan kebutuhannya.

Oleh karena keberadaannnya di kawasan industri, hal ini dapat

mendekatkan pelayanan pabean pada industri. Dampak KPPT diharapkan dapat

memperlancar arus barang impor dan ekspor, menghindari beban biaya

penumpukan selama proses pemenuhan kewajiban pabean, mendekatkan

bahan baku dengan industri, KPPT boleh berada dimana saja (di kawasan

industri) sehingga memungkinkan penyediaan space yang lebih longgar dan

dapat diperluas tanpa terhalang dengan keterbatasan kawasan pelabuhan.

Berkaitan dengan tujuannya untuk mendukung kelancaran lalu lintas

barang impor dan ekspor, hendaknya dimasa yang akan datang di KPPT tidak

dibatasi bagi pengusaha TPB dan importir produsen saja.

9Referensi:

Republik Indonesia (2006). Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2006

tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang

Kepabeanan. Jakarta. DJBC.

World Customs Organization, WCO, 1999; Kyoto Convention, Konvensi

Internasional tentang Penyederhanaan dan Harmonisasi Prosedur Pabean.

Departemen Keuangan RI (2009), Peraturan Menteri Keuangan Nomor

232/PMK.04/2009 tentang Kawasan Pelayanan Pabean Terpadu.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, 2010, Peraturan Direktur Jenderal

Bea dan Cukai Nomor P-30/BC/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Pemasukan dan Pengeluaran Barang Impor ke dan dari Tempat

Penimbunan Sementara di Kawasan pelayanan Pabean Terpadu.

Website, www.inaport2.co.id 27 April 2011, PT Pelabuhan Indonesia II,

Pelabuhan Tanjung Priok.

Website, http;//bisniskeuangan.kompas.com, 19 Januari 2011, Asep

Chandra, KPPT Jababeka Resmi Dibuka.

Website, http;//forwarderforum.com, 19 Januari 2011, Antoni Tampubolon,

KPPT: Ancaman atau Peluang.