bab i pendahuluan -...
TRANSCRIPT
Renja KPPT Kabupaten Mandailing Natal 2015
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, telah mengamanatkan bahwa agar perencanaan pembangunan daerah konsisten, sejalan dan selaras dengan kebijakan perencanaan pembangunan nasional dan provinsi, maka perencanaan pembangunan daerah harus merupakan kesatuan dengan sistem perecanaan pembangunan daerah.
Rencana kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Mandailing Natal
merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dalam anggaran yang menjadi dasar dalam penetapan RAPBD dan APBD. Dokumen Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu memuat rencana kerja dan pendanaannya yang bersumber dari APBD Kabupaten Mandailing Natal.
Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Mandailing Natal tahun 2015
merupakan penjabaran dari dokumen dari RPJMD tahun 2011-2016, penjabaran dimaksud menitikberatkan pada prioritas, sasaran, program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah dan indikasi rencana program prioritas yang ada dalam RPJMD.
1.2 Landasan Hukum Penyusunan
Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2014 adalah : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang pembentukan Kabupaten Daerah
Tingkat II Toba Samosir dan Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 1998 nomor 188, tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia nomor 3794);
2. Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2003 nomor 2003 nomor 47, tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia nomor 4286);
3. Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesisa tahun 2004 nomor 05, tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia nomor 4355);
4. Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 104, tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421);
5. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2004 nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik
Renja KPPT Kabupaten Mandailing Natal 2015
Indonesia nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 8
tahun 2005 tentang perubahan atas undang-undang nomor 2 tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang
6. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2004 nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);
7. Undang-undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional tahun 2005-2025;
8. Undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
9. Undang-undang nomor 27 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 66);
10. Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:
11. Peraturan Pemerintah nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan
Pererapan Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah
Kabupaten Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabuapten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah nomor 26 tahun 2008 tentang Tata Ruang Wilayah Nasional;
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2014;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaiman diubah dengan peraturan mentri dalam negeri nomor
59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13
tahun 2006 Tentang Pedoman Penglolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 6 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan Dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan , Pengendalian dan
Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
20. Surat edaran bersama Menteri PPN / Kepala Bappenas dan menteri Dalam negeri
Nomor 008/M.PPN / 01 / 2007 050 / 264A / SJ tentang Petunjuk Teknis
Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2007;
Renja KPPT Kabupaten Mandailing Natal 2015
21. Peraturan Daerah Sumatera Utara nomor 11 tahun 2008 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Sumatera Utara;
22. Peraturan Daerah Sumatera Utara nomor 12 tahun 2008 tentang RPJP Daerah
Provinsi Sumatera Utara tahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Sumatera Utara nomor 8 tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009-2013;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal nomor 22 tahun 2007 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mandailing
Natal tahun 2006-2025;
25. Peraturan Daerah nomor 15 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mandailing Natal tahun 2011-2016, lembaran
Daerah nomor 15 tahun 2011;
1.3 Maksud dan Tujuan
Penyusunan Rencana Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2015 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan tahunan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Mandailing Natal dan merupakan penjabaran rencana strategis dan RPJMD daerah Kabupaten Mandailing Natal. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan rencana kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Mandailing Natal tahun 2015 sebagai berikut : Terwujudnya Pelayanan Prima dalam Bidang Perijinan dan non Perijinan.
1.4 Sistematika Penulisan
Sistematika penyusunan Rencana Kerja Kantor Pelayanan PerijinanTerpadu Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2015 adalah sebagai berikut :
BAB I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang. 1.2. Landasan Hukum.
1.3. Maksud dan Tujuan. 1.4. Sistematika Penulisan.
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN
TERPADU KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2013.
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2013 dan Capaian Renstra Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Mandailing Natal.
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Mandailing Natal.
2.3 isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Mandailing Natal.
Renja KPPT Kabupaten Mandailing Natal 2015
2.4 Review Rancangan Awal Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Mandailing Natal.
2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAN DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Provinsi dan Nasional 3.2 Tujuan dan Sasaran Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu 3.3 Program dan Kegiatan
BAB IV. PENUTUP
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2013.
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2013 dan Capaian Renstra Kantor
Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Mandailing Natal
Untuk lebih meningkatkan efesiensi penyusunan rencana kerja yang strategis
dan merupakan salah satu bahan penyusunan rencana kerja untuk tahun 2014 pada
Kantor pelayanan perijinan terpadu, maka hal ini dapat ditinjau dari hasil evaluasi
pelaksanaan rencana kerja tahun 2013. pelaksanaan rencana tahun 2013 diuraikan
dengan beberapa program-program sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kantor
Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Mandailing Natal antara lain : Program
Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Peningkatan kapasitas
Sumber Daya Aparatur dan Program Optimalisasi Penggunaan Teknologi Informasi.
Adapun kegiatan-kegiatan yang tecipta dari program-program yang dilaksanakan
pada tahun 2013 antara lain : Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor,
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, Pengadaan Pakaian Dinas Harian PDH),
Pendidikan dan Pelatihan Formal. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai
prosedur dan mempunyai indikator dengan keterangan antara lain:
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Kegiatan ini dilaksanakan dengan Pengadaan barang dan Jasa bersistem tidak
penunjukan langsung sesuai peraturan yang berlaku.
Renja KPPT Kabupaten Mandailing Natal 2015
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Kegiatan ini dilaksanakan dengan Pengadaan barang dan Jasa bersistem tidak
penunjukan langsung sesuai peraturan yang berlaku.
Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH)
Kegiatan Mengadakan Pakaian Dinas Harian (PDH) dengan sistem tidak
Penunjukan Langsung.sesuai peraturan yang berlaku.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Kegiatan ini melaksanakan Perjalanan Dinas mengikuti Diklat-diklat yang di
adakan di Pemerintah Provinsi atau Pemerintah pusat.
Dalam pelaksanaan kgiatan-kegiatan ini tidak ditemukan faktor-faktor yang
menghambat ataupun masalah-masalah menjadi penghalang jalannya kegiatan.
Renja KPPT Kabupaten Mandailing Natal 2015
Tabel 2.1
REKAPITULASI EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD TAHUN 2013 KABUPATEN MANDAILING NATAL
KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTOMESY)/KEGIA
TAN (OUTPUT)
TARGET KINERJA CAPAIAN
PROGRAM (RENSTRA
SKPD) TAHUN 2016
REALISASI KINERJA
HASIL PROGRAM
DAN KELUARAN KEGIATAN
SKPD TAHUN (n-3)
TARGET REALISASI KINERJA DAN KEGIATAN TAHUN LALU (n-2)
TARGET PROGRAM
DAN KEGIATAN
(RENJA SKPD
TAHUN n-2)
PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN RENSTRA SKPD S/D
TAHUN BERJALAN
TARGET RENJA SKPD
TAHUN (n-2)
REALISASI RENJA
SKPD TAHUN
(n-2)
TINGKAT REALISA
SI (%)
REALISASI CAPAIAN
PROGRAM DAN KEGIATAN S/D
TAHUN BERJALAN (n-1)
TINGKAT CAPAIAN
REALISASI TARGET
RENSTRA (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
120.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Angka Partisipasi Murni (AMP)
100 100 100 100
120.02.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 2013
Jumlah Peralatan 3 3 3 3 100 3 3 100
120.02.09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 2013
Jumlah Peralatan 23 23 23 23 100 23 23 100
120.32 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Angka Partisipasi Murni (AMP)
100 100 100 100 100
120.03.02
Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH) 2013
Jumlah orang 30 30 30 30 100 30 30 100
120.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Angka Partisipasi Murni (AMP)
100 100 100 100 100
1.20.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 2013
Jumlah orang 16 16 16 16 100 16 16 100
Renja KPPT Kabupaten Mandailing Natal 2015
2.2. Analisis Kinerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Mandailing Natal
Perlu diadakan peninjauan kembali rencana kerja tahun 2013 dengan beberapa
program antara lain :
- Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Aparatur
Analisa: telah dilaksanakan dengan sistem Order kepada pihak ketiga sesuai dengan
peraturan Pengadaan Barang/Jasa, telah terealisasi Perlengkapan Gedung Kantor
dan sudah siap untuk di gunakan.
- Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Analisa : telah dilaksanakan dengan sistem Pengadaan Penghunjukan langsung
kepada pihak ketiga sesuai peraturan pengadaan barang /jasa, telah teralisasi dan
sudah digunakan Aparatur Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu.
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Analisa: telah dilaksanakan dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan formal di
pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat melalui surat perintah perjalanan dinas.
Renja KPPT Kabupaten Mandailing Natal 2015
Tabel 2.2 PENCAPAIAN KINERJA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
KABUPATEN MANDAILING NATAL
No. Indikator SPM/Standar/
Nasional IKK
Target Renstra SKPD
Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis Tahun
(thn n-2) Tahun
(thn n-1) Tahun (thn n)
Tahun (thn n+1)
Tahun (thn n-2)
Tahun (thn n-1)
Tahun (thn n)
Tahun (thn n+1)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
1
Tersedianya
Perlengkapan Gedung Kantor yang
Baik
3 unit 3 unit 3 unit 3 unit
2
Tersedianya
Peralatan Gedung Kantor yang Baik
23 unit 23 unit 23 unit 23 unit
3 Meningkatkan
Disiplin Aparatur 30 org 30 org 30 org 30 org
4
Meningkatnya Pengetahuan dan Profesionalisme
Aparatur
16 ohk/kl 16 ohk/kl 16 ohk/kl 16 ohk/kl
Renja KPPT Kabupaten Mandailing Natal 2015
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pelayanan
Perijinan Terpadu Kabupaten Mandailing Natal.
Untuk peningkatan pelaksanaan Rencana Kerja sesuai dengan Tupoksi, maka
harus ditinjau dari beberapa isu penting yang menunjang terselenggaranya target
dalam pelayanan kepada masyarakat, isu tersebut antara lain :
Lingkungan Internal
Sesuai dengan tugas pokok dan Fungsi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu
untuk meningkatkan Kinerja organisasi dalam pembahasan pelayanan kepada
masyarakat harus ditingkatkan, akan tetapi dalam hal ini telah ditelaah secara jelas
bahwa masih banyak Kejanggalan-kejanggalan yang menjadi persoalan dalam
pelaksanaan tufoksii tersebut seperti masalah personil, sarana dan
prasarana,pengawasan, sehingga pencapaian tufoksi tersebut masih dikategorikan
sangat rendah.
Dapat diuraikan masalah-masalah yang menjadi isu dalam lingkungan internal
sebagai berikut :
- Personil (Pegawai)
Dalam pelaksanaan tufoksi personil tidak dapat meningkatkan kinerja secara
maksimal, hal ini disebabkan beberapa faktor antara lain :kurangnya pemetaan dan
penempatan personil yang berorientasi pada kemampuan dan Keterampilan yang
dimiliki setiap pegawai, perlunya perubahan pola fikir dikalangan birokrat yang
mengacu pada pelayanan prima, dan kurang perhatian atasan pada perkembangan
karir, pemberian jasa, dan pensiun pegawai.
- Sarana dan prasarana
Untuk kelancaran operasional dalam tugas pelayanan kepada masyarakat, personill
atau pegawai sangat tergantung pada keberadaan sarana dan prasarana yang ada,
sehingga dibutuhkan sarana dan prasarana serta penjelasan atas penggunaan dan
perawatan sarana dan perasarana tersebut.
- Pengawasan
Untuk mencapai target keberhasilan atas pelaksanaan kegiatan-kegiatan pada
kantor Pelayanan Perijinan Terpadu perlu dilakukan pengawasan yang
melekat,seimbang dan bijaksana oleh atasan kepada personil seperti dalam
penanganan masalah, masalah tersebut seharusnya dapat di selesaikan dengan
tuntas.
Pembuatan rencana kerja ini harus efektif dan efesien, hal ini terletak pada
teknis pembuatannya yang memandang aspek- aspek dasar seperti kekuatan,
Renja KPPT Kabupaten Mandailing Natal 2015
kelemahan, peluang dan tantangan sehingga tercapai target tufoksi Kantor
Pelayanan Perijinan Terpadu tahun 2013.
Adapun uraianya aspek-aspek dasar penyusunan rencana kerja ini sebagai
berikut :
- Kekuatan ( Strenght)
a. Dukungan sumber Daya Manusia sebanyak 28 orang yang terdiri dari 19 orang
PNS dan 9 orang Pegawai Honorer, dengan latar belakang Pendidikan SLTP 1
Orang, SLTA 15 orang, perguruan tinggi 13 berdasarkan golongan : Golongan IV
1 orang, golongan III 12 orang, golongan II 6 orang
b. Dukungan Finansial Dana Pembangunan Tahun Anggaran 2013 dialokasikan
sebesar Rp 1.969.173.493,-
c. Adanya perangkat peraturan perundangan yang mendukung Kantor Pelayanan
Perijinan Terpadu :
1. Undang-undang nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 04 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu
Kabupaten Mandailing Natal.
3. Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 18 Tahun 2011 tentang tugas pokok
dan Fungsi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Mandailing Natal.
- Kelemahan ( Weekneses ) :
a. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur dan persyaratan perijinan.
b. Adanya promosi dari daerah lain tentang kemudahan permohonan perijinan
c. Adanya kebijakan teknis dari departemen sektoral yang mempengaruhi pelayanan
perijinan.
- Peluang ( Opportunity )
a. Banyaknya Pengusaha yang akan menanamkan modal
b.Adanya kebijakan pemerintah untuk menertibkan setiap kegiatan / usaha
masyarakat.
c. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengurus perijinan.
- Tantangan ( Threats )
a. Belum memadainya kemampuan teknis staf Pelayanan Perijinan Terpadu
b. Sistem Pelayanan Perijinan belum berjalan secara optimal
c. Kurangnya sarana promosi penanaman modal
Renja KPPT Kabupaten Mandailing Natal 2015
d.Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung sehingga dapat mempengaruhi
kelancaran pelaksanaan tugas-tugas;
e.Kurangnya kemampuan aparat untuk mengadakan dan mengikat hubungan
(jaringan) kerja dengan stakeholders bidang perijinan;
f. Belum terdata secara akurat pelaku usaha;
g. Kurangnya perhatian pelaku usaha terhadap lingkungan;
h.Kurangnya perhatian terhadap upaya peningkatan kualitas SDM Aparatur
KantorPelayanan Perijinan Terpadu;.
2.4 Review Rancangan Awal Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu
Program / rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan
Perijinan Terpadu pada tahun anggaran 2014 yang meliputi :
1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
3. Pemasangan Plank Merek Perda se-Mandina
4. Penyusunan Buku SOP
5. Sosialisasi Pelayanan Perijinan Terpadu
6. Pembuatan Iklan Radio
7. Pembangunan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu
Sesuai dengan hasil analisis kebutuhan seluruh kegiatan dapat dilaksanakan
sesuai dengan yang direncanakan.
2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.
Program usulan yang diusulkan oleh pemangku kepentingan baik dari
kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM,asosiasi-
asosiasi, perguruan tinggi yang ditujukan ke Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu
Kabupaten Mandailing Natal sampai saat ini tidak ada.
Renja KPPT Kabupaten Mandailing Natal 2015
Renja KPPT Kabupaten Mandailing Natal 2015
TABEL 2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2014
KABUPATEN MANDAILING NATAL
KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
No Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu Indikatif (Rp. 000)
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan (Rp.000)
Catatan Penting
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1
Pengadaan
Perlengkapan Gedung Kantor
Kab. Madina
Tersedianya Perlengkapan
Gedung Kantor 100% 4.975.,500,-
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kab. Madina
Meningkatnya Kinerja
Aparatur 100% 4.975.,500,-
2
Pengadaan Peralatan
Gedung kantor
Kab. Madina
Tersedianya Peralatan Gedung
Kantor 90% 14.968.037,-
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kab. Madina
Meningkatnya Kinerja
Aparatur 100% 19.000.000,-
3
Pemasangan Plank Merek Perda se –Kab.Madina
Kab. Madina
Tersedianya Plank Merek Perijinan
95% 200.000.000
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kab. Madina
Meningkatnya Kinerja
Aparatur 100% 200.000.000
4 Penyusunan dan
Pembuatan Buku SOP
Kab. Madina
Tersedianya Buku SOP
95% 8.050.000,- Pengembangan Data/Informasi
Kab. Madina
Tersedianya Informasi Perijinan
100% 8.050.000,-
5
Sosialisasi Pelayanan Perijinan Terpadu
Kab. Madina
Terlaksananya Sosialisasi Pelayanan
Perijinan Terpadu 90% 23.009.136,-
Pengembangan Data/Informasi
Kab. Madina
Tersebarluasnya informasi
tentang Pelayanan Perijinan Terpdu
100% 23.009.136,-
Renja KPPT Kabupaten Mandailing Natal 2015
6 Pembuatan Iklan
Radio Kab.
Madina Terlaksananya Iklan Perijinan di Radio
95% 60.000.000,-
Optimalisasi Penggunaan
Teknologi Informasi
Kab. Madina
Tersebarluasnya informasi
tentang Pelayanan Perijinan
Terpdu melalui media
Elektronik
100% 60.000.000,-
Renja KPPT Kabupaten Mandailing Natal 2015
TABEL 2.5 USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2014
KABUPATEN MANDAILING NATAL
KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
No Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran Volume Catatan
1 2 3 4 5 6
N I H I L
Renja KPPT Kabupaten Mandailing Natal 2015
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
Dalam penyusunan Rencana Kerja ini harus dilakukan secara terarah agar dalam
pelaksanaannya selalu mengacu pada tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan ,
dalam hal ini dapat diuraikan antara lain:
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Propinsi dan Nasional
Arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional dan provinsi yang terkait
dengan tugas fungsi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Mandailing Natal
antara lain melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi
dibidang perijinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi , integrasi, sinkronisasi,
simplikasi, keamanan dan kearsipan serta perumusan kebijakan dan program serta
pelaksanaan urusan di bidang penanaman modal.
3.2 Tujuan dan sasaran renja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu
- Tujuan
Tujuan merupakan penyebaran atau inplementasi dari pernyataan misi dan
merupakan hasil akhir yang akan divcapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu
oleh kantor pelayanan perijinan terpadu sebagai berikut :
1. mewujudkan pelayanan perijinan
2. mewujudkan iklim inpestasi yang baik
3. meningkatkan kompetensi aparatur
- Sasaran
Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sasuai dengan yang akan dicapai oleh
setiap instansi pemerintah dalam jangka waktu tertentu serta harus menggambarkan hal
yang ingin di capai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan
Sasaran yang ingin dicapai kantor pelayanan perijinan terpadu adalah sebagai
berikut :
1. terciptanya kepuasan masyarakat dalam pengurusan perijinan
2. terlaksananya pemrosesan perijinan dengan cepat dan teransparan
3. terciptanya persaingan yang sehat dan bersih dalam berinvestasi.
Renja KPPT Kabupaten Mandailing Natal 2015
4. terlaksananya optimalisasi pelayanan perijinan kepada masyarakat
5. terwujudnya aparatur yang handal dan profesional melalui pendidikan dan pelatihan-
pelatihan
3.3 Program dan Kegiatan
Rencana program dan kegiatan prioritas kantor pelayanan perijinan terpadu
kabupaten mandailing natal disusun dengan pertimbangan sebagai berikut :
1. Memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran-sasaran program dan
kegiatan sesuai tema pembangunan Kabupaten Mandailing Natal dengan sasaran-
sasaran yang terukur sehingga langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat
2. Mendesak dan penting untuk segera dilaksanakan
3. Merupakan tugas dan fungsi KPPT sebagai pelaku utama
4. Realistis untuk dilaksanakan
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Kantor Pelayanan Perijinan
Terpadu Kabupaten Mandailing Natal membuat Program dan Kegiatan Prioritas Tahun
Tahun 2015 sebagai berikut :
1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan Kegiatan :
a. Pendidikan dan Pelatihan Formal.
2. Program Peningkatan Pelayanan Perijinan Terpadu dengan Kegiatan :
a. Pengadaan Mobil Pelayanan Berikut Perlengkapannya;
b. Pengadaan Sepeda Motor Pelayanan Berikut Perlengkapannya;
3. Program Pengembangan data/informasi dengan Kegiatan :
a. Pangadaan plank informasi perijinan;
b. Pendataan objek perijinan;
c. Pembuatan dan penyusunan buku standard pelayanan publik;
d. Penyusunan dan pembuatan buku sop lanjutan;
e. Pembuatan Banner/ Papan Perijinan
f. Sosialisasi Pelayanan Perijinan Terpadu
4. Program optimalisasi penggunaan teknologi informasi
a. Pemrograman sistem informasi perijinan.
Renja KPPT Kabupaten Mandailing Natal 2015
Renja KPPT Kabupaten Mandailing Natal 2015
TABEL 3.3 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 KABUPATEN MANDAILING NATAL
KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
KODE
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2015
CATATAN PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016
LOKASI TARGET CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
SUMBER DANA
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Otonomi daerah,
1 20 Pemerintahan umum 867.000.000;- 1.050.000.000,-
1 20 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan Kegiatan :
75.000.000;- 80.000.000,-
1 20 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal.
Terlaksanya Pendidikan dan Pelatihan aparatur
Kab. Madina
Meningkatnya pengetahuan aparatur
75.000.000;- APBD 75 % 80.000.000;-
1 20 28 Program Peningkatan Pelayanan Perijinan Terpadu dengan Kegiatan :
365.000.000;- 420.000.000,-
1 20 28 09 Pengadaan Mobil Pelayanan Berikut Perlengkapannya;
Tersedianya Mobil Pelayanan Berikut Perlengkapannya
Kab. Madina
Meningkatkan Kinerja aparatur
300.000.000;- APBD 85% 350.000.000,-
1 20 28 10 Pengadaan Sepeda Motor Pelayanan Berikut perlengkapannya
Tersedianya sepeda Motor Pelayanan Berikut Perlengkapannya
Kab. Madina
Meningkatkan Kinerja aparatur
65.000.000,- APBD 85% 70.000.000,-
1 20 31 Program Pengembangan data/informasi dengan Kegiatan :
327.000.000;- 430.000.000,-
1 20 31 04 Pangadaan plank informasi perijinan;
Tersedianya plank informasi perijinan
Kab. Madina
Meningkatnya penetahuan masyarakat tentang perijinan
130.000.000;- APBD 80 % 200.000.000,-
1 20 31 08 Pendataan objek perijinan; Tersedianya objek perijinan
Kab. Madina
Tercapainya data perijinan belum berijin
50.000.000;- APBD 90% 55.000.000,-
1 20 31 09 Pembuatan dan penyusunan buku standard pelayanan publik
Tersedianya Buku Standart Pelayanan Publik
Kab. Madina
Meningkatnya pengetahuan aparatur tentang perijinan
50.000.000;- APBD 75% 55.000.000,-
Renja KPPT Kabupaten Mandailing Natal 2015
1 20 31 10 Penyusunan dan pembuatan buku sop lanjutan.
Tersedianya Buku SOP perijinan
Kab. madina
Meningkatnya pengetahuan aparatur tentang perijinan penanamana modal
37.000.000;- APBD 70 % 50.000.000;-
1 20 31 05 Pembuatan banner/papan informasi perijinan;
Tersedianya banner/papan informasi perijinan
Kab. Madina
Meningkatnya penetahuan masyarakat tentang perijinan
20.000.000;- APBD 85% 25.000.000,-
1 20 31 11 Sosialisasi Tentang Pelayanan Perijinan Terpadu
Tersosialisasikan Pelayanan Perijinan Terpadu pada Masayarakat Luas
Kab. Madina
Meningkatnya penetahuan masyarakat tentang perijinan
40.000.000,- APBD 80% 45.000.000,-
1 20 32 Program optimalisasi penggunaan teknologi informasi
100.000.000;- 120.000.000,-
1 20 32 05 Pemrograman sistem informasi perijinan.
Terprogramnya monitoring informasi berkas perijinan
Kab. madina
Meningkatnya pelayanan perijinan
100.000.000;- APBD 95% 120.000.000,-
Renja KPPT Kabupaten Mandailing Natal 2015
IV
PENUTUP
Rencana Kerja Kantor Pelayananan Perijinan Terpadu Kabupaten Mandailing Natal
Tahun 2015 merupakan gambaran kebijakan dan strategi dalam upaya meningkatkan kualitas
pelayanan prima di bidang perijinan kepada masyarakat dan dalam dokumen perencanaan
tersebut akan terlihat dengan jelas langkah-langkah yang akan ditempuh dalam
mewujudkannya.
Penyusunan Rencana Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten
Mandailing Natal Tahun 2015 dimaksudkan untuk menjadi acuan dalam melakukan program
dan kegiatan tahunan, sehingga akan memudahkan pelaksanaannya (realisasinya).
Kita menyadari bahwa betapapun baiknya program dan kegiatan yang dibuat tentu tidak
akan dapat terlaksanan dengan baik tanpa dukungan dana dan semua pihak. Untuk itu, saran
dan pendapat konstruktif serta dukungan dari instansi maupun pihak terkait dan
berkepentingan sangat diharapkan dalam rangka mendukung program dan kegiatan tersebut
sebagai upaya ikut mensukseskan visi misi Pemerintah Kabupaten Mandailing dalam
mewujudkan “MEWUJUDKAN MANDAILING NATAL YANG AGAMIS, CERDAS, SEHAT
DAN SEJAHTERA”.
Panyabungan, Maret 2014
KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN MANDAILING NATAL Drs. PARLIN LUBIS, AP PEMBINA NIP.19750906 199412 1 001
1
Renja KPPT Kabupaten Mandailing Natal 2015
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2015
KODE Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran
daerah Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif
Tahun 2015(Rp)
Prakiraan Maju Rencana Tahun
2016 (Rp)
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggung jawab
Sumber Dana Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
1 Otonomi Daerah
1 20 Pemerintahan Umum 867.000.000 1.050.000.000 1 KPPT
1 20 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan kegiatan :
75.000.000 80.000.000 KPPT
1 20 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Tersedianya Pendidikan dan Pelatihan aparatur
KPPT Kab.Mandailing Natal
Terlaksananya Pendidikan dan Pelathan formal
90% Terciptanya aparatur yang profesional
95% Meningkatnya aparatur yang profesional
100% 75.000.000 80.000.000 1 KPPT APBD
1 20 28 Program Peningkatan Pelayanan Perijinan Terpadu dengan kegiatan :
365.000.000 420.000.000 KPPT
1 20 28 09 Pengadaan Mobil Pelayanan Berikut Perlengkapannya
Tersedianya Mobil Pelayanan Berikut Perlengkapannya
KPPT Kab.Mandailing Natal
Terlaksananya pelayanan aparatur yang efektif dan efisien
90% Terciptanya kinerja pelayanan aparatur
95% Meningkatnya kinerja pelayanan aparatur
100% 300.000.000 350.000.000 1 KPPT APBD
1 20 28 10 Pengadaan sepeda motor pelayanan berikut perlengkapnnya
Tersedianya sepeda motor pelayanan berikut perlengkapannya
KPPT Kab.Mandailing Natal
Terlaksananya pelayanan aparatur yang efektif dan efisienl
90% Terciptanya kinerja pelayanan aparatur
95% 100% 65.000.000 70.000.000 1 KPPT APBD
1 20 31 Program Pengembangan data/informasi dengan kegiatan
327.000.000 430.000.000 KPPT APBD
1 20 31 04 Pengadaan plank informasi perijinan Tersedinya plank informasi perijinan
Kab. Madina
Kab.Mandailing Natal
Terlaksananya informasi perijinan di masayrakat
90% Terciptanya Pengetahuan masyarakat tentang perijinan
95% Meningkatnya pengetahuan masyarakat
100% 130.000.000 200.000.000 1 KPPT APBD
1 20 31 08 Pendataan Objek Perijinan Tersedinya Objek Perijinan
Kab. Madina
Kab.Madina
Terlaksananya Objek Perijinan
90% Terciptanya Pencapaian data perijinan belum berijin
95% Meningkatnya data perijinan
100% 50.000.000 55.000.000 KPPT
APBD
1 20 31 09 Pembuatan dan penyusunan buku standard pelayanan publik
Tersedianya Buku Standart Pelayanan Publik
Kab. Madina
Kab. Madina
Terlaksananya Buku Standart Pelayanan Publik
90% Terciptanya Pengetahuan aparatur tentang perijinan
95% Meningkatnya pengetahuan aparatur tentang perijinan
100% 50.000.000 55.000.000 1 KPPT APBD
1 20 31 10 Penyusunan dan pembuatan buku sop lanjutan.
Tersedianya Buku SOP perijinan
Kab. madina
Kab. madina
Terlaksananya pembuatan Buku SOP perijinan
90% Terciptanya Pengetahuan aparatur tentang perijinan
95% Meningkatnya pengetahuan aparatur
100% 37.000.000 50.000.000 1 KPPT APBD
Renja KPPT Kabupaten Mandailing Natal 2015
penanaman modal
tentang perijinan penanaman modal
1 20 31 05 Pembuatan banner/papan informasi perijinan;
Tersedianya banner/papan informasi perijinan
Kab. Madina
Kab. Madina
Terlaksananya pembuatan banner/papan informasi perijinan
90% Terciptanya pengetahuan masyarakat tentan perijinan
95% Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang perijinan
100% 20.000.000 25.000.000 1 KPPT APBD
1 20 31 11 Sosialisasi Tentang Pelayanan Perijinan Terpadu
Tersosialisasikan Pelayanan Perijinan Terpadu pada Masayarakat Luas
Kab. Madina
Kab. Madina
Tersosialisasikan pelayanan perijinan terpadu pada masyarakat luar
90% Terciptanya Pengetahuan masyarakat
95% 100% 40.000.000 45.000.000 1 KPPT APBD
1 20 32 Program optimalisasi penggunaan teknologi informasi
100.000.000 120.000.000 KPPT
1 20 32 05 Programan sistem informasi perijinan.
Terprogramnya monitoring informasi berkas perijinan
Kab. Madina
Kab.Madina
Meningkatnya pelayana perijinan
90% Terciptanya Pelayanan yang optimalisasi
95% Meningkatnya pelayanan yang optimalisasi
100% 100.000.000 120.000.000 1 KPPT APBD