proses peradilan status tanah 1965-1983 · penanaman bibit murbei sehingga meminta ijin kepada rm...
TRANSCRIPT
36
BAB III
PROSES PERADILAN STATUS TANAH 1965-1983
A. Peminjaman Tanah Tahun 1965
Berawal dari babad alas Blora hingga pembangunan rumah Bupati/rumah
Kabupaten yang dilakukan oleh Raden Tumenggung Jayeng Tirtonoto saat
menjabat sebagai bupati, awalnya rumah Kabupaten masih terbuat dari kayu jati
sampai berjalannya waktu rumah tersebut mengalami perbaikan demi perbaikan
yang dilakukan oleh keturunan beliau yang menjabat menjadi bupati dan
menggunakan biaya pribadi.1 Hingga pada tahun 1886-1912 bangunan tersebut
direnovasi oleh keturunan beliau Raden Mas Tjokronegoro III dengan
menggunakan biaya pribadi. Pada 3 Agustus 1891 saat dilakukan renovasi
pembangunan rumah Kabupaten oleh Tjokronegoro III dilakukan upacara
peletakan batu pertama yang dijadikan catatan sejarah dan dihadiri oleh jajaran
pemerintahan saat itu, peletakan batu pertama saat itu dilakukan oleh putra beliau
yang masih berusia 8 tahun bernama RM Soejoed Koesoemaningrat.2
Dengan adanya peletakan batu pertama yang dihadiri dan disaksikan
masyarakat dan pejabat kala itu berisikan bahwa rumah Kabupaten telah
direnovasi dengan biaya pribadi dari Tjokronegoro III dan diresmikan oleh putra
sulung.3 Semenjak Bupati Blora tidak dijabat oleh Tjokronegoro III (1912) tahta
1 Riwayat Dibukanya Tanah dan Dibangunnya Rumah Bupati Blora ,
Koleksi Keluarga RM Tejonoto Kusumningrat, Arsip Keluarga RM Tejonoto
Kusumaningrat Blora 12 Oktober 2011. 2 Peletakan Batu pertama pendopo Kabupaten Blora tanggal 3 Agustus
1891 oleh RM Soedjoed Kusumaningrat, Koleksi RM Tejonoto Kusumaningrat,
Arsip Besluit van Gubernur 24 Juni 1891 No. 22. 3 Ibid
37
Bupati yang seharusnya dijalankan oleh RM Soejoed Koesoemaningrat atau
setelah dewasa yang lebih dikenal di Blora dengan nama Ndoro Sumo tidak ingin
menjadi Bupati dikarenakan suatu hal dan tidak ingin bekerjasama dengan
pemerintah kolonial saat itu, sehingga kedudukan Bupati kala itu diserahkan
kepada RM Said Abdulkadir Jaelani atau yang akrab disapa Kanjeng Said.4
Sejak itu tahta Bupati Blora tidak lagi diduduki oleh keturunan dari RT
Jayeng Tirtonoto secara berurutan melalui garis keturunan putra lajer dan Kanjeng
Said juga diluar garis keturunan RT Jayeng Tirtonoto, meski demikian dalam
perijinan menggunakan rumah Kabupaten Kanjeng Said tetap meminta ijin dari
Ndoro Sumo selaku pemilik sah tanah tersebut.5 Setelah berkeluarga Ndoro Sumo
tinggal di sebelah timur rumah Kabupaten yang hingga saat ini ditempati oleh RA
Manik Habsari dan keluarga.6 Setelah Kanjeng Said berhenti menjadi bupati,
jabatan tersebut digantikan oleh Adipati Cakraningrat yang merupakan anak ke-3
dari Tjokronegoro III meski sebagai keturunan RT Jayeng Tirtonoto tetap dalam
menggunakan rumah Kabupaten meminta ijin kepada Ndoro Sumo. Setelah ndoro
Sumo meninggal pada tahun 1950-an perijinan tentang peminjaman tanah alun-
alun, rumah bupati dan magersari diserahkan kepada putra lajer beliau bernama
RM Tejonoto Kusumaningrat.7
4 Wahyu Rizkiawan, “Rr Widyasintha Himayanthi (2): Ungkap Kesaksian
Tokoh Blora Mengusir Belanda”, Jawa Pos Radar Bojonegoro, 22 Februari 2016,
hlm 34. 5 Wawancara dengan RA Manik Surastri tanggal 13 Januari 2016.
6 Wahyu Rizkiawan, “Rr Widyasintha Himayanthi (2),loc.cit.
7 Riwayat Dibukanya Tanah dan Dibangunnya Rumah Bupati Blora ,
Koleksi Keluarga RM Tejonoto Kusumningrat, Arsip Keluarga RM Tejonoto
Kusumaningrat Blora 12 Oktober 2011.
38
1. Peminjaman Tanah oleh Pihak Pemerintah/ Instansi
Mulai 1965 masyarakat yang hendak mengadakan acara di alun-alun
Blora, bupati terpilih yang menempati rumah Kabupaten/rumah bupati, maupun
masyarakat yang meminta ijin bertempat tinggal di magersari yang letaknya persis
di sebelah utara rumah pendopo Blora mulai menggunakan surat peminjaman atau
permohonan ijin menggunaan tanah yang ditujukan kepada RM Tejonoto
Kusumaningrat.
a. Permohonan Peminjaman Kecamatan Kota Blora
Pada 27 Juni 1965 Kecamatan Blora mengirim permohonan peminjaman
tanah yang terletak disebelah timur pohon beringin (sebelah timur rumah bupati/
pendopo) kepada RM Tejonoto Kusumaningrat yang akan digunakan untuk
pembibitan tanaman-tanaman sebagai program yang telah diharapkan oleh
pemerintah. RM Tejonoto memberi ijin kepada pihak Kacamatan Blora secara
lisan yang mengatakan ia mengijinkan tanah yang dimaksud untuk dilakukan
program benbibitan.8
b. Permohonan Peminjaman oleh Baproda (Badan Produksi Daerah)
Masih di tahun yang sama Pada 12 Agustus 1965 Ketua Baproda
Kecamatan Blora mengirim surat dengan no. Agr.T.10/1129 kepada RM Tejonoto
Kusumaningrat perihal pemakaian tanah sebelah barat Kantor Kecamatan Blora
(tanah yang dimaksud sekarang terletak di dalam wilayah pendopo sebelah barat),
dalam surat tersebut disebutkan bahwa Baproda akan mengadakan percobaan
8 Peminjaman Tanah oleh Dinas Kota Blora 27 Juni 196, Koleksi
Keluaraga RM Tejonoto Kusumaningrat, Arsip Pemerintah Daerah Kota Blora
pgg.24/4.69.
39
penanaman bibit murbei sehingga meminta ijin kepada RM tejonoto
Kusumaningrat untuk menggunakan tanah tersebut.9 Penanaman bibit murbei
diharapkan dapat memberi manfaat pada masyarakat daerah sekitar. Pada 19
Agustus 1965 surat yang dikirim oleh Baproda mendapat jawaban dari RM
Tejonoto Kusumaningrat yang menyatakan bahwa beliau setuju dengan
peminjaman tanah disebalah barat Kantor Kecamatan Blora yang akan digunakan
untuk percobaan penanaman bibit murbai, dengan syarat untuk keperluan
penduduk selama jangka waktu peminjaman yang ditentukan.10
Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya tahun 1965 terdapat dua surat
peminjaman dari pihak pemerintahan terkait penggunaan tanah di area rumah
Bupati Blora yang meliputi wilayah Magersari. Hal ini memang sudah dilakukan
pada masa Ndoro Sumo sebab tanah tersebut merupakan milik RT Jayeng
Trtonoto dan diwariskan secara turun-temurun melalui garis ketururan lajer
seperti yang sudah dijelaskan pada pembahsan sebelumnnya. Bahkan meski itu
Pemeritah Daerah jika akan menggunakan lahan tersebut tetap harus membuat
perijinan secara tertulis kepada pewaris.
2. Peminjaman Tanah oleh Perseorangan
Selain dari pihak instansi yang menggunakan lahan magersari juga
terdapat beberapa pegawai Pemerintahan Daerah Blora dan masyarakat umum,
namun tetap dengan seijin RM Tejonoto Kusumaningrat. Pertama pada 3 Februari
1968 RM Tejonoto Kusumaningrat memberikan ijin pinjaman tanah kepada
9 Pemakaian Tanah Sebelah Barat Kantor Kecamatan Blora 12
Agustus1965, Koleksi Keluarga RM Tejonoto Kusumaningrat, Arsip Badan
Produksi Kota Blora Agr.T.10/ 1129. 10
Ibid.
40
Soemali selaku Perakit Tata Praja Tingkat I Kantor Kecamatan Kota Blora karena
belum memiliki tanah pribadi dan ingin meminjam tanah milik RM Tejonoto
yang terletak di Magersari desa Kunden dengan luas ± (panjang 20 m,
lebar 11 meter) dengan jangka waktu peminjaman ± 5 tahun dengan catatan
apabila terdapat perubahan jangka peminjaman dan luas tanah segera melakukan
konfirmasi.11
Selanjutnya di tahun 1966 RM Tejonoto menerima surat
permohonan menempati tanah dari salah satu warga bernama Ngadiran, dalam
surat tersebut ia ingin meminjam sajeblokan tanah (satu jengkal tanah) dengan
ukuran 17m x 7m yang terletak di depan pohon beringin, karena ia beranggapan
agak kurang pantas apabila menempati lokasi di belakang pohon beringin.12
Tidak hanya masyarakat umum yang belum memiliki tanah yang meminta
ijin peminjaman, namun juga para pegawai Pemerintahan yang belum memiliki
lahan. Tanggal 23 Maret 1968 dari lurah desa Kunden mengirim surat
permohonan meminjam tanah di Magersari yang terletak di halaman depan
tepatnya di bagian depan pohon beringin, dalam surat tersebut lurah Kunden
mengatakan bahwa ia sudah memiiliki rumah namun belum memiliki tanah
sehingga ia ingin meminjam tanah milik RM Tejonoto tersebut dalam jangka
waktu yang ditentukan.13
Pada 29 September 1972 RM Tejonoto Kusumaningrat telah menerima
surat dari Sarimin yang mengatakan bahwa ada seorang perempuan berusia 50
11
Surat Pernyataan Peminjaman Tanah Soemali 1968, Koleksi Keluarga
RM Tejonoto Kusumaningrat, Arsip Pengadilan Negeri Blora P.VIII 12
Ibid 13
Surat Peminjaman Tanah Kepala Desa Kunden, Koleksi Keluarga RM
Tejonoto Kusumaningrat, Arsip Keluarga RM Tejonoto Kusumaningrat 23 Maret
1968.
41
tahun dengan pekerjaan sebagai buruh desa Kunden (Magersari) bernama B
Gainah, pada surat ini B Gainah meminta bantuan kepada bapak Sarimin untuk
mengirimkan surat, apabila diberikan ijin oleh RM Tejonoto untuk menempati B
Gainah mengucapkan terimakasih dan mendirikan bangunan di seberang tanah
Magersari dengan ukuran rumah 2m x 8m, namun apabila tanah tersebut hendak
digunakan oleh RM Tejonoto pengirim menyatakan bahwa B Gainah akan segera
pindah dari tempat tersebut .14
B Gainah saat itu dibantu Sarimin dalam penulisan
surat yang ditujukan oleh RM Tejonoto Kusumaningrat sebab ia buta aksara15
dan
pada kala itu di Kabupaten Blora terdapat banyak masyarakat yang mengalami
buta aksara.
Empat tahun setelah perjanjian antara RM Tejonoto dengan Soemali
tepatnya di tahun 1972 salah satu warga yang bertempat tinggal di Magersari
bernama M. Bun Nyamin mengatakan awalnya ia telah mendapat persetujuan dari
Soemali dan mendapat ijin dari RM Tejonoto untuk menempati tanah yang
sebelumnya sudah disetujuan dalam perjanjian antara Soemali dan RM Tejonoto
pada 3 Februari 1968.16
Kemudian pada Februari 1972 M. Bun Nyamin membuat
surat pernyataan, dalam surat tersebut dikatakan bahwa tanah Magersari yang
dahulu ditempati Soemali telah dibeli oleh Bun Nyamin dengan kesepakatan
kedua belah pihak dan ditempati sejak tanggal 2 Juli 1970. Jika dilihat dalam
14
Surat PeminjamanKepala Desa Kunden Atas Nama B Gainah, Koleksi
Keluarga RM Tejonoto Kusumaningrat, Arsip Keluarga RM Tejonoto
Kusumaningrat 29 September 1972 15
Buta aksara merupakan istilah bagi masyarakat yang tidak bisa
membaca dan menulis, kala itu masih banyak buruh di Kabupaten Blora yang
mengalami buta aksara. 16
Turunan Surat Pernyataan Bapak Bunyamin dan Soemali 1972, Koleksi
Keluarga RM Tejonoto Kusumaningrat.
42
kasus ini terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak dalam menempati tanah
magersari dengan persetujuan dari RM Tejonoto Kusumaningrat. 17
Pada 4 Februari 1972 Kecamatan Kota Blora mengirim surat ijin
mendirikan bangunan di atas tanah Magersari, dalam surat tersebut berisikan
mengenai permintaan ijin penduduk yang tinggal Magersari dan telah mendirikan
bangunan kepada RM Tejonoto.18
Diketahui bahwa ada tiga pihak dalam surat
tersebut. Pihak pertama bapak M. Bun Nyamin selaku penerus tempat tinggal
Soemali menyatakan akan bertempat tinggal di tanah tersebut (Magersari) atas
persetujuan dari RM Tejonoto pada perjanjian sebelumnya, sedangkan pihak
kedua bernama Salekun dan pihak ketiga bernama Maji mengatakan bahwa saat
mereka mendirikan bangunan di tanah Magersari telah mendapat persetujuan dan
bertemu langsung dengan RM Tejonoto, selanjutnya ada pula Suwito Gini yang
rumahnya akan segera dipindahkan dalam waktu dekat ini karena kontrak
perjanjian yang sudah habis namun masih menunggu biaya untuk pemindahan
rumah tersebut .19
Dalam hal ini terlihat bahwa baik itu pendudukan perorangan
maupun instansi yang ingin mendirikan bangunan maupun meminjam tanah
terletak di magersari mereka tetap mempercayai dan meyakini bahwa tanah
tersebut merupakan milik Ndoro Sumo karena pihak agraria juga belum
menunjukan bukti-bukti bahwa tanah yang disengketakan tersebut menjadi hak
milik Pemerintah.
17
Ibid. 18
Mendirikan Rumah di atas Lahan Sengketa 1972, Koleksi Keluarga RM
Tejonoto Kusumaningrat, Arsip Kecamatan Kota Blora No. Agr. T. 4/46/72. 19
Ibid.
43
Dari beberapa surat permohonan ijin penggunaan tanah untuk kepentingan
pertanian di sekitar rumah bupati, surat ijin meminjam tanah untuk para pegawai
pemerintahan yang belum memiliki rumah surat ijin pendirian bangunan di atas
lahan sengketa di wilayah Magersari dapat disimpulkan bahwa masih adanya
bukti penguasaan tanah oleh keturunan ke-7 dari RT Jayeng Tirtonoto yaitu RM
Tejonoto Kusumaningrat dan kepemilikan tersebut juga telah diakui oleh warga
sekitar maupun pemerintah.20
B. Awal Sengketa
1. Awal Muncul Status Lahan Sengketa
a. Ancaman Penggunaan Lahan dari Pemerintah
Pada 19 Maret 1966 RM Tejonoto Kusumaningrat pertama kali mendapat
surat ancaman dari kantor Kecamatan Blora, dengan surat No. Agr. 18/388/Uipu
mengenai status tanah bekas Kabupaten Blora. Pihak Kecamatan mengataan
bahwa pada tanggal 17 Maret 1966 Kecamatan Blora mendapatkan surat dari
Kepala Agraria Blora dengan nomor surat: K.a.d 140/Agr./16/68 untuk memberi
tahukan kepada orang yang merasa memiliki tanah Magersari (RM Tejonoto
Kusumaningrat) dan memberitahukan bahwa tanah tersebut adalah milik negara.21
Dalam surat itu juga dikatakan agar yang merasa memiliki tanah tersebut untuk
menghentikan segala tindakan maupun pembangunan rumah di atas tanah tersebut
dalam bentuk apapun karena tidak mendapatkan ijin dari pihak berwajib dan
apabila tindakan tersebut terus dilakukan maka dapat dikatakan tindakan yang
melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi tegas sesuai peraturan yang ada di
20
Wawancara dengan RA Manik Surastri tanggal 13 Februari 2016 21
Salinan Surat Status Tanah Bekas Kabupaten Blora, Koleksi Keluarga
RM Tejonoto Kusumaningrat, Arsip No. Agr. 18/388/Uipu.
44
negara. Tembusan surat ini ditujukan kepada Bupati Blora (R. Sukirno), Dan-Dim
0721 Blora, serta Kepala Agraria Blora.22
Dengan adanya surat ancaman dari Agraria maka status tanah alun-alun,
rumah Pendopo Kabupaten Blora dan magersari saat itu menjadi lahan sengketa,23
namun meski berstatus lahan sengketa tetap masyarakat Blora maupun yang
bertempat tinggal di Magersari mengatakan bahwa tanah tersebut adalah milik
Ndoro Sumo dan penduduk tetap menaruh hormat serta kepercayaan pada RM
Tejonoto selaku keturunan Ndoro Sumo dan pemilik tanah, sebab setelah pihak
Agraria mengirim surat ancaman peringatan mereka tidak memberikan bukti yang
kongkrit bahwa tanah tersebut merupakan tanah milik negara seperti yang telah
disebutkan. Pihak RM Tejonoto memiliki bukti-bukti tertulis dan saksi bahwa
tanah tersebut adalah milik leluhur secara turun-temurun. Hal ini juga dipercaya
oleh masyarakat dan dibuktikan dengan tetap adanya beberapa surat permohonan
baik untuk peminjaman tanah maupun ijin membangun rumah di tanah tanah
magersari dan area Pendopo Blora seperti yang telah dijelaskan sebelumnya,
meski tanah tersebut sedang dalam status bersengketa dengan pihak Pemerintah.24
b. Bukti yang Tidak Dapat Ditunjukan Pemerintah
Setelah di tahun 1966 RM Tejonoto mendapat surat ancaman dari Camat
Kota Blora melalui Kepada Desa Kunden dengan surat no K.a.d./140/ Agr/ 16/
168 mengenai ancaman penggunaan dan pemanfaatan lahan milik Pemerintah
tanpa seijin pihak terkait dan apabila yang bersangkutan terus melanjutkan
22
Ibid. 23
Wawancara dengan RA Manik Surastri tanggal 13 Februari 2016. 24
Wawancara dengan RNgt Ratnasari Puspitarini tanggal 21 April 2016.
45
penggunaan lahan tersebut, pihak Kecamatan akan membawa kasus ini melalui
jalur hukum karena dianggap perilaku kriminal.25
Dengan adanya ancaman
tersebut lantas tidak membuat pihak RM Tejonoto menjadi takut ataupun mundur
sebab memang benar jika tanah tersebut adalah milik leluhur beliau yang
diwariskan secara turun-temurun didukung RM Tejonoto memiliki bukti yang
kuat untuk kasus ini. Tanggal 21 April 1967 RM Tejonoto mengupayakan
penyelesaian lahan dengan status sengketa ini ke jalur hukum melalui Pengadilan
Negeri Blora.26
Hasil Pengadilan Negeri Blora mengatakan bahwa tuntutan dari penggugat
(RM Tejonoto Kusumaningrat) tidak dapat diterima. Pihak Pengadilan Negeri
Blora tidak meberikan alasan secara detail mengenai penolakan tersebut dan
penggugat diperbolehkan apabila hendak mengajukan banding ke Pengadilan
Tinggi Semarang.27
Pihak Pemerintah tidak dapat menunjukan bukti jika tanah
alun-alun, rumah Pendopo Blora dan Magersari merupakan tanah milik Negara,
namun pengajuan berkas dari RM Tejonoto Kusumaningrat ditolak oleh
Pengadilan Negeri tanpa adanya penjelasan secara pasti, namun hal itu
dimungkinkan terjadi sebab permasalahan ini menyangkut nominal ganti rugi
yang cukup tinggi menggunakan anggaran negara sehingga Pengadilan Negeri
25
Salinan Surat Status Tanah Bekas Kabupaten Blora, Koleksi Keluarga
RM Tejonoto Kusumaningrat, Arsip No. Agr. 18/388/Uipu. 26
Surat Permohonan Penyelesaian Tanah Kabupaten Blora 2011, Koleksi
Keluarga RM Tejonoto Kusumaningrat Blora. 27
Surat Keputusan Kasasi Perkara RM Tejonoto Kusumaningrat, Koleksi
Keluarga RM Tejonoto Kusumaningrat, Arsip Mahkamah Agung Republik
Indonesia No.1257 K/ Sip/ 1980.
46
Blora merasa kasus ini perlu diselesaikan ketingkat Pengadilan yang lebih
tinggi.28
2. Penawaran Ganti Rugi dari DPRD
Tahun 1973 seorang anggota DPRD berkunjung ke kediaman RM
Tejonoto dengan maksud membahas masalah alun-alun, pendopo dan magersari
secara lisan dari perwakilan DPRD ingin membantu dengan jalan damai mengenai
sengketa tanah yang terjadi antara Pemerintah Daerah dengan RM Tejonoto dan
pihak DPRD melakukan pengkajian bahwa tanah tersebut memang tanah milik
leluhur dari RM Tejonoto.29
Pengkajian yang dilakukan DPRD saat itu melihat
dari bukti-bukti peminjaman tanah dan pengakuan warga sekitar magesari bahwa
tanah tersebut tanah RM Tejonoto, sedangkan sertifikat tanah ada setelah surat
keputusan dari Kepala Direktorat Landreform tertanggal Jakarta, 2 Mei 1970 No
JDL/Keu/46/40/70.30
Meski kala itu sertifikat belum ada namun RM Tejonoto
memiliki bukti-bukti yang kuat bahwa tanah tersebut adalah milik beliau sehingga
dengan berbagai pertimbangan kala itu pihak DPRD Blora bersedia memberikan
ganti rugi pemakaian tanah yang selama ini Pemerintah gunakan.31
Pihak DPRD mengatakan bersedia memberikan ganti rugi dan RM
Tejonoto mengatakan bahwa mengenai ganti rugi agar mengirim surat secara
tertulis kepada anak tertua beliau yang ada di Jakarta sebagai perwakilan dari
28
Wawancara dengan RNgt Ratnasari Puspitarini tanggal 21 April 2016. 29
Wawancara dengan RA Manik Surastri tanggal 13 Februari 2016. 30
J.C. Kaunang, Kumpulan Peraturan Agraria 1970 1980, Jakarta, PT.
Panca Putra Dewa. 1981, hlm 1. 31
Penyelesaian Status Tanah Bekas Kabupaten, Koleksi Keluarga RM
Tejonoto Kusumaningta, Arsip Dewan Perwakilan Daerah Kota Blora No. 295/
D1/Dpr/73.
47
keturunan RM Tejonoto dan akhirnya pihak DPRD bersedia mengirim
pemberitahun secara tertulis kepada putri pertama RM Tejonoto.32
Masih di tahun
yang sama pada 22 Agustus 1973 anak tertua dari RM Tejonoto Kusumaningrat
yang bernama RA Pudyastuti Husodo Protokusumo mendapat surat dari DPRD
Blora dengan no. 295/D1/Dpr/73 mengenai tanah bekas Kabupaten dan surat
tersebut ditanda tangani oleh ketua DPRD Blora (Sutarjo Citrorejo). Terdapat
beberapa pokok permasalah yang disamaikan dalam surat ini, yang pertama alasan
para wakil rakyat ikut mencampuri dalam urusan sengketa tersebut karena:
a. Kebutuhan Pemerintah daerah akan tanah-tanah sangat penting untuk
kepentingan pembangunan daerah yang bersifat mendesak.
b. Wewenang atau sudah menjadi hak Pemerintah dalam menentukan tanah
untuk pelaksanaan pembangunan yang sifatnya pasti untuk kepentingan
umum.
c. Mengindahkan hak-hak rakyat, selama hak itu tidak bertentangan dengan
pengabdian negara untuk kepentingan umum.
d. Mengusahakan ganti rugi yang wajar.
Dalam hal ini para wakil rakyat sudah melakukan berbagai pertimbangan
bahwa dengan adanya sengeta ini tidak akan menggangu jalannya pembangunan
yang ada di wilayah Pemerintahan Blora bahkan apabila kasus ini dibawa ke
tingkat pengadilan sekalipun, pihak Pengadilan tidak akan membiarkan
pembangunan Negara terhenti hanya karena kepentingan perorangan oleh sebab
itu pihak DPRD ingin menyelesaikan masalah ini secara damai. 33
Dengan melakukan berbagai pertimbangan dan diskusi dikalangan para
anggota Dewan maka terbentuk hasil kesepakatan bersama mengenai ganti rugi
32
Wawancara dengan RA Manik Surastri tanggal 13 Februari 2016. 33
Penyelesaian Status Tanah Bekas Kabupaten, Koleksi Keluarga RM
Tejonoto Kusumaningta, Arsip Dewan Perwakilan Daerah Kota Blora No. 295/
D1/Dpr/73.
48
tanah bekas kabupaten. Pertama ditetapkan ganti rugi hanya senilai Rp 400.000,00
, kemudian upaya ganti rugi tersebut ditolak oleh RM Tedonoto Kusumaningrat
karena nominal yang dirasa tidak wajar dan terlalu murah untuk tanah di pusat
kota dan tepat terletak di 0 km Kota Blora.34
Pertemuan kedua pihak DPRD
mulai menaikan ganti rugi sejumlah Rp 600.000,00 , namun nominal tersebut
ditolak oleh RM Tejonoto karena masih dianggap tidak sebanding dan masih tidak
wajar dengan nomimal itu. Pertemuan ketiga pihak DPR menaikan nominal ganti
rugi lagi menjadi Rp 1.000.000,00 meliputi tanah bekas kabupaten, alun-alun dan
magersari dan ganti rugi ini adalah penwaran terakhir dan nominal maksimal yang
ditawarkan oleh pihak DPRD apabila ganti rugi dengan nominal tersebut
mendapat persetujuan maka akan segera dilakukan proses ganti rugi antara pihak
Pemerintah dan perorangan.35
Mendapat nominal harga maksimal penawaran harga tanah bekas
kabupaten dari pihak DPRD sebesar Rp 1.000.000 kala itu, pihak keluarga RM
Tejonoto merasa keberatan dengan nominal yang ditawarkan karena nominal
tersebut terlalu rendah untuk tanah yang tercatat seluas ±4 hektar dan tanah
tersebut berada di pusat pemerintahan Kabupaten Blora atau bisa juga dikatakan
titik 0 km Blora serta harga tersebut dibawah harga pasaran tanah kala itu.36
Dengan penawaran dengan jumlah nominal maksimal diatas maka pihak keluarga
RM Tejonoto menyatakan tawaran ganti rugi pihak DPRD “Ditolak” dan memilih
membawa kasus ke tingkat Pengadilan yang memang sudah berlangsung selama
beberapa tahun ini.
34
Ibid. 35
Ibid. 36
Wawancara dengan RA Manik Surastri tanggal 13 Februari 2016.
49
C. Proses Peradilan 1975-1983
Terdapat keanehan bila dilihat Pengadilan Negeri Blora menolak dengan
menyarankan mengajukan kasus ke tingkat banding, namun pihak DPRD malah
memberi tawaran ganti rugi lahan seluas ±4 hektar 37
. Namun Penawaran yang
ditawarkan jauh dibawah harga tanah saat itu dengan tanah yang cukup luas
terletak di 0 km Kota Blora dan hanya ditawar Rp 1.000.000,00. Sehingga
keluarga memutuskan untuk terus melanjutkan kasus ini ke Pengadilan yang
memang sudah diajukan dan berjalan.
1. Peradilan Tingkat Banding
Keputusan pihak keluarga RM Tejonoto Kusumaningrat dengan menolak
tawaran ganti rugi dari DPRD, dengan adanya hal tersesbut pihak keluarga
memutuskan untuk mengajukan kasus ke Pengadilan. Berawal dari surat ancaman
dari Agraria yang dialamatkan kepada Camat Blora dan diteruskan kepada RM
Tejonoto tanggal 21 April 1967, pihak keluarga sudah memutuskan untuk
membawa perkara ke ranah hukum.38
Setelah membawa kasus sengketa ke tingkat
Pengadilan, pihak keluarga mnerima hasil keputusan tingkat Pengadilan Negeri
tanggal 28 Juni 1969 dan banding di Pengadilan Tinggi pada tanggal 19 Juni 1975
menyakatan bahwa gugatan RM Tejonoto “Ditolak”. Pada 24 Maret 1977 RM
Tejonoto Kusumaningrat meninggal dunia di usia 68 tahun39
sehingga kasus yang
37
1 hektar = 10.000 38
Surat Permohonan Penyelesaian Tanah Kabupaten Blora 2011, Koleksi
Keluarga RM Tejonoto Kusumaningrat. 39
Rr. Widyasintha Himayanthi, Silsilah Keturunan R.T. Djayeng Tirtonoto
Bupati Blora 1762-1782 (Diambil dari Keturunan Prabu Brawidjaya V, Blora
2014).
50
telah masuk ke pihak Pengadilan diteruskan oleh istri beliau bernama Ny.
Anjardari dibantu anak pertama RA. Pudyastuti yang kala itu berusia 20-an.40
Setelah adanya penolakan dari Pengadilan Negeri dan saat mengajukan
banding ke Pengadilan Tinggi juga mendapati penolakan, maka pada 2 Januari
1979 dilakukan upaya terakhir dengan mengajukan perkasara ke tingkat kasasi .41
Kasasi merupakan pembatalan atas keputusan Pengadilan-pengadilan yang lain
yang dilakukan pada tingkat peradilan terakhir dan menetapkan perbuatan
Pengadilan-pengadilan lain dan para hakim yang bertentangan dengan hukum,
kecuali keputusan Pengadilan dalam perkara pidana yang mengandung
pembebasan terdakwa dari segala tuduhan.42
Dalam Pasal 16 UU No. 1 Tahun 1950, Pasal 244 UU No. 8 Tahun 1981
dan UU No. 14 Tahun 1985 . UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas
Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Kasasi lebih
tepat diartikan "naik banding" ketimbang "banding". Bila Anda tidak puas dengan
vonis dari Pengadilan Negeri,Anda bisa mengajukan kasasi ke Pengadilan Tinggi.
Bila masih tidak puas dengan vonis dari Pengadilan Tinggi,dapat mengajukan
kasasi ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung bisa dikatakan sebagai badan
terakhir bagi kita utk memperoleh keadilan.43
2. Peradilan Tingkat Kasasi
Pada tahun 1980 pihak keluarga RM Tejonoto Kusumaningrat menerima
hasil dari surat yang sudah diajukan ke tingkat kasasi dari Mahkamah Agung dan
berisikan penjelasan dari Mahkamah Agung mengenai penjatuhan keputusan
40
Wawancara dengan RA Manik Surastri tanggal 13 Februari 2016 41
Surat Permohonan Penyelesaian Tanah Kabupaten Blora 2011, Koleksi
Keluarga RM Tejonoto Kusumaningrat. 42
Leden Marpaung, Perumusan Memori Kasasi dan Peninjauan Kembali
Perkara Pidana, 2004, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 1. 43
Ibid.
51
dalam perkara RM Tejonoto Kusumaningrat (Penggugat44
untuk kasus dahulu,
Penggugat-Pembanding) melawan:
I. Bupati Daerah Blora, di Blora
II. Kepala Agraria Daerah Blora, di Blora
III. Asisten Wedana Kota Blora, mereka para tergugat dalam kasasi
terdahulu Tergugat I, II dan III sebagai para tergugat45
atau
terbanding. 46
a. Bahan Pertimbangan Mahkamah Agung
Setelah melakukan berbagai pertimbangan dari surat-surat yang terlah
diajukan oleh penggugat kepada pihak tergugat di hadapan Pengadilan Negeri
Blora dapat ditarik beberapa hal pokok yang menjadi penekanan, diantaranya:
1. Bahwa penggugat adalah pemilik dari sebidang tanah yang luas, letak
beserta batas-batas tanah telah disebutkan dalam surat gugatan bahwa
tanah tersebut ditaksir dengan harga Rp 1.000.000,00 (Satu juta rupiah).
2. Bahwa tanah tersebut menjadi hak milik penggugat berdasarkan turun-
temurun dari RT Jayeng Tirtonoto berdasarkan garis keturunan lajer
secara bertahun-tahun hingga saat ini dan tanah dalam pengawasan
serta pengelolaan penggugat.
44
Penggugat adalah orang atau badan hukum perdata yang merasa
kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara (Pasal 53 ayat
1 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004). 45
Istilah Tergugat adalah Badan atau Pejabat TUN(Tata Usaha Negara)
yang mengeluarkan Keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau
yang dilimpahkan kepadanya, yang diguguat oleh orang atau badan hukum
perdata (Pasal 1 butir 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986). 46
Surat Keputusan Kasasi Perkara RM Tejonoto Kusumaningrat, Koleksi
Keluarga RM Tejonoto Kusumaningrat, Arsip Mahkamah Agung Republik
Indonesia No.1257 K/ Sip/ 1980.
52
3. Bahwa tanah tersebut sejak tahun 1965 sudah menjadi milik Negara
yang berada di bawah penguasaan Bupati Blora bersama Instansi
Agraria Blora.
4. Bahwa penggugat telah meminta secara damai kepada tergugat supaya
tanah tersebut dikembalikan kepada penggugat selaku pemilik tanah,
namun hal tersebut tidak berhasil maka setelah mengajukan kasus ke
Pengadilan Negeri kemudian naik ke tingkat banding hingga akhirnya
naik menjadi tingkat kasasi.47
Dari beberapa pokok permasalahan yang menjadi penekanan oleh
Mahkamah Agung di atas, Penggugat (RM TejonotoKusumaningrat) menuntut
kepada Pengadilan Negeri Blora agar memberikan keputusan sebagai berikut:
1. Menerangkan bahwa Penggugat adalah satu-satunya ahli waris lajer
dari Raden Tumenggung Jayeng Tirtonoto.
2. Menerangka bahwa tanah yang dalam sengketa tersebut adalah tanah
peninggalan Raden Tumenggung Jayeng Tirtonoto.
3. Menghukum para Tergugat untuk mengosongkan dan meninggalkan
tanah tersebut dan mengembalikan atau menyerahkan tanah tersebut
kepada Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala kasus perkara ini.48
Menanggapi hasil tuntutan pihak keluarga RM Tejonoto Kusumaningrat di
atas, pihak Pengadilan Negeri Blora telah mengambil keputusan pada tanggal 28
47
Ibid. 48
Ibid.
53
Juni 1969 dengan No. Dp/ 1967/Pdt.Bla. yang isinya mengatakan beberapa hal
sebagai berikut:
1. Mengabulkan sebagian gugatan dari pihak Penggugat.
2. Menerangkan menurut hukum bahwa saudara Penggugat merupakan
keterunan lajer dari Raden Tumenggung Jayeng Tirtonoto.
3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang
terhitung hingga hari ini sebesar Rp 131,00 (Seratus tiga puluh satu
rupiah).49
Namun hasil keputusan dari Pengadilan Negeri Blora tidak mendapat
persetujuan atau dengan kata lain dibatalkan oleh pihak Pengadilan Negeri
Semarang dalam tingkat banding sesuai surat putusan Pengadilan Negeri
Semarang pada 19 Juni 1975 dengan no. 323/1969/R1t/Pr.Smg.50
yang isinya
adalah:
1. Menerima permohonan pemeriksa dalam tingkat banding dari Penggugat
(RM Tejonoto Kusumaningrat) .
2. Membatalkan sebagian keputusan Pengadilan Negeri Blora tertanggal 28
Juni 1969 pada surat putusan No. Dp/ 1967/Pdt.Bla. bahwa yang
dimohonkan bandingkan tersebut hanya sekedar mengenai ahli waris
kepemilikan lahan sengketa dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri
bahwa selebihnya Pengadilan Daerah yang mengadili sendiri.
3. Menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat/ Pembanding secara
keseluruhan.
49
Ibid. 50
Ibid.
54
4. Menghukum Penggugat Pembanding untuk membayar biaya perkara
dalam tingkat peradilan banding yang telah ditetapkan dengan harga
banding saat ini sejumlah Rp. 218,00 (Dua ratus delapan belas rupiah) .
5. Memerintahkan pengiriman salinan resmi dari surat keputusan yang
tertulis ini beserta surat keputusan berkas perkara yang bersangkutan
kepada Pengadilan Negeri Blora.51
Sesudah keputusan terakhir dari Pengadilan Negeri Semarang ini
disampaikan dan diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 30
Desember 1975, kemudian disampaikan kepada Penggugat/ Pembanding untuk
mengajukan permohonan untuk pemeriksaan berkas kasasi secara lisan pada
tanggal 2 Januari 1979 dan yang telah tercantum dalam surat teranggar No.
1/1979 yang telah dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Blora, permohonan
yang telah disiapkan kemudian disusul dengan memori alasan-alasan yang
diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 27 Maret
1976.52
Setelah peradilan kasasi melakukan pertimbangan berdasarkan pasal 40
Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok-Pokok
Kekuasaan Kehakiman yang telah diberbarui dari peraturan perundang-undangan
yang sebelumnya terdapat pada Undang-Undang Nomor 19 tahun 1964 tentang
Penguasaan Kehakiman (yang lama) dan hukum Acara Kasasi yang dimaksud
dalam Undang-Undang Pasal 49 ayat (4) tahun 1965 sampai saat itu belum ada.
Mahkamah Agung merasa perlu untuk menegaskan Hukum Adat Kasasi yang
harus dipergunakan. Mengenai hal ini berdasarkan pasal 40 Undang-Undang
Nomor 14 tahun 1970, maka pasal 70 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1965
dapat ditafsirkan dengan sedemikian rupa. Dikarenakan peraturan perundang-
undangan yang sebelumnya memiliki tafsir makna yang bisa diartikan lebih dari
satu makna sehingga yang dinyatakan tidak diberlakukan lagi Undang-Undang
Nomor 1 tahun 1950 itu tidak isi secara keseluruhan, melainkan hanya hal-hal
51
Ibid. 52
Ibid.
55
yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 1965 kecuali apabila
bertentangan dengan Undang-Undang sebelumnya.53
b. Monopoli Berkas Kasus di Pengadilan
Setelah melakukan pertimbangan bahwa alasan-alasan permohonan
pengajuan kasasi (memori/ risalah kasasi) telah diterima oleh kepaniteraan
Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 27 Maret 1976, sedangkan permohonan
kasasi baru diterima oleh pihak Mahamah Agung pada 2 Januari 1979 dari pihak
Pengadilan Negeri Blora.54
Dengan adanya hal tersebut penerimaan berkas yang
diterima telah melampaui tenggang batas waktu yang telah ditentukan dalam pasal
115 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia, maka dari itu
permohonan kasasi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima karena
keterlambatan.55
Jika dilihat dan dipelajari dengan teliti dari beberapa uraian panjang
Mahkamah Agung kita dapat mengetahui bahwa pada awal pihak keluarga RM
Tejonoto Kusumaningrat mengajukan kasus ke Pengadilan Negeri Blora pada 21
April 1967, pihak Pengadilan menangani kasus ini secara serius bahkan hingga
akhirnya membawa kasus ini ke Peradilan Mahkamah Agung meski kasus ini
memakan waktu bertahun-tahun . Saat kasus ini masuk dalam persidangan pihak
keluarga mengharapkan keadilan dari Pemerintah mengenai kasus tersebut,
namun ada beberapa gugatan dari keluarga Penggugat yang ditolak tanpa adanya
53
Ibid 54
Surat Keputusan Kasasi Perkara RM Tejonoto Kusumaningrat, Koleksi
Keluarga RM Tejonoto Kusumaningrat, Arsip Mahkamah Agung Republik
Indonesia No.1257 K/ Sip/ 1980. 55
Ibid.
56
penjelasan secara logis dan mendetail pada Pengadilan di tingkat banding.56
Salah
satu hal yang ganjil dalam peradilan tingkat banding itu adalah saat Pengadilan
tingkat banding hanya menyetujui tuntutan dari penggugat yang meminta
pengakuan bahwa penggugat sebagai turun lajer Raden Tumenggung Jayeng
Tirtonoto.57
Permohonan lain yang diajukan seperti mengembalikan tanah kepada
pemilik asli dinyatakan ditolak tanpa adanya alasan yang jelas.
Jika dilihat dari sejarah dan berkas-berkas yang diajukan pihak keluarga
Penggugat sudah jelas bahwa tanah tersebut adalah tanah turun-temurun sejak
masa Raden Tumenggung Jayeng Tirtonoto yang ditempati keturunan beliau
secara turun-temurun,58
namun ada beberapa kemungkinan menurut pihak
keluarga RM Tejonoto mengapa gugatan mengenai pengembalian tanah kepada
pemilik asli atau pembayaran ganti rugi dengan biaya yang sesuai ditolak
dikarenakan tanah tersebut sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Blora saat itu
disana terdapat bangunan berupa alun-alun, pendopo Kabupaten blora yang
menjadi kediaman Bupati Blora, masjid agung di timur alun-alun dan semua itu
biasa sebagai lambang tata ruang kota59
sehinga masalah tersebut harus
diselesaikan Peradilan tingkat Kasasi.
56
Ibid. 57
Wawancara dengan RNgt Ratnasari Puspitarini tanggal 21 April 2016. 58
Surat Keputusan Kasasi Perkara RM Tejonoto Kusumaningrat, Koleksi
Keluarga RM Tejonoto Kusumaningrat, Arsip Mahkamah Agung Republik
Indonesia No.1257 K/ Sip/ 1980. 59
Hadi Sabari Yunus, Struktur Tata Ruang Kota, (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2014), hlm. 25.
57
Gambar 1. Alun-Alun Kota Blora 1960-an
Sumber: Arsip foto keluarga RM Tejonoto Kusumaningrat
Gambar 2. Alun-alun Kota Blora Tahun 2011
Sumber :Dokumentasi Pribadi Penulis
58
Gambar 3. Pendopo Kota Blora 2011 yang terletak disebelah utara alun-alun
Kota Blora.
Sumber: Dokumentasi Pribadi Penulis
Dari tahun ke tahun alun-alun dan rumah pendopo Kabupaten Blora
mengalami perubahan dari struktur pembangunan dan fasilitas Daerah. Menurut
pihak Pengadilan Negeri Blora saat ditemui mengatakan bahwa kasus tersebut
tidak bisa hanya diselesai di tingkat Pengadilan Kabupaten atau daerah karena
kasus ini apabila dimenangkan oleh pihak keluarga, maka ganti rugi tetap harus
dilakukan dan dengan menggunakan uang milik Negara yang tidak sedikit
jumlahnya dan harus di selesaikan ke Peradilan tingkat Mahkamah Agung/
Peradilan Kasasi.60
Pada 27 Maret 1976 RM Tejonoto Kusumaningrat menyerahkan berkas
gugatan yang akan diajukan ke tingkat kasasi kepada Pengadilan Negeri Blora,61
sesuai yang telah dijadwalkan oleh pengadilan tingkat kasasi bahwa batas akhir
penyerahan berkas kepada Mahkamah Agung adalah 14 hari setelah adanya
60
Wawancara dengan RNgt Ratnasari Puspitarini tanggal 21 April 2016. 61
Surat Keputusan Kasasi Perkara RM Tejonoto Kusumaningrat, Koleksi
Keluarga RM Tejonoto Kusumaningrat, Arsip Mahkamah Agung Republik
Indonesia No.1257 K/ Sip/ 1980.
59
pengumpulan berkas kasasi kepada Pengadilan.62
Sedangkan Mahkamah Agung
dalam surat no. 1257 K/ Sip/ 1980 mengatakan berkas pengajuan kasasi diterima
oleh pihaknya pada 2 Januari 1983. Tentu dari adanya kasus tersebut terdapat
unsur ganjil dalam keterlambatan pihak Pengadilan mengajukan berkas kasasi.63
c. Hasil Akhir Pengadilan Kasasi
Dengan adanya keterlambatan memasukan berkas kasasi dengan berkas
yang sudah dimasukan tersebut ditahan oleh pihak Pengadilan Negeri Blora,
tentunya kasus ini sudah dinyata ditutup oleh pihak Mahkamah Agung karena
tidak sesuai dengan peradilan yang telah dijadwalkan. Dengan kata lain berkas
gugatan pihak keluarga RM Tejonoto dinyatakan tidak dapat diterima oleh
peradilan kasasi sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang Mahkamah Agung
pasal 115 ayat 1 dengan memperhatikan pasal 40 Undang-Undang no.14 tahun
1970, Undang-Undang No. 13 tahun 1965 dan Undang-Undang No.1 tahun
1950.64
Dengan berpedoman pada 4 Undang-Undang di atas, Mahkamah Agung
memutuskan gugatan saudara RM Tejonoto Kusumaningrat tidak dapat diterima
dikarenakan keterlambatan berkas kasasi sehingga menghukum penggugat kasasi
62
Leden Marpaung, Perumusan Memori Kasasi dan Peninjauan Kembali
Perkara Pidana, 2004, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 3. 63
Surat Permohonan Penyelesaian Tanah Kabupaten Blora, Koleksi RM
Tejonoto Kusumaningrat, Arsip RM Tejonoto Kusumaningrat Blora 12 Okrober
2011. 64
Surat Keputusan Kasasi Perkara RM Tejonoto Kusumaningrat, Koleksi
Keluarga RM Tejonoto Kusumaningrat, Arsip Mahkamah Agung Republik
Indonesia No.1257 K/ Sip/ 1980.
60
dengan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini senilai Rp 2.500,00 (Dua
ribu lima ratus rupiah).65
Demikian hasil putusan dalam rapat permusyawaratsn Mahkamah Agung
pada Kamis, 28 April 1983 dengan Joko Sugianto(Ketua Hakim) yang telah
ditunjuk oleh Mahkamah Agung , Syahrir(Ketua Sidang) dan Siti Tanajul Tarki
Sudaryono(Hakim Anggota).66
Selanjutnya sidang terbuka akan dilaksanakan
pada tanggal 29 April 1983 oleh Ketua Sidang yang telah disebutkan dengan
dihadiri oleh Syahrir danSiti Tanajul Tarki Sudaryono. serta para Hakim-Hakim
Anggota dan Faisal Nassar (panitera-pengganti) dan persidangan terbuka tidak
dihadiri oleh kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) 67
.
Panitera Pengganti mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
1. membantu Majelis Hakim Agung dalam pencatatan jalannya
persidangan;
2. melakukan pencatatan berkas perkara yang diterima dari Panitera Muda
Tim;
3. mengetik konsep putusan hasil musyawarah Majelis yang akan
diucapkan ;
4. menyampaikan putusan yang telah selesai diketik untuk diteliti dan
diperiksa atau koreksi oleh Hakim Agung pembaca pertama;
65
Ibid. 66
Ibid. 67
Ibid.
61
5. melaksanakan minutasi atau penyelesaian perkara yang telah diputus
Majelis Hakim Agung pada Tim.68
Setelah proses Peradilan tingkat kasasi tersebut berlangsung dan selesai
maka pihak keluarga RM Tejonoto Kusumaningrat membayarkan denda yang
sudah tertera dan diputuskan.69
Proses pembayaran dan administrasi pengadilan
telah diselesaikan sepenuhnya oleh keturunanRM Tejonoto Kusumaningrat
sehingga berkas-berkas yang masuk ke Mahkamah Agung dikirim kembali ke
Pangadilan Negeri Blora. Saat keturunan RM Tejonoto hendak mengambil berkas
tersebut, pihak Pengadilan berdalih bahwa dokumen tersebut bersifat rahasia dan
sudah masuk kedalam arsip Pengadilan Blora. Padahal kala itu bukti yang
diserahkan merupakan bukti-bukti asli dan bukan fotocopy.70
Sejak saat itu pula
pihak keluarga memutuskan untuk menutup kasus ini.
68
http://kepaniteraanmahkamahagung.go.id/profile-kepaniteraan/tugas-
dan-wewenang/tupoksi-panitera-pengganti (diakses pada 8 Maret 2016) . 69
Wawancara dengan RA Manik Surastri tanggal 13 Februari 2016. 70
Wawancara dengan RA Manik Surastri tanggal 13 Februari 2016.