proposal proyek perubahan - pustakamaya.lan.go.id
TRANSCRIPT
LAPORAN PROYEK PERUBAHAN
AKSELERASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
SENTRA PEMBERDAYAAN PEMUDA PADA
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
DISUSUN OLEH:
DESWAN
NDH: 41
PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II
ANGKATAN XXIV
KELOMPOK IV
TAHUN 2019
LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN PROYEK PERIBAHAN
AKSELERASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SENTRA PEMBERDAYAAN
PEMUDA PADA KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Disusun Oleh :
Nama : Dr. Deswan, M.Si.
NDH : 41 NIP : 196412291993031004 Jabatan : Asisten Deputi Tenaga dan Peningkatan Sumber Daya
Pemuda Instansi : Kementerian Pemuda dan Olahraga
Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXIV Tahun
2019.
Coach,
Widyaiswara Pembimbing,
Ir. Suharyoto, MS.
NIP: 19550712 198003 1 006
Mentor, Atasan Langsung
Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda
Prof. Dr. Faisal A, S.H., M.Si.,DFM. NIP 19630624 198803 1002
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN .......................................................................... 1 A. Latar Belakang ............................................................................ 1
B. Tujuan ........................................................................................ 5 C. Ruang Lingkup ............................................................................ 6 D. Identifikasi Stakeholder Proyek Perubahan ................................. 7
E. Tim Efektif dan Struktur Organisasi Pelaksana .......................... 11 F. Pentahapan (Milestones) ............................................................ 13
G. Identifikasi Potensi, Kendala dan Masalah ................................. 14 H. Rencana Kegiatan (Time Schedule) Pelaksanaan Proyek
Perubahan ....................................................................................... 15
BAB II PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN...................................... 16 A. Implementasi Pelaksanaan Proyek Perubahan ........................... 20 B. Capaian Proyek Perubahan ........................................................ 35
C. Keberlanjutan Implementasi Akselerasi Implementasi Kebijakan 36 D. Kendala ..................................................................................... 37
E. Strategi Menghadapi Kendala .................................................... 37
BAB III PENUTUP .............................................................................. 39
A. Kesimpulan ............................................................................... 39 B. Rekomendasi ............................................................................ 40 C. Lesson Learned ......................................................................... 40
LAMPIRAN ......................................................................................... 42
ABSTRAK
Proyek perubahan ini berupaya untuk melakukan Akselerasi (Percepatan)
dalam menindaklanjuti lahirnya kebijakan (policy) berupa Peraturan
Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 32 Tahun 2016 tentang Sentra
Pemberdayaan Pemuda (SPP) serta Permenpora No. 1 Tahun 2017 tentang
Standar Kurikulum Pelaksanaan Sentra Pemberdayaan Pemuda (SPP) yang
sampai tahun ini belum ada tindak lanjut yang nyata dalam
mengimpelentasikan kebijakan pemberdayaan pemuda baik oleh internal
Kemenpora maupun stakeholder kepemudaan di luar Kemenpora.
Lahirnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2017 tentang
Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan
yang dalam tujuannya adalah untuk memberikan mandat kepada
Kemenpora selaku sekretaris dalam implementasi perpres dimaksud untuk
menjadi leading sector dalam pelaksanaan pelayanan kepemudaan di
Indonesia.
Dalam mengukur sejauh mana kebijakan pembangunan kepemudaan di
Indonesia, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional (Kemen PPN/Bappenas) bekerjasama
dengan United Nation Population and Fund (UNFPA), Badan Pusat Statistik
(BPS), Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan (Kemenko PMK) dan Kementerian Pemuda dan Olahraga
(Kemenpora) telah menyusun Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) dimana
dalam pengukurannya menggunakan 5 (lima) domain dengan 15 (lima
belas) Indikator yang menyajikan data secara nasional berdasarkan data
terpilah sesuai umur dan persebaran data di 34 (tiga puluh empat) provinsi
di Indonesia.
Konsep utama proyek perubahan ini adalah membangun sebuah pola
koordinasi dan sinkronisasi awal melalui penyusunan Keputusan Menteri
Pemuda dan Olahraga (Kepmenpora) untuk dapat mengakselerasi
implementasi kebijakan SPP dengan melibatkan seluruh stakeholders
kepemudaan guna mendorong dan mengintervensi Indeks Pembangunan
Pemuda (IPP) di Indonesia pada domain Ketenagakerjaan dan kesempatan
kerja.
Laporan Proyek Perubahan1 1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Lahirnya Undang-undang No. 40 Tahun 2009 telah memberikan
mendeskripsikan pemuda serta kewajiban pemerintah dalam melakukan
pelayanan bagi seluruh pemuda Indonesia. Semua permasalahan yang
dihadapi oleh pemuda Indonesia hendaknya menjadi tanggung jawab
negara dan pemerintah untuk segera mencari solusi bagi perbaikan
kehidupan dimasa yang akan datang.
Dewasa ini permasalahan pemuda semakin kompleks yang berbeda
karakter dengan permasalahan pemuda di masa lalu. Pemuda tidak serta
merta menjadikan permasalahan ini sebagai sebuah hambatan yang harus
dihadapi namun lebih pada tantangan yang harus ditaklukan. Perubahan
paradigma ini harusnya mampu diimbangi oleh kebijakan yang ramah
pemuda (youth friendly) sehingga dengan kesadarannya mampu
menjadikan kekuatan pemuda (youth power) yang mampu berpengaruh
secara positif di sekitar lingkungan mereka. Bahaya buruk narkoba
hendaknya mampu disadari oleh seluruh pemuda Indonesia, sehingga
dengan sendirinya mereka dapat saling mengingatkan satu sama lain
melalui media masing masih yang mereka kehendaki.
Mengutip Undang-undang No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan pada
Pasal 1 Ayat 1 yang dikatakan bahwa "Pemuda adalah warga negara
Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan
perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun".
Pemuda secara umum dikatakan bahwa sebagai individu yang bila dilihat
secara fisik sedang mengalami perkembangan dan secara psikis sedang
mengalami perkembangan emosional, pemuda merupakan sumber daya
manusia pembangunan baik saat ini maupun masa datang. Sebagai calon
generasi penerus yang akan menggantikan generasi sebelumnya harusnya
dapat dipersiapkan dengan baik agar dapat menjadi generasi penerus yang
baik, tangguh, berdaya saing, dan mampu memecahkan berbagai macam
persoalan bangsa bukan menjadi sumber masalah bangsa.
Kementerian Pemuda dan Olahraga yang secara tugas dan fungsinya sesuai
dengan Peraturan Presiden No. 57 Tahun 2015 tentang Kementerian
Pemuda dan Olahraga pasal 2 mempunyai tugas menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga untuk membantu Presiden
dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Menurut Pasal 3 memiliki
fungsi Perumusan dan penetapan, Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan
Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan
Laporan Proyek Perubahan1 2
pemerintahan dan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda,
pengembangan pemuda, pembudayaan olahraga, serta peningkatan prestasi
olahraga.
Namun di sisi lain, sejak lahirnya UU Kepemudaan pada tahun 2009,
pelayanan kepemudaan yang dilakukan oleh lintas K/L belum
terkoordinasi dan tersinkronisasi dengan baik, yang ditandai dengan belum
adanya kementerian yang menjadi leading sector, output minded, tidak
berkelanjutan, belum berbasis menajemen kinerja yang jelas sehingga tidak
well planned dan tidak well designed melalui kajian akademis yang
memadai.
Terdapat banyak tahapan dan instrumen yang harus dilengkapi agar dapat
terlaksana dengan baik agar dapat menjawab semua permasalahan
pembangunan pemuda saat ini. Salah satunya adalah harus menentukan
baseline pelayanan kepemudaan sebagai indikator keberhasilan
pelayanan kepemudaan yang sudah dan akan dilakukan. Indeks
Pembangunan Pemuda (Youth Development Index) baru tahap launching
yang seharusnya sudah lama kita susun dan miliki. Serta Grand Design
pembangunan kepemudaan yang akan menjadi acuan bentuk dan konsep
pembangunan pemuda Indonesia yang sesuai dan selaras dengan Rencana
Pembangunan Jangka Pendek Nasional (RPJPN) dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Kedua dokumen ini
harusnya menjadi dasar pijakan dan dasar pertimbangan pembangunan
kepemudaan Indonesia yang dapat mensinergikan semua stakeholder
dalam upaya membangun generasi muda Indonesia yang baik.
Solusi terhadap kondisi ini akan segera terjawab dengan lahirnya Peraturan
Presiden No. 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor
Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan. Lahirnya Perpres ini diharapkan
terjadi alur koordinasi dan sinkronisasi lintas K/L yang baik sehingga
program/kegiatan tematik yang ada di 22 K/L selain kemenpora sendiri
dapat terjadi kondisi yang terintegrasi dan tersinergis dengan baik,
sehingga isu dan masalah kepemudaan akan dapat diselesaikan secara
masif dan menyeluruh oleh semua unsur baik di pemerintahan,
masyarakat, akademisi, dan swasta.
Hal penting yang harus dijelaskan, bahwa lahirnya perpres ini bukan
sebagai bentuk legitimasi lahirnya kementerian koordinator baru dalam hal
ini bidang kepemudaan namun sebagai bentuk tim koordinasi yang terdiri
dari atas pengarah dan pelaksana. Sesuai dengan Perpres No. 66 Tahun
2017 Presiden menjadi Pembina Pengarah yang memimpin seluruh
Kementerian/Lembaga, posisi Kemenpora dalam hal ini adalah sekretaris
merangkap anggota. Adapun dalam tim koordinasi pelaksana, Menteri
Pemuda dan Olahraga bertindak sebagai ketua pelaksana yang membawahi
anggota dari seluruh stakeholder dari kementerian/lembaga. Jadi sudah
Laporan Proyek Perubahan1 3
jelas bahwa posisi Kemenpora bertindak sebagai ketua tim pelaksana
pelayanan kepemudaan lintas sektor.
Lahirnya Peraturan Menteri Pemuda dan Olaharaga (Permenpora) No. 32
Tahun 2016 tentang Sentra Pemberdayaan Pemuda serta Permenpora No. 1
Tahun 2017 tentang Standar Kurikulum Pelaksanaan Sentra
Pemberdayaan Pemuda dengan didukung oleh peran aktif seluruh
stakeholder kepemudaan dari tingkat Pusat, Daerah, Praktisi, Akademisi
dalam semangat Peraturan Presiden No. 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi
Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan terutama
dalam mengintervensi peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)
yakni dalam menurunkan angka pengangguran terdidik (white collar)
diharapkan sebuah regulasi dalam mengakselarasi harapan tersebut.
Pemerintah melalui Kemenpora akan membuat kebijakan kepemudaan
yang diharapkan dapat mendorong terlaksananya peran aktif pemuda
dalam mendorong peningkatan kualitas pembangunan pemuda dimana SPP
dijadikan sarana yang efektif dalam mendukung maksud tersebut. Pemuda
yang sudah menjadi bagian dalam komunitas SPP dapat menularkan ilmu
dan pengalamannya kepada pemuda yang lain baik di pusat maupun di
daerah. Pemerintah pusat berkewajiban membangun tenaga kepemudaan di
tingkat pusat selanjutnya mendorong akselerasi kebijakan di tingkat daerah
baik propinsi, kabupaten/kota.
Sesuai Tugas Pokok pada Asisten Deputi Tenaga dan Peningkatan Sumber
Daya Pemuda adalah Melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi, dan
sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standart,
prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan , teknis, dan supervisi, dan
pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan
dibidang tenaga dan peningkatan sumber daya pemuda. Dengan merujuk
pada tugas pokok inilah rancangan proyek perubahan disusun guna
mengakselarasi kebijakan sentra pemberdayaan pemuda berbasis IPP yang
terukur, terarah dan sinergis dengan seluruh stakeholders kepemudaan
seluruh Indonesia.
Adapun konsep utama proyek perubahan ini adalah membangun sebuah
pola koordinasi dan sinkronisasi awal melalui penyusunan kebijakan formal
(policy) berupa Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga RI, serta aktivitas
berupa pilot project sesuai dengan lokasi provinsi di Jewa Barat agar dapat
mengakselerasi implementasi kebijakan SPP dengan melibatkan seluruh
stakeholders kepemudaan guna mendorong dan mengintervensi Indeks
Pembangunan Pemuda (IPP) di Indonesia pada domain Ketenagakerjaan,
kesempatan kerja dan Pendidikan.
Laporan Proyek Perubahan1 4
Kondisi Saat Ini
Belum ada implementasi kebijakan Sentra Pemberdayaan Pemuda dalam upaya
meningkatkan kualitas pembangunan pemuda
di Indonesia
Kondisi Diharapkan
Adanya akselarasi melalui pelibatan banyak
fihak terutama stakeholders
kepemudaan dalam upaya
mengimplemantasikan kebijakan Sentra
Pemberdayaan Pemuda
Laporan Proyek Perubahan1 5
B. Tujuan
Tujuan gagasan perubahan ini adalah untuk mengakselerasi implementasi
Kebijakan Sentra Pemberdayaan Pemuda di Indonesia. Akselerasi ini
diharapkan mampu memperbaiki kualitas pola koordinasi dan sinkronisasi
kebijakan kepemudaan yang akhirnya mampu meningkatkan kualitas
pembangunan pemuda yang ditandai oleh meningkatnya Indeks
Pembangunan Pemuda (IPP). Adapun Rincian tujuan proyek perubahan ini
adalah:
Tabel 1.1
No. Jangka Waktu Tujuan Perubahan
1. Pendek (awal
Oktober s.d. akhir
Nopember 2019)
a. Membuat regulasi Keputusan Menteri Pemuda
dan Olahraga (Kepmenpora) Implementasi
kebijakan sentra pemberdayaan pemuda
b. Pelaksanaan Pilot project pelaksanaan
Kepmenpora mengenai Implementasi Kebijakan
Sentra Pemberdayaan Pemuda di 2 Lokasi di
Provinsi Jawa Barat.
2. Menengah (s/d akhir 2020)
a. Implementasi Kepmenpora diawali dengan
Bimbingan Teknis (Bimtek) Daerah baik di tingkat
pusat maupun daerah.
b. Perluasan kerjasama pelaksanaan kebijakan
sentra pemberdayaan pemuda lintas Kementerian
dan Lembaga (K/L)
c. Menyusunan Draft Rencana Aksi Nasional (RAN)
Pembangunan Pemuda di Indonesia
3. Panjang (tahun 2021- seterusnya)
a. Implementasi kebijakan nasional
b. Penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN) dan
Rencana Aksi Daerah (RAD) dalam upaya
menumbuhkan kesadaran pemuda baik di
Nasional maupun di daerah
Melalui proyek perubahan ini diharapkan:
a. Implementasi kebijakan Sentra Pemberdayaan Pemuda semakin
meningkat yang dapat diimplementasikan oleh suluruh stakeholders
kemepudaan di Indonesia;
b. Kualitas hasil pembangunan kepemudaan melalui pelayanan
kepemudaan di lintas sektor semakin meningkat dan berbasis pada
capaian outcome;
Laporan Proyek Perubahan1 6
c. Penyusunan Laporan yang lengkap dan menyeluruh sehingga mampu
menjadi dasar pijakan bagi pengambilan kebijakan pembangunan
kepemudaan secara nasional dan daerah yang sinergis dan
menyeluruh.
Tabel 2
No. Ruang
Lingkup Manfaat Perubahan
1. Internal a. Memberikan strategi bagi peningkatan efektitas
implementasi Kebijakan Sentra Pemberdayaan
Pemuda melalui kebijakan yang menyeluruh;
b. Memberikan pemahaman bahwa kebijakan
kepemudaan sekarang harus sesuai dengan
data pijakan dalam menentukan kebijakan di
masa yang akan datang;
c. Memberikan baseline atau dasar kebijakan
dalam mengeluarkan kebijakan pelayanan
kepemudaan di tahun dan RPJMN selanjutnya.
2. Eksternal a. Memberikan guidance (panduan) pada seluruh
stakeholdes kepemudaan di Indonesia mengenai
implementasi Kebijakan Sentra Pemberdayaan
Pemuda.
b. Pola Koordinasi dan sinkronisasi pelayanan
kepemudaan yang masif dan menyeluruh.
C. Ruang Lingkup
1. Jangka Pendek (Perintis) - Kurun waktu penyelenggaraan diklat 2
bulan: Awal Oktober 2019 s.d Awal Desember 2019 berupa:
a. Tahap konsolidasi awal dengan internal;
1) Rapat koordinasi internal Asisten Deputi Tenaga dan Peningkatan
Sumber Daya Pemuda;
2) Rapat Koordinasi internal pada Deputi Bidang Pemberdayaan
Pemuda;
3) Rapat Eksternal mengundang stakeholder pendukung proyek
perubahan;
4) Pembentukan Tim Efektif;
b. Tahap Persiapan
1) Brainstorming konsep pada Bagian hukum pada Biro Hukum dan
Humas Kemenpora;
2) Penyusunan Draft Kepmenpora oleh tim legal drafting.
c. Tahap Penyusunan
Laporan Proyek Perubahan1 7
1) Pembahasan draft Kepmenpora Implementasi Sentra
Pemberdayaan Pemuda;
2) Finalisasi Draft Kepmenpora;
3) Proses permohonan penandatangananan Keputusan Menteri
Pemuda dan Olahraha (Kepmenpora)
4) Jika sudah ditandatangani maka segera dibuatkan Draft Surat
Edaran pengantar Kepmenpora Akselerasi Implementasi
Kebijakan Sentra Pemberdayaan Pemuda yang akan diedarkan ke
seluruh peserta.
d. Tahap Uji Coba (pilot project) dan Implementasi Kebijakan
1) Mengedarkan Surat pengantar Kepmenpora;
2) Menerima usulan daerah yang akan menjadi lokasi pilot project;
3) Pelaksanaan Pilot Project di Provinsi Jawa Barat.
2. Jangka Menengah (Pengembangan dan Sosialisasi) - Kurun pasca
penyelenggaraan diklat (1 tahun)
Implementasi Kebijakan Sentra Pemberdayaan Pemuda kepada seluruh
provinsi di Indonesia, melalui tahapan:
1. Sosialisasi tentang Sentra Pemberdayaan Pemuda melalui
Kepmenpora Akselerasi Implementasi Kebijakan Sentra
Pemberdayaan Pemuda kepada seluruh stakeholder kepemudaan di
Indonesia terutama di tingkat Pusat yakni Kementerian dan Lembaga
(K/L);
2. Sosialisasi Kepmenpora kepada stakeholders kepemudaan di tingkat
Provinsi diantaranya Dinas Pemuda dan Olahraga, Akademis,
Praktisi, dan Private Sector;
3. Penyusunann Draft Rencana Aksi Nasional (RAN) Implementasi
Kebijakan Sentra Pemberdayaan Pemuda;
4. Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Sentra
Pemberdayaan Pemuda.
3. Jangka Panjang (Evaluasi dan Keberlanjutan) - Kurun jangka
panjang (>1 tahun)
1. Finalisasi Rencana Aksi Nasional (RAN) selanjutnya penyusunan
Rencana Aksi Daerah (RAD) di seluruh Provinsi di Indonesia;
2. Pencanangan Kebijakan Sentra Pemberdayaan Pemuda tingkat
Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia.
D. Identifikasi Stakeholder Proyek Perubahan
Stakeholder merupakan individu, sekelompok manusia, komunitas atau
masyarakat baik secara keseluruhan maupun secara parsial yang memiliki
hubungan serta kepentingan terhadap inovasi/proyek perubahan yang
Laporan Proyek Perubahan1 8
sedang dilakukan oleh reformer. Stakeholders yang akan terlibat dalam
proyek perubahan ini terdiri dari stakeholder internal di lingkungan
Kementerian Pemuda dan Olahraga dan stakeholder eksternal. Tabel
berikut menjelaskan jenis stakeholder:
Tabel 3 Daftar Stakeholder Singkat Ringkas
STAKEHOLDER INTERNAL STAKEHOLDER EXTERNAL
1. Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda
2. Deputi Bidang Pengembangan Pemuda
3. Staf Ahli Bidang Kerjasama Kelembagaan
4. Staf Khusus Menpora Bidang Kepemudaan
5. Staf Khusus Menpora Bidang Komunikasi dan Kemitraan
6. Kepala Biro Hukum dan Humas
7. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi
8. Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga
9. Sekretaris Deputi Pemberdayaan Pemuda
10. Sekretaris Deputi Pengembangan Pemuda
11. Asisten Deputi Tenaga dan Peningkatan SDP
1. Menteri Pemuda dan Olahraga
2. Sekretaris Kementerian
Pemuda dan Olahraga
3. Menteri 23 K/L
4. Sekretaris Kementerian di 23 K/L
5. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi di 23 K/L
Setelah mengidentifikasi stakeholders yang mempengaruhi proyek
perubahan ini, selanjutnya reformer melakukan analisis terhadap pengaruh
stakeholders untuk tercapainya keberhasilan proyek perubahan ini.
Analisis stakeholders menggunakan analisis tingkat pengaruh
(Influence/power), dan tingkat minat (interest) stakeholder tersebut
terhadap proyek perubahan yang akan dilakukan. Adapun hasil tersebut
dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut:
Laporan Proyek Perubahan1 9
Hasil analisis pengelompokkan stakeholder menunjukkan bahwa terdapat
empat kelompok stakholder yaitu:
1. Promotors adalah stakeholder yang memiliki pengaruh dan minat tinggi
terhadap keberhasilan proyek perubahan. Stakeholder dalam kelompok
ini adalah:
1. Staf Ahli Bidang Kerjasama Kelembagaan 2. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi 3. Asisten Deputi Tenaga dan Peningkatan SDP 4. Kepala Bidang Pendidikan Pendidikan Formal dan Non Formal 5. Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Pendidikan Formal dan Non
Formal 6. Kepala Bagian Sistem Informasi 7. Subbagian Evaluasi dan Penilaian Kinerja Kepemudaan 8. Subbagian Kerjasama Antar Lembaga 9. Subbagian Komunikasi dan Kemitraan
10. Latens adalah stakeholder yang memiliki pengaruh besar, tetapi
memiliki minat yang rendah terhadap keberhasilan proyek perubahan.
Stakeholder dalam kelompok ini adalah:
1. Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda
PROMOTORS
hight influence, high interest
DEFENDERS low influence, high interest
APATHETICS Low influence, low interest
LATENS
high influence, low interest
KEPENTINGAN
1. Staf Ahli Bidang Kerjasama Kelembagaan
2. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi 3. Asisten Deputi Tenaga dan Peningkatan
SDP
4. Kepala Bidang Pendidikan Pendidikan Formal dan Non Formal
5. Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Pendidikan Formal dan Non Formal
6. Kepala Bagian Sistem Informasi 7. Subbagian Evaluasi dan Penilaian Kinerja
Kepemudaan
8. Subbagian Kerjasama Antar Lembaga 9. Subbagian Komunikasi dan Kemitraan
1. Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda
2. Deputi Bidang Pengembangan Pemuda
3. Staf Khusus Menpora Bidang Kepemudaan
4. Staf Khusus Menpora Bidang Komunikasi dan Kemitraan
5. Sekretaris Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda
6. Sekretaris Deputi Bidang Pengembangan Pemuda
7. Kepala Biro Hukum dan Humas
8. Kepala Bagian Organisasi, Tata Laksana, dan Kerjasama
PENGARUH
1. Penyusun Draft Kepmenpora
1. Menteri Pemuda dan Olahraga 2. Sekretaris Kementerian Pemuda dan
Olahraga 3. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi
di 23 K/L 4. Inspektorat Kementerian Pemuda dan
Olahraga 5. Kepala Subbagian Kerjasama Antar
Lembaga
Laporan Proyek Perubahan1 10
2. Deputi Bidang Pengembangan Pemuda 3. Staf Khusus Menpora Bidang Kepemudaan
4. Staf Khusus Menpora Bidang Komunikasi dan Kemitraan 5. Sekretaris Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda
6. Sekretaris Deputi Bidang Pengembangan Pemuda 7. Kepala Biro Hukum dan Humas
8. Kepala Bagian Organisasi, Tata Laksana, dan Kerjasama
9. Defenders adalah stakeholder yang memiliki pengaruh kecil, tetapi
memiliki minat yang tinggi terhadap keberhasilan proyek perubahan.
Stakeholder dalam kelompok ini adalah:
1. Menteri Pemuda dan Olahraga
2. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga 3. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi di 23 K/L 4. Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga 5. Kepala Subbagian Kerjasama Antar Lembaga
6. Apathetics adalah stakeholder yang memiliki pengaruh kecil dan minat
rendah terhadap keberhasilan proyek perubahan. Stakeholder dalam
kelompok ini adalah:
a. Penyedia Jasa (pihak ke-3)
Untuk menghadapi setiap jenis stakeholder di atas, reformer akan
menggunakan strategi komunikasi sebagai berikut:
KELOMPOK
STAKEHOLDER
STRATEGI KOMUNIKASI
Promotors Strategi komunikasi yang digunakan adalah
yang akan meningkatkan dukungan dan minat
promotors terhadap proyek perubahan ini
(closely managed strategy), diantaranya:
Konsultasi secara reguler
Pelaporan secara reguler
Diskusi secara reguler
Latens Strategi komunikasi yang digunakan adalah
untuk meningkatkan minat stakeholders
terhadap proyek perubahan yaitu dengan:
Sosialisasi tentang pentingnya trobosan
kebijakan Sistem Simpel Ringkas
Diskusi dan persuasi agar mereka menjadi
promotors
Defenders Strategi komunikasi yang digunakan adalah
untuk meningkatkan pengaruh stakeholders
agar mendukung proyek perubahan yaitu
Laporan Proyek Perubahan1 11
dengan:
Sosialisasi dan penjelasan yang reguler (keep
informed)
Apathetics Strategi komunikasi yang digunakan adalah
untuk meningkatkan minat stakeholders ini
agar mendukung proyek perubahan yaitu
dengan:
Sosialisasi dan advokasi
E. Tim Efektif dan Struktur Organisasi Pelaksana
Untuk melaksanakan tahapan-tahapan dalam pelaksanaan proyek
perubahan, reformer membentuk tim efektif yang akan membantu
pelaksanaan dan operasionalisasi rencana kegiatan yang telah disusun. Tim
efektif ini dapat digambarkan sebagai berikut:
Laporan Proyek Perubahan1 12
Gambar 3
Struktur Tim Proyek Perubahan
Penjelasan tentang tugas-tugas dari setiap anggota tim efektif adalah
sebagai berikut:
a. Sponsor/Mentor:
Memberikan arahan terkait jenis perubahan, rencana, dan
pelaksanaan secara keseluruhan proyek perubahan.
Membantu project leader untuk mendapatkan sumber daya dalam
pelaksanaan proyek perubahan.
Membantu project leader untuk menyelesaikan permasalahan diluar
kewenangan project leader.
b. Coach:
Coach:
Ir. Suharyoto, MS.
Koordinator
Tim Substansi:
Yossi Ahmad Falah
Koordinator
Tim Administrasi: Ahyani
Sponsor:
Faisal Abdullah
Project Leader: Deswan
Anggota: Parulian Hasiholan Siagian
Anggota: Kartini Susilowati, S.T.,
M.Si
Dwi Wuryanti, S.E., M.M.
Laporan Proyek Perubahan1 13
Memberikan bimbingan tentang jenis perubahan yang akan
dilakukan oleh project leader.
Membimbing dan memantau serta memberikan arahan tentang
pelaksanaan proyek perubahan.
c. Project Leader:
Merencanakan jenis inovasi yang akan dilakukan.
Membangun tim yang akan melaksanakan inovasi/proyek
perubahan.
Menyiapkan, mengelola dan mengatur secara administrasi seluruh
kegiatan proyek perubahan.
Melaporkan progress proyek perubahan.
d. Koordinator dan anggota tim administrasi
Bertugas membantu project leader untuk melaksanakan dokumentasi
dan pengumpulan data-data dan bukti proyek perubahan.
e. Koordinator dan anggota tim substansi
Bertugas membantu project leader untuk menyusun mekanisme
pengendalian dan monitoring dan membantu mensosialisasikannya.
F. Pentahapan (Milestones)
Tahapan jangka pendek, menengah, dan panjang yang akan
dilaksanakan untuk mencapai tujuan dari proyek perubahan ini bisa dilihat
dalam gambar 1.
Laporan Proyek Perubahan1 14
Gambar 2
Milestones Akselerasi Implementasi Kebijakan Sentra Pemberdayaan
Pemuda
G. Identifikasi Potensi, Kendala dan Masalah
Beberapa kendala masalah yang mungkin muncul pada saat pelaksanaan
proyek perubahan ini adalah:
a. Dukungan serta komitmen pimpinan yang masih rendah dalam
mendukung akselerasi implementasi kebijakan sentra pemberdayaan
pemuda;
b. Kekurangan sumber daya manusia yang mendukung implementasi
kebijakan sentra pemberdayaan Pemuda;
Keterangan:
M = milestone
Terimplementasikannya Kebijakan Sentra Pemberdayaan Pemuda di
Indonesia
Jangka Panjang 2019-dst
Jangka Menengah
Jangka Pendek
M-2: Pembentukan Tim Efektif M-1: Persiapan dan Konsolidasi awal
\M-3:Brainstorming Ide Gagasan
M-4: Perancangan Model Kebijakan
M-5: Menyusun Draft Kepmenpora
M-8: Pengesahan Kepmenpora
M-5
M-6 M-1
M-2 M-3
M-7: Finalisasi Draft Kepmenpora
M-9: Pelaksanaan Pilot Project di Bandung
M-1
M-2 M-3
M-4
M-7
Laporan Proyek Perubahan1 15
H. Rencana Kegiatan (Time Schedule) Pelaksanaan Proyek
Perubahan
Untuk memastikan agar proyek perubahan ini dapat berjalan dengan
efektif, maka reformer menyusun jadwal rencana kegiatan pelaksanaan
proyek perubahan untuk jangka pendek mulai awal Oktober sampai dengan
awal Nopember adalah sebagai berikut:
No. Aktivitas Waktu Ket.
Tahap Konsolidasi Awal
1 Rapat koordinasi internal Asisten Deputi
Tenaga dan Peningkatan Sumber Daya
Pemuda
Minggu –ke
1
2 Rapat Koordinasi internal pada Deputi Bidang
Pemberdayaan Pemuda
Minggu Ke 1
3 Rapat Eksternal mengundang stakeholder
pendukung proyek perubahan
Minggu ke 2
4 Pembentukan Tim Efektif Minggu ke 1
Tahap Persiapan
1 Brainstorming konsep pada Bagian hukum
pada Biro Hukum dan Humas Kemenpora
Minggu ke 2
2 Penyusunan Draft Kepmenpora oleh tim legal
drafting
Minggu ke 2
Tahap Penyusunan
1 Pembahasan draft Kepmenpora Implementasi
Sentra Pemberdayaan Pemuda
Minggu ke 3
2 Finalisasi Draft Kepmenpora Minggu ke 3
3 Proses permohonan penandatangananan
Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraha
(Kepmenpora)
Minggu ke 4
4 Jika sudah ditandatangani maka segera
dibuatkan Draft Surat Edaran pengantar
Kepmenpora Akselerasi Implementasi
Kebijakan Sentra Pemberdayaan Pemuda
yang akan diedarkan ke seluruh peserta.
Minggu ke 5
Tahap Uji Coba (pilot project) dan Implementasi Kebijakan
1 Mengedarkan Surat pengantar Kepmenpora Minggu ke-6
2 Menerima usulan daerah yang akan
implementasi kebijakan.
Minggu ke 6
3 Pelaksanaan Pilot Project di Provinsi Jawa
Barat.
Minggu ke 7
& 8
Laporan Proyek Perubahan1 16
BAB II PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN
Pada bagian ini, akan dijelaskan secara rinci tahapan pelaksanaan dari
implementasi Proyek Perubahan yang dilakukan oleh Project Leader. Perlu
disampaikan bahwa setelah pelaksanaan Seminar Rancangan Perubahan
yakni pada tahap Laboratorium Kepemimpinan (LK) terjadi beberapa
perubahan kebijakan dari pimpinan dan juga sudah dikomunikasikan
dengan mentor maka dilakukan beberapa penyesuaian yang terjadi.
Adapun perubahan tersebut antara lain:
1. Tujuan pelaksanaan Proyek Perubahan dalam jangka waktu pendek;
2. Ruang lingkup (Milestone) pelaksanaan Proyek Perubahan dalam kurun
waktu jangka pendek, menengah dan panjang;
3. Identifikasi stakeholders yang terjadi pergeseran pada saat dan setelah
tahap pelaksanaan rangkaian proyek perubahan.
Selanjutnya akan kami jelaskan mengenai rincian pelaksanaan proyek
perubahan dengan menjelaskan pula perubahan-perubahan yang terjadi
pada tahap implementasi proyek perubahan.
1. Tujuan pelaksanaan Proyek Perubahan
Setelah pelantikan Presiden masa bakti 2019 – 2024, salah satu kebijakan
yang diambil Presiden Joko Widodo adalah penyederhanaan kebijakan dan
meminimalisir kebijakan yang tumpeng tindih, maka setelah dilakukan
konsultasi dengan mentor maka pada tahap jangka pendek ini dilakukan
perubahan output yang sebelumnya akan disusun Keputusan Menteri
Pemuda dan Olahraga (Kepmenpora) mengenai akselerasi kebijakan Sentra
Pemberdayaan Pemuda diturunkan menjadi bentuk peraturan setingkat
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. Adapun penjelasannya ada dalam tebel
dibawah ini.
Laporan Proyek Perubahan1 17
No. Jangka
Waktu Tujuan Perubahan Lama
Tujuan Perubahan
Baru
1. Pendek (awal
Oktober s.d. akhir Nopember
2019)
a. Membuat regulasi
Keputusan Menteri
Pemuda dan Olahraga
(Kepmenpora)
Implementasi kebijakan
sentra pemberdayaan
pemuda
b. Pelaksanaan Pilot project
pelaksanaan Kepmenpora
mengenai Implementasi
Kebijakan Sentra
Pemberdayaan Pemuda di
2 Lokasi di Provinsi Jawa
Barat.
a. Menyusun Regulasi
berupa Peraturan
Deputi Bidang
Pemberdayaan
Pemuda Kemenpora
RI No. 11.21.2
Tahun 2019 tentang
Petunjuk
Pelaksanaan
Pelatihan Pemuda di
Bidang Teknologi
Informasi (TI)
b. Pelaksanaan Pilot
Project kemitraan
lintas sektor dalam
Pelaksanaan
Launching Sentra
Pemberdayaan
Pemuda
2. Ruang lingkup (Milestone) pelaksanaan Proyek Perubahan dalam
kurun waktu jangka pendek, menengah dan panjang
Dalam tahapan ini, dilakukan penyesuaian atas tujuan pelaksanaan Proyek
Perubahan dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu dan sumber
daya yang dimiliki dalam milestone jangka pendek ini. Implementasi Jangka
Pendek menyesuikan dengan masa off campus dimulai dari awal bulan
September sampai Minggu Pertama Desember. Adapun rincian
pelaksanaannya dijelaskan melalui tabel berikut ini:
Laporan Proyek Perubahan1 18
No Kegiatan Pelaksanaan Output
M1: Tersusunnya Regulasi (Kebijakan) dan Sosialisasi Pelaksanaan Pilot
Project lintas Stakeholders sebelum Launching Sentra Pemberdayaan
Pemuda
1. TAHAP KONSOLIDASI AWAL INTERNAL
1. Pertemuan dengan Mentor September 2019 Surat dukungan
Foto
2. Rapat koordinasi internal
Asisten Deputi Tenaga dan
Peningkatan Sumber Daya
Pemuda
20 September
2019
Foto
Notulensi
Daftar hadir
3. Pembentukan Tim Efektif September 2019 SK Tim Efektif
4. Rapat koordinasi internal
Deputi Bidang
Pemberdayaan Pemuda
2 Oktober 2019 Undangan
Foto
Notulensi
2. TAHAP PERSIAPAN
5. Brainstorming Konsep
penyusunan kerangka
kebijakan dalam upaya
akselerasi implementasi
Sentra Pemberdayaan
Pemuda
7 Oktober 2019 Undangan
Foto
Notulensi
6. Penyusunan Draft
Peraturan Deputi Bidang
Pemberdayaan Pemuda
tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pelatihan
Pemuda
21 Oktober 2019 Foto
Draft Perdep
3. TAHAP PENYUSUNAN
7. Finalisasi Draft Peraturan 19 November Foto
Laporan Proyek Perubahan1 19
Deputi Bidang
Pemberdayaan Pemuda
tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pelatihan
Pemuda
2019 Dokumen
Peraturan Deputi
8. Pengesahan Peraturan
Deputi Bidang
Pemberdayaan Pemuda
tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pelatihan
Pemuda di Bidang
Teknologi Informasi
21 November
2019
Peraturan Deputi
Nomor 11.21.2
Tahun 2019
tentang Petunjuk
Pelaksanaan
Pelatihan Pemuda
di Bidang
Teknologi
Informasi
4. TAHAP IMPLEMENTASI STRATEGI MARKETING
9. Konsolidasi dengan
Stakeholder Internal dan
Eksternal
November 2019 Foto/Dokumentasi
10. Sosialisasi Kebijakan
kepada stakeholders
Eksternal
21 November
2019
Undangan
Foto
11. Pelibatan Komunitas
Pemuda dalam Akselerasi
Implementasi Kebijakan
November 2019 Foto
12. Pembuatan Media
Sosialisasi melalui
Videografis
November 2019 Foto/Dokumentasi
Videografis
Sosialisasi
13. Persiapan Launching
Sentra Pemberdayaan
Pemuda pilot project di
Bidang TI
Desember 2019
Laporan Proyek Perubahan1 20
A. Implementasi Pelaksanaan Proyek Perubahan
1. Tahap Konsolidasi Awal Internal
Pada tahap ini, pelaksana proyek perubahan melakukan beberapa tahapan
untuk dapat mencapai tujuan dimaksud. Adapun dalam tahapan ini
dilaksanakan beberapa tahapan yang agak sedikit bergeser dari
perencanaan yang dilakukan, tahapan dimaksud terdiri dari 1) Pertemuan
dengan Mentor, 2) Melaksanakan pertemuan dengan internal keasdepan, 3)
Pembentukan Tim Efektif, 4) Melaksanakan pertemuan dengan internal
Kedeputian. Rincian kegiatan dalam tahap ini dijelaskan sebagai berikut.
a. Pertemuan dan Konsultasi dengan Mentor
Pada hari pertama off campus atau pada tanggal 20 September 2019,
project leader (PL) melakukan pertemuan dan konsulasi dalam
melaporkan tahap Laboratorium Kepemimpinan (LK) dengan
menyerahkan surat pengantar dari Kepala Lembaga Administrasi Negara
(LAN) kepada Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga. Pertemuan
ini dilakukan sebagai tahap konsolidasi intenal sebelum pelaksanaan ke
tahap selanjutnya. Pertemuan selanjutnya adalah dengan Kepala Biro
Perencanaan dan Organisasi Sekretariat Kementerian Pemuda dan
Olahraga
Gambar 3.1: Konsultasi Mentor
Laporan Proyek Perubahan1 21
Pada pertemuan ini Seskemenpora dan Kepala Biro Perencanaa
mengingatkan tahapan dari pelaksanaan LK ini karena ruang lingkup
pekerjaan diluar tugas rutin dan pasti akan menemukan kebijakan yang
lebih rumit sehingga membutuhkan dukungan dari beberapa rekan kerja
yang lain. Pada kesempatan ini juga mentor mengingatkan catatan yang
disampaikan pada saat ujian yakni waktu pelaksanaan pada milestone
jangka pendek pada bulan Oktober s.d Desember 2019. Pada prinsipnya
mentor sangat mendukung implementasi pelaksanaan LK ini.
b. Rapat koordinasi internal Asisten Deputi Tenaga Peningkatan
Sumber Daya Pemuda
Pada tahap selanjutnya, Project Leader melaksanakan rapat internal di
keasdepan Tenaga dan Peningkatan Sumber Daya Pemuda yakni pada
tanggal 20 September 2019 dengan mempertimbangkan efektifitas waktu
pelaksanaan serta kesibukan calon tim efektif. Pada pertemuan ini,
disampaikan paparan mengenai konsep proyek perubahan yang akan
dilaksanakan sehingga akan mendapatkan kesepahaman dan dukungan
kepada PL.
Konsultasi dengan Seskemenpora
Konsultasi dengan Kepala Biro Perencanaan
Laporan Proyek Perubahan1 22
Hasil dari pertemuan ini disepakati beberapa poin yakni:
a. Menyusun draft Surat Keputusan (SK) tim efektif ditanda tangani
Pimpinan Tinggi Pratama.
b. Membuat Lembar Kerja pelaksanaan Proyek Perubahan.
c. Membuat timeline pelaksanaan Proyek Perubahan.
c. Pembentukan Tim Efektif
Menindaklanjuti hasil rapat sebelumnya, maka disusun draft dan
pengesahan Surat Keputusan (SK) Tim Efektif Nomor 9.23.2/DI-
1/IX/2019 tanggal 23 September 2019 yang ditandatangani oleh
Pimpinan Tinggi Madya yakni Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda.
Gambar 3.2: Rapat Koordinasi Internal
Laporan Proyek Perubahan1 23
d. Rapat koordinasi internal Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda
Menindaklanjuti hasil rapat internal, pada tahap selanjutnya, Project
Leader melaksanakan rapat internal di tingkat Kedeputi Bidang
Pemberdayaan Pemuda yakni pada tanggal 2 Oktober 2019 permohonan
dukungan dalam tahap implementasi Laboratorium Kepemimpinan (LK)
agar semua kebijakan akan didukung dan dijadikan pemahaman akan
pekerjaan yang akan dilaksanakan.
Gambar 3.4: SK Tim Efektif
Laporan Proyek Perubahan1 24
2. Tahap Persiapan
a. Brainstorming Konsep penyusunan kerangka kebijakan dalam
upaya akselerasi implementasi Sentra Pemberdayaan Pemuda Tujuan dilakukan Brainstorming ini adalah untuk mendiskusikan
maksud dan tujuan pelaksanaan Proyek Perubahan yang akan
dilaksanakan guna mendapatkan masukan yang konstruktif dalam
tahap implementasi selanjutnya. Dalam rapat Brainstorming ini dihadiri
oleh seluruh tim efektif dan menghasilkan kesepakatan bahwa dalam
milestone jangka pendek ini fokus pada penyusunan Petunjuk
Pelaksanaan yang disahkan oleh Pimpinan Tinggi Madya, Sosialisasi,
Menunjuk mitra stakeholders komunitas pemuda dalam akselerasi
implementasi kebijakan dan Persiapan Launching Sentra Pemberdayaan
Pemuda.
Gambar 3.3: Pelaksanaan Rapat
Kedeputian
Laporan Proyek Perubahan1 25
b. Penyusunan Draft Peraturan Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelatihan Pemuda Pada tahap ini dilakukan Rapat Penyusunan Draft Peraturan Deputi
Bidang Pemberdayaan Pemuda tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelatihan
Pemuda sebagai pilot project Akselerasi Implementasi Kebijakan Sentra
Pemberdayaan Pemuda. Tim penyusun terdiri dari Pejabat di lingkungan
Asisten Deputi Tenaga dan Peningkatan Sumber Daya Pemuda dan tim
efektif pelaksanaan Proyek Perubahan, serta melibatkan komunitas
pemuda sebagai mitra strategis dalam akselerasi kebijakan ini sehingga
dapat berkelanjutan dalam tahap selanjutnya.
Gambar 3.5: Rapat Brainstorming Kerangka
Kebijakan
Laporan Proyek Perubahan1 26
3. Tahap Penyusunan
a. Finalisasi Draft Peraturan Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelatihan Pemuda Pada tahap ini dilakukan Finalisasi terhadap draft Peraturan Deputi
sebagai tahap akhir dalam penyusunan Peaturan dimaksud. Dalam
Tahap ini melibatkan Bagian Hukum pada Sekretariat Deputi Bidang
Pemberdayaan Pemuda sebagai penelaah sebelum disahkan menjadi
Peraturan Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda.
Gambar 3.6: Rapat Penyusunan Draft Peraturan
Deputi
Laporan Proyek Perubahan1 27
b. Pengesahan Peraturan Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Setelah melewati tahap telaah pada bagian Hukum Sekretariat Deputi
Bidang Pemberdayaan Pemuda, maka tahap selanjutnya adalah
pengesahan dengan ditanda tangani nya dokumen Peraturan Deputi
Bidang Pemberdayaan Pemuda melalui Nomor 11.21.2 Tahun 2019
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelatihan Pemuda di Bidang Teknologi
Informasi. Kami memfokuskan pada bidang ini karena sebagai pilot
project dan sudah sesuai dengan kebutuhan komunitas pemuda yang
saat ini menjadi mitra strategis akselerasi kebijakan sentra
pemberdayaan pemuda. Disamping itu juga, pada Deputi Bidang
Pemberdayaan Pemuda telah terbentuk sebuah kelembagaan Digital
Inovation Lounge (DILo) yang menjadi milestone inovasi Deputi Bidang
Pemberdayaan Pemuda dalam menjalankan pelayanan kepemudaan
khususnya dalam Sentra Pemberdayaan Pemuda.
Gambar 3.7: Rapat Finalisasi Draft Peraturan Deputi
Laporan Proyek Perubahan1 28
4. Strategi Marketing
a. Konsolidasi dengan Stakeholder Internal Setelah tahap penyusunan kerangka kebijakan, selanjutnya melakukan
koordinasi dan sosialisasi dengan stakeholder internal agar dapat
dipahami sebelum disosialisasikan kepada pihak lain di Eksternal
Kemenpora. Pertemuan dilaksanakan pada tanggal 20 November 2019.
Gambar 3.14: Pengesahan Peraturan Deputi
Laporan Proyek Perubahan1 29
b. Sosialisasi Kebijakan dengan Stakeholder Eksternal Tahapan selanjutnya adalah menginformasikan dan mensosialisasikan
kepada stakeholder eksternal terutama dengan komunitas pemuda serta
kalangan akademisi. Sosialisasi ini dilaksanakan di Bandung pada
tanggal 21 November 2019.
Gambar 3.16: Koordinasi dan Sosialisasi dengan stakeholders Internal
Laporan Proyek Perubahan1 30
c. Pelibatan Komunitas Pemuda dalam Akselerasi Implementasi
Kebijakan
Sebagai mitra strategis dalam tahapan selanjutnya akselerasi
implementasi kebijakan Sentra Pemberdayaan Pemuda pelibatan
komunitas pemuda menjadi penting sehingga dengan fokus pada tujuan
yakni pelibatan yang lebih luas dari stakeholders kepemudaan baik
lintas Kementerian/Lembaga (K/L), akademisi, praktisi serta pemuda
sendiri menjadi kekuatan yang sangat luas dalam percepatan
implementasi kebijakan tersebut. Komunitas pemuda yang berperan
aktif dalam tahapan ini adalah Big Indonesia yang telah memberikan
banyak konstribusi pemikiran mengenai akselerasi kebijakan ini.
Melalui pelibatan ini maka tujuan pelaksanaan proyek perubahan akan
dengan cepat tercapai.
Gambar 3.17: Koordinasi dan Sosialisasi dengan stakeholders Eksternal
Laporan Proyek Perubahan1 31
d. Pembuatan Media Sosialisasi Melalui Videografis
Dalam tahapan ini, media sosialisasi yang sangat faham kebutuhan milenial
menjadi sangat penting, dan diharapkan media videografis menjadi sarana
yang efektif dalam proses penyampaian pesan dari akselerasi kebijakan Sentra
Pemberdayaan Pemuda ini. Media ini akan segera di upload dalam akun media
sosial Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda baik di Youtube, Instragram,
Facebook dan Twitter.
e. Persiapan Launching Sentra Pemberdayaan Pemuda Pilot Project di
Bidang TI
Gambar 3.18: Penunjukan Big Indonesia menjadi
mitra strategis implementasi kebijakan
Gambar 3.18: Proses Pengambilan dan Editing Video
Laporan Proyek Perubahan1 32
Momentum launching ini akan dijadikan sebagai puncak pelaksanaan
implementasi pelaksanaan Proyek Perubahan ini, hal ini akan menjadi
pilot project peresmian Sentra Pemberdayaan Pemuda yang berlokasi di
Jakarta, yang selanjutnya akan dilaksanakan launching lainnya di Jawa
Barat.
Dalam launching ini akan diresmikan oleh Bapak Menteri Pemuda dan
Olahraga, dihadiri oleh Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda, serta
mitra strategis lainnya dari Kementerian dan Lembaga lain yang akan
dijadikan mitra strategis dan dari kampus/universitas serta praktisi
kepemudaan. Dalam launching ini diharapkan terjadi akselerasi
implementasi kebijakan Sentra Pemberdayaan Pemuda yang sudah
memiliki 2 payung hukum berupa Peraturan Menteri Pemuda dan
Olahraga (Permenpora) yang seharusnya menjadi pijakan kebijakan
dalam implementasi kebijakan yang lebih luas dan menyeluruh
khususnya dalam pembentukan wadah sebagai Sentra Pemberdayaan
Pemuda.
Laporan Proyek Perubahan1 33
Gambar 3.19: Media Sosialisasi Pelaksanaan Launching
Laporan Proyek Perubahan1 34
f. Identifikasi stakeholders yang terjadi pergeseran pada saat dan
setelah tahap pelaksanaan rangkaian proyek perubahan
Setelah terlaksananya tahap implementasi proyek perubahan, ditemukan
beberapa pergeseran stakeholders yang jika dianalisis pergeseran ini
dikarenakan proses keterlibatan stakeholders yang sebelumnya terlihat
kurang mendukung namun pada akhirnya sangat mendukung
terlaksananya proyek perubahan yang dilaksanakan yakni melalui
akselerasi implementasi pelaksanaan kebijakan Sentra Pemberdayaan
Pemuda. Selain itu juga ada stakeholders yang keluar dari sistem karena
dengan sendirinya terlibat aktif dalam proses pelaksanaan proyek
perubahan dimaksud. Keterlibatan ini diharapkan menjadi pembelajaran
sendiri untuk terus melakukan inovasi dalam hal pelayanan kepada
seluruh stakeholders kepemudaan di Indonesia.
PROMOTORS hight influence, high interest
DEFENDERS
low influence, high interest
APATHETICS
Low influence, low interest
LATENS high influence, low interest
KEPENTINGAN
1. Staf Ahli Bidang Kerjasama Kelembagaan
2. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi 3. Asisten Deputi Tenaga dan Peningkatan
SDP
4. Kepala Bidang Pendidikan Pendidikan Formal dan Non Formal
5. Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Pendidikan Formal dan Non Formal
6. Kepala Bagian Sistem Informasi 7. Subbagian Evaluasi dan Penilaian Kinerja
Kepemudaan 8. Subbagian Kerjasama Antar Lembaga 9. Subbagian Komunikasi dan Kemitraan
1. Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda
2. Deputi Bidang Pengembangan Pemuda
3. Staf Khusus Menpora Bidang Kepemudaan
4. Staf Khusus Menpora Bidang Komunikasi dan Kemitraan
5. Sekretaris Deputi Bidang
Pemberdayaan Pemuda 6. Sekretaris Deputi Bidang
Pengembangan Pemuda 7. Kepala Biro Hukum dan Humas
8. Kepala Bagian Organisasi, Tata Laksana, dan Kerjasama
PENGARUH
1. Penyusun Draft Kepmenpora
1. Menteri Pemuda dan Olahraga 2. Sekretaris Kementerian Pemuda dan
Olahraga
3. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi di 23 K/L
4. Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga
5. Kepala Subbagian Kerjasama Antar
Lembaga
Laporan Proyek Perubahan1 35
Berubah menjadi:
B. Capaian Proyek Perubahan
Selama proses pelaksanaan Laboratorium Kepemimpinan (LK) terutama
dalam milestone jangka pendek (bulan Oktober s.d November 2019)
diperoleh capaian yang dijelaskan sebagai berikut:
1. Tersusunnya Peraturan Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda
Kerangka kebijakan berupa Peraturan Deputi Bidang Pemberdayaan
Pemuda melalui Nomor 11.21.2 Tahun 2019 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pelatihan Pemuda di Bidang Teknologi Informasi (TI)
diharapkan menjadi milestone dalam akselerasi kebijakan implementasi
Sentra Pemberdayaan Pemuda. Pilot Project di Bidang TI menjadi hal
yang diharapkan menjadi faktor pendorong dalam penyusunan
kerangka kebijakan di bidang lainnya.
PROMOTORS
hight influence, high interest
DEFENDERS low influence, high interest
APATHETICS
Low influence, low interest
LATENS
high influence, low interest
KEPENTINGAN
1. Menteri Pemuda dan Olahraga 2. Sekretaris Kementerian Pemuda dan
Olahraga 3. Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda
4. Deputi Bidang Pengembangan Pemuda 5. Staf Ahli Bidang Kerjasama Kelembagaan
6. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi 7. Sekretaris Deputi Bidang Pemberdayaan
Pemuda
8. Sekretaris Deputi Bidang Pengembangan Pemuda
9. Kepala Biro Hukum dan Humas
10. Kepala Bagian Organisasi, Tata Laksana, dan Kerjasama
1. Dinas Pemuda dan Olahraga di 34 Provinsi
2. Perguruan Tinggi Mitra Kemenpora
3. Komunitas Pemuda
4. Organisasi Kepemudaan
PENGARUH
1. Penyusun Draft Kebijakan 2. Pihak Ke-3
1. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi di 23 K/L
2. Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga
3. Kepala Subbagian Kerjasama Antar Lembaga
Laporan Proyek Perubahan1 36
2. Terbentuknya Kerangka Koordinasi Lintas Sektor Implementasi
Kebijakan
Proyek Perubahan ini diharapkan menjadi banchmarking bagi
implementasi kebijakan lainnya sehingga pelibatan banyak fihak
terutama stakeholders kepemudaan menjadi faktor pendorong dalam
keberhasilan implementasi kebijakan ini. Keterlibatan komunitas
pemuda menjadi kepanjangan tangan dalam memperluas informasi
kebijakan yang akan diimplementasikan, melalui media yang youth
friendly dapat mendorong keingintahuan generasi milenial dalam
keterlibatan aktif implementasi kebijakan yang dihasilkan pemerintah.
C. Keberlanjutan Implementasi Akselerasi Implementasi Kebijakan
Komitmen yang dibangun dalam tahap selanjutnya terutama Milestone
jangka menengah yakni bulan Januari s.d Desember 2020, yakni:
1. Implementasi Kebijakan Sentra Pemberdayaan Pemuda kepada seluruh
provinsi di Indonesia, melalui tahapan:
2. Sosialisasi tentang Sentra Pemberdayaan Pemuda melalui Akselerasi
Implementasi Kebijakan Sentra Pemberdayaan Pemuda kepada seluruh
stakeholder kepemudaan di Indonesia terutama di tingkat Pusat yakni
Kementerian dan Lembaga (K/L);
3. Sosialisasi kepada stakeholders kepemudaan di tingkat Provinsi
diantaranya Dinas Pemuda dan Olahraga, Akademis, Praktisi, dan
Private Sector;
4. Penyusunann Draft Rencana Aksi Nasional (RAN) Implementasi
Kebijakan Sentra Pemberdayaan Pemuda;
5. Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Sentra
Pemberdayaan Pemuda.
Pada Implementasi tahap milestone jangka panjang (tahun 2021 s.d
seterusnya) adalah:
1. Finalisasi Rencana Aksi Nasional (RAN) selanjutnya penyusunan
Rencana Aksi Daerah (RAD) di seluruh Provinsi di Indonesia;
Laporan Proyek Perubahan1 37
2. Pencanangan Kebijakan Sentra Pemberdayaan Pemuda tingkat
Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia.
D. Kendala
Kendala yang dihadapi dalam implementasi dan mencapai keberhasilan dari
Proyek Perubahan ini diantaranya adalah:
1. Pergeseran kerangka kebijakan prioritas yang dijalankan oleh
pemangku kebijakan terutama prioritas Presiden Jokowi. Dimana ada
pembatasan hak Kementerian/Lembaga dalam membuat kerangka
regulasi dan terdapat hak veto bagi Menteri Koordinator dalam
menjalankan fungsi implementasi kebijakan.
2. Keterbatasan akses dalam mendapatkan mitra strategis dari komunitas
pemuda yang memiliki jaringan yang luas dan kuat dalam upaya
mengakselerasi kebijakan yang akan diimplementasikan.
3. Pelaksanaan Proyek Perubahan yang dijalankan merupakan tugas
diluar tugas rutin sehingga banyak terkendala akses dan penyesuaian
kebijakan yang dijalankan terutama koordinasi lintas sektor di internal
Kemenpora sendiri yang masih terkendala dalam alur koordinasi dan
akses informasi yang belum integrasi dengan baik.
E. Strategi Menghadapi Kendala
1. Dalam menghadapi kendala ini, Project Leader membuat terobosan
mengganti target dalam proyek perubahan yang dijalankan, melalui
pergantian Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga menjadi
Keputusan Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda berupa ketetapan
Petunjuk Pelaksanaan Pelatihan Pemuda di Bidang Teknologi Informasi
(TI) menjadi jalan alternatif dalam Akselerasi Implementasi Kebijakan
Sentra Pemberdayaan Pemuda;
2. Mendapatkan informasi dari mitra kerja yang ternyata Big Indonesia
telah membantu Kemenpora dalam mensosialisasikan Indeks
Pembangunan Pemuda yang youth friendly mampu menjadi faktor
Laporan Proyek Perubahan1 38
pendorong penunjukan mitra strategis dalam upaya mencapai tujuan
implementasi kebijakan.
3. Menyesuaikan dengan kondisi dan situasi pekerjaan rutin serta
memaksimalkan peran tim efektif dalam mengambil peran dan inisitif
menyelesaikan target kerja. Penyesuaian ini terutama dalam koordinasi
lintas kerja yang baik sehingga mendapatkan akses yang luas dan
mendukung tahapan pelaksanaan pada tahap implementasi ini.
Laporan Proyek Perubahan1 39
BAB III PENUTUP
A. Kesimpulan
Dalam melaksanakan proyek perubahan ini merupakan pengalaman yang
luar biasa dirasakan oleh Project Leader dan tim efektif. Dukungan dan
perhatian yang tidak terduga besarnya dari tim efektif dirasakan oleh
Project Leader sebagai pendorong semangat. Permasalahan pastilah ada,
namun yang terpenting adalah bagaimana menemukan solusi untuk
mengatasi permasalahan yang dihadapi. Besarnya dukungan tercermin dari
tahapan di jangka pendek yang dapat terlaksanan dengan baik. Namun ada
juga kegiatan yang seharusnya dapat dilaksanakan pada jangka pendek ini
dapat dilaksanakan pada jangka menengah, hal ini bukan atas kesalahan
dan kekurangan dari tim namun adanya penyesuaian terhadap kebijakan
pimpinan yang memang dirasa kurang jika dilaksanakan pada jangka
pendek ini.
Namun, semua ini masih dapat diatasi dengan terlaksananya tahapan
kegiatan dan capaian yakni terbangunnya sebuah sistem dalam upaya
mengkselerasi implementasi kebijakan pembangunan pemuda melalui
Sentra Pemberdayaan Pemuda (SPP) terutama setelah lahirnya 2 (dua)
Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga (Permenpora) mengenai Sentra
Pemberdayaan Pemuda.
Selajutnya diharapkan dengan telah tersedianya kerangka kebijakan
melalui Keputusan Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Nomor 11.21.2
Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelatihan Pemuda di Bidang
Teknologi Informasi (TI) ini dapat dimanfaatkan oleh semua pihak yang
membutuhkan, tidak terbatas hanya di lingkungan Kementerian Pemuda
dan Olahraga, namun terbuka untuk dapat digunakan di
kementerian/lembaga yang membutuhkan.
Demikian laporan hasil pelaksanaan proyek perubahan pada Pendidikan
dan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXIV Tahun
2019 ini. Semoga perubahan terus dapat dilakukan tidak terbatas hanya
dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan saja, namun dilakukan terus
Laporan Proyek Perubahan1 40
menerus sehingga citra dan kinerja Aparatur Sipil Negara dapat membaik
dan meningkat.
B. Rekomendasi
Dalam menjalani tahapan milestone jangka pendek ini tentunya belum
mencapai kata maksimal, sehingga perlunya memberikan rekomendasi bagi
Akselerasi Implementasi Kebijakan Sentra Pemberdayaan Pemuda ini di
tahapan selanjutnya. Oleh karena itu ada beberapa hal yang menjadi
rekomendasi dari pengembangan sistem ini, diantaranya adalah:
1. Implementasi Kebijakan dapat dilakukan secara masiv dengan pelibatan
berbagai pihak baik di kalangan pemerintahan, akademisi, praktisi dan
pemuda sendiri;
2. Media sosialisasi yang youth friendly diharapkan mampu
mengkomunikasikan dengan baik dan masiv kepada seluruh pemuda
Indonesia.
3. Pola koordinasi yang lebih mengedapankan pada strategi pencapaian
tujuan, sehingga penyempurnaan sistem perlu bersinergi dengan pihak
yang lain yang lebih maksimal.
C. Lesson Learned
Dalam pelaksanaan proyek perubahan ini, project leader mengalami
pengalaman yang bisa dijadikan pembelajaran bagi yang lain, diantaranya
adalah:
1. Koordinasi bukan hal yang mudah dilaksanakan dan
diimplementasikan dalam sebuah perubahan, sehingga perlu komitmen
bersama dalam menjalankan pola koordinasi yang baik. Poin pentingnya
adalah komitmen pimpinan dalam menjaga pola koordinasi yang baik;
2. Perlunya alternatif pemecahan masalah yang cepat dan tepat ketika
mendapatkan perubahan kebijakan baik secara nasional maupun
kebijakan pimpinan di lingkungan kementerian sendiri;
3. Menjaga komitmen tim efektif dalam membantu mencapa tujuan sebuah
perubahan menjadi hal yang penting, ketika project leader mendapatkan
Laporan Proyek Perubahan1 41
kesulitan dalam menjalankan semua tahapan milestone peran tim efektif
menjadi jalan keluarnya, sehingga menjaga komitmen tim efektif
menjadi penting.
Laporan Proyek Perubahan1 42
LAMPIRAN
Laporan Proyek Perubahan1 43
Laporan Proyek Perubahan1 44
Laporan Proyek Perubahan1 45
Laporan Proyek Perubahan1 46
Laporan Proyek Perubahan1 47
Laporan Proyek Perubahan1 48
Laporan Proyek Perubahan1 49
Laporan Proyek Perubahan1 50
Laporan Proyek Perubahan1 51
Laporan Proyek Perubahan1 52
Laporan Proyek Perubahan1 53
Laporan Proyek Perubahan1 54
Laporan Proyek Perubahan1 55