proposal dodi asmara revisi
TRANSCRIPT
-
8/19/2019 Proposal Dodi Asmara Revisi
1/47
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Ombudsman Republik Indonesia (sebelumnya bernama Komisi
Ombudsman Nasional) adalah lembaga negara di Indonesia yang mempunyai
kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang
diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan, termasuk yang
diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik aerah, dan
Badan !ukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi
tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh
dananya bersumber dari "nggaran #endapatan dan Belan$a Negara atau "nggaran
#endapatan dan Belan$a aerah (UU No% &' ahun **+ tentang Ombudsman
Republik Indonesia)%
#emerintah mulai sadar akan perlunya lembaga Ombudsman di Indonesia
menyusul adanya tuntutan masyarakat yang amat kuat untuk mewu$udkan
pemerintah yang bersih dan penyelenggaraan negara yang baik atau clean and
good governance% ehingga dibentuklah lembaga ini atas dasar Undang-Undang
Nomor &' ahun **+ tentang Ombudsman Republik Indonesia yang disahkan
dalam Rapat #aripurna #R RI pada tanggal . eptember **+% Kemudian
setahun berikutnya, keberadaan lembaga Ombudsman ini diperkuat dengan UU
No% / ahun **. tentang #elayanan #ublik%
1
-
8/19/2019 Proposal Dodi Asmara Revisi
2/47
u$uan dibentuknya lembaga ini tertuang dalam 0isi lembaga ini yaitu 1
Mewu$udkan #elayanan #ublik #rima yang Menye$ahterakan dan Berkeadilan
bagi eluruh Rakyat Indonesia2% u$uan mulia ini tentunya memerlukan proses
pan$ang untuk mewu$udkannya% Mengingat pelayanan publik kondisi saat itu
se3ara umum masih rendah kualitasnya, masih banyak masalah yang
mengakibatkan ter$adinya ketidakpuasan atas pelayanan publik dimasyarakat
se3ara luas%
ebelum re4ormasi penyelenggaraan negara dan pemerintahan diwarnai
engan praktek Maladministrasi antara lain ter$adinya korupsi, kolusi, dan
nepotisme sehingga mutlak diperlukan re4ormasi birokrasi penyelenggaraan
negara dan pemerintahan demi terwu$udnya penyelenggaraan negara dan
pemerintahan yang e4ekti4 dan e4isien, $u$ur, bersih, terbuka serta bebas dari
korupsi, kolusi, dan nepotisme% #enyelenggaraan negara dan pemerintahan yang
baik hanya dapat ter3apai dengan peningkatan mutu aparatur #enyelenggara
Negara dan pemerintahan dan penegakan asas-asas pemerintahan umum yang
baik% Untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan upaya meningkatkan
pelayanan publik dan penegakan hukum diperlukan keberadaan lembaga
pengawas eksternal yang se3ara e4ekti4 mampu mengontrol tugas #enyelenggara
Negara dan pemerintahan%
#engawasan internal yang dilakukan oleh pemerintah sendiri dalam
implementasinya ternyata tidak memenuhi harapan masyarakat, baik dari sisi
obyekti4itas maupun akuntabilitasnya% ari kondisi di atas, pada ahun
***,#residen berupaya untuk mewu$udkan re4ormasi penyelenggaraan negara
2
-
8/19/2019 Proposal Dodi Asmara Revisi
3/47
dan pemerintahan dengan membentuk Komisi Ombudsman Nasional (saat ini
5embaga Ombudsman RI) melalui Keputusan #residen Nomor 66 ahun ***%
Komisi Ombudsman Nasional bertu$uan membantu men3iptakan dan
mengembangkan kondisi yang kondusi4 dalam melaksanakan pemberantasan
korupsi, kolusi, nepotisme serta meningkatkan perlindungan hak masyarakat agar
memperoleh pelayanan publik,keadilan, dan kese$ahteraan% (#en$elasan UU No%
&' ahun **+)%
Untuk lebih mengoptimalkan 4ungsi, tugas, dan wewenang Komisi
Ombudsman Nasional, perlu dibentuk Undang-Undang tentang Ombudsman
Republik Indonesia sebagai landasan hukum yang lebih $elas dan kuat% !al ini
sesuai pula dengan amanat Ketetapan Ma$elis #ermusyawaratan Rakyat
Nomor7III8M#R8**9 tentang Rekomendasi "rah Kebi$akan #emberantasan dan
#en3egahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang salah satunya memerintahkan
dibentuknya Ombudsman dengan undang-undang%Maka lahirlah Undang-Undang
No% &' ahun **+ entang Ombudsman Republik Indonesia%
ebelum ada 5embaga Ombudsman,pengaduan pelayanan publik hanya
disampaikan kepada instansi yang dilaporkan dan penanganannya sering
dilakukan oleh pe$abat yang dilaporkan sehingga masyarakat belum memperoleh
perlindungan yang memadai% elain itu, untuk menyelesaikan pengaduan pelayan
publik, selama ini dilakukan dengan menga$ukan gugatan melalui
pengadilan%#enyelesaian melalui pengadilan tersebut memerlukan waktu 3ukup
lama dan biaya yang tidak sedikit% Untuk itu,diperlukan lembaga tersendiri yakni
Ombudsman Republik Indonesia yang dapat menangani pengaduan pelayanan
3
-
8/19/2019 Proposal Dodi Asmara Revisi
4/47
#ublik dengan mudah dan dengan tidak memungut biaya%Ombudsman Republik
Indonesia tersebut merupakan lembaga negara yang dalam men$alankan tugas dan
wewenangnya bebas dari 3ampur tangan kekuasaan lainnya%
alam perkembangnya Ombudsman Republik Indonesia (ORI)
mempunyai perwakilan-perwakilan di setiap propinsi di seluruh Indonesia yang
didirikan se3ara bertahap sesuai kemampuan keuangan negara% #embentukan
kantor perwakilan ini tentu sa$a dengan tu$uan untuk mendekatkan 4ungsi
ombudsman sebagai lembaga pengawasan pelayanan publik kepada masyarakat di
daerah-daerah% !al ini tidak terke3uali bahwa 5embaga Ombudsman Republik
Indonesia $uga mempunyai perwakilan di #ro0insi Riau%
Kantor #erwakilan Ombudsman Republik Indonesia #ro0isi Riau
beralamat di Marpoyan amai, $l% "ri4in "hmad,Komplek Mega "sri, blok
"'%Melalui kantor-kantor perwakilannya, Ombudsman ingin mewu$udkan
pelayanan publik #rima sampai pada tingkat daerah, termasuk melalui kantor
#erwakilan di #ro0insi riau%
5embaga Ombudsman #ro0insi Riau sendiri berdiri pada bulan Oktober
tahun *9% 5embaga tersebut diharapkan dapat memberikan pelayanan yang
sebaik-baiknya kepada setiap anggota masyarakat berdasarkan asas keadilan dan
persamaan% !al tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya
untuk men3iptakan penyelenggara pemerintah daerah yang bersih dan bebas dari
korupsi,kolusi, nepotisme, penyalahgunaan kekuasaan atau $abatan, dan perbuatan
sewenang-wenang $uga untuk men$amin pemberian pelayanan kepada setiap
4
-
8/19/2019 Proposal Dodi Asmara Revisi
5/47
anggota masyarakat yang sebaik-baiknya dan perlindungan terhadap hak-hak
setiap masyarakat%
#elayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh
penyelenggaraan pelayanan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima
pelayanan% #emerintah mende4inisikan pelayanan umum sebagai segala bentuk
kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di tingkat pusat,
daerah dan termasuk badan-badan usaha milik Negara lainnya yang menyediakan
barang atau $asa, baik dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun
dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang-undangan%
#enyelenggaraan pelayanan publik merupakan salah satu 4ungsi penting
pemerintah di samping distribusi, regulasi, dan proteksi ebagai pelaksana
kontrak sosial yang digariskan sebelumnya, pemerintah $ustru menimbulkan
banyak masalah bagi publik yang men$adi kliennya% angat masuk akal $ika
pemerintah kemudian mendapat berbagai stigma negati4% :auh dari men$adi bagian
dari solusi (a part of solution), pemerintah $ustru men$adi bagian dari masalah (a
part of problem). !al itu dapat dila3ak dari banyaknya keluhan yang dilontarkan
masyarakat berkaitan dengan buruknya kiner$a pelayanan publik% Menurut Eko
Prasojo (**.;+*)
-
8/19/2019 Proposal Dodi Asmara Revisi
6/47
aparat yang lebih bersikap sebagai pe$abat ketimbang abdi masyarakat, pelayanan
yang diskriminati4, dan sederetan persoalan lainnya adalah potret kelabu yang
menga4irmasi atau menegaskan sinyalemen di atas%
untutan dari masyarakat untuk mendapatkan pelayanan terbaik dan
pemerintah terus melakukan perbaikan dalam segi pelayanan% Untuk itu
pemerintah menerbitkan kebi$akan lewat Menteri Negara #endayagunaan
"paratur No% 9/8#=R8M% #"N8'8**+ tentang #edoman Re4ormasi Birokrasi%
5atar belakang adanya Re4ormasi Birokrasi Indonesia adalah;
9% #raktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) masih berlangsung hingga
saat ini%
% ingkat kualitas pelayanan publik yang belum mampu memenuhi harapan
publik%
&% ingkat e4isiensi, e4ekti0itas dan produkti0itas yang belum optimal dari
birokrasi pemerintahan%
6% ingkat transparansi dan akuntabilitas birokrasi pemerintahan yang masih
rendah%
/% ingkat disiplin dan etos ker$a pegawai yang masih rendah%
umber; #ermenpan No% 9/8#=R8M% #"N8'8**+ entang #edoman
Re4ormasi Birokrasi
>erakan re4ormasi ini dengan $elas bahwa mengamanatkan perubahan
kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat yang lebih baik, yaitu
kehidupan bernegara yang didasarkan pada pemerintahan yang demokratis dan
berlandaskan hukum dalam rangka meningkatkan kese$ahteraan serta men3iptakan
keadilan bagi seluruh warga Negara%
6
-
8/19/2019 Proposal Dodi Asmara Revisi
7/47
=ra sebelum re4ormasi, kehidupan masyarakat dan ekonomi nasional
3enderung diwarnai praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), e3ara
gamblang masyarakat pada saat itu kerap menyaksikan praktek-prektek
penyimpangan yang dilakukan para pe$abat publik tanpa berdaya
menghentikannya% Menurut Inu Kencana Syafiie (*99;.?) Korupsi adalah setiap
perbuatan yang dilakukan siapapun $uga untuk kepentingan diri sendiri, untuk
kepentingan orang lain, atau untuk kepentingan suatu badan yang langsung
menyebabkan kerugian bagi keuangan dan perekonomian negara% Kolusi adalah
ker$a sama seorang atau sekelompok orang yang memangku $abatan atau memiliki
kewenangan tertentu dalam pemerintahan dengan masyarakat atau pe$abat yang
memerlukan bantuan dengan saling memberikan ($asa, komisi ,uang, materi
lainnya), dan Nepotisme adalah pandang bulu dalam memilih orang , baik karena
hubungan saudara, agama, suku, atau almamater kendati yang ditolong (ditun$uk)
relati4 lebih buruk dari pihak kandidat lainnya% "dapun epertinya semua hal
tersebut sudah bukan men$adi rahasia umum% 5embaga penegak hukum $uga
kurang menun$ukkan 4ungsi idealnya sehingga menghan3urkan bangunan
keper3ayaan masyarakat% Keadaan tersebut merupakan prakondisi bagi
terbangunnya image negati4 terhadap pemerintah (penguasa) dan institusi
kenegaraan lainnya sehingga bermuara pada apatisme sosial%
#enyakit kolusi, korupsi dan nepotisme sudah sangat kronis menggerogoti
hampir setiap sendi birokrasi tanpa ada yang mampu mengatasinya% eperti gurita
besar dengan beribu tangan yang men3engkeram, saat itu kita semua hampir tidak
memiliki peluang untuk menghan3urkannya% Masyarakat semakin $auh dari
7
-
8/19/2019 Proposal Dodi Asmara Revisi
8/47
harapan memperoleh pelayanan publik sesuai hak yang dimiliki sebagai warga
Negara Indonesia% #ilar-pilar resmi penegakan hukum pada masa itu $uga telah
ter$ebak ke dalam sistem penegakan hukum yang korupti4, dikarenakan lemahnya
kontrol internal maupun eksternal% "kumulasi dari berbagai keke3ewaan tersebut
kemudian men$adi pengikat bagi solidaritas bersama antara masyarakat,
mahasiswa, kaum terpela$ar dan pro4esional untuk melakukan gerakan re4ormasi
total pada tahun 9..+ silam%
alah satu hal penting yang diharapkan adalah ter$adinya perubahan
mental dan kultur atau budaya birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat% Keinginan ini kemudian merangsang beberapa kalangan untuk
mendesak diperlukannya pengawasan yang intensi4 terhadap lembaga birokrasi
dan kenegaraan lainnya yang menyangkut masalah pelayanan publik% ebutlah
misalnya kelahiran Government Watch Indonesia, Judicial Watch, Indonesia
Corruption Watch, dan lembaga lainnya yang tersebar di berbagai pen$uru
Nusantara% Namun demikian pengawasan eksternal yang lebih banyak dilakukan
kalangan 5M, Mahasiswa, dan komponen demokrasi lainnya memiliki 4ungsi
terbatas sebagai lembaga pressure yang se3ara langsung tidak berpengaruh
terhadap struktur birokrasi dan kekuasaan% #adahal pada saat yang sama lembaga
pengawasan internal yang ada tidak terlalu terlihat kiner$anya se3ara memadai,
bahkan kadangkala bertindak tidak lebih sebagai alat $usti4ikasi dan pelindung
pe$abat publik yang melakukan penyimpangan%
ebagaimana kita ketahui bersama, tu$uan dan 3ita-3ita didirikannya
Negara Republik Indonesia tidak lain adalah untuk mewu$udkan keadilan sosial
8
-
8/19/2019 Proposal Dodi Asmara Revisi
9/47
bagi seluruh rakyat Indonesia, terwadahi dalam sebuah Negara Republik
Indonesia yang membawa rakyatnya pada suasana berkemakmuran dalam
keadilan dan berkeadilan dalam kemakmuran% #er$alanan bagi perwu$udan
keadilan dan kemakmuran tersebut senantiasa harus diawasi pelaksanaannya%
Ide pembentukan lembaga Ombudsman $uga tidak terlepas dari pertanyaan
publik tentang se$auh mana e4ekti4itas kiner$a dan independensinya seperti halnya
$uga dipersoalkan terhadap lembaga-lembaga pengawasan sebelumnya%
#ertanyaan tersebut merupakan sesuatu yang wa$ar ditengah-tengah kondisi
masyarakat yang sedang mengalami trauma politik dan sosial berkepan$angan%
alam Undang-Undang tersebut Ombudsman Republik Indonesia diberi
kewenangan mengawasi pemberian pelayanan umum oleh penyelenggara negara
dan pemerintah kepada masyarakat% #enyelenggara negara dimaksud meliputi
5embaga #eradilan, Ke$aksaan, Kepolisian, Badan #ertanahan Nasional,
#emerintah aerah, Instansi epartemen dan Nonepartemen, BUMN, dan
#erguruan inggi Negeri, serta badan swasta dan perorangan yang
seluruh8sebagian anggarannya menggunakan "#BN8"#B%
Ombudsman merupakan lembaga negara yang bersi4at mandiri dan tidak
memiliki hubungan organik dengan lembaga negara dan instansi pemerintahan
lainnya,serta dalam men$alankan tugas dan wewenangnya bebas dari 3ampur
tangan kekuasaan lainnya% Ombudsman membantu men3iptakan dan
meningkatkan upaya untuk pemberantasan dan pen3egahan praktek-praktek
maladministrasi,diskriminasi,kolusi, korupsi dan nepotisme%
9
-
8/19/2019 Proposal Dodi Asmara Revisi
10/47
Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum,melampaui
wewenang, menggunakan wewenang untuk tu$uan lain dari yang men$adi tu$uan
wewenang tersebut,termasuk kelalaian atau pengabaian kewa$iban hukum dalam
penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh #enyelenggara Negara
dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan8atau immateriil bagi
masyarakat dan orang perorangan%
#enulis men3ermati dari 4enomena permasalahan pengaduan masyarakat
yang dilaporkan kepada Ombudsman Kantor #erwakilan #ro0insi Riau pada tahun
*9& sampai dengan tahun *96 yaitu mengalami peningkatan $umlahnya% !al
demikian bisa dilihat dari tabel dibawah ini%
a!el 1.1
abel daerah yang paling banyak dilaporkan masyarakat ke Ombudsman
ahun *9& dan *96%
No ahun aerah yang dilaporkan :umlah
9% *9&
9% #emko #ekanbaru
% #empro0 Riau
&% #emkab Bengkalis
6&
&*
.
% *96
9% #emkab Rohil% #emko #ekanbaru
&% #empro0 Riau
/&69
&&
Sumber: Ombudsman R !antor "er#a!ilan "rovinsi Riau $%&'.
a!el 1."
10
-
8/19/2019 Proposal Dodi Asmara Revisi
11/47
elan$utnya tabel tindak lan$ut Ombudsman terhadap laporan masyarakat
ahun *9& dan *96 adalah;
No a#un in$ak Lanjut %u&la#
1. "'1(
9% #enutupan (selesai)% Bukan kewenangan&% 5aporan >ugur 6% 5aporan di3abut
/% #elimpahan?% #engka$ian "dministrasi 8 Melengkapi
ata'% #engka$ian ubstansi+% Klari4ikasi.% Melengkapi data9*% Klari4ikasi8pemeriksaan lan$utan
99% Mediasi9% Rekomendasi
.'
.
*
*
6
*
&9
9*
.
*
*
%u&la# 1)"
". "'1*
9% #enutupan (selesai)
% Bukan kewenangan&% 5aporan >ugur6% 5aporan di3abut/% #elimpahan?% #engka$ian "dministrasi 8 Melengkapi
ata'% #engka$ian ubstansi
+% Klari4iksasi.% Klari4ikasi 8 #emeriksaan 5an$utan9*% In0estigasi99% Mediasi9% Rekomendasi
9/&
&
99
9
*
/
?
&
9/
*
*
*
%u&la# "*)
Sumber: Ombudsman R !antor "er#a!ilan "rovinsi Riau $%&'%
"dapun $enis pelanggaran maladministrasi yang dilaporkan masyarakat ke
5embaga Ombudsman adalah;
11
-
8/19/2019 Proposal Dodi Asmara Revisi
12/47
a!el 1.(
:enis pelanggaran yang dilaporkan masyarakat ke 5embaga Ombudsman
ahun *9& dan *96%
No ahun :enis #elanggaran
9%
*9&
9% idak memberikan pelayanan
% #enyimpangan prosedur
&% #enyalahgunaan wewenang
6% #enundaan berlarut
/% #ermintaan uang,barang dan $asa%
*96
9% idak memberikan pelayanan
% #enyimpangan prosedur
&% #enundaan berlarut
6% idak kompeten
/% #enyalahgunaan wewenang
?% #ermintaan uang , barang dan $asa
'% idak patut
+% Berpihak
.% iskriminasi
Sumber: Ombudsman R !antor "er#a!ilan "rovinsi Riau $%&'.
a!el 1.*
ata $umlah laporan berdasarkan tindak lan$ut periode *9&-*96%
No ahun5aporan #engaduan
:umlahBelum selesai erselesaikan
9% *9& ?/ .' 9?
% *96 .& 9/& 6?
Sumber: Ombudsman R !antor "er#a!ilan "rovinsi Riau $%&'.
12
-
8/19/2019 Proposal Dodi Asmara Revisi
13/47
Berdasarkan data tabel diatas men$elaskan bahwa laporan pengaduan
masyarakat ke Ombudsman #erwakilan #ro0insi Riau tentang kasus pelayanan
publik dari periode *9& sampai *96 terus meningkat,pada tahun *9& kasus
yang dilaporkan masyarakat ke Ombudsman sebanyak 9? kasus dan yang sudah
terselesaikan ada .' kasus atau /.,. @ dan pada tahun *96 kasus yang
dilaporkan oleh masyarakat sebanyak 6? kasus dan yang sudah terselesaikan ada
9/& kasus atau ?,@%
engan adanya kasus laporan pengaduan masyarakat yang belum
terselesaikan dan tingkat kenaikan kasus laporan pengaduan masyarakat
mengalami peningkatan maka e4ekti4itas kiner$a Ombudsman relati4 rendah
terhadap penyelesaian kasus laporan pengaduan masyarakat perlu dipertanyakan%
Masalahnya dalam kurun waktu satu tahun periode *9& dan *96 masih ada
kasus belum dapat terselesaikan dan sampai sekarang ini sudah berganti tahun
kasus itu masih men$adi peker$aan rumah (#R) oleh Ombudsman #erwakilan
#ro0insi Riau% "lasan Ombudsman belum bisa menyelesaikan kasus yang masih
tertunda itu di latar belakangi beberapa 4aktor, adapun 4aktor-4aktor tersebut yaitu;
a% 5aporan tersebut masih memerlukan data-data lain
b% #ermintaan kelengkapan data belum terpenuhi oleh pelapor%Sumber: hasil #a#ancara dengan !epala ombudsman "rovinsi Riau%
ari beberapa 4aktor diatas menyatakan pelaksanaan dalam penyelesaian
laporan dugaan Mal-administrasi pelayanan publik yang dilakukan oleh
Ombudsman masih belum optimal% i Karenakan oleh adanya beberapa 4aktor-
13
-
8/19/2019 Proposal Dodi Asmara Revisi
14/47
4aktor diatas, sehingga tidak memungkinkan men$alankan 4ungsinya sebagai
lembaga pengawas%
!asil obser0asi penulis sementara tentang kiner$a pegawai lembaga
ombudsman di #ro0insi Riau relati4 rendah atau belum maksimal karena masih
banyak laporan tentang maladministrasi yang dilaporkan masyarakat yang belum
diselesaikan% Berdasarkan penilaian dari hasil studi tentang 4enomena mal
administrastion lembaga ombudsman yang ada di #ro0insi Riau khusus untuk
peran se3ara pro4esional dengan pendekatan akademik% Untuk itu penulis
mengambil topik 1"N"5II KIN=R:" #=>"A"I 5=MB">"
OMBUM"N #RO7INI RI"U "5"M #=N=5="I"N 5"#OR"N
M""R"K" =N"N> M"5-"MINIR"I2%
1." Peru&usan +asala##ermasalahan penelitian yang akan men$adi studi ini adalah;
a% Bagaimana proses penyelesaian kasus maladministrasi yang ber$alan pada
lembaga ombudsman sesuai dengan undang-undang yang berlaku C
b% "pakah 4aktor-4aktor yang mempengaruhi kiner$a pegawai lembaga
ombudsman dalam penyelesaian maladministrasi di #ro0insi Riau C
1.( ujuan Penelitian
a% Meneliti kiner$a pegawai lembaga ombudsman sesuai dengan undang-
undang yang berlaku%
b% Men$elaskan 4aktor-4aktor yang mempengaruhi kiner$a pegawai lembaga
ombudsman dalam penyelesaian maladministrasi di #ro0insi Riau%
1.* +anfaat Penelitian
a% "kademik
b% Umum
1., Siste&atika Penulisan
14
-
8/19/2019 Proposal Dodi Asmara Revisi
15/47
istematika pembahasan penelitian ini se3ara keseluruhan yang mana terdiri
dari enam bab dengan sistematika penulisannya sebagai berikut;BAB I - PENDAHULUAN
erdiri dari latar belakang masalah, perumusa masalah, tu$uan dan man4aat
penelitian ,sistematika penulisan%
BAB II - ELAAH PUSAKA
alam telaah ini berisikan tentang landasan teori-teori atau konsep yang
melandasi dari penelitian sehingga dapat mendukung dari penelitian yang akan
dilakukan%
BAB III - +EDE PENELIIANalam bab ini berisikan tentang lokasi penelitian, $enis penelitian, sub$ek
penelitian , in4orman, instrumen penelitian dan analisa data%
15
-
8/19/2019 Proposal Dodi Asmara Revisi
16/47
BAB II
ELAAH PUSAKA
".1 Defenisi Kinerja
Kiner$a adalah merupakan 4aktor yang dominan dalam pen3apaian tu$uan
organisasi% Kiner$a berasal dari kata *ob performance atau actual
performance yang berarti prestasi ker$a atau prestasi sesungguhnya yang di3apai
oleh seseorang% #engertian kiner$a (prestasi ker$a) adalah hasil ker$a se3ara
kualitas dan kuantitas yang di3apai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan
4ungsinya sesuai dengan tanggung $awab yang diberikan kepadanya%
"erformance atau kiner$a merupakan hasil atau keluaran dari suatu proses
(Nurlaila, *9*;'9)% Menurut pendekatan perilaku dalam mana$emen, kiner$a
adalah kuantitas atau kualitas sesuatu yang dihasilkan atau $asa yang diberikan
oleh seseorang yang melakukan peker$aan (5uthans, **/;9?/)%
Untuk menganalisa kiner$a pegawai ada beberapa unsur atau dimensi yang
harus diimplementasikan% imensi tersebut meliputi;
a% =4ekti0itas dan e4isiensi
Bila suatu tu$uan tertentu akhirnya bisa di3apai, kita boleh mengatakan
bahwa kegiatan tersebut e4ekti4 tetapi apabila akibat-akibat yang tidak
di3ari kegiatan menilai yang penting dari hasil yang di3apai sehingga
mengakibatkan kepuasan walaupun e4ekti4 dinamakan tidak e4esien%
16
-
8/19/2019 Proposal Dodi Asmara Revisi
17/47
ebaliknya, bila akibat yang di3ari-3ari tidak penting atau remeh maka
kegiatan tersebut e4esien (#rawirosentono, 9...;')%
b% Otoritas (wewenang)
Otoritas menurut adalah si4at dari suatu komunikasi atau perintah dalam
suatu organisasi 4ormal yang dimiliki seorang anggota organisasi kepada
anggota yang lain untuk melakukan suatu kegiatan ker$a sesuai dengan
kontribusinya (#rawirosentono, 9...;')% #erintah tersebut mengatakan
apa yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dalam organisasi tersebut%
3% isiplin
isiplin adalah taat kepda hukum dan peraturan yang berlaku
(#rawirosentono, 9...;')% :adi, disiplin karyawan adalah kegiatan
karyawan yang bersangkutan dalam menghormati per$an$ian ker$a dengan
organisasi dimana dia beker$a%
d% Inisiati4
Inisiati4 yaitu berkaitan dengan daya pikir dan kreati4itas dalam
membentuk ide untuk meren3anakan sesuatu yang berkaitan dengan tu$uan
organisasi%
Kiner$a dipengaruhi oleh beberapa 4aktor yaitu (Robbins, **?;?*);
17
-
8/19/2019 Proposal Dodi Asmara Revisi
18/47
1. Kualitas% Kualitas ker$a diukur dari persepsi karyawan terhadap kualitas
peker$aan yang dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap
keterampilan dan kemampuan karyawan%
". Kuantitas% Merupakan $umlah yang dihasilkan dinyatakan dalam istilah
seperti $umlah unit, $umlah siklus akti0itas yang diselesaikan%
(. Kete/atan 0aktu% Merupakan tingkat akti0itas diselesaikan pada awal
waktu yang dinyatakan, dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil output
serta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk akti0itas lain%
*. Efektiitas% Merupakan tingkat penggunaan sumber daya organisasi
(tenaga, uang, teknologi, bahan baku) dimaksimalkan dengan maksud
menaikkan hasil dari setiap unit dalam penggunaan sumber daya%
,. Ke&an$irian% Merupakan tingkat seorang karyawan yang nantinya akan
dapat men$alankan 4ungsi ker$anya Komitmen ker$a% Merupakan suatu
tingkat dimana karyawan mempunyai komitmen ker$a dengan instansi dan
tanggung $awab karyawan terhadap kantor%
Kiner$a merupakan prestasi ker$a, yaitu perbandingan antara hasil
ker$a dengan standar yang ditetapkan (essler, ***;69)% Kiner$a adalah
hasil ker$a baik se3ara kualitas maupun kuantitas yang di3apai oleh
seseorang dalam melaksanakan tugas sesuai tanggung $awab yang
diberikan (Mangkunagara, **;)%
Kiner$a adalah hasil atau tingkat
keberhasilan seseorang se3ara keseluruhan selama periode tertentu dalam
melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti
standar hasil ker$a, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan
terlebih dahulu telah disepakati bersama (Ri0ai dan Basri, **/;/*)%
18
-
8/19/2019 Proposal Dodi Asmara Revisi
19/47
edangkan Mathis dan :a3kson (**?;?/) menyatakan bahwa
kiner$a pada dasarnya adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan
pegawai% Mana$emen kiner$a adalah keseluruhan kegiatan yang dilakukan
untuk meningkatkan kiner$a perusahaan atau organisasi, termasuk kiner$a
masing-masing indi0idu dan kelompok ker$a di perusahaan tersebut%
Kiner$a merupakan hasil ker$a dari tingkah laku ("mstrong, 9...;9/)%
#engertian kiner$a ini mengaitkan antara hasil ker$a dengan tingkah laku%
ebgai tingkah laku, kiner$a merupakan akti0itas manusia yang diarahkan
pada pelaksanaan tugas organisasi yang dibebankan kepadanya%
"." eori Patologi Birokrasi
Menurut Delly +ustafa (*9&;9'?) Istilah 1patologi2 hanya dikenal
dalam ilmu kedokteran sebagai ilmu tentang penyakit% Namun dengan ber$alannya
waktu analogi ini dikenal dalam birokrasi, dangan makna agar birokrasi
pemerintahan mampu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin timbul, baik
yang bersi4at politis, ekonomi, sosio kultural dan teknologi ,berbagai 1penyakit2
yang mungkin sudah diderita nya atau mengan3am akan menyerangnya perlu
diidenti4ikasi untuk kemudian di3arikan terapi pengobatan yang paling e4ekti4%
Menurut iagian (9..6 dalam Ismail,**.;?+) dalam Idris "rie4 (*9&;9'?)
bahwa tidak ada birokrasi yang sama sekali bebas dari patologi birokrasi%
ebaliknya tidak ada birokrasi yang menderita 1penyakit birokrasi ekaligus2%
#atologi birokrasi bisa $uga diartikan sama dengan 1penyakit birokrasi2% #eran
birokrasi sebagai implementator dari kebi$akan politik, atau dengan kata lain
19
-
8/19/2019 Proposal Dodi Asmara Revisi
20/47
birokrasi sebagai penyelenggara pemerintahan, maka patologi birokrasi dapat
diartikan sebagai persoalan atau permasalahan yang ter$adi dalam
penyelenggaraan pemerintahan akibat kiner$a birokrasi tidak mampu dalam
memenuhi kebutuhan publik dengan baik% Menurut 2a#yu$i Ku&oroto&o
(**/;9/+)
-
8/19/2019 Proposal Dodi Asmara Revisi
21/47
+% :umlah pegawai relati4 banyak,
kurang bermutu8asal $adi%
sesuai dengan tugasnya, ter$adi
pengkotak-kotakan (kaku)D6% Merasa dirinya8 unitnya yang
paling penting ,yang lain
tidak8kurang penting (sok
penting)D
/% #emberian tanggung $awab
yang tidak seimbang dengan
wewenang (Ealim)D
?% erlalu banyak bawahan yang
harus diawasi-kewalahan
(rakus)D
'% eorang bawahan mendapat
perintah dari satu atasan
mengenai hal yang sama,tetapi
perintahnya saling bertentangan
(plin plan)D
+% anksi terhadap pelanggaran
tidak tegas (banyak
pertimbangan)%
Menurut Siagian (9..6) dalam In$ris Arief (*9&;9'+),patologi birokrasi bisa
dikelompokkan dalam lima kategori, i antaranya adalah;
9% #atologi yang timbul karena persepsi dan gaya mana$erial para pe$abat di
lingkungan birokrasiD
21
-
8/19/2019 Proposal Dodi Asmara Revisi
22/47
% #atologi yang disebkan karena kurangnya atau rendahnya pengetahuan dan
keterampilan para petugas pelaksana berbagai kegiatan operasionalD&% #atologi yang timbul karena tindakan para anggota birokrasi yang
melanggar norma-norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang
berlakuD
6% #atologi yang dimani4estasikan dalam perilaku para birokrat yang bersi4at
dis4ungsional atau negati4D
/% #atologi yang merupakan akibat situasi internal dalam berbagai instansi
dalam lingkungan pemerintahan%
Berbeda dengan Inu Kencana Syafiie (*99;.') #atologi birokrasi serta
krisis kepemimpinan serta memiliki budaya yang lamban yaitu;
9% budaya 4eodalistik di negeri ini terasa, yaitu menganggap pemimpin
pemerintahan sebagai ra$a yang selalu benar, disembah keberadaannya
dan diikuti korupsinya%
% Kebiasaan menunggu petun$uk pengarahan dari atasan membuat
bangsa ini tidak memiliki inisiati4 , sesama bawahan saling menunggu
sedangkan atasan tidak berkeinginan mendelegasi wewenangnya%
&% 5oyalitas kepada atasan bukan kepada organisasi , $adi bila atasan
berlaku salah dan keluar $alur dari apa yang dikonsepkan organisasi
(dalam hal ini tu$uan semula negara Indonesia) maka keberanian
mengemukakan pendapat menunggu demo bertahun-tahun% Re4ormasi
Indonesia mestinya dimulai tahun 9./* untuk pergantian oekarno dan
9.'/ untuk pergantian oeharto%
6% Belum berorientasi pada prestasi , karena kelebihan bawahan selama
ini oleh pemimpin pemerintahan di Indonesia dianggap saingan pada
dirinya oleh karena itu perlu diantisipasi%
22
-
8/19/2019 Proposal Dodi Asmara Revisi
23/47
/% Keinginan untuk melayani masyarakat masih rendah , yaitu untuk
memper3epat ker$a ,mempermurah biaya, dan mempertinggi mutu
,karena dianggap banyak yang awam%
?% :umlah pegawai banyak dan tidak berbobot karena sistem penerimaan
yang tidak transparan , men3ari keluarga atau yang membayar lebih
sehingga mereka yang akan benar-benar beker$a dengan $u$ur tidak
tersaring%
".( eori +ala$&inistrasi
ikutip dari :urnal, 3o$i 2a#yu$i (*96;&-6) Konsep maladministrasi
birokrasi lahir pada akhir abad ke-9. sebagai istilah yang menun$ukkan kegagalan
birokrasi dalam mengurus urusan rakyat, kurang inisiati4 dan kurang si4at
tanggung$awab dari pegawai pemerintah% #enelitian mengenai 4enomena
maladministrasi birokrasi telah dimulai se$ak tahun 9.9' oleh seorang ilmuan dari
Inggeris bernama !ayward% Beliau telah melakuan penelitian tentang 4enomena
maladministrasi di Inggeris dan hasil ka$ian tersebut ditulis dalam buku
"rofessionalism and Originalit+%
Hay0ar$ (9.9') dalam Rodi Aahyudi (*96;&-6) memaparkan bahwa
se$ak peker$aan maladministrasi birokrasi yaitu korupsi dan rendahnya integritas,
kon4lik dalam internal birokrasi, kon4lik antar kaum8etnik, tidak ada si4at disiplin
dan buruknya hubungan antar pegawai%
Eklun$ 4 2i&elius (**+) dalam Rodi Aahyudi (*96;&-6) menyatakan
bahwa maladministrasi birokrasi akibat tidak $elas sasaran yang ingin di3apai,
23
-
8/19/2019 Proposal Dodi Asmara Revisi
24/47
tidak ada indikator dalam mengukur prestasi pelayanan, melakukan beberapa
#eker$aan sekaligus tanpa berpegang kepada prinsip keutamaan dan tidak
melakukan eksperimen sebagai usaha memperbaiki kualitas pelayanan dan tidak
mahu meninggalkan program yang sia-sia dan tidak memberi man4aat kepada
pegawai atau masyarakat%
5#eung (**9) dalam Rodi Aahyudi (*96;&-6) telah merin3ikan
beberapa bentuk maladministrasi birokrasi yang biasa berlaku dalam kalangan
pegawai publik yaitu;sikap tidak mahu memberikan pelayanan kepada
masyarakat% mementingkan diri sendiri dan berusaha untuk menun$ukkan si4at
sebagai penguasa tidak ada sistem penilaian untuk menge0aluasi peker$aan
pegawai perbaikan yang disampaikan tidak diterima oleh birokrasi pemerintah
terlalu mengutamakan keuntungan peribadi sebagai pegawai pemerintah termasuk
dalam kategori peker$aan pro4esional, maka pegawai pemerintah yang beker$a
dalam institusi birokrasi dituntut untuk beker$a dengan pro4esional dan
bertanggung$awab% #egawai pemerintah merupakan pelaksana kebi$akan politik
negara dan mereka dibayar ga$i oleh negara% Kebiasaan buruk yang dilakukan oleh
pegawai pemerintah oleh !ayward disebut maladministrasi% Maladministrasi
birokrasi digambarkan sebagai sikap menyalahi undang-undang, korupsi ,
ke3urangan, ke$ahatan, si4at kasar terhadap masyarakat, ketidakadilan, tidak
mampu beker$a dan korupsi%
Konsep maladministrasi birokrasi semakin berkembang setelah berdirinya
institusi ombudsman di 3andina0ia pada tahun 9./*% Ombudsman adalah satu
institusi pemerintah yang ber4ungsi untuk menerima laporan pengaduan dari
24
-
8/19/2019 Proposal Dodi Asmara Revisi
25/47
masyarakat atas dugaan ketidakpuasan mereka menerima pelayanan publik%
elepas tahun 9.?*, pemerintah Inggeris pula mendirikan institusi ombudsman%
"ntara sebab disusun dra4 ran3angan undang-undang Ombudsman adalah masalah
maladministrasi birokrasi yang harus segera diselesaikan di Inggeris% "ntara $enis
maladministrasi birokrasi yang berleluasa pada masa itu ialah tidak adil dalam
memberikan pelayanan, ke3uaian terhadap tugas, pengabaian tanggung$awab,
kelewatan waktu menyelesaikan dokumen, ke$ahatan dan perilaku buruk lainnya
di kantor %
Menurut Un$ang6un$ang no&or (7 ta#un "''8 BAB I pasal & tentang
Ombudsman yaitu Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan
hukum, melampaui wewenang untuk tu$uan lain dari yang men$adi tu$uan
wewenang untuk tu$uan lain dari yang men$adi tu$uan wewenang tersebut,
termasuk kelalaian atau pengabaian kewa$iban hukum dalam penyelenggaraan
pelayanan publik yang dilakukan oleh #enyelenggara Negara dan pemerintahan
yang menimbulkan kerugian materiil dan8atau immateriil bagi masyarakat dan
orang perseorangan%
".* Peran &!u$s&an $ala& UU No. (7 a#un "''8
Ombudsman adalah suatu lembaga yang dibentuk untuk menghadapi
penyalahgunaan kekuasaan oleh aparatur pemerintah dan membantu aparatur agar
melaksanakan pemerintahan se3ara e4isien dan adil, $uga untuk mendorong
pemegang kekuasaan melaksanakan pertanggung$awaban serta pelayanan se3ara
baik% Umumnya ombudsman dikenal sebagai lembaga independen yang menerima
25
-
8/19/2019 Proposal Dodi Asmara Revisi
26/47
dan menyelidiki keluhan-keluhan masyarakat yang men$adi korban kesalahan
administrasi (maladministration) publik%
etapi sesungguhnya ombudsman tidak sekedar sebuah sistem untuk
menyelesaikan keluhan masyarakat kasus demi kasus ,yang utama mengambil
inisiati4 untuk mengkhususkan perbaikan administrati4 atau sistemik dalam
upayanya meningkatkan mutu pelayanan masyarakat%
Ombudsman $uga mempunyai 4ungsi untuk mengawasi penyelenggaraan
pelayanan publik yang diselenggarakan oleh #enyelenggara Negara dan
pemerintahan baik di pusat maupun di daerah termasuk yang diselenggarakan oleh
Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik aerah, dan badan !ukum Milik
Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan
pelayanan publik tertentu%
"dapun i4at,"sas, dan u$uan Ombudsman Republik Indonesia menurut
Undang-Undang Nomor &' ahun **+ pada pasal yaitu;
Ombudsman merupakan lembaga negara yang bersi4at mandiri dan tidak
memiliki hubungan organik dengan lembaga negara dan instansi pemerintahan
lainnya, serta dalam men$alankan tugas dan wewenangnya bebas dari 3ampur
tangan kekuasaan lainnya% edangkan tugas dan wewenang ombudsman pada
pasal & berasaskan ;
a% Kepatutan D
b% Keadilan D
3% Non Fdiskriminasi
d% idak memihak De% "kuntabilitas D
26
-
8/19/2019 Proposal Dodi Asmara Revisi
27/47
4% Keseimbangan D
g% Keterbukaan dan D
h% Kerahasiaan%
"dapun u$uan Ombudsman pada pasal 6 yaitu ;
a% Mewu$udkan negara hukum yang demokratis ,adil dan se$ahteraD
b% Mendorong penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang e4ekti4 dan
e4isien ,$u$ur, terbuka , bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi dan
nepotismeD3% Meningkatkan mutu pelayanan negara di segala bidang agar setiap warga
negara dan penduduk memperoleh keadilan ,rasa aman,dan
kese$ahteraanyang semakin baikD
d% Membantu men3iptakan dan meningkatkan upaya untuk pemberantasan
dan pen3egahan praktek-praktek Maladministrasi, diskriminasi, kolusi,
korupsi, serta nepotismeD
e% Meningkatkan budaya hukum nasional, kesadaran hukum masyarakat, dan
supremasi hukum yang berintikan kebenaran serta keadilan%
edangkan menurut Undang-Undang Nomor &' ahun **+ entang
Ombudsman Republik Indonesia B"B I7 tentang
-
8/19/2019 Proposal Dodi Asmara Revisi
28/47
"dapun Ombudsman bertugas sebagaimana terdapat pada pasal ' yaitu;
a% menerima laporan atau dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan
pelayanan publikD
b% melakukan pemeriksaan substansi atas laporanD
3% menindaklan$uti laporan yang yang ter3akup dalam ruang lingkup
kewenangan OmbudsmanD
d% melakukan in0estigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan
Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayan publikD
e% melakukan koordinasi dan ker$a sama dengan lembaga negara atau
lembaga pemerintahan lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan
perseoranganD
4% membangun $aringan ker$aD
g% melakukan upaya pen3egahan Maladministrasi danD
h% melakukan tugas lain yang diberikan oleh undang-undang%
Aewenang Ombudsman pada pasal + yaitu;
(9) dalam men$alankan 4ungsi dan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal ?
dan pasal ', Ombudsman berwenang;
a% meminta keterangan se3ara lisan dan8atau tertulis dari pelapor, terlapor,
atau pihak lain yang terkait mengenai laporan yang disampaikan
kepada ombudsmanD
b% memeriksa keputusan ,surat-menyurat, atau dokumen lain yang ada
pada pelapor ataupun terlapor untuk mendapatkan kebenaran suatu
laporanD
3% meminta klari4ikasi dan8atau salinan atau 4otokopi dokumen yang
diperlukan dari instansi manapun untuk pemeriksaan laporan dari
instansi erlaporD
d% Melakukan pemanggilan terhadap #elapor, erlapor, dan pihak lain
yang terkait dengan laporanD
28
-
8/19/2019 Proposal Dodi Asmara Revisi
29/47
e% Menyelesaikan laporan melalui mediasi dan konsiliasi atas permintaan
para pihakD4% Membuat remomendasi mengenai penyelesaian laporan,termasuk
rekomendasi untuk membayar ganti rugi dan8atau rehabilitasi kepada
pihak yang dirugikanD
g% emi kepentingan umum mengumumkan hasil temuan, kesimpulan,
dan Rekomendasi%
() elain wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Ombudsman
berwenang;a% Menyampaikan saran kepada #residen ,kepala daerah, ataupun
pimpinan #enyelenggara Negara lainnya guna perbaikan dan
penyempurnaan organisasi dan8atau prosedur pelayanan publikD
b% Menyampaikan saran kepada ewan #erwakilan Rakyat dan8atau
#residen, ewan #erwakilan Rakyat aerah dan8 kepala daerah agar
terhadap undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya
diadakan perubahan dalam rangka men3egah Maladministrasi%
"., Penelitian er$a#ulu $an %urnal
Berdasarkan penelitian terdahulu
-
8/19/2019 Proposal Dodi Asmara Revisi
30/47
Menurut Rodi Aahyudi dalam :urnal (*9/;'-+) :enis Birokrasi di kota
#ekanbaru yang paling buruk adalah kelalaian birokrasi dalam penyelesaian
urusan masyarakat, ketidakadilan birokrasi dalam memberikan pelayanan
,penyalahgunaan wewenang birokrasi dan perilaku korupsi%
"dapun menurut "4rinaldy Rustam, Rodi Aahyudi (*9/), emakin
tinggi tahap ketaatan beragama pegawai maka akan semakin baik mind set
pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat% ebaliknya semakin
rendah tahap ketaatan beragama pegawai maka akan semakin buruk pula mind set
pegawai, dan untuk mewu$udkan administrator publik beretika ada delapan
prinsip utama yaitu;
9% akin yang sempurna kepada "llah A%
% "malkan sunnah Nabi Muhammad "A dalam kehidupan%
&% Mendirikan sholat / waktu dengan tertib%6% Memiliki ilmu dan ke4ahaman ilmu "gama%
/% !ati selalu ingat kepada "llah A%
?% Memuliakan sesama manusia dan mendahulukan kepentingan orang lain%
'% Ikhlas dalam setiap amal perbuatan%
+% Menga$ak kepada kebaikan dan men3egah perbuatan munkar%
".) Pan$angan Isla& entang Pelayanan
Memberikan pelayan terbaik kepada umat manusia adalah peker$aan yang
sangat mulia dan merupakan pintu kebaikan bagi siapa sa$a yang mau
melakukannya% an sekarang tiba saatnya bagi kita untuk menelaah 1sebagian
ke3il2 ayat al-GurHan dan hadits-hadits yang mendorong umat manusia untuk
30
-
8/19/2019 Proposal Dodi Asmara Revisi
31/47
memberikan pelayan terbaik kepada sesama% "kan tetapi sebelum berbi3ara lebih
$auh Islam meletakkan batasan yang di4irmankan oleh "llah dalam Al69ur:an
surat "l-Maidah ayat halaman 9*? ;
"rtinya ; Wahai orang/orang +ang beriman 0 *anganlah !amu melanggar
s+i1ar/s+i1ar !esucian 2llah, dan *angan (melanggar !ehormatan ) bulan/bulan
haram,*angan (mengganggu) had+u (he#an/he#an !urban),dan 3alaid (he#an/
he#an !urban +ang diberi tanda),dan *angan (pula) mengganggu orang/orang
+ang mengun*ungi aitulharam4mere!a mencari !arunia dan !eridaan 5uhann+a.
5etapi apabila !amu telah men+elesai!an ihram ma!a bolehlah !amu berburu.
Jangan sampai !ebencian(mu) !epada suatu !aum !arena mere!a menghalang/
halangimu dari 6as*idilharam,mendorongmu berbuat melampaui batas (!epada
mere!a). 7an tolong menolonglah !amu dalam (menger*a!an) !ebai!an dan
ta-#a,dan *angan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.
erta-#alah !epada 2llah,sungguh 2llah sangat berat si!sa/8+a.
31
-
8/19/2019 Proposal Dodi Asmara Revisi
32/47
alam ayat diatas "llah memerintahkan kepada kita untuk saling tolong-
menolong didalam koridor 1menger$akan keba$ikan dan takwa2 dan "llah
melarang sebaliknya% :ika kita melanggar ketentuan "llah maka hukuman akan
diberikan dan 1esungguhnya "llah amat berat siksa-Nya2% :adi interaksi itu
boleh dilakukan kapanpun dan dengan siapapun selama tidak melanggar batasan
diatas%
alam salah satu haditsnya Rasulullah "A memerintahkan kita agar berusaha
untuk men$adi manusia yang berman4aat bagi sesama, bahkan beliau men$adikan
1berman4aat bagi sesama2 sebagai parameter baik tidaknya kualitas iman
seseorang% !al ini beliau sampaikan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan
sahabat :abir bin "bdillah;
Sebai!/bai!n+a manusia adalah +ang paling bermanfaat bagi sesaman+a.
alam kitab So#i# +usli& sa#a!at A!u Huraira# 3A meriwayatkan sebuah
hadits yang berbunyi ;
arang siapa menghilang!an (memberi!an solusi) !esu!aran seorang mu!min
didunia ma!a !ela! 2llah a!an menghilang!an !esu!arann+a dihari !iamat.
arang siapa +ang memberi!an !emudahan bagi orang +ang sedang mengalami
!esulitan, ma!a 2llah a!an memudah!an urusan dunia#i dan a!hiratn+a. 7an
barang siapa +ang menutupi (aib) seorang muslim ,ma!a 2llah a!an menutupi
(!eburu!ann+a) didunia dan a!hirat,dan 2llah a!an senantiasa membantu
hamba/8+a selama dia mau membantu saudaran+a.
32
-
8/19/2019 Proposal Dodi Asmara Revisi
33/47
!adits ini men$elaskan kepada kita tentang keutamaan yang didapatkan
seseorang $ika dia mau memberikan bantuan dan pelayanan kepada sesama demi
untuk memenuhi kebutuhan mereka% Baik pertolongan dalam materi, berbagi
ilmu, bahu membahu menger$akan sesuatu , memberikan nasehat dan masih
banyak lagi% an yang $uga perlu kita tegaskan disini bahwa hadits ini melarang
kita untuk mengumbar 1aurat (ke$elakan)2 orang lain, karena konsekwensi
mengumbar 1aurat2 orang lain adalah "llah akan membuka 1aurat2 kita dihadapan
makhluknya%
!adits berikutnya adalah tentang standar layanan yang 1harus2 diberikan kepada
sesama% Beliau Rasulullah "A bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh
sahabat "nas bin Malik R";
5ida! sempurna iman seseorang sampai dia mencintai saudaran+a seperti
dia mencintai dirin+a sendiri (9R.u!hori).
Inti hadits ini adalah 1perlakukan saudara anda seperti anda memperlakukan diri
anda sendiri2% Kita pasti ingin diperlakukan dengan baik, kita pasti ingin dilayani
dengan baik, kita pasti ingin dilayani dengan 3epat, maka aplikasikan keinginan
anda tersebut ketika anda melayani orang lain%
!adits berikutnya adalah tentang pentingnya tersenyum% enyum men$adi
sambutan yang paling hangat dibandingkan apapun,bahkan tak $arang senyum
men$adikan interaksi lebih akrab% Rasulullah "A menga$arkan hal ini kepada
kita dalam salah satu hadits yang diriwayatkan sahabat A!u D;ar al6
-
8/19/2019 Proposal Dodi Asmara Revisi
34/47
Islam menga$arkan bila ingin memberikan hasil usaha baik berupa barang
maupun pelayanan8$asa hendaknya memberikan yang berkualitas , $angan
memberikan yang buruk atau tidak berkualitas kepada orang lain% eperti
di$elaskan dalam Al69ur:an surat "l-baGarah ayat ?' halaman 6/%
"rtinya ; 9ai orang/orang +ang beriman ,naf!ah!anlah (di*alan 2llah)
sebagian dari hasil usahamu +ang bai!/bai! dan sebagian dari apa +ang !amu
!eluar!an dari bumi untu! !amu dan *anganlah !amu memilih +ang buru!/buru!
lalu !amu naf!ah!an darin+a padahal !amu sendiri tida! mauu mengambiln+a
melain!an dengan memicing!an mata terhadapn+a. 7an !etahuilah bah#a 2llah
6aha a+a lagi 6aha 5erpu*i.
Kesimpulannya adalah $ika mau menelaah lebih $auh a$aran Islam kita akan
banyak sekali nilai-nilai interaksi sosial yang saat ini sedang digalakkan di
berbagai instansi pemerintahan maupun swasta% !al ini bukan merupakan sesuatu
yang sulit untuk diterapkan ,yang dibutuhkan adalah rasa 3inta kepada "llah dan
Rasul-Nya agar nilai-nilai interaksi sosial itu bisa diterapkan se3ara menyeluruh%
34
-
8/19/2019 Proposal Dodi Asmara Revisi
35/47
:ika agama kita mempunyai produk lengkap,kenapa kita musti meng-impor
produk buatan orang lain C #enting kita ketahui bahwa;
"rtinya :7an carilah (pahala) negeri a!hirat dengan apa +ang telah
dianugerah!an 2llah !epadamu,tetapi *anganlah !amu lupa!an bagianmu di
dunia dan berbuat bai!lah (!epada orang lain) sebagaimana 2llah telah
berbuat bai! !epadamu, dan *anganlah !amu berbuat !erusa!an di bumi.
Sungguh , 2llah tida! men+u!ai orang +ang berbuat !erusa!an. (%"l-
asas;'' halaman &.6)%
:adi kesimpulannya adalah 1$ika2 seandainya umat Islam mau menerapkan
a$aran-a$aran diatas ,maka bisa dipastikan bahwa umat Islam adalah umat yang
paling men$un$ung tinggi pro4esionalisme ker$a dan pelayanan prima% Menurut
Son$ang P.Siagian (*9;9?&) #ro4esionalisme ialah keandalan dalam
pelaksanaan tugas sehingga terlaksana dengan mutu yang tinggi ,waktu yang
tepat, 3ermat, dan dengan prosedur yang mudah dipahami dan di ikuti oleh para
1klientele2%Berkaitan dengan itu, diperlukan pengetahuan yang mendalam tentang
seluk beluk tugas dengan segala implikasinya dan keterampilan yang
memungkinkan para tenaga pelaksana beker$a dengan baik karena dikuasainya
berbagai segi teknis yang terdapat dalam setiap tugas peker$aan%
35
-
8/19/2019 Proposal Dodi Asmara Revisi
36/47
".7 Kerangka Berfikir
Kerangka ber4ikir dalam tulisan ini adalah;
36
#ersepsi
Keterampilan
Kualitas
Kemampuan
:umlah UnitKuantitas
-
8/19/2019 Proposal Dodi Asmara Revisi
37/47
".8 Defenisi Konse/
Menurut +u$raja$ Kuncoro (**.;6+) Konsep (concepts) adalah
se$umlah pengertian atau karakteristik , yang dikaitkan dengan peristiwa , ob$ek,
kondisi, situasi, dan perilaku tertentu% engan kata lain ,konsep adalah pendapat
abstrak yang digeneralisasikan dari 4akta tertentu (a0is J osenEa,9..&;/)
dalam (Mudra$ad Kun3oro,**.;6+)%
edangkan menurut Sc#0a! (9.?.;9-96) dalam Da$ang Su/ar$an (*99;/),
konsep merupakan abstraksi , suatu konstruksi logis yang terbentuk dari kesan ,
37
:umlah iklus
"wal Aaktu
Ketepatan
Aatuudut KoordinasiKiner$a
!asil Output
enaga
Uang=4ekti0itas
eknologi
Komitmen Ker$a
Kemandirian
anggung :awab Ker$a
-
8/19/2019 Proposal Dodi Asmara Revisi
38/47
tanggapan dan pengalaman-pengalaman kompleks% #endapat 3hwab tersebut
se$alan dengan %a&es A. Banks (9.'';+/) dalam adang upardan (*99;/)
bahwa 2 concept is an abstract #ord or phrase that is useful for classif+ing or
categori;ing a group of things, ideas, or events. Lsuatu konsep adalah kata abstrak
atau 4rase yang berman4aat untuk mengklari4ikasikan atau menggolongkan suatu
kelompok berbagai hal , gagasan , atau peristiwaH% engan demikian, pengertian
konsep menun$uk pada suatu abstraksi ,penggambaran dari sesuatu yang konkret
maupun abstrak (tampak maupun tidak tampak) dapat berbentuk pengertian atau
de4enisi ataupun gambaran mental , atribut esensial dari suatu kategori yang
memiliki 3iri-3iri esensial realti4 sama% (adang upardan,*99;/)%
".= Konse/ /erasional
Menurut +o#. Na;ir (**/;9?) de4enisi operasional adalah suatu
de4enisi yang diberikan kepada suatu 0ariabel atau konstrak dengan 3ara
memberikan arti, atau menspesi4ikasikan kegiatan ataupun memberikan suatu
operasional yang diperlukan untuk mengukur konstrak atau 0ariabel tersebut%
"dapun konsep operasional pada penelitian ini adalah;
7ariabel imensi Indikator
Kiner$a Ombudsman
Republik Indonesia%
a. Kualitas
b. Kuantitas
9% #ersepsi
% Keterampilan
&% Kemampuan
38
-
8/19/2019 Proposal Dodi Asmara Revisi
39/47
c. Ketepatan Aaktu
d. =4ekti0itas
e. Kemandirian
9% :umlah unit
% :umlah siklus
9% "wal Aaktu
% udut Koordinasi
&% !asil Output
9% enaga
% Uang
&% eknologi
9% Komitmen
Kiner$a
% anggung $awab
ker$a%
39
-
8/19/2019 Proposal Dodi Asmara Revisi
40/47
BAB III
+EDEL
-
8/19/2019 Proposal Dodi Asmara Revisi
41/47
(.(. Su!jek Penelitian
#egawai yang terkait dengan akti0itas lembaga ombudsman di #ro0insi
Riau yaitu ber$umlah 9* orang% ub$ek penelitian menurut A&irin (9.+?)
merupakan seseorang atau sesuatu mengenai yang mengenalnya ingin diperoleh
keterangan% Menurut Su#arsi&i $an Arikonto (9.+.) memberi batasan sub$ek
penelitian sebagai benda ,hal atau orang tempat data untuk 0ariabel penelitian
melekat,dan yang dipermasalahkan% alam sebuah penelitian,sub$ek penelitian
memiliki peran yang sangat strategis karena pada sub$ek penelitian , itulah data
tentang 0ariabel yang penelitian akan amati% Kesimpulan dari kedua pengertian
diatas sub$ek penelitian adalah indi0idu, benda , atau organisasi yang di$adikan
sumber in4ormasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian%
#ada penelitian kualitati4 , responden atau sub$ek penelitian disebut sebagai
istilah in4orman, yaitu orang yang memberi in4ormasi tentang data yang
diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakannya%
(.* Key Infor&an /enelitian
Orang yang berada pada lingkup penelitian, artinya orang yang dapat
memberikan in4ormasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian% :adi ia harus
banyak pengalaman tentang penelitian dan se3ara sukarela men$adi anggota tim
meskipun tidak se3ara 4ormal, mereka dapat memberikan pandangannya dari
dalam tentang nilai-nilai,sikap , bangunan ,proses dan kebudayaan yang men$adi
latar penelitian setempat% edangkan in4orman kun3i dalam penelitian ini adalah
kepala lembaga ombudsman #ro0insi Riau dan In4orman biasa itu terdiri dari
41
-
8/19/2019 Proposal Dodi Asmara Revisi
42/47
pegawai dari lembaga ombudsman tersebut% Key In4orman pada penelitian ini
adalah seluruh pegawai yang terlibat dalam penyelesian kasus maladminisrasi
yaitu sebanyak 9* orang%
(., eknik Pengu&/ulan Data
(.,.1 In$e/t Interie0
Aawan3ara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti
ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus
diteliti, dan $uga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang
lebih mendalam dan $umlah respondennya sedikit8ke3il% eknik pengumpulan data
ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau self/report, atau
setidak-tidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi% "dapun menurut
+u$raja$ Kuncoro (**.;9?*) Aawan3ara #ersonal (personal inter0iewing)
diartikan sebagai wawan3ara antar orang, yaitu antara peneliti (pewawan3ara)
dengan responden (yang diwawan3arai), yang diarahkan oleh pewawan3ara untuk
tu$uan memperoleh in4ormasi yang rele0an%
(.,." Doku&entasi
42
-
8/19/2019 Proposal Dodi Asmara Revisi
43/47
alam penelitian kualitati4 terdapat sumber data yang berasal dari bukan
manusia, seperti dokumen, 4oto-4oto dan bahan statistik%
Metode dokumentasi ini merupakan salah satu bentuk pengumpulan data yang
paling mudah, karena peneliti hanya mengamati benda mati dan apabila
mengalami kekeliruan mudah untuk mere0isinya karena sumber datanya tepat dan
tidak berubah%
Menurut "rikonto (***;&.) metode dokumentasi adalah men3ari data
mengenai hal-hal atau 0ariasi yang berupa 3atatan,transkrip, buku, surat kabar,
ma$alah kabar, ma$alah, prasasti, notulen ,report ,leger dan sebagainya% okumen
diperlukan dalam penelitian ini meliputi struktur organisasi lembaga
ombudsman ,data pegawai ,sarana ,prasarana yang dimiliki ombudsman dan data-
data lain yang dibutuhkan untuk melengkapi penyusunan skripsi ini%
(.) eknik Analisis Data
(.).1 3e$uksi
Reduksi data dalam analisis data penelitian kualitati4, menurut ,Miles J
!uberman (9..;9?) ebagai mana ditulis Malik diartikan sebagai proses
pemilihan , pemusatan perhatian pada penyederhanaan , pengabstakan ,dan
transparansi data 1kasar2 yang mun3ul dari 3atatan-3atatan tertulis dilapangan%
Reduksi data berlangsung se3ara terus menerus selama proyek yang berorientasi
penelitian kualitati4 beralangsung%
(.)." Klasifikasi
43
-
8/19/2019 Proposal Dodi Asmara Revisi
44/47
#ada tahap ini peneliti berupaya mengklasi4ikasi dan menya$ikan data
sesuai dengan pokok permasalahan yg diawali dengan pengkodean pada setiap
subpokok permasalahan%
(.).( Penarikan Kesi&/ulan
#enarikan kesimpulan dimaksudkan untuk men3ari makna data yang
kumpulkan dengan men3ari hubungan ,persamaan ,atau perbedaan% #enarikan
kesimpulan dilakukan dengan $alan membandingkan kesesuaian pernyataan dari
sub$ek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar
dalam penelitian tersebut%
44
-
8/19/2019 Proposal Dodi Asmara Revisi
45/47
"halia Indonesia%
=ko #raso$o%**.% Reformasi iro!rasi !edua%:akarta;alemba !umanika%
ondang #% iagian%*9% 2dministrasi "embangunan%:akarta;Bumi "ksara%
%**+% =!onomi edisi
?%:akarta;=rlangga%
adang upardan%*99% "engantar lmu Sosial %:akarta;Bumi "ksara%
oer$ono oekanto%*9*%Sosiologi Suatu "engantar %:akarta;Ra$awali #ers%
elly Musta4a%*9&% iro!rasi "emerintahan%Bandung;"l4abeta%
45
-
8/19/2019 Proposal Dodi Asmara Revisi
46/47
Rodi Aahyudi%*96%
-
8/19/2019 Proposal Dodi Asmara Revisi
47/47
Ri0ai, 7ethEal J Basri% **/% "eformance 2ppraisal: Sistem +ang tepat untu!
6enilai iner*a ar+a#an dan 6ening!at!an 7a+a Saing "erusahan% :akarta;
#% Ra$a>ra4indo #ersada%