program studi ilmu politik fakultas ilmu sosial...
TRANSCRIPT
REKRUTMEN DAN OLIGARKI
DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH
(Studi tentang Faktor-Faktor Keterpilihan Basuki Tjahaja Purnama Sebagai
Calon Gubernur dari PDI-Perjuangan pada Pemilihan Gubernur DKI
Jakarta Tahun 2017)
Skripsi
Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Oleh:
RizkyIlham
1110033200001
PROGRAM STUDI ILMU POLITIKFAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERISYARIFHIDAYATULLAH
JAKARTA2017
i
ii
iii
iv
ABSTRAKSI
Rizky IlhamPDI-Perjuangan Dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017
Studi Tentang Pencalonan Basuki Tjahaja Purnama Sebagai CalonGubernur
Skripsi ini membahas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan) dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 dengan studi tentangpencalonan Basuki Tjahaja Purnama sebagai calon gubernur. Penelitian ini bertujuanuntuk mengetahui dan menggambarkan alasan PDIP memilih untuk mengusung BasukiTjahaja Purnama (Ahok) sebagai calon gubernur pada pilgub DKI 2017. Sebagaimanalumrah diketahui bahwa PDIP adalah salah satu partai kader, dan partai berlambangBanteng ini memutuskan untuk memenangkan Ahok dalam Pilgub DKI Jakarta.Sehingga penunjukan Ahok sebagai calon pilihan PDI-Perjuangan pada Pilgub kali initerkesan tidak konsiten, mengingat PDI-Perjuangan adalah partai kader.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk pengumpulan data,yakni melalui observasi, dokumentasi dan wawancara langsung. Penyusunan dimulaidari tahapan analisis, yakni dimulai dengan mengulas kembali beberapa sejarahpenjaringan atau penunjukan individu sebagai calon gubernur yang diambil dari kaderpartai sendiri. Sedangkan beberapa teori yang dijadikan pisau analisa meliputi,pengertian dan fungsi partai politik dan teori rekrutmen politik. Penulis jugamenggunakan teori negosiasi politik untuk menjelaskan terpilihnya Ahok oleh PDIPsebagai calon gubernur DKI Jakarta 2017.
Melalui beberapa teori (seperti yang disebutkan di atas) dan fakta di lapangan.Peneliti menemukan adanya kebijakan jalan tengah dari PDIP dalam penentuan Ahoksebagai calon Pilgub DKI Jakarta. Kebijakan itu yakni, Partai yang identik denganWong Cilik ini mencoba untuk menjembatani antara kepentingan partai seperti,memenangkan pemilihan, merawat kaderisasi dan menjaga eksistensi partai. Di lainsisi, PDIP juga harus merawat kepercayaan publik atau masyarakat DKI Jakarta yangbegitu tinggi terhadap duet petahana.
Selain sebagai jembatan antara kepentingan partai dan suara masyarakat DKIJakarta. PDIP juga sangat rasional dalam menentukan skala prioritas. Partai penguasaini tidak memaksakan kehendak untuk memilih kadernya sendiri untuk maju sebagaicalon gubernur DKI Jakarta. Serta kebijakan partai dalam mengusung Ahok jugaberdasarkan nilai tawar yang ia miliki. Di lain hal PDIP menyadari posisi tawar partaiyang tidak begitu tinggi.
Keyword : PDIP, Pilgub DKI, rekrutmen politik
v
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah SWT penulis sampaikan atas
segala rahmat dan karunia-Nya yang telah di berikan pada penulis sehingga penulis
dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap
dicurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, rasul yang sangat berjasa besar pada
umatnya semua dalam membuka gerbang ilmu pengetahuan.
Skripsi yang berjudul “Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Dalam
Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2017 Studi Tentang Pencalonan Basuki
Tjahaja Purnama (Ahok) Sebagai Calon Gubernur” penulis susun dalam rangka
memenuhi dan melengkapi persyaratan mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada
Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam
Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
Setulus dan sepenuh hati, penulis sadar bahwa tidak akan sanggup menghadapi
dan mengatasi berbagai macam hambatan dan rintangan yang menggangu lancarnya
penulisan skripsi ini, tanpa adanya bantuan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh
karena itu dalam kesempatan yang berharga ini penulis menyampaikan rasa terima
kasih yang tulus pada yang terhormat:
1. Prof. Dr. Dede Rosyada selaku Rektor Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah Jakarta.
vi
2. Prof. Zulkifli, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
3. Dr. Iding Rosyidin dan Ibu Suryani Suaeb, M.Si selaku Ketua dan Sekretaris
Jurusan Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Terima kasih atas waktu
dan solusinya.
4. M. Zaki Mubarak, M.Si sebagai dosen pembimbing yang senatiasa selalu sabar
membimbing dan meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam
menyelesaikan skripsi ini.
5. Segenap dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan
berbagai macam disiplin ilmu pengetahuan selama proses studi yang sangat
berarti bagi perkembangan dan wawasan yang luas perihal pengetahuan di
bidang politik.
6. Kepada kedua orang tuaku tercinta, Bapak Almarhum Syamsuardi dan Ibu
Asnidar. Bapak yang dengan terang mengajarkan sebuah konsistensi pada
sebuah pilihan dan Ibu yang mengajarkan arti ketulusan tanpa Pamrih.
7. Kepada seluruh kakak dan adik penulis, Syaiful Adri, Soni Suardi, Sri
Irmayanti, Fitrah Ayu Ningsih, Yudi Muharman, dengan cinta, doa dan
semangat yang diberikan dalam menyelesaikan skripsi ini.
vii
8. Kepada Mak Ican, Damen, Pak H. Toni, Jo saf, Jo sap, Mak Uncu, Kang Faisal,
Zal Kalimantan, Pak Uncu Edi yang selalu memberi ketegaran dan kekuatan
selama masa studi hingga selesainya Skripsi ini.
9. Sahabat-sahabat seperjuangan Rizqi Saefurrohman, Masrizal, Maulana Ainul
Asry, Farid Bahram, Muhammad Abroor, Sandi Lasmana, Adi Budiman
Subiakto, Rachmatulloh Rinaldy, Muhammad Kholil, Angga Aditya, Hari
Donna Finanda, Febrian Aji Wicaksono, Ade Mulyawan, dan kawan-kawan
Ilmu Politik 2010. Tidak satu pun kenangan bersama kalian yang akan penulis
lupakan.
10. Terima kasih kepada Bapak Boy Bernardi Sadikin, Bapak Cholid Ghozali,
Bapak Nurmansyah Tanjung yang telah memberikan informasi dan data
melalui wawancara selama mengerjakan skripsi ini.
11. Terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu.
Semoga segala dukungan dan bantuan kalian mendapat imbalan dari Allah
SWT dan mejadi amal kebaikan.
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, untuk
itu penulis menerima kritik dan saran yang bersifat kontruktif demi perbaikan di masa
mendatang. Mudah-mudahan, skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah khazanah
keilmuan bagi pembacanya dan studi ilmu politik.
Rizky Ilham
viii
DAFTAR ISI
LEMBAR BEBAS PLAGIARISME ........................................................... i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .............................................. ii
ABSTRAKSI ........................................................................ iii
KATA PENGANTAR ........................................................................ iv
DAFTAR ISI ........................................................................ vii
BAB I PENDAHULUAN
A. Pernyataan Masalah ................................................................... 1
B. Pertanyaan Penelitian ................................................................. 12
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .................................................. 13
D. Tinjauan Pustaka ........................................................................ 14
E. Metodelogi Penelitian ................................................................. 17
F. Sistematika Penulisan ................................................................ 19
BAB II KAJIAN TEORI
A. Pengertian dan fungsi Partai Politik ........................................... 20
A.1 Pengertian Partai Politik............................................................. 20
A.2 Fungsi Partai Politik................................................................... 22
A.3 Model-Model Partai Politik ...................................................... 25
A.4 Partai Politik di Indonesia ......................................................... 31
B. Rekrutmen Politik ...................................................................... 38
C. Teori Oligarki ........................................................................ 48
D. Negosiasi Politik ........................................................................ 52
BAB III PDIP DALAM PERPOLITIKAN DKI JAKARTA
A. Profil PDI-Perjuangan
A.1 Sejarah Partai ........................................................................ 59
A.2 Visi dan Misi PDI-Perjuangan ................................................ 62
B. Sejarah PDI-Perjuangan pada Pilgub DKI Jakarta .................. 67
ix
B.1 Pilgub DKI Jakarta 2002.......................................................... 67
B.2 Pilgub DKI Jakarta 2007.......................................................... 73
B.3 Pilgub DKI Jakarta 2012 ......................................................... 77
BAB IV TERPILIHNYA BASUKI TJAHAJA PURNAMA SEBAGAI CALON
GUBERNUR OLEH PDI-Perjuangan
A. Proses Seleksi Kandidat ................................................................ 86
A.1 Penjaringan Internal Partai ........................................................... 89
A.2 Penjaringan Eksternal ................................................................... 92
B. Proses Penunjukan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) Sebagai Kandidat
........................................................................... 96
C. Implikasi Terkait Penunjukan Ahok Sebagai Kandidat ................ 100
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan ........................................................................... 106
B. Saran ........................................................................... 109
DAFTAR PUSTAKA ........................................................................... 111
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Pernyataan masalah
Partai politik merupakan wujud dari sebuah Negara modern yang terus
berkembang dan fleksibel yang berada dalam sistem komunis ataupun dalam sistem
demokrasi. Tetapi, dalam setiap negara terkait bentuk dan fungsi partai politik
pastilah berbeda satu sama lain yang telah disesuaikan dengan sistem kepartaian
yang dianut.1 Berdasarkan beberapa pemaparan diatas terkait partai politik, partai
sudah seharusnya menjadi pilar penting dalam mewujudkan cita-cita negara yang
demokratis. Partai politik tidak hanya memikirkan bagaimana meraih kekuasaan,
tetapi juga dapat turut serta memberikan pendidikan politik kepada masyarakat
secara luas.
Menurut Huntington dikutip Budi Winarno dalam buku ‘Sistem Politik
Indonesia Era Reformasi’ mengatakan, kekuatan partai politik dan sistem
kepartaiannya sangat bergantung pada manajemen kelembagaan dan tingkat
partisipasi pemilih. Artinya, tingginya partisipasi masyarakat namun tidak sejalan
dengan kokohnya partai secara kelembagaan akan menghasilkan politik anomik dan
anarkis.2 Untuk menjaga kekokohan tersebut, partai politik haruslah mampu
menjalankan semua tugas-tugas pokok, dan fungsi-fungsi pokok agar selalu dapat
menjadi pilihan masyarakat.
1 Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, (Jakarta: PT. Grasindo, 2010), h. 147.2 Samuel Huntington dikutip oleh Budi Winarno dalam bukun Sistem Politik Indonesia
Era Reformasi, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2007) h. 98.
2
Indonesia adalah salah satu negara yang menerapkan sistem demokrasi.
Pemilu merupakan konsekuensi logis yang diterima dan dilaksanakan oleh negara
yang menerapkan sistem demokrasi, karena hanya melalui pemilu rakyat bisa
menentukan arah pemerintahan kedepannya. Pemilihan umum adalah sebuah
aktivitas politik dalam suatu negara demokrasi modern untuk menampung dan
menyerap aspirasi dan kepentingan rakyat dengan cara memilih seseorang untuk
mewakilinya sebagai bentuk keikutsertaan dalam penyelenggaraan negara.
Pemilihan Umum atau pemilu telah menjadi elemen kunci utama dalam suatu
negara yang menganut sistem demokrasi modern.3 Dengan demikian, tanpa adanya
pemilu, suatu negara tak akan dianggap demokratis. Karena hanya dengan
penyelenggaraan pemilu, masyarakat bisa mengukur sejauh mana aspirasi dan
keinginan mereka dapat diwujudkan melalui mekanisme pemilihan yang telah
ditetapkan dan dilindungi oleh undang-undang.
Fluktuatif dan dinamisnya hasil pemilu di Indonesia, khususnya dari
pemilu 1999-2014 menandakan bahwa tidak ada satupun partai yang mampu
menjaga dan merawat suara konstituennya, tentu hal ini bukanlah menjadi
pekerjaan mudah oleh setiap partai. Apalagi, ditambah dengan semakin terbukanya
informasi untuk publik yang ditunjang dengan semakin majunya teknologi. Tidak
hanya ditingkat nasional, di tingkat daerah seperti pilkada (Pemilihan Kepala
Daerah Gub/Walikota/Bupati) perolehan suara partaipun berjalan demikian.
3 Janedjri M. Gaffar, Demokrasi dan Pemilu Di Indonesia, (Jakarta: Konstitusi Press,2013) h. 4.
3
Di antara partai-partai peserta pemilu dari tahun 1999-2014, terdapat
beberapa Partai yang cukup konsisten meraih perolehan suara terbanyak yaitu PDI-
PERJUANGAN dan Golkar yang selalu masuk 3 besar. Namun, belakangan ini
sejak 2012 sampai sekarang, PDI-PERJUANGAN, Partai yang diketuai putri
proklamator negara ini Megawati Soekarnoputri menjadi salah satu partai yang
dianggap sukses melahirkan kader-kader besar seperti Joko Widodo yang menjabat
dari walikota Solo, menjadi Gubernur DKI Jakarta pada 2012, hingga berhasil
merebut kursi Presiden Republik Indonesia pada Pilpres 2014.
Tidak hanya itu, ada nama lain yang juga cukup dikenal khalayak ramai
seperti Tri Rismaharini sebagai Walikota Surabaya, Ganjar Pranowo sebagai
Gubernur Jawa Tengah, Djarot Saiful Hidayat sebagai Wakil Gubernur DKI
Jakarta, dan Rano Karno sebagai Gubernur Banten. Termasuk juga pada Pilkada
serentak yang dilaksanakan tahun 2015 kemarin, PDI-Perjuangan berhasil
memenangkan 114 daerah dari total 244 calon yang diusung diseluruh Indonesia.4
PDI-P menjadi menarik dibahas bukan hanya karena kemenangan yang
diperolehnya pada Pilpres 2014 yang lalu, tapi ada beberapa faktor lainnya seperti
PDI-Perjuangan merupakan salah satu partai paling berpengalaman di Indonesia
karena transformasi dari PNI menjadi PDI kemudian PDI-Perjuangan, dan juga
merupakan partai Politik pertama di negeri ini yang dikomandoi oleh seorang
perempuan. Serta sikap politik yang selalu berbeda dari masa ke masa.
4 http://kabar24.bisnis.com/read/20151219/15/503442/hasil-pilkada-serentak-PDI-Perjuangan-kuasai-daerah, diakses pada tanggal 4 Oktober 2016 pukul 11.30.
4
Keberhasilan yang telah dijelaskan diatas sejalan dengan apa yang
dikatakan Huntington di awal soal kekuatan partai secara kelembagaan, PDI-
Perjuangan merupakan salah satu partai yang sangat jarang didera isu perpecahan,
terakhir konflik internal PDI-Perjuangan terjadi pada tahun 2002. Berbanding lurus
dengan apa yang dijelaskan Miriam Budiardjo, fungsi partai salah satunya adalah
sebagai sarana sosialisasi politik dan rekrutmen politik yakni mendidik anggota-
anggotanya agar dapat membangun citra image partai yang sejalan dengan visi
partai, serta mampu melahirkan kader-kader yang dapat menjadi pemimpin
berkualitas. 5
Fungsi partai yang lainnya menurut Roy C. Macridis, rekrutmen politik
yakni proses latihan dan persiapan untuk kepemimpinan yang terbuka bagi kader
internal, simpatisan, dan masyarakat terbuka diperuntukkan untuk mengisi jabatan
publik seperti badan legislative (anggota dewan), ataupun eksekutif
(walikota/bupati, Gubernur).6 Dalam hal ini, jika dilihat tren belakangan, salah satu
partai yang dianggap jeli dan cerdas dalam merekrut orang-orang yang akan
diikutsertakan dalam kontestasi politik baik lokal maupun nasional adalah PDI-
Perjuangan.
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan) dideklarasikan
pada tanggal 1 Februari 1999 oleh Megawati Soekarnoputri sebagai peralihan serta
kelanjutan dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Pendirian PDI-Perjuangan
dikarenakan adanya perpecahan ditubuh PDI yang terbagi 2 yaitu, PDI pro Mega
5 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, h.407-408.6 Ichlasul Amal, Teori-Teori Mutakhir Partai Politik (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana
Yogya, 1996), h. 28
5
dan PDI pro Surjadi ketum yang terpilih pada kongres Medan 1993. Langkah yang
diambil Megawati merupakan langkah yang sangat strategis demi keutuhan partai.
Hal tersebut terlihat dengan perolehan suara PDI-Perjuangan pada pemilu 1999
yakni 33,76% hanya dalam setahun pasca pendeklarasiannya.
PDI-Perjuangan terus melakukan perbaikan di segala lini, pembenahan
kelembagaan dan pengkonsolidasian kader sehingga tak ada lagi perpecahan atau
konflik internal yang terjadi hingga sekarang. Jargon wong cilik yang diusung
cukup mampu menarik perhatian masyarakat karena dianggap menjadi representasi
dari gambaran rakyat Indonesia pada umumnya.7
Dari pemilu 1999 sampai pemilu 2014 PDI-Perjuangan selalu konsisten
menempati urutan 3 besar partai dengan perolehan suara terbanyak. Meskipun
menjadi pemenang pada pemilu 1999, namun PDI-Perjuangan gagal menduduki
jabatan Presiden RI yang ketika itu kalah oleh Abdurrahman Wahid (Gusdur) dalam
sidang MPR yang diusung oleh poros tengah PAN, PKB, dan PPP. Sepanjang
berdirinya PDI-Perjuangan, pemilu 2014 adalah masa kejayaannya dengan
perolehan suara terbanyak (18,95% suara) dan berhasil memenangkan pemilihan
presiden dengan mengusung pasangan Jokowi-Jusuf Kalla (53,15% suara).8
Seiring kemenangan pemilu dan Pilpres 2014, pilkada serentak 2015 pun
PDI-Perjuangan kembali meraih kemenangan di 144 daerah. Salah satu faktor
kemenangan tersebut tentu tak bisa lepas dari sosok Joko Widodo alias Jokowi yang
berhasil memenangkan Pilgub DKI 2012 yang ketika itu didampingi Basuki Tjahaja
7 Soemarno, Megawati Soekarnoputri dari Ibu Rumah Tangga sampai Istana Negara(Depok: PT. Rumpun Dian Nugraha, 2002), h. 24-28.
8 http://indonesiasatu.kompas.com/read/2014/07/22/20574751/ini.hasil.resmi.rekapitulasi.suara.pilpres.2014, diakses pada tanggal 5 Oktober 2016 pukul 13.00.
6
Purnama alias Ahok dari partai Gerindra. Jokowi adalah salah satu cermin sukses
PDI-Perjuangan mendidik dan membesarkan kader, dimulai dari jabatan walikota
solo, gubernur DKI Jakarta dan puncaknya Presiden RI.
Kemenangan di berbagai daerah tak akan terasa lengkap jika kalah di daerah
yang dianggap sebagai etalase politik Nasional yakni DKI Jakarta. Mau tidak mau,
suka tidak suka pilkada DKI merupakan barometer politik tanah air dimasa yang
akan datang.9 Hasil pemilihan di Jakarta akan selau jadi acuan publik dakam
menentukan pilihan pada pemilihan berikutnya. Jakarta adalah ibukota negara yang
dihuni oleh hampir seluruh etnik, budaya, agama dan latar belakang pendidikan
yang beragam. Oleh karena itu Pilgub DKI akan selalu jadi magnet perhatian
publik. Sehari-hari pemberitaan media tak lepas dari dinamika politik ibukota.
Padahal, pada tahun 2017 mendatang tidak hanya DKI Jakarta yang
menyelenggarakan Pemilihan malainkan banyak daerah lainnya. Namun, Jakarta
ibarat magnet bagi media dan masyarakat.
Berkaca dari kemenangan pilgub DKI 2012 yang lalu, PDI-Perjuangan tentu
tidak ingin kalah pada pilgub berikutnya. Dengan sederet nama tenar yang dimiliki,
ada Risma, Ganjar Pranowo, Rano Karno, dan Djarot Saiful Hidayat bukanlah hal
sulit bagi PDI-Perjuangan untuk menentukan cagub yang akan diusung pada pilgub
DKI 2017. Ditambah lagi PDI-Perjuangan adalah partai penguasa di DKI dengan
perolehan 28 kursi di DPRD provinsi yang artinya tanpa berkoalisipun PDI-
Perjuangan bisa mengusung calon dari kader sendiri. Sudah seharusnyalah partai
9 http://www.rmol.co/read/2012/07/11/70459/Pilkada-Jakarta,-Barometer-Politik-Indonesia-di-Masa-yang-Akan-Datang-, diakses pada tanggal 5 Oktober 2016 pukul 13.18.
7
mengutamakan kader internal untuk diusung dalam kontestasi politik. Artinya jika
suatu partai mengedepankan kader dalam setiap pertarungan, maka partai tersebut
akan dianggap sukses dalam menjalankan fungsinya dalam mencetak anggota yang
berkualitas.
Jokowi, Risma, Ganjar dan Djarot adalah salah satu bukti bahwa PDI-
Perjuangan selalu mengutamakan kader, bahkan pengusungan Jokowi sebagai
cagub DKI 2012 hanya dibekali kekuatan 11 kursi di DPRD DKI.10 Artinya, secara
tidak langsung PDI-Perjuangan seolah menunjukkan bagaimana suatu partai
seharusnya bekerja.
Terkait pencalonan dan pengusungan seseorang untuk dijadikan kandidat,
setiap partai memiliki aturan main sendiri yang sudah disusun dan dirancang sesuai
dengan kebutuhan partai serta sejalan dengan aturan partai ataupun aturan negara.
Mekanisme formal di dalam PDI-Perjuangan diatur dalam peraturan partai nomor
04/2015 tentang mekanisme penjaringan pasangan calon PDI-PERJUANGAN
yaitu :11
1. Pendaftaran dibuka oleh struktur mulai pimpinan anak cabang
(PAC), dewan pimpinan cabang (DPC), dewan pimpinan daerah
(DPD)
2. Verifikasi Administrasi tentang bakal calon yang mendaftar
10 https://m.tempo.co/read/news/2009/05/03/146174151/demokrat-kuasai-kursi-dewan-dki-jakarta, diakses pada tanggal 5 Oktober 2016 pukul 14.46.
11 http://sp.beritasatu.com/nasional/PDI-Perjuangan-tetapkan-mekanisme-seleksi-calon-kepala-daerah/114132 diakses pada tanggal 28 Desember pukul 00.09.
8
3. Bakal calon yang lolos verifikasi dilaporkan ke Dewan Pimpinan
Pusat (DPP). Pada tahap ini akan dianalisa ketokohan, soliditas
partai, dan bersedia tunduk terhadap kebijakan partai
4. Penetapan yang dilakukan oleh DPP
Pada proses penjaringan bakal calon gubenur DKI Jakarta yang dilakukan
oleh PDI-Perjuangan diikuti sebanyak 23 orang dan diantaranya ada beberapa nama
besar seperti Yusril Ihza Mahendra, Sandiaga Uno, Tri Rismaharini, Adhiyaksa
Dault, Hasnaeni dan lain-lain.12 Bahkan di hari terakhir pendaftaran penjaringan
PDI-Perjuangan ada 38 nama yang menjadi penantang Ahok.13
Teka teki siapa yang akan diusung oleh PDI-Perjuangan semakin menarik
untuk di ikuti. Hampir seluruh media massa cetak maupun elektronik, media sosial,
dan pengamat sekaligus masyarakat awam mencoba menebak-nebak siapa yang
akan diusung partai berlogo banteng moncong putih tersebut. Berbagai spekulasi
terus bermunculan mulai dari Yusril-Risma, Risma-Sandi, Risma-Djarot, Risma-
Ridwan Kamil. Sampai H-1 penutupan masa pendaftaran yaitu tanggal 23
September 2016, publik dibuat menunggu-nunggu mengingat PDI-Perjuangan
adalah partai penguasa. Menariknya adalah sebelum PDI-Perjuangan
mengumumkan bakal calon yang akan diusung, satupun pesaingnya juga belum
memiliki pasangan yang akan diusung seperti partai Gerindra, PKS, PAN,
Demokrat, PKB, dan PPP.
12 http://news.detik.com/berita/3190452/sudah-23-penantang-ahok-daftar-penjaringan-cagub-dki-PDI-Perjuangan diakses pada 28 Desember 2016 pukul 00.17.
13 https://news.detik.com/berita/3195740/hari-terakhir-pendaftaran-38-penantang-ahok-ikut-penjaringan-cagub-dki-PDI-Perjuangan diakses pada tanggal 28 Desember pukul 00.16.
9
Namun, apa yang terjadi sungguh mengejutkan, dan di luar dugaan banyak
orang. PDI-Perjuangan sebagai partai penguasa di Jakarta justru mengumumkan
mencalonkan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang bukan kader sebagai Calon
gubernur didampingi Djarot Syaiful Hidayat. Bahkan Ahok juga tidak pernah
mengikuti proses mekanisme partai seperti penjaringan bakal calon. Bahkan ahok
dengan tegas mengatakan ogah jadi kader PDI-Perjuangan dan ikut mekanisme
penjaringan demi tiket PDI-Perjuangan.14 Serta sebelum masa-masa pendaftaran
PDI-Perjuangan terdengar kencang gerakan menolak Ahok, seperti yang dikatakan
Masinton Pasaribu: “mayoritas kader PDI-Perjuangan DKI tolak ahok”.15 Dan
sempat terdengar adanya gerakan kader siap dipecat jika bu Mega dukung Ahok.16
Proses pencalonan Ahok tentu melalui berbagai macam pertimbangan dan
penelitian yang komprehensif. Tak lepas dari lobi-lobi dan negosiasi politik yang
dilakukan oleh kedua belah pihak. Apalagi dalam kasus pilgub DKI ini PDI-
Perjuangan dibanjiri kader-kader besar seperti yang telah dijelaskan di atas.
Beberapa pertimbangan tersebut adalah sebagai petahana Basuki Tjahaja Purnama
memiliki nilai jual tersendiri di mata partai politik. Berbagai lembaga survey pun
menempatkan Ahok diposisi teratas sebagai bacagub dengan popularitas dan
elektabilitas tertinggi. Seperti rilis survey SMRC (Saiful Mujani Research and
Consulting) pada Juli 2016 mengatakan 69,7% warga DKI puas dengan kinerja
14 https://www.merdeka.com/politik/ahok-ogah-jadi-kader-dan-ikut-penjaringan-demi-tiket-dukungan-PDI-Perjuangan.html diakses pada tanggal 26 Desember 2016 pukul 19.34.
15 http://www.tribunnews.com/nasional/2016/08/30/masinton-kader-PDI-Perjuangan-dki-mayoritas-tolak-ahok, diakses pada tanggal 5 Oktober 2016 pukul 15.23.
16 http://www.suara.com/news/2016/07/31/180500/muncul-gerakan-kader-PDI-Perjuangan-siap-dipecat-, diakses pada tanggal 5 Oktober 2016 pukul 16.12.
10
Ahok, dan elektabilitas Ahok mencapai 53,4%.17 Artinya mayoritas warga DKI
masih percaya terhadap kinerja dan kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama.
Analisa lain yang bermunculan soal di balik alasan pencalonan Ahok oleh
PDI-Perjuangan di masa akhir pendaftaran seperti dalam tulisan Iding Rosyidin,
ada beberapa faktor yang menguntungkan PDI-Perjuangan jika mencalonkan Ahok,
diantaranya selain faktor kinerja, faktor elektabilitas dan popularitas Ahok berada
jauh diatas pesaingnya, dan diatas kertas akan lebih mudah dimenangkan karena
telah diusung duluan oleh Golkar, Hanura, dan Nasdem.18 Banyak hal yang patut
dipertanyakan terkait pencalonan tersebut, karena setiap keputusan yang lahir pasti
akan selalu menimbulkan pro dan kontra dengan segala macam analisis
didalamnya.
Berdasarkan deskripsi di atas dengan segala dinamika dan kontroversinya,
pencalonan Basuki Tjahaja Purnama sebagai calon Gubernur oleh PDI-
Perjuangan pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI 2017 adalah suatu fenomena
yang menarik untuk dikaji dan diteliti secara objektif dan komprehensif.
B. Pertanyaan Penelitian
Untuk mempermudah penelitian dan pembahasan, sehingga penulis perlu
membatasi permasalahan dan penelitian terhadap kasus ini. Berdasarkan uaraian di
atas, penulis merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:
17 http://megapolitan.kompas.com/read/2016/07/21/20163011/survei.smrc.58.persen.warga.dki.ingin.ahok.kembali.jadi.gubernur, diakses pada tanggal 5 oktober 2016 pukul 18.04.
18 http://www.uinjkt.ac.id/id/menimbang-langkah-politik-PDI-Perjuangan/, diakses padatanggal 8 Oktober 2016 pukul 19.09.
11
1. Apa alasan utama PDI-Perjuangan mencalonkan Basuki Tjahaja Purnama
sebagai calon Gubernur pada pilgub DKI 2017?
2. Bagaimana proses yang terjadi di dalam tubuh PDI-Perjuangan terkait
keputusan politik tersebut?
3. Apa implikasi keputusan tersebut terhadap partai politik terkait pencalonan
non kader?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Penelitian ini bertujuan sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui latar belakang dan alasan utama PDI-Perjuangan terkait
keputusan pencalonan Basuki Tjahaya Purnama pada pilgub DKI 2017.
2. Untuk mengetahui tentang dinamika internal PDI-Perjuangan terkait
keputusan tersebut.
Sedangkan manfaat penelitian ini dibagi menjadi beberapa manfaat yang
akan dijelaskan dibawah ini.
a. Manfaat Akademis
Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu politik dalam kajian
tentang partai politik khususnya PDI-PERJUANGAN.
b. Manfaat Praktis
1) Penelitian ini dapat memberikan kontribusi mengenai dinamika partai
politik di Indonesia dalam setiap pengambilan keputusan.
2) Penelitian ini dapat memberikan kontribusi terkait gambaran umum partai
politik dalam menentukan arah dan sikap politik.
12
Penelitian ini dapat membantu memberikan masukan terhadap bagaimana
seharusnya partai politik mengambil keputusan dan menghadapi segala dinamika
yang terjadi sebagai konsekuensi atas segala keputusan yang telah diambil.
D. Tinjauan pustaka
Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan literatur yang
dijadikan penulis sebagai acuan dan tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka atau
literature review ini bertujuan untuk menemukan sisi menarik dan kegunaan dari
penelitian yang sedang diteliti. Tinjauan pustaka yang penulis temukan dalam
penelitian terdahulu digunakan sebagai instrumen perbandingan dalam melakukan
penelitian mengenai dinamika internal PDI-Perjuangan.
Sebagai upaya mencari tinjauan terhadap penelitian, penulis memiliki
referensi terhadap beberapa skripsi yang membantu memberikan informasi
mengenai penelitian yang akan diteliti saat ini.
Pertama, Konsistensi Partai Politik Indonesia dalam menjadikan Ideologi
sebagai orientasi studi terhadap Partai Demokrat, Golkar, PDI-Perjuangan, PKS,
dan PAN. Skripsi ini ditulis oleh Anatoli Kasparov Putu Abdullah mahasiswa
Fakultas Ilmu Sosial jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum Universitas
Negeri Yogyakarta tahun 2011. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa dari 5 partai
yang diteliti, ideologi adalah ruh dan landasan dasar setiap partai politik. Namun
prakteknya terjadi pergeseran orientasi partai seperti dalam setiap pengambilan
keputusan politik. Partai politik tidak mengedepankan ideologi dan platform dalam
melakukan proses-proses politik seperti keputusan memilih koalisi, keputusan
menentukan calon pemimpin yang akan diusung, dan keputusan dalam
13
pengimplementasian kebijakan publik. Partai dinilai tidak lagi optimal dalam
menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana semestinya, bahkan partai
cenderung gagal dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, serta
cendrung mengedepankan hasrat dan nafsu berkuasa semata dengan money politic.
Kedua, Rekrutmen Politik dalam Penetapan Calon Legislatif 2014-2019
studi kasus DPD partai Golkar Tanjung Pinang. Skripsi ini ditulis oleh Doni
Septian mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jurusan Ilmu
Pemerintahan Universitas Maritim Radja Ali Haji Tanjung Pinang. Rekrutmen
politik merupakan fungsi yang menjadi penentu wajah partai diruang publik. Siapa
mereka, dari mana asalnya, apa ideologinya, bagaimana pengalaman politiknya,
dan bagaimana kapasitas politiknya akan menjadi petunjuk awal wajah politik
partai diruang publik. Wajah atau image partai diruang publik tergantung pada
bagaimana rekrutmen politik yang dilakukan oleh partai. Dalam kasus ini, skripsi
ini memaparkan bahwa Partai Golkar Tanjung Pinang belum menjalankan tertib
administrasi dan tertib organisasi, seperti dalam proses penetapan calon legislatif
AD/ART partai belum menjadi acuan mutlak.
Ketiga, Kepemimpinan Kharismatik studi tentang Kepemimpinan Politik
Megawati Soekarnoputri dalam Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-
Perjuangan) yang ditulis oleh Hadi Mustafa mahasiswa Jurusan Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
Jakarta pada tahun 2011. Penulis menemukan bahwa Megawati memiliki sikap
kepemimpinan kharismatik yang diwariskan dari ayahnya Soekarno sehingga ia
mampu mengendalikan partai secara kondusif, menjaga loyalitas kader, dan selalu
14
memegang teguh prisnsip yang diyakininya. Selain itu megawati juga memiliki hak
prerogative yang luas dalam menjalankan kepemimpinannya yang dilindungi
secara konstitusi kepartaian didalam PDI-Perjuangan. Megawati selalu menjadi
sosok kunci dalam setiap pengambilan keputusan politik partai.
Keempat, Pragmatisme Politik: Studi Kasus Proses Rekrutmen Politik PDI-
Perjuangan pada Pilkada, Kabupaten Sleman. Jurnal studi pemerintahan vol.2
No.1 Februari 2011 yang ditulis oleh Helmi Mahadi dipublikasikan oleh
Bakesbangpol dan Linmas Kabupaten Gayo Lues, Nanggroe Aceh Darussalam.
Penulis menyimpulkan bahwa PDI-Perjuangan hanya memperhitungkan untung
rugi secara finansial atau keuangan dalam menentukan calon yang akan diusung.
Proses rekrutmen politik tidak berjalan bagaimana semestinya yang harus dilakukan
partai politik yang mengacu pada aturan dasar dan anggaran rumah tangga
(AD/ART) partai. Kader partai tidak dilibatkan secara aktif dalam pengambilan
politik. Akibatnya, ideology dan platform partai hanya menjadi pembungkus
dibalik pragmatisme politik.
Berbeda dengan penelitian di atas, skripsi ini lebih menitikberatkan pada
faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan politik, dan unsur-unsur
dalam proses negosiasi politik sebagai pendekatan, dalam konteks pencalonan
Basuki Tjahaja Purnama oleh PDI-Perjuangan sebagai calon Gubernur pada Pilgub
DKI Jakarta 2017.
E. Metodologi Penelitian
15
Metodologi penelitian yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini
meliputi:
1. Metode Penelitian
Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah kualitatif. Penelitian
kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara pemahaman dan
mempertanyakan suatu obyek secara mendalam. Kualitatif berwujud kata-kata dan
gambaran bukan angka-angka.
Penulis menggunakan data primer yakni sumber yang digunakan sebagai
rujukan utama dengan mewawancarai Ketua umum PDI-PERJUANGAN yaitu
Megawati Soekarnoputri. Selain itu penulis juga menggunakan data sekunder
dengan buku, artikel dalam buku, skripsi, jurnal, dokumentasi surat kabar dan
sumber dari dunia maya atau internet yang berhubungan dan relevan dengan materi
penelitian yang akan dibahas.
Prosedur penelitian ini akhirnya diharapkan menghasilkan data mengenai
alasan PDI-PERJUANGAN mendukung pencalonan Basuki Tjahaja Purnama pada
Pilgub DKI Jakarta 2017.
2. Teknik Pengumpulan Data
Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah
sebagai berikut:
a. Dokumentasi, yaitu mencari dan mengumpulkan data mengenai masalah-
masalah yang bersangkutan dari beberapa sumber di atas kemudian penulis yang
berkaitan dengan objek yang sedang diteliti.
16
b. Wawancara, dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi
melalui tanya jawab dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang berstruktur
kepada Cholid Ghozali selaku ketua dewan Pembina Baitul Muslimin 2015-
2020 organisasi sayap PDI-Perjuangan, dan Nurmansyah Tanjung selaku
mantan Wasekjen Baitul Muslimin PDI-Perjuangan 2010-2015 sebagai
perwakilan pihak internal partai, sementara itu, dari pihak eksternal Boy
Bernardi Sadikin selaku mantan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI-
Perjuangan DKI Jakarta 2015. Teknik ini memberikan informasi secara
langsung dari narasumber yang berkompeten dalam pembahasan skripsi ini.
3. Teknik Analisis Data
Proses analisis data dalam penelitian ini, dilakukan secara deskriptif
analisis, yaitu suatu pembahasan yang bertujuan untuk membuat gambaran
terhadap data yang terkumpul dan tersusun dengan cara memberikan interpretasi
terhadap data tersebut. Dengan menggunakan teknik penelitian ini, peneliti
berharap dapat memberikan gambaran yang sistematis, faktual, aktual, dan akurat
mengenai alasan PDI-PERJUANGAN mendukung pencalonan Basuki Tjahaya
Purnama pada Pilgub DKI Jakarta 2017.
4. Teknik Penulisan
Untuk pedoman penulisan, penulis menggunakan buku Panduan
Penyusunan Proposal & Penulisan Skripsi terbitan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai pedoman dalam penulisan
penelitian ini.
17
F. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan yang digunakan dalam skripsi ini akan dibagi menjadi
lima bab yang terinci sebagai berikut:
BAB I membahas pendahuluan yang meliputi pernyataan masalah,
pertanyaan penelitian, manfaat dan tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metodologi
penelitian, dan sistematika penulisan.
BAB II membahas tentang kajian teori sebagai pendekatan yang
menjelaskan pokok permasalahan dalam skripsi ini. Didalamnya dijelaskan tentang
teori partai politik yang secara khusus membahas teori rekrutmen politik. Sub teori
partai politik menjelaskan tentang fenomena partai secara kelembagaan pasca
reformasi, faktor-faktor yang mempengaruhi lahirnya keputusan politik suatu partai
atau decision making, dan cara partai politik bernegosiasi.
BAB III membahas tentang gambaran umum PDI-Perjuangan, sejarah PDI-
Perjuangan pada Pilgub DKI Jakarta, selayang pandang Basuki Tjahaja Purnama
alias Ahok.
BAB IV berisi tentang proses dan pertimbangan PDI-Perjuangan dalam
menentukan arah dan sikap politik pada Pilgub DKI, faktor-faktor yang
mempengaruhi lahirnya keputusan politik terkait pencalonan Basuki Tjahaya
Purnama oleh PDI-Perjuangan pada Pilgub DKI Jakarta 2017. Seperti yang penulis
sebutkan didalam pertanyaan penelitian ini, maka pada bab ini berisi jawaban dari
pertanyaan penelitian tersebut.
BAB V merupakan bab terakhir yang berisi tentang penutup, kesimpulan
dan saran.
20
BAB II
KAJIAN TEORI
A. Pengertian dan Fungsi Partai Politik
Pembahasan pada bab ini bertumpu pada pengertian dan fungsi partai politik,
teori rekrutmen politik, dan teori negosiasi politik. Teori ini digunakan untuk
menganalisa bagaimana seharusnya suatu partai politik bekerja dalam
mengimpelementasikan nilai dan tujuan berdasarkan kaidah dan norma kepartaian.
cara-cara suatu partai bekerja akan dapat diklasifikasikan ke dalam suatu model partai.
Sehingga dengan menggunakan pendekatan teoritis diatas, diharapkan mampu
memberikan rasionalisasi atas penelitian yang dilaksanakan.
1. Pengertian Partai Politik
Partai politik bukanlah suatu wadah atau lembaga yang lahir begitu saja sebagai
suatu kekuatan politik di dalam kehidupan politik. Namun, menurut Joseph
Lapalombara dan Myron Weiner, ada tiga teori yang dapat menejelaskan sejarah
lahirnya partai politik. Pertama, partai politik dibentuk oleh kalangan legislatif dengan
alasan untuk memenuhi kebutuhan anggota parlemen dengan tujuan partai politik
sebagai alat untuk mengadakan kontrak dengan masyarakat dan membina masyarakat.1
Kedua, partai lahir karena krisis situasi historik artinya, krisis keadaan sosial
yang dialami oleh masysarakat. Seperti krisis legitimasi, krisis integrasi, dan krisis
partisipasi. Krisis tersebut terjadi karena adanya perubahan struktur sosial, seperti
1 P. Anthonius Sitepu, Studi Ilmu Politik, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012) h. 185.
21
perubahan pola masyarakat dari masysarakat sederhana berstruktur tradisional menjadi
modern berstruktur kompleks. Perubahan ini menimbulkan pertanyaan tentang prinsip
apa yang mendasari legitimasi kewenangan yang memerintah dalam rangka
pemenuhan tuntutan daan kebutuhan hidup masyarakat yang semakin meningkat.2
Ketiga, partai lahir karena adanya modernisasi sosial ekonomi seperti semakin
meluasnya tugas dan fungsi birokrasi, kemajuan teknologi, perkembangan ilmu
pengetahuan, beragamnya ideologi, dan semakin majemuknya masyarakat.3 Dengan
ketiga teori yang dikemukakan tersebut, masyarakat secara keseluruhan (rakyat,
pejabat) melihat bahwa untuk menjawab segala permasalahan yang lahir dikarenakan
perkembangan jaman dan struktur sosial, serta kewenangan pemerintahan dibutuhkan
suatu wadah atau lembaga yang mampu mengorganisir dan mengelola segala bentuk
kebutuhan dan tuntutan masyarakat agar dapat menjadi alat perjuangan politik dan
mampu meredam segala gejolak perbedaan.
Semakin terbukanya informasi, dan semakin sadarnya masyarakat akan hak
politik dalam suatu negara yang menganut sistem demokrasi modern, partai politik
telah dianggap sebagai suatu manifestasi logis yang diharapkan mampu mewakili
aspirasi masyarakat. Dengan latar sejarah yang kompleks dan dinamis, berbagai pakar
mencoba memeberikan pengertian sebenarnya tentang apa itu partai politik.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, partai adalah perkumpulan
(segolongan orang) yang seasas, sehaluan, setujuan (terutama di bidang politik). Dan
2 P. Anthonius Sitepu, Studi Ilmu Politik, h. 186.3 P. Anthonius Sitepu, Studi Ilmu Politik, h.186.
22
politik adalah (pengetahuan) mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan (khususnya
tentang sistem pemerintahan, dasar pemerintahan).4
Berdasarkan berbagai definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pengertian
partai politik adalah suatu wadah yang di dalamnya terdapat sekelompok manusia atau
individu-individu yang memiliki kesamaan pandangan, aspirasi, dan cita-cita yang
diperjuangkan melalui suatu kempetisi politik dengan tujuan meraih, merebut dan
mempertahankan kekuasaan dalam suatu pemerintahan dengan cara-cara yang
konstitusional.
2. Fungsi Partai Politik
Untuk merealisasikan tujuan utama partai politik, yaitu meraih kekuasaan pada
jabatan pemerintahan, suatu partai haruslah mampu menjalankan fungsi-fungsinya
dengan baik. Partai yang kuat secara kelembagaan adalah partai yang mampu
menjalankan segala tugas dan fungsinya yang akan mempengaruhi penilaian publik
sebelum menentukan pilihan dalam suatu kontestasi politik untuk memperjuangkan
aspirasi dan cita-citanya.
Michael G. Roskin mengatakan ada beberapa fungsi penting yang dimiliki
partai politik, baik yang berada pada rezim demokrasi ataupun otoriter. Berikut fungsi
penting tersebut:5
a. Penghubung antara rakyat dan pemerintah : partai berperan menjadi
penghubung tuntutan aspirasi rakyat kepada pemerintah. Tanpa adanya
4 http://kbbi.web.id/partai diakses pada tanggal 2 November 2016 pukul 12.15.5 Michael G. Roskin, Pengantar Ilmu Politik, (Jakarta: Kencana 2016), h. 231-235.
23
partai, rakyat akan merasa sendirian, tak berdaya dan diacuhkan oleh
pemerintah. Oleh karenanya, rakyat harus berpartai atau memilih partai
sehingga rakyat merasa memiliki andil dalam keputusan politik.
b. Agregasi kepentingan : mewadahi berbagai macam kepentingan baik dari
masyarakat atau kelompok kepentingan dalam organisasi yang lebih besar.
c. Integrasi ke dalam sistem politik : partai mengadaptasi kembali kelompok
sistem politik yang mulai ditinggalkan. Dalam artian partai politik biasanya
akan menerima kedatangan kelompok baru dalam jajarannya karena dapat
memberikan masukan untuk pembentukan platform politik
d. Sosialisasi politik : partai politik berperan dalam mengajarkan masyarakat
terkait apa itu politik, mengapa berpolitik, bagaimana berpolitik dan kapan
berpolitik. Secara tidak langsung keberadaan partai dapat memudahkan
masyarakat dalam memahami kerja-kerja pemerintahan.
e. Memobilisasi pemilih : untuk meraih kemenangan dalam suatu pemilihan,
partai politik akan melakukan kampanye untuk mengenalkan kandidat dan
menggiatkan promosi kepada publik. Partai memoblisasi pemilih dengan
harapan akan memberikan pengaruh signifikan pada hari pemilihan.
f. Organisasi pemerintah : partai yang memenangkan pemilu mendapatkan
jabatan dan kekuasaan sehingga akan dapat mengubah dan membuat
kebijakan yang sejalan dengan partai. Artinya partai politik merupakan
organisasi yang dapat menjalankan pemerintahan.
24
Fungsi diatas sejalan dengan apa yang dikatakan E.E. Schattschneider dalam Michael
G. Roskin, kemunculan partai politik sebagai salah satu penanda utama pemerintah
modern tak bisa diragukan lagi.6 Partai politik dan kehidupan demokrasi modern
merupakan dua hal yang saling berkaitan dan tak dapat dipisahkan.
Menurut Undang-Undang No.2 Tahun 2008, pasal 12, fungsi partai adalah
sebagai berikut :7
1. Pendidikan Politik bagi anggotanya dan masyarakat luas agar menjadi
warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Penciptaan iklim yang kondusif serta sebagai perekat persatuan dan
kesatuan bangsa untuk menyejahterakan rakyat.
3. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat secara
konstitusional dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.
4. Partisipasi politik warga negara Indonesia.
5. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui
mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan
gender.
Dalam Undang-Undang tersebut secara jelas mengggambarkan bahwa partai
politik sangat memiliki peran yang begitu besar dalam kehidupan bermasyarakat dan
6 Michael G. Roskin, Pengantar Ilmu Politik, h. 2317 http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt550a445c6466c/fungsi-partai-politik diakses
pada tanggal 26 Desember 2016 pukul 17.34.
25
bernegara jika mampu menjalankan fungsinya dengan maksimal. Tak hanya itu, partai
politik juga menjadi fasilitator dalam penyediaan individu untuk pengisian jabatan
publik.
Berbagai perbedaan fungsi partai politik diatas mencerminkan bahwa partai
politik memiliki sifat yang sangat fleksibel dan cenderung akomodatif dan adaptif
terhadap suatu sistem pemerintahan, tetapi perbedan tersebut tetaplah dibungkus oleh
satu tujuan yang sama, yaitu meraih kekuasaan.
3. Model-model Partai Politik
Model-model partai politik dapat dilihat dari berbagai pendekatan. Baik
pendekatan secara institusional, karakteristik, idologis, dan pola kepemimpinan. Alan
Ware, dalam Political Parties and Party Systems menggunakan pendekatan
institusional dalam mengkategorikan ideologi partai, yaitu :8
a. Liberal and Radical Parties (Partai Liberal dan Radikal)
Partai Liberal and Radikal ini awalnya muncul di Eropa sebagai bentuk
perlawanan terhadap intervensi negara atas hak masyarakat seperti
kebebasan, kepemilikan property dan usaha. Eropa awal abad 17 sampai
awal abad 18 masih menganut sistem monarki yang kekuasaan mutlak
ditangan raja sebagai penguasa. Kejenuhan masyarakat dalam melihat
pengekangan oleh negara atas hak individu masyarakat, melahirkan
ideologi partai liberal dan radikal yang mengusung kebebasan secara
8 Alan Ware, Political Parties and Party Systems, (New York: Oxford University Press,1996). h. 22-41.
26
mengakar. Partai ini menuntut adanya pemisahan kekuasaan pemerintah
dalam hal ekonomi dan kepemilikan properti. Mengurangi intervensi dalam
kehidupan sosial masyarakat Eropa.
b. Conservative Party (Partai Konservatif)
Partai Konservatif dianggap sebagai lawan dari Partai Liberal. Partai
konservatif adalah partai yang memperjuangkan nilai-nilai luhur suatu
negara atau pemerintahan dalam kehidupan bermasyarakat yang telah
dipegang teguh dari masa ke masa. Ideologi partai ini cenderung dianggap
ketinggalan zaman di Eropa karena kegagalannya dalam beradaptasi dan
mengadopsi perkembangan perilaku pemilih.
c. Socialist and Social Democratic Party (Sosialis dan Partai Sosial Demokrat)
Partai Sosialis dan Sosial Demokrat merupakan aliran partai yang
diinspirasi dari ketidakadilan dalam dunia industri. Buruh sebagai pekerja
tidak menerima haknya sebagaimana mestinya. Ketimpangan ini
menyebabkan buruh mengorganisir diri kedalam satu kesatuan gerakan
politik yang memperjuangkan hak-haknya dengan cara-cara yang
demokratis. Tujuan utamanya adalah kesamaan dan kesetaraan hak buruh
dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.
d. Communist Parties (Partai Komunis)
Partai Komunis merupakan partai yang memperjuangkan kesetaraan
kehidupan bermasyarakat dalam segala ini, baik sosial ekonomi, industri
dan budaya, menghilangkan kepemilikan swasta atau privat. Tujuan
27
utamanya menjadikan seluruh masyarakat menjadi masyarakat yang
komunis. Partai ini dianggap sebagai partai yang paling kiri. Artinya partai
yang sangat bertentangan dengan negara.
e. Agrarian Parties (Partai Agraria)
Partai Agraria adalah partai yang memperjuangkan hak-hak petani. Akhir
abad 19 hingga awal abad 20 partai ini berkembang atas depresi ekonomi
karena tak terkontrolnya industrialisasi di Eropa. Mereka melihat sector
pertanian adalah jantung keberlangsungan hidup suatu negara oleha
karenanya hak-hak dan aspirasi petani haruslah diperjuangkan.
f. Regional and Ethnic Parties (Partai Wilayah dan kesukuan)
Partai regional dan kesukuan ini biasanya terdiri dari orang-orang
berdasarkan asal muasal wilayah dan kesukuan yang sama.
Mempertahankan budaya, adat, dan tradisi lokal mereka dari pengaruh luar
agar dilindungi dan diakui oleh pemerintah. Contoh, di Britania Raya,
daerah-daerah seperti Wales dan Skotlandia partai ini berkembang.
g. Right-Wing Extremist Parties (Partai Ekstrim Kanan)
Partai Ekstrim Kanan merupakan partai yang sangat menginginkan kendali
penuh oleh negara terhadap segala sesuatu yang ada pada masyarakat. Anti
Liberalisme dan Anti Demokrasi merupakan istilah yang tepat untuk
menggambarkan semangat dan tujuan dari partai penganut ideologi ini.
Fasisme di Italia adalah contoh partai ekstrim kanan yang pernah ada.
28
Pemerintahan otoriter dan rasis adalah gaya eksplisit dari kepemimpinan
partai ini.
Model partai politik dengan menggunakan pendekatan institusional
mengartikan bahwa sifat kelembagaan partai dapat terbentuk karena prinsip yang
dianut, kesamaan profesi, dan kesamaan wilayah keanggotaan. Pendekatan ini juga
menjelaskan keterkaitan sistem pemerintahan suatu negara dan sifat
kepemimpinannya. Partai dianggap partai kiri jika bertujuan meminimalisir peran
negara dalam kehidupan bermasyarakat, sebaliknya jika suatu partai menginginkan
kendali penuh oleh negara atau pemerintahan atas kehidupan bermasyarakat maka
partai tersebut dianggap partai kanan.
Pendekatan lain untuk mengidentifikasi model partai politik dapat dilihat
berdasarkan karakteristik utama dalam mensinergiskan tujuan partai dengan tugas-
tugas partai. Katz and Mair, mengklasifikasikan empat model partai berdasarkan
karakteristik, yaitu elit, massa, catch-all, dan kartel.9 Sedangkan Miriam Budiardjo
membagi model partai kepada empat macam model, yakni partai massa, partai kader,
partai lindungan, dan partai ideologi.10
Partai Elit adalah partai yang dikuasai oleh segelintir orang yang memiliki
pengaruh cukup besar dalam menjalankan roda kepartaian. Biasanya kategorisasi partai
elit dapat terlihat dari pola pengambilan kebijakan partai seperti dalam menentukan
9 Richard S. Katz and William Crotty, Handbook of party politics, (London: SAGEPublications Ltd, 2006) h. 250.
10 Hafied Cangara, Komunikasi Politik: konsep, teori dan strategi, h. 219.
29
kandidat pada suatu pemilihan, dalam menentukan sikap terhadap program-program
dan kebijakan pemerintah cenderung bersifat tertutup, dan di dalam partai elit,
kompetisi di internal partai cenderung terbatas.
Partai Massa adalah partai yang di dalamnya tergabung dari berbagai golongan
masyarakat yang menjadi kekuatan utamanya. Partai model ini tidak terlalu
menekankan soal loyalitas dan integritas ideologis keanggotaannya. Sifatnya yang
terbuka dan lebih fleksibel kepada seluruh anggotanya menjadi daya tarik utama partai.
Partai Kader adalah partai yang lebih mengutamakan pengetatan organisasi
dalam proses kaderisasinya. Pengetatan yang dimaksud adalah tidak semua orang bisa
diterima menjadi anggota partai ini, hanya orang-orang yang bisa lulus standar
organisasi partai. Tujuannya adalah untuk menjaga kemurnian perjuangan partai.
Catch All Parties atau partai lindungan dalam istilah Miriam Budiardjo. Catch
all parties adalah partai yang mengutamakan selera pemilih atau masyarakat sehingga
kemenangan menjadi tujuan pada setiap kontestasi politik. Partai ini tidak terlalu
mementingkan soal ideologi, aturan kerja organisasi, standar integrasi, dan arah
perjuangan yang jelas. Aktivitas partai cenderung dilakukan ketika ada even-even
pemilu. Serta, tumbuhnya partai ini dikarenakan adanya krisis kepercayaan terhadap
pengimplementasian ideologi yang gagal dan platform partai. Tidak hanya itu,
pergeseran model kampanye serta model pemilih menjadi salah satu alasan tambahan
lahirnya partai ini.
30
Partai kartel, menurut Kuskridho Ambardi ada beberapa ciri yang dapat
menjelaskan kenapa suatu partai dikatakan sebagai partai kartel. Ciri tersebut adalah:11
a. Berkurangnya peran ideologi sebagai basis perilaku partai politik.
b. Perselingkuhan dalam bentuk koalisi.
c. Absennya oposisi.
d. Kecenderungan partai politik sebagai sebuah kelompok.
Berdasarkan ciri diatas, partai kartel dapat diartikan sebagai partai yang tidak
lagi menjadikan ideologi sebagai basis perjuangan. Bahkan Djayadi Hanan mengutip
artikel Katz and Mair mengatakan bahwa partai kartel dianggap sebagai partai penjajah
negara dengan melakukan kesepakatan sesama partai untuk memerah sumber daya
demi kepentingan partainya. Dan tak lagi menjadi penghubung aspirasi rakyat terhadap
pemerintahan.12
Pendekatan karakteristik adalah pendekatan yang digunakan berdasarkan sifat
dan gaya partai politik dalam memperjuangkan tujuan. Pengelompokkan model partai
diatas memberikan gambaran bahwa setiap sikap dan kebijakan politik suatu partai,
idealnya harus sejalan dengan prinsip dasar yang dianut partai tersebut. Jika suatu
partai bekerja berlandaskan ideologi dan prinsip dasar yang dianut, maka dapat
dikategorikan sebagai partai kader atau partai ideologi. Sebaliknya, jika partai hanya
11 Djayadi Hanan, Menakar Presidensialisme Multipartai di Indonesia: upaya mencari formatdemokrasi yang stabil dan dinamis dalam konteks Indonesia, (Bandung: Mizan Media Utama, 2014) h.78.
12 Djayadi Hanan, Menakar Presidensialisme Multipartai di Indonesia: upaya mencari formatdemokrasi yang stabil dan dinamis dalam konteks Indonesia, h. 74.
31
mencari kekuasaan semata, serta memperbanyak anggota semata tanpa memiliki arah
perjuangan dan konsep yang jelas dan konsisten, partai tersebut akan cenderung
menjadi partai catch all ataupun partai massa. Konsistensi dan inkonsistensi partai akan
memberikan penilaian tersendiri di mata pemilih.
Prinsip dasar partai dapat dilihat dari bagaimana partai menjalankan fungsi-
fungsinya seperti yang sudah dijelaskan diatas. Namun, tak selamanya prinsip dasar
dapat sejalan dengan realitas sosial politik yang ada, benturan-benturan inilah yang
meyebabkan munculnya berbagai varian tipologi partai. Di satu sisi, benturan realitas
sosial politik dengan tujuan awal partai bisa menjadikan suatu partai menjadi semakin
solid untuk mempertahankan orisinalitasnya, di sisi lain dapat menjadikan partai tak
berdaya karena harus menyesuaikan diri dengan kehendak pemilih.
Perbedaan oganisasional partai dapat terjadi karena dinamika pemilih dan
ketatnya arus persaingan dalam meraih simpati terkait pemenangan dalam suatu
kompetisi yang diikuti.13 Oleh karena itu, salah satu faktor yang dapat melihat
bagaimana suatu partai bekerja dan menjalankan fungsinya adalah dengan menelaah
bagaimana proses rekrutmen dilakukan, apa tujuannya, dan apa yang menjadi
pertimbangan utamanya.
4. Partai Politik di Indonesia
Perkembangan partai politik di Indonesia mengalami fase pasang surut. Hal
tersebut dapat dilihat dari banyaknya jumlah partai, kebijakan pemerintah tentang
13 Alan Ware, Political Parties and Party Systems, h. 95.
32
partai dari rezim ke rezim, dan pergeseran orientasi politik partai. Sejarah partai politik
di Indonesia bermula pada masa pra kemerdekaan.
Partai pertama yang ada di Indonesia adalah Indische Partij yang didirikan oleh
Edward D. Dekker, Ki Hajar Dewantara, dan Tjipto Mangunkusumo pada tahun 1912
dengan tujuan meraih kemerdekaan Indonesia. Inilah yang menjadi cikal bakal
perkembangan partai politik di Indonesia, dan ditambah lagi dengan lahirnya
organisasi-organisasi kepemudaan, pendidikan, dan pedagang. Seperti Budi Utomo,
Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama dan Sarekat Islam.14 Kemunculan organisasi
tersebut didasari atas kesadaran pentingnya menumbuhkan semangat kebangsaan dan
persatuan agar dapat terlepas dari kungkungan kolonialisme.
Secara garis besar, Miriam budiardjo membagi periode kepartaian di Indonesia
ke dalam tiga periode. Yaitu :15
a. Zaman kolonialisme : ketika Indonesia masih berada dibawah penjajahan
Belanda. Lahirnya Indische Partij dan Organisasi kepemudaan, ulama,
pendidikan, dan pedagang. Serta Didukung dengan pembentukan badan
perwakilan Volkskraad yang didalamnya berisikan organisasi kepemudaan
lintas wilayah dengan tujuan agar pemerintah Belanda lebih mudah dalam
melakukan pengawasan terhadap pergerakan pemuda Indonesia pada tahun
1918. Namun, sebaliknya, justru momen ini dijadikan sebagai suatu
14 Miriam Budiardjo, Pengantar Ilmu Politik, h. 424.15 Miriam Budiardjo, Pengantar Ilmu Politik, h. 423-428.
33
kesempatan untuk pemuda Indonesia memulai langkahnya dalam
menyebarkan pengaruh politiknya.
b. Zaman pendudukan Jepang (1942-1945) : pada masa pendudukan jepang
diaspora pemuda dalam bentuk organisasi ataupun perserikatan mengalami
periode yang sulit. Pemerintah Jepang mengeluarkan kebijakan
pembubaran seluruh organisasi ataupun partai politik ketika itu. Kecuali
organisasi atau perserikatan yang diprakarsai sendiri oleh penguasa. Dan
satu-satunya organisasi yang diijinkan hanyalah golongan islam dengan
nama Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia).
c. Zaman demokrasi Indonesia (1945-sekarang) :
1. Masa Orde Lama (1945-1965) : masa awal kemerdekaan merupakan masa
dimana semangat nasionalisme dan patriotisme masih sangat menggebu-
gebu. Masyarakat pada umumnya, dan pemuda khususnya menganggap
kemerdekaan sebagai suatu angin segar dalam menyatakan pendapat,
menentukan hak, dan ikut serta membangun bangsa secara terbuka. Mulai
dari pembentukan KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) yang
didalamnya berisikan tokoh-tokoh aktif dalam dunia pergerakan guna untuk
membantu kerja presiden, dan memiliki kewenangan legislatif. Puncak
keberlangsungan Partai politik adalah Lahirnya Maklumat x Hatta pada
tanggal 3 November 1945. Yang isinya pemerintah membuka keran
kebebasan berpartai seluas-luasnya dengan alasan melalui partai politik
pemerintah dapat mengatur dan mengawasi berbagai macam aliran atau
34
paham yang ada di dalam masyarakat, dan agar segera dapat turut serta
dalam pemilu 1946. Partai politik yang muncul pasca Maklumat X, yaitu:16
Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi), Partai Komunis Indonesia
(PKI), Partai Buruh Indonesia (PBI), Partai Rakyat Jelata, Partai Kristen
Indonesia (Parkindo), Partai Sosialis Indonesia (PSI) yang dipinpim oleh
Mr. Amir Syarifuddin dan, Partai Rakyat Sosialis (PRS) Partai Katolik
Republik Indonesia (PKRI), Partai Rakyat Marhaen Indonesia (Permai),
Partai Nasional Indonesia (PNI). Pemilu 1955 dianggap sebagai pemilu
yang paling demokratis. Pada masa ini sering disebut dengan masa partai
ideologis, karena hampir seluruh partai yang ada memiliki garis ideologi
yang jelas yang dituangkan ke dalam arah kebijakan politik dengan cara
yang sistematis dengan dukungan basis massa yang jelas pula. Mulai dari
Nasionalisme, Islam, Komunisme, Sosialisme, dan Kristen. Namun, konflik
yang terjadi antara beberapa tokoh bangsa menyebabkan beberapa
kebijakan mulai ditinjau ulang seperti pembubaran Masyumi oleh Soekarno
pada tanggal 17 Agustus 1960.17
2. Masa Orde Baru (1965-1998) : pergantian rezim Soekarno ke rezim
Soeharto menyisakan banyak persoalan. Soeharto menganggap kegagalan
16 http://www.donisetyawan.com/partai-politik-pada-awal-kemerdekaan/ diakses pada tanggal24 Desember tahun 2016 pukul 15.49.
17 http://wawasansejarah.com/partai-masyumi/diakses pada tanggal 24 Desember 2016pukul 16.50.
35
rezim sebelumnya adalah karena pemerintah terlalu sibuk mengurusi partai
politik sehingga pembangunan terhambat. Oleh karena itu, masa ini cukup
dikenal dengan masa penyempitan kebebasan berpartai. Ditandai dengan
pembubaran dan pelarangan PKI melalui TAP MPRS NO.XXV/1966.
Tidak hanya itu, rezim orde baru juga melakukan penyederhanaan jumlah
partai atau fusi partai menjadi tiga kelompok diantaranya partai berhaluan
Islam bergabung ke dalam PPP (Partai Persatuan Pembangunan), partai
berhaluan Nasionalisme bergabung ke dalam PDI (Partai Demokrasi
Indonesia), dan yang ketiga adalah Golkar pada tahun 1977. Partai
cenderung dikooptasi oleh pemerintah dalam hal segala tindakannya
dengan alasan menciptakan stabilitas politik untuk membangun
perekonomian. Banyak kalangan yang menyesali kebijakan tersebut dan
menganggap pemerintah otoriter sehingga kehidupan berpartai hanya
menjadi formalitas belaka.18
3. Masa Reformasi (1998-sekarang) : jatuhnya rezim orde baru pada tahun
1998 membuka kembali keran demokrasi. Kebijakan presiden Habibie
ketika menggantikan Soeharto melalui UU No. 2/1999 memberikan
kembali kesempatan untuk mendirikan partai politik sehingga
menyebabkan jumlah partai membludak. 141 partai baru mendaftarkan diri
ke Kementrian Kehakiman ketika itu. Namun hanya 48 partai yang berhak
18 Miriam Budiardjo, Pengantar Ilmu politik, h. 440-457.
36
mengikuti pemilihan umum 1999. Banyaknya jumlah partai yang ada di
Indonesia tidak menjamin semangat demokrasi akan sejalan dengan tujuan
demokrasi. Upaya penyederhanaan jumlah partai kembali dilakukan pada
tahun 2004, akhirnya pada pemilu 2004 hanya ada 24 partai yang ikut
pemilu. Pemilu 2009 diikuti 38 partai, kembali terjadi peningkatan. Dan
pemilu 2014 hanya diikuti 12 partai.
Andreas Ufen dalam tulisannya Partai politik di Indonesia pasca Soeharto
menjelaskan temuan-temuannya terkait perbedaan signifikan fenomena partai pra-
Soeharto hingga Pasca Soeharto seperti berikut :19
a. Munculnya partai presidensial dan presidensialisasi partai
Hampir seluruh partai politik besar di Indonesia pasca orde baru memiliki
tokoh elitnya masing-masing. Seperti Susilo Bambang Yudhoyono di
Demokrat, Megawati Soekarno Putri di PDIP, Abdurrahman Wahid di
PKB, Amien Rais di PAN, Prabowo di Gerindra, Yusril Ihza Mahendra di
PBB, dan yang terbaru Surya Paloh di NasDem. Presidensialisasi partai ini
terjadi karena tidak adanya kesetiaan dan stabilitas koalisi antar partai,
terlalu dominannya pengaruh pimpinan partai sehingga dari luar
strukturpun dapat mengendalikan dengan cara membujuk orang untuk ikut
serta dalam pencalonan ketua partai, lemahnya fokus kebijakan yang
19 Andreas Ufen, Partai Politik di Indonesia Pasca Soeharto : Antara Poitik Aliran danFilipinanisasi, (Jurnal Ilmu Politik No. 37 Desember 2006) diakses dari :https://www.academia.edu/4354886/Partai_Politik_di_Indonesia diakses pada tanggal 24 Desember2016 pukul 14.40.
37
ditawarkan dengan kata lain tidak ada perbedaan signifikan antar partai
terkait kebijakan politik sehingga menjadikan partai hanya sebatas
kendaraan untuk meraih kekuasaan semata.
b. Proses Internal : penokohan yang otoriter dan faksionalisme
Pada umumnya partai yang sekarang, pengambilan keputusan penting
seperti nominasi kandidat diambil oleh beberapa anggota eksekutif inti yang
setia pada satu pimpinan yang karismatik. Diperparah lagi, terkadang
AD/ART partai tidak mengatur dengan jelas bagaimana proses pemilihan
nominasi kandidat, dan bahkan beberapa pasal dalam AD/ART diubah
sebelum dilakukannya pemilihan nominasi demi mencapai tujuan elit
eksekutif partai yang berkuasa seperti yang terjadi pada kongres Golkar
2005 dan PDIP 2007. Faksionalisasi terjadi biasanya karna pola
kepemimpinan yang otoritarian di dalam partai, sehingga menyebabkan
perpecahan, dan lemahnya budaya menghargai kubu yang dianggap
berbeda dan berseberangan dengan elit partai bahkan cenderung dikucilkan
dan disingkirkan. Seperti Wiranto, Prabowo, Surya Paloh di Golkar,
Abdurrahman Wahid, Matori Abdul Djalil dan Alwi Shihab di PKB,
Haryanto Taslam dan Arifin Panigoro di PDIP, Yusril Ihza Mahendra dan
Haryanto Mardjono di PBB, KH. Zainuddin MZ dan Hamzah Haz di PPP.
Berbagai perpecahan tersebut mengindikasikan kuat bahwa faksionalisme
kelompok tertentu sangat rentan terjadi jika pola penokohan otoritarian
masih diterapkan.
38
c. Ekonomi partai : Politik Uang
Setiap partai membutuhkan pendanaan operasional, namun kecilnya iuran
anggota dan minimnya pendanaan publik menjadikan partai mau tidak mau
harus menggalang kekuatan dengan pengusaha swasta. Banyak indikasi
yang menjelaskan perpolitikan Indonesia pasca Soeharto seolah
mengkarakterisasikan diri bertujuan materialistis semata. Seperti Jusuf
Kalla, Aburizal Bakri, Sutrisno Bachir, Surya Paloh, Prabowo Subianto,
dan Arifin Panigoro. Inilah perbedaan yang paling mencolok dengan partai
politik tahun 1950-an. Ketika pertarungan ideologi dan gagasan kebangsaan
menjadi karakter utama partai politik.
d. Merenggangnya hubungan antara partai dan pemilih : platform yang lemah
dan berkurangnya kesetiaan terhadap partai
Disebabkan oleh mengendurnya muatan ideologi partai secara drastis,
menguatnya peran dewan pimpinan pusat, menurunya peran individual
antar partai, berkurangnya penekanan pada kelas sosial tertentu, dan
munculnya tujuan untuk memastikan akses ke berbagai kelompok
kepentingan.
B. Rekrutmen Politik
Rekrutmen politik adalah mengajak, menghimbau dan menjadikan seseorang
atau kelompok untuk terlibat dalam suatu kegiatan politik, seperti menjadi anggota
39
partai politik, pengurus partai politik, bahkan pejabat publik yang dilakukan oleh partai
politik, organisasi politik atau kelompok kepentingan. Rekrutmen tidak hanya
dilakukan untuk mengisi jabatan-jabatan internal partai, dan tidak hanya berasalkan
dari kader internal partai, tetapi juga rekrutmen dilakukan untuk diikutsertakan dalam
suatu pemilihan dalam rangka mengisi jabatan publik yang pesertanya bisa saja dari
eksternal partai (non kader).
Pippa Norris dalam Handbook of Party Politics mengatakan bahwa:20
“One classic function of political parties concerns their gatekeeping role innominating candidates for office at all levels of government. Politicalrecruitment is not just a matter of nominating elected representatives at local,regional, national, and subnational levels, the core of this chapter, but also offilling a wide range of patronage appointments to public office.”“Satu fungsi klasik dari partai politik adalah menjaga peran mereka dalampenunjukan kandidat untuk jabatan resmi di semua level pemerintahan.Rekrutmen politik bukan hanya soal penunjukan perwakilan terpilih di tingkatlokal, regional, nasional, dan subnasional, inti dari fase ini, tetapi juga pengisiansebuah jangkauan yang luas dari kesepakatan terhadap jabatan publik.”
Proses rekrutmen politik merupakan suatu fungsi klasik yang bertujuan melakukan
penunjukan kandidat untuk mengisi jabatan resmi di semua level pemerintahan, tetapi
juga memberikan dampak signifikan terhadap suatu partai secara luas. Tidak hanya
dampak ke luar, tapi dampak ke dalam terhadap konsekuensi penetapan calon yang
akan diajukan memiliki peluang yang begitu besar. Jika partai salah dalam melakukan
kalkulasi politik, tidak menutup kemungkinan akan terjadi konflik internal dan
20 Richard S. Katz and William Crotty, Handbook of party politics, h.89.
40
perpecahan, sebaliknya jika partai mampu melakukan kalkulasi politik yang matang,
partai beserta jajarannya akan semakin solid.21
Model rekrutmen politik dilakukan berdasarkan pertimbangan yang berbeda-
beda tergantung dalam rangka apa rekrutmen dilakukan. Pertama, Jika rekrutmen
dilakukan untuk menambah kader dengan tujuan memperluas pengaruh dan
mempertahankan keberlangsungan partai, biasanya partai lebih cenderung
mengutamakan kuantitas dibanding kualitas. Kedua, rekrutmen politik untuk mengisi
jabatan publik dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek. Seperti,
keterkaitan hubungan ideologis calon kandidat dengan partai pengusung, kesamaan
visi misi dan program kerja, konsekuensi internal partai dan eksternal partai, meliputi
peluang terjadinya konflik internal, dan pengaruh elektabilitas partai secara luas,
terakhir peluang calon kandidat yang diusung dalam memenangkan kontestasi
politik.22
Tiga hal yang dapat disimpulkan sebagai dampak terkait proses rekrutmen dan
kandidasi politik yang dilakukan oleh suatu partai politik. Yaitu:23
1. Proses seleksi kandidat merefleksikan dan mendefinisikan karakter dari
sebuah partai dan perjuangan kekuasaan internalnya.
21 Richard S. Katz and William Crotty, Handbook of Party Politics, h. 89.22 Reuven Y. Hazan and Gideon Rahat, Democracy Within Parties: Candidate Selection
Methods and their Political Consequences, (New York: Oxford University Press, 2010) h. 1-5.23 Reuven Y. Hazan and Gideon Rahat, Democracy Within Parties: Candidate Selection
Methods and their Political Consequences. h. 11.
41
2. Perubahan pada metode seleksi akan mempengaruhi keduanya partai politik
dan sistem politik di negara tersebut, kualitas dari partisipasi internal partai
hingga jenis kandidat terpilih.
3. Rantai dari pendelegasian yang demokratis berawal dengan seleksi
kandidat.
Tiga gambaran tentang dampak dari proses rekrutmen politik di atas, secara
jelas mengartikan bahwa proses ini merupakan salah satu proses utama yang
mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap partai politik. Baik buruknya citra
dapat terpengaruh dengan bagaimana suatu partai melakukan proses rekrutmen politik.
Dampak yang ditimbulkan tidak hanya dirasakan oleh partai, tapi juga terkait sistem
politik yang berlangsung didalam suatu negara. Jika rekrutmen dilakukan dengan
sistem yang tidak demokratis, besar kemungkinan partai tersebut jika menjadi
pemenang akan merubah arah sistem politik yang ada.
Almond dan Powell mengemukakan dua sifat dalam proses rekutmen politik.
Adapun sifat rekrutmen tersebut adalah sebagai berikut, yaitu:24
1. Rekrutmen dengan Prosedur Tertutup artinya proses pemilihan seseorang
untuk jadi kandidat yang diusung partai hanya ditentukan oleh elit partai,
segelintir orang yang mempunyai kekuasaan di dalam suatu partai.
Biasanya partai yang menerapkan mekanisme ini dianggap tidak
24 Joko J. Prihatmoko, Pemilihan Kepala Daerah Langsung, (Semarang: Pustaka Pelajar,2005) h. 200-203.
42
demokratis, karena tidak melibatkan jajaran partai secara keseluruhan atau
lebih dikenal dengan istilah partai oligarki.
2. Rekrutmen dengan Prosedur Terbuka artinya melibatkan seluruh lapisan
internal partai dengan mekanisme terbuka yang mengedepankan asas
kesamaan hak dan kewajiban yang dilindungi oleh Undang-Undang dan
konstitusi kepartaian.
Sementara itu, Alan Ware membagi kedalam tiga kelompok tentang pola atau
metode prosedur rekrutmen yang dilakukan oleh partai, yaitu: 25
1. Aturan publik dan privat artinya sejauh mana partai menempatkan aturan
publik dan aturan privat dalam proses penentuan kandidat yang akan
diusung. Dalam proses pemilihan kandidat ditentukan dan diselenggarakan
oleh negara sebelum sampai pada hari pemilihan. Negara berhak
mendiskualifikasi siapa yang layak mengikuti pemilu, dan berhak
memeutuskan siapa yang boleh mengikuti pemilu. Dengan sistem ini partai
hanya menyerahkan nama-nama ke pihak penyelenggara seleksi (Negara)
untuk dipilih apakah nama yang diajukan layak atau tidak mengikuti
pemilihan umum. peran partai hanya sebagai penyedia, tapi yang
menentukan layak atau tida layaknya seseorang untuk dipilih pada hari
pemilihan ditentukan oleh Negara. Contoh partai dengan sistem ini
ditemukan di Amerika Serikat awal abad 19.
25 Alan Ware, Political Parties and Party Systems, h. 259-266.
43
2. Seleksi dengan sistem Sentralisasi atau Desentralisasi artinya pada
beberapa partai ada yang menggunakan sistem sentralisasi ekstrim, yakni
penentuan keputusan partai soal kandidat yang diusung tergantung
keputusan pimpinan pusat, dan bahkan tergantung keputusan pemimpin
partai sendirian. Di sisi lain, ada juga partai yang menggunakan sistem
desentralisasi ekstrim, yakni segala keputusan politik partai tergatung
pemimpin atau pejabat lokal atau daerah partai. Contoh kedua partai dengan
sistem ini ditemukan di Perancis awal abad 19.
3. Demokratis atau Kendali Elit artinya dalam beberapa kasus ada partai yang
sangat demokratis dalam menentukan kandidat yang akan diusung, namun
ada juga yang hanya mengandalkan instinct atau intuisi politik dari petinggi
partai.
Alan Ware secara tidak langsung menjelaskan bahwa sistem rekrutmen atau
kandidasi politik dilaksanakan biasanya bergantung pada sistem politik dan pemilu
yang dianut oleh suatu Negara. Sistem politik yang dianut oleh suatu negara akan
berdampak pada mekanisme sistem kepartaian yang ada pada negara tersebut.
Di era demokrasi dan keterbukaan informasi seperti sekarang ini, partai
cenderung akan memperlihatkan bahwa dialah yang paling demokratis. Oleh karena
itu, proses rekrutmen terbuka dianggap cara yang cukup ampuh untuk memberikan
pelajaran kepada publik tentang mekanisme partai dalam menentukan kandidat,
terdapat dua jalur yang bisa digunakan oleh partai dalam menentukan pilihan terhadap
kandidat yang akan didukung. Yaitu:
44
1. Jalur kaderisasi internal Partai artinya partai politik mempersiapkan kader-
kader yang dianggap mempunyai kualitas, kredibilitas dan kapabilitas untuk
mengisi jabatan publik.26
2. Jalur penjaringan atau seleksi eksternal artinya Partai politik membuka diri
seluas-luasnya kepada seluruh masyarakat yang merasa memiliki
kemampuan untuk mengisi jabatan publik untuk mengikuti proses
penjaringan atau seleksi dengan prasyarat dan standar yang telah ditentukan
oleh suatu partai.
Masing-masing jalur yang diterapkan memiliki kelebihan dan kekurangan, penggunaan
jalur-jalur tersebut biasanya digunakan dengan melihat kebutuhan mendasar partai
yang berhubungan dengan tujuan awal mengikuti kompetisi politik tersebut. Dan
penerapan jalur tersebut juga memandang bagaimana pola kepemimpinan dalam suatu
partai, jika partai bersifat demokratis maka akan memilih jalur terbuka, begitu juga
sebaliknya jika partai hanya dikuasai oleh segelintir elit dan pengambilan keputusan
bersifat sentralistik atau bergantung pada keputusan pemimpin partai, maka partai akan
memilih jalur tertutup.
Diatas telah dipaparkan tentang pengertian rekrutmen, sifat prosedural
rekrutmen, dan jalur-jalur yang dapat dilakukan dalam proses rekrutmen politik. Semua
pemaparan diatas akan menjadi tidak berarti jika belum mengetahui tentang siapa
individu atau perorangan yang dapat mengikuti sistem rekrutmen tersebut, dan apa saja
26 Joko J. Prihatmoko, Pemilihan Kepala Daerah Langsung, h. 200-203.
45
pertimbangan partai dan konsekuensinya dalam menentukan kandidat, serta siapa yang
layak menentukan kandidat mana yang akan diusung.
Adapun beberapa tahap dalam penentuan siapa saja individu atau orang yang
dapat mengikuti proses rekrutmen politik untuk mengisi jabatan publik, partai politik
memiliki aturan dan sistem tersendiri selama itu masih sejalan dengan konstitusi dan
perundang-undangan. Pippa Norris mengatakan terdapat tiga tahap yang bekerja dalam
proses rekrutmen tersebut, yaitu:27
1. Sertifikasi yaitu proses yang melibatkan hukum pemilu, peraturan partai,
dan norma sosial informal yang mendefinisikan kriteria untuk pencalonan
yang memenuhi persyaratan. Proses ini melakukan analisis yang
komprehensif dan rinci tentang persyaratan hukum formal berdasarkan
dokumen konstitusional dan undang-undang pemilu yang ditetapkan oleh
negara. Seperti usia minimum, tidak terkait kasus kriminal atau pelanggaran
hukum, batas minimum pendidikan dan berstatus warga negara asli. Selain
syarat hukum formal, syarat lainnya diatur oleh aturan internal partai.
Seperti pernah menjadi anggota partai selama sekian tahun untuk mengukur
loyalitas dan kesamaan visi dan misi. Faktor lain yang mempengaruhi
proses ini adalah norma-norma sosial informal dan nilai budaya yang dianut
suatu negara seperti pengalaman dan latar belakang kehidupan.
27 Richard S. Katz, William Crotty, Handbook Partai Politik, (Bandung: Nusa Media,2014) h.149-160.
46
2. Nominasi yaitu proses berikutnya dari peserta individu atau perorangan
yang telah memenuhi syarat sertifikasi. Proses nominasi ditentukan seratus
persen oleh kebijakan internal partai. Biasanya proses ini dianggap sebagai
variable dependen yang dapat memberikan gambaran tentang distribusi
kekuasaan dalam partai dan faksi-faksi yang berbeda, dan seberapa sukses
suatu partai dalam mendemokratisasi internalnya. Proses nominasi seiring
dengan pola kekuasaan di dalam tubuh partai. Kunci dari proses ini adalah
sentralisasi, yaitu seberapa jauh nominasi ditentukan oleh pimpinan partai
nasional (up bottom) atau didelegasikan kebawah desentralisasi (bottom
up).
3. Seleksi artinya proses ini adalah proses akhir dari tahap rekutmen politik
untuk mengisi jabatan publik. Proses seleksi dilakukan jika semua peserta
telah memenuhi syarat sertifikasi dan lolos nominasi yang dilakukan oleh
partai. Pelaksana proses ini ditunjuk berdasarkan kebijakan internal partai
sepenuhnya. Proses ini diselenggarakan oleh selektorat, yaitu badan yang
dibentuk oleh suatu partai politik untuk menyeleksi calon yang dapat
beranggotakan satu atau banyak orang hingga seluruh pemilih pada suatu
bangsa tertentu dengan kontinum inklusif ke eksklusif.28 Meskipun
selektorat sebagai penyelenggara seleksi kandidat, namun selektorat tidak
dapat memutuskan sendiri kandidat mana yang akan diusung oleh suatu
28 Richard S. Katz, William Crotty, Handbook Partai Politik, h. 180.
47
partai melainkan harus melewati beberapa mekanisme terlebih dahulu,
seperti sistem voting ataupun sistem penunjukan langsung. Sistem voting
dilakukan dengan tujuan menjaga transparansi dan demokratisasi internal
partai, agar semua anggota merasa dihargai hak dan pendapatnya.
Sedangkan sistem penunjukan langsung cenderung dilakukan oleh partai
yang bersifat sentralistik atau terpusat dimana keputusan diambil oleh
oligarki nasional ke oligarki lokal.
Renney bahkan secara lugas menjelaskan terkait dampak proses seleksi
kandidat ini dalam Handbook Partai Politik, dalam proses penentuan calon kandidat,
perselisihan antar faksi akan semakin sengit dan menjadi sangat penting. Gallagher
menambahkan, umumnya pertarungan seleksi calon lebih sengit daripada perjuangan
manifesto partai.29 Artinya, dalam proses penentuan kandidat ini, sangat rentan terjadi
gesekan kepentingan internal partai antar faksi yang mewakili setiap kekuatan.
Setelah seluruh rangkaian proses rekrutmen atau kandidasi dilaksanakan,
langkah puncak yang dilakukan suatu partai adalah negosiasi dengan pihak yang akan
diusung atau dicalonkan. Kecendrungan proses ini biasanya bersifat tertutup antara
kedua belah pihak. Dan hal yang dibicarakan tentu berkaitan dengan keuntungan yang
akan didapat oleh kedua belah pihak. Setelah mendapatkan kesepakatan, barulah partai
politik mengumumkan keputusan politiknya terkait siapa yang akan diusung pada suatu
kontestasi politik.
29 Richard S. Katz, William Crotty, Handbook Partai Politik, h. 179.
48
Selain harus mengakomodir keinginan yang berasal dari internal partai, partai
politik juga harus menyesuaikan diri dengan dinamika pemilih yang ada dalam
melakukan proses rekrutmen politik. Jika kehendak internal sejalan dengan kehendak
pemilih, maka partai politik akan sangat mudah mengambil keputusan. Namun hal itu
sangat jarang terjadi di era modern seperti saat sekarang ini mengingat banyaknya
kelompok atau individu di internal partai yang merasa memiliki kekuatan, maka akan
semakin sulit menyelaraskan keputusan. Selain itu, pergeseran nilai, norma, dan
budaya pemilih dalam menentukan sikap politik, membuat partai harus jeli dalam
membaca peluang.
C. Teori Oligaki
Partai politik merupakan suatu organisasi yang tidak bisa dipisahkan dalam
kehidupan Negara yang demokratis. Sebab partai politik menyediakan berbagai hal
yang diperlukan oleh Negara. Sebut saja, seperti memberikan pendidikan politik
kepada masyarakat, sosialisasi politik, rekrutmen politik dan sebagai salah satu wadah
untuk meraih kekuasaan. Ia menjelma sebagai pengeras suara yang dibutuhkan rakyat
kemudian diteruskan ke pemerintah. Disisi lain, partai politik juga menjadi
perpanjangan tangan pemerintah dalam menyalurkan berbagai macam kebijakan.
Namun, yang sering menjadi persoalan di dalam partai politik adalah tentang
bagaimana suatu keputusan diambil terkait sikap dan kebijakan politik yang diemban
yang nantinya akan menjadi penilaian publik.
49
Di era yang sangat terbuka seperti saat sekarang ini, demokratisasi seluruh lini
seolah menjadi perhatian khusus publik terhadap suatu partai politik. Bahkan,
meskipun lahirnya suatu partai dilandasi semangat demokrasi sekalipun, tidak serta
merta pola dan sifat kepemimpinan di dalam partai tersebut berbanding lurus dengan
semangat yang diusung. Lebih jauh, meskipun di Negara yang sudah demokratis
sekalipun kecenderungan oligarkis di dalam suatu partai tidak bisa dihilangkan begitu
saja.
Menurut ahli politik Arbi Sanit terdapat dua sistem partai politik di era
demokrasi, yaitu partai oligarkis dan demokratis. Ada dua hal yang mempengaruhi sifat
partai. Pertama, ditentukan oleh pemimpinnya, dan kedua dipengaruhi oleh faktor
keorganisasian. Partai yang demokratis ditentukan oleh pemimpinnya yang memiliki
kecendrungan sifat progresif dari ideologi. Jika hal ini diterapkan, maka partai dapat
dikatakan demokratis. Sebaliknya, jika konservatif ideologi menjadi perhatian utama
bagi pemimpin partai, maka partai akan cenderung oligarkis.30
Ciri lain dari suatu partai yang demokratis adalah jika pemimpin memiliki
tujuan untuk melakukan pembaharuan dan perubahan, maka partai tersebut dianggap
demokratis. Sebaliknya, jika elit partai hanya mementingkan kepentingan segelintir
elit, maka partai akan jadi oligarkis. Serta, keinginan yang sangat tinggi dari pemimpin
partai untuk menjaga stabilitas partai dengan cara yang sangat ketat bahkan dengan
mudah mengubah aturan kepartaian demi melanggengkan kekuasaannya. Dalam hal
30 Robert Mitchels, Partai Politik : Kecendrungan Oligarkis Dalam Birokrasi, ( Jakarta: CV.Rajawali, 1984), h. 14.
50
keorganisasian, partai demokratis biasanya memiliki sistem yang lebih sederhana dan
saling pengertian. Sebaliknya, oligarki merupakan wajah partai yang jika partai sudah
berkembang besar dan hubungan didalamnya dikendalikan oleh suatu sistem
demokrasi.31
Pemaparan diatas menjelaskan bahwa jika pemimpin partai menjadikan
ideologi yang dipayungi konstitusi kepartaian sebagai landasan berpijak dalam setiap
pengambilan keputusan dan sikap politik berarti partai dikatakan demokratis. Namun,
jika partai politik hanya menjadikan ideologi sebagai platform semata, maka partai
tersebut dapat dikatakan oligarkis. Penilaian ini dapat dilihat dari alur pengambilan
keputusan (bottom up atau up bottom), faktor yang mempengaruhi keputusan (Elit atau
Anggota), dan sifat pengambilan keputusan (terbuka atau tertutup) keterlibatan seluruh
instrument dan mekanisme partai.
Pada awalnya, dalam pembentukan suatu organisasi ataupun partai politik,
pemimpin kurang begitu diperhatikan dan sekadar menjadi symbol belaka. Perhatian
semua unsur atau anggota partai akan mengarah pada beberapa hal yang dianggapnya
cukup penting dan mendasar misalnya yang terangkum dalam konstitusi partai seperti
visi-misi dan platform yang diusung. Tetapi, seiring dengan adanya proses konsolidasi
partai, dan kebutuhan akan teknis, pemimpin memiliki peran yang berbeda. Hal ini
untuk menjaga dan merawat partai yang mulai semakin tumbuh dan besar. Karena hal
inilah muncul konsekuensi perbedaan-perbedaan dalam tingkatan anggota dalam tubuh
31 Robert Mitchels, Partai Politik : Kecendrungan Oligarkis Dalam Birokrasi, ( Jakarta: CV.Rajawali, 1984), h. 14.
51
partai. Tingkatan tersebut didasarkan atas kemampuan seseorang pada bidang tertentu.
Sehingga akan tercipta hirarki yang dapat terlihat jelas pada partai tersebut.
Ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi munculnya partai politik ke arah
oligarkis, sebagaimana dijelaskan Robert Mitchels dalam teorinya “hukum besi
oligarkis” :
“pertama, partai sebagai suatu entitas dan bagian dari mekanisme, tidak selalu
didefinisikan dengan totalitas anggotanya dan juga dengan kelas yang memiliki
partai itu. Karena partai yang awalnya dibentuk sebagai alat untuk mencapai
tujuan pada akhirnya telah menjadi tujuan itu sendiri, serta dibekali oleh cara-
cara dan kepentingan- kepentingan, maka dari sudut pandang teologis partai
terpisah dari kelas yang diwakilinya. Dalam realitasnya sering ada gap antara
kepentingan- kepentingan massa yang menyatu dalam membentuk partai
dengan kepentingan- kepentingan birokrasi dalam mana partai menjadi person
didalamnya”.32
Dalam hal ini, kebijakan partai politik terkadang tidak beriringan dengan
kepentingan atau suara mayoritas anggota partai dan rakyat yang diwakilinya. Sebab
partai politik sudah memikirkan tentang demokrasi itu sendiri. Terpisahnya
kepentingan antara yang mewakili dan terwakili tersebut adalah bukti bahwa partai
politik sudah mengarah ke oligarkis. Tindakan tersebut dilakukan bukan tanpa
dasar,melainkan untuk menjaga keberlangsungan hidup partai tersebut.
32 Efriza, Political Explore Sebuah Kajian Ilmu Politik, (Bandung : Alfabeta, 2012), h. 312
52
Kedua, penyebab utama oligarki dalam partai- partai demokratis adalah
kebutuhan teknis yang mendesak akan kepemimpinan.33 Tata cara dalam berorganisasi
dan segala prosesnya baik itu pergantian kepemimpinan, pembuatan kebijakan partai
dan bahkan koalisi yang akan dibangun, juga turut menyuburkan adanya oligarki dalam
partai politik. karena disebabkan oleh kebutuhan teknis tersebut, pemimpin partai
politik terkadang hanya memikirkan hal- hal yang bersifat jangka pendek yang
menyebabkan harus mampu mengambil keputusan yang cepat, cermat dan tepat demi
masa depan partai.
Ketiga, Robert Mitchels merumuskan hukum sosiologis dari partai- partai
politik, “Hukum Besi Oligarki” dengan ungkapannya bahwa, “adalah organisasi yang
melahirkan dominasi oleh golongan terpilih atas pemilih, oleh pemegang mandate atas
pemberi mandate, oleh utusan atas yang mengutus, barang siapa yang berbicara
organisasi, ia juga berbicara oligarki”.34
Keempat, setiap organisasi kepartaian mengetengahkan suatu kekuatan
oligarkis yang didasarkan pada basis demokrasi. Hampir diseluruh organisasi atau
partai politik dapat ditemukan kekuatan yang hampir tidak terbatas dari pemimpin yang
dipilih atas massa pemilih.35 Sehingga dapat dikatakan bahwa kekuatan oligarki
mudah mengambil alih sesuatu yang sebelumnya dilahirkan dari Rahim demokrasi.
Sebagaimana dikutip Ichlasul Amal, struktur oligarki telah menghisap prinsip- prinsip
33 Efriza, Political Explore Sebuah Kajian Ilmu Politik, (Bandung : Alfabeta, 2012), h. 313.34 Efriza, Political Explore Sebuah Kajian Ilmu Politik, h.313.35 Efriza, Political Explore Sebuah Kajian Ilmu Politik, h. 313.
53
dasar demokrasi, yang nyata (is) menindas yang ideal (outh to be). Bahkan, menurutnya
bagi massa rakyat, perbedaan antara hal yang nyata dan yang ideal tetap merupakan
suatu misteri.36
Penjelasan tentang penyebab terjadinya perilaku oligark dalam suatu organisasi
sosial atau politik di tengah arus demokratisasi seperti saat sekarang ini, dikarenakan
pola dan sifat perilaku segelintir elit atau petinggi yang merasa memiliki dan
membesarkan organisasi karena pengaruh yang dimilikinya. Ditambah lagi, peluang
munculnya oligark semakin dipertegas dengan penerapan peraturan perundang-
undangan di dalam konstitusi suatu organisasi.
D. Teori Negosiasi Politik
Menurut Oxford Dictionary negosiasi adalah pembicaraan dengan orang lain
yang bertujuan untuk mencapai titik temu atau kesepakatan.37 Politik adalah rangkaian
peristiwa atau kegiatan yang didalamnya terdiri atas asas, prinsip, jalan, cara dan alat
yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu.38 Jadi pengertian negosiasi politik
adalah pembicaraan dua pihak atau lebih baik individu ataupun kelompok yang
bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama dalam meraih tujuan-tujuan politik
seperti kekuasaan, koalisi, dan pembuatan kebijakan. Negosiasi dilakukan ketika
36 Ichlasul Amal, teori- teori Mutakhir Partai Politik, h. 41.37 Andri Feriyanto, Endang Shyta Triana, Komunikasi Bisnis: Strategi Komunikasi dalam
Mengelola Bisnis, (Yogyakarta: PT. Pustaka Baru, 2015), h. 158.38 Thomas Tokan Pureklolon, Komunikasi Politik: mempertahankan integritas akademisi,
politikus, dan negarawan, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2016), h. 2.
54
kepentingan seseorang atau kelompok tergantung pada perbuatan seseorang atau
kelompok lain yang memiliki kepentingan yang sama sehingga memerlukan sebuah
kerja sama.39 unsur-unsur yang dapat menyebabkan terjadinya Negosiasi antara lain40:
a. Ketergantungan dalam suatu tingkatan, antara pihak-pihak yang terlibat.
b. Ketidaksepakatan atau konflik (baik konflik nyata atau tersembunyi).
c. Interaksi yang oportunistik (setiap pihak punya keinginan untuk berusaha
mempengaruhi orang lain).
d. Kesepakatan.
Yang dimaksud dalam unsur-unsur negosiasi diatas dalam politik adalah adanya
ketergantungan satu sama lain antara aktor politik, adanya konflik atau
ketidaksesuaian, adanya hubungan yang bersifat oportunis, dan lahirlah kesepakatan
dalam mencapai suatu tujuan.
Proses negosiasi politik biasanya dilakukan oleh tataran elit organisasi ataupun
partai. Proses ini merupakan puncak dari segala kejadian dan dinamika sebelum
pengambilan keputusan politik. Negosiasi politik selalu mempertimbangkan banyak
hal, seperti kekuatan lawan dan kekuatan sumberdaya internal yang dimiliki.
Sebelum melakukan negosiasi politik, suatu partai harus mengetahui terlebih
dahulu positioning politik yang telah dibangun. Positioning politik adalah seluruh
39 Andri Feriyanto, Endang Shyta Triana, Komunikasi Bisnis: Strategi Komunikasi dalamMengelola Bisnis, h. 158.
40 Andri Feriyanto, Endang Shyta Triana, Komunikasi Bisnis: Strategi Komunikasi dalamMengelola Bisnis, h. 159.
55
rangkaian aktifitas penanaman citra ke dalam benak masyarakat atau pemilih terkait
produk politik yang ditawarkan.41 Dengan demikian partai dapat mensinergiskan
tujuan negosiasi politik dengan postioning yang telah diciptakan. Positioning menjadi
sangat penting oleh suatu partai sebagai pendorong dan pedoman dasar sikap politik
suatu partai, oleh sebabnya partai perlu melakukan berbagai kajian dan anlisa terkait
positioning politik-nya antara lain:42
a. Analisis pemilih adalah menganalisa pemilih berdasarkan berbagai
pendekatan seperti perilaku pemilih, orientasi pemilih, harapan pemilih, dan
tujuan pemilih.
b. Analisis pesaing adalah memetakan segala kekurangan dan kelebihan yang
dimiliki oleh lawan politik.
c. Strategi isu politik adalah penerapan perencanaan politik terkait isu apa
yang bisa dikembangkan ataupun dikesampingkan.
d. Analisis tren masyarakat adalah menganalisa kecendrungan pola gaya
hidup, budaya dan pola pikir masyarakat terkait kehidupan sosial politik
e. Analisis internal adalah memetakan kekuatan dan kelemahan sumber daya
internal atau yang berasal dari dalam yang dimiliki oleh suatu partai agar
dapat memaksimalkan potensi dan meminimalisir resiko.
41 Firmansyah, Mengelola Partai Politik : komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di EraDemokrasi, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2008). h. 218.
42 Firmansyah, Mengelola Partai Politik : komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di EraDemokrasi, h. 253-276.
56
Jika partai telah memahami positioning politiknya, proses negosiasi yang akan
dilaksanakan dapat dijalankan sesuai dengan perencanaan awal dan sinergis dengan
apa yang diharapkan publik. Proses positioning politik merupakan salah satu tahap
awal di dalam negosiasi politik atau disebut dengan power inventory.
Beberapa tahap awal yang harus dilakukan sebelum proses negosiasi politik,
yaitu :43
a. Set Parameters (menentukan batasan) : menentukan garis aman pergerakan
selama melakukan opsi-opsi negosiasi. Parameter terbagi dua yaitu
parameter maksimum dan parameter minimum. Parameter maksimum
adalah penawaran paling terakhir yang diberikan oleh negosiator kepada
pihak lawan negosiasi yang cenderung hampir pada posisi walk away atau
meninggalkan negosiasi. Parameter minimum adalah penawaran pertama
yang diberikan negosiator kepada lawan negosiasi yang bersifat tawaran
terbaik.
b. Power Inventory (menginventarisir kekuatan) : menganalisa semua
kekuatan atau kelebihan yang dimiliki, lalu menjadikannya sebagai daya
tawar kepada lawan negosiasi. Dalam politik ini bisa berupa perolehan
suara, jumlah kader, jumlah kursi dan sumber kekuatan politik lainnya.
c. Assign Values (menetapkan nilai) : mengkuantifikasi setiap isu atau item
yang dipertukarkan dalam bernegosiasi dalam satuan yang sama. contoh
43 Edysen Shin, The 37 Most Powerful Tactics On Negotiation, (Jakarta: PT. Alfa CemerlangEdindo, 2016). h. 44.
57
dalam politik partai A menginginkan kebijakan X harus diterima oleh partai
B. Jika pada kenyataannya ditolak, partai A mencoba memberikan opsi lain
kepada partai B seperti penambahan atau pengurangan poin-poin tambahan
dalam kebijakan X tanpa mengurangi esensi dari kebijakan X tersebut dan
masih dalam koridor tujuan awal.
d. Impact Multiple Issues (memperluas cakupan isu) : membekali diri dengan
berbagai macam isu atau agenda yang bisa dipertukarkan nantinya disaat
bernegosiasi. Contoh partai A ingin berkoalisi dengan partai B, tetapi
diantara kedua partai tidak memiliki ideologi yang sama. jika isu ideologi
tidak menemukan titik temu, perluasan cakupannya bisa jadi kesamaan visi
misi dan program kerja.
Namun, Negosiasi tidak akan berjalan seperti apa yang diharapkan jika seorang
negosiator tidak memahami sifat-sifat negosiasi. Ada empat sifat negosiasi yang dapat
dilakukan oleh seorang negosiator, yaitu :
a. Akomodatif : mengakomodir atau menampung semua kepentingan lawan
negosiasi.
b. Kolaboratif : memperhatikan semua kepentingan lawan sekaligus
menyampaikan kepentingan yang kita capai. Sufat ini lebih dikenal dengan
istilah win-win solution.
c. Persuasif : tidak mempedulikan kepentingan lawan, dan hanya focus
meyakinkan lawan agar menerima kepentingan kita.
58
d. Adversarial : mengedepankan kepentingan kita bahkan sampai
mengorbankan kepentingan lawan.
Masing-masing dari empat sifat negosiasi diatas memiliki kelebihan dan
kekurangan, semua pendekatan tersebut bisa digunakan bergantung pada seperti apa
lawan negosiasi kita, untuk berapa lama tujuan negosiasi dibangun (jangka panjang
atau jangka pendek), dan mengapa harus bernegosiasi dengannya. Oleh karena itu
sebelum melakukan negosiasi, setiap negosiator harus memahami terlebih dahulu
potensi dan resiko yang ada pada dirinya, serta potensi dan resiko yang ada pada lawan.
59
BAB IIIPDI-Perjuangan DALAM PERPOLITIKAN DKI JAKARTA
A. Profil PDI-PERJUANGAN
1. Sejarah partai
Pada 9 Maret 1970, Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Kristen Indonesia
(Parkindo), partai Katolik, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), dan
Musyawarah Rakyat Banyak (Murba) membentuk Kelompok Demokrasi
Pembangunan (KDP) sebagai bentuk kepedulian dan kelanjutan perjuangan akan cita-
cita luhur kemerdekaan bangsa Indonesia. Kelanjutan dari kelompok ini adalah
lahirnya kesepakatan bersama untuk membentuk suatu wadah perjuangan politik yang
berlandaskan Pancasila menjadi Partai Demokrasi Indonesia pada tanggal 10 Januari
1973.1
Deklarasi PDI dilakukan setelah keluarnya kebijakan fusi partai oleh rezim orde
baru melalui sidang umum MPR tahun 1973 yaitu penyederhanaan jumlah partai
politik dengan alasan membangun stabilitas politik Nasional. Partai yang berhaluan
Islam bergabung menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), partai berhaluan
Nasionalis, Kristen, dan Sosialis bergabung menjadi PDI, dan Sekretariat Bersama
Golongan Karya (Sekber Golkar). Golkar pada masa itu tidak ingin disebut sebagai
sebuah partai politik karena citra partai yang dianggap buruk.2
1 http://www.PDI-Perjuanganerjuangan.id/article/category/child/25/Partai/Piagam-PDI-Perjuangan diakses pada tanggal 29 Desember 2016 pada pukul 20.17.
2 http://www.donisetyawan.com/fusi-partai-di-indonesia-tahun-1973/ diakses pada tanggal 29Desember 2016 pada pukul 22.12.
60
Lahirnya PDI-PERJUANGAN merupakan kelanjutan dari PDI, yaitu melalui
Kongres V PDI di Bali pada tanggal 1 Februari 1999 yang menyatakan terjadinya
perubahan nama dari PDI menjadi PDI-PERJUANGAN.3 Perubahan nama ini
disebabkan oleh konflik internal PDI yang terjadi pada tahun 1993. Kepemimpinan
Megawati Soekarnoputeri yang terpilih secara aklamasi pada kongres 1993 merasa
terganggu dengan diadakannnya kongres tandingan pada tahun 1996 di Medan yang
ketika itu memenangkan Soerjadi sebagai ketua umum. Secara tidak langsung terjadi
penyingkiran anggota PDI pro Megawati. Banyak kalangan beranggapan hasil kongres
Medan merupakan rekayasa pemerintah untuk membendung kiprah politik Megawati
yang dianggap dapat menjadi ancaman oleh rezim berkuasa. Puncak dari konflik
tersebut adalah meletusnya peristiwa kerusuhan 27 Juli 1996 atau yang dikenal
Kudatuli 1996. Pengambil alihan kantor pusat PDI oleh massa pro Soerjadi secara
paksa dengan melibatkan aparat kepolisian dan Militer yang menyebabkan banyaknya
korban jiwa.4 Meski tidak diakui pemerintah, PDI pro Mega tetap melakukan
konsolidasi dan pergerakan dibawah pengawasan dan pantauan rezim.
Pada tahun 1998, rezim orde baru tumbang dengan mundurnya Soeharto
sebagai presiden setelah ratusan ribu mahasiswa turun ke jalan menuntut agar
terjadinya reformasi dan demokratisasi. Megawati soekarnoputri melihat hal ini
sebagai momentum untuk kembali tampil meraih dukungan publik pasca kegagalan
3 http://www.PDI-Perjuanganerjuangan.id/article/category/child/25/Partai/Piagam-PDI-Perjuangan diakses pada tanggal 30 Januari pukul 00.24.
4 http://manado.tribunnews.com/2014/03/18/mengulas-sejarah-panjang-pdi-perjuangandiakses pada 30 Desember 2016 pukul 02.22.
61
PDI Soerjadi pada pemilu 1997 dengan hanya memperoleh 11 kursi di DPR. Berbagai
dukungan dari masyarakat dan kader terus menguat kepada Megawati untuk segera
mengambil alih PDI. Kongres V PDI Bali yang diadakan pada tanggal 8-10 Oktober
memutuskan Megawati Soekarnoputeri kembali menjadi ketua umum secara aklamasi.
Namun, kemenangan ini tidak membuat megawati sumringah, karena untuk mengikuti
pemilu 1999 hanya PDI kubu Soerjadi yang diakui oleh pemerintah.
Megawati tidak kehabisan akal, dengan segera mengubah nama partai menjadi
PDI-Perjuangan dan segera mendaftarkan ke pemerintahan transisi. Alhasil, pemilu
pertama yang diikuti pada tahun 1999, PDI-Perjuangan berhasil keluar sebagai
pemenang dengan perolehan suara nasional 33,74% atau 154 kursi DPR RI.5
Kemenangan ini tak lepas dari pengaruh figur Megawati Soekarnoputri yang dianggap
sebagai simbol perlawanan terhadap penguasa orde baru. Selain itu, PDI-Perjuangan
dengan jargon wong cilik nya dianggap merepresentasikan keperpihakan partai
terhadap masyarakat kecil.
Keberhasilan PDI-Perjuangan pada pemilu 1999 secara nasional, juga diikuti
oleh kemenangan di wilayah DKI Jakarta dengan perolehan kursi di DPRD sebanyak
30 kursi dari total 85 kursi yang ada. Bahkan ketika DPRD masih terdapat didalamnya
fraksi TNI/ABRI yang dianggap sebagai perpanjangan tangan rezim orde baru.6
Artinya hampir 50% warga ibukota mempercayakan suaranya pada PDI-Perjuangan
5 http://www.kpu.go.id/index.php/pages/detail/2008/11/Pemilu-1999 diakses pada 31Desember 2016 pukul 08.30.
6 http://www.rmol.co/read/2016/08/20/257669/PDI-PERJUANGAN-Dan-Jasmerah-Pilkada-Jakarta- diakses pada 31 Desember 2016 pukul 09.18.
62
yang notabene adalah partai baru. Namun kemenangan ini gagal mengantarkan sang
ketua umum menduduki jabatan presiden Republik Indonesia. Ketika itu proses
pemilihan presiden dilakukan melalui sidang utama MPR yang memenangkan KH.
Abdurrahman Wahid alias Gusdur sebagai presiden didampingi Megawati
Soekarnoputri.
Kegagalan megawati menjadi presiden dikarenakan poros tengah yang
dibentuk oleh Amien Rais. Poros tengah yaitu koalisi gabungan partai berhaluan islam
yang terdiri dari PPP, PAN, PBB, PK, PNU, dan PSII yang mengusung KH.
Abdurrahman Wahid.7 Namun, kepemimpinan Gusdur hanya berjalan 20 bulan
tepatnya hingga Juli 2001. melalui sidang utama MPR tahun 2001, gusdur dilengserkan
dari jabatan presiden yang sekaligus memberikan kesempatan pada megawati untuk
menggantikannya.
B. Sejarah PDI-Perjuangan pada Pilgub DKI Jakarta (2002, 2007, 2012)
1. Pilgub DKI Jakarta 2002
Pasca berakhirnya rezim orde baru pada tahun 1998, berakhir pula sistem
pemerintahan yang sentralistik. Pada masa orde baru 1966-1998, presiden mengontrol
penuh seluruh proses pemilihan kepala daerah. Presiden berhak menunjuk dan
memberhentikan kepala daerah tanpa melalui persetujuan DPRD seperti yang tertuang
dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di
7 http://www.suaramerdeka.com/harian/0404/15/nas2.htm diakses pada tanggal 8 Januari2017 pukul 20.21.
63
Daerah.8 Lengsernya Soeharto memberikan angin segar terhadap kehidupan politik
masyarakat. Tuntutan demokratisasi segala lini menyebabkan pemerintah harus
mengakomodir harapan masyarakat akan keterlibatan dalam menentukan kepala
daerah.
Perubahan pola kepemimpinan dari sentralistik menjadi desentralistik
menyebabkan pemerintah mengubah beberapa aturan dalam proses pemilihan kepala
daerah agar dapat mewakili semangat masyarakat yang selama rezim orde baru merasa
terkekang. Perubahan itu tertuang dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah. DPRD diberikan wewenang untuk memilih gubernur/wakil
gubernur, bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota dalam rangka pelaksanaan asas
desentralisasi.9 Dengan berubahnya aturan terkait pemilihan kepala daerah, makan
akan berubah pula segala hal yang menyangkut didalamnya, seperti proses pencalonan
hingga mekanisme pemilihan.
Pemilihan Gubernur atau pilgub DKI Jakarta 2002 diselenggarakan pada
tanggal 11 September merupakan pemilihan gubernur pertama di Jakarta pasca
reformasi. Mengingat pemilihan gebernur sebelumnya dilakukan pada masa orde baru
yang dipilih langsung oleh presiden Soeharto yaitu Sutiyoso yang memiliki latar
belakang seorang perwira militer untuk masa bakti 1997-2002. Proses pemilihan
gubernur DKI Jakarta pada tahun 2002 dilakukan oleh DPRD dengan menggunakan
8 http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2484/node/926/uu-no-5-tahun-1974-pokok-pokok-pemerintahan-di-daerah diakses pada tanggal 9 Januari 2017 pukul 01.37.
9 http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/444/nprt/572/undangundang-nomor-22-tahun-1999 diakses pada tanggal 9 Januari 2017 pukul 01.39.
64
sistem voting dari seluruh anggota. Artinya seluruh anggota DPRD menuliskan nama
calon yang mereka pilih sebagai perwakilan dari masyarakat. Pemilihan gubernur
dilakukan pada tanggal 11 September 2002 dengan cara tertutup atau rahasia. Hal ini
sejalan dengan UU no. 22 tahun 1999 tentang pemilihan kepala daerah dilaksanakan
dengan bebas, jujur, dan adil, ucap Suwardi selaku ketua pemilihan gubernur DKI
Jakarta.10
PDI-Perjuangan sebagai partai pemenang pemilu 1999 secara nasional, juga
berhasil menang pemilu di DKI Jakarta dengan perolehan 30 kursi dari total 85 kursi.
Dengan aturan pemilihan seorang calon gubernur dianggap menang jika dipilih oleh
50%+1 anggota di DPRD artinya PDI-Perjuangan hanya butuh 43 kursi dari 85 kursi.11
Tujuh nama calon gubernur dan wakil gubernur telah mendaftarkan diri untuk dipilih
DPRD adalah pasangan Sutiyoso-Fauzi Bowo, Edy Waluyo-Ahmad Suwady, Tarmidi
Suhardjo-Abdulah Toha, Ahmad Heryawan-Igo Ilham, Marzuki Usman-Halim Asyari,
Mahfud Djailani-Doly Diapari Siregar, dan Endang Darmawan-Dadang Hamdani.12
Pasangan Sutiyoso-Fauzi Bowo yang diusung PDI-Perjuangan keluar sebagai
pemenang dengan perolehan suara mutlak yaitu 47 suara dari total 84 anggota dewan
yang hadir.13
10 http://www.pelita.or.id/baca.php?id=64 diakses pada tanggal 9 Januari 2017 pukul 02.00.11 http://dprd-dkijakartaprov.go.id/sejarah/ diakses pada tanggal 9 Januari 2017 pukul 03.00.12 http://www.pelita.or.id/baca.php?id=64 diakses pada tanggal 9 Januari 2017 pukul 02.00.13 http://news.liputan6.com/read/41264/sutiyoso-kembali-menjabat-gubernur-dki diakses pada
tanggal 9 Januari 2017 pukul 03.05.
65
Dari sekian banyak calon yang mendaftar, PDI-Perjuangan mengusung satu
nama yang ketika itu dianggap sangat kontroversial yaitu Sutiyoso. Sutiyoso
merupakan gubernur petahana periode 1997-2002 yang ditunjuk langsung oleh
presiden Soeharto. Munculnya nama Sutiyoso sebagai calon yang diusung PDI-
Perjuangan memunculkan banyak pertanyaan, baik dari kalangan akademisi maupun
kader internal partai. Sutiyoso bukanlah kader ideologis PDI-Perjuangan, berlatar
belakang militer, dan kental sekali memiliki hubungan dengan rezim orde baru. Bahkan
banyak pihak yang menganggap Sutiyoso adalah sosok yang paling bertanggung jawab
dibalik peristiwa kudatuli 1996 karena menjabat sebagai Panglima Daerah Militer
Jakarta Raya (Pangdam Jaya). Seperti ucapan Tubagus Hasanuddin salah satu kader
partai yang mengatakan Sutiyoso terlibat peristiwa penyerbuan kantor DPP PDI 1996
atau peristiwa kudatuli.14
Penolakan lain berasal dari masyarakat yang menjadi korban peristiwa kudatuli
dengan alasan Sutiyoso sebagai sosok yang harus bertanggung jawab dibalik peristiwa
tersebut.15 Penolakan terbesar datang dari Tarmidi Suhardjo selaku ketua DPD PDI-
Perjuangan Jakarta. Ia mempertanyakan alasan bu mega mengusung Sutiyoso yang
bukan kader. Bahkan siap dipecat sebagai anggota yang sekaligus wakil ketua DPRD
DKI Jakarta. Tarmidi dan beberapa anggota lainnya mengancam akan buka mulut
tentang rahasia dapur DPRD DKI Fraksi PDI-Perjuangan terkait adanya dugaan suap
14 https://www.merdeka.com/peristiwa/cerita-sutiyoso-dan-tragedi-berdarah-kudatuli.htmldiakses pada tanggal 20 Januari 2017 pukul 10.22.
15 http://m.liputan6.com/news/read/35823/korban-27-juli-menolak-pencalonan-sutiyosodiakses pada tanggal 20 Januari 2017 pukul 14.11.
66
yang dilakukan Sutiyoso kepada beberapa fraksi di DPRD. Ancaman tersebut muncul
karena Tarmidi menolak rekomendasi partai untuk mendukung Sutiyoso sebagai calon
gubernur.16
Majalah gatra terbitan tahun 2002 menggambarkan alotnya perdebatan antara
Megawati dengan Tarmidi. Tarmidi mengemukakan beberapa alasan penolakannya.
Pertama, betapa beratnya nanti resiko yang akan ditanggung oleh partai karena
mengusung seorang tersangka. Kedua, terdapat banyak kelemahan selama Sutiyoso
memimpin periode 1997-2002. Ketiga, massa PDI-Perjuangan menginginkan
Gubernur dari kader internal. Keempat, dengan perolehan 30 kursi yang ada, PDI-
Perjuangan hanya membutuhkan 13 kursi lagi untuk bisa memenangkan pemilihan
gubernur. secara tegas tarmidi mengatakan jika bu mega menginginkan jendral,
silahkan, tapi jangan Sutiyoso.17 Proses pengusungan Sutiyoso dianggap tidak melalui
mekanisme partai dan menciderai semangat kader yang telah berjuang membesarkan
partai.
Berbagai polemik yang muncul tidak menyurutkan tekad bu Mega untuk
mengusung Sutiyoso sebagai Gubernur Jakarta 2002-2007. Dengan semua alasan yang
dikemukakan Tarmidi, Megawati justru marah dan meradang karena tidak suka jika
urusan internal partai bocor ke luar dan jadi perbincangan publik. Megawati tetap
bersikeras dengan naluri politiknya dengan mengatakan, “tentang kasus kudatuli saya
16 http://www.pelita.or.id/baca.php?id=2323 diakses pada tanggal 20 Januari 2017 pukul13.08.
17 http://arsip.gatra.com/2002-07-01/majalah/artikel.php?id=38956 diakses pada tanggal 20Januari 2017 pukul 14.21.
67
lebih tahu”. Pertemuan malam itu berlangsung panas, Tarmidi pun terdiam mendengar
tanggapan bu Mega dan pertemuanpun diakhiri. Alasan lain dikatakan oleh Tjipto
seorang pengurus PDI-Perjuangan, dengan menunjuk pak sutiyoso sebagai gubernur,
jelas PDI-Perjuangan dan bu Mega menunjukkan kepentingan nasional diatas
kepentingan partai.18
J. Kristiadi ketika itu mengatakan bahwa PDI-Perjuangan seharusnya
menggunakan kekuasaan sebagai partai yang aspiratif karena pemilu DKI Jakarta kali
ini akan menjadi testcase masa transisi manajemen kekuasaan dari otoriter ke
demokrasi.19 Artinya, PDI-Perjuangan sebagai partai penguasa pada waktu itu,
harusnya menunjukkan sikap demokratis dengan mencoba mendengarkan aspirasi
kader internal. Ditambah lagi PDI-Perjuangan dianggap sebagai ikon perlawanan rezim
otoriter orde baru yang sudah seharusnya menunjukkan ke-demokratis-annya. Namun,
sikap yang ditunjukkan Megawati dengan mengusung non kader tanpa melewati
mekanisme partai jelas mendapatkan penolakan keras karena dianggap akan
menciderai semangat perjuangan reformasi.
Dinamika dan kontroversi dibalik pencalonan Sutiyoso sebagai calon Gubernur
Jakarta 2002-2007 berbanding terbalik dengan hasil yang diperoleh. Pasangan
Sutiyoso-Fauzi bowo berhasil memenangkan pemilihan gubernur ketika itu, meski
18 http://arsip.gatra.com/2002-07-01/majalah/artikel.php?id=38956 diakses pada tanggal 13Mei 2017 pukul 16.00.
19 http://arsip.gatra.com/2002-07-01/majalah/artikel.php?id=38956 diakses pada tanggal 20Januari 2017 pukul 14.21.
68
sejak dari pencalonan hingga pengumuman hasil pemilihan diwarnai berbagai aksi
penolakan. Ironisnya, kemenangan PDI-Perjuangan pada pilgub 2002 berbanding
terbalik dengan perolehan suara PDI-Perjuangan pada pemilu 2004. Dibanding pemilu
1999 yang ketika itu berhasil meraih 33,74% suara nasional, pada tahun 2004 perolehan
suara PDI-Perjuangan justru merosot menjadi 18,31%. Perolehan suara di DPRD DKI
pun mengalami penurunan dari 35 kursi pada 1999 menjadi 11 kursi tahun 2004.
Khususnya di Jakarta, penurunan ini disebabkan oleh dua hal yaitu pemerintahan era
Megawati dianggap gagal menjalankan tugasnya dan konflik internal PDI-Perjuangan
DKI pada pilgub 2002.20
Apa yang dikhawatirkan Tarmidi akan beban berat yang dipikul partai menjadi
kenyataan, jika Megawati mengurungkan niatnya mencalonkan Sutiyoso, partai tidak
akan merasakan dampak seperti apa yang diperoleh pada pemilihan umum 2004 yaitu
penurunan suara yang sangat signifikan. Dalam kasus ini, Megawati seolah
mengesampingkan nilai demokrasi yang diperjuangkannya selama masa orba. Tetapi,
pemilu merupakan sebuah kontestasi politik yang artinya partai politik hanya bisa
dikatakan sukses membangun partai dan diakui eksistensinya dengan memenangkan
pemilu.
2. Pilgub DKI Jakarta 2007
20 http://kpu.go.id/dmdocuments/modul_1d.pdf diakses pada tanggal 22 Januari 2017 pukul07.00.
69
Tanggal 8 Agustus 2007 merupakan hari pemilihan Gubernur di Jakarta yang
telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jakarta. Ada beberapa
perubahan teknis dibanding pemilihan sebelumnya seperti pemilihan ini dilakukan
secara langsung, proses penghitungan dilakukan di kecamatan, dan jika hasil pemilihan
tidak dapat diterima oleh kandidat, maka gugatan dapat dilakukan ke Mahkamah
Konstitusi (MK).21 Bedanya, dulu pemilihan dilakukan oleh DPRD, penghitungan
dilakukan di kelurahan, dan gugatan diajukan ke Mahkamah Agung.
Pilgub DKI Jakarta 2007 merupakan pemilihan gubernur yang dilakukan secara
langsung untuk pertama kalinya di Jakarta sekaligus di Indonesia. Pemilihan tidak lagi
ditentukan oleh DPRD, melainkan rakyat secara langsung memilih kandidat yang
diinginkan untuk memimpin Jakarta. Perubahan ini dilakukan karena adanya
perubahan UU 32 tahun 1999 menjadi UU 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah
yang cakupannya diperluas khususnya terkait pemilihan kepala daerah yang dilakukan
secara langsung dengan alasan demokratisasi, desentralisasi, dan dekonsentrasi dan
tingginya semangat serta keinginan masyarakat untuk terlibat langsung dalam proses
pemilihan kepala daerah seperti Gubernur, Bupati atau Walikota.
Pada periode sebelumnya 2002-2007, pilgub DKI dimenangkan oleh pasangan
Sutiyoso-Fauzi bowo yang keduanya bukanlah anggota partai politik. Sutiyoso adalah
seorang mantan jendral, dan Fauzi Bowo adalah seorang mantan Sekretaris Daerah
(Sekda). Hal diatas masih dapat dimaklumi mengingat pemilihan dilakukan secara
21 http://www.pelita.or.id/baca.php?id=30117 diakses pada tanggal 22 Januari 2017 pukul10.33.
70
tidak langsung atau perwakilan yaitu melalui DPRD. Artinya kandidat tidak serta merta
harus melakukan pendekatan langsung kepada masyarakat melainkan melakukan
pendekatan kepada seluruh jajaran partai dan anggota DPRD.
Namun, pada pilgub DKI 2007 terjadi perubahan pola pendekatan yang harus
dilakukan oleh setiap kandidat mengingat mereka akan dipilih secara langsung oleh
rakyat. Jadi, kandidat tidak hanya memiliki kualitas dalam kepemimpinan saja yang
bisa memenangkan pemilihan, melainkan juga harus memiliki popularitas. Mau tidak
mau setiap kandidat harus melakukan pendekatan yang massif kepada masyarakat agar
dapat dikenal untuk dipilih. Kampanye dan sosialisasi langsung adalah perbedaan
mendasar antara pilgub 2002 dengan pilgub 2007. Partai politik melakukan penjaringan
dan penyerapan aspirasi masyarakat terkait pemimpin yang diinginkan. Sehingga partai
tidak lagi menjadi pemain tunggal dalam menentukan calon kandidat yang akan
diusung.
Perubahan cara pemilihan ini membuat setiap partai harus memutar otak untuk
mendapatkan simpati publik. Tidak hanya memperjuangkan keinginan partai semata,
tetapi juga harus sejalan dengan aspirasi masyarakat. Salah satu cara partai politik
untuk mensiasati perubahan tersebut adalah dengan mengusung calon kandidat dari
petahana yang secara popularitas sudah dikenal oleh seluruh masyarakat. Hal tersebut
dapat dilihat dari banyaknya jumlah partai yang mendukung calon kandidat dari
petahana. Seperti yang terjadi pada pemilihan gubernur DKI Jakarta 2007.
PDI-Perjuangan mendukung pasangan Fauzi Bowo yang petahana didampingi
Prijanto seorang yang memiliki latar belakang militer bergabung dengan 12 partai
71
lainnya yaitu Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrat
(PD), Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Perhimpunan
Indonesia Baru (PPIB), Partai Nahdlatul Ulama (PNU), Partai Bintang Reformasi
(PBR), Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK), PKPB, Partai Penegak Demokrasi
Indonesia (PDI), dan Partai Buruh Sosial Demokrat (PBSD).22
Keputusan mendukung pasangan Fauzi Bowo-Prijanto merupakan bentuk sikap
realistis PDI-Perjuangan terhadap keadaan politik partai. Keputusan tersebut dilakukan
dengan berbagai pertimbangan diantaranya PDI-Perjuangan bukanlah partai pemenang
pemilu 2004 yang hanya memeroleh 18,31% suara dan hanya memiliki 10 kursi di
DPRD DKI Jakarta.23 Selain jumlah kursi yang tidak memenuhi syarat, PDI-
Perjuangan juga tidak memiliki kader yang mempunyai nilai jual. Sehingga PDI-
Perjuangan tidak bisa mengajukan calon sendiri dan harus berkoalisi dengan partai lain.
Disisi lain, PKS sebagai partai dengan perolehan kursi terbanyak di Jakarta 18 kursi
mengusung pasangan Adang Daradjatun-Dani Anwar sendirian. Hal ini berbanding
terbalik dengan keadaan PDI-Perjuangan pada pilgub 2002, ketika itu PDI-Perjuangan
dapat diakatakan sebagai pemain kunci. Namun, koalisi besar yang dibangun berhasil
mengantarkan pasangan Fauzi Bowo-Prijanto sebagai pemenang dengan perolehan
suara 57,87%, pasangan Adang Daradjatun-Dani Anwar memperoleh 42,13% suara.
22 http://news.detik.com/berita/788033/13-partai-koalisi-jakarta-resmi-calonkan-fauzi-bowo-prijanto diakses pada tanggal 22 Januari 2017 pukul 11.28.
23 http://news.detik.com/berita/127941/pks-dapat-18-kursi-dprd-dki diakses pada tanggal 22Januari 2017 pukul 13.22.
72
Banyak kalangan berpendapat bahwa hasil pemilu 2004 memberikan dampak
yang sangat signifikan terhadap peran PDI-Perjuangan pada pilgub DKI 2007. Faktor
lain, konflik internal pada tahun 2002 juga memberikan imbas sehingga PDI-
Perjuangan tidak lagi memiliki pengaruh yang begitu besar dalam menentukan calon
kandidat yang akan diusung. Dari dua pemilihan gubernur yang diikuti baik sebagai
partai penguasa ataupun hanya sebagai partai yang bergabung ke dalam sebuah koalisi,
PDI-Perjuangan selalu berhasil keluar sebagai pemenang. Positifnya, sikap politik PDI-
Perjuangan kali ini tidak mendapatkan pertentangan yang begitu kuat dari kader
internal partai sehingga tidak menimbulkan kegaduhan di dalam tubuh partai.
3. Pilgub DKI Jakarta 2012
Berkaca pada dua pemilihan sebelumnya, PDI-Perjuangan selalu berhasil
keluar sebagai pemenang. Kesuksesan tersebut tidak lepas dari sikap dan langkah taktis
yang diambil partai. PDI-Perjuangan seolah memiliki naluri politik sebagai pemenang
baik sebagai partai pengusung ataupun sebagai partai pendukung. Kemampuan
membaca peta politik dan arus zaman menjadi kelebihan tersendiri yang dimilikinya,
meskipun setiap sikap yang diambil memiliki konsekuensinya tersendiri. Momen
sebagai partai yang selalu menang pada pilgub DKI tentu tidak ingin dilepaskan begitu
saja oleh PDI-Perjuangan.
Perbedaan pada pilgub kali ini dibanding pilgub 2007 adalah PDI-Perjuangan
tidak lagi sebagai partai pendukung melainkan partai pengusung. Meskipun kondisi
perolehan kursi hampir sama yakni 10 kursi pada pilgub 2007, dan 11 kursi pada pilgub
73
2012 yang artinya sama-sama tidak memenuhi syarat perolehan kursi minimum untuk
mengajukan calon. Namun, bedanya kali ini PDI-Perjuangan tidak lagi mengalami
krisis kader yang memiliki nilai jual di mata masyarakat. Selain itu pasangan yang ingin
maju melalui jalur independen juga diizinkan dengan syarat harus memiliki minimal
dukungan 407.340 KTP.24
Pada pilgub kali ini, PDI-Perjuangan seolah mendapatkan momentum dengan
munculnya sosok Joko Widodo yang dikenal publik dengan sikap dan gaya
kepemimpinan yang unik, yaitu blusukan atau mendatangi langsung masyarakat kecil
untuk diajak berdialog dengan mendengarkan berbagai keluh kesah langsung dari
rakyat. Joko Widodo alias Jokowi sebelumnya menjabat sebagai walikota Solo periode
2005-2010, dan 2010-2015. Selain gaya dan sikap kepemimpinan yang unik, Jokowi
juga berhasil membangun citra kota solo dengan brand “Solo, the spirit of java”25.
Tidak hanya itu Jokowi juga dianggap sebagai representasi langsung masyarakat
Indonesia. Jokowi bukanlah anak dari seorang pejabat atau petinggi partai, bukanlah
dari keluarga milyuner, bukan juga dari seorang ulama terpandang. Kesan rakyat biasa
pada diri Jokowi membuat dirinya langsung mendapat simpati publik. Hampir setiap
hari di headline media massa lokal maupun nasional, selalu ada pemberitaan tentang
dirinya.
24 http://indonesiana.seruu.com/read/2012/03/19/89018/pilkada-dki-PDI-Perjuangan-usung-pasangan-jokowi--ahok diakses pada tanggal 22 Februari 2017 pukul 19.32.
25 http://www.tribunnews.com/nasional/2014/06/10/ini-kisah-sukses-jokowi-di-solo diaksespada tanggal 24 Februari 2017 pukul 22.10.
74
Melihat tingginya popularitas dan akseptabilitas Jokowi dimata publik, PDI-
Perjuangan tidak ingin kehilangan kesempatan emas tersebut, dan langsung
memboyongnya ke Jakarta. Bak gayung bersambut, pribadi merakyat Jokowi seolah
menjadi antithesis dengan gaya kepemimpinan Gubernur petahana DKI Jakarta ketika
itu, yaitu Fauzi Bowo. Fauzi bowo dikenal dengan gaya kepemimpinan yang elitis dan
cenderung jarang berkomunikasi langsung dengan masyarakat. Kelemahan ini
dimanfaatkan betul oleh PDI-Perjuangan untuk mengenalkan lebih lanjut sosok Jokowi
kepada rakyat Jakarta.
Namun, PDI-Perjuangan tidak bisa mencalonkan Jokowi seorang diri,
dikarenakan kursi yang dimiliki PDI-Perjuangan di DPRD DKI Jakarta tidak
memenuhi syarat untuk mengajukan seorang calon gubernur tanpa berkoalisi. PDI-
Perjuangan ketika itu hanya memiliki 11 kursi DPRD, sedangkan syarat minimum dari
KPUD adalah 15% dari kursi keseluruhan yakni 94 kursi. Artinya hanya partai yang
memiliki 15 kursi yang bisa mencalonkan tanpa berkoalisi. Partai yang memenuhi
syarat minimal tersebut hanya Partai Demokrat (32 kursi) dan PKS (18 kursi).
Minimnya perolehan kursi PDI-Perjuangan, memaksanya harus berkoalisi
dengan partai lain. PDI-Perjuangan mencapai kesepakatan dengan Gerindra untuk
membangun koalisi. Harmonisnya hubungan kedua partai sejak pilpres 2009 menjadi
salah satu alasan mengapa PDI-Perjuangan memilih koalisi dengan Gerindra.
Keduanya juga sama-sama kompak berada diluar pemerintahan selama rezim presiden
Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY. Gerindra yang ketika itu memiliki 6 kursi jika
75
digabungkan dengan PDI-Perjuangan akan menjadi 17 kursi, dan itu memenuhi syarat
minimum untuk mengusung calon gubernur.
Koalisi PDI-Perjuangan-Gerindra akan menemukan lawan yang sulit.
Mengingat petahana Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli atau Foke-Nara diusung oleh koalisi
gemuk gabungan dari beberapa parpol yaitu Partai Demokrat (PD), Partai Amanat
Nasional (PAN), Partai Hanura dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Berdasarkan
perolehan kursi, petahana akan dengan mudah memenangkan pertarungan kali ini
yakni dengan total 41 kursi. Bahkan beberapa lembaga survey menempatkan pasangan
petahana sebagai pemenang. Diantaranya Lingkaran Survey Indonesia (LSI) pimpinan
Denny JA merilis hasil survey yang dilakukan pada tanggan 22-27 Juni 2012 atau dua
minggu sebelum pimilihan menempatkan pasangan Foke-Nara dengan perolehan suara
tertinggi 43,7%, diikuti pasangan Jokowi-Ahok dengan 14,4%. Lembaga Penelitian,
Pendidikan, Penerangan, Ekonomi dan Sosial (LP3ES) merilis hasil survey dengan
perolehan Foke-Nara 24,5%, Jokowi-Ahok 22,7%. Burhanudin muhtadi direktur
Lembaga Survey Indonesia juga berpendapat hampir sama dengan mengatakan Foke-
Nara masih teratas dikisaran 40%, Jokowi-Ahok 30%.26
Selain pasangan Jokowi-Ahok dan Foke-Nara, terdapat empat pasangan lainnya
yaitu pasangan Hidayat Nur Wahid-Didiek J. Rachbini yang diusung oleh PKS dan
PAN, Alex Noerdin-Nono Sampono yang diusung oleh Partai Golkar, PPP, dan PDS.
26 http://sorot.news.viva.co.id/news/read/337417-mengapa-survei-meleset diakses padatanggal 24 Februari 2017 pukul 22.20.
76
Dan dua pasangan independen yaitu Faisal Basri-Biem Benyamin, dan Hendardji
Supandji-Ahmad Riza Patria.27
Berdasarkan beberapa hasil survey diatas, pasangan Foke-Nara diatas kertas
akan mampu memenangi pertarungan kali ini, bahkan dengan hanya satu putaran.
Namun faktanya, pasangan Jokowi-Ahok berhasil memutarbalikkan semua prediksi
tersebut. Pasangan ini bahkan unggul cukup jauh dari pasangan petahana. Berikut hasil
resmi perolehan suara pilgub DKI 2012 putaran pertama :28
1. Pasangan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli: 1.476.648 (34,05%)
2. Pasangan Hendardji Soepandji-Ahmad Riza Patria: 85.990 (1,98%)
3. Pasangan Joko Widodo-Basuki T Purnama: 1.847.157 (42,6%)
4. Pasangan Hidayat Nurwahid-Didiek J Rachbini: 508.113 (11.72%)
5. Pasangan Faisal Batubara-Biem Benjamin: 215.935 (4,98%)
6. Pasangan Alex Noerdin-Nono Sampono: 202.643 (4,67%)
Dikarenakan tidak adanya satupun pasangan yang meraih suara 50% plus satu,
maka pilgub kembali akan dilakukan pada putaran kedua yaitu pada tanggal 20
September 2012. Hanya dua pasangan teratas yang dapat megikuti putaran kedua yaitu
pasangan Foke-Nara dan Jokowi-Ahok. Alhasil, sekali lagi pasangan PDI-Perjuangan-
Gerindra ini kembali unggul atas Foke-Nara dengan perolehan suara 53,82%
27 http://fokus.news.viva.co.id/news/read/313440-6-pasang-calon-gubernur-wakil-gubernur-dki diakses pada tanggal 24 Februari 2017 pukul 22.30.
28 http://news.detik.com/berita/1969667/inilah-hasil-final-penghitungan-suara-pilgub-dki-jokowi-426-dan-foke-34 diakses pada tanggal 13 Mei 2017 pukul 18.00.
77
(2.472.130 suara) berbanding 46,18% (2.120.815 suara).29 Salah satu faktor
keberhasilan ini menurut JJ Rizal seorang sejarawan sekaligus pengamat Jakarta
mengatakan bahwa "Pendapat-pendapat Jokowi sangat berani, berbeda dengan Foke
yang lebih berhati-hati," kata Rizal seperti dikutip TV One.30 Selain JJ Rizal, beberapa
direktur riset lembaga survey mengatakan bahwa fenomea kemenangan Jokowi
dikarenakan penguasaan media sosial, dan peralihan para swing voter.31
Kemenangan PDI-Perjuangan pada pilgub ini seolah menjadi cambukan untuk
setiap pasangan petahana. Tidak selamanya popularitas berbanding lurus dengan
elektabilitas, selain itu kerja sama tim dalam memetakan pemilih menjadi salah satu
faktor kunci. PDI-Perjuangan seolah memberi pelajaran kepada seluruh partai
bagaimana seharusnya mesin partai bekerja. Pasca kemenangan pilgub DKI Jakarta
2012, Jokowi yang semula berpasangan dengan Ahok, ditunjuk oleh PDI-Perjuangan
mengikuti pemilihan presiden 2014 dan memenangkannya.
Setelah Jokowi resmi dilantik menjadi presiden Indonesia, Ahok sebagai wakil
gubernur naik menggantikan posisi Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ahokpun
menunjuk Djarot Syaiful Hidayat yang pada saat itu menjabat sebagai walikota Blitar
dianggap cocok mendampinginya selama masa bakti dari 2014 hingga 2017. Ibarat
mendapat durian runtuh, Ahok yang bukan lagi menjadi kader partai manapun betul-
29
http://megapolitan.kompas.com/read/2012/09/28/1724329/JokowiBasuki.Menangi.Pilkada.DKIPutaran.II diakses pada tanggal 24 Februari 2017 pukul 22.45.
30 https://m.tempo.co/read/news/2012/07/11/228416337/mengapa-jokowi-bisa-memutarbalikkan-hasil-survei diakses pada tanggal 24 Februari 2017 pukul 22.48.
31 http://sorot.news.viva.co.id/news/read/337417-mengapa-survei-meleset diakses padatanggal 24 Februari 2017 pukul 22.52.
78
betul memaksimalkan jabatan petahana untuk menunjukkan kualitas dirinya dalam
memimpin. Hal tersebut terbukti seperti yang telah dijeaskan oleh banyak lembaga
survey.
Memasuki tahun politik 2016, setahun menjelang pemilihan gubernur DKI
Jakarta yang baru, nama Ahok sudah santer terdengar akan ikut serta dalam pemilihan
tersebut. Bahkan, Ahok sendiri menyatakan secara tegas kalau ia memang akan maju
lagi sebagai calon gubernur Jakarta periode mendatang. Selama masa kepemimpinan
duet Ahok-Djarot dianggap sebagai duet yang serasi dengan gaya dan sifat
kepemimpinan yang dimiliki oleh keduanya seolah saling melengkapi. Dan
keharmonisan hubungan keduanya terlihat semakin erat.
Perjalanan politik Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sangat dinamis. Ahok
adalah wakil Gubernur DKI pertama yang berasal dari keluarga keturunan Tionghoa,
lahir dan besar di Belitung Timur. Sejak masa sekolahnya Ahok memang terkenal
cerdas karena sering menjadi juara kelas. Dibesarkan oleh keluarga yang cukup mampu
yang mengedapankan pendidikan, anak pertama dari 4 bersaudara yang memiliki latar
belakang pendidikan dan keahlian yang berbeda pula.32Lahir dari keluarga etnis
Tionghoa menjadikan perjalanan hidupnya cukup menarik. Masa kecilnya tak lepas
dari berbagai peristiwa diskriminasi yang dialaminya. Namun, dengan semangat yang
kuat, gigih, dan tekun Ahok berhasil melalui masa-masa sulitnya. Lulus SMA, Ahok
memilih meneruskan kuliahnya di ibukota Jakarta.
32 Radis Bastian, Ahok Tegas, Disiplin, Tanpa Gentar, Demi Rakyat, (Jogjakarta: Palapa,2013), h. 16 – 17.
79
Selesai menempuh pendidikan S1 hingga S2 di Jakarta, Ahok kembali pulang
ke Belitung dan mendirikan perusahaan. Namun, selang beberapa lama, perusahaan
Ahok terpaksa ditutup karena terbentur kebijakan korup pejabat ketika itu.
Kekecewaan membuatnya berpikir untuk meninggalkan Indonesia dan berkarir diluar
negri. Sang ayahlah yang menguatkannya, ayahnya berkata: “bersabar, kalau tidak setuju
ubahlah sendiri, jangan lari, orang miskin jangan lawan orang kaya, orang kaya jangan lawan
pejabat.” Motivasi ini menjadi renungan untuk Ahok agar jangan pernah lari dari
permasalahan.33
Tahun 2004 Ahok memutuskan terjun ke politik dengan bergabung ke Partai
Perhimpunan Indonesia Baru (PIB). Disinilah karir politik Ahok dimulai, pada tahun
yang sama ia terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur masa bakti
2004-2009. Karir politik Ahok terus mengkilap, setahun setelah terpilih sebagai
anggota DPRD, iapun memutuskan untuk maju ke pertarungan Pilbup Belitung Timur.
Alhasil, Ahokpun berhasil menang dengan perolehan 37,13% suara, hebatnya Ahok
menang di daerah basis massa lawannya yaitu Partai Bulan Bintang (PBB).34 Setahun
berselang, sebelum menghabiskan masa jabatannya sebagai bupati, Ahok kembali
mencalonkan diri pada Pilgub provinsi Bangka Belitung, namun ia menagalami
kekalahan.
Tahun 2008 Ahok bergabung ke Partai Golkar, tahun 2009 Ahok kembali
mencalonkan diri sebagai Calon Anggota Legislatif dari Provinsi Babel, Ahok kembali
33 Radis Bastian, Ahok Tegas, Disiplin, Tanpa Gentar, Demi Rakyat, h. 22.34 Radis Bastian, Ahok Tegas, Disiplin, Tanpa Gentar, Demi Rakyat, h. 29.
80
menang dan berhasil menjadi anggota DPR RI periode 2009-2014. Tahun 2012 Ahok
memutuskan mundur sebagai anggota DPR RI, serta keluar dari partai Golkar.
Ternyata, Ahok ikut pilgub DKI sebagai anggota partai Gerindra berpasangan dengan
Jokowi kader PDI-PERJUANGAN. Secara mengejutkan Ahok berhasilkan
mengalahkan petahana. Lagi dan lagi Ahok meninggalkan partai, ditengah
perjalanannya sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahok keluar dari partai Gerindra.
Ahokpun dianggap sebagai kutu loncat.35
2014 adalah momen politik Ahok, ketika Jokowi memutuskan maju pada
pilpres. Jokowi menang dan menjadi presiden RI. Pasca dilantiknya Jokowi, Ahok
diangkat jadi pelaksana tugas Gubernur (Plt) DKI Jakarta. Selama menjadi Plt
Gubernur Ahok banyak melakukan terobosan-terobosan, khususnya penataan birokrasi
DKI, pentaan tata ruang, dan penataan ulang kawasan aliran sungai. Ahok juga berhasil
mendapatkan berbagai penghargaan seperti kategori provinsi dengan perencanaan
terbaik, provinsi dengan perencanaan inovatif, provinsi dengan perencanaan progresif,
dan Millenium Development Goals (MDGs) 2016.36 Sebagai seorang pejabat publik
tentu Ahok tak luput dari kritikan seperti berprilaku kasar, arogan, bertutur Bahasa
yang buruk, tempramen, sok jago, sok sakti, dan menantang siapa saja.37
35 http://nasional.sindonews.com/read/900386/12/perjalanan-politik-ahok-si-kutu-loncat-1410403000/2, diakses pada tanggal 7 Oktober pukul 02.02.
36 http://megapolitan.kompas.com/read/2016/05/11/14152191/Ahok.Terima.Empat.Penghargaan.untuk.Pemprov.DKI.dari.Bappenas, diakses pada tanggal 7 Oktober 2016 pukul03.11.
37 http://megapolitan.harianterbit.com/megapol/2016/06/24/64558/0/18/Demo-Anti-Gubernur-Bakal-Meluas-Ahok-Tak-Disukai-Jakarta-Butuh-Pemimpin-Baru, diakses pada tanggal 7Oktober 2016 pukul 03.18.
81
Menjelang pilgub DKI 2017, Ahok dengan didukung gerakan relawan Teman
Ahok awalnya berkeinginan maju lewat jalur perorangan. Tak pelak, Ahok
mengemukakan empat alasannya untuk maju lewat jalur perorangan. Pertama, Ahok
mengatakan tak ingin mengecewakan masyarakat. Kedua, tak ingin tersandera oleh
kekuatan parpol. Ketiga, agar partai politik bisa mengkoreksi diri. Keempat, biaya maju
lewat jalur partai itu mahal.38 Ahok sangat yakin dengan segala argumen yang
dikemukakannya untuk maju lewat perorangan. Hingga gerakan pengumpulan KTP
dilakukan oleh relawan Teman Ahok dalam rangka memenuhi syarat KPU bahwa
setiap jalur perorangan harus bisa mengumpulkan sejumlah KTP sebagai syarat untuk
mendaftar pada pemilihan.
Menjalang penghujung pendaftaran, Ahok malah menyetujui maju lewat jalur
partai dengan berbagai argumen yang disampaikan. Diantaranya Ahok mengatakan
jika dia menang lewat jalur independen, maka gerakan deparpolisasi akan semakin
meluas padahal partai politik adalah pilar demokrasi yang harus dijaga. Selain itu,
Ahok juga mengatakan salah satu alasannya memilih jalur partai adalah nasihat
Jokowi, karena Ahok mengatakan Jokowi adalah bos dan panutannya.39
Banyaknya polemik, intrik dan spekulasi dibalik keputusan politik seorang
Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam rangka maju sebagai calon gubernur DKI
38 http://news.liputan6.com/read/2457116/4-alasan-ahok-pilih-jalur-independen-di-pilkada-dki, diakses pada tanggal 7 Oktober 2016 pukul 03.40.
39 http://megapolitan.kompas.com/read/2016/08/15/09405981/alasan.ahok.pilih.jalur.parpol.dari.kekhawatiran.deparpolisasi.hingga.nasihat.jokowi, diakses pada tanggal 7Oktober 2016 pukul 04.00.
82
Jakarta 2017 menjadikan dirinya sebagai seorang sosok yang patut untuk dikaji secara
mendalam.
86
BAB IV
Terpilihnya Basuki Tjahaja Purnama Sebagai Calon Gubernur Melalui PDI-Perjuangan
A. Proses Seleksi Kandidat
Menurut UU No.31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, khususnya pasal 7 ayat
5 salah satu fungsi utama partai politik adalah sebagai sarana rekrutmen politik yang
bertujuan untuk mengisi jabatan-jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan
memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.1 Partai politik sebagai sarana
rekrutmen politik juga berfungsi mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk
turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai. Artinya partai politik
merupakan salah satu pilar utama dalam menjaga dan membangun kehidupan politik
berbangsa dan bernegara.
Proses rekrutmen politik secara spesifik membedakan rekrutmen untuk jabatan
publik dan rekrutmen untuk keanggotaan dan kepengurusan partai. Perbedaan tersebut
terletak pada beberapa syarat terkait pelaksanaannya. Jika dalam rekrutmen untuk
keanggotaan dan kepengurusan partai, partai pada umumnya tidak memiliki
persyaratan khusus. Syarat yang harus dipenuhi hanya kesediaan masyarakat untuk
menjadi anggota ataupun pengurus partai. Lain halnya dengan rekrutmen untuk
mengisi jabatan publik baik eksekutif maupun legislatif partai politik biasanya
memiliki aturan dan mekanisme tersendiri terkait penentuan kandidat yang akan
1 http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17533/node/ diakses pada 25 Februari 2017pukul 00.23.
87
diusung yang nantinya akan diikutsertakan pada pemilu. Proses rekrutmen ini biasanya
disebut proses seleksi kandidat.
Setiap partai politik memiliki aturan tersendiri dalam proses seleksi kandidat.
Namun, aturan yang dibuat oleh partai haruslah dilindungi dan diakui oleh konstitusi
partai. Pada umumnya kebijakan proses seleksi selaras dengan peraturan perundang-
undangan yang diakui oleh suatu negara. Beberapa aturan dasar dalam penentuan
kandidat pada kebanyakan partai di kebanyakan negara berupa batasan minimum usia,
batasan minimum pendidikan, warga negara aktif, bebas catatan kriminal dan sehat
jasmani dan rohani. Beberapa syarat tambahan seperti lamanya masa aktif
keanggotaan ataupun pengurus partai.
Proses ini memiliki beberapa dampak yang akan dihasilkan nantinya, baik
dampak yang bersifat positif ataupun negatif. Lebih lanjut, Hazan dan Rahat
menyatakan bahwa proses seleksi kandidat ini setidaknya memiliki tiga dampak
terhadap partai politik. Pertama, proses seleksi kandidat merefleksikan dan
mendefinisikan karakter dari sebuah partai. Kedua, proses seleksi kandidat akan
mempengaruhi partai politik dan sistem politik yang ada di negara tersebut. Semakin
demokratis suatu proses seleksi kandidat, maka sistem politikpun akan semakin
demokratis jika partai tersebut memenangkan pemilu. Sebaliknya jika proses seleksi
kandidat bersifat ekslusif, maka sistem politik pun akan menjadi tidak demokratis jika
88
partai tersebut memenangkan pemilu. Ketiga, proses seleksi kandidat menunjukkan
seberapa demokratis suatu partai dalam pendelegasian kandidat.2
Di era demokrasi yang semakin terbuka akan akses suatu informasi seperti saat
sekarang ini, seperti yang sudah dijelaskan diatas, pola rekrutmen atau seleksi kandidat
menjadi salah satu poin penting di mata masyarakat. Proses seleksi dianggap sebagai
tolak ukur transparansi suatu partai. Tidak hanya itu, pada proses ini pertaruhan akan
konsistensi ideologis dengan kehendak masyarakat seringkali berbenturan. Bahkan di
beberapa kasus, proses seleksi ini dapat menjadi pemicu terjadinya konflik internal
partai. Partai dituntut tidak hanya mementingkan keinginan partai semata, apalagi
segelintir elit tetapi juga harus dapat mengakomodir pola perilaku pemilih dan harapan
masyarakat. Untuk mengantisipasi gesekan tersebut partai menerapkan beberapa
standar khusus yang sesuai dengan aturan partai meskipun aturan itu sendiri belum
tentu menjadi representasi keinginan anggota partai secara menyeluruh.
Beberapa partai besar di Indonesia mencoba menerapkan nilai-nilai demokrasi
dalam proses seleksi kandidat ini. Selain untuk menunjukkan tentang seberapa
demokratisnya partai tersebut, juga untuk memberikan pendidikan politik kepada
masyarakat. Seperti Partai Demokrat yang menggunakan pola konvensi untuk
menentukan calon presiden yang akan diusung pada pemilihan presiden 2014 lalu.
Partai golkar juga menerapkan pola yang sama dengan istilah yang berbeda yakni
2 Reuven Y. Hazan and Gideon Rahat, Democracy Within Parties: Candidate SelectionMethods and their Political Consequences, (New York: Oxford University Press, 2010) h. 1-5.
89
melalui penjaringan. PDI-Perjuangan sebagai salah satu partai besar lainnya di
Indonesia memiliki beberapa tahapan proses dalam melakukan penunjukan kandidat
yang akan diusung baik untuk jabatan legislatif dan eksekutif. Terdapat dua tahapan
yang cenderung dilakukan oleh partai politik yaitu penjaringan internal partai dan
penjaringan eksternal partai.
Menariknya di antara tiga partai besar tersebut, PDI-Perjuangan merupakan
partai tersukses yang selalu keluar sebagai pemenang pada pilgub DKI Jakarta sejak
pemilihan 2002, 2007, dan 2012 baik sebagai pendukung maupun pengusung. pada
tahun 2002 sebagai partai pengusung, 2007 sebagai partai pendukung yang tergabung
dengan beberapa partai lainnya. Terakhir tahun 2012 sebagai partai pengusung.
pengalaman dan kenangan manis tersebut menjadikan PDI-Perjuangan partai yang
cerdas dalam mengambil langkah politik terkait akan pemilihan kandidat yang diusung
ataupun didukung. Berbagai pertanyaan bermunculan terkait proses seleksi kandidat
yang dilakukan oleh PDI-Perjuangan.
Dalam upaya mencari bakal calon untuk legislatif ataupun eksekutif, PDI-
Perjuangan memiliki beberapa tahapan. Khsusunya untuk pencarian bakal calon
gubernur, bupati ataupun walikota, PDI-Perjuangan telah menyemarakkan program
sekolah politik untuk para kader ataupun umum yang ingin ikut serta dalam pemilihan
kepala daerah.3 Selain itu, proses penjaringan internal dan penjaringan eksternal.
1. Penjaringan internal partai
3 http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/16/08/30/ocpksg334-PDI-Perjuangan-gelar-sekolah-para-calon-kepala-daerah diakses pada tanggal 26 Februari 2017 pukul 17.22.
90
Mekanisme formal PDI-Perjuangan terkait proses penjaringan diatur dalam
peraturan partai nomor 04/2015 tentang mekanisme penjaringan pasangan calon PDI-
Perjuangan yaitu :4
a. Pendaftaran dibuka oleh struktur mulai pimpinan anak cabang (PAC),
dewan pimpinan cabang (DPC), dewan pimpinan daerah (DPD)
b. Verifikasi Administrasi tentang bakal calon yang mendaftar
c. Bakal calon yang lolos verifikasi dilaporkan ke Dewan Pimpinan Pusat
(DPP). Pada tahap ini akan dianalisa ketokohan, soliditas partai, dan
bersedia tunduk terhadap kebijakan partai
d. Penetapan yang dilakukan oleh DPP
Berdasarkan wawancara penulis dengan Boy Bernardi Sadikin mantan ketua
DPD PDI-Perjuangan DKI Jakarta sekaligus salah satu tokoh yang menentang
pencalonan Ahok hingga mengundurkan diri sebagai anggota PDI-Perjuangan,
penjaringan internal adalah suatu kegiatan penyerapan aspirasi kader atau anggota
partai mulai dari tataran paling bawah (RT/RW) terkait nama-nama yang diinginkan
untuk menjadi bakal calon gubernur dengan cara menyebarkan pemberitahuan dan
meminta seluruh kader untuk menuliskan sosok yang menurut mereka layak memimpin
Jakarta ke depan yang nantinya akan dilaporkan ke Pimpinan Anak Cabang (PAC)
4 http://sp.beritasatu.com/nasional/PDI-Perjuangan-tetapkan-mekanisme-seleksi-calon-kepala-daerah/114132 diakses pada tanggal 28 Desember pukul 00.09.
91
lanjut ke Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), selanjutnya DPD dan berakhir di DPP
PDI-Perjuangan.5
Proses ini dilakukan dengan tujuan untuk mengapresiasi dan mengakomodir
keinginan kader PDI-Perjuangan. Lanjut, nama-nama yang muncul merupakan suara
dan aspirasi murni dari seluruh kader partai. Dengan harapan nantinya partai dapat
mempertimbangkan suara kader yang notabene adalah orang-orang yang telah ikut
berjuang membesarkan partai khususnya di Jakarta. Setelah itu, hasil penjaringan ini
dilaporkan ke DPP dan diputuskan melalui rapat internal partai. Proses ini sejalan
dengan semangat demokrasi yang sering disampaikan ketua umum, dan menengaskan
bahwa PDI-Perjuangan adalah partai kader, serta untuk memotivasi anggota partai agar
lebih meningkatkan kualitas diri dalam hal kepemimpinan. Tahapan ini juga menjaga
agar proses kaderisasi internal tetap berjalan, serta pendemokratisasian lembaga
kepartaian.
Menurut pemaparan Boy Sadikin, ada beberapa nama yang dimunculkan oleh
anggota partai yaitu Djarot Syaiful Hidayat wakil gubernur DKI Jakarta, Tri
Rismaharini walikota Surabaya, Ganjar Pranowo gubernur Jawa Tengah, dan dirinya
sendiri. Proses ini dilakukan secara tertutup oleh partai. Namun, beliau secara pribadi
mengatakan menolak untuk maju sebagai calon gubernur.6 Tinggal dua nama antara
Risma atau Djarot. Sejalan dengan apa yang disampaikan Prasetyo Edi Marsudi
5 Hasil wawancara dengan Boy Bernardi Sadikin (mantan ketua DPD PDI-Perjuangan DKIJakarta 2015) pada tanggal 4 Januari 2017 pukul 13.00 WIB di jl. Borobudur, Menteng, Jakarta Pusat).
6 Hasil wawancara dengan Boy Bernardi Sadikin (mantan ketua DPD PDI-Perjuangan DKIJakarta 2015) pada tanggal 4 Januari 2017 pukul 13.00 WIB di jl. Borobudur, Menteng, Jakarta Pusat).
92
sekretaris DPP PDI-Perjuangan sekaligus anggota DPRD DKI yang mengatakan ada
empat nama kader PDI-Perjuangan hasil penjaringan internal.7 Dari empat nama
tersebut akan digodok ulang oleh DPP PDI-Perjuangan siapa yang akan dipilih untuk
menjadi Calon Gubernur PDI-Perjuangan. Menariknya, hasil penjarigan internal ini
bukanlah menjadi jaminan untuk menentukan calon yang akan diusung. Masih banyak
pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dirumuskan oleh elit partai.
Nama-nama yang muncul diatas tentu bukan sembarang nama, semuanya
memiliki track record dan nilai jual serta merupakan kader terbaik partai. Diantara
empat nama diatas nama Djarot Syaiful Hidayat dan Risma digadang-gadang bakal
menjadi pasangan yang akan diusung oleh partai. Setelah Ganjar Pranowo dan Boy
Sadikin menyatakan ketidakinginannya untuk ikut kontestasi Pilgub DKI 2017.
Beberapa gerakan masyarakat yang menyatakan dukungan terhadap Risma dan Djarot
pun bermunculan.8 Selain dukungan dari masyarakat, beberapa pengamat politikpun
seperti mengamini soal peluang keduanya untuk maju pada pilgub kali ini.9
Bermunculannya nama-nama besar diatas membuat PDI-Perjuangan menjadi
lebih mudah dalam menentukan calon gubernur yang diusung nantinya. Jika dilihat
berdasarkan undang-undang kepartaian PDI-Perjuangan terkait penjaringan yang
sudah dijelaskan diatas, keempat tokoh yang dimunculkan namanya oleh anggota partai
7 http://news.metrotvnews.com/read/2016/03/02/492723/empat-nama-bakal-calon-gubernur-dki-dari-PDI-Perjuangan diakses pada tanggal 26 Februari 2017 pukul 19.17.
8 https://news.detik.com/berita/3235264/selain-risma-muncul-kelompok-masyarakat-pendukung-djarot-jadi-cagub-dki diakses pada tanggal 26 Februari 2017 pukul 21.00.
9 https://m.tempo.co/read/news/2016/08/04/078793110/pengamat-risma-djarot-cocok-untuk-dki-jakarta diakses pada tanggal 26 Februari pukul 22.00.
93
memenuhi syarat secara keseluruhan. Namun, politik adalah seni segala kemungkinan,
terkadang hitung-hitungan diatas kertas kerap berseberangan dengan realitas politik
yang ada. Jika calon dari internal partai yang diusung maka resiko konflik internal
partai akan dapat diminimalisir.
2. Penjaringan Eksternal
Penjaringan Internal merupakan salah satu cara dalam menemukan kandidat
yang diinginkan, tetapi tidak menjadi acuan mutlak PDI-Perjuangan dalam
menentukan calon yang akan diusung. Selain penjaringan internal, PDI-Perjuangan
juga melakukan penjaringan eksternal. Penjaringan eksternal juga dikenal dengan
istilah penjaringan terbuka artinya Partai politik membuka diri seluas-luasnya kepada
seluruh masyarakat yang merasa memiliki kemampuan untuk mengisi jabatan publik
untuk mengikuti proses penjaringan atau seleksi dengan prasyarat dan standar yang
telah ditentukan oleh suatu partai. PDI-Perjuangan membuka penjaringan eksternal
atau terbuka pada tanggal 8 April 2016 sampai dengan 25 April 2016 bekerjasama
dengan Himpunan Psikologi Indonesia.10 Penjaringan ini diharapkan mampu
melahirkan tokoh yang kompeten dalam pemerintahan.
Kecenderungan untuk melakukan penjaringan eksternal biasanya dilakukan
karena beberapa alasan, seperti partai politik dianggap kurang akseleratif dan maksimal
dalam upaya pengkaderan, motivasi dalam mengikuti kontestasi politik yang hanya
10 http://wartakota.tribunnews.com/2016/04/07/PDI-Perjuangan-buka-pendaftaran-untuk-bakal-cagub-dan-cawagub-dki diakses pada tanggal 26 Februari 2017 pukul 22.45.
94
bertujuan untuk memenangkan pemilihan atau meraih kekuasaan semata, dan krisis
kepercayaan publik terhadap tokoh-tokoh partai yang dilahirkan.11
Setelah penjaringan eksternal resmi dibuka oleh PDI-Perjuangan, menurut
wakil badan pemenangan pemilu (bapilu) Gembong Warsono, terdapat 38 nama yang
mendaftarkan diri, tetapi hanya 32 nama yang menyerahkan berkas lengkap untuk
mengikuti rangkaian tes yang akan diselenggarakan oleh panitia. Berikut nama-nama
peserta penjaringan eksternal PDI-Perjuangan :12
Dari internal PDI Perjuangan:
1. Boy Sadikin2. Djarot Saiful Hidayat
Dari eksternal PDI Perjuangan:
1. Yusril Ihza Mahendra (calon gubernur)2. Hasneini Moein (calon gubernur)3. Riza Vilano Satria Putra (calon gubernur)4. Abdul Rani Rasjid (calon wakil gubernur)5. Teguh Santosa (calon gubernur)6. Harun Al Rasid (calon wakil gubernur)7. Hasniati (calon gubernur)8. Idris Khalid Amir (calon gubernur)9. Margono (calon gubernur)10. Sugiman (calon gubernur)11. Mahfudl Djaelani (calon gubernur)12. Riyadi (calon wakil gubernur)13. S. Azhary (calon gubernur)14. Edysa Girsang (calon gubernur)15. H. Firdaus Djaelani (calon wakil gubernur)16. H. Lulung (calon gubernur/calon wakil gubernur)17. Sandiago Uno (calon gubernur/calon wakil gubernur)18. Benny Mokalu (calon wakil gubernur)19. Marco Kusumawijaya (calon wakil gubernur)20. Suprapto (calon wakil gubernur)21. HM. Tahir Mahmud (calon gubernur)22. H. Dedi Irianto (calon gubernur)23. H. Adek Erfil Manurung (calon wakil gubernur)
11 http://nasional.kompas.com/read/2016/09/25/19581011/tiga.cagub.dki.jakarta.nonkader.parpol.dilanda.krisis Diakses pada tanggal 26 Februari 2017 pukul 22.23.
12 http://www.tribunnews.com/metropolitan/2016/04/25/32-nama-akan-bertarung-dengan-djarot-dan-boy-perebutkan-tiket-PDI-Perjuangan diakses pada tanggal 27 Februari 2017 pukul 00.05.
95
24. H. Pardi (calon wakil gubernur)25. H. Icu Zulkafril Prawiranegara (calon gubernur)26. Syarief Syeh Abubakar (calon wakil gubernur)27. Zainal Arifin (calon gubernur/calon wakil gubernur)28. Farhat Abas (calon gubernur)29. Gusjoy (calon gubernur)30. Audi Tambunan (calon gubernur)31. Luluk Nurhamidah (calon gubernur)32. Muhamad Idrus (calon gubernur)
Nama-nama diatas akan mengikuti serangkaian tes seperti psikotes, fit and
proper test, dan tes kesehatan.13 Menurut Hasto Kristianto sekretaris jendral PDI-
Perjuangan, setelah seluruh peserta mengikuti rangkaian tes, ada beberapa aspek yang
akan dinilai oleh DPP yaitu aspek leadership, personality, kemampuan dalam
menyelesaikan masalah, dan daya juang yang dimiliki setiap calon,"14 tahapan terakhir
dari penjaringan ini sepenuhnya diserahkan ke DPP hingga waktu yang tidak
ditentukan karena hak pengumuman calon mana yang akan diusung berada di tangan
pengurus pusat. Selama proses ini berlangsung, nama Ahok tidak pernah ikut serta di
dalamnya. Bahkan Ahok dengan tegas dibeberapa kesempatan menagatakan tidak akan
mengikuti mekanisme penjaringan partai. Hingga penjaringan ditutup, PDI-Perjuangan
belum mengumumkan nama-nama yang bakal diusung pada pilgub kali ini.
Dari sekian nama yang mengikuti penjaringan eksternal, nama Yusril Ihza
Mahendra seorang pakar hukum tata negara dan politisi Partai Bulan Bintang yang
dianggap paling diperhitungkan oleh beberapa kalangan, selain karena pengalamannya
13 http://pilkada.liputan6.com/read/2486681/11-hari-dibuka-PDI-Perjuangan-jaring-25-nama-cagub-cawagub-dki diakses pada 27 Februari 2017 pukul 00.13.
14 https://www.arah.com/running/1160/ini-aspek-yang-dinilai-dalam-penjaringan-cagub-dki-dari-pdi-p.html?lireid=1169%26page=11111111111 diakses pada tanggal 27 Februari 2017 pukul00.30.
96
dalam pemerintahan, juga memiliki hubungan yang baik dengan ketua umum PDI-
Perjuangan semasa menjabat sebagai presiden RI. Selain Yusril, ada nama Sandiaga
Uno seorang pengusaha sekaligus politisi Partai Gerindra digadang-gadang akan
diduetkan dengan Risma, bahkan Sandiaga terang-terangan mengatakan siap menjadi
wakilnya Risma.15 Pengalaman koalisi manis PDI-Perjuangan-Gerindra pada pilgub
lalu menguatkan isu ini.
Politik selalu dinamis, hitungan diatas kertas tidak selamanya menjadi acuan.
Hingga detik akhir pendaftaran cagub DKI, nama-nama yang dari awal diperkirakan
akan dimunculkan PDI-Perjuangan tidak satupun mendapat restu DPP. bahkan dari 32
nama yang ikut penjaingan, PDI-Perjuangan tidak pernah mengumumkan ke publik
seperti apa hasilnya, dan siapa yang lolos proses seleksi tersebut. Harapan akan suatu
proses yang terbuka dan demokratis menjadi sirna.
B. Proses Penunjukan Ahok sebagai Kandidat
Pasca ditutupnya penjaringan oleh PDI-PERJUANGAN, beberapa spekulasi
bermunculan terkait calon yang akan dusung. Mulai dari Risma-Djarot, Risma-
Sandiaga, Yusril-Risma, Yusril-Djarot. PDI-Perjuangan ibarat primadona pada pilgub
kali ini, sebagai partai penguasa di DKI sepak terjangnya seolah ditunggu oleh
khalayak ramai, politisi dan partai politik. Sejalan dengan partai lainnya, belum
satupun partai politik mengumumkan pasangan mana yang akan diusung. Berbagai
gerakan politik antar parpol bermunculan, seperti koalisi kekeluargaan yang dibentuk
15 https://news.detik.com/berita/3265411/siap-berduet-di-pilgub-dki-sandiaga-bu-risma-sosok-mumpuni diakses pada tanggal 27 februari 2017 pukul 00.25.
97
oleh pejabat Partai DKI PDI-Perjuangan, Gerindra, PPP, PAN, Demokrat, PKB dan
PKS.16
Koalisi kekeluargaan dibentuk pada 8 Agustus 2016 untuk melawan gubernur
petahana Ahok. Kesepakatan tujuh partai politik tersebut dilandasi karena kesamaan
ketidakinginan mendukung petahana dan kesamaan kriteria pemimpin yang
diinginkan. Ahok telah lebih dulu melakukan gerakan politik dengan pengumpulan satu
juta KTP melalui relawan Teman Ahok seolah menjadi ancaman berarti bagi sebagaian
partai politik. Karena dengan satu juta KTP tersebut Ahok bisa mencalonkan diri
melalui jalur independen.
Konflik yang terjadi antara Ahok dan beberapa anggota DPRD DKI yang juga
pejabat partai politik, menjadikan stimulus untuk melawan petahana. Ketidaksukaan
atas kepribadian dan karakter kepemimpinan Ahok yang dianggap sering menyakiti
masyarakat dan menyinggung partai politik lewat perkataan-perkataannya di media,
menjadikan Ahok musuh bersama partai lainnya. Namun, ketidaksukaan pejabat
tersebut kontras dengan apa yang diinginkan masyarakat. Beberapa lembaga survey
selalu menempatkan Ahok sebagai calon terkuat memenangkan pilgub DKI kali ini
dengan tingginya tingkat kepuasan publik dan elektabilitas yang dimiliki petahana.
Ahok jauh sekali meninggalkan nama-nama besar lain seperti Yusril, Adhyaksa Dault,
Risma, Sandiaga, Ridwan Kamil, dan Djarot.17
16 https://m.tempo.co/read/news/2016/08/08/231794172/pilkada-dki-7-partai-bentuk-koalisi-kekeluargaan-lawan-ahok diakses pada tanggal 27 Februari 2017 pukul 00.48.
17 http://pilkada.liputan6.com/read/2503381/survei-terbaru-pilkada-dki-elektabilitas-ahok-masih-tertinggi diakses pada 27 Februari 2017 pukul 01.00.
98
Tingginya elektabilitas, popularitas, dan tingkat kepuasan publik yang dimiliki
Ahok serta dikawal oleh gerakan realawan teman ahok yang telah berhasil
mengumpulkan satu juta KTP sebagai syarat maju lewat jalur independen, membuat
Ahok memiliki nilai jual atau posisi tawar yang kuat. Ditambah lagi, sosok yang
dianggap mampu menyaingi Ahok seperti Risma dan Ridwan Kamil telah
mengurungkan niatnya untuk ikut terjun pada pilgub kali ini. Ahok seolah akan berlari
kencang sendirian.
PDI-Perjuangan mengalami dilemma dan harus berpikir ektra keras untuk
menentukan calon yang akan diusung. Terlambat sedikit saja, momentum bisa hilang
atau diambil orang. Risma yang bahkan sudah mengikuti penjaringan, serta
mendapatkan dukungan terbanyak dari internal partai setelah Djarot, menyatakan
mundur dari pertarungan pilgub DKI dan hanya ingin fokus mengawal janji
kampanyenya di Surabaya. Padahal sosok seperti Risma dianggap mampu menyaingi
Ahok. Djarot Syaiful Hidayat dianggap oleh beberapa kalangan tidak akan mampu
menyaingi Ahok jika diusung menjadi Risma.
PDI-Perjuangan tentu bisa saja memaksakan kehendak untuk memboyong
Risma ke Jakarta, seperti apa yang pernah dilakukan pada Jokowi pada pilgub DKI
2012. Ketika itu Jokowi masih menjabat walikota Solo, namun PDI-Perjuangan
sebagai partai naungan Jokowi berhak membawa kadernya tersebut untuk ikut serta
pada pilgub DKI. Alhasil, Jokowi berhasil keluar sebagai pemenang meski awalnya
berdasarkan lembaga survey berada dibawah bayang-bayang petahana Fauzi Bowo.
Tetapi partai tidak dapat memaksakan jika pribadi yang bersangkutan memang tidak
99
memiliki keinginan. Bedanya Jokowi waktu itu bersedia maju pada pilgub DKI Jakarta
2012.
Menurut Eva Kusuma Sundari pengurus DPP PDI-Perjuangan sekaligus
anggota DPR RI menjelaskan bahwa Risma adalah nama terdepan yang diinginkan
kader berdasarkan enam kali survey internal yang dilakukan partai. Elektabilitas dan
popularitasnya masih diatas kader lainnya.18 melihat jauh ke belakang pada pilgub DKI
2012 PDI-Perjuangan secara kepartaian, tidak memiliki alasan apapun untuk tidak
mencalonkan Risma pada pilgub kali ini. Pertama, Risma adalah kader internal partai
yang memiliki segudang prestasi dan pengalaman. Kedua, Risma merupakan kader
yang paling diinginkan oleh internal partai untuk maju pada pilgub DKI 2017. Ketiga,
elektabilitas dan popularitas Risma selalu menempati urutan ke dua setelah petahana.19
Analisa dari berbagai kalangan kalau Risma dicalonkan oleh PDI-Perjuangan sangat
berpotensi untuk mengalahkan Ahok. Menurut Muhammad Qodari direktur
Indobarometer Risma adalah calon paling potensial untuk mengalahkan Ahok.20
Keputusan memaksakan Risma oleh PDI-Perjuangan dianggap akan
memberikan dampak negative terhadap partai khususnya di Surabaya dan Jawa Timur.
Jawa Timur merupakan daerah dengan penduduk terbanyak. Namun, selama dua
periode belakangan ini dalam pemilihan gubernur PDI-Perjuangan selalu kalah dari
18 http://jakartanews.co/tri-rismaharini-PDI-Perjuangan-_-basuki-tj-purnama/ diakses pada 27Februari 2017 pukul 01.20.
19 https://news.detik.com/berita/3266034/elektabilitas-ahok-4729-ditempel-ketat-risma-dan-ridwan-kamil diakses pada tanggal 27 Februari 2017 pukul 01.45.
20 http://pilkada.liputan6.com/read/2569650/indo-barometer-risma-potensial-kalahkan-ahok-di-pilkada-dki diakses pada tanggal 27 Februari 2017 pukul 01.50.
100
Partai Demokrat. Menurut Airlangga Pribadi pengamat politik UNAIR Surabaya,
Risma memiliki potensi menjadi lawan terberat wakil gubernur petahana di pilgub
Jatim 2018.21 Sementara itu, selain Risma PDI-Perjuangan seolah tidak punya sosok
mumpuni lainnya di Jawa Timur. Inilah salah satu pertimbangan PDI-Perjuangan untuk
tidak memaksakan Risma ke DKI.
PDI-Perjuangan menjadi semakin dilema dalam menentukan calon yang akan
diusung mengingat kader-kader yang diharapkan tampil lebih memilih fokus untuk
mengurusi jabatan yang diemban sekarang. Pilihan terakhir hanya ada pada Djarot
Syaiful Hidayat, namun realitas yang ada seolah memaksa PDI-Perjuangan untuk tidak
berani menambil resiko politik kalau tidak ingin kenangan manis memenangkan pilgub
DKI lenyap begitu saja. PDI-Perjuangan bisa saja berkoalisi dengan partai lain untuk
memperkuat posisi kader yang ingin diusung. Tetapi sebagai partai penguasa PDI-
Perjuangan tentu tidak ingin terkesan manja atau mengemis dukungan dari partai lain
untuk mengusung Djarot Syaiful Hidayat.
Djarot dianggap tidak akan mampu menyaingi popularitas dan elektabilitas
Ahok. Dengan gaya kepemimpinan yang lebih banyak diam, tanpa gebrakan dan di
balik layar kurang mendapat respon dari masyarakat yang sudah melekatkan diri pada
gaya kepemimpinan yang tegas dan berani yaitu pada diri seorang Ahok. Peta politik
DKI betul-betul tidak bisa diprediksi. Namun, dampak positif jika PDI-Perjuangan
menunjuk Djarot adalah publik akan semakin percaya bahwa PDI-Perjuangan adalah
21 http://www.lensaindonesia.com/2016/03/15/pilgub-jatim-2018-tiga-kandidat-ini-jadi-lawan-berat-gus-ipul.html diakses pad tanggal 27 Februari 2017 pukul 01.55.
101
partai kader dan selalu konsisten. Pertimbangan kader non kader, koalisi non koalisi,
keinginan publik versus keinginan partai berkecamuk di dalam pikiran para petinggi
PDI-Perjuangan yang memiliki wewenang dalam menentukan kandidat.
Jauh sebelum pasangan Ahok-Djarot sebagai cagub-cawagub diumumkan oleh
PDI-Perjuangan pada tanggal 20 September 2016, Ahok bersama relawan teman ahok
telah terlebih dahulu mendeklarasikan pencalonan dirinya sebagai cagub yang
disandingkan dengan Heru Budi Hartono seorang pejabat tinggi di pemerintah provinsi
DKI Jakarta melalui jalur independen.22 Ahok seolah sadar bahwa dirinya tidak
dikehendaki oleh partai politik. Serta, dia juga memang tidak memiliki keinginan untuk
maju lewat partai politik karena partai politik dianggap hanya akan menyandera
dirinya, biaya mahar politik yang tinggi, dan citra partai yang dianggap sebagai sarang
koruptor.
Pasangan Ahok-Heru lewat jalur independen mendapat dukungan dari beberapa
partai politik NasDem, Hanura dan Golkar. Ketiga partai tersebut bahkan menyatakan
dukungannya tanpa adanya mahar.23 Berkali-kali Ahok meyakinkan publik bahwa dia
akan maju lewat jalur indepdenden dengan alasan yang sudah dijelaskan diatas.
Langkah politik yang diambilnya ini seolah menjadi oase bagi masyarakat yang selama
ini mulai kehilangan kepercayaan terhadap lembaga partai politik.
22 http://news.detik.com/berita/3159552/ahok-pilih-heru-untuk-maju-independen-djarot-itu-hak-beliau diakses pada 27 Februari 2017 pukul 02.00.
23 http://www.viva.co.id/prancis2016/read/749918-parpol-ini-klaim-dukung-ahok-tanpa-mahar diakses pada tanggal 28 Februari 2017 pukul 09.00.
102
Rilis survei yang dilakukan populi center pada tanggal 10 sampai 15 juni 2016
dengan responden 400 orang menyebutkan bahwa 33,2% warga DKI lebih memilih
Ahok maju lewat independen, dan hanya 9% yang menginginkan Ahok maju lewat
partai politik. Alasan-alasan inilah yang menjadikan Ahok semakin percaya diri untuk
memilih jalur Independen. Menariknya lagi, berdasarkan rilis survey populi diatas
kalaupun Ahok maju lewat jalur partai, PDI-Perjuangan adalah partai yang paling
diharapkan untuk mengusung Ahok pada pilgub DKI dengan dukungan 25,2%
masyarakat yang diwawancarai.24
Disisi lain, pejabat teras PDI-Perjuangan di Jakarta banyak yang tidak
menyukai gaya kepemimpinan Ahok. Selain karena gaya dan karakter
kepemimpinannya, Ahok juga tidak mengikuti mekanisme penjaringan partai sehingga
dianggap jika dicalonkan oleh partai maka sama saja melanggar aturan yang dibuat
sendiri oleh partai, ucap Bambang DH selaku Plt PDI-Perjuangan DPD DKI.25
Simalakama, mungkin inilah ungkapan yang pas untuk menggambarkan kondisi PDI-
Perjuangan saat itu. Disatu sisi, banyak masyarakat yang menginginkan Ahok sebagai
cagub dari PDI-Perjuangan, disaat yang bersamaan banyak kader bahkan pengurus
PDI-Perjuangan yang menolak Ahok untuk diusung.
24 http://news.detik.com/berita/3241114/setujukah-warga-dki-ahok-maju-lewat-parpol diaksespada tanggal 28 Februari 2017 pukul 09.15.
25 http://www.tribunnews.com/metropolitan/2016/04/11/PDI-Perjuangan-ogah-dukung-ahok-bila-tak-ikut-penjaringan-bakal-calon-gubernur-dki diakses pada tanggal 28 Februari 2017 pukul09.27.
103
Suara tokoh-tokoh PDI-Perjuangan pun terbelah terkait mencuatnya nama
Ahok sebagai cagub dari PDI-Perjuangan. Nama-nama besar tersebut seperti Masinton
Pasaribu, Eva Kusuma Sundari, Effendi Simbolon, Bambang DH, Boy Bernardi
Sadikin, dan Prasetyo Edi Marsudi. Berbagai bentuk perlawanan dilakukan oleh
mereka yang tidak menyetujui atau menyukai sosok Ahok, seperti pernyataan-
pernyataan pedas di media, melalui spanduk-spanduk sindiran untuk tidak
mencalonkan Ahok, hingga aksi yang dilakukan oleh simpatisan, bahkan ada yang
mengancam bakal keluar dari partai jika Ahok dicalonkan.
Setelah melewati berbagai polemik dan dinamika, tiga hari sebelum penutupan
pendaftaran cagub DKI resmi ditutup, PDI-Perjuangan mengumumkan pasangan
Ahok-Djarot sebagai cagub dan cawagub DKI Jakarta 2017. Sebelumnya, Golkar,
NasDem dan Hanura telah lebih dulu menyatakan dukungannya untuk Ahok sebagai
cagub. Dukungan PDI-Perjuangan disambut positif oleh partai pendukung lainnya dan
dianggap akan semakin menguatkan peluang Ahok untuk menang pilgub kali ini. PDI-
Perjuangan seperti tidak memiliki pilihan lain, dan seperti dipaksa harus mengusung
Ahok dengan segala permasalahan yang terjadi belakangan ini.26 Meskipun PDI-
Perjuangan menyadari akan konsekuensi setiap langkah yang diambil.
Sekjen PDI-Perjuangan Hasto Kristiyanto mengemukakan pendapatnya terkait
kenapa akhirnya PDI-Perjuangan memutuskan mengusung Ahok-Djarot. Ada empat
26 http://news.detik.com/berita/3228249/dukung-ahok-independen-nasdem-bersama-hanura-dan-golkar-kami-sudah-kuat diakses pada tanggal 28 Februari 2017 pukul 09.32.
104
alasan kenapa akhirnya PDI-Perjuangan mengusung pasangan Ahok-Djarot. Pertama,
Ahok merupakan pejabat yang berkewajiban meneruskan program yang telah dimulai
oleh Jokowi. Kedua, program kerja Ahok sejalan dengan ideologi PDI-Perjuangan
yang selalu memperjuangkan wong cilik. Ketiga, pasangan Ahok-Djarot dianggap
mampu berkomitmen teguh dalam menjalankan ideologi tersebut dan bersinergis
dengan pemerintah pusat. Keempat, berdasarkan survei setahun terakhir tingkat
kepuasan publik terhadap kinerja keduanya cukup tinggi.
Sementara itu, berdasarkan wawancara penulis dengan Ketua Dewan Pembina
Baitul Muslimin 2015-2020 organisasi sayap PDI-Perjuangan Cholid mengatakan
bahwa pemilihan kepala daerah sejatinya bukanlah ajang “menjual” partai ke publik,
melainkan ajang penyerapan aspirasi dan keinginan masyarakat terkait pemimpin yang
diinginkan. Dalam konteks ini, berdasarkan beberapa pertimbangan dan pengamatan
yang komprehensif hampir seluruh lembaga survey mengatakan publik puas dengan
kinerja petahana. Namun, hasil tersebut bukan menjadi satu-satunya acuan partai dalam
mengambil keputusan.27
Menurut Cholid, PDI-Perjuangan pada umumnya memiliki pertimbangan dasar
dalam menentukan kandidat yaitu, pertimbangan ideologis. Pertimbangan ideologis
adalah seberapa dekat korelasi antara sosok yang akan dipilih dengan ideologi partai.
Dalam hal ini meliputi program kerja yang sejalan dengan cita-cita Negara dan UUD,
mencintai dan meindungi NKRI, menjaga keberagaman dalam bingkai Bhinneka
27 Hasil wawancara dengan pak Cholid (ketua Dewan Pembina Baitul Muslimin PDI-PERJUANGAN 2015-2020) pada tanggal 23 Maret 2017 pukul 13.30 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan.
105
Tunggal Ika dan sikap kepemimpinan yang dimiliki. Seseorang yang dianggap
memenuhi pertimbangan diatas bisa saja dicalonkan oleh PDI-Perjuangan tidak harus
kader internal.
Senada dengan penjelasan Cholid, Nurmansyah Tanjung selaku mantan wakil
sekretaris jendral (WaSekJen) Baitul Muslimin PDI-Perjuangan periode 2010-2015
menambahkan beberapa pertimbangan lainnya yang digunakan DPP untuk
menentukan kandidat yang akan diusung pada sesi wawancara dengan penulis.
Menurut beliau, pertimbangan taktis dan pertimbangan strategis merupakan
pertimbangan lainnya selain pertimbangan ideologis. Tiga pertimbangan ini harus
saling melengkapi satu sama lain. Artinya, jika hanya memenuhi kedekatan ideologis,
tetapi tidak memenuhi faktor taktis dan strategis, seseorang tersebut belum tentu akan
dipilih oleh DPP.28
Pertimbangan ideologis tidak hanya soal kedekatan seseorang dengan ideologi
partai, tetapi termasuk juga sejauh mana sesoerang tersebut dapat menjalankan misi
partai suatu partai. Pertimbangan taktis adalah pertimbangan yang didasari pada
obervasi dan penelitian eksternal dan independen seperti lembaga survey. Beberapa
hasil survey menempatkan Ahok sebagai Gubernur dengan tingkat kepuasan publik
yang sangat tinggi. Pertimbangan strategis adalah pertimbangan yang didasari pada
aspek-aspek sosial-politik. Secara sosiologis, Ahok merupakan mantan wakil Jokowi
periode 2012 hingga 2014, kedekatan hubungan keduanya dapat dilihat dari program
28 Hasil wawancara dengan Nurmansyah Tanjung (mantan WaSekJen Baitul Muslimin PDI-Perjuangan 2010-2015) pada tanggal 23 Maret 2017 pukul 14.00 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan).
106
yang dikerjakan Ahok merupakan kelanjutan dari program era Gubernur Jokowi.
Komitmen itulah yang dinilai oleh petinggi partai. Berikutnya, aspek politik
menggambarkan bahwa pertarungan pilgub DKI tidak semata-mata pertarungan partai,
tetapi pertarungan konsistensi partai dalam mengakomodir aspirasi rakyat. Dan PDI-
Perjuangan berupaya semaksimal mungkin menunjukkan ke publik sebagai partai yang
peka akan hal tersebut. Setiap keputusan yang diambil pasti memiliki resiko tersendiri
yang harus siap diterima dan diemban oleh partai. Dari keseluruhan pertimbangan
diatas, hanya Ahok-Djarot yang dianggap memenuhi kriteria tersebut.29 Kolaborasi
kedua adalah klimaks dari segala upaya terkait kemajuan Jakarta secara umum, dan
PDI-Perjuangan secara khusus.
Andreas Uffen dalam jurnal politiknya Partai politik di Indonesia pasca
Soeharto mencoba menjelaskan tentang faktor apa saja yang dapat mempengaruhi
pengambilan keputusan politik suatu partai termasuk dalam proses penentuan kandidat.
Ada empat faktor yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan politik suatu
partai khususnya dalam proses seleksi kandidat. Seperti, presidensialisasi partai, proses
internal partai politik seperti penokohan yang otoriter dan faksionalisme partai, faktor
keuangan atau ekonomi, dan faktor merenggangnya hubungan partai dengan pemilih.30
29 Hasil wawancara dengan Nurmansyah Tanjung (mantan WaSekJen Baitul Muslimin PDI-Perjuangan 2010-2015) pada tanggal 23 Maret 2017 pukul 14.00 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan).
30 Andreas Ufen, Partai Politik di Indonesia Pasca Soeharto : Antara Poitik Aliran danFilipinanisasi, (Jurnal Ilmu Politik No. 37 Desember 2006) diakses dari :https://www.academia.edu/4354886/Partai_Politik_di_Indonesia diakses pada tanggal 24 Desember2016 pukul 14.40.
107
Di antara keempat faktor tersebut, menurut Boy Bernardi Sadikin dalam proses
penunjukan Ahok sebagai cagub memenuhi hampir keseluruhan faktor tersebut.
Pertama, presidensialisasi partai adalah elit partai mendominasi sirkulasi arus politik
di dalam partai tersebut. Ketua Umum PDI-Perjuangan Megawati soekarnoPuteri
begitu mendominasi dalam pengambilan keputusan politik. Bahkan kewenangan beliau
dilindungi oleh konstitusi partai. Seperti yang diutarakan oleh megawati dalam salah
satu kesempatan mengatakan bahwa“urusan calon gubernur, hak prerogatif saya.”31
Jika calon yang diusulkan melalui mekanisme partai disukai oleh bu mega, maka bu
mega akan setuju, begitu juga sebaliknya.
Kedua, penokohan yang otoriter atau faksionalisme partai. Menurut Boy
Bernardi Sadikin, faktor faksionalisme memiliki pengaruh yang cukup besar dalam
mempengaruhi pengambilan keputusan di dalam PDI-Perjuangan. Bahkan beliau
menggambarkan secara jelas di dalam wawancaranya dengan penulis. Tokoh-tokoh di
PDI-Perjuangan sekarang ini mayoritas dari kelompok non muslim seperti Hasto
Kristiyanto, Hendrawan Supratikno, Andreas Hugo Perreira, Adi Wijaya, Maruarar
Sirait, Trimedya Pandjaitan, Masinton Pasaribu, Charles Honoris, Effendi Simbolon,
dan masih banyak lagi. Berikut daftar pengurus resmi DPP PDI-Perjuangan 2015-
2020:32
Nama Jabatan AgamaMegawati Soekarnoputri Ketua Umum Islam
31
http://megapolitan.kompas.com/read/2016/05/10/14071941/Megawati.Sudah.Menegaskan.bahwa.Bakal.Cagub.DKI.dari.PDI-P.Prerogatifnya diakses pada tanggal 28 Februari 2017 pukul 10.00.
32 http://www.PDI-Perjuanganerjuangan.id/article/pengurus/child/01/Partai/Pengurus_Partaidiakses pada tanggal 28 Februari 2017 pukul 10.10.
108
Komarudin Watubun Ketua bidang Kehormatan Partai IslamBambang Dwi Hartono Ketua bidang Pemenangan Pemilu IslamIdam Samawi Ketua bidang Ideologi dan Kaderisasi IslamDjarot Syaiful Hidayat Ketua bidang Keanggotaan dan Organisasi IslamPuan Maharani Ketua bidang Politik dan Keamanan IslamTrimedya Pandjaitan Ketua bidang Hukum HAM dan Perundang-
undanganKristen
Hendrawan Supratikno Ketua bidang Perekonomian KristenMuhammad Prakosa Ketua bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup IslamRohmin Dahuri Ketua bidang Kemaritiman IslamAndreas Hugo Pareira Ketua bidang Pembangunan Manusia dan
KebudayaanKristen
Ribka Tjiptaning Ketua bidang Sosial dan Penanggulangan Bencana KristenMindo Sianipar Ketua bidang Buruh Tani dan Nelayan KristenSri Rahayu Ketua bidang Kesehatan dan Anak IslamI Made Urip Ketua bidang Pendidikan dan Kebudayaan HinduNusirwan Sujono Ketua bidang Koperasi dan UMKM IslamSarwo Budi WirantiSukamdani
Ketua bidang Pariwisata Islam
Sukur Nababan Ketua bidang Pemuda dan Olahraga KristenHamka Haq Ketua bidang Keagamaan dan Kepercayaan kepada
Tuhan YMEIslam
Prananda Prabowo Ketua bidang Ekonomi Kreatif IslamHasto Kristiyanto Sekretaris Jenderal KristenUtut Adianto Wakil Sekjen bidang Internal IslamErico Sotarduga Wakil Sekjen bidang Program Kerakyatan KristenAhmad Basarah Wakil Sekjen bidang Program Pemerintahan IslamOlly Dondokambey Bendahara Umum KristenRudianto Tjen Wakil Bendum bidang Internal KristenJuliari Peter Batubara Wakil Bendum bidang Program Kristen
Dari 27 nama pengurus DPP PDI-Perjuangan diatas, 15 orang beragama islam,
11 kristen, dan 1 orang beragama hindu. Tapi yang ditekankan oleh Boy Sadikin adalah
tokoh-tokoh di tubuh PDI-Perjuangan bukan dari jumlahnya. Selanjutnya, beliau
menekankan bahwa selain tokoh-tokoh yang disebutkan tadi, komposisi anggota DPR
RI dari PDI-Perjuangan terdiri dari 6 kursi dominan non muslim seperti Charles
Honoris, Wiryanti Sukamdani, Eriko Sotarduga, Masinton Pasaribu, Effendi Simbolon,
Darmadi Durianto. Dari ke 6 nama tersebut hanya dua orang yang beragama islam,
sisanya 4 orang non muslim. Dari komposisi anggota DPRD DKI Fraksi PDI-
109
Perjuangan berjumlah 28 kursi terdiri 17 kursi Non muslim, 11 kursi muslim.33 Secara
tidak langsung kekuatan faksi ini yang mempengaruhi pengambilan keputusan
penunjukan Ahok sebagai cagub.
Menariknya lagi, menurut pemaparan beliau terjadi tiga kali pergantian ketua
DPD PDI-Perjuangan Jakarta sebelum keputusan mencalonkan Ahok diumumkan.
Pertama, beliau selaku ketua DPD DKI 2015-2020 mengundurkan diri pada bulan
Desember 2016 karena tidak sejalan dengan partai. Posisi beliau digantikan oleh
Pelaksana Tugas (PlT) Bambang DH karena menolak pencalonan Ahok, bahkan beliau
menerima para pengunjuk rasa yang mendesak PDI-Perjuangan untuk tidak
mencalonkan Ahok dan berjanji akan memperjuangkannya ke DPP, ditambah lagi
Bambang DH juga ikut serta sebagai pembentuk koalisi kekeluargaan dan
menyanyikan yel-yel tolak ahok.34 Terakhir, pengurus baru yang definitif diberikan
kepada Adi Wijaya alias aming yang juga non muslim sehingga lahirlah keputusan
mendukung Ahok.
Selain faktor elekatabilitas, popularitas dan tingkat kepuasan publik, faktor lain
yang dianggap mempengaruhi pengambilan keputusan oleh Boy Bernardi Sadikin
adalah faktor faksionalisme di dalam internal partai. Faksi non muslim dianggap begitu
mendominasi untuk mempengaruhi ketua umum dalam menunjuk Ahok sebagai cagub
PDI-Perjuangan.
33 http://dprd-dkijakartaprov.go.id/fraksi/fraksi-PDI-Perjuangan/ diakses pada tanggal 28Februari 2017 pukul 10.45.
34 https://news.detik.com/berita/3286615/bambang-dh-dicopot-karena-menolak-ahok-ini-penjelasan-dpp-PDI-Perjuangan diakses pada tanggal 28 Februari 2017 pukul 11.10.
110
C. Implikasi terkait penunjukan Ahok sebagai kandidat
Menurut Siti Zuhro peneliti LIPI terdapat beberapa dampak negatif yang akan
diterima PDI-Perjuangan terkait keputusan mendukung Ahok sebagai cagub. Pertama,
rentan terjadi perpecahan suara di tubuh PDI-Perjuangan karena banyaknya penolakan
yang terjadi. Bentuk aksi penolakan yang terjadi terkait pencalonan Ahok baik oleh
kader internal partai, ataupun sekelompok masyarakat sedikit banyak akan memberi
imbas kepada partai pengusung. kedua, secara kalkulasi politik dengan mengusung
Ahok tidak ada jaminan PDI-Perjuangan akan memenangkan pilgub kali ini ataupun
pemilu 2019 nanti. Ketiga, PDI-Perjuangan selama ini sudah dikenal sebagai partai
ideologis dan partai kader oleh masyarakat, dengan mencalonkan Ahok yang bukan
kader dianggap akan merusak citra partai, karena butuh waktu lama untuk membangun
citra partai di mata publik.35 Keempat, Ahok bisa saja kelak ditengah jalan
meninggalkan PDI-Perjuangan. Mengingat beberapa kebiasaan Ahok yang sudah
pernah dilakukan.36
Setali tiga uang, kerugian yang dijelaskan diatas telah dirasakan PDI-
Perjuangan pasca penunjukan Ahok sebagai cagub bahkan jauh sebelum Ahok
diumumkan telah banyak terjadi penolakan. Beberapa kader menyatakan mundur
sebagai pengurus bahkan sebagai anggota partai salah satunya adalah Boy Bernardi
35 https://www.merdeka.com/khas/pilih-ahok-agar-PDI-Perjuangan-tak-jadi-partai-gagal-di-jakarta.html diakses pada tanggal 28 Februari 2017 pukul 15.30.
36 http://www.tribunnews.com/metropolitan/2016/08/21/peneliti-lipi-beberkan-kerugian-PDI-Perjuangan-jika-dukung-ahok-termasuk-bahaya-ditinggal-di-tengah-jalan diakses pada tanggal 28Februari 2017 pukul 16.00.
111
Sadikin kader yang dianggap telah berjasa membesarkan PDI-Perjuangan di Jakarta
sejak pasca reformasi. Dalam wawancaranya, beliau mengaku kecewa dengan
penunjukan Ahok sebagai cagub PDI-Perjuangan. Ia menganggap partai sudah tidak
mengindahkan mekanisme penjaringan yang telah dilakukan. PDI-Perjuangan tidak
lagi menjadi partai kader seperti yang selama ini didengungkan. Dengan keputusan ini,
PDI-Perjuangan menunjukkan diri sebagai partai yang tidak demokratis.
Selain dampak negatif, tentu keputusan tersebut memiliki dampak positif
terhadap PDI-Perjuangan. Yunarto Wijaya direktur Charta Politica menjelaskan
dengan mencalonkan Ahok-Djarot PDI-Perjuangan semakin memperjelas posisinya
sebagai partai pluralis-nasionalis. Pasangan Ahok-Djarot dinilai mewakili
kemajemukan yang ada di Jakarta. Berikutnya, pasangan ini akan mempermudah
sinergisitas antara pemprov DKI dengan pemerintah pusat. Ahok dinilai sejalan dengan
visi presiden Jokowi. Senada dengaan Yunarto, Ray Rangkuti peneliti lingkar madani
rakyat memaparkan keuntungan yang diperoleh PDI-Perjuangan dalam mencalonkan
Ahok-Djarot adalah PDI-Perjuangan dianggap berhasil mengambil langkah politik
yang realistis dan strategis. Dengan mengusung petahana PDI-Perjuangan tidak akan
begitu sulit memperkenalkan calonnya ke publik. Lanjut, PDI-Perjuangan sadar persis
sejauh ini belum ada sosok yang bisa menandingi popularitas dan elektabilitas Ahok.37
PDI-Perjuangan tentu sadar betul akan segala konsekuensi yang harus diterima
pasca penunjukan Ahok sebagai calon gubernur yang diusung pada pilgub kali ini.
37 https://www.merdeka.com/khas/pilih-ahok-agar-PDI-Perjuangan-tak-jadi-partai-gagal-di-jakarta.html diakses pada tanggal 28 Februari 2017 pukul 17.00.
112
Tetapi segala konsekuensi tersebut hanya bisa diliat dampaknya setelah pilgub
berakhir. Jika menang, pihak-pihak yang dari awal menentang dipaksa menelan ludah
sendiri, begitu juga sebaliknya. Pertaruhan nama besar partai ada ditangan masyarakat
DKI Jakarta.
106
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dinamika politik memang sulit ditebak. Apa yang dilihat belum tentu sesuai
dengan apa yang sebenarnya terjadi. Pada studi kali ini, PDIP menunjukkan bahwa
politik itu rumit, dan tidak sesederhana yang dibayangkan. Karena semua tindak tanduk
partai akan selalu mengandung nilai di mata masyarakat. Pertimbangan demi
pertimbangan harus betul-betul diperhitungkan.
Partai politik sejatinya bukanlah kendaraan politik semata yang hanya
digunakan untuk meraih kekuasaan. Namun, pada tataran praksis partai politik kerap
melupakan tujuan hakikinya. Kecenderungan hanya untuk meraih kekuasaan tanpa
mempertimbangkan faktor ideologis, konsistensi sikap dan pandangan politik, dan
sebagai sarana pendidikan politik masyarakat masih sering terabaikan. Seolah politik
tidak mengenal aturan, moral, etika dan nilai.
Setidaknya itulah yang tergambar dari studi analisis pencalonan Ahok sebagai
cagub PDI-Perjuangan. Meskipun dalam praktek seleksi kandidat nilai-nilai demokrasi
masih diterapkan, tetapi itu hanya menjadi formalitas belaka agar dianggap demokratis.
Nilai tersebut terlihat dari tahapan-tahapan penyeleksian kandidat seperti penjaringan
dari tataran paling bawah hingga ke pucuk pimpinan (bottom up). Nilai-nilai demokrasi
yang ditanamkan hanya menjadi simbolis.
107
Secara hukum penunjukan Ahok memang tidak melanggar konstitusi
kepartaian, tetapi dari sisi lain, pola pengambilan keputusan yang sepenuhnya berada
ditangan ketua umum menunjukkan bahwa PDIP bukanlah partai yang betul-betul
menanamkan nilai-nilai demokrasi. Lebih lanjut, presidensialisasi partai dan
penokohan yang otoriter masih berjalan ditengah semakin tidak terkendalinya arus
demokratisasi dan liberalisasi di masyarakat. Sistem penunjukan seperti ini akan
berdampak pada sistem politik yang ada. Degradasi demokrasi akan terus terjadi jika
partai dengan pola seperti ini berkuasa.
Proses penunjukan Ahok juga mengejawantahkan istilah partai kader yang
selama ini didengung-dengungkan oleh ketua umum. namun, PDI-Perjuangan seolah
terjepit dengan realitas yang ada. Pertimbangan menang-kalah, demokratis-tidak
demokratis, partai kader-catch all party menjadi landasan berpijak dalam mengambil
keputusan ini. Dengan gaya seperti ini istilah krisis kepercayaan terhadap partai politik
akan terus membesar.
PDI-Perjuangan seolah dipaksa menelan ludah sendiri setelah jauh sebelumnya
Ahok melontarkan pernyataan-pernyataan pedas terhadap lembaga partai politik.
Pertimbangan idologis, konsistensi, dan marwah partai tidak lagi menjadi acuan dalam
setiap pengambilan keputusan politik. Jika ada keputusan politik yang diambil sejalan
dengan idealitas partai politik, itu hanyalah kebetulan semata, bukan menjadi takaran
mutlak. Dalam keadaan seperti ini, sudah seharusnya PDIP yang memiliki posisi tawar
paling kuat agar marwah partai politik secara kelembagaan dapat terjaga dan sesuai
dengan hakikat serta tujuan adanya partai politik bukan sebaliknya.
108
Faktor kekuatan segelintir elit dan faksi yang ada di dalam tubuh PDI-
Perjuangan memiliki pengaruh yang cukup besar dalam pengambilan keputusan
penunjukan Ahok sebagai cagub. Meskipun tidak menjadi faktor yang paling dominan.
Tapi setidaknya faktor ini tidak bisa dikesampingkan begitu saja. Secara keseluruhan
mulai dari awal penjaringan hingga pengumuman Ahok-Djarot sebagai calon resmi
yang diusung PDI-Perjuangan terdapat beberapa poin penting yang dapat disimpulkan.
Pertama, PDI-Perjuangan mencoba menyelaraskan kepentingan dan tujuan
partai dengan kepentingan masyarakat namun tetap di bawah payung konstitusi
kepartaian. Kepentingan partai yaitu memenangkan pemilihan, menjaga kaderisasi
internal dan mempertahankan eksistensi partai. Sedangkan kepentingan masyarakat
adalah tingginya kepuasan masyarakat akan kinerja duet petahana, secara tidak
langsung mengartikan publik sudah merasakan langsung bukti nyata dari kinerja
keduanya.
Kedua, PDI-Perjuangan memberikan pelajaran berarti tentang skala prioritas
dalam politik yaitu PDI- Perjuangan tidak memaksakan kehendak untuk mengusung
kader sendiri demi hasil yang belum dapat diukur. Lebih tepatnya sikap yang diambil
sangat realistis dan minim resiko mengalami kekalahan.
Ketiga, PDI-Perjuangan menunjukkan lemahnya posisi tawar partai penguasa
dan pemenang pemilu terhadap realitas politik. Dengan mendukung Ahok sebagai
calon Gubernur yang bukan seorang kader partai, kutu loncat, dan banyak kebijakannya
oleh beberapa kalangan bertentangan dengan jargon wong cilik yang diusung selama
ini justru dianggap akan membahayakan eksistensi PDI- Perjuangan ke depannya. PDI-
109
Perjuangan seolah mengorbankan cita-cita, semangat perjuangan, dan roh partai yang
selama ini didengung-dengungkan sebagai partai yang selalu pro rakyat demi
kepentingan sesaat yaitu memenangkan pilgub DKI Jakarta 2017. .
PDI- Perjuangan seolah semakin mempertegas bahwa partai politik hanya
merupakan kendaraan semata bagi individu yang ingin berkuasa. Apapun dalihnya,
apapun alasannya, apapun pertimbangannya, partai politik sudah seharusnya
mengedepankan konsistensi perjuangan, pergerakan, dan arah perjalanan partai jika
masih ingin dianggap sebagai suatu lembaga yang bermartabat dalam melahirkan
pemimpin demi mencapai tujuan berbangsa dan bernegara.
B. Saran
Menurut penulis, proses penunjukan pasangan Basuki Tjahaja Purnama- Djarot
Syaiful Hidayat pada pilgub DKI kali ini memberikan sedikit pemahaman tentang
bagaimana suatu partai berusaha mengakomodir segala kepentingan yang ada
khususnya PDI- Perjuangan baik kepentingan partai maupun kepentingan masyarakat.
Skripsi ini dapat berkembang apabila dilakukan penelitian lebih lanjut
mengenai analisis proses penunjukan Cagub-Cawagub oleh PDI- Perjuangan secara
khusus dan partai politik secara umum. selain itu, perlunya studi lebih mendalam
tentang mekanisme seleksi kandidat dan rekrutmen oleh partai politik di Indonesia
pasca reformasi. Berikutnya, studi lanjut terkait penguatan kelembagaan partai politik
dan penyerapan aspirasi publik dalam proses pemilihan secara langsung baik pemilihan
presiden, legislative ataupun kepala daerah.
110
Oleh karena itu, besar harapan penulis agar skripsi ini dapat memberikan
kontribusi untuk studi lanjutan. Penulis menyadari skripsi ini masih sangat jauh dari
kata sempurna, dan masih sangat banyak hal-hal yang harus diperbaiki. Kajian tentang
permasalahan-permasalahan sosial politik adalah kajian yang sangat cepat berubah,
dan dinamis, oleh karenanya apa yang ditemukan dalam skripsi ini tidak selamanya
dapat menjawab segala persoalan terkait proses penunjukan cagub-cawagub oleh suatu
partai.
111
Daftar Pustaka
BUKU
Amal, Ichlasul Teori-Teori Mutakhir Partai Politik, Yogyakarta: PT. Tiara WacanaYogya, 1996.
Bangun, Zakaria Demokrasi dan Kehidupan Demokrasi di Indonesia, Medan: BinaMedia Perintis, 2008.
Bastian, Radis. Ahok Tegas, Disiplin, Tanpa Gentar, Demi Rakyat, Jogjakarta: Palapa,2013.
Daud Abu, Busroh. Ilmu Negara, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010.
Efriza. Political Explore : Sebuah Kajian Ilmu Politik, Bandung : Alfabeta, 2012.
Feriyanto, Andri dan Shyta Endang, Triana. Komunikasi Bisnis: Strategi Komunikasidalam Mengelola Bisnis, Yogyakarta: PT. Pustaka Baru, 2015.
Firmansyah, Mengelola Partai Politik : komunikasi dan Positioning Ideologi Politik diEra Demokrasi, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2008.
Gaffar, M. Janedjri. Demokrasi dan Pemilu Di Indonesia, Jakarta: Konstitusi Press,2013.
Hanan, Djayadi. Menakar Presidensialisme Multipartai di Indonesia: upaya mencariformat demokrasi yang stabil dan dinamis dalam konteks Indonesia, Bandung:Mizan Media Utama, 2014.
Hazan, Y. Reuven, And Rahat, Gideon. Democracy Within Parties: CandidateSelection Methods and their Political Consequences, New York: OxfordUniversity Press, 2010.
Katz, S. Richard, and Crotty,William. Handbook of party politics, London: SAGEPublications Ltd, 2006.
Katz, S. Richard, dan Crotty, William. Handbook Partai Politik, Bandung: NusaMedia, 2014.
112
Mitchels, Robert. Partai Politik : Kecenderungan Oligarkis Dalam Birokrasi, Jakarta:CV. Rajawali, 1984.
Prihatmoko, J. Joko. Pemilihan Kepala Daerah Langsung, Semarang: Pustaka Pelajar,2005.
Prisma. Demokrasi di Bawah Cengkeraman Oligarki Vol. 33 No. 1 2014, Jakarta:LP3ES, 2014).
Roskin, G. Michael. Pengantar Ilmu Politik, Jakarta: Kencana 2016.
Rush, Michael. Althof, Philip. Pengantar Sosiologi Politik, Jakarta : PT. RajaGrafindoPersada, 2005.
Setiadi, M. Elly. Kollip, Usman. Pengantar Sosiologi Politik, Jakarta: Kencana, 2013.
Shin, Edysen. The 37 Most Powerful Tactics On Negotiation, Jakarta: PT. AlfaCemerlang Edindo, 2016.
Sitepu, P. Anthonius. Studi Ilmu Politik, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
Soemarno, Megawati Soekarnoputri dari Ibu Rumah Tangga sampai Istana Negara,Depok: PT. Rumpun Dian Nugraha, 2002.
Surbakti, Ramlan. Memahami Ilmu Politik, Jakarta: PT. Grasindo, 2010.
Tokan Thomas, Pureklolon. Komunikasi Politik: mempertahankan integritasakademisi, politikus, dan negarawan, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama,2016.
Ware, Alan. Political Parties and Party Systems, New York: Oxford University Press,1996.
Winarno, Budi. Sistem Politik Indonesia Era Reformasi, Yogyakarta: Media Pressindo,2007.
WAWANCARA
Hasil wawancara dengan Boy Bernardi Sadikin (mantan ketua DPD PDIP DKI Jakarta2015) pada tanggal 4 Januari 2017 pukul 13.00 WIB di jl. Borobudur, Menteng,Jakarta Pusat).
113
Hasil wawancara dengan Nurmansyah Tanjung (mantan WaSekJen Baitul MusliminPDIP 2010-2015) pada tanggal 23 Maret 2017 pukul 14.00 di Hotel Bidakara,Jakarta Selatan).
Hasil wawancara dengan Cholid (ketua Dewan Pembina Baitul Muslimin PDIP 2015-2020) pada tanggal 23 Maret 2017 pukul 13.30 di Hotel Bidakara, JakartaSelatan.
JURNALMahadi, Helmi. Pragmatisme Politik: Studi Kasus Proses Rekrutmen Politik PDIP
pada Pilkada, Kabupaten Sleman, (NAD: Jurnal studi pemerintahan vol.2 No.1Februari 2011).
Ufen, Andreas. Partai Politik di Indonesia Pasca Soeharto : Antara Poitik Aliran danFilipinanisasi, (Jurnal Ilmu Politik No. 37 Desember 2006) diakses dari :https://www.academia.edu/4354886/Partai_Politik_di_Indonesia diakses padatanggal 24 Desember 2016 pukul 14.40.
INTERNET
Arah.com. Ini aspek yang dinilai dalam penjaringan cagub DKI dari PDIP. 11 Mei2016 dari https://www.arah.com/running/1160/ini-aspek-yang-dinilai-dalam-penjaringan-cagub-dki-dari-pdi-p.html?lireid=1169%26page=11111111111diakses pada tanggal 27 Februari 2017 pukul 00.30.
Beritasatu.com. PDIP tetapkan mekanisme seleksi calon kepala daerah. 21 April 2016dari http://sp.beritasatu.com/nasional/pdip-tetapkan-mekanisme-seleksi-calon-kepala-daerah/114132 diakses pada tanggal 28 Desember pukul 00.09.
Bersosial.com. partai peserta pemilu di Indonesia 1955-2014. 9 April 2014 darihttps://www.bersosial.com/threads/partai-peserta-pemilu-di-indonesia-1955-2014.7948.html, diakses pada tanggal 4 Oktober 2016 pukul 08.30.
Detiknews.com. Ahok pilih Heru untuk maju Independen, Djarot : itu hak beliau. 7Maret 2016 dari http://news.detik.com/berita/3159552/ahok-pilih-heru-untuk-maju-independen-djarot-itu-hak-beliau, diakses pada 27 Februari 2017 pukul02.00.
Detiknews.com. Bambang DH dicopot karena menolak Ahok. 30 Agustus 2016 darihttps://news.detik.com/berita/3286615/bambang-dh-dicopot-karena-menolak-ahok-ini-penjelasan-dpp-pdip diakses pada tanggal 28 Februari 2017 pukul11.10.
114
Detiknews.com. Dukung Ahok independen, Nasdem: bersama Hanura dan Golkar,kami sudah kuat. 8 Juni 2016 darihttp://news.detik.com/berita/3228249/dukung-ahok-independen-nasdem-bersama-hanura-dan-golkar-kami-sudah-kuat, diakses pada tanggal 28Februari 2017 pukul 09.32.
Detiknews.com. Elektabilitas Ahok 47,29 % ditempel ketat Risma dan Ridwan Kamil.1 Agustus 2016 dari https://news.detik.com/berita/3266034/elektabilitas-ahok-4729-ditempel-ketat-risma-dan-ridwan-kamil diakses pada tanggal 27 Februari2017 pukul 01.45.
Detiknews.com. Hari terakhir pendaftaran, 38 penantang Ahok ikut penjaringancagub DKI PDIP. 25 April 2016 darihttps://news.detik.com/berita/3195740/hari-terakhir-pendaftaran-38-penantang-ahok-ikut-penjaringan-cagub-dki-pdip diakses pada tanggal 28Desember pukul 00.16.
Detiknews.com. Partai koalisi Jakarta resmi calonkan Fauzi Bowo- Prijanto. 1 Juni2007 dari http://news.detik.com/berita/788033/13-partai-koalisi-jakarta-resmi-calonkan-fauzi-bowo-prijanto, diakses pada tanggal 22 Januari 2017 pukul11.28.
Detiknews.com. Penantang Ahok daftar penjaringan cagub DKI PDIP. 18 April 2016dari http://news.detik.com/berita/3190452/sudah-23-penantang-ahok-daftar-penjaringan-cagub-dki-pdip diakses pada 28 Desember 2016 pukul 00.17.
Detiknews.com. PKS dapat 18 kursi DPRD DKI. 17 April 2004 darihttp://news.detik.com/berita/127941/pks-dapat-18-kursi-dprd-dki diakses padatanggal 22 Januari 2017 pukul 13.22.
Detiknews.com. Selain Risma, muncul kelompok masyarakat pendukung Djarot jadicagub DKI. 16 Juni 2016 dari https://news.detik.com/berita/3235264/selain-risma-muncul-kelompok-masyarakat-pendukung-djarot-jadi-cagub-dkidiakses pada tanggal 26 Februari 2017 pukul 21.00.
Detiknews.com. Setujukah warga DKI Ahok maju lewat parpol. 24 Juni 2016 darihttp://news.detik.com/berita/3241114/setujukah-warga-dki-ahok-maju-lewat-parpol diakses pada tanggal 28 Februari 2017 pukul 09.15.
Detiknews.com. Siap berduet di pilgub DKI, Sandiaga : Bu Risma sosok mumpuni. 31Juli 2016 dari https://news.detik.com/berita/3265411/siap-berduet-di-pilgub-
115
dki-sandiaga-bu-risma-sosok-mumpuni diakses pada tanggal 27 februari 2017pukul 00.25.
Donisetyawan.com. Partai Politik Pada Awal Kemerdekaan. 14 Mei 2016 darihttp://www.donisetyawan.com/partai-politik-pada-awal-kemerdekaan/ diaksespada tanggal 24 Desember tahun 2016 pukul 15.49.
Dprd-Dkijakartaprov.go.id. Sejarah. dari http://dprd-dkijakartaprov.go.id/sejarah/diakses pada tanggal 9 Januari 2017 pukul 03.00.
Gatra.com. LAPORAN KHUSUS: Megawati pun menangis. 6 Juli 2002 darihttp://arsip.gatra.com/2002-07-01/majalah/artikel.php?id=38956 diakses padatanggal 20 Januari 2017 pukul 14.21.
Harianterbit.com. Demo anti Gubernur bakal meluas: Ahok tak disukai Jakarta butuhpemimpin baru. 14 Juni 2016 darihttp://megapolitan.harianterbit.com/megapol/2016/06/24/64558/0/18/DemoAntiGubernur-Bakal-Meluas-Ahok-Tak-Disukai-Jakarta-Butuh-Pemimpin-Baru, diakses pada tanggal 7 Oktober 2016 pukul 03.18.https://m.tempo.co/read/news/2016/08/08/231794172/pilkada-dki-7-partai-
bentuk-koalisi-kekeluargaan-lawan-ahok diakses pada tanggal 27 Februari2017 pukul 00.48.
Hukumonline.com. Fungsi Partai Politik. darihttp://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt550a445c6466c/fungsi-partai-politik diakses pada tanggal 26 Desember 2016 pukul 17.34.
Jakartanews.co. Tri Rismaharini- PDIP- Basuki Tjahaja Purnama. 25 Mei 2016 darihttp://jakartanews.co/tri-rismaharini-pdip-_-basuki-tj-purnama/ diakses pada27 Februari 2017 pukul 01.20.
Kabar24.com. Hasil Pilkada Serentak PDIP Kuasai Daerah. 19 Desember 2015 darihttp://kabar24.bisnis.com/read/20151219/15/503442/hasil-pilkada-serentak-pdip-kuasai-daerah, diakses pada tanggal 4 Oktober 2016 pukul 11.30.
Kbbi.Web.Id. Definisi Partai http://kbbi.web.id/partai diakses pada tanggal 2November 2016 pukul 12.15.
Kompas.com. Ahok terima empat penghargaan untuk Pemprov DKI dari Bappenas.11 Mei 2016 darihttp://megapolitan.kompas.com/read/2016/05/11/14152191/Ahok.Terima.Empat.Penghargaan.untuk.Pemprov.DKI.dari.Bappenas, diakses pada tanggal7 Oktober 2016 pukul 03.11.
116
Kompas.com. Alasan Ahok pilih jalur parpol : dari kekhawatiran deparpolisasi hingganasihat Jokowi. 15 Agustus 2016 darihttp://megapolitan.kompas.com/read/2016/08/15/09405981/alasan.ahok.pilih.jalur.parpol.dari.kekhawatiran.deparpolisasi.hingga.nasihat.jokowi,diakses pada tanggal 7 Oktober 2016 pukul 04.00.
Kompas.com. Ini hasil resmi rekapitulasi suara pilpres 2014. 22 Juli 2014 darihttp://indonesiasatu.kompas.com/read/2014/07/22/20574751/ini.hasil.resmi.rekapitulasi.suara.pilpres.2014, diakses pada tanggal 5 Oktober 2016 pukul13.00.
Kompas.com. Jokowi Basuki menangi pilkada DKI putaran II. 28 September 2012darihttp://megapolitan.kompas.com/read/2012/09/28/1724329/JokowiBasuki.Menangi.Pilkada.DKIPutaran.II diakses pada tanggal 24 Februari 2017 pukul22.45.
Kompas.com. Megawati sudah menegaskan bahwa bakal cagub DKI dari PDIPprerogatifnya. 10 Mei 2016 darihttp://megapolitan.kompas.com/read/2016/05/10/14071941/Megawati.Sudah.Menegaskan.bahwa.Bakal.Cagub.DKI.dari.PDI-P.Prerogatifnya diakses padatanggal 28 Februari 2017 pukul 10.00.
Kompas.com. Survei SMRC 58 persen warga DKI ingin Ahok kembali jadi Gubernur.21 Juli 2016 darihttp://megapolitan.kompas.com/read/2016/07/21/20163011/survei.smrc.58.persen. warga.dki.ingin.ahok.kembali.jadi.gubernur, diakses pada tanggal 5Oktober 2016 pukul 18.04.
Kompas.com. Tiga cagub DKI non kader, Parpol dilanda. krisis 25 September 2016darihttp://nasional.kompas.com/read/2016/09/25/19581011/tiga.cagub.dki.jakarta.non kader.parpol.dilanda.krisis Diakses pada tanggal 26 Februari 2017 pukul22.23.
Kpu.go.id. Pemilu 1999. 21 Februari 2008 darihttp://www.kpu.go.id/index.php/pages/detail/2008/11/Pemilu-1999 diaksespada 31 Desember 2016 pukul 08.30.
Lensaindonesia.com. Tiga Kandidat ini jadi lawan berat Gus Ipul. 15 Maret 2016 darihttp://www.lensaindonesia.com/2016/03/15/pilgub-jatim-2018-tiga kandidat-
117
ini-jadi-lawan-berat-gus-ipul.html diakses pad tanggal 27 Februari 2017 pukul01.55.
Liputan6.com. 11 Hari dibuka, PDIP jaring 25 nama cawagub DKI. 18 April 2016dari http://pilkada.liputan6.com/read/2486681/11-hari-dibuka-pdip-jaring-25-nama-cagub-cawagub-dki diakses pada 27 Februari 2017 pukul 00.13.
Liputan6.com. Alasan Ahok pilih jalur Independen di pilkada DKI. 12 Maret 2016darihttp://news.liputan6.com/read/2457116/4-alasan-ahok-pilih-jalur-independen-di-pilkada-dki, diakses pada tanggal 7 Oktober 2016 pukul 03.40.
Liputan6.com. Indobarometer : Risma potensial kalahkan Ahok di pilkada DKI. 5Agustus 2016 dari http://pilkada.liputan6.com/read/2569650/indo-barometer-risma-potensial-kalahkan-ahok-di-pilkada-dki diakses pada tanggal 27Februari 2017 pukul 01.50.
Liputan6.com. Korban 27 Juli menolak pencalonan Sutiyoso. 11 Juni 2002http://m.liputan6.com/news/read/35823/korban-27-juli-menolak-pencalonan-sutiyoso diakses pada tanggal 20 Januari 2017 pukul 14.11.
Liputan6.com. Survei terbaru pilkada DKI, Elektabilitas Ahok masih tertinggi. 10 Mei2016 dari http://pilkada.liputan6.com/read/2503381/survei-terbaru-pilkada-dki-elektabilitas-ahok-masih-tertinggi diakses pada 27 Februari 2017 pukul01.00.
Liputan6.com. Sutiyoso kembali menjabat Gubernur DKI. 12 September 2002 darihttp://news.liputan6.com/read/41264/sutiyoso-kembali-menjabat-gubernur-dkidiakses pada tanggal 9 Januari 2017 pukul 03.05.
Merdeka.com. Ahok ogah jadi kader dan ikut penjaringan demi tiket dukungan PDIP.29 Juli 2016 dari https://www.merdeka.com/politik/ahok-ogah-jadi-kader-dan-ikut-penjaringan-demi-tiket-dukungan-pdip.html diakses pada tanggal 26Desember 2016 pukul 19.34.
Merdeka.com. Cerita Sutiyoso dan tragedy berdarah kudatuli. 11 Juni 2015 darihttps://www.merdeka.com/peristiwa/cerita-sutiyoso-dan-tragedi-berdarah-kudatuli.html diakses pada tanggal 20 Januari 2017 pukul 10.22.
Merdeka.com. Pilih Ahok agar PDIP tak jadi partai gagal. 21 September 2016 darihttps://www.merdeka.com/khas/pilih-ahok-agar-pdip-tak-jadi-partai-gagal-di-jakarta.html diakses pada tanggal 28 Februari 2017 pukul 15.30.
118
Merdeka.com. Pilih Ahok agar PDIP tak jadi partai gagal. 21 September 2016 darihttps://www.merdeka.com/khas/pilih-ahok-agar-pdip-tak-jadi-partai-gagal-di-jakarta.html diakses pada tanggal 28 Februari 2017 pukul 17.00.
Metrotvnews.com. empat nama bakal calon gubernur DKI dari PDIP. 2 Maret 2016dari http://news.metrotvnews.com/read/2016/03/02/492723/empat-nama-bakal-calon-gubernur-dki-dari-pdip diakses pada tanggal 26 Februari 2017pukul 19.17.
PDI-Perjuangan.id. Partai : Piagam PDI-Perjuangan. 13 Januari 2016 darihttp://www.pdiperjuangan.id/article/category/child/25/Partai/Piagam-PDI-Perjuangan diakses pada tanggal 29 Desember 2016 pada pukul 20.17.
Republika.co.id. PDIP gelar sekolah Para calon kepala daerah. 30 Agustus 2016darihttp://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/16/08/30/ocpksg334-pdip-gelar-sekolah-para-calon-kepala-daerah diakses pada tanggal 26 Februari2017 pukul 17.22.
Republika.co.id. PDIP lahir dari kekerasan sejarah. 5 April 2016 darihttp://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/16/04/05/o55fzh282-pdip-lahir-dari-kekerasan-sejarah diakses pada tanggal 9 Januari 2017 pukul01.20.
Rmol.co. PDIP dan Jasmerah Pilkada Jakarta. 20 Agustus 2016http://www.rmol.co/read/2016/08/20/257669/PDIP-Dan-Jasmerah-Pilkada-Jakarta- diakses pada 31 Desember 2016 pukul 09.18.
Rmol.co. Pilkada Jakarta, barometer politik Indonesia di masa yang akan dating. 11Juli 2017 dari http://www.rmol.co/read/2012/07/11/70459/Pilkada-Jakarta,-Barometer-Politik-Indonesia-di-Masa-yang-Akan-Datang-, diakses padatanggal 5 Oktober 2016 pukul 13.18.
Seruu.com. Pilkada DKI PDIP usung Jokowi-Ahok. 19 Maret 2012 darihttp://indonesiana.seruu.com/read/2012/03/19/89018/pilkada-dki-pdip-usung-pasangan-jokowi--ahok diakses pada tanggal 22 Februari 2017 pukul 19.32.
Sindonews.com. Perjalanan politik Ahok si kutu loncat. 11 September 2014 darihttp://nasional.sindonews.com/read/900386/12/perjalanan-politik-ahok-si-kutu-loncat-1410403000/2, diakses pada tanggal 7 Oktober pukul 02.02.
119
Suara.com. Muncul gerakan kader PDIP siap dipecat.31 Juli 2016http://www.suara.com/news/2016/07/31/180500/muncul-gerakan-kader-pdip-siap-dipecat-, diakses pada tanggal 5 Oktober 2016 pukul 16.12.
Suaramerdeka.com. Gus Dur-Amien, lima tahun lalu. 15 April 2004 darihttp://www.suaramerdeka.com/harian/0404/15/nas2.htm diakses pada tanggal8 Januari 2017 pukul 20.21.
Tempo.co. Demokrat kuasai kursi dewan DKI Jakarta. 3 Mei 2009 darihttps://m.tempo.co/read/news/2009/05/03/146174151/demokrat-kuasai-kursi-dewan-dki-jakarta, diakses pada tanggal 5 Oktober 2016 pukul 14.46.
Tempo.co. Mengapa Jokowi bisa memutarbalikkan hasil survey ?. 11 Juli 2012 darihttps://m.tempo.co/read/news/2012/07/11/228416337/mengapa-jokowi-bisa-memutarbalikkan-hasil-survei diakses pada tanggal 24 Februari 2017 pukul22.48.
Tempo.co. Pengamat : Risma-Djarot cocok untuk DKI Jakarta. 4 Agustus 2016 darihttps://m.tempo.co/read/news/2016/08/04/078793110/pengamat-risma-djarot-cocok-untuk-dki-jakarta diakses pada tanggal 26 Februari pukul 22.00.
Tribunnews.com. 32 Nama akan bertarung dengan Djarot dan Boy perebutkan tiketPDIP. 25 April 2016 darihttp://www.tribunnews.com/metropolitan/2016/04/25/32-nama-akan-bertarung-dengan-djarot-dan-boy-perebutkan-tiket-pdip diakses pada tanggal27 Februari 2017 pukul 00.05.
Tribunnews.com. Ini kisah sukses Jokowi di Solo. 10 Juni 2014 darihttp://www.tribunnews.com/nasional/2014/06/10/ini-kisah-sukses-jokowi-di-solo diakses pada tanggal 24 Februari 2017 pukul 22.10.
Tribunnews.com. Masinton : Kader PDIP DKI mayoritas tolak Ahok. 30 Agustus 2016dari http://www.tribunnews.com/nasional/2016/08/30/masinton-kader-pdip-dki-mayoritas-tolak-ahok, diakses pada tanggal 5 Oktober 2016 pukul 15.23.
Tribunnews.com. Mengulas sejarah panjang PDI Perjuangan. 18 Maret 2014 darihttp://manado.tribunnews.com/2014/03/18/mengulas-sejarah-panjang-pdi-perjuangan, diakses pada 30 Desember 2016 pukul 02.22.
Tribunnews.com. PDIP buka pendaftaran untuk bakal cagub dan cawagub DKI. 7April 2016 dari http://wartakota.tribunnews.com/2016/04/07/pdip-buka-pendaftaran-untuk-bakal-cagub-dan-cawagub-dki diakses pada tanggal 26Februari 2017 pukul 22.45.
120
Tribunnews.com. PDIP ogah dukung Ahok bila tak ikut penjaringan bakal calongubernur DKI. 11 April 2016 darihttp://www.tribunnews.com/metropolitan/2016/04/11/pdip-ogah-dukung-ahok-bila-tak-ikut-penjaringan-bakal-calon-gubernur-dki diakses pada tanggal28 Februari 2017 pukul 09.27.
Tribunnews.com. Peneliti Lipi beberkan kerugian PDIP jika dukung Ahok termasukbahaya ditinggal di tengah jalan. 21 Agustus 2016 darihttp://www.tribunnews.com/metropolitan/2016/08/21/peneliti-lipi-beberkan-kerugian-pdip-jika-dukung-ahok-termasuk-bahaya-ditinggal-di-tengah-jalandiakses pada tanggal 28 Februari 2017 pukul 16.00.
Uinjkt.ac.id. Menimbang langkah politik PDIP. 2 Agustus 2016 Darihttp://www.uinjkt.ac.id/id/menimbang-langkah-politik-pdip/, diakses padatanggal 8 Oktober 2016 pukul 19.09.
Vivanews.co.id. 6 Pasang Calon Gubernur Wakil Gubernur DKI. 13 Mei 2012 darihttp://fokus.news.viva.co.id/news/read/313440-6-pasang-calon-gubernur-wakil-gubernur-dki diakses pada tanggal 24 Februari 2017 pukul 22.30.
Vivanews.co.id. Parpol ini klaim dukung Ahok tanpa mahar. 20 Maret 2016 darihttp://www.viva.co.id/prancis2016/read/749918-parpol-ini-klaim-dukung-ahok-tanpa-mahar diakses pada tanggal 28 Februari 2017 pukul 09.00.
Vivanews.com. Melesetnya survei di pilkada DKI Jakarta. 20 Juli 2012 darihttp://sorot.news.viva.co.id/news/read/337417-mengapa-survei-melesetdiakses pada tanggal 24 Februari 2017 pukul 22.20.
Wawasansejarah.com. Partai Masyumi. http://wawasansejarah.com/partai-masyumi/diakses pada tanggal 24 Desember 2016 pukul 16.50.
121