program strategis pengendalian pemanfaatan ruang dan...

Program Strategis Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah serta Peranan SKMPP ATR sebagai supporting system Monitoring dan Evaluasi

Oleh: Ir. Raden M. Adi Darmawan, M.Eng.Sc Plt. Direktur Penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar

Jakarta, 20 Oktober 2015

Outline

I. Tantangan Ke Depan

II. Peran dan Fungsi Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah

III. Program Strategis Ditjen PPRPT

IV. Dukungan Kanwil dan SKPD dalam Monitoring dan Evaluasi

ISU STRATEGIS DAN TANTANGAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAN PENGUASAAN TANAH

1. Masih maraknya alih fungsi lahan, yang bertentangan dengan hukum dan

peraturan perundang-undangan. Contoh: kawasan pertanian menjadi non pertanian;

2. Konflik antar sektor dan Sengketa Kepemilikan Lahan

3. Belum efektifnya upaya Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

serta Pemantauan dan Pengendalian Pertanahan;

4. Banyaknya Kasus Tanah Terlantar yang belum dimanfaatkan dan ditindaklanjuti

sesuai dengan ijin peruntukannya;

5. Terbatasnya SDM Aparatur untuk kegiatan Pengawasan dan Pengendalian

Pemanfaatan Ruang;

6. Kurang optimalnya pelibatan masyarakat dan dunia usaha dalam kegiatan

pengendalian pemanfaatan ruang;

7. Belum jelasnya struktur kelembagaan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan

ruang;

ISU STRATEGIS

1

Berkurangnya jumlah dan areal situ

T a h u n

2003 - 2004 2009 2015

Jumlah Situ 240 184 ???

Luas Situ (Ha) 2.337 1.462 ???

Sumber : Walhi

PERMASALAHAN TERKAIT PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAN PENGUASAAN TANAH

Kondisi Situ di Jaboderabekpunjur

1

Bangunan semi permanen diatas badan air waduk pluit

Rumah tanpa ijin di sempadan waduk


1

Pembangunan di Sempadan Situ


1

Berkurangnya lahan pertanian

Dalam waktu 3 tahun hilang 0,7 juta ha atau rata2 230.000 ha per tahun

Sensus Pertanian 1983 – 1993 Setiap tahun lahan pertanian yang dikonversi 40.000 ha. Apabila setiap ha menghasilkan 5 ton gabah, maka pada tahun 1993 hilang 200.000 ton. Tahun 2015 ??????


1997 2001 2015

Luas lahan sawah (ha)

8,5 juta 7,8 juta ????

Luas Lahan Sawah di Indonesia

1

Kebutuhan pengadaan tanah yang tinggi


1

Kebutuhan tahun 2015-2019 untuk infrastruktur diperkirakan mencapai 133.657 ha, terdiri dari:

a. bidang bina marga 21.172 ha sebesar Rp. 33,76 triliun;

b. bidang sumber daya air 111.437 ha sebesar Rp. 46,67 triliun;

c. bidang cipta karya 592 ha sebesar Rp. 1,5 triliun; dan

d. bidang perumahan rakyat 456 ha sebesar Rp. 931 miliar.

(sumber: Kemen PUPR, 2015)

Kebutuhan Pengadaan Tanah

Kebutuhan tahun 2015-2019 untuk infrastruktur diperkirakan mencapai 133.657 ha dengan anggaran Rp 82,8 triliun, terdiri dari:

a. bidang bina marga 21.172 ha sebesar Rp. 33,76 triliun;

b. bidang sumber daya air 111.437 ha sebesar Rp. 46,67 triliun;

c. bidang cipta karya 592 ha sebesar Rp. 1,5 triliun; dan

d. bidang perumahan rakyat 456 ha sebesar Rp. 931 miliar.

(sumber: Kemen PUPR, 2015)


TANTANGAN

1. Menyelesaikan dan melakukan harmonisasi PERATURAN PERUNDANGAN

yang terkait dengan penataan ruang, termasuk diantaranya:

• NSPK terkait pengendalian pemanfaatan ruang

2. Meningkatkan KUALITAS PEMANFAATAN RUANG DAN PENGENDALIAN

Pemanfaatan Ruang:

• Operasionalisasi peran PPNS di daerah melalui program P5R

• Pelatihan 1000 orang PPNS baru di pusat dan daerah

10

1


TANTANGAN

11 3. Pengendalian PERTANAHAN dan PENERTIBAN TANAH TERLANTAR

4. Optimalisasi PERAN MASYARAKAT dalam pengawasan dan

pengendalian pemanfaatan ruang;

5. Peningkatan kinerja APARATUR/SUMBERDAYA MANUSIA dalam pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang;

6. Terwujudnya TERTIB RUANG dan MINIMALISASI TANAH TERLANTAR

1


1

PER

SEN

TASE

PER

DA

RTR

W K

AB

/KO

TA (

%)

WILAYAH

PENYELESAIAN PERDA RTRW KAB/KOTA PER PROVINSI

PERDA RTRW KAB/KOTA = 83%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Be

ngk

ulu

Ban

gka

Bel

itu

ng

Jam

bi

Ban

ten

DK

I Jak

arta

Yogy

akar

ta

Jaw

a Te

nga

h

Bal

i

Nu

sa T

engg

ara

Bar

at

Kal

iman

tan

Uta

ra

Sula

wes

i Uta

ra

Go

ron

talo

Mal

uku

Jaw

a Ti

mu

r

Jaw

a B

arat

Sula

wes

i Sel

atan

Sum

ater

a B

arat

Lam

pu

ng

Pap

ua

Nu

sa T

engg

ara

Tim

ur

Mal

uku

Uta

ra

Ace

h

Kep

ula

uan

Ria

u

Pap

ua

Bar

at

Sum

ater

a Se

lata

n

Sula

wes

i Ten

gah

Sula

wes

i Ten

ggar

a

Kal

iman

tan

Sel

atan

Kal

iman

tan

Tim

ur

Sula

wes

i Bar

at

Sum

ater

a U

tara

Kal

iman

tan

Ten

gah

Kal

iman

tan

Bar

at

Ria

u

100 100 100 100 100 100 100 97 96 96 95 93 93 91 90

87 86 85 82

77 71 69

60

50 48

36

29

0

Kalimantan Selatan Kalimantan Timur

Sulawesi Barat Sumatera Utara

Kalimantan Tengah Kalimantan Barat

Riau

1

Dalam upaya penyelerasan rencana tata ruang dengan penggunaan tanah, rencana persediaan, peruntukan, dan penggunaan tanah harus mempertimbangkan: • Penyediaan tanah untuk pertanian, berdasarkan potensi tanah (luas

dan kesuburan tanah) dan lingkungan alam, penggunaan tanah marginal, dan hutan produksi.

• Penyediaan tanah untuk perumahan dan permukiman

• Penyediaan tanah untuk kawasan industry • Tidak mengurangi areal pertanian

• Tidak dilakukan diatas tanah untuk melindungi SDA & warisan budaya

• Pengendalian penggunaan tanah dalam kawasan lindung dan kawasan budidaya

Upaya Pengadaan Tanah

Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dapat diakomodir dalam pasal tersendiri pada Perda RTRW yang menyatakan bahwa Pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib menyediakan kebutuhan tanah untuk infrastruktur yang telah ditetapkan.

Perpres No. 30/2015 Pasal 117A: Pendanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dapat bersumber terlebih dahulu dari dana Badan Usaha yang mendapatkan kuasa dari K/L, pemprov, pemkab/kot dan dibayar kembali melalui APBN/D setelah proses pengadaan tanah selesai.

Bank tanah merupakan suatu lembaga pemerintah (pusat dan daerah) yang dapat menguasai dan mengelola tanah terlantar, tanah Negara yang berasal dari pencabutan Hak Atas Tanah, dan tanah Negara yang berasal dari pembebasan tanah.

Prinsip Bank Tanah: 1. Penghimpun Tanah (Land Keeper) 2. Pengamanan Tanah (Land Warantee) 3. Pengendali Penguasaan Tanah/Pembeli Tanah (Land Purchaser) 4. Penilai Tanah (Land Value) 5. Pendistribusian Tanah (Land Distributor) 6. Manajemen Tanah (Land Management)

Tugas dan Fungsi

1. Perumusan kebijakan di bidang pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah serta

penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar;

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah serta

penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar;

3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian pemanfaatan ruang

dan penguasaan tanah serta penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar;

4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengendalian pemanfaatan ruang dan

penguasaan tanah serta penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar;

5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan

tanah serta penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar;

6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan

Tanah; dan

7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri

A . T U G A S

B . F U N G S I

Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian

pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah serta penertiban dan pendayagunaan tanah

terlantar.

2

STRUKTUR ORGANISASI

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

DIREKTORAT JENDERAL TATA

RUANG

DIREKTORAT JENDERAL

INFRASTRUKTUR KEAGRARIAAN

DIREKTORAT JENDERAL

HUBUNGAN HUKUM

KEAGRARIAAN

DIREKTORAT JENDERAL

PENATAAN AGRARIA

DIREKTORAT JENDERAL

PENGADAAN TANAH

STAF AHLI BIDANG LANDREFORM DAN HAK

MASYARAKAT ATAS TANAH

DIREKTORAT JENDERAL

PENANGANAN MASALAH AGRARIA,

PEMANFAATAN RUANG DAN

TANAH

DIREKTORAT JENDERAL

PENGENDALIAN PEMANFAATAN

RUANG DAN PENGUASAAN

TANAH

STAF AHLI BIDANG MASYARAKAT ADAT DAN

KEMASYARAKATAN

STAF AHLI BIDANG EKONOMI PERTANAHAN

INSPEKTORAT JENDERAL

SEKRETARIAT JENDERAL

PUSAT PENDIDIKAN

DAN PELATIHAN

PUSAT PENELITIAN DAN

PENGEMBANGAN

PUSAT INFORMASI

LAHAN PERTANIAN

PANGAN BERKELANJUTAN

(LP2B)

PUSAT INFORMASI

AGRARIA DAN TATA RUANG

KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KANTOR PERTANAHAN

K E M E N T E R I A N A T R / B P N

SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN

2 Peran Ditjen PPRPT dalam Kementerian ATR/BPN

Sekretariat Direktorat Jenderal

Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang Direktorat Pengendalian dan Pemantauan

Pertanahan

Direktorat Penertiban dan Pendayagunaan

Tanah Terlantar Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Bagian Program dan Hukum Bagian Kepegawaian dan Umum

Subbag Program

Subbag Hukum

Subbag Evaluasi Kinerja

Subbag Kepegawaian

Subbag Keuangan dan Barang

Milik Negara Subbag Tata Usaha dan Rumah

Tangga

Subdit Perencanaan dan Pedoman

Subbag Tata

Usaha

Seksi Perencanaan

Seksi Pedoman

Subdit Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah I A

Seksi Bina Pengndalian Pemanfaatan

Ruang Seksi Pemantauan dan Evaluasi

Pemanfaatan Ruang

Subdit Perencanaan dan Pedoman

Subbag Tata

Usaha

Seksi Perencanaan

Seksi Pedoman

Subdit Penertiban Pemanfaatan Ruang Wilayah I A

Seksi Penyidik Pengawai Negeri Sipil

Seksi Penertiban Pemanfaatan Ruang

Subdit Pengendalian dan Penerapan

Kebijakan dan Program Pertanahan

Subbag Tata

Usaha

Seksi Seksi Pengendalian Penerapan

Kebijakan Pertanahan

Seksi Pengendalian Program Pertanahan

Subdit Pemantauan dan Evaluasi Tanah

Pertanian

Seksi Pemantauan Tanah Pertanian

Seksi Evaluasi Tanah Pertanian

Subdit Pemantauan dan Evaluasi Tanah Non

Pertanian

Seksi Pemantauan Tanah Non Pertanian

Seksi EvaluasiTanah Non Pertanian

Subdit Potensi Tanah Terlantar

Subbag Tata

Usaha

Seksi Identifikasi Potensi Tanah Terlantar

Seksi Pengelolaan Data Tanah Terlantar

Subdit Penertiban dan Pengelolaan Tanah

Terlantar

Seksi Penertiban Tanah Terlantar

Seksi Pengelolaan Tanah Terlantar

Subdit Pendayagunaan Tanah Terlantar

Seksi Analisis PemanfaatanTanah Terlantar

Seksi Peruntukan Tanah Terlantar

STRUKTUR ORGANISASI DITJEN

PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

DAN PENGUASAAN TANAH

DIREKTORAT JENDERAL

PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

DAN PENGUASAAN TANAH

Subdit Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah I B



Pemanfaatan Ruang

Subdit Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah II A



Pemanfaatan Ruang

Subdit Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah II B



Pemanfaatan Ruang

Subdit Penertiban Pemanfaatan Ruang Wilayah I B



Subdit Penertiban Pemanfaatan Ruang Wilayah II A



Subdit Penertiban Pemanfaatan Ruang Wilayah II B



2

T U G A S D A N F U N G S I S E T D I T J E N DIT. PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAN PENGUASAAN TANAH

Tugas

Fungsi

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Ditjen VI.

a. koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran; b. koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan advokasi

hukum; c. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; d. pelaksanaan urusan kepegawaian; e. pelaksanaan urusan keuangan dan barang milik negara; dan f. pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Ditjen VI.

T U G A S D A N F U N G S I D I T . P E N G E N D A L I A N P E M A N F A A T A N R U A N G

Tugas

Fungsi

Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian pemanfaatan ruang.

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengendalian pemanfaatan ruang; b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian pemanfaatan ruang; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian

pemanfaatan ruang; d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengendalian pemanfaatan ruang; e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian pemanfaatan ruang;

dan f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

T U G A S D A N F U N G S I D I T . P E N E R T I B A N P E M A N F A A T A N R U A N G

Tugas

Fungsi

Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyidikan dan penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang serta pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang.

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyidikan dan penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang serta pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyidikan dan penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang serta pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang;

c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyidikan dan penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang serta pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyidikan dan penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang serta pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang;

e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyidikan dan penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang serta pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang; dan

f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

T U G A S D A N F U N G S I D I T . P E N G E N D A L I A N D A N P E M A N T A U A N P E R T A N A H A N

Tugas

Fungsi

Direktorat Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian dan pemantauan pertanahan.

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengendalian dan pemantauan pertanahan;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan pemantauan pertanahan; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bidang

pengendalian dan pemantauan pertanahan; d. pemberian bimbingan teknis, supervisi dan perizinan kerja sama di bidang

pengendalian dan pemantauan pertanahan; e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian dan

pemantauan pertanahan; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

T U G A S D A N F U N G S I D I T . P E N E R T I B A N D A N P E N D A Y A G U N A A N T A N A H T E R L A N T A R

Tugas

Fungsi

Direktorat Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar.

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar; b. pelaksanaan kebijakan di bidang penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penertiban dan

pendayagunaan tanah terlantar; d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar; e. pelaksanaan pengamanan dan

pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar untuk berbagai kepentingan pembangunan;

f. penyusunan program pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar untuk berbagai kegiatan pembangunan;

g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar;

h. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

PROGRAM STRATEGIS DITJEN PPRPT: KEBIJAKAN DAN STRATEGI 3

TARGET RPJMN/RENSTRA 2015-2019

PENGATURAN Pengaturan terkait pengendalian

pemanfaatan ruang dan penguasaan

tanah (11NSPK) PEMBINAAN

Pembinaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

terhadap:

33 Provinsi

412 Kabupaten

93 Kota

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Pelatihan 1000 PPNS

76 Audit Penataan Ruang KSN

7 Penyidikan Pelanggaran Tata Ruang

1 Sistem Informasi Perizinan

Pemanfaatan Ruang

PERTANAHAN

• Inventarisasi data dan

Info lahan pertanian dan

non-pertanian

• Rekomendasi SK

penertiban dan

pendayagunaan tanah

terlantar

3

Kegiatan/ Unit Eselon II Output Utama

1 Sekretariat Direktorat Jenderal Tata Ruang

• Renstra dan Program • Laporan Keuangan • Kepegawaian dan fasilitasi diklat • Pelatihan PPNS

• Kerjasama Luar Negeri • Layanan Perkantoran • BMN • Bantuan Hukum

2 Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang

• kebijakan strategi operasional pembinaan pengendalian pemanfaatan ruang

• Wastek Penataan Ruang, serta pengawasan SPM

• Pengendalian pemanfaatan ruang, termasuk pengaturan zonasi, perizinan, insentif dan disinsentif

• NSPK

3 Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang

• Kebijakan strategi operasional penertiban pemanfaatan ruang • Pengawasan langsung dan pengelolaan pengaduan • Sistem informasi penertiban pemanfaatan ruang • Klarifikasi dan verifikasi database indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang • Pelaksanaan Pulbaket • Kegiatan penyidikan pelanggaran pemanfaatan ruang • Pembinaan dan operasionalisasi PPNS bidang penataan ruang Pusat dan Daerah • NSPK

4 Direktorat Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan

• Pengendalian Penerapan Kebijakan Pertanahan • Pengendalian Pembuatan Program Pertanahan • Pemantauan dan Evaluasi Tanah Pertanian • Pemantauan Evaluasi Tanah Non Pertanian • Pengendalian Perijinan Pertanahan

5 Direktorat Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

• Kebijakan teknis • Bimtek dan evaluasi • Data informasi tanah terlantar • Program pendayagunaan tanah terlantar • Rekomendasi dan surat keputusan tanah terlantar

OUTPUT UTAMA DITJEN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAN

PENGUASAAN TANAH

3 PROGRAM STRATEGIS DITJEN PPRPT: KEBIJAKAN DAN STRATEGI

SETDITJEN

• Pendidikan dan Pelatihan PPNS Penataan Ruang

• Penyebarluasan Informasi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

DIT. PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

• Penyusunan Grand Design Program Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah

• Pengawasan Teknis dan Pengawasan Khusus Penyelenggaraan Penataan Ruang Provinsi dan Kabupaten

3 PROGRAM STRATEGIS DITJEN PPRPT: KEBIJAKAN DAN STRATEGI

DIT. PENERTIBAN PEMANFAATAN RUANG • Operasional Pengumpulan Bahan dan Keterangan (Pulbaket)

PPNS Penataan Ruang Pusat • Audit Penataan Ruang Wilayah

DIT. PENGENDALIAN DAN PEMANTAUAN PERTANAHAN • Laporan Tahunan Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan DIT. PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR • Laporan verifikasi data tanah terindikasi terlantar • SK penetapan tanah terlantar

Pemetaan dan Distribusi Anggaran 2015

Dukungan Manajemen Program

Pengendalian Pemanfaatan Ruang

dan Penguasaan Tanah

Rp. 78.265.141.000 23%

Direktorat Penertiban

Pemanfaatan Ruang Rp. 85.050.000.000

25%

Direktorat Pengendalian Pemanfaatan

RuangRp. 92.618.000.000

27%

Direktorat Pengendalian dan

Pemantauan Pertanahan

Rp. 3.459.123.000 1%

Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

Rp. 3.857.392.000 1%

SKPD Dekonsentrasi Rp. 34.275.679.000

10%

Kanwil Rp. 18.107.311.000

5%

Kantah Rp. 29.179.625.000

8%

SKPD, Kanwil, dan Kantah memiliki kontribusi sebesar 23,65% terhadap kinerja Ditjen PPRPT

4

Ditjen PPRPT mengkoordinasikan, menyelenggarakan, membina, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan:

a. Tugas dan fungsi Pengendalian Pertanahan, penertiban, dan pendayagunaan tanah terlantar; dan

b. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah

Hubungan Ditjen PPRPT dengan Kanwil 4

DIRJEN PENGENDALIAN ATASAN

GUBERNUR

DIREKTUR PEMBANTU ATASAN

KEPALA DINAS PU/CK/TARUKIM PROV. ATASAN LANGSUNG KA. SATKER

KEPALA SKPD BIDANG PENATAAN RUANG PROV.

PEJABAT YANG MELAKUKAN PENGUJIAN DAN PERINTAH

PEMBAYARAN BENDAHARA PENGELUARAN

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

PEJABAT PELAPORAN

PETUGAS UAKPB

E-MONITORING

PETUGAS UAKPA

PETUGAS GUDANG &

PERSEDIAAN

KETERANGAN :

: Fungsi Komando

: Fungsi Pembinaan Teknis, Pengendalian dan Koordinasi

MENTERI AGRARIA & TATA RUANG PENGGUNA ANGGARAN

Alur Koordinasi Ditjen PPRTP dan SKPD 4

• Rekrutmen calon PPNS

• Informasi dan fasilitasi terkait kegiatan pengawasan teknis, pulbaket/penyidikan, pemantauan pertanahan, dan validasi tanah terlantar.

Dukungan Kanwil dan SKPD terhadap Kinerja Ditjen PPRPT 4

TERIMA KASIH

program strategis pengendalian pemanfaatan ruang dan...

Documents