program penguatan lembaga distribusi pangan …digilib.unila.ac.id/54580/3/skripsi tanpa bab...
TRANSCRIPT
PROGRAM PENGUATAN LEMBAGA DISTRIBUSI PANGAN
MASYARAKAT (P-LDPM) TERHADAP KINERJA
GAPOKTAN DI KECAMATAN BEKRI
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
Oleh
AGUSTYA RATNA PRATIWI
JURUSAN AGRIBISNIS
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
2018
ABSTRACT
COMMUNITY FOOD DISTRIBUTION STRENGTHENING PROGRAM
(P-LDPM) AND THE PERFORMANCE OF FARMER GROUPS
IN BEKRI SUBDISTRICT LAMPUNG TENGAH DISTRICT
By
Agustya Ratna Pratiwi
This research aims to analyze the implementation of the P-LDPM and the
difference between the performance of program recipient farmer groups and non-
recipient. The research is a survey conducted in Bekri District, Lampung Tengah
Region, as Bekri is an area chosen by government as P-LDPM receiver.
Respondents are organizers of farmer groups chosen purposively with
consideration that the organizers are the people who receive the program
directly. Data were collected in Januari – Februari 2018 and analyzed using
quantitative descriptive analysis method. The results showed that implementation
of the P-LDPM started in 2013, which known by the donation from government
amounted Rp 150,000,000.00. The rate of performance of farmer groups
recipients of the P-LDPM program was included in a high category. Meanwhile,
the rate of performance of farmer groups that do not receive the program was
included in a medium category. P-LDPM have significant impacts on the rate of
performance of farmer groups.
Keywords: Farmer Groups Combined, Performance, P-LDPM
ABSTRAK
PROGRAM PENGUATAN LEMBAGA DISTRIBUSI PANGAN
MASYARAKAT (P-LDPM) TERHADAP KINERJA
GAPOKTAN DI KECAMATAN BEKRI
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
Oleh
Agustya Ratna Pratiwi
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan P-LDPM dan perbedaan
antara kinerja gabungan kelompok tani penerima program dan non-penerima.
Penelitian ini menggunakan metode survei yang dilakukan di Kecamatan Bekri
Kabupaten Lampung Tengah dengan pertimbangan Kecamatan Bekri merupakan
daerah yang dipilih oleh pemerintah sebagai penerima program P-LDPM.
Responden pada penelitian ini yaitu pengurus gabungan kelompok tani yang
dipilih secara sengaja dengan pertimbangan bahwa pengurus merupakan pihak
yang menerima secara langsung dana bantuan program. Data dikumpulkan pada
bulan Januari - Februari 2018 dan dianalisis menggunakan metode analisis
deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Program
P-LDPM dimulai pada tahun 2013, yang dikenal dengan sumbangan dari
pemerintah sebesar Rp 150.000.000,00. Tingkat kinerja gabungan kelompok tani
penerima program P-LDPM termasuk dalam klasifikasi tinggi. Sementara itu,
tingkat kinerja gabungan kelompok tani yang tidak menerima program termasuk
dalam klasifikasi sedang. Program P-LDPM memiliki dampak signifikan
terhadap tingkat kinerja gabungan kelompok tani.
Kata kunci: Gabungan Kelompok Tani, Kinerja, P-LDPM
PROGRAM PENGUATAN LEMBAGA DISTRIBUSI PANGAN
MASYARAKAT (P-LDPM) TERHADAP KINERJA
GAPOKTAN DI KECAMATAN BEKRI
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
Oleh
AGUSTYA RATNA PRATIWI
Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA PERTANIAN
Pada
Jurusan Agribisnis
Fakultas Pertanian Universitas Lampung
JURUSAN AGRIBISNIS
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
2018
RIWAYAT HIDUP
Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 16 Agustus 1994. Penulis
merupakan putri pertama dari tiga bersaudara, dilahirkan dari pasangan Bapak
Abduroni dan Ibu Turzina Innani. Penulis menyelesaikan pendidikan Taman
Kanak-kanak (TK) di TK Darma Wanita Unila tahun 2000, tingkat Sekolah Dasar
di SD Negeri 1 Rajabasa Bandar Lampung tahun 2006, Sekolah Menengah
Pertama di SMP N 3 Natar Lampung Selatan tahun 2009, dan tingkat Sekolah
Menengah Atas di SMA Al-Kautsar Bandar Lampung tahun 2012, penulis
melanjutkan pendidikan di Universitas Lampung Fakultas Pertanian, Program
Studi Agribisnis melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri
(SNMPTN).
Pada tahun 2013, penulis mengikuti kegiatan homestay (Praktik Pengenalan
Pertanian) selama 5 hari di Dusun 1 Desa Margodadi, Kecamatan Padang Cermin,
Kabupaten Pesawaran. Pada Tahun 2015, penulis melaksanakan Kuliah Kerja
Nyata (KKN) di Desa Gedung Cahya Kuningan, Kecamatan Ngambur, Kabupaten
Pesisir Barat selama 40 hari. Pada tahun 2015, penulis juga melaksanakan Praktik
Umum (PU) di Dinas Ketahanan Pangan Bandar Lampung. Selama menjadi
mahasiswa di Universitas Lampung, penulis pernah menjadi anggota Himpunan
Mahasiswa Sosial Ekonomi Pertanian (Himaseperta) Universitas Lampung.
SANWACANA
Bismillahirahmannirrahim,
Alhamdullilahirabbil’alamin, segala puji bagi Allah SWT atas segala curahan
rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Baginda Rasulullah
Muhammad SAW, semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya. Aamiin ya
Rabbalalaamiin.
Banyak pihak yang telah memberikan sumbangsih, bantuan, nasihat, serta saran-
saran yang membangun dalam penyelesaian skripsi ini yang berjudul
“PROGRAM PENGUATAN LEMBAGA DISTRIBUSI PANGAN
MASYARAKAT (P-LDPM) TERHADAP KINERJA GAPOKTAN DI
KECAMATAN BEKRI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH” Oleh karena
itu pada kesempatan ini dengan segala ketulusan dan kerendahan hati penulis
menyampaikan ucapan terima kasih kepada :
1. Prof. Dr. Ir. Irwan Sukri Banuwa, M.Si., selaku Dekan Fakultas Pertanian
yang telah memberi kelancaran administrasi kepada penulis.
2. Dr. Serly Silviyanti, S., S.P., M.Si., selaku Dosen Pembimbing pertama
penulis, atas ketulusan hati dan kesabaran, bimbingan, pengarahan,
dukungan, dan nasihat yang telah diberikan selama proses penyelesaian
skripsi.
3. Rio Tedi Prayitno, S.P., M.Si., selaku Dosen Pembimbing kedua penulis yang
telah memberikan pengarahan, ilmu, bimbingan, dukungan, kesabaran dan
motivasi selama penyusunan skripsi.
4. Dr. Ir. Tubagus Hasanuddin., M.S., selaku Dosen Pembahas (penguji) yang
telah memberikan saran dan arahan untuk penyempurnaan skripsi penulis.
5. Dr. Ir. Fembriarti Erry Prasmatiwi, M.P., selaku Ketua Jurusan Agribisnis
Fakultas Pertanian Universitas Lampung.
6. Seluruh Dosen dan Karyawan di Jurusan Agribisnis atas semua bantuan yang
telah diberikan.
7. Teruntuk Papa Roni dan Mama Nani tercinta, terima kasih atas do’a,
dukungan, nasihat, saran dan segala limpahan cinta serta kasih sayang yang
tulus ikhlas membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kesabaran dan
pengertian. Serta adik-adik tercinta Ahmad dan Syifa terimakasih atas semua
do’a dan selalu jadi semangat untuk penulis. Kelak kesuksesan penulis akan
dipersembahkan untuk kalian.
8. Hendra Saputra yang senantiasa memberikan motivasi serta dukungan
terhadap penulis.
9. Teruntuk sahabat- sahabat penulis Maya, Hera, Selvi, Febi, Zupika, Desi,
Sandi, terimakasih selalu setia mengajari penulis, menemani di kala susah dan
senang, memberikan semangat, motivasi serta dukungan hingga skripsi ini
tercapai.
10. Teman seperjuangan penulis di Agribisnis angkatan 2012, “Meiska, Devi,
Yohilda, Afsani, Nadia, Karina, Ayu, Rofiqoh, Delia, Dewi, Dolly, Andre, tri,
Yessi, Evy, Rahma”, dan lain-lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu,
terimakasih atas pengalaman dan kebersamaannya selama ini. Semoga kelak
kesuksesan menyertai kita semua, Amin.
11. Teman-teman KKN Desa Gedung Cahya Kuningan Kecamatan Ngambur
Kabupaten Pesisir Barat Triana, Mak Tina, Paula, Lutfiana, Christoper, Andi,
dan Bang aryo terimakasih untuk semua pengalaman, kasih sayang,
persaudaraan, serta do’a dan dukungannya.
12. Atu dan Kiyai Agribisnis 2009, 2010, 2011, Adinda Agribisnis 2013, 2014,
dan 2015, terimakasih atas do’a, dukungan dan bantuan kepada penulis.
13. Almamater tercinta dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu
per satu yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.
Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan selama proses penulisan skripsi
ini. Semoga ALLAH SWT memberikan balasan terbaik atas segala bantuan yang
telah diberikan. Aamiin ya Rabbalalaamiin.
Wassalamu’alaikum Wr.Wb.
Bandar Lampung, 23 Oktober 2018
Penulis
i
DAFTAR ISI
Halaman
DAFTAR ISI ................................................................................................. i
DAFTAR TABEL......................................................................................... iii
DAFTAR GAMBAR .................................................................................... iv
I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang ................................................................................. 1
B. Tujuan Penelitian ............................................................................. 8
C. Manfaat Penelitian ........................................................................... 8
II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS
A. Tinjauan Pustaka .............................................................................. 9
1. Konsep Kinerja ........................................................................... 9
2. Penguatan-Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat ................... 12
3. Konsep Gabungan Kelompok Tani .............................................. 16
B. Kajian Penelitian Terdahulu ............................................................ 20
C. Kerangka Pemikiran......................................................................... 24
D. Hipotesis .......................................................................................... 29
III. METODE PENELITIAN
A. Metode Penelitian ........................................................................... 30
1. Konsep dasar dan definisi operasional ......................................... 30
2. Pengukuran Variabel .................................................................... 34
B. Penentuan Lokasi, Waktu dan Responden Penelitian ...................... 36
C. Jenis Data dan Metode Analisis Data .............................................. 40
ii
1. Jenis Sumber Data ....................................................................... 40
2. Metode Pengumpulan Data .......................................................... 40
3. Analisis Data dan Pengujian Hipotesis ....................................... 41
IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
A. A. Kabupaten Lampung Tengah ..................................................... 44
1. Keadaan Geografis ....................................................................... 44
2. Kondisi Topografi dan Iklim ....................................................... 45
3. Kondisi Demografi....................................................................... 46
4. Potensi Pertanian Lampung Tengah ............................................ 47
B. Kecamatan Bekri .............................................................................. 48
1. Kondisi Geografis. ....................................................................... 48
2. Keadaan Iklim .............................................................................. 49
3. Keadaan Demografis .................................................................... 49
4. Potensi Pertanian Kecamatan Bekri ............................................. 50
C. Gambaran Umum Gapoktan ............................................................ 52
1. Gapotan Bangun Tani. ................................................................. 52
2. Gapoktan Tani Makmur ............................................................... 55
D. Bantuan P-LDPM............................................................................. 58
V. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Kharakteristik Gapoktan ................................................................. 65
B. Pelaksanaan P-LDPM pada Gapoktan ............................................ 68
C. Tingkat Kinerja Gapokan P-LDPM dan Gapoktan Non P-LDPM . 72
1. Pembangunan Sarana Penyimpanan ........................................... 73
2. Penyimpanan Cadangan Pangan ................................................. 76
3. Stabilitas Harga ........................................................................... 80
D. Analisis Kinerja Gapoktan P-LDPM dan non P-LDPM .................. 86
VI. KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan ..................................................................................... 88
B. Saran ............................................................................................... 89
iii
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
iv
DAFTAR TABEL
Tabel Halaman
1. Luas panen, produksi dan produktivitas padi berdasarkan
Kabupaten di Provinsi Lampung Tahun 2015 ................................ 5
2. Daerah penerima bantuan dana program P-LDPM pada Tahun
2015 ................................................................................................ 6
3. Ringkasan kajian penelitian terdahulu ........................................... 21
4. Pengukuran variabel kinerja P-LDPM ........................................... 34
5. Jumlah sampel petani setiap wilayah binaan Gapoktan Desa
Bangun Sari Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah ........ 38
6. Jumlah sampel dan penelitian Gapoktan Bangun Tani ................... 39
7. Jumlah sampel penelitian Gapoktan Tani Makmur ......................... 39
8. Luas lahan sawah menurut pekon dan berbagai jenis irigasi di
Kecamatan Bekri pada Tahun 2017 ............................................... 51
9. Kharakteristik gapokan bangun tani dan kharakteristik gapoktan
tani makmur .................................................................................... 63
10. Rekapitulasi indikator pengembangan sarana penyimpanan dan
penyediaan cadangan pangan pada kinerja gapoktan di Kecamatan
Bekri ................................................................................................ 72
11. Perkembangan penyimpanan cadangan pangan gabah Gapoktan
Bangun Tani (P-LDPM) dan Gapoktan Tani Makmur (Non P-
LDPM) ............................................................................................ 78
12. Perkembangan harga gabah dan perbandingan harga jual petani
dengan Harga Pokok Pemerintah (HPP) pada Gapoktan Bangun
Tani (P-LDPM) di Kecamatan Bekri .............................................. 80
v
13. Perkembangan harga gabah dan perbandingan harga jual petani
dengan Harga Pokok Pemerintah (HPP) pada gapoktan tani
makmur (Non P-LDPM) di Kecamatan Bekri .............................. 81
14. Hasil pengujian statistik dampak P-LDPM terhadap kinerja
gapoktan P-LDPM dan gapoktan non P-LDPM di Kecamatan
Bekri ................................................................................................ 85
vi
DAFTAR GAMBAR
Gambar Halaman
1. Kerangka Pemikiran ....................................................................... 28
2. Struktur Kepengurusan Gapoktan Bangun Tani di Kecamatan
Bekri Kabupaten Lampung Tengah ............................................... 54
3. Struktur Kepengurusan Gapoktan Tani Makmur di Kecamatan
Bekri Kabupaten Lampung Tengah ................................................ 57
4. Struktur Kepengurusan P-LDPM Gapoktan Bangun Tani di
Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah ............................. 62
vii
DAFTAR GRAFIK
Gambar Halaman
1. Perbandingan harga gabah dan perbandingan harga jual petani
dengan Harga Pokok Pemerintah (HPP) pada Gapoktan Bangun
Tani (P-LDPM) dan Tani Makmur (Non P-LDPM) ...................... 82
7
I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang dan Masalah
Indonesia merupakan negara agraris, dengan sebagian besar penduduknya
bekerja di sektor pertanian. Sektor pertanian ini diharapkan mampu
mencukupi kebutuhan pangan masyarakat Indonesia secara merata. Di antara
kebutuhan yang lainnya, pangan merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi
agar kelangsungan hidup seseorang dapat terjamin. Dewasa ini,
permasalahan mengenai kondisi pangan sedang menimpa berbagai negara di
dunia termasuk Indonesia. Jumlah pertumbuhan penduduk Indonesia yang
sangat besar, ditambah berkurangnya lahan pertanian yang telah dikonversi
menjadi pemukiman dan lahan industri, menjadikan pangan menjadi salah
satu komoditas yang penting bagi bangsa Indonesia
Pangan adalah kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi oleh pemerintah
dan masyarakat secara bersama-sama seperti yang tertera pada Undang-
Undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan yaitu, bahwa negara
berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan
konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik
pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di
seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sepanjang
2
waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal.
Pada dasarnya, konsep ketahanan pangan lebih luas dibandingkan konsep
swasembada pangan. Ketahanan pangan mencakup tiga unsur pokok yang
meliputi ketersedian pangan, distribusi, dan konsumsi. Ketiga unsur tersebut
harus terpenuhi agar ketahanan pangan dapat tercapai (Arifin, 2005). Upaya
pengembangan di sektor pertanian khususnya tanaman pangan masih
dihadapkan pada berbagai masalah, seperti sulitnya petani atau pelaku usaha
tani untuk memperoleh bantuan untuk pembiayaan bagi kelangsungan usaha
tani yang mereka lakukan. Selain itu, harga produk pertanian yang fluktuatif
dan rendah pada saat panen menjadi masalah pula. Akses untuk sumber
pembiayaan yang diperoleh melalui perbankan atau lembaga keuangan non
bank dirasakan sulit untuk dipenuhi oleh petani karena sebagian besar agunan
yang dipersyaratkan merupakan angunan fixed asset atau agunan fisik seperti
tanah, kendaraan atau bangunan, serta sistem administrasi yang sangat
kompleks.
Berdasarkan permasalahan yang telah disebutkan diatas, mendorong
pemerintah meluncurkan suatu program untuk memberikan perlindungan dan
pemberdayaan petani, kelompok tani, maupun gabungan kelompok tani
terutama terhadap masalah jatuhnya harga gabah, beras atau jagung disaat
panen raya. Pada Tahun 2009 Kementerian Pertanian yang diwakili oleh
Badan Ketahanan Pangan telah melaksanakan kegiatan atau Program
Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM). Pemerintah
menyalurkan dana bantuan sosial (Bansos) dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) kepada gabungan kelompok tani agar mampu dan
3
dapat melakukan aktivitas pendistribusian pangan, serta menyediakan
cadangan pangan (Kementerian Pertanian, 2013).
Bantuan sosial P-LDPM merupakan program pengganti Dana Penguatan
Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) yang sejak tahun
2009 dihentikan oleh pemerintah. Program DPM-LUEP dianggap
memberatkan petani karena dana yang diberikan merupakan dana pinjaman,
yang pada tiap tahun anggarannya harus dikembalikan ke APBN, serta petani
harus memiliki agunan. Berbeda halnya dengan bantuan sosial P-LDPM,
dana bantuan ini tidak diberikan langsung kepada petani namun diberikan
kepada gapoktan untuk menunjang unit usaha, sehingga diharapkan dapat
memberikan efek tidak langsung kepada petani di kemudian hari. Dana
bantuan sosial P-LDPM disalurkan kepada gapoktan melalui rekening
yang ada pada gapoktan, yang nantinya dapat digunakan untuk membiayai
unit usaha distribusi/pemasaran/pengolahan dan unit usaha pengelola
cadangan pangan yang ada pada gapoktan dalam melaksanakan kegiatannya.
Dana bantuan sosial dari program ini tidak semata-mata diberikan kepada
gapoktan, melainkan disalurkan melalui pendampingan dan pembinaan.
Dana tersebut hanya diberikan kepada gabungan kelompok tani pada tahapan
penumbuhan dan pengembangan, yaitu pada tahun pertama dan tahun kedua.
Pada tahun ketiga, gabungan kelompok tani hanya akan menerima pembinaan
dari pendamping yang dilakukan oleh tim teknis maupum tim pembina.
Pendampingan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendamping berupa
bimbingan dan pembinaan yang dilakukan secara rutin ke pengurus dan
4
anggota gapoktan binaannya dengan tujuan antara lain: agar mampu
menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan secara partisipatif, menyusun
dan menetapkan aturan dan sanksi secara musyawarah dan mufakat,
memupuk dan mengatur dana yang bersumber baik dari anggotanya maupun
dari pemerintah, membangun dan mengembangkan jejaring kemitraan usaha
dengan pihak lain diluar wilayahnya, serta memupuk rasa tanggung jawab
terhadap organisasi gapoktan dengan melakukan pemantauan secara
partisipatif, pengendalian, dan pengawasan internal.
Tujuan jangka panjang dari kegiatan P-LDPM ini adalah terwujudnya
stabilitas harga pangan wilayah binaan dan terwujudnya ketahanan pangan di
tingkat rumah tangga petani. Melalui program ini petani didorong untuk
berusaha bersama di dalam wadah berupa gabungan kelompok tani sehingga
dapat meningkatkan daya saing melalui peningkatan efisiensi dan skala usaha
serta melalui pemberian fasilitas kepada gabungan kelompok tani di daerah
sentra produksi padi dan jagung. Gabungan kelompok tani bersama dengan
anggotanya diharapkan mampu secara swadaya untuk membangun sarana
gudang penyimpanan, mampu mengembangkan usaha di bidang pemasaran,
dan mampu menyediakan pangan minimal bagi anggotanya yang kurang
memiliki akses terhadap pangan pokok, serta menjadikan gapoktan mandiri
dan berkelanjutan dalam mengelola unit-unit usahanya sehingga tidak
tergantung kepada bantuan Pemerintah (Akrima, 2016).
Provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi yang mendapatkan bantuan
dana P-LDPM. Provinsi Lampung mempunyai potensi lahan yang cukup
5
potensial untuk pengembangan tanaman tani dan aksebilitas untuk
menyalurkan hasil pertanian maupun input pertanian serta mempunyai
ketersedian sumber daya air untuk pengairan sawah yang mencukupi. Hasil
dari produksi dan produktivitas dengan luasan penen padi berdasarkan
kabupaten di Provinsi Lampung dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Luas panen, produksi dan produktivitas padi berdasarkan kabupaten
di Provinsi Lampung Tahun 2015
No Kabupaten Luas Panen
(Ha)
Produksi
(ton)
Produktivitas
(ton/ha)
1 Lampung Barat 24.590 116.607 47,42
2 Tanggamus 41.551 226.628 54,54
3 Lampung Selatan 80.596 441.113 54,73
4 Lampung Timur 95.383 509.949 53,46
5 Lampung Tengah 123.740 673.564 54,43
6 Lampung Utara 31.624 150.339 47,54
7 Way Kanan 32.314 151.674 46,94
8 Tulang Bawang 39.620 186.781 47,14
9 Pesawaran 28.328 153.472 54,18
10 Pringsewu 22.078 120.275 54,48
11 Mesuji 27.324 129.791 47,50
12 Tulang Bawang Barat 15.504 73.473 47,39
13 Pesisir Barat 15.289 72.506 47,42
14 Bandar Lampung 1.685 9.220 54,72
15 Metro 4.853 27.027 55,69
Jumlah 584.479 3.042.419 52,05
Sumber : Badan Pusat Statistika Provinsi Lampung, 2017.
Berdasarkan Tabel 1, menunjukkan bahwa Kabupaten Lampung Tengah
memiliki luas panen padi terbesar di Provinsi lampung dan memiliki
ketersediaan pangan beras yang cukup besar jika dilihat dari hasil
produksinya, tingginya nilai ketersediaan pangan tidak dapat langsung
menyatakan bahwa daerah tersebut tahan pangan, sebab ketahanan pangan
tidak hanya ditentukan dari aspek ketersedian pangan tetapi juga menyangkut
aspek-aspek lain seperti sulitnya petani atau pelaku usaha tani untuk
6
memperoleh bantuan pembiayaan bagi kelangsungan usaha taninya dan harga
produk pertanian yang fluktuatif dan rendah pada saat panen.
Penyaluran dana belanja bantuan sosial untuk gabungan kelompok tani
diharapkan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh unit distribusi,
pemasaran, pengelolan hasil untuk melakukan kegiatan antara lain pembelian
dan penjualan gabah atau beras atau jagung yang diutamakan dari anggota
gabungan kelompok tani, serta penyimpanan dan pengolahan agar dapat
meningkatkan nilai tambah.
Program P-LDPM penting untuk diterapkan guna memfasilitasi penguatan
kelembagaan petani maupun gabungan kelompok tani agar dapat
meningkatkan skala usaha tani mereka ke arah komersial dan tidak lagi
menerima dana bantuan, akan tetapi mereka telah mampu untuk mengelola
dana sebelumnya untuk mencapai tahapan yang mandiri. Daerah penerima
bantuan dana program P-LDPM di Provinsi Lampung pada tahun 2013 dapat
dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Daerah penerima bantuan dana program P-LDPM Pada tahun 2015
No. Kabupaten Kecamatan Nama Gapoktan
1. Lampung Timur Raman Utara
Batang Hari Nuban
Fajar Maju
Catur Tunggal
Karsa
2. Lampung Tengah Anak Ratu Aji
Sendang Agung
Bekri
Margo Mukti
Mekar Sari
Bangun Tani
3. Tanggamus Semaka Sri Mekar Sari
Sumber: Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung, 2017.
7
Berdasarkan pada Tabel 2, terdapat tiga kabupaten yang mendapatkan dana
bantuan modal P-LDPM di Provinsi Lampung yaitu Kabupaten Lampung
Timur, Kabupaten Lampung Tengah, dan Kabupaten Tanggamus.
Berdasarkan pra-survey yang telah dilakukan, Kabupaten Lampung Tengah
merupakan salah satu kabupaten yang telah melaksanakan P-LDPM pada
tahapan mandiri sedangkan daerah lain rata-rata tidak berjalan sampai ke
tahapan berikutnya. Selain itu, dari ketiga kecamatan yang ada di Lampung
Tengah yaitu Kecamatan Anak Ratu Aji, Kecamatan Sendang Agung, dan
Kecamatan Bekri, hanya Kecamatan Bekri yang telah melaksanakan atau
menjalankan P-LDPM hingga memasuki tahapan mandiri atau tahap tahun
ketiga. Gapoktan yang telah mencapai tahapan mandiri, diwajibkan mampu
bergerak mandiri dan berkelanjutan dalam mengelola unit-unit usahanya
sehingga tidak tergantung kepada bantuan pemerintah.
Oleh karena itu, diperlukan adanya penelitian agar dapat diketahui bagaimana
pelaksanaan P-LDPM, tingkat kinerja gapoktan penerima P-LDPM dan
gapoktan non P-LDPM di Kecamatan Bekri dengan cara membandingkan dua
gapoktan yang mendapatkan dana bantuan P-LDPM dan gapoktan yang tidak
mendapatkan dana bantuan P-LDPM.
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat
dirumuskan permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimana pelaksanaan P-LDPM pada gabungan kelompok tani?
2. Bagaimana tingkat kinerja gapoktan penerima P-LDPM dan kinerja
gapoktan non P-LDPM?
8
B. Tujuan penelitian
1. Menganalisis pelaksanaan P-LDPM pada gabungan kelompok tani.
2. Menganalisis tingkat kinerja gapoktan penerima P-LDPM dan kinerja
gapoktan non P-LDPM.
C. Manfaat penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi :
1. Pemerintah daerah dan instansi terkait, mengenai perkembangan pertanian
di Kabupaten Lampung Tengah khususnya dalam program P-LDPM
sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan
yang lebih baik di masa yang akan datang.
2. Petani, sebagai motivasi untuk turut bergabung dalam gapoktan penerima
program LDPM sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan hidup petani.
3. Menambah pengalaman bagi penulis dalam menerapkan ilmu dan teori
yang diperoleh dari bangku kuliah pada kenyataan di lapangan, sehingga
dapat dijadikan pertimbangan untuk merumuskan penelitian selanjutnya.
9
II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS
A. Tinjauan pustaka
1. Konsep Kinerja
Kinerja merupakan catatan tentang hasil atau prestasi yang dicapai baik
oleh individu, kelompok, maupun organisasi. Menurut John Witmore
(1997) menyatakan kinerja adalah pelaksanaan fungsi-fungsi yang dituntut
dari seseorang atas suatu perbuatan, prestasi, dan keterampilan. Pencapaian
kinerja ditentukan oleh beberapa faktor yaitu kemampuan (pengetahuan dan
keterampilan), motivasi, dan peluang. Pembentukan suatu organisasi tentu
dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu, dimana tujuan merupakan
sesuatu yang diharapkan organisasi untuk dicapai. Tujuan organisasi sendiri
dapat berupa perbaikan pelayanan, pemenuhan permintaan pasar,
peningkatan kualitas produk maupun jasa, meningkatkan daya saing serta
peningkatan kinerja dari organisasi tersebut. Ukuran tercapainya tujuan
dapat dilihat dari hasil kerja atau prestasi kerja yang dicapai. Prestasi kerja
tersebut dikenal dengan kinerja. Pada perkembangannya, kinerja memiliki
makna yang lebih luas, bukan hanya menyatakan hasil kerja tetapi juga
bagaimana proses kerja berlangsung (Sayekti, 2011).
10
Definisi kinerja menurut Lawyer dan Portner (Sutrisno, 2010) adalah
kesuksesan seseorang dalam melaksanakan tugas. Menurut Prawirosentoso
(Sutrisno, 2010) kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh
seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan
wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka upaya
mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar
hukum, dan sesuai dengan moral atau etika. Kinerja merupakan suatu
kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasi kepada pihak tertentu untuk
mengetahui tingkat pencapaian hasil, sedangkan penilaian kinerja adalah
proses evaluasi seberapa baik dilakukannya pekerjaan dengan satu
menggunakan standar yang ada.
Manullang (2001) mengemukakan bahwa pengukuran kinerja adalah suatu
alat untuk menentukan banyaknya pekerjaan yang seharusnya dihasilkan
oleh seorang pekerja atau sekelompok pekerja dalam kurun waktu tertentu.
Pengukuran kinerja juga merupakan sebuah prosedur pengukuran formal
yang digunakan untuk menempatkan suatu dimensi waktu dengan ketepatan
yang wajar atas suatu unit pekerjaan. Sasaran dari pengukuran kinerja itu
sendiri adalah menciptakan standar-standar yang didasarkan atas waktu
serta keterampilan yang diperlukan guna melaksanakan suatu tugas.
Mangkunegara dan Prabu (2000) menyatakan bahwa kinerja adalah cara
melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut, jadi
kinerja adalah hal-hal yang dikerjakan dan cara mengerjakannya. Kinerja
(prestasi kerja) merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang
11
dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan
tanggung jawab yang diberikan kepadanya.
Menurut Subagyo (1997) kinerja adalah kemampuan seseorang
melaksanakan atau melakukan tugas atau pekerjaan secara cepat dan tepat
sesuai dengan prosedur kerja dan berkesinambungan yang didukung oleh
dengan tingginya rasa tanggung jawab. Menurut Sulistiyani (2003), kinerja
seseorang merupakan kombinasi dari kemampuan, usaha dan kesempatan
yang dinilai dari hasil kerjanya.
Selanjutnya menurut Bernadin dan Russel (Sulistiyani, 2003), menjelaskan
bahwa kinerja merupakan dampak yang dihasilkan dari fungsi pegawai
tertentu atau kegiatan yang dilakukan selama periode waktu tertentu.
Menurut Wirawan (Sayekti, 2011), menyatakan bahwa kinerja adalah
keluaran yang dihasilkan oleh fungsi atau indikator suatu pekerjaan atau
suatu profesi dalam waktu tertentu. Menurut Schermerhorn (Sayekti,
2011), kinerja secara formal didefinisikan sebagai kualitas prestasi tugas
individu, kelompok, atau keorganisasian (Performance is formally defined
as the quality of task accomplishment-individual, group, or organizational).
Menurut Kementerian Pertanian (2013), ukuran kinerja dapat dilihat
melalui indikator-indikator keberhasilan yang ada pada suatu pekerjaan.
Indikator yangdapat digunakan untuk melihat kinerja yang telah dilakukan
antara lain melalui indikator hasil (outcome), indikator manfaat (benefit),
dan indikator dampak (impact). Ukuran kinerja menurut Wibowo (2008)
memiliki kriteria sebagai berikut:
12
a. Berkaitan dengan tujuan strategis dan mengukur apa yang secara
organisasional penting dan mendorong kinerja bisnis.
b. Relevan dengan sasaran dan akuntabilitas tim dan individu yang
berkepentingan.
c. Memfokuskan pada output yang terukur dan penyelesaian tugas dan
bagaimana orang bertindak serta bagaimana tingkah laku mereka.
d. Mengindikasi data yang akan tersedia sebagai dasar pengukuran.
e. Dapat diversifikasi dengan mengusahakan informasi yang akan
menginformasi tingkat seberapa jauh harapan dapat dipenuhi.
f. Menjadi setepat mungkin dalam hubungan dengan maksud pengukuran
dan ketersediaan data.
g. Mengusahakan dasaruntuk umpan balik dan tindakan.
h. Bersifat komprehensif, mencakup semua aspek kinerja.
2. P-LDPM (Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat)
Dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan petani, kelompok tani, dan
gabungan kelompok tani terhadap jatuhnya harga gabah, beras dan jagung
di saat panen raya dan masalah aksesibilitas pangan, pemerintah melalui
Kementerian Pertanian melalui Badan Ketahanan Pangan melaksanakan
kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM).
Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM) adalah
kegiatan pemberdayaan gapoktan dalam rangka meningkatkan kemampuan
unit usaha yang dikelolanya yaitu melalui pengembangan unit-unit usaha
distribusi atau pemasaran atau pengolahan dan pengelolaan cadangan
13
pangan serta pembangunan sarana penyimpanan sehingga dapat
meningkatkan posisi tawar petani, meningkatkan nilai tambah produksi
petani dan mendekatkan akses terhadap sumber pangan (Badan Ketahanan
Pangan RI, 2015).
Kegiatan P-LDPM merupakan salah satu sub kegiatan dari program
peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan tahun 2009 dan kegiatan
prioritas pengembangan penyaluran dana bantuan sosial ke gapoktan
sasaran. Kegiatan Penguatan-LDPM bertujuan:
1. Memberdayakan gapoktan agar mampu mengembangkan unit usaha
distribusi, pemasaran, pengolahan hasil dan unit pengelola cadangan
pangan, antara lain dalam hal: a) sarana penyimpanan, b) menyediakan
dan mengelola cadangan pangan minimal bagi kebutuhan anggotanya di
saat menghadapi musim paceklik, dan c) menjaga stabilisasi harga beli
dari petani anggota untuk komoditas gabah disaat panen raya melalui
kegiatan pembelian-penjualan.
2. Mengembangkan agribisnis melalui peningkatan usaha pembelian dan
penjualan gabah dan pangan strategis lainnya di luar masa panen gabah.
3. Meningkatkan nilai tambah produk petani anggotanya melalui kegiatan
penyimpanan atau pengolahan atau pengemasan dan lain-lain.
Bantuan sosial P–LDPM merupakan bantuan yang berkelanjutan yang
terdiri dari 3 tahapan yaitu mulai dari tahap penumbuhan, tahap
pengembangan, tahap kemandirian.
14
1. Tahap Penumbuhan
Pada tahap ini, gapoktan yang baru pertama kali bergabung dalam
kegiatan P-LDPM, akan diberikan bantuan sebesar Rp 150.000.000,00
untuk memperkuat usaha pada unit distribusi, pemasaran dan pengolahan
dan unit pengelolaan cadangan pangan khususnya dalam melakukan
kegiatan pembelian-penjualan gabah atau beras dan penyediaan cadangan
pangan bagi anggota gapoktan disaat menghadapi paceklik.
2. Tahap Pengembangan
Tahap ini merupakan tahap lanjutan setelah tahapan penumbuhan.
Anggota gapoktan yang telah melalui tahap penumbuhan dan memenuhi
persyaratan, dapat diberikan pendampingan dan dana bansos tahap
kedua. Dana bansos sebesar Rp 75.000.000,00 merupakan modal
tambahan untuk pengembangan usaha pada unit usaha distribusi,
pemasaran, pengolahan dan penambahan cadangan pangan pada unit
pengelola cadangan.
3. Tahap Kemandirian
Tahap ini merupakan tahap akhir dari rangkaian P-LDPM. Pada tahap
ini gapoktan yang telah melalui tahap pengembangan, tidak lagi
diberikan dana bansos namun masih diberikan pendampingan dalam
pengelolaan usaha sehingga menjadi gapoktan yang mandiri dalam
pengelola distribusi pangan dan cadangan pangan di wilayahnya.
Gapoktan penerima bantuan P-LDPM mulai dari tahap penumbuhan,
tahap pengembangan, hingga tahap kemandirian akan diberikan
15
pendampingan dari tim teknis kabupaten. Tugas dari pendamping dalam
program
P- LDPM antara lain:
1. Merencanakan, membuat materi pendampingan, mencatat dan
melaporkan seluruh aktivitas kegiatan dalam rangka melakukan
pendampingan ke gapoktan dan unit-unit usahanya secara rutin.
2. Memfasilitasi dan memotivasi anggota gapoktan untuk dapat
melakukan pemupukan dana modal sehingga dapat mengembangkan
unit distribusi atau pemasaran atau pengolahan dan unit pengelola
cadangan pangan yang dikelola secara transparan.
3. Memfasilitasi gapoktan dan unit-unit usahanya dalam membuat
administrasi dan pembukuan secara baik dan teratur (kegiatan
pembelian dan penjualan, pengadaan dan penyaluran cadangan
pangan, keuangan), mengelola keuangan secara transparan dan
akuntabel, serta mengembangkan usaha sehingga memperoleh nilai
tambah yang menguntungkan.
Keberhasilan bantuan P-LDPM terutama pada tahap kemandirian menurut
Badan Ketahanan Pangan RI (2013), dapat dilihat dari beberapa indikator
yaitu:
1. Meningkatnya volume pembelian-penjualan gabah atau beras di unit
usaha distribusi, pemasaran dan pengolahan lebih dari 2 kali putaran.
Pengertian dua kali putaran adalah realisasi kegiatan pembelian dan
penjualan gabah, beras atau jagung dimana akumulasi volumenya > 2
kali dari target volume yang harus dibeli sesuai dengan alokasi dana
16
bansos pada unit distribusi, pemasaran dan pengolahan tahun pertama,
tahun kedua dan akumulasi keuntungan.
2. Dana bansos yang sudah diterima oleh gapoktan selama 2 tahun masih
dikelola dengan baik untuk mendukung kegiatan pembelian dan
penjualan gabah, beras atau jagung dan cadangan pangan.
3. Minimal harga gabah atau beras terkendali dan stabil di wilayah
gapoktan terutama pada saat panen raya.
4. Meningkatnya jumlah anggota gapoktan yang mempunyai akses pangan
sehingga terwujud ketahanan pangan di tingkat rumah tangga petani.
5. Meningkatnya pendapatan petani padi yang berada di wilayah gapoktan.
Adanya kegiatan program P-LDPM, pembelian dan penjualan yang
dilakukan oleh unit usaha distribusi, pengolahan, pemasaran untuk membeli
gabah petani disaat panen raya sehingga dapat menerima harga yang layak
dibandingkan jika mereka harus menjual kepada pelepas uang di daerahnya.
Melalui kegiatan yang mengarah kepada pengembangan pemasaran hasil
pertanian, gapoktan diharapkan akan menjadi gateway institutions yang
menjadi penghubung petani satu desa dengan lembaga - lembaga diluarnya.
4. Konsep Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)
Berdasarkan Permentan nomor 273 Tahun 2007 dan diperbarui kembali
melalui Permentan nomor 67 tahun 2016 tentang Pedoman Pembinaan
Kelembagaan Petani, gapoktan adalah kumpulan beberapa kelompok tani
yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan
efisiensi usaha. Menurut Sahyuti (2005) gapoktan adalah gabungan dari
17
beberapa kelompok tani yang melakukan usaha agribisnis di atas prinsip
kebersamaan dan kemitraan sehingga mencapai peningkatan produksi dan
pendapatan usahatani bagi anggotanya dan petani lainnya. Pengembangan
gapoktan dilatar belakangi oleh kenyataan kelemahan aksesibilitas petani
terhadap berbagai kelembagaan layanan usaha, antara lain: lemah terhadap
lembaga keuangan, lemah terhadap lembaga pemasaran, lemah terhadap
lembaga penyedia sarana produksi pertanian dan lemah terhadap sumber
informasi. Pada prinsipnya, lembaga gapoktan diarahkan sebagai sebuah
kelembagaan ekonomi, namun diharapkan juga mampu menjalankan
fungsi-fungsi lainnya serta memiliki peran penting terhadap pertanian.
Menurut Peraturan Menteri Pertanian nomor 82 Tahun 2013, gapoktan
dibentuk dengan tujuan:
2. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan sumberdaya manusia
(SDM) melalui pendidikan pelatihan dan studi banding sesuai
kemampuan keuangan gapoktan.
3. Meningkatkan kesejahteraan anggotanya secara keseluruhan tanpa
kecuali yangterlibat dalam kepengurusan maupun hanya sebagai
anggota, secara materil maupun non material sesuai dengan kontribusi,
andil, dan masukan yang diberikan dalam rangka pengembangan
organisasi gapoktan.
4. Menyelenggarakan dan mengembangkan usaha di bidang pertanian dan
jasa yang berbasis pada bidang pertanian.
5. Membangun kerjasama dengan berbagai pihak, harus diketahui dan
disepakati oleh rapat anggota, dengan perencanaan dan analisa yang
18
jelas dan harus berpedoman pada anggaran dasar (AD) dan anggaran
rumah tangga (ART).
Fungsi dari Gapoktan Menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor :
67/PERMENTAN/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan
Petani, adalah :
1. Unit Usaha Penyedia Sarana dan Prasarana Produksi
Gapoktan sebagai fasilitator layanan kepada seluruh anggota untuk
memenuhi kebutuhan sarana produksi antara lain pupuk, benih
bersertifikat, pestisida, alat mesin pertanian, dan permodalan usaha tani
yang bersumber dari kredit, permodalan usaha tani maupun dari swadana
petani atau sisa hasil usaha.
2. Unit Usaha Tani Produksi
Gapoktan memiliki unit usaha yang memproduksi komoditas untuk
memenuhi kebutuhan anggotanya dan kebutuhan pasar sehingga dapat
menjamin kuantitas, kualitas, dan kontinuitas hasil.
3. Unit Usaha Pemasaran
Gapoktan dapat memberikan pelayanan pemasaran hasil pertanian
anggotanya, baik dalam bentuk pengembangan jejaring dan kemitraan
usaha dengan pihak lain, maupun pemasaran langsung. Dalam
pengembangannya, gapoktan memberikan pelayanan informasi harga
komoditas, kestabilan harga kepada anggotanya agar tumbuh dan
berkembang menjadi usaha tani mandiri.
19
4. Unit Usaha Pengolahan
Gapoktan dapat memberikan pelayanan, baik berupa penggunaan alat
mesin pertanian maupun teknologi dalam pengolahan hasil produksi
komoditas, mencakup proses pengolahan, sortasi, grading dan
pengepakan untuk meningkatan nilai tambah produk.
5. Unit Usaha Keuangan Mikro (simpan-pinjam)
Gapoktan dapat memfasilitasi permodalan usaha tani kepada anggota
melalui kredit permodalan. Usaha tani maupun dari swadana petani/sisa
hasil usaha.
Menurut Sahyuti (2005), gapoktan dapat menjalankan fungsi sebagai
berikut, yakni: penyediaan sarana produksi pertanian, penyediaan modal,
kegiatan usaha tani, pengolahan, pemasaran, penyediaan informasi
teknologi, dan penyediaan informasi pasar. Ketujuh fungsi tersebut saling
mempengaruhi sehingga harus dijalankan dengan baik oleh gapoktan
sebagai lembaga tertinggi di desa yang menyalurkan berbagai kebijakan
pertanian dari pemerintah kepada petani. Jika salah satu fungsi tidak dapat
terpenuhi maka usaha pertanian akan mengalami kendala.
Dikutip dari Peraturan Menteri Pertanian Nomor 273/Kpts/OT.160/4/2007,
tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyuluh Pertanian Gapoktan, ciri-ciri
gapoktan yang kuat dan mandiri antara lain:
1. Adanya pertemuan atau rapat pengurus yang diselenggarakan secara
berkala dan berkesinambungan.
20
2. Adanya susunan rencana kerja gapoktan secara bersama dan
dilaksanakan oleh para pelaksana sesuai dengan kesepakatan bersama
dan setiap akhir pelaksanaan dilakukan evaluasi secara partisipasi.
3. Memiliki aturan dan norma tertulis yang disepakati dan ditaati bersama.
4. Memiliki catatan administrasi pada setiap anggota organisasi dan rapih.
5. Memfasilitasi kegiatan-kegiatan usaha bersama di sektor hulu dan hilir.
6. Memfasilitasi usaha tani secara komersial dan berorientasi pasar.
7. Sebagai sumber serta pelayanan informasi dan teknologi untuk usaha
para petani umumnya dan anggota kelompok tani khususnya.
8. Adanya jalinan kerjasama antara gapoktan dengan pihak lain.
9. Adanya pemupukan mosal usaha baik iuran dari anggota atau
penyisihan hasil usaha atau kegiatan gapoktan.
Fungsi-fungsi yang bersifat administratif dan aplikatif tersebut mutlak
dibutuhkan oleh suatu lembaga pertanian sebagai tindak lanjut dari
kebijakan pertanian yang dijalankan oleh pemerintah terhadap petani.
Gapoktan yang mandiri dan kreatif dalam mendukung usaha pertanian akan
memiliki nilai kinerja yang semakin tinggi.
B. Kajian Penelitian Terdahulu
Penelitian ini mengacu pada hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan
penelitian yang akan di lakukan. Kajian penelitian terdahulu diperlukan
sebagai bahan referensi bagi peneliti untuk menjadi pembanding antara
penelitian yang dilakukan dengan penelitian sebelumnya, serta untuk
mempermudah dalam pengumpulan data dan metode analisis data yang
21
digunakan dalam pengolahan data. Kajian penelitian-penelitian terdahulu
dapat dilihat pada Tabel 3.
Tabel 3. Ringkasan Penelitian Terdahulu
No. Penulis,
Tahun Judul Hasil
1.
Ginting,
Yusak, dan
Sinar,
(2014)
Dampak program
pengembangan usaha
agribisnis Perdesaan
terhadap kinerja dan
pendapatan Usaha tani
anggota kelompok tani
Desa Paluh Manan
Kecamatan Hamparan
Perak Kabupaten Deli
Serdang.
Kinerja kelompok tani penerima PUAP
kurang berjalan dengan baik dan terdapat
perbedaaan yang nyata antara kinerja
sebelum dan sesudah mendapatkan bantuan
PUAP dan terjadi penurunan pendapatan
dari sebelum mendapatkan bantuan PUAP
dan setelah mendapatkan bantuan PUAP.
2. Santi
(2016)
Tingkat Kinerja
Penyuluh Pertanian
Tanaman Pangan di
BP3K Kecamatan
Gadingrejo Kabupaten
Pringsewu
Menyebutkan bahwa penyuluh pertanian
harus melakukan penyebaran materi
penyuluhan sesuai dengan kebutuhan
petani, menerapkan metode penyuluhan
dengan kunjungan atau tatap muka, dalam
bentuk demonstrasi, temu lapang, temu
wicara, temu teknis, temu karya, dan temu
usaha, serta melaksanakan penerapan
metode penyuluhan dalam bentuk kursus.
3. Selvina
(2012)
Dampak Kegiatan
Penguatan Lembaga
Distribusi Pangan
Masyarakat (P-LDPM)
di Desa Mentaras
Kecamatan Dukun
Kaupaten Gresik.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1)
terwujudnya stabilitas harga gabah, beras
ditandai dengan meningkatnya harga
penjualan hasil panen dengan lebih tinggi
dari HPP (2) Terwujudnya ketahanan
pangan di tingkat rumah tangga petani
dicirikan dengan adanya lumbung/gudang.
(3) Meningkatnya pendapatan petani padi
ditandai dengan terlaksananya kegiatan jual
beli dan kerajasama dengan mitra.
4.
Agus, K.
Rangga, B.
Viantimala
(2017)
Kinerja dan pendapatan
rumah tangga anggota
kelompok tani nanas di
Desa Astomulyo
Kecamatan Punggur
Kabupaten Lampung
Tengah
menyimpulkan bahwa tingkat kinerja
anggota kelompok tani di Desa Astomulyo
Kecamatan Punggur berada pada tingkat
klasifikasi tinggi.
22
Tabel 3. Lanjutan
No. Penulis,
Tahun Judul Hasil
5. Koko
(2009)
Dampak Program
Pengembangan Usaha
Agribisnis
Pedesaan Terhadap
Kinerja Gapoktan dan
Pendapatan Anggota
Gapoktan.
Pengaruh PUAP terhadap kinerja Gapoktan
sebelum dan sesudah adanya PUAP
berdasarkan indikator organisasi memiliki
pengaruh positif terhadap kinerja Gapoktan
itu sendiri. Pengaruh PUAP terhadap kinerja
Gapoktan dalam menyalurkan dana BLM-
PUAP ke anggotanya dapat dilihat dari
kriteria keefektivan penyalurannya.
Penyaluran BLM-PUAP dapat dikatakan
sudah efektif karena tiga dari kriteria
efektivitas penyaluran telah memenuhi
kategori efektif (persentase tunggakan,
tingkat bunga dan jangkauan pinjaman).
Rata-rata pendapatan anggota Gapoktan
sebelum dan sesudah menerima BLM-PUAP
mengalami peningkatan.
6. Setiaji, dan
Waridin,
(2014)
Dampak Program
Pengembangan Usaha
Agribisnis
Perdesaan Terhadap
Pendapatan Anggota
Gabungan
Kelompok Tani.
Hasil penelitian menunjukan semua
responden petani menggunakan dana
BLM-PUAP untuk menambah modal
usahanya. Dana pinjaman tersebut
digunakan untuk pembelian bibit dan pupuk.
Pengujian perbedaan statatistik R/C rasio
sebelum dan sesudah PUAP menunjukkan
nilai t sebesar -17,649 dengan signifikansi
sebesar 0,000 < 0,05. Hal ini berarti bahwa
terdapat perbedaan yang signifikan dari R/C
rasio pada sebelum dan sesudah PUAP
dimana sesudah PUAP R/C rasio lebih besar
dibanding sebelum PUAP.
7. Widya,
(2012)
Analisis Dampak
Pelaksanaan Program
Pengembangan Usaha
Agribisnis Perdesaan.
Studi Kasus Gapoktan
Rukun Tani, Desa
Citapen, Kecamatan
Ciawi, Kabupaten
Bogor.
Dampak pelaksanaan program PUAP
mengakibatkan peningkatan rata-rata
pendapatan rumah tangga petani penerima
manfaat sebesar 12,86% dan
penurunan tingkat kemiskinan sebesar
7,67%. Hal ini menunjukkan adanya
dampak positif program PUAP terhadap
pendapatan penerima manfaat. Dan jika
dilakukan uji beda rata-rata terhadap
pendapatan setelah program PUAP antara
kelompok anggota PUAP dengan kelompok
nonanggota PUAP dihasilkan tidak berbeda
nyata. Hal ini dikarenakan karena kegiatan
produksi pertanian yang sangat tergantung
iklim, kualitas sumber daya manusia yang
rendah.
23
Tabel 3. Lanjutan
No. Penulis,
Tahun Judul Hasil
8. Widodo,
Ratih, dan
Saleh,
(2013)
Perencanaan
Pembangunan
Distribusi dan Akses
Pangan Masyarakat
(Studi pada Kantor
Ketahanan Pangan
Kabupaten
Banyuwangi).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa
pembangunan subsistem distribusi dan
akses pangan yang merupakan bagian
dalam pembangunan ketahanan pangan
selain subsistem ketersediaan pangan
masih belum mendapatkan porsi yang
cukup dalam pembangunan ketahanan
pangan di daerah.
9. Bram
Christanto
(2015)
Pengaruh Keberhasilan
Program Nasional
Pemberdayaan
Masyarakat Mandiri
Pedesaan
Terhadap Tingkat
Kesejahteraan
Masyarakat
Di Desa Gundi
Kecamatan Godong
Kabupaten Grobogan
Berdasarkan analisis nilai rata-rata
persentase variabel Keberhasilan PNPM
Mandiri Pedesaan yang diperoleh,
termasuk
kategori tinggi yaitu 78,64%.
Berdasarkan analisis nilai rata-rata
persentase variabel Tingkat Kesejahteraan
Masyarakat yang diperoleh, termasuk
kategori tinggi yaitu 68,3%. Pengujian
hipotesa yang dilakukan tidak ada
pengaruh yang signifikan antara Pengaruh
Keberhasilan PNPM Mandiri Pedesaan
terhadap Tingkat Kesejahteraan
Masyarakat,
karena rh < rt atau -0,0622 < 0,344 ( 5% )
atau -0,0622 < 0,442 ( 1% ). Hal ini
dimungkinkan adanya variabel lain yang
lebih dekat dengan
keberhasilan PNPM Mandiri Pedesaan.
10. Saputra,
Bustanul,
dan Eka
(2014)
Kausalitas Harga Beras,
Harga Pembelian
Pemerintah (HPP) dan
Inflasi, serta Efektivitas
Kebijakan HPP di
Indonesia
Menyebutkan bahwa kebijakan harga
pembelian pemerintah (HPP) di Indonesia
belum efektif. HPP di Indonesia masih
dipengaruhi oleh harga eceran beras
(HEB), dimana hubungan kausalitas yang
terjadi antara harga pembelian pemerintah
(HGKP dan HGKG) dan HEB adalah satu
arah.
11. Mariyani,
F.E.
Prasmati
wi, dan R.
Adawiyah
(2017)
Ketersediaan Pangan
dan Faktor-faktor Yang
Mempengaruhi
Ketersediaan Pangan
Rumah Tangga Petani
Padi Anggota Lumbung
Pangan Di Kecamatan
Ambarawa Kabupaten
Pringsewu.
Menyebutkan bahwa faktor-faktor yang
mempengaruhi ketersediaan pangan
rumah tangga petani padi anggota
lumbung pangan Di Kecamatan
Ambarawa adalah luas lahan, pendapatan
rumah tangga, tingkat pendidikan, dan
umur petani.
24
C. Kerangka Pemikiran
Upaya pengembangan di sektor pertanian khususnya tanaman pangan masih
dihadapkan pada berbagai masalah seperti sulitnya petani atau pelaku usaha
tani untuk memperoleh bantuan untuk pembiayaan bagi kelangsungan usaha
tani yang mereka lakukan, ditambah lagi harga produk pertanian yang
cenderung fluktuatif dan rendah pada saat panen. Ketidakberdayaan petani,
poktan dan gapoktan dalam mengolah, menyimpan dan mendistribusikan atau
memasarkan hasil produksinya dapat menyebabkan ketidakstabilan harga di
wilayah sentra produksi pertanian pada saat terjadi panen raya, dan
kekurangan pangan pada saat musim paceklik. Mengatasi hal tersebut,
pemerintah melakukan suatu upaya yang bertujuan untuk membantu petani
dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan hidup petani yaitu dengan
membentuk program P-LDPM.
P-LDPM adalah salah satu program pemerintah di bidang pertanian yang
bertujuan untuk membantu petani dalam meningkatkan pendapatan dan
kesejahteraan hidup. Program ini cukup mudah untuk dijalankan oleh para
petani, terutama petani yang bernaung di bawah gapoktan. Namun,
pengamatan harus tetap dilakukan untuk melihat apakah petani yang
menjalankan program P-LDPM ini dapat beradaptasi dan menerima program
ini dan dapat menjalankan program ini dengan baik.
Pemerintah melalui Kementerian Pertanian Badan Ketahanan Pangan, sejak
tahun 2009 telah mengalokasikan dana APBN untuk memperkuat modal dan
kemampuan gapoktan sehingga mempunyai nilai tambah produk pertanian,
25
dan mempunyai akses terhadap pangan. Gapoktan diharapkan dapat berperan
untuk fungsi-fungsi pemenuhan permodalan pertanian, pemenuhan sarana
produksi, pemasaran produk pertanian dan termasuk untuk menyediakan
berbagai informasi yang dibutuhkan petani. Tujuan utama pembentukan dan
pemberdayaan gapoktan adalah untuk memperkuat kelembagaan petani yang
ada, sehingga pembinaan pemerintah kepada petani akan terfokus dengan
sasaran yang jelas (Kementerian Pertanian, 2013).
Kegiatan P-LDPM adalah bagian kegiatan program Peningkatan Ketahanan
Pangan yang bertujuan meningkatkan kemampuan gapoktan dan unit-unit
usaha yang dikelolanya (distribusi atau pemasaran dan cadangan pangan)
dalam usaha memupuk cadangan pangan dan memupuk modal dari usahanya
dan dari anggotanya yang tergabung dalam wadah gapoktan. Melalui
kegiatan P-LDPM, gapoktan dapat memperkuat kelembagaan gapoktan agar
mampu mendistribusikan hasil produksi pangan anggotanya dan menyediakan
cadangan pangan bagi anggotanya, dengan memperkuat permodalan dari dana
bansos P-LDPM. Setelah menerima dana tersebut diharapkan gapoktan
bersama-sama dengan anggotanya mampu membangun sarana untuk
penyimpanan, mampu mengembangkan usaha di bidang pemasaran pangan,
dan mampu menyediakan pangan minimal bagi anggotanya yang kurang
memiliki akses terhadap pangan pokok.
Penyaluran dana Bantuan Sosial (Bansos) kepada gapoktan, digunakan sebagai
modal untuk kegiatan pembelian dan penjualan gabah atau beras dan juga
digunakan untuk membangun sarana penyimpanan. Melalui kegiatan tersebut,
26
gapoktan mampu memiliki sarana penyimpanan yang menjadi milik gapoktan
dan dapat digunakan untuk menyimpan cadangan pangan bagi anggotanya saat
paceklik. Terbangunnya cadangan pangan yang dimiliki oleh gapoktan,
diharapkan petani-petani yang berada dalam wadah gapoktan, dapat terpenuhi
kebutuhannya jika mereka memerlukannya.
Dana bantuan sosial dari program ini tidak semata-mata diberikan begitu saja
kepada gapoktan, melainkan disalurkan melalui pendampingan dan
pembinaan. Dana tersebut hanya diberikan kepada gabungan kelompok tani
pada tahapan penumbuhan dan pengembangan, yaitu pada tahun pertama dan
tahun kedua. Selanjutnya pada tahun ketiga, gabungan kelompok tani hanya
akan menerima pembinaan dari pendamping yang dilakukan oleh tim teknis
maupum tim pembina. Pendampingan adalah kegiatan yang dilakukan oleh
pendamping berupa bimbingan dan pembinaan, yang dilakukan secara rutin ke
gapoktan binaannya, dengan tujuan agar gapoktan mampu menyusun rencana
dan melaksanakan kegiatan secara partisipatif.
Gapoktan juga diharapkan mampu memberdayakan unit usahanya agar dapat
membeli gabah atau beras terutama dari hasil produksi petani anggotanya
dengan harga serendah-rendahnya sesuai dengan HPP. Selain itu, gapoktan
dan unit usaha juga diharapkan mampu mendistribusikan atau memasarkan
gabah atau beras dari petani anggotanya. Hal tersebut dapat diwujudkan
dengan cara melakukan pembelian dan penjualan kepada mitra usahanya baik
di dalam maupun di luar wilayahnya secara mandiri dan berkelanjutan. Hasil
yang akan dicapai yakni stabilisasi harga di tingkat petani dan mampu
27
melakukan pengadaan gabah atau beras serta pangan pokok lokal spesifik
lainnya sehingga mudah diakses dan tersedia setiap waktu secara
berkelanjutan.
Pelaksanaan P-LDPM perlu dievaluasi untuk menilai apakah kinerja gapoktan
dari pemanfaatan dana tersebut berhasil atau meningkat. Penilaian dilakukan
dengan melihat keberhasilan program P-LDPM, penilaian terhadap kinerja
gapoktan dengan cara membandingkan dua gapoktan yang mendapatkan dana
bantuan P-LDPM dan gapoktan yang tidak mendapatkan dana bantuan
P-LDPM. Penilaian kinerja gapoktan diukur dari kemampuan gapoktan dalam
mengembangkan sarana penyimpanan, kemampuan gapoktan dalam
merealisasikan cadangan pangan, dan juga dalam menjaga stabilisasi harga
gabah pada saat panen raya. Adapun Program Penguatan Lembaga Distribusi
Pangan Masyarakat (P-LDPM) dalam Upaya Peningkatan Kinerja Gapoktan di
Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah untuk lebih jelasnya dapat
digambarkan dalam sebuah kerangka berpikir, seperti pada Gambar 1
28
Keterangan:
Bentuk kegiatan Program L-DPM
Gambar 1. Kerangka Pemikiran Program Penguatan Lembaga Distribusi Pangan
Masyarakat (P-LDPM) Terhadap Kinerja Gapoktan di Kecamatan
Bekri Kabupaten Lampung Tengah.
Gapoktan
Non penerima program
P-LDPM
Penerima program
P-LDPM
Kinerja Gapoktan
Pendampingan
Gapoktan
Bantuan
Modal - Pengembangan sarana
penyimpanan
- Penyediaan cadangan
pangan
- Stabilisasi harga
Kinerja Gapoktan
- Pengembangan sarana
penyimpanan
- Penyediaan cadangan
pangan
- Stabilisasi harga
Keberhasilan Program
P-LDPM
P-LDPM
29
D. Hipotesis
Hipotesis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:
Ada perbedaan kinerja gapoktan penerima P-LDPM dengan kinerja gapoktan
non P-LDPM.
30
III. METODE PENELITIAN
A. Metode Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei. Metode
survei merupakan pengumpulan data dari sejumlah unit atau individu dari
suatu populasi dalam jangka waktu yang bersamaan dan menggunakan
kuesioner sebagai alat pengumpul data (Singarimbun dan Effendi, 1995).
Pada penelitian survei, informasi dikumpulkan dari penarikan sampel dengan
menggunakan kuesioner. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui atau
membandingkan kinerja gapoktan yang mendapatkan program P-LDPM dan
gapoktan yang tidak mendapatkan program P-LDPM.
1. Konsep Dasar dan Definisi Operasional
Konsep dan definisi operasional dalam rencana penelitian ini adalah
sebagai berikut :
Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM) adalah
kegiatan pemberdayaan gapoktan dalam rangka meningkatkan
kemampuan unit usaha yang dikelolanya yaitu melalui pengembangan
unit-unit usaha distribusi atau pemasaran atau pengolahan dan
pengelolaan cadangan pangan serta pembangunan sarana penyimpanan
31
sehingga dapat meningkatkan posisi tawar petani, meningkatkan nilai
tambah produksi petani dan mendekatkan akses terhadap sumber pangan.
Kelompok Tani (Poktan) adalah kumpulan petani yang tumbuh
berdasarkan kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial,
ekonomi, sumber daya) dan keakraban untuk bekerja sama dalam
meningkatkan, mengembangkan produktivitas usahatani, memanfaatkan
sumber daya pertanian, mendistribusikan hasil produksinya dan
meningkatkan kesejahteraan anggotanya.
Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) adalah orang yang bergabung dan
bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efesiensi usaha
kelompok tani (atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi
lingkungan sumber daya anggota).
Bantuan sosial adalah bantuan berupa sejumlah dana yang diberikan
kepada gapoktan yang layak atau yang telah memenuhi persyaratan yang
telah ditentukan oleh pemerintah yang menyelenggarakan program
P-LDPM. Indikator realisasi dana bantuan sosial antara lain: jumlah dana
yang diberikan pada gapoktan pada setiap tahapan sesuai dengan
ketentuan, pembangunan atau renovasi gudang penyimpanan telah
terpenuhi, tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan
usahatani, dan gapoktan terbebas dari pinjaman dengan lembaga
keuangan lainnya.
32
Pendampingan gapoktan adalah kegiatan yang dilakukan oleh
pendamping berupa bimbingan dan pembinaan yang dilakukan secara
rutin ke gapoktan peserta program P-LDPM agar pengurus dan anggota
gapoktan mampu menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan secara
partisipatif, menyusun dan menetapkan aturan dan sanksi secara
musyawarah dan mufakat, memupuk dan mengatur dana yang bersumber
baik dari anggotanya maupun dari pemerintah, membangun dan
mengembangkan jejaring kemitraan usaha dengan pihak lain diluar
wilayahnya, memupuk rasa tanggung jawab terhadap organisasi gapoktan
dengan melakukan pemantauan secara partisipatif, pengendalian, dan
pengawasan internal. Indikator pelaksanaan pendampingan antara lain:
pendamping yang ditunjuk sudah memenuhi kriteria yang telah
ditetapkan; melakukan kunjungan rutin sesuai ketentuan dalam setiap
tahapan; meningkatnya kemampuan Gapoktan dalam mengakses
teknologi, informasi pasar, peluang pemasaran dan permodalan;
serta mengadakan evaluasi minimal 1 kali dalam setahun.
Kinerja merupakan bentuk hasil dan proses dari pekerjaan yang
dilakukan, untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh sekelompok
orang baik tim maupun individu dalam suatu organisasi. Kinerja
gapoktan merupakan hasil dari pelaksanaan fungsi-fungsi gapoktan yang
telah dicapai dengan baik. Pencapaian kinerja ditentukan oleh beberapa
indikator, indikator yang digunakan dalam menentukan keberhasilan kinerja
tersebut adalah pengembangan sarana penyimpanan, penyediaan cadangan
pangan, dan stabilisasi harga. Tingkat kinerja gapoktan diukur dengan skor,
33
kemudian diklasifikasikan menjadi rendah, sedang dan tinggi melalui
interval skor, yang diperoleh dari skor tertinggi dikurangi skor terendah
dan dibagi jumlah kategori skor.
Pengembangan sarana penyimpanan adalah upaya yang dilakukan oleh
program P-LDPM dalam mengembangkan unit usaha yang dimiliki oleh
gapoktan dan dibentuk atas keinginan, kebutuhan, dan kesepakatan dari
anggota gapoktan untuk dapat meningkatkan nilai tambah produk gabah
atau beras melalui kegiatan mengolah, menggiling, mengepak, dan
menyimpan sehingga dapat memberikan keuntungan bagi gapoktan.
Indikatornya adalah dana yang digunakan untuk pembangunan gudang,
pemanfaatan gudang, dan kapasitas simpan gudang.
Penyimpanan cadangan pangan adalah adalah upaya yang dilakukan oleh
program P-LDPM untuk dapat menyediakan cadangan pangan bagi
anggota gapoktan khususnya di saat menghadapi musim paceklik.
Indikatornya adalah ketersediaan cadangan pangan, pengadaan atau
pembelian bahan pangan untuk cadangan pangan, akses pangan anggota
gapoktan di musim paceklik, dan jumlah anggota yang memanfaatkan
cadangan pangan.
Stabilisasi harga adalah upaya untuk mempertahankan suatu harga barang
atau jasa pada tingkat tertentu yang dilakukan oleh pemerintah pada saat
tingkat laju inflasi yang tinggi sebagai upaya di dalam menstabilkan
harga barang dan jasa tersebut
34
selama periode tertentu. Indikatornya adalah harga beli gabah petani di
bandingkan HPP, dan pendapatan anggota gapoktan meningkat.
2. Pengukuran variabel
Pengukuran variabel dilihat berdasarkan variabel, batasan variabel dan
cara pengukuran. Pengukuran dampak program P-LDPM terhadap
kinerja gapoktan dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 4. Pengukuran variabel kinerja P-LDPM
No. Variabel Batasan variabel Cara Pengukuran
1. Pengembangan
Sarana
Penyimpanan
a. Gudang sudah
tersedia atau terbangun
b. Pemanfaatan
gudang
c. Kesesuaian gudang
dengan kebutuhan
d. Kapasitas
simpan gudang (gabah)
e. Gabah yang disimpan
dalam gudang
f. Penyimpanan cadangan
pangan anggota
a. Sudah, gudang
permanen (3)
b. Bangunan gudang
sementara (2)
c. Belum tersedia (1)
a. Dimanfaatkan (3)
b. Kurang dimanfaatkan
(2)
c. Tidak dimanfaatkan
(1)
a. Sudah sesuai (3)
b. Cukup sesuai (2)
c. Tidak sesuai (1)
a. Mampu menampung >
10000 GKG (3)
b. Menampung 5000-
10000 GKG (2)
c. Menampung < 5000
GKG (1)
a. Menyimpan > 10000
GKG (3)
b. Menyimpan 5000-
10000 GKG (2)
c. Menyimpan < 5000
GKG (1)
a. Disimpan di gudang
gapoktan (3)
b. Disimpan sendiri (2)
c. Ditempat lain (1)
35
Tabel 4. Lanjutan
No. Variabel Batasan variabel Cara Pengukuran
2. Penyediaan
cadangan
pangan
a. Tersedianya cadangan
pangan
a. Tersedia (3)
b. Kurang tersedia (2)
c. Tidak tersedia (1)
b. Cadangan pangan yang
dimiliki
c. Kapasitas gudang untuk
pangan anggota pada saat
paceklik
d. Jumlah anggota yang
memanfaatkan cadangan
pangan.
e. Akses anggota dalam
mendapatkan cadangan
pangan
a. Tersedia > 10000
GKG (3)
b. Tersedia 5000-10000
GKG (2)
c. Tersedia < 5000 GKG
(1)
a. Mencukupi kebutuhan
anggota (3)
b. Kurang mencukupi (2)
c. Tidak mencukupi (1)
a. Seluruh anggota (3)
b. Setengah dari total
anggota (2)
c. Tidak ada yang
memanfaatkan (1)
a. Mudah (3)
b. Tidak semua anggota
dapat (2)
c. Semua anggota tidak
dapat (1)
3. Stabilisasi harga
a. Harga beli gabah petani
dibanding HPP (Rp
4.200/GKG).
b. Dampak yang dirasakan
oleh anggota
a. Terjual > 10% dari
HPP Setara (3)
b. Terjual 10% dari HPP
Setara (2)
c. Terjual < 10% dari
HPP Setara (1)
a. Sangat
menguntungkan (3)
b. Cukup menguntungkan
(2)
c. Tidak menguntungkan
(1)
36
Tabel 4. Lanjutan
No. Variabel Batasan variabel Cara Pengukuran
c. Jumlah anggota gapoktan
yang menerima harga beli
minimal sesuai HPP (Rp
4.200/GKG).
d. Pelaksanaan kegiatan
perekonomian gapoktan
a. Seluruh anggota (3)
b. Setengah dari total
anggota (2)
c. Tidak ada yang
menerima (1)
a. Terlaksana dengan
baik (3)
b. Cukup baik (2)
c. Tidak terlaksana
dengan baik (1)
Pengukuran variabel ini dilakukan dengan menggunakan skor berkisar 1-3
yang diperoleh dari beberapa pertanyaan dan diklasifikasikan menjadi tinggi,
sedang, dan rendah berdasarkan data lapangan. Hasil pengukuran dari
variabel penelitian akan diklasifikasikan dalam tiga klasifikasi. Interval
masing-masing klasifikasi ditentukan dengan rumus Sturges (Dajan, 1986)
sebagai berikut:
k
YXZ
Keterangan:
Z = Interval kelas
X = Nilai tertinggi
Y = Nilai terendah
k = Banyaknya kelas atau kategori
B. Penentuan Lokasi, Waktu dan Responden Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Desa Bangun Sari, Kecamatan Bekri, Kabupaten
Lampung Tengah untuk gapoktan yang telah mendapatkan bantuan dana
P-LDPM, sedangkan penelitian terhadap gapoktan yang tidak mendapatkan
bantuan dana modal P-LDPM di lakukan di Kecamatan Bekri Desa Rengas
37
Kabupaten Lampung Tengah. Adapun dasar pertimbangan yang dipakai
dalam memilih lokasi penelitian ini adalah:
1. Desa Bangun Sari sudah memasuki tahapan ketiga atau tahapan yang
mandiri sedangkan Desa Rengas yang tidak mendapatkan bantuan dana
P-LDPM yang berdekatan terdapat disebelah Desa Bangun Sari dipilih
sebagai pembanding.
2. Kecamatan Bekri merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten
Lampung Tengah yang memiliki jumlah produktivitas padi paling baik
seperti pada Tabel 1.
Penelitian dilakukan pada bulan Januari sampai Februari 2018 dengan
populasi penelitian ini adalah gapoktan penerima P-LDPM, gapoktan non
penerima P-LDPM, dan kelompok tani di Kecamatan Bekri. Sampel pada
penelitian ini adalah pengurus gapoktan penerima P-LDPM, pengurus
gapoktan non penerima P-LDPM dan pengurus kelompok tani yang fokus
utama pekerjaannya hanya pada komoditas tanaman padi. Pengambilan
sampel dilakukan secara sengaja (purposive sampling) yaitu dengan
pertimbangan bahwa pengurus merupakan pihak yang menerima langsung
dana bantuan, bimbingan dan pendampingan dari P-LDPM sehingga penilaian
kinerja oleh pengurus itu sendiri (self appraisal) diharapkan dapat membuat
pengurus lebih mengenal kekuatan dan kelemahan dirinya sendiri agar mampu
mengidentifikasi aspek-aspek perilaku kinerja yang perlu diperbaiki di
program yang selanjutnya. Responden pengurus gapoktan berjumlah 6 orang,
yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara dari Gapoktan Bangun Tani
dan Gapoktan Tani Makmur. Gapoktan Bangun Tani beranggotakan 14
38
kelompok tani sedangkan gapoktan Tani Makmur yang tidak mendapatkan
bantuan beranggotakan 20 kelompok tani. Jumlah gapoktan dan jumlah
kelompok tani beserta jumlah anggotanya dapat dilihat pada tabel di bawah
ini.
Tabel 5. Jumlah petani di wilayah binaan Gapoktan Desa Bangun Sari dan
Desa Rengas Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah
Nama Desa Nama Gapoktan Jumlah Poktan
Desa Bangun Sari Bangun Tani
(Penerima P-LDPM)
14
Desa Rengas Tani Makmur
(Non penerima P-LDPM)
20
Jumlah 34
Sumber: BP3K Kecamatan Bekri, 2015.
Jumlah kelompok tani keseluruhan adalah 34 kelompok. Berdasarkan asumsi
analisis U Mann Whitney yang menyatakan bahwa variabel independen satu
dengan yang lain yang berarti data berasal dari kelompok yang tidak
berpasangan maka jumlah keseluruhan kelompok tani akan dijadikan sebagai
sampel. Tabel 6 dan Tabel 7 menunjukkan sampel penelitian dari Gapoktan
Bangun Tani dan Gapoktan Tani Makmur.
39
Tabel 6. Jumlah sampel penelitian Gapoktan Bangun Tani
Tabel 7. Jumlah sampel penelitian Gapoktan Tani Makmur
Berdasarkan tabel di atas, diperoleh jumlah pengurus kelompok tani yang
akan diteliti adalah 102 pengurus kelompok yakni 42 pengurus kelompok tani
dari Gapoktan Bangun Tani dan sebanyak 60 pengurus kelompok tani dari
No Kelompok Tani Jumlah pengurus (orang)
1 Budi Luhur 3
2 Gemah Ripah II 3
3 Mekar Jaya I 3 4 Maju Jaya 3 5 Sido Makmur II 3 6 Sido Makmur I 3 7 Mandiri Jaya 3 8 Mandiri 3 9 Mekar Tani 3 10 Gemah Ripah I 3 11 Sukses Abadi 3
12 Mekar Jaya II 3
13 Karya Mandiri I 3
14 Karya Mandiri II 3
Jumlah 42
No Kelompok Tani Jumlah pengurus (orang)
1 Jaya Satu 3
2 Tani Jaya 3 3 Santosa Abadi 3 4 Sumber Rezeki 3 5 Mulya Tani 3 6 Tani Aman Jaya 3 7 Mitra Tani 3 8 Tunas Harapan Jaya 3 9 Agro Madani 3 10 Sido Makmur 3 11 Sarana Tani 3 12 Abdi Tani II 3 13 Karya Tani 3 14 Pelita Makmur 3 15 Usaha Tani 3
16 Harapan Tani 3
17 Ngudi Lestari 3
18 Harapan Maju 3
19 Jaya Lestari 3
20 Abdi Tani I 3
Jumlah 60
40
Gapoktan Tani Makmur. Jadi, total keseluruhan sampel pada penelitian ini
adalah 108 orang yang terdiri dari 6 pengurus gapoktan, dan 102 pengurus
kelompok tani yang telah terpilih.
C. Jenis Data dan Metode Analisis Data
1. Jenis Sumber Data
Pada penelitian ini jenis data yang diambil adalah data primer dan data
sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang
akan diteliti (responden). Pada penelitian ini, data primer diperoleh
langsung dari 108 responden yang terbagi dari gapoktan penerima bantuan
program P-LDPM, gapoktan non P-LDPM, dan pengurus kelompok tani.
Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari lembaga atau instansi
tertentu (Suyanto dan Sutinah, 2005). Pada penelitian ini, data sekunder
diperoleh dari Badan Keamanan Pangan Daerah Provinsi Lampung
(BKPD), BP3K Kecamatan Bekri, pengurus gapoktan, pengurus dan
anggota poktan.
2. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
metode survei. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu kuesioner
sebagai pengumpul data dan dokumentasi (Singarimbun dan Effendi,
1995). Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa teknik yaitu :
41
a. Wawancara langsung kepada pengurus gapoktan penerima bantuan
program P-LDPM, gapoktan non P-LDPM dan pengurus kelompok
tani yang menjadi responden penelitian dengan menggunakan
kuesioner terstruktur.
b. Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan cara meneliti
dokumen-dokumen yang ada untuk dapat digunakan menurut
keperluan peneliti, dilakukan dengan cara mengambil data sekunder
dari catatan atau buku yang ada pada instansi BKPD Provinsi
Lampung dan BP3K yang ada di Kecamatan Bekri.
3. Analisis Data dan Pengujian Hipotesis
Pengolahan data dan analisis data dilakukan dengan menggunakan metode
analisis deskriptif kuantitatif. Metode tersebut digunakan untuk menjawab
tujuan-tujuan dalam penelitian ini, antara lain:
A. Analisis pelaksanaan P-LDPM
Pelaksanaan P-LDPM akan dianalisis dengan metode deskriptif.
Pendeskripsian pelaksanaan program mencakup antara lain: jangka
waktu gapoktan menerima program, kegiatan-kegiatan yang dilakukan
oleh gapoktan dalam setiap tahapan, sarana dan prasarana yang
dimiliki oleh gapoktan, kondisi perekonomian gapoktan dan juga
pendapat serta saran dari gapoktan mengenai keseluruhan P-LDPM.
Pelaksanaan P-LDPM juga akan menjelaskan tentang mekanisme
pemberian dana bantuan sosial dan pendampingan serta realisasi
42
pemberian dana bantuan sosial dan pelaksanaan pendampingan dari
indikator-indikator yang telah ditentukan.
B. Analisis tingkat kinerja Gapoktan Bangun Tani dan Gapoktan
Tani Makmur
Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau
sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang
dan tanggungjawab masing-masing, dalam rangka upaya mencapai
tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum,
dan sesuai dengan moral atau etika. Kinerja gapoktan merupakan
catatan tentang hasil atau prestasi yang di capai baik oleh gapoktan.
Pencapaian kinerja ditentukan oleh beberapa indikator, indikator yang
digunakan dalam menentukan keberhasilan kinerja tersebut adalah
pengembangan sarana penyimpanan, penyediaan cadangan pangan, dan
stabilisasi harga. Tingkat kinerja ini diukur dengan cara menggunakan
daftar pertanyaan dan diklasifikasikan dalam kategori tinggi, sedang
dan rendah melalui interval skor.
Metode analisis data yang digunakan untuk menganalisis
perbandingan program P-LDPM terhadap kinerja gapoktan
menggunakan analisis statistik nonparametrik yaitu analisis uji
komparatif U Man Whitney. Kegunaan uji komparatif atau
perbandingan jenjang U Man Whitney adalah untuk mengetahui
apakah ada perbedaan nyata antara rata-rata dua polulasi yang
43
distribusinya beda, melalui dua sampel yang independen yang diambil
dari kedua populasi.
Pada penelitian ini digunakan uji U Man Whitney karena (a) skala
pengukuran data yang digunakan pada penelitian ini adalah skala ukur
ordinal, (b) data yang diteliti merupakan data dari populasi yang
berbeda, dan (c) jenis hipotesis yang digunakan yaitu jenis komparatif
yang meramalkan berapa besar perbedaan nyata antara rata-rata dua
populasi yang distribusinya berbeda, Siegel (1997), rumus komparatif
jenjang U Man Whitney yang digunakan yaitu:
12
)1)()((
2
2121
21
nnnn
nnU
z
1
11
212
)1(R
nnnnU
atau ekuivalen dengan
222
212
)1(R
nnnnU
Keterangan:
z = Signifikasi U observasi.
U = Nilai statistik yang digunakan.
n1 = Jumlah responden petani P-LDPM.
n2 = Jumlah responden petani non P-LDPM.
R = Jumlah ranking masing-masing kelompok.
44
IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
A. Kabupaten Lampung Tengah
1. Keadaan Geografis
Kabupaten Lampung Tengah merupakan salah satu kabupaten di Provinsi
Lampung, dengan Gunung Sugih sebagai ibukota kabupaten. Secara
geografis, Kabupaten Lampung Tengah terletak pada 104o35’-105
o50’
Bujur Timur dan 4o30’-4
o15’ Lintang Selatan.Luas wilayah kabupaten ini
adalah 9.189,50 km2, yang terbagi menjadi 28 kecamatan dan 310
kelurahan/desa.Kabupaten Lampung Tengah berbatasan dengan :
a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Lampung Utara dan
Kabupaten Tulang Bawang.
b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Lampung Timur dan Kota
Metro.
c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pesawaran.
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tanggamus dan
Kabupaten Lampung Barat.
Kabupaten Lampung Tengah dulunya merupakan kabupaten terluas kedua
di Provinsi Lampung, sampai dengan dikeluarkannya Undang- Undang
Nomor 12 Tahun 1999 yang memecah kabupaten ini menjadi beberapa
45
daerah lain sehingga luas daerahnya menjadi lebih kecil. Berdasarkan
Lampung Tengah dalam angka (2016), Kabupaten Lampung Tengah
sampai saat ini telah mengalami dua kali pemekaran.Pemekaran pertama
adalah Kabupaten Lampung Timur, sehingga kabupaten ini berkurang 10
kecamatan. Pemekaran kedua yakni dengan terbentuknya Kota Madya
Metro, sehingga wilayah kabupaten ini kembali mengalami pengurangan 2
kecamatan. Selanjutnya berturut-turut berdasarkan Perda Kabupaten
Lampung Tengah No.15 Tahun 2006, total kecamatan yang ada di
kabupaten ini sampai saat ini adalah sebanyak 28 kecamatan.
2. Kondisi Topografi dan Iklim
Secara topografi, Kabupaten Lampung Tengah dapat dibagi atas lima
bagian, antara lain:
1. Daerah berbukit sampai bergunung terdapat di Kecamatan Padang Ratu
dengan ketinggian rata-rata 1.600 meter.
2. Daerah berombak sampai bergelombang, yang dicirikan oleh bukit-bukit
sempit, dengan kemiringan antara 8 persen hingga 15 persen dan
ketinggian antara 300-500 meter di atas permukaan laut (DPL).
3. Daerah dataran alluvial, mencakup kawasan yang cukup luas meliputi
kawasan pantai pada bagian timur dan daerah daerah sepanjang sungai,
way seputih dan way pagubuan. Ketinggian kawasan tersebut berkisar
antara 25-75 meter dpl dengan kemiringan 0-3 persen.
4. Daerah rawa pasang surut disepanjang pantai timur dengan ketinggian
0.2-1 meter dpl.
46
5. Daerah aliran sungai (DAS) yaitu Sungai Way Seputih, dan Way
Sekampung.
Berdasarkan Data dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten
Lampung Tengah (2014) Kabupaten Lampung Tengah secara umum
beriklim tropika basah dengan angin laut bertiup dari Samudera Indonesia
dengan kecepatan angin rata-rata 5,83 km/jam, memiliki temperatur rata-
rata berkisar antara 26° - 28°C pada daerah dataran dengan ketinggian
30 - 60 meter dari permukaan laut. Jenis tanah didominasi oleh jenis
Latosol dan Podsolik.
3. Kondisi Demografi
Kabupaten Lampung Tengah memiliki jumlah penduduk sekitar 1.239.096
jiwa, yang terdiri dari penduduk etnis lampung dan pendatang (BPS,2015).
Penduduk asli yang bermukim di Kabupaten Lampung Tengah terdiri dari
masyarakat kebuaian Abung Siwo Mego dan masyarakat Pubian,
sedangkan penduduk pendatang terdiri dari kelompok masyarakat
Semendo, Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah,
Jawa Barat/Sunda, Bali, Batak dan berbagai suku yang ada di Indonesia.
Penduduk di kabupaten ini di dominasi oleh penduduk laki-laki yang
berjumlah 625.125 jiwa, sedangkan penduduk perempuan berjumlah
601.970 jiwa. Komposisi penduduk menurut mata pencaharian terdiri dari:
a. Sektor primer (pertanian, pertambangan dan penggalian) sebanyak 76,2
persen.
47
b. Sektor sekunder (industri pengolahan, listrik, gas, air bersih, bangunan)
sebanyak 9,3 persen.
c. Sektor tersier (perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan
komunikasi, keuangan, persewaan danjasa-jasa) sebanyak 14,5 persen
4. Potensi Pertanian Kabupaten Lampung Tengah
Kabupaten Lampung Tengah memiliki luas wilayah yang digunakan untuk
persawahan sebesar 76.887 ha. Hal ini menjadikan sektor pertanian
menjadi salah satu sektor yang paling berkembang pesat di Kabupaten
Lampung Tengah. Kegiatan tersebut meliputi bercocok tanam,
pemeliharaan ternak, budidaya dan penangkapan ikan, penebangan kayu
dan pengambilan hasil hutan, perburuan binatang liar serta kegiatan jasa
pertanian. Kabupaten Lampung Tengah memiliki ketersediaan lahan yang
luas dan subur sehingga sangat potensial untuk pengembangan tanaman
palawija seperti, tomat, cabe, sayur mayur dan tanaman palawija lainnya.
Komoditas tanaman palawija ini, menjadi komoditas yang cukup handal
yang pemasarannya tidak saja di Kabupaten Pringsewu dan Provinsi
Lampung, tetapi telah merambah keluar Provinsi Lampung.
Pada tahun 2014 kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan memberi
kontribusi terhadap PDRB atas dasar harga berlaku sebesar 37,09 persen.
Golongan tanaman pangan merupakan penyumbang terbesar terhadap
kategori pertanian yaitu tercatat sebesar 41,98 persen dari seluruh nilai
tambah pertanian. Pertumbuhan ekonomi tahun 2014 pada kategori
terbesar adalah pada sub kategori pertanian, peternakan, perburuan dan jasa
48
pertanian yaitu sebesar 89,04 persen dimana golongan penyumbang
terbesar yaitu tanaman pangan sebesar 41,98 persen. Dilihat dari laju
pertumbuhan ekonominya, laju pertumbuhan ekonomi untuk sub kategori
pertanian, kehutanan, dan perikanan serta sub kategori perikanan terus
mengalami peningkatan setiap tahunnya.
B. Kecamatan Bekri
1. Keadaan Geografis
Kecamatan Bekri merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Lampung
Tengah dengan luas wilayah sebesar 10.552,63ha. Terdapat 8 desa pada
kecamatan ini, antara lain: Desa Bangun Sari, Desa Binjai Agung, Desa
Goras Jaya, Desa Kedautan, Desa Kesuma Jaya, Desa Kesuma Dadi, Desa
Rengas dan Desa Sinar Banten. Secara administratif Kecamatan
Bekriberbatasan dengan 4 (empat) wilayah kecamatan sebagai berikut:
a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten
Lampung Tengah.
b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bumi Ratu Nuban,
Kabupaten Lampung Tengah.
c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tegineneng, Kabupaten
Pesawaran.
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten
Lampung Tengah.
49
Kecamatan Bekri sebelumnya bernama Kecamatan Gunung Sugih Selatan
yaitu pemekaran dari Kecamatan Gunung Sugih. Dengan adanya Peraturan
Daerah Nomor 10 Tahun 2001 tentang pembentukan 13 kecamatan
diwilayah Kabupaten Lampung Tengah, maka Kecamatan Gunung Sugih
Selatan berganti nama menjadi Kecamatan Bekri pada tanggal 09 Agustus
2001 dan diresmikan oleh Sekertaris Daerah Kabupaten Lampung Tengah
(BP3K Kecamatan Bekri, 2017).
2. Keadaan Iklim
Secara umum, Kecamatan Bekri memiliki iklim tropis sebagaimana iklim
Provinsi Lampung pada umumnya dengan curah hujan berkisar antara
2.264 mm sampai dengan 2.868 mm. Suhu udara di Kecamatan Bekri
berkisar antara 20oC hingga 33
oC. Bentuk wilayah Kecamatan Bekri yakni
90 persen merupakan dataran berombak dan 10 persen berbukit.
3. Keadaan Demografis
Jumlah penduduk di Kecamatan Bekri adalah sebanyak 26.901 jiwa, yang
terbagi atas 13.602 jiwa penduduk laki-laki dan sebanyak 13.299 jiwa
penduduk wanita (Kecamatan Bekri Dalam Angka, 2017). Hal tersebut
menunjukkan bahwa dengan luas wilayah sebesar 10.552,63 ha, tingkat
kepadatan penduduk di Kecamatan Bekri relatif rendah jika ditinjau dari
masing-masing kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah. Penyebaran
penduduk Kecamatan Bekri masih bertumpu pada Desa Kesuma Jaya yakni
sebanyak 5.006 jiwa, kemudian diikuti oleh Desa Sinar Banten sebanyak
50
4.812 jiwa, Desa Kesuma dadi sebanyak 4.369 jiwa, Desa Rengas sebanyak
3.479 jiwa, Desa Goras Jaya sebanyak 3.342 jiwa, Desa Binjai Agung
sebanyak 2.718 jiwa, Desa Kedatuan sebanyak 1.168 jiwa dan Desa
Bangun Sari dengan jumlah penduduk terkecil yaitu sebanyak 1.557 jiwa.
Penduduk Kecamatan Bekri terdiri dari dua unsur yaitu masyarakat pribumi
dan masyarakat pendatang. Penduduk pribumi yang ada di Kecamatan
Bekri sebagian besar mendiami Desa Binjai Agung dan Desa Rengas,
sedangkan penduduk pendatang mendiami semua desa yang ada di
Kecamatan Bekri. Sebagian besar penduduk pendatang berasal dari suku
Jawa, Sunda, Banten, Palembang, dan Bali.
4. Potensi Pertanian Kecamatan Bekri
Secara keseluruhan luas wilayah Kecamatan Bekri adalah 10.552,63 ha dan
terbagi menjadi beberapa bagian, yakni: lahan untuk persawahan sebesar
1.998,48 ha; lahan untuk ladang sebesar 6.216,07 ha; perhutanan sebesar
1,209,48 ha; dan lahan untuk kolam sebesar 3,25 ha. Melihat besarnya
potensi lahan untuk pertanian membuat sebagian besar masyarakat yang
bekerja pada sektor pertanian. Hal ini dikarenakan sektor pertanian
merupakan salah satu sektor yang dianggap menguntungkan pada saat ini.
Terdapat beberapa jenis tanaman pangan lainnya yang dibudidayakan oleh
petani di Kecamatan Bekri yakni padi, jagung, ubi kayu, dan ubi jalar.
Berdasarkan hasil produksi tanaman pangan di Kecamatan Bekri, dapat
diketahui bahwa ubi kayu merupakan komoditas yang menghasilkan
51
jumlah produksi yang paling tinggi yaitu sebesar 60.956 ton. Selain itu,
pada tahun 2014, Kecamatan Bekri juga mampu memproduksi padi sebesar
23.249 ton. Pencapaian tersebut dilatarbelakangi oleh luasnya area
pesawahan yang tersebar merata di seluruh desa atau pekon. Pada
komoditas tanaman perkebunan lebih banyak menghasilkan tanaman tebu
dan kelapa sawit. Hal ini dikarenakan, di Kecamatan Bekri terdapat
Perusahaan PTPN VII Unit Bekri yang lahannya ditanami tanaman tebu
dan kelapa dengan luasan masing-masing sebesar 6.216 ha untuk kebun
tebu dan 1.209 ha untuk kebun kelapa sawit (BPS, 2017).
Pencapaian sektor pertanian di Kecamatan Bekri, juga didukung oleh
sistem irigasi yang menunjang, baik irigasi teknis maupun non teknis.Luas
lahan sawah menurut pekon dan berbagai jenis irigasi di Kecamatan Bekri
pada tahun 2017, tersaji pada Tabel 8.
Tabel 8. Luas lahan sawah menurut pekon dan berbagai jenis irigasi
di Kecamatan Bekri pada tahun 2017
N
o Pekon
Jenis rigasi Tadah
Hujan (ha)
Jumlah
(ha) Setengah Non
Teknis (ha) Teknis
1 Kedautan 43,50 - 115,00 158,50
2 Binjai Agung - - 91,75 91,75
3 Rengas 517,00 - 12,75 529,75
4 Kesumadadi 170,00 - 80,00 250,00
5 Goras Jaya - - 26,00 26,00
6 Sinar Banten 231,00 - 4,00 235,00
7 Kesuma Jaya 352,00 - 59,98 411,98
8 Bangun Sari -
-
295,50 295,50
Total 1.313,50 - 684,98 1.998,48
Sumber: Kecamatan Bekri Dalam Angka Tahun 2017.
52
Berdasarkan pada Tabel 8, dapat diketahui bahwa seluas 1.313 ha lahan
sawah di Kecamatan Bekri merupakan sawah yang masih mengandalkan
irigasi setengah teknis, sedangkan sawah yang hanya mengandalkan tadah
hujan sebesar 1.998,48 ha. Pola sistem irigasi yang terdiri dari teknis
maupun nonteknis pada akhirnya dapat menolong petani dalam
menyediakan pengairan untuk kegiatan usahatani pada sawah mereka.
Mayoritas lahan sawah di Kecamatan Bekri hanya didukung irigasi
setengah teknis, tetapi tidak mempengaruhi jumlah musim tanam padi yang
berlangsung sebanyak 2 kali dalam 1 tahun.
C. Gambaran Umum Gapoktan
1. Gapoktan Bangun Tani
Gapoktan Bangun Tani merupakan gabungan dari beberapa kelompok tani
yang ada di Desa Bangun Sari. Desa ini menjadi satu-satunya desa di
Kecamatan Bekri yang mendapatkan bantuan dana dari P-LDPM. Potensi
pertanian seperti tanaman pangan dan sayuran di Desa Bangun Sari cukup
tinggi, namun tanaman padi menjadi tanaman yang paling dominan
ditanam didesa ini. Meskipun produktivitas padi di Desa Bangun Sari tidak
sebanyak produktivitas desa lainnya, namun kondisi ketersediaan pangan
petani-petani di desa ini selalu tercukupi.
Gapoktan Bangun Tani dibentuk pada 11 Agustus 2008 dan dikukuhkan
secara resmi pada tanggal 15 April 2013. Pembentukan gapoktan ini
awalnya didasari oleh kesepakatan beberapa pengurus kelompok tani untuk
53
mengkoordinir seluruh kelompok tani di Desa Bangun Sari dalam satu
wadah kesatuan. Jumlah kelompok tani yang menjadi bagian Gapoktan
Bangun Tani hingga saat ini adalah 14 kelompok dan memiliki anggota
sebanyak 403 petani.Kelompok tani tersebut antara lain: Kelompok Budi
Luhur, Kelompok Gemah Ripah II, Kelompok Mekar Jaya I, Kelompok
Maju Jaya, Kelompok Sido Makmur I, Kelompok Sido Makmur II,
Kelompok Mandri Jaya, Kelompok Mandiri, Kelompok Mekar Tani,
Kelompok Gemah Ripah I, Kelompok Sukses Abadi, Kelompok Mekar
Jaya II, Kelompok Karya Mandiri I, dan Kelompok Karya Mandiri II.
Struktur kepengurusan pada Gapoktan Bangun Tani telah terbentuk secara
sistematis. Bapak Hadi Siswanto selaku pemegang jabatan tertinggi,
dibantu oleh Bapak M. Salman dan Bapak Agus Miyanto sebagai
Sekretaris dan Bendahara. Pelaksanaan kegiatan kepengurusan ini turut
diawasi oleh Bapak Tulus, Bapak Subardono dan Bapak Karjono sebagai
Kepala Desa, PPL dan PPOT. Beliau-beliau ini berperan untuk mengawasi
kinerja ketua gapoktan dan para pengurus lainnya, agar kegiatan-kegiatan
yang dilakukan oleh gapoktan dapat berjalan sesuai kebiasaan dan norma
yang berlaku di desa tersebut. Pengambilan keputusan dan diskusi
permasalahan petani dilakukan melalui pertemuan yang dilakukan secara
musyawarah dan mufakat. Pertemuan ini dilakukan tiga sampai empat kali
dalam sebulan, tergantung ada atau tidaknya program program atau
kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada saat itu. Anggota gapoktan
diwajibkan setidaknya datang pertemuan satu kali dalam sebulan.Berikut
ini adalah gambar struktur kepengurusan Gapoktan Bangun Tani.
54
54
Gambar 2. Struktur kepengurusan Gapoktan Bangun Tani di Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah.
KETUA
Hadi Siswanto
KEPALA KAMPUNG
Tulus Iklas
PPL
Subardono
POPT
Karjono
SEKRETARIS
M. Salman
BENDAHARA
Agus Miyanto
Unit Usaha
Sarana Produksi
Mardipo
Unit Usaha
Simpan Pinjam
Sumarno
Unit Usaha Ilmu
dan Teknologi
Sunyoto
Unit Usaha Pemasaran
dan Kerjasama
Suyadi
Unit Usaha Distribusi
Pemasaran
Karmin
Unit Pengelolaan
Cadangan Pangan
Siswanto
55
Pada Gambar 2, dapat dilihat bahwa Gapoktan Bangun Tani memiliki
beberapa unit usaha untuk mendukung kegiatan usahanya, antara lain: unit
usaha sarana produksi, unit usaha simpan pinjam, unit usaha ilmu dan
teknologi, unit usaha pengelolaan cadangan pangan, unit usaha
distribusi/pemasaran dan unit usaha pemasaran dan kerjasama. Terdapat
dua unit yang berkaitan dengan penerimaan P-LDPM yakni unit usaha
sarana produksi yang diketuai oleh Bapak Mardipo dan unit usaha
pengelolaan cadangan pangan yang diketuai oleh Bapak Siswanto. Kedua
unit ini sama-sama didirikan pada tahun 2005. Unit usaha distribusi atau
pemasaran berfungsi untuk mengidentifikasi dan memperhatikan keadaan
peluang di pasaran serta mengembangkan komoditas yang lebih
menguntungkan. Unit usaha pengelolaan cadangan pangan berfungsi untuk
mengembangkan dan menjaga gudang penyimpanan, menyediakan dan
mengelola cadangan pangan bagi kebutuhan anggotanya di saat
menghadapi musim paceklik serta menjaga stabilitas harga beli dari petani
anggota.
2. Gapoktan Tani Makmur
Gapoktan Tani Makmur merupakan gabungan dari beberapa kelompok tani
yang ada di Desa Rengas.Desa Rengas merupakan desa yang memilki
lahan persawahan terluas diantara desa lainnya di Kecamatan Bekri.
Mayoritas pertani di desa ini memilih untuk bercocok tanaman pangan
seperti padi dan ubi kayu, ketimbang menggunakan lahannya untuk ladang
atau perkebunan. Oleh karena itu, Desa Rengas menjadi daerah
56
penyumbang padi terbesar untuk Kecamatan Bekri, yakni sekitar 5.778,09
ton (Kecamatan Bekri Dalam Angka, 2016).
Gapoktan Tani Makmur didirikan dan dikukuhkan pada tanggal 30 Juni
2008, dengan tujuan awal untuk mengelola sisa bantuan dana yang
diberikan untuk beberapa kelompok dari program sebelumnya, agar dana
tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik. Gapoktan ini terdiri dari 20
kelompok tani dan 537 petani anggota. Kelompok-kelompok tani tersebut
antara lain: Kelompok Jaya Satu, KelompokTani Jaya, KelompokSantosa
Abadi, Kelompok Sumber Rezeki, Kelompok Mulya Tani, Kelompok Tani
Aman Jaya, Kelompok Mitra Tani, Kelompok Tunas Harapan Jaya,
Kelompok Agro Madani, Kelompok Sido Makmur, Kelompok Sarana Tani,
Kelompok Abdi Tani II, Kelompok Karya Tani, Kelompok Pelita Makmur,
Kelompok Usaha Tani, Kelompok Harapan Tani, Kelompok Ngudi Lestari,
Kelompok Harapan Maju, Kelompok Jaya Lestari, dan Kelompok Abdi
Tani I.
Gapoktan Tani Makmur memang tidak mendapatkan bantuan P-LDPM,
namun sebelumnya gapoktan ini pernah mendapatkan bantuan PUAP dari
pemerintah.Sangat disayangkan, dikarenakan tidak disiplinnya
kepengurusan periode lalu, membuat bantuan dari program tersebut tidak
diaplikasikan sesuai kebutuhan gapoktan.Meskipun sempat mengalami
kemunduran, jajaran pengurus yang menjabat saat ini telah berupaya keras
untuk mengelola dana gapoktan dengan baik. Berikut ini adalah gambar
struktur kepengurusan pada Gapoktan Tani Makmur.
57
57
Gambar 3. Struktur kepengurusan Gapoktan Tani Makmur di Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah.
KEPALA KAMPUNG
Saliman
SEKRETARIS
Sugimo
BENDAHARA
Riyadi
Unit Usaha
Sarana Produksi
Basir
Unit Usaha
Simpan Pinjam
Rusnanto
Unit Usaha Ilmu
dan Teknologi
Gino
Unit Usaha Distribusi
Pemasaran
Slamet
Unit Pengelolaan
Cadangan Pangan
Mahmud
KETUA
Ahmad Khairul
58
Pada Gambar 3 menunjukkan struktur organisasi gapoktan yang terdiri dari
Ahmad Khairul selaku Ketua, Sekretaris yang dijabat oleh Sugimo,
Bendahara yang dijabat oleh Riyadi, dan beberapa pimpinan unit-unit usaha
lainnya sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan dalam
gapoktan.Pelaksanaan kepengurusan gapoktan tidak terlepas dari
pengawasan Bapak Saliman selaku kepala desa, sehingga kedepannya tidak
terjadi lagi ketidakdisiplinan yang merugikan kesejahteraan gapoktan.
Pertemuan antara anggota dan pengurus di gapoktan ini dilakukan dua kali
dalam sebulan untuk membahas permasalahan transparansi dana, jalannya
kegiatan dalam gapoktan, sekaligus mempererat tali silaturahmi antar
sesama petani anggota. Pelaksanaan kegiatan usaha pada Gapoktan Tani
Makmur didukung oleh dua unit usaha yang didirikan pada bulan April
2010, yakni unit usaha pemasaran dengan Bapak Slamet sebagai
penanggung jawab dan unit usaha pengelolaan cadangan pangan dengan
Bapak Mahmud sebagai penanggung jawab.
D. Bantuan P-LDPM
Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM) adalah kegiatan
pemberdayaan gapoktan dalam rangka meningkatkan kemampuan unit usaha
yang dikelolanya yaitu melalui pengembangan unit-unit usaha distribusi
pengolahan dan pengelolaan cadangan pangan, sehingga dapat meningkatkan
nilai tambah produksi petani. Kecamatan Bekri merupakan satu-satunya
daerah di Kabupaten Lampung Tengah yang gapoktannya menjadi penerima
bantuan sosial P-LDPM, yakni Gapoktan Bangun Tani. Gapoktan ini pun
59
menjadi satu-satunya gapoktan di Kecamatan Bekri yang mendapatkan bantuan
P-LDPM. Produktivitas padi yang cukup baik menjadi salah satu
pertimbangan oleh pemerintah untuk memberikan bantuan sosial P-LDPM
kepada Gapoktan Bangun Tani.
Dukungan Dana Bantuan Pemerintah yang bersumber dari APBN untuk
kegiatan P-LDPM pada tahun 2016 hanya diberikan ke Gapoktan Tahap
Pengembangan, yaitu Gapoktan yang telah ditumbuhkan pada tahun
sebelumnya dan telah dievaluasi, diverifikasi, dan memenuhi persayaratan serta
dinyatakan layak untuk masuk pada tahap pengembangan. Sementara itu pada
tahun ketiga, Gapoktan hanya menerima pembinaan dari pendamping, Tim
Teknis maupun Tim Pembina.
Kegiatan P-LDPM dilaksanakan melalui pendekatan pemberdayaan. Gapoktan
dibina dan dibimbing agar melalui unit usaha yang dikelolanya mampu
mengatasi permasalahan petani anggotanya, khususnya masalah
ketidakmampuan anggotanya dalam mengakses pangan di saat paceklik,
masalah harga pangan yang jatuh saat panen raya, dan masalah pembiayaan
modal usaha.
Gapoktan akan memperoleh bimbingan dari pendamping, Tim Teknis
kabupaten, kota maupun Tim Pembina provinsi secara partisipatif, sehingga
diharapkan mereka secara mandiri mampu: 1) merumuskan permasalahan yang
dihadapi pada saat menghadapi panen raya dan pada saat menghadapi musim
paceklik; 2) merumuskan dan memutuskan cara yang tepat secara musyawarah
dan mufakat dalam mengatasi jatuhnya harga di tingkat petani; 3) mengatasi
60
kebutuhan pangan anggotanya disaat mereka menghadapi paceklik atau tidak
ada panen; dan 4) mencari pasar atau mitra usaha di dalam maupun di luar
wilayahnya yang dapat memberikan keuntungan bagi anggotanya.
Pendamping yang ditunjuk adalah satu orang PPL, yang selanjutnya akan
melakukan pembinaan pada gapoktan sebanyak tiga sampai empat kali dalam
sebulan. Mekanisme penerimaan bantuan P-LDPM dimulai dari pengajuan
proposal oleh gapoktan, kemudian penilaian dari Badan Ketahanan Pangan,
peninjauan langsung mengenai seluk-beluk gapoktan dan persetujuan
penerimaan dana bantuan. Dana tersebut ditransfer langsung ke rekening
Gapoktan Bangun Tani, yang selanjutnya dikelola untuk pengembangan unit
usaha pemasaran dan unit usaha pengelolaan cadangan pangan pada gapoktan.
Gapoktan penerima bantuan P-LDPM mulai dari tahap penumbuhan, tahap
pengembangan, hingga tahap kemandirian akan diberikan pendampingan dari
tim teknis kabupaten. Tugas dari pendamping dalam program P- LDPM
antara lain:
4. Merencanakan, membuat materi pendampingan, mencatat dan melaporkan
seluruh aktivitas kegiatan dalam rangka melakukan pendampingan ke
gapoktan dan unit-unit usahanya secara rutin.
5. Memfasilitasi dan memotivasi anggota gapoktan untuk dapat melakukan
pemupukan dana modal sehingga dapat mengembangkan unit distribusi
atau pemasaran atau pengolahan dan unit pengelola cadangan pangan yang
dikelola secara transparan.
6. Memfasilitasi gapoktan dan unit-unit usahanya dalam membuat
61
administrasi dan pembukuan secara baik dan teratur (kegiatan pembelian
dan penjualan, pengadaan dan penyaluran cadangan pangan, keuangan),
mengelola keuangan secara transparan dan akuntabel, serta
mengembangkan usaha sehingga memperoleh nilai tambah yang
menguntungkan.
Bantuan Sosial P–LDPM merupakan bantuan secara berkelanjutan yang terdiri
dari 3 tahapan yaitu mulai dari tahap penumbuhan, tahap pengembangan, dan
tahap kemandirian. Sampai saat ini, Gapoktan Bangun Tani telah mencapai
tahapan ketiga yakni tahap kemandirian.Pada tahap awal gapoktan diberikan
dana sebesar Rp150.000.000,00., kemudian selanjutnya pada tahapan kedua
yakni tahap pengembangan, gapoktan mendapatjumlah bantuan sebesar
Rp75.000.000,00. Dana yang didapatkan tersebut digunakan untuk
pembangunan dan pemeliharaan gudang penyimpanan, membeli peralatan
pertanian, jual – beli gabah, dan lain-lain.
Gapoktan Bangun Tani diwajibkan untuk membuat laporan perkembangan
keuangan dan kegiatan dalam pengelolaan usaha distribusi dan pengelolaan
cadangan pangan kepada tim pengawas secara tertulis setiap bulannya, agar
pemanfaatan dana tidak disalahgunakan. Selain pembuatan laporan keuangan,
pengurus gapoktan juga mengadakan pertemuan rutin dengan pengurus
P-LDPM selama dua kali dalam sebulan, untuk membahas jalannya kegiatan
P-LDPM.Berikut ini merupakan gambar struktur pengurus P-LDPM dari
Gapoktan Bangun Tani.
62
Gambar 4. Struktur kepengurusan P-LDPM Gapoktan Bangun Tani di
Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah.
KETUA
Hadi Siswanto
SEKRETARIS
M. Salman
BENDAHARA
Agus Miyanto
PENDAMPING
Subardono
Distribusi
1. Karmin
2. Edi Siswanto
3. Imam Khanafi
Cadangan Pangan
1. Siswanto
2. Sumarno
3. Lasman
Pengawas Internal
1. Tulus Iklas
2. Yudi Anwar
3. Sugiarno
89
VI. KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil pembahasan tersebut maka dapat diambil kesimpulan
1. Tujuan dari kegiatan P-LDPM yaitu untuk mengatasi masalah-masalah
yang ada di petani terutama petani sentra padi. Dimana salah satu
gapoktan yang terpilih adalah Gapoktan Bangun Tani di kecamatan Bekri.
Kegiatan P-LDPM yang dilakukan Gapoktan Bangun Tani cukup berhasil
dalam penerapannya dan mendapat hasil yang positif bagi anggotanya.
2. Perubahan-perubahan atau keberhasilan Gapoktan Bangun Tani
dibandingkan Gapoktan Tani Makmur non P-LDPM tersebut antara lain
terwujudnya pengembangan sarana penyimpanan dengan terwujudnya
gudang penyimpanan cadangan pangan bagi gapoktan Bangun Tani dalam
satu musim mampu menampung cadangan pangan gabah sebanyak 15 ton
per musim, serta terwujudnya stabilitas harga bagi anggota Gapoktan
Bangun Tani dalam pembelian gabah hasil panen padi sesuai dengan
Harga Pokok Pemerintah bahkan melebihi di atas HPP.
89
B. Saran
Saran yang dapat diberikan setelah dilakukannya penelitian ini adalah sebagai
berikut:
1. Petani yang tergabung dalam gapoktan yang ada di Kecamatan Bekri
diharapkan dapat termotivasi untuk mendaftarkan gapoktan sebagai
penerima bantuan P-LDPM demi meningkatkan kesejahteraan ekonomi.
2. Pemerintah sebaiknya memberikan bantuan lain kepada gapoktan yang ada
di Kecamatan Bekri. Berdasarkan hasil di lapangan, ditemukan beberapa
gapoktan yang termasuk layak untuk mendapatkan bantuan dana atau pun
alat-alat pertanian.
3. Peneliti lain sebaiknya mencari faktor-faktor internal dan eksternal yang
mungkin dapat mempengaruhi kinerja gapoktan penerima P-LDPM dan
gapoktan non P-LDPM.
DAFTAR PUSTAKA
Akrima R, Z Abidin, dan RT Prayitno. 2016. Dampak bantuan sosial penguatan
lembaga distribusi pangan masyarakat (P-LDPM) terhadap kinerja gapoktan
di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. JIIA, 4 (2):
http://jurnal.fp.unila.ac.id/index.php/JIA/article/view/1240/1137. [12 Mei
2018]
Agus, G, V. 2017. Kinerja dan pendapatan rumah tangga anggota kelompok tani
nanas di Desa Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung
Tengah. JIIA, 5 (1):
http://jurnal.fp.unila.ac.id/index.php/JIA/article/view/1678/1504. [01
Februari 2017]
Arifin, B. 2005. Pembangunan Pertanian : Paradigma Kebijakan dan Strategi
Revitalisasi. Grasindo. Jakarta.
Badan Ketahanan Pangan RI. 2015. Pedoman Umum Penguatan Lembaga
Distribusi Pangan Masyarakat. Jakarta.
Badan Ketahanan Pangan RI. 2013. Pedoman Umum Penguatan Lembaga
Distribusi Pangan Masyarakat. Jakarta.
Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K). 2015. Jumlah
sampel petani setiap wilayah binaan Gapoktan Desa Bangun Sari.
Kecamatan Bekri.
Badan Pusat Statistik. 2016. Kabupaten Lampung Tengah Dalam Angka Tahun
2016. BPS Kabupaten Lampung Tengah. Diakses pada 20 Maret 2017.
Badan Pusat Statistik Indonesia. 2017. Rata-rata Harga gabah menurut provinsi
dan kelompok kualitas di tingkat petani. BPS Indonesia. Diakses pada 26
Oktober 2018.
Bagong, Suyanto, dan Sutinah. 2005. Metode Penelitian Sosial Berbagai
Alternatif Pendekatan. Kencana Pustaka. Yogyakarta.
Christanto, B. Pengaruh Keberhasilan Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat Mandiri Pedesaan terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat
di Desa Gundi Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan. Jurnal Ilmiah Vol.
(4)3. Semarang. http://jurnal.untagsmg.ac.id/ index.php/sa/article/viewFile
/246/255. Diakses pada 20 Januari 2017.
Dajan, A. 1986. Pengantar Metode Statistika Jilid II. LP3ES. Jakarta.
Departemen Pertanian. 2009. Pedoman Umum Proyek Ketahanan Pangan.
Jakarta.
Ginting,Y.B., Y. Maryuniata, S. I. Kesuma. 2014. Dampak Program
Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan terhadap Kinerja dan
Pendapatan Usaha Tani Anggota Kelompok Tani Desa Paluh Manan
Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang. http://jurnal.
usu.ac.id/index.php/ceress/article/view/8101. Diakses pada 20 Februari
2016.
Kementerian Pertanian. 2013. Pedoman Evaluasi Kinerja Penyuluh Pertanian.
Jakarta.
Koko, M.P. 2009. Dampak Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan
terhadap Kinerja Gapoktan dan Pendapatan Anggota Gapoktan. Skripsi
Institut Pertanian Bogor. Bogor.
Mangkunegara dan Prabu. 2000. Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia. PT.
Rafika Aditama. Bandung.
Manullang, M. 2001. Manajemen Sumber Daya Manusia. BPFE. Yogyakarta.
Mariyani, S. 2014. Ketersediaan pangan dan faktor-faktor yang mempengaruhi
ketersediaan pangan rumah tangga petani padi anggota lumbung pangan di
Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu. JIIA, 5
(3):http://jurnal.fp.unila.ac.id/index.php/JIA/article/view/1643/1469. [ 01
Agustus 2017]
Nurmala, Tati, Suyono, Aisyah, dkk. 2012. Pengantar Ilmu Pertanian. Graha
Ilmu. Yogyakarta.
Peraturan Menteri Pertanian nomor 82 Tahun 2013 tentang Tujuan Gapoktan.
http://perundangan.pertanian.go.id/admin/file/Permentan%20No.82%20Tah
un%202013.pdf. Di akses pada 16 Agustus 2018.
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 273/Kpts/OT.160/4/2007 tentang Pedoman
Evaluasi Kinerja Penyuluh Pertanian.
http://perundangan.pertanian.go.id/admin/file/SK-273-07.pdf. Di akses pada
20 Januari 2017.
Poerwadarminta. 2010. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka. Jakarta.
Republik Indonesia. 2012. Undang-Undang No 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
Sekretariat Negara. Jakarta.
Sahyuti. 2005. Analisis Kelembagaan dalam Kelembagaan Pengkajian dan
Strategi Pengembangan Kelembagaan Pedesaan. Pelatihan Analisa
Finansial dan Ekonomi bagi Pengembangan Sistem dan Usahatani
Agribisnis Wilayah Bogor. Bogor.
Santi. 2016. Tingkat kinerja penyuluh pertanian tanaman pangan di BP3K
Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu. JIIA, 4
(3):http://jurnal.fp.unila.ac.id/index.php/JIA/article/view/1506/1360. [03
Agustus 2016]
Saputra A, B Arifin dan E Kasyimir. 2014. Analisis kausalitas harga beras, harga
pembelian pemerintah (HPP) dan inflasi serta efektivitas kebijakan HPP di
Indonesia. JIIA, 2 (1): http://jurnal.fp.unila.ac.id/index.php/JIA/article/view/557/519. [01 Januari
2014]
Sayekti, W.D. 2011. Kompetensi, Kepuasan Kerja, Komitmen Organisasional,
Motivasi dan Kinerja. Universitas Padjajaran Press. Bandung.
Selvina, N. K., 2012. Dampak Kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan
Masyarakat (P-LDPM) di Desa Mentaras Kecamatan Dukun Kabupaten
Gresik. Tesis Universitas Negeri Surabaya. Surabaya.
Setiaji, H. dan Waridin. 2014. Dampak Program Pengembangan Usaha Agribisnis
Perdesaan terhadap Pendapatan Anggota Gabungan Kelompok Tani. Jurnal
Ekonomi Vol. 3 (1). 1-9. http://download.portalgaruda.org/.php?article
=159225&val=4726&title=DAMPAK%20PROGRAM%20PENGEMBAN
GAN%20USAHA%20AGRIBISNIS%20PERDESAAN%20TERHADAP%
20PENDAPATAN%20ANGGOTA%20GABUNGAN%20KELOMPOK%2
0TANI%20(Studi%20kasus:%20Desa%20Banyukuning,%20Kecamatan%2
0Bandungan,%20Kabupaten%20Semarang). Diakses pada 20 Februari
2016.
Siegel, S. 1997. Statistik Non-Parametrik Ilmu-Ilmu Sosial. PT Gramedia Pustaka
Utama. Jakarta.
Singarimbun, M. dan S. Effendi. 1995. Metode Penelitian Survai. LP3ES.Jakarta.
Subagyo. 1997. Meningkatkan Profesionalisme Penyuluhan Pertanian melalui
Revitalisasi Penyuluhan Pertanian dalam Pertanian Modern. Prosiding
Seminar FP Unila. Lampung.
Sutrisno, E. 2010. Budaya Organisasi. Kencana Perdana Media Group. Jakarta.
Sulistiyani, R. 2003. Manajemen Sumberdaya Manusia Konsep, Teori dan
Pengembangan dalam Konteks Organisasi Publik. Graha Ilmu. Yogyakarta.
Wibowo. 2008. Manajemen Kinerja. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
Widodo, H., R. N. Pratiwi, dan C. Saleh. 2013. Perencanaan Pembangunan
Distribusi dan Akses Pangan Masyarakat (Studi pada Kantor Ketahanan
Pangan Kabupaten Banyuwangi). Jurnal Wacana. Vol.(16 )4. http://
download.portalgaruda.org/article.php?article=272846&val=7123&title=Per
encanaan%20Pembangunan%20Distribusi%20dan%20Akses%20Pangan%2
0Masyarakat%20(Studi%20pada%20Kantor%20Ketahanan%20Pangan%20
Kabupaten%20Banyuwangi). Diakses pada 24 Februari 2016.
Whitmore, J. 1997. Coaching For Performance (Seni Mengarahkan untuk
Mendongkrak Kinerja). PT Raja Grafindo. Jakarta.
Widya, T.A. 2012. Analisis Dampak Pelaksanaan Program Pengembangan Usaha
Agribisnis Perdesaan Studi Kasus Gapoktan Rukun Tani Desa Citapen
Kecamatan Ciawi. Kabupaten Bogor. Tesis Universitas Indonesia. Jakarta.