program mp3ki
TRANSCRIPT
-
PROGRAM PERCEPATAN DAN PERLUASAN
PENGURANGAN KEMISKINAN DI INDONESIA
Jakarta, 19 Januari 2012
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
BAHAN RAPAT KERJA PEMERINTAH 2012
-
KERANGKA PIKIR
Pemerintah telah menyiapkan MP3EI untuk mendorong percepatan
dan perluasan pembangunan ekonomi melalui pembangunan di
enam koridor ekonomi. Upaya tersebut diharapkan memberikan
peningkatan kesejahteraan masyarakat serta penyerapan tenaga
kerja.
Dalam rangka memaksimalkan manfaat MP3EI dan untuk mendorong
terwujudnya pembangunan yang inklusif dan berkeadilan,
Pemerintah sedang menyiapkan Masterplan Percepatan dan
Perluasan Pengurangan Kemiskinan di Indonesia (MP3KI).
MP3KI merupakan affirmative action sehingga pembangunan
ekonomi yang terwujud tidak hanya pro-growth, tetapi juga pro-poor,
pro-job dan pro-environment, termasuk penyediaan lapangan kerja
bagi masyarakat miskin.
Slide 2
-
SINERGI MP3EI DAN MP3KI : Mewujudkan Pertumbuhan yang Tinggi, Inklusif,
Berkeadilan dan Berkelanjutan
MP3EI
MP3KI
BUMN dan CSR Pemerintah
Daerah
Sinergi klaster 1, 2, 3, dan 4
Akses Konektivitas
Wilayah
Pertumbuhan yang tinggi, inklusif dan
berkeadilan
Menurunnya tingkat kemiskinan
Meningkatkan kesempatan kerja
Pembangunan ekonomi merata di seluruh wilayah tanah air
Slide 3
-
KEDUDUKAN MASTERPLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN PENGURANGAN KEMISKINAN
DI INDONESIA (MP3KI)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
MP3EI
Tujuan : Akselerasi Pertumbuhan dengan
Pemerataan (Growth with Equity)
Sasaran : GDP/Kapita 2025 14.000-16.000USD
Pendekatan: Peningkatan nilai tambah berbasis
komoditi unggulan wilayah melibatkan
Pemerintah, BUMN, Swasta
Strategi: 3 pilar (koridor, SDM/Iptek,
konektivitas)
Strategi Utama : Pro-Growth, Pro-Job, Pro-Poor, Pro-Environment
MP3KI
Tujuan : Akselerasi Pengurangan Kemiskinan
Sasaran : Tkt. Kemiskinan ...%, Gini Coefficient ...,
Peningkatan Kesempatan kerja/Pengurangan
Pengangguran
Pendekatan: pemenuhan kebutuhan dasar dan
peningkatan pendapatan melalui integrasi /sinergi program
kemiskinan sesuai kondisi wilayah melibatkan Pemerintah,
BUMN, Swasta, Masy. (P4 : Public-Private-People
Partnership)
Strategi: (a) kebutuhan dasar, (b) pemberdayaan, (c)
akses, (d) jaminan sosial
Derivatif dokumen:
1. Renc. Aksi konektivitas nasional
2. Dll.....
Derivatif dokumen:
1. RAN PPK (proses finalisasi)
2. Peta Jalan Penanggulangan Kemiskinan (akan
disusun)
Quick wins: Ground breaking investasi
pemerintah/BUMN/swasta di koridor2
Quick wins: Launching pelaksanaan
Klaster 4 Plus di beberapa lokasi terpilih
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
Slide 4
-
MASTERPLAN
PERCEPATAN DAN PERLUASAN PENGURANGAN
KEMISKINAN INDONESIA (MP3KI)
MERUPAKAN :
Gerakan nasional, melibatkan Pemerintah, BUMN, Swasta dan Masyarakat (Public-Private-People Partnership)
Rencana yang komprehensif : Kebijakan Makro, Sektor dan Regional
Pendekatan sektor-regional (seperti MP3EI)
Penekanan pada Peningkatan Pendapatan (income generating)
Komplemen dengan dokumen-dokumen perencanaan yang telah ada (RPJP, RPJMN, MDG, Penanggulangan Kemiskinan)
Konkrit dengan target yang lebih jelas, terukur dan fokus
Merupakan sinergi dari berbagai program kemiskinan, termasuk ke-4 Klaster Program Penanggulangan Kemiskinan.
Slide 5
-
EMPAT KLASTER PROGRAM PRO-RAKYAT
RTSM
RTM
RTHM
Klaster-1
1. BANTUAN
SISWA MISKIN
2. JAMKESMAS
3. RASKIN
4. PKH
5. BLT (bila diperlukan saat krisis)
6. Dll.
Klaster-2 PROGRAM-
PROGRAM
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
(PNPM)
Klaster-3
KREDIT
USAHA RAKYAT
(KUR)
Klaster-4 1. PROGRAM RUMAH SANGAT MURAH
2. PROGRAM KENDARAAN ANGKUTAN UMUM MURAH
3. PROGRAM AIR BERSIH UNTUK RAKYAT
4. PROGRAM LISTRIK MURAH & HEMAT
5. Program Peningkatan Kehidupan Nelayan *)
6. Program Peningkatan Kehidupan Masyarakat Miskin Perkotaan *)
KEBIJAKAN EKONOMI-MAKRO
Peningkatan
Kesejahteraan
Masyarakat, serta
Perluasan dan
Peningkatan
Kesempatan Kerja
Pengurangan
Angka Kemiskinan
RTSM *)
RTM *)
RTHM
*) Program Peningkatan Kehidupan Nelayan dan Program Peningkatan Kehidupan Masyarakat Miskin Perkotaan merupakan program dengan target sasaran kelompok tertentu, pada umumnya 60% RTS termiskin.
Slide 6
-
PERKEMBANGAN PROGRAM PRO
RAKYAT KLASTER I
Slide 7
-
RUANG LINGKUP
Program klaster program pro rakyat klaster meliputi a.l. :
Program Keluarga Harapan (PKH)
Program beras untuk rakyat miskin (Raskin)
Program jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas)
Program bantuan siswa miskin (BSM)
Slide 8
-
PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)
PKH adalah program perlindungan sosial melalui pemberian
uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM),
selama keluarga tersebut memenuhi kewajibannya.
Kewajiban:
Memeriksakan anggota keluarganya (Ibu Hamil dan Balita) ke fasilitas kesehatan (Puskesmas, dll).
Menyekolahkan anaknya dengan tingkat kehadiran sesuai ketentuan.
Hak:
Mendapatkan bantuan uang tunai
Slide 9
-
NILAI BANTUAN KELUARGA
PROGRAM KELUARGA HARAPAN - PKH
Catatan:
- Bantuan Per RTSM, maksimum Rp.2.200.000 (3 orang anak ).
- Bantuan disalurkan 4 (empat) kali pembayaran dalam satu tahun
SKENARIO BANTUAN
BANTUAN PER RTM
PER TAHUN (RP)
Bantuan tetap 200.000
Bantuan RTSM yang memiliki:
a. Ibu Hamil , Ibu Nifas, Anak Usia Balita 800.000
b. Anak Usia SD/MI 400.000
c. Anak Usia SMP/MTs 800.000
Bantuan minimum per RTSM 600.000
Bantuan maksimum per RTSM 2.200.000
Bantuan rata-rata 1.390.000
Slide 10
-
2007 2008 2009 2010 2011
Jumlah RTSM 500.000 642.000 720.000 816.000 1.116.000
Alokasi dana (Rp miliar) 800 1.000 1.100 1.300 1.600
Provinsi 7 13 13 20 25
Kabupaten/Kota 48 70 70 88 119
Kecamatan 337 637 781 946 1.379
Pendamping 1.305 2.448 3.036 3.452 4.823
Operator 192 279 334 455 656
Koordinator Wilayah 3 8 8 18 23
Koordinator Regional - - - 2 3
Tenaga Ahli MIS 3 3 3 3 3
Sumber: Kementerian Sosial
TARGET SASARAN PELAKSANAAN PKH
TAHUN 2007 - 2011
Slide 11
-
CAPAIAN PELAKSANAAN PKH
1. PKH telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Conditional
Cash Transfer (CCT) Program atau Bantuan Tunai Bersyarat,
seperti:
Besaran bantuan sesuai dengan hasil verifikasi (komitmen peserta PKH ) sebesar 83,25 % (2011)
Bagi Peserta PKH yang tidak memenuhi kewajiban mendapatkan sanksi / disinsetif berupa pemotongan bantuan
Penyaluran bantuan dilakukan 4 tahap dalam setahun
Penerima bantuan PKH adalah ibu-ibu (wanita pengurus rumah tangga)
Bantuan disalurkan oleh Lembaga Pembayar (PT Pos Indonesia dan BRI)
Slide 12
-
Sumber: Kementerian Sosial
REALISASI PKH T.A. 2011
Anggaran PKH Rp. 1.610.613.639.000,-
Sasaran PKH 1.116.000 RTSM*
Realisasi total anggaran 95,65 %
* RTSM: Rumah tangga sangat miskin
Slide 13
-
DAMPAK PKH TERHADAP KESEHATAN Jumlah kunjungan Bumil/ nifas ke Faskes meningkat 7-9 percentage
points;
Jumlah balita ditimbang meningkat sekitar 15-22 percentage points;
Persalinan dengan Faskes meningkat 5 percentage points;
Persalinan dibantu petugas kes terlatih meningkat 6 percentage points;
Dampak PKH lebih kuat di daerah dengan Faskes yang lebih baik:
Dampak di daerah perkotaan lebih baik dari di perdesaan.
Meningkatnya jumlah fasilitas kesehatan (Puskesmas, Pustu, Pusling, Posyandu, dll)
Dihimpun oleh TNP2K, 2011
EVALUASI PKH
Meningkatnya angka partisipasi sekolah (APS) Mendorong anak usia 6-15 tahun untuk tetap di sekolah Meningkatnya jumlah fasilitas pendidikan
DAMPAK PKH TERHADAP PENDIDIKAN
Slide 14
-
RENCANA PELAKSANAAN PKH 2012
TAHUN 2011 2012
RTSM 1.116.000 1.516.000
PROVINSI 25 33
KABUPATEN 119 167
KECAMATAN 1.379 1.895
ANGGARAN (TRILIUN Rupiah) 1,6 1,8
Slide 15
-
RENCANA PELAKSANAAN PKH 2013-2014
SESUAI RAPAT PLENO TNP2K
1. JUMLAH PESERTA PKH :
TAHUN 2013 : 2,4 JUTA KSM TAHUN 2014 : 3 JUTA KSM
2. MENCAKUP SEMUA PROVINSI DAN KAB/KOTA (33
PROVINSI DAN 497 KABUPATEN/KOTA)
3. MENGACU PADA DATA TERPADU (PPLS 2011)
Slide 16
-
PROGRAM RASKIN
Program Raskin merupakan program Pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan
pangan bagi masyarakat miskin, dimaksudkan untuk mengurangi beban
pengeluaran rumah tangga miskin. Disamping itu juga bertujuan untuk
meningkatkan akses masyarakat miskin dalam kebutuhan pangan pokoknya
sebagai salah satu hak dasar masyarakat.
Tujuan: mengurangi beban pengeluaran rumah tangga sasaran (RTS) melalui
pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras.
Sasaran: Berkurangnya beban pengeluaran 17,5 juta RTS melalui pendistribusian
beras sebanyak 15 kg/RTS/bulan selama 12 bulan dengan harga tebus Rp
1.600/kg netto di titik distribusi.
Target 2011 sebesar 3.410.161 ton termasuk Raskin ke-13, sedangkan realisasi
sebanyak 3.364.104 ton (98,65%).
Untuk 2012: rencana alokasi 3,4 juta termasuk Raskin-13. Catatan: Sedang
dipertimbangkan untuk menaikkan harga tebus dari Rp 1.600/kg menjadi Rp
2.000/kg atau Rp 2.500/kg.
Slide 17
-
PROGRAM JAMKESMAS
JAMINAN KESEHATAN
KEPADA MASYARAKAT MISKIN DAN TIDAK MAMPU
YANG MEMBERIKAN MANFAAT
BERUPA PELAYANAN KESEHATAN
YANG BERSIFAT KOMPREHENSIF
Tahun 2011 Jampersal dan Jampelthas
Slide 18
-
TUJUAN JAMKESMAS
MENINGKATNYA AKSES MASYARAKAT MISKIN
TERHADAP YANKES YANG BERMUTU
MASKIN SEHAT
& PRODUKTIF
PENGENTASAN
KEMISKINAN
TERSELENGGARANYA
YANKES SESUAI
STANDAR
Slide 19
-
SASARAN JAMKESMAS
TAHUN JUMLAH SASARAN ANGGARAN
2005 60 Juta Jiwa 2,23 Triliun
2006 60 Juta Jiwa 3,6 Triliun
2007 60 Juta Jiwa 4,6 Triliun
2008 76,4 Juta Jiwa 4,6 Triliun
2009 76,4 Juta Jiwa 4,6 Triliun
2010 76,4 Juta Jiwa 5,1 Triliun
2011 76,4 Juta Jiwa 5,1 Triliun
SELURUH MASYARAKAT MISKIN,
SANGAT MISKIN, DAN MENDEKATI MISKIN
Slide 20
-
59,1% 41,0%
63,1%
36,9%
Memiliki Jamkes
Tidak memliki Jamkesmemiliki Jamkes
Proporsi Penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan
Tahun 2010 Tahun 2011
JAMINAN KESEHATAN
Slide 21
-
Jamkesmas Dasar
RJTP: 20.457.970 Kunjungan RITP: 1.237.016 Kunjungan
Jampersal Dasar
343.552 Persalinan (302 Kab/kota dari 497 kab/kota)
Jamkesmas Rujukan
RJTL: 4.794.432 Kunjungan RITL: 1.102.621 Kunjungan
Jampersal Rujukan
40.677 persalinan (448 RS dari 1087 RS Jamkesmas)
ALOKASI ANGGARAN JAMKESMAS TAHUN 2011 6,3T PENYERAPAN ANGGARAN JAMKESMAS 99,97%
Slide 22
-
Kebijakan: Peningkatan premi Jamkesmas dalam upaya perluasan jaminan rawat inap kelas III RS.
Cakupan/ Sasaran: 76,4 juta jiwa penduduk, terdiri atas: 60,4 juta penduduk miskin (PPLS, 2008) 2,6 juta penghuni lapas, penghuni panti, anak dan orang terlantar 13,4 juta untuk memenuhi penduduk dengan kriteria miskin menurut Pemda, di
luar kuota jamkesmas .
Dasar Perhitungan: Peningkatan premi dari Rp 5.590 menjadi Rp 6.500
Kebutuhan anggaran 2012: 76,4 juta penduduk x Rp 6.500 x 12 bulan = Rp. 5,9 T (Tahun 2011: Rp. 5,1 T)
Provider RS: dari 1.045 RS (68%) menjadi 1.295 RS (85%). Total jumlah RS Umum sebesar 1.523 RS.
JAMINAN KESEHATAN TAHUN 2012
Slide 23
-
BANTUAN SISWA MISKIN
Kriteria Dasar Penentuan BSM Sekolah Dasar: Berstatus siswa SD;
Minimal tingkat kehadiran siswa di kelas 75%;
Berasal dari keluarga tidak mampu/miskin;
Diusulkan oleh Kepala Sekolah ybs;
Memiliki kepribadian terpuji;
Mempertimbangkan isu Gender dengan perbandingan sasaran siswa perempuan dan laki-laki 55%: 45%.
Tahun Jumlah siswa / Sasaran Alokasi Dana
2007 49.128 Siswa Rp. 14.738.400.000,-
2008 698.570 Siswa Rp. 251.485.200.000,-
2009 1.796.800. Siswa Rp. 646.848.000.000,-
2010 2.236.800. Siswa Rp. 805.248.000.000,-
2011
(APBN)
2.025.000 Siswa Rp. 729.000.000.000,-
2011
(APBN-P)
1.781.425 Siswa Rp. 320.656.500.000,-
2012 3.530.305 siswa Rp. 1.270.909.800.000,-
Jumlah Siswa dan Dana Subsidi Siswa Miskin (SSM): SD Tahun 2007-2012
Catatan: Unit Cost>> Rp 360.000,-/Siswa/Tahun. Slide 24
-
Persyaratan Siswa Siswa SMP negeri maupun swasta
Terancam putus sekolah karena kesulitan biaya
Tidak sedang menerima beasiswa dari sumber lain
Telah dibebaskan dari segala jenis iuran sekolah
Persyaratan Sekolah Sekolah yang mempunyai siswa yang berasal dari keluarga miskin
Sekolah yang memiliki ijin operasional/kelembagaan
Kriteria Dasar Penentuan BSM Sekolah Menengah Pertama:
499.105
751.193 711.193
1.532.642 1.312.572 287.484.480.000
398.883.483.000 391.156.150.000
706.617.462.000 721.914.600.000
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
0
200.000.000.000
400.000.000.000
600.000.000.000
800.000.000.000
2008 2009 2010 2011 2012
JUMLAH SISWA SSM (Rp)
BANTUAN SISWA MISKIN
Jumlah Siswa dan Dana Subsidi Siswa Miskin (SSM): SMP
Tahun 2008-2012
Catatan: Unit Cost>> Rp Rp 550.000,-/Siswa/Tahun
Slide 25
-
PERKEMBANGAN PROGRAM PRO
RAKYAT KLASTER II
-
perangkat aturan yang membantu pemerintahan desa
dalam melakukan perencanaan pembangunan dengan
berbasis data di tiap desa
Permendagri No. 66 Tahun 2007 ttg Perencanaan Pembangunan Desa
RPJM Desa, bertujuan:
a. mewujudkan perencanaan bangdes sesuai kebutuhan masyarakat dan
keadaan setempat;
a. menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap
b. program pembangunan di desa;
c. memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa;
d. menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam bangdes.
MERUPAKAN SALAH SATU UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT DENGAN PENDEKATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,
MELALUI POLA PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF DAN
BOTTOM-UP
Slide 27
-
NO. KEWENANGAN PAGU REALISASI % SISA
1. Pusat 1.725.912.824.000,- 183.984.050.640 10,66 1.541.928.173.360
2. Dekonsentrasi 1.086.102.843.000,- 815.202.084.500 75,06 270.900.758.500
3. Urusan Bersama 8.586.722.341.000,- 7.633.784.623.284 90,48 802.779.161.716
Total 11.398.738.008.000,- 8.632.970.758.424 58,73 2.615.608.093.576
PENYERAPAN ANGGARAN
PNPM MANDIRI PERDESAAN T.A. 2011
Slide 28
-
Porsi PAGU ALOKASI PROGRES PENCAIRAN
Cair % Sisa %
Perencanaan 298,529,720,000 276,436,052,000 92.60% 22,143,668,000 7.40%
Pelmas 391,219,320,000 371,011,171,700 94.83% 20,208,148,300 5.17%
TOTAL 689,749,040,000 647,447,223,700 93.86% 42,351,816,300 6.14%
PENYERAPAN
DOK PERENCANAAN DAN PELATIHAN MASYARAKAT
PNPM MANDIRI PERDESAAN T.A. 2011
Slide 29
-
Data di atas belum termasuk dari Papua yang hingga saat ini belum
mengirimkan data hasil kegiatannya. Dan kegiatan tersebut, pemanfaat
kegiatan mencapai 30,422,747 orang dengan pemanfaat yang berasal dari
Rumah Tangga Miskin (RT) adalah sebanyak 16,377,641 atau 54%.
Pemanfaat Jumlah %
Laki-laki 15,057,017 49%
Perempuan 15,365,730 51%
TOTAL 30,422,747 100%
RTM 16,377,641 54%
HASIL-HASIL PNPM MANDIRI PERDESAAN T.A. 2011
Slide 30
-
PNPM MANDIRI PERDESAAN T.A. 2012
Slide 31
-
ALOKASI PNPM MANDIRI PERDESAAN T.A. 2012
No. KOMPOSISI T.A. 2012
1. Pagu Anggaran RP. 10.088.265.700.000,-
2. Total Alokasi Dana Pusat Rp. 328.091.075.000,- (3.25%)
3. Total Alokasi Dana
Dekonsentrasi (DIPA Provinsi) Rp.1.138.599.199.000,- (11.29%)
4. Total Alokasi Dana Urusan
Bersama (DIPA Kabupaten) Rp. 8.621.575.068.000,- (85.46%)
5. Komposisi Rupiah Murni dan
PHLN
RM PHLN
Rp. 8.907.422.900.000,- (88%) Rp.1.180.842.800.000,-
(12%)
Slide 32
-
LOKASI DAN ALOKASI KEGIATAN
PNPM MANDIRI PERDESAAN T.A. 2012
No Kegiatan Rencana Lokasi Alokasi BLM
1. PNPM Mandiri Perdesaan
5.102 Kec
393 Kab/kota
32 Prov
Rp. 7.026.995.000.000,-
(APBN)
2. PNPM Integrasi SPP -SPPN 83 Kab
30 Prov
Rp. 415.000.000.000,-
(APBN)
3. PNPM Perbatasan
80 Kec
15 Kab
4 Prov
Rp. 80.000.000.000,-
(APBN)
4. PNPM MP Pertanian 43 Kec
9 Kab
2 Prov
Rp. 30.250.000.000,-
(APBN)
Slide 33
-
LOKASI SASARAN DAN REALISASI BLM PNPM MANDIRI PERKOTAAN TAHUN 2007 - 2011
Perubahan jumlah kelurahan sasaran setiap tahunnya ditetapkan oleh
Pokja Pengendali/TNP2K berdasarkan dinamika status administrasi
wilayah (pemekaran/penggabungan kecamatan).
Slide 34
-
INVESTASI PROGRAM PNPM PERKOTAAN TAHUN 2008 - 2011
KEGIATAN LINGKUNGAN
Slide 35
-
NO STRATEGI PERCEPATAN
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN
IMPLEMENTASI KEGIATAN PNPM PERKOTAAN 2012-2014
1 Meningkatnya dampak
kemanfaatan program bagi
masyarakat miskin dan
kelompok marjinal
Peningkatan Alokasi BLM dan Pendampingan Khusus serta Intensif
bagi Kelurahan dengan KK Miskin > 25%, sbb:
a) BLM Untuk Lokasi KK Miskin s/d 25% & Jumlah penduduk 25% & Jumlah penduduk >10 rb
dan kategori wilayah Kumuh = @Rp 1 Milyar/kel/th
2 Meningkatnya peran wanita
dan kelompok marjinal
Pelaksanaan PNPM Perkotaan Khusus Pemberdayaan Perempuan di
NAD (P-4 NAD) dengan dukungan dana Hibah USAID sebesar USD$
23,7 Juta
3 Meningkatnya akses
channelling program
Meningkatkan Channneling program-program Sektor di Ditjen Cipta
Karya (Air Minum, Sanitasi, dll) kepada BKM/LKM Mandiri
Meningkatkan Channneling program-program Cluster 1, Cluster-3 dan
Cluster 4 serta Program Pemda kepada BKM/LKM
STRATEGI DAN IMPLEMENTASI PERCEPATAN
PENANGGULANGAN KEMISKINAN TAHUN 2012-2014
Slide 36
-
STRATEGI DAN IMPLEMENTASI PERCEPATAN
PENANGGULANGAN KEMISKINAN TAHUN 2012-2014
NO
STRATEGI PERCEPATAN
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN
IMPLEMENTASI KEGIATAN PNPM PERKOTAAN 2012-2014
4 Memperkokoh Kelembagaan
Masyarakat (BKM/LKM
Mandiri dan KSM)
1. Pelaksanaan Program Livelihood untuk Penguatan KSM-KSM
dalam kewiraswastaan, ekonomi produktif dan mata
pencaharian, di dekitar 596 Kelurahan di wilayah sumatera,
jawa barat, Banten, DKI dan Kalbar, dengan alokasi BLM=Rp
100 jt/Kelurahan
2. Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas BKM/LKM
dalam Mitigasi Bencana melalui pelaksanaan GFDRR dengan
alokasi BLM sebesar Rp 500 jt/kel
5 Sinergi Perencanaan
Partisipatif (PJM Pronangkis)
dengan Musrenbang
Meningkatkan sinergi BKM/LKM dengan pemerintah
Kelurahan/Desa dalam sinergi PJM Pronangkis dengan
Musrenbang
6 Meningkatnya Peran Pemda 1. Menyiapkan Pemandu Nasional dari Aparat Pemda minimal 3
orang setiap kota/kabupaten
2. Memperkuat Komunikasi dan koordinasi Stakeholder Kota
melalui Komunitas Belajar Perkotaan (KBP)
3. Memperkuat TKPK-Kota/Kab dalam Menyusun SPKD berbasis
kebutuhan Masyaraka
Slide 37
-
NO
STRATEGI PERCEPATAN
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN IMPLEMENTASI KEGIATAN PNPM PERKOTAAN 2012-2014
7 Program
PLPBK/Neighborhood
Development yang
merupakan program
penataan lingkungan
permukiman (komunitas dan
lingkungan huniannya
secara terpadu) untuk
menciptakan tatanan
kehidupan dan hunian yang
tertata selaras, sehat,
produktif, berjatidiri, dan
berkelanjutan.
1. Sejak tahun 2008 PLPBK/ND telah dilaksanakan di 276
lokasi
2. Saat ini sedang dilakukan proses seleksi untuk 237 lokasi
baru.
3. Setiap kelurahan akan menerima stimulan BLM Rp. 1 Milyar
4. Produk perencanaan yang dihasilkan program ini
diharapkan bisa di channelingkan dengan stakeholder lain
STRATEGI DAN IMPLEMENTASI PERCEPATAN
PENANGGULANGAN KEMISKINAN TAHUN 2012-2014
Slide 38
-
PENINGKATAN PROGRAM PRO RAKYAT
KLASTER III
Slide 39
-
PEMBERDAYAAN UMK
Pemberdayaan UMK adalah jalur yang paling tepat untuk mengurangi pengangguran dan
kemiskinan.
Harus ada keberpihakan
pemerintah untuk mendukung
pengembangan UMK.
Pemberdayaan UMK telah menjadi salah satu prioritas pembangunan kita.
Slide 40
-
UMKMK cukup strategis dalam membantu perekonomian pada masa krisis,
yang terbukti dari peningkatan kontribusi UMKM terhadap PDB menjadi
65% tahun 2009.
Kontribusi UMKM terhadap PDB sebesar 57,8% terhadap PDB tahun 2010
UMKM menyerap tenaga kerja sebanyak 97,2% dari total pekerja
Jumlah pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebanyak 53,8
juta unit usaha
PERAN DAN POTENSI UMKMK
Sumber: BPS dan Kemenkop & UKM tahun 2010 Slide 41
-
Kemampuan Sumber Daya Manusia
Jejaring dan jangkauan pemasaran
Kemampuan teknologi
Terbatasnya UMKMK dalam mengakses kredit/pembiayaan dari Perbankan
Terbatasnya kemampuan UMKMK dalam menyediakan agunan.
KETERBATASAN UMK
Slide 42
-
Inpres No. 6 tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKMK, diterbitkan
dalam rangka pemberdayaan UMKMK, penciptaan lapangan kerja,
dan penanggulangan kemiskinan.
Kebijakan pemberdayaan UMKMK, mencakup:
Peningkatan akses pada sumber pembiayaan
Pengembangan kewirausahaan
Peningkatan pasar produk UMKMK
Reformasi regulasi UMKMK
Kredit Usaha Rakyat merupakan salah satu upaya peningkatan akses ke sumber pembiayaan dengan skema penjaminan.
PENINGKATAN AKSES KE SUMBER PEMBIAYAAN
Slide 43
-
SUMBER DANA KUR
adalah 100 % (seratus persen) bersumber dari dana Bank Pelaksana
yang dihimpun dari dana masyarakat (tabungan, giro dan deposito)
PENGERTIAN & SUMBER DANA
KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)
adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan atau investasi kepada
UMKMK di bidang usaha yang produktif dan layak namun belum
bankable dengan plafon kredit sampai dengan Rp. 500.000.000,-
yang sebagian dijamin oleh Perusahaan Penjamin.
Slide 44
-
Dalam pelaksanaan program KUR Pemerintah terus secara dinamis melakukan evaluasi dan perbaikan ketentuan agar program ini
semakin besar manfaatnya bagi UMKM.
Pada tahun 2011 penyaluran KUR meningkat sangat pesat sebagai hasil pelaksanaan dari program revitalisasi, relaksasi dan akselerasi
penyaluran KUR yang ditetapkan pada akhir 2010, yang mengatur
antara lain:
1. KUR Mikro :
Jumlah maksimum Rp. 20 juta
Suku Bunga maksimum 22% efektif per tahun
Tidak memerlukan adanya agunan tambahan
PERCEPATAN DAN PERLUASAN PROGRAM KUR
Slide 45
-
2. KUR Ritel :
a. Jumlah dari Rp. 20 juta s/d Rp. 500 juta;
b. Suku Bunga maksimum 14% efektif per tahun;
c. Melalui pengecekan SID;
d. Perlu adanya agunan tambahan.
3. Perpanjangan suplesi/restrukturisasi:
a. KUR untuk modal kerja, dari 3 tahun menjadi 6 tahun;
b. KUR untuk investasi, dari 5 tahun menjadi 10 tahun.
4. KUR Linkage executing menjadi maksimum Rp 2 milyar.
5. KUR untuk Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dengan penjaminan Pemerintah
sebesar 80%.
6. KUR investasi untuk perkebunan tanaman keras dapat langsung 13 tahun.
lanjutan...
PERCEPATAN DAN PERLUASAN PROGRAM KUR
Slide 46
-
CAPAIAN KUR TAHUN 2011
KLASTER III
Slide 47
-
982
11.475
4.733
17.229
1.856
3.828
6.469
8.771
11.216
14.578
17.467
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000
2007 2008 2009 2010 Jan-11 Feb-11 Mar-11 Apr-11 May-11 Jun-11 Jul-11 Aug-11 Sep-11 Oct-11 Nov-11 Dec-11
Realisasi
REALISASI PENYALURAN
KUR 2007 DESEMBER 2011
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
1.600
3.400
5.000
6.600
8.300
10.000
11.600
13.300
15.000
16.600
18.300
20.000
20.459
22.236 24.404
26.474 29.003
Target
(Rp milyar)
Slide 48
-
CAPAIAN TAHUN 2011
Penyaluran KUR tahun 2011 meningkat sangat pesat mencapai Rp 29 T, naik 68,6% dari penyaluran tahun 2010 sebesar Rp
17,2 T atau mencapai 45% diatas target tahun 2011 sebesar Rp
20 T, dengan jumlah debitur 1,9 juta UMKM.
Jumlah penyaluran KUR sejak November 2007 sampai Desember 2011 mencapai Rp 63,4 T dengan jumlah debitur
hampir 6 juta UMKM dan tingkat NPL rata-rata sebesar 2,1%.
Penyaluran KUR ke sektor perdagangan masih dominan yaitu sebesar 43%
Sedangkan penyaluran ke sektor hulu (pertanian, perikanan dan kelautan, kehutanan, industri pengolahan) dan sektor
hulu terintegrasi dengan usaha eceran/mikro mencapai 34,4%
Slide 49
-
Pertambangan 0,1%
Konstruksi 1,8%
Listrik, Gas & Air 0,1%
Industri Pengolahan 2,7%
Pertanian, Perikanan 16,9%
Sektor Hulu Terintegrasi 14,8%
Perdagangan, Restoran & Hotel
43,0%
Lain-lain 13,7%
Pengangkutan, Pergudangan &
Komunikasi 1,1%
Jasa-jasa Dunia Usaha 3,0%
Jasa-jasa Sosial/ Masyarakat
2,8%
PENYALURAN KUR MENURUT SEKTOR EKONOMI
JANUARI S/D DESEMBER 2011
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
* Total sektor hulu sebesar 34,4%
Slide 50
-
PENYALURAN KUR KEPADA TKI
Penyempurnaan SOP KUR TKI (dengan SOP No.15/ D.I.M.EKON/10/ 2011 tanggal 5 Oktober 2011) dengan hasil
sementara penyaluran KUR TKI melalui PT. BRI adalah
sebagai berikut:
1. Jumlah KUR TKI yang disalurkan hingga Desember 2011
mencapai Rp. 2,6 miliar kepada 239 calon TKI, dengan
negara tujuan bekerja Brunei Darussalam, Malaysia, dan
Hongkong.
2. Sementara itu jumlah KUR yang disalurkan kepada TKI
Purna untuk pengembangan usaha mencapai Rp. 8,7 miliar
kepada 480 orang sampai Desember 2011.
Slide 51
-
RENCANA KERJA TAHUN 2012
Menindaklanjuti arahan Presiden yang menetapkan target KUR 2012 sebesar Rp 30 T dengan membagi besaran target ke masing-masing bank pelaksana.
Mengusulkan penerbitan PP PMN penjaminan tahun 2012 sebesar Rp 2 T (sesuai APBN) lebih awal.
Peningkatan peran Kementerian Teknis dan Pemerintah Daerah dalam rangka penyiapan calon debitur sesuai Rencana Tindak Perluasan KUR.
Slide 52
-
Penambahan Bank Pelaksana KUR.
Penambahan Perusahaan Penjamin KUR di Daerah.
Penyelesaian SOP Pengawasan KUR.
Pemberian KUR kepada UMKM peserta PNPM dan Kemitraan yang sudah mulai berkembang usahanya (bersama Kemenko Kesra dan kementerian terkait lainnya).
Pengembangan program KUR linkage melalui Lembaga Keuangan Mikro: BPR, Koperasi, Modal Ventura dan Bumdes (melalui program sertifikasi LKM).
53
Lanjutan ... RENCANA KERJA 2012
Slide 53
-
Mengkaji kemungkinan penggabungan program KUR dengan subsidi bunga dengan Deputi II Menko Perekonomian.
Peningkatan Penyaluran KUR TKI (Pra Penempatan dan TKI Purna).
Evaluasi dan Penyempurnaan Ketentuan KUR.
Lanjutan ... RENCANA KERJA 2012
Slide 54
-
PENINGKATAN PROGRAM PRO- RAKYAT
KLASTER IV
-
PENINGKATAN DAN PERLUASAN
PROGRAM-PROGRAM PRO-RAKYAT
56
1. PROGRAM RUMAH SANGAT MURAH
2. PROGRAM KENDARAAN ANGKUTAN UMUM MURAH
3. PROGRAM AIR BERSIH UNTUK RAKYAT
4. PROGRAM LISTRIK MURAH & HEMAT
5. PROGRAM PENINGKATAN KEHIDUPAN NELAYAN
6. PROGRAM PENINGKATAN KEHIDUPAN MASYARAKAT
MISKIN PERKOTAAN Slide 56
-
57
PELAKSANAAN PROGRAM PRO RAKYAT
KLASTER KE 4 DI TAHUN 2011
KLASTER IV
Slide 57
-
Rasionalisasi Target Pembangunan Rumah Sangat Murah dan Murah :
PEMBANGUNAN RUMAH MURAH DAN SANGAT MURAH TAHUN 2011
RUMAH SANGAT MURAH
RUMAH MURAH JUMLAH
55.550 unit 2.400 unit 57.950 unit
Alokasi Anggaran Tahun 2011 a) Rumah Sangat Murah: Sesuai DIPA APBN-P teralokasi 50.500 unit untuk
program reguler dan 5.050 unit khusus untuk NTT. b) Rumah Murah: 2.070 unit dibangun di NTT untuk eks-Pengungsi Timor
Timur
Slide 58
-
PROGRAM LISTRIK PERDESAAN
URAIAN SATUAN JUMLAH ANGGARAN 2011
(ribuan Rp.)
Jaringan Tegangan Menengah kms 8.198 ,0 1.844.192.343
Jaringan Tegangan Rendah Kms 7.615,1 899.998.079
Gardu Distribusi MVA 370,0 453.101.423
PLTMH On Grid kW 900,0 22.500.000
PLTS On Grid kWp 40,0 3.991.992
TOTAL (Rp) 3.223.783.837
Keterangan :
-PLTMH : Pembangkit Listrik Tenaga Micro Hydro
-PLTS : Pembangkit Listrik Tenaga Surya Slide 59
-
PENYEDIAAN LISTRIK MURAH DAN HEMAT
PROGRAM PT. PLN TAHUN 2011
60
RENCANA AKSI : REALISASI :
Pembangunan PLTS di 100 Pulau
Penyediaan Lampu SEHEN (Super Ekstra Hemat Energi) target: 252.800 unit
36 Pulau
167.800 Unit Lampu SEHEN
SASARAN :
Penyediaan listrik murah dan hemat PLN untuk mencapai Rasio Elektrifikasi diatas 60 % di Provinsi Indonesia bagian Timur
Mengurangi penggunaan BBM untuk produksi listrik
Slide 60
-
SEBARAN LOKASI PLTS
61 Slide 61
-
PROGRAM SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM SASARAN DAN CAPAIANPROGRAM AIR MINUM UNTUK RAKYAT 2011
KEGIATAN SATUAN
RENCANA TA 2011 REALISASI TA 2011
SASARAN BIAYA
(RP. JUTA) SASARAN
BIAYA
(RP. JUTA)
SPAM PERKOTAAN
Peningkatan SPAM Kota/IKK Eksisting Kawasan 165 600.000 322 565.104
IKK Baru IKK 161 1.207.000 196 940.957
SPAM PERDESAAN
Rawan Air/Tertinggal/Terpencil, termasuk
Desa Nelayan (Kementerian PU) Desa 186 140.000 195 232.879
Rawan Air/Tertinggal/Terpencil, termasuk
Desa Nelayan (Kementerian PDT) Desa 98 160.000 96 85.050
Rawan Air/Tertinggal/Terpencil, termasuk
Desa Nelayan (Kementerian ESDM) Desa 200 110.000 255 96.000
Rawan Air/Tertinggal/Terpencil, termasuk
Desa Nelayan (Kementerian Ristek) Desa 1 10.000 - -
Jumlah 2.527.000 2.336.012
Slide 62
-
PROGRAM PENINGKATAN KEHIDUPAN NELAYAN
INDIVIDU NELAYAN
- Sertifikasi Hak atas Tanah Nelayan 2.935 bidang
- Peralatan rantai dingin 32 Paket
KELOMPOK NELAYAN
- Penyediaan kapal penangkap ikan >30 GT 31 unit
- Penyediaan kapal penangkap ikan 10-30 GT 15 unit
- Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Perikanan Tangkap 330 kelompok
- PUMP Pengolahan 408 kelompok
- PUMP Perikanan Budidaya 35 kelompok
- Alat Tangkap dan Alat Bantu Penangkapan 838 paket
- Sarana Pengolahan 129 kelompok
- Sarana Budidaya Perikanan (pengadaan back-hoe dan keramba jaring apung)
- Penyuluhan 1.000 orang
- Pelatihan 2.100 orang
- Penguatan Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) 200 orang
SARANA PRASARANA DI PPI
- Pabrik Es / Cold Storage 8 unit
- Pembangunan Pabrik Es 13 unit
- Kendaraan Pengangkut Ikan Roda 3 Berinsulasi 202 unit
- Mobil Alih Teknologi dan Informasi (ATI) 13 unit
- Pembangunan mini Cold Storage 29 unit
- Pengadaan mesin pembuat es 6 unit
- Pembangunan Solar packet dealer nelayan (SPDN) 21 unit
63 Slide 63
-
64
RENCANA AKSI TERPADU TA 2012
KLASTER IV
Slide 64
-
... Dalam rangka efektifitas pelaksanaan program
Klaster keempat, disusun Rencana Aksi Terpadu
yang mengintegrasikan 5 program klaster keempat
dengan sasaran :
65
Masyarakat Nelayan
Masyarakat Miskin Perkotaan
Masyarakat di Daerah Tertinggal
Slide 65
-
NO. SASARAN KEGIATAN TARGET
PEMBIAYAAN
ALOKASI
ANGGARAN
(RP. JUTA)
SUMBER
1
2
3
4
Masyarakat Nelayan
Masyarakat Daerah
Tertinggal
Masyarakat Miskin
Perkotaan
Rehabilitasi Total 16,933
Unit
101.598
APBN
KEMENPERA
Rehabilitasi Total
Rehabilitasi Total
12.000 Unit 72.000
81.067 Unit
546,402
Masyarakat Eks
Pengungsi Timor-
Timur di NTT
Rehabilitasi Total 31.983 Unit 191.900
TOTAL 141.983 Unit 911.900
PEMBANGUNAN RUMAH SANGAT MURAH [1]
Keterangan: harga satuan rehabilitasi total sebesar Rp. 6 juta per unit rumah.
Slide 66
-
Aceh 1.020
Sumut 2.080
Sumbar 305
Riau 0
Kepri 275
Jambi 80
Sumsel 100
Bengkulu 20
Lampung 740
Banten 1.200
DKI 265
Jabar 1.785
Jateng 4.583
DIY 0
Jatim 2.270
Bali 220
NTB 235
NTT 25
Kalbar 425
Kalteng 100
Kalsel 0
Kaltim 190
Sulteng 70
Sultra 140
Gorontalo 30
Sulut 20
Sulsel 425
Maluku 0
Pabar 60
Papua 30
Babel 30
Malut 25
Sulbar 185
SEBARAN PEMBANGUNAN RUMAH SANGAT MURAH NELAYAN DI
KAWASAN PPI TAHUN 2012
Jumlah: 16.933
Slide 67
-
Aceh 600
Sumut 450
Sumbar 600
Riau 0
Kepri 150
Jambi 0
Sumsel 525
Bengkulu 450
Lampung 300
Banten 150
DKI 0
Jabar 150
Jateng 0
DIY 0
Jatim 375
Bali 0
NTB 600
NTT 975
Kalbar 450
Kalteng 75
Kalsel 150
Kaltim 225
Sulteng 775
Sultra 675
Gorontalo 225
Sulut 225
Sulsel 300
Maluku 600
Pabar 600
Papua 1425
Babel 75
Malut 525
Sulbar 375
Jumlah: 12.000
SEBARAN PEMBANGUNAN RUMAH SANGAT MURAH DI 200 LOKASI
DAERAH TERTINGGAL TAHUN 2012
Slide 68
-
RENCANA AKSI PEMBANGUNAN RUMAH MURAH TAHUN 2012
No. Sasaran Sasaran
Pembiayaan
Alokasi Anggaran
(Rp. Juta) Sumber
Pembangunan Rumah Murah
1 Reguler* 1.000 Unit 6.500 APBN
Kemenpera
2 NTT** 5.162 Unit 508.080 APBN
Kemenpera
JUMLAH 6,152 Unit 514.580
Catatan:
* Fasilitasi Pembangunan PSU Kawasan
* * Untuk pembangunan rumah bagi pengungsi eks Timor Timur berupa fasilitasi pembangunan Rumah Murah
dan fasilitasi pembangunan PSU.
Selain untuk Pembangunan Rumah Sangat Murah bagi kelompok sasaran Masyarakat Nelayan,
Masyarakat Pinggir Kota dan Masyarakat Daerah Tertinggal, Kemenpera juga mengalokasikan
anggaran untuk Pembangunan Rumah Murah, yaitu:
Slide 69
-
PENYEDIAAN AIR BERSIH UNTUK RAKYAT
NO. SASARAN KEGIATAN TARGET
PEMBIAYAAN
ALOKASI
ANGGARAN
(RP. JUTA)
SUMBER
1
Masyarakat
Nelayan
a. Penyediaan jaringan 205 Pangkalan
Pendaratan Ikan (PPI) 195.195 APBN PU
b. Penyediaan hidran umum
2 Masyarakat
Daerah Tertinggal
a. Penyediaan jaringan
b. Penyediaan hidran umum
200 desa 197.957 APBN
Keterangan:
PPI terdiri dari:
a. Desa sebanyak 1.419
b. RTS sebanyak 52.037
Penyediaan air bersih dilakukan di desa tertinggal non nelayan Penyediaan anggaran:
a. Kementerian PU sebesar Rp. 170,95 milyar untuk 173 desa
b. Kementerian PDT sebesar Rp. 27 milyar untuk 27 Desa
Slide 70
-
ACEH 9
Sumut 7
Sumbar 6
Riau 3
Kepri 3
Jambi 0
Sumsel 2
Bengkulu 7
Lampung 6
Banten 4
DKI Jak 0
Jabar 11
Jateng 13
DIY 4
Jatim 13
Bali 5
NTB 6
NTT 8
Kalbar 11
Kalteng 3
Kalsel 4
Kaltim 7
Sulteng 3
Sultera 5
Gorontalo 15
Sulut 14
Sulsel 15
Maluku 3
Pabar 3
Papua 2
Babel 6
Malut 4
Sulbar 3
SEBARAN PENYEDIAAN AIR BERSIH DI KAWASAN PPI 2012
Jumlah: 205
Slide 71
-
ACEH 8
Sumut 8
Sumbar 9
Riau 0
Kepri 4
Jambi 0
Sumsel 9
Bengkulu 14
Lampung 5
Banten 2
DKI Jak 0
Jabar 2
Jateng 0
DIY 0
Jatim 7
Bali 0
NTB 8
NTT 13
Kalbar 11
Kalteng 2
Kalsel 2
Kaltim 3
Sulteng 11
Sultera 8
Gorontalo 3
Sulut 5
Sulsel 6
Maluku 16
Pabar 9
Papua 18
Babel 1
Malut 9
Sulbar 7
SEBARAN PENYEDIAAN AIR BERSIH UNTUK RAKYAT
DI DAERAH TERTINGGAL 2012
Jumlah: 200
Slide 72
-
PENYEDIAAN LISTRIK MURAH DAN HEMAT
73
NO. SASARAN KEGIATAN TARGET
PEMBIAYAAN
ALOKASI
ANGGARAN
(RP. JUTA)
SUMBER
1 Masyarakat
Nelayan Sambungan baru ke
RTS 16.933 sambungan 58,42 APBN ESDM
2 Masyarakat Daerah
Tertinggal
Sambungan baru RTS
12.000 sambungan
41.400
APBN ESDM
Pembangunan PLTS
9.800 sambungan
70.901
APBN PDT
Keterangan:
Kegiatan Penyediaan Listrik terdiri dari:
a. on grid : Penyambungan ke RTS, instalasi untuk 3 titik lampu + 1 stop kontak dan 3 buah
Lampu Hemat Energi
b. off grid : PLTS Slide 73
-
Aceh 1.020
Sumut 2.080
Sumbar 305
Riau 0
Kepri 275
Jambi 80
Sumsel 100
Bengkulu 20
Lampung 740
Banten 1.200
DKI 265
Jabar 1.785
Jateng 4.583
DIY 0
Jatim 2.270
Bali 220
NTB 235
NTT 25
Kalbar 425
Kalteng 100
Kalsel 0
Kaltim 190
Sulteng 70
Sultra 140
Gorontalo 30
Sulut 20
Sulsel 425
Maluku 0
Pabar 60
Papua 30
Babel 30
Malut 25
Sulbar 185
Jumlah: 16.933
SEBARAN PENYEDIAAN LISTRIK MURAH DAN HEMAT UNTUK RTS
NELAYAN 2012
Slide 74
-
Aceh 872
Sumut 763
Sumbar 981
Riau 0
Kepri 436
Jambi 0
Sumsel 763
Bengkulu 654
Lampung 545
Banten 218
DKI 0
Jabar 218
Jateng 0
DIY 0
Jatim 545
Bali 0
NTB 981
NTT 2616
Kalbar 1199
Kalteng 218
Kalsel 218
Kaltim 436
Sulteng 1199
Sultra 981
Gorontalo 327
Sulut 545
Sulsel 654
Maluku 1308
Pabar 981
Papua 2289
Babel 109
Malut 981
Sulbar 872
Jumlah: 21.800
SEBARAN PENYEDIAAN LISTRIK MURAH DAN HEMAT UNTUK RTS DI
DAERAH TERTINGGAL 2012
Slide 75
-
PENINGKATAN KEHIDUPAN NELAYAN
Sertifikasi Hak atas Tanah Nelayan (18.000 bidang; Rp. 5,9 miliar)
Perlindungan/asuransi nelayan (13.049 orang; Rp. 4,28 miliar)
Peralatan rantai dingin (300 paket; Rp. 15 miliar)
INDIVIDU NELAYAN
(Rp. 25,184 miliar)
Penyediaan Kapal Penangkap Ikan diatas 30 GT ( 125 unit; Rp. 200 miliar) Penyediaan Kapal Penangkap Ikan 10-30 GT ( 15 unit; Rp. 11,25 miliar) Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Perikanan Tangkap (3.700 kelompok; Rp.
410 miliar)
PUMP Pengolahan (1.500 kelompok; Rp. 81 miliar) PUMP Perikanan Budidaya (600 kelompok; Rp. 39 miliar) Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) (23 lokasi; Rp. 79,925 miliar) Konversi BBM ke gas (200 paket; Rp. 2 miliar) Penyuluhan (6.141 orang: Rp. 73.65 miliar), Pelatihan (12.000 orang: Rp. 38,400 Miliar),
Penguatan Konsultan Keuangan Mitra Bank (600 orang: Rp. 3 miliar), Pembinaan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) pesisir (40 LKM: Rp. 1.2 miliar)
KELOMPOK NELAYAN
(Rp. 939,425 miliar)
Pabrik Es / Cold Storage (60 unit; Rp. 132 miliar) Solar Packed Dealer Nelayan/SPDN (50 unit; Rp. 45 miliar) Kendaraan roda tiga berinsulasi (300 unit; Rp 9,00 miliar) Mobil Alih Teknologi dan Informasi (ATI) (5 Unit: Rp. 2,5 miliar) Sarama pemasaran roda-4 (5 Unir: Rp. 2,5 miliar)
SARANA PRASARANA
DI PPI
(Rp. 186,450 miliar)
Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT) di 10 kab/kota PPDPT (18,750
MILIAR)
program peningkatan kehidupan nelayan, pada Kementerian Kelautan dan Perikanan disediakan anggaran sebesar Rp. 1,170 triliun yang akan di alokasikan untuk:
Slide 76
-
KONSEP PNPM PERKOTAAN
PENINGKATAN KEHIDUPAN MASYARAKAT MISKIN
PERKOTAAN
77
Slide 77
-
PEMBENTUKAN LEMBAGA MASYARAKAT(BKM)
PENYUSUNAN PROGRAM PJM PRONANGKIS
TRIDAYA 1. Daya Pembangunan Sosial 2. Daya Pembangunan Lingkungan 3. Daya Pembangunan Ekonomi
PENATAAN KAWASAN KUMUH
1. Peningkatan / pembangunan infrastruktur kawasan
2. Peningkatan kualitas lingkungan permukiman
Peningkatan infrastruktur lingkungan
Perbaikan perumahan
Pengembangan Rusun Umum
3. Pengembangan Permukiman Baru
4. Revitalisasi kawasan fungsional
Kemen PU
Kemen PU,Pemda, BPN (BilaPerlu)
KemenPU,Kemenpera, Bank
Kemen PU,
PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN PERMUKIMAN 1. Peningkatan infrastruktur lingkungan 2. Perbaikan rumah
PEMBANGUNAN RUMAH SINGGAH (apabila diperlukan)
Kemensos
Memberi akses kebutuhan dasar (Raskin, Jamkesmas,
beasiswa, pelatihan, dsb); Pembinaan Keluarga (PKH);
Pembinaan Kelembagaan (BKM); kembali ke desa
(transmigrasi, dsb.
Pemberdayaan Pembangunan Sosial
Kemenkes, Kemensos, Kemendiknas,
Kemenakertrans, LSM
Memberi akses pada sumber dana (dana bergulir, KUR);
Chanelling pada perusahaan besar; pelatihan
managemen perusahaan; mendorong agar usaha
masyarakat bankable.
Pemberdayaan Pembangunan Ekonomi
Kemen Kop & UKM, Bank, Swasta
BIN
A L
ING
KU
NG
AN
B
INA
M
AN
USI
A
BIN
A
USA
HA
PN
PM
PER
KOTA
AN
P
LUS
P
NP
M
PER
KO
TAA
N
(P2
KP
) Keterangan : PM : Pemberdayaan Masyarakat P : Pemerintah
Slide 78
-
PROGRAM KERJA 2012 2014
LINGKUP PEKERJAAN
Penataan Kawasan (Program MHT):
Provinsi DKI Jakarta
Penataan Kawasan :
Kawasan Boezem Morokrembangan, Surabaya
Penataan Kawasan :
Kawasan Tamansari, Bandung
Penataan Kawasan :
Kawasan Rappokaling, Makassar
Penataan Kawasan :
Kawasan Denai, Medan
Lingkup Pekerjaan dari Pelaksanaan Kegiatan PNPM Perkotaan Plus TA 2012-2014 :
Slide 79
-
80
PEMBIAYAAN (APBN & PKBL BUMN)
KLASTER IV
Slide 80
-
PROGRAM RKAKL 2012 JUMLAH
Program Rumah Sangat Murah dan Murah 1.200,88
Kemen Perumahan Rakyat 1.200,88
Program Air Bersih untuk Rakyat 2.072,53
Kemen PU* 2.261,34
Kemen PDT 27,00
Program Listrik Murah dan Hemat 338,00
Kemen ESDM 288,00
Kemen PDT 50,00
Program Kendaraan Umum Angkutan Murah 50,00
Kemen Perindustrian 50,00
Program Peningkatan Kehidupan Nelayan 1.157,359
Kemen Kelautan dan Perikanan 1.157,359
Program Peningkatan Kehidupan Masyarakat Miskin Perkotaan 74,767
Kemen PU 74,767
TOTAL 3.670,53
PENYEDIAAN ANGGARAN PADA APBN TA 2012
Slide 81
-
PKBL BUMN
82
Penyediaan anggaran PKBL BUMN tahun 2012 untuk mendukung program klaster ke 4 sedang dalam Proses
penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan 2012.
PKBL BUMN 2012 direncanakan untuk menutupi kekurangan anggaran yang tidak tersedia pada APBN
2012 untuk:
a. Sambungan instalasi air minum dari pipa distribusi ke
setiap rumah.
b. Penyediaan sambungan listrik bagi rumah baru (on
grid dan off grid).
Slide 82
-
83
PROGRAM KENDARAAN ANGKUTAN
UMUM MURAH
Slide 83
-
SASARAN PROGRAM KENDARAAN ANGKUTAN
UMUM MURAH
Tersedianya kendaraan angkutan umum yang dapat meningkatkan kegiatan ekonomi di pedesaan, sektor
pertanian, dan UKM.
Spesifikasi:
1. kendaraan Roda 4 angkutan barang.
2. mesin 660 cc,
3. konsumsi bahan bakar 25 km/l,
4. harga Rp 50-55 juta,
5. kandungan lokal 60%.
84 Slide 84
-
RENCANA AKSI PROGRAM KENDARAAN
ANGKUTAN UMUM MURAH
Tahun 2012:
1. Investasi Peralatan di PT. INKA melalui Penyertaan Modal Negara sebesar Rp. 50 milyar.
2. Research & Development (R & D) produksi untuk 2 merek (GEA dan Tawon) sebesar Rp. 20 milyar.
3. Pembelian mobil uji coba GEA + Tawon 40 unit dan uji coba sebesar Rp. 10 milyar.
4. Pemberian BM-DTP atas impor bahan baku dan komponen dalam negeri sebesar 5 milyar.
85
Tahun 2013:
1. Pembelian mobil dua merek 6.000 unit x Rp. 50 juta sebesar Rp. 300 milyar per tahun melalui dana dekonsentrasi.
2. Modal kerja untuk produksi di PT. INKA sebesar Rp. 190 milyar.
Slide 85
-
86
PKH:
1. Ketepatan sasaran dan pendataan peserta relatif
masih lemah
2. Sosialisasi program masih kurang efektif
3. Struktur kelembagaan dan peran Korwil belum
efektif
Raskin:
1. Ketidaktepatan dalam kuantitas, kualitas, harga,
dan waktu pendistribusian
2. Masih kurangnya dukungan Pemda terhadap
distribusi bantuan pangan masyarakat miskin
3. Ketersediaan beras untuk keperluan Raskin oleh
Bulog
Jamkesmas:
1. Ketepatan sasaran pada pendataan peserta masih
lemah
2. Kendala dalam pelayanan kesehatan
3. Keterbatasan pembiayaan jaminan perlindungan
kesehatan masyarakat (terutama pekerja informal)
4. Belum optimalnya peran , tugas, dan fungsi Tim
Pengelola dan Tim Koordinasi di daerah
Bantuan Siswa Miskin (BSM):
1. Keterbatasan kapasitas pengelolaan di tingkat
pusat, daerah, dan sekolah
2. Ketiadaan beasiswa transisi untuk mengurangi
angka putus sekolah
3. Kesulitan koordinasi antara pusat dan daerah
karena tidak adanya dana safeguarding
1. Dampak positif program kurang
signifikan pada kecamatan yang tidak
miskin
2. PNPM Mandiri belum sepenuhnya
menjangkau masyarakat miskin,
terutama kelompok rentan dan
terpinggirkan
3. BLM yang diberikan belum dapat
menciptakan kesempatan kerja dan
menumbuhkan ekonomi produktif
secara berkelanjutan
4. Pengembangan kompetensi dan
profesi fasilitator belum memadai
5. Kapasitas pengelolaan lembaga
keuangan mikro PNPM Mandiri masih
terbatas dalam mendukung
peningkatan kesejahteraan dan
pengembangan ekonomi lokal
6. Perhatian Pemda untuk pemeliharaan
infrastruktur dan aset PNPM lainnya
masih rendah
1. Kurang optimalnya layanan
lembaga keuangan bukan bank
2. Kurangnya sosialisasi peluang
akses kredit/pembiayaan bank
melalui linkage
3. Rendahnya kemauan UMKM untuk
memanfaatkan jasa pendampingan
4. Terbatasnya data-data usaha mikro
dan kecil (UMK)
5. Terbatasnya jangkauan dan
cakupan sosialisasi KUR
6. Kurangnya pemahaman & kapasitas
UMKM untuk berwirausaha
7. Kurangnya dukungan sarana dan
prasarana pemasaran
8. Belum adanya skema peningkatan
kelembagaan koperasi
Klaster I Bantuan dan Jaminan Sosial
Klaster II PNPM
Klaster III Pemberdayaan UMKM
TEMUAN PENTING HASIL EVALUASI PROGRAM UNTUK PERBAIKAN KEDEPAN
Slide 86
-
87
STRATEGI UTAMA DALAM OPTIMALISASI
PELAKSANAAN PROGRAM
1. Kesesuaian antara kriteria
demand dan supply 2. Pembentukan tim koordinasi
pelaksana di tingkat nasional untuk menjamin keterpaduan program
3. Penyiapan berbagai program secara terpadu pada beberapa lokasi target sasaran
4. Pelaksanaan kegiatan yang berbasis masyarakat
1. Peningkatan akses usaha mikro terhadap informasi dan bantuan permodalan
2. Pengembangan database sumber-sumber permodalan
3. Peningkatan jangkauan program KUR
4. Pelatihan kewirausahaan 5. Dukungan peningkatan produksi
dan akses pemasaran 6. Peningkatan kualitas kelembagaan
koperasi
Klaster IV
Pro-Rakyat Klaster III
UMKM
1. Penajaman targeting dengan mempertimbangkan jumlah penduduk miskin, tingkat kesulitan daerah, dan tingkat penyerapan anggaran PNPM
2. Integrasi perencanaan partisipatif dalam perencanaan reguler
3. Peningkatan kompetensi tenaga pendamping/fasilitator
4. Peningkatan koordinasi - TKPKD
Klaster II
PNPM 1. Perluasan cakupan program
(3juta penerima) 2. Penyempurnaan Targeting pada
berbagai program (Data PPLS 2011) 3. Penyempurnaan sosialisasi 4. Penyempurnaan verifikasi
kepatuhan 5. Penyempurnaan ketepatan
pembayaran 6. Peningkatan koordinasi dengan
program bantuan sosial lain (unified database)
Klaster I Contoh Fokus: PKH
Program lain: Jamkesmas
Raskin BSM
-
PRIORITAS NASIONAL
PENANGGULANGAN KEMISKINAN
88
Klaster I PKH
Raskin
BSM
Jamkesmas
KB
Klaster II PNPM
MANDIRI
Klaster III Permodalan,
SDM,
Produksi,
Pemasaran,
Kelembagaan
Klaster IV Rumah Murah
Air Bersih untuk
Rakyat
Listrik untuk Rakyat
Kehidupan Nelayan
KETERKAITAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DENGAN PRIORITAS NASIONAL LAINNYA
PRIORITAS NASIONAL
BIDANG PENDIDIKAN:
akses pendidikan
berkualitas, terjangkau,
relevan, dan efisien
PRIORITAS NASIONAL
BIDANG KESEHATAN:
pendekatan preventif melalui
peningkatan kesehatan
masyarakat dan lingkungan
PRIORITAS
NASIONAL BIDANG
PANGAN:
Peningkatan
ketahanan pangan
dan lanjutan
revitalisasi pertanian
dan perikanan
PRIORITAS NASIONAL
BIDANG INFRASTRUKTUR:
pembangunan infrastruktur yang
memiliki daya dukung dan daya
gerak terhadap pertumbuhan
ekonomi dan sosial
PRIORITAS NASIONAL
BIDANG DAERAH
TERTINGGAL,
TERDEPAN, TERLUAR,
DAN PASCA-KONFLIK
PRIORITAS NASIONAL
BIDANG
KESEJAHTERAAN
RAKYAT
Slide 88
-
PENCIPTAAN KESEMPATAN KERJA
MELALUI PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
DAN PROGRAM PEMBERDAYAAN
APBN 2012
Slide 89
-
PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA SATU JUTA NETTO
Dua hal dalam Pencapaian satu Juta Lapangan Kerja:
1) Angkatan Kerja baru yang masuk Pasar Kerja
2) Kemampuan Ekonomi dalam menyerap Tenaga Kerja
KLASTER 4 + 3 Program
PROGRAM
Lapangan Kerja (percepatan pengurangan pengangguran
sebanyak 1 juta per tahun
Slide 90
-
ANGKATAN KERJA, KESEMPATAN KERJA, DAN
PERTUMBUHAN EKONOMI 1988-2011
Kesempatan kerja netto rata-rata per tahun sebesar 130.000-640.000.
Tahun 2002-2005, angkatan kerja baru lebih besar dari kesempatan kerja, sehingga menambah jumlah penganggur.
Tahun 2006-2010, kesempatan kerja baru lebih besar dari angkatan kerja baru, sehingga dapat menurunkan pengangguran terbuka.
Tahun 2011, pertambahan angkatan kerja 800 ribu, dan kesempatan kerja 1,46 juta. Meskipun kesempatan kerja relatif kecil, tetapi terjadi pergeseran yang positif ke arah lapangan kerja
formal.
5,78%
7,24%
6.46%
6,50% 7,82%
4,70%
-13,13%
0,79%
4,92% 3,64%
4,78% 5,50%
6,06%
4,30%
6,10% 6,50%
-14%
-11%
-8%
-5%
-2%
1%
4%
7%
-14,0
-11,0
-8,0
-5,0
-2,0
1,0
4,0
7,019
88
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Juta
Ora
ng
Perubahan AK
Perubahan KK
Pertumbuhan Ekonomi
Slide 91
-
PERKEMBANGAN YANG MEMBAIK DALAM LAPANGAN
KERJA FORMAL
30,73%33,07%
37,83%
69,27%66,93%
62,17%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
2005 2010 2011
Pe
rse
nta
se
Jum
lah
pe
ke
rja
Formal (dalam juta) Informal (dalam juta)
% Formal % Informal
Tahun 2010-2011, terjadi pertambahan lapangan kerja formal 5,71 juta. Proporsi pekerja formal meningkat dari 33,07 persen menjadi 37,83 persen.
Pekerja in-formal berkurang 4,24 juta dan proporsinya menurun dari 66,93 persen tahun 2010 menjadi 62,17 persen tahun 2011.
Slide 92
30,73%33,07%
37,83%
69,27%66,93%
62,17%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
2005 2010 2011
Pe
rse
nta
se
Jum
lah
pe
kerj
a
Formal (dalam juta) Informal (dalam juta)
% Formal % Informal
30,73%33,07%
37,83%
69,27%66,93%
62,17%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
2005 2010 2011
Pe
rse
nta
se
Jum
lah
pe
kerj
a
Formal (dalam juta) Informal (dalam juta)
% Formal % Informal
-
PERKEMBANGAN YANG MEMBAIK DALAM LAPANGAN
KERJA FORMAL
Investasi PMDN dan PMA, merupakan salah satu kontribusi
berkembangnya lapangan kerja formal. Sampai TW-III, tahun 2011, tenaga
kerja yang diserap 333.156.
Sektor usaha yang menyerap tenaga kerja adalah industri makanan, industri otomotif suku cadang kendaraan bermotor, industri logam dasar,
tanaman pangan dan perkebunan serta pertambangan.
INVESTASI
Triwulan I Triwulan II Triwulan III
Realisasi
Investasi
(Triliun Rp)
Penyerapan
Tenaga Kerja
Realisasi
Investasi
(Triliun Rp)
Penyerapan
Tenaga Kerja
Realisasi
Investasi
(Triliun Rp)
Penyerapan
Tenaga Kerja
PMDN 14,1 73.046 33,0 91.533 52,0 100.991
PMA 39,5 123.860 82,6 134.271 129,0 232.165
Total 53,6 196.906 115,6 225.804 181,0 333.156
Slide 93
-
SUMBER PERTUMBUHAN LAPANGAN KERJA
Lapangan
Pekerjaan Utama
Pertumbuhan Kesempatan
Kerja (%) Pertumbuhan ekonomi (%)
Elastisitas
Kesempatan Kerja
2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011
Pertanian 0,68 -0,28 -5,22 4,13 2,76 3,2 0,16 -0,10 -1,63
Pertambangan 7,91 8,59 16,81 4,37 3,57 2,4 1,81 2,40 7,00
Industri pengolahan
2,31 7,67 5,19 2,11 4,40 5,9 1,10 1,74 0,88
Listrik, gas dan air 10,91 4,94 2,38 13,78 5,12 5,5 0,79 0,96 0,43
Bangunan 0,88 1,93 13,35 7,05 6,79 6,5 0,12 0,28 2,05
Perdagangan 3,42 2,48 4,02 1,14 8,91 9,1 3,00 0,28 0,44
Angkutan -1,00 -8,16 -9,61 15,53 13,54 10,6 -0,06 -0,60 -0,91
Keuangan 1,82 17,01 51,39 5,05 6,02 6,8 0,36 2,83 7,56 Jasa
kemasyarakatan 6,88 13,96 32 6,40 5,99 6,7 1,08 2,33 0,64
Total 2,26 3,18 1,35 4,55 6,14 6,5 0,50 0,52 0,21
Slide 94
-
PENDEKATAN DAN KEBIJAKAN
Slide 95
-
(1) DARI SISI PERMINTAAN
a. Melihat Potensi Percepatan dari sudut, sumber-sumber pertumbuhan
Ekonomi
b. Melihat Potensi Percepatan dari sudut lokus yang telah ditentukan
sebelumnya (MP3EI, Kawasan Ekonomi, Lokasi TKI, Lokasi Daerah
Tertinggal, Lokasi tingkat pengangguran dan setengah pengangguran
terbesar.
c. Melihat Potensi Percepatan dari sudut Pelaku Usaha, seperti:
1) Akses Kredit
a) Melalui sistem perbankan: misalnya KUR
b) Untuk Usaha Mikro
i. Penguatan Koperasi sebagai lembaga Keuangan mikro
ii. Penguatan Usaha Mikro dan Kecil sebagai unit usaha yang
menyerap pekerja terbesar.
2) Infrastruktur (swasta, Pemerintah, BUMN,)
3) Penyempurnaan peraturan (UU dan regulasi lainnya termasuk perijinan)
Slide 96
-
(2) DARI SISI PENAWARAN
Difokuskan kepada Identifikasi dalam rangka:
1. Peningkatan Produktivitas pekerja
2. Pelatihan
3. Sertifikasi
1) Peningkatan produktivitas Proses produksi
2) Penggunaan Teknologi modern bagi usaha besar
3) Penerapan Manajemen Modern bagi usaha besar
4) Menyempurnakan infrastruktur keras maupun infrastruktur
lunak (Regulasidll) bagi peningkataan proses produksi dan
distribusi barang dan jasa.
5) Penggunaan teknologi dan manajemen sederhana bagi usaha
mikro dan kecil
Dari sisi penawaran, supply factors penting adalah jumlah pengangguran dan
tingkat gaji yang rendah di sektor informal. Mengurangi pengangguran dan
mempersiapkan pekerja melakukan perpindahan lapangan kerja yang lebih
produktif atau lapangan kerja formal.
Slide 97
-
(3) POTENSI PENCIPTAAN MELALUI
PROGRAM-PROGRAM APBN
1. Program-program pembangunan infrastruktur skala besar, sedang, dan kecil, dapat digunakan sebagai wahana penciptaan kesempatan kerja.
2. Program penanganan isu angkatan kerja muda, melalui Lima Program Utama , yaitu:
1) Kebijakan dalam rangka menurunkan tingkat pengngguran terbuka (TPT) usia muda, antara lain:
2) Keahlian untuk dapat bekerja,
3) Pemagangan,
4) Kewirausahaan dan
5) Berbagi pengetahuan.
Identifikasi Kegiatan yang dilakukan K/L
3. Memetakan peran K/L adanya kesamaan kegiatan, target, dan lokasi, dengan K/L lain, sehingga dapat diidentifikasi gapnya.
Slide 98
-
KEBIJAKAN PERCEPATAN
PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA
1. Memberikan insentif bagi perusahaan yang mempekerjakan tenaga
kerja dalam jumlah besar (tergolong industri padat pekerja). Sudah teridentifikasi
industri yang banyak menyerap tenaga kerja.
2. Mengefektifkan Program-program Pemerintah melalui APBN.
Program diberikan kepada masyarakat yang berhak menerima program, seperti penganggur, setengah penganggur dan pekerja yang kurang produktif.
3. Mensinergikan program-program pusat dengan daerah
Mempercepat upaya daerah dalam memperbaiki pelayanan/perijinan berkaitan dengan iklim investasi di daerah,
Memanfaatkan belanja daerah (APBD) dan APBN seoptimal mungkin, dan
Menangani pengangguran dan kemiskinan (terutama daerah yang merupakan kantong-kantong kemiskinan dan pengangguran) melalui program-program APBD dan
APBN.
4. Memperkuat koordinasi dengan swasta
Dengan adanya MP3EI, berdasarkan indikasi investasi pada 22 kegiatan utama di 6 koridor ekonomi dengan asumsi seluruh investasi yang direncanakan terlaksana,
diperkirakan akan tercipta lapangan kerja baru yang akan menambah daya serap tenaga
kerja dalam kegiatan ekonomi.
Slide 99
-
LANGKAH-LANGKAH
Slide 100
-
1. POTENSI PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA
Slide 101
-
(1). Sumber Pertumbuhan Lapangan Kerja
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011
juta
ora
ng
PertanianIndustriJasa KemasyarakatanLainnyaTotal
Pertambahan Lapangan Kerja Formal
Lapangan Kerja Formal selama 2 tahun terakhir, tumbuh dengan baik, terutama di sektor jasa dan industri, masing-masing 1,4 juta dan 1,2 juta tahun 2011.
Industri yang berkembang diantanya adalah industri makanan-minuman, logam
dan mesin, perkayuan, tekstil dan garmen, barang-barang non-logam.
Sektor pertanian, meskipun secara keseluruhan terjadi penurunan, tetapi lapangan kerja formal, bertambah hampir 500 ribu pekerja.
Masih terdapat potensi mengembangkan sektor pertanian. Slide 102
-
PELUANG SEKTOR PERTANIAN:
HASIL KAJIAN CEPAT
Kaum muda dan perempuan masih tertarik untuk bekerja di sektor pertanian, jika memberikan penghasilan cukup, ada role-
model* pengembangan pertanian di daerahnya; kompetitif, dan
dapat mengangkat gengsi.
Jika ada role-model, akan terjadi pergeseran atau penyerapan tenaga kerja baru di bidang pertanian di daerahnya.
Petani lama juga dapat terangkat upahnya. Petani yang telah berpindah pekerjaan dapat kembali bekerja di sektor pertanian.
*) Role-model pertanian adalah model kegiatan pertanian yang inovatif, yang
dapat memberikan penghasilan memadai bagi petani penggarapnya.
Slide 103
-
(2). PERCEPATAN PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA
MELALUI KORIDOR EKONOMI
22 Kegiatan Utama Yang Akan
Dikembangkan :
- Besi Baja
- Perkapalan
- Kelapa Sawit
- Karet
- Batubara
- Makanan Minuman
- Tekstil
- Peralatan Transportasi
- Jabodetabek Area
- Pertahanan/Alutsista
- Bauksit
- Migas
- Perkayuan
- Nikel
- Pertanian Pangan
- Perikanan
- Pariwisata
- Peternakan
- Tembaga
Perkiraan Kebutuhan Tenaga Kerja
langsung setiap investasi yang
direncanakan
Dikelompokkan ke dalam 6
Koridor Ekonomi untuk
Mengetahui Kebutuhan Tenaga
Kerja dalam Koridor/Pulau dan
Propinsi
Dikelompokkan ke dalam Sektor
Ekonomi: Pertanian, Pertambagan
dan energi, Industri, Bangunan,
Pariwisata dan Transportasi dan
Komunikasi
Slide 104
-
(a) RENCANA INVESTASI DAN PENYERAPAN TENAGA KERJA
BERDASARKAN KEGIATAN UTAMA KORIDOR EKONOMI TAHUN 2012-2014
SUMATERA; 35,6 JAWA; 117,2
KALIMANTAN; 488,1
SULAWESI; 189,7
BALI-NUSA TENGGARA; 57,1
PAPUA-KEPULAUAN
MALUKU; 440,9
Investasi (dalam Trilyun Rupiah)
SUMATERA JAWA KALIMANTAN SULAWESI BALI-NUSA TENGGARA PAPUA-KEPULAUAN MALUKU
SUMATERA; 93,9 JAWA; 188,0KALIMANTAN;
1.074,2
SULAWESI; 693,4
BALI-NUSA TENGGARA;
241,0
PAPUA-KEPULAUAN
MALUKU; 3.422,4
Perkiraan Penyerapan Tenaga Kerja (dalam Ribu Orang)
SUMATERA JAWA KALIMANTAN SULAWESI BALI-NUSA TENGGARA PAPUA-KEPULAUAN MALUKU
TOTAL INVESTASI
Rp. 1.328,6 Trilyun
PENYERAPAN TK
5.713,0 Ribu orang Slide 105
-
(b) PERKIRAAN PENYERAPAN TENAGA KERJA PADA KORIDOR EKONOMI
BERDASARKAN NILAI INVESTASI PER KORIDOR
KORIDOR SUMATERA Sektor Unggulan :Kelapa Sawit,
Batubara; dan JJS (Jembatan
Selat Sunda)
KORIDOR JAWA Sektor Unggulan : Makanan
Minuman, Tekstil; Peralatan
Transportasi; Perkapalan; Besi
baja; dan Pertahanan/ Alutsista
KORIDOR KALIMANTAN
Sektor Unggulan : Besi Baja, Bauksit; Kelapa Sawit,
Batubara; Migas dan
Perkayuan
KORIDOR SULAWESI
Sektor Unggulan : Nikel; Pertanian Pangan; Migas;
Kakao dan Perikanan
KORIDOR BALI NUSA TENGGARA
Sektor Unggulan : Pariwisata,
Peternakan dan Perikanan
KORIDOR PAPUA KEPULAUAN
MALUKU
Sektor Unggulan : Nikel;
Tembaga; Pertanian Pangan;
Migas dan Perikanan
perkiraan penyerapan tenaga kerja
93,9 ribu org 188,0 ribu org 1.704,2 ribu org 693,4 ribu org 241,0 ribu org 3.422,4ribu org
perkiraan penyerapan tenaga kerja
perkiraan penyerapan tenaga kerja
perkiraan penyerapan tenaga kerja
perkiraan penyerapan tenaga kerja
perkiraan penyerapan tenaga kerja
Slide 106
-
PERKIRAAN KUALIFIKASI TENAGA KERJA UNTUK MENGISI
KEBUTUHAN TENAGA KERJA DI 22 KEGIATAN UTAMA MP3EI
88%
100% 11% 0,7% 0,3%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Tenaga TingkatMenengah
Tenaga Produksi,Operator dan Pekerja
Kasar
Tenaga Profesional,Teknisi
Tenaga Kepemimpinandan Ketatalaksanaan
Total
Rincian untuk masing-masing sektor, sudah dijabarkan, sesuai kebutuhan
tenaga kerja yang diperkirakan untuk masing-masing jenis kegiatan, di enam
koridor ekonomi.
Slide 107
-
(3). Potensi Pelaku Usaha
2006 2007 2008 2009* 2010**
Unit Usaha (unit) 49,026,380 50,150,263 51,414,262 52,769,280 53,828,570
A. Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah (UMKM) 49,021,803 50,145,800 51,409,612 52,764,603 53,823,732
- Usaha Mikro (UMi) 48,512,438 49,608,953 50,847,771 52,176,795 53,207,500
- Usaha Kecil (UK) 472,602 498,565 522,124 546,675 573,601
- Usaha Menengah (UM) 36,763 38,282 39,717 41,133 42,631
B. Usaha Besar (UB) 4,577 4,463 4,650 4,677 4,838
UMKM
dengan
porsi mikro
terbesar
Sumber: Kemenkopumkm, diakses melalui www.depkop.go.id
Tenaga Kerja (orang) 90,350,779 93,027,341 96,780,483 98,886,003 102,241,486
A. Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah (UMKM) 87,909,598 90,491,930 94,024,278 96,211,332 99,401,775
- Usaha Mikro (UMi) 82,071,144 84,452,002 87,810,366 90,012,694 93,014,759
- Usaha Kecil (UK) 3,139,711 3,278,793 3,519,843 3,521,073 3,627,164
- Usaha Menengah (UM) 2,698,743 2,761,135 2,694,069 2,677,565 2,759,852
B. Usaha Besar (UB) 2,441,181 2,535,411 2,756,205 2,674,671 2,839,711
Menyerap
banyak
tenaga kerja
(a) . Profil Pelaku Ekonomi Indonesia
Slide 108
-
0,0
5.000,0
10.000,0
15.000,0
20.000,0
25.000,0
30.000,0
35.000,0
2008-2009 2010 2011
Realisasi KUR 2008 - 2011 (dalam Rp. Milyar)
BPD
BSM
BUKOPIN
BTN
MANDIRI
BRI
BNI 0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
2008-2009 2010 2011
Debitur KUR 2008-2011
7 BPD
6 BSM
5 BUKOPIN
4 BTN
3 MANDIRI
2 BRI
1 BNI
Sumber: Data diolah dari Kemenkopumkm, diakses melalui www.depkop.go.id
Perdagangan (67%)
Pertanian (23%)
Jasa lainnya (6%)
Minim dukungan ke sektor
manufaktur
(b) Akses Kredit: KUR
Mendorong pemanfaatan KUR untuk usaha kecil-mikro:
Usaha mikro lebih banyak diberikesempatan
Menyebarluaskan jangkauan di luar Jawa
Sektor industri manufaktur yang menciptakan banyak lapangan kerja diprioritaskan
Slide 109
-
Perkiraan Penyerapan Tenaga Kerja Bedasarkan
Kegiatan Infrastruktur (Pendukung ) Pada Koridor Ekonomi
Tahun 2011-2014
PERKIRAAN PENYERAPAN TENAGA KERJA
4.891,6 Ribu Orang
SUMATERA; 969,3
JAWA; 2.578,4
KALIMANTAN; 409,2
SULAWESI; 147,2
BALI-NUSA TENGGARA;
130,9
PAPUA-KEPULAUAN
MALUKU; 656,5
Perkiraan Penyerapan Tenaga Kerja (dalam Ribu Rupiah)
SUMATERA JAWA KALIMANTAN SULAWESI BALI-NUSA TENGGARA PAPUA-KEPULAUAN MALUKU
(c) Infrastruktur-Swasta/BUMN
Slide 110
-
Uang Pesangon Per Pekerja Berbagai Negara
0 5 10 15 20 25 30
Indonesia
Bangladesh
China
India
Jepang
Korea
Malaysia
Philipina
Thailand
Masa Kerja 20 tahun
Masa Kerja 4 tahun
Masa Kerja 9 bulan
(d) Menyempurnakan Peraturan
Yang Menghambat Investasi Terdapat 7 UU yang diagendakan
selesai tahun 2012, (Perpres 32/2011-
MP3EI).
UU No.13/ 2003 merupakan salah satu
yang disempurnkan (bahkan sejak
2006).
Keputusan Sidang Paripurna 16
Desember 2011, memutuskan untuk
tidak diprioritaskan tahun 2012.
Mengupayakan penyempurnaan
melalui Peraturan lainnya, misalnya
PP (Peraturan pemerintah).
No. Efisiensi Pasar Tenaga Kerja 2011 2010 2009 2008
1 Biaya redundansi 131 127 119 117
2 Kekakuan lapangan kerja (PHK, kontrak kerja,
outsourcing) 104 100 82 87
3 Praktek penerimaan dan pemutusan kerja 51 38 34 19
4 Fleksibilitas penentuan upah 113 98 92 79
5 Kerjasama hubungan karyawan pengusaha 68 47 42 19
Ranking Indonesia dalam PILAR EFISIENSI PASAR KERJA dari 142 negara, Meningkat
Slide 111
-
2. PENYIAPAN TENAGA KERJA MEMASUKI
PASAR KERJA
Slide 112
-
MENURUNKAN PENGANGGURAN DAN MENGURANGI
PEKERJAAN TIDAK PRODUKTIF,
Penyediaan lapangan kerja tidak semata-mata hanya
menyediakan untuk para pencari kerja (penganggur).
Pasar kerja Indonesia yang dualistik ditandai oleh
pekerja formal (36,0%) dan informal (64,0%), memberi
gambaran masih banyak pekerja yang kurang produktif
Termasuk dalam pekerja informal, adalah pekerja yang
bekerja kurang dari 35 jam perminggu atau disebut
setengah penganggur, jumlahnya meningkat.
Jenis
Pekerjaan 2009 2010 2011
Pekerja
Bebas di
Pertanian
5,88 juta 5,82 juta 5,48 juta
Pekerja
Tidak
Dibayar
18,19 juta 18,77 juta 17,99 juta
Jumlah 24,07 juta 24,59 juta 23,47 juta
Pekerja Kurang Produktif
Pencari Kerja
25,00
27,00
29,00
31,00
33,00
35,00
juta
ora
ng
Setengah Penganggur
Tingkat
Pendidikan
Tahun 2010 Tahun
2011
SD 2.160.665 2.000.008
SLTP 1.661.449 1.890.783
SMA 2.149.123 2.041.390
SMU 1.195.192 1.031.527
Diploma 443.222 244.872
PT 710.128 492.428
Jumlah 8.319.779 7.701.008
Slide 113
-
(a) Mempersiapkan Pelatihan
Angkatan kerja yang berpendidikan rendah diberikan prioritas untuk memperoleh keahlian yang diperlukan oleh perusahaan.
Mereka yang masih bersekolah dipersiapkan dengan kurikulum yang disesuaikan permintaan untuk memenuhi kebutuhan industri
Mereka yang sudah berada di dalam pasar kerja diberikan pelatihan berbasis kompetensi; praktek kerja (internship), program magang (apprenticeship),
pengembangan karir di dalam perusahaan
Keahlian manajerial dan profesional diatasi dengan kurikulum dalam CBT dan pelatihan di tempat kerja
Jumlah lembaga pelatihan berbasis kompetensi ditingkatkan berkolaborasi dengan industri; asosiasi para profesional, lembaga sertifikasi yang difasilitasi oleh pemerintah.
jumlah perusahaan yang memiliki program pengembangan karir, dimulai dari tingkat operator dan perakit, staf umum, insinyur dan manajer, (termasuk R/D)
Solusi alternatif adalah dengan menyiapkan anak-anak putus sekolah atau yang tidak mampu melanjutkan untuk kembali ke sekolah, atau jika sudah melebihi usia kerja (18
tahun ke atas), ditawarkan pendidikan siap kerja, dan memberikan pelatihan; magang,
dan praktek kerja.
Slide 114
-
Angka Drop-Out dan Tidak Mampu Melanjutkan
Pencari Kerja Usia 14-17 Tahun
(b) Memberikan Kesempatan kedua bagi siswa Drop-Out dan
Tidak Mampu Melanjutkan, untuk menekan angkatan kerja
lulusan SD dan SMP masuk pasar kerja
Slide 115
-
(C ) Program Untuk Menyiapkan Calon Pekerja Agar Lebih
Terampil
Pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi dilakukan oleh 13 K/L, seperti Kementerian Nakertrans, Pendidikan Non formal, Pekerjaan Umum, ESDM,
Kelautan dan Perikanan; Kesehatan; Perdagangan; Pariwisata, Kominfo,
Perhubungan, Perindustrian, Pertanian, dan Koperasi dan Pemberdayaan
UKM.
Langkah-langkah: (a) pemetaan kompetensi di sektor masing-masing, (b) penyusunan standar kompetensi sesuai kebutuhan industri, (c)
pelaksanaan uji kompetensi, (d) penguatan lembaga yang berfungsi dalam
melaksanakan sertifikasi, (e) kerjasama dengan asosiasi profesi dan
industri.
Pemetaan kompetensi berdasarkan kebutuhan pengguna tenaga kerja, terutama di sektor industri pengolahan, jasa konstruksi, maritim dan
kelautan, kesehatan, jasa pariwisata, jasa koperasi dan UKM, jasa
perkeretaapian, jasa pertanian, Teknologi Informasi.
Slide 116
-
KE SUMATERA Medan, Pekanbaru, Jambi,
Palembang, Bandar Lampung
KE JAWA Serang, Jakarta,
Bandung, Semarang, Surabaya
KE BALI-NUSA TENGGARA Denpasar, Mataram,
Kupang
KE KALIMANTAN Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, Samarinda
KE SULAWESI Makassar, Mamuju,
Kendari, Palu, Gorontalo, Manado
KE MALUKU-PAPUA Ternate, Ambon, Sorong,
Manokwari, Wamena, Jayapura, Merauke
RENCANA PENGEMBANGAN PUSAT PELATIHAN
Pengolahan kelapa sawit
Pengolahan kayu
Teknologi pertambangan
Teknologi pertanian
Teknologi perikanan
Pariwisata
Teknologi manufaktur
FOKUS BIDANG PELATIHAN
Slide 117
-
3. MENGOPTIMALKAN TARGET
PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA
MELALUI PROGRAM-APBN.
Slide 118
-
(A) Program Pembangunan Infrastruktur (APBN 2012)
Berdasarkan perhitungan kasar, kegiatan untuk pembangunan infrastruktur yang
dibiayai oleh APBN dan dilaksanakan oleh berbagai K/L dapat menciptakan
sekitar 2,4 juta tenaga kerja tahun 2011 dan 3,3 juta tahun 2012. Termasuk
program-program jangka pendek seperti padat karya (cash for work ).
Meskipun program ini sangat terbatas juga telah memberikan lapangan
pekerjaan sementara bagi para penganggur terutama di perdesaan.
No Sektor Perkiraan Penyerapan Tenaga Kerja
2011 2012
1 Pertanian, Kehutanan, Perikanan 246.121 283.806
2 Bangunan/konstruksi 1.598.102 2.367.548
3 Pemberdayaan masyarakat
a PNPM 488.871 534.362
b Infrastruktur sederhana/
padat karya 53.610 81.037
TOTAL 2.386.704 3.266.752
PERKIRAAN TAMBAHAN 2012 880.048
Slide 119
-
(b) MENYEMPURNAKAN PROGRAM-PROGRAM PENANGANAN ISU ANGKATAN KERJA MUDA
Hasil Evaluasi menunjukkan program pemerintah sudah merespon permasalahan ketenagakerjaan kaum muda.
Seberapa jauh program dapat mengatasi pengangguran kaum muda, memberi kesimpulan sebagai berikut:
i. Program yang dillakukan oleh K/L masih terbatas atau baru 25.8% yang benar-
benar mentarget secara spesifik penganggur kaum muda;
ii. Masih terbatasnya program yang terintegrasi, menyebabkan pencapaian tidak
optimal;
iii. Manajemen program masih belum efektif mengena pada sasaran, karena indikator
program belum mensyaratkan penganggur usia muda dan
iv. Informasi program belum tersosialisasi dengan baik, karena masih terbatasnya
informasi yang bisa diakses, terbatsnya masyarakat yang bisa menggunakan
internet, jaringan telekomunikasi ke daerah.
Masih ada peluang untuk memperbesar penerima manfaat yang berhak menerima program, sehingga jumlah penganggur dapat diturunkan
Slide 120
-
NO. KEGIATAN JUMLAH TENAGA KERJA
1 Training Dan Sertifikasi 323.436
2 Pemagangan 58.500
3 Kewirausahaan
32.530
Jumlah 414.466
Langkah-langkah konkrit masing-masing kegiatan oleh 15 K/L, secara rinci sudah dilakukan Bappenas.
Berdasarkan evaluasi, program APBN masih dapat dioptimalkan.
Kantor Wapres sudah menyiapkan rencana tindak yang perlu disempurnakan K/L.
Slide 121
PENANGANAN ISSUE
ANGKATAN KERJA KAUM MUDA TAHUN 2012
-
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
TERIMA KASIH File asli bisa di unduh di www.ekon.go.id