prioritas plafon anggaran sementara apbd provinsi...
TRANSCRIPT
PPAS APBD Provinsi NTB TA 2020 | i
PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD PROVINSI NTB TAHUN 2020
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2019
PPAS APBD Provinsi NTB TA 2020 | ii
PPAS APBD Provinsi NTB TA 2020 | i
PPAS APBD Provinsi NTB TA 2020 | i
PPAS APBD Provinsi NTB TA 2020 | i
DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN .......................................................................................................................... 1
1.1 Latar Belakang .......................................................................................................................... 1
1.2 Tujuan .......................................................................................................................................... 2
1.3 Dasar Hukum ............................................................................................................................. 2
1.4 Sistematika ................................................................................................................................. 6
BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH ...... 7
2.1 Rencana Pendapatan .............................................................................................................. 7
2.1.1 Pendapatan Asli Daerah .......................................................................................... 7
2.1.2 Dana Perimbangan .................................................................................................... 8
2.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah ........................................................... 8
2.3 Rencana Penerimaan Pembiayaan.................................................................................... 9
BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH ............................................................................. 11
3.1 Rencana Belanja Daerah .....................................................................................................11
3.1.1 Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah Tahun 2020 ...............................11
BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN ............................................................... 15
BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH......................................................................... 16
5.1 Rencana Penerimaan Pembiayaan..................................................................................16
5.2 Rencana Pengeluaran Pembiayaan.................................................................................16
BAB VI PENUTUP ..................................................................................................................................18
PPAS APBD Provinsi NTB TA 2020 | ii
DAFTAR TABEL Tabel 2- 1 Rencana Pendapatan Daerah Dan Penerimaan Pembiayaan Daerah
Tahun Anggaran 2020 ................................................................................... 9 Tabel 3- 1 Target Belanja Provinsi NTB Tahun 2020 ................................................. 12
Tabel 5- 1 Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2020 ................ 17
DAFTAR GAMBAR Gambar 1- 1 Bagan Proses Penyusunan PPAS 2020 .................................................... 2
PPAS APBD Provinsi NTB TA 2020 | 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara (PPAS) merupakan dokumen yang memuat program
prioritas dan plafon yang diberikan untuk setiap program dan kegiatan. Prioritas
disusun berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewajiban daerah
meliputi prioritas pembangunan daerah dan Perangkat Daerah (PD) yang
melaksanakan program/kegiatan. Substansi PPAS mencerminkan prioritas
pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran yang ingin dicapai
termasuk program prioritas dari Perangkat Daerah tersebut. Plafon anggaran
sementara disusun berdasarkan urusan dan Perangkat Daerah,
program/kegiatan dan belanja tidak langsung dengan mempertimbangkan
rencana pendapatan dan pembiayaan.
Prioritas belanja daerah disusun berdasarkan urusan pemerintahan yang
menjadi kewajiban daerah, baik urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan
dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pilihan
dan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang meliputi prioritas
pembangunan daerah, sasaran yang ingin dicapai, Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) yang melaksanakan program/kegiatan yang terkait dan nama
program. Plafon Anggaran Sementara disusun berdasarkan urusan
pemerintahan, SKPD, program/kegiatan dan belanja tidak langsung dengan
mempertimbangkan rencana pendapatan dan pembiayaan.
Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara mengacu kepada
Kebijakan Umum APBD (KUA) yang selanjutnya dijadikan bahan pembahasan
antara Eksekutif dan Legislatif untuk disepakati dalam bentuk Nota Kesepakatan
PPAS APBD Provinsi NTB TA 2020 | 2
tentang Prioritas dan Plafon Anggarn Sementara Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2020. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati
tersebut selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA) pada masing-masing Perangkat Daerah.
Gambar 1- 1 Bagan Proses Penyusunan PPAS 2020
1.2 Tujuan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara disusun dengan tujuan untuk
memberikan pedoman kepada seluruh Instansi di Pemerintah Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Barat dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
program dan kegiatan yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020.
1.3 Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
KDH menyusun Rancangan PPAS berdasar
RKPD dibantu TAPD
RAPBD Tahun Anggaran 2020
APBD Tahun Anggaran 2020
KDH menyampaikan Rancangan PPAS ke DPRD
pertengahan bulan Juli
RKA-SKPD diserahkan ke PPKD
Pembahasan TAPD bersama Badan Anggaran
DPRD
RKA-SKPD KDH menerbitkan
Pedoman Penyusunan RKA-SKPD
Nota Kesepakatan KUA-PPAS Tahun Anggaran
2020
TAPD melaporkan Rancangan PPAS ke KDH
awal bulan Juli
RKPD 2020
PPAS APBD Provinsi NTB TA 2020 | 3
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 4104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaiamana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal;
PPAS APBD Provinsi NTB TA 2020 | 4
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana beberapa kali telah diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2020;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.07/2011 tentang Pedoman
Umum dan Alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah Tahun Anggaran
2011;
16. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2007
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Tahun 2007 Nomor 1);
PPAS APBD Provinsi NTB TA 2020 | 5
17. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Barat Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2017
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011
tentang Pajak daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana diubah beberapa kali terkahir
dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun
2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Umum;
20. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
21. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 4 Tahun 2011
tentang Retribusi Ijin Trayek;
22. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2011
tentang Perlindungan dan Peningkatan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita;
23. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2013
tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
24. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 10 Tahun 2013
tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;
25. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
26. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023;
27. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
PPAS APBD Provinsi NTB TA 2020 | 6
28. Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 19 Tahun 2019
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2020;
1.4 Sistematika
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun
Anggaran 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I. Pendahuluan
Menguraikan latar belakang, tujuan, dasar hukum dan sistematika
penyusunan PPAS Tahun Anggaran 2020.
BAB II. Rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah
Menguraikan target pendapatan dan penerimaan pembiayaan yang
meliputi PAD, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang
sah, serta rencana penerimaan pembiayaan.
BAB III. Prioritas Belanja Daerah
Berisi prioritas penggunaan pendapatan dan sumber pembiayaan
daerah.
BAB IV. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan
dan Program/Kegiatan
Berisikan plafon anggaran sementara masing-masing urusan dan satuan
kerja dan plafon anggaran sementara berdasarkan program/kegiatan,
belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil,
bantuang keuangan dan belanja tidak terduga.
BAB V. Rencana Pembiayaan Daerah
Menguraikan tentang rencana penerimaan pembiayaan daerah dan
pengeluaran pembiayaan daerah.
BAB VI. Penutup
PPAS APBD Provinsi NTB TA 2020 | 7
BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN
PEMBIAYAAN DAERAH
2.1 Rencana Pendapatan
Pada Tahun Anggaran 2020, Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Barat direncanakan sebesar Rp.5,671 Trilyun. Jumlah tersebut berasal dari
Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.1,844 Trilyun, Dana Perimbangan sebesar
Rp.3,769 Trilyun dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp.57,149
Milyar. Apabila dibandingkan dengan target Pendapatan pada APBD Penetapan
tahun anggaran 2019, maka pendapatan tahun anggaran 2020 mengalami
kenaikan sebesar Rp.268,247 Milyar atau 4,96 persen. Secara rinci pendapatan
tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.
2.1.1 Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah,
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan
Asli Daerah Yang Sah. Target PAD tahun anggaran 2020 mengalami kenaikan
sebesar 7,97 persen jika dibandingkan dengan Penetapan APBD tahun anggaran
2019, atau naik sebesar Rp.136,185 Milyar.
a. Pajak Daerah
Pajak Daerah diantaranya terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB),
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan
Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. Pada tahun anggaran
2020, Pajak Daerah direncanakan sebesar Rp.1,494 Trilyun atau mengalami
kenaikan sebesar 10,41 persen dari target penetapan APBD tahun anggaran
2019 sebesar Rp.1,353 Trilyun.
b. Retribusi Daerah
Retribusi Daerah terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha
dan Retribusi Perizinan Tertentu. Pada tahun anggaran 2020, penerimaan
Retribusi Daerah ditargetkan sebesar Rp.19,639 Milyar, mengalami penurunan
sebesar Rp.6,692 Milyar atau 25,42 persen dari penetapan APBD tahun anggaran
2019 sebesar Rp.26,331 Milyar.
PPAS APBD Provinsi NTB TA 2020 | 8
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada APBD tahun
anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp.54,379 Milyar, mengalami penurunan
sebesar Rp.210 Juta atau 0,38 persen dari penetapan APBD tahun anggaran 2019
sebesar Rp.54,589 Milyar.
d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah merupakan pos pendapatan
dari penerimaan PAD yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah dan
retribusi daerah. Pada penetapan APBD tahun anggaran 2020 ditargetkan
sebesar Rp.276,167 Milyar, mengalami kenaikan sebesar Rp.2,218 Milyar atau
0,81 persen dari penetapan APBD tahun anggaran 2019 sebesar Rp.273,949
Milyar.
2.1.2 Dana Perimbangan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Dana
Perimbangan terdiri dari :
a. Dana Bagi Hasil;
b. Dana Alokasi Umum; dan
c. Dana Alokasi Khusus
Target penerimaan Dana Perimbangan tahun anggaran 2020 sebesar
Rp.3,769 Trilyun. Apabila dibandingkan dengan penetapan APBD tahun
anggaran 2019 sebesar Rp.3,604 Trilyun, maka penerimaan Dana Perimbangan
tahun anggaran 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp.165,222 Milyar atau 4,58
persen.
2.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Komponen pemasukan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dalam APBD
Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun anggaran 2020 berasal dari Pendapatan
Hibah dan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus. Lain-lain Pendapatan Daerah
PPAS APBD Provinsi NTB TA 2020 | 9
Yang Sah pada APBD tahun anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp.57,149
Milyar, yang berasal dari Pendapatan Hibah sebesar Rp.20,439 Milyar dan Dana
Penyesuaian dan Otonomi Khusus sebesar Rp.36,709 Milyar, menurun jika
dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp.29,196 Milyar atau 32,33 persen.
2.3 Rencana Penerimaan Pembiayaan
Secara definisi, pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan/ayau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun
anggaran bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Jadi dengan
kata lain, penerimaan pembiayaan yang dimaksud dalam hal ini adalah
penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau baik pada tahun anggaran
bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
Tabel 2- 1 Rencana Pendapatan Daerah Dan Penerimaan Pembiayaan
Daerah Tahun Anggaran 2020
NO URUT
URAIAN JUMLAH
BERTAMBAH/ (BERKURANG)
APBD-P 2019 RAPBD 2020 Rp. %
1 2 3 4 5=(4-3) 6
1 PENDAPATAN 5.403.295.367.675,00 5.671.543.327.848,99 268.247.960.173,99 4,96
1 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH
1.708.660.958.875,00 1.844.846.716.576,00 136.185.757.701,00 7,97
1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah
1.353.790.000.000,00 1.494.660.000.000,00 140.870.000.000,00 10,41
1.1.2 Hasil Retribusi Daerah
26.331.739.350,00 19.639.217.407,00 (6.692.521.943,00) (25,42)
1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
54.589.651.726,00
54.379.651.726,00
(210.000.000,00)
(0,38)
1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
273.949.567.799,00
276.167.847.443,00
2.218.279.644,00
0,81
1 . 2 DANA PERIMBANGAN
3.604.324.958.800,00 3.769.547.011.272,99 165.222.052.472,99 4,58
1.2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
366.759.335.800,00 271.134.416.800,00 (95.624.919.000,00) (26,07)
1.2.2 Dana Alokasi Umum 1.583.746.053.000,00 1.599.583.513.530,00 15.837.460.530,00 1,00
1.2.3 Dana Alokasi Khusus
1.653.819.570.000,00 1.898.829.080.942,99 245.009.510.942,99 14,81
1 . 3
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
90.309.450.000,00
57.149.600.000,00
(29.196.828.000,00)
(32,33)
1.3.1 Pendapatan Hibah 50.000.000.000,00 20.439.700.000,00 (29.560.300.000,00) (59,12)
1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
36.346.428.000,00
36.709.900.000,00
363.472.000,00
1,00
PPAS APBD Provinsi NTB TA 2020 | 10
NO URUT
URAIAN JUMLAH
BERTAMBAH/ (BERKURANG)
APBD-P 2019 RAPBD 2020 Rp. %
4.3.5
Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
3.963.022.000,00
-
(3.963.022.000,00)
(100,00)
6.1 Peneimaan Pembiayaan
95.783.723.453,49 55.300.000.000,00 (40.483.723.453,49) (42,27)
Jumlah Dana Tersedia 5.499.079.091.128,49 5.726.843.327.848,99 227.764.236.720,50
Sumber : RPJMD Prov. NTB 2019-2023, diolah
PPAS APBD Provinsi NTB TA 2020 | 11
BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH
3.1 Rencana Belanja Daerah
3.1.1 Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah Tahun 2020
Belanja Daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan yang menjadi
kewenangan Pemerintah Provinsi terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar,
urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan serta fungsi penunjang
urusan pemerintahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja
penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar diprioritaskan untuk
melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya
memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan
pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang
layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Pelaksanaan urusan wajib
pelayanan dasar dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang
telah ditetapkan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM
dan Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
Berdasarkan kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan
dan Pembiayaan (pembiayaan netto), maka jumlah pendanaan yang
dimungkinkan untuk dibelanjakan adalah sebesar Rp.5.686.743.327.848,99.
Kemampuan pendanaan tersebut digunakan untuk membiayai Belanja Tidak
Langsung sebesar Rp.3.443.450.035.340,86 terdiri dari Belanja Pegawai sebesar
Rp.1.439.754.988.718,86 Belanja Subsidi sebesar Rp.1.438.000.800,00, Belanja
Hibah Rp.1.228.628.284.222,00 Belanja Bantuan Sosial Rp.11.128.000.000,00
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
sebesar Rp.740.044.000.000,00 Belanja Bantuan Keuangan sebesar
Rp.14.956.761.600,00 dan Belanja Tidak Terduga sebesar Rp.7.500.000.000,00.
Belanja Langsung sebesar Rp.2.243.293.292.508,13 digunakan untuk mendanai
program/kegiatan yang dijabarkan dalam Urusan Wajib dan Urusan Pilihan
sesuai dengan Prioritas Pembangunan.
PPAS APBD Provinsi NTB TA 2020 | 12
Tabel 3- 1 Target Belanja Provinsi NTB Tahun 2020
NO URUT
URAIAN JUMLAH
BERTAMBAH/ (BERKURANG)
APBD-P 2019 RAPBD 2020 Rp. %
1 2 3 4 5=(4-3) 6
2 BELANJA 5.499.079.091.128,49 5.686.743.327.848,99 187.664.236.720,50 3,41
2 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG
3.239.952.730.182,43 3.443.450.035.340,86 203.497.305.158,43 6,28
2.1.1 Belanja Pegawai 1.480.949.909.541,43 1.439.754.988.718,86 (41.194.920.822,57) (2,78)
2.1.2 Belanja Subsidi 1.438.000.800,00 1.438.000.800,00 100,00
2.1.4 Belanja Hibah 905.379.930.015,00 1.228.628.284.222,00 323.248.354.207,00 35,70
2.1.5 Belanja Bantuan Sosial
42.147.740.000,00 11.128.000.000,00 (31.019.740.000,00) (73,60)
2.1.6
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi /Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
788.279.263.571,00 740.044.000.000,00 (48.235.263.571,00) (6,12)
2.1.7
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi / Kabupaten / Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik
19.195.486.600,00 14.956.761.600,00 (4.238.725.000,00) (22,08)
2.1.8 Belanja Tidak Terduga
4.000.400.455,00 7.500.000.000,00 3.499.599.545,00 87,48
2 . 2 BELANJA LANGSUNG
2.259.126.360.946,06 2.243.293.292.508,13 (15.833.723.453,49) (0,70)
Belanja Daerah digunakan untuk membiayai program/kegiatan prioritas
pembangunan daerah. Tema pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat pada
tahun 2020 adalah :
“Pembangunan Manusia Untuk
NTB Tangguh, Mantap dan Lestari.”
Untuk mendukung pelaksanaan tema pembangunan tersebut dan
pencapaian visi jangka panjang dan jangka menengah Provinsi Nusa Tenggara
Barat serta sinkronisasi prioritas Pembangunan Nasional, maka prioritas
pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 adalah sebagai
berikut:
1. Mitigasi Bencana, Pemerataan Infrastruktur dan Konektiviatas wilayah,
dengan program prioritas meliputi :
a. Rehabilitasi/Rekonstruksi pascabencana.
PPAS APBD Provinsi NTB TA 2020 | 13
b. Mitigasi bencana.
c. Infrastruktur dasar.
d. Infrastruktur kawasan.
e. Konektivitas wilayah.
f. Teknologi informasi dan komunikasi
Sedangkan program unggulannya antara lain : sekolah siaga bencana, desa
tangguh bencana, Si-AGA, SPAM regional, percepatan jalan mantap, irigasi
cukup, NTB terkoneksi, Nusa Terang Benderang dan Aksesibilitas
telekomunikasi.
2. Pembangunan Manusia, Ketahanan Keluarga dan Penanggulangan
Kemiskinan, dengan program prioritas meliputi :
a. Pemerataan Pendidikan
b. Akses Pelayanan Kesehatan
c. Pengentasan Kemiskinan
d. Pembangunan Budaya, Karakter, dan Prestasi Daerah
e. Perlindungan Sosial
Sedangkan program unggulannya antara lain : Melawan kemiskinan dari
desa, 1000 cendikia, Re-engineering SMK, Rumah bahasa, revitaslisasi BLK,
PAUD holistik integratif, literasi digital, revitalisasi posyandu, generasi emas
NTB, sanitasi layak, keluarga sasambo gemilang, rumah keluarga indonesia
dan NTB juara.
3. Invetasi, Pariwisata, Indusri Olahan dan Permesinan berbasis Pertanian,
dengan program prioritas meliputi :
a. Peningkatan investor sektor riil
b. Industri Olahan dan Permesinan berbasis pertanian
c. Pengembangan Pariwisata
d. Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja
e. Penguatan Kewirausahaan dan UMKM
Sedangkan program unggulannya antara lain : STIP Inovatif, industrialisasi
produk unggulan, rumah kemasan, I-shop, koperasi aktif, Bumdes maju,
PPAS APBD Provinsi NTB TA 2020 | 14
UMKM Bersaing, NTB ramah investasi, kampung unggas, HHBK unggul, 99
desa wisata, apartemen ikan, pertanian konservasi.
4. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup, Ketahanan Pangan dan
Energi, dengan program prioritas meliputi :
a. Peningkatan Pemanfaatan EBT dan Pemenuhan Kebutuhan Energi
b. Peningkatan Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan
c. Peningkatan Daya Dukung SDA
d. Peningkatan Daya Tampung Lingkungan
Sedangkan program unggulannya antara lain : Tataruang berkelanjutan, NTB
zero waste, NTB hijau, cagar biosfer, energi baru terbarukan, gemar ikan, gita
laut, desa mandiri pangan, rinjani tambora global geopark, bank sampah
5. Pelayanan Publik dan Penanganan Masalah Sosial Darurat, , dengan program
prioritas meliputi :
a. Peningkatan Keandalan Perencanaan
b. Optimalisasi Pendapatan daerah
c. Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Daerah
d. Peningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
e. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Daerah
Sedangkan program unggulannya antara lain : entebe plan, NTB SDGs centre,
Research Based Policy, IC pusat peradaban, NTB WTP, E-samsat, Samsat
delivery, Bale mediasi, Kampung madani, sekolah perjumpaan, NTB satu
data, satu peta, Sakip level A, NTB care, Ramah difable.
PPAS APBD Provinsi NTB TA 2020 | 15
BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN
URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN
Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dapat dilihat
terlampir pada Tabel 4.1 (Terlampir ). Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan
Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan dapat dilihat terlampir pada Tabel 4.2
(Terlampir ). Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi,
Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Dan Belanja Tidak
Terduga dapat dilihat terlampir pada Tabel 4.3 (Terlampir ). Plafon Anggaran
Sementara Berdasarkan Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial,
Belanja bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga dapat dilihat
terlampir pada Tabel 4.4 (Terlampir ). Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan
Program Keselarasan dengan Prioritas Nasional dapat dilihat terlampir pada Tabel 4.5
(Terlampir ).
PPAS APBD Provinsi NTB TA 2020 | 16
BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH
Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit
anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya Belanja Daerah dibandingkan dengan
pendapatan yang diperoleh, atau untuk memanfaatkan surplus. Artinya bahwa jika
APBD dalam keadaan surplus, maka kebijakan yang diambil adalah melakukan transfer
ke persediaan kas dalam bentuk giro/deposito, pembentukan dana cadangan maupun
penyertaan modal, namun bila APBD dalam keadaan defisit, maka kebijakan yang
diambil adalah memanfaatkan anggaran yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran Tahun Lalu untuk menutupi defisit tersebut.
5.1 Rencana Penerimaan Pembiayaan
Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar
kembali pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun
anggaran berikutnya. Rencana penerimaan pembiayaan Tahun Anggaran 2020
sebesar Rp.55,3 Milyar berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu
(SiLPA) yaitu sebesar Rp.55 Milyar dan Penerimaan kembali pemberian
pinjaman sebesar Rp.300 Juta.
5.2 Rencana Pengeluaran Pembiayaan
Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran yang akan diterima
kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun-tahun
anggaran berikutnya. Rencana pengeluaran pembiayaan Tahun Anggaran 2020
berasal dari penyertaan modal yaitu sebesar Rp.40,1 Milyar.
PPAS APBD Provinsi NTB TA 2020 | 17
Tabel 5- 1 Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2020
NO URUT
URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/ (BERKURANG)
APBD Murni 2019 RAPBD 2020 Rp. %
1 2 3 4 5 = ( 4 – 3 ) 6
6 PEMBIAYAAN DAERAH
6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
95.783.723.453,49
55.300.000.000,00
(40.483.723.453,49)
(42,27)
6.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
97.133.723.453,49
55.000.000.000,00
(40.133.723.453,49)
(42,19)
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- - -
6.1.5 Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman
650.000.000,00
300.000.000,00
(350.000.000,00)
(53,85)
-
6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH
-
40.100.000.000,00
40.100.000.000,00
6.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
-
40.100.000.000,00
40.100.000.000,00
6.2.2.1 Penyertaan Modal pada PT. Bank NTB
- 20.000.000.000,00
20.000.000.000,00
3.2.2.2 Penyertaan Modal pada PT. bangun askrida
-
100.000.000,00
100.000.000,00
3.2.2.3 Penyertaan Modal pada Jamkrida
-
20.000.000.000,00
20.000.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTO 95.783.723.453,49 15.200.000.000,00 (80.583.723.453,49)
Sumber: RPJMD 2019-2023, diolah
PPAS APBD Provinsi NTB TA 2020 | 18
BAB VI PENUTUP
Demikian Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2020
ini disepakati bersama antara Gubernur dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai pedoman dalam penyusunan
Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dan
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2020.