pengelolaan keuangan daerah · pdf filekebijakan umum apbd memuat kondisi ekonomi makro...
TRANSCRIPT
1
KULIAH 8
PengelolaanKeuangan Daerah
Power Point Diadopsi dan Dielaborasi dari Yodi HayaWORK SHOP REFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAHParepare, 17 September 2008
4/17/2016 Marlan Hutahaean
2. Pasal 1 PP 58/2005
Pengelolaan KeuanganDaerah
adalah
keseluruhan kegiatan yang meliputiperencanaan, pelaksanaan,penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban, dan pengawasankeuangan daerah .
4/17/2016 Marlan Hutahaean
3
KEUANGAN DAERAH
Semua hak dan kewajiban daerah dalamrangka penyelenggaraan pemerintahan
daerah yang dapat dilinilai dengan uangtermasuk didalamnya segala bentuk kekayaanyang berhubungan dengan hak dan kewajiban
daerah tersebut.
Adalah
Pasal 1 PP 58/20054/17/2016 Marlan Hutahaean
4
OmnibusRegulation
UU 17/2003 UU 1/2004 UU 15/2004UU 25/2004 UU 33/2004
PP PP PP
UU 32/2004
PERMENDAGRI 13/06
misal: SAP, dstnya
PP 58/2005(Omnibus Regulation)
PERMENDAGRI 59/07
PP 41/07
PP 38/07
LANDASAN KEBIJAKANPENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
4/17/2016 Marlan Hutahaean
UU 23/2014
UU 23/2014UU 23/2014
5
Siklus Pengelolaan Keuangan DaerahPerencanaan Pelaksanaan Penatausahaan Pertgjwban Pemeriksaan
RPJMD
RKPD
KUA/PPAS
NotaKesepakatan
PedomanPenyusunan
RKA-SKPD
RKA-SKPD
RAPBD
EvaluasiRaperda APBDoleh Gubernur/
Mendagri
RancanganDPA-SKPD
DPA-SKPD
Verifikasi
Laporan RealisasiSemester Pertama
Perubahan APBD
PenatausahaanBelanja
• Penerbitan SPM-UP,SPM-GU, SPM-TU danSPM-LS oleh KepalaSKPD
• Penerbitan SP2D olehPPKD
PenatausahaanPendapatan
Kekayaan danKewajiban daerah
• Kas Umum• Piutang• Investasi• Barang• Dana Cadangan• Utang
AkuntansiKeuangan Daerah
Laporan KeuanganPemerintah Daerah
• LRA• Neraca• Lap. Arus Kas• CaLK
Laporan Keuangandiperiksa oleh BPK
RaperdaPertanggung-
jawaban APBD
APBD
• Bendahara penerimaanwajib menyetorpenerimaannya kerekening kas umumdaerah selambat-lambatnya 1 hari kerja
PenatausahaanPembiayaan
• Dilakukan oleh PPKD
Pelaksanaan APBD
Pendapatan
Belanja
Pembiayaan
Disusun SesuaiSAP
4/17/2016 Marlan Hutahaean
6
Rencana Pembangunan Jangka MenengahDaerah (RPJMD)
RPJMD
Penjabaran
dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun
visi, misi, dan program kepala daerah
Pedoman
Memperhatikan
RPJP Daerah
RPJM Nasional & SPM yang ditetapkan Pemerintah
Jangka WaktuPenetapan
paling lambat 3 (tiga) bulansetelah kepala daerah dilantik
4/17/2016 Marlan Hutahaean
7
MEKANISME PENYUSUNAN APBD(UU NO.17/2003)
PEMDA
Kebijakan UmumAPBD dan PPAS DPRD
Rencana KerjaPemerintah
Daerah
SE Penyusunan RKA-SKPD
Satuan KerjaPerangkat Daerah
kesepakatan
Prestasi kerja ygakan dicapai& prakiraan
belanjaRencana Kerjadan Anggaran
Rancangan Peraturan Daerah(RPD) tentang RAPBD
Pejabat PengelolaKeuangan Daerah
4/17/2016 Marlan Hutahaean
8
Rencana Kerja PemerintahanDaerah (RKPD)
Rencana PembangunanTahunan Daerah
Rencana KerjaPemerintah Daerah
dokumen perencanaandaerah untuk periode
1 (satu) tahun
atau disebut dengan Rancangan kerangkaekonomi daerah
Prioritas pembangunan dankewajiban daerah
Rencana kerja yang terukurdan pendanaannya
Memuat :
Ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.4/17/2016 Marlan Hutahaean
9
KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)“ Adalah “
dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan,belanja, dan pembiayaan serta asumsi yangmendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun
Kebijakan Umum APBD memuat kondisi ekonomi makro daerah,asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah,kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, danstrategi pencapaiannya.
Strategi pencapaian memuat langkah-langkah kongkrit dalampencapaian target
KUA DAN PPAS
4/17/2016 Marlan Hutahaean
10
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara(PPAS)
program prioritas dan patokan batas maksimum anggaran yangdiberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam
penyusunan RKA-SKPD
adalah
- Prioritas disusun berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadikewajiban daerah berupa prioritas pembangunan daerah, SKPD yangmelaksanakan dan program/kegiatan yang terkait.
- Prioritas disusun berdasarkan rencana pendapatan, belanja danpembiayaan.
- Prioritas belanja diuraikan menurut prioritas pembangunan daerah,sasaran, SKPD yang melaksanakan.
- Plafon anggaran sementara diuraikan berdasarkan urusan dan SKPD,program dan kegiatan, belanja tidak langsung (belanja pegawai,bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuankeuangan dan belanja tidak terduga).
4/17/2016 Marlan Hutahaean
11
SURAT EDARAN KEPALA DAERAHTentang
Pedoman Penyusunan RKA-SKPD/RKA PPKD(Permendagri Nomor 59/2007, Pasal 89)
a. prioritas pembangunan daerah dan program/kegiatan yang terkait;
b. alokasi plafon anggaran sementara untuk setiapprogram/kegiatan SKPD;
c. batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD;
d. dokumen sebagai lampiran surat edaran meliputiKUA, PPAS, analisis standar belanja dan standarsatuan harga.
SE Memuat hal-hal sebagai berikutSE Memuat hal-hal sebagai berikut
4/17/2016 Marlan Hutahaean
12
Rencana Kerja dan AnggaranSatuan Kerja Perangkat Daerah
(RKA SKPD)
dokumen perencanaan dan penganggaran yangberisi rencana pendapatan, rencana belanja
(belanja tidak langsung dan belanja langsung)program dan kegiatan SKPD sebagai dasar
penyusunan RAPBD
adalah
RKA-SKPD memuat rencana pendapatan, belanja untuk masing-masingprogram dan kegiatan menurut fungsi untuk tahun yang direncanakan,
dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan dan belanja, sertaprakiraan maju untuk tahun berikutnya.
4/17/2016 Marlan Hutahaean
13
Rencana Kerja dan AnggaranPejabat Pengelola Keuangan Daerah
(RKA PPKD)
Rencana kerja dan anggaran badan/dinas/birokeuangan/bagian keuangan selaku Bendahara
Umum Daerah
adalah
a. RKA-SKPD memuat rencana pendapatan, belanja dan pembiayaanyang direncanakan, dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan,belanja, dan pembiayaan.
b. Untuk pendapatan, memuat dana perimbangan dan lain-lainpendapatan daerah yang sah;
c. Untuk belanja, memuat belanja bunga, hibah, bantuan keuangan,bantuan sosial, belanja tak terduga;
d. Pembiayaan, meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaranpembiayaan
4/17/2016 Marlan Hutahaean
14
Rencana Kerja dan AnggaranSatuan Kerja Perangkat Daerah
(RKA SKPD)berdasarkan
PedomanPenyusunan RKA-
SKPD
KepalaSKPD
menyusunRKA-SKPD memuat rencana pendapatan,
belanja untuk masing-masingprogram dan kegiatan menurut
fungsi untuk tahun yangdirencanakan, dirinci sampai dengan
rincian objek pendapatan danbelanj, serta prakiraan maju untuk
tahun berikutnya
dokumen perencanaan danpenganggaran yang berisi programdan kegiatan SKPD serta anggaran
yang diperlukan untukmelaksanakannya
1. Kerangka pengeluaran jangka mene-ngah daerah
2. Penganggaran terpadu3. Penganggaran berdasarkan prestasi
kerja
Pendekatan penyusunan
4/17/2016 Marlan Hutahaean
15
Kode Nama Formulir
RKA-SKPDRingkasan AnggaranPendapatan danBelanja SKPD
RKA-SKPD1
Rincian AnggaranPendapatan SKPD
RKA-SKPD2.1
Rincian AnggaranBelanja TidakLangsung SKPD
RKA-SKPD2.2
Rekapitulasi RincianAnggaran BelanjaLangsung menurutProg. dan Keg. SKPD
RKA-SKPD2.2.1
Rincian Anggaran Be-lanja Langsung me-nurut Program danPer Kegiatan SKPD
Bagan Alir Pengerjaan RKA-SKPD
RKASKPDRKASKPD
RKASKPD2.1
RKASKPD2.1
RKASKPD2.2
RKASKPD2.2
RKASKPD 1
RKASKPD 1
RKASKPD 5
RKASKPD 5
RKASKPD 5
RKASKPD 5
RKASKPD 5
RKASKPD 5
RKASKPD2.2.1
RKASKPD2.2.1
4/17/2016 Marlan Hutahaean
16
Bagan Alir RKA-PPKD
Kode Nama Formulir
RKA-PPKDRingkasan AnggaranPendapatan, Belanja danPembiayaan PPKD
RKA-PPKD.1
Rincian Anggaran PendapatanPPKD selaku BUD
RKA-PPKD2.1
Rincian Anggaran BelanjaTidak Langsung PPKD selakuBUD
RKA-PPKD3.1
Rincian PenerimaanPembiayaan Daerah PPKDselaku BUD
RKA-PPKD3.2
Rincian PengeluaranPembiayaan Daerah PPKDselaku BUD
RKAPPKDRKA
PPKD
RKAPPKD
3.2
RKAPPKD
3.2
RKAPPKD
3.1
RKAPPKD
3.1
RKAPPKD
2.1
RKAPPKD
2.1
RKAPPKD
1
RKAPPKD
1
4/17/2016 Marlan Hutahaean
17
Penyiapan Raperda APBDKepala SKPD/SKPKD
(Satuan Kerja Perangkat Daerah)
Tim AnggaranPemerintah Daerah
PPKD(Pejabat Pengelola Keuangan Daerah)
RKA-SKPD/RKA-PPKD
DisampaikanRKA-
SKPD/RKA-PPKD
RKA-SKPD/PPKD
Dibahas
● kebijakan umum APBD● prioritas dan plafon anggaran
sementara● prakiraan maju yang telah
disetujui tahun anggaransebelumnya
● dokumen perencanaan lainnya● capaian kinerja● indikator kinerja● analisis standar belanja● standar satuan harga● standar pelayanan minimal
penelaahankesesuaian
dengan
RaperdatentangAPBD
NotaKeuangan
RancanganAPBD
dokumenpendukung
RKA-SKPD/PPKD
yang telah ditelaah
4/17/2016 Marlan Hutahaean
18
Struktur APBDAPBD
Pendapatan Daerah Belanja Daerah Pembiayaan Daerah
• PAD
• Dana Perimbangan
• Lain-lain pendapatandaerah yang sah
• Klasifikasi belanjamenurut organisasi
• Klasifikasi belanjamenurut fungsi
• Klasifikasi belanjamenurut programdan kegiatan
• Klasifikasi belanjamenurut jenisbelanja
• PenerimaanPembiayaan
• PengeluaranPembiayaan
4/17/2016 Marlan Hutahaean
19
Penyampaian & Pembahasan Raperda APBDRaperda
tentang APBD
Penjelasan
DokumenPendukung
KepalaDaerah DPRD
menyampaikan
kepada
minggu pertamaOktober tahun
sebelumnya
dibahas dalam rangka memperolehpersetujuan bersama
Menitikberatkan pada kesesuaian antara KUA serta PPAS denganprogram dan kegiatan yang diusulkan dalam Raperda tentang APBD
4/17/2016 Marlan Hutahaean
20
Penetapan Raperda tentang APBD dan PeraturanKepala Daerah tentang penjabaran RAPBD
Rancangan PeraturanDaerah tentang APBD
RancanganPeraturan Kepala Daerah
tentang penjabaran RAPBD
yang telah dievaluasi
Peraturan Daerah tentangAPBD
Peraturan Kepala Daerahtentang penjabaran RAPBD
Kepala Daerahmenetapkan
menjadi
Provinsi Kabupaten/Kota
Mendagri Gubernur
Disampaikanselambat-
lambatnya 7 harikerja setelahditetapkan
selambat-lambatnya 31 Desember
4/17/2016 Marlan Hutahaean
21
Gubernur / Bupati / Walikota
31 Maret
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Laporan Keuangan(unaudited)
Laporan Keuangan(audited)
Raperda LPJ(Lap. Keuangan)
Audit (2 bulan)
30 Juni
BPKDPRD
1
2
3
45
6
4/17/2016 Marlan Hutahaean
22
Dilampiri:Laporan KeuanganPerusahaan Daerah
Bentuk dan Isi LaporanPertanggungjawaban Pelaksanaan
APBN/APBDdisusun dan disajikan sesuai
Standar Akuntansi Pemerintahan(PP No.24/2005)
Bentuk dan Isi LaporanPertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Laporan Realisasi APBD
Neraca
Laporan Arus Kas
Catatan atas Laporan Keuangan
4/17/2016 Marlan Hutahaean
23
SKPD
Sebelum31 Maret
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD-SKPD
Laporan KeuanganSKPD
(unaudited)
Laporan KeuanganKonsolidasian(unaudited)
Laporan KeuanganPEMDA
(unaudited)Sebelum
31 Maret 31 Maret
PPKDBPK
1
2
3
45
6
GUB/WALIKOTA/BUPATI
4/17/2016 Marlan Hutahaean
24
Bentuk dan Isi LaporanPertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
disusun dan disajikan sesuaiStandar Akuntansi Pemerintahan
(PP No.24/2005)
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD - SKPD
Laporan Realisasi APBD
Neraca
Catatan atas Laporan Keuangan
4/17/2016 Marlan Hutahaean