Monitoring dan Evaluasi Peraturan Daerah Bangunan Gedung

Presentasi Akhir15 Desember 2014

PT. PROSPERA CONSULTING ENGINEERS

DIREKTORAT PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANDIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

PCE

MATERI PAPARAN

1. Pendahuluan

2. Progres Monitoring Dan Evaluasi PERDA Bangunan Gedung

3. Daftar Permasalahan

4. Roadmap/Peta Jalan Penyelenggaraan Bangunan Gedung

5. Kesimpulan dan Rekomendasi

Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan Hal - 2

PENDAHULUAN

1. Sejak diundangkannya UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 28/2002, hingga saat ini baru 48,9% kabupaten kota yang telah menerbitkan Perda Bangunan Gedung atau sama dengan 246 Kabupaten/Kota;

2. Dalam penerapan (implementasi) peraturan daerah bangunan gedungnya, kabupaten/kota masih banyak yang belum mampu baik secara teknis dan sumber daya manusia secara menyeluruh;

3. Oleh karenanya diperlukan peranan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi upaya pembinaan kepada aparat agar mampu mengimplementasikan terutama terkait komponen amanat undang-undang bangunan gedung yakni IMB, SLF, TABG dan Pendataan Bangunan Gedung.

Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan Hal - 3

Latar Belakang Pekerjaan

PENDAHULUAN

MAKSUD PEKERJAAN:

1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap substansi PERDA BG Kabupaten/Kota;

2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi implementasi PERDA BG;

3. Menggali sejauhmana permasalahan permasalahan yang dihadapi dalam implementasi PERDA BG.

Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan Hal - 4

Maksud dan Tujuan Pekerjaan

TUJUAN PEKERJAAN:

1. Terlaksananya percepatan pelaksanaan PERDA BG;

2. Terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap implementasi PERDA BG;

3. Tersusunnya masukan pengkayaan substansi monitoring dan evaluasi dari peserta workshop;

4. Terpetakannya hasil monitoring dan evaluasi PERDA BG;

5. Terselenggaranya tertib penyelenggaraan bangunan gedung di kabupaten/kota

PENDAHULUAN

1. Digunakannya Modul Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung;

2. Terkumpulnya hasil Monitoring dan Evaluasi secara lengkap mengenai penyelenggaraan bangunan gedung di seluruh kab/kota sasaran dari Konsultan Individual Provinsi;

3. Tersusunnya hasil pemetaan dan kajian monev penyelenggaraan bangunan gedung dan rekomendasi penanganan permasalahan penyelenggaraan bangunan gedung terhadap masing-masing kab/kota sasaran secara spesifik;

4. Tersusunnya usulan roadmap/peta jalan kegiatan penanganan permasalahan penyelenggaraan bangunan gedung terhadap masing-masing kab/kota sasaran kegiatan monitoring dan evaluasi.

Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan Hal - 5

Keluaran

PENDAHULUAN

Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan Hal - 6

Metodologi

Penyusunan Modul

Monev & Uji Petik

Finalisasi Modul Monev

Penyampaian Modul Monev

PERDA BG Ke KI

Penyimpulan Hasil Monev

PERDA BG (Dari KI)

Pemetaan Hasil Monev

PERDA BG

WORKSHOP (WILBAR-WILTENG-WILTIM)

Monitoring & Evaluasi ke SNVT PBL Provinsi

Hasil Monitoring dan Evaluasi

P BG

Bulan 1 Bulan 2 Bulan 3 Bulan 4 Bulan 5 Bulan 6 Bulan 7 Bulan 8

1. Uji Coba;2. Survei

1. Diskusi/ Pertemuan Para Pakar, Profesional ;

2. Diskusi Tim Ahli KME

1. Koordinasi ke KI, SNVT PBL;

2. Pengerjaan Desk KME;

3. Email/Web Base

1. Analisis Kesesuaian Substansi PERDA BG;

2. Analisis implementasi PERDA BG.

1. Tipologi Evaluasi format grafik/teks kab/kota

2. Tipologi Evaluasi format grafik Provinsi

1. Penyampaian hasil evaluasi substansi PERDA BG;

2. Penyampaian hasil implementasi

1. Kunjungan ke SNVT PBL yang mengalami kendala;

2. Monitoring & Evaluasi dengan KI

Finalisasi Roadmap 3 tahun mendatang

METODA

Masukan perbaikan modul

Masukan perbaikan modul dan final Modul evaluasi substansi dan implementasi

Hasil evaluasi substansi perda BG dan implementasi P BG

Kesimpulan awal terhadap 160 PERDA BG Kab/Kota

Tipologi permasalahan implementasi PERDA BG

Hasil evaluasi substansi dan implementasi PERDA BG

Terselesaikannya permasalahan di SNVT Provinsi

Road Map 3 Tahun Mendatang

KELUARAN

KEGIATAN

100% 40% 40% 40% 100% 100% 40%100%

PENDAHULUAN

Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan Hal - 7

Wilayah Cakupan Monitoring dan Evaluasi

No Provinsi Jumlah Kab/Kota

Jumlah Kab/Kota sdh

PerdaTarget 2014

(Sasaran)

1 Nanggroe Aceh Darussalam 23 6 2

2 Sumatera Utara 33 2 03 Sumatera Barat 19 15 13

4 Riau 12 4 6

5 Kepulauan Riau 7 3 3

6 Bangka Belitung 7 2 1

7 Sumatera Selatan 16 3 2

8 Jambi 11 4 3

9 Bengkulu 10 6 3

10 Lampung 15 5 1

11 Banten 8 6 4

12 DKI Jakarta 1 1 1

13 Jawa Barat 27 15 9

14 Jawa Tengah 35 25 21

15 DI Yogyakarta 5 5 5

16 Jawa Timur 38 16 10

Jumlah 84

No Provinsi Jumlah Kab/Kota

Jumlah Kab/Kota sdh

PerdaTarget 2014

(Sasaran)

17 Bali 9 4 4

18 Nusa Tenggara Barat 10 6 6

19 Nusa Tenggara Timur 22 10 10

20 Kalimantan Barat 14 6 6

21 Kalimantan Selatan 13 10 6

22 Kalimantan Tengah 14 9 5

23 Kalimantan Timur 10 3 0

24 Kalimantan Utara 5 1 1

25 Sulawesi Barat 6 2 1

26 Sulawesi Tengah 12 6 5

27 Sulawesi Selatan 24 19 16

28 Sulawesi Utara 15 6 0

29 Sulawesi Tenggara 13 9 9

30 Gorontalo 6 2 1

31 Maluku 11 3 0

32 Maluku Utara 10 2 0

33 Papua 29 7 7

34 Papua Barat 13 3 1

Jumlah 78

1. Wilayah Cakupan Monitoring dan Evaluasi meliputi 34 Provinsi dengan jumlah kabupaten dan kota sebanyak 163.

2. Wilayah cakupan tersebut adalah kabupaten/kota yang PERDA Bangunan Gedungnya dikeluarkan (lahir) pada tahun 2004, 2006 s/d 2014

PROGRES MONITORING DAN EVALUASI

Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan Hal - 8

Progres Monitoring dan Evaluasi Substansi PERDA BG

73%

27%

Grafik Kesesuaian Substansi di 66 Kab/Kota Sesuai Amanat UU PBG

Belum Sesuai (Tidak Lengkap) Sesuai (Lengkap: IMB+SLF+TABG+PDTBG)

IMB

SLF

TABG

PDTBG

0 10 20 30 40 50 60 70

66

64

33

64

Progres Evaluasi Substansi PERDA BG di 66 Kab/Kota

66 Kab/Kota

IMB

SLF

TABG

PDTBG

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

100%

97%

50%

97%

Grafik Persentase Kesesuaian

Amanat UU P BG di 66 Kab/Kota

Sumber: Tim Penyusun, 2014 Sumber: Tim Penyusun, 2014

Sumber: Tim Penyusun, 2014

PROGRES MONITORING DAN EVALUASI

Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan Hal - 9

Progres Monitoring dan Evaluasi Substansi PERDA BG

1. Jumlah Peraturan Daerah Bangunan Gedung yang telah terkoleksi dalam bentuk softcopy dan harcopy = 162 Kab/Kota;

2. Progres pekerjaan konsultan manajemen evaluasi mencapai 40% atau sama dengan 66 kab/kota.

3. Jumlah perda bangunan dan gedung yang masih dievaluasi mencapai 60% atau sama dengan 97 Kab/Kota.

4. Pekerjaan konsultan manajemen monitoring dan evaluasi masih akan terus berlangsung hingga selesainya seluruh kegiatan.

Selesai Evaluasi Sedang dievaluasi0

20

40

60

80

100

120

66

97

Progres Monitoring dan Evaluasi

Jumlah

Selesai Evaluasi Sedang dievaluasi0%

10%20%30%40%50%60%70%

40%

60%

Progres Monitoring dan Evaluasi (%)

%

PROGRES MONITORING DAN EVALUASI

Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan Hal - 10

Grafik Progres Monitoring dan Evaluasi Substansi PERDA BG

Nanggroe Ace

h Daru

ssalam

Sumatera

Utara

Sumatera

BaratRiau

Kepulauan Riau

Bangka Belitu

ng

Sumatera

Selatan

Jambi

Bengkulu

Lampung

Banten

DKI Jaka

rta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DI Yogya

karta

Jawa Timur

Bali

Nusa Tenggara

Barat

Nusa Tenggara

Timur

Kalimantan Bara

t

Kalimantan Se

latan

Kalimantan Tengah

Kalimantan Tim

ur

Kalimantan U

tara

Sulawesi

Barat

Sulawesi

Tengah

Sulawesi

Selatan

Sulawesi

Utara

Sulawesi

Tenggara

Gorontalo

Maluku

Maluku

Utara

Papua

Papua Barat

2

0

13

6

3

12

3 3

1

4

1

9

21

5

10

4

6

10

6 65

01 1

5

16

0

9

10 0

7

12

0

5

1

3

1 1 1 10

3

1

3

11

3

6

0

21

43

4

01 1 1

2

0

2

0 0 01 1

Target 2014 (Sasaran) Selesai Monev

PROGRES MONITORING DAN EVALUASI

Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan Hal - 11

Grafik Progres Monitoring dan Evaluasi Substansi PERDA BG

Nangg

roe A

ceh Daru

ssalam

Sumate

ra Utar

a

Sumate

ra Bara

tRiau

Kepulau

an Riau

Bangk

a Beli

tung

Sumate

ra Se

latan

Jambi

Bengk

ulu

Lampung

Banten

DKI Jaka

rta

Jawa B

arat

Jawa T

enga

h

DI Yogy

akart

a

Jawa T

imur

Bali

Nusa Te

nggara

Barat

Nusa Te

nggara

Timur

Kaliman

tan Bara

t

Kaliman

tan Se

latan

Kaliman

tan Te

ngah

Kaliman

tan Ti

mur

Kaliman

tan Utar

a

Sulaw

esi Bara

t

Sulaw

esi Te

ngah

Sulaw

esi Se

latan

Sulaw

esi Utar

a

Sulaw

esi Te

nggara

Gorontal

o

Maluku

Maluku

UtaraPap

ua

Papua B

arat

75%

100%

68%75%

0%

88%

75%

88% 88%

100%

54%

0%

73%68%

50%61%

100%

75%

93%

46%

75% 75%

100%

25%

50%

88% 84%

100%

83%

100%100%100%

83%75%

Grafik Monitoring dan Evaluasi Substansi Perda BG di Indonesia

% Lengkap % Tidaklengkap

IMB SLF TABG PDTBG√ √√√

PETA MASALAH

1. Belum adanya tenaga ahli di Kabupaten/Kota, yang sesuai sehingga banyak daerah yang belum membentuk TABG;

2. Belum implementatif amanat UU BB soal IMB, SLF, TABG dan PDTBG yang disebabkan permasalahan pemehaman terhadap substansi SLF, TABG dan PDTBG, serta permasalahan kualitas SDM di kelembagaan BG;

3. Permasalahan anggaran untuk implementasi, seperti pembiayaan tim ahli bangunan gedung;

4. Belum dipahaminya manfaat dilaksanakannya pendataan bangunan gedung;

5. Kurangnya personil kelembagaan dalam implementasi IMB/SLF sesuai harapan masyarakat, yang berdampak pada rendahnya kualitas/kuantitas pelayanan;

6. Masih adanya kabupaten/kota yang tidak melibatkan dinas teknis dalam pemberian ijin IMB;

Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan Hal - 12

Daftar Masalah

ROADMAP/PETA JALAN PENYELENGGARAAN PERDA BG

Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan Hal - 13

ROADMAP/PETA JALAN PENYELENGGARAAN PERDA BG

Kab/kota Tahun Perda Badan Perijinan

Payung Hukum Kelembagaan TipologiFasilitasi/Non

Fasilitasi

Roadmap 3 Tahun MendatangTipologi Jenis Fasilitasi

IMB SLF TABG PDTBG IMB SLF TABG PDTBG IMB SLF TABG PDTBG IMB SLF TABG PDTBG

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)Kab. Lamongan 2007 Na TLF TLF TLF TLF Fasilitasi PH & KG PH & KG PH & KG PH & KGKab. Ponorogo 2010 Na TLF TLF TLF TLF Fasilitasi PH & KG PH & KG PH & KG PH & KGKab. Gresik 2011 Na TLF TLF TLF TLF Fasilitasi PH & KG PH & KG PH & KG PH & KGKab. Ngawi 2011 Na 1 1 1 1 1 ILF TLF TLF TLF Fasilitasi Non Fasilitasi KG KG KGKab. Jombang 2011 Na TLF TLF TLF TLF Fasilitasi PH & KG PH & KG PH & KG PH & KGKab. Tulungagung 2011 Na 1 1 1 1 1 ILF TLF TLF TLF Fasilitasi Non Fasilitasi KG KG KGKab. Bangkalan 2012 Na TLF TLF TLF TLF Fasilitasi PH & KG PH & KG PH & KG PH & KGKab. Kediri 2011 Na 1 1 1 1 1 ILF TLF TLF TLF Fasilitasi Non Fasilitasi KG KG KGKab. Sidoarjo 2013 Na TLF TLF TLF TLF Fasilitasi PH & KG PH & KG PH & KG PH & KGKab. Pacitan 2012 Na TLF TLF TLF TLF Fasilitasi PH & KG PH & KG PH & KG PH & KGKota Probolinggo 2008 Na TLF TLF TLF TLF Fasilitasi PH & KG PH & KG PH & KG PH & KGKota Surabaya 2009 Na TLF TLF TLF TLF Fasilitasi PH & KG PH & KG PH & KG PH & KGKota Blitar 2011 Na TLF TLF TLF TLF Fasilitasi PH & KG PH & KG PH & KG PH & KGKota Malang 2004 Na 1 1 1 1 1 ILF TLF TLF TLF Fasilitasi Non Fasilitasi KG KG KGKota Madiun 2010 Na 1 1 0 1 1 0 ILF TLF TLF TLF Fasilitasi Non Fasilitasi KG PH & KG KGKota Pasuruan 2012 Na TLF TLF TLF TLF Fasilitasi PH & KG PH & KG PH & KG PH & KG

Keterangan:

ILF = Implementatif (Pada Perda diatur, dan diimplementatifkan pada kelembagaan/operasional)

TLF= Tidak Implementatif (Pada Perda diatur/tidak diatur, dan/atau pada kelembagaan (operasional)/tidak operasional)

PH = Payung HukumKG = KelembagaanFasilitasi = Difasilitasi oleh pusat melalui Dit PBL-CKSISIL = Konfirmasi melalui Quesioner OnlineAsumsi I = Semua perda yang keluar pada tahun 2012 ke atas dan tidak mengatur soal SLF, TABG, PDTBG

Asumsi 2= Semua hasil analisis kesesuaian substansi perda BG yang tidak mengatur SLF, TABG dan PDTBG

Sumber: Tim Penyusun, 2014

Usulan Roadmap/Peta Jalan Penyelenggaraan PERDA Bangunan Gedung

No

Perda BG

Kelembagaan/Operasionalisasi

Tipologi

1 Diatur Operatif Implementatif2 Tidak

diaturOperatif Tidak

Implementatif

3 Diatur Tdk operatif Tdk implementatif

Konsep Peluang Tipologi Roadmap/Peta Jalan P BG

Sumber: Tim Penyusun, 2014

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Hasil monitoring dan evaluasi substansi dan kelembagaan implementasi penyelenggaraan bangunan gedung di daerah, masih ditemukan adanya ketidaksesuaian substansi dan tidak adanya tindaklanjut implementasi kelembagaan/operasionalisas didaerah sesuai amanat UU BG dan PP BG;

2. Hasil monitoring dan evaluasi terhadap temuan tidak diaturnya komponen amanat UU terkait SLF, TABG dan PDTBG di PERDA kabupaten/kota, perlu mendapat fasilitasi berupa pendampingan penyusunan Raperbup/raperwal terkait TABG, SLF dan Pendataan Bangunan Gedung;

3. Hasil monitoring dan evaluasi terhadap kabupaten/kota yang bertipologi TIDAK IMPLEMENTATIF terkait kelembagaan/operasionalisasi, perlu mendapat fasilitasi tata cara pembentukan kelembagaan yang EFEKTIF dan EFISIEN sesuai petunjuk teknis yang ada;

4. Hasil monitoring dan evaluasi terhadap kabupaten/kota yang bertipologi IMPLEMENTATIF terkait kelembagaan/operasionalisasinya, perlu mendapat penghargaan dan percontohan nasional.

5. Hasil monitoring dan evaluasi serta diskusi workshop masih diperlukannya sosialisasi petunjuk teknis amanat UU BG terkait IMB, SLF, TABG dan TABG.

Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan Hal - 14

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Terima Kasih, Mohon Masukan dan Saran

Tim Ahli : (Leader) Herwin Siregar, (Co-Leader) Tiar Pandapotan Purba, (Statistic) Azwar, (Asistant) Sandargo, (Civil) Indranirwan, (Architect) Efdal,

(Law) Didi, (Asistant) Gregi Sandy

PT. PROSPERA CONSULTING ENGINEERS

DIREKTORAT PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANDIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

PCE