prediksi soal ujian tengah semester vii tahun fileketuplak lk i/2016-ii . prediksi soal ujian tengah...

Prediksi Soal Ujian Tengah Semester VII Tahun 2017/2018

Mata Kuliah Hukum Keuangan Negara

Halaman 1

Muhammad Nur Jamaluddin (MNJ) www.mnj.my.id

PREDIKSI SOAL UJIAN TENGAH SEMESTER VII

TAHUN 2017/2018

MATA KULIAH HUKUM KEUANGAN NEGARA

Disusun oleh

MUHAMMAD NUR JAMALUDDIN

NPM. 151000126

KELAS D

Muh_Nur_Jamal

D070AF70

081223956738

16jamal

muh.jamal08

muh.nurjamaluddin

UNIVERSITY

KADER HmI KOMHUK

UNPAS-BANDUNG

KETUPLAK LK I/2016-II



Halaman 2


Silakan follow ya

[email protected]

muhnurjamaluddin.blogspot.co.id

mnurjamaluddin.blogspot.co.id

creativityjamal.blogspot.co.id

[email protected]

SAAT INI

Jalan PH. Hasan Mustapa Nomor 28, Gang Senang Raharja,

RT 02, RW 15, Kelurahan Cikutra, Kecamatan Cibeunying Kidul,

Kode POS 40124, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia

ASAL

Kampung Pasir Galuma, RT 02, RW 06, Desa Neglasari,

Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut,

Provinsi Jawa Barat, Indonesia

Muhammad Nur Jamaluddin



Halaman 3


Renungan

Ya Tuhan, saya lupa

Saya benar-benat lupa, padahal sudah belajar dan menghafalnya

Ingat:

Ingatlah Aku, maka akan Ku ingatkan pula semua yang kamu lupa?

Ya Tuhan, karena saya lupa

Izinkan saya untuk melihat pekerjaan temanku

Izinkan pula saya untuk menyontek melalui Hand Phone

Atau melalui buku yang sudah saya bawa ini

Atau melalui catatan kecil yang sudah saya siapkan ini

Ingat:

Bukankah Aku lebih mengetahui apa yang kamu tidak ketahui?

Bukankah Aku lebih dapat melihat apa yang kamu sembunyikan itu?

Ya Tuhan, karena saya ingin mendapat nilai terbaik

Supaya dapat membanggakan diriku, kelurgaku dan juga yang

lainnya

Izinkan saya mengahalalkan semua cara ini

Ingat:

Bukankah yang memberikan nilai terbaik itu Aku?

Dosen hanyalah sebagai perantara saja dariku?

Jikalau kamu ingin mendapatkan kebahagian di dunia

Dan juga kebahagiaan di akhirat

Jangan pernah menghalalkan semua yang telah Aku haramkan

Ingat:

Kebahagian di dunia itu hanya bersifat sementara bagimu

Aku akan siapkan 99% lagi kebahagiaan untukmu kelak di akhirat



Halaman 4


UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG

FAKULTAS HUKUM

Jalan Lengkong Besar Nomor 68 Bandung 40261

UJIAN AKHIR SEMESTER TAHUN AKADEMIK 2017/2018

MATA KULIAH : HUKUM KEUANGAN NEGARA

HARI, TANGGAL : KAMIS, 2 NOVEMBER 2017

KELAS/SEMESTER : A-B-C-D-E-F-G / V

WAKTU : 60 MENIT

DOSEN : TIM DOSEN

SIFAT UJIAN : CLOSE BOOK

Catatan:

1. Dilarang buka dan Handphone dan Internet.

2. Jawablah 5 (lima) soal dibawah ini!

Soal:

1. Soalnya, yaitu:

a. Jelaskan oleh Saudara. Mengapa Hukum Keuangan Negara ada kaitan dengan tujuan dan

fungsi negara? Berikan contohnya dalam kehidupan sehari-hari!

Jawaban:

Menurut Adam Smith dalam bukunya yang berjudul An Inquiry Into The Nature And

Causes Of The Wealth Of Nations Volume I bahwa pengeluaran negara didasarkan pada

analisis tujuan dan fungsi negara karena:

1) Apabila keuangan negara ini kuat, maka bangunan diatasnya yang dalam hal ini

merupakan alat-alat kelengkapan negara yang menjalankan fungsinya untuk

mewujudkan tujuan dan fungsi negara akan kuat pula.

2) Hal ini disebabkan karena alat-alat kelengkapan negara akan menjalankan tujuan dan

fungsinya sebagaimana mestinya dengan baik dan benar, bahwa alat-alat kelengkapan

tersebut ditopang oleh anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan setiap alat-alat

kelengkapan negara tersebut.

3) Keuangan negara merupakan suatu energi yang dapat menggerakkan alat-alat

kelengkapan negara, sama halnya seperti manusia hanya dapat beraktivitas apabila

manusia tersebut memiliki energi untuk bergerak.



Halaman 5


4) Pengurusan keuangan negara tidak berdiri sendiri, tetapi jika dikaitkan / merupakan

akibat tugas negara di segala bidang.

5) Agar tugas negara dapat terselenggara sesuai sasarannya.

Contohnya pemerintah dalam menyelenggarakan agenda selalu bersumber dari Anggaran

Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebagai implementasi tujuan dan fungsi negara itu

sendiri sebagaimana dari hasil statistik Kementerian Keuangan Republik Indonesia Tahun

2017 bahwa Anggran untuk Pendidikan sebesar 20%, Kesehatan 5%, transfrer ke daerah dan

dana desa, serta pembiayaan utang dilselengarakan dalam rangka untuk melaksanakan tujuan

dan fungsi negara itu sendiri.

b. Jelaskan jawaban Saudara, apakah Hukum Keuangan Negara berkaitan dengan ilmu hukum

lainnya!

Jawaban:

Iya. Beberapa hubungan keuangan negara dengan ilmu hukum lainnya, yaitu:

1) Hubungan dengan Hukum Tata Negara (HTN), keuangan negara kerkaitan dengan

badan-badan kenegaraan seperti Presiden dan Para Menteri, DPR, DPD, dan BPK dalam

hal pembagian tugas dan kewenangan pengelolaan keuangan negara tersebut.

2) Hubungan dengan Hukum Administrasi Negara (HAN), pengaturan dan pengelolaan

dalam hal teknik penyusunan anggaran, proses pengesahan, sumber-sumber keuangan

seperti pajak, retribusi, sumbangan, aspek pemasukan dan pengeluaran, sumber-sumber

pendapatan daerah, aktiva dan hutang negara.

3) Hubungan dengan Perdata, Dagang, dan Pidana, meliputi jual beli, sewa-menyewa,

pemborongan, pelayanan, pengangkutan yang dilakukan badan T.U.N / Pejabat

Administrasi Negara dengan warganya.

2. Perumusan Keuangan Negara setelah keluarnya Undang-undang No.17 Tahun 2003 tentenag

Hukum Keuangan Negara, telah mengalami perubahan baik dari sisi objek, subjek, proses, dan

tujuan. Berkaitan pernyataan berikut:

a. Kemukakan perumusan dari berbagai sisi tersebut!

Jawaban:

Perubahan perumusan Keuangan Negara setelah keluarnya Undang-undang No.17 Tahun

2003 tentang Keuangan Negara, yaitu:

1) Dari sisi objek, keuangan negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang

dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal,



Halaman 6


moneter, dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu

baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara

berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

2) Dari sisi subjek, keuangan negara meliputi seluruh objek sebagaimana tersebut di

atas yang dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah

Daerah, Perusahaan Negara/Daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan

keuangan negara.

3) Dari sisi proses, keuangan negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang

berkaitan dengan pengelolaan objek sebagaimana tersebut di atas mulai dari

perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan

pertanggunggjawaban.

4) Dari sisi tujuan, keuangan negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan

hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan objek sebagaimana

tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara yang baik

(good governance).

b. Berikan pula contoh satu kasus dalam kehidupan sehari-hari dari rangkaian unsur di atas!

Jawaban:

1) Kasus dari sisi objek, contohnya penggunaan keuangan negara yang tidak semestinya

sebagaimana telah dilakukan oleh Setya Novanto dalam kasus E-KTP yang telah

merugikan keuangan negara sebesar Rp2,3 trilyun.

2) Kasus dari sisi subjek, contohnya Korupsi yang dilakukan Ratu Atut (Gubernur

Banten) yang mengangkat anggota keluarganya menjadi pejabat daerah sehingga diduga

terdapat banyak penyelagunaan keuagan negara sebesar Rp7 milyar.

3) Kasus dari sisi proses, contohnya pemotongan keuangan negara dalam proses

pemerataan pembagian dari pusat ke daerah sehigga mengakibatkan terhambatnya

pembangunan nasional dan tidak optimalnya pencapaian tujuan nasional.

4) Kasus dari sisi tujuan, contohnya adalah anomali kebijakan keuangan negara,

misalnya KPK dianggap penyebab tidak mengalirnya dana pembangunan daerah, karena

takutnya kepala daerah tersangkut perkara korupsi, padahal kebijakan anggaran ditujukan

untuk mendukung pembangunan.



Halaman 7


3. Dalam arti luas pengertian keuangan negara meliputi hak milik negara atau kekayaan negara, yang

terdiri atas hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang apabila hak dan kewajiban itu

dilaksanakan. Sehubungan pernyataan tersebut, jelaskan apa saja yang menjadi ruang lingkup hak

dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang!

Jawaban:

Ruang lingkup hak negara yang dapat dinilai dengan uang, yaitu:

a. Hak negara untuk memungut pajak. Contohnya penarikan pajak, bea cukai, retribusi, dan

lain-lain.

b. Hak negara (monopoli) mencetak uang, dan menentukan uang sebagai alat tukar dalam

kehidupan masyarakat.

c. Hak negara untuk mengadakan pinjaman kepada penduduk negara. Contohnya obligasi,

devaluasi nilai uang.

d. Hak negara untuk territorial darat, laut, udara serta segala kekayaan yang terkandung di

dalamnya merupakan sumber yang besar dalam pengguanaannya dapat dinilai dengan uang.

Contohnya izin menebang hutan, melintasi laut dan udara, menggali tambang, dan lain-lain.

Kemudian ruang lingkup kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, yaitu:

a. Kewajiban menyelenggarakan tugas negara untuk kepentingan umum, seperti:

1) Pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

2) Pembuatan, pemeliharaan jalan-jalan raya, pelabuhan dan pangkalan udara.

3) Pembangunan gedung-gedung sekolah dan rumah sakit.

4) Pembuatan dan pemeliharaan alat komunikasi.

b. Kewajiban membayar atas hak tagihan dari pihak-pihak yang melakukan sesuatu atau

perjanjian dengan pemerintah, antara lain:

1) Pembelian barang-barang untuk keperluan pemerintah.

2) Pembangunan gedung pemerintah.

Adapun dasar hukumnya mengenai ruang lingkup hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai

dengan uang terdapat dalam Pasal 2 Undang-undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara.



Halaman 8


4. Lahirnya paket UU Keuangan Negara yang baru, diketahui adanya reformasi hukum keuangan

negara sebagai best practice (penerapan kaidah-kaidah yang baik). Berkaitan pernyataan tersebut:

a. Landasan hukum keuangan negara?

Jawaban:

Adapun landasan hukum keuangan negara, yaitu:

1) Landasan idiil, yaitu Pancasila.

2) Landasan konstitusional¸ antara lain Pasal 23, Pasal 23A, Pasal 23B, Pasal 23C, Pasal

23D, Pasal 23E, Pasal 23F, dan Pasal 23G Undang-undang Dasar Negara Repblik

Indoneia Tahun 1945. Kemudian yang mengatur uang secara konkret terdapat dalam

Pasal 23B tentang mata uang, dan Pasal 23C mengenai pengaturan keuangan negara

diatur dengan perundang-undangan.

3) Landasan operasional, diantaranya Undang-undang No.17 Tahun 2003 Tentang

Keuangan Negara, Undang-undang No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan

Negara, dan Undang-undang No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan

dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

b. Asas-asas umum dalam pengelolaan keuangan negara tersebut?

Jawaban:

Asas-asas umum dalam pengelolaan keuangan negara, yaitu:

1) Asas-asas umum, diantaranya:

a) Asas akuntabilitas mengarahkan pada pertanggungjawaban perencanaan dan

pelaksanaan penggunaan anggaran negara/daerah terhadap kinerja yang

berorientasi pada hasil, guna kepentingan publik sebagai komunitas yang berhak

menerima pelayanan dan memperoleh laporan pertanggungjawaban melalui lembaga

perwakilan (DPR/DPRD). Artinya tidak perlu lagi terjadi perencanaan dan

penggunaan anggaran yang hanya untuk selera kekuasaan, tetapi setiap sen

rupiah yang tercantum dalam nota anggaran hasilnya se-optimal mungkin harus

bermuara kepada kesejahteraan masyarakat.

b) Asas profesionalitas memberikan arahan bahwa penggunaan anggaran yang

berorientasi hasil, maka pengendalian kinerja dan evaluasinya mengarahkan

perencanaan, dan penggunaan anggaran untuk tidak terjadi tumpang tindih atau

duplikasi program kerja antara satu departemen dengan departemen lainnya,

atau dengan daerah. Artinya satu departemen tidak perlu melakukan penggarapan

yang hasilnya diperkirakan akan sama. Kalaupun ada program kerja yang sifatnya



Halaman 9


sama harus saling menunjang. Di sini perlu dilakukan integrasi sistem akuntabilitas

kinerja dalam penyusunan anggaran antar departemen/perangkat daerah.

c) Asas proporsionalitas mengandung dua makna, yaitu:

i. Mengarahkan perubahan klasifikasi anggaran dan pengelompokan transaksi

pemerintah secara objektif, sesuai dengan standar akuntansi sektor publik yang

berlaku secara internasional, konsistensi dalam penggunaan standar akuntansi

sektor publik, penyajian nota anggaran yang mudah dipahami, guna meningkatkan

kredibilitas statistik keuangan pemerintah.

ii. Mendorong perencanaan dan penggunaan anggaran secara realistis sesuai

dengan kegiatan pemerintah dan kebutuhan program secara nyata, dengan

kebutuhan publik.

d) Asas transparansi, dalam pengelolaan keuangan negara tidak berarti ketelanjangan,

melainkan keterbukaan, yakni adanya sebuah sistem yang memungkinkan

terselenggaranya komunikasi internal dan eksternal dari korporasi. Secara

idealis perumusan kebijakan yang menjadi tanggung jawab pemerintah sebagai pihak

internal, semaksimal mungkin harus melalui proses pendekatan “das sein” yang

berkembang dalam masyarakat (pihak ekstern), sebagai objek yang akan menerima

langsung dampak dari kebijakan tersebut.

e) Pemeriksaan keuangan oleh Badan yang Bebas dan Mandiri, asas ini merupakan

pelaksanaan asas akuntabilitas penyelenggaraan keuangan negara yang dalam

pelaksanaannya harus dilakukan pemeriksaan oleh badan pemeriksa yang bebas

dan mandiri, yaitu berjalannya fungsi pemeriksaan pengelolaan keuangan

negara/daerah oleh BPK secara profesional dan independen. Fungsi pemeriksaan

harus bebas dari pengaruh atau intervensi dari siapapun dan pihak manapun, sehigga

menghasilkan audit yang transparan dan adil.

2) Asas-asas khusus keuangan negara, yaitu:

a) Asas tertib, tertib secara gramatikal berarti teratur, atau menurut aturannya, dengan

demikian asas tertib dalam pengelolaan keuangan negara adalah prinsip-prinsip yang

harus dilaksanakan dalam mengelola kekayaan negara sesuai dengan kaidah-kaidah

standar akuntansi pemerintah, serta peraturan dan perundang-undangan yang

berlaku.

b) Asas taat kepada aturan dan UU, asas ini merupakan asas pengarah dan koridor

dalam melakukan pengelolaan keuangan negara, mana yang dapat dilakukan dan

mana yang tidak bisa dilaksanakan, seperti dilarang mengeluarkan anggaran yang



Halaman 10


tidak tersedia dalam nota anggaran, atau tidak mencukupi dalam nota anggaran, dan

kewajiban menyusun laporan pertanggungjawaban bagi pejabat pelaksana dengan

baik dan benar.

c) Asas ekonomis, efektif, efisien, pengelolaan keuangan negara harus memenuhi

prinsip ekonomis, efektif-efisien, dengan maksud sebagai tolok ukur yang harus

dilakukan pada akhir masa pengelolaan (misal evaluasi APBN/APBD), apakah hasil

dari seluruh program yang tertuang dalam nota APBN/APBD tersebut dapat mencapai

sasaran sesuai dengan perencanaan dan tepat sasaran? Sehingga dapat mendorong dan

memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan dan kegiatan ekonomi lokal,

regional dan nasional. Asas ini perlu dilaksanakan sebagai upaya untuk menekan

praktik-praktik pemborosan anggaran melalui berbagai bentuk “mark up”,

sebagaimana sering ditemui dalam berbagai kasus proyek-proyek pemerintah. Hal ini

merupakan sarana kontrol dalam melaksanakan suatu anggaran tahun berjalan

sehingga tidak terjadi penyimpangan.

d) Bertanggung jawab, bentuk pengelolaan keuangan negara/daerah yang tersusun

melalui APBN/APBD, harus berlandaskan kepada cita ideal etika dan moral publik,

sesuai dengan kaidah-kaidah atau nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

e) Asas keadilan dan kepatutan, keadilan sesungguhnya merupakan hal relatif,

tergantung dari sudut padang mana kita melihat suatu persoalan. Didalam konteks

keuangan negara kata keadilan penulis sengaja menggandengkan dengan kata

kepatutan, sebab bisa saja lembaga legislatif dan eksekutif menyusun kebijakan dalam

perspektif mereka sudah adil, namun demikian apabila kebijakan itu ditarik kepada

lingkup publik dan segala konstelasinya, belum tentu patut atau layak bahwa kebijakan

tersebut ditetapkan. Contohnya kasus “kaveling gate” DPRD Prov. Jawa Barat, “dana

mobilisasi” anggota DPRD di Jawa Tengah, dan dana purna bakti anggota DPRD di

beberapa daerah.

5. Untuk terwujudnya Good Governace dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan

negara perlu diselenggaran secara profesional, terbuka dan bertanggung jawab. Untuk itu dalam

pengelolaan keuangan negara ada pembebanan tanggung jawab baik dalam kapasitas CEO, CFO,

maupun COO. Sehubungan pernyataan tersebut:

a. Jelaskan pengertian CEO, CFO, dan COO tersebut!

Jawaban:



Halaman 11


1) CEO (Chief Executive Officer) adalah senior manager yang bertanggung jawab untuk

mengawasi seluruh aktivitas pengelolaan keuangan negara.

2) CFO (Chief Financial Officer) adalah senior manager yang bertanggung jawab untuk

mengawasi aktivitas finansial dalam pengelolaan keuangan negara. CFO ini mirip

seperti bendahara, bertugas merencanakan keuangan, memonitoring kas kenegaraan, dan

hal-hal yang berkaitan dengan keuangan lainya.

3) COO (Chief Operartional Officer) adalah senior manager yang bertanggung jawab

mengelola kegiatan sehari-hari pemerintahan dan melaporkannya kepada Chief

Executive Officer (CEO). Posisi COO ini sangat penting dalam pengelolaan keuangan

negara karena karena bertugas untuk memonitor pemasukan dan pengeluaran

keuangan negara.

b. Lembaga mana saja yang memegang ketiga kekuasaan tersebut?

Jawaban:

Berdasarkan Penjelasan Umum Undang-undang No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan

Negara bahwa:

1) CEO (Chief Executive Officer) diemban oleh lembaga eksekutif, yakni Presiden

sebagai Kepala Pemerintahan berkedudukan sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan

keuangan negara.

2) CFO (Chief Financial Officer) diemban oleh Menteri Keuangan sebagai pembantu

Presiden dalam bidang keuangan pemerintah Republik Indonesia.

3) COO (Chief Operartional Officer) diemban oleh setiap menteri sesuai bidang tugas

kementerian yang dipimpinya.

Bandung, 1 November 2017

Penulis,

Muhammad Nur Jamaluddin

(MNJ)

prediksi soal ujian tengah semester vii tahun fileketuplak lk i/2016-ii . prediksi soal ujian tengah...

Documents