prediksi soal ujian tengah semester v … soal ujian tengah semester v tahun 2017/2018 mata kuliah...
TRANSCRIPT
Prediksi Soal Ujian Tengah Semester V Tahun 2017/2018
Mata Kuliah Hukum Ekonomi
Halaman 1
Muhammad Nur Jamaluddin (MNJ) www.mnj.my.id
PREDIKSI SOAL UJIAN TENGAH SEMESTER V
TAHUN 2017/2018
MATA KULIAH HUKUM EKONOMI
Disusun oleh
MUHAMMAD NUR JAMALUDDIN
NPM. 151000126
KELAS D
Muh_Nur_Jamal
D070AF70
081223956738
16jamal
muh.jamal08
muh.nurjamaluddin
UNIVERSITY
KADER HmI KOMHUK
UNPAS-BANDUNG
KETUPLAK LK I/2016-II
Prediksi Soal Ujian Tengah Semester V Tahun 2017/2018
Mata Kuliah Hukum Ekonomi
Halaman 2
Muhammad Nur Jamaluddin (MNJ) www.mnj.my.id
Silakan follow ya
muhnurjamaluddin.blogspot.co.id
mnurjamaluddin.blogspot.co.id
creativityjamal.blogspot.co.id
SAAT INI
Jalan PH. Hasan Mustapa Nomor 28, Gang Senang Raharja,
RT 02, RW 15, Kelurahan Cikutra, Kecamatan Cibeunying Kidul,
Kode POS 40124, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia
ASAL
Kampung Pasir Galuma, RT 02, RW 06, Desa Neglasari,
Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut,
Provinsi Jawa Barat, Indonesia
Muhammad Nur Jamaluddin
Prediksi Soal Ujian Tengah Semester V Tahun 2017/2018
Mata Kuliah Hukum Ekonomi
Halaman 3
Muhammad Nur Jamaluddin (MNJ) www.mnj.my.id
Renungan
Ya Tuhan, saya lupa
Saya benar-benat lupa, padahal sudah belajar dan menghafalnya
Ingat:
Ingatlah Aku, maka akan Ku ingatkan pula semua yang kamu lupa?
Ya Tuhan, karena saya lupa
Izinkan saya untuk melihat pekerjaan temanku
Izinkan pula saya untuk menyontek melalui Hand Phone
Atau melalui buku yang sudah saya bawa ini
Atau melalui catatan kecil yang sudah saya siapkan ini
Ingat:
Bukankah Aku lebih mengetahui apa yang kamu tidak ketahui?
Bukankah Aku lebih dapat melihat apa yang kamu sembunyikan itu?
Ya Tuhan, karena saya ingin mendapat nilai terbaik
Supaya dapat membanggakan diriku, kelurgaku dan juga yang
lainnya
Izinkan saya mengahalalkan semua cara ini
Ingat:
Bukankah yang memberikan nilai terbaik itu Aku?
Dosen hanyalah sebagai perantara saja dariku?
Jikalau kamu ingin mendapatkan kebahagian di dunia
Dan juga kebahagiaan di akhirat
Jangan pernah menghalalkan semua yang telah Aku haramkan
Ingat:
Kebahagian di dunia itu hanya bersifat sementara bagimu
Aku akan siapkan 99% lagi kebahagiaan untukmu kelak di akhirat
Prediksi Soal Ujian Tengah Semester V Tahun 2017/2018
Mata Kuliah Hukum Ekonomi
Halaman 4
Muhammad Nur Jamaluddin (MNJ) www.mnj.my.id
UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG
FAKULTAS HUKUM
Jalan Lengkong Besar Nomor 68 Bandung 40261
UJIAN AKHIR SEMESTER TAHUN AKADEMIK 2017/2018
MATA KULIAH : HUKUM EKONOMI
HARI, TANGGAL : SELASA, 31 OKTOBER 2017
KELAS/SEMESTER : A-B-C-D-E-F-G / V
WAKTU : 60 MENIT
DOSEN : TIM DOSEN
SIFAT UJIAN : CLOSE BOOK
Soal:
1. Uraikan secara jelas dan singkat mekanisme peningkatan perekonomian di Negara Indonesia.
Dari mekanisme tersebut mana yang menjadi pilihan pemerintah Indonesia? Uraikan alasan, dasar
hukum, serta batasan dari mekanisme tersebut!
Jawaban:
Menurut Sunaryati Hartono dalam bukunya yang berjudul Hukum Ekonomi Pembangunan
Indonesia bahwa mekanisme peningkatan perekonomian di Negara Indonesia, yaitu:
a. Melakukan pembangunan yang terencana dengan mencari modal dari luar negeri yang
disebut sebagai industrialisasi yang diproteksi. Artinya negara Indonesia meminjam uang
dan melakukan investasi dengan negara lain dalam rangka untuk meningkatkan
perkonomian negara yang bertujuan untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
b. Menghimpun tabungan wajib yang disebut industrialisasi dengan kemampuan sendiri.
Dalam hal ini negara Indonesia melakukan ekspor dan impor segala bentuk barang dan jasa
dalam rangka untuk meningkatkan perkonomian negara yang bertujuan untuk keadilan sosial
bagi seluruh rakyat Indonesia.
Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian bahwa
mekanisme tersebut dilakukan karena untuk memenuhi beberapa tujuan, yaitu;
a. Untuk memperbaiki dan memperkuat mekanisme pasar.
b. Keinginan untuk mengurangi pengangguran.
c. Untuk mensinergikan sektor pertanian dengan sektor industri.
d. Pembangunan infrastruktur sesuai dengan kebutuhan.
Prediksi Soal Ujian Tengah Semester V Tahun 2017/2018
Mata Kuliah Hukum Ekonomi
Halaman 5
Muhammad Nur Jamaluddin (MNJ) www.mnj.my.id
e. Mendorong pertumbuhan dan pengembangan lembaga keuangan sebagai penunjang
pertumbuhan ekonomi.
Kemudian yang menjadi batasan dalam pelaksanaan mekanisme tersebut adalah bahwa segala
bentuk upaya peningkatan perekonomian Indonesia senantiasa dilaksanakan sesuai falsafah
bangsa Indonesia yakni Pancasila yang berdasar kepada Undang-undang Dasar 1945 yakni dalam
hal ini demi mewujudkan pasal 27 ayat (2) UUD 1945 bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak
atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” dengan upaya perwujudan pasal
33 ayat (3) bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasasi oleh
negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” yang senantiasa
menjunjung tinggi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Teori pembangunan Indonesia demi kelestarian bangsa sebagai salah satu usaha modernisasi
dalam peningkatan semua bidang, hanya dalam pelaksanaannya banyak permasalahan,
diantaranya dalam bidang hukum dan administrasi negara. Uraikan penyataan tersebut disertai
degan contoh permasalahannya!
Jawaban:
Pembangunan Indonesia demi kelestarian bangsa sebagai salah satu usaha modernisasi dalam
peningkatan semua bidang salah satunya diimplemtasikan melalui terbentuknya Undang-
undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanama Modal. Dalam hal ini setiap perusahaan yang
ada dituntut untuk dapat mengolah sumber dayanya secara lebih efektif dan efisien, serta
menerapkan berbagai strategi agar mampu bersaing dan mempertahankan eksistensinya dalam
dunia bisnis. Dengan terbentuknya Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal, memberikan kebebasan investor asing dan investor dalam negeri menanamkan
modalnya untuk melakukan kegiatan usahanya di wilayah Indonesia, sehingga
diperbolehkannya pelaku usaha domestik melakukan kerja sama dengan pihak asing
dalam mempertahankan eksistensinya dalam dunia bisnis. Tentu hal ini menimbulkan
beberapa permasalahan dalam bidang hukum dan administrasi negara sebagaimana berdasarkan
Pasal 5 ayat (3) Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal bahwa
bentuk penanaman modal ini dapat dilakukan melalui beberapa cara, diantaranya:
a. Mengambil bagian saham pada saat pendirian Perseroan Terbatas.
b. Membeli saham.
c. Melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Prediksi Soal Ujian Tengah Semester V Tahun 2017/2018
Mata Kuliah Hukum Ekonomi
Halaman 6
Muhammad Nur Jamaluddin (MNJ) www.mnj.my.id
Berdasarkan pengertian ini, maka dapat disimpulkan bahwa setiap Perusahaan yang didalamnya
terdapat Modal Asing, tanpa melihat batasan jumlah modal tersebut dapat dikategorikan sebagai
Penanam Modal Asing. Sebagai contoh, sebuah perusahaan lokal (PT ABC) menjual 5%
sahamnya dalam rangka penambahan modal. Selanjutnya sebuah perusahaan asing (XYZ Co. Ltd)
bermaksud membeli saham tersebut. Maka, setelah beralihnya saham tersebut kepada XYZ Co.
Ltd, PT. ABC akan berubah menjadi PT PMA setelah melalui prosedur yang ditentukan.
3. Masuknya investasi asing di Indonesia sangat diperlukan dalam upaya menaikkan angka
pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Uraikan Hukum Positif yang mengatur investasi asing
tersebut, dan batasan-batasan pelaksanaannya agar tidak bertentangan dengan peraturan lainnya!
Jawaban:
Dasar hukum yang mengatur tentang investasi asing terncantum dalam Undang-undang No. 25
Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Berdasarkan pasal 1 angka 3 Undang-undang No.
25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal bahwa penanaman modal asing adalah kegiatan
menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang
dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya
maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Kemudian batasan-batasan
pelaksanaan investasi asing agar tidak bertentangan dengan peraturan lainnya diatur dalam
beberapa pasal Undang-undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, yaitu;
a. Pasal 5 ayat (2), “Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan
hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali
ditentukan lain oleh undang-undang.”
b. Pasal 5 ayat (3), “Penanam modal dalam negeri dan asing yang melakukan penanaman modal
dalam bentuk perseoran terbatas dilakukan dengan:
1) mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas;
2) membeli saham; dan
3) melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
c. Pasal 7 ayat (1), “Pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi atau
pengambilalihan hak kepemilikan penanam modal, kecuali dengan undang-undang.”
d. Pasal 10 ayat (1), “Perusahaan penanaman modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja
harus mengutamakan tenaga kerja warga negara Indonesia.”
e. Pasal 12 ayat (2), “Bidang usaha yang tertutup bagi penanam modal asing adalah:
1) produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang; dan
2) bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan undang-undang.”
Prediksi Soal Ujian Tengah Semester V Tahun 2017/2018
Mata Kuliah Hukum Ekonomi
Halaman 7
Muhammad Nur Jamaluddin (MNJ) www.mnj.my.id
f. Pasal 15, “Setiap penanaman modal berkewajiban:
1) menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
2) melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
3) membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada
Badan Koordinasi Penanaman Modal;
4) menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal;
dan
5) mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.”
g. Pasal 18 ayat (6), “Bagi penanaman modal yang sedang berlangsung yang melakukan
penggantian mesin atau barang modal lainnya, dapat diberikan fasilitas berupa keringanan
atau pembebasan bea masuk.”
h. Pasal 21, “Selain fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pemerintah memberikan
kemudahan pelayanan dan/atau perizinan kepada perusahaan penanaman modal untuk
memperoleh:
1) hak atas tanah;
2) fasilitas pelayanan keimigrasian; dan
3) fasilitas perizinan impor.”
i. Pasal 23 ayat (2), “Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan atas fasilitas keimigrasian yang
diberikan kepada penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b
diberikan setelah penanam modal mendapat rekomendasi dari Badan Koordinasi Penanaman
Modal.”
j. Pasal 23 ayat (3), “Untuk penanam modal asing diberikan fasilitas, yaitu:
1) pemberian izin tinggal terbatas bagi penanam modal asing selama 2 (dua) tahun;
2) pemberian alih status izin tinggal terbatas bagi penanam modal menjadi izin tinggal tetap
dapat dilakukan setelah tinggal di Indonesia selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
3) pemberian izin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan bagi pemegang izin tinggal
terbatas dan dengan masa berlaku 1 (satu) tahun diberikan untuk jangka waktu paling lama
12 (dua belas) bulan terhitung sejak izin tinggal terbatas diberikan;
4) pemberian izin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan bagi pemegang izin tinggal
terbatas dan dengan masa berlaku 2 (dua) tahun diberikan untuk jangka waktu paling lama
24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak izin tinggal terbatas diberikan; dan
5) pemberian izin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan bagi pemegang izin tinggal
tetap diberikan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung
sejak izin tinggal tetap diberikan.”
Prediksi Soal Ujian Tengah Semester V Tahun 2017/2018
Mata Kuliah Hukum Ekonomi
Halaman 8
Muhammad Nur Jamaluddin (MNJ) www.mnj.my.id
k. Pasal 23 ayat (4), “Pemberian izin tinggal terbatas bagi penanam modal asing sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi atas
dasar rekomendasi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal.”
l. Pasal 25 ayat (3), “Pengesahan pendirian badan usaha penanaman modal asing yang
berbentuk perseroan terbatas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.”
m. Pasal 27 ayat (2), “Koordinasi pelaksanaan kebijakan penanaman modal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal.”
n. Pasal 27 ayat (3), “Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dipimpin oleh seorang kepala dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.”
o. Pasal 32 ayat (4), “Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah
dengan penanam modal asing, para pihak akan menyelesaikan sengketa tersebut melalui
arbitrase internasional yang harus disepakati oleh para pihak.”
p. Pasal 34 ayat (1), “Badan usaha atau usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
5 yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 dapat dikenai
sanksi administratif berupa:
1) peringatan tertulis;
2) pembatasan kegiatan usaha;
3) pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
4) pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
4. Uraikan secara jelas dan singkat disertai 3 contoh masing-masing makna dari Hukum Ekonomi
Pembangunan dan Hukum Ekonomi Sosial! Serta uraikan secara jelas disertai dengan contoh
masing-masing dari bentuk dan sifat dari Hukum Ekonomi!
Jawaban:
Menurut Sunaryati Hartono dalam bukunya yang berjudul Hukum Ekonomi Pembangunan
Indonesia bahwa Hukum Ekonomi Pembangunan meliputi:
a. Menyangkut pengaturan dan pemikiran hukum mengenai cara-cara peningkatan dan
pengembangan kehidupan ekonomi Indonesia. Contohnya Hukum Perusahaan dan
Hukum Penanaman Modal.
b. Peningkatan produksi secara nasional dan berencana. Contohnya melakukan ekspor
dan impor.
Prediksi Soal Ujian Tengah Semester V Tahun 2017/2018
Mata Kuliah Hukum Ekonomi
Halaman 9
Muhammad Nur Jamaluddin (MNJ) www.mnj.my.id
c. Peranan pemerintah sebagai unsur pembaharuan dan pemberi arah kepada
pembangunan Indonesia. Contohnya Pemerintah membuat kebijakan mengenai
Penanaman Modal Asing dan Sistem Kredit.
Kemudian mengenai Hukum Ekonomi Sosial diantaranya:
1. Menyangkut pengaturan dan pemikiran hukum mengenai cara-cara pembagian hasil
pembangunan ekonomi nasional secara adil dan merata, sesuai dengan martabat manusia
(hak-hak asasi manusia) Indonesia sebagaimana dasar hukumnya terdapat dalam pasal 27 ayat
(2) UUD 1945 bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang
layak bagi kemanusiaan”. Contohnya semua warga negara berhak mencari dan
mendapatkan pekerjaan.
2. Pembagian pendapatan nasional secara adil dan merata. Contohnya Pemerintah
mengeluarkan kebijakan mengenai subsidi bahan bakar minyak, dan bahan pokok
lainnya.
3. Memelihara dan meningkatkan martabat kemanusiaan manusia Indonesia dalam
rangka pembangunan ekonomi sebagaimana dasar hukumnya terdapat dalam pasal 33 ayat
(3) bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasasi oleh negara
dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” yang senantiasa menjunjung
tinggi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya pengelolaan bumi air dan
kekayaan alam Indonesia melalui BUMN.
Selanjutnya bentuk dan sifat dari Hukum Ekonomi, yaitu:
a. Tertulis, yakni hukum yang dicantumkan dalam berbagai peraturan-perundangan, sifatnya
dapat memaksa dan atau mengatur. Contohnya KUHPerdata, KUHD, Undang-undang No.
40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang No. 25 Tahun 2007
tentang Penanaman Modal, dan lain-lain.
b. Tidak tertulis, yaitu hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat, tetapi tidak
tertulis namun berlakunya ditaati seperti suatu perundang-undangan (disebut juga hukum
kebiasaan), sifatnya lebih banyak mengatur dan jarang memaksa. Contohnya hukum adat
yang berlaku di daerah-daerah seperti dalam hak hak-hak atas tanah, jual lepas, jual
gadai, jual tahunan, bagi hasil, dan sewa menyewa.
Prediksi Soal Ujian Tengah Semester V Tahun 2017/2018
Mata Kuliah Hukum Ekonomi
Halaman 10
Muhammad Nur Jamaluddin (MNJ) www.mnj.my.id
5. Uraikan secacara jelas dan singkat disertai contoh keterkaitan hukum ekonomi pembangunan dan
hukum ekonomi sosial!
Jawaban:
Menurut Sunaryati Hartono dalam bukunya yang berjudul Hukum Ekonomi Pembangunan
Indonesia sebagaimana terdapat dalam halaman 50 s.d. 53 bahwa keterkaitan hukum ekonomi
pembangunan dan hukum ekonomi sosial mengenai hukum ekonomi pembanguann Indonesia
menyangkut pemikiran hukum dan kaidah-kaidah hukum dalam sistem ekonomi Indonesia yang
terarah (verwaltungswirtschaft), sedangkan hukum ekonomi sosial Indonesia menyangkut
pemikiran hukum dan kaidah-kaidah hukum yang memikirkan proses meningkatkan
kesejahteraan warga negara Indonesia sebagai perseorangan, dan tetap memelihara harkat dan
martbat kemanusiaan manusia Indonesia, serta tetap menjunjung tinggi hak-hak hidup yang sama
dari pihak lemah dalam sistem ekonomi Indonesia yang terarah itu. Jadi, kalau titik tolok dasar
pemikiran hukum ekonomi pembangunan Indonesia adalah ekonomi Indonesia dalam arti
pembangunan dan peningkatan ketahanan ekonomi secara makro, maka titik tolok dan dasar
pemikiran hukum ekonomi sosial adalah kehidupan ekonomi Indonesia yang berperikemanusiaan
dan perataan pendapatan, dimana setiap warga negara Indonesia berhak atas kehidupan dan
pekerjaan yang layak. Dalam hubungan ini perlu diingat, bahwa segala usaha pembangunan
ekonomi Indonesia itu bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan tiap-tiap dan masing-masing
warga negara Indonesia, sehingga pembangunan Indonesia itu sekali-kali tidak akan dan tidak
boleh berlangsung dengan merendahkan derajat manusia Indonesia menjadi alat produksi, atau
alat dari pembangunan ekonomi itu, akan tetatpi justru harus berlangsung dengan menjunjung
titing hak-hak hidup manusia yang asasi. Contohnya mengenai bantuan luar negeri dan jaminan
hari tua atau yatim piatu. Dengan demikian, bahwa hubungan hukum ekonomi pembangunan
dan hukum ekonomi sosial itu saling berkaitan dan masing-masing tidak boleh diabaikan, demi
terwujdunya suatu masyarakat dan sistem ekonomi Indonesia yang berPancasila, yang ingin tetap
memelihara keseimbangan yang wajar antara kepentingan manusia perseorangan dengan
kepentingan masyarakat sebagai satu keseluruhan.
Prediksi Soal Ujian Tengah Semester V Tahun 2017/2018
Mata Kuliah Hukum Ekonomi
Halaman 11
Muhammad Nur Jamaluddin (MNJ) www.mnj.my.id
6. Soalnya, yaitu:
a. Berikan secara jelas dan singkat fungsi hukum dalam pembangunan! Berikan penjelasan
disertai alasan dan contoh mekanisme fungsi hukum dalam pembangunan tersebut dalam
pelaksanaannya!
Jawaban:
Menurut Sunaryati Hartono dalam bukunya yang berjudul Hukum Ekonomi Pembangunan
Indonesia bahwa hukum dalam pembangunan mempunyai empat fungsi, yaitu:
1) Hukum sebagai sarana pemeliharaan ketertiban dan keamanan atau unsprung norm
/ grundnorm --- general norm --- concretenorm. Semua sistem hukum tidak hanya
merupakan suatu sistem kaidah yang mengatur tindak-tanduk dan hubungan antar
manusia. Akan tetapi bahwa dibalik itu terdapat suatu tujuan dan keinginan utama yaitu
bahwa hukum itu menyampingkan semua keinginan dan perasaan perseorangan
karena hendak mencapai suatu keinginan masyarakat ialah keamanan dan
ketertiban umum (general security). Contohnya dalam rangka untuk meningkatkan
perekonomian negara melalui produksi yang berbasis ramah pada lingkungan demi
tercapainya keamanan dan ketertiban umum, maka pemerintah membentuk Undang-
undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindangan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup.
2) Hukum sebagai sarana pembangunan, pembangunan hukum perlu dilakukan dalam
semua aspek kegiatan. Contohnya di sawah petani adalah majikan sendiri di dalam pabrik
orang bekerja dibawah pengawasan orang lain, maka suatu pabrik merupakan organisasi
yang jauh lebih rumit daripada suatu usaha pertanian. Oleh karena itu, dalam masyarakat
industri diperlukan berbagai macam aturan yang mengatur segala tindak-tanduk manusia
demi kelancaran hidup manusia. Dalam hal ini pemerintah membentuk Undang-undang
No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
3) Hukum sebagai sarana penegak keadilan, tujuan pembangunan secara berencana
adalah untuk secara bertahap mengubah dan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan
masyarakat dalam proses pelaksanannya yang berbasis keadilan sosial bagi sleuruh rakyat
Indonesia. Contohnya karena kota-kota besar di Indonesia semakin padat dengan
berbagai macam keadilan bermotor maka jalan yang sebelumnya diperhitungkan untuk
keadaan terlambat seperti sepeda, becak dan delman. Disatu pihak menjadi bahaya bagi
kendaraan-kendaraan ini bahkan penjalan kaki. Maka, jalan harus diperlebar tapi itu akan
mengakibatkan bahwa pemilik tanah pindah, maka pemindahannya ke tempat lain akan
meningkatkan biaya hidup mengurangi kenikmatan hidup sekeluarga dan penghasilan.
Prediksi Soal Ujian Tengah Semester V Tahun 2017/2018
Mata Kuliah Hukum Ekonomi
Halaman 12
Muhammad Nur Jamaluddin (MNJ) www.mnj.my.id
4) Hukum sebagai sarana pendidikan masyarakat, kaidah-kaidah hukum yang akan
dibentuk harus dapat memperhatikan keadaan yang beraneka warna di dalam kenyataan,
dan pembentuk hukum wajib menemukan kaidah-kaidah hukum yang tepat bagi masing-
masing kebutuhan masyarakat yang beraneka ragam. Dalam rangka untuk
mengimplementasikannya secara optimal perlu adanya pendidikan hukum (legal
education). Contohnya kaidah hukum tentang hasil di Jawa (maro) diangkat dari
kebiasaan yang diikuti, demikian pula kaidah hukum tentang pembangunan harta
perkawinan berdasarkan asas sepikul segendongan. Karena itu kaidah hukum adat dan
kesadaran hukum adat didasarkan kebiasaan yang diakui yang pada akhirnya merupakan
sumber nilai yang diambil dalam kehidupan masyarakat untuk proses pembentukan
peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, untuk memberi tahu hal tersebut
kepada masyarakat perlu adanya sosialisasi hukum sebagai sarana pendidikan
masyarakat walaupun masyarakat dianggap tahu tentang hukum (teori fiksi).
b. Jelaskan bagaimana pengaruh globalisasi ekonomi terhadap pembangunan hukum ekonomi
Indonesia, sertakan dengan satu contoh kongkret!
Jawaban:
Globalisasi merupakan suatu proses yang menempatkan masyarakat dunia bisa menjangkau
satu dengan yang lain atau saling terhubungkan dalam semua aspek kehidupan mereka, baik
dalam budaya, ekonomi, politik, teknologi maupun lingkungan. Globalisasi ekonomi telah
menimbulkan tantangan baru bagi ekonomi nasional yaitu semakin kuatnya kompetisi,
multinasionalisasi produksi, dan integrasi keuangan global. Tantangan baru tersebut
digerakkan oleh institusi internasional dan institusi transnasional melalui aktor globalisasi
yang diperankan oleh aktor-aktor utama yaitu WTO, IMF, dan Bank Dunia. Ketiga aktor
globalisasi tersebut menetapkan aturan-aturan seputar investasi, intelectual property ringts
dan kebijakan internasional. Dalam menghadapi globalisasi ekonomi, Indonesia
menggunakan strategi pengakuan timbal balik dan strategi koordinasi, serta berperan aktif
dalam proses negosiasi pembentukan institusi internasional agar tidak merugikan kepentingan
nasional. Selain itu menciptakan hukum perundang-undangan, khususnya penanaman
modal asing yang mengakomodir kepentingan nilai global, termasuk nilai-nilai perekonomian
pasar global serta menjaga dan mengatur harmonisasi hubungan antar aspek sebagai
dampak globalisasi untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi perkembangan
perikonomian nasional dan masuknya modal asing dalm bentuk Undnag-undang No. 25
Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
Prediksi Soal Ujian Tengah Semester V Tahun 2017/2018
Mata Kuliah Hukum Ekonomi
Halaman 13
Muhammad Nur Jamaluddin (MNJ) www.mnj.my.id
Contohnya privatisasi BUMN yang mengakibatkan kepemilikan sektor umum seperti
minyak dan gas, tambang serta kehutanan didominasi oleh pihak swasta dan liberalisasi
pasar serta privatisasi bank-bank pemerintah.
7. Uraikan secara jelas bagaimana perkembangan sistem perekonomian di dunia! Bagimana dampak
dari sistem perekonomian tersebut terhadap sistem perekonomian di Indonesia yang secara
Konstitusi ditegaskan pasal 33 UUD 1945, jelaskan pendapat saudara!
Jawaban:
Menurut Abd. Rahman Rajak dalam bukunya yang berjudul Sejarah Perkonomian bahwa
perkembangan sistem perekonomian di dunia, yaitu:
a. Sistem ekonomi liberal dikenal dengan sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi liberal adalah
sistem ekonomi yang memberikan kebebasan sepenuhnya dalam segala bidang
perekonomian kepada masing-masing individu untuk memperoleh keuntungan yang
sebesar-besarnya. Pada sistem ekonomi liberal, pengelolaan perekonomian sepenuhnya
diatur oleh kekuatan pasar (yakni kekuatan permintaan dan penawaran). Artinya individu atau
swasta diberi wewenang penuh dalam mengelola perekonomiannya. Wewenang pemerintah
dalam hal ini terbatas, mencakup keselamatan dan kelangsungan hidup warga negara. Seperti
misal, larangan memproduksi obat bius dan obat-obatan terlarang lainnya. Terdapat
kebebasan individu yang besar dalam melakukan kegiatan ekonominya.
b. Sistem ekonomi sosialis disebut juga sistem ekonomi terpusat, karena semua pengelolaan
perekonomian sepenuhnya diatur oleh pemerintah. Jadi yang dimaksud dengan sistem
ekonomi sosialis adalah suatu sistem ekonomi di mana seluruh sumber daya dan
pengolahannya direncanakan dan dikendalikan oleh pemerintah. Sistem perekonomian
sosialis merupakan sistem perekonomian yang menghendaki kemakmuran masyarakat
secara merata dan tidak adanya penindasan ekonomi. Untuk mewujudkan kemakmuran
yang merata pemerintah harus ikut campur dalam perekonomian. Tetapi justru karena sangat
besarnya campur tangan pemerintah, mengakibatkan potensi dan daya kreasi masyarakat akan
mati dan tidak adanya kebebasan individu dalam melakukan kegiatan ekonomi. Negara yang
menganut sistem ekonomi sosialis adalah negara-negara yang berideologi komunis seperti
Rusia, Kuba, Korea Utara, RRC dan negara komunis lainnya. Kegagalan sistem ekonomi
sosialis dan liberal membuat kenyataan pada waktu sekarang ini tak ada satu pun negara yang
secara ekstrim menerapkan sistem ekonomi tertentu (baik liberal atau sosialis). Banyak negara
yang menganut lebih dari satu sistem ekonomi atau menganut sistem ekonomi campuran.
Prediksi Soal Ujian Tengah Semester V Tahun 2017/2018
Mata Kuliah Hukum Ekonomi
Halaman 14
Muhammad Nur Jamaluddin (MNJ) www.mnj.my.id
c. Sistem ekomoni campuran muncul sebagai upaya untuk mengatasi kelemahan-kelemahan
dari sistem-sistem ekonomi sebelumnya. Sistem ekonomi campuran adalah sistem ekonomi
yang berusaha mengurangi kelemahan-kelemahan yang timbul dalam sistem ekonomi
terpusat dan sistem ekonomi pasar. Dalam sistem ekonomi campuran pemerintah bekerja
sama dengan pihak swasta dalam menjalankan kegiatan perekonomian. Pada sistem
ekonomi campuran pemerintah melakukan pengawasan dan pengendalian dalam
perekonomian, namun pihak swasta (masyarakat) masih diberi kebebasan untuk menentukan
kegiatan-kegiatan ekonomi yang ingin mereka jalankan. Adanya campur tangan dari
pemerintah bertujuan untuk menghindari akibat-akibat yang kurang menguntungkan dari
sistem liberal, antara lain terjadinya monopoli dari golongan-golongan masyarakat tertentu
terhadap sumber daya ekonomi. Sistem ekonomi campuran banyak diterapkan di negara-
negara yang sedang berkembang, seperti Malaysia, India, Filipina, Mesir, dan Maroko.
Berdasarkan perkembangan sistem ekonomi dunia, Indonesia menerapkan Sistem Ekonomi
Pancasila yakni merupakan salah satu tata ekonomi yang dijiwai oleh ideologi Pancasila, yang
di dalamnya terkandung makna demokrasi ekonomi yaitu kegiatan ekonomi yang dilakukan
berdasarkan usaha bersama berasaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan dari, oleh,
dan untuk rakyat di bawah pimpinan dan pengawasan pemerintah. Sistem Ekonomi
Pancasila (SEP) merupakan sistem ekonomi yang digali dan dibangun dari nilai-nilai yang dianut
dalam masyarakat Indonesia. Beberapa prinsip dasar yang ada dalam SEP tersebut antara lain
berkaitan dengan prinsip kemanusiaan, nasionalisme ekonomi, demokrasi ekonomi yang
diwujudkan dalam ekonomi kerakyatan, dan keadilan sebagaimana hal ini ditegaskan dalam
pasal 33 ayat (3) UUD 1945 bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya
dikuasasi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” yang
senantiasa menjunjung tinggi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
8. Pembangunan dalam bidang ekonomi pada hakikatnya diupayakan dalam rangka untuk mencapai
kesejahteraan rakyat sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar
1945. Kemudian diimplementasikan dalam Pasal 33 UUD 1945 Amandemen IV. Bagaimana
hakikat dari Pembangunan Ekonomi yang dilakukan Pemerintah Indonesia saat ini dilihat dari
hukum positif dan mekanisme pelaksanaannya!
Jawaban:
Menurut Sondang P. Siagian bahwa hakikat dari Pembangunan Ekonomi yang dilakukan
Pemerintah Indonesia saat ini, yaitu:
Prediksi Soal Ujian Tengah Semester V Tahun 2017/2018
Mata Kuliah Hukum Ekonomi
Halaman 15
Muhammad Nur Jamaluddin (MNJ) www.mnj.my.id
a. Bahwa pembangunan merupakan suatu proses yang merupakan rangkaian kegiatan yang
berlangsung secara berkelanjutan.
b. Pembangunan merupakan usaha sadar yang harus dilakukan dan yang ditetapkan sebagai
sesuatu yang harus dilaksanakan.
c. Pembangunan diIakukan secara terencana, baik secara jangka panjang, menegah dan
pendek.
d. Rencana pembangunan mengandung makna pertumbuhan dan perubahan.
e. Pembangunan mengarah pada modernitas atau cara hidup yang lebih baik dari sebelumnya.
f. Pembangunan mengarah pada pembinaan bangsa sehingga negara semakin kukuh
fondasinya dan semakin mantap keberadaannya sehingga menjadi negara yang sejajar dengan
bangsa-bangsa lain didunia karena mampu menciptakan situasi yang membuatnya berdiri
sama tinggi dan duduk sama rendah dengan negara lainnya.
Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian bahwa
Pembangunan Ekonomi yang dilakukan Pemerintah Indonesia saat ini dilakukan karena untuk
memenuhi beberapa tujuan, yaitu;
a. Untuk memperbaiki dan memperkuat mekanisme pasar.
b. Keinginan untuk mengurangi pengangguran.
c. Untuk mensinergikan sektor pertanian dengan sektor industri.
d. Pembangunan infrastruktur sesuai dengan kebutuhan.
e. Mendorong pertumbuhan dan pengembangan lembaga keuangan sebagai penunjang
pertumbuhan ekonomi.
Kemudian yang menjadi Sistem Ekonomi Indonesia adalah Sistem Ekonomi Pancasila yakni
merupakan salah satu tata ekonomi yang dijiwai oleh ideologi Pancasila, yang di dalamnya
terkandung makna demokrasi ekonomi yaitu kegiatan ekonomi yang dilakukan berdasarkan
usaha bersama berasaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan dari, oleh, dan untuk
rakyat di bawah pimpinan dan pengawasan pemerintah. Sistem Ekonomi Pancasila (SEP)
merupakan sistem ekonomi yang digali dan dibangun dari nilai-nilai yang dianut dalam
masyarakat Indonesia. Beberapa prinsip dasar yang ada dalam SEP tersebut antara lain berkaitan
dengan prinsip kemanusiaan, nasionalisme ekonomi, demokrasi ekonomi yang diwujudkan
dalam ekonomi kerakyatan, dan keadilan sebagaimana hal ini ditegaskan dalam pasal 33 ayat
(3) UUD 1945 bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasasi
oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” yang senantiasa
menjunjung tinggi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Prediksi Soal Ujian Tengah Semester V Tahun 2017/2018
Mata Kuliah Hukum Ekonomi
Halaman 16
Muhammad Nur Jamaluddin (MNJ) www.mnj.my.id
9. Sebutkan contoh peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam hukum ekonomi yang
mengandung sistem ekonomi kapitalis dan sosialis!
Jawaban:
Peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam hukum ekonomi yang mengandung sistem
ekonomi kapitalis dan sosialis, yaitu:
a. Undang-undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, ditandai dengan
pengakuan hak-hak warga negara Indonesia dalam melakukan peningkatan perekonomian
melalui proses penanaman modal dalam suatu perusahaan yang membuka juga penanaman
modal asing.
b. Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, perseroan dalam
sistem kapitalis memiliki fakta sesuai dengan hukum-hukum sistem kapitalis. Fakta
perseroan dalam sistem kapitalis itu tidak seperti fakta jual beli atau kontrak kerja yang
sempurna terjadi diantara dua pihak. Akan tetapi fakta perseroan dalam sistem kapitalis
lebih cenderung menguntungkan satu pihak saja.