PEMBAHASAN SOAL UJIAN TENGAH SEMESTER II TAHUN 2010 Soal Ujian Tengah Semester II Tahun 2010/2011 Mata…

Download PEMBAHASAN SOAL UJIAN TENGAH SEMESTER II TAHUN 2010 Soal Ujian Tengah Semester II Tahun 2010/2011 Mata…

Post on 31-Mar-2019

213 views

Category:

Documents

0 download

TRANSCRIPT

Pembahasan Soal Ujian Tengah Semester II Tahun 2010/2011

Mata Kuliah Hukum Pidana

Halaman 1

Muhammad Nur Jamaluddin (MNJ) www.mnj.my.id

PEMBAHASAN SOAL UJIAN TENGAH SEMESTER II

TAHUN 2010/2011

MATA KULIAH HUKUM PIDANA

Disusun oleh

MUHAMMAD NUR JAMALUDDIN

NPM. 151000126

KELAS D

UNIVERSITY

Muh_Nur_Jamal

D070AF70

16jamal

muh.jamal08

081223956738

muh.nurjamaluddin

Pembahasan Soal Ujian Tengah Semester II Tahun 2010/2011

Mata Kuliah Hukum Pidana

Halaman 2

Muhammad Nur Jamaluddin (MNJ) www.mnj.my.id

Silakan follow ya

muh.jamal85@yahoo.com

muhnurjamaluddin.blogspot.co.id

mnurjamaluddin.blogspot.co.id

creativityjamal.blogspot.co.id

muh.jamal1608@gmail.com

SAAT INI

Jalan PH. Hasan Mustapa Nomor 28, Gang Senang Raharja,

RT 02, RW 15, Kelurahan Cikutra, Kecamatan Cibeunying Kidul,

Kode POS 40124, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia

ASAL

Kampung Pasir Galuma, RT 02, RW 06, Desa Neglasari,

Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut,

Provinsi Jawa Barat, Indonesia

Muhammad Nur Jamaluddin

Pembahasan Soal Ujian Tengah Semester II Tahun 2010/2011

Mata Kuliah Hukum Pidana

Halaman 3

Muhammad Nur Jamaluddin (MNJ) www.mnj.my.id

Renungan

Ya Tuhan, saya lupa

Saya benar-benat lupa, padahal sudah belajar dan menghafalnya

Ingat:

Ingatlah Aku, maka akan Ku ingatkan pula semua yang kamu lupa?

Ya Tuhan, karena saya lupa

Izinkan saya untuk melihat pekerjaan temanku

Izinkan pula saya untuk menyontek melalui Hand Phone

Atau melalui buku yang sudah saya bawa ini

Atau melalui catatan kecil yang sudah saya siapkan ini

Ingat:

Bukankah Aku lebih mengetahui apa yang kamu tidak ketahui?

Bukankah Aku lebih dapat melihat apa yang kamu sembunyikan itu?

Ya Tuhan, karena saya ingin mendapat nilai terbaik

Supaya dapat membanggakan diriku, kelurgaku dan juga yang

lainnya

Izinkan saya mengahalalkan semua cara ini

Ingat:

Bukankah yang memberikan nilai terbaik itu Aku?

Dosen hanyalah sebagai perantara saja dariku?

Jikalau kamu ingin mendapatkan kebahagian di dunia

Dan juga kebahagiaan di akhirat

Jangan pernah menghalalkan semua yang telah Aku haramkan

Ingat:

Kebahagian di dunia itu hanya bersifat sementara bagimu

Aku akan siapkan 99% lagi kebahagiaan untukmu kelak di akhirat

Pembahasan Soal Ujian Tengah Semester II Tahun 2010/2011

Mata Kuliah Hukum Pidana

Halaman 4

Muhammad Nur Jamaluddin (MNJ) www.mnj.my.id

UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG

FAKULTAS HUKUM

Jalan Lengkong Besar Nomor 68 Bandung 40261

UJIAN AKHIR SEMESTER TAHUN AKADEMIK 2010/2011

MATA KULIAH : HUKUM PIDANA

HARI, TANGGAL : SELASA, 29 MARET 2011

KELAS/SEMESTER : A-B-C-D-E/II

WAKTU : 90 MENIT

DOSEN : TIM DOSEN

SIFAT UJIAN : CLOSE BOOK

Soal:

1. Apa yang Anda pahami tentang:

a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 dan Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958

dihubungkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?

Jawaban:

Hubungan Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 dengan KUHP yaitu penegasan diadakannya

tentang hukum pidana yang berlaku di Republik Indonesia. Kemudian hubungan Undang-

undang Nomor 73 Tahun 1958 dengan KUHP yaitu menyatakan berlakunya undang-undang

No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh

Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Sebutkan 3 (tiga) kesimpulan yang menyebutkan hukum pidana termasuk hukum publik!

Jawaban:

Hukum pidana termasuk hukum publik karena:

1) Mengatur hubungan antara kepentingan negara atau masyarakat dengan orang

perseorangan.

2) Kedudukan penguasa negara adalah lebih tinggi dari orang perseorangan. Dengan

perkataan lain orang perseorangan disubordinasikan kepada penguasa.

3) Penuntutan seseorang (yang telah melakukan suatu tindakan yang terlarang) tidak

tergantung kepada perseorangan (yang dirugikan), melainkan pada umumnya negara/

penguasa wajib menuntut seseorang tersebut.

Pembahasan Soal Ujian Tengah Semester II Tahun 2010/2011

Mata Kuliah Hukum Pidana

Halaman 5

Muhammad Nur Jamaluddin (MNJ) www.mnj.my.id

4) Hak subjektif penguasa ditimbulkan oleh peraturan-peraturan hukum pidana objektif atau

hukum pidana positif.

c. Apa perlunya diadakan hukum subjektif?

Jawaban:

Karena dengan adanya hukum pidana subjektif (ius puniendi) hak negara untuk menerapkan

pemidanaan kepada para pelanggar peraturan-peraturan hukum yang telah diatur lebih

terdahulu oleh hukum pidana objektif (isus poenale) dapat terlaksana.

2. Apa yang dimaksud dengan:

a. Hukum Pidana dan Ilmu Hukum Pidana?

Jawaban:

Menurut Prof. Moeljatno, S. H., bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan

hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan

untuk:

1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang

dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu baik barang

siapa yang melanggar larangan tersebut.

2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar

larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah

diancamkan.

3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan

apabila orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Kemudian menurut Van Hamel bahwa Ilmu Hukum Pidana merupakan ilmu

antropologis dan ilmu sosial, karena kejahatan itu bukan hanya suatu perbuatan yang

terlarang diancam pidana oleh undang-undang, melainkan juga suatu tingkah laku

manusia dan suatu gejala masyarakat, gejala yang mengancam keamanan masyarakat.

Dengan kata lain bahwa Ilmu Hukum Pidana adalah bagian dari ilmu hukum yang secara

khusus mempelajari salah satu segi dari hukum, yaitu hukum pidana.

Pembahasan Soal Ujian Tengah Semester II Tahun 2010/2011

Mata Kuliah Hukum Pidana

Halaman 6

Muhammad Nur Jamaluddin (MNJ) www.mnj.my.id

b. Hukum Pidan Formil dan Hukum Pidana Materiil?

Jawaban:

Hukum Pidana Formil atau Hukum Acara Pidana ialah ketentuan-ketentuan hukum

yang mengatur bagaimana cara pelaksanaan/penerapan Hukum Pidana Materiil dalam

praktik hukum sehari-hari menyangkut segala hal yang berkenaan dengan suatu

perkara pidana, baik didalam maupun di luar acara sidang pengadilan (merupakan

pelaksanaan dari Hukum Pidana Materiil). Hukum Acara Pidana terkumpul atau diatur dalam

Reglemen Indonesia yang diperbaharui dengan R.I.B. (Herziene Inlandsche Reglement

/H.I.R.) yang sekarang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

tahun 1981.

Kemudian Hukum Pidana Materiil ialah semua peraturan-peraturan yang menegaskan:

1) Perbuatan-perbuatan apa yang dapat dihukum.

2) Siapa yang dapat dihukum.

3) Dengan hukuman apa menghukum seseorang.

Singkatnya Hukum Pidana Materiil mengatur tentang apa, siapa, dan bagaimana orang dapat

dihukum. Jadi Hukum Pidana Materiil ialah peraturan-peraturan hukum atau

perundang-undangan yang berisi penetapan mengenai perbuatan-perbuatan apa saja

yang dilarang untuk dilakukan (perbuatan yang berupa kejahatan/pelanggaran), siapa

sajakah yang dapat dihukum, hukuman apa saja yang dapat dijatuhkan terhadap para

pelaku kejahatan/pelanggaran tersebut dan dalam hal apa sajakah terdapat

pengecualian dalam penerapan hukum ini sendiri dan sebagainya.

c. Tindak Pidana Formil dan Tindak Pidana Materiil?

Jawaban:

Hukum Pidana Formil atau Hukum Acara Pidana ialah ketentuan-ketentuan hukum

yang mengatur bagaimana cara pelaksanaan/penerapan Hukum Pidana Materiil dalam

praktik hukum sehari-hari menyangkut segala hal yang berkenaan dengan suatu

perkara pidana, baik didalam maupun di luar acara sidang pengadilan (merupakan

pelaksanaan dari Hukum Pidana Materiil). Hukum Acara Pidana terkumpul atau diatur dalam

Reglemen Indonesia yang di baharui disingkat dahulu R.I.B. (Herziene Inlandsche

Reglement/H.I.R.) yang sekarang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

(KUHAP) tahun 1981.

Kemudian menurut P.A.F Lamintang tindak pidana formil adalah tindak pidana yang

dianggap telah selesai dengan hukuman oleh undang-undang. Selanjutnya menurut

Pembahasan Soal Ujian Tengah Semester II Tahun 2010/2011

Mata Kuliah Hukum Pidana

Halaman 7

Muhammad Nur Jamaluddin (MNJ) www.mnj.my.id

Sudarto tindak pidana formil merupakan tindak pidana yang perumusannya

dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan tindak pidana tersebut telah selesai

dengan dilakukannya perbuatan yang dirumuskan dalam rumusan tindak pidana

tersebut (tanpa melihat akibatnya).

3. Soalnya, yaitu:

a. Negara dalam menerapkan pemidanaan dihadapkan pada paradoxalitas (di suatu sisi negara

harus menjamin kemerdekaan individu, dipihak lain negara harus menjatuhkan hukuman).

Untuk menetralisir paradoxalitas tersebut dibuat teori yang mendasari pemidanaan. Jelaskan

teori yang dimaksud!

Jawaban:

Teori-teori pidana/pemidanaan adalah sebagai berikut:

1) Teori Absolut atau Teori Pembalasan (Vergeldingstheorien)

Teori ini pada umumnya menerima pendapat bahwa kejahatan sendirilah yang memuat

anasir-anasir yang menuntut hukum dan yang membenarkan hukuman itu dijatuhkan.

Dengan kata lain bahwa hukuman atau pemidanaan merupakan konsekuensi

dilakukannya kejahatan. Jadi, menurut teori ini pemidanaan itu berdasarkan pada

penebusan atau pembalasan dendam, sehingga hukuman tidak bertujuan untuk

mencapai suatu maksud yang prakti, misalnya untuk memperbaiki penjahat. Aliran

teori ini dipengaruhi oleh Immanuel Kant, Hegel, Stahl, Herbat, dan lain-lain.

2) Teori Relatif atau Teori Tujuan (Doeltheorien)

Menurut teori ini sebagai dasar dari hukuman atau pemidanaan adalah untuk

mempertahankan tata tertiba masyarakat. Oleh karena itu, tujuan daripada

hukuman atau pemidanaan adalah untuk mencegah dilakukannya suatu

pelanggaran hukum, demi menjamin tata tertib hukum masyarakat. Teori ini disebut

juga sebagai teori prevensi yang berarti hukuman atau pemidanaan berupa:

a) Hukuman yang bersifat menakutkan (afschrikking).

b) Hukuman yang bersifat memperbaiki (verbetering-reklassering).

c) Hukuman yang bersifat membinasakan (onschadelijk maken).

Kemudian sifat dari teori prevensi terbagi menjadi dua macam, yaitu:

a) Prevensi umum (generale preventie) artinya pemidanaan yang ditujukan kepada

masyarakan umum dengan tujuan menghindarkan orang-orang pada umumnya agar

tidak melanggar hukum.

Pembahasan Soal Ujian Tengah Semester II Tahun 2010/2011

Mata Kuliah Hukum Pidana

Halaman 8

Muhammad Nur Jamaluddin (MNJ) www.mnj.my.id

b) Prevensi khusus (speciale preventie) artinya pemidanaan yang ditujukan kepada si

pembuat atau pelaku yang bertujuan untuk menahan niat buruk dari si pembuata atau

pelaku, dan selanjutnya menahan agar pelanggar tidak mengulangi perbuatannya, serta

mencegah agar orang tidak melakukan pebuatan jahat yang telah direncanakan.

3) Teori Gabungan (Verenigingstheorien)

Menurut teori gabungan ini bahwa hukuman atau pemidanaan itu disamping

merupakan konsekuensi dilakukannya suatu kejahatan juga untuk

mempertahankan tata tertib masyarakat.

Teori gabungan ini terdiri atas:

a) Teori yang menitikberatkan kepada pembalasan, yang tidak boleh melampui batas

keperluannya dan sudah cukup untuk mempertahankan tata tertib masyarakat.

b) Teori ini menitikberatkan pertahanan tata tertib masyarakat, tetapi hukuman atau

pemidanaan tidak boleh lebih berat daripada penderitaan yang sesuai dengan beratnya

perbuatan yang dilakukan oleh terhukum.

c) Teori yang menganggap bahwa keuda asas tersebut harus dititikberatkan sama.

b. Apa yang dimaksud dengan hukum pidana bagian umum dan hukum pidana bagian khusus!

Jawaban:

Hukum pidana umum (Commune Strafrecht) adalah ketentuan-ketentuan hukum pidana yang

berlaku secara umum bagi semua orang yang menurut hukum wilyah Indonesia terkecuali

bangsa asing yang menurut hukum internasional mempunyai hak exterritoriliteit sehingga

ketentuan-ketentuan pidana Indonesia tidak berlaku baginya dan meraka hanya tunduk pada

undang-undang pidana di negaranya. Ditinjau dari KUHP disebut juga bahwa hukum pidana

umum berisi aturan-aturan yang berlaku bagi setiap orang dan perundang-undangan lalu lintas

jalan.

Kemudian hukum pidana khusus ialah hukum pidana yang dibuat untuk beberapa subjek

hukuk khusus atau beberapa peristiwa pidana tertentu. Oleh karena itu hukum pidana khusus

memuat ketentuan-ketentuan dan asas-asas yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan

asas-asas yang tercantum dalam hukum pidana umum.

Pembahasan Soal Ujian Tengah Semester II Tahun 2010/2011

Mata Kuliah Hukum Pidana

Halaman 9

Muhammad Nur Jamaluddin (MNJ) www.mnj.my.id

Disebut sebagai hukum pidana khusus karena pengaturannya yang secara khusus yang ada

kalanya bertitik berat kepada kekhususan suatu golongan tertentu, misalnya militer dan yang

dipersamakan atau suatu tindakan tertentu seperti pemberantasan tindak pidana ekonomi

dengan undang-undang.

4. Mengapa diperlukan interpretasi terhadap undang-undang? Sebutkan menimal 5 (lima) metode

penafsiran!

Jawaban:

Intresptasi terhadp undang-undang diperlukan karena semua undang-undang tidak memberikan

penjelasan secara tegas dari tujuan diberlakukan ketentuan tersebut sehingga dibutuhkan

iterprestasi. Adapun tujuan dari intreprestasi terhadap undang-undang yaitu untuk menjadikan

hukum bersifat dinamis, bisa mengikuti perkembangan zaman.

Kemudian macam-macam metode penafsiran, yaitu:

a. Penafsiran gramatikal (gramaticale interpetatie) merupakan penafisiran menurut tata

bahasa, yaitu memberikan arti kepada suatu istilah atau perkataan sesuai dengan tata

bahasa. Contoh bila perumusan berisi kata pegawai negeri meneri suap, maka subjek

atau pelaku disini adalah pegawai negeri, bukan barang siapa atau nahkoda.

b. Penafsiran sistematis merupakan metode yang dihubungkan dengan sistematis dalam

perundang-undangan, apabila suatu istilah atau perkara dicantumkan dua kali dalam

satu pasal atau pada suatu undang-undang, maka pengertiannya harus sama pula.

Misalnya, pasal 302 KUHP dicantumkan dua kali istilah binatang, maka kepada kedua-

duanya istilah harus diberikan pengertiannya yang sama. Contoh lain istilah pencurian

yang tercantum dalam pasal 363 KUHP, h...

Recommended

View more >