pre mutu fktp
DESCRIPTION
fktpTRANSCRIPT
PowerPoint Presentation
MENAKAR PERFORMA FKTP
Di Era Jaminan Kesehatan Nasional
A Never Ending Journey To Create An Efficient And Effective Health Care System
BPJS Kesehatan Kantor Cabang Utama Yogyakarta
01 Desember 2014 , Hotel Sheraton , Yogyakarta
Apa kata Undang-Undang No 40/2004?
Equity
Asuransi
Sosial
Elemen pokok pelaksanaan JKN
Pasal 19
Sesuai kebutuhan medik peserta
Akses pelayanan kesehatan
Manfaat medik sama
Asuransi yang mengedepankan prinsip:
Gotong Royong
Kepesertaan Wajib
Iuran sesuai % upah
Not For Profit
Sustainibilitas, Kepuasan Peserta dan Provider, Akuntabilitas pengelolaan (GC)
Transisi Demografi
Transisi Epidemiologi Penyakit Kronis
Pembangunan berwawasan kesehatan belum optimal
Kesenjangan ekonomi tinggi
Prilaku dan cara pandang terhadap kesehatan (Ignorance)
Inflasi biaya kesehatan sangat tinggi namun berdampak rendah
Ketersediaan dan distribusi tenaga maupun sarana kesehatan
Standarisasi kompetensi, sarana dan prasarana
Paradigma serta koordinasi antar tingkat layanan
Demand
Suplai
+
+
Mengapa Sustainibilitas JKN Diperlukan ?
JKN tidak boleh menjadi produk yang Inferior !
Referensi: Control Knob, World Bank (2008)
JKN
Revolusi Menyeluruh
Reformasi : Perubahan secara drastis untuk perbaikan yang direncanakan
Revolusi : Perubahan yang cukup mendasar bisa direncanakan maupun tidak , tanpa atau dgn kekerasan
Perubahan pada aspek pembiayaan akan memicu perubahan pada aspek lainnya
4
(Perpres 12/2013)
Dimensi Mutu Dalam JKN
4
Indikator
Keamanan
Efektifitas
Kebutuhan
Efisiensi
Minimal adverse reaction
Kompetensi
Evidence Based
Sociocultural competence
Waktu
Jarak
Sarana pendukung
Cost Benefit
Kontak Pertama
Longitudinal
Komprehensif
Koordinasi
Karakter Pelayanan Primer
Kerangka Mutu FKTP
SDM
Sarana & Prasarana
Cakupan pelayanan
Organisasi profesi
Manajemen sistem kesehatan
SIM
Pendidikan berkelanjutan
Kemudahan akses
Model & besaran pembayaran
Cakupan populasi
Administrasi
Regulasi
Pedoman teknis pelayanan medis
Struktur/ Input
Proses
Luaran/Outcome
Pelayanan terstandar
Pemantauan performa faskes
Output
Kepuasan peserta dan provider
Perbaikan status kesehatan cth KGD, Cholesterol
Citra PPK
1,2,3 Donabedian Model
Pertanyaannya mana yang mau kita potret? Atau kalo mau semuanya bagaimana memadukan pemotretan tersebut sehingga bisa dilihat seluruhnya?
6
Indikator Kinerja FKTP
Pelaksanaan Prolanis
Optimalisasi fungsi utama pelayanan primer oleh FKTP
P Care
Family Folder
Jumlah FKTP cukup (sarana memadai : jejaring pelayanan lengkap, ruang tunggu, tempat parkir, sistem antrian)
Distribusi peserta terdaftar merata
MUTU
KUALITAS
KUANTITAS
FKTP TERBAIK
Puskesmas
DPP
Klinik
Faskes TNI
Faskes POLRI
7
Kerangka Mutu FKTP
Mutu Medik
Mutu Layanan Non Medik
Mutu
Dokumen
FKTP QI-9 (Quality Indicator 9)
CATATAN PENTING dalam melaksanakan FKTP IQ-9
Sumber pengukuran Data Sekunder (laporan FKTP/P-Care)
Optimalkan ability / awarenes FKTP menggunakan P-Care / membuat catatan pelayanan
8
Peraturan Direksi Nomor 085 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Peningkatan Mutu Pelayanan Primer tahun 2014
Peraturan Direksi Nomor 095 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Optimalisasi Fungsi Utama Pelayanan Primer
Setiap FKTP akan dievaluasi dan dinilai kinerja mutu pelayanan berbasis fungsi primer
Penilaian kinerja mutu dilaksanakan 1 tahun sekali sebagai dasar perpanjangan kerjasama
Untuk menunjang penilaian perlu optimalisasi pelaporan : kunjungan rujukan, laporan utilisasi review, laporan prolanis
Optimalisasi Pcare FKTP !!!
Pedoman Penilaian QI 9 FKTP BPJS Kesehatan
Evaluasi QI9 bagi FKTP
Nb : Isian Format QI9 buka excel
Diagnosa 144
Data DIY
Regulasi Pelaksanaan
PMK NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
Menteri Sosial berwenang menetapkan data kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Sampai ada pengaturan lebih lanjut oleh Pemerintah tentang jaminan kesehatan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) maka :
gelandangan, pengemis, orang terlantar dan lain-lain
penghuni panti-panti sosial serta penghuni rutan/lapas yang
miskin dan tidak mampu.
Tanggungjawab
Pemerintah Daerah
PMK NOMOR 28 TAHUN 2014
Anak pertama sampai dengan anak ketiga dari peserta pekerja penerima upah sejak lahir secara otomatis dijamin oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan).
Bayi baru lahir dari :
a. peserta pekerja bukan penerima upah;
b. peserta bukan pekerja;
c. peserta pekerja penerima upah untuk anak keempat dan seterusnya;
harus didaftarkan selambat-lambatnya 3 x 24 jam hari kerja sejak yang
bersangkutan dirawat atau sebelum pasien pulang (bila pasien dirawat
kurang dari 3 hari).
Jika sampai waktu yang telah ditentukan pasien tidak dapat menunjukkan
nomor identitas peserta JKN maka pasien dinyatakan sebagai pasien
umum.
Bab IV Pelayanan Kesehatan
Pelayanan kesehatan bagi peserta penderita penyakit HIV dan AIDS, Tuberculosis (TB), malaria serta kusta dan korban narkotika yang memerlukan rehabilitasi medis, pelayanannya dilakukan di fasilitas kesehatan tingkat pertama yang merupakan bagian dari pembayaran kapitasi dan di fasilitas kesehatan tingkat lanjutan tetap dapat diklaimkan sesuai tarif INA-CBGs, sedangkan obatnya menggunakan obat program.
PMK NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
Kartu peserta berlaku 7 hari setelah pembayaran pertama
(Sesuai tanggal tertera di kartu peserta)
Surat Kemendagri Terkait Kewajiban penggunaan KTP Elektronik dan E-KTP
PMK NOMOR 59 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR TARIF PELAYANAN KESEHATAN DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
PMK NOMOR 59 TAHUN 2014
Tarif Komponen Tarif Non KapitasiTARIF NON KAPITASIa. pelayanan ambulans;b. pelayanan obat rujuk balik;c. pemeriksaan penunjang pelayanan rujuk balik;d. pelayanan skrining kesehatan tertentu termasuk pelayanan terapi krio untuk kanker leher rahim;e. rawat inap tingkat pertama;f. jasa pelayanan kebidanan dan neonatal yang dilakukan oleh bidan atau dokter, sesuai kompetensi dan kewenangannya;g. pelayanan Keluarga Berencana berupa MOP/vasektomi;h. kompensasi pada daerah yang tidak terdapat fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat;i. pelayanan darah; dan/atauj. pelayanan gawat darurat di fasilitas kesehatan yang tidak bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.Kesepakatan Tarif dengan Adinkes DIY
Pemeriksaan ANC sekurang-kurangnya dilakukan 4 (empat) kali,dengan distribusi waktu 1 (satu) kali pada trimester pertama kehamilan, 1 (satu) kali pada trimester kedua kehamilan, dan 2 (dua) kali pada trimester ketiga kehamilan.
Pemeriksaan ANC berupa pengukuran tinggi badan dan berat badan, pemeriksaan tekanan darah, pengukuran lingkar lengan atas, pemeriksaan tinggi fundus uteri, pemeriksaan denyut jantung janin dan posisi janin, skrining status dan pemberian imunisasi tetanus toksoid, pemberian tablet tambah darah dan asam folat, serta temu wicara.
Pemeriksaan ANC sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan sesuai usia kehamilan ibu.
Ketentuan Pelayanan ANC
d. Pemeriksaan ANC berupa pemeriksaan laboratorium rutin meliputi pemeriksaan kadar hemoglobin dan pemeriksaan golongan darah pada ibu hamil wajib dilakukan oleh pemberi pelayanan antenatal yang memiliki alat pemeriksaan laboratorium tersebut.
e. Pemeriksaan ANC berupa pemeriksaan laboratorium lainnya dilakukan atas indikasi ibu hamil oleh pemberi pelayanan antenatal yang memiliki alat pemeriksaan laboratorium tersebut.
Ketentuan Pelayanan ANC
(3) Persalinan pervaginam dengan tindakan emergensi dasar di Puskesmas PONED sebagaimana meliputi penatalaksanaan untuk mengatasi kegawatdaruratan medik, perdarahan pada kehamilan muda (abortus), preeklamsia, eklamsia, dan persalinan macet (distosia).
(4) Pemeriksaan PNC/neonatus sesuai standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
a. Pelayanan ibu nifas; dan
b. Pelayanan neonatal.
(5) Pelayanan ibu nifas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi pemeriksaan tekanan darah, nadi, respirasi dan suhu; pemeriksaan tinggi fundus uteri; pemeriksaan lokhia dan pengeluaran pervaginam lainnya; pemeriksaan payudara dan dukungan pemberian ASI Eksklusif; pemberian vitamin A; pelayanan Keluarga Berencana pasca persalinan; konseling dan edukasi perawatan kesehatan; serta penanganan risiko tinggi dan komplikasi pada ibu nifas.
Ketentuan Pelayanan Persalinan dan PNC
24
Selain laporan kunjungan rujukan, untuk penilaian QI9 FKTP untuk melaporkan kontak komunikasi (berapa total peserta yang kontak dengan FKTP)
Pengentrian P-Care wajib dilakukan oleh FKTP
Klaim Non kapitasi bulan pelayanan sblm Desember diterima maksimal tanggal 10 Desember 2014 setelah itu tidak ada klaim susulan pemberitahuan ke jejaring bidan!!
Peningkatan kompetensi FKTP 155 diagnosa tuntas di FKTP
Hal-Hal Krusial
Terima
Kasih
Bersama Menuju Indonesia Gemilang
dr. Sulistyowati, Pemenang lomba foto FKTP 2014
NONAMA DIAGNOSA
JUMLAH
KASUS
1Essential (primary) hypertension2331
2Hypermetropia335
3Non-insulin-dependent diabetes mellitus with coma298
4Insulin-dependent diabetes mellitus with coma290
5Asthma, unspecified267
6Insulin-dependent diabetes mellitus without complications226
7Superficial injury of unspecified body region211
8Non-insulin-depend diabetes mellitus without complication195
9Hypertension (HPN)160
10Other disorders of refraction142
11Myopia139
12Supervision of normal first pregnancy125
13Predominantly allergic asthma114
14Dermatitis, unspecified93
15Urinary tract infection, site not specified84
16Unspecified haemorrhoids without complication74
17Benign lipomatous neoplasm, unspecified73
18Hypertension, stage I71
19Perichondritis of external ear69
20Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin64