praktik penggunaan dana yang tidak boleh ...etheses.iainponorogo.ac.id/10442/1/diah...
TRANSCRIPT
PRAKTIK PENGGUNAAN DANA YANG TIDAK BOLEH DIAKUI
SEBAGAI PENDAPATAN (TBDSP) DI BMT NURROHMAN DESA JANTI
KECAMATAN SLAHUNG KABUPATEN PONOROGO
DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NO123DSN-MUI XI2018
SKRIPSI
Oleh
DIAH WULANDARI
NIM 210216003
Pembimbing
Dr Hj ROHMAH MAULIDIA MAg
NIP 197711112005012003
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
2020
ABSTRAK
Diah Wulandari 2020 Praktik Penggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui
Sebagai Pendapatan (TBDSP) di BMT Nurrohman Desa Janti
Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo dalam Perspektif Fatwa
DSN MUI No123DSN-MUI XI2018 Skripsi Jurusan Hukum
Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Ponorogo Pembimbing Dr Hj Rohmah Maulidia MAg
Fatwa DSN adalah fatwa yang dikeluarkan oleh dewan yang dibentuk oleh
MUI untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas
lembaga keuangan syariah Salah satu fatwa yang mengatur mengenai lembaga
keuangan syariah adalah fatwa DSN-MUI No123XI2018 tentang penggunaan
dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi lembaga keuangan syariah
BMT Nurrohman merupakan lembaga keuangan syariah yang mempunyai dana
yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan yaitu berasal dari bunga dan denda
Dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan wajib digunakan dan disalurkan
secara langsung untuk kemaslahatan umat Islam dan kepentingan umum yang tidak
bertentangan dengan prinsip syariah Setiap penggunaan dan penyaluran dana harus
mendapatkan persetujuan atau opini dari Dewan Pengawas Syariah (DPS)
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana analisis
Fatwa No123DSN-MUIXI2018 terhadap penggunaan dana yang tidak boleh
diakui sebagai pendapatan bagi lembaga keuangan syariah di BMT Nurrohman
Janti Slahung (2) Bagaimana analisis Fatwa No123DSN-MUIXI2018 terhadap
prosedur Dewan Pengawas Syariah dalam penggunaan dana yang tidak boleh
diakui sebagai pendapatan bagi lembaga keuangan syariah di BMT Nurrohman
Janti Slahung
Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian
lapangan yang menggunakan metode kualitatif Sedangkan teknik pengumpulan
data yang dilakukan adalah menggunakan observasi wawancara dan dokumentasi
Analisis yang digunakan menggunakan metode induktif dan deduktif
Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa
1 Penggunaan dana TBDSP di BMT Nurrohman digunakan kembali untuk
kegiatan operasional BMT Hal ini tidak sesuai dengan fatwa DSN
No123DSN-MUIXI2018 yang berbunyi ldquodana TBDSP wajib digunakan dan
disalurkan secara langsung untuk kemaslahatan umat Islam dan kepentingan
umum yang tidak bertentangan dengan prinsip syariahrdquo
2 Prosedur DPS dalam pengalokasian dana TBDSP sudah sesuai dengan fatwa
DSN No123DSN-MUIXI2018 yang berbunyi ldquoSetiap penggunaan dan
penyaluran Dana TBDSP harus mendapatkan persetujuan atau opini dari
Dewan Pengawas Syariah LKS LBS dan LPS tersebut
1
BAB I
PENDAHULUAN
A Latar Belakang Masalah
Lembaga sektor keuangan sangat dibutuhkan dalam mendukung
permodalan dalam sektor riil hal ini sudah dirasakan fungsinya sejak lama di
Indonesia dengan konsep perbankan baik yang berbentuk konvensional
(berdasarkan kapitalis maupun sosialis) dan berprinsip syariah1 Lembaga
keuangan syariah (mikro) ialah lembaga keuangan yang mengimplementasikan
prinsip-prinsip keuangan syariah yang khusus didirikan untuk memberikan jasa
pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat baik melalui pinjaman
atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat
pengelolaan simpanan maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan
usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan2
Salah satu lembaga keungan syariah yaitu BMT BMT adalah singkatan
dari Bayt al-Māl Wa al-Tamwīl atau padanan kata dari Balai usaha Mandiri
Terpadu3 Bayt al-Māl Wa al-Tamwīl (BMT) merupakan suatu lembaga yang
terdiri dari dua istilah yaitu bayt al-māl dan bayt al-tamwīl Bayt al-māl
berarti rumah dana dan bayt al-tamwīl berarti rumah usaha Bayt al-māl lebih
mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non
1 Azhar Muttaqin ldquoModel Pembiayaan Bayt al-Māl Wa al-Tamwīl dan Peranannya dalam
Pembinaan Kesejahteraan Usaha Kecil Menengah (UKM)rdquo Jurnal Humanity 7 (2012) 35 2 OJK ldquoUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2013rdquo dalam https wwwojkgoid id kanal
iknbregulasilembaga-keuangan-mikroundang-undangPageaspx (diakses pada tanggal 11
Desember 2019 jam 1335) 3 Muhammad Ridwan Manajemen Bayt al-Māl Wa al-Tamwīl (Yogyakarta UII Press
2004) 126
2
profit seperti zakat infāq dan shadaqāh Adapun bayt al-tamwīl sebagai usaha
pengumpulan dan penyaluran dana komersial Usaha-usaha tersebut menjadi
bagian yang tidak terpisah dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan
ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan Islam4
Peran sosial BMT akan terlihat pada definisi bayt al-māl sedangkan
peran bisnis BMT akan terlihat pada definisi bayt al-tamwīl Sebagai lembaga
sosial BMT menerima dana zakat infāq dan shadaqāh dan menjalankannya
sesuai dengan peraturan dan amanahnya Sebagai lembaga bisnis BMT lebih
mengembangkan usahanya pada sektor keuangan yakni simpan-pinjam Usaha
ini seperti usaha perbankan yakni menghimpun dana anggota dan calon
anggota (nasabah) serta menyalurkannya kepada sektor ekonomi yang halal
dan menguntungkan5
Dalam menjalankan fungsi sebagai rumah pengembangan harta BMT
mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan
ekonomi6 Dengan prinsip operasional BMT yang berlandaskan syariah dan
lebih dekat dengan usaha kecil dan masyarakat menengah ke bawah ini menjadi
perhatian tersendiri bagi masyarakat khususnya masyarakat muslim Proses
pengajuan pembiayaan yang lebih mudah daripada lembaga keuangan
perbankan membuat BMT ini semakin diminati masyarakat 7
4 Nurul Huda dan Mohammad Heykal Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis dan
Praktis (Jakarta Kencana 2010) 363 5 Ridwan Manajemen bayt al-māl 126 6 Nur Rianto Al-Arif Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik (Bandung CV
Pustaka Setia 2015) 391-392 7 M Nur Yasin Hukum Ekonomi Islam Geliat Perbankan Syariah di Indonesia (Malang
UIN Malang Press 2009) 106
3
Di Indonesia kegiatan bayt al-tamwīl bisa dijalankan oleh industri
perbankan syariah maupun lembaga keuangan mikro syariah Kedua jenis
lembaga keuangan ini pada prinsipnya memiliki kesamaan konsep operasional
perbedaannya terletak pada bentuk badan hukum serta konsekuensi yang
mengikutinya sebagai badan hukum Lembaga Keuangan Mikro Syariah
(LKMS) merupakan lembaga keuangan yang kegiatan operasionalnya
berdasarkan prinsip syariah namun bukan bank Di masyarakat lebih dikenal
sebagai BMT atau koperasi syariah8
Kegiatan yang dilakukan BMT tidak jauh berbeda dengan bank syariah
atau BPR syariah Prinsip operasionalnya berdasarkan atas prinsip bagi hasil
jual beli dan titipan (wadirsquoah) Karenanya meskipun mirip dengan bank
syariah tapi boleh dikatakan sebagai cikal bakal dari bank syariah BMT
memiliki pasar tersendiri yaitu masyarakat kecil yang tidak terjangkau layanan
perbankan serta pelaku usaha kecil yang mengalami hambatan psikologis bila
berhubungan dengan pihak bank9
BMT Nurrohman merupakan lembaga keuangan syariah yang hadir di
tengah masyarakat golongan menengah ke bawah yang memberikan
kemudahan bagi masyarakat yang membutuhkan dana dengan proses mudah
dan cepat Sehingga memberikan kemudahan bagi masyarakat yang
membutuhkan dana dengan mengajukan pembiayaan di BMT Nurrohman
8 Rifqi Muhammad Akuntansi Keuangan Syariah Konsep dan Implementasi PSAK
Syariah (Yogyakarta P3EI Press 2010) 36 9 Ibid 363
4
Pembiayaan yang diberikan oleh BMT Nurrohman hanya terbatas pada
masyarakat yang berada disekitar wilayah BMT10
Produk-produk penyaluran di BMT Nurrohman Janti Slahung yakni
penghimpunan dana dan penyaluran dana Dalam produk penghimpunan dana
BMT Nurrohman menggunakan sistem simpanan harian yaitu jika nasabah
menyimpan di BMT selama 5 hari maka nasabah sudah mendapatkan jasa dari
BMT selama 5 hari tersebut Dalam produk penyaluran dana ada dua yaitu
mudārabah dan murābahah Pembiayaan mudārabah di BMT Nurrohman
penetapan bagi hasil diganti dengan mark upjasa yang harus dibayar oleh
setiap nasabah yang melakukan pembiayaan Dalam pembayaran angsuran
pembiayaan nasabah selain membayar pokok juga akan dikenakan
pembayaran mark upjasa setiap bulan Dengan pilihan besaran mark upjasa
3 untuk jenis menurun dengan jangka waktu maksimal 4 bulan dan 2 untuk
jenis flad dengan jangka waktu minimal 4 bulan dan maksimal 12 bulan
Pembiayaan kedua yaitu murābahah Pada pembiayaan ini margin diganti
dengan mark upjasa yang harus dibayar oleh setiap nasabah yang melakukan
pembiayaan di BMT Nurrohman Sehingga dalam pembayaran angsuran
pembiayaan nasabah selain membayar harga jual juga akan dikenakan
pembayaran mark upjasa setiap bulan Dengan pilihan besaran serta
penghitungan mark upjasa sama dengan pembiayaan mudārabah11
10 Arif Fauzani Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 09 Desember 2019 11 Ibid
5
Seperti yang telah diketahui bersama bahwa dalam melakukan aktivitas
bank syariah terlibat dengan banyak pihak demi kelancaran operasional bank
tersebut Maka pendapatan non halal pun tidak dapat dihindari keberadaannya
Pendapatan dana non halal yang diterima bank syariah berasal dari bunga
rekening atau simpanan giro bank yang terdapat pada bank lain yang tidak
menggunakan akad syariah BMT Nurrohman sendiri menyimpan dananya
untuk ditabung di lembaga keuangan konvensional yaitu BPR JATIM
Tentunya dari penyimpanan tersebut akan mendapatkan jasa atau bisa disebut
dengan bunga bank
BMT Nurrohman Janti Slahung juga menerapkan pembayaran denda
bagi anggota (nasabah) mampu yang menunggak pembayaran Sanksi denda
yang diterpakan di BMT Nurrohman memiliki tujuan untuk memberikan rasa
jera pada nasabah dan rasa tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban
membayar angsuran pembiayaan Sanksi denda ini diberikan kepada para
nasabah mampu yang melakukan pelanggaran perjanjian dan para nasabah
yang tidak dapat melunasi angsuran sesuai jatuh tempo yang telah disepakati
Namun mekanisme sanksi denda di BMT Nurrohman memiliki cara
perhitungan yang berbeda
Terkait hal ini DSN-MUI dalam fatwanya menyatakan bahwa kegiatan
ekonomi syariah di Indonesia belum sepenuhnya lepas dari sistem ekonomi
konvensional yang ribawi Sehingga DSN-MUI menggunakan teori tafrīq al-
halagtl an al-haragtm dalam memisahkan harta halal dari yang haram Pemisahan
pendapatan non halal menjadi penting mengingat bahwa lembaga keuangan
6
syariah harus menjalankan kegiatan sesuai dengan prinsip syariah Selain itu
lembaga keuangan syariah berkewajiban untuk memberikan informasi bagi
masyarakat mengenai peruntukan dana non halal sehingga pengelolaan dana
non halal ini tidak menjadi salah kaprah dalam perspektif masyarakat awam12
Dalam penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan
diutamakan digunakan untuk kemaslahatan umum Seperti yang dijelaskan
dalam kitāb al-Majmū Syarh al-Muhadzdzab13
إذا كا ن معه مال حرام وأراد الت وبة والب را ءة نه ان كان له م قال الغزا ليتا وجب د عهإلى مالك معين وجب صره إليه أو إلى وكيله ان كانمي بغي أن ره ي وارثه وإن كان لما لك لاي عره ويئس من معرته ي ن ي
الح ال الح طريق مك م وذلك مسلمين العامة كالقناطروالمساجد وم ةودق به علىقيرأو قراءممايشترك المسلمون يه وإلا ي ت
Al-Ghāzalī berkata Apabila terdapat harta haram pada seseorang dan ia
ingin bertaubat serta melepaskan diri dari harta haram tersebut maka jika
pemilik harta tersebut diketahui wajib baginya untuk menyerahkan harta
tersebut kepadanya atau wakilnya Jika pemiliknya sudah meninggal
dunia wajib diberikan kepada ahli warisnya dan jika tidak diketahui
pemiliknya dan tidak ada harapan (sulit sekali) untuk mengetahuinya
maka sebaiknya ia menggunakan harta tersebut untuk kemaslahatan
kaum muslim seperti membangun jembatan sarana pendidikan Islam
masjid jalan menuju ke Makkah dan semisalnya yang menjadi kebaikan
bersama bagi kaum muslim Apabila tidak maka sedekahkanlah kepada
seorang fakir atau lebih Berdasarkan alasan di atas Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama
Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan fatwa mengenai penggunaan dana yang
tidak boleh diakui sebagai pendapatan yang sesuai dengan prinsip syariah dan
12 Indria Puspitasari Lenap ldquoPengungkapan Pendapatan Non-Halal PSAK 109 Vs
Praktikrdquo Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram 3 (2019) 95-97 13 Imam An-Nawawī al-Majmū Syarh al-Muhadzdzab (Jakarta Pustaka Azzam 2009)
428
7
menjadi pedoman lembaga kuangan syariah dalam menggunakan dana TBDSP
yang sesuai dengan Islam Mengenai pedoman tersebut telah diatur dalam
fatwa DSN yaitu fatwa DSN-MUI No123XI2018 tentang penggunaan dana
yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi lembaga keuangan syariah
lembaga bisnis syariah dan lembaga perekonomian syariah
Penggunaan dana bunga dan denda dalam fatwa DSN-MUI
No123XI2018 mewajibkan lembaga keuangan syariah untuk digunakan dan
disalurkan secara langsung untuk kemaslahatan umat Islam dan kepentingan
umum yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah Aturan mengenai
penggunaan dana yang diperbolehkan telah diatur di dalam ketentuan ke-3
fatwa DSN-MUI No123XI2018 Bentuk-bentuk penyaluran dana TBDSP
yang dibolehkan antara lain untuk 14
a Penanggulangan korban bencana
b Sarana penunjang lembaga pendidikan Islam
c Masjid atau musholla dan penunjangnya
d Pembangunan fasilitas umum yang berdampak sosial
e Sosialisasi edukasi dan literasi ekonomi keuangan dan bisnis syariah
untuk masyarakat umum
f Beasiswa untuk siswa atau mahasiswa berprestasi danatau kurang mampu
g Kegiatan produktif bagi dhuafa
h Fakir miskin
i Kegiatan sosial lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
14 Ibid
8
Dana TBDSP tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan LKS LBS dan
LPS antara lain dalam bentuk15
a Promosi produk maupun iklan (branding) perusahaan
b Pendidikan dan pelatihan untuk karyawan
c Pembayaran pajak zakat amp wakaf
d Pembayaran atau pelunasan tunggakan nasabah (end user)
e Kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah
Sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam fatwa DSN-MUI
No123XI2018 tentang penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai
pendapatan bagi lembaga keuangan syariah maka setiap lembaga keuangan
syariah harus menaati pedoman tersebut Apabila melanggar pedoman tersebut
maka tidak sesuai dengan fatwa DSN-MUI
BMT Nurrohman Janti Slahung menjadikan dana bunga dan denda
sebagai pendapatan operasional perusahaan Dana tersebut belum dipisahkan
secara khusus dan masih bercampur dengan dana lainnya sehingga dana
tersebut digunakan kembali untuk membiayai kegiatan-kegiatan operasional
yang diselenggarakan oleh BMT DPS di BMT Nurrohman juga telah
menyetujui bahwa penggunaan dana non halal tersebut digunakan untuk
kegiatan operasional perusahaan
Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk meneliti lebih
mendalam terkait penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai
pendapatan di BMT Nurrohman dalam skripsi yang berjudul ldquoPraktik
15 Ibid
9
Penggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan
(TBDSP) di BMT Nurrohman Desa Janti Kecamatan Slahung Kabupaten
Ponorogo dalam Perspektif Fatwa DSN MUI No123DSN-MUI XI2018rdquo
B Rumusan Masalah
Dalam penelitian ini peneliti menentukan rumusan masalah yang akan
dibahas mengenai penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai
pendapatan bagi lembaga keuangan syariah yaitu sebagai berikut
1 Bagaimana analisis Fatwa No123DSN-MUIXI2018 terhadap
penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi
lembaga keuangan syariah di BMT Nurrohman Janti Slahung Ponorogo
2 Bagaimana analisis Fatwa No123DSN-MUIXI2018 terhadap prosedur
Dewan Pengawas Syariah dalam penggunaan dana yang tidak boleh diakui
sebagai pendapatan bagi lembaga keuangan syariah di BMT Nurrohman
Janti Slahung Ponorogo
C Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan peneliti ini
bertujuan sebagai berikut
1 Untuk menjelaskan analisis fatwa DSN-MUI No123DSN-MUIXI2018
terhadap penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan
bagi lembaga keuangan syariah di BMT Nurrohman Janti Slahung
2 Untuk menjelaskan analisis fatwa DSN-MUI No123DSN-MUIXI2018
terhadap prosedur Dewan Pengawas Syariah dalam penggunaan dana yang
10
tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi lembaga keuangan syariah di
BMT Nurrohman Janti Slahung
D Manfaat Penelitian
Adapun pembahasan permasalahan dan penelitian skripsi ini diharapkan
berguna dan memiliki manfaat sebagai berikut
1 Manfaat Teoritis
a Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan
sumbangan pengetahuan di bidang hukum ekonomi syariah terkait
penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi
lembaga keuangan syariah
b Dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi kalangan akademisi
maupun praktisi
2 Manfaat Praktis
a Bagi Masyarakat
Diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada
masyarakat khususnya dalam penggunaan dana yang tidak boleh
diakui sebagai pendapatan bagi lembaga keuangan syariah yang
sesuai dengan fatwa atau prinsip-prinsip syariah
b Bagi BMT
Diharapkan dapat membantu menyempurnakan penggunaan
dana yang tidak boleh disebut sebagai pendapatan oleh lembaga
keuangan syariah yang sesuai dengan fatwa atau prinsip-prinsip
syariah
11
E Telaah Pustaka
Selain menggunakan buku-buku yang relevan peneliti juga melihat hasil
penelitian terdahulu agar tidak terjadi kesamaan secara menyeluruh Adapun
hasil penelitian terdahulu yang juga membahas tentang penggunaan dana yang
tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi lembaga keuangan syariah atau bisa
disebut dengan pendapatan non halal yaitu
Pertama penelitian yang dilakukan oleh Darmiati pada tahun 2012 yang
berjudul ldquoTinjauan hukum Islam terhadap penggunaan dana non halal bagi
kepentingan sosial pada KJKS Manfaat Gayung Kebonsari Surabayardquo Teknik
analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif
dengan pola deduktif Penelitian tersebut membahas mengenai penggunaan
dana non halal dan bagaimana hukumnya bila ditinjau dari hukum islam Hasil
dari penelitian tersebut adalah dana non halal digunakan untuk kepentingan
umum dan diperbolehkan dalam Islam karena itu termasuk maṣlaḥah mursalah
sebagaimana dijelaskan oleh Abdullah bin Abdul Ḥussein Sehingga setiap
sumber dana yang didapat dari KJKS Manfaat harus disalurkan untuk
kepentingan sosial sesuai dengan tujuan utamanya yaitu membantu orang-
orang yang kesulitan sesuai dengan prinsip syariah16
Kedua penelitian yang dilakukan oleh Lenza Nani pada tahun 2018 yang
berjudul ldquoAnalisis Pengelolaan Dana Tazīr bagi Nasabah Wanprestasi Dalam
Meningkatkan Kedisiplinan Nasabah (Studi Pada PT Bank Syariah Mandiri
16 Darmiati Tinjauan hukum Islam terhadap Pengalokasian Dana Non Halal Bagi
Kepentingan Sosial pada KJKS Manfaat Gayung Kebonsari Surabaya Skripsi (Surabaya Institut
Agama Islam Negeri Sunan Ampel 2012) 1-8
12
Kantor Cabang Teluk Betung Bandar Lampung)rdquo Jenis penelitian yang
digunakan adalah penelitian lapangan (field research) Penelitian tersebut
membahas mengenai penerapan dan pengelolaan tazīr bagi nasabah
wanprestasi dalam meningkatkan kedisiplinan di Bank Syariah Mandiri Teluk
Betung Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa Bank Syariah Mandiri
Kantor Cabang Teluk Betung menerapkan tazīr kepada nasabah mampu yang
menunda-nunda pembayaran dengan sengaja dan nasabah yang tidak
mempunyai itikad baik apabila mengalami keterlambatan membayar Besarnya
tazīr yang diterapkan oleh Bank Syariah Mandiri yaitu 5 perbulan Dana
tazīr tersebut bukan merupakan pendapatan bank melainkan dana tazīr
tersebut disalurkan kedalam bentuk dana sosial sesuai fatwa DSN-MUI
No17DSN-MUIIX2000 Penyaluran dana tersebut harus habis dalam jangka
satu tahun17
Ketiga penelitian yang dilakukan oleh Arianto Saputra pada tahun 2014
yang berjudul ldquoAnalisis Penggunaan Dana Tazīr dan Tarsquowidh bagi Nasabah
Wanprestasi pada PT BRI Syariahrdquo Penelitian tersebut merupakan penelitian
kualitatif deskriptif yang membahas mengenai praktik tazīr dan tarsquowidh pada
nasabah wanprestasi dan bagaimana cara menentukan besarannya Hasil dari
penelitian tersebut adalah tazīr dikenakan pada nasabah yang mampu tetapi
enggan memenuhi prestasinya Adapun besarannya ditentukan di awal kontrak
17 Lenza Nani Analisis Pengelolaan Dana Tazīr bagi Nasabah Wanprestasi dalam
Meningkatkan Kedisiplinan Nasabah (Studi Pada Pt Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Teluk
Betung Bandar Lampung) Skripsi (Lampung Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung
2018) 3-9
13
Dana yang terkumpul digunakan untuk kegiatan sosial semua ketentuan yang
ada sudah mengacu pada fatwa DSN-MUI No17DSN-MUIIX2000
Sedangkan dana tarsquowidh dikenakan kepada nasabah yang lalai dan ini
merupakan tindak lanjut dari nasabah yang yang sudah dikenakan tazīr tetapi
masih tidak memenuhi prestasinya Tarsquowidh berbeda dengan tazīr karena
tarsquowidh dapat diakui sebagai pendapatan oleh bank syariah sesuai dengan
fatwa DSN-MUI No43DSN-MUIVIII200418
Keempat penelitian yang dilakukan oleh Heni Taslimah pada tahun 2008
yang berjudul ldquoTinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Penerapan Denda
pada Pembiayaan Bermasalah di KSU BMT Multazam Yogyakartardquo
Penelitian tersebut merupakan penelitian lapangan dengan metode preskriptif
yang membahas mengenai pelaksanaan penerapan denda pada pembiayaan
bermasalah di KSU BMT Multazam Yogyakarta dan penggunaannya
Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa hukum Islam memberikan
kewenangan pelaksanaan sanksi denda selama sesuai dengan ketentuan dan
prinsip yang telah ditentukan hukum Islam Penggunaan hasil denda lebih
diprioritaskan untuk kepentingan umum dan pelaksanaannya sesuai dengan
prinsip Islam19
Kelima penelitian yang dilakukan oleh Siti Toibah Nasution pada tahun
2012 yang berjudul ldquoStudi Analisis terhadap Fatwa DSN-MUI tentang Denda
18Arianto Syaputra Analisis Penggunaan Dana Tazīr dan Tarsquowidh bagi Nasabah
Wanprestasi pada PT BRI Syariah Skripsi (Jakarta Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
2014) 1-9 19 Heni Taslimah Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Penerapan Denda pada
Pembiayaan Bermasalah di KSU BMT Multazam Yogyakarta Skripsi (Yogyakarta Universitas
Islam Negeri Sunan Kalijaga 2008) 4-7
14
Keterlambatan Pembayaran Utang pada Credit Card Syarirsquoah di Tinjau
Menurut Fiqih Muamalahrdquo Penelitian tersebut merupakan penelitian pustaka
(library research) yang membahas mengenai bagaimana fatwa DSN-MUI
tentang denda keterlambatan pembayaran uang pada kartu kredit syariah dan
bagaimana metode penetapan hukum terhadap denda keterlambatan
pembayaran utang pada kartu kredit syariah Hasil dari penelitian tersebut
adalah hukum denda keterlambatan pembayaran utang pada kartu kredit adalah
bagi nasabah yang mampu membayar tetapi menunda-nunda pembayaran
dengan sengaja dan tidak mempunyai itikad baik untuk membayar hutangnya
maka akan dikenakan sanksi oleh LKS Tetapi bagi nasabah yang tidakbelum
mampu membayar disebabkan force majeur tidak boleh dikenakan sanksi
Denda tersebut nantinya akan diperuntukkan sebagai dana sosial Metode yang
digunakan oleh komisi fatwa DSN-MUI dalam proses penetapan fatwa
berpegang kepada al-Qurrsquoān sunnah dan ijtihad sahabat serta kaidah
fiqhiyah20
Untuk skripsi yang pertama penelitian tersebut membahas mengenai
penggunaan dana non halal dan bagaimana hukumnya bila ditinjau dari hukum
islam Meskipun sama-sama membahas tentang penggunaan dana non halal
akan tetapi dalam penelitian ini membahas penggunaan dana non halal dalam
perspektif fatwa DSN-MUI No123DSN-MUI XI2018 bukan perspektif
hukum Islam
20 Siti Toibah Nasution Studi Analisis Terhadap Fatwa DSN-MUI tentang Denda
Keterlambatan Pembayaran Utang pada Credit Card Syariah di Tinjau Menurut Fiqih Muamalah
Skripsi (Riau Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 2012) 3-8
15
Untuk skripsi yang kedua membahas mengenai penerapan dan
pengelolaan tazīr bagi nasabah wanprestasi Meskipun sama-sama membahas
tentang pengelolaan dana tazīr akan tetapi dalam penelitian tersebut ditinjau
dalam perspektif fatwa DSN-MUI No17DSN-MUIIX2000 sedangkan
dalam penelitian ini ditinjau dari perspektif fatwa DSN-MUI No123DSN-
MUI XI2018
Untuk skripsi yang ketiga membahas mengenai penggunaan dana tazīr
dan tarsquowidh bagi Nasabah Wanprestasi Meskipun sama-sama membahas
mengenai penggunaan dana tazīr akan tetapi dalam penelitian tersebut ditinjau
dalam perspektif fatwa DSN-MUI No17DSN-MUIIX2000 dan fatwa DSN-
MUI No43DSN-MUIVIII2004 sedangkan dalam penelitian ini ditinjau dari
perspektif fatwa DSN-MUI No123DSN-MUI XI2018
Untuk skripsi yang keempat membahas mengenai pelaksanaan
penerapan denda pada pembiayaan bermasalah dan penggunaannya ditinjau
dari hukum Islam Meskipun sama-sama membahas mengenai penggunaan
dana denda akan tetapi pada penelitian ini ditinjau dari perspektif fatwa DSN-
MUI No123DSN-MUI XI2018 bukan perspektif hukum Islam
Untuk skripsi yang kelima membahas mengenai denda keterlambatan
pembayaran uang pada kartu kredit syariah dan bagaimana metode penetapan
hukum terhadap denda keterlambatan pembayaran utang pada kartu kredit
syariah Meskipun sama-sama membahas mengenai denda akan tetapi dalam
penelitian ini membahas mengenai penggunaan dana denda bukan metode
penetapan hukum terhadap denda
16
F Metode Penelitian
1 Jenis dan Pendekatan Penelitian
Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) yaitu
penelitian yang dilakukan di lapangan atau dalam masyarakat yang berarti
bahwa datanya diambil atau didapat dari lapangan atau masyarakat
Meskipun penelitian ini berbasis penelitian lapangan penulis juga
menggunakan sumber-sumber data kepustakaan dengan memanfaatkan
buku-buku hasil penelitian dan internet digunakan untuk menelaah hal-
hal yang berkenaan dengan penggunaan dana yang tidak boleh diakui
sebagai pendapatan di lembaga keuangan syariah
Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan
kualitatif Yaitu tata cara penelitian dengan menggunakan pengamatan dan
wawancara21
2 Kehadiran Peneliti
Dalam penelitian kualitatif peneliti bertindak sebagai instrumen
sekaligus pengumpulan data Instrumen peneliti di sini dimaksudkan
sebagai alat pengumpul data Karena bertindak sebagai pengumpul data
atau instrumen peneliti akan senantiasa berhubungan dengan subyeknya22
Untuk itu dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi dan
wawancara untuk mengetahui praktik penggunaan dana yang tidak boleh
21 Lexi J Moleong Metode Penelitian Kualitatif (Bandung PT Remaja Rosdakarya 2009)
11 22 Basrowi dan Suwandi Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta PT Rineka Cipta
2008) 89
17
diakui sebagai pendapatan yang dilakukan oleh BMT Nurrohman Janti
Slahung
3 Lokasi Penelitian
Penelitian ini mengambil tempat di BMT Nurrohman Janti Slahung
tepatnya berada di jalan Mayjend Panjaitan Desa Janti Slahung Ponorogo
dengan pertimbangan bahwa lembaga ini merupakan lembaga keuangan
mikro yang memberikan layanan bagi masyarakat berdasarkan prinsip
syariah dan laporan keuangannya masih secara konvensional
4 Data dan Sumber Data
a Data
Data adalah fakta yang dapat ditarik menjadi suatu kesimpulan
dalam kerangka persoalan yang digarap23 Data dapat berupa teks
dokumen gambar foto artefak atau objek-objek lainnya yang
ditemukan di lapangan selama melakukan penelitian dengan
menggunakan penelitian kualitatif24 Adapun data-data yang
diperlukan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari
wawancara kepada karyawan manager dan DPS yang berada di BMT
Nurrohman Janti Slahung
23 Hendri Tanjung dan Abrista Devi Metode Penelitian Ekonomi Islam (Jakarta Gramata
Publishing 2013) 76 24 Jonathan Sarwono Metode Penelitian Kuantitatif dan Kuantitif (Yogyakarta Penerbit
Graha Ilmu 2012) 224
18
b Sumber Data
1) Sumber Data Primer
Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh
dari hasil wawancara kepada karyawan manager dan DPS di
BMT Nurrohman Janti Slahung untuk mendapatkan keterangan
yang benar-benar terjadi
2) Sumber Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk
yang sudah jadi sudah dikumpulkan dan diolah pihak lain
biasanya sudah dalam bentuk publikasi Data sekunder ini
biasanya sebagai pelengkap dari data primer25
Data sekunder yang mendukung penelitian penulis terdiri
dari seluruh data yang berkaitan dengan penggunaan dana yang
tidak bisa disebut sebagai pendapatan serta data dokumentasi
yang diperoleh dari BMT Nurrohman Janti Slahung
5 Teknik Pengumpulan Data
a Wawancara (interview)
Wawancara merupakan salah satu tehnik dalam pengumpulan
data penelitian yaitu suatu kejadian atau proses interaksi antara
pewawancara dan narasumber melalui komunikatif secara langsung26
25 Irawan Soeharto Metode Penelitian Sosial (Bandung PT Remaja Rosdakarya 2004)
67-68 26 Muri Yusuf Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Penelitian Gabungan
(Jakarta Kencana 2017) 372
19
Wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang terkait baik
secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data
terkait penelitian Peneliti melakukan wawancara kepada 4 (empat)
orang yaitu manager DPS dan 2 (dua) karyawan yang ada di BMT
Nurrohman Janti Slahung
b Observasi
Dalam arti sempit observasi adalah pengamatan secara langsung
terhadap gejala yang diteliti Secara luas observasi meliputi
pengamatan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung
terhadap objek yang sedang diteliti27
Dalam penelitian ini observasi dilakukan untuk mendapatkan
data tentang keadaan situasi dan kondisi BMT Nurrohman Janti
Slahung Peneliti mendatangi langsung kantor pusat BMT Nurrohman
Janti Slahung agar mendapatkan situasi dan kondisi terkini di BMT
Nurrohman Janti Slahung sehingga peneliti bisa melanjutkan
penelitian di BMT Nurrohman Janti Slahung
c Dokumentasi
Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang
diperoleh melalui dokumen-dokumen atau buku-buku tulisan-tulisan
yang ada kaitannya dengan masalah penelitian28 Teknik pengumpulan
data yang digunakan dengan cara membaca dan mengambil
27 Susilo Rahardjo dan Gudnanto Pemahaman Individu Teknik Nontes (Kudus Prenada
Media 2011) 42 28 Suharsimi Arikunto Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Bandung Rineka
Cipta 2006) 158
20
kesimpulan dari berkas-berkas atau arsip dokumen BMT Nurrohman
Janti Slahung
6 Analisis Data
Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat
pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data
dalam periode tertentu Aktivitas dalam analisis data menurut model Miles
dan Huberman yaitu data reduction data display dan conclusion drawing
atau verification Data reduction artinya data yang diperoleh dari lapangan
jumlahnya cukup banyak untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan
rinci Data display artinya penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk
uraian singkat bagan dan hubungan antar kategori Langkah ketiga yaitu
penarikan kesimpulan dan verifikasi29
Dalam penyusunan skripsi ini cara yang digunakan penulis untuk
menganalisa data adalah menggunakan metode deduktif dan induktif
Metode deduktif yaitu cara berfikir untuk menarik kesimpulan dari suatu
kaidah atau pendapat yang umum menuju ke suatu pendapat yang bersifat
khusus30 Sedangkan metode induktif yaitu cara berfikir untuk menarik
kesimpulan dari fakta-fakta kemudian dirumuskan menjadi suatu
kesimpulan atau jeneralisasi31
29 Sugiyono Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan RampD (Bandung Alfabeta
2016) 246-252 30 Burhan Bungin Analisis Data Penelitian Kualitatif (Jakarta PT Raja Grafindo Persada
2013) 47 31 Ibid 48
21
Dalam hal ini penulis mengemukakan terlebih dahulu teori-teori dan
data-data lalu menganalisanya dari fatwa DSN MUI kemudian dijadikan
pedoman dalam menganalisis penggunaan dana yang tidak boleh diakui
sebagai pendapatan di BMT Nurrohman Janti Slahung Ponorogo untuk
kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus yaitu apakah BMT
Nurrohman Janti Slahung Ponorogo sudah benar-benar menerapkan
ketentuan-ketentuan yang ada dalam fatwa DSN-MUI No123DSN-
MUIXI2018 tentang Penggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui
Sebagai Pendapatan (TBDSP) bagi Lembaga Keuangan Syariah Lembaga
Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariah
7 Pengecekan Keabsahan Data
Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini ditentukan dengan
cara
a Perpanjangan Pengamatan
Perpanjangan pengamatan akan memungkinkan peningkatan
derajat kepercayaan data yang dikumpulkan32 Dengan perpanjangan
pengamatan ini peneliti mengecek kembali apakah data-data terkait
penggunaan dana yang tidak bisa disebut sebagai pendapatan sudah
benar atau belum Jika data-data yang diperoleh selama ini ternyata
tidak benar maka peneliti melakukan pengamatan lagi yang lebih luas
dan mendalam sehingga diperoleh data yang pasti kebenarannya
32 Moleong Metodologi Penelitian 248
22
b Triangulasi
Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai
sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu33 Pada penelitian
ini peneliti melakukan pengecekan keabsahan data yang terkait
dengan penggunaan dana yang tidak bisa disebut sebagai pendapatan
serta peran DPS sudah benar atau belum dengan cara membandingkan
hasil wawancara dengan isi suatu dokumen dengan memanfaatkan
berbagai sumber data informasi sebagai bahan pertimbangan Dalam
hal ini peneliti membandingkan data hasil observasi dengan data hasil
wawancara dan juga membandingkan hasil wawancara dengan
wawancara lainnya yang kemudian diakhiri dengan menarik
kesimpulan sebagai hasil temuan lapangan
G Sistematika Pembahasan
Dalam penelitian ini untuk memberoleh pembahasan dan pemahaman
penulis membuat sistematikan pembahasan menjadi V (lima) bab yang mana
antara bab satu dengan bab lainnya mempunyai hubungan yang erat dan
berkaitan sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak bisa
dipisahkan yaitu sebagai berikut
1 BAB I PENDAHULUAN
Bab ini merupakan gambaran untuk memberikan pola
pemikiran bagi keseluruhan isi yang terdiri dari latar belakang
masalah rumusan masalah tujuan penelitian manfaat penelitian
33 Ibid 273
23
telaah pustaka kajian teori metode penelitian dan sistematika
pembahasan
2 BABII FATWA NO123DSN-MUIXI2018 TENTANG
PENGGUNAAN DANA YANG TIDAK BOLEH DIAKUI
SEBAGAI PENDAPATAN (TBDSP) BAGI LEMBAGA
helliphelliphelliphellipKEUANGANSYARIAH
Berisi uraian mengenai landasan teori yang digunakan untuk
menganalisis permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini yaitu
menguraikan fatwa DSN MUI tentang penggunaan dana yang tidak
boleh diakui sebagai pendapatan bagi lembaga keuangan syariah
Dalam hal ini peneliti memaparkan tentang gambaran singkat
fatwa No123DSN-MUIXI2018 tentang penggunaan dana yang
tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi lembaga keuangan
syariah
3 BAB III PRAKTIK PENGGUNAAN DANA TBDSP DAN
helliphelliphelliphellipPROSEDUR DEWAN PENGAWAS SYARIAH DI BMT
helliphelliphelliphellipNURROHMAN JANTI SLAHUNG PONOROGO
Bab ini berisikan data penelitian lapangan di BMT
Nurrohman Janti Slahung Ponorogo Dalam hal ini peneliti
memaparkan tentang sejarah BMT Nurrohman Janti Slahung visi
misi dan motto BMT Nurrohman Janti Slahung tempat dan
kedudukan BMT Nurrohman Janti Slahung pengurus BMT
Nurrohman Janti Slahung dan produk pembiayaan di BMT
24
Nurrohman Janti Slahung Selain itu peneliti juga memaparkan
tentang praktik penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai
pendapatan dan prosedur DPS dalam mengawasi penggunaan dana
yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan di BMT Nurrohman
Janti Slahung Ponorogo
BAB IV ANALISA FATWA NO123DSN-MUIXI2018 TENTANG
PENGGUNAAN DANA YANG TIDAK BOLEH DIAKUI
SEBAGAI PENDAPATAN (TBDSP) DI BMT NURROHMAN
JANTI SLAHUNG PONOROGO
Bab ini berisikan analisis fatwa analisis Fatwa No123DSN-
MUIXI2018 terhadap penggunaan dana yang tidak boleh diakui
sebagai pendapatan bagi lembaga keuangan syariah di BMT
Nurrohman Janti Slahung dan analisis fatwa No123DSN-
MUIXI2018 terhadap prosedur DPS dalam penggunaan dana
yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi lembaga
keuangan syariah di BMT Nurrohman Janti Slahung
BAB V PENUTUP
Bab ini berisikan kesimpulan yang merupakan jawaban
umum dari permasalahan yang ditarik dari hasil penelitian dan
berikut saran-saran yang ditujukkan bagi pihak-pihak terkait
dengan permasalahan penelitian
25
BAB II
FATWA NO123DSN-MUIXI2018 TENTANG PENGGUNAAN DANA
YANG TIDAK BOLEH DIAKUI SEBAGAI PENDAPATAN (TBDSP)
BAGI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
A Pengertian Fatwa Dewan Syariah Nasional
Fatwa mempunyai kesamaan dengan kata iftā dimana ia adalah masdar
dari kata aftā yufti iftārsquoan Adapun kata futya atau fatwa adalah isim masdar
dari aftā hanya saja kata futya lebih sering digunakan oleh orang Arab
sebagaimana yang dinukil oleh Ibn Mandzur dalam lisannya Pengertian iftārsquo
secara etimologi adalah al- Ibānah (penjelasan) yaitu memberikan penjelasan
kepada orang lain Atas dasar ini Iftārsquo berarti memberikan penjelasan kepada
orang lain yang menanyakan suatu hal34 Arti fatwa secara bahasa misalnya
terdapat dalam surah an-Nisā ayat 17635
هلك ليس له ولد وله أخت إن امرؤ يست فتوك قل الله ي فتيكم ي الكللة ف ما ت رك إن كا تا اث ن ت ين لهما وهو يرث ها إن لم يكن لها ولد لها ث ي ين ل وإن كاوا إخوة رجالا وساء للذكر مث الث لثان مما ت رك ح ا
﴾٦٧١﴿والله بكل شيء عليم ي ب ي ن الله لكم أن تضلوا Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah) Katakanlah Allah
memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu) jika seorang
meninggal dunia dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara
perempuan maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari
harta yang ditinggalkannya dan saudaranya yang laki-laki mempusakai
(seluruh harta saudara perempuan) jika ia tidak mempunyai anak tetapi
jika saudara perempuan itu dua orang maka bagi keduanya dua pertiga
34 Umarwan Sutopo ldquoDialektika Fatwa dan Hukum Positif di Indonesiardquo Justicia Islamica
1 (Juni 2018) 91 35Departemen Agama RI Al-Qurrsquoān dan Terjemahnya (Semarang CV Toha Putra 2008)
149
26
dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal Dan jika mereka (ahli
waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan maka
bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara
perempuan Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu supaya kamu
tidak sesat Dan Allah maha mengetahui segala sesuatu
Pengertian fatwa menurut syararsquo ialah menerangkan hukum syararsquo dalam
suatu persoalan menjadi sebuah jawaban dari suatu pertanyaan baik sipenanya
itu jelas identitasnya maupun tidak serta berbentuk perseorangan atau
kolektif36 Dengan demikian pengertian fatwa berarti menerangkan hukum-
hukum Alah SWT berdasarkan pada dalil-dalil syariah secara umum dan
menyeluruh Keterangan hukum yang telah diberikan itu dinamakan fatwa
Orang yang meminta atau menanyakan fatwa disebut mustaftī sedang yang
dimintakan untuk memberikan fatwa disebut mufti37 Fatwa memiliki fungsi
sebagai penerapan secara konkret ketentuan fiqh dalam masalah tertentu38
Pada umumnya fatwa ditetapkan berdasarkan keterangan al-Qurrsquoān
hādits ijmā dan qiyās Keempatnya merupakan sumber dalil hukum syariah
yang telah disepakati oleh jumhur ulama Jumhur ulama menyepakati validitas
keempat sumber tersebut sebagai sumber-sumber hukum syariah berdasarkan
firman Allah didalam al-Qurrsquoān surat an-Nisā ayat 59 sebagai berikut39
36 Yusuf Qardhawi Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan (Jakarta Gema Insani
Press 1997) 5 37 Ichwan Sam dkk Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI
(Jakarta Erlangga 2014) 7-8 38 Marsquoruf Amin dkk Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum dan
Perundang-undangan (Jakarta Puslitbang Kehidupan Keagamaan 2011) 21 39Departemen Agama Al-Qurrsquoān dan Terjemahnya 124
27
مر منكم إن يا أي ها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي اتم ت ؤمنون ب الله والي وم الخر ت نازعتم ي شيء ردوه إلى الله والرسول إن كن
لك ر وأحسن تأويل ذ ﴾٩٥﴿ خي Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya)
dan ulil amri di antara kamu Kemudian jika kamu berlainan pendapat
tentang sesuatu maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qurrsquoān) dan
Rasul (sunnahnya) jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan
hari kemudian Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik
akibatnya
Kebolehan untuk berijtihad juga diperkuat keterangan hadits yang
diriwayatkan oleh Mursquoādz ibn Jabal ketika diutus Rasulullah SAW untuk
menjadi qādhi di Yaman Rasulullah bertanya kepada Mursquoādz apakah yang
akan dilakukan dalam berhukum jika ia tidak menemukan dalil naqli dari al-
Qurrsquoān maupun sunnah maka Mursquoādz menjawab bahwa ia akan berijtihad
dengan akalnya dan Rasullah pun menyetujuinya40
Dikeluarkannya fatwa dipandang sebagai pendapat hukum yang
berdasarkan pertimbangan Pengeluaran fatwa ini dimaksudkan untuk
melaksanakan fungsinya yang utama yakni memberikan pendapat hukum
suatu masalah sesuai dengan pendapat mereka tentang tindakan apa yang
benar menurut pandangan syariah Fatwa telah berperan dalam menjelaskan
hukum Islam yang berbentuk jawaban konkret terhadap kasus demi kasus yang
telah dihadapi oleh masyarakat yang dapat dijadikan pedoman untuk
mengetahui bagaimana penerapan hukum syariah terhadap masalah tertentu41
40 Asrorun Nirsquoam Sholeh Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (tmp
Emir Cakrawala Islam 2016) 123 41 Amin dkk Fatwa Majelis 21
28
B Profil Dewan Syariah Nasional
1 Pengertian Dewan Syariah Nasional
Dewan Syariah Nasional atau disebut dengan DSN ialah suatu
lembaga bentukan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1999
yang beranggotakan para ahli hukum Islam Lembaga ini memiliki fungsi
melakukan tugas-tugas MUI dalam memajukan ekonomi umat menangani
masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan
syariah Salah satu tugas pokok dari DSN ialah mengkaji menggali dan
merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam dalam bentuk fatwa
untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga keuangan
syariah serta untuk memberikan pengawasan terhadap Dewan Pengawas
Syariah (DPS) yang ada dimasing-masing lembaga keuangan syariah
sebagai kewaspadaan MUI terkait dengan kemungkinan timbulnya fatwa
yang berbeda dimasing-masing DPS42
Lembaga ini memiliki fungsi utama sebagai pengawas produk
produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariat Islam DSN
membuat garis panduan produk syariah untuk keperluan pengawasan
Garis panduan tersebut diambil dari sumber-sumber hukum Islam yang
dijadikan dasar pengawasan bagi DPS pada lembaga-lembaga keuangan
syariah dan menjadi dasar pengembangan produk-produknya43
42 Muhammad Syafirsquoi Antonio Bank Syariah dari Teori ke Praktik (Jakarta Gema Insani
2001) 32 43 Ibid 32
29
2 Sejarah Terbentuknya Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia
(DSN-MUI)
Pasca diundangkannya Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang
perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang perbankan
kegiatan dan aktivitas pengembangan ekonomi syariah semakin
meningkat44 Hal itu kemudian diikuti pertumbuhan pesat aktivitas
perekonomian yang berdasarkan prinsip syariah termasuk mendorong
pendirian beberapa lembaga keuangan syariah Perkembangan pesat
lembaga keuangan syariah memerlukan aturan-aturan yang berkaitan
dengan kesesuaian operasional LKS dengan prinsip-prinsip syariah
Persoalan muncul karena institusi regulator yang semestinya mempunyai
otoritas mengatur dan mengawasi LKS yaitu Bank Indonesia (BI) untuk
perbankan syariah dan kementerian keuangan untuk lembaga keuangan
nonbank tidak dapat melaksanakan otoritasnya dibidang syariah (untuk
merumuskan prinsip-prinsip syariah secara langsung dari teks al-Qurrsquoān
hādits maupun kitab-kitab fiqih Kementerian keuangan dan BI tidak
memiliki otoritas untuk merumuskan prinsip-prinsip syariah secara
langsung dari teks-teks keagamaan dalam bentuk peraturan (regulasi) yang
bersesuaian untuk setiap lembaga keuangan syariah Sebab lain adalah
bahwa lembaga tersebut tidak dibekali peraturan perundang-undangan
44 Khotibul Umam Legislasi Fikih Ekonomi dan Penerapannya dalam Produk Perbankan
Syariah di Indonesia (Yogyakarta BPFE 2011) 49
30
yang mengatur tentang otoritas dalam mengurus masalah kesesuaian
syariah45
Rencana pembentukan DSN mulai dibincangkan pada tahun 1990
ketika acara lokakarya dan pertemuan yang membahas tentang bunga bank
dan pengembangan ekonomi rakyat serta merekomendasikan agar
pemerintah memfasilitasi pendirian bank berdasarkan prinsip syariah
Karena kesimpulan lokakarya ini mengindikasikan adanya kecenderungan
mempersamakan bunga bank dengan riba Selanjutnya pada tahun 1997
Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengadakan lokakarya ulama tentang
reksadana syariah yang salah satu rekomendasinya adalah pembentukan
DSN46
Pada pertemuan tanggal 14 Oktober 1997 telah disepakati
pembentukan DSN Usulan ini ditindaklanjuti sehingga tersusunlah DSN
secara resmi tahun 1998 Pada tahun 1999 pengurus DSN yang pertama
adalah menteri agama republik Indonesia Malik Fajar pada acara
Musyawarah Kerja Nasional (MUKERNAS) MUI di Jakarta tepatnya
pada bulan februari 1998 Kehadiran DSN pada tahun bersamaan dengan
terbentuknya komite ahli pengembangan syariah di BI yang kemudian
bertukar nama menjadi biro perbankan syariah47
45 M Cholis Nafis Teori Hukum Ekonomi Syariah Kajian Komprehensif tentang Teori
Hukum Ekonomi Islam Penerapannya dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional dan Penerapannya
ke dalam Peraturan Perundang-undangan (Jakarta UIP 2011) 82 46 SyafirsquoI Antonio Bank Syariah 32 47 Panji Adam Fatwa-fatwa Ekonomi Syariah Konsep Metodologi dan Implementasinya
pada Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta Sinar Grafika Offset 2018) 161
31
3 Tugas dan Wewenang Dewan Syariah Nasional
Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)
sebagai lembaga yang mempunyai otoritas dalam pembuatan fatwa di
bidang ekonomi syariah mempunyai beberapa tugas dan wewenang
Dalam pedoman dasar DSN-MUI yang termuat dalam bab IV keputusan
DSN-MUI Nomor 01 tahun 2000 tugas dan wewenang adalah sebagai
berikut
a Dewan Syariah Nasional bertugas48
1) Menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam
kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada
khususnya
2) Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan syariah
3) Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah
4) Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan
b Dewan Syariah Nasional berwenang49
1) Mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS di masing-masing
lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum
pihak terkait
2) Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan atau
peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang seperti
departemen keuangan dan BI
48 Marsquoruf Abdullah Hukum Keuangan Syariah pada Lembaga Keuangan Bank dan Non
Bank (Yogyakarta Aswaja Presindo 2016) 214 49 Ibid 214
32
3) Memberikan rekomendasi danatau mencabut rekomendasi
nama-nama yang akan duduk sebagai DPS pada suatu lembaga
keuangan syariah
4) Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang
diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah termasuk
otoritas moneter atau lembaga keuangan dalam maupun luar
negeri
5) Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk
menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan
oleh DSN
6) Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil
tindakan apabila peringatan tidak diindahkan
4 Kedudukan Status dan Anggota DSN
Kedudukan status dan anggota DSN yaitu50
a DSN merupakan bagian dari MUI
b DSN membantu pihak terkait seperti departemen keuangan BI dan
lain-lain dalam menyusun peraturan atau ketentuan untuk lembaga
keuangan syariah
c Anggota DSN terdiri dari para ulama praktisi dan para pakar dalam
bidang yang terkait dengan muamalah syariah
d Anggota DSN ditunjuk dan diangkat oleh MUI dengan masa bakti
sama dengan periode masa bakti pengurus MUI pusat yakni 5 (lima)
50 Ibid 231
33
tahun Sedangkan dalam buku petunjuk pelaksanaan pembukaan
kantor bank syariah yang diterbitkan oleh BI dikatakan bahwa masa
bakti DSN adalah 4 (empat) tahun
5 Mekanisme Kerja Dewan Syariah Nasional
Secara garis besar mekanisme kerja DSN sebagai berikut51
a Mengesahkan rancangan fatwa yang diusulkan oleh badan pelaksana
harian DSN dalam rapat pleno
b Menetapkan mengubah atau mencabut berbagai fatwa dan pedoman
kegiatan lembaga keuangan syariah dalam rapat pleno
c Mengesahkan atau mengklarifikasi hasil kajian terhadap usulan atau
pertanyaan mengenai suatu produk atau jasa lembaga keuangan
syariah dalam rapat pleno
d Melakukan rapat pleno paling tidak satu kali dalam tiga bulan atau
bilamana diperlukan
e Setiap tahunnya membuat suatu pernyataan yang dimuat dalam
laporan tahunan (annual report) bahwa lembaga keuangan syariah
yang bersangkutan telah atau tidak memenuhi segenap ketentuan
syariah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN
Untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan harian DSN tersebut
dibebankan kepada Badan Pelaksana Harian (BPH) Adapun mengenai
mekanisme kerja BPH adalah sebagai berikut52
51 Jaih Mubarok Perkembangan Fatwa Ekonomi Syariah (Bandung Pustaka Bani Quraisy
2004) 14 52 Ibid 14
34
a Menerima usulan atau pertanyaan hukum mengenai produk atau jasa
lembaga keuangan syariah
b Sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris paling lambat 1 (satu) hari
kerja setelah menerima usulan atau pertanyaan harus menyampaikan
permasalahan kepada ketua BPH
c Ketua BPH bersama anggota dan para ahli selambat-lambatnya 30
(tiga puluh) hari kerja harus membuat memorandum khusus yang
berisi telaah dan pembahasan terhadap suatu pertanyaan atau usulan
d Ketua BPH selanjutnya membawa hasil pembahasan ke dalam rapat
pleno DSN untuk mendapat pengesahan
e Fatwa atau memorandum DSN ditandatangani oleh ketua dan
sekretaris DSN
C Fatwa DSN-MUI tentang Penggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui
Sebagai Pendapatan (TBDSP)
Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan (TBDSP) tidak lain
adalah dana yang diterima atau dikuasai oleh Lembaga Keuangan Syariah
(LKS) Lembaga Bisnis Syariah (LBS) dan Lembaga Perekonomian Syariah
(LPS) tetapi tidak boleh diakui sebagai pendapatan atau kekayaannya Implisit
dalam fatwa bahwa pendapatan atau uang yang dihasilkan dari aktivitas
taruhan (maysir) maupun barang yang tidak diketahui pemiliknya digolongkan
35
ke dalam pendapatan non halal dan DSN-MUI memberikan fatwa sebagai dana
TBDSP53
Pertimbangan DSN-MUI mengeluarkan fatwa No 123DSN-
MUIXI2018 karena belum ada pedoman penyaluran atas sejumlah dana
titipan dimaksud Dengan demikian ada pedoman bagi manajemen untuk
mengatur arah penyaluran dana yang terhimpun Sementara itu di lingkungan
LKS LBS maupun LPS kian hari kian bertambah jumlah nilai maupun tuntutan
penyalurannya Walaupun besaran nilai dana TBDSP dari seluruh entitas
syariah di Indonesia tidak terdapat datanya namun nominalnya akan
berkorelasi positif dengan nilai aset dan jumlah kantor LKS LBS maupun
LPS54
Selanjutnya fatwa mengatur arah penggunaan dana TBDSP secara inklusif
untuk kemaslahatan umat Islam dan kepentingan umum yang tidak
bertentangan dengan prinsip syariah Dana TBDSP diarahkan guna
menyejahterakan fakir miskin penanggulangan bencana beasiswa dan
pembangunan fasilitas umum yang berdampak sosial Tujuan mulianya untuk
menghapus generasi yang lemah secara ilmu maupun ekonomi Harapannya
penggunaan dana TBDSP berorientasi pada pemecahan masalah penciptaan
nilai keanekaragaman desentralisasi ketahanan keberlanjutan dan
keharmonisan lingkungan (profit people dan planet) 55
53 M Salman Yusuf ldquoFatwa No 123 Untuk Siapardquo dalam https www pressreader
com indonesia majalah-investor 20190801 282462825619338 (diakses pada tanggal 12 Februari
2020 jam 0838) 54 Ibid 55 Ibid
36
Fatwa DSN MUI No 123DSN-MUIXI2018 merupakan hasil ijtihad
ulama yang dituangkan dalam rapat pleno pengurus DSN pada hari Kamis
tanggal 30 safar atau 08 november 2018 di Jakarta Dasar hukum pembuatan
fatwa No 123DSN-MUIXI2018 yaitu antara lain
1 QS an-Nisārsquo (4) ayat 2956
نكم بالباطل إلا أن ت ارة يا أي ها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم ب ي كون ت عن ت راض منكم
Hai orang yang beriman Janganlah kamu makan harta kamu di
antara kamu dengan jalan yang batil (tidak benar melanggar
ketentuan agama) tetapi (hendaklah) dengan perniagaan yang
berdasar kerelaan di antara kamu
2 QS al-Māidah (5) ayat 257
ثم والعدوان ولا ت عاووا على ال hellipوت عاووا على البر والت قوى hellipDan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan
dan janganlah kamu tolong-menolong dalam (mengerjakan) dosa
dan pelanggaranhellip
3 QS al-Baqārah (2) 27558
hellipوأحل الله الب يع وحرم الر با Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba
Berdasarkan alasan di atas DSN-MUI mengeluarkan fatwa mengenai
penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan yang sesuai
dengan prinsip syariah dan menjadi pedoman lembaga kuangan syariah dalam
menggunakan dana TBDSP yang sesuai dengan Islam
56 Departemen Agama Al-Qurrsquoān dan Terjemahnya 118 57 Ibid 152 58 Ibid 65
37
Fatwa DSN MUI No 123DSN-MUIXI2018 terbagi dalam empat
ketetapan yang masing-masing membahas apa saja yang termuat dalam
kegiatan penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan yaitu59
a Pertama Ketentuan Umum
Bagian pertama tentang ketentuan umum nomor satu disebutkan
bahwa dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi Lembaga
Keuangan Syariah (LKS) Lembaga Bisnis Syariah (LBS) dan Lembaga
Perekonomian Syariah (LPS) yang selanjutnya disingkat Dana TBDSP
adalah dana yang diterima atau dikuasai oleh LKS LBS dan LPS tetapi
tidak boleh diakui sebagai pendapatan atau kekayaannya Kedua Lembaga
Keuangan Syariah yang selanjutnya disingkat LKS adalah badan hukum
yang menyelenggarakan kegiatan usaha bidang keuangan berdasarkan
prinsip-prinsip syariah Ketiga Lembaga Bisnis Syariah yang selanjutnya
disingkat LBS adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan
bisnis berdasarkan prinsip-prinsip syariah Kemudian yang keempat
disebutkan bahwa Lembaga Perekonomian Syariah yang selanjutnya
disingkat LPS adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan
perekonomian syariah yang tidak masuk dalam kategori sebagai LKS dan
LBS60
59 DSN-MUI ldquoPenggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan bagi
Lembaga Keuangan Syariah Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariahrdquo dalam
httpsdsnmuioridkategorifatwa (diakses pada tanggal 10 Desember 2019 jam1640) 60 Ibid
38
b Kedua Ketentuan Terkait Dana TBDSP
Bagian kedua disebutkan bahwa dana TBDSP berasal antara lain
dari transaksi tidak sesuai dengan prinsip syariah yang tidak dapat
dihindarkan termasuk pendapatan bunga (riba) transaksi syariah yang
tidak terpenuhi ketentuan dan batasannya (rukun dan atau syaratnya)
dana sanksi (denda) karena tidak memenuhi kewajiban sesuai kesepakatan
(adam al-wafā bi al-iltizām) dana yang tidak diketahui pemiliknya
diketahui pemiliknya tetapi tidak ditemukan atau diketahui pemiliknya
tetapi biaya pengembaliannya lebih besar dari jumlah dana tersebut dana
tersebut boleh diakui sebagai dana TBDSP setelah satu tahun sejak
diumumkan kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan
yang berlaku LKS LBS dan LPS wajib membentuk rekening khusus
untuk penampungan dana TBDSP61
c Ketiga Ketentuan Terkait Penggunaan Dana TBDSP
Dana TBDSP wajib digunakan dan disalurkan secara langsung untuk
kemaslahatan umat Islam dan kepentingan umum yang tidak bertentangan
dengan prinsip syariah Bentuk-bentuk penyaluran dana TBDSP yang
dibolehkan adalah bantuan sumbangan secara langsung untuk62
a Penanggulangan korban bencana
b Sarana penunjang lembaga pendidikan Islam
c Masjid atau musholla dan penunjangnya
61 Ibid 62 Ibid
39
d Pembangunan fasilitas umum yang berdampak sosial
e Sosialisasi edukasi dan literasi ekonomi keuangan dan bisnis syariah
untuk masyarakat umum
f Beasiswa untuk siswa atau mahasiswa berprestasi danatau kurang
mampu
g Kegiatan produktif bagi dhuafa
h Fakir-miskin
Dana TBDSP boleh disalurkan secara langsung oleh LKS LBS dan
LPS dan atau melalui lembaga sosial Dana TBDSP tidak boleh
dimanfaatkan untuk kepentingan LKS LBS dan LPS antara lain dalam
bentuk
a Promosi produk maupun iklan (branding) perusahaan
b Pendidikan dan pelatihan untuk karyawan
c Pembayaran pajak zakat amp wakaf
d Pembayaran atau pelunasan tunggakan nasabah (end-user)
e Kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah
Setiap penggunaan dan penyaluran dana TBDSP harus mendapatkan
persetujuan atau opini dari Dewan Pengawas Syariah LKS LBS dan LPS
tersebut Dalam hal dana TBDSP digunakan untuk kegiatan produktif
maka penyalurannya harus sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku
40
d Keempat Ketentuan Penutup
Jika terjadi perselisihan di antara para pihak maka penyelesaiannya
dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah
setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah Fatwa ini berlaku
sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata
terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagaimana
mestinya63
Ketua MUI Maruf Amin menegaskan bank syariah hanya boleh
menggunakan dana non halal untuk kepentingan sosial Dana non halal tak
boleh bercampur untuk keuntungan bank Maruf menjelaskan bahwa dana non
halal merupakan segala bentuk pemasukan bank syariah yang bersumber dari
kegiatan yang tidak halal Ia lantas mencontohkan salah satu pendapatan non
halal itu berupa denda saat nasabah terlambat mengembalikan pinjaman
Menurutnya dana itu tak boleh dimasukan dan digunakan sebagai keuntungan
bank syariah dan harus digunakan untuk kegiatan-kegiatan sosial64
D Dana Non Halal pada Lembaga Keuangan Syariah
Dana adalah uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank dalam
bentuk tunai atau aktiva lain yang dapat segera diubah menjadi uang tunai
Dana non halal pada lembaga keuangan syariah adalah dana yang ketika diakui
sebagai pendapatan maka bisa masuk kategori pendapatan tidak halal Istilah
dana non halal menjadi dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan
63 Ibid 64 Asep Fathulrahman rdquo Maaruf Sebut Dana Tak Halal Bank Syariah Hanya untuk Sosialrdquo
dalam httpswwwcnnindonesiacomekonomi20181110154725-78-345508maaruf-sebut-dana-
tak-halal-bank-syariah-hanya-untuk-sosial (diakses pada tanggal 06 Maret 2020 jam 0905)
41
dikarenakan dana non halal dirasa tidak mencerminkan misi syariah agar tidak
terjadi salah pengertian didalam lingkup zakat Infāq dan shadaqāh serta pada
prinsipnya dana tersebut dapat digunakan (bukan dana non halal dalam arti
haram dan tidak bisa digunakan)
Dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan tersebut berasal antara
lain dari65
1 Tazīr atau sanksi berupa sejumlah dana yang dikenakan kepada nasabah
mampu bayar yang lalai dalam melaksanakan kewajibannya Sifat sanksi
ini adalah untuk mendidik nasabah agar selalu disiplin dalam
melaksanakan kewajibannya
2 Transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah yang tidak dapat
dihindari Misal dalam rangka pembiayaan Letter Credit (LC) bank
syariah harus membuka rekening di bank konvensional sehingga bank
syariah mendapatkan bunga
3 Tidak diketahui pemiliknya atau diketahui pemiliknya namun biaya
pengembaliannya lebih besar Misal hasil lelang atas aset nasabah ternyata
masih ada sisa setelah dikurangi segala biaya lelang dan hutang nasabah
Sisa tersebut harus dikembalikan kepada nasabah Pemilik Aset Namun
nasabah tidak bisa diketahui lagi keberadaannya (karena bagian dari
mafia) atau nasabah diketahui keberadaannya tapi uang sisa lelang lebih
kecil daripada biaya transfer
65 DSN-MUI ldquoPenggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan bagi
Lembaga Keuangan Syariah Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariahrdquo dalam
httpsdsnmuioridkategorifatwa (diakses pada tanggal 10 Desember 2019 jam1640)
42
4 Transaksi syariah yang di kemudian hari diketahui tidak sesuai dengan
prinsip syariah Misal obyek murābahah ternyata di kemudian hari
diketahui digunakan oleh nasabah untuk usaha yang bertentangan dengan
prinsip syariah Dalam hal ini bank syariah wajib menghentikan
pembiayaannya dan hanya mengambil pokok pembiayaanya
Kaidah-kaidah dalam perlakuan dana yang bersumber dari aktivitas non
halal yaitu66
a Dana yang bersumber dari aktivitas non halal adalah setiap pendapatan
yang bersumber dari transaksi yang dilarang syariah seperti bunga
b Ulama sepakat bahwa pendapatan tersebut adalah harta non halal
Sedangkan bagian modal atau pinjaman itu hukumnya halal
c Pendapatan non halal tersebut tidak boleh digunakan oleh pemiliknya
sebagai sumber tabungan atau deposito tetapi harus membersihkannya
dengan cara menyalurkannya untuk hajat-hajat sosial
d Jika terjadi maka deposan telah berdosa menggunakan sumber deposito
dari harta non halal Bagi LK penerima atau pengelola deposito jika tidak
mengetahuinya maka tidak berdosa Tetapi jika mengetahuinya maka
harus disalurkan untuk kepentingan sosial
Dana non halal ini otomatis bukan lagi dana non halal ketika tidak diakui
sebagai pendapatan oleh pihak LKS Dana tersebut menjadi halal bagi
mustahiq Mustahiq dana non halal ini biasanya adalah mustahiq (pihak yang
berhak) atas dana sosial dan kebajikan
66 Puspitasari Lenap rdquoPengungkapan Pendapatan Non-Halalrdquo 104-105
43
Dana sosial menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah uang yang
disediakan untuk suatu keperluan biaya kesejahteraan pemberian hadiah dan
derma yang ditujukan untuk mereka yang berhak menerimanya67
Secara sederhana dana sosial adalah dana atau uang yang disediakan untuk
suatu keperluan sosial Dana sosial dalam sistem keuangan bank syariah
merupakan dana non aset sebagai hukuman berupa pengenaan denda atau biaya
karena pelanggaran suatu perjanjian misalnya kelambatan pelunasan utang
pokok atau pelanggaran ketentuan rasio kas68
Sebagai lembaga keuangan syariah BMT memiliki kewajiban
pengelolaan dana nasabah dalam bentuk apapun Salah satu dana yang harus
dikelola dan didistribusikan oleh lembaga keuangan syariah ialah kewajiban
pengelolaan dana sosial Karena ini merupanan fungsi dan peran yang melekat
pada lembaga keuangan syariah untuk memobilisasi dana-dana sosial Berikut
ini yang merupakan dana-dana sosial yang wajib dikelola oleh lembaga
keuangan syariah69
a Zakat
Zakat merupakan pemberian harta dengan kadar tertentu yang
diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat yang
67 Kamus Besar Bahasa Indonesia ldquoDana Sosialrdquo dalam httpskbbiwebiddanahtml
(diakses pada tanggal 01 Maret 2020 jam 2100) 68 Ritwan Thovarsquoi Distribusi Dana Sosial pada Bayt al-Māl Wa al-Tamwīl (BMT) Alfa
Dinar Kerjo Karanganyar Naskah Publikasi (Surakarta Universitas Muhammadiyah 2016) 2 69 Totok Budisantoso dan Nuritomo Bank dan Lebaga Keuangan Lain (Jakarta Salemba
Empat 2017) 211
44
telah ditentukan oleh syariat Hukum dari zakat sendiri ialah fardhu āin
atas orang-orang yang cukup syaratnya70
b Infāq
Infāq berasal dari kata anfaqa yang berarti mengeluarkan sesuatu
(harta) untuk kepentingan umum Dalam terminologi syariah infāq berarti
mengeluarkan sebagian dari harta untuk sesuatu kepentingan yang
diperintahkan dalam ajaran Islam Infāq dikeluarkan oleh setiap orang
yang beriman baik yang pendapatannya besar maupun kecil baik disaat
lapang maupun sempit dan tidak ditentukan mustahiqnya sebagaimana
yang ada pada zakat71
c Shadaqāh
Shadaqāh yakni pemberian sesuatu yang bermanfaat kepada orang
lain misalnya makanan minuman atau harta dengan tidak mengharapkan
balasan dari orang yang menerimanya kecuali mengharapkan pahala dari
Allah Sehingga shadaqāh dapat di simpulkan memberikan zat dengan
tidak ada tukarannya dan tidak ada karenanya72
E Dewan Pengawas Syariah dalam Lembaga Keuangan Syariah
Dewan Pengawas Syariah (DPS) berperan untuk mengawal dan
memastikan bahwa bank syariah dalam operasionalnya sesuai dengan prinsip
syariah Dengan demikian peran DPS sangat penting karena untuk memastikan
70 Sulaiman Rasjid Fiqh Islam (Hukum Fiqh Isam) (Bandung Sinar Baru Algensindo
2016) 192 71 Rahmawati Muin Manajemen Zakat (Makassar Alauddin University Press 2011) 4 72 Sudarsono Pokok- pokok Hukum Islam (Jakarta PT Rineka Cipta 2001) 299
45
ada dan tidaknya kepatuhan syariah di BMT Tugas pokok DPS di BMT ada
tiga macam Pertama mengesahkan dan mengembangkan produk BMT yaitu
melakukan telaah kritis terhadap akad yang telah dipergunakan
memperbaikinya agar sesuai dengan prinsip syariah Begitu pula dengan
mengkaji dan mempelajari fatwa DSN-MUI untuk melihat kemungkinan
penterjemahannya menjadi produk baru di BMT Kedua mengawasi
manajemen BMT dalam mengaplikasikan akad yaitu melakukan pengawasan
operasional kerja manajemen dan aplikasi akad baik antar pengurus
pengelola maupun pihak luar yang berhubungan dengan BMT Ketiga
membina pengurus dan pengelola BMT secara informal melalui interaksi
keseharian rapat pengurus maupun secara formal dan rutin dalam kajian
tausiah yang memberikan bekal dan pemahaman keislaman yang
menyeluruh73
Sedangkan wewenang DPS adalah memberikan pedoman syariah kepada
bank untuk pengerahan dana penyaluran dana dan kegiatan bank lainnya dan
mengadakan perbaikan seandainya suatu produk yang dijalankan dinilai tidak
sesuai syariah74
Dalam buku yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dijelaskan bahwa
DPS mempunyai tiga kedudukan yaitu75
73 Akhmad Faozan ldquoPeran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Penerapan Shariah
Compliance pada Bayt al-Māl Wa al-Tamwīl (BMT) di Kota Purwokertordquo JPA 1 (Juni 2015) 145-
146 74 Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad SyafirsquoI Antonio Apa dan Bagaimana Bank
Islam (Yogyakarta Dana Bhakti Wakaf 1992) 2 75 Mubarok Perkembangan Fatwa 17
46
a Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi pimpinan Unit Usaha
Syariah (UUS) dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang
berkaitan dengan aspek syariah
b Sebagai mediator antara bank dengan DSN dalam mengkomunikasikan
usul dan saran pengembangan produk dan jasa bank yang memerlukan
kajian dan fatwa dari DSN
c Sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan pada bank DPS wajib
melaporkan kegiatan usaha dan perkembangan bank syariah yang
diawasinya kepada DSN minimal satu kali dalam satu tahun Perlu
ditambahkan bahwa kedudukan DPS di bank-bank syariah juga
berkedudukan sebagai penjamin bahwa bank yang diawasinya berjalan
sesuai dengan prinsip syariah
Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam manajemen
penyaluran dana DPS harus menjalankan kewajibannya sesuai dengan
amanah Berikut merupakan wewenang dan tanggung jawab DPS dalam
pengawasan penyaluran dana yaitu76
a Menyetujui rencana penyaluran dana tahunan termasuk rencana pemberian
penyaluran dana kepada pihak yang terkait dengan bank dan penyaluran
dana kepada nasabah-nasabah besar tertentu yang akan tertuang dalam
rencana kerja bank yang disampaikan kepada BI
76 Muhamad Manajemen Pembiayaan Bank Syarirsquoah (Yogyakarta UPP STIM YKPN
2016) 146
47
b Mengawasi proses pelaksanaan pemberian penyaluran dana tersebut
berkaitan dengan syariat Islam
c Meminta penjelasan danatau pertanggungjawaban direksi serta meminta
langkah-langkah perbaikan apabila rencana pemberian penyaluran dana
tersebut menyimpang dari unsur syariah
48
BAB III
PRAKTIK PENGGUNAAN DANA TBDSP DAN PROSEDUR DEWAN
PENGAWAS SYARIAH DI BMT NURROHMAN DESA JANTI
KECAMATAN SLAHUNG KABUPATEN PONOROGO
A Profil BMT Nurrohman Janti Slahung Ponorogo
1 Sejarah BMT Nurrohman
BMT Nurrohman merupakan lembaga keuangan yang berpayung
hukum koperasi dengan pola syariah BMT Nurrohman mendapatkan izin
resmi dari pemerintah kabupaten Ponorogo (DINAS INDAKOP) dengan
izin badan hukum No 518083BH405482004 pada tanggal 06 Juli
200477
Awal berdirinya BMT Nurrohman Janti Slahung dilatar belakangi
oleh masalah perekonomian masyarakat sekitar desa Janti Sekitar tahun
2004 banyak BPKB milik masyarakat Janti yang dijadikan sebagai
jaminan pinjaman di Koperasi Pada waktu itu jasa koperasi yang
dikenakan kepada masyarakat atas pinjaman yang diberikan sekitar 5-6
per bulan Karena faktor tersebut ada tokoh masyarakat yang merasa
perihatin dengan kondisi yang dialami masyarakat Janti Sehingga tokoh
masyarakat tersebut memberikan usulan atas pemikirannya kepada
jamarsquoah yasin untuk mendirikan sebuah BMT dengan jasa yang rendah
untuk menolong masyarakat Janti dan sekitarnya yang kekurangan dana78
77 Arif Fauzani Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 09 Desember 2019 78 Ibid
49
Ketika awal pendirian BMT Nurrohman menggunakan modal
dengan model saham Modal yang dimiliki berasal dari penjualan saham
kepada masyarakat Janti yang menjadi anggota BMT dengan harga saham
per lembarnya ialah Rp 10000 dan setiap anggota membeli saham dengan
jumlah yang berbeda Setelah pendirian berlangsung beberapa bulan
pihak BMT mencari perizinan badan hukum dengan mengajukan ke BPRS
Al-Mabrur Karena BMT di Ponorogo dengan model saham tidak bisa
Sehingga pihak BMT ingin bernaung di bawah BPRS yang menggunakan
model saham Tetapi pihak BPRS tidak bisa menerima pengajuan dari
BMT yang ingin bernaung di bawah BPRS Pihak BPRS pun memberi
saran kepada pihak BMT Nurrohman untuk berdiri sendiri dengan modal
awal Rp 500000000 Sedangkan BMT Nurrohman tidak memiliki dana
sebanyak itu Karena pihak BMT memiliki kenalan di DINAS INDAKOP
dan diberi arahan untuk mengajukan perizinan di DINAS INDAKOP79
Setelah mengajukan perizinan ternyata badan hukum BMT
Nurrohman di bawah payung hukum koperasi Karena saat itu BMT
Nurrohman menggunakan model saham sedangkan koperasi dengan
sistem simpanan pokok dan simpanan wajib Maka pihak BMT membuat
ketetapan simpanan pokok sebesar Rp 500000 dan simpanan wajib Rp
10000 Karena para anggota membeli saham dengan jumlah yang
berbeda-beda Bagi anggota yang memiliki saham di atas Rp 500000
maka Rp 500000 tersebut dijadikan simpanan pokok dan sisanya
79 Ibid
50
dimasukkan sebagai simpanan wajib Tetapi jika jumlah saham yang
dimiliki anggota kurang dari Rp 500000 maka anggota akan diberi
pinjaman oleh koperasi lain Agar simpanan pokoknya terpenuhi sebesar
Rp 500000 koperasi lain tersebut memberi pinjaman kepada anggota dan
pihak anggota juga menerima pinjaman tersebut Agar modal BMT
terpenuhi sesuai dengan modal awal yang harus dimiliki untuk perizinan
badan hukum koperasi80
Proses pendirian dan perizinan BMT Nurrohman mengalami banyak
kendala Karena model pendirian BMT yang awal mulanya dengan model
saham harus diganti dengan bentuk simpanan pokok dan simpanan wajib
Hingga pada akhirnya BMT Nurrohman mendapat perizinan dari DINAS
INDAKOP dan pengesahan pada tanggal 6 Juli 2004 dengan badan hukum
No 518083BH40548200481
2 Visi dan Misi BMT Nurrohman
a Visi
1) Menjadi solusi ekonomi masyarakat berdasarkan syariah
b Misi
1) Mampu memberikan pelayanan terbaik proaktif dan responsive
2) Memberikan kontribusi bagi kesejahteraan anggota dan
masyarakat
80 Ibid 81 Ibid
51
3 Lokasi BMT Nurrohman
KSU BMT Nurrohman beralamatkan di Jl Mayjend Panjaitan desa
Janti Slahung Ponorogo Telepon 085259995795
4 Struktur Organisasi BMT Nurrohman
BMT Nurrohman Janti Slahung beroperasional secara struktural
berdasarkan tugas masing-masing Adapun struktur organisasi BMT
Nurrohman Janti Slahung sebagai berikut82
a Pengurus
1) Ketua Ketua I Darory
Ketua II Darmanto Priyo U
2) Sekretaris Sekertaris I Jumadi
Sekertaris II Bambang Joni R
3) Bendahara Bendahara I Hartono
Bendahara II Misdi Rianto
b Pengawas
1) Dewan Pengawas Dewan Pengawas I Drs Larman
Dewan Pengawas II Kurisuprapto
2) Penasehat Katemun
c Karyawan
1) Manajer Arif Fauzani
2) Akuntansi Merinda Budi R
3) Kasir Dasri
82 Ibid
52
4) Debt Collector Agus Wahyudi
5 Produk-produk BMT Nurrohman
Berikut ini jenis produk yang ditawarkan oleh BMT Nurrohman Janti
Slahung
a Penghimpunan Dana
1) Simpanan Sistem Harian
Simpanan bagi masyarakat yang ingin menyimpan dananya
di BMT Setiap nasabah yang menyimpan di BMT Nurrohman
akan mendapat jasa atas simpanannya sebesar 075 setiap
bulan Setiap simpanan per Rp 1000000 akan mendapat jasa
sebesar Rp 7500 per bulan Namun di BMT Nurrohman sistem
jasanya adalah harian Jika nasabah menyimpan di BMT selama
5 hari maka nasabah sudah mendapatkan jasa dari BMT selama
5 hari tersebut Nasabah yang akan menabung di BMT
Nurrohman juga dikenakan biaya administrasi pada proses awal
akad untuk pembuatan buku tabungan sebesar Rp 500083
b Penyaluran Dana
1) Mudārabah
Pembiayaan mudārabah yaitu penyaluran dana yang
ditujukan untuk masyarakat yang membutuhkan tambahan modal
usaha Pada pembiayaan ini penetapan bagi hasil yang semestinya
diganti dengan mark upjasa yang harus dibayar oleh setiap
83 Merida Budi R Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 09 Desember 2019
53
nasabah yang melakukan pembiayaan di BMT Nurrohman
Sehingga dalam pembayaran angsuran pembiayaan nasabah
selain membayar pokok juga akan dikenakan pembayaran mark
upjasa setiap bulan Dengan pilihan besaran mark upjasa 3
untuk jenis menurun dengan jangka waktu maksimal 4 bulan dan
2 untuk jenis flad dengan jangka waktu minimal 4 bulan dan
maksimal 12 bulan Contoh perhitungannya sebagai berikut84
Pembiayaan mudārabah untuk jenis menurun dengan jangka
waktu selama 4 bulan
Pokok bulan ke 1 1000000 4 = 250000
Mark up jasa 1000000 x 3 = 30000
Maka nasabah harusnya membayar pada bulan ke 1 sebesar
Rp280000
Pada pembayaran kedua selanjutnya menurun
Pokok bulan ke 2 750000 3 = 250000
Mark up jasa 750000 x 3 = 22500
Maka nasabah harusnya membayar pada bulan ke 2 sebesar
Rp272500 dan menurun seterusnya85
Namun untuk jenis menurun ini boleh di bayarkan jasanya
saja sebesar Rp 30000 setiap bulannya Sehingga pada bulan ke
84 Ibid 85 Ibid
54
4 maka nasabah harus melunasi pembayaran pembiayaan sebesar
Rp 103000086
Sedangkan pembiayaan jenis flad dengan jangka waktu selama 4
bulan
Pokok bulan ke 1 1000000 4 = 250000
Mark up jasa 1000000 x 2 = 20000
Maka nasabah harus membayar setiap bulan sebesar Rp
27000087
2) Murābahah
Pembiayaan murābahah yaitu penyaluran dana yang
ditujukan untuk masyarakat dengan pola jual beli yakni
membelikan barang yang dibutuhkan masyarakat sebagai
nasabah BMT Nurrohman Pada pembiayaan ini margin diganti
dengan mark upjasa yang harus dibayar oleh setiap nasabah yang
melakukan pembiayaan di BMT Nurrohman Sehingga dalam
pembayaran angsuran pembiayaan nasabah selain membayar
harga jual juga akan dikenakan pembayaran mark upjasa setiap
bulan Dengan pilihan besaran serta penghitungan mark upjasa
sama dengan pembiayaan mudārabah88
86 Ibid 87 Ibid 88 Ibid
55
B Mekanisme Pembiayaan di BMT Nurrohman Janti Slahung Ponorogo
Berikut ini merupakan mekanisme pengajuan permohonan pembiayaan di
BMT Nurrohman
1 Pengajuan Permohonan Pembiayaan
Setiap nasabah yang ingin melakukan pembiayaan di BMT
Nurrohman melengkapi persyaratan sebagai berikut
a Mengisi formulir pengajuan pembiayaan
b Fotocopy KTP sebanyak 2 lembar
c Fotocopy STNK kendaraan bermotor yang akan di jadikan jaminan
sebanyak 2 lembar
d Fotocopy BPKB kendaraan bermotor yang akan di jadikan jaminan
sebanyak 2 lembar
e Membawa KTP dan STNK asli pada pengajuan pembiayaan awal
guna untuk pencocokan data89
2 Cek Barang Jaminan
Nasabah yang melakukan pembiayaan di BMT Nurrohman akan dicek
barang jaminannya untuk melihat kelayakan barang jaminan Nasabah
harus membawa langsung barang jaminannya untuk mencocokkan data
serta melihat kondisi dari barang jaminan90
89 Dasri Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 09 Desember 2019 90 Ibid
56
3 Penandatanganan akad atau perjanjian pembiayaan
Setelah pihak BMT menerima permohonan pembiayaan dari nasabah
maka pihak BMT dan nasabah akan membuat kesepakatan terhadap mark
upjasa pembiayaan dan penandatanganan akad sesuai dengan akad yang
diajukan nasabah91
4 Pencairan
Pencairan pembiayaan dengan menandatangani realisasi pembiayaan
oleh pihak BMT dan nasabah BMT Nurrohman setiap pembiayaan yang
diajukan oleh nasabah dapat langsung dicairkan ketika pengajuan
sehingga nasabah dapat langsung membawa pulang dana yang dibutuhkan
saat itu juga92
C Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan (TBDSP) dan
Penggunaannya di BMT Nurrohman Janti Slahung Ponorogo
Lembaga keuangan syariah dalam aktivitas bisnisnya terkadang tidak
terlepas dari kegiatan yang menghasilkan dana yang tidak boleh diakui sebagai
pendapatan seperti lembaga keuangan syariah BMT Nurrohman yang pada
praktiknya memiliki beberapa dana yang tidak boleh diakui sebagai
pendapatan
91 Ibid 92 Ibid
57
Berikut ini merupakan laporan keuangan BMT Nurrohman Janti Slahung
tahun 2019
Tabel 31 Cash Flow KETERANGAN 31 Des 2019
-(Rp)-
31 Des 2018
-(Rp)-
I PENERIMAAN
1 Penerimaan dari BPR JATIM 729500000 747500000
2 Pengembalian dari Instansi Lain 281300000 266300000
3 Pendapatan mar-up Instansi Lain 73301950 53520750
4 Pendapatan Marup 2 29610100 19377000
5 Pendapatan Marup 3 544766000 529174600
6 Pendapatan Provisi 15 9334750 5425000
7 Pendapatan Provisi 2 97343950 94947250
8 Pendapatan Denda 2 481000 435500
9 Pendapatan Denda 3 4110100 3701700
10 Tabungan 15000 1617941600
11 Dana Khusus (60 Denda 3) 1486971750 5802800
12 Dana Cadangan Resiko (3Provisi 2) 4814000 2937050
13 Simpanan Pokok 3081450 900000
14 Simpanan Wajib 1780000 720000
15 Lain-lain 560000
JUMLAH PENERIMAAN 3267370050 3348683250
1 Pengembalian Pinjaman 2 227720900 152695800
2 Pengembalian Pinjaman 3
4752836500 4895183000
Jumlah Pengembalian Pinjaman 4980557400 5047878800
JUMLAH TOTAL PENERIMAAN 8247927450 8396562050
II PENGELUARAN
1 Piutang Nasabah 2 374750000 201450000
2 Piutang Nasabah 3
4947150000 4873540000
JUMLAH PIUTANG USAHA 5321900000 5074990000
1 Tabungan Pada BPR JATIM 820000000 870000000
2 Tabungan Pada Instansi lain 358500000 429600000
3 Tabungan Pada Bank JATIM - -
4 Tabungan pada BRI - -
JUMLAH TAB DI BANK amp INSTANSI 1178500000 1299600000
III BIAYA OPERASIONAL
1 Penghormatan Pengurus 62574000 54007700
2 Perjalanan Rapat Pengurus 11700000 7200000
3 Konsumsi Rapat Pengurus 2340000 1215000
(bersambung)
58
Tabel 31 Lanjutan
KETERANGAN 31 Des 2019
(Rp)-
31 Des 2018
(Rp)-
4 Biaya Gaji Karyawan 100110000 87055700
5 Biaya Konsumsi Kantor 1800000 1500000
6 Biaya Transportasi Karyawan 982500 677000
7 Baiaya Foto Copy 857500 656500
8 Biaya ADM amp Percetakan 4165000 3724000
9 Biaya Listrik 1200000 1200000
10 Biaya Telpon amp Wifi 2821000 2445500
11 Biaya Perawatan Alat Kantor 1716000 788000
12 Biaya Promosi 3200000 6325000
13 Biaya Pajak Motor 250000 500000
14 Biaya Kesehatan 600000 600000
15 Biaya Inventaris Kantor 26162000 3000000
16 Biaya Sosial 2900000 2250000
17 Biaya PPH 3650700 5444500
18 Biaya lembur 1000000 1000000
19 Biaya Pendidikan 550000 1585000
20 Seragam Karyawan amp Pengurus 6900500 5600000
21 Zakat 6049000 7246600
22 Gaji 13 13557000 11755600
23 SHU Pengurus amp Karyawan 42085500 39557250
24 Biaya THR 49171250 41847300
25 Penarikan SHU Anggota th 2018 10925100 12933200
26 Biaya RAT 29320000 44930000
27 BPJS Ketenagakerjaan 2088000 2088000
28 Programmer uPemb 2 Ut Computer 818000 11000000
29 Penarikan Simapanan mana suka 5171850 -
30 Pajak 10 SHU 2018 15300000 12100000
31 Penarikan dan SHU Anggota th 2017 11138500 -
32 Sewa Kantor 3000000 -
33 Dana Promosi Jam Dinding 11600000 -
34 Lain-lain 2400000 2400000
JMLH TOTAL BIY OPERASIONAL 438103400 372630850
PENGEMBALIAN HUTANG
1 Pada Penabung 1340904680 1466059650
2 Bagi Hasil Penabung 13477
120
117728750
JUMLAH PENGEMBALIAN HUTANG 1354381800 1583788400
JUMLAH TOTAL PENGELUARAN 8297885200 8331009250
SURPLUS (DEVISIT) (44957750) 65552800
SALDO AWAL 102268850 36716050
SALDO AKHIR 57311100 102268850
Sumber Arif Fauzani (2019 12)
59
Tabel 32 Perhitungan Sisa Hasil Usaha
KETERANGAN 31 Des 2019
-(Rp)-
31 Des 2019
-(Rp)-
I PENDAPATAN OPERASIONAL
1 Pendapatan mar up instansi lain 73301950 53520750
2 Pendapatan marup 2 35134100 19377000
3 Pendapatan marup 3 539798500 529174600
4 Pendapatan provisi 15 9628500 5425000
5 Pendapatan provisi 2 96161650 95172550
6 Pendapatan denda 2 540500 435500
7 Pendapatan denda 3 3723200 4366300
8 Pendapatan lain-lain 15000 25000
JMLH PEND OPERASIONAL 758303400 707496700
II POTONGAN JASABGHASIL
1 Potongan jasa penabung 130380537 117728750
2 Bagi hasil ke BMI - -
JML POTONGAN JASA BG HASIL 130380537 117728750
SISA HASIL USAHA KOTOR 627922863 589767950
III BEBAN USAHA
1 Biaya Depresiasi 1650000 1800000
2 Biaya Amortisasi 12320550 11270800
3 Penghormatan Pengurus 62574000 54007200
4 Perjalanan Rapat Pengurus 11700000 7200000
5 Konsumsi Rapat Pengurus 2340000 1215000
6 Biaya Gaji Karyawan 100110000 87055200
7 Biaya Konsumsi Kantor 1800000 1500000
8 Biaya Transportasi Karyawan 982500 677000
9 Biaya Fotocopy 1151500 656500
10 Biaya ATK amp Percetakan 3951000 3724000
11 Biaya Listrik 1200000 1200000
12 Biaya Telepon Internet 2741000 2445500
13 Biaya Perawatan Alat Kantor 2586000 788000
14 Biaya Promosi 14825000 6325000
15 Biaya Pajak Motor 250000 500000
16 Biaya Inventaris 30000 -
17 Seragam Pengurus amp Karyawan 6900000 5600000
18 Zakat 6049500 7246600
19 Gaji 13 13557000 11755600
20 Biaya RAT 45020000 44930000
21 Biaya Lembur 1000000 1000000
22 Biaya THR 49171250 41847300
23 Biaya BPJS Ketenagakerjaan 2088000 2088000
24 Biaya lain-lain 2400000 2400000
25 Biaya Programmer 2 Ut Komputer 818000 11000000
(bersambung)
60
Tabel 32 Lanjutan
KETERANGAN 31 Des 2019
(Rp)-
31 Des 2018
(Rp)-
JUMLAH BEBAN USAHA 347215300 308231700
IV DANA CADANGAN
1 Dana Khusus (5580600) 5802000
2 Dana Cadangan Resiko 3 Provisi (2974050) 3305350
JUMLAH DANA CADANGAN (8554650) 8739850
V PEND amp BY LUAR USAHA
1 Pendapatan Jasa Bank (16894650) (16528000)
2 Biaya ADM Bank 3378970 3305350
JMLH PEND amp BY LUAR USAHA (13515680) (13222650)
JMLH TOTAL PENGELUARAN 325144970 303748900
SHU SEBELUM PAJAK 302777893 286019050
POTONGAN PPH 3499774 5444500
SHU SETELAH PAJAK 299278119 280574550
Sumber Arif Fauzani (2019 12)
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pendapatan non halal di BMT
Nurrohman berasal dari pendapatan yang diperoleh akibat adanya kerjasama
dengan pihak lain yang tidak menggunakan skema syariah (bunga) dan dari
sanksi nasabah yang menunda pembayaran (denda) Sehubungan dengan dana
non halal menurut keterangan dari bapak Arif Fauzani beliau mengatakan
bahwa
ldquoBMT Nurrohman mendapatkan bunga dari penyimpanan kepada
lembaga keuangan konvensional yaitu bank BPR JATIM Kami
menyimpan dana disana karena selain dekat juga mudah dalam proses
pencairan dananya Dari penyimpanan tersebut memang mendapatkan
bunga dan bunga tersebut masih kami masukkan ke dalam pendapatan
operasional usaha jadi belum dipisahkan secara khususrdquo
BMT Nurrohman juga telah mengantisipasi untuk mengatasi nasabah
yang melakukan penundaan pembayaran pembiayaan Berikut ini merupakan
sanksi yang diterapkan BMT Nurrohman apabila mendapati nasabah yang
menunda pembayaran yaitu93
93 Arif Fauzani Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 09 Desember 2019
61
1 Teguran
Teguran ini bertujuan untuk mengingatkan nasabah bahwa ada etika
dalam melakukan pembayaran pembiayaan BMT Nurrohman
memberikan teguran bagi nasabah yang melakukan penundaan
pembayaran yang masih memiliki karakter baik dan telat pembayaran
masih dalam rentang waktu pengecualian dari tanggal jatuh tempo
pembayaran pembiayan yakni 10 hari terlebih untuk nasabah baru yang
masih pertama melakukan pembayaran pembiayaan94
2 Surat peringatan atau penagihan
Surat peringatan diberikan kepada nasabah yang tidak segera
memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian surat peringatan ini
diberikan pada nasabah dirumahnya sebagai upaya BMT Nurrohman
dalam menyelesaikan secara kekeluargaan Jika selama 3 bulan berturut-
turut nasabah tidak mau memenuhi kewajiban angsuran pembayaran maka
BMT akan memberikan surat penagihan yang disertai dengan rincian
kewajiban yang harus dibayarkan oleh nasabah
3 Sanksi denda
Sanksi denda dijatuhkan kepada nasabah bersamaan dengan adanya
surat penagihan bagi nasabah yang menunda pembayaran pembiayaan di
BMT Nurrohman95
94 Ibid 95 Ibid
62
4 Sanksi black list untuk pengajuan selanjutnya
Sanksi ini diberikan kepada nasabah yang telah diberikan sanksi
peringatan penagihan dan denda namun tidak mengindahkan sanksi
tersebut Maka untuk pengajuan pembiyaan selanjutnya nasabah dapat
terkena black list yakni penolakan maupun pemberian pembiayaan tidak
sesuai dengan pengajuan pembiayan96
5 Sita jaminan
Eksekusi jaminan cenderung lebih dipilih pihak BMT dalam
memberikan sanksi dalam penyelesaian masalah BMT pada nasabah
mampu yang menunda pembayaran (nasabah nakal) eksekusi jaminan
dilakukan apabila dengan berbagai peringatan diatas telah dilakukan
namun tidak menuai hasil maka akhirnya eksekusi jaminan pun dilakukan
untuk menutup dana pembiayaan dan apabila masih terdapat sisa maka sisa
tersebut akan dikembalikan pada nasabah Namun apabila terjadi
kekurangan dalam menutup dana pembiayaan dari hasil eksekusi jaminan
BMT tidak mempermasalahkan bahkan tidak meminta kekurangan dana
pembiayaan tersebut97
Sehubungan dengan sanksi yang diterapkan di BMT Nurrohman bapak
Arif Fauzani selaku manajer beliau mengatakan bahwa
ldquoSeluruh sanksi yang diterpakan di BMT Nurrohman memiliki tujuan
untuk memberikan rasa jera pada nasabah dan rasa tanggung jawab untuk
memenuhi kewajiban membayar angsuran pembiayaan Sedangkan
sanksi berupa denda hanya akan diberikan kepada kepada nasabah yang
96 Ibid 97 Ibid
63
mampu membayar tetapi menunda-nunda pembayaran dengan
disengajardquo
Kriteria nasabah yang dikatakan mampu menurut BMT Nurrohman
sebagai berikut98
1 Keadaan fisik dari rumah nasabah
Jika rumah nasabah itu bagus dan pembangunan hasil dari
hartauang nasabah itu sendiri dapat di jadikan satu persyaratan sebagai
nasabah mampu namun masih di iringi dengan persyaratan berikutnya
2 Harta kepemilikanaset dari nasabah
Kepemilikan harta benda atau aset yang ada di rumah nasabah saat
diadakan penagihan bisa dikatakan dalam barang-barang tersier dan
kepemilikannya memang milik nasabah itu sendiri sehingga nasabah dapat
dikategorikan dalam nasabah mampu
3 Pekerjaanpenghasilan nasabah
Dari pekerjaan yang dijalankan oleh nasabah dapat ditafsirkan
seberapa penghasilan nasabah tersebut Sehingga dapat diperhitungkan
nasabah tersebut dapat dikatakan nasabah mampu atau tidak
4 Kondisi usaha dari nasabah
Kondisi usaha yang dimiliki nasabah dapat dijadikan penilaian
nasabah itu mampu atau tidak Karena jika usaha yang dimiliki nasabah
berjalan dengan baik bahkan lancar dan terus berkembang maka nasabah
tersebut dikatakan nasabah mampu
98 Agus Wahyudi Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 09 Desember 2019
64
5 Dilihat dari kondisi nasabah saat itu dan permasalahan yang dialami
nasabah
Kondisi dan permasalahan yang sedang dihadapi oleh nasabah
pastinya tidak akan sama setiap bulannya Pasti ada keadaan dan
permasalahan tidak terduga yang akan datang secara mendadak dan
mendesak Sehingga hal ini juga dijadikan salah satu persyaratan sebagai
nasabah tersebut dikatakan nasabah mampu atau tidak Karena jika
nasabah tersebut sedang dilanda permasalahan yang begitu serius dan
termasuk dalam kategori keadaan force marjeur maka nasabah tersebut
tidak dikenai denda
6 Referensi dari tetangga nasabah
Referensi tetangga ini digunakan untuk menanyakan kebenaran dari
keterangan nasabah tentang kondisi ekonomi sampai permasalahan yang
sedang dihadapi nasabah tersebut
7 Karakter Nasabah itu sendiri
Karakter nasabah ini dilihat dari riwayat pembayaran yang dilakukan
oleh nasabah selama ini apakah baik atau buruk Selain itu karakter ini
dapat dilihat ketika adanya penagihan yang dilakukan oleh pihak BMT
Sedangkan nasabah yang tidak atau belum mampu membayar disebabkan
force majeur tidak boleh dikenakan sanksi dijelaskan oleh Bapak Agus
Wahyudi selaku debt collector sebagai berikut99
ldquoKriteria nasabah yang tidak boleh dikenakan sanksi adalah nasabah
yang memiliki permasalahan keluarga yang sulit untuk dipecahkan
99 Ibid
65
seperti terkena penyakit serius kecelakaan perceraian sehingga beban
hidup ditanggung oleh salah satu pihak dengan tidak ada kemampuan
untuk melakukan angsuran pembayaran pembiayaan Kemudian nasabah
yang terkena bencana alam yang tidak terduga yang membuat hilangnya
harta benda nasabah seperti tanah longsor kebakaran kemudian
nasabah yang mengalami kebangkrutan atas usahanya dan yang terakhir
nasabah yang memiliki usaha dibidang pertanian dan mengalami gagal
panenrdquo
Sanksi yang didasarkan pada prinsip tazīr bertujuan agar nasabah lebih
disiplin dalam melakukan kewajibannya Sanksi denda tersebut berupa
sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat
akad ditandatangani Namun mekanisme sanksi denda di BMT Nurrohman
memiliki cara perhitungan tersendiri Berikut ini merupakan contoh dari
perhitungan sanksi denda di BMT Nurrohman100
Tabel 32 Penghitungan Biaya Denda
Bulan Pokok Mark up Jasa Denda Perbulan Total Seluruh denda
1 1000000 30000 30000 x 10 = 3000 3000
2 1000000 30000 30000 x 20 = 6000 9000
3 1000000 30000 30000 x 30 = 9000 18000
4 1000000 30000 30000 x 40 = 12000 30000
5 1000000 30000 30000 x 10 = 3000 33000
6 1000000 30000 30000 x 20 = 6000 39000
Sumber Merinda Budi R (201912)
Sehubungan dengan sanksi denda menurut keterangan dari Ibu Merinda
selaku akuntan beliau mengatakan bahwa101
ldquoJika nasabah melakukan penundaan angsuran lebih dari 4 bulan maka
setelah 4 bulan penghitungan denda sebanyak 40 maka akan kembali
pada perhitungan 10 denda pada penundaan angsuran pembayaran
Sehingga begitu seterusnya untuk bulan-bulan berikutnya sampai bulan
terakhir nasabah melakukan pembayaran angsuran pembiayanrdquo
100 Merinda Budi R Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 24 Februari 2020 101 Ibid
66
D Prosedur Dewan Pengawas Syariah terhadap Penggunaan Dana TBDSP
di BMT Nurrohman Janti Slahung Ponorogo
BMT Nurrohman Janti Slahung Ponorogo telah memiliki 2 orang Dewan
Pengawas Syariah (DPS) yaitu102
1 Drs Larman
2 Kuri Suprapto
Sehubungan dengan DPS menurut keterangan Bapak Larman selaku
ketua DPS beliau mengatakan bahwa103
ldquoPembentukan DPS di BMT Nurrohman itu sudah dibentuk sejak BMT
Nurrohman berdiri Jadi semua kepengurusan dibentuk saat itu juga
dengan pemilihan berdasarkan musyawarah bersama Dalam melakukan
pengawasan terhadap kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana saya
melakukan pemeriksaan di kantor 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan
Karena saya juga memiiki pekerjaan lain di luar sebagai anggota DPS
Saya merangkap jabatan sebagai tenaga pengajar di salah satu sekolah
menengah pertama yaitu SMPN 2 Balongrdquo
Pengawasan yang dilakukan DPS tersebut dilakukan secara periodik
setiap satu bulan sekali melalui laporan bulanan yang dibuat oleh pengurus
BMT Nurrohman Pada akhir tahun BMT Nurrohman mengadakan Rapat
Akhir Tahun (RAT) Rapat tersebut dihadiri oleh DPS segenap pengurus dan
semua anggota BMT Nurrohman yang membahas dan mengevaluasi kinerja
semua anggota masalah-masalah yang terjadi dan mencari solusi untuk
mengatasi masalah tersebut104
DPS harus memberikan persetujuan serta opini terkait dengan penyaluran
dan penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan di BMT
102 Arif Fauzani Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 09 Desember 2020 103 Larman Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 09 Desember 2020 104 Ibid
67
Nurrohman Karena setiap kegiatan di lembaga keuangan syariah tidak dapat
berjalan tanpa adanya persetujuan dari DPS Sehubungan dengan persetujuan
penyaluran dana menurut keterangan dari Bapak Larman selaku DPS beliau
mengatakan bahwa105
ldquoSaya telah memberikan persetujuan bahwa dana denda dan juga bunga
dimasukkan ke dalam pendapatan BMT dan digunakan kembali untuk
membiayai kegiatan operasional BMT Menurut saya hal tersebut
memang tidak sesuai dengan syariah namun saya akan tetap menyetujui
hal tersebut karena BMT Nurrohman memiliki sistem pembagian sendiri
saat melakukan rapat atau musyawarah sesuai dengan kesepakatan para
pengurus BMT Sebagai DPS saya selalu menyarankan agar seluruh
kegiatan dan juga laporan keuangan agar terus dibenahi dan diperbaiki
sehingga sistem penerimaan dan penyaluran dana bisa sesuai dengan
ketentuan syariah Memang semua itu memerlukan proses yang cukup
lama tidak bisa sekejap langsung sesuai dengan syariahrdquo
Dari paparan data di atas dapat diketahui bahwa Bapak Larman selaku
pengawas di BMT Nurrohman memberikan persetujuan mengenai penggunaan
dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan yang belum dipisahkan dan
masih digunakan untuk kegiatan operasional BMT Hal tersebut disetujui oleh
DPS berdasarkan kesepakatan pengurus-pengurus BMT Nurrohman DPS juga
selalu menyarankan agar terus berusaha menjadi lembaga keuangan yang
murni syariah
105 Ibid
68
BAB IV
ANALISA FATWA NO123DSN-MUIXI2018 TENTANG PENGGUNAAN
DANA YANG TIDAK BOLEH DIAKUI SEBAGAI PENDAPATAN
(TBDSP) DI BMT NURROHMAN JANTI SLAHUNG PONOROGO
A Analisis Fatwa No123DSN-MUIXI2018 terhadap Penggunaan Dana
yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan bagi Lembaga Keuangan
Syariah di BMT Nurrohman Janti Slahung Ponorogo
Salah satu fatwa yang mengatur mengenai lembaga keuangan syariah
adalah fatwa No123DSN-MUIXI2018 tentang penggunaan dana yang Tidak
Boleh Diakui Sebagai Pendapatan (TBDSP) bagi Lembaga Keuangan Syariah
(LKS) Lembaga Bisnis Syariah (LBS) dan Lembaga Perekonomian Syariah
(LPS) Dalam ketentuan ke 2 (dua) mengenai sumber dana yang tidak boleh
diakui sebagai pendapatan disebutkan bahwa
1 Dana TBDSP berasal antara lain dari106
a Transaksi tidak sesuai dengan prinsip syariah yang tidak dapat
dihindarkan termasuk pendapatan bunga (riba)
b Transaksi syariah yang tidak terpenuhi ketentuan dan batasannya
(rukun dan atau syaratnya)
c Dana sanksi (denda) karena tidak memenuhi kewajiban sesuai
kesepakatan
106 DSN-MUI ldquoPenggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan bagi
Lembaga Keuangan Syariah Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariahrdquo dalam
httpsdsnmuioridkategorifatwa (diakses pada tanggal 10 Desember 2019 jam1640)
69
d Dana yang tidak diketahui pemiliknya diketahui pemiliknya tetapi
tidak ditemukan atau diketahui pemiliknya tetapi biaya
pengembaliannya lebih besar dari jumlah dana tersebut
Dalam paparan data laporan keuangan cash flow yang terdapat dalam bab
III tabel 31 terlihat BMT Nurrohman menyimpan dananya di lembaga
keuangan konvensional yaitu BPR JATIM Hal tersebut juga telah dijelaskan
oleh Bapak Arif Fauzani selaku manajer Dari penyimpanan dana tersebut
BMT mendapatkan bunga pertahun Telihat dalam laporan SHU tabel 32 BMT
Nurrohman telah mendapatkan bunga mencapai sebesar Rp 16894650- di
akhir tahun 2019 Pendapatan bunga tersebut tidak dipisahkan secara khusus
dan bercampur dengan dana lainnya107
BMT Nurrohman juga telah mengantisipasi untuk mengatasi nasabah
yang melakukan penundaan pembayaran pembiayaan hal tersebut yakni
dengan memberlakukan sanksi terhadap nasabah tersebut Berikut ini
merupakan sanksi yang diterapkan BMT Nurrohman apabila mendapati
nasabah yang menunda pembayaran adalah108
1 Teguran
2 Surat peringatan atau penagihan
3 Sanksi denda
4 Sanksi black list untuk pengajuan selanjutnya
5 Sita jaminan
107 Arif Fauzani Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 9 Desember 2019 108 Ibid
70
Seluruh sanksi yang diterpakan di BMT Nurrohman memiliki tujuan
untuk memberikan rasa jera pada nasabah dan rasa tanggung jawab untuk
memenuhi kewajiban membayar angsuran pembiayaan Sanksi berupa denda
diberikan kepada kepada nasabah yang mampu membayar tetapi menunda-
nunda pembayaran dengan disengaja Sedangkan nasabah yang tidak atau
belum mampu membayar disebabkan force majeur tidak boleh dikenakan
sanksi109 Sanksi yang didasarkan pada prinsip tazīr bertujuan agar nasabah
lebih disiplin dalam melakukan kewajibannya Sanksi denda tersebut berupa
sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat
akad ditandatangani Namun mekanisme sanksi denda di BMT Nurrohman
memiliki cara perhitungan tersendiri seperti yang tertulis pada tabel 11
Jadi jika nasabah yang melakukan penundaan angsuran maka
perhitungan denda dimulai sebanyak 10 satu bulan 20 dua bulan 30 tiga
bulan 40 empat bulan Jika lebih dari 4 bulan akan kembali pada
perhitungan 10 denda pada penundaan angsuran pembayaran Sehingga
begitu seterusnya untuk bulan-bulan berikutnya sampai bulan terakhir nasabah
melakukan pembayaran angsuran pembiayan110
Berdasarkan paparan data di atas terlihat bahwa BMT Nurrohman
memiliki dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan atau dana non halal
yaitu bunga dari lembaga keuangan konvensional BPR JATIM dan dana denda
keterlambatan pembayaran angsuran seperti yang dijelaskan dalam fatwa
109 DSN-MUI ldquoPenggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan bagi
Lembaga Keuangan Syariah Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariahrdquo dalam
httpsdsnmuioridkategorifatwa (diakses pada tanggal 10 Desember 2019 jam1640) 110 Arif Fauzani Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 09 Desember 2019
71
No123DSN-MUIXI2018 ketentuan kedua poin a yang berbunyi ldquotransaksi
tidak sesuai dengan prinsip syariah yang tidak dapat dihindarkan termasuk
pendapatan bunga (riba) dan ketentuan kedua poin c yang berbunyi ldquodana
TBDSP antara lain berasal dari dana sanksi (denda) karena tidak memenuhi
kewajiban sesuai kesepakatanrdquo
Dari data laporan keuangan SHU tabel 32 diketahui bahwa dana hasil
sanksi denda dimasukkan ke dalam pendapatan operasional dan dana bunga
dimasukkan ke dalam pendapatan luar usaha Dana tersebut belum dipisahkan
secara khusus dan masih bercampur dengan dana lainnya sehingga dapat
digunakan kembali untuk membiayai kegiatan-kegiatan operasional BMT
yaitu antara lain untuk biaya penghormatan pengurus perjalanan rapat
pengurus konsumsi rapat pengurus biaya gaji karyawan biaya konsumsi
kantor biaya transportasi karyawan biaya fotocopy biaya ATK amp percetakan
biaya listrik biaya telepon internet biaya perawatan alat kantor biaya
promosi biaya pajak motor seragam pengurus amp karyawan biaya RAT biaya
lembur biaya THR biaya BPJS ketenagakerjaan biaya programmer 2
komputer dan juga pembayaran pajak111
Apabila dikaitkan dengan fatwa DSN No123DSN-MUIXI2018 maka
hal tersebut tidak sesuai dengan isi fatwa dalam ketentuan ketiga nomor 1 (satu)
yang berbunyi ldquodana TBDSP wajib digunakan dan disalurkan secara langsung
untuk kemaslahatan umat Islam dan kepentingan umum yang tidak
111 Ibid
72
bertentangan dengan prinsip syariahrdquo112 dan ketentuan ketiga nomor 4
(empat) yang berbunyi ldquodana TBDSP tidak boleh dimanfaatkan untuk
kepentingan LKS LBS dan LPS antara lain dalam bentuk promosi produk
maupun iklan (branding) perusahaan pendidikan dan pelatihan untuk
karyawan pembayaran pajak zakat amp wakaf pembayaran atau pelunasan
tunggakan nasabah (end user) dan kegiatan yang bertentangan dengan prinsip
syariahrdquo113 Seharusnya penggunaan dana TBDSP seperti dana bunga dan
denda yang terdapat di BMT Nurrohman digunakan untuk kegiatan yang tidak
bertentangan dengan prinsip syariah yaitu antara lain untuk114
1 Penanggulangan korban bencana
2 Sarana penunjang lembaga pendidikan Islam
3 Masjid atau musholla dan penunjangnya
4 Pembangunan fasilitas umum yang berdampak sosial
5 Sosialisasi edukasi dan literasi ekonomi keuangan dan bisnis syariah
untuk masyarakat umum
6 Beasiswa untuk siswa atau mahasiswa berprestasi danatau kurang mampu
7 Kegiatan produktif bagi dhuafa
8 Fakir miskin
9 Kegiatan sosial lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
112 DSN-MUI ldquoPenggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan bagi
Lembaga Keuangan Syariah Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariahrdquo dalam
httpsdsnmuioridkategorifatwa (diakses pada tanggal 10 Desember 2019 jam1640) 113 Ibid 114 Ibid
73
Seperti yang dijelaskan oleh ketua MUI Maruf Amin yang
menegaskan bahwa bank syariah hanya boleh menggunakan dana non halal
untuk kepentingan sosial Dana non halal tidak boleh bercampur untuk
keuntungan bank115 Jika dana bunga dan denda digunakan untuk pembiayaan
kegiatan operasional BMT otomatis akan memberi pemasukan serta
keuntungan bagi BMT Nurrohman
Sebagai badan sosial BMT Nurrohman Janti Slahung memiliki fungsi
mengelola dana sosial sebagaimana yang diungkapkan oleh mas Arif Fauzani
(selaku manager) bahwa sistem penghimpunan dana sosial berupa aturan
standar yang bersumber dari penyisihan dana SHU Dana sosial di BMT
Nurrohman tersebut digunakan sesuai dengan prinsip syariah untuk
kemaslahatan umat antara lain digunakan untuk sumbangan116 Dengan
demikian seharusnya dana bunga dan juga denda dijadikan satu dengan dana
sosial yang ada di BMT Nurrohman agar penggunaannya tidak melanggar
prinsip-prinsip syariah
Dari hasil pengamatan penulis dapat disimpulkan bahwa praktik
penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan di BMT
Nurrohman tidak sesuai dengan ketentuan fatwa DSN No123DSN-
MUIXI2018 ketentuan ketiga nomor 1 (satu) dan nomor 4 (empat) karena
belum terlaksana sesuai dengan prinsip syariah
115 Asep Fathulrahman rdquo Maaruf Sebut Dana Tak Halal Bank Syariah Hanya untuk
Sosialrdquo dalam httpswwwcnnindonesiacomekonomi20181110154725-78-345508maaruf-
sebut-dana-tak-halal-bank-syariah-hanya-untuk-sosial (diakses pada tanggal 06 Maret 2020 jam
0905) 116 Arif Fauzani Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 24 Februari 2020
74
B Analisis Fatwa No123DSN-MUIXI2018 terhadap Prosedur Dewan
Pengawas Syariah dalam Penggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui
Sebagai Pendapatan bagi Lembaga Keuangan Syariah di BMT
Nurrohman Janti Slahung Ponorogo
Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam perbankan syariah memiliki
peranan yang penting dan strategis dalam pengawasan syariah pada perbankan
syariah DPS harus bertanggungjawab untuk memastikan semua produk dan
prosedur bank syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Secara DPS pada
institusi perbankan mempunyai kedudukan yang sangat kuat karena
kehadirannya adalah sangat penting dan strategis117
DSN MUI dalam fatwa No 123DSN-MUIXI2018 tentang Penggunaan
Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan (TBDSP) bagi Lembaga
Keuangan Syariah Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian
Syariah yang mengatur tentang peran DPS yang dijelaskan dalam ketentuan
ke-3 (tiga) nomor 5 (lima) yang berbunyi ldquoSetiap penggunaan dan penyaluran
dana TBDSP harus mendapatkan persetujuan atau opini dari Dewan Pengawas
Syariah LKS LBS dan LPS tersebutrdquo118 Yang artinya setiap penggunaan dan
penyaluran dana TBDSP tidak dapat dijalankan tanpa adanya persetujuan dari
DPS
DPS di BMT Nurrohman sudah dibentuk sejak BMT Nurrohman berdiri
DPS melakukan pemeriksaan di kantor 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan Salah
117 Khaerul Umam Manajemen Perbankan Syariah (Bandung Pustaka Setia 2013) 139 118 DSN-MUI ldquoPenggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan bagi
Lembaga Keuangan Syariah Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariahrdquo dalam
httpsdsnmuioridkategorifatwa (diakses pada tanggal 10 Desember 2019 jam1640)
75
satu DPS memiliki jabatan lain di luar sebagai anggota DPS Beliau merangkap
jabatan sebagai tenaga pengajar di salah satu sekolah menengah pertama yaitu
SMPN 2 Balong Jabatan itu tentu tidak membuat DPS komitmen pada satu
jabatan saja yaitu hanya sebagai DPS119
Pengawasan yang dilakukan DPS tersebut dilakukan secara periodik
setiap satu bulan sekali melalui laporan bulanan yang dibuat oleh pengurus
BMT Nurrohman Pada akhir tahun BMT Nurrohman mengadakan Rapat
Akhir Tahun (RAT) Rapat tersebut dihadiri oleh DPS segenap pengurus dan
semua anggota BMT Nurrohman yang membahas dan mengevaluasi kinerja
semua anggota masalah-masalah yang terjadi dan mencari solusi untuk
mengatasi masalah tersebut120 Dalam pengambilan keputusan harus
bermusyawarah terlebih dahulu dan bertanggung jawab terhadap hasil
keputusan121 Seperti yang dijelaskan dalam al-Qurrsquoān QS al-lsquoImrān ayat
159122
ر hellip م ي ا م اوره ى الله وش ل ل ع وك ت ت زم ا ع ذ إBermusyawarahlah dalam suatu urusan setelah kamu membulatkan tekad
maka bertawakallah kepada Allah
Dalam pengawasan penyaluran dana DPS mempunyai wewenang dan
tanggungjawab antara lain123
1 Menyetujui rencana penyaluran dana tahunan termasuk rencana pemberian
penyaluran dana kepada pihak yang terkait dengan bank dan penyaluran
119 Larman Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 24 Februari 2020 120 Ibid 121 Muhamad manajemen pembiayaan 145 122 Departemen Agama RI al-Qurrsquoān 99 123 Muhamad Manajemen Pembiayaan 146
76
dana kepada nasabah-nasabah besar tertentu yang akan tertuang dalam
rencana kerja bank yang disampaikan kepada BI
2 Mengawasi proses pelaksanaan pemberian penyaluran dana tersebut
berkaitan dengan syariat Islam
3 Meminta penjelasan danatau pertanggungjawaban direksi serta meminta
langkah-langkah perbaikan apabila rencana pemberian penyaluran dana
tersebut menyimpang dari unsur syariah
DPS memberikan persetujuan bahwa penyaluran dana denda dan juga
bunga dimasukkan ke dalam pendapatan BMT dan digunakan kembali untuk
membiayai kegiatan operasional BMT Menurut DPS hal itu tidak bisa
dikatakan sesuai dengan syariah namun beliau tetap menyetujui hal tersebut
karena BMT Nurrohman memiliki sistem pembagian sendiri saat dibahas
melalui rapat atau musyawarah sesuai dengan kesepakatan para pengurus
BMT DPS juga meminta langkah-langkah perbaikan apabila rencana
pemberian penyaluran dana tersebut menyimpang dari unsur syariah yaitu
dengan memberikan saran agar terus berbenah dan memperbaiki sistem
penerimaan dan penyaluran dana agar sesuai dengan ketentuan syariah124 DPS
telah melaksanakan wewenang dan tanggungjawabnya dalam pengawasan
penggunaan dan penyaluran dana tetapi belum bisa dilakukan dengan
maksimal
Dari paparan data di atas dapat disimpulkan bahwa prosedur DPS dalam
penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi lembaga
124 Larman Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 24 Februari 2020
77
keuangan syariah telah sesuai dengan ketentuan fatwa DSN No123DSN-
MUIXI2018 ketentuan ketiga nomor 5 (lima) yang berbunyi ldquoSetiap
penggunaan dan penyaluran dana TBDSP harus mendapatkan persetujuan atau
opini dari Dewan Pengawas Syariah LKS LBS dan LPS tersebutrdquo125 karena
penggunaan dana TBDSP di BMT Nurrohman telah mendapatkan persetujuan
atau opini dari DPS Akan tetapi konten dari prosedur pengalokasian dana
TBDSP yang disetujui tersebut belum sesuai dengan fatwa DSN No123DSN-
MUIXI2018 ketentuan ketiga nomor 1 (satu) dan nomor 4 (empat) karena
belum terlaksana sesuai dengan prinsip syariah
125 DSN-MUI ldquoPenggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan bagi
Lembaga Keuangan Syariah Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariahrdquo dalam
httpsdsnmuioridkategorifatwa (diakses pada tanggal 10 Desember 2019 jam1640)
78
BAB V
PENUTUP
A Kesimpulan
Berdasarkan hasil dari pengkaitan teori pada bab II dengan kenyataan
yang peneliti temukan di lapangan yang dituangkan di dalam bab III dan
berdasarkan analisis yang peneliti lakukan maka peneliti dapat menyimpulkan
sebagai berikut
1 Penggunaan dana TBDSP belum sesuai dengan fatwa DSN No123DSN-
MUIXI2018 Di dalam fatwa dana TBDSP wajib digunakan dan
disalurkan secara langsung untuk kemaslahatan umat Islam dan
kepentingan umum yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
Namun dalam praktiknya BMT Nurrohman memasukkan dana denda dan
bunga ke dalam pendapatan BMT dan digunakan kembali untuk kegiatan
operasional BMT Penggunaan dana tersebut akan memberikan
pemasukan dan keuntungan pada BMT Nurrohman sendiri
2 Prosedur Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam penggunaan dana yang
tidak boleh diakui sebagai pendapatan di BMT Nurrohman sebenarnya
telah sesuai dengan fatwa fatwa DSN No123DSN-MUIXI2018
ketentuan ketiga nomor 5 (lima) yang berbunyi ldquoSetiap penggunaan dan
penyaluran dana TBDSP harus mendapatkan persetujuan atau opini dari
Dewan Pengawas Syariah LKS LBS dan LPS tersebutrdquo karena
penggunaan dana TBDSP di BMT Nurrohman telah mendapatkan
persetujuan dan juga opini dari Dewan Pengawas Syariah Akan tetapi
79
79
konten dari prosedur tersebut belum sesuai dengan fatwa DSN
No123DSN-MUIXI2018 ketentuan ketiga nomor 1 dan nomor 4
karena belum terlaksana sesuai dengan prinsip syariah
B Saran
Berdasarkan hal-hal yang telah peneliti uraikan peneliti menemukan hal
hal yang penting yang sebaiknya menjadi perhatian kita bersama Dalam hal
ini penulis menyarankan beberapa hal
1 Diharapkan kepada BMT Nurrohman untuk menggunakan dana yang tidak
boleh diakui sebagai pendapatan sebagaimana denda dan bunga agar
sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI Sebaiknya dana denda tersebut
dimasukkan ke dalam dana sosial untuk selanjutnya digunakan untuk
kepentingan umum atau kemaslahatan umat Islam karena BMT
merupakan lembaga keuangan Islam yang berdasarkan prinsip-prinsip
syariah
2 Sebaiknya kinerja pengawasan oleh DPS dilakukan secara optimal dan
konsisten agar penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai
pendapatan yang ada di BMT Nurrohman dapat terlaksana dengan baik
maksimal dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan fatwa DSN-MUI yaitu
berdasarkan kemaslahatan umat atau kepentingan umum bukan untuk
kegiatan operasional BMT yang akan memberikan keuntungan BMT itu
sendiri
80
DAFTAR PUSTAKA
Referensi Buku
Departemen Agama RI al-Qurrsquoan dan Terjemahnya Semarang CV Toha Putra
2008
Abdullah Marsquoruf Hukum Keuangan Syariah pada Lembaga Keuangan Bank dan
Non Bank Yogyakarta Aswaja Presindo 2016
Adam Panji Fatwa-fatwa Ekonomi Syariah Konsep Metodologi dan
Implementasinya pada Lembaga Keuangan Syariah Jakarta Sinar
Grafika Offset 2018
Amin Marsquoruf Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum
dan Perundang-undangan Jakarta Puslitbang Kehidupan Keagamaan
2011
Antonio Muhammad Syafirsquoi Bank Syriah dari Teori ke Praktik Jakarta Gema
Insani 2001
Al-Arif Nur Rianto Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik Bandung CV
Pustaka Setia 2015
Arikunto Suharsimi Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktik Bandung
Rineka Cipta 2006
Basrowi Suwandi Memahami Penelitian Kualitatif Jakarta PT Rineka Cipta
2008
Budisantoso Totok dan Nuritomo Bank dan Lebaga Keuangan Lain Jakarta
Salemba Empat 2017
Bungin Burhan Analisis Data Penelitian Kualitatif Jakarta PT Raja Grafindo
Persada 2013
Chapra M Umer dan Khan Tariqullah Regulasi dan Pengawasan Bank Syariah
Jakarta Bumi Aksara 2008
Hirsanuddin Hukum Perbankan Syariah di Indonesia (Pembiayaan Bisnis dengan
Prinsip Kemitraan) Yogyakarta Genta Press 2008
Huda Nurul dan Heykal Mohammad Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis
dan Praktis Jakarta Kencana 2010
Moleong Lexi J Metode Penelitian Kualitatif Bandung PT Remaja Rosdakarya
2009
81
Mubarok Jaih Perkembangan Fatwa Ekonomi Syaria Bandung Pustaka Bani
Quraisy 2004
Muhammad Rifqi Akuntansi Keuangan Syariah Konsep dan Implementasi PSAK
Syariah Yogyakarta P3EI Press 2010
Muhammad Manajemen Dana Bank Syariah Yogyakarta YKPN 2011
An-Nawawī Imam al-Majmū Syarh al-Muhadzdzab Jakarta Pustaka Azzam
2009
Perwataatmadja Karnaen dan Antonio Muhammad Syafirsquoi Apa dan Bagaimana
Bank Islam Yogyakarta Dana Bhakti Wakaf 1992
Qardhawi Yusuf Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan Jakarta Gema Insani
Press 1997
Rahardjo Susilo dan Gudnanto Pemahaman Individu Teknik Nontes Kudus
Prenada Media 2011
Rasjid Sulaiman Fiqh Islam (Hukum Fiqh Isam) Bandung Sinar Baru
Algensindo 2016
Ridwan Muhammad Manajemen Bayt al-Māl Wa al-Tamwīl Yogyakarta UII
Press 2004
Sam Ichwan Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI
Jakarta Erlangga 2014
Sholeh Asrorun Nirsquoam Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia
tmp Emir Cakrawala Islam 2016
Soeharto Irawan Metode Penelitian Sosial Bandung PT Remaja Rosdakarya
2004
Sudarsono Pokok- pokok Hukum Islam Jakarta PT Rineka Cipta 2001
Sugiyono Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan RampD Bandung Alfabeta
2016
Tanjung Hendri dan Devi Abrista Metode Penelitian Ekonomi Islam Jakarta
Gramata Publishing 2013
Umam Khaerul Manajemen Perbankan Syariah Bandung Pustaka Setia 2013
Umam Khotibul Legislasi Fikih Ekonomi dan Penerapannya dalam Produk
Perbankan Syariah di Indonesia Yogyakarta BPFE 2011
82
Yusuf Muri Metode Penelitian Kuntitatif Kualitatif dan penelitian Gabungan
Jakarta Kencana 2017
Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah
Darmiati Tinjauan hukum Islam terhadap Pengalokasian Dana Non Halal Bagi
Kepentingan Sosial pada KJKS Manfaat Gayung Kebonsari Surabaya
Skripsi Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel 2012 1-8
Faozan Akhmad ldquoPeran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Penerapan
Shariah Compliance pada Bayt al-Māl Wa al-Tamwīl (BMT) di Kota
Purwokertordquo JPA Vol 16 No 1 Juni 2015 145-146
Lenap Indria Puspitasari ldquoPengungkapan Pendapatan Non-Halal PSAK 109 Vs
Praktikrdquo Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram Vol
3 2019 95-97
Mujib Abdu rdquoDewan Pengawas Syariah (DPS) pada Lembaga Keuangan Mikro
Syariah di Wilayah Jawa Tengahrdquo Az Zarqarsquo Vol 1 (Juni 2017) 127
Muttaqin Azhar ldquoModel Pembiayaan Bayt al-Māl Wa al-Tamwīl dan Peranannya
dalam Pembinaan Kesejahteraan Usaha Kecil Menengah (UKM)rdquo
Humanity Vol 7 2012 35
Nani Lenza Analisis Pengelolaan Dana Tazīr bagi Nasabah Wanprestasi dalam
Meningkatkan Kedisiplinan Nasabah (Studi Pada Pt Bank Syariah
Mandiri Kantor Cabang Teluk Betung Bandar Lampung) Skripsi
Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung 2018 3-9
Nasution Siti Toibah Studi Analisis Terhadap Fatwa DSN-Mui tentang Denda
Keterlambatan Pembayaran Utang pada Credit Card Syarirsquoah di Tinjau
Menurut Fiqih Muamalah Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif
Kasim 2012 3-8
Sofiyah rdquoAnalisis Efektifitas Keputusan DSN-MUI No 3 Tahun 2000 Berkaitan
dengan Dewan Pengawas Syariah di Bayt al-Māl Wa al-Tamwīl (BMT)
Studi Kasus di BMT Bima Magelangrdquo Muqtasid Vol 1 (Juli 2012) 143
Sutopo Umarwan ldquoDialektika Fatwa dan Hukum Positif di Indonesiardquo Justicia
Islamica Vol 15 No 1 2018 91
Syaputra Arianto Analisis Penggunaan Dana Tazīr dan Tarsquowidh bagi Nasabah
Wanprestasi pada PT BRI Syariah Skripsi Universitas Islam Negeri
Syarif Hidayatullah 2014 1-9
83
Taslimah Heni Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Penerapan Denda
pada Pembiayaan Bermasalah di KSU BMT Multazam Yogyakarta
Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2008 4-7
Thovarsquoi Ritwan ldquoDistribusi Dana Sosial Pada Bayt al-Māl Wa al-Tamwīl (BMT)
Alfa Dinar Kerjo Karanganyarrdquo Naskah Publikkasi (Surakarta
Universitas Muhammadiyah 2016 2
Referensi Internet
Asep Fathulrahman -Maaruf Sebut Dana Tak Halal Bank Syariah Hanya untuk
Sosialdikutipdarihttpswwwcnnindonesiacomekonomi201811101
54725-78-345508maaruf-sebut-dana-tak-halal-bank-syariah-hanya-
untuksosial [diakses tanggal 06 Maret 2020]
DSN-MUI -Penggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan bagi
Lembaga Keuangan Syariah Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga
Perekonomian Syariah dikutip dari httpsdsnmuioridkategorifatwa
[diakses pada tanggal 10 Desember 2019]
Kamus Besar Bahasa Indonesia -dikutip dari httpskbbiwebiddanahtml
[diaksespada 01 Maret 2020]
M Salman Yusuf -Fatwa No 123 Untuk Siapa dikutip dari dalam
httpswwwpressreadercomindonesiamajalahinvestor201908012824
62825619338 [diakses tanggal 12 Februari 2020]
OJK -Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 dikutip dari
httpswwwojkgoididkanaliknbregulasilembaga-keuangan-
mikroundang-undangPageaspx [diakses pada tanggal 11 Desember
2019]
ABSTRAK
Diah Wulandari 2020 Praktik Penggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui
Sebagai Pendapatan (TBDSP) di BMT Nurrohman Desa Janti
Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo dalam Perspektif Fatwa
DSN MUI No123DSN-MUI XI2018 Skripsi Jurusan Hukum
Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Ponorogo Pembimbing Dr Hj Rohmah Maulidia MAg
Fatwa DSN adalah fatwa yang dikeluarkan oleh dewan yang dibentuk oleh
MUI untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas
lembaga keuangan syariah Salah satu fatwa yang mengatur mengenai lembaga
keuangan syariah adalah fatwa DSN-MUI No123XI2018 tentang penggunaan
dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi lembaga keuangan syariah
BMT Nurrohman merupakan lembaga keuangan syariah yang mempunyai dana
yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan yaitu berasal dari bunga dan denda
Dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan wajib digunakan dan disalurkan
secara langsung untuk kemaslahatan umat Islam dan kepentingan umum yang tidak
bertentangan dengan prinsip syariah Setiap penggunaan dan penyaluran dana harus
mendapatkan persetujuan atau opini dari Dewan Pengawas Syariah (DPS)
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana analisis
Fatwa No123DSN-MUIXI2018 terhadap penggunaan dana yang tidak boleh
diakui sebagai pendapatan bagi lembaga keuangan syariah di BMT Nurrohman
Janti Slahung (2) Bagaimana analisis Fatwa No123DSN-MUIXI2018 terhadap
prosedur Dewan Pengawas Syariah dalam penggunaan dana yang tidak boleh
diakui sebagai pendapatan bagi lembaga keuangan syariah di BMT Nurrohman
Janti Slahung
Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian
lapangan yang menggunakan metode kualitatif Sedangkan teknik pengumpulan
data yang dilakukan adalah menggunakan observasi wawancara dan dokumentasi
Analisis yang digunakan menggunakan metode induktif dan deduktif
Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa
1 Penggunaan dana TBDSP di BMT Nurrohman digunakan kembali untuk
kegiatan operasional BMT Hal ini tidak sesuai dengan fatwa DSN
No123DSN-MUIXI2018 yang berbunyi ldquodana TBDSP wajib digunakan dan
disalurkan secara langsung untuk kemaslahatan umat Islam dan kepentingan
umum yang tidak bertentangan dengan prinsip syariahrdquo
2 Prosedur DPS dalam pengalokasian dana TBDSP sudah sesuai dengan fatwa
DSN No123DSN-MUIXI2018 yang berbunyi ldquoSetiap penggunaan dan
penyaluran Dana TBDSP harus mendapatkan persetujuan atau opini dari
Dewan Pengawas Syariah LKS LBS dan LPS tersebut
1
BAB I
PENDAHULUAN
A Latar Belakang Masalah
Lembaga sektor keuangan sangat dibutuhkan dalam mendukung
permodalan dalam sektor riil hal ini sudah dirasakan fungsinya sejak lama di
Indonesia dengan konsep perbankan baik yang berbentuk konvensional
(berdasarkan kapitalis maupun sosialis) dan berprinsip syariah1 Lembaga
keuangan syariah (mikro) ialah lembaga keuangan yang mengimplementasikan
prinsip-prinsip keuangan syariah yang khusus didirikan untuk memberikan jasa
pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat baik melalui pinjaman
atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat
pengelolaan simpanan maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan
usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan2
Salah satu lembaga keungan syariah yaitu BMT BMT adalah singkatan
dari Bayt al-Māl Wa al-Tamwīl atau padanan kata dari Balai usaha Mandiri
Terpadu3 Bayt al-Māl Wa al-Tamwīl (BMT) merupakan suatu lembaga yang
terdiri dari dua istilah yaitu bayt al-māl dan bayt al-tamwīl Bayt al-māl
berarti rumah dana dan bayt al-tamwīl berarti rumah usaha Bayt al-māl lebih
mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non
1 Azhar Muttaqin ldquoModel Pembiayaan Bayt al-Māl Wa al-Tamwīl dan Peranannya dalam
Pembinaan Kesejahteraan Usaha Kecil Menengah (UKM)rdquo Jurnal Humanity 7 (2012) 35 2 OJK ldquoUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2013rdquo dalam https wwwojkgoid id kanal
iknbregulasilembaga-keuangan-mikroundang-undangPageaspx (diakses pada tanggal 11
Desember 2019 jam 1335) 3 Muhammad Ridwan Manajemen Bayt al-Māl Wa al-Tamwīl (Yogyakarta UII Press
2004) 126
2
profit seperti zakat infāq dan shadaqāh Adapun bayt al-tamwīl sebagai usaha
pengumpulan dan penyaluran dana komersial Usaha-usaha tersebut menjadi
bagian yang tidak terpisah dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan
ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan Islam4
Peran sosial BMT akan terlihat pada definisi bayt al-māl sedangkan
peran bisnis BMT akan terlihat pada definisi bayt al-tamwīl Sebagai lembaga
sosial BMT menerima dana zakat infāq dan shadaqāh dan menjalankannya
sesuai dengan peraturan dan amanahnya Sebagai lembaga bisnis BMT lebih
mengembangkan usahanya pada sektor keuangan yakni simpan-pinjam Usaha
ini seperti usaha perbankan yakni menghimpun dana anggota dan calon
anggota (nasabah) serta menyalurkannya kepada sektor ekonomi yang halal
dan menguntungkan5
Dalam menjalankan fungsi sebagai rumah pengembangan harta BMT
mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan
ekonomi6 Dengan prinsip operasional BMT yang berlandaskan syariah dan
lebih dekat dengan usaha kecil dan masyarakat menengah ke bawah ini menjadi
perhatian tersendiri bagi masyarakat khususnya masyarakat muslim Proses
pengajuan pembiayaan yang lebih mudah daripada lembaga keuangan
perbankan membuat BMT ini semakin diminati masyarakat 7
4 Nurul Huda dan Mohammad Heykal Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis dan
Praktis (Jakarta Kencana 2010) 363 5 Ridwan Manajemen bayt al-māl 126 6 Nur Rianto Al-Arif Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik (Bandung CV
Pustaka Setia 2015) 391-392 7 M Nur Yasin Hukum Ekonomi Islam Geliat Perbankan Syariah di Indonesia (Malang
UIN Malang Press 2009) 106
3
Di Indonesia kegiatan bayt al-tamwīl bisa dijalankan oleh industri
perbankan syariah maupun lembaga keuangan mikro syariah Kedua jenis
lembaga keuangan ini pada prinsipnya memiliki kesamaan konsep operasional
perbedaannya terletak pada bentuk badan hukum serta konsekuensi yang
mengikutinya sebagai badan hukum Lembaga Keuangan Mikro Syariah
(LKMS) merupakan lembaga keuangan yang kegiatan operasionalnya
berdasarkan prinsip syariah namun bukan bank Di masyarakat lebih dikenal
sebagai BMT atau koperasi syariah8
Kegiatan yang dilakukan BMT tidak jauh berbeda dengan bank syariah
atau BPR syariah Prinsip operasionalnya berdasarkan atas prinsip bagi hasil
jual beli dan titipan (wadirsquoah) Karenanya meskipun mirip dengan bank
syariah tapi boleh dikatakan sebagai cikal bakal dari bank syariah BMT
memiliki pasar tersendiri yaitu masyarakat kecil yang tidak terjangkau layanan
perbankan serta pelaku usaha kecil yang mengalami hambatan psikologis bila
berhubungan dengan pihak bank9
BMT Nurrohman merupakan lembaga keuangan syariah yang hadir di
tengah masyarakat golongan menengah ke bawah yang memberikan
kemudahan bagi masyarakat yang membutuhkan dana dengan proses mudah
dan cepat Sehingga memberikan kemudahan bagi masyarakat yang
membutuhkan dana dengan mengajukan pembiayaan di BMT Nurrohman
8 Rifqi Muhammad Akuntansi Keuangan Syariah Konsep dan Implementasi PSAK
Syariah (Yogyakarta P3EI Press 2010) 36 9 Ibid 363
4
Pembiayaan yang diberikan oleh BMT Nurrohman hanya terbatas pada
masyarakat yang berada disekitar wilayah BMT10
Produk-produk penyaluran di BMT Nurrohman Janti Slahung yakni
penghimpunan dana dan penyaluran dana Dalam produk penghimpunan dana
BMT Nurrohman menggunakan sistem simpanan harian yaitu jika nasabah
menyimpan di BMT selama 5 hari maka nasabah sudah mendapatkan jasa dari
BMT selama 5 hari tersebut Dalam produk penyaluran dana ada dua yaitu
mudārabah dan murābahah Pembiayaan mudārabah di BMT Nurrohman
penetapan bagi hasil diganti dengan mark upjasa yang harus dibayar oleh
setiap nasabah yang melakukan pembiayaan Dalam pembayaran angsuran
pembiayaan nasabah selain membayar pokok juga akan dikenakan
pembayaran mark upjasa setiap bulan Dengan pilihan besaran mark upjasa
3 untuk jenis menurun dengan jangka waktu maksimal 4 bulan dan 2 untuk
jenis flad dengan jangka waktu minimal 4 bulan dan maksimal 12 bulan
Pembiayaan kedua yaitu murābahah Pada pembiayaan ini margin diganti
dengan mark upjasa yang harus dibayar oleh setiap nasabah yang melakukan
pembiayaan di BMT Nurrohman Sehingga dalam pembayaran angsuran
pembiayaan nasabah selain membayar harga jual juga akan dikenakan
pembayaran mark upjasa setiap bulan Dengan pilihan besaran serta
penghitungan mark upjasa sama dengan pembiayaan mudārabah11
10 Arif Fauzani Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 09 Desember 2019 11 Ibid
5
Seperti yang telah diketahui bersama bahwa dalam melakukan aktivitas
bank syariah terlibat dengan banyak pihak demi kelancaran operasional bank
tersebut Maka pendapatan non halal pun tidak dapat dihindari keberadaannya
Pendapatan dana non halal yang diterima bank syariah berasal dari bunga
rekening atau simpanan giro bank yang terdapat pada bank lain yang tidak
menggunakan akad syariah BMT Nurrohman sendiri menyimpan dananya
untuk ditabung di lembaga keuangan konvensional yaitu BPR JATIM
Tentunya dari penyimpanan tersebut akan mendapatkan jasa atau bisa disebut
dengan bunga bank
BMT Nurrohman Janti Slahung juga menerapkan pembayaran denda
bagi anggota (nasabah) mampu yang menunggak pembayaran Sanksi denda
yang diterpakan di BMT Nurrohman memiliki tujuan untuk memberikan rasa
jera pada nasabah dan rasa tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban
membayar angsuran pembiayaan Sanksi denda ini diberikan kepada para
nasabah mampu yang melakukan pelanggaran perjanjian dan para nasabah
yang tidak dapat melunasi angsuran sesuai jatuh tempo yang telah disepakati
Namun mekanisme sanksi denda di BMT Nurrohman memiliki cara
perhitungan yang berbeda
Terkait hal ini DSN-MUI dalam fatwanya menyatakan bahwa kegiatan
ekonomi syariah di Indonesia belum sepenuhnya lepas dari sistem ekonomi
konvensional yang ribawi Sehingga DSN-MUI menggunakan teori tafrīq al-
halagtl an al-haragtm dalam memisahkan harta halal dari yang haram Pemisahan
pendapatan non halal menjadi penting mengingat bahwa lembaga keuangan
6
syariah harus menjalankan kegiatan sesuai dengan prinsip syariah Selain itu
lembaga keuangan syariah berkewajiban untuk memberikan informasi bagi
masyarakat mengenai peruntukan dana non halal sehingga pengelolaan dana
non halal ini tidak menjadi salah kaprah dalam perspektif masyarakat awam12
Dalam penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan
diutamakan digunakan untuk kemaslahatan umum Seperti yang dijelaskan
dalam kitāb al-Majmū Syarh al-Muhadzdzab13
إذا كا ن معه مال حرام وأراد الت وبة والب را ءة نه ان كان له م قال الغزا ليتا وجب د عهإلى مالك معين وجب صره إليه أو إلى وكيله ان كانمي بغي أن ره ي وارثه وإن كان لما لك لاي عره ويئس من معرته ي ن ي
الح ال الح طريق مك م وذلك مسلمين العامة كالقناطروالمساجد وم ةودق به علىقيرأو قراءممايشترك المسلمون يه وإلا ي ت
Al-Ghāzalī berkata Apabila terdapat harta haram pada seseorang dan ia
ingin bertaubat serta melepaskan diri dari harta haram tersebut maka jika
pemilik harta tersebut diketahui wajib baginya untuk menyerahkan harta
tersebut kepadanya atau wakilnya Jika pemiliknya sudah meninggal
dunia wajib diberikan kepada ahli warisnya dan jika tidak diketahui
pemiliknya dan tidak ada harapan (sulit sekali) untuk mengetahuinya
maka sebaiknya ia menggunakan harta tersebut untuk kemaslahatan
kaum muslim seperti membangun jembatan sarana pendidikan Islam
masjid jalan menuju ke Makkah dan semisalnya yang menjadi kebaikan
bersama bagi kaum muslim Apabila tidak maka sedekahkanlah kepada
seorang fakir atau lebih Berdasarkan alasan di atas Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama
Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan fatwa mengenai penggunaan dana yang
tidak boleh diakui sebagai pendapatan yang sesuai dengan prinsip syariah dan
12 Indria Puspitasari Lenap ldquoPengungkapan Pendapatan Non-Halal PSAK 109 Vs
Praktikrdquo Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram 3 (2019) 95-97 13 Imam An-Nawawī al-Majmū Syarh al-Muhadzdzab (Jakarta Pustaka Azzam 2009)
428
7
menjadi pedoman lembaga kuangan syariah dalam menggunakan dana TBDSP
yang sesuai dengan Islam Mengenai pedoman tersebut telah diatur dalam
fatwa DSN yaitu fatwa DSN-MUI No123XI2018 tentang penggunaan dana
yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi lembaga keuangan syariah
lembaga bisnis syariah dan lembaga perekonomian syariah
Penggunaan dana bunga dan denda dalam fatwa DSN-MUI
No123XI2018 mewajibkan lembaga keuangan syariah untuk digunakan dan
disalurkan secara langsung untuk kemaslahatan umat Islam dan kepentingan
umum yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah Aturan mengenai
penggunaan dana yang diperbolehkan telah diatur di dalam ketentuan ke-3
fatwa DSN-MUI No123XI2018 Bentuk-bentuk penyaluran dana TBDSP
yang dibolehkan antara lain untuk 14
a Penanggulangan korban bencana
b Sarana penunjang lembaga pendidikan Islam
c Masjid atau musholla dan penunjangnya
d Pembangunan fasilitas umum yang berdampak sosial
e Sosialisasi edukasi dan literasi ekonomi keuangan dan bisnis syariah
untuk masyarakat umum
f Beasiswa untuk siswa atau mahasiswa berprestasi danatau kurang mampu
g Kegiatan produktif bagi dhuafa
h Fakir miskin
i Kegiatan sosial lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
14 Ibid
8
Dana TBDSP tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan LKS LBS dan
LPS antara lain dalam bentuk15
a Promosi produk maupun iklan (branding) perusahaan
b Pendidikan dan pelatihan untuk karyawan
c Pembayaran pajak zakat amp wakaf
d Pembayaran atau pelunasan tunggakan nasabah (end user)
e Kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah
Sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam fatwa DSN-MUI
No123XI2018 tentang penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai
pendapatan bagi lembaga keuangan syariah maka setiap lembaga keuangan
syariah harus menaati pedoman tersebut Apabila melanggar pedoman tersebut
maka tidak sesuai dengan fatwa DSN-MUI
BMT Nurrohman Janti Slahung menjadikan dana bunga dan denda
sebagai pendapatan operasional perusahaan Dana tersebut belum dipisahkan
secara khusus dan masih bercampur dengan dana lainnya sehingga dana
tersebut digunakan kembali untuk membiayai kegiatan-kegiatan operasional
yang diselenggarakan oleh BMT DPS di BMT Nurrohman juga telah
menyetujui bahwa penggunaan dana non halal tersebut digunakan untuk
kegiatan operasional perusahaan
Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk meneliti lebih
mendalam terkait penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai
pendapatan di BMT Nurrohman dalam skripsi yang berjudul ldquoPraktik
15 Ibid
9
Penggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan
(TBDSP) di BMT Nurrohman Desa Janti Kecamatan Slahung Kabupaten
Ponorogo dalam Perspektif Fatwa DSN MUI No123DSN-MUI XI2018rdquo
B Rumusan Masalah
Dalam penelitian ini peneliti menentukan rumusan masalah yang akan
dibahas mengenai penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai
pendapatan bagi lembaga keuangan syariah yaitu sebagai berikut
1 Bagaimana analisis Fatwa No123DSN-MUIXI2018 terhadap
penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi
lembaga keuangan syariah di BMT Nurrohman Janti Slahung Ponorogo
2 Bagaimana analisis Fatwa No123DSN-MUIXI2018 terhadap prosedur
Dewan Pengawas Syariah dalam penggunaan dana yang tidak boleh diakui
sebagai pendapatan bagi lembaga keuangan syariah di BMT Nurrohman
Janti Slahung Ponorogo
C Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan peneliti ini
bertujuan sebagai berikut
1 Untuk menjelaskan analisis fatwa DSN-MUI No123DSN-MUIXI2018
terhadap penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan
bagi lembaga keuangan syariah di BMT Nurrohman Janti Slahung
2 Untuk menjelaskan analisis fatwa DSN-MUI No123DSN-MUIXI2018
terhadap prosedur Dewan Pengawas Syariah dalam penggunaan dana yang
10
tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi lembaga keuangan syariah di
BMT Nurrohman Janti Slahung
D Manfaat Penelitian
Adapun pembahasan permasalahan dan penelitian skripsi ini diharapkan
berguna dan memiliki manfaat sebagai berikut
1 Manfaat Teoritis
a Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan
sumbangan pengetahuan di bidang hukum ekonomi syariah terkait
penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi
lembaga keuangan syariah
b Dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi kalangan akademisi
maupun praktisi
2 Manfaat Praktis
a Bagi Masyarakat
Diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada
masyarakat khususnya dalam penggunaan dana yang tidak boleh
diakui sebagai pendapatan bagi lembaga keuangan syariah yang
sesuai dengan fatwa atau prinsip-prinsip syariah
b Bagi BMT
Diharapkan dapat membantu menyempurnakan penggunaan
dana yang tidak boleh disebut sebagai pendapatan oleh lembaga
keuangan syariah yang sesuai dengan fatwa atau prinsip-prinsip
syariah
11
E Telaah Pustaka
Selain menggunakan buku-buku yang relevan peneliti juga melihat hasil
penelitian terdahulu agar tidak terjadi kesamaan secara menyeluruh Adapun
hasil penelitian terdahulu yang juga membahas tentang penggunaan dana yang
tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi lembaga keuangan syariah atau bisa
disebut dengan pendapatan non halal yaitu
Pertama penelitian yang dilakukan oleh Darmiati pada tahun 2012 yang
berjudul ldquoTinjauan hukum Islam terhadap penggunaan dana non halal bagi
kepentingan sosial pada KJKS Manfaat Gayung Kebonsari Surabayardquo Teknik
analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif
dengan pola deduktif Penelitian tersebut membahas mengenai penggunaan
dana non halal dan bagaimana hukumnya bila ditinjau dari hukum islam Hasil
dari penelitian tersebut adalah dana non halal digunakan untuk kepentingan
umum dan diperbolehkan dalam Islam karena itu termasuk maṣlaḥah mursalah
sebagaimana dijelaskan oleh Abdullah bin Abdul Ḥussein Sehingga setiap
sumber dana yang didapat dari KJKS Manfaat harus disalurkan untuk
kepentingan sosial sesuai dengan tujuan utamanya yaitu membantu orang-
orang yang kesulitan sesuai dengan prinsip syariah16
Kedua penelitian yang dilakukan oleh Lenza Nani pada tahun 2018 yang
berjudul ldquoAnalisis Pengelolaan Dana Tazīr bagi Nasabah Wanprestasi Dalam
Meningkatkan Kedisiplinan Nasabah (Studi Pada PT Bank Syariah Mandiri
16 Darmiati Tinjauan hukum Islam terhadap Pengalokasian Dana Non Halal Bagi
Kepentingan Sosial pada KJKS Manfaat Gayung Kebonsari Surabaya Skripsi (Surabaya Institut
Agama Islam Negeri Sunan Ampel 2012) 1-8
12
Kantor Cabang Teluk Betung Bandar Lampung)rdquo Jenis penelitian yang
digunakan adalah penelitian lapangan (field research) Penelitian tersebut
membahas mengenai penerapan dan pengelolaan tazīr bagi nasabah
wanprestasi dalam meningkatkan kedisiplinan di Bank Syariah Mandiri Teluk
Betung Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa Bank Syariah Mandiri
Kantor Cabang Teluk Betung menerapkan tazīr kepada nasabah mampu yang
menunda-nunda pembayaran dengan sengaja dan nasabah yang tidak
mempunyai itikad baik apabila mengalami keterlambatan membayar Besarnya
tazīr yang diterapkan oleh Bank Syariah Mandiri yaitu 5 perbulan Dana
tazīr tersebut bukan merupakan pendapatan bank melainkan dana tazīr
tersebut disalurkan kedalam bentuk dana sosial sesuai fatwa DSN-MUI
No17DSN-MUIIX2000 Penyaluran dana tersebut harus habis dalam jangka
satu tahun17
Ketiga penelitian yang dilakukan oleh Arianto Saputra pada tahun 2014
yang berjudul ldquoAnalisis Penggunaan Dana Tazīr dan Tarsquowidh bagi Nasabah
Wanprestasi pada PT BRI Syariahrdquo Penelitian tersebut merupakan penelitian
kualitatif deskriptif yang membahas mengenai praktik tazīr dan tarsquowidh pada
nasabah wanprestasi dan bagaimana cara menentukan besarannya Hasil dari
penelitian tersebut adalah tazīr dikenakan pada nasabah yang mampu tetapi
enggan memenuhi prestasinya Adapun besarannya ditentukan di awal kontrak
17 Lenza Nani Analisis Pengelolaan Dana Tazīr bagi Nasabah Wanprestasi dalam
Meningkatkan Kedisiplinan Nasabah (Studi Pada Pt Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Teluk
Betung Bandar Lampung) Skripsi (Lampung Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung
2018) 3-9
13
Dana yang terkumpul digunakan untuk kegiatan sosial semua ketentuan yang
ada sudah mengacu pada fatwa DSN-MUI No17DSN-MUIIX2000
Sedangkan dana tarsquowidh dikenakan kepada nasabah yang lalai dan ini
merupakan tindak lanjut dari nasabah yang yang sudah dikenakan tazīr tetapi
masih tidak memenuhi prestasinya Tarsquowidh berbeda dengan tazīr karena
tarsquowidh dapat diakui sebagai pendapatan oleh bank syariah sesuai dengan
fatwa DSN-MUI No43DSN-MUIVIII200418
Keempat penelitian yang dilakukan oleh Heni Taslimah pada tahun 2008
yang berjudul ldquoTinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Penerapan Denda
pada Pembiayaan Bermasalah di KSU BMT Multazam Yogyakartardquo
Penelitian tersebut merupakan penelitian lapangan dengan metode preskriptif
yang membahas mengenai pelaksanaan penerapan denda pada pembiayaan
bermasalah di KSU BMT Multazam Yogyakarta dan penggunaannya
Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa hukum Islam memberikan
kewenangan pelaksanaan sanksi denda selama sesuai dengan ketentuan dan
prinsip yang telah ditentukan hukum Islam Penggunaan hasil denda lebih
diprioritaskan untuk kepentingan umum dan pelaksanaannya sesuai dengan
prinsip Islam19
Kelima penelitian yang dilakukan oleh Siti Toibah Nasution pada tahun
2012 yang berjudul ldquoStudi Analisis terhadap Fatwa DSN-MUI tentang Denda
18Arianto Syaputra Analisis Penggunaan Dana Tazīr dan Tarsquowidh bagi Nasabah
Wanprestasi pada PT BRI Syariah Skripsi (Jakarta Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
2014) 1-9 19 Heni Taslimah Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Penerapan Denda pada
Pembiayaan Bermasalah di KSU BMT Multazam Yogyakarta Skripsi (Yogyakarta Universitas
Islam Negeri Sunan Kalijaga 2008) 4-7
14
Keterlambatan Pembayaran Utang pada Credit Card Syarirsquoah di Tinjau
Menurut Fiqih Muamalahrdquo Penelitian tersebut merupakan penelitian pustaka
(library research) yang membahas mengenai bagaimana fatwa DSN-MUI
tentang denda keterlambatan pembayaran uang pada kartu kredit syariah dan
bagaimana metode penetapan hukum terhadap denda keterlambatan
pembayaran utang pada kartu kredit syariah Hasil dari penelitian tersebut
adalah hukum denda keterlambatan pembayaran utang pada kartu kredit adalah
bagi nasabah yang mampu membayar tetapi menunda-nunda pembayaran
dengan sengaja dan tidak mempunyai itikad baik untuk membayar hutangnya
maka akan dikenakan sanksi oleh LKS Tetapi bagi nasabah yang tidakbelum
mampu membayar disebabkan force majeur tidak boleh dikenakan sanksi
Denda tersebut nantinya akan diperuntukkan sebagai dana sosial Metode yang
digunakan oleh komisi fatwa DSN-MUI dalam proses penetapan fatwa
berpegang kepada al-Qurrsquoān sunnah dan ijtihad sahabat serta kaidah
fiqhiyah20
Untuk skripsi yang pertama penelitian tersebut membahas mengenai
penggunaan dana non halal dan bagaimana hukumnya bila ditinjau dari hukum
islam Meskipun sama-sama membahas tentang penggunaan dana non halal
akan tetapi dalam penelitian ini membahas penggunaan dana non halal dalam
perspektif fatwa DSN-MUI No123DSN-MUI XI2018 bukan perspektif
hukum Islam
20 Siti Toibah Nasution Studi Analisis Terhadap Fatwa DSN-MUI tentang Denda
Keterlambatan Pembayaran Utang pada Credit Card Syariah di Tinjau Menurut Fiqih Muamalah
Skripsi (Riau Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 2012) 3-8
15
Untuk skripsi yang kedua membahas mengenai penerapan dan
pengelolaan tazīr bagi nasabah wanprestasi Meskipun sama-sama membahas
tentang pengelolaan dana tazīr akan tetapi dalam penelitian tersebut ditinjau
dalam perspektif fatwa DSN-MUI No17DSN-MUIIX2000 sedangkan
dalam penelitian ini ditinjau dari perspektif fatwa DSN-MUI No123DSN-
MUI XI2018
Untuk skripsi yang ketiga membahas mengenai penggunaan dana tazīr
dan tarsquowidh bagi Nasabah Wanprestasi Meskipun sama-sama membahas
mengenai penggunaan dana tazīr akan tetapi dalam penelitian tersebut ditinjau
dalam perspektif fatwa DSN-MUI No17DSN-MUIIX2000 dan fatwa DSN-
MUI No43DSN-MUIVIII2004 sedangkan dalam penelitian ini ditinjau dari
perspektif fatwa DSN-MUI No123DSN-MUI XI2018
Untuk skripsi yang keempat membahas mengenai pelaksanaan
penerapan denda pada pembiayaan bermasalah dan penggunaannya ditinjau
dari hukum Islam Meskipun sama-sama membahas mengenai penggunaan
dana denda akan tetapi pada penelitian ini ditinjau dari perspektif fatwa DSN-
MUI No123DSN-MUI XI2018 bukan perspektif hukum Islam
Untuk skripsi yang kelima membahas mengenai denda keterlambatan
pembayaran uang pada kartu kredit syariah dan bagaimana metode penetapan
hukum terhadap denda keterlambatan pembayaran utang pada kartu kredit
syariah Meskipun sama-sama membahas mengenai denda akan tetapi dalam
penelitian ini membahas mengenai penggunaan dana denda bukan metode
penetapan hukum terhadap denda
16
F Metode Penelitian
1 Jenis dan Pendekatan Penelitian
Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) yaitu
penelitian yang dilakukan di lapangan atau dalam masyarakat yang berarti
bahwa datanya diambil atau didapat dari lapangan atau masyarakat
Meskipun penelitian ini berbasis penelitian lapangan penulis juga
menggunakan sumber-sumber data kepustakaan dengan memanfaatkan
buku-buku hasil penelitian dan internet digunakan untuk menelaah hal-
hal yang berkenaan dengan penggunaan dana yang tidak boleh diakui
sebagai pendapatan di lembaga keuangan syariah
Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan
kualitatif Yaitu tata cara penelitian dengan menggunakan pengamatan dan
wawancara21
2 Kehadiran Peneliti
Dalam penelitian kualitatif peneliti bertindak sebagai instrumen
sekaligus pengumpulan data Instrumen peneliti di sini dimaksudkan
sebagai alat pengumpul data Karena bertindak sebagai pengumpul data
atau instrumen peneliti akan senantiasa berhubungan dengan subyeknya22
Untuk itu dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi dan
wawancara untuk mengetahui praktik penggunaan dana yang tidak boleh
21 Lexi J Moleong Metode Penelitian Kualitatif (Bandung PT Remaja Rosdakarya 2009)
11 22 Basrowi dan Suwandi Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta PT Rineka Cipta
2008) 89
17
diakui sebagai pendapatan yang dilakukan oleh BMT Nurrohman Janti
Slahung
3 Lokasi Penelitian
Penelitian ini mengambil tempat di BMT Nurrohman Janti Slahung
tepatnya berada di jalan Mayjend Panjaitan Desa Janti Slahung Ponorogo
dengan pertimbangan bahwa lembaga ini merupakan lembaga keuangan
mikro yang memberikan layanan bagi masyarakat berdasarkan prinsip
syariah dan laporan keuangannya masih secara konvensional
4 Data dan Sumber Data
a Data
Data adalah fakta yang dapat ditarik menjadi suatu kesimpulan
dalam kerangka persoalan yang digarap23 Data dapat berupa teks
dokumen gambar foto artefak atau objek-objek lainnya yang
ditemukan di lapangan selama melakukan penelitian dengan
menggunakan penelitian kualitatif24 Adapun data-data yang
diperlukan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari
wawancara kepada karyawan manager dan DPS yang berada di BMT
Nurrohman Janti Slahung
23 Hendri Tanjung dan Abrista Devi Metode Penelitian Ekonomi Islam (Jakarta Gramata
Publishing 2013) 76 24 Jonathan Sarwono Metode Penelitian Kuantitatif dan Kuantitif (Yogyakarta Penerbit
Graha Ilmu 2012) 224
18
b Sumber Data
1) Sumber Data Primer
Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh
dari hasil wawancara kepada karyawan manager dan DPS di
BMT Nurrohman Janti Slahung untuk mendapatkan keterangan
yang benar-benar terjadi
2) Sumber Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk
yang sudah jadi sudah dikumpulkan dan diolah pihak lain
biasanya sudah dalam bentuk publikasi Data sekunder ini
biasanya sebagai pelengkap dari data primer25
Data sekunder yang mendukung penelitian penulis terdiri
dari seluruh data yang berkaitan dengan penggunaan dana yang
tidak bisa disebut sebagai pendapatan serta data dokumentasi
yang diperoleh dari BMT Nurrohman Janti Slahung
5 Teknik Pengumpulan Data
a Wawancara (interview)
Wawancara merupakan salah satu tehnik dalam pengumpulan
data penelitian yaitu suatu kejadian atau proses interaksi antara
pewawancara dan narasumber melalui komunikatif secara langsung26
25 Irawan Soeharto Metode Penelitian Sosial (Bandung PT Remaja Rosdakarya 2004)
67-68 26 Muri Yusuf Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Penelitian Gabungan
(Jakarta Kencana 2017) 372
19
Wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang terkait baik
secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data
terkait penelitian Peneliti melakukan wawancara kepada 4 (empat)
orang yaitu manager DPS dan 2 (dua) karyawan yang ada di BMT
Nurrohman Janti Slahung
b Observasi
Dalam arti sempit observasi adalah pengamatan secara langsung
terhadap gejala yang diteliti Secara luas observasi meliputi
pengamatan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung
terhadap objek yang sedang diteliti27
Dalam penelitian ini observasi dilakukan untuk mendapatkan
data tentang keadaan situasi dan kondisi BMT Nurrohman Janti
Slahung Peneliti mendatangi langsung kantor pusat BMT Nurrohman
Janti Slahung agar mendapatkan situasi dan kondisi terkini di BMT
Nurrohman Janti Slahung sehingga peneliti bisa melanjutkan
penelitian di BMT Nurrohman Janti Slahung
c Dokumentasi
Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang
diperoleh melalui dokumen-dokumen atau buku-buku tulisan-tulisan
yang ada kaitannya dengan masalah penelitian28 Teknik pengumpulan
data yang digunakan dengan cara membaca dan mengambil
27 Susilo Rahardjo dan Gudnanto Pemahaman Individu Teknik Nontes (Kudus Prenada
Media 2011) 42 28 Suharsimi Arikunto Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Bandung Rineka
Cipta 2006) 158
20
kesimpulan dari berkas-berkas atau arsip dokumen BMT Nurrohman
Janti Slahung
6 Analisis Data
Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat
pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data
dalam periode tertentu Aktivitas dalam analisis data menurut model Miles
dan Huberman yaitu data reduction data display dan conclusion drawing
atau verification Data reduction artinya data yang diperoleh dari lapangan
jumlahnya cukup banyak untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan
rinci Data display artinya penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk
uraian singkat bagan dan hubungan antar kategori Langkah ketiga yaitu
penarikan kesimpulan dan verifikasi29
Dalam penyusunan skripsi ini cara yang digunakan penulis untuk
menganalisa data adalah menggunakan metode deduktif dan induktif
Metode deduktif yaitu cara berfikir untuk menarik kesimpulan dari suatu
kaidah atau pendapat yang umum menuju ke suatu pendapat yang bersifat
khusus30 Sedangkan metode induktif yaitu cara berfikir untuk menarik
kesimpulan dari fakta-fakta kemudian dirumuskan menjadi suatu
kesimpulan atau jeneralisasi31
29 Sugiyono Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan RampD (Bandung Alfabeta
2016) 246-252 30 Burhan Bungin Analisis Data Penelitian Kualitatif (Jakarta PT Raja Grafindo Persada
2013) 47 31 Ibid 48
21
Dalam hal ini penulis mengemukakan terlebih dahulu teori-teori dan
data-data lalu menganalisanya dari fatwa DSN MUI kemudian dijadikan
pedoman dalam menganalisis penggunaan dana yang tidak boleh diakui
sebagai pendapatan di BMT Nurrohman Janti Slahung Ponorogo untuk
kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus yaitu apakah BMT
Nurrohman Janti Slahung Ponorogo sudah benar-benar menerapkan
ketentuan-ketentuan yang ada dalam fatwa DSN-MUI No123DSN-
MUIXI2018 tentang Penggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui
Sebagai Pendapatan (TBDSP) bagi Lembaga Keuangan Syariah Lembaga
Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariah
7 Pengecekan Keabsahan Data
Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini ditentukan dengan
cara
a Perpanjangan Pengamatan
Perpanjangan pengamatan akan memungkinkan peningkatan
derajat kepercayaan data yang dikumpulkan32 Dengan perpanjangan
pengamatan ini peneliti mengecek kembali apakah data-data terkait
penggunaan dana yang tidak bisa disebut sebagai pendapatan sudah
benar atau belum Jika data-data yang diperoleh selama ini ternyata
tidak benar maka peneliti melakukan pengamatan lagi yang lebih luas
dan mendalam sehingga diperoleh data yang pasti kebenarannya
32 Moleong Metodologi Penelitian 248
22
b Triangulasi
Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai
sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu33 Pada penelitian
ini peneliti melakukan pengecekan keabsahan data yang terkait
dengan penggunaan dana yang tidak bisa disebut sebagai pendapatan
serta peran DPS sudah benar atau belum dengan cara membandingkan
hasil wawancara dengan isi suatu dokumen dengan memanfaatkan
berbagai sumber data informasi sebagai bahan pertimbangan Dalam
hal ini peneliti membandingkan data hasil observasi dengan data hasil
wawancara dan juga membandingkan hasil wawancara dengan
wawancara lainnya yang kemudian diakhiri dengan menarik
kesimpulan sebagai hasil temuan lapangan
G Sistematika Pembahasan
Dalam penelitian ini untuk memberoleh pembahasan dan pemahaman
penulis membuat sistematikan pembahasan menjadi V (lima) bab yang mana
antara bab satu dengan bab lainnya mempunyai hubungan yang erat dan
berkaitan sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak bisa
dipisahkan yaitu sebagai berikut
1 BAB I PENDAHULUAN
Bab ini merupakan gambaran untuk memberikan pola
pemikiran bagi keseluruhan isi yang terdiri dari latar belakang
masalah rumusan masalah tujuan penelitian manfaat penelitian
33 Ibid 273
23
telaah pustaka kajian teori metode penelitian dan sistematika
pembahasan
2 BABII FATWA NO123DSN-MUIXI2018 TENTANG
PENGGUNAAN DANA YANG TIDAK BOLEH DIAKUI
SEBAGAI PENDAPATAN (TBDSP) BAGI LEMBAGA
helliphelliphelliphellipKEUANGANSYARIAH
Berisi uraian mengenai landasan teori yang digunakan untuk
menganalisis permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini yaitu
menguraikan fatwa DSN MUI tentang penggunaan dana yang tidak
boleh diakui sebagai pendapatan bagi lembaga keuangan syariah
Dalam hal ini peneliti memaparkan tentang gambaran singkat
fatwa No123DSN-MUIXI2018 tentang penggunaan dana yang
tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi lembaga keuangan
syariah
3 BAB III PRAKTIK PENGGUNAAN DANA TBDSP DAN
helliphelliphelliphellipPROSEDUR DEWAN PENGAWAS SYARIAH DI BMT
helliphelliphelliphellipNURROHMAN JANTI SLAHUNG PONOROGO
Bab ini berisikan data penelitian lapangan di BMT
Nurrohman Janti Slahung Ponorogo Dalam hal ini peneliti
memaparkan tentang sejarah BMT Nurrohman Janti Slahung visi
misi dan motto BMT Nurrohman Janti Slahung tempat dan
kedudukan BMT Nurrohman Janti Slahung pengurus BMT
Nurrohman Janti Slahung dan produk pembiayaan di BMT
24
Nurrohman Janti Slahung Selain itu peneliti juga memaparkan
tentang praktik penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai
pendapatan dan prosedur DPS dalam mengawasi penggunaan dana
yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan di BMT Nurrohman
Janti Slahung Ponorogo
BAB IV ANALISA FATWA NO123DSN-MUIXI2018 TENTANG
PENGGUNAAN DANA YANG TIDAK BOLEH DIAKUI
SEBAGAI PENDAPATAN (TBDSP) DI BMT NURROHMAN
JANTI SLAHUNG PONOROGO
Bab ini berisikan analisis fatwa analisis Fatwa No123DSN-
MUIXI2018 terhadap penggunaan dana yang tidak boleh diakui
sebagai pendapatan bagi lembaga keuangan syariah di BMT
Nurrohman Janti Slahung dan analisis fatwa No123DSN-
MUIXI2018 terhadap prosedur DPS dalam penggunaan dana
yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi lembaga
keuangan syariah di BMT Nurrohman Janti Slahung
BAB V PENUTUP
Bab ini berisikan kesimpulan yang merupakan jawaban
umum dari permasalahan yang ditarik dari hasil penelitian dan
berikut saran-saran yang ditujukkan bagi pihak-pihak terkait
dengan permasalahan penelitian
25
BAB II
FATWA NO123DSN-MUIXI2018 TENTANG PENGGUNAAN DANA
YANG TIDAK BOLEH DIAKUI SEBAGAI PENDAPATAN (TBDSP)
BAGI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
A Pengertian Fatwa Dewan Syariah Nasional
Fatwa mempunyai kesamaan dengan kata iftā dimana ia adalah masdar
dari kata aftā yufti iftārsquoan Adapun kata futya atau fatwa adalah isim masdar
dari aftā hanya saja kata futya lebih sering digunakan oleh orang Arab
sebagaimana yang dinukil oleh Ibn Mandzur dalam lisannya Pengertian iftārsquo
secara etimologi adalah al- Ibānah (penjelasan) yaitu memberikan penjelasan
kepada orang lain Atas dasar ini Iftārsquo berarti memberikan penjelasan kepada
orang lain yang menanyakan suatu hal34 Arti fatwa secara bahasa misalnya
terdapat dalam surah an-Nisā ayat 17635
هلك ليس له ولد وله أخت إن امرؤ يست فتوك قل الله ي فتيكم ي الكللة ف ما ت رك إن كا تا اث ن ت ين لهما وهو يرث ها إن لم يكن لها ولد لها ث ي ين ل وإن كاوا إخوة رجالا وساء للذكر مث الث لثان مما ت رك ح ا
﴾٦٧١﴿والله بكل شيء عليم ي ب ي ن الله لكم أن تضلوا Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah) Katakanlah Allah
memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu) jika seorang
meninggal dunia dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara
perempuan maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari
harta yang ditinggalkannya dan saudaranya yang laki-laki mempusakai
(seluruh harta saudara perempuan) jika ia tidak mempunyai anak tetapi
jika saudara perempuan itu dua orang maka bagi keduanya dua pertiga
34 Umarwan Sutopo ldquoDialektika Fatwa dan Hukum Positif di Indonesiardquo Justicia Islamica
1 (Juni 2018) 91 35Departemen Agama RI Al-Qurrsquoān dan Terjemahnya (Semarang CV Toha Putra 2008)
149
26
dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal Dan jika mereka (ahli
waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan maka
bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara
perempuan Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu supaya kamu
tidak sesat Dan Allah maha mengetahui segala sesuatu
Pengertian fatwa menurut syararsquo ialah menerangkan hukum syararsquo dalam
suatu persoalan menjadi sebuah jawaban dari suatu pertanyaan baik sipenanya
itu jelas identitasnya maupun tidak serta berbentuk perseorangan atau
kolektif36 Dengan demikian pengertian fatwa berarti menerangkan hukum-
hukum Alah SWT berdasarkan pada dalil-dalil syariah secara umum dan
menyeluruh Keterangan hukum yang telah diberikan itu dinamakan fatwa
Orang yang meminta atau menanyakan fatwa disebut mustaftī sedang yang
dimintakan untuk memberikan fatwa disebut mufti37 Fatwa memiliki fungsi
sebagai penerapan secara konkret ketentuan fiqh dalam masalah tertentu38
Pada umumnya fatwa ditetapkan berdasarkan keterangan al-Qurrsquoān
hādits ijmā dan qiyās Keempatnya merupakan sumber dalil hukum syariah
yang telah disepakati oleh jumhur ulama Jumhur ulama menyepakati validitas
keempat sumber tersebut sebagai sumber-sumber hukum syariah berdasarkan
firman Allah didalam al-Qurrsquoān surat an-Nisā ayat 59 sebagai berikut39
36 Yusuf Qardhawi Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan (Jakarta Gema Insani
Press 1997) 5 37 Ichwan Sam dkk Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI
(Jakarta Erlangga 2014) 7-8 38 Marsquoruf Amin dkk Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum dan
Perundang-undangan (Jakarta Puslitbang Kehidupan Keagamaan 2011) 21 39Departemen Agama Al-Qurrsquoān dan Terjemahnya 124
27
مر منكم إن يا أي ها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي اتم ت ؤمنون ب الله والي وم الخر ت نازعتم ي شيء ردوه إلى الله والرسول إن كن
لك ر وأحسن تأويل ذ ﴾٩٥﴿ خي Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya)
dan ulil amri di antara kamu Kemudian jika kamu berlainan pendapat
tentang sesuatu maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qurrsquoān) dan
Rasul (sunnahnya) jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan
hari kemudian Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik
akibatnya
Kebolehan untuk berijtihad juga diperkuat keterangan hadits yang
diriwayatkan oleh Mursquoādz ibn Jabal ketika diutus Rasulullah SAW untuk
menjadi qādhi di Yaman Rasulullah bertanya kepada Mursquoādz apakah yang
akan dilakukan dalam berhukum jika ia tidak menemukan dalil naqli dari al-
Qurrsquoān maupun sunnah maka Mursquoādz menjawab bahwa ia akan berijtihad
dengan akalnya dan Rasullah pun menyetujuinya40
Dikeluarkannya fatwa dipandang sebagai pendapat hukum yang
berdasarkan pertimbangan Pengeluaran fatwa ini dimaksudkan untuk
melaksanakan fungsinya yang utama yakni memberikan pendapat hukum
suatu masalah sesuai dengan pendapat mereka tentang tindakan apa yang
benar menurut pandangan syariah Fatwa telah berperan dalam menjelaskan
hukum Islam yang berbentuk jawaban konkret terhadap kasus demi kasus yang
telah dihadapi oleh masyarakat yang dapat dijadikan pedoman untuk
mengetahui bagaimana penerapan hukum syariah terhadap masalah tertentu41
40 Asrorun Nirsquoam Sholeh Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (tmp
Emir Cakrawala Islam 2016) 123 41 Amin dkk Fatwa Majelis 21
28
B Profil Dewan Syariah Nasional
1 Pengertian Dewan Syariah Nasional
Dewan Syariah Nasional atau disebut dengan DSN ialah suatu
lembaga bentukan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1999
yang beranggotakan para ahli hukum Islam Lembaga ini memiliki fungsi
melakukan tugas-tugas MUI dalam memajukan ekonomi umat menangani
masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan
syariah Salah satu tugas pokok dari DSN ialah mengkaji menggali dan
merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam dalam bentuk fatwa
untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga keuangan
syariah serta untuk memberikan pengawasan terhadap Dewan Pengawas
Syariah (DPS) yang ada dimasing-masing lembaga keuangan syariah
sebagai kewaspadaan MUI terkait dengan kemungkinan timbulnya fatwa
yang berbeda dimasing-masing DPS42
Lembaga ini memiliki fungsi utama sebagai pengawas produk
produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariat Islam DSN
membuat garis panduan produk syariah untuk keperluan pengawasan
Garis panduan tersebut diambil dari sumber-sumber hukum Islam yang
dijadikan dasar pengawasan bagi DPS pada lembaga-lembaga keuangan
syariah dan menjadi dasar pengembangan produk-produknya43
42 Muhammad Syafirsquoi Antonio Bank Syariah dari Teori ke Praktik (Jakarta Gema Insani
2001) 32 43 Ibid 32
29
2 Sejarah Terbentuknya Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia
(DSN-MUI)
Pasca diundangkannya Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang
perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang perbankan
kegiatan dan aktivitas pengembangan ekonomi syariah semakin
meningkat44 Hal itu kemudian diikuti pertumbuhan pesat aktivitas
perekonomian yang berdasarkan prinsip syariah termasuk mendorong
pendirian beberapa lembaga keuangan syariah Perkembangan pesat
lembaga keuangan syariah memerlukan aturan-aturan yang berkaitan
dengan kesesuaian operasional LKS dengan prinsip-prinsip syariah
Persoalan muncul karena institusi regulator yang semestinya mempunyai
otoritas mengatur dan mengawasi LKS yaitu Bank Indonesia (BI) untuk
perbankan syariah dan kementerian keuangan untuk lembaga keuangan
nonbank tidak dapat melaksanakan otoritasnya dibidang syariah (untuk
merumuskan prinsip-prinsip syariah secara langsung dari teks al-Qurrsquoān
hādits maupun kitab-kitab fiqih Kementerian keuangan dan BI tidak
memiliki otoritas untuk merumuskan prinsip-prinsip syariah secara
langsung dari teks-teks keagamaan dalam bentuk peraturan (regulasi) yang
bersesuaian untuk setiap lembaga keuangan syariah Sebab lain adalah
bahwa lembaga tersebut tidak dibekali peraturan perundang-undangan
44 Khotibul Umam Legislasi Fikih Ekonomi dan Penerapannya dalam Produk Perbankan
Syariah di Indonesia (Yogyakarta BPFE 2011) 49
30
yang mengatur tentang otoritas dalam mengurus masalah kesesuaian
syariah45
Rencana pembentukan DSN mulai dibincangkan pada tahun 1990
ketika acara lokakarya dan pertemuan yang membahas tentang bunga bank
dan pengembangan ekonomi rakyat serta merekomendasikan agar
pemerintah memfasilitasi pendirian bank berdasarkan prinsip syariah
Karena kesimpulan lokakarya ini mengindikasikan adanya kecenderungan
mempersamakan bunga bank dengan riba Selanjutnya pada tahun 1997
Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengadakan lokakarya ulama tentang
reksadana syariah yang salah satu rekomendasinya adalah pembentukan
DSN46
Pada pertemuan tanggal 14 Oktober 1997 telah disepakati
pembentukan DSN Usulan ini ditindaklanjuti sehingga tersusunlah DSN
secara resmi tahun 1998 Pada tahun 1999 pengurus DSN yang pertama
adalah menteri agama republik Indonesia Malik Fajar pada acara
Musyawarah Kerja Nasional (MUKERNAS) MUI di Jakarta tepatnya
pada bulan februari 1998 Kehadiran DSN pada tahun bersamaan dengan
terbentuknya komite ahli pengembangan syariah di BI yang kemudian
bertukar nama menjadi biro perbankan syariah47
45 M Cholis Nafis Teori Hukum Ekonomi Syariah Kajian Komprehensif tentang Teori
Hukum Ekonomi Islam Penerapannya dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional dan Penerapannya
ke dalam Peraturan Perundang-undangan (Jakarta UIP 2011) 82 46 SyafirsquoI Antonio Bank Syariah 32 47 Panji Adam Fatwa-fatwa Ekonomi Syariah Konsep Metodologi dan Implementasinya
pada Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta Sinar Grafika Offset 2018) 161
31
3 Tugas dan Wewenang Dewan Syariah Nasional
Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)
sebagai lembaga yang mempunyai otoritas dalam pembuatan fatwa di
bidang ekonomi syariah mempunyai beberapa tugas dan wewenang
Dalam pedoman dasar DSN-MUI yang termuat dalam bab IV keputusan
DSN-MUI Nomor 01 tahun 2000 tugas dan wewenang adalah sebagai
berikut
a Dewan Syariah Nasional bertugas48
1) Menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam
kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada
khususnya
2) Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan syariah
3) Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah
4) Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan
b Dewan Syariah Nasional berwenang49
1) Mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS di masing-masing
lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum
pihak terkait
2) Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan atau
peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang seperti
departemen keuangan dan BI
48 Marsquoruf Abdullah Hukum Keuangan Syariah pada Lembaga Keuangan Bank dan Non
Bank (Yogyakarta Aswaja Presindo 2016) 214 49 Ibid 214
32
3) Memberikan rekomendasi danatau mencabut rekomendasi
nama-nama yang akan duduk sebagai DPS pada suatu lembaga
keuangan syariah
4) Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang
diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah termasuk
otoritas moneter atau lembaga keuangan dalam maupun luar
negeri
5) Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk
menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan
oleh DSN
6) Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil
tindakan apabila peringatan tidak diindahkan
4 Kedudukan Status dan Anggota DSN
Kedudukan status dan anggota DSN yaitu50
a DSN merupakan bagian dari MUI
b DSN membantu pihak terkait seperti departemen keuangan BI dan
lain-lain dalam menyusun peraturan atau ketentuan untuk lembaga
keuangan syariah
c Anggota DSN terdiri dari para ulama praktisi dan para pakar dalam
bidang yang terkait dengan muamalah syariah
d Anggota DSN ditunjuk dan diangkat oleh MUI dengan masa bakti
sama dengan periode masa bakti pengurus MUI pusat yakni 5 (lima)
50 Ibid 231
33
tahun Sedangkan dalam buku petunjuk pelaksanaan pembukaan
kantor bank syariah yang diterbitkan oleh BI dikatakan bahwa masa
bakti DSN adalah 4 (empat) tahun
5 Mekanisme Kerja Dewan Syariah Nasional
Secara garis besar mekanisme kerja DSN sebagai berikut51
a Mengesahkan rancangan fatwa yang diusulkan oleh badan pelaksana
harian DSN dalam rapat pleno
b Menetapkan mengubah atau mencabut berbagai fatwa dan pedoman
kegiatan lembaga keuangan syariah dalam rapat pleno
c Mengesahkan atau mengklarifikasi hasil kajian terhadap usulan atau
pertanyaan mengenai suatu produk atau jasa lembaga keuangan
syariah dalam rapat pleno
d Melakukan rapat pleno paling tidak satu kali dalam tiga bulan atau
bilamana diperlukan
e Setiap tahunnya membuat suatu pernyataan yang dimuat dalam
laporan tahunan (annual report) bahwa lembaga keuangan syariah
yang bersangkutan telah atau tidak memenuhi segenap ketentuan
syariah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN
Untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan harian DSN tersebut
dibebankan kepada Badan Pelaksana Harian (BPH) Adapun mengenai
mekanisme kerja BPH adalah sebagai berikut52
51 Jaih Mubarok Perkembangan Fatwa Ekonomi Syariah (Bandung Pustaka Bani Quraisy
2004) 14 52 Ibid 14
34
a Menerima usulan atau pertanyaan hukum mengenai produk atau jasa
lembaga keuangan syariah
b Sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris paling lambat 1 (satu) hari
kerja setelah menerima usulan atau pertanyaan harus menyampaikan
permasalahan kepada ketua BPH
c Ketua BPH bersama anggota dan para ahli selambat-lambatnya 30
(tiga puluh) hari kerja harus membuat memorandum khusus yang
berisi telaah dan pembahasan terhadap suatu pertanyaan atau usulan
d Ketua BPH selanjutnya membawa hasil pembahasan ke dalam rapat
pleno DSN untuk mendapat pengesahan
e Fatwa atau memorandum DSN ditandatangani oleh ketua dan
sekretaris DSN
C Fatwa DSN-MUI tentang Penggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui
Sebagai Pendapatan (TBDSP)
Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan (TBDSP) tidak lain
adalah dana yang diterima atau dikuasai oleh Lembaga Keuangan Syariah
(LKS) Lembaga Bisnis Syariah (LBS) dan Lembaga Perekonomian Syariah
(LPS) tetapi tidak boleh diakui sebagai pendapatan atau kekayaannya Implisit
dalam fatwa bahwa pendapatan atau uang yang dihasilkan dari aktivitas
taruhan (maysir) maupun barang yang tidak diketahui pemiliknya digolongkan
35
ke dalam pendapatan non halal dan DSN-MUI memberikan fatwa sebagai dana
TBDSP53
Pertimbangan DSN-MUI mengeluarkan fatwa No 123DSN-
MUIXI2018 karena belum ada pedoman penyaluran atas sejumlah dana
titipan dimaksud Dengan demikian ada pedoman bagi manajemen untuk
mengatur arah penyaluran dana yang terhimpun Sementara itu di lingkungan
LKS LBS maupun LPS kian hari kian bertambah jumlah nilai maupun tuntutan
penyalurannya Walaupun besaran nilai dana TBDSP dari seluruh entitas
syariah di Indonesia tidak terdapat datanya namun nominalnya akan
berkorelasi positif dengan nilai aset dan jumlah kantor LKS LBS maupun
LPS54
Selanjutnya fatwa mengatur arah penggunaan dana TBDSP secara inklusif
untuk kemaslahatan umat Islam dan kepentingan umum yang tidak
bertentangan dengan prinsip syariah Dana TBDSP diarahkan guna
menyejahterakan fakir miskin penanggulangan bencana beasiswa dan
pembangunan fasilitas umum yang berdampak sosial Tujuan mulianya untuk
menghapus generasi yang lemah secara ilmu maupun ekonomi Harapannya
penggunaan dana TBDSP berorientasi pada pemecahan masalah penciptaan
nilai keanekaragaman desentralisasi ketahanan keberlanjutan dan
keharmonisan lingkungan (profit people dan planet) 55
53 M Salman Yusuf ldquoFatwa No 123 Untuk Siapardquo dalam https www pressreader
com indonesia majalah-investor 20190801 282462825619338 (diakses pada tanggal 12 Februari
2020 jam 0838) 54 Ibid 55 Ibid
36
Fatwa DSN MUI No 123DSN-MUIXI2018 merupakan hasil ijtihad
ulama yang dituangkan dalam rapat pleno pengurus DSN pada hari Kamis
tanggal 30 safar atau 08 november 2018 di Jakarta Dasar hukum pembuatan
fatwa No 123DSN-MUIXI2018 yaitu antara lain
1 QS an-Nisārsquo (4) ayat 2956
نكم بالباطل إلا أن ت ارة يا أي ها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم ب ي كون ت عن ت راض منكم
Hai orang yang beriman Janganlah kamu makan harta kamu di
antara kamu dengan jalan yang batil (tidak benar melanggar
ketentuan agama) tetapi (hendaklah) dengan perniagaan yang
berdasar kerelaan di antara kamu
2 QS al-Māidah (5) ayat 257
ثم والعدوان ولا ت عاووا على ال hellipوت عاووا على البر والت قوى hellipDan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan
dan janganlah kamu tolong-menolong dalam (mengerjakan) dosa
dan pelanggaranhellip
3 QS al-Baqārah (2) 27558
hellipوأحل الله الب يع وحرم الر با Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba
Berdasarkan alasan di atas DSN-MUI mengeluarkan fatwa mengenai
penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan yang sesuai
dengan prinsip syariah dan menjadi pedoman lembaga kuangan syariah dalam
menggunakan dana TBDSP yang sesuai dengan Islam
56 Departemen Agama Al-Qurrsquoān dan Terjemahnya 118 57 Ibid 152 58 Ibid 65
37
Fatwa DSN MUI No 123DSN-MUIXI2018 terbagi dalam empat
ketetapan yang masing-masing membahas apa saja yang termuat dalam
kegiatan penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan yaitu59
a Pertama Ketentuan Umum
Bagian pertama tentang ketentuan umum nomor satu disebutkan
bahwa dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi Lembaga
Keuangan Syariah (LKS) Lembaga Bisnis Syariah (LBS) dan Lembaga
Perekonomian Syariah (LPS) yang selanjutnya disingkat Dana TBDSP
adalah dana yang diterima atau dikuasai oleh LKS LBS dan LPS tetapi
tidak boleh diakui sebagai pendapatan atau kekayaannya Kedua Lembaga
Keuangan Syariah yang selanjutnya disingkat LKS adalah badan hukum
yang menyelenggarakan kegiatan usaha bidang keuangan berdasarkan
prinsip-prinsip syariah Ketiga Lembaga Bisnis Syariah yang selanjutnya
disingkat LBS adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan
bisnis berdasarkan prinsip-prinsip syariah Kemudian yang keempat
disebutkan bahwa Lembaga Perekonomian Syariah yang selanjutnya
disingkat LPS adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan
perekonomian syariah yang tidak masuk dalam kategori sebagai LKS dan
LBS60
59 DSN-MUI ldquoPenggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan bagi
Lembaga Keuangan Syariah Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariahrdquo dalam
httpsdsnmuioridkategorifatwa (diakses pada tanggal 10 Desember 2019 jam1640) 60 Ibid
38
b Kedua Ketentuan Terkait Dana TBDSP
Bagian kedua disebutkan bahwa dana TBDSP berasal antara lain
dari transaksi tidak sesuai dengan prinsip syariah yang tidak dapat
dihindarkan termasuk pendapatan bunga (riba) transaksi syariah yang
tidak terpenuhi ketentuan dan batasannya (rukun dan atau syaratnya)
dana sanksi (denda) karena tidak memenuhi kewajiban sesuai kesepakatan
(adam al-wafā bi al-iltizām) dana yang tidak diketahui pemiliknya
diketahui pemiliknya tetapi tidak ditemukan atau diketahui pemiliknya
tetapi biaya pengembaliannya lebih besar dari jumlah dana tersebut dana
tersebut boleh diakui sebagai dana TBDSP setelah satu tahun sejak
diumumkan kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan
yang berlaku LKS LBS dan LPS wajib membentuk rekening khusus
untuk penampungan dana TBDSP61
c Ketiga Ketentuan Terkait Penggunaan Dana TBDSP
Dana TBDSP wajib digunakan dan disalurkan secara langsung untuk
kemaslahatan umat Islam dan kepentingan umum yang tidak bertentangan
dengan prinsip syariah Bentuk-bentuk penyaluran dana TBDSP yang
dibolehkan adalah bantuan sumbangan secara langsung untuk62
a Penanggulangan korban bencana
b Sarana penunjang lembaga pendidikan Islam
c Masjid atau musholla dan penunjangnya
61 Ibid 62 Ibid
39
d Pembangunan fasilitas umum yang berdampak sosial
e Sosialisasi edukasi dan literasi ekonomi keuangan dan bisnis syariah
untuk masyarakat umum
f Beasiswa untuk siswa atau mahasiswa berprestasi danatau kurang
mampu
g Kegiatan produktif bagi dhuafa
h Fakir-miskin
Dana TBDSP boleh disalurkan secara langsung oleh LKS LBS dan
LPS dan atau melalui lembaga sosial Dana TBDSP tidak boleh
dimanfaatkan untuk kepentingan LKS LBS dan LPS antara lain dalam
bentuk
a Promosi produk maupun iklan (branding) perusahaan
b Pendidikan dan pelatihan untuk karyawan
c Pembayaran pajak zakat amp wakaf
d Pembayaran atau pelunasan tunggakan nasabah (end-user)
e Kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah
Setiap penggunaan dan penyaluran dana TBDSP harus mendapatkan
persetujuan atau opini dari Dewan Pengawas Syariah LKS LBS dan LPS
tersebut Dalam hal dana TBDSP digunakan untuk kegiatan produktif
maka penyalurannya harus sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku
40
d Keempat Ketentuan Penutup
Jika terjadi perselisihan di antara para pihak maka penyelesaiannya
dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah
setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah Fatwa ini berlaku
sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata
terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagaimana
mestinya63
Ketua MUI Maruf Amin menegaskan bank syariah hanya boleh
menggunakan dana non halal untuk kepentingan sosial Dana non halal tak
boleh bercampur untuk keuntungan bank Maruf menjelaskan bahwa dana non
halal merupakan segala bentuk pemasukan bank syariah yang bersumber dari
kegiatan yang tidak halal Ia lantas mencontohkan salah satu pendapatan non
halal itu berupa denda saat nasabah terlambat mengembalikan pinjaman
Menurutnya dana itu tak boleh dimasukan dan digunakan sebagai keuntungan
bank syariah dan harus digunakan untuk kegiatan-kegiatan sosial64
D Dana Non Halal pada Lembaga Keuangan Syariah
Dana adalah uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank dalam
bentuk tunai atau aktiva lain yang dapat segera diubah menjadi uang tunai
Dana non halal pada lembaga keuangan syariah adalah dana yang ketika diakui
sebagai pendapatan maka bisa masuk kategori pendapatan tidak halal Istilah
dana non halal menjadi dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan
63 Ibid 64 Asep Fathulrahman rdquo Maaruf Sebut Dana Tak Halal Bank Syariah Hanya untuk Sosialrdquo
dalam httpswwwcnnindonesiacomekonomi20181110154725-78-345508maaruf-sebut-dana-
tak-halal-bank-syariah-hanya-untuk-sosial (diakses pada tanggal 06 Maret 2020 jam 0905)
41
dikarenakan dana non halal dirasa tidak mencerminkan misi syariah agar tidak
terjadi salah pengertian didalam lingkup zakat Infāq dan shadaqāh serta pada
prinsipnya dana tersebut dapat digunakan (bukan dana non halal dalam arti
haram dan tidak bisa digunakan)
Dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan tersebut berasal antara
lain dari65
1 Tazīr atau sanksi berupa sejumlah dana yang dikenakan kepada nasabah
mampu bayar yang lalai dalam melaksanakan kewajibannya Sifat sanksi
ini adalah untuk mendidik nasabah agar selalu disiplin dalam
melaksanakan kewajibannya
2 Transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah yang tidak dapat
dihindari Misal dalam rangka pembiayaan Letter Credit (LC) bank
syariah harus membuka rekening di bank konvensional sehingga bank
syariah mendapatkan bunga
3 Tidak diketahui pemiliknya atau diketahui pemiliknya namun biaya
pengembaliannya lebih besar Misal hasil lelang atas aset nasabah ternyata
masih ada sisa setelah dikurangi segala biaya lelang dan hutang nasabah
Sisa tersebut harus dikembalikan kepada nasabah Pemilik Aset Namun
nasabah tidak bisa diketahui lagi keberadaannya (karena bagian dari
mafia) atau nasabah diketahui keberadaannya tapi uang sisa lelang lebih
kecil daripada biaya transfer
65 DSN-MUI ldquoPenggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan bagi
Lembaga Keuangan Syariah Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariahrdquo dalam
httpsdsnmuioridkategorifatwa (diakses pada tanggal 10 Desember 2019 jam1640)
42
4 Transaksi syariah yang di kemudian hari diketahui tidak sesuai dengan
prinsip syariah Misal obyek murābahah ternyata di kemudian hari
diketahui digunakan oleh nasabah untuk usaha yang bertentangan dengan
prinsip syariah Dalam hal ini bank syariah wajib menghentikan
pembiayaannya dan hanya mengambil pokok pembiayaanya
Kaidah-kaidah dalam perlakuan dana yang bersumber dari aktivitas non
halal yaitu66
a Dana yang bersumber dari aktivitas non halal adalah setiap pendapatan
yang bersumber dari transaksi yang dilarang syariah seperti bunga
b Ulama sepakat bahwa pendapatan tersebut adalah harta non halal
Sedangkan bagian modal atau pinjaman itu hukumnya halal
c Pendapatan non halal tersebut tidak boleh digunakan oleh pemiliknya
sebagai sumber tabungan atau deposito tetapi harus membersihkannya
dengan cara menyalurkannya untuk hajat-hajat sosial
d Jika terjadi maka deposan telah berdosa menggunakan sumber deposito
dari harta non halal Bagi LK penerima atau pengelola deposito jika tidak
mengetahuinya maka tidak berdosa Tetapi jika mengetahuinya maka
harus disalurkan untuk kepentingan sosial
Dana non halal ini otomatis bukan lagi dana non halal ketika tidak diakui
sebagai pendapatan oleh pihak LKS Dana tersebut menjadi halal bagi
mustahiq Mustahiq dana non halal ini biasanya adalah mustahiq (pihak yang
berhak) atas dana sosial dan kebajikan
66 Puspitasari Lenap rdquoPengungkapan Pendapatan Non-Halalrdquo 104-105
43
Dana sosial menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah uang yang
disediakan untuk suatu keperluan biaya kesejahteraan pemberian hadiah dan
derma yang ditujukan untuk mereka yang berhak menerimanya67
Secara sederhana dana sosial adalah dana atau uang yang disediakan untuk
suatu keperluan sosial Dana sosial dalam sistem keuangan bank syariah
merupakan dana non aset sebagai hukuman berupa pengenaan denda atau biaya
karena pelanggaran suatu perjanjian misalnya kelambatan pelunasan utang
pokok atau pelanggaran ketentuan rasio kas68
Sebagai lembaga keuangan syariah BMT memiliki kewajiban
pengelolaan dana nasabah dalam bentuk apapun Salah satu dana yang harus
dikelola dan didistribusikan oleh lembaga keuangan syariah ialah kewajiban
pengelolaan dana sosial Karena ini merupanan fungsi dan peran yang melekat
pada lembaga keuangan syariah untuk memobilisasi dana-dana sosial Berikut
ini yang merupakan dana-dana sosial yang wajib dikelola oleh lembaga
keuangan syariah69
a Zakat
Zakat merupakan pemberian harta dengan kadar tertentu yang
diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat yang
67 Kamus Besar Bahasa Indonesia ldquoDana Sosialrdquo dalam httpskbbiwebiddanahtml
(diakses pada tanggal 01 Maret 2020 jam 2100) 68 Ritwan Thovarsquoi Distribusi Dana Sosial pada Bayt al-Māl Wa al-Tamwīl (BMT) Alfa
Dinar Kerjo Karanganyar Naskah Publikasi (Surakarta Universitas Muhammadiyah 2016) 2 69 Totok Budisantoso dan Nuritomo Bank dan Lebaga Keuangan Lain (Jakarta Salemba
Empat 2017) 211
44
telah ditentukan oleh syariat Hukum dari zakat sendiri ialah fardhu āin
atas orang-orang yang cukup syaratnya70
b Infāq
Infāq berasal dari kata anfaqa yang berarti mengeluarkan sesuatu
(harta) untuk kepentingan umum Dalam terminologi syariah infāq berarti
mengeluarkan sebagian dari harta untuk sesuatu kepentingan yang
diperintahkan dalam ajaran Islam Infāq dikeluarkan oleh setiap orang
yang beriman baik yang pendapatannya besar maupun kecil baik disaat
lapang maupun sempit dan tidak ditentukan mustahiqnya sebagaimana
yang ada pada zakat71
c Shadaqāh
Shadaqāh yakni pemberian sesuatu yang bermanfaat kepada orang
lain misalnya makanan minuman atau harta dengan tidak mengharapkan
balasan dari orang yang menerimanya kecuali mengharapkan pahala dari
Allah Sehingga shadaqāh dapat di simpulkan memberikan zat dengan
tidak ada tukarannya dan tidak ada karenanya72
E Dewan Pengawas Syariah dalam Lembaga Keuangan Syariah
Dewan Pengawas Syariah (DPS) berperan untuk mengawal dan
memastikan bahwa bank syariah dalam operasionalnya sesuai dengan prinsip
syariah Dengan demikian peran DPS sangat penting karena untuk memastikan
70 Sulaiman Rasjid Fiqh Islam (Hukum Fiqh Isam) (Bandung Sinar Baru Algensindo
2016) 192 71 Rahmawati Muin Manajemen Zakat (Makassar Alauddin University Press 2011) 4 72 Sudarsono Pokok- pokok Hukum Islam (Jakarta PT Rineka Cipta 2001) 299
45
ada dan tidaknya kepatuhan syariah di BMT Tugas pokok DPS di BMT ada
tiga macam Pertama mengesahkan dan mengembangkan produk BMT yaitu
melakukan telaah kritis terhadap akad yang telah dipergunakan
memperbaikinya agar sesuai dengan prinsip syariah Begitu pula dengan
mengkaji dan mempelajari fatwa DSN-MUI untuk melihat kemungkinan
penterjemahannya menjadi produk baru di BMT Kedua mengawasi
manajemen BMT dalam mengaplikasikan akad yaitu melakukan pengawasan
operasional kerja manajemen dan aplikasi akad baik antar pengurus
pengelola maupun pihak luar yang berhubungan dengan BMT Ketiga
membina pengurus dan pengelola BMT secara informal melalui interaksi
keseharian rapat pengurus maupun secara formal dan rutin dalam kajian
tausiah yang memberikan bekal dan pemahaman keislaman yang
menyeluruh73
Sedangkan wewenang DPS adalah memberikan pedoman syariah kepada
bank untuk pengerahan dana penyaluran dana dan kegiatan bank lainnya dan
mengadakan perbaikan seandainya suatu produk yang dijalankan dinilai tidak
sesuai syariah74
Dalam buku yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dijelaskan bahwa
DPS mempunyai tiga kedudukan yaitu75
73 Akhmad Faozan ldquoPeran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Penerapan Shariah
Compliance pada Bayt al-Māl Wa al-Tamwīl (BMT) di Kota Purwokertordquo JPA 1 (Juni 2015) 145-
146 74 Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad SyafirsquoI Antonio Apa dan Bagaimana Bank
Islam (Yogyakarta Dana Bhakti Wakaf 1992) 2 75 Mubarok Perkembangan Fatwa 17
46
a Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi pimpinan Unit Usaha
Syariah (UUS) dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang
berkaitan dengan aspek syariah
b Sebagai mediator antara bank dengan DSN dalam mengkomunikasikan
usul dan saran pengembangan produk dan jasa bank yang memerlukan
kajian dan fatwa dari DSN
c Sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan pada bank DPS wajib
melaporkan kegiatan usaha dan perkembangan bank syariah yang
diawasinya kepada DSN minimal satu kali dalam satu tahun Perlu
ditambahkan bahwa kedudukan DPS di bank-bank syariah juga
berkedudukan sebagai penjamin bahwa bank yang diawasinya berjalan
sesuai dengan prinsip syariah
Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam manajemen
penyaluran dana DPS harus menjalankan kewajibannya sesuai dengan
amanah Berikut merupakan wewenang dan tanggung jawab DPS dalam
pengawasan penyaluran dana yaitu76
a Menyetujui rencana penyaluran dana tahunan termasuk rencana pemberian
penyaluran dana kepada pihak yang terkait dengan bank dan penyaluran
dana kepada nasabah-nasabah besar tertentu yang akan tertuang dalam
rencana kerja bank yang disampaikan kepada BI
76 Muhamad Manajemen Pembiayaan Bank Syarirsquoah (Yogyakarta UPP STIM YKPN
2016) 146
47
b Mengawasi proses pelaksanaan pemberian penyaluran dana tersebut
berkaitan dengan syariat Islam
c Meminta penjelasan danatau pertanggungjawaban direksi serta meminta
langkah-langkah perbaikan apabila rencana pemberian penyaluran dana
tersebut menyimpang dari unsur syariah
48
BAB III
PRAKTIK PENGGUNAAN DANA TBDSP DAN PROSEDUR DEWAN
PENGAWAS SYARIAH DI BMT NURROHMAN DESA JANTI
KECAMATAN SLAHUNG KABUPATEN PONOROGO
A Profil BMT Nurrohman Janti Slahung Ponorogo
1 Sejarah BMT Nurrohman
BMT Nurrohman merupakan lembaga keuangan yang berpayung
hukum koperasi dengan pola syariah BMT Nurrohman mendapatkan izin
resmi dari pemerintah kabupaten Ponorogo (DINAS INDAKOP) dengan
izin badan hukum No 518083BH405482004 pada tanggal 06 Juli
200477
Awal berdirinya BMT Nurrohman Janti Slahung dilatar belakangi
oleh masalah perekonomian masyarakat sekitar desa Janti Sekitar tahun
2004 banyak BPKB milik masyarakat Janti yang dijadikan sebagai
jaminan pinjaman di Koperasi Pada waktu itu jasa koperasi yang
dikenakan kepada masyarakat atas pinjaman yang diberikan sekitar 5-6
per bulan Karena faktor tersebut ada tokoh masyarakat yang merasa
perihatin dengan kondisi yang dialami masyarakat Janti Sehingga tokoh
masyarakat tersebut memberikan usulan atas pemikirannya kepada
jamarsquoah yasin untuk mendirikan sebuah BMT dengan jasa yang rendah
untuk menolong masyarakat Janti dan sekitarnya yang kekurangan dana78
77 Arif Fauzani Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 09 Desember 2019 78 Ibid
49
Ketika awal pendirian BMT Nurrohman menggunakan modal
dengan model saham Modal yang dimiliki berasal dari penjualan saham
kepada masyarakat Janti yang menjadi anggota BMT dengan harga saham
per lembarnya ialah Rp 10000 dan setiap anggota membeli saham dengan
jumlah yang berbeda Setelah pendirian berlangsung beberapa bulan
pihak BMT mencari perizinan badan hukum dengan mengajukan ke BPRS
Al-Mabrur Karena BMT di Ponorogo dengan model saham tidak bisa
Sehingga pihak BMT ingin bernaung di bawah BPRS yang menggunakan
model saham Tetapi pihak BPRS tidak bisa menerima pengajuan dari
BMT yang ingin bernaung di bawah BPRS Pihak BPRS pun memberi
saran kepada pihak BMT Nurrohman untuk berdiri sendiri dengan modal
awal Rp 500000000 Sedangkan BMT Nurrohman tidak memiliki dana
sebanyak itu Karena pihak BMT memiliki kenalan di DINAS INDAKOP
dan diberi arahan untuk mengajukan perizinan di DINAS INDAKOP79
Setelah mengajukan perizinan ternyata badan hukum BMT
Nurrohman di bawah payung hukum koperasi Karena saat itu BMT
Nurrohman menggunakan model saham sedangkan koperasi dengan
sistem simpanan pokok dan simpanan wajib Maka pihak BMT membuat
ketetapan simpanan pokok sebesar Rp 500000 dan simpanan wajib Rp
10000 Karena para anggota membeli saham dengan jumlah yang
berbeda-beda Bagi anggota yang memiliki saham di atas Rp 500000
maka Rp 500000 tersebut dijadikan simpanan pokok dan sisanya
79 Ibid
50
dimasukkan sebagai simpanan wajib Tetapi jika jumlah saham yang
dimiliki anggota kurang dari Rp 500000 maka anggota akan diberi
pinjaman oleh koperasi lain Agar simpanan pokoknya terpenuhi sebesar
Rp 500000 koperasi lain tersebut memberi pinjaman kepada anggota dan
pihak anggota juga menerima pinjaman tersebut Agar modal BMT
terpenuhi sesuai dengan modal awal yang harus dimiliki untuk perizinan
badan hukum koperasi80
Proses pendirian dan perizinan BMT Nurrohman mengalami banyak
kendala Karena model pendirian BMT yang awal mulanya dengan model
saham harus diganti dengan bentuk simpanan pokok dan simpanan wajib
Hingga pada akhirnya BMT Nurrohman mendapat perizinan dari DINAS
INDAKOP dan pengesahan pada tanggal 6 Juli 2004 dengan badan hukum
No 518083BH40548200481
2 Visi dan Misi BMT Nurrohman
a Visi
1) Menjadi solusi ekonomi masyarakat berdasarkan syariah
b Misi
1) Mampu memberikan pelayanan terbaik proaktif dan responsive
2) Memberikan kontribusi bagi kesejahteraan anggota dan
masyarakat
80 Ibid 81 Ibid
51
3 Lokasi BMT Nurrohman
KSU BMT Nurrohman beralamatkan di Jl Mayjend Panjaitan desa
Janti Slahung Ponorogo Telepon 085259995795
4 Struktur Organisasi BMT Nurrohman
BMT Nurrohman Janti Slahung beroperasional secara struktural
berdasarkan tugas masing-masing Adapun struktur organisasi BMT
Nurrohman Janti Slahung sebagai berikut82
a Pengurus
1) Ketua Ketua I Darory
Ketua II Darmanto Priyo U
2) Sekretaris Sekertaris I Jumadi
Sekertaris II Bambang Joni R
3) Bendahara Bendahara I Hartono
Bendahara II Misdi Rianto
b Pengawas
1) Dewan Pengawas Dewan Pengawas I Drs Larman
Dewan Pengawas II Kurisuprapto
2) Penasehat Katemun
c Karyawan
1) Manajer Arif Fauzani
2) Akuntansi Merinda Budi R
3) Kasir Dasri
82 Ibid
52
4) Debt Collector Agus Wahyudi
5 Produk-produk BMT Nurrohman
Berikut ini jenis produk yang ditawarkan oleh BMT Nurrohman Janti
Slahung
a Penghimpunan Dana
1) Simpanan Sistem Harian
Simpanan bagi masyarakat yang ingin menyimpan dananya
di BMT Setiap nasabah yang menyimpan di BMT Nurrohman
akan mendapat jasa atas simpanannya sebesar 075 setiap
bulan Setiap simpanan per Rp 1000000 akan mendapat jasa
sebesar Rp 7500 per bulan Namun di BMT Nurrohman sistem
jasanya adalah harian Jika nasabah menyimpan di BMT selama
5 hari maka nasabah sudah mendapatkan jasa dari BMT selama
5 hari tersebut Nasabah yang akan menabung di BMT
Nurrohman juga dikenakan biaya administrasi pada proses awal
akad untuk pembuatan buku tabungan sebesar Rp 500083
b Penyaluran Dana
1) Mudārabah
Pembiayaan mudārabah yaitu penyaluran dana yang
ditujukan untuk masyarakat yang membutuhkan tambahan modal
usaha Pada pembiayaan ini penetapan bagi hasil yang semestinya
diganti dengan mark upjasa yang harus dibayar oleh setiap
83 Merida Budi R Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 09 Desember 2019
53
nasabah yang melakukan pembiayaan di BMT Nurrohman
Sehingga dalam pembayaran angsuran pembiayaan nasabah
selain membayar pokok juga akan dikenakan pembayaran mark
upjasa setiap bulan Dengan pilihan besaran mark upjasa 3
untuk jenis menurun dengan jangka waktu maksimal 4 bulan dan
2 untuk jenis flad dengan jangka waktu minimal 4 bulan dan
maksimal 12 bulan Contoh perhitungannya sebagai berikut84
Pembiayaan mudārabah untuk jenis menurun dengan jangka
waktu selama 4 bulan
Pokok bulan ke 1 1000000 4 = 250000
Mark up jasa 1000000 x 3 = 30000
Maka nasabah harusnya membayar pada bulan ke 1 sebesar
Rp280000
Pada pembayaran kedua selanjutnya menurun
Pokok bulan ke 2 750000 3 = 250000
Mark up jasa 750000 x 3 = 22500
Maka nasabah harusnya membayar pada bulan ke 2 sebesar
Rp272500 dan menurun seterusnya85
Namun untuk jenis menurun ini boleh di bayarkan jasanya
saja sebesar Rp 30000 setiap bulannya Sehingga pada bulan ke
84 Ibid 85 Ibid
54
4 maka nasabah harus melunasi pembayaran pembiayaan sebesar
Rp 103000086
Sedangkan pembiayaan jenis flad dengan jangka waktu selama 4
bulan
Pokok bulan ke 1 1000000 4 = 250000
Mark up jasa 1000000 x 2 = 20000
Maka nasabah harus membayar setiap bulan sebesar Rp
27000087
2) Murābahah
Pembiayaan murābahah yaitu penyaluran dana yang
ditujukan untuk masyarakat dengan pola jual beli yakni
membelikan barang yang dibutuhkan masyarakat sebagai
nasabah BMT Nurrohman Pada pembiayaan ini margin diganti
dengan mark upjasa yang harus dibayar oleh setiap nasabah yang
melakukan pembiayaan di BMT Nurrohman Sehingga dalam
pembayaran angsuran pembiayaan nasabah selain membayar
harga jual juga akan dikenakan pembayaran mark upjasa setiap
bulan Dengan pilihan besaran serta penghitungan mark upjasa
sama dengan pembiayaan mudārabah88
86 Ibid 87 Ibid 88 Ibid
55
B Mekanisme Pembiayaan di BMT Nurrohman Janti Slahung Ponorogo
Berikut ini merupakan mekanisme pengajuan permohonan pembiayaan di
BMT Nurrohman
1 Pengajuan Permohonan Pembiayaan
Setiap nasabah yang ingin melakukan pembiayaan di BMT
Nurrohman melengkapi persyaratan sebagai berikut
a Mengisi formulir pengajuan pembiayaan
b Fotocopy KTP sebanyak 2 lembar
c Fotocopy STNK kendaraan bermotor yang akan di jadikan jaminan
sebanyak 2 lembar
d Fotocopy BPKB kendaraan bermotor yang akan di jadikan jaminan
sebanyak 2 lembar
e Membawa KTP dan STNK asli pada pengajuan pembiayaan awal
guna untuk pencocokan data89
2 Cek Barang Jaminan
Nasabah yang melakukan pembiayaan di BMT Nurrohman akan dicek
barang jaminannya untuk melihat kelayakan barang jaminan Nasabah
harus membawa langsung barang jaminannya untuk mencocokkan data
serta melihat kondisi dari barang jaminan90
89 Dasri Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 09 Desember 2019 90 Ibid
56
3 Penandatanganan akad atau perjanjian pembiayaan
Setelah pihak BMT menerima permohonan pembiayaan dari nasabah
maka pihak BMT dan nasabah akan membuat kesepakatan terhadap mark
upjasa pembiayaan dan penandatanganan akad sesuai dengan akad yang
diajukan nasabah91
4 Pencairan
Pencairan pembiayaan dengan menandatangani realisasi pembiayaan
oleh pihak BMT dan nasabah BMT Nurrohman setiap pembiayaan yang
diajukan oleh nasabah dapat langsung dicairkan ketika pengajuan
sehingga nasabah dapat langsung membawa pulang dana yang dibutuhkan
saat itu juga92
C Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan (TBDSP) dan
Penggunaannya di BMT Nurrohman Janti Slahung Ponorogo
Lembaga keuangan syariah dalam aktivitas bisnisnya terkadang tidak
terlepas dari kegiatan yang menghasilkan dana yang tidak boleh diakui sebagai
pendapatan seperti lembaga keuangan syariah BMT Nurrohman yang pada
praktiknya memiliki beberapa dana yang tidak boleh diakui sebagai
pendapatan
91 Ibid 92 Ibid
57
Berikut ini merupakan laporan keuangan BMT Nurrohman Janti Slahung
tahun 2019
Tabel 31 Cash Flow KETERANGAN 31 Des 2019
-(Rp)-
31 Des 2018
-(Rp)-
I PENERIMAAN
1 Penerimaan dari BPR JATIM 729500000 747500000
2 Pengembalian dari Instansi Lain 281300000 266300000
3 Pendapatan mar-up Instansi Lain 73301950 53520750
4 Pendapatan Marup 2 29610100 19377000
5 Pendapatan Marup 3 544766000 529174600
6 Pendapatan Provisi 15 9334750 5425000
7 Pendapatan Provisi 2 97343950 94947250
8 Pendapatan Denda 2 481000 435500
9 Pendapatan Denda 3 4110100 3701700
10 Tabungan 15000 1617941600
11 Dana Khusus (60 Denda 3) 1486971750 5802800
12 Dana Cadangan Resiko (3Provisi 2) 4814000 2937050
13 Simpanan Pokok 3081450 900000
14 Simpanan Wajib 1780000 720000
15 Lain-lain 560000
JUMLAH PENERIMAAN 3267370050 3348683250
1 Pengembalian Pinjaman 2 227720900 152695800
2 Pengembalian Pinjaman 3
4752836500 4895183000
Jumlah Pengembalian Pinjaman 4980557400 5047878800
JUMLAH TOTAL PENERIMAAN 8247927450 8396562050
II PENGELUARAN
1 Piutang Nasabah 2 374750000 201450000
2 Piutang Nasabah 3
4947150000 4873540000
JUMLAH PIUTANG USAHA 5321900000 5074990000
1 Tabungan Pada BPR JATIM 820000000 870000000
2 Tabungan Pada Instansi lain 358500000 429600000
3 Tabungan Pada Bank JATIM - -
4 Tabungan pada BRI - -
JUMLAH TAB DI BANK amp INSTANSI 1178500000 1299600000
III BIAYA OPERASIONAL
1 Penghormatan Pengurus 62574000 54007700
2 Perjalanan Rapat Pengurus 11700000 7200000
3 Konsumsi Rapat Pengurus 2340000 1215000
(bersambung)
58
Tabel 31 Lanjutan
KETERANGAN 31 Des 2019
(Rp)-
31 Des 2018
(Rp)-
4 Biaya Gaji Karyawan 100110000 87055700
5 Biaya Konsumsi Kantor 1800000 1500000
6 Biaya Transportasi Karyawan 982500 677000
7 Baiaya Foto Copy 857500 656500
8 Biaya ADM amp Percetakan 4165000 3724000
9 Biaya Listrik 1200000 1200000
10 Biaya Telpon amp Wifi 2821000 2445500
11 Biaya Perawatan Alat Kantor 1716000 788000
12 Biaya Promosi 3200000 6325000
13 Biaya Pajak Motor 250000 500000
14 Biaya Kesehatan 600000 600000
15 Biaya Inventaris Kantor 26162000 3000000
16 Biaya Sosial 2900000 2250000
17 Biaya PPH 3650700 5444500
18 Biaya lembur 1000000 1000000
19 Biaya Pendidikan 550000 1585000
20 Seragam Karyawan amp Pengurus 6900500 5600000
21 Zakat 6049000 7246600
22 Gaji 13 13557000 11755600
23 SHU Pengurus amp Karyawan 42085500 39557250
24 Biaya THR 49171250 41847300
25 Penarikan SHU Anggota th 2018 10925100 12933200
26 Biaya RAT 29320000 44930000
27 BPJS Ketenagakerjaan 2088000 2088000
28 Programmer uPemb 2 Ut Computer 818000 11000000
29 Penarikan Simapanan mana suka 5171850 -
30 Pajak 10 SHU 2018 15300000 12100000
31 Penarikan dan SHU Anggota th 2017 11138500 -
32 Sewa Kantor 3000000 -
33 Dana Promosi Jam Dinding 11600000 -
34 Lain-lain 2400000 2400000
JMLH TOTAL BIY OPERASIONAL 438103400 372630850
PENGEMBALIAN HUTANG
1 Pada Penabung 1340904680 1466059650
2 Bagi Hasil Penabung 13477
120
117728750
JUMLAH PENGEMBALIAN HUTANG 1354381800 1583788400
JUMLAH TOTAL PENGELUARAN 8297885200 8331009250
SURPLUS (DEVISIT) (44957750) 65552800
SALDO AWAL 102268850 36716050
SALDO AKHIR 57311100 102268850
Sumber Arif Fauzani (2019 12)
59
Tabel 32 Perhitungan Sisa Hasil Usaha
KETERANGAN 31 Des 2019
-(Rp)-
31 Des 2019
-(Rp)-
I PENDAPATAN OPERASIONAL
1 Pendapatan mar up instansi lain 73301950 53520750
2 Pendapatan marup 2 35134100 19377000
3 Pendapatan marup 3 539798500 529174600
4 Pendapatan provisi 15 9628500 5425000
5 Pendapatan provisi 2 96161650 95172550
6 Pendapatan denda 2 540500 435500
7 Pendapatan denda 3 3723200 4366300
8 Pendapatan lain-lain 15000 25000
JMLH PEND OPERASIONAL 758303400 707496700
II POTONGAN JASABGHASIL
1 Potongan jasa penabung 130380537 117728750
2 Bagi hasil ke BMI - -
JML POTONGAN JASA BG HASIL 130380537 117728750
SISA HASIL USAHA KOTOR 627922863 589767950
III BEBAN USAHA
1 Biaya Depresiasi 1650000 1800000
2 Biaya Amortisasi 12320550 11270800
3 Penghormatan Pengurus 62574000 54007200
4 Perjalanan Rapat Pengurus 11700000 7200000
5 Konsumsi Rapat Pengurus 2340000 1215000
6 Biaya Gaji Karyawan 100110000 87055200
7 Biaya Konsumsi Kantor 1800000 1500000
8 Biaya Transportasi Karyawan 982500 677000
9 Biaya Fotocopy 1151500 656500
10 Biaya ATK amp Percetakan 3951000 3724000
11 Biaya Listrik 1200000 1200000
12 Biaya Telepon Internet 2741000 2445500
13 Biaya Perawatan Alat Kantor 2586000 788000
14 Biaya Promosi 14825000 6325000
15 Biaya Pajak Motor 250000 500000
16 Biaya Inventaris 30000 -
17 Seragam Pengurus amp Karyawan 6900000 5600000
18 Zakat 6049500 7246600
19 Gaji 13 13557000 11755600
20 Biaya RAT 45020000 44930000
21 Biaya Lembur 1000000 1000000
22 Biaya THR 49171250 41847300
23 Biaya BPJS Ketenagakerjaan 2088000 2088000
24 Biaya lain-lain 2400000 2400000
25 Biaya Programmer 2 Ut Komputer 818000 11000000
(bersambung)
60
Tabel 32 Lanjutan
KETERANGAN 31 Des 2019
(Rp)-
31 Des 2018
(Rp)-
JUMLAH BEBAN USAHA 347215300 308231700
IV DANA CADANGAN
1 Dana Khusus (5580600) 5802000
2 Dana Cadangan Resiko 3 Provisi (2974050) 3305350
JUMLAH DANA CADANGAN (8554650) 8739850
V PEND amp BY LUAR USAHA
1 Pendapatan Jasa Bank (16894650) (16528000)
2 Biaya ADM Bank 3378970 3305350
JMLH PEND amp BY LUAR USAHA (13515680) (13222650)
JMLH TOTAL PENGELUARAN 325144970 303748900
SHU SEBELUM PAJAK 302777893 286019050
POTONGAN PPH 3499774 5444500
SHU SETELAH PAJAK 299278119 280574550
Sumber Arif Fauzani (2019 12)
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pendapatan non halal di BMT
Nurrohman berasal dari pendapatan yang diperoleh akibat adanya kerjasama
dengan pihak lain yang tidak menggunakan skema syariah (bunga) dan dari
sanksi nasabah yang menunda pembayaran (denda) Sehubungan dengan dana
non halal menurut keterangan dari bapak Arif Fauzani beliau mengatakan
bahwa
ldquoBMT Nurrohman mendapatkan bunga dari penyimpanan kepada
lembaga keuangan konvensional yaitu bank BPR JATIM Kami
menyimpan dana disana karena selain dekat juga mudah dalam proses
pencairan dananya Dari penyimpanan tersebut memang mendapatkan
bunga dan bunga tersebut masih kami masukkan ke dalam pendapatan
operasional usaha jadi belum dipisahkan secara khususrdquo
BMT Nurrohman juga telah mengantisipasi untuk mengatasi nasabah
yang melakukan penundaan pembayaran pembiayaan Berikut ini merupakan
sanksi yang diterapkan BMT Nurrohman apabila mendapati nasabah yang
menunda pembayaran yaitu93
93 Arif Fauzani Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 09 Desember 2019
61
1 Teguran
Teguran ini bertujuan untuk mengingatkan nasabah bahwa ada etika
dalam melakukan pembayaran pembiayaan BMT Nurrohman
memberikan teguran bagi nasabah yang melakukan penundaan
pembayaran yang masih memiliki karakter baik dan telat pembayaran
masih dalam rentang waktu pengecualian dari tanggal jatuh tempo
pembayaran pembiayan yakni 10 hari terlebih untuk nasabah baru yang
masih pertama melakukan pembayaran pembiayaan94
2 Surat peringatan atau penagihan
Surat peringatan diberikan kepada nasabah yang tidak segera
memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian surat peringatan ini
diberikan pada nasabah dirumahnya sebagai upaya BMT Nurrohman
dalam menyelesaikan secara kekeluargaan Jika selama 3 bulan berturut-
turut nasabah tidak mau memenuhi kewajiban angsuran pembayaran maka
BMT akan memberikan surat penagihan yang disertai dengan rincian
kewajiban yang harus dibayarkan oleh nasabah
3 Sanksi denda
Sanksi denda dijatuhkan kepada nasabah bersamaan dengan adanya
surat penagihan bagi nasabah yang menunda pembayaran pembiayaan di
BMT Nurrohman95
94 Ibid 95 Ibid
62
4 Sanksi black list untuk pengajuan selanjutnya
Sanksi ini diberikan kepada nasabah yang telah diberikan sanksi
peringatan penagihan dan denda namun tidak mengindahkan sanksi
tersebut Maka untuk pengajuan pembiyaan selanjutnya nasabah dapat
terkena black list yakni penolakan maupun pemberian pembiayaan tidak
sesuai dengan pengajuan pembiayan96
5 Sita jaminan
Eksekusi jaminan cenderung lebih dipilih pihak BMT dalam
memberikan sanksi dalam penyelesaian masalah BMT pada nasabah
mampu yang menunda pembayaran (nasabah nakal) eksekusi jaminan
dilakukan apabila dengan berbagai peringatan diatas telah dilakukan
namun tidak menuai hasil maka akhirnya eksekusi jaminan pun dilakukan
untuk menutup dana pembiayaan dan apabila masih terdapat sisa maka sisa
tersebut akan dikembalikan pada nasabah Namun apabila terjadi
kekurangan dalam menutup dana pembiayaan dari hasil eksekusi jaminan
BMT tidak mempermasalahkan bahkan tidak meminta kekurangan dana
pembiayaan tersebut97
Sehubungan dengan sanksi yang diterapkan di BMT Nurrohman bapak
Arif Fauzani selaku manajer beliau mengatakan bahwa
ldquoSeluruh sanksi yang diterpakan di BMT Nurrohman memiliki tujuan
untuk memberikan rasa jera pada nasabah dan rasa tanggung jawab untuk
memenuhi kewajiban membayar angsuran pembiayaan Sedangkan
sanksi berupa denda hanya akan diberikan kepada kepada nasabah yang
96 Ibid 97 Ibid
63
mampu membayar tetapi menunda-nunda pembayaran dengan
disengajardquo
Kriteria nasabah yang dikatakan mampu menurut BMT Nurrohman
sebagai berikut98
1 Keadaan fisik dari rumah nasabah
Jika rumah nasabah itu bagus dan pembangunan hasil dari
hartauang nasabah itu sendiri dapat di jadikan satu persyaratan sebagai
nasabah mampu namun masih di iringi dengan persyaratan berikutnya
2 Harta kepemilikanaset dari nasabah
Kepemilikan harta benda atau aset yang ada di rumah nasabah saat
diadakan penagihan bisa dikatakan dalam barang-barang tersier dan
kepemilikannya memang milik nasabah itu sendiri sehingga nasabah dapat
dikategorikan dalam nasabah mampu
3 Pekerjaanpenghasilan nasabah
Dari pekerjaan yang dijalankan oleh nasabah dapat ditafsirkan
seberapa penghasilan nasabah tersebut Sehingga dapat diperhitungkan
nasabah tersebut dapat dikatakan nasabah mampu atau tidak
4 Kondisi usaha dari nasabah
Kondisi usaha yang dimiliki nasabah dapat dijadikan penilaian
nasabah itu mampu atau tidak Karena jika usaha yang dimiliki nasabah
berjalan dengan baik bahkan lancar dan terus berkembang maka nasabah
tersebut dikatakan nasabah mampu
98 Agus Wahyudi Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 09 Desember 2019
64
5 Dilihat dari kondisi nasabah saat itu dan permasalahan yang dialami
nasabah
Kondisi dan permasalahan yang sedang dihadapi oleh nasabah
pastinya tidak akan sama setiap bulannya Pasti ada keadaan dan
permasalahan tidak terduga yang akan datang secara mendadak dan
mendesak Sehingga hal ini juga dijadikan salah satu persyaratan sebagai
nasabah tersebut dikatakan nasabah mampu atau tidak Karena jika
nasabah tersebut sedang dilanda permasalahan yang begitu serius dan
termasuk dalam kategori keadaan force marjeur maka nasabah tersebut
tidak dikenai denda
6 Referensi dari tetangga nasabah
Referensi tetangga ini digunakan untuk menanyakan kebenaran dari
keterangan nasabah tentang kondisi ekonomi sampai permasalahan yang
sedang dihadapi nasabah tersebut
7 Karakter Nasabah itu sendiri
Karakter nasabah ini dilihat dari riwayat pembayaran yang dilakukan
oleh nasabah selama ini apakah baik atau buruk Selain itu karakter ini
dapat dilihat ketika adanya penagihan yang dilakukan oleh pihak BMT
Sedangkan nasabah yang tidak atau belum mampu membayar disebabkan
force majeur tidak boleh dikenakan sanksi dijelaskan oleh Bapak Agus
Wahyudi selaku debt collector sebagai berikut99
ldquoKriteria nasabah yang tidak boleh dikenakan sanksi adalah nasabah
yang memiliki permasalahan keluarga yang sulit untuk dipecahkan
99 Ibid
65
seperti terkena penyakit serius kecelakaan perceraian sehingga beban
hidup ditanggung oleh salah satu pihak dengan tidak ada kemampuan
untuk melakukan angsuran pembayaran pembiayaan Kemudian nasabah
yang terkena bencana alam yang tidak terduga yang membuat hilangnya
harta benda nasabah seperti tanah longsor kebakaran kemudian
nasabah yang mengalami kebangkrutan atas usahanya dan yang terakhir
nasabah yang memiliki usaha dibidang pertanian dan mengalami gagal
panenrdquo
Sanksi yang didasarkan pada prinsip tazīr bertujuan agar nasabah lebih
disiplin dalam melakukan kewajibannya Sanksi denda tersebut berupa
sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat
akad ditandatangani Namun mekanisme sanksi denda di BMT Nurrohman
memiliki cara perhitungan tersendiri Berikut ini merupakan contoh dari
perhitungan sanksi denda di BMT Nurrohman100
Tabel 32 Penghitungan Biaya Denda
Bulan Pokok Mark up Jasa Denda Perbulan Total Seluruh denda
1 1000000 30000 30000 x 10 = 3000 3000
2 1000000 30000 30000 x 20 = 6000 9000
3 1000000 30000 30000 x 30 = 9000 18000
4 1000000 30000 30000 x 40 = 12000 30000
5 1000000 30000 30000 x 10 = 3000 33000
6 1000000 30000 30000 x 20 = 6000 39000
Sumber Merinda Budi R (201912)
Sehubungan dengan sanksi denda menurut keterangan dari Ibu Merinda
selaku akuntan beliau mengatakan bahwa101
ldquoJika nasabah melakukan penundaan angsuran lebih dari 4 bulan maka
setelah 4 bulan penghitungan denda sebanyak 40 maka akan kembali
pada perhitungan 10 denda pada penundaan angsuran pembayaran
Sehingga begitu seterusnya untuk bulan-bulan berikutnya sampai bulan
terakhir nasabah melakukan pembayaran angsuran pembiayanrdquo
100 Merinda Budi R Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 24 Februari 2020 101 Ibid
66
D Prosedur Dewan Pengawas Syariah terhadap Penggunaan Dana TBDSP
di BMT Nurrohman Janti Slahung Ponorogo
BMT Nurrohman Janti Slahung Ponorogo telah memiliki 2 orang Dewan
Pengawas Syariah (DPS) yaitu102
1 Drs Larman
2 Kuri Suprapto
Sehubungan dengan DPS menurut keterangan Bapak Larman selaku
ketua DPS beliau mengatakan bahwa103
ldquoPembentukan DPS di BMT Nurrohman itu sudah dibentuk sejak BMT
Nurrohman berdiri Jadi semua kepengurusan dibentuk saat itu juga
dengan pemilihan berdasarkan musyawarah bersama Dalam melakukan
pengawasan terhadap kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana saya
melakukan pemeriksaan di kantor 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan
Karena saya juga memiiki pekerjaan lain di luar sebagai anggota DPS
Saya merangkap jabatan sebagai tenaga pengajar di salah satu sekolah
menengah pertama yaitu SMPN 2 Balongrdquo
Pengawasan yang dilakukan DPS tersebut dilakukan secara periodik
setiap satu bulan sekali melalui laporan bulanan yang dibuat oleh pengurus
BMT Nurrohman Pada akhir tahun BMT Nurrohman mengadakan Rapat
Akhir Tahun (RAT) Rapat tersebut dihadiri oleh DPS segenap pengurus dan
semua anggota BMT Nurrohman yang membahas dan mengevaluasi kinerja
semua anggota masalah-masalah yang terjadi dan mencari solusi untuk
mengatasi masalah tersebut104
DPS harus memberikan persetujuan serta opini terkait dengan penyaluran
dan penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan di BMT
102 Arif Fauzani Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 09 Desember 2020 103 Larman Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 09 Desember 2020 104 Ibid
67
Nurrohman Karena setiap kegiatan di lembaga keuangan syariah tidak dapat
berjalan tanpa adanya persetujuan dari DPS Sehubungan dengan persetujuan
penyaluran dana menurut keterangan dari Bapak Larman selaku DPS beliau
mengatakan bahwa105
ldquoSaya telah memberikan persetujuan bahwa dana denda dan juga bunga
dimasukkan ke dalam pendapatan BMT dan digunakan kembali untuk
membiayai kegiatan operasional BMT Menurut saya hal tersebut
memang tidak sesuai dengan syariah namun saya akan tetap menyetujui
hal tersebut karena BMT Nurrohman memiliki sistem pembagian sendiri
saat melakukan rapat atau musyawarah sesuai dengan kesepakatan para
pengurus BMT Sebagai DPS saya selalu menyarankan agar seluruh
kegiatan dan juga laporan keuangan agar terus dibenahi dan diperbaiki
sehingga sistem penerimaan dan penyaluran dana bisa sesuai dengan
ketentuan syariah Memang semua itu memerlukan proses yang cukup
lama tidak bisa sekejap langsung sesuai dengan syariahrdquo
Dari paparan data di atas dapat diketahui bahwa Bapak Larman selaku
pengawas di BMT Nurrohman memberikan persetujuan mengenai penggunaan
dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan yang belum dipisahkan dan
masih digunakan untuk kegiatan operasional BMT Hal tersebut disetujui oleh
DPS berdasarkan kesepakatan pengurus-pengurus BMT Nurrohman DPS juga
selalu menyarankan agar terus berusaha menjadi lembaga keuangan yang
murni syariah
105 Ibid
68
BAB IV
ANALISA FATWA NO123DSN-MUIXI2018 TENTANG PENGGUNAAN
DANA YANG TIDAK BOLEH DIAKUI SEBAGAI PENDAPATAN
(TBDSP) DI BMT NURROHMAN JANTI SLAHUNG PONOROGO
A Analisis Fatwa No123DSN-MUIXI2018 terhadap Penggunaan Dana
yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan bagi Lembaga Keuangan
Syariah di BMT Nurrohman Janti Slahung Ponorogo
Salah satu fatwa yang mengatur mengenai lembaga keuangan syariah
adalah fatwa No123DSN-MUIXI2018 tentang penggunaan dana yang Tidak
Boleh Diakui Sebagai Pendapatan (TBDSP) bagi Lembaga Keuangan Syariah
(LKS) Lembaga Bisnis Syariah (LBS) dan Lembaga Perekonomian Syariah
(LPS) Dalam ketentuan ke 2 (dua) mengenai sumber dana yang tidak boleh
diakui sebagai pendapatan disebutkan bahwa
1 Dana TBDSP berasal antara lain dari106
a Transaksi tidak sesuai dengan prinsip syariah yang tidak dapat
dihindarkan termasuk pendapatan bunga (riba)
b Transaksi syariah yang tidak terpenuhi ketentuan dan batasannya
(rukun dan atau syaratnya)
c Dana sanksi (denda) karena tidak memenuhi kewajiban sesuai
kesepakatan
106 DSN-MUI ldquoPenggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan bagi
Lembaga Keuangan Syariah Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariahrdquo dalam
httpsdsnmuioridkategorifatwa (diakses pada tanggal 10 Desember 2019 jam1640)
69
d Dana yang tidak diketahui pemiliknya diketahui pemiliknya tetapi
tidak ditemukan atau diketahui pemiliknya tetapi biaya
pengembaliannya lebih besar dari jumlah dana tersebut
Dalam paparan data laporan keuangan cash flow yang terdapat dalam bab
III tabel 31 terlihat BMT Nurrohman menyimpan dananya di lembaga
keuangan konvensional yaitu BPR JATIM Hal tersebut juga telah dijelaskan
oleh Bapak Arif Fauzani selaku manajer Dari penyimpanan dana tersebut
BMT mendapatkan bunga pertahun Telihat dalam laporan SHU tabel 32 BMT
Nurrohman telah mendapatkan bunga mencapai sebesar Rp 16894650- di
akhir tahun 2019 Pendapatan bunga tersebut tidak dipisahkan secara khusus
dan bercampur dengan dana lainnya107
BMT Nurrohman juga telah mengantisipasi untuk mengatasi nasabah
yang melakukan penundaan pembayaran pembiayaan hal tersebut yakni
dengan memberlakukan sanksi terhadap nasabah tersebut Berikut ini
merupakan sanksi yang diterapkan BMT Nurrohman apabila mendapati
nasabah yang menunda pembayaran adalah108
1 Teguran
2 Surat peringatan atau penagihan
3 Sanksi denda
4 Sanksi black list untuk pengajuan selanjutnya
5 Sita jaminan
107 Arif Fauzani Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 9 Desember 2019 108 Ibid
70
Seluruh sanksi yang diterpakan di BMT Nurrohman memiliki tujuan
untuk memberikan rasa jera pada nasabah dan rasa tanggung jawab untuk
memenuhi kewajiban membayar angsuran pembiayaan Sanksi berupa denda
diberikan kepada kepada nasabah yang mampu membayar tetapi menunda-
nunda pembayaran dengan disengaja Sedangkan nasabah yang tidak atau
belum mampu membayar disebabkan force majeur tidak boleh dikenakan
sanksi109 Sanksi yang didasarkan pada prinsip tazīr bertujuan agar nasabah
lebih disiplin dalam melakukan kewajibannya Sanksi denda tersebut berupa
sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat
akad ditandatangani Namun mekanisme sanksi denda di BMT Nurrohman
memiliki cara perhitungan tersendiri seperti yang tertulis pada tabel 11
Jadi jika nasabah yang melakukan penundaan angsuran maka
perhitungan denda dimulai sebanyak 10 satu bulan 20 dua bulan 30 tiga
bulan 40 empat bulan Jika lebih dari 4 bulan akan kembali pada
perhitungan 10 denda pada penundaan angsuran pembayaran Sehingga
begitu seterusnya untuk bulan-bulan berikutnya sampai bulan terakhir nasabah
melakukan pembayaran angsuran pembiayan110
Berdasarkan paparan data di atas terlihat bahwa BMT Nurrohman
memiliki dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan atau dana non halal
yaitu bunga dari lembaga keuangan konvensional BPR JATIM dan dana denda
keterlambatan pembayaran angsuran seperti yang dijelaskan dalam fatwa
109 DSN-MUI ldquoPenggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan bagi
Lembaga Keuangan Syariah Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariahrdquo dalam
httpsdsnmuioridkategorifatwa (diakses pada tanggal 10 Desember 2019 jam1640) 110 Arif Fauzani Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 09 Desember 2019
71
No123DSN-MUIXI2018 ketentuan kedua poin a yang berbunyi ldquotransaksi
tidak sesuai dengan prinsip syariah yang tidak dapat dihindarkan termasuk
pendapatan bunga (riba) dan ketentuan kedua poin c yang berbunyi ldquodana
TBDSP antara lain berasal dari dana sanksi (denda) karena tidak memenuhi
kewajiban sesuai kesepakatanrdquo
Dari data laporan keuangan SHU tabel 32 diketahui bahwa dana hasil
sanksi denda dimasukkan ke dalam pendapatan operasional dan dana bunga
dimasukkan ke dalam pendapatan luar usaha Dana tersebut belum dipisahkan
secara khusus dan masih bercampur dengan dana lainnya sehingga dapat
digunakan kembali untuk membiayai kegiatan-kegiatan operasional BMT
yaitu antara lain untuk biaya penghormatan pengurus perjalanan rapat
pengurus konsumsi rapat pengurus biaya gaji karyawan biaya konsumsi
kantor biaya transportasi karyawan biaya fotocopy biaya ATK amp percetakan
biaya listrik biaya telepon internet biaya perawatan alat kantor biaya
promosi biaya pajak motor seragam pengurus amp karyawan biaya RAT biaya
lembur biaya THR biaya BPJS ketenagakerjaan biaya programmer 2
komputer dan juga pembayaran pajak111
Apabila dikaitkan dengan fatwa DSN No123DSN-MUIXI2018 maka
hal tersebut tidak sesuai dengan isi fatwa dalam ketentuan ketiga nomor 1 (satu)
yang berbunyi ldquodana TBDSP wajib digunakan dan disalurkan secara langsung
untuk kemaslahatan umat Islam dan kepentingan umum yang tidak
111 Ibid
72
bertentangan dengan prinsip syariahrdquo112 dan ketentuan ketiga nomor 4
(empat) yang berbunyi ldquodana TBDSP tidak boleh dimanfaatkan untuk
kepentingan LKS LBS dan LPS antara lain dalam bentuk promosi produk
maupun iklan (branding) perusahaan pendidikan dan pelatihan untuk
karyawan pembayaran pajak zakat amp wakaf pembayaran atau pelunasan
tunggakan nasabah (end user) dan kegiatan yang bertentangan dengan prinsip
syariahrdquo113 Seharusnya penggunaan dana TBDSP seperti dana bunga dan
denda yang terdapat di BMT Nurrohman digunakan untuk kegiatan yang tidak
bertentangan dengan prinsip syariah yaitu antara lain untuk114
1 Penanggulangan korban bencana
2 Sarana penunjang lembaga pendidikan Islam
3 Masjid atau musholla dan penunjangnya
4 Pembangunan fasilitas umum yang berdampak sosial
5 Sosialisasi edukasi dan literasi ekonomi keuangan dan bisnis syariah
untuk masyarakat umum
6 Beasiswa untuk siswa atau mahasiswa berprestasi danatau kurang mampu
7 Kegiatan produktif bagi dhuafa
8 Fakir miskin
9 Kegiatan sosial lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
112 DSN-MUI ldquoPenggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan bagi
Lembaga Keuangan Syariah Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariahrdquo dalam
httpsdsnmuioridkategorifatwa (diakses pada tanggal 10 Desember 2019 jam1640) 113 Ibid 114 Ibid
73
Seperti yang dijelaskan oleh ketua MUI Maruf Amin yang
menegaskan bahwa bank syariah hanya boleh menggunakan dana non halal
untuk kepentingan sosial Dana non halal tidak boleh bercampur untuk
keuntungan bank115 Jika dana bunga dan denda digunakan untuk pembiayaan
kegiatan operasional BMT otomatis akan memberi pemasukan serta
keuntungan bagi BMT Nurrohman
Sebagai badan sosial BMT Nurrohman Janti Slahung memiliki fungsi
mengelola dana sosial sebagaimana yang diungkapkan oleh mas Arif Fauzani
(selaku manager) bahwa sistem penghimpunan dana sosial berupa aturan
standar yang bersumber dari penyisihan dana SHU Dana sosial di BMT
Nurrohman tersebut digunakan sesuai dengan prinsip syariah untuk
kemaslahatan umat antara lain digunakan untuk sumbangan116 Dengan
demikian seharusnya dana bunga dan juga denda dijadikan satu dengan dana
sosial yang ada di BMT Nurrohman agar penggunaannya tidak melanggar
prinsip-prinsip syariah
Dari hasil pengamatan penulis dapat disimpulkan bahwa praktik
penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan di BMT
Nurrohman tidak sesuai dengan ketentuan fatwa DSN No123DSN-
MUIXI2018 ketentuan ketiga nomor 1 (satu) dan nomor 4 (empat) karena
belum terlaksana sesuai dengan prinsip syariah
115 Asep Fathulrahman rdquo Maaruf Sebut Dana Tak Halal Bank Syariah Hanya untuk
Sosialrdquo dalam httpswwwcnnindonesiacomekonomi20181110154725-78-345508maaruf-
sebut-dana-tak-halal-bank-syariah-hanya-untuk-sosial (diakses pada tanggal 06 Maret 2020 jam
0905) 116 Arif Fauzani Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 24 Februari 2020
74
B Analisis Fatwa No123DSN-MUIXI2018 terhadap Prosedur Dewan
Pengawas Syariah dalam Penggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui
Sebagai Pendapatan bagi Lembaga Keuangan Syariah di BMT
Nurrohman Janti Slahung Ponorogo
Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam perbankan syariah memiliki
peranan yang penting dan strategis dalam pengawasan syariah pada perbankan
syariah DPS harus bertanggungjawab untuk memastikan semua produk dan
prosedur bank syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Secara DPS pada
institusi perbankan mempunyai kedudukan yang sangat kuat karena
kehadirannya adalah sangat penting dan strategis117
DSN MUI dalam fatwa No 123DSN-MUIXI2018 tentang Penggunaan
Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan (TBDSP) bagi Lembaga
Keuangan Syariah Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian
Syariah yang mengatur tentang peran DPS yang dijelaskan dalam ketentuan
ke-3 (tiga) nomor 5 (lima) yang berbunyi ldquoSetiap penggunaan dan penyaluran
dana TBDSP harus mendapatkan persetujuan atau opini dari Dewan Pengawas
Syariah LKS LBS dan LPS tersebutrdquo118 Yang artinya setiap penggunaan dan
penyaluran dana TBDSP tidak dapat dijalankan tanpa adanya persetujuan dari
DPS
DPS di BMT Nurrohman sudah dibentuk sejak BMT Nurrohman berdiri
DPS melakukan pemeriksaan di kantor 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan Salah
117 Khaerul Umam Manajemen Perbankan Syariah (Bandung Pustaka Setia 2013) 139 118 DSN-MUI ldquoPenggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan bagi
Lembaga Keuangan Syariah Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariahrdquo dalam
httpsdsnmuioridkategorifatwa (diakses pada tanggal 10 Desember 2019 jam1640)
75
satu DPS memiliki jabatan lain di luar sebagai anggota DPS Beliau merangkap
jabatan sebagai tenaga pengajar di salah satu sekolah menengah pertama yaitu
SMPN 2 Balong Jabatan itu tentu tidak membuat DPS komitmen pada satu
jabatan saja yaitu hanya sebagai DPS119
Pengawasan yang dilakukan DPS tersebut dilakukan secara periodik
setiap satu bulan sekali melalui laporan bulanan yang dibuat oleh pengurus
BMT Nurrohman Pada akhir tahun BMT Nurrohman mengadakan Rapat
Akhir Tahun (RAT) Rapat tersebut dihadiri oleh DPS segenap pengurus dan
semua anggota BMT Nurrohman yang membahas dan mengevaluasi kinerja
semua anggota masalah-masalah yang terjadi dan mencari solusi untuk
mengatasi masalah tersebut120 Dalam pengambilan keputusan harus
bermusyawarah terlebih dahulu dan bertanggung jawab terhadap hasil
keputusan121 Seperti yang dijelaskan dalam al-Qurrsquoān QS al-lsquoImrān ayat
159122
ر hellip م ي ا م اوره ى الله وش ل ل ع وك ت ت زم ا ع ذ إBermusyawarahlah dalam suatu urusan setelah kamu membulatkan tekad
maka bertawakallah kepada Allah
Dalam pengawasan penyaluran dana DPS mempunyai wewenang dan
tanggungjawab antara lain123
1 Menyetujui rencana penyaluran dana tahunan termasuk rencana pemberian
penyaluran dana kepada pihak yang terkait dengan bank dan penyaluran
119 Larman Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 24 Februari 2020 120 Ibid 121 Muhamad manajemen pembiayaan 145 122 Departemen Agama RI al-Qurrsquoān 99 123 Muhamad Manajemen Pembiayaan 146
76
dana kepada nasabah-nasabah besar tertentu yang akan tertuang dalam
rencana kerja bank yang disampaikan kepada BI
2 Mengawasi proses pelaksanaan pemberian penyaluran dana tersebut
berkaitan dengan syariat Islam
3 Meminta penjelasan danatau pertanggungjawaban direksi serta meminta
langkah-langkah perbaikan apabila rencana pemberian penyaluran dana
tersebut menyimpang dari unsur syariah
DPS memberikan persetujuan bahwa penyaluran dana denda dan juga
bunga dimasukkan ke dalam pendapatan BMT dan digunakan kembali untuk
membiayai kegiatan operasional BMT Menurut DPS hal itu tidak bisa
dikatakan sesuai dengan syariah namun beliau tetap menyetujui hal tersebut
karena BMT Nurrohman memiliki sistem pembagian sendiri saat dibahas
melalui rapat atau musyawarah sesuai dengan kesepakatan para pengurus
BMT DPS juga meminta langkah-langkah perbaikan apabila rencana
pemberian penyaluran dana tersebut menyimpang dari unsur syariah yaitu
dengan memberikan saran agar terus berbenah dan memperbaiki sistem
penerimaan dan penyaluran dana agar sesuai dengan ketentuan syariah124 DPS
telah melaksanakan wewenang dan tanggungjawabnya dalam pengawasan
penggunaan dan penyaluran dana tetapi belum bisa dilakukan dengan
maksimal
Dari paparan data di atas dapat disimpulkan bahwa prosedur DPS dalam
penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi lembaga
124 Larman Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 24 Februari 2020
77
keuangan syariah telah sesuai dengan ketentuan fatwa DSN No123DSN-
MUIXI2018 ketentuan ketiga nomor 5 (lima) yang berbunyi ldquoSetiap
penggunaan dan penyaluran dana TBDSP harus mendapatkan persetujuan atau
opini dari Dewan Pengawas Syariah LKS LBS dan LPS tersebutrdquo125 karena
penggunaan dana TBDSP di BMT Nurrohman telah mendapatkan persetujuan
atau opini dari DPS Akan tetapi konten dari prosedur pengalokasian dana
TBDSP yang disetujui tersebut belum sesuai dengan fatwa DSN No123DSN-
MUIXI2018 ketentuan ketiga nomor 1 (satu) dan nomor 4 (empat) karena
belum terlaksana sesuai dengan prinsip syariah
125 DSN-MUI ldquoPenggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan bagi
Lembaga Keuangan Syariah Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariahrdquo dalam
httpsdsnmuioridkategorifatwa (diakses pada tanggal 10 Desember 2019 jam1640)
78
BAB V
PENUTUP
A Kesimpulan
Berdasarkan hasil dari pengkaitan teori pada bab II dengan kenyataan
yang peneliti temukan di lapangan yang dituangkan di dalam bab III dan
berdasarkan analisis yang peneliti lakukan maka peneliti dapat menyimpulkan
sebagai berikut
1 Penggunaan dana TBDSP belum sesuai dengan fatwa DSN No123DSN-
MUIXI2018 Di dalam fatwa dana TBDSP wajib digunakan dan
disalurkan secara langsung untuk kemaslahatan umat Islam dan
kepentingan umum yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
Namun dalam praktiknya BMT Nurrohman memasukkan dana denda dan
bunga ke dalam pendapatan BMT dan digunakan kembali untuk kegiatan
operasional BMT Penggunaan dana tersebut akan memberikan
pemasukan dan keuntungan pada BMT Nurrohman sendiri
2 Prosedur Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam penggunaan dana yang
tidak boleh diakui sebagai pendapatan di BMT Nurrohman sebenarnya
telah sesuai dengan fatwa fatwa DSN No123DSN-MUIXI2018
ketentuan ketiga nomor 5 (lima) yang berbunyi ldquoSetiap penggunaan dan
penyaluran dana TBDSP harus mendapatkan persetujuan atau opini dari
Dewan Pengawas Syariah LKS LBS dan LPS tersebutrdquo karena
penggunaan dana TBDSP di BMT Nurrohman telah mendapatkan
persetujuan dan juga opini dari Dewan Pengawas Syariah Akan tetapi
79
79
konten dari prosedur tersebut belum sesuai dengan fatwa DSN
No123DSN-MUIXI2018 ketentuan ketiga nomor 1 dan nomor 4
karena belum terlaksana sesuai dengan prinsip syariah
B Saran
Berdasarkan hal-hal yang telah peneliti uraikan peneliti menemukan hal
hal yang penting yang sebaiknya menjadi perhatian kita bersama Dalam hal
ini penulis menyarankan beberapa hal
1 Diharapkan kepada BMT Nurrohman untuk menggunakan dana yang tidak
boleh diakui sebagai pendapatan sebagaimana denda dan bunga agar
sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI Sebaiknya dana denda tersebut
dimasukkan ke dalam dana sosial untuk selanjutnya digunakan untuk
kepentingan umum atau kemaslahatan umat Islam karena BMT
merupakan lembaga keuangan Islam yang berdasarkan prinsip-prinsip
syariah
2 Sebaiknya kinerja pengawasan oleh DPS dilakukan secara optimal dan
konsisten agar penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai
pendapatan yang ada di BMT Nurrohman dapat terlaksana dengan baik
maksimal dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan fatwa DSN-MUI yaitu
berdasarkan kemaslahatan umat atau kepentingan umum bukan untuk
kegiatan operasional BMT yang akan memberikan keuntungan BMT itu
sendiri
80
DAFTAR PUSTAKA
Referensi Buku
Departemen Agama RI al-Qurrsquoan dan Terjemahnya Semarang CV Toha Putra
2008
Abdullah Marsquoruf Hukum Keuangan Syariah pada Lembaga Keuangan Bank dan
Non Bank Yogyakarta Aswaja Presindo 2016
Adam Panji Fatwa-fatwa Ekonomi Syariah Konsep Metodologi dan
Implementasinya pada Lembaga Keuangan Syariah Jakarta Sinar
Grafika Offset 2018
Amin Marsquoruf Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum
dan Perundang-undangan Jakarta Puslitbang Kehidupan Keagamaan
2011
Antonio Muhammad Syafirsquoi Bank Syriah dari Teori ke Praktik Jakarta Gema
Insani 2001
Al-Arif Nur Rianto Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik Bandung CV
Pustaka Setia 2015
Arikunto Suharsimi Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktik Bandung
Rineka Cipta 2006
Basrowi Suwandi Memahami Penelitian Kualitatif Jakarta PT Rineka Cipta
2008
Budisantoso Totok dan Nuritomo Bank dan Lebaga Keuangan Lain Jakarta
Salemba Empat 2017
Bungin Burhan Analisis Data Penelitian Kualitatif Jakarta PT Raja Grafindo
Persada 2013
Chapra M Umer dan Khan Tariqullah Regulasi dan Pengawasan Bank Syariah
Jakarta Bumi Aksara 2008
Hirsanuddin Hukum Perbankan Syariah di Indonesia (Pembiayaan Bisnis dengan
Prinsip Kemitraan) Yogyakarta Genta Press 2008
Huda Nurul dan Heykal Mohammad Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis
dan Praktis Jakarta Kencana 2010
Moleong Lexi J Metode Penelitian Kualitatif Bandung PT Remaja Rosdakarya
2009
81
Mubarok Jaih Perkembangan Fatwa Ekonomi Syaria Bandung Pustaka Bani
Quraisy 2004
Muhammad Rifqi Akuntansi Keuangan Syariah Konsep dan Implementasi PSAK
Syariah Yogyakarta P3EI Press 2010
Muhammad Manajemen Dana Bank Syariah Yogyakarta YKPN 2011
An-Nawawī Imam al-Majmū Syarh al-Muhadzdzab Jakarta Pustaka Azzam
2009
Perwataatmadja Karnaen dan Antonio Muhammad Syafirsquoi Apa dan Bagaimana
Bank Islam Yogyakarta Dana Bhakti Wakaf 1992
Qardhawi Yusuf Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan Jakarta Gema Insani
Press 1997
Rahardjo Susilo dan Gudnanto Pemahaman Individu Teknik Nontes Kudus
Prenada Media 2011
Rasjid Sulaiman Fiqh Islam (Hukum Fiqh Isam) Bandung Sinar Baru
Algensindo 2016
Ridwan Muhammad Manajemen Bayt al-Māl Wa al-Tamwīl Yogyakarta UII
Press 2004
Sam Ichwan Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI
Jakarta Erlangga 2014
Sholeh Asrorun Nirsquoam Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia
tmp Emir Cakrawala Islam 2016
Soeharto Irawan Metode Penelitian Sosial Bandung PT Remaja Rosdakarya
2004
Sudarsono Pokok- pokok Hukum Islam Jakarta PT Rineka Cipta 2001
Sugiyono Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan RampD Bandung Alfabeta
2016
Tanjung Hendri dan Devi Abrista Metode Penelitian Ekonomi Islam Jakarta
Gramata Publishing 2013
Umam Khaerul Manajemen Perbankan Syariah Bandung Pustaka Setia 2013
Umam Khotibul Legislasi Fikih Ekonomi dan Penerapannya dalam Produk
Perbankan Syariah di Indonesia Yogyakarta BPFE 2011
82
Yusuf Muri Metode Penelitian Kuntitatif Kualitatif dan penelitian Gabungan
Jakarta Kencana 2017
Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah
Darmiati Tinjauan hukum Islam terhadap Pengalokasian Dana Non Halal Bagi
Kepentingan Sosial pada KJKS Manfaat Gayung Kebonsari Surabaya
Skripsi Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel 2012 1-8
Faozan Akhmad ldquoPeran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Penerapan
Shariah Compliance pada Bayt al-Māl Wa al-Tamwīl (BMT) di Kota
Purwokertordquo JPA Vol 16 No 1 Juni 2015 145-146
Lenap Indria Puspitasari ldquoPengungkapan Pendapatan Non-Halal PSAK 109 Vs
Praktikrdquo Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram Vol
3 2019 95-97
Mujib Abdu rdquoDewan Pengawas Syariah (DPS) pada Lembaga Keuangan Mikro
Syariah di Wilayah Jawa Tengahrdquo Az Zarqarsquo Vol 1 (Juni 2017) 127
Muttaqin Azhar ldquoModel Pembiayaan Bayt al-Māl Wa al-Tamwīl dan Peranannya
dalam Pembinaan Kesejahteraan Usaha Kecil Menengah (UKM)rdquo
Humanity Vol 7 2012 35
Nani Lenza Analisis Pengelolaan Dana Tazīr bagi Nasabah Wanprestasi dalam
Meningkatkan Kedisiplinan Nasabah (Studi Pada Pt Bank Syariah
Mandiri Kantor Cabang Teluk Betung Bandar Lampung) Skripsi
Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung 2018 3-9
Nasution Siti Toibah Studi Analisis Terhadap Fatwa DSN-Mui tentang Denda
Keterlambatan Pembayaran Utang pada Credit Card Syarirsquoah di Tinjau
Menurut Fiqih Muamalah Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif
Kasim 2012 3-8
Sofiyah rdquoAnalisis Efektifitas Keputusan DSN-MUI No 3 Tahun 2000 Berkaitan
dengan Dewan Pengawas Syariah di Bayt al-Māl Wa al-Tamwīl (BMT)
Studi Kasus di BMT Bima Magelangrdquo Muqtasid Vol 1 (Juli 2012) 143
Sutopo Umarwan ldquoDialektika Fatwa dan Hukum Positif di Indonesiardquo Justicia
Islamica Vol 15 No 1 2018 91
Syaputra Arianto Analisis Penggunaan Dana Tazīr dan Tarsquowidh bagi Nasabah
Wanprestasi pada PT BRI Syariah Skripsi Universitas Islam Negeri
Syarif Hidayatullah 2014 1-9
83
Taslimah Heni Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Penerapan Denda
pada Pembiayaan Bermasalah di KSU BMT Multazam Yogyakarta
Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2008 4-7
Thovarsquoi Ritwan ldquoDistribusi Dana Sosial Pada Bayt al-Māl Wa al-Tamwīl (BMT)
Alfa Dinar Kerjo Karanganyarrdquo Naskah Publikkasi (Surakarta
Universitas Muhammadiyah 2016 2
Referensi Internet
Asep Fathulrahman -Maaruf Sebut Dana Tak Halal Bank Syariah Hanya untuk
Sosialdikutipdarihttpswwwcnnindonesiacomekonomi201811101
54725-78-345508maaruf-sebut-dana-tak-halal-bank-syariah-hanya-
untuksosial [diakses tanggal 06 Maret 2020]
DSN-MUI -Penggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan bagi
Lembaga Keuangan Syariah Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga
Perekonomian Syariah dikutip dari httpsdsnmuioridkategorifatwa
[diakses pada tanggal 10 Desember 2019]
Kamus Besar Bahasa Indonesia -dikutip dari httpskbbiwebiddanahtml
[diaksespada 01 Maret 2020]
M Salman Yusuf -Fatwa No 123 Untuk Siapa dikutip dari dalam
httpswwwpressreadercomindonesiamajalahinvestor201908012824
62825619338 [diakses tanggal 12 Februari 2020]
OJK -Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 dikutip dari
httpswwwojkgoididkanaliknbregulasilembaga-keuangan-
mikroundang-undangPageaspx [diakses pada tanggal 11 Desember
2019]
1
BAB I
PENDAHULUAN
A Latar Belakang Masalah
Lembaga sektor keuangan sangat dibutuhkan dalam mendukung
permodalan dalam sektor riil hal ini sudah dirasakan fungsinya sejak lama di
Indonesia dengan konsep perbankan baik yang berbentuk konvensional
(berdasarkan kapitalis maupun sosialis) dan berprinsip syariah1 Lembaga
keuangan syariah (mikro) ialah lembaga keuangan yang mengimplementasikan
prinsip-prinsip keuangan syariah yang khusus didirikan untuk memberikan jasa
pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat baik melalui pinjaman
atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat
pengelolaan simpanan maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan
usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan2
Salah satu lembaga keungan syariah yaitu BMT BMT adalah singkatan
dari Bayt al-Māl Wa al-Tamwīl atau padanan kata dari Balai usaha Mandiri
Terpadu3 Bayt al-Māl Wa al-Tamwīl (BMT) merupakan suatu lembaga yang
terdiri dari dua istilah yaitu bayt al-māl dan bayt al-tamwīl Bayt al-māl
berarti rumah dana dan bayt al-tamwīl berarti rumah usaha Bayt al-māl lebih
mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non
1 Azhar Muttaqin ldquoModel Pembiayaan Bayt al-Māl Wa al-Tamwīl dan Peranannya dalam
Pembinaan Kesejahteraan Usaha Kecil Menengah (UKM)rdquo Jurnal Humanity 7 (2012) 35 2 OJK ldquoUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2013rdquo dalam https wwwojkgoid id kanal
iknbregulasilembaga-keuangan-mikroundang-undangPageaspx (diakses pada tanggal 11
Desember 2019 jam 1335) 3 Muhammad Ridwan Manajemen Bayt al-Māl Wa al-Tamwīl (Yogyakarta UII Press
2004) 126
2
profit seperti zakat infāq dan shadaqāh Adapun bayt al-tamwīl sebagai usaha
pengumpulan dan penyaluran dana komersial Usaha-usaha tersebut menjadi
bagian yang tidak terpisah dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan
ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan Islam4
Peran sosial BMT akan terlihat pada definisi bayt al-māl sedangkan
peran bisnis BMT akan terlihat pada definisi bayt al-tamwīl Sebagai lembaga
sosial BMT menerima dana zakat infāq dan shadaqāh dan menjalankannya
sesuai dengan peraturan dan amanahnya Sebagai lembaga bisnis BMT lebih
mengembangkan usahanya pada sektor keuangan yakni simpan-pinjam Usaha
ini seperti usaha perbankan yakni menghimpun dana anggota dan calon
anggota (nasabah) serta menyalurkannya kepada sektor ekonomi yang halal
dan menguntungkan5
Dalam menjalankan fungsi sebagai rumah pengembangan harta BMT
mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan
ekonomi6 Dengan prinsip operasional BMT yang berlandaskan syariah dan
lebih dekat dengan usaha kecil dan masyarakat menengah ke bawah ini menjadi
perhatian tersendiri bagi masyarakat khususnya masyarakat muslim Proses
pengajuan pembiayaan yang lebih mudah daripada lembaga keuangan
perbankan membuat BMT ini semakin diminati masyarakat 7
4 Nurul Huda dan Mohammad Heykal Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis dan
Praktis (Jakarta Kencana 2010) 363 5 Ridwan Manajemen bayt al-māl 126 6 Nur Rianto Al-Arif Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik (Bandung CV
Pustaka Setia 2015) 391-392 7 M Nur Yasin Hukum Ekonomi Islam Geliat Perbankan Syariah di Indonesia (Malang
UIN Malang Press 2009) 106
3
Di Indonesia kegiatan bayt al-tamwīl bisa dijalankan oleh industri
perbankan syariah maupun lembaga keuangan mikro syariah Kedua jenis
lembaga keuangan ini pada prinsipnya memiliki kesamaan konsep operasional
perbedaannya terletak pada bentuk badan hukum serta konsekuensi yang
mengikutinya sebagai badan hukum Lembaga Keuangan Mikro Syariah
(LKMS) merupakan lembaga keuangan yang kegiatan operasionalnya
berdasarkan prinsip syariah namun bukan bank Di masyarakat lebih dikenal
sebagai BMT atau koperasi syariah8
Kegiatan yang dilakukan BMT tidak jauh berbeda dengan bank syariah
atau BPR syariah Prinsip operasionalnya berdasarkan atas prinsip bagi hasil
jual beli dan titipan (wadirsquoah) Karenanya meskipun mirip dengan bank
syariah tapi boleh dikatakan sebagai cikal bakal dari bank syariah BMT
memiliki pasar tersendiri yaitu masyarakat kecil yang tidak terjangkau layanan
perbankan serta pelaku usaha kecil yang mengalami hambatan psikologis bila
berhubungan dengan pihak bank9
BMT Nurrohman merupakan lembaga keuangan syariah yang hadir di
tengah masyarakat golongan menengah ke bawah yang memberikan
kemudahan bagi masyarakat yang membutuhkan dana dengan proses mudah
dan cepat Sehingga memberikan kemudahan bagi masyarakat yang
membutuhkan dana dengan mengajukan pembiayaan di BMT Nurrohman
8 Rifqi Muhammad Akuntansi Keuangan Syariah Konsep dan Implementasi PSAK
Syariah (Yogyakarta P3EI Press 2010) 36 9 Ibid 363
4
Pembiayaan yang diberikan oleh BMT Nurrohman hanya terbatas pada
masyarakat yang berada disekitar wilayah BMT10
Produk-produk penyaluran di BMT Nurrohman Janti Slahung yakni
penghimpunan dana dan penyaluran dana Dalam produk penghimpunan dana
BMT Nurrohman menggunakan sistem simpanan harian yaitu jika nasabah
menyimpan di BMT selama 5 hari maka nasabah sudah mendapatkan jasa dari
BMT selama 5 hari tersebut Dalam produk penyaluran dana ada dua yaitu
mudārabah dan murābahah Pembiayaan mudārabah di BMT Nurrohman
penetapan bagi hasil diganti dengan mark upjasa yang harus dibayar oleh
setiap nasabah yang melakukan pembiayaan Dalam pembayaran angsuran
pembiayaan nasabah selain membayar pokok juga akan dikenakan
pembayaran mark upjasa setiap bulan Dengan pilihan besaran mark upjasa
3 untuk jenis menurun dengan jangka waktu maksimal 4 bulan dan 2 untuk
jenis flad dengan jangka waktu minimal 4 bulan dan maksimal 12 bulan
Pembiayaan kedua yaitu murābahah Pada pembiayaan ini margin diganti
dengan mark upjasa yang harus dibayar oleh setiap nasabah yang melakukan
pembiayaan di BMT Nurrohman Sehingga dalam pembayaran angsuran
pembiayaan nasabah selain membayar harga jual juga akan dikenakan
pembayaran mark upjasa setiap bulan Dengan pilihan besaran serta
penghitungan mark upjasa sama dengan pembiayaan mudārabah11
10 Arif Fauzani Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 09 Desember 2019 11 Ibid
5
Seperti yang telah diketahui bersama bahwa dalam melakukan aktivitas
bank syariah terlibat dengan banyak pihak demi kelancaran operasional bank
tersebut Maka pendapatan non halal pun tidak dapat dihindari keberadaannya
Pendapatan dana non halal yang diterima bank syariah berasal dari bunga
rekening atau simpanan giro bank yang terdapat pada bank lain yang tidak
menggunakan akad syariah BMT Nurrohman sendiri menyimpan dananya
untuk ditabung di lembaga keuangan konvensional yaitu BPR JATIM
Tentunya dari penyimpanan tersebut akan mendapatkan jasa atau bisa disebut
dengan bunga bank
BMT Nurrohman Janti Slahung juga menerapkan pembayaran denda
bagi anggota (nasabah) mampu yang menunggak pembayaran Sanksi denda
yang diterpakan di BMT Nurrohman memiliki tujuan untuk memberikan rasa
jera pada nasabah dan rasa tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban
membayar angsuran pembiayaan Sanksi denda ini diberikan kepada para
nasabah mampu yang melakukan pelanggaran perjanjian dan para nasabah
yang tidak dapat melunasi angsuran sesuai jatuh tempo yang telah disepakati
Namun mekanisme sanksi denda di BMT Nurrohman memiliki cara
perhitungan yang berbeda
Terkait hal ini DSN-MUI dalam fatwanya menyatakan bahwa kegiatan
ekonomi syariah di Indonesia belum sepenuhnya lepas dari sistem ekonomi
konvensional yang ribawi Sehingga DSN-MUI menggunakan teori tafrīq al-
halagtl an al-haragtm dalam memisahkan harta halal dari yang haram Pemisahan
pendapatan non halal menjadi penting mengingat bahwa lembaga keuangan
6
syariah harus menjalankan kegiatan sesuai dengan prinsip syariah Selain itu
lembaga keuangan syariah berkewajiban untuk memberikan informasi bagi
masyarakat mengenai peruntukan dana non halal sehingga pengelolaan dana
non halal ini tidak menjadi salah kaprah dalam perspektif masyarakat awam12
Dalam penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan
diutamakan digunakan untuk kemaslahatan umum Seperti yang dijelaskan
dalam kitāb al-Majmū Syarh al-Muhadzdzab13
إذا كا ن معه مال حرام وأراد الت وبة والب را ءة نه ان كان له م قال الغزا ليتا وجب د عهإلى مالك معين وجب صره إليه أو إلى وكيله ان كانمي بغي أن ره ي وارثه وإن كان لما لك لاي عره ويئس من معرته ي ن ي
الح ال الح طريق مك م وذلك مسلمين العامة كالقناطروالمساجد وم ةودق به علىقيرأو قراءممايشترك المسلمون يه وإلا ي ت
Al-Ghāzalī berkata Apabila terdapat harta haram pada seseorang dan ia
ingin bertaubat serta melepaskan diri dari harta haram tersebut maka jika
pemilik harta tersebut diketahui wajib baginya untuk menyerahkan harta
tersebut kepadanya atau wakilnya Jika pemiliknya sudah meninggal
dunia wajib diberikan kepada ahli warisnya dan jika tidak diketahui
pemiliknya dan tidak ada harapan (sulit sekali) untuk mengetahuinya
maka sebaiknya ia menggunakan harta tersebut untuk kemaslahatan
kaum muslim seperti membangun jembatan sarana pendidikan Islam
masjid jalan menuju ke Makkah dan semisalnya yang menjadi kebaikan
bersama bagi kaum muslim Apabila tidak maka sedekahkanlah kepada
seorang fakir atau lebih Berdasarkan alasan di atas Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama
Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan fatwa mengenai penggunaan dana yang
tidak boleh diakui sebagai pendapatan yang sesuai dengan prinsip syariah dan
12 Indria Puspitasari Lenap ldquoPengungkapan Pendapatan Non-Halal PSAK 109 Vs
Praktikrdquo Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram 3 (2019) 95-97 13 Imam An-Nawawī al-Majmū Syarh al-Muhadzdzab (Jakarta Pustaka Azzam 2009)
428
7
menjadi pedoman lembaga kuangan syariah dalam menggunakan dana TBDSP
yang sesuai dengan Islam Mengenai pedoman tersebut telah diatur dalam
fatwa DSN yaitu fatwa DSN-MUI No123XI2018 tentang penggunaan dana
yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi lembaga keuangan syariah
lembaga bisnis syariah dan lembaga perekonomian syariah
Penggunaan dana bunga dan denda dalam fatwa DSN-MUI
No123XI2018 mewajibkan lembaga keuangan syariah untuk digunakan dan
disalurkan secara langsung untuk kemaslahatan umat Islam dan kepentingan
umum yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah Aturan mengenai
penggunaan dana yang diperbolehkan telah diatur di dalam ketentuan ke-3
fatwa DSN-MUI No123XI2018 Bentuk-bentuk penyaluran dana TBDSP
yang dibolehkan antara lain untuk 14
a Penanggulangan korban bencana
b Sarana penunjang lembaga pendidikan Islam
c Masjid atau musholla dan penunjangnya
d Pembangunan fasilitas umum yang berdampak sosial
e Sosialisasi edukasi dan literasi ekonomi keuangan dan bisnis syariah
untuk masyarakat umum
f Beasiswa untuk siswa atau mahasiswa berprestasi danatau kurang mampu
g Kegiatan produktif bagi dhuafa
h Fakir miskin
i Kegiatan sosial lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
14 Ibid
8
Dana TBDSP tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan LKS LBS dan
LPS antara lain dalam bentuk15
a Promosi produk maupun iklan (branding) perusahaan
b Pendidikan dan pelatihan untuk karyawan
c Pembayaran pajak zakat amp wakaf
d Pembayaran atau pelunasan tunggakan nasabah (end user)
e Kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah
Sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam fatwa DSN-MUI
No123XI2018 tentang penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai
pendapatan bagi lembaga keuangan syariah maka setiap lembaga keuangan
syariah harus menaati pedoman tersebut Apabila melanggar pedoman tersebut
maka tidak sesuai dengan fatwa DSN-MUI
BMT Nurrohman Janti Slahung menjadikan dana bunga dan denda
sebagai pendapatan operasional perusahaan Dana tersebut belum dipisahkan
secara khusus dan masih bercampur dengan dana lainnya sehingga dana
tersebut digunakan kembali untuk membiayai kegiatan-kegiatan operasional
yang diselenggarakan oleh BMT DPS di BMT Nurrohman juga telah
menyetujui bahwa penggunaan dana non halal tersebut digunakan untuk
kegiatan operasional perusahaan
Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk meneliti lebih
mendalam terkait penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai
pendapatan di BMT Nurrohman dalam skripsi yang berjudul ldquoPraktik
15 Ibid
9
Penggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan
(TBDSP) di BMT Nurrohman Desa Janti Kecamatan Slahung Kabupaten
Ponorogo dalam Perspektif Fatwa DSN MUI No123DSN-MUI XI2018rdquo
B Rumusan Masalah
Dalam penelitian ini peneliti menentukan rumusan masalah yang akan
dibahas mengenai penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai
pendapatan bagi lembaga keuangan syariah yaitu sebagai berikut
1 Bagaimana analisis Fatwa No123DSN-MUIXI2018 terhadap
penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi
lembaga keuangan syariah di BMT Nurrohman Janti Slahung Ponorogo
2 Bagaimana analisis Fatwa No123DSN-MUIXI2018 terhadap prosedur
Dewan Pengawas Syariah dalam penggunaan dana yang tidak boleh diakui
sebagai pendapatan bagi lembaga keuangan syariah di BMT Nurrohman
Janti Slahung Ponorogo
C Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan peneliti ini
bertujuan sebagai berikut
1 Untuk menjelaskan analisis fatwa DSN-MUI No123DSN-MUIXI2018
terhadap penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan
bagi lembaga keuangan syariah di BMT Nurrohman Janti Slahung
2 Untuk menjelaskan analisis fatwa DSN-MUI No123DSN-MUIXI2018
terhadap prosedur Dewan Pengawas Syariah dalam penggunaan dana yang
10
tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi lembaga keuangan syariah di
BMT Nurrohman Janti Slahung
D Manfaat Penelitian
Adapun pembahasan permasalahan dan penelitian skripsi ini diharapkan
berguna dan memiliki manfaat sebagai berikut
1 Manfaat Teoritis
a Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan
sumbangan pengetahuan di bidang hukum ekonomi syariah terkait
penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi
lembaga keuangan syariah
b Dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi kalangan akademisi
maupun praktisi
2 Manfaat Praktis
a Bagi Masyarakat
Diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada
masyarakat khususnya dalam penggunaan dana yang tidak boleh
diakui sebagai pendapatan bagi lembaga keuangan syariah yang
sesuai dengan fatwa atau prinsip-prinsip syariah
b Bagi BMT
Diharapkan dapat membantu menyempurnakan penggunaan
dana yang tidak boleh disebut sebagai pendapatan oleh lembaga
keuangan syariah yang sesuai dengan fatwa atau prinsip-prinsip
syariah
11
E Telaah Pustaka
Selain menggunakan buku-buku yang relevan peneliti juga melihat hasil
penelitian terdahulu agar tidak terjadi kesamaan secara menyeluruh Adapun
hasil penelitian terdahulu yang juga membahas tentang penggunaan dana yang
tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi lembaga keuangan syariah atau bisa
disebut dengan pendapatan non halal yaitu
Pertama penelitian yang dilakukan oleh Darmiati pada tahun 2012 yang
berjudul ldquoTinjauan hukum Islam terhadap penggunaan dana non halal bagi
kepentingan sosial pada KJKS Manfaat Gayung Kebonsari Surabayardquo Teknik
analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif
dengan pola deduktif Penelitian tersebut membahas mengenai penggunaan
dana non halal dan bagaimana hukumnya bila ditinjau dari hukum islam Hasil
dari penelitian tersebut adalah dana non halal digunakan untuk kepentingan
umum dan diperbolehkan dalam Islam karena itu termasuk maṣlaḥah mursalah
sebagaimana dijelaskan oleh Abdullah bin Abdul Ḥussein Sehingga setiap
sumber dana yang didapat dari KJKS Manfaat harus disalurkan untuk
kepentingan sosial sesuai dengan tujuan utamanya yaitu membantu orang-
orang yang kesulitan sesuai dengan prinsip syariah16
Kedua penelitian yang dilakukan oleh Lenza Nani pada tahun 2018 yang
berjudul ldquoAnalisis Pengelolaan Dana Tazīr bagi Nasabah Wanprestasi Dalam
Meningkatkan Kedisiplinan Nasabah (Studi Pada PT Bank Syariah Mandiri
16 Darmiati Tinjauan hukum Islam terhadap Pengalokasian Dana Non Halal Bagi
Kepentingan Sosial pada KJKS Manfaat Gayung Kebonsari Surabaya Skripsi (Surabaya Institut
Agama Islam Negeri Sunan Ampel 2012) 1-8
12
Kantor Cabang Teluk Betung Bandar Lampung)rdquo Jenis penelitian yang
digunakan adalah penelitian lapangan (field research) Penelitian tersebut
membahas mengenai penerapan dan pengelolaan tazīr bagi nasabah
wanprestasi dalam meningkatkan kedisiplinan di Bank Syariah Mandiri Teluk
Betung Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa Bank Syariah Mandiri
Kantor Cabang Teluk Betung menerapkan tazīr kepada nasabah mampu yang
menunda-nunda pembayaran dengan sengaja dan nasabah yang tidak
mempunyai itikad baik apabila mengalami keterlambatan membayar Besarnya
tazīr yang diterapkan oleh Bank Syariah Mandiri yaitu 5 perbulan Dana
tazīr tersebut bukan merupakan pendapatan bank melainkan dana tazīr
tersebut disalurkan kedalam bentuk dana sosial sesuai fatwa DSN-MUI
No17DSN-MUIIX2000 Penyaluran dana tersebut harus habis dalam jangka
satu tahun17
Ketiga penelitian yang dilakukan oleh Arianto Saputra pada tahun 2014
yang berjudul ldquoAnalisis Penggunaan Dana Tazīr dan Tarsquowidh bagi Nasabah
Wanprestasi pada PT BRI Syariahrdquo Penelitian tersebut merupakan penelitian
kualitatif deskriptif yang membahas mengenai praktik tazīr dan tarsquowidh pada
nasabah wanprestasi dan bagaimana cara menentukan besarannya Hasil dari
penelitian tersebut adalah tazīr dikenakan pada nasabah yang mampu tetapi
enggan memenuhi prestasinya Adapun besarannya ditentukan di awal kontrak
17 Lenza Nani Analisis Pengelolaan Dana Tazīr bagi Nasabah Wanprestasi dalam
Meningkatkan Kedisiplinan Nasabah (Studi Pada Pt Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Teluk
Betung Bandar Lampung) Skripsi (Lampung Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung
2018) 3-9
13
Dana yang terkumpul digunakan untuk kegiatan sosial semua ketentuan yang
ada sudah mengacu pada fatwa DSN-MUI No17DSN-MUIIX2000
Sedangkan dana tarsquowidh dikenakan kepada nasabah yang lalai dan ini
merupakan tindak lanjut dari nasabah yang yang sudah dikenakan tazīr tetapi
masih tidak memenuhi prestasinya Tarsquowidh berbeda dengan tazīr karena
tarsquowidh dapat diakui sebagai pendapatan oleh bank syariah sesuai dengan
fatwa DSN-MUI No43DSN-MUIVIII200418
Keempat penelitian yang dilakukan oleh Heni Taslimah pada tahun 2008
yang berjudul ldquoTinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Penerapan Denda
pada Pembiayaan Bermasalah di KSU BMT Multazam Yogyakartardquo
Penelitian tersebut merupakan penelitian lapangan dengan metode preskriptif
yang membahas mengenai pelaksanaan penerapan denda pada pembiayaan
bermasalah di KSU BMT Multazam Yogyakarta dan penggunaannya
Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa hukum Islam memberikan
kewenangan pelaksanaan sanksi denda selama sesuai dengan ketentuan dan
prinsip yang telah ditentukan hukum Islam Penggunaan hasil denda lebih
diprioritaskan untuk kepentingan umum dan pelaksanaannya sesuai dengan
prinsip Islam19
Kelima penelitian yang dilakukan oleh Siti Toibah Nasution pada tahun
2012 yang berjudul ldquoStudi Analisis terhadap Fatwa DSN-MUI tentang Denda
18Arianto Syaputra Analisis Penggunaan Dana Tazīr dan Tarsquowidh bagi Nasabah
Wanprestasi pada PT BRI Syariah Skripsi (Jakarta Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
2014) 1-9 19 Heni Taslimah Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Penerapan Denda pada
Pembiayaan Bermasalah di KSU BMT Multazam Yogyakarta Skripsi (Yogyakarta Universitas
Islam Negeri Sunan Kalijaga 2008) 4-7
14
Keterlambatan Pembayaran Utang pada Credit Card Syarirsquoah di Tinjau
Menurut Fiqih Muamalahrdquo Penelitian tersebut merupakan penelitian pustaka
(library research) yang membahas mengenai bagaimana fatwa DSN-MUI
tentang denda keterlambatan pembayaran uang pada kartu kredit syariah dan
bagaimana metode penetapan hukum terhadap denda keterlambatan
pembayaran utang pada kartu kredit syariah Hasil dari penelitian tersebut
adalah hukum denda keterlambatan pembayaran utang pada kartu kredit adalah
bagi nasabah yang mampu membayar tetapi menunda-nunda pembayaran
dengan sengaja dan tidak mempunyai itikad baik untuk membayar hutangnya
maka akan dikenakan sanksi oleh LKS Tetapi bagi nasabah yang tidakbelum
mampu membayar disebabkan force majeur tidak boleh dikenakan sanksi
Denda tersebut nantinya akan diperuntukkan sebagai dana sosial Metode yang
digunakan oleh komisi fatwa DSN-MUI dalam proses penetapan fatwa
berpegang kepada al-Qurrsquoān sunnah dan ijtihad sahabat serta kaidah
fiqhiyah20
Untuk skripsi yang pertama penelitian tersebut membahas mengenai
penggunaan dana non halal dan bagaimana hukumnya bila ditinjau dari hukum
islam Meskipun sama-sama membahas tentang penggunaan dana non halal
akan tetapi dalam penelitian ini membahas penggunaan dana non halal dalam
perspektif fatwa DSN-MUI No123DSN-MUI XI2018 bukan perspektif
hukum Islam
20 Siti Toibah Nasution Studi Analisis Terhadap Fatwa DSN-MUI tentang Denda
Keterlambatan Pembayaran Utang pada Credit Card Syariah di Tinjau Menurut Fiqih Muamalah
Skripsi (Riau Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 2012) 3-8
15
Untuk skripsi yang kedua membahas mengenai penerapan dan
pengelolaan tazīr bagi nasabah wanprestasi Meskipun sama-sama membahas
tentang pengelolaan dana tazīr akan tetapi dalam penelitian tersebut ditinjau
dalam perspektif fatwa DSN-MUI No17DSN-MUIIX2000 sedangkan
dalam penelitian ini ditinjau dari perspektif fatwa DSN-MUI No123DSN-
MUI XI2018
Untuk skripsi yang ketiga membahas mengenai penggunaan dana tazīr
dan tarsquowidh bagi Nasabah Wanprestasi Meskipun sama-sama membahas
mengenai penggunaan dana tazīr akan tetapi dalam penelitian tersebut ditinjau
dalam perspektif fatwa DSN-MUI No17DSN-MUIIX2000 dan fatwa DSN-
MUI No43DSN-MUIVIII2004 sedangkan dalam penelitian ini ditinjau dari
perspektif fatwa DSN-MUI No123DSN-MUI XI2018
Untuk skripsi yang keempat membahas mengenai pelaksanaan
penerapan denda pada pembiayaan bermasalah dan penggunaannya ditinjau
dari hukum Islam Meskipun sama-sama membahas mengenai penggunaan
dana denda akan tetapi pada penelitian ini ditinjau dari perspektif fatwa DSN-
MUI No123DSN-MUI XI2018 bukan perspektif hukum Islam
Untuk skripsi yang kelima membahas mengenai denda keterlambatan
pembayaran uang pada kartu kredit syariah dan bagaimana metode penetapan
hukum terhadap denda keterlambatan pembayaran utang pada kartu kredit
syariah Meskipun sama-sama membahas mengenai denda akan tetapi dalam
penelitian ini membahas mengenai penggunaan dana denda bukan metode
penetapan hukum terhadap denda
16
F Metode Penelitian
1 Jenis dan Pendekatan Penelitian
Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) yaitu
penelitian yang dilakukan di lapangan atau dalam masyarakat yang berarti
bahwa datanya diambil atau didapat dari lapangan atau masyarakat
Meskipun penelitian ini berbasis penelitian lapangan penulis juga
menggunakan sumber-sumber data kepustakaan dengan memanfaatkan
buku-buku hasil penelitian dan internet digunakan untuk menelaah hal-
hal yang berkenaan dengan penggunaan dana yang tidak boleh diakui
sebagai pendapatan di lembaga keuangan syariah
Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan
kualitatif Yaitu tata cara penelitian dengan menggunakan pengamatan dan
wawancara21
2 Kehadiran Peneliti
Dalam penelitian kualitatif peneliti bertindak sebagai instrumen
sekaligus pengumpulan data Instrumen peneliti di sini dimaksudkan
sebagai alat pengumpul data Karena bertindak sebagai pengumpul data
atau instrumen peneliti akan senantiasa berhubungan dengan subyeknya22
Untuk itu dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi dan
wawancara untuk mengetahui praktik penggunaan dana yang tidak boleh
21 Lexi J Moleong Metode Penelitian Kualitatif (Bandung PT Remaja Rosdakarya 2009)
11 22 Basrowi dan Suwandi Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta PT Rineka Cipta
2008) 89
17
diakui sebagai pendapatan yang dilakukan oleh BMT Nurrohman Janti
Slahung
3 Lokasi Penelitian
Penelitian ini mengambil tempat di BMT Nurrohman Janti Slahung
tepatnya berada di jalan Mayjend Panjaitan Desa Janti Slahung Ponorogo
dengan pertimbangan bahwa lembaga ini merupakan lembaga keuangan
mikro yang memberikan layanan bagi masyarakat berdasarkan prinsip
syariah dan laporan keuangannya masih secara konvensional
4 Data dan Sumber Data
a Data
Data adalah fakta yang dapat ditarik menjadi suatu kesimpulan
dalam kerangka persoalan yang digarap23 Data dapat berupa teks
dokumen gambar foto artefak atau objek-objek lainnya yang
ditemukan di lapangan selama melakukan penelitian dengan
menggunakan penelitian kualitatif24 Adapun data-data yang
diperlukan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari
wawancara kepada karyawan manager dan DPS yang berada di BMT
Nurrohman Janti Slahung
23 Hendri Tanjung dan Abrista Devi Metode Penelitian Ekonomi Islam (Jakarta Gramata
Publishing 2013) 76 24 Jonathan Sarwono Metode Penelitian Kuantitatif dan Kuantitif (Yogyakarta Penerbit
Graha Ilmu 2012) 224
18
b Sumber Data
1) Sumber Data Primer
Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh
dari hasil wawancara kepada karyawan manager dan DPS di
BMT Nurrohman Janti Slahung untuk mendapatkan keterangan
yang benar-benar terjadi
2) Sumber Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk
yang sudah jadi sudah dikumpulkan dan diolah pihak lain
biasanya sudah dalam bentuk publikasi Data sekunder ini
biasanya sebagai pelengkap dari data primer25
Data sekunder yang mendukung penelitian penulis terdiri
dari seluruh data yang berkaitan dengan penggunaan dana yang
tidak bisa disebut sebagai pendapatan serta data dokumentasi
yang diperoleh dari BMT Nurrohman Janti Slahung
5 Teknik Pengumpulan Data
a Wawancara (interview)
Wawancara merupakan salah satu tehnik dalam pengumpulan
data penelitian yaitu suatu kejadian atau proses interaksi antara
pewawancara dan narasumber melalui komunikatif secara langsung26
25 Irawan Soeharto Metode Penelitian Sosial (Bandung PT Remaja Rosdakarya 2004)
67-68 26 Muri Yusuf Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Penelitian Gabungan
(Jakarta Kencana 2017) 372
19
Wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang terkait baik
secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data
terkait penelitian Peneliti melakukan wawancara kepada 4 (empat)
orang yaitu manager DPS dan 2 (dua) karyawan yang ada di BMT
Nurrohman Janti Slahung
b Observasi
Dalam arti sempit observasi adalah pengamatan secara langsung
terhadap gejala yang diteliti Secara luas observasi meliputi
pengamatan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung
terhadap objek yang sedang diteliti27
Dalam penelitian ini observasi dilakukan untuk mendapatkan
data tentang keadaan situasi dan kondisi BMT Nurrohman Janti
Slahung Peneliti mendatangi langsung kantor pusat BMT Nurrohman
Janti Slahung agar mendapatkan situasi dan kondisi terkini di BMT
Nurrohman Janti Slahung sehingga peneliti bisa melanjutkan
penelitian di BMT Nurrohman Janti Slahung
c Dokumentasi
Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang
diperoleh melalui dokumen-dokumen atau buku-buku tulisan-tulisan
yang ada kaitannya dengan masalah penelitian28 Teknik pengumpulan
data yang digunakan dengan cara membaca dan mengambil
27 Susilo Rahardjo dan Gudnanto Pemahaman Individu Teknik Nontes (Kudus Prenada
Media 2011) 42 28 Suharsimi Arikunto Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Bandung Rineka
Cipta 2006) 158
20
kesimpulan dari berkas-berkas atau arsip dokumen BMT Nurrohman
Janti Slahung
6 Analisis Data
Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat
pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data
dalam periode tertentu Aktivitas dalam analisis data menurut model Miles
dan Huberman yaitu data reduction data display dan conclusion drawing
atau verification Data reduction artinya data yang diperoleh dari lapangan
jumlahnya cukup banyak untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan
rinci Data display artinya penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk
uraian singkat bagan dan hubungan antar kategori Langkah ketiga yaitu
penarikan kesimpulan dan verifikasi29
Dalam penyusunan skripsi ini cara yang digunakan penulis untuk
menganalisa data adalah menggunakan metode deduktif dan induktif
Metode deduktif yaitu cara berfikir untuk menarik kesimpulan dari suatu
kaidah atau pendapat yang umum menuju ke suatu pendapat yang bersifat
khusus30 Sedangkan metode induktif yaitu cara berfikir untuk menarik
kesimpulan dari fakta-fakta kemudian dirumuskan menjadi suatu
kesimpulan atau jeneralisasi31
29 Sugiyono Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan RampD (Bandung Alfabeta
2016) 246-252 30 Burhan Bungin Analisis Data Penelitian Kualitatif (Jakarta PT Raja Grafindo Persada
2013) 47 31 Ibid 48
21
Dalam hal ini penulis mengemukakan terlebih dahulu teori-teori dan
data-data lalu menganalisanya dari fatwa DSN MUI kemudian dijadikan
pedoman dalam menganalisis penggunaan dana yang tidak boleh diakui
sebagai pendapatan di BMT Nurrohman Janti Slahung Ponorogo untuk
kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus yaitu apakah BMT
Nurrohman Janti Slahung Ponorogo sudah benar-benar menerapkan
ketentuan-ketentuan yang ada dalam fatwa DSN-MUI No123DSN-
MUIXI2018 tentang Penggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui
Sebagai Pendapatan (TBDSP) bagi Lembaga Keuangan Syariah Lembaga
Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariah
7 Pengecekan Keabsahan Data
Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini ditentukan dengan
cara
a Perpanjangan Pengamatan
Perpanjangan pengamatan akan memungkinkan peningkatan
derajat kepercayaan data yang dikumpulkan32 Dengan perpanjangan
pengamatan ini peneliti mengecek kembali apakah data-data terkait
penggunaan dana yang tidak bisa disebut sebagai pendapatan sudah
benar atau belum Jika data-data yang diperoleh selama ini ternyata
tidak benar maka peneliti melakukan pengamatan lagi yang lebih luas
dan mendalam sehingga diperoleh data yang pasti kebenarannya
32 Moleong Metodologi Penelitian 248
22
b Triangulasi
Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai
sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu33 Pada penelitian
ini peneliti melakukan pengecekan keabsahan data yang terkait
dengan penggunaan dana yang tidak bisa disebut sebagai pendapatan
serta peran DPS sudah benar atau belum dengan cara membandingkan
hasil wawancara dengan isi suatu dokumen dengan memanfaatkan
berbagai sumber data informasi sebagai bahan pertimbangan Dalam
hal ini peneliti membandingkan data hasil observasi dengan data hasil
wawancara dan juga membandingkan hasil wawancara dengan
wawancara lainnya yang kemudian diakhiri dengan menarik
kesimpulan sebagai hasil temuan lapangan
G Sistematika Pembahasan
Dalam penelitian ini untuk memberoleh pembahasan dan pemahaman
penulis membuat sistematikan pembahasan menjadi V (lima) bab yang mana
antara bab satu dengan bab lainnya mempunyai hubungan yang erat dan
berkaitan sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak bisa
dipisahkan yaitu sebagai berikut
1 BAB I PENDAHULUAN
Bab ini merupakan gambaran untuk memberikan pola
pemikiran bagi keseluruhan isi yang terdiri dari latar belakang
masalah rumusan masalah tujuan penelitian manfaat penelitian
33 Ibid 273
23
telaah pustaka kajian teori metode penelitian dan sistematika
pembahasan
2 BABII FATWA NO123DSN-MUIXI2018 TENTANG
PENGGUNAAN DANA YANG TIDAK BOLEH DIAKUI
SEBAGAI PENDAPATAN (TBDSP) BAGI LEMBAGA
helliphelliphelliphellipKEUANGANSYARIAH
Berisi uraian mengenai landasan teori yang digunakan untuk
menganalisis permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini yaitu
menguraikan fatwa DSN MUI tentang penggunaan dana yang tidak
boleh diakui sebagai pendapatan bagi lembaga keuangan syariah
Dalam hal ini peneliti memaparkan tentang gambaran singkat
fatwa No123DSN-MUIXI2018 tentang penggunaan dana yang
tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi lembaga keuangan
syariah
3 BAB III PRAKTIK PENGGUNAAN DANA TBDSP DAN
helliphelliphelliphellipPROSEDUR DEWAN PENGAWAS SYARIAH DI BMT
helliphelliphelliphellipNURROHMAN JANTI SLAHUNG PONOROGO
Bab ini berisikan data penelitian lapangan di BMT
Nurrohman Janti Slahung Ponorogo Dalam hal ini peneliti
memaparkan tentang sejarah BMT Nurrohman Janti Slahung visi
misi dan motto BMT Nurrohman Janti Slahung tempat dan
kedudukan BMT Nurrohman Janti Slahung pengurus BMT
Nurrohman Janti Slahung dan produk pembiayaan di BMT
24
Nurrohman Janti Slahung Selain itu peneliti juga memaparkan
tentang praktik penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai
pendapatan dan prosedur DPS dalam mengawasi penggunaan dana
yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan di BMT Nurrohman
Janti Slahung Ponorogo
BAB IV ANALISA FATWA NO123DSN-MUIXI2018 TENTANG
PENGGUNAAN DANA YANG TIDAK BOLEH DIAKUI
SEBAGAI PENDAPATAN (TBDSP) DI BMT NURROHMAN
JANTI SLAHUNG PONOROGO
Bab ini berisikan analisis fatwa analisis Fatwa No123DSN-
MUIXI2018 terhadap penggunaan dana yang tidak boleh diakui
sebagai pendapatan bagi lembaga keuangan syariah di BMT
Nurrohman Janti Slahung dan analisis fatwa No123DSN-
MUIXI2018 terhadap prosedur DPS dalam penggunaan dana
yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi lembaga
keuangan syariah di BMT Nurrohman Janti Slahung
BAB V PENUTUP
Bab ini berisikan kesimpulan yang merupakan jawaban
umum dari permasalahan yang ditarik dari hasil penelitian dan
berikut saran-saran yang ditujukkan bagi pihak-pihak terkait
dengan permasalahan penelitian
25
BAB II
FATWA NO123DSN-MUIXI2018 TENTANG PENGGUNAAN DANA
YANG TIDAK BOLEH DIAKUI SEBAGAI PENDAPATAN (TBDSP)
BAGI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
A Pengertian Fatwa Dewan Syariah Nasional
Fatwa mempunyai kesamaan dengan kata iftā dimana ia adalah masdar
dari kata aftā yufti iftārsquoan Adapun kata futya atau fatwa adalah isim masdar
dari aftā hanya saja kata futya lebih sering digunakan oleh orang Arab
sebagaimana yang dinukil oleh Ibn Mandzur dalam lisannya Pengertian iftārsquo
secara etimologi adalah al- Ibānah (penjelasan) yaitu memberikan penjelasan
kepada orang lain Atas dasar ini Iftārsquo berarti memberikan penjelasan kepada
orang lain yang menanyakan suatu hal34 Arti fatwa secara bahasa misalnya
terdapat dalam surah an-Nisā ayat 17635
هلك ليس له ولد وله أخت إن امرؤ يست فتوك قل الله ي فتيكم ي الكللة ف ما ت رك إن كا تا اث ن ت ين لهما وهو يرث ها إن لم يكن لها ولد لها ث ي ين ل وإن كاوا إخوة رجالا وساء للذكر مث الث لثان مما ت رك ح ا
﴾٦٧١﴿والله بكل شيء عليم ي ب ي ن الله لكم أن تضلوا Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah) Katakanlah Allah
memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu) jika seorang
meninggal dunia dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara
perempuan maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari
harta yang ditinggalkannya dan saudaranya yang laki-laki mempusakai
(seluruh harta saudara perempuan) jika ia tidak mempunyai anak tetapi
jika saudara perempuan itu dua orang maka bagi keduanya dua pertiga
34 Umarwan Sutopo ldquoDialektika Fatwa dan Hukum Positif di Indonesiardquo Justicia Islamica
1 (Juni 2018) 91 35Departemen Agama RI Al-Qurrsquoān dan Terjemahnya (Semarang CV Toha Putra 2008)
149
26
dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal Dan jika mereka (ahli
waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan maka
bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara
perempuan Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu supaya kamu
tidak sesat Dan Allah maha mengetahui segala sesuatu
Pengertian fatwa menurut syararsquo ialah menerangkan hukum syararsquo dalam
suatu persoalan menjadi sebuah jawaban dari suatu pertanyaan baik sipenanya
itu jelas identitasnya maupun tidak serta berbentuk perseorangan atau
kolektif36 Dengan demikian pengertian fatwa berarti menerangkan hukum-
hukum Alah SWT berdasarkan pada dalil-dalil syariah secara umum dan
menyeluruh Keterangan hukum yang telah diberikan itu dinamakan fatwa
Orang yang meminta atau menanyakan fatwa disebut mustaftī sedang yang
dimintakan untuk memberikan fatwa disebut mufti37 Fatwa memiliki fungsi
sebagai penerapan secara konkret ketentuan fiqh dalam masalah tertentu38
Pada umumnya fatwa ditetapkan berdasarkan keterangan al-Qurrsquoān
hādits ijmā dan qiyās Keempatnya merupakan sumber dalil hukum syariah
yang telah disepakati oleh jumhur ulama Jumhur ulama menyepakati validitas
keempat sumber tersebut sebagai sumber-sumber hukum syariah berdasarkan
firman Allah didalam al-Qurrsquoān surat an-Nisā ayat 59 sebagai berikut39
36 Yusuf Qardhawi Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan (Jakarta Gema Insani
Press 1997) 5 37 Ichwan Sam dkk Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI
(Jakarta Erlangga 2014) 7-8 38 Marsquoruf Amin dkk Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum dan
Perundang-undangan (Jakarta Puslitbang Kehidupan Keagamaan 2011) 21 39Departemen Agama Al-Qurrsquoān dan Terjemahnya 124
27
مر منكم إن يا أي ها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي اتم ت ؤمنون ب الله والي وم الخر ت نازعتم ي شيء ردوه إلى الله والرسول إن كن
لك ر وأحسن تأويل ذ ﴾٩٥﴿ خي Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya)
dan ulil amri di antara kamu Kemudian jika kamu berlainan pendapat
tentang sesuatu maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qurrsquoān) dan
Rasul (sunnahnya) jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan
hari kemudian Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik
akibatnya
Kebolehan untuk berijtihad juga diperkuat keterangan hadits yang
diriwayatkan oleh Mursquoādz ibn Jabal ketika diutus Rasulullah SAW untuk
menjadi qādhi di Yaman Rasulullah bertanya kepada Mursquoādz apakah yang
akan dilakukan dalam berhukum jika ia tidak menemukan dalil naqli dari al-
Qurrsquoān maupun sunnah maka Mursquoādz menjawab bahwa ia akan berijtihad
dengan akalnya dan Rasullah pun menyetujuinya40
Dikeluarkannya fatwa dipandang sebagai pendapat hukum yang
berdasarkan pertimbangan Pengeluaran fatwa ini dimaksudkan untuk
melaksanakan fungsinya yang utama yakni memberikan pendapat hukum
suatu masalah sesuai dengan pendapat mereka tentang tindakan apa yang
benar menurut pandangan syariah Fatwa telah berperan dalam menjelaskan
hukum Islam yang berbentuk jawaban konkret terhadap kasus demi kasus yang
telah dihadapi oleh masyarakat yang dapat dijadikan pedoman untuk
mengetahui bagaimana penerapan hukum syariah terhadap masalah tertentu41
40 Asrorun Nirsquoam Sholeh Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (tmp
Emir Cakrawala Islam 2016) 123 41 Amin dkk Fatwa Majelis 21
28
B Profil Dewan Syariah Nasional
1 Pengertian Dewan Syariah Nasional
Dewan Syariah Nasional atau disebut dengan DSN ialah suatu
lembaga bentukan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1999
yang beranggotakan para ahli hukum Islam Lembaga ini memiliki fungsi
melakukan tugas-tugas MUI dalam memajukan ekonomi umat menangani
masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan
syariah Salah satu tugas pokok dari DSN ialah mengkaji menggali dan
merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam dalam bentuk fatwa
untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga keuangan
syariah serta untuk memberikan pengawasan terhadap Dewan Pengawas
Syariah (DPS) yang ada dimasing-masing lembaga keuangan syariah
sebagai kewaspadaan MUI terkait dengan kemungkinan timbulnya fatwa
yang berbeda dimasing-masing DPS42
Lembaga ini memiliki fungsi utama sebagai pengawas produk
produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariat Islam DSN
membuat garis panduan produk syariah untuk keperluan pengawasan
Garis panduan tersebut diambil dari sumber-sumber hukum Islam yang
dijadikan dasar pengawasan bagi DPS pada lembaga-lembaga keuangan
syariah dan menjadi dasar pengembangan produk-produknya43
42 Muhammad Syafirsquoi Antonio Bank Syariah dari Teori ke Praktik (Jakarta Gema Insani
2001) 32 43 Ibid 32
29
2 Sejarah Terbentuknya Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia
(DSN-MUI)
Pasca diundangkannya Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang
perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang perbankan
kegiatan dan aktivitas pengembangan ekonomi syariah semakin
meningkat44 Hal itu kemudian diikuti pertumbuhan pesat aktivitas
perekonomian yang berdasarkan prinsip syariah termasuk mendorong
pendirian beberapa lembaga keuangan syariah Perkembangan pesat
lembaga keuangan syariah memerlukan aturan-aturan yang berkaitan
dengan kesesuaian operasional LKS dengan prinsip-prinsip syariah
Persoalan muncul karena institusi regulator yang semestinya mempunyai
otoritas mengatur dan mengawasi LKS yaitu Bank Indonesia (BI) untuk
perbankan syariah dan kementerian keuangan untuk lembaga keuangan
nonbank tidak dapat melaksanakan otoritasnya dibidang syariah (untuk
merumuskan prinsip-prinsip syariah secara langsung dari teks al-Qurrsquoān
hādits maupun kitab-kitab fiqih Kementerian keuangan dan BI tidak
memiliki otoritas untuk merumuskan prinsip-prinsip syariah secara
langsung dari teks-teks keagamaan dalam bentuk peraturan (regulasi) yang
bersesuaian untuk setiap lembaga keuangan syariah Sebab lain adalah
bahwa lembaga tersebut tidak dibekali peraturan perundang-undangan
44 Khotibul Umam Legislasi Fikih Ekonomi dan Penerapannya dalam Produk Perbankan
Syariah di Indonesia (Yogyakarta BPFE 2011) 49
30
yang mengatur tentang otoritas dalam mengurus masalah kesesuaian
syariah45
Rencana pembentukan DSN mulai dibincangkan pada tahun 1990
ketika acara lokakarya dan pertemuan yang membahas tentang bunga bank
dan pengembangan ekonomi rakyat serta merekomendasikan agar
pemerintah memfasilitasi pendirian bank berdasarkan prinsip syariah
Karena kesimpulan lokakarya ini mengindikasikan adanya kecenderungan
mempersamakan bunga bank dengan riba Selanjutnya pada tahun 1997
Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengadakan lokakarya ulama tentang
reksadana syariah yang salah satu rekomendasinya adalah pembentukan
DSN46
Pada pertemuan tanggal 14 Oktober 1997 telah disepakati
pembentukan DSN Usulan ini ditindaklanjuti sehingga tersusunlah DSN
secara resmi tahun 1998 Pada tahun 1999 pengurus DSN yang pertama
adalah menteri agama republik Indonesia Malik Fajar pada acara
Musyawarah Kerja Nasional (MUKERNAS) MUI di Jakarta tepatnya
pada bulan februari 1998 Kehadiran DSN pada tahun bersamaan dengan
terbentuknya komite ahli pengembangan syariah di BI yang kemudian
bertukar nama menjadi biro perbankan syariah47
45 M Cholis Nafis Teori Hukum Ekonomi Syariah Kajian Komprehensif tentang Teori
Hukum Ekonomi Islam Penerapannya dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional dan Penerapannya
ke dalam Peraturan Perundang-undangan (Jakarta UIP 2011) 82 46 SyafirsquoI Antonio Bank Syariah 32 47 Panji Adam Fatwa-fatwa Ekonomi Syariah Konsep Metodologi dan Implementasinya
pada Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta Sinar Grafika Offset 2018) 161
31
3 Tugas dan Wewenang Dewan Syariah Nasional
Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)
sebagai lembaga yang mempunyai otoritas dalam pembuatan fatwa di
bidang ekonomi syariah mempunyai beberapa tugas dan wewenang
Dalam pedoman dasar DSN-MUI yang termuat dalam bab IV keputusan
DSN-MUI Nomor 01 tahun 2000 tugas dan wewenang adalah sebagai
berikut
a Dewan Syariah Nasional bertugas48
1) Menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam
kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada
khususnya
2) Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan syariah
3) Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah
4) Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan
b Dewan Syariah Nasional berwenang49
1) Mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS di masing-masing
lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum
pihak terkait
2) Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan atau
peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang seperti
departemen keuangan dan BI
48 Marsquoruf Abdullah Hukum Keuangan Syariah pada Lembaga Keuangan Bank dan Non
Bank (Yogyakarta Aswaja Presindo 2016) 214 49 Ibid 214
32
3) Memberikan rekomendasi danatau mencabut rekomendasi
nama-nama yang akan duduk sebagai DPS pada suatu lembaga
keuangan syariah
4) Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang
diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah termasuk
otoritas moneter atau lembaga keuangan dalam maupun luar
negeri
5) Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk
menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan
oleh DSN
6) Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil
tindakan apabila peringatan tidak diindahkan
4 Kedudukan Status dan Anggota DSN
Kedudukan status dan anggota DSN yaitu50
a DSN merupakan bagian dari MUI
b DSN membantu pihak terkait seperti departemen keuangan BI dan
lain-lain dalam menyusun peraturan atau ketentuan untuk lembaga
keuangan syariah
c Anggota DSN terdiri dari para ulama praktisi dan para pakar dalam
bidang yang terkait dengan muamalah syariah
d Anggota DSN ditunjuk dan diangkat oleh MUI dengan masa bakti
sama dengan periode masa bakti pengurus MUI pusat yakni 5 (lima)
50 Ibid 231
33
tahun Sedangkan dalam buku petunjuk pelaksanaan pembukaan
kantor bank syariah yang diterbitkan oleh BI dikatakan bahwa masa
bakti DSN adalah 4 (empat) tahun
5 Mekanisme Kerja Dewan Syariah Nasional
Secara garis besar mekanisme kerja DSN sebagai berikut51
a Mengesahkan rancangan fatwa yang diusulkan oleh badan pelaksana
harian DSN dalam rapat pleno
b Menetapkan mengubah atau mencabut berbagai fatwa dan pedoman
kegiatan lembaga keuangan syariah dalam rapat pleno
c Mengesahkan atau mengklarifikasi hasil kajian terhadap usulan atau
pertanyaan mengenai suatu produk atau jasa lembaga keuangan
syariah dalam rapat pleno
d Melakukan rapat pleno paling tidak satu kali dalam tiga bulan atau
bilamana diperlukan
e Setiap tahunnya membuat suatu pernyataan yang dimuat dalam
laporan tahunan (annual report) bahwa lembaga keuangan syariah
yang bersangkutan telah atau tidak memenuhi segenap ketentuan
syariah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN
Untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan harian DSN tersebut
dibebankan kepada Badan Pelaksana Harian (BPH) Adapun mengenai
mekanisme kerja BPH adalah sebagai berikut52
51 Jaih Mubarok Perkembangan Fatwa Ekonomi Syariah (Bandung Pustaka Bani Quraisy
2004) 14 52 Ibid 14
34
a Menerima usulan atau pertanyaan hukum mengenai produk atau jasa
lembaga keuangan syariah
b Sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris paling lambat 1 (satu) hari
kerja setelah menerima usulan atau pertanyaan harus menyampaikan
permasalahan kepada ketua BPH
c Ketua BPH bersama anggota dan para ahli selambat-lambatnya 30
(tiga puluh) hari kerja harus membuat memorandum khusus yang
berisi telaah dan pembahasan terhadap suatu pertanyaan atau usulan
d Ketua BPH selanjutnya membawa hasil pembahasan ke dalam rapat
pleno DSN untuk mendapat pengesahan
e Fatwa atau memorandum DSN ditandatangani oleh ketua dan
sekretaris DSN
C Fatwa DSN-MUI tentang Penggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui
Sebagai Pendapatan (TBDSP)
Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan (TBDSP) tidak lain
adalah dana yang diterima atau dikuasai oleh Lembaga Keuangan Syariah
(LKS) Lembaga Bisnis Syariah (LBS) dan Lembaga Perekonomian Syariah
(LPS) tetapi tidak boleh diakui sebagai pendapatan atau kekayaannya Implisit
dalam fatwa bahwa pendapatan atau uang yang dihasilkan dari aktivitas
taruhan (maysir) maupun barang yang tidak diketahui pemiliknya digolongkan
35
ke dalam pendapatan non halal dan DSN-MUI memberikan fatwa sebagai dana
TBDSP53
Pertimbangan DSN-MUI mengeluarkan fatwa No 123DSN-
MUIXI2018 karena belum ada pedoman penyaluran atas sejumlah dana
titipan dimaksud Dengan demikian ada pedoman bagi manajemen untuk
mengatur arah penyaluran dana yang terhimpun Sementara itu di lingkungan
LKS LBS maupun LPS kian hari kian bertambah jumlah nilai maupun tuntutan
penyalurannya Walaupun besaran nilai dana TBDSP dari seluruh entitas
syariah di Indonesia tidak terdapat datanya namun nominalnya akan
berkorelasi positif dengan nilai aset dan jumlah kantor LKS LBS maupun
LPS54
Selanjutnya fatwa mengatur arah penggunaan dana TBDSP secara inklusif
untuk kemaslahatan umat Islam dan kepentingan umum yang tidak
bertentangan dengan prinsip syariah Dana TBDSP diarahkan guna
menyejahterakan fakir miskin penanggulangan bencana beasiswa dan
pembangunan fasilitas umum yang berdampak sosial Tujuan mulianya untuk
menghapus generasi yang lemah secara ilmu maupun ekonomi Harapannya
penggunaan dana TBDSP berorientasi pada pemecahan masalah penciptaan
nilai keanekaragaman desentralisasi ketahanan keberlanjutan dan
keharmonisan lingkungan (profit people dan planet) 55
53 M Salman Yusuf ldquoFatwa No 123 Untuk Siapardquo dalam https www pressreader
com indonesia majalah-investor 20190801 282462825619338 (diakses pada tanggal 12 Februari
2020 jam 0838) 54 Ibid 55 Ibid
36
Fatwa DSN MUI No 123DSN-MUIXI2018 merupakan hasil ijtihad
ulama yang dituangkan dalam rapat pleno pengurus DSN pada hari Kamis
tanggal 30 safar atau 08 november 2018 di Jakarta Dasar hukum pembuatan
fatwa No 123DSN-MUIXI2018 yaitu antara lain
1 QS an-Nisārsquo (4) ayat 2956
نكم بالباطل إلا أن ت ارة يا أي ها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم ب ي كون ت عن ت راض منكم
Hai orang yang beriman Janganlah kamu makan harta kamu di
antara kamu dengan jalan yang batil (tidak benar melanggar
ketentuan agama) tetapi (hendaklah) dengan perniagaan yang
berdasar kerelaan di antara kamu
2 QS al-Māidah (5) ayat 257
ثم والعدوان ولا ت عاووا على ال hellipوت عاووا على البر والت قوى hellipDan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan
dan janganlah kamu tolong-menolong dalam (mengerjakan) dosa
dan pelanggaranhellip
3 QS al-Baqārah (2) 27558
hellipوأحل الله الب يع وحرم الر با Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba
Berdasarkan alasan di atas DSN-MUI mengeluarkan fatwa mengenai
penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan yang sesuai
dengan prinsip syariah dan menjadi pedoman lembaga kuangan syariah dalam
menggunakan dana TBDSP yang sesuai dengan Islam
56 Departemen Agama Al-Qurrsquoān dan Terjemahnya 118 57 Ibid 152 58 Ibid 65
37
Fatwa DSN MUI No 123DSN-MUIXI2018 terbagi dalam empat
ketetapan yang masing-masing membahas apa saja yang termuat dalam
kegiatan penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan yaitu59
a Pertama Ketentuan Umum
Bagian pertama tentang ketentuan umum nomor satu disebutkan
bahwa dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi Lembaga
Keuangan Syariah (LKS) Lembaga Bisnis Syariah (LBS) dan Lembaga
Perekonomian Syariah (LPS) yang selanjutnya disingkat Dana TBDSP
adalah dana yang diterima atau dikuasai oleh LKS LBS dan LPS tetapi
tidak boleh diakui sebagai pendapatan atau kekayaannya Kedua Lembaga
Keuangan Syariah yang selanjutnya disingkat LKS adalah badan hukum
yang menyelenggarakan kegiatan usaha bidang keuangan berdasarkan
prinsip-prinsip syariah Ketiga Lembaga Bisnis Syariah yang selanjutnya
disingkat LBS adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan
bisnis berdasarkan prinsip-prinsip syariah Kemudian yang keempat
disebutkan bahwa Lembaga Perekonomian Syariah yang selanjutnya
disingkat LPS adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan
perekonomian syariah yang tidak masuk dalam kategori sebagai LKS dan
LBS60
59 DSN-MUI ldquoPenggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan bagi
Lembaga Keuangan Syariah Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariahrdquo dalam
httpsdsnmuioridkategorifatwa (diakses pada tanggal 10 Desember 2019 jam1640) 60 Ibid
38
b Kedua Ketentuan Terkait Dana TBDSP
Bagian kedua disebutkan bahwa dana TBDSP berasal antara lain
dari transaksi tidak sesuai dengan prinsip syariah yang tidak dapat
dihindarkan termasuk pendapatan bunga (riba) transaksi syariah yang
tidak terpenuhi ketentuan dan batasannya (rukun dan atau syaratnya)
dana sanksi (denda) karena tidak memenuhi kewajiban sesuai kesepakatan
(adam al-wafā bi al-iltizām) dana yang tidak diketahui pemiliknya
diketahui pemiliknya tetapi tidak ditemukan atau diketahui pemiliknya
tetapi biaya pengembaliannya lebih besar dari jumlah dana tersebut dana
tersebut boleh diakui sebagai dana TBDSP setelah satu tahun sejak
diumumkan kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan
yang berlaku LKS LBS dan LPS wajib membentuk rekening khusus
untuk penampungan dana TBDSP61
c Ketiga Ketentuan Terkait Penggunaan Dana TBDSP
Dana TBDSP wajib digunakan dan disalurkan secara langsung untuk
kemaslahatan umat Islam dan kepentingan umum yang tidak bertentangan
dengan prinsip syariah Bentuk-bentuk penyaluran dana TBDSP yang
dibolehkan adalah bantuan sumbangan secara langsung untuk62
a Penanggulangan korban bencana
b Sarana penunjang lembaga pendidikan Islam
c Masjid atau musholla dan penunjangnya
61 Ibid 62 Ibid
39
d Pembangunan fasilitas umum yang berdampak sosial
e Sosialisasi edukasi dan literasi ekonomi keuangan dan bisnis syariah
untuk masyarakat umum
f Beasiswa untuk siswa atau mahasiswa berprestasi danatau kurang
mampu
g Kegiatan produktif bagi dhuafa
h Fakir-miskin
Dana TBDSP boleh disalurkan secara langsung oleh LKS LBS dan
LPS dan atau melalui lembaga sosial Dana TBDSP tidak boleh
dimanfaatkan untuk kepentingan LKS LBS dan LPS antara lain dalam
bentuk
a Promosi produk maupun iklan (branding) perusahaan
b Pendidikan dan pelatihan untuk karyawan
c Pembayaran pajak zakat amp wakaf
d Pembayaran atau pelunasan tunggakan nasabah (end-user)
e Kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah
Setiap penggunaan dan penyaluran dana TBDSP harus mendapatkan
persetujuan atau opini dari Dewan Pengawas Syariah LKS LBS dan LPS
tersebut Dalam hal dana TBDSP digunakan untuk kegiatan produktif
maka penyalurannya harus sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku
40
d Keempat Ketentuan Penutup
Jika terjadi perselisihan di antara para pihak maka penyelesaiannya
dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah
setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah Fatwa ini berlaku
sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata
terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagaimana
mestinya63
Ketua MUI Maruf Amin menegaskan bank syariah hanya boleh
menggunakan dana non halal untuk kepentingan sosial Dana non halal tak
boleh bercampur untuk keuntungan bank Maruf menjelaskan bahwa dana non
halal merupakan segala bentuk pemasukan bank syariah yang bersumber dari
kegiatan yang tidak halal Ia lantas mencontohkan salah satu pendapatan non
halal itu berupa denda saat nasabah terlambat mengembalikan pinjaman
Menurutnya dana itu tak boleh dimasukan dan digunakan sebagai keuntungan
bank syariah dan harus digunakan untuk kegiatan-kegiatan sosial64
D Dana Non Halal pada Lembaga Keuangan Syariah
Dana adalah uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank dalam
bentuk tunai atau aktiva lain yang dapat segera diubah menjadi uang tunai
Dana non halal pada lembaga keuangan syariah adalah dana yang ketika diakui
sebagai pendapatan maka bisa masuk kategori pendapatan tidak halal Istilah
dana non halal menjadi dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan
63 Ibid 64 Asep Fathulrahman rdquo Maaruf Sebut Dana Tak Halal Bank Syariah Hanya untuk Sosialrdquo
dalam httpswwwcnnindonesiacomekonomi20181110154725-78-345508maaruf-sebut-dana-
tak-halal-bank-syariah-hanya-untuk-sosial (diakses pada tanggal 06 Maret 2020 jam 0905)
41
dikarenakan dana non halal dirasa tidak mencerminkan misi syariah agar tidak
terjadi salah pengertian didalam lingkup zakat Infāq dan shadaqāh serta pada
prinsipnya dana tersebut dapat digunakan (bukan dana non halal dalam arti
haram dan tidak bisa digunakan)
Dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan tersebut berasal antara
lain dari65
1 Tazīr atau sanksi berupa sejumlah dana yang dikenakan kepada nasabah
mampu bayar yang lalai dalam melaksanakan kewajibannya Sifat sanksi
ini adalah untuk mendidik nasabah agar selalu disiplin dalam
melaksanakan kewajibannya
2 Transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah yang tidak dapat
dihindari Misal dalam rangka pembiayaan Letter Credit (LC) bank
syariah harus membuka rekening di bank konvensional sehingga bank
syariah mendapatkan bunga
3 Tidak diketahui pemiliknya atau diketahui pemiliknya namun biaya
pengembaliannya lebih besar Misal hasil lelang atas aset nasabah ternyata
masih ada sisa setelah dikurangi segala biaya lelang dan hutang nasabah
Sisa tersebut harus dikembalikan kepada nasabah Pemilik Aset Namun
nasabah tidak bisa diketahui lagi keberadaannya (karena bagian dari
mafia) atau nasabah diketahui keberadaannya tapi uang sisa lelang lebih
kecil daripada biaya transfer
65 DSN-MUI ldquoPenggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan bagi
Lembaga Keuangan Syariah Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariahrdquo dalam
httpsdsnmuioridkategorifatwa (diakses pada tanggal 10 Desember 2019 jam1640)
42
4 Transaksi syariah yang di kemudian hari diketahui tidak sesuai dengan
prinsip syariah Misal obyek murābahah ternyata di kemudian hari
diketahui digunakan oleh nasabah untuk usaha yang bertentangan dengan
prinsip syariah Dalam hal ini bank syariah wajib menghentikan
pembiayaannya dan hanya mengambil pokok pembiayaanya
Kaidah-kaidah dalam perlakuan dana yang bersumber dari aktivitas non
halal yaitu66
a Dana yang bersumber dari aktivitas non halal adalah setiap pendapatan
yang bersumber dari transaksi yang dilarang syariah seperti bunga
b Ulama sepakat bahwa pendapatan tersebut adalah harta non halal
Sedangkan bagian modal atau pinjaman itu hukumnya halal
c Pendapatan non halal tersebut tidak boleh digunakan oleh pemiliknya
sebagai sumber tabungan atau deposito tetapi harus membersihkannya
dengan cara menyalurkannya untuk hajat-hajat sosial
d Jika terjadi maka deposan telah berdosa menggunakan sumber deposito
dari harta non halal Bagi LK penerima atau pengelola deposito jika tidak
mengetahuinya maka tidak berdosa Tetapi jika mengetahuinya maka
harus disalurkan untuk kepentingan sosial
Dana non halal ini otomatis bukan lagi dana non halal ketika tidak diakui
sebagai pendapatan oleh pihak LKS Dana tersebut menjadi halal bagi
mustahiq Mustahiq dana non halal ini biasanya adalah mustahiq (pihak yang
berhak) atas dana sosial dan kebajikan
66 Puspitasari Lenap rdquoPengungkapan Pendapatan Non-Halalrdquo 104-105
43
Dana sosial menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah uang yang
disediakan untuk suatu keperluan biaya kesejahteraan pemberian hadiah dan
derma yang ditujukan untuk mereka yang berhak menerimanya67
Secara sederhana dana sosial adalah dana atau uang yang disediakan untuk
suatu keperluan sosial Dana sosial dalam sistem keuangan bank syariah
merupakan dana non aset sebagai hukuman berupa pengenaan denda atau biaya
karena pelanggaran suatu perjanjian misalnya kelambatan pelunasan utang
pokok atau pelanggaran ketentuan rasio kas68
Sebagai lembaga keuangan syariah BMT memiliki kewajiban
pengelolaan dana nasabah dalam bentuk apapun Salah satu dana yang harus
dikelola dan didistribusikan oleh lembaga keuangan syariah ialah kewajiban
pengelolaan dana sosial Karena ini merupanan fungsi dan peran yang melekat
pada lembaga keuangan syariah untuk memobilisasi dana-dana sosial Berikut
ini yang merupakan dana-dana sosial yang wajib dikelola oleh lembaga
keuangan syariah69
a Zakat
Zakat merupakan pemberian harta dengan kadar tertentu yang
diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat yang
67 Kamus Besar Bahasa Indonesia ldquoDana Sosialrdquo dalam httpskbbiwebiddanahtml
(diakses pada tanggal 01 Maret 2020 jam 2100) 68 Ritwan Thovarsquoi Distribusi Dana Sosial pada Bayt al-Māl Wa al-Tamwīl (BMT) Alfa
Dinar Kerjo Karanganyar Naskah Publikasi (Surakarta Universitas Muhammadiyah 2016) 2 69 Totok Budisantoso dan Nuritomo Bank dan Lebaga Keuangan Lain (Jakarta Salemba
Empat 2017) 211
44
telah ditentukan oleh syariat Hukum dari zakat sendiri ialah fardhu āin
atas orang-orang yang cukup syaratnya70
b Infāq
Infāq berasal dari kata anfaqa yang berarti mengeluarkan sesuatu
(harta) untuk kepentingan umum Dalam terminologi syariah infāq berarti
mengeluarkan sebagian dari harta untuk sesuatu kepentingan yang
diperintahkan dalam ajaran Islam Infāq dikeluarkan oleh setiap orang
yang beriman baik yang pendapatannya besar maupun kecil baik disaat
lapang maupun sempit dan tidak ditentukan mustahiqnya sebagaimana
yang ada pada zakat71
c Shadaqāh
Shadaqāh yakni pemberian sesuatu yang bermanfaat kepada orang
lain misalnya makanan minuman atau harta dengan tidak mengharapkan
balasan dari orang yang menerimanya kecuali mengharapkan pahala dari
Allah Sehingga shadaqāh dapat di simpulkan memberikan zat dengan
tidak ada tukarannya dan tidak ada karenanya72
E Dewan Pengawas Syariah dalam Lembaga Keuangan Syariah
Dewan Pengawas Syariah (DPS) berperan untuk mengawal dan
memastikan bahwa bank syariah dalam operasionalnya sesuai dengan prinsip
syariah Dengan demikian peran DPS sangat penting karena untuk memastikan
70 Sulaiman Rasjid Fiqh Islam (Hukum Fiqh Isam) (Bandung Sinar Baru Algensindo
2016) 192 71 Rahmawati Muin Manajemen Zakat (Makassar Alauddin University Press 2011) 4 72 Sudarsono Pokok- pokok Hukum Islam (Jakarta PT Rineka Cipta 2001) 299
45
ada dan tidaknya kepatuhan syariah di BMT Tugas pokok DPS di BMT ada
tiga macam Pertama mengesahkan dan mengembangkan produk BMT yaitu
melakukan telaah kritis terhadap akad yang telah dipergunakan
memperbaikinya agar sesuai dengan prinsip syariah Begitu pula dengan
mengkaji dan mempelajari fatwa DSN-MUI untuk melihat kemungkinan
penterjemahannya menjadi produk baru di BMT Kedua mengawasi
manajemen BMT dalam mengaplikasikan akad yaitu melakukan pengawasan
operasional kerja manajemen dan aplikasi akad baik antar pengurus
pengelola maupun pihak luar yang berhubungan dengan BMT Ketiga
membina pengurus dan pengelola BMT secara informal melalui interaksi
keseharian rapat pengurus maupun secara formal dan rutin dalam kajian
tausiah yang memberikan bekal dan pemahaman keislaman yang
menyeluruh73
Sedangkan wewenang DPS adalah memberikan pedoman syariah kepada
bank untuk pengerahan dana penyaluran dana dan kegiatan bank lainnya dan
mengadakan perbaikan seandainya suatu produk yang dijalankan dinilai tidak
sesuai syariah74
Dalam buku yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dijelaskan bahwa
DPS mempunyai tiga kedudukan yaitu75
73 Akhmad Faozan ldquoPeran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Penerapan Shariah
Compliance pada Bayt al-Māl Wa al-Tamwīl (BMT) di Kota Purwokertordquo JPA 1 (Juni 2015) 145-
146 74 Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad SyafirsquoI Antonio Apa dan Bagaimana Bank
Islam (Yogyakarta Dana Bhakti Wakaf 1992) 2 75 Mubarok Perkembangan Fatwa 17
46
a Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi pimpinan Unit Usaha
Syariah (UUS) dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang
berkaitan dengan aspek syariah
b Sebagai mediator antara bank dengan DSN dalam mengkomunikasikan
usul dan saran pengembangan produk dan jasa bank yang memerlukan
kajian dan fatwa dari DSN
c Sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan pada bank DPS wajib
melaporkan kegiatan usaha dan perkembangan bank syariah yang
diawasinya kepada DSN minimal satu kali dalam satu tahun Perlu
ditambahkan bahwa kedudukan DPS di bank-bank syariah juga
berkedudukan sebagai penjamin bahwa bank yang diawasinya berjalan
sesuai dengan prinsip syariah
Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam manajemen
penyaluran dana DPS harus menjalankan kewajibannya sesuai dengan
amanah Berikut merupakan wewenang dan tanggung jawab DPS dalam
pengawasan penyaluran dana yaitu76
a Menyetujui rencana penyaluran dana tahunan termasuk rencana pemberian
penyaluran dana kepada pihak yang terkait dengan bank dan penyaluran
dana kepada nasabah-nasabah besar tertentu yang akan tertuang dalam
rencana kerja bank yang disampaikan kepada BI
76 Muhamad Manajemen Pembiayaan Bank Syarirsquoah (Yogyakarta UPP STIM YKPN
2016) 146
47
b Mengawasi proses pelaksanaan pemberian penyaluran dana tersebut
berkaitan dengan syariat Islam
c Meminta penjelasan danatau pertanggungjawaban direksi serta meminta
langkah-langkah perbaikan apabila rencana pemberian penyaluran dana
tersebut menyimpang dari unsur syariah
48
BAB III
PRAKTIK PENGGUNAAN DANA TBDSP DAN PROSEDUR DEWAN
PENGAWAS SYARIAH DI BMT NURROHMAN DESA JANTI
KECAMATAN SLAHUNG KABUPATEN PONOROGO
A Profil BMT Nurrohman Janti Slahung Ponorogo
1 Sejarah BMT Nurrohman
BMT Nurrohman merupakan lembaga keuangan yang berpayung
hukum koperasi dengan pola syariah BMT Nurrohman mendapatkan izin
resmi dari pemerintah kabupaten Ponorogo (DINAS INDAKOP) dengan
izin badan hukum No 518083BH405482004 pada tanggal 06 Juli
200477
Awal berdirinya BMT Nurrohman Janti Slahung dilatar belakangi
oleh masalah perekonomian masyarakat sekitar desa Janti Sekitar tahun
2004 banyak BPKB milik masyarakat Janti yang dijadikan sebagai
jaminan pinjaman di Koperasi Pada waktu itu jasa koperasi yang
dikenakan kepada masyarakat atas pinjaman yang diberikan sekitar 5-6
per bulan Karena faktor tersebut ada tokoh masyarakat yang merasa
perihatin dengan kondisi yang dialami masyarakat Janti Sehingga tokoh
masyarakat tersebut memberikan usulan atas pemikirannya kepada
jamarsquoah yasin untuk mendirikan sebuah BMT dengan jasa yang rendah
untuk menolong masyarakat Janti dan sekitarnya yang kekurangan dana78
77 Arif Fauzani Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 09 Desember 2019 78 Ibid
49
Ketika awal pendirian BMT Nurrohman menggunakan modal
dengan model saham Modal yang dimiliki berasal dari penjualan saham
kepada masyarakat Janti yang menjadi anggota BMT dengan harga saham
per lembarnya ialah Rp 10000 dan setiap anggota membeli saham dengan
jumlah yang berbeda Setelah pendirian berlangsung beberapa bulan
pihak BMT mencari perizinan badan hukum dengan mengajukan ke BPRS
Al-Mabrur Karena BMT di Ponorogo dengan model saham tidak bisa
Sehingga pihak BMT ingin bernaung di bawah BPRS yang menggunakan
model saham Tetapi pihak BPRS tidak bisa menerima pengajuan dari
BMT yang ingin bernaung di bawah BPRS Pihak BPRS pun memberi
saran kepada pihak BMT Nurrohman untuk berdiri sendiri dengan modal
awal Rp 500000000 Sedangkan BMT Nurrohman tidak memiliki dana
sebanyak itu Karena pihak BMT memiliki kenalan di DINAS INDAKOP
dan diberi arahan untuk mengajukan perizinan di DINAS INDAKOP79
Setelah mengajukan perizinan ternyata badan hukum BMT
Nurrohman di bawah payung hukum koperasi Karena saat itu BMT
Nurrohman menggunakan model saham sedangkan koperasi dengan
sistem simpanan pokok dan simpanan wajib Maka pihak BMT membuat
ketetapan simpanan pokok sebesar Rp 500000 dan simpanan wajib Rp
10000 Karena para anggota membeli saham dengan jumlah yang
berbeda-beda Bagi anggota yang memiliki saham di atas Rp 500000
maka Rp 500000 tersebut dijadikan simpanan pokok dan sisanya
79 Ibid
50
dimasukkan sebagai simpanan wajib Tetapi jika jumlah saham yang
dimiliki anggota kurang dari Rp 500000 maka anggota akan diberi
pinjaman oleh koperasi lain Agar simpanan pokoknya terpenuhi sebesar
Rp 500000 koperasi lain tersebut memberi pinjaman kepada anggota dan
pihak anggota juga menerima pinjaman tersebut Agar modal BMT
terpenuhi sesuai dengan modal awal yang harus dimiliki untuk perizinan
badan hukum koperasi80
Proses pendirian dan perizinan BMT Nurrohman mengalami banyak
kendala Karena model pendirian BMT yang awal mulanya dengan model
saham harus diganti dengan bentuk simpanan pokok dan simpanan wajib
Hingga pada akhirnya BMT Nurrohman mendapat perizinan dari DINAS
INDAKOP dan pengesahan pada tanggal 6 Juli 2004 dengan badan hukum
No 518083BH40548200481
2 Visi dan Misi BMT Nurrohman
a Visi
1) Menjadi solusi ekonomi masyarakat berdasarkan syariah
b Misi
1) Mampu memberikan pelayanan terbaik proaktif dan responsive
2) Memberikan kontribusi bagi kesejahteraan anggota dan
masyarakat
80 Ibid 81 Ibid
51
3 Lokasi BMT Nurrohman
KSU BMT Nurrohman beralamatkan di Jl Mayjend Panjaitan desa
Janti Slahung Ponorogo Telepon 085259995795
4 Struktur Organisasi BMT Nurrohman
BMT Nurrohman Janti Slahung beroperasional secara struktural
berdasarkan tugas masing-masing Adapun struktur organisasi BMT
Nurrohman Janti Slahung sebagai berikut82
a Pengurus
1) Ketua Ketua I Darory
Ketua II Darmanto Priyo U
2) Sekretaris Sekertaris I Jumadi
Sekertaris II Bambang Joni R
3) Bendahara Bendahara I Hartono
Bendahara II Misdi Rianto
b Pengawas
1) Dewan Pengawas Dewan Pengawas I Drs Larman
Dewan Pengawas II Kurisuprapto
2) Penasehat Katemun
c Karyawan
1) Manajer Arif Fauzani
2) Akuntansi Merinda Budi R
3) Kasir Dasri
82 Ibid
52
4) Debt Collector Agus Wahyudi
5 Produk-produk BMT Nurrohman
Berikut ini jenis produk yang ditawarkan oleh BMT Nurrohman Janti
Slahung
a Penghimpunan Dana
1) Simpanan Sistem Harian
Simpanan bagi masyarakat yang ingin menyimpan dananya
di BMT Setiap nasabah yang menyimpan di BMT Nurrohman
akan mendapat jasa atas simpanannya sebesar 075 setiap
bulan Setiap simpanan per Rp 1000000 akan mendapat jasa
sebesar Rp 7500 per bulan Namun di BMT Nurrohman sistem
jasanya adalah harian Jika nasabah menyimpan di BMT selama
5 hari maka nasabah sudah mendapatkan jasa dari BMT selama
5 hari tersebut Nasabah yang akan menabung di BMT
Nurrohman juga dikenakan biaya administrasi pada proses awal
akad untuk pembuatan buku tabungan sebesar Rp 500083
b Penyaluran Dana
1) Mudārabah
Pembiayaan mudārabah yaitu penyaluran dana yang
ditujukan untuk masyarakat yang membutuhkan tambahan modal
usaha Pada pembiayaan ini penetapan bagi hasil yang semestinya
diganti dengan mark upjasa yang harus dibayar oleh setiap
83 Merida Budi R Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 09 Desember 2019
53
nasabah yang melakukan pembiayaan di BMT Nurrohman
Sehingga dalam pembayaran angsuran pembiayaan nasabah
selain membayar pokok juga akan dikenakan pembayaran mark
upjasa setiap bulan Dengan pilihan besaran mark upjasa 3
untuk jenis menurun dengan jangka waktu maksimal 4 bulan dan
2 untuk jenis flad dengan jangka waktu minimal 4 bulan dan
maksimal 12 bulan Contoh perhitungannya sebagai berikut84
Pembiayaan mudārabah untuk jenis menurun dengan jangka
waktu selama 4 bulan
Pokok bulan ke 1 1000000 4 = 250000
Mark up jasa 1000000 x 3 = 30000
Maka nasabah harusnya membayar pada bulan ke 1 sebesar
Rp280000
Pada pembayaran kedua selanjutnya menurun
Pokok bulan ke 2 750000 3 = 250000
Mark up jasa 750000 x 3 = 22500
Maka nasabah harusnya membayar pada bulan ke 2 sebesar
Rp272500 dan menurun seterusnya85
Namun untuk jenis menurun ini boleh di bayarkan jasanya
saja sebesar Rp 30000 setiap bulannya Sehingga pada bulan ke
84 Ibid 85 Ibid
54
4 maka nasabah harus melunasi pembayaran pembiayaan sebesar
Rp 103000086
Sedangkan pembiayaan jenis flad dengan jangka waktu selama 4
bulan
Pokok bulan ke 1 1000000 4 = 250000
Mark up jasa 1000000 x 2 = 20000
Maka nasabah harus membayar setiap bulan sebesar Rp
27000087
2) Murābahah
Pembiayaan murābahah yaitu penyaluran dana yang
ditujukan untuk masyarakat dengan pola jual beli yakni
membelikan barang yang dibutuhkan masyarakat sebagai
nasabah BMT Nurrohman Pada pembiayaan ini margin diganti
dengan mark upjasa yang harus dibayar oleh setiap nasabah yang
melakukan pembiayaan di BMT Nurrohman Sehingga dalam
pembayaran angsuran pembiayaan nasabah selain membayar
harga jual juga akan dikenakan pembayaran mark upjasa setiap
bulan Dengan pilihan besaran serta penghitungan mark upjasa
sama dengan pembiayaan mudārabah88
86 Ibid 87 Ibid 88 Ibid
55
B Mekanisme Pembiayaan di BMT Nurrohman Janti Slahung Ponorogo
Berikut ini merupakan mekanisme pengajuan permohonan pembiayaan di
BMT Nurrohman
1 Pengajuan Permohonan Pembiayaan
Setiap nasabah yang ingin melakukan pembiayaan di BMT
Nurrohman melengkapi persyaratan sebagai berikut
a Mengisi formulir pengajuan pembiayaan
b Fotocopy KTP sebanyak 2 lembar
c Fotocopy STNK kendaraan bermotor yang akan di jadikan jaminan
sebanyak 2 lembar
d Fotocopy BPKB kendaraan bermotor yang akan di jadikan jaminan
sebanyak 2 lembar
e Membawa KTP dan STNK asli pada pengajuan pembiayaan awal
guna untuk pencocokan data89
2 Cek Barang Jaminan
Nasabah yang melakukan pembiayaan di BMT Nurrohman akan dicek
barang jaminannya untuk melihat kelayakan barang jaminan Nasabah
harus membawa langsung barang jaminannya untuk mencocokkan data
serta melihat kondisi dari barang jaminan90
89 Dasri Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 09 Desember 2019 90 Ibid
56
3 Penandatanganan akad atau perjanjian pembiayaan
Setelah pihak BMT menerima permohonan pembiayaan dari nasabah
maka pihak BMT dan nasabah akan membuat kesepakatan terhadap mark
upjasa pembiayaan dan penandatanganan akad sesuai dengan akad yang
diajukan nasabah91
4 Pencairan
Pencairan pembiayaan dengan menandatangani realisasi pembiayaan
oleh pihak BMT dan nasabah BMT Nurrohman setiap pembiayaan yang
diajukan oleh nasabah dapat langsung dicairkan ketika pengajuan
sehingga nasabah dapat langsung membawa pulang dana yang dibutuhkan
saat itu juga92
C Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan (TBDSP) dan
Penggunaannya di BMT Nurrohman Janti Slahung Ponorogo
Lembaga keuangan syariah dalam aktivitas bisnisnya terkadang tidak
terlepas dari kegiatan yang menghasilkan dana yang tidak boleh diakui sebagai
pendapatan seperti lembaga keuangan syariah BMT Nurrohman yang pada
praktiknya memiliki beberapa dana yang tidak boleh diakui sebagai
pendapatan
91 Ibid 92 Ibid
57
Berikut ini merupakan laporan keuangan BMT Nurrohman Janti Slahung
tahun 2019
Tabel 31 Cash Flow KETERANGAN 31 Des 2019
-(Rp)-
31 Des 2018
-(Rp)-
I PENERIMAAN
1 Penerimaan dari BPR JATIM 729500000 747500000
2 Pengembalian dari Instansi Lain 281300000 266300000
3 Pendapatan mar-up Instansi Lain 73301950 53520750
4 Pendapatan Marup 2 29610100 19377000
5 Pendapatan Marup 3 544766000 529174600
6 Pendapatan Provisi 15 9334750 5425000
7 Pendapatan Provisi 2 97343950 94947250
8 Pendapatan Denda 2 481000 435500
9 Pendapatan Denda 3 4110100 3701700
10 Tabungan 15000 1617941600
11 Dana Khusus (60 Denda 3) 1486971750 5802800
12 Dana Cadangan Resiko (3Provisi 2) 4814000 2937050
13 Simpanan Pokok 3081450 900000
14 Simpanan Wajib 1780000 720000
15 Lain-lain 560000
JUMLAH PENERIMAAN 3267370050 3348683250
1 Pengembalian Pinjaman 2 227720900 152695800
2 Pengembalian Pinjaman 3
4752836500 4895183000
Jumlah Pengembalian Pinjaman 4980557400 5047878800
JUMLAH TOTAL PENERIMAAN 8247927450 8396562050
II PENGELUARAN
1 Piutang Nasabah 2 374750000 201450000
2 Piutang Nasabah 3
4947150000 4873540000
JUMLAH PIUTANG USAHA 5321900000 5074990000
1 Tabungan Pada BPR JATIM 820000000 870000000
2 Tabungan Pada Instansi lain 358500000 429600000
3 Tabungan Pada Bank JATIM - -
4 Tabungan pada BRI - -
JUMLAH TAB DI BANK amp INSTANSI 1178500000 1299600000
III BIAYA OPERASIONAL
1 Penghormatan Pengurus 62574000 54007700
2 Perjalanan Rapat Pengurus 11700000 7200000
3 Konsumsi Rapat Pengurus 2340000 1215000
(bersambung)
58
Tabel 31 Lanjutan
KETERANGAN 31 Des 2019
(Rp)-
31 Des 2018
(Rp)-
4 Biaya Gaji Karyawan 100110000 87055700
5 Biaya Konsumsi Kantor 1800000 1500000
6 Biaya Transportasi Karyawan 982500 677000
7 Baiaya Foto Copy 857500 656500
8 Biaya ADM amp Percetakan 4165000 3724000
9 Biaya Listrik 1200000 1200000
10 Biaya Telpon amp Wifi 2821000 2445500
11 Biaya Perawatan Alat Kantor 1716000 788000
12 Biaya Promosi 3200000 6325000
13 Biaya Pajak Motor 250000 500000
14 Biaya Kesehatan 600000 600000
15 Biaya Inventaris Kantor 26162000 3000000
16 Biaya Sosial 2900000 2250000
17 Biaya PPH 3650700 5444500
18 Biaya lembur 1000000 1000000
19 Biaya Pendidikan 550000 1585000
20 Seragam Karyawan amp Pengurus 6900500 5600000
21 Zakat 6049000 7246600
22 Gaji 13 13557000 11755600
23 SHU Pengurus amp Karyawan 42085500 39557250
24 Biaya THR 49171250 41847300
25 Penarikan SHU Anggota th 2018 10925100 12933200
26 Biaya RAT 29320000 44930000
27 BPJS Ketenagakerjaan 2088000 2088000
28 Programmer uPemb 2 Ut Computer 818000 11000000
29 Penarikan Simapanan mana suka 5171850 -
30 Pajak 10 SHU 2018 15300000 12100000
31 Penarikan dan SHU Anggota th 2017 11138500 -
32 Sewa Kantor 3000000 -
33 Dana Promosi Jam Dinding 11600000 -
34 Lain-lain 2400000 2400000
JMLH TOTAL BIY OPERASIONAL 438103400 372630850
PENGEMBALIAN HUTANG
1 Pada Penabung 1340904680 1466059650
2 Bagi Hasil Penabung 13477
120
117728750
JUMLAH PENGEMBALIAN HUTANG 1354381800 1583788400
JUMLAH TOTAL PENGELUARAN 8297885200 8331009250
SURPLUS (DEVISIT) (44957750) 65552800
SALDO AWAL 102268850 36716050
SALDO AKHIR 57311100 102268850
Sumber Arif Fauzani (2019 12)
59
Tabel 32 Perhitungan Sisa Hasil Usaha
KETERANGAN 31 Des 2019
-(Rp)-
31 Des 2019
-(Rp)-
I PENDAPATAN OPERASIONAL
1 Pendapatan mar up instansi lain 73301950 53520750
2 Pendapatan marup 2 35134100 19377000
3 Pendapatan marup 3 539798500 529174600
4 Pendapatan provisi 15 9628500 5425000
5 Pendapatan provisi 2 96161650 95172550
6 Pendapatan denda 2 540500 435500
7 Pendapatan denda 3 3723200 4366300
8 Pendapatan lain-lain 15000 25000
JMLH PEND OPERASIONAL 758303400 707496700
II POTONGAN JASABGHASIL
1 Potongan jasa penabung 130380537 117728750
2 Bagi hasil ke BMI - -
JML POTONGAN JASA BG HASIL 130380537 117728750
SISA HASIL USAHA KOTOR 627922863 589767950
III BEBAN USAHA
1 Biaya Depresiasi 1650000 1800000
2 Biaya Amortisasi 12320550 11270800
3 Penghormatan Pengurus 62574000 54007200
4 Perjalanan Rapat Pengurus 11700000 7200000
5 Konsumsi Rapat Pengurus 2340000 1215000
6 Biaya Gaji Karyawan 100110000 87055200
7 Biaya Konsumsi Kantor 1800000 1500000
8 Biaya Transportasi Karyawan 982500 677000
9 Biaya Fotocopy 1151500 656500
10 Biaya ATK amp Percetakan 3951000 3724000
11 Biaya Listrik 1200000 1200000
12 Biaya Telepon Internet 2741000 2445500
13 Biaya Perawatan Alat Kantor 2586000 788000
14 Biaya Promosi 14825000 6325000
15 Biaya Pajak Motor 250000 500000
16 Biaya Inventaris 30000 -
17 Seragam Pengurus amp Karyawan 6900000 5600000
18 Zakat 6049500 7246600
19 Gaji 13 13557000 11755600
20 Biaya RAT 45020000 44930000
21 Biaya Lembur 1000000 1000000
22 Biaya THR 49171250 41847300
23 Biaya BPJS Ketenagakerjaan 2088000 2088000
24 Biaya lain-lain 2400000 2400000
25 Biaya Programmer 2 Ut Komputer 818000 11000000
(bersambung)
60
Tabel 32 Lanjutan
KETERANGAN 31 Des 2019
(Rp)-
31 Des 2018
(Rp)-
JUMLAH BEBAN USAHA 347215300 308231700
IV DANA CADANGAN
1 Dana Khusus (5580600) 5802000
2 Dana Cadangan Resiko 3 Provisi (2974050) 3305350
JUMLAH DANA CADANGAN (8554650) 8739850
V PEND amp BY LUAR USAHA
1 Pendapatan Jasa Bank (16894650) (16528000)
2 Biaya ADM Bank 3378970 3305350
JMLH PEND amp BY LUAR USAHA (13515680) (13222650)
JMLH TOTAL PENGELUARAN 325144970 303748900
SHU SEBELUM PAJAK 302777893 286019050
POTONGAN PPH 3499774 5444500
SHU SETELAH PAJAK 299278119 280574550
Sumber Arif Fauzani (2019 12)
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pendapatan non halal di BMT
Nurrohman berasal dari pendapatan yang diperoleh akibat adanya kerjasama
dengan pihak lain yang tidak menggunakan skema syariah (bunga) dan dari
sanksi nasabah yang menunda pembayaran (denda) Sehubungan dengan dana
non halal menurut keterangan dari bapak Arif Fauzani beliau mengatakan
bahwa
ldquoBMT Nurrohman mendapatkan bunga dari penyimpanan kepada
lembaga keuangan konvensional yaitu bank BPR JATIM Kami
menyimpan dana disana karena selain dekat juga mudah dalam proses
pencairan dananya Dari penyimpanan tersebut memang mendapatkan
bunga dan bunga tersebut masih kami masukkan ke dalam pendapatan
operasional usaha jadi belum dipisahkan secara khususrdquo
BMT Nurrohman juga telah mengantisipasi untuk mengatasi nasabah
yang melakukan penundaan pembayaran pembiayaan Berikut ini merupakan
sanksi yang diterapkan BMT Nurrohman apabila mendapati nasabah yang
menunda pembayaran yaitu93
93 Arif Fauzani Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 09 Desember 2019
61
1 Teguran
Teguran ini bertujuan untuk mengingatkan nasabah bahwa ada etika
dalam melakukan pembayaran pembiayaan BMT Nurrohman
memberikan teguran bagi nasabah yang melakukan penundaan
pembayaran yang masih memiliki karakter baik dan telat pembayaran
masih dalam rentang waktu pengecualian dari tanggal jatuh tempo
pembayaran pembiayan yakni 10 hari terlebih untuk nasabah baru yang
masih pertama melakukan pembayaran pembiayaan94
2 Surat peringatan atau penagihan
Surat peringatan diberikan kepada nasabah yang tidak segera
memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian surat peringatan ini
diberikan pada nasabah dirumahnya sebagai upaya BMT Nurrohman
dalam menyelesaikan secara kekeluargaan Jika selama 3 bulan berturut-
turut nasabah tidak mau memenuhi kewajiban angsuran pembayaran maka
BMT akan memberikan surat penagihan yang disertai dengan rincian
kewajiban yang harus dibayarkan oleh nasabah
3 Sanksi denda
Sanksi denda dijatuhkan kepada nasabah bersamaan dengan adanya
surat penagihan bagi nasabah yang menunda pembayaran pembiayaan di
BMT Nurrohman95
94 Ibid 95 Ibid
62
4 Sanksi black list untuk pengajuan selanjutnya
Sanksi ini diberikan kepada nasabah yang telah diberikan sanksi
peringatan penagihan dan denda namun tidak mengindahkan sanksi
tersebut Maka untuk pengajuan pembiyaan selanjutnya nasabah dapat
terkena black list yakni penolakan maupun pemberian pembiayaan tidak
sesuai dengan pengajuan pembiayan96
5 Sita jaminan
Eksekusi jaminan cenderung lebih dipilih pihak BMT dalam
memberikan sanksi dalam penyelesaian masalah BMT pada nasabah
mampu yang menunda pembayaran (nasabah nakal) eksekusi jaminan
dilakukan apabila dengan berbagai peringatan diatas telah dilakukan
namun tidak menuai hasil maka akhirnya eksekusi jaminan pun dilakukan
untuk menutup dana pembiayaan dan apabila masih terdapat sisa maka sisa
tersebut akan dikembalikan pada nasabah Namun apabila terjadi
kekurangan dalam menutup dana pembiayaan dari hasil eksekusi jaminan
BMT tidak mempermasalahkan bahkan tidak meminta kekurangan dana
pembiayaan tersebut97
Sehubungan dengan sanksi yang diterapkan di BMT Nurrohman bapak
Arif Fauzani selaku manajer beliau mengatakan bahwa
ldquoSeluruh sanksi yang diterpakan di BMT Nurrohman memiliki tujuan
untuk memberikan rasa jera pada nasabah dan rasa tanggung jawab untuk
memenuhi kewajiban membayar angsuran pembiayaan Sedangkan
sanksi berupa denda hanya akan diberikan kepada kepada nasabah yang
96 Ibid 97 Ibid
63
mampu membayar tetapi menunda-nunda pembayaran dengan
disengajardquo
Kriteria nasabah yang dikatakan mampu menurut BMT Nurrohman
sebagai berikut98
1 Keadaan fisik dari rumah nasabah
Jika rumah nasabah itu bagus dan pembangunan hasil dari
hartauang nasabah itu sendiri dapat di jadikan satu persyaratan sebagai
nasabah mampu namun masih di iringi dengan persyaratan berikutnya
2 Harta kepemilikanaset dari nasabah
Kepemilikan harta benda atau aset yang ada di rumah nasabah saat
diadakan penagihan bisa dikatakan dalam barang-barang tersier dan
kepemilikannya memang milik nasabah itu sendiri sehingga nasabah dapat
dikategorikan dalam nasabah mampu
3 Pekerjaanpenghasilan nasabah
Dari pekerjaan yang dijalankan oleh nasabah dapat ditafsirkan
seberapa penghasilan nasabah tersebut Sehingga dapat diperhitungkan
nasabah tersebut dapat dikatakan nasabah mampu atau tidak
4 Kondisi usaha dari nasabah
Kondisi usaha yang dimiliki nasabah dapat dijadikan penilaian
nasabah itu mampu atau tidak Karena jika usaha yang dimiliki nasabah
berjalan dengan baik bahkan lancar dan terus berkembang maka nasabah
tersebut dikatakan nasabah mampu
98 Agus Wahyudi Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 09 Desember 2019
64
5 Dilihat dari kondisi nasabah saat itu dan permasalahan yang dialami
nasabah
Kondisi dan permasalahan yang sedang dihadapi oleh nasabah
pastinya tidak akan sama setiap bulannya Pasti ada keadaan dan
permasalahan tidak terduga yang akan datang secara mendadak dan
mendesak Sehingga hal ini juga dijadikan salah satu persyaratan sebagai
nasabah tersebut dikatakan nasabah mampu atau tidak Karena jika
nasabah tersebut sedang dilanda permasalahan yang begitu serius dan
termasuk dalam kategori keadaan force marjeur maka nasabah tersebut
tidak dikenai denda
6 Referensi dari tetangga nasabah
Referensi tetangga ini digunakan untuk menanyakan kebenaran dari
keterangan nasabah tentang kondisi ekonomi sampai permasalahan yang
sedang dihadapi nasabah tersebut
7 Karakter Nasabah itu sendiri
Karakter nasabah ini dilihat dari riwayat pembayaran yang dilakukan
oleh nasabah selama ini apakah baik atau buruk Selain itu karakter ini
dapat dilihat ketika adanya penagihan yang dilakukan oleh pihak BMT
Sedangkan nasabah yang tidak atau belum mampu membayar disebabkan
force majeur tidak boleh dikenakan sanksi dijelaskan oleh Bapak Agus
Wahyudi selaku debt collector sebagai berikut99
ldquoKriteria nasabah yang tidak boleh dikenakan sanksi adalah nasabah
yang memiliki permasalahan keluarga yang sulit untuk dipecahkan
99 Ibid
65
seperti terkena penyakit serius kecelakaan perceraian sehingga beban
hidup ditanggung oleh salah satu pihak dengan tidak ada kemampuan
untuk melakukan angsuran pembayaran pembiayaan Kemudian nasabah
yang terkena bencana alam yang tidak terduga yang membuat hilangnya
harta benda nasabah seperti tanah longsor kebakaran kemudian
nasabah yang mengalami kebangkrutan atas usahanya dan yang terakhir
nasabah yang memiliki usaha dibidang pertanian dan mengalami gagal
panenrdquo
Sanksi yang didasarkan pada prinsip tazīr bertujuan agar nasabah lebih
disiplin dalam melakukan kewajibannya Sanksi denda tersebut berupa
sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat
akad ditandatangani Namun mekanisme sanksi denda di BMT Nurrohman
memiliki cara perhitungan tersendiri Berikut ini merupakan contoh dari
perhitungan sanksi denda di BMT Nurrohman100
Tabel 32 Penghitungan Biaya Denda
Bulan Pokok Mark up Jasa Denda Perbulan Total Seluruh denda
1 1000000 30000 30000 x 10 = 3000 3000
2 1000000 30000 30000 x 20 = 6000 9000
3 1000000 30000 30000 x 30 = 9000 18000
4 1000000 30000 30000 x 40 = 12000 30000
5 1000000 30000 30000 x 10 = 3000 33000
6 1000000 30000 30000 x 20 = 6000 39000
Sumber Merinda Budi R (201912)
Sehubungan dengan sanksi denda menurut keterangan dari Ibu Merinda
selaku akuntan beliau mengatakan bahwa101
ldquoJika nasabah melakukan penundaan angsuran lebih dari 4 bulan maka
setelah 4 bulan penghitungan denda sebanyak 40 maka akan kembali
pada perhitungan 10 denda pada penundaan angsuran pembayaran
Sehingga begitu seterusnya untuk bulan-bulan berikutnya sampai bulan
terakhir nasabah melakukan pembayaran angsuran pembiayanrdquo
100 Merinda Budi R Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 24 Februari 2020 101 Ibid
66
D Prosedur Dewan Pengawas Syariah terhadap Penggunaan Dana TBDSP
di BMT Nurrohman Janti Slahung Ponorogo
BMT Nurrohman Janti Slahung Ponorogo telah memiliki 2 orang Dewan
Pengawas Syariah (DPS) yaitu102
1 Drs Larman
2 Kuri Suprapto
Sehubungan dengan DPS menurut keterangan Bapak Larman selaku
ketua DPS beliau mengatakan bahwa103
ldquoPembentukan DPS di BMT Nurrohman itu sudah dibentuk sejak BMT
Nurrohman berdiri Jadi semua kepengurusan dibentuk saat itu juga
dengan pemilihan berdasarkan musyawarah bersama Dalam melakukan
pengawasan terhadap kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana saya
melakukan pemeriksaan di kantor 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan
Karena saya juga memiiki pekerjaan lain di luar sebagai anggota DPS
Saya merangkap jabatan sebagai tenaga pengajar di salah satu sekolah
menengah pertama yaitu SMPN 2 Balongrdquo
Pengawasan yang dilakukan DPS tersebut dilakukan secara periodik
setiap satu bulan sekali melalui laporan bulanan yang dibuat oleh pengurus
BMT Nurrohman Pada akhir tahun BMT Nurrohman mengadakan Rapat
Akhir Tahun (RAT) Rapat tersebut dihadiri oleh DPS segenap pengurus dan
semua anggota BMT Nurrohman yang membahas dan mengevaluasi kinerja
semua anggota masalah-masalah yang terjadi dan mencari solusi untuk
mengatasi masalah tersebut104
DPS harus memberikan persetujuan serta opini terkait dengan penyaluran
dan penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan di BMT
102 Arif Fauzani Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 09 Desember 2020 103 Larman Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 09 Desember 2020 104 Ibid
67
Nurrohman Karena setiap kegiatan di lembaga keuangan syariah tidak dapat
berjalan tanpa adanya persetujuan dari DPS Sehubungan dengan persetujuan
penyaluran dana menurut keterangan dari Bapak Larman selaku DPS beliau
mengatakan bahwa105
ldquoSaya telah memberikan persetujuan bahwa dana denda dan juga bunga
dimasukkan ke dalam pendapatan BMT dan digunakan kembali untuk
membiayai kegiatan operasional BMT Menurut saya hal tersebut
memang tidak sesuai dengan syariah namun saya akan tetap menyetujui
hal tersebut karena BMT Nurrohman memiliki sistem pembagian sendiri
saat melakukan rapat atau musyawarah sesuai dengan kesepakatan para
pengurus BMT Sebagai DPS saya selalu menyarankan agar seluruh
kegiatan dan juga laporan keuangan agar terus dibenahi dan diperbaiki
sehingga sistem penerimaan dan penyaluran dana bisa sesuai dengan
ketentuan syariah Memang semua itu memerlukan proses yang cukup
lama tidak bisa sekejap langsung sesuai dengan syariahrdquo
Dari paparan data di atas dapat diketahui bahwa Bapak Larman selaku
pengawas di BMT Nurrohman memberikan persetujuan mengenai penggunaan
dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan yang belum dipisahkan dan
masih digunakan untuk kegiatan operasional BMT Hal tersebut disetujui oleh
DPS berdasarkan kesepakatan pengurus-pengurus BMT Nurrohman DPS juga
selalu menyarankan agar terus berusaha menjadi lembaga keuangan yang
murni syariah
105 Ibid
68
BAB IV
ANALISA FATWA NO123DSN-MUIXI2018 TENTANG PENGGUNAAN
DANA YANG TIDAK BOLEH DIAKUI SEBAGAI PENDAPATAN
(TBDSP) DI BMT NURROHMAN JANTI SLAHUNG PONOROGO
A Analisis Fatwa No123DSN-MUIXI2018 terhadap Penggunaan Dana
yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan bagi Lembaga Keuangan
Syariah di BMT Nurrohman Janti Slahung Ponorogo
Salah satu fatwa yang mengatur mengenai lembaga keuangan syariah
adalah fatwa No123DSN-MUIXI2018 tentang penggunaan dana yang Tidak
Boleh Diakui Sebagai Pendapatan (TBDSP) bagi Lembaga Keuangan Syariah
(LKS) Lembaga Bisnis Syariah (LBS) dan Lembaga Perekonomian Syariah
(LPS) Dalam ketentuan ke 2 (dua) mengenai sumber dana yang tidak boleh
diakui sebagai pendapatan disebutkan bahwa
1 Dana TBDSP berasal antara lain dari106
a Transaksi tidak sesuai dengan prinsip syariah yang tidak dapat
dihindarkan termasuk pendapatan bunga (riba)
b Transaksi syariah yang tidak terpenuhi ketentuan dan batasannya
(rukun dan atau syaratnya)
c Dana sanksi (denda) karena tidak memenuhi kewajiban sesuai
kesepakatan
106 DSN-MUI ldquoPenggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan bagi
Lembaga Keuangan Syariah Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariahrdquo dalam
httpsdsnmuioridkategorifatwa (diakses pada tanggal 10 Desember 2019 jam1640)
69
d Dana yang tidak diketahui pemiliknya diketahui pemiliknya tetapi
tidak ditemukan atau diketahui pemiliknya tetapi biaya
pengembaliannya lebih besar dari jumlah dana tersebut
Dalam paparan data laporan keuangan cash flow yang terdapat dalam bab
III tabel 31 terlihat BMT Nurrohman menyimpan dananya di lembaga
keuangan konvensional yaitu BPR JATIM Hal tersebut juga telah dijelaskan
oleh Bapak Arif Fauzani selaku manajer Dari penyimpanan dana tersebut
BMT mendapatkan bunga pertahun Telihat dalam laporan SHU tabel 32 BMT
Nurrohman telah mendapatkan bunga mencapai sebesar Rp 16894650- di
akhir tahun 2019 Pendapatan bunga tersebut tidak dipisahkan secara khusus
dan bercampur dengan dana lainnya107
BMT Nurrohman juga telah mengantisipasi untuk mengatasi nasabah
yang melakukan penundaan pembayaran pembiayaan hal tersebut yakni
dengan memberlakukan sanksi terhadap nasabah tersebut Berikut ini
merupakan sanksi yang diterapkan BMT Nurrohman apabila mendapati
nasabah yang menunda pembayaran adalah108
1 Teguran
2 Surat peringatan atau penagihan
3 Sanksi denda
4 Sanksi black list untuk pengajuan selanjutnya
5 Sita jaminan
107 Arif Fauzani Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 9 Desember 2019 108 Ibid
70
Seluruh sanksi yang diterpakan di BMT Nurrohman memiliki tujuan
untuk memberikan rasa jera pada nasabah dan rasa tanggung jawab untuk
memenuhi kewajiban membayar angsuran pembiayaan Sanksi berupa denda
diberikan kepada kepada nasabah yang mampu membayar tetapi menunda-
nunda pembayaran dengan disengaja Sedangkan nasabah yang tidak atau
belum mampu membayar disebabkan force majeur tidak boleh dikenakan
sanksi109 Sanksi yang didasarkan pada prinsip tazīr bertujuan agar nasabah
lebih disiplin dalam melakukan kewajibannya Sanksi denda tersebut berupa
sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat
akad ditandatangani Namun mekanisme sanksi denda di BMT Nurrohman
memiliki cara perhitungan tersendiri seperti yang tertulis pada tabel 11
Jadi jika nasabah yang melakukan penundaan angsuran maka
perhitungan denda dimulai sebanyak 10 satu bulan 20 dua bulan 30 tiga
bulan 40 empat bulan Jika lebih dari 4 bulan akan kembali pada
perhitungan 10 denda pada penundaan angsuran pembayaran Sehingga
begitu seterusnya untuk bulan-bulan berikutnya sampai bulan terakhir nasabah
melakukan pembayaran angsuran pembiayan110
Berdasarkan paparan data di atas terlihat bahwa BMT Nurrohman
memiliki dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan atau dana non halal
yaitu bunga dari lembaga keuangan konvensional BPR JATIM dan dana denda
keterlambatan pembayaran angsuran seperti yang dijelaskan dalam fatwa
109 DSN-MUI ldquoPenggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan bagi
Lembaga Keuangan Syariah Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariahrdquo dalam
httpsdsnmuioridkategorifatwa (diakses pada tanggal 10 Desember 2019 jam1640) 110 Arif Fauzani Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 09 Desember 2019
71
No123DSN-MUIXI2018 ketentuan kedua poin a yang berbunyi ldquotransaksi
tidak sesuai dengan prinsip syariah yang tidak dapat dihindarkan termasuk
pendapatan bunga (riba) dan ketentuan kedua poin c yang berbunyi ldquodana
TBDSP antara lain berasal dari dana sanksi (denda) karena tidak memenuhi
kewajiban sesuai kesepakatanrdquo
Dari data laporan keuangan SHU tabel 32 diketahui bahwa dana hasil
sanksi denda dimasukkan ke dalam pendapatan operasional dan dana bunga
dimasukkan ke dalam pendapatan luar usaha Dana tersebut belum dipisahkan
secara khusus dan masih bercampur dengan dana lainnya sehingga dapat
digunakan kembali untuk membiayai kegiatan-kegiatan operasional BMT
yaitu antara lain untuk biaya penghormatan pengurus perjalanan rapat
pengurus konsumsi rapat pengurus biaya gaji karyawan biaya konsumsi
kantor biaya transportasi karyawan biaya fotocopy biaya ATK amp percetakan
biaya listrik biaya telepon internet biaya perawatan alat kantor biaya
promosi biaya pajak motor seragam pengurus amp karyawan biaya RAT biaya
lembur biaya THR biaya BPJS ketenagakerjaan biaya programmer 2
komputer dan juga pembayaran pajak111
Apabila dikaitkan dengan fatwa DSN No123DSN-MUIXI2018 maka
hal tersebut tidak sesuai dengan isi fatwa dalam ketentuan ketiga nomor 1 (satu)
yang berbunyi ldquodana TBDSP wajib digunakan dan disalurkan secara langsung
untuk kemaslahatan umat Islam dan kepentingan umum yang tidak
111 Ibid
72
bertentangan dengan prinsip syariahrdquo112 dan ketentuan ketiga nomor 4
(empat) yang berbunyi ldquodana TBDSP tidak boleh dimanfaatkan untuk
kepentingan LKS LBS dan LPS antara lain dalam bentuk promosi produk
maupun iklan (branding) perusahaan pendidikan dan pelatihan untuk
karyawan pembayaran pajak zakat amp wakaf pembayaran atau pelunasan
tunggakan nasabah (end user) dan kegiatan yang bertentangan dengan prinsip
syariahrdquo113 Seharusnya penggunaan dana TBDSP seperti dana bunga dan
denda yang terdapat di BMT Nurrohman digunakan untuk kegiatan yang tidak
bertentangan dengan prinsip syariah yaitu antara lain untuk114
1 Penanggulangan korban bencana
2 Sarana penunjang lembaga pendidikan Islam
3 Masjid atau musholla dan penunjangnya
4 Pembangunan fasilitas umum yang berdampak sosial
5 Sosialisasi edukasi dan literasi ekonomi keuangan dan bisnis syariah
untuk masyarakat umum
6 Beasiswa untuk siswa atau mahasiswa berprestasi danatau kurang mampu
7 Kegiatan produktif bagi dhuafa
8 Fakir miskin
9 Kegiatan sosial lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
112 DSN-MUI ldquoPenggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan bagi
Lembaga Keuangan Syariah Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariahrdquo dalam
httpsdsnmuioridkategorifatwa (diakses pada tanggal 10 Desember 2019 jam1640) 113 Ibid 114 Ibid
73
Seperti yang dijelaskan oleh ketua MUI Maruf Amin yang
menegaskan bahwa bank syariah hanya boleh menggunakan dana non halal
untuk kepentingan sosial Dana non halal tidak boleh bercampur untuk
keuntungan bank115 Jika dana bunga dan denda digunakan untuk pembiayaan
kegiatan operasional BMT otomatis akan memberi pemasukan serta
keuntungan bagi BMT Nurrohman
Sebagai badan sosial BMT Nurrohman Janti Slahung memiliki fungsi
mengelola dana sosial sebagaimana yang diungkapkan oleh mas Arif Fauzani
(selaku manager) bahwa sistem penghimpunan dana sosial berupa aturan
standar yang bersumber dari penyisihan dana SHU Dana sosial di BMT
Nurrohman tersebut digunakan sesuai dengan prinsip syariah untuk
kemaslahatan umat antara lain digunakan untuk sumbangan116 Dengan
demikian seharusnya dana bunga dan juga denda dijadikan satu dengan dana
sosial yang ada di BMT Nurrohman agar penggunaannya tidak melanggar
prinsip-prinsip syariah
Dari hasil pengamatan penulis dapat disimpulkan bahwa praktik
penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan di BMT
Nurrohman tidak sesuai dengan ketentuan fatwa DSN No123DSN-
MUIXI2018 ketentuan ketiga nomor 1 (satu) dan nomor 4 (empat) karena
belum terlaksana sesuai dengan prinsip syariah
115 Asep Fathulrahman rdquo Maaruf Sebut Dana Tak Halal Bank Syariah Hanya untuk
Sosialrdquo dalam httpswwwcnnindonesiacomekonomi20181110154725-78-345508maaruf-
sebut-dana-tak-halal-bank-syariah-hanya-untuk-sosial (diakses pada tanggal 06 Maret 2020 jam
0905) 116 Arif Fauzani Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 24 Februari 2020
74
B Analisis Fatwa No123DSN-MUIXI2018 terhadap Prosedur Dewan
Pengawas Syariah dalam Penggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui
Sebagai Pendapatan bagi Lembaga Keuangan Syariah di BMT
Nurrohman Janti Slahung Ponorogo
Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam perbankan syariah memiliki
peranan yang penting dan strategis dalam pengawasan syariah pada perbankan
syariah DPS harus bertanggungjawab untuk memastikan semua produk dan
prosedur bank syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Secara DPS pada
institusi perbankan mempunyai kedudukan yang sangat kuat karena
kehadirannya adalah sangat penting dan strategis117
DSN MUI dalam fatwa No 123DSN-MUIXI2018 tentang Penggunaan
Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan (TBDSP) bagi Lembaga
Keuangan Syariah Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian
Syariah yang mengatur tentang peran DPS yang dijelaskan dalam ketentuan
ke-3 (tiga) nomor 5 (lima) yang berbunyi ldquoSetiap penggunaan dan penyaluran
dana TBDSP harus mendapatkan persetujuan atau opini dari Dewan Pengawas
Syariah LKS LBS dan LPS tersebutrdquo118 Yang artinya setiap penggunaan dan
penyaluran dana TBDSP tidak dapat dijalankan tanpa adanya persetujuan dari
DPS
DPS di BMT Nurrohman sudah dibentuk sejak BMT Nurrohman berdiri
DPS melakukan pemeriksaan di kantor 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan Salah
117 Khaerul Umam Manajemen Perbankan Syariah (Bandung Pustaka Setia 2013) 139 118 DSN-MUI ldquoPenggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan bagi
Lembaga Keuangan Syariah Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariahrdquo dalam
httpsdsnmuioridkategorifatwa (diakses pada tanggal 10 Desember 2019 jam1640)
75
satu DPS memiliki jabatan lain di luar sebagai anggota DPS Beliau merangkap
jabatan sebagai tenaga pengajar di salah satu sekolah menengah pertama yaitu
SMPN 2 Balong Jabatan itu tentu tidak membuat DPS komitmen pada satu
jabatan saja yaitu hanya sebagai DPS119
Pengawasan yang dilakukan DPS tersebut dilakukan secara periodik
setiap satu bulan sekali melalui laporan bulanan yang dibuat oleh pengurus
BMT Nurrohman Pada akhir tahun BMT Nurrohman mengadakan Rapat
Akhir Tahun (RAT) Rapat tersebut dihadiri oleh DPS segenap pengurus dan
semua anggota BMT Nurrohman yang membahas dan mengevaluasi kinerja
semua anggota masalah-masalah yang terjadi dan mencari solusi untuk
mengatasi masalah tersebut120 Dalam pengambilan keputusan harus
bermusyawarah terlebih dahulu dan bertanggung jawab terhadap hasil
keputusan121 Seperti yang dijelaskan dalam al-Qurrsquoān QS al-lsquoImrān ayat
159122
ر hellip م ي ا م اوره ى الله وش ل ل ع وك ت ت زم ا ع ذ إBermusyawarahlah dalam suatu urusan setelah kamu membulatkan tekad
maka bertawakallah kepada Allah
Dalam pengawasan penyaluran dana DPS mempunyai wewenang dan
tanggungjawab antara lain123
1 Menyetujui rencana penyaluran dana tahunan termasuk rencana pemberian
penyaluran dana kepada pihak yang terkait dengan bank dan penyaluran
119 Larman Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 24 Februari 2020 120 Ibid 121 Muhamad manajemen pembiayaan 145 122 Departemen Agama RI al-Qurrsquoān 99 123 Muhamad Manajemen Pembiayaan 146
76
dana kepada nasabah-nasabah besar tertentu yang akan tertuang dalam
rencana kerja bank yang disampaikan kepada BI
2 Mengawasi proses pelaksanaan pemberian penyaluran dana tersebut
berkaitan dengan syariat Islam
3 Meminta penjelasan danatau pertanggungjawaban direksi serta meminta
langkah-langkah perbaikan apabila rencana pemberian penyaluran dana
tersebut menyimpang dari unsur syariah
DPS memberikan persetujuan bahwa penyaluran dana denda dan juga
bunga dimasukkan ke dalam pendapatan BMT dan digunakan kembali untuk
membiayai kegiatan operasional BMT Menurut DPS hal itu tidak bisa
dikatakan sesuai dengan syariah namun beliau tetap menyetujui hal tersebut
karena BMT Nurrohman memiliki sistem pembagian sendiri saat dibahas
melalui rapat atau musyawarah sesuai dengan kesepakatan para pengurus
BMT DPS juga meminta langkah-langkah perbaikan apabila rencana
pemberian penyaluran dana tersebut menyimpang dari unsur syariah yaitu
dengan memberikan saran agar terus berbenah dan memperbaiki sistem
penerimaan dan penyaluran dana agar sesuai dengan ketentuan syariah124 DPS
telah melaksanakan wewenang dan tanggungjawabnya dalam pengawasan
penggunaan dan penyaluran dana tetapi belum bisa dilakukan dengan
maksimal
Dari paparan data di atas dapat disimpulkan bahwa prosedur DPS dalam
penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi lembaga
124 Larman Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 24 Februari 2020
77
keuangan syariah telah sesuai dengan ketentuan fatwa DSN No123DSN-
MUIXI2018 ketentuan ketiga nomor 5 (lima) yang berbunyi ldquoSetiap
penggunaan dan penyaluran dana TBDSP harus mendapatkan persetujuan atau
opini dari Dewan Pengawas Syariah LKS LBS dan LPS tersebutrdquo125 karena
penggunaan dana TBDSP di BMT Nurrohman telah mendapatkan persetujuan
atau opini dari DPS Akan tetapi konten dari prosedur pengalokasian dana
TBDSP yang disetujui tersebut belum sesuai dengan fatwa DSN No123DSN-
MUIXI2018 ketentuan ketiga nomor 1 (satu) dan nomor 4 (empat) karena
belum terlaksana sesuai dengan prinsip syariah
125 DSN-MUI ldquoPenggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan bagi
Lembaga Keuangan Syariah Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariahrdquo dalam
httpsdsnmuioridkategorifatwa (diakses pada tanggal 10 Desember 2019 jam1640)
78
BAB V
PENUTUP
A Kesimpulan
Berdasarkan hasil dari pengkaitan teori pada bab II dengan kenyataan
yang peneliti temukan di lapangan yang dituangkan di dalam bab III dan
berdasarkan analisis yang peneliti lakukan maka peneliti dapat menyimpulkan
sebagai berikut
1 Penggunaan dana TBDSP belum sesuai dengan fatwa DSN No123DSN-
MUIXI2018 Di dalam fatwa dana TBDSP wajib digunakan dan
disalurkan secara langsung untuk kemaslahatan umat Islam dan
kepentingan umum yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
Namun dalam praktiknya BMT Nurrohman memasukkan dana denda dan
bunga ke dalam pendapatan BMT dan digunakan kembali untuk kegiatan
operasional BMT Penggunaan dana tersebut akan memberikan
pemasukan dan keuntungan pada BMT Nurrohman sendiri
2 Prosedur Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam penggunaan dana yang
tidak boleh diakui sebagai pendapatan di BMT Nurrohman sebenarnya
telah sesuai dengan fatwa fatwa DSN No123DSN-MUIXI2018
ketentuan ketiga nomor 5 (lima) yang berbunyi ldquoSetiap penggunaan dan
penyaluran dana TBDSP harus mendapatkan persetujuan atau opini dari
Dewan Pengawas Syariah LKS LBS dan LPS tersebutrdquo karena
penggunaan dana TBDSP di BMT Nurrohman telah mendapatkan
persetujuan dan juga opini dari Dewan Pengawas Syariah Akan tetapi
79
79
konten dari prosedur tersebut belum sesuai dengan fatwa DSN
No123DSN-MUIXI2018 ketentuan ketiga nomor 1 dan nomor 4
karena belum terlaksana sesuai dengan prinsip syariah
B Saran
Berdasarkan hal-hal yang telah peneliti uraikan peneliti menemukan hal
hal yang penting yang sebaiknya menjadi perhatian kita bersama Dalam hal
ini penulis menyarankan beberapa hal
1 Diharapkan kepada BMT Nurrohman untuk menggunakan dana yang tidak
boleh diakui sebagai pendapatan sebagaimana denda dan bunga agar
sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI Sebaiknya dana denda tersebut
dimasukkan ke dalam dana sosial untuk selanjutnya digunakan untuk
kepentingan umum atau kemaslahatan umat Islam karena BMT
merupakan lembaga keuangan Islam yang berdasarkan prinsip-prinsip
syariah
2 Sebaiknya kinerja pengawasan oleh DPS dilakukan secara optimal dan
konsisten agar penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai
pendapatan yang ada di BMT Nurrohman dapat terlaksana dengan baik
maksimal dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan fatwa DSN-MUI yaitu
berdasarkan kemaslahatan umat atau kepentingan umum bukan untuk
kegiatan operasional BMT yang akan memberikan keuntungan BMT itu
sendiri
80
DAFTAR PUSTAKA
Referensi Buku
Departemen Agama RI al-Qurrsquoan dan Terjemahnya Semarang CV Toha Putra
2008
Abdullah Marsquoruf Hukum Keuangan Syariah pada Lembaga Keuangan Bank dan
Non Bank Yogyakarta Aswaja Presindo 2016
Adam Panji Fatwa-fatwa Ekonomi Syariah Konsep Metodologi dan
Implementasinya pada Lembaga Keuangan Syariah Jakarta Sinar
Grafika Offset 2018
Amin Marsquoruf Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum
dan Perundang-undangan Jakarta Puslitbang Kehidupan Keagamaan
2011
Antonio Muhammad Syafirsquoi Bank Syriah dari Teori ke Praktik Jakarta Gema
Insani 2001
Al-Arif Nur Rianto Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik Bandung CV
Pustaka Setia 2015
Arikunto Suharsimi Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktik Bandung
Rineka Cipta 2006
Basrowi Suwandi Memahami Penelitian Kualitatif Jakarta PT Rineka Cipta
2008
Budisantoso Totok dan Nuritomo Bank dan Lebaga Keuangan Lain Jakarta
Salemba Empat 2017
Bungin Burhan Analisis Data Penelitian Kualitatif Jakarta PT Raja Grafindo
Persada 2013
Chapra M Umer dan Khan Tariqullah Regulasi dan Pengawasan Bank Syariah
Jakarta Bumi Aksara 2008
Hirsanuddin Hukum Perbankan Syariah di Indonesia (Pembiayaan Bisnis dengan
Prinsip Kemitraan) Yogyakarta Genta Press 2008
Huda Nurul dan Heykal Mohammad Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis
dan Praktis Jakarta Kencana 2010
Moleong Lexi J Metode Penelitian Kualitatif Bandung PT Remaja Rosdakarya
2009
81
Mubarok Jaih Perkembangan Fatwa Ekonomi Syaria Bandung Pustaka Bani
Quraisy 2004
Muhammad Rifqi Akuntansi Keuangan Syariah Konsep dan Implementasi PSAK
Syariah Yogyakarta P3EI Press 2010
Muhammad Manajemen Dana Bank Syariah Yogyakarta YKPN 2011
An-Nawawī Imam al-Majmū Syarh al-Muhadzdzab Jakarta Pustaka Azzam
2009
Perwataatmadja Karnaen dan Antonio Muhammad Syafirsquoi Apa dan Bagaimana
Bank Islam Yogyakarta Dana Bhakti Wakaf 1992
Qardhawi Yusuf Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan Jakarta Gema Insani
Press 1997
Rahardjo Susilo dan Gudnanto Pemahaman Individu Teknik Nontes Kudus
Prenada Media 2011
Rasjid Sulaiman Fiqh Islam (Hukum Fiqh Isam) Bandung Sinar Baru
Algensindo 2016
Ridwan Muhammad Manajemen Bayt al-Māl Wa al-Tamwīl Yogyakarta UII
Press 2004
Sam Ichwan Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI
Jakarta Erlangga 2014
Sholeh Asrorun Nirsquoam Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia
tmp Emir Cakrawala Islam 2016
Soeharto Irawan Metode Penelitian Sosial Bandung PT Remaja Rosdakarya
2004
Sudarsono Pokok- pokok Hukum Islam Jakarta PT Rineka Cipta 2001
Sugiyono Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan RampD Bandung Alfabeta
2016
Tanjung Hendri dan Devi Abrista Metode Penelitian Ekonomi Islam Jakarta
Gramata Publishing 2013
Umam Khaerul Manajemen Perbankan Syariah Bandung Pustaka Setia 2013
Umam Khotibul Legislasi Fikih Ekonomi dan Penerapannya dalam Produk
Perbankan Syariah di Indonesia Yogyakarta BPFE 2011
82
Yusuf Muri Metode Penelitian Kuntitatif Kualitatif dan penelitian Gabungan
Jakarta Kencana 2017
Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah
Darmiati Tinjauan hukum Islam terhadap Pengalokasian Dana Non Halal Bagi
Kepentingan Sosial pada KJKS Manfaat Gayung Kebonsari Surabaya
Skripsi Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel 2012 1-8
Faozan Akhmad ldquoPeran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Penerapan
Shariah Compliance pada Bayt al-Māl Wa al-Tamwīl (BMT) di Kota
Purwokertordquo JPA Vol 16 No 1 Juni 2015 145-146
Lenap Indria Puspitasari ldquoPengungkapan Pendapatan Non-Halal PSAK 109 Vs
Praktikrdquo Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram Vol
3 2019 95-97
Mujib Abdu rdquoDewan Pengawas Syariah (DPS) pada Lembaga Keuangan Mikro
Syariah di Wilayah Jawa Tengahrdquo Az Zarqarsquo Vol 1 (Juni 2017) 127
Muttaqin Azhar ldquoModel Pembiayaan Bayt al-Māl Wa al-Tamwīl dan Peranannya
dalam Pembinaan Kesejahteraan Usaha Kecil Menengah (UKM)rdquo
Humanity Vol 7 2012 35
Nani Lenza Analisis Pengelolaan Dana Tazīr bagi Nasabah Wanprestasi dalam
Meningkatkan Kedisiplinan Nasabah (Studi Pada Pt Bank Syariah
Mandiri Kantor Cabang Teluk Betung Bandar Lampung) Skripsi
Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung 2018 3-9
Nasution Siti Toibah Studi Analisis Terhadap Fatwa DSN-Mui tentang Denda
Keterlambatan Pembayaran Utang pada Credit Card Syarirsquoah di Tinjau
Menurut Fiqih Muamalah Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif
Kasim 2012 3-8
Sofiyah rdquoAnalisis Efektifitas Keputusan DSN-MUI No 3 Tahun 2000 Berkaitan
dengan Dewan Pengawas Syariah di Bayt al-Māl Wa al-Tamwīl (BMT)
Studi Kasus di BMT Bima Magelangrdquo Muqtasid Vol 1 (Juli 2012) 143
Sutopo Umarwan ldquoDialektika Fatwa dan Hukum Positif di Indonesiardquo Justicia
Islamica Vol 15 No 1 2018 91
Syaputra Arianto Analisis Penggunaan Dana Tazīr dan Tarsquowidh bagi Nasabah
Wanprestasi pada PT BRI Syariah Skripsi Universitas Islam Negeri
Syarif Hidayatullah 2014 1-9
83
Taslimah Heni Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Penerapan Denda
pada Pembiayaan Bermasalah di KSU BMT Multazam Yogyakarta
Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2008 4-7
Thovarsquoi Ritwan ldquoDistribusi Dana Sosial Pada Bayt al-Māl Wa al-Tamwīl (BMT)
Alfa Dinar Kerjo Karanganyarrdquo Naskah Publikkasi (Surakarta
Universitas Muhammadiyah 2016 2
Referensi Internet
Asep Fathulrahman -Maaruf Sebut Dana Tak Halal Bank Syariah Hanya untuk
Sosialdikutipdarihttpswwwcnnindonesiacomekonomi201811101
54725-78-345508maaruf-sebut-dana-tak-halal-bank-syariah-hanya-
untuksosial [diakses tanggal 06 Maret 2020]
DSN-MUI -Penggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan bagi
Lembaga Keuangan Syariah Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga
Perekonomian Syariah dikutip dari httpsdsnmuioridkategorifatwa
[diakses pada tanggal 10 Desember 2019]
Kamus Besar Bahasa Indonesia -dikutip dari httpskbbiwebiddanahtml
[diaksespada 01 Maret 2020]
M Salman Yusuf -Fatwa No 123 Untuk Siapa dikutip dari dalam
httpswwwpressreadercomindonesiamajalahinvestor201908012824
62825619338 [diakses tanggal 12 Februari 2020]
OJK -Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 dikutip dari
httpswwwojkgoididkanaliknbregulasilembaga-keuangan-
mikroundang-undangPageaspx [diakses pada tanggal 11 Desember
2019]
2
profit seperti zakat infāq dan shadaqāh Adapun bayt al-tamwīl sebagai usaha
pengumpulan dan penyaluran dana komersial Usaha-usaha tersebut menjadi
bagian yang tidak terpisah dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan
ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan Islam4
Peran sosial BMT akan terlihat pada definisi bayt al-māl sedangkan
peran bisnis BMT akan terlihat pada definisi bayt al-tamwīl Sebagai lembaga
sosial BMT menerima dana zakat infāq dan shadaqāh dan menjalankannya
sesuai dengan peraturan dan amanahnya Sebagai lembaga bisnis BMT lebih
mengembangkan usahanya pada sektor keuangan yakni simpan-pinjam Usaha
ini seperti usaha perbankan yakni menghimpun dana anggota dan calon
anggota (nasabah) serta menyalurkannya kepada sektor ekonomi yang halal
dan menguntungkan5
Dalam menjalankan fungsi sebagai rumah pengembangan harta BMT
mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan
ekonomi6 Dengan prinsip operasional BMT yang berlandaskan syariah dan
lebih dekat dengan usaha kecil dan masyarakat menengah ke bawah ini menjadi
perhatian tersendiri bagi masyarakat khususnya masyarakat muslim Proses
pengajuan pembiayaan yang lebih mudah daripada lembaga keuangan
perbankan membuat BMT ini semakin diminati masyarakat 7
4 Nurul Huda dan Mohammad Heykal Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis dan
Praktis (Jakarta Kencana 2010) 363 5 Ridwan Manajemen bayt al-māl 126 6 Nur Rianto Al-Arif Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik (Bandung CV
Pustaka Setia 2015) 391-392 7 M Nur Yasin Hukum Ekonomi Islam Geliat Perbankan Syariah di Indonesia (Malang
UIN Malang Press 2009) 106
3
Di Indonesia kegiatan bayt al-tamwīl bisa dijalankan oleh industri
perbankan syariah maupun lembaga keuangan mikro syariah Kedua jenis
lembaga keuangan ini pada prinsipnya memiliki kesamaan konsep operasional
perbedaannya terletak pada bentuk badan hukum serta konsekuensi yang
mengikutinya sebagai badan hukum Lembaga Keuangan Mikro Syariah
(LKMS) merupakan lembaga keuangan yang kegiatan operasionalnya
berdasarkan prinsip syariah namun bukan bank Di masyarakat lebih dikenal
sebagai BMT atau koperasi syariah8
Kegiatan yang dilakukan BMT tidak jauh berbeda dengan bank syariah
atau BPR syariah Prinsip operasionalnya berdasarkan atas prinsip bagi hasil
jual beli dan titipan (wadirsquoah) Karenanya meskipun mirip dengan bank
syariah tapi boleh dikatakan sebagai cikal bakal dari bank syariah BMT
memiliki pasar tersendiri yaitu masyarakat kecil yang tidak terjangkau layanan
perbankan serta pelaku usaha kecil yang mengalami hambatan psikologis bila
berhubungan dengan pihak bank9
BMT Nurrohman merupakan lembaga keuangan syariah yang hadir di
tengah masyarakat golongan menengah ke bawah yang memberikan
kemudahan bagi masyarakat yang membutuhkan dana dengan proses mudah
dan cepat Sehingga memberikan kemudahan bagi masyarakat yang
membutuhkan dana dengan mengajukan pembiayaan di BMT Nurrohman
8 Rifqi Muhammad Akuntansi Keuangan Syariah Konsep dan Implementasi PSAK
Syariah (Yogyakarta P3EI Press 2010) 36 9 Ibid 363
4
Pembiayaan yang diberikan oleh BMT Nurrohman hanya terbatas pada
masyarakat yang berada disekitar wilayah BMT10
Produk-produk penyaluran di BMT Nurrohman Janti Slahung yakni
penghimpunan dana dan penyaluran dana Dalam produk penghimpunan dana
BMT Nurrohman menggunakan sistem simpanan harian yaitu jika nasabah
menyimpan di BMT selama 5 hari maka nasabah sudah mendapatkan jasa dari
BMT selama 5 hari tersebut Dalam produk penyaluran dana ada dua yaitu
mudārabah dan murābahah Pembiayaan mudārabah di BMT Nurrohman
penetapan bagi hasil diganti dengan mark upjasa yang harus dibayar oleh
setiap nasabah yang melakukan pembiayaan Dalam pembayaran angsuran
pembiayaan nasabah selain membayar pokok juga akan dikenakan
pembayaran mark upjasa setiap bulan Dengan pilihan besaran mark upjasa
3 untuk jenis menurun dengan jangka waktu maksimal 4 bulan dan 2 untuk
jenis flad dengan jangka waktu minimal 4 bulan dan maksimal 12 bulan
Pembiayaan kedua yaitu murābahah Pada pembiayaan ini margin diganti
dengan mark upjasa yang harus dibayar oleh setiap nasabah yang melakukan
pembiayaan di BMT Nurrohman Sehingga dalam pembayaran angsuran
pembiayaan nasabah selain membayar harga jual juga akan dikenakan
pembayaran mark upjasa setiap bulan Dengan pilihan besaran serta
penghitungan mark upjasa sama dengan pembiayaan mudārabah11
10 Arif Fauzani Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 09 Desember 2019 11 Ibid
5
Seperti yang telah diketahui bersama bahwa dalam melakukan aktivitas
bank syariah terlibat dengan banyak pihak demi kelancaran operasional bank
tersebut Maka pendapatan non halal pun tidak dapat dihindari keberadaannya
Pendapatan dana non halal yang diterima bank syariah berasal dari bunga
rekening atau simpanan giro bank yang terdapat pada bank lain yang tidak
menggunakan akad syariah BMT Nurrohman sendiri menyimpan dananya
untuk ditabung di lembaga keuangan konvensional yaitu BPR JATIM
Tentunya dari penyimpanan tersebut akan mendapatkan jasa atau bisa disebut
dengan bunga bank
BMT Nurrohman Janti Slahung juga menerapkan pembayaran denda
bagi anggota (nasabah) mampu yang menunggak pembayaran Sanksi denda
yang diterpakan di BMT Nurrohman memiliki tujuan untuk memberikan rasa
jera pada nasabah dan rasa tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban
membayar angsuran pembiayaan Sanksi denda ini diberikan kepada para
nasabah mampu yang melakukan pelanggaran perjanjian dan para nasabah
yang tidak dapat melunasi angsuran sesuai jatuh tempo yang telah disepakati
Namun mekanisme sanksi denda di BMT Nurrohman memiliki cara
perhitungan yang berbeda
Terkait hal ini DSN-MUI dalam fatwanya menyatakan bahwa kegiatan
ekonomi syariah di Indonesia belum sepenuhnya lepas dari sistem ekonomi
konvensional yang ribawi Sehingga DSN-MUI menggunakan teori tafrīq al-
halagtl an al-haragtm dalam memisahkan harta halal dari yang haram Pemisahan
pendapatan non halal menjadi penting mengingat bahwa lembaga keuangan
6
syariah harus menjalankan kegiatan sesuai dengan prinsip syariah Selain itu
lembaga keuangan syariah berkewajiban untuk memberikan informasi bagi
masyarakat mengenai peruntukan dana non halal sehingga pengelolaan dana
non halal ini tidak menjadi salah kaprah dalam perspektif masyarakat awam12
Dalam penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan
diutamakan digunakan untuk kemaslahatan umum Seperti yang dijelaskan
dalam kitāb al-Majmū Syarh al-Muhadzdzab13
إذا كا ن معه مال حرام وأراد الت وبة والب را ءة نه ان كان له م قال الغزا ليتا وجب د عهإلى مالك معين وجب صره إليه أو إلى وكيله ان كانمي بغي أن ره ي وارثه وإن كان لما لك لاي عره ويئس من معرته ي ن ي
الح ال الح طريق مك م وذلك مسلمين العامة كالقناطروالمساجد وم ةودق به علىقيرأو قراءممايشترك المسلمون يه وإلا ي ت
Al-Ghāzalī berkata Apabila terdapat harta haram pada seseorang dan ia
ingin bertaubat serta melepaskan diri dari harta haram tersebut maka jika
pemilik harta tersebut diketahui wajib baginya untuk menyerahkan harta
tersebut kepadanya atau wakilnya Jika pemiliknya sudah meninggal
dunia wajib diberikan kepada ahli warisnya dan jika tidak diketahui
pemiliknya dan tidak ada harapan (sulit sekali) untuk mengetahuinya
maka sebaiknya ia menggunakan harta tersebut untuk kemaslahatan
kaum muslim seperti membangun jembatan sarana pendidikan Islam
masjid jalan menuju ke Makkah dan semisalnya yang menjadi kebaikan
bersama bagi kaum muslim Apabila tidak maka sedekahkanlah kepada
seorang fakir atau lebih Berdasarkan alasan di atas Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama
Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan fatwa mengenai penggunaan dana yang
tidak boleh diakui sebagai pendapatan yang sesuai dengan prinsip syariah dan
12 Indria Puspitasari Lenap ldquoPengungkapan Pendapatan Non-Halal PSAK 109 Vs
Praktikrdquo Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram 3 (2019) 95-97 13 Imam An-Nawawī al-Majmū Syarh al-Muhadzdzab (Jakarta Pustaka Azzam 2009)
428
7
menjadi pedoman lembaga kuangan syariah dalam menggunakan dana TBDSP
yang sesuai dengan Islam Mengenai pedoman tersebut telah diatur dalam
fatwa DSN yaitu fatwa DSN-MUI No123XI2018 tentang penggunaan dana
yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi lembaga keuangan syariah
lembaga bisnis syariah dan lembaga perekonomian syariah
Penggunaan dana bunga dan denda dalam fatwa DSN-MUI
No123XI2018 mewajibkan lembaga keuangan syariah untuk digunakan dan
disalurkan secara langsung untuk kemaslahatan umat Islam dan kepentingan
umum yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah Aturan mengenai
penggunaan dana yang diperbolehkan telah diatur di dalam ketentuan ke-3
fatwa DSN-MUI No123XI2018 Bentuk-bentuk penyaluran dana TBDSP
yang dibolehkan antara lain untuk 14
a Penanggulangan korban bencana
b Sarana penunjang lembaga pendidikan Islam
c Masjid atau musholla dan penunjangnya
d Pembangunan fasilitas umum yang berdampak sosial
e Sosialisasi edukasi dan literasi ekonomi keuangan dan bisnis syariah
untuk masyarakat umum
f Beasiswa untuk siswa atau mahasiswa berprestasi danatau kurang mampu
g Kegiatan produktif bagi dhuafa
h Fakir miskin
i Kegiatan sosial lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
14 Ibid
8
Dana TBDSP tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan LKS LBS dan
LPS antara lain dalam bentuk15
a Promosi produk maupun iklan (branding) perusahaan
b Pendidikan dan pelatihan untuk karyawan
c Pembayaran pajak zakat amp wakaf
d Pembayaran atau pelunasan tunggakan nasabah (end user)
e Kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah
Sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam fatwa DSN-MUI
No123XI2018 tentang penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai
pendapatan bagi lembaga keuangan syariah maka setiap lembaga keuangan
syariah harus menaati pedoman tersebut Apabila melanggar pedoman tersebut
maka tidak sesuai dengan fatwa DSN-MUI
BMT Nurrohman Janti Slahung menjadikan dana bunga dan denda
sebagai pendapatan operasional perusahaan Dana tersebut belum dipisahkan
secara khusus dan masih bercampur dengan dana lainnya sehingga dana
tersebut digunakan kembali untuk membiayai kegiatan-kegiatan operasional
yang diselenggarakan oleh BMT DPS di BMT Nurrohman juga telah
menyetujui bahwa penggunaan dana non halal tersebut digunakan untuk
kegiatan operasional perusahaan
Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk meneliti lebih
mendalam terkait penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai
pendapatan di BMT Nurrohman dalam skripsi yang berjudul ldquoPraktik
15 Ibid
9
Penggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan
(TBDSP) di BMT Nurrohman Desa Janti Kecamatan Slahung Kabupaten
Ponorogo dalam Perspektif Fatwa DSN MUI No123DSN-MUI XI2018rdquo
B Rumusan Masalah
Dalam penelitian ini peneliti menentukan rumusan masalah yang akan
dibahas mengenai penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai
pendapatan bagi lembaga keuangan syariah yaitu sebagai berikut
1 Bagaimana analisis Fatwa No123DSN-MUIXI2018 terhadap
penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi
lembaga keuangan syariah di BMT Nurrohman Janti Slahung Ponorogo
2 Bagaimana analisis Fatwa No123DSN-MUIXI2018 terhadap prosedur
Dewan Pengawas Syariah dalam penggunaan dana yang tidak boleh diakui
sebagai pendapatan bagi lembaga keuangan syariah di BMT Nurrohman
Janti Slahung Ponorogo
C Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan peneliti ini
bertujuan sebagai berikut
1 Untuk menjelaskan analisis fatwa DSN-MUI No123DSN-MUIXI2018
terhadap penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan
bagi lembaga keuangan syariah di BMT Nurrohman Janti Slahung
2 Untuk menjelaskan analisis fatwa DSN-MUI No123DSN-MUIXI2018
terhadap prosedur Dewan Pengawas Syariah dalam penggunaan dana yang
10
tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi lembaga keuangan syariah di
BMT Nurrohman Janti Slahung
D Manfaat Penelitian
Adapun pembahasan permasalahan dan penelitian skripsi ini diharapkan
berguna dan memiliki manfaat sebagai berikut
1 Manfaat Teoritis
a Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan
sumbangan pengetahuan di bidang hukum ekonomi syariah terkait
penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi
lembaga keuangan syariah
b Dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi kalangan akademisi
maupun praktisi
2 Manfaat Praktis
a Bagi Masyarakat
Diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada
masyarakat khususnya dalam penggunaan dana yang tidak boleh
diakui sebagai pendapatan bagi lembaga keuangan syariah yang
sesuai dengan fatwa atau prinsip-prinsip syariah
b Bagi BMT
Diharapkan dapat membantu menyempurnakan penggunaan
dana yang tidak boleh disebut sebagai pendapatan oleh lembaga
keuangan syariah yang sesuai dengan fatwa atau prinsip-prinsip
syariah
11
E Telaah Pustaka
Selain menggunakan buku-buku yang relevan peneliti juga melihat hasil
penelitian terdahulu agar tidak terjadi kesamaan secara menyeluruh Adapun
hasil penelitian terdahulu yang juga membahas tentang penggunaan dana yang
tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi lembaga keuangan syariah atau bisa
disebut dengan pendapatan non halal yaitu
Pertama penelitian yang dilakukan oleh Darmiati pada tahun 2012 yang
berjudul ldquoTinjauan hukum Islam terhadap penggunaan dana non halal bagi
kepentingan sosial pada KJKS Manfaat Gayung Kebonsari Surabayardquo Teknik
analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif
dengan pola deduktif Penelitian tersebut membahas mengenai penggunaan
dana non halal dan bagaimana hukumnya bila ditinjau dari hukum islam Hasil
dari penelitian tersebut adalah dana non halal digunakan untuk kepentingan
umum dan diperbolehkan dalam Islam karena itu termasuk maṣlaḥah mursalah
sebagaimana dijelaskan oleh Abdullah bin Abdul Ḥussein Sehingga setiap
sumber dana yang didapat dari KJKS Manfaat harus disalurkan untuk
kepentingan sosial sesuai dengan tujuan utamanya yaitu membantu orang-
orang yang kesulitan sesuai dengan prinsip syariah16
Kedua penelitian yang dilakukan oleh Lenza Nani pada tahun 2018 yang
berjudul ldquoAnalisis Pengelolaan Dana Tazīr bagi Nasabah Wanprestasi Dalam
Meningkatkan Kedisiplinan Nasabah (Studi Pada PT Bank Syariah Mandiri
16 Darmiati Tinjauan hukum Islam terhadap Pengalokasian Dana Non Halal Bagi
Kepentingan Sosial pada KJKS Manfaat Gayung Kebonsari Surabaya Skripsi (Surabaya Institut
Agama Islam Negeri Sunan Ampel 2012) 1-8
12
Kantor Cabang Teluk Betung Bandar Lampung)rdquo Jenis penelitian yang
digunakan adalah penelitian lapangan (field research) Penelitian tersebut
membahas mengenai penerapan dan pengelolaan tazīr bagi nasabah
wanprestasi dalam meningkatkan kedisiplinan di Bank Syariah Mandiri Teluk
Betung Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa Bank Syariah Mandiri
Kantor Cabang Teluk Betung menerapkan tazīr kepada nasabah mampu yang
menunda-nunda pembayaran dengan sengaja dan nasabah yang tidak
mempunyai itikad baik apabila mengalami keterlambatan membayar Besarnya
tazīr yang diterapkan oleh Bank Syariah Mandiri yaitu 5 perbulan Dana
tazīr tersebut bukan merupakan pendapatan bank melainkan dana tazīr
tersebut disalurkan kedalam bentuk dana sosial sesuai fatwa DSN-MUI
No17DSN-MUIIX2000 Penyaluran dana tersebut harus habis dalam jangka
satu tahun17
Ketiga penelitian yang dilakukan oleh Arianto Saputra pada tahun 2014
yang berjudul ldquoAnalisis Penggunaan Dana Tazīr dan Tarsquowidh bagi Nasabah
Wanprestasi pada PT BRI Syariahrdquo Penelitian tersebut merupakan penelitian
kualitatif deskriptif yang membahas mengenai praktik tazīr dan tarsquowidh pada
nasabah wanprestasi dan bagaimana cara menentukan besarannya Hasil dari
penelitian tersebut adalah tazīr dikenakan pada nasabah yang mampu tetapi
enggan memenuhi prestasinya Adapun besarannya ditentukan di awal kontrak
17 Lenza Nani Analisis Pengelolaan Dana Tazīr bagi Nasabah Wanprestasi dalam
Meningkatkan Kedisiplinan Nasabah (Studi Pada Pt Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Teluk
Betung Bandar Lampung) Skripsi (Lampung Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung
2018) 3-9
13
Dana yang terkumpul digunakan untuk kegiatan sosial semua ketentuan yang
ada sudah mengacu pada fatwa DSN-MUI No17DSN-MUIIX2000
Sedangkan dana tarsquowidh dikenakan kepada nasabah yang lalai dan ini
merupakan tindak lanjut dari nasabah yang yang sudah dikenakan tazīr tetapi
masih tidak memenuhi prestasinya Tarsquowidh berbeda dengan tazīr karena
tarsquowidh dapat diakui sebagai pendapatan oleh bank syariah sesuai dengan
fatwa DSN-MUI No43DSN-MUIVIII200418
Keempat penelitian yang dilakukan oleh Heni Taslimah pada tahun 2008
yang berjudul ldquoTinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Penerapan Denda
pada Pembiayaan Bermasalah di KSU BMT Multazam Yogyakartardquo
Penelitian tersebut merupakan penelitian lapangan dengan metode preskriptif
yang membahas mengenai pelaksanaan penerapan denda pada pembiayaan
bermasalah di KSU BMT Multazam Yogyakarta dan penggunaannya
Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa hukum Islam memberikan
kewenangan pelaksanaan sanksi denda selama sesuai dengan ketentuan dan
prinsip yang telah ditentukan hukum Islam Penggunaan hasil denda lebih
diprioritaskan untuk kepentingan umum dan pelaksanaannya sesuai dengan
prinsip Islam19
Kelima penelitian yang dilakukan oleh Siti Toibah Nasution pada tahun
2012 yang berjudul ldquoStudi Analisis terhadap Fatwa DSN-MUI tentang Denda
18Arianto Syaputra Analisis Penggunaan Dana Tazīr dan Tarsquowidh bagi Nasabah
Wanprestasi pada PT BRI Syariah Skripsi (Jakarta Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
2014) 1-9 19 Heni Taslimah Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Penerapan Denda pada
Pembiayaan Bermasalah di KSU BMT Multazam Yogyakarta Skripsi (Yogyakarta Universitas
Islam Negeri Sunan Kalijaga 2008) 4-7
14
Keterlambatan Pembayaran Utang pada Credit Card Syarirsquoah di Tinjau
Menurut Fiqih Muamalahrdquo Penelitian tersebut merupakan penelitian pustaka
(library research) yang membahas mengenai bagaimana fatwa DSN-MUI
tentang denda keterlambatan pembayaran uang pada kartu kredit syariah dan
bagaimana metode penetapan hukum terhadap denda keterlambatan
pembayaran utang pada kartu kredit syariah Hasil dari penelitian tersebut
adalah hukum denda keterlambatan pembayaran utang pada kartu kredit adalah
bagi nasabah yang mampu membayar tetapi menunda-nunda pembayaran
dengan sengaja dan tidak mempunyai itikad baik untuk membayar hutangnya
maka akan dikenakan sanksi oleh LKS Tetapi bagi nasabah yang tidakbelum
mampu membayar disebabkan force majeur tidak boleh dikenakan sanksi
Denda tersebut nantinya akan diperuntukkan sebagai dana sosial Metode yang
digunakan oleh komisi fatwa DSN-MUI dalam proses penetapan fatwa
berpegang kepada al-Qurrsquoān sunnah dan ijtihad sahabat serta kaidah
fiqhiyah20
Untuk skripsi yang pertama penelitian tersebut membahas mengenai
penggunaan dana non halal dan bagaimana hukumnya bila ditinjau dari hukum
islam Meskipun sama-sama membahas tentang penggunaan dana non halal
akan tetapi dalam penelitian ini membahas penggunaan dana non halal dalam
perspektif fatwa DSN-MUI No123DSN-MUI XI2018 bukan perspektif
hukum Islam
20 Siti Toibah Nasution Studi Analisis Terhadap Fatwa DSN-MUI tentang Denda
Keterlambatan Pembayaran Utang pada Credit Card Syariah di Tinjau Menurut Fiqih Muamalah
Skripsi (Riau Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 2012) 3-8
15
Untuk skripsi yang kedua membahas mengenai penerapan dan
pengelolaan tazīr bagi nasabah wanprestasi Meskipun sama-sama membahas
tentang pengelolaan dana tazīr akan tetapi dalam penelitian tersebut ditinjau
dalam perspektif fatwa DSN-MUI No17DSN-MUIIX2000 sedangkan
dalam penelitian ini ditinjau dari perspektif fatwa DSN-MUI No123DSN-
MUI XI2018
Untuk skripsi yang ketiga membahas mengenai penggunaan dana tazīr
dan tarsquowidh bagi Nasabah Wanprestasi Meskipun sama-sama membahas
mengenai penggunaan dana tazīr akan tetapi dalam penelitian tersebut ditinjau
dalam perspektif fatwa DSN-MUI No17DSN-MUIIX2000 dan fatwa DSN-
MUI No43DSN-MUIVIII2004 sedangkan dalam penelitian ini ditinjau dari
perspektif fatwa DSN-MUI No123DSN-MUI XI2018
Untuk skripsi yang keempat membahas mengenai pelaksanaan
penerapan denda pada pembiayaan bermasalah dan penggunaannya ditinjau
dari hukum Islam Meskipun sama-sama membahas mengenai penggunaan
dana denda akan tetapi pada penelitian ini ditinjau dari perspektif fatwa DSN-
MUI No123DSN-MUI XI2018 bukan perspektif hukum Islam
Untuk skripsi yang kelima membahas mengenai denda keterlambatan
pembayaran uang pada kartu kredit syariah dan bagaimana metode penetapan
hukum terhadap denda keterlambatan pembayaran utang pada kartu kredit
syariah Meskipun sama-sama membahas mengenai denda akan tetapi dalam
penelitian ini membahas mengenai penggunaan dana denda bukan metode
penetapan hukum terhadap denda
16
F Metode Penelitian
1 Jenis dan Pendekatan Penelitian
Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) yaitu
penelitian yang dilakukan di lapangan atau dalam masyarakat yang berarti
bahwa datanya diambil atau didapat dari lapangan atau masyarakat
Meskipun penelitian ini berbasis penelitian lapangan penulis juga
menggunakan sumber-sumber data kepustakaan dengan memanfaatkan
buku-buku hasil penelitian dan internet digunakan untuk menelaah hal-
hal yang berkenaan dengan penggunaan dana yang tidak boleh diakui
sebagai pendapatan di lembaga keuangan syariah
Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan
kualitatif Yaitu tata cara penelitian dengan menggunakan pengamatan dan
wawancara21
2 Kehadiran Peneliti
Dalam penelitian kualitatif peneliti bertindak sebagai instrumen
sekaligus pengumpulan data Instrumen peneliti di sini dimaksudkan
sebagai alat pengumpul data Karena bertindak sebagai pengumpul data
atau instrumen peneliti akan senantiasa berhubungan dengan subyeknya22
Untuk itu dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi dan
wawancara untuk mengetahui praktik penggunaan dana yang tidak boleh
21 Lexi J Moleong Metode Penelitian Kualitatif (Bandung PT Remaja Rosdakarya 2009)
11 22 Basrowi dan Suwandi Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta PT Rineka Cipta
2008) 89
17
diakui sebagai pendapatan yang dilakukan oleh BMT Nurrohman Janti
Slahung
3 Lokasi Penelitian
Penelitian ini mengambil tempat di BMT Nurrohman Janti Slahung
tepatnya berada di jalan Mayjend Panjaitan Desa Janti Slahung Ponorogo
dengan pertimbangan bahwa lembaga ini merupakan lembaga keuangan
mikro yang memberikan layanan bagi masyarakat berdasarkan prinsip
syariah dan laporan keuangannya masih secara konvensional
4 Data dan Sumber Data
a Data
Data adalah fakta yang dapat ditarik menjadi suatu kesimpulan
dalam kerangka persoalan yang digarap23 Data dapat berupa teks
dokumen gambar foto artefak atau objek-objek lainnya yang
ditemukan di lapangan selama melakukan penelitian dengan
menggunakan penelitian kualitatif24 Adapun data-data yang
diperlukan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari
wawancara kepada karyawan manager dan DPS yang berada di BMT
Nurrohman Janti Slahung
23 Hendri Tanjung dan Abrista Devi Metode Penelitian Ekonomi Islam (Jakarta Gramata
Publishing 2013) 76 24 Jonathan Sarwono Metode Penelitian Kuantitatif dan Kuantitif (Yogyakarta Penerbit
Graha Ilmu 2012) 224
18
b Sumber Data
1) Sumber Data Primer
Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh
dari hasil wawancara kepada karyawan manager dan DPS di
BMT Nurrohman Janti Slahung untuk mendapatkan keterangan
yang benar-benar terjadi
2) Sumber Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk
yang sudah jadi sudah dikumpulkan dan diolah pihak lain
biasanya sudah dalam bentuk publikasi Data sekunder ini
biasanya sebagai pelengkap dari data primer25
Data sekunder yang mendukung penelitian penulis terdiri
dari seluruh data yang berkaitan dengan penggunaan dana yang
tidak bisa disebut sebagai pendapatan serta data dokumentasi
yang diperoleh dari BMT Nurrohman Janti Slahung
5 Teknik Pengumpulan Data
a Wawancara (interview)
Wawancara merupakan salah satu tehnik dalam pengumpulan
data penelitian yaitu suatu kejadian atau proses interaksi antara
pewawancara dan narasumber melalui komunikatif secara langsung26
25 Irawan Soeharto Metode Penelitian Sosial (Bandung PT Remaja Rosdakarya 2004)
67-68 26 Muri Yusuf Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Penelitian Gabungan
(Jakarta Kencana 2017) 372
19
Wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang terkait baik
secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data
terkait penelitian Peneliti melakukan wawancara kepada 4 (empat)
orang yaitu manager DPS dan 2 (dua) karyawan yang ada di BMT
Nurrohman Janti Slahung
b Observasi
Dalam arti sempit observasi adalah pengamatan secara langsung
terhadap gejala yang diteliti Secara luas observasi meliputi
pengamatan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung
terhadap objek yang sedang diteliti27
Dalam penelitian ini observasi dilakukan untuk mendapatkan
data tentang keadaan situasi dan kondisi BMT Nurrohman Janti
Slahung Peneliti mendatangi langsung kantor pusat BMT Nurrohman
Janti Slahung agar mendapatkan situasi dan kondisi terkini di BMT
Nurrohman Janti Slahung sehingga peneliti bisa melanjutkan
penelitian di BMT Nurrohman Janti Slahung
c Dokumentasi
Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang
diperoleh melalui dokumen-dokumen atau buku-buku tulisan-tulisan
yang ada kaitannya dengan masalah penelitian28 Teknik pengumpulan
data yang digunakan dengan cara membaca dan mengambil
27 Susilo Rahardjo dan Gudnanto Pemahaman Individu Teknik Nontes (Kudus Prenada
Media 2011) 42 28 Suharsimi Arikunto Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Bandung Rineka
Cipta 2006) 158
20
kesimpulan dari berkas-berkas atau arsip dokumen BMT Nurrohman
Janti Slahung
6 Analisis Data
Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat
pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data
dalam periode tertentu Aktivitas dalam analisis data menurut model Miles
dan Huberman yaitu data reduction data display dan conclusion drawing
atau verification Data reduction artinya data yang diperoleh dari lapangan
jumlahnya cukup banyak untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan
rinci Data display artinya penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk
uraian singkat bagan dan hubungan antar kategori Langkah ketiga yaitu
penarikan kesimpulan dan verifikasi29
Dalam penyusunan skripsi ini cara yang digunakan penulis untuk
menganalisa data adalah menggunakan metode deduktif dan induktif
Metode deduktif yaitu cara berfikir untuk menarik kesimpulan dari suatu
kaidah atau pendapat yang umum menuju ke suatu pendapat yang bersifat
khusus30 Sedangkan metode induktif yaitu cara berfikir untuk menarik
kesimpulan dari fakta-fakta kemudian dirumuskan menjadi suatu
kesimpulan atau jeneralisasi31
29 Sugiyono Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan RampD (Bandung Alfabeta
2016) 246-252 30 Burhan Bungin Analisis Data Penelitian Kualitatif (Jakarta PT Raja Grafindo Persada
2013) 47 31 Ibid 48
21
Dalam hal ini penulis mengemukakan terlebih dahulu teori-teori dan
data-data lalu menganalisanya dari fatwa DSN MUI kemudian dijadikan
pedoman dalam menganalisis penggunaan dana yang tidak boleh diakui
sebagai pendapatan di BMT Nurrohman Janti Slahung Ponorogo untuk
kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus yaitu apakah BMT
Nurrohman Janti Slahung Ponorogo sudah benar-benar menerapkan
ketentuan-ketentuan yang ada dalam fatwa DSN-MUI No123DSN-
MUIXI2018 tentang Penggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui
Sebagai Pendapatan (TBDSP) bagi Lembaga Keuangan Syariah Lembaga
Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariah
7 Pengecekan Keabsahan Data
Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini ditentukan dengan
cara
a Perpanjangan Pengamatan
Perpanjangan pengamatan akan memungkinkan peningkatan
derajat kepercayaan data yang dikumpulkan32 Dengan perpanjangan
pengamatan ini peneliti mengecek kembali apakah data-data terkait
penggunaan dana yang tidak bisa disebut sebagai pendapatan sudah
benar atau belum Jika data-data yang diperoleh selama ini ternyata
tidak benar maka peneliti melakukan pengamatan lagi yang lebih luas
dan mendalam sehingga diperoleh data yang pasti kebenarannya
32 Moleong Metodologi Penelitian 248
22
b Triangulasi
Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai
sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu33 Pada penelitian
ini peneliti melakukan pengecekan keabsahan data yang terkait
dengan penggunaan dana yang tidak bisa disebut sebagai pendapatan
serta peran DPS sudah benar atau belum dengan cara membandingkan
hasil wawancara dengan isi suatu dokumen dengan memanfaatkan
berbagai sumber data informasi sebagai bahan pertimbangan Dalam
hal ini peneliti membandingkan data hasil observasi dengan data hasil
wawancara dan juga membandingkan hasil wawancara dengan
wawancara lainnya yang kemudian diakhiri dengan menarik
kesimpulan sebagai hasil temuan lapangan
G Sistematika Pembahasan
Dalam penelitian ini untuk memberoleh pembahasan dan pemahaman
penulis membuat sistematikan pembahasan menjadi V (lima) bab yang mana
antara bab satu dengan bab lainnya mempunyai hubungan yang erat dan
berkaitan sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak bisa
dipisahkan yaitu sebagai berikut
1 BAB I PENDAHULUAN
Bab ini merupakan gambaran untuk memberikan pola
pemikiran bagi keseluruhan isi yang terdiri dari latar belakang
masalah rumusan masalah tujuan penelitian manfaat penelitian
33 Ibid 273
23
telaah pustaka kajian teori metode penelitian dan sistematika
pembahasan
2 BABII FATWA NO123DSN-MUIXI2018 TENTANG
PENGGUNAAN DANA YANG TIDAK BOLEH DIAKUI
SEBAGAI PENDAPATAN (TBDSP) BAGI LEMBAGA
helliphelliphelliphellipKEUANGANSYARIAH
Berisi uraian mengenai landasan teori yang digunakan untuk
menganalisis permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini yaitu
menguraikan fatwa DSN MUI tentang penggunaan dana yang tidak
boleh diakui sebagai pendapatan bagi lembaga keuangan syariah
Dalam hal ini peneliti memaparkan tentang gambaran singkat
fatwa No123DSN-MUIXI2018 tentang penggunaan dana yang
tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi lembaga keuangan
syariah
3 BAB III PRAKTIK PENGGUNAAN DANA TBDSP DAN
helliphelliphelliphellipPROSEDUR DEWAN PENGAWAS SYARIAH DI BMT
helliphelliphelliphellipNURROHMAN JANTI SLAHUNG PONOROGO
Bab ini berisikan data penelitian lapangan di BMT
Nurrohman Janti Slahung Ponorogo Dalam hal ini peneliti
memaparkan tentang sejarah BMT Nurrohman Janti Slahung visi
misi dan motto BMT Nurrohman Janti Slahung tempat dan
kedudukan BMT Nurrohman Janti Slahung pengurus BMT
Nurrohman Janti Slahung dan produk pembiayaan di BMT
24
Nurrohman Janti Slahung Selain itu peneliti juga memaparkan
tentang praktik penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai
pendapatan dan prosedur DPS dalam mengawasi penggunaan dana
yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan di BMT Nurrohman
Janti Slahung Ponorogo
BAB IV ANALISA FATWA NO123DSN-MUIXI2018 TENTANG
PENGGUNAAN DANA YANG TIDAK BOLEH DIAKUI
SEBAGAI PENDAPATAN (TBDSP) DI BMT NURROHMAN
JANTI SLAHUNG PONOROGO
Bab ini berisikan analisis fatwa analisis Fatwa No123DSN-
MUIXI2018 terhadap penggunaan dana yang tidak boleh diakui
sebagai pendapatan bagi lembaga keuangan syariah di BMT
Nurrohman Janti Slahung dan analisis fatwa No123DSN-
MUIXI2018 terhadap prosedur DPS dalam penggunaan dana
yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi lembaga
keuangan syariah di BMT Nurrohman Janti Slahung
BAB V PENUTUP
Bab ini berisikan kesimpulan yang merupakan jawaban
umum dari permasalahan yang ditarik dari hasil penelitian dan
berikut saran-saran yang ditujukkan bagi pihak-pihak terkait
dengan permasalahan penelitian
25
BAB II
FATWA NO123DSN-MUIXI2018 TENTANG PENGGUNAAN DANA
YANG TIDAK BOLEH DIAKUI SEBAGAI PENDAPATAN (TBDSP)
BAGI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
A Pengertian Fatwa Dewan Syariah Nasional
Fatwa mempunyai kesamaan dengan kata iftā dimana ia adalah masdar
dari kata aftā yufti iftārsquoan Adapun kata futya atau fatwa adalah isim masdar
dari aftā hanya saja kata futya lebih sering digunakan oleh orang Arab
sebagaimana yang dinukil oleh Ibn Mandzur dalam lisannya Pengertian iftārsquo
secara etimologi adalah al- Ibānah (penjelasan) yaitu memberikan penjelasan
kepada orang lain Atas dasar ini Iftārsquo berarti memberikan penjelasan kepada
orang lain yang menanyakan suatu hal34 Arti fatwa secara bahasa misalnya
terdapat dalam surah an-Nisā ayat 17635
هلك ليس له ولد وله أخت إن امرؤ يست فتوك قل الله ي فتيكم ي الكللة ف ما ت رك إن كا تا اث ن ت ين لهما وهو يرث ها إن لم يكن لها ولد لها ث ي ين ل وإن كاوا إخوة رجالا وساء للذكر مث الث لثان مما ت رك ح ا
﴾٦٧١﴿والله بكل شيء عليم ي ب ي ن الله لكم أن تضلوا Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah) Katakanlah Allah
memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu) jika seorang
meninggal dunia dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara
perempuan maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari
harta yang ditinggalkannya dan saudaranya yang laki-laki mempusakai
(seluruh harta saudara perempuan) jika ia tidak mempunyai anak tetapi
jika saudara perempuan itu dua orang maka bagi keduanya dua pertiga
34 Umarwan Sutopo ldquoDialektika Fatwa dan Hukum Positif di Indonesiardquo Justicia Islamica
1 (Juni 2018) 91 35Departemen Agama RI Al-Qurrsquoān dan Terjemahnya (Semarang CV Toha Putra 2008)
149
26
dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal Dan jika mereka (ahli
waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan maka
bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara
perempuan Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu supaya kamu
tidak sesat Dan Allah maha mengetahui segala sesuatu
Pengertian fatwa menurut syararsquo ialah menerangkan hukum syararsquo dalam
suatu persoalan menjadi sebuah jawaban dari suatu pertanyaan baik sipenanya
itu jelas identitasnya maupun tidak serta berbentuk perseorangan atau
kolektif36 Dengan demikian pengertian fatwa berarti menerangkan hukum-
hukum Alah SWT berdasarkan pada dalil-dalil syariah secara umum dan
menyeluruh Keterangan hukum yang telah diberikan itu dinamakan fatwa
Orang yang meminta atau menanyakan fatwa disebut mustaftī sedang yang
dimintakan untuk memberikan fatwa disebut mufti37 Fatwa memiliki fungsi
sebagai penerapan secara konkret ketentuan fiqh dalam masalah tertentu38
Pada umumnya fatwa ditetapkan berdasarkan keterangan al-Qurrsquoān
hādits ijmā dan qiyās Keempatnya merupakan sumber dalil hukum syariah
yang telah disepakati oleh jumhur ulama Jumhur ulama menyepakati validitas
keempat sumber tersebut sebagai sumber-sumber hukum syariah berdasarkan
firman Allah didalam al-Qurrsquoān surat an-Nisā ayat 59 sebagai berikut39
36 Yusuf Qardhawi Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan (Jakarta Gema Insani
Press 1997) 5 37 Ichwan Sam dkk Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI
(Jakarta Erlangga 2014) 7-8 38 Marsquoruf Amin dkk Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum dan
Perundang-undangan (Jakarta Puslitbang Kehidupan Keagamaan 2011) 21 39Departemen Agama Al-Qurrsquoān dan Terjemahnya 124
27
مر منكم إن يا أي ها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي اتم ت ؤمنون ب الله والي وم الخر ت نازعتم ي شيء ردوه إلى الله والرسول إن كن
لك ر وأحسن تأويل ذ ﴾٩٥﴿ خي Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya)
dan ulil amri di antara kamu Kemudian jika kamu berlainan pendapat
tentang sesuatu maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qurrsquoān) dan
Rasul (sunnahnya) jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan
hari kemudian Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik
akibatnya
Kebolehan untuk berijtihad juga diperkuat keterangan hadits yang
diriwayatkan oleh Mursquoādz ibn Jabal ketika diutus Rasulullah SAW untuk
menjadi qādhi di Yaman Rasulullah bertanya kepada Mursquoādz apakah yang
akan dilakukan dalam berhukum jika ia tidak menemukan dalil naqli dari al-
Qurrsquoān maupun sunnah maka Mursquoādz menjawab bahwa ia akan berijtihad
dengan akalnya dan Rasullah pun menyetujuinya40
Dikeluarkannya fatwa dipandang sebagai pendapat hukum yang
berdasarkan pertimbangan Pengeluaran fatwa ini dimaksudkan untuk
melaksanakan fungsinya yang utama yakni memberikan pendapat hukum
suatu masalah sesuai dengan pendapat mereka tentang tindakan apa yang
benar menurut pandangan syariah Fatwa telah berperan dalam menjelaskan
hukum Islam yang berbentuk jawaban konkret terhadap kasus demi kasus yang
telah dihadapi oleh masyarakat yang dapat dijadikan pedoman untuk
mengetahui bagaimana penerapan hukum syariah terhadap masalah tertentu41
40 Asrorun Nirsquoam Sholeh Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (tmp
Emir Cakrawala Islam 2016) 123 41 Amin dkk Fatwa Majelis 21
28
B Profil Dewan Syariah Nasional
1 Pengertian Dewan Syariah Nasional
Dewan Syariah Nasional atau disebut dengan DSN ialah suatu
lembaga bentukan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1999
yang beranggotakan para ahli hukum Islam Lembaga ini memiliki fungsi
melakukan tugas-tugas MUI dalam memajukan ekonomi umat menangani
masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan
syariah Salah satu tugas pokok dari DSN ialah mengkaji menggali dan
merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam dalam bentuk fatwa
untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga keuangan
syariah serta untuk memberikan pengawasan terhadap Dewan Pengawas
Syariah (DPS) yang ada dimasing-masing lembaga keuangan syariah
sebagai kewaspadaan MUI terkait dengan kemungkinan timbulnya fatwa
yang berbeda dimasing-masing DPS42
Lembaga ini memiliki fungsi utama sebagai pengawas produk
produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariat Islam DSN
membuat garis panduan produk syariah untuk keperluan pengawasan
Garis panduan tersebut diambil dari sumber-sumber hukum Islam yang
dijadikan dasar pengawasan bagi DPS pada lembaga-lembaga keuangan
syariah dan menjadi dasar pengembangan produk-produknya43
42 Muhammad Syafirsquoi Antonio Bank Syariah dari Teori ke Praktik (Jakarta Gema Insani
2001) 32 43 Ibid 32
29
2 Sejarah Terbentuknya Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia
(DSN-MUI)
Pasca diundangkannya Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang
perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang perbankan
kegiatan dan aktivitas pengembangan ekonomi syariah semakin
meningkat44 Hal itu kemudian diikuti pertumbuhan pesat aktivitas
perekonomian yang berdasarkan prinsip syariah termasuk mendorong
pendirian beberapa lembaga keuangan syariah Perkembangan pesat
lembaga keuangan syariah memerlukan aturan-aturan yang berkaitan
dengan kesesuaian operasional LKS dengan prinsip-prinsip syariah
Persoalan muncul karena institusi regulator yang semestinya mempunyai
otoritas mengatur dan mengawasi LKS yaitu Bank Indonesia (BI) untuk
perbankan syariah dan kementerian keuangan untuk lembaga keuangan
nonbank tidak dapat melaksanakan otoritasnya dibidang syariah (untuk
merumuskan prinsip-prinsip syariah secara langsung dari teks al-Qurrsquoān
hādits maupun kitab-kitab fiqih Kementerian keuangan dan BI tidak
memiliki otoritas untuk merumuskan prinsip-prinsip syariah secara
langsung dari teks-teks keagamaan dalam bentuk peraturan (regulasi) yang
bersesuaian untuk setiap lembaga keuangan syariah Sebab lain adalah
bahwa lembaga tersebut tidak dibekali peraturan perundang-undangan
44 Khotibul Umam Legislasi Fikih Ekonomi dan Penerapannya dalam Produk Perbankan
Syariah di Indonesia (Yogyakarta BPFE 2011) 49
30
yang mengatur tentang otoritas dalam mengurus masalah kesesuaian
syariah45
Rencana pembentukan DSN mulai dibincangkan pada tahun 1990
ketika acara lokakarya dan pertemuan yang membahas tentang bunga bank
dan pengembangan ekonomi rakyat serta merekomendasikan agar
pemerintah memfasilitasi pendirian bank berdasarkan prinsip syariah
Karena kesimpulan lokakarya ini mengindikasikan adanya kecenderungan
mempersamakan bunga bank dengan riba Selanjutnya pada tahun 1997
Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengadakan lokakarya ulama tentang
reksadana syariah yang salah satu rekomendasinya adalah pembentukan
DSN46
Pada pertemuan tanggal 14 Oktober 1997 telah disepakati
pembentukan DSN Usulan ini ditindaklanjuti sehingga tersusunlah DSN
secara resmi tahun 1998 Pada tahun 1999 pengurus DSN yang pertama
adalah menteri agama republik Indonesia Malik Fajar pada acara
Musyawarah Kerja Nasional (MUKERNAS) MUI di Jakarta tepatnya
pada bulan februari 1998 Kehadiran DSN pada tahun bersamaan dengan
terbentuknya komite ahli pengembangan syariah di BI yang kemudian
bertukar nama menjadi biro perbankan syariah47
45 M Cholis Nafis Teori Hukum Ekonomi Syariah Kajian Komprehensif tentang Teori
Hukum Ekonomi Islam Penerapannya dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional dan Penerapannya
ke dalam Peraturan Perundang-undangan (Jakarta UIP 2011) 82 46 SyafirsquoI Antonio Bank Syariah 32 47 Panji Adam Fatwa-fatwa Ekonomi Syariah Konsep Metodologi dan Implementasinya
pada Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta Sinar Grafika Offset 2018) 161
31
3 Tugas dan Wewenang Dewan Syariah Nasional
Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)
sebagai lembaga yang mempunyai otoritas dalam pembuatan fatwa di
bidang ekonomi syariah mempunyai beberapa tugas dan wewenang
Dalam pedoman dasar DSN-MUI yang termuat dalam bab IV keputusan
DSN-MUI Nomor 01 tahun 2000 tugas dan wewenang adalah sebagai
berikut
a Dewan Syariah Nasional bertugas48
1) Menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam
kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada
khususnya
2) Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan syariah
3) Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah
4) Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan
b Dewan Syariah Nasional berwenang49
1) Mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS di masing-masing
lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum
pihak terkait
2) Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan atau
peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang seperti
departemen keuangan dan BI
48 Marsquoruf Abdullah Hukum Keuangan Syariah pada Lembaga Keuangan Bank dan Non
Bank (Yogyakarta Aswaja Presindo 2016) 214 49 Ibid 214
32
3) Memberikan rekomendasi danatau mencabut rekomendasi
nama-nama yang akan duduk sebagai DPS pada suatu lembaga
keuangan syariah
4) Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang
diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah termasuk
otoritas moneter atau lembaga keuangan dalam maupun luar
negeri
5) Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk
menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan
oleh DSN
6) Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil
tindakan apabila peringatan tidak diindahkan
4 Kedudukan Status dan Anggota DSN
Kedudukan status dan anggota DSN yaitu50
a DSN merupakan bagian dari MUI
b DSN membantu pihak terkait seperti departemen keuangan BI dan
lain-lain dalam menyusun peraturan atau ketentuan untuk lembaga
keuangan syariah
c Anggota DSN terdiri dari para ulama praktisi dan para pakar dalam
bidang yang terkait dengan muamalah syariah
d Anggota DSN ditunjuk dan diangkat oleh MUI dengan masa bakti
sama dengan periode masa bakti pengurus MUI pusat yakni 5 (lima)
50 Ibid 231
33
tahun Sedangkan dalam buku petunjuk pelaksanaan pembukaan
kantor bank syariah yang diterbitkan oleh BI dikatakan bahwa masa
bakti DSN adalah 4 (empat) tahun
5 Mekanisme Kerja Dewan Syariah Nasional
Secara garis besar mekanisme kerja DSN sebagai berikut51
a Mengesahkan rancangan fatwa yang diusulkan oleh badan pelaksana
harian DSN dalam rapat pleno
b Menetapkan mengubah atau mencabut berbagai fatwa dan pedoman
kegiatan lembaga keuangan syariah dalam rapat pleno
c Mengesahkan atau mengklarifikasi hasil kajian terhadap usulan atau
pertanyaan mengenai suatu produk atau jasa lembaga keuangan
syariah dalam rapat pleno
d Melakukan rapat pleno paling tidak satu kali dalam tiga bulan atau
bilamana diperlukan
e Setiap tahunnya membuat suatu pernyataan yang dimuat dalam
laporan tahunan (annual report) bahwa lembaga keuangan syariah
yang bersangkutan telah atau tidak memenuhi segenap ketentuan
syariah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN
Untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan harian DSN tersebut
dibebankan kepada Badan Pelaksana Harian (BPH) Adapun mengenai
mekanisme kerja BPH adalah sebagai berikut52
51 Jaih Mubarok Perkembangan Fatwa Ekonomi Syariah (Bandung Pustaka Bani Quraisy
2004) 14 52 Ibid 14
34
a Menerima usulan atau pertanyaan hukum mengenai produk atau jasa
lembaga keuangan syariah
b Sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris paling lambat 1 (satu) hari
kerja setelah menerima usulan atau pertanyaan harus menyampaikan
permasalahan kepada ketua BPH
c Ketua BPH bersama anggota dan para ahli selambat-lambatnya 30
(tiga puluh) hari kerja harus membuat memorandum khusus yang
berisi telaah dan pembahasan terhadap suatu pertanyaan atau usulan
d Ketua BPH selanjutnya membawa hasil pembahasan ke dalam rapat
pleno DSN untuk mendapat pengesahan
e Fatwa atau memorandum DSN ditandatangani oleh ketua dan
sekretaris DSN
C Fatwa DSN-MUI tentang Penggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui
Sebagai Pendapatan (TBDSP)
Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan (TBDSP) tidak lain
adalah dana yang diterima atau dikuasai oleh Lembaga Keuangan Syariah
(LKS) Lembaga Bisnis Syariah (LBS) dan Lembaga Perekonomian Syariah
(LPS) tetapi tidak boleh diakui sebagai pendapatan atau kekayaannya Implisit
dalam fatwa bahwa pendapatan atau uang yang dihasilkan dari aktivitas
taruhan (maysir) maupun barang yang tidak diketahui pemiliknya digolongkan
35
ke dalam pendapatan non halal dan DSN-MUI memberikan fatwa sebagai dana
TBDSP53
Pertimbangan DSN-MUI mengeluarkan fatwa No 123DSN-
MUIXI2018 karena belum ada pedoman penyaluran atas sejumlah dana
titipan dimaksud Dengan demikian ada pedoman bagi manajemen untuk
mengatur arah penyaluran dana yang terhimpun Sementara itu di lingkungan
LKS LBS maupun LPS kian hari kian bertambah jumlah nilai maupun tuntutan
penyalurannya Walaupun besaran nilai dana TBDSP dari seluruh entitas
syariah di Indonesia tidak terdapat datanya namun nominalnya akan
berkorelasi positif dengan nilai aset dan jumlah kantor LKS LBS maupun
LPS54
Selanjutnya fatwa mengatur arah penggunaan dana TBDSP secara inklusif
untuk kemaslahatan umat Islam dan kepentingan umum yang tidak
bertentangan dengan prinsip syariah Dana TBDSP diarahkan guna
menyejahterakan fakir miskin penanggulangan bencana beasiswa dan
pembangunan fasilitas umum yang berdampak sosial Tujuan mulianya untuk
menghapus generasi yang lemah secara ilmu maupun ekonomi Harapannya
penggunaan dana TBDSP berorientasi pada pemecahan masalah penciptaan
nilai keanekaragaman desentralisasi ketahanan keberlanjutan dan
keharmonisan lingkungan (profit people dan planet) 55
53 M Salman Yusuf ldquoFatwa No 123 Untuk Siapardquo dalam https www pressreader
com indonesia majalah-investor 20190801 282462825619338 (diakses pada tanggal 12 Februari
2020 jam 0838) 54 Ibid 55 Ibid
36
Fatwa DSN MUI No 123DSN-MUIXI2018 merupakan hasil ijtihad
ulama yang dituangkan dalam rapat pleno pengurus DSN pada hari Kamis
tanggal 30 safar atau 08 november 2018 di Jakarta Dasar hukum pembuatan
fatwa No 123DSN-MUIXI2018 yaitu antara lain
1 QS an-Nisārsquo (4) ayat 2956
نكم بالباطل إلا أن ت ارة يا أي ها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم ب ي كون ت عن ت راض منكم
Hai orang yang beriman Janganlah kamu makan harta kamu di
antara kamu dengan jalan yang batil (tidak benar melanggar
ketentuan agama) tetapi (hendaklah) dengan perniagaan yang
berdasar kerelaan di antara kamu
2 QS al-Māidah (5) ayat 257
ثم والعدوان ولا ت عاووا على ال hellipوت عاووا على البر والت قوى hellipDan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan
dan janganlah kamu tolong-menolong dalam (mengerjakan) dosa
dan pelanggaranhellip
3 QS al-Baqārah (2) 27558
hellipوأحل الله الب يع وحرم الر با Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba
Berdasarkan alasan di atas DSN-MUI mengeluarkan fatwa mengenai
penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan yang sesuai
dengan prinsip syariah dan menjadi pedoman lembaga kuangan syariah dalam
menggunakan dana TBDSP yang sesuai dengan Islam
56 Departemen Agama Al-Qurrsquoān dan Terjemahnya 118 57 Ibid 152 58 Ibid 65
37
Fatwa DSN MUI No 123DSN-MUIXI2018 terbagi dalam empat
ketetapan yang masing-masing membahas apa saja yang termuat dalam
kegiatan penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan yaitu59
a Pertama Ketentuan Umum
Bagian pertama tentang ketentuan umum nomor satu disebutkan
bahwa dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi Lembaga
Keuangan Syariah (LKS) Lembaga Bisnis Syariah (LBS) dan Lembaga
Perekonomian Syariah (LPS) yang selanjutnya disingkat Dana TBDSP
adalah dana yang diterima atau dikuasai oleh LKS LBS dan LPS tetapi
tidak boleh diakui sebagai pendapatan atau kekayaannya Kedua Lembaga
Keuangan Syariah yang selanjutnya disingkat LKS adalah badan hukum
yang menyelenggarakan kegiatan usaha bidang keuangan berdasarkan
prinsip-prinsip syariah Ketiga Lembaga Bisnis Syariah yang selanjutnya
disingkat LBS adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan
bisnis berdasarkan prinsip-prinsip syariah Kemudian yang keempat
disebutkan bahwa Lembaga Perekonomian Syariah yang selanjutnya
disingkat LPS adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan
perekonomian syariah yang tidak masuk dalam kategori sebagai LKS dan
LBS60
59 DSN-MUI ldquoPenggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan bagi
Lembaga Keuangan Syariah Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariahrdquo dalam
httpsdsnmuioridkategorifatwa (diakses pada tanggal 10 Desember 2019 jam1640) 60 Ibid
38
b Kedua Ketentuan Terkait Dana TBDSP
Bagian kedua disebutkan bahwa dana TBDSP berasal antara lain
dari transaksi tidak sesuai dengan prinsip syariah yang tidak dapat
dihindarkan termasuk pendapatan bunga (riba) transaksi syariah yang
tidak terpenuhi ketentuan dan batasannya (rukun dan atau syaratnya)
dana sanksi (denda) karena tidak memenuhi kewajiban sesuai kesepakatan
(adam al-wafā bi al-iltizām) dana yang tidak diketahui pemiliknya
diketahui pemiliknya tetapi tidak ditemukan atau diketahui pemiliknya
tetapi biaya pengembaliannya lebih besar dari jumlah dana tersebut dana
tersebut boleh diakui sebagai dana TBDSP setelah satu tahun sejak
diumumkan kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan
yang berlaku LKS LBS dan LPS wajib membentuk rekening khusus
untuk penampungan dana TBDSP61
c Ketiga Ketentuan Terkait Penggunaan Dana TBDSP
Dana TBDSP wajib digunakan dan disalurkan secara langsung untuk
kemaslahatan umat Islam dan kepentingan umum yang tidak bertentangan
dengan prinsip syariah Bentuk-bentuk penyaluran dana TBDSP yang
dibolehkan adalah bantuan sumbangan secara langsung untuk62
a Penanggulangan korban bencana
b Sarana penunjang lembaga pendidikan Islam
c Masjid atau musholla dan penunjangnya
61 Ibid 62 Ibid
39
d Pembangunan fasilitas umum yang berdampak sosial
e Sosialisasi edukasi dan literasi ekonomi keuangan dan bisnis syariah
untuk masyarakat umum
f Beasiswa untuk siswa atau mahasiswa berprestasi danatau kurang
mampu
g Kegiatan produktif bagi dhuafa
h Fakir-miskin
Dana TBDSP boleh disalurkan secara langsung oleh LKS LBS dan
LPS dan atau melalui lembaga sosial Dana TBDSP tidak boleh
dimanfaatkan untuk kepentingan LKS LBS dan LPS antara lain dalam
bentuk
a Promosi produk maupun iklan (branding) perusahaan
b Pendidikan dan pelatihan untuk karyawan
c Pembayaran pajak zakat amp wakaf
d Pembayaran atau pelunasan tunggakan nasabah (end-user)
e Kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah
Setiap penggunaan dan penyaluran dana TBDSP harus mendapatkan
persetujuan atau opini dari Dewan Pengawas Syariah LKS LBS dan LPS
tersebut Dalam hal dana TBDSP digunakan untuk kegiatan produktif
maka penyalurannya harus sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku
40
d Keempat Ketentuan Penutup
Jika terjadi perselisihan di antara para pihak maka penyelesaiannya
dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah
setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah Fatwa ini berlaku
sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata
terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagaimana
mestinya63
Ketua MUI Maruf Amin menegaskan bank syariah hanya boleh
menggunakan dana non halal untuk kepentingan sosial Dana non halal tak
boleh bercampur untuk keuntungan bank Maruf menjelaskan bahwa dana non
halal merupakan segala bentuk pemasukan bank syariah yang bersumber dari
kegiatan yang tidak halal Ia lantas mencontohkan salah satu pendapatan non
halal itu berupa denda saat nasabah terlambat mengembalikan pinjaman
Menurutnya dana itu tak boleh dimasukan dan digunakan sebagai keuntungan
bank syariah dan harus digunakan untuk kegiatan-kegiatan sosial64
D Dana Non Halal pada Lembaga Keuangan Syariah
Dana adalah uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank dalam
bentuk tunai atau aktiva lain yang dapat segera diubah menjadi uang tunai
Dana non halal pada lembaga keuangan syariah adalah dana yang ketika diakui
sebagai pendapatan maka bisa masuk kategori pendapatan tidak halal Istilah
dana non halal menjadi dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan
63 Ibid 64 Asep Fathulrahman rdquo Maaruf Sebut Dana Tak Halal Bank Syariah Hanya untuk Sosialrdquo
dalam httpswwwcnnindonesiacomekonomi20181110154725-78-345508maaruf-sebut-dana-
tak-halal-bank-syariah-hanya-untuk-sosial (diakses pada tanggal 06 Maret 2020 jam 0905)
41
dikarenakan dana non halal dirasa tidak mencerminkan misi syariah agar tidak
terjadi salah pengertian didalam lingkup zakat Infāq dan shadaqāh serta pada
prinsipnya dana tersebut dapat digunakan (bukan dana non halal dalam arti
haram dan tidak bisa digunakan)
Dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan tersebut berasal antara
lain dari65
1 Tazīr atau sanksi berupa sejumlah dana yang dikenakan kepada nasabah
mampu bayar yang lalai dalam melaksanakan kewajibannya Sifat sanksi
ini adalah untuk mendidik nasabah agar selalu disiplin dalam
melaksanakan kewajibannya
2 Transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah yang tidak dapat
dihindari Misal dalam rangka pembiayaan Letter Credit (LC) bank
syariah harus membuka rekening di bank konvensional sehingga bank
syariah mendapatkan bunga
3 Tidak diketahui pemiliknya atau diketahui pemiliknya namun biaya
pengembaliannya lebih besar Misal hasil lelang atas aset nasabah ternyata
masih ada sisa setelah dikurangi segala biaya lelang dan hutang nasabah
Sisa tersebut harus dikembalikan kepada nasabah Pemilik Aset Namun
nasabah tidak bisa diketahui lagi keberadaannya (karena bagian dari
mafia) atau nasabah diketahui keberadaannya tapi uang sisa lelang lebih
kecil daripada biaya transfer
65 DSN-MUI ldquoPenggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan bagi
Lembaga Keuangan Syariah Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariahrdquo dalam
httpsdsnmuioridkategorifatwa (diakses pada tanggal 10 Desember 2019 jam1640)
42
4 Transaksi syariah yang di kemudian hari diketahui tidak sesuai dengan
prinsip syariah Misal obyek murābahah ternyata di kemudian hari
diketahui digunakan oleh nasabah untuk usaha yang bertentangan dengan
prinsip syariah Dalam hal ini bank syariah wajib menghentikan
pembiayaannya dan hanya mengambil pokok pembiayaanya
Kaidah-kaidah dalam perlakuan dana yang bersumber dari aktivitas non
halal yaitu66
a Dana yang bersumber dari aktivitas non halal adalah setiap pendapatan
yang bersumber dari transaksi yang dilarang syariah seperti bunga
b Ulama sepakat bahwa pendapatan tersebut adalah harta non halal
Sedangkan bagian modal atau pinjaman itu hukumnya halal
c Pendapatan non halal tersebut tidak boleh digunakan oleh pemiliknya
sebagai sumber tabungan atau deposito tetapi harus membersihkannya
dengan cara menyalurkannya untuk hajat-hajat sosial
d Jika terjadi maka deposan telah berdosa menggunakan sumber deposito
dari harta non halal Bagi LK penerima atau pengelola deposito jika tidak
mengetahuinya maka tidak berdosa Tetapi jika mengetahuinya maka
harus disalurkan untuk kepentingan sosial
Dana non halal ini otomatis bukan lagi dana non halal ketika tidak diakui
sebagai pendapatan oleh pihak LKS Dana tersebut menjadi halal bagi
mustahiq Mustahiq dana non halal ini biasanya adalah mustahiq (pihak yang
berhak) atas dana sosial dan kebajikan
66 Puspitasari Lenap rdquoPengungkapan Pendapatan Non-Halalrdquo 104-105
43
Dana sosial menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah uang yang
disediakan untuk suatu keperluan biaya kesejahteraan pemberian hadiah dan
derma yang ditujukan untuk mereka yang berhak menerimanya67
Secara sederhana dana sosial adalah dana atau uang yang disediakan untuk
suatu keperluan sosial Dana sosial dalam sistem keuangan bank syariah
merupakan dana non aset sebagai hukuman berupa pengenaan denda atau biaya
karena pelanggaran suatu perjanjian misalnya kelambatan pelunasan utang
pokok atau pelanggaran ketentuan rasio kas68
Sebagai lembaga keuangan syariah BMT memiliki kewajiban
pengelolaan dana nasabah dalam bentuk apapun Salah satu dana yang harus
dikelola dan didistribusikan oleh lembaga keuangan syariah ialah kewajiban
pengelolaan dana sosial Karena ini merupanan fungsi dan peran yang melekat
pada lembaga keuangan syariah untuk memobilisasi dana-dana sosial Berikut
ini yang merupakan dana-dana sosial yang wajib dikelola oleh lembaga
keuangan syariah69
a Zakat
Zakat merupakan pemberian harta dengan kadar tertentu yang
diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat yang
67 Kamus Besar Bahasa Indonesia ldquoDana Sosialrdquo dalam httpskbbiwebiddanahtml
(diakses pada tanggal 01 Maret 2020 jam 2100) 68 Ritwan Thovarsquoi Distribusi Dana Sosial pada Bayt al-Māl Wa al-Tamwīl (BMT) Alfa
Dinar Kerjo Karanganyar Naskah Publikasi (Surakarta Universitas Muhammadiyah 2016) 2 69 Totok Budisantoso dan Nuritomo Bank dan Lebaga Keuangan Lain (Jakarta Salemba
Empat 2017) 211
44
telah ditentukan oleh syariat Hukum dari zakat sendiri ialah fardhu āin
atas orang-orang yang cukup syaratnya70
b Infāq
Infāq berasal dari kata anfaqa yang berarti mengeluarkan sesuatu
(harta) untuk kepentingan umum Dalam terminologi syariah infāq berarti
mengeluarkan sebagian dari harta untuk sesuatu kepentingan yang
diperintahkan dalam ajaran Islam Infāq dikeluarkan oleh setiap orang
yang beriman baik yang pendapatannya besar maupun kecil baik disaat
lapang maupun sempit dan tidak ditentukan mustahiqnya sebagaimana
yang ada pada zakat71
c Shadaqāh
Shadaqāh yakni pemberian sesuatu yang bermanfaat kepada orang
lain misalnya makanan minuman atau harta dengan tidak mengharapkan
balasan dari orang yang menerimanya kecuali mengharapkan pahala dari
Allah Sehingga shadaqāh dapat di simpulkan memberikan zat dengan
tidak ada tukarannya dan tidak ada karenanya72
E Dewan Pengawas Syariah dalam Lembaga Keuangan Syariah
Dewan Pengawas Syariah (DPS) berperan untuk mengawal dan
memastikan bahwa bank syariah dalam operasionalnya sesuai dengan prinsip
syariah Dengan demikian peran DPS sangat penting karena untuk memastikan
70 Sulaiman Rasjid Fiqh Islam (Hukum Fiqh Isam) (Bandung Sinar Baru Algensindo
2016) 192 71 Rahmawati Muin Manajemen Zakat (Makassar Alauddin University Press 2011) 4 72 Sudarsono Pokok- pokok Hukum Islam (Jakarta PT Rineka Cipta 2001) 299
45
ada dan tidaknya kepatuhan syariah di BMT Tugas pokok DPS di BMT ada
tiga macam Pertama mengesahkan dan mengembangkan produk BMT yaitu
melakukan telaah kritis terhadap akad yang telah dipergunakan
memperbaikinya agar sesuai dengan prinsip syariah Begitu pula dengan
mengkaji dan mempelajari fatwa DSN-MUI untuk melihat kemungkinan
penterjemahannya menjadi produk baru di BMT Kedua mengawasi
manajemen BMT dalam mengaplikasikan akad yaitu melakukan pengawasan
operasional kerja manajemen dan aplikasi akad baik antar pengurus
pengelola maupun pihak luar yang berhubungan dengan BMT Ketiga
membina pengurus dan pengelola BMT secara informal melalui interaksi
keseharian rapat pengurus maupun secara formal dan rutin dalam kajian
tausiah yang memberikan bekal dan pemahaman keislaman yang
menyeluruh73
Sedangkan wewenang DPS adalah memberikan pedoman syariah kepada
bank untuk pengerahan dana penyaluran dana dan kegiatan bank lainnya dan
mengadakan perbaikan seandainya suatu produk yang dijalankan dinilai tidak
sesuai syariah74
Dalam buku yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dijelaskan bahwa
DPS mempunyai tiga kedudukan yaitu75
73 Akhmad Faozan ldquoPeran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Penerapan Shariah
Compliance pada Bayt al-Māl Wa al-Tamwīl (BMT) di Kota Purwokertordquo JPA 1 (Juni 2015) 145-
146 74 Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad SyafirsquoI Antonio Apa dan Bagaimana Bank
Islam (Yogyakarta Dana Bhakti Wakaf 1992) 2 75 Mubarok Perkembangan Fatwa 17
46
a Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi pimpinan Unit Usaha
Syariah (UUS) dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang
berkaitan dengan aspek syariah
b Sebagai mediator antara bank dengan DSN dalam mengkomunikasikan
usul dan saran pengembangan produk dan jasa bank yang memerlukan
kajian dan fatwa dari DSN
c Sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan pada bank DPS wajib
melaporkan kegiatan usaha dan perkembangan bank syariah yang
diawasinya kepada DSN minimal satu kali dalam satu tahun Perlu
ditambahkan bahwa kedudukan DPS di bank-bank syariah juga
berkedudukan sebagai penjamin bahwa bank yang diawasinya berjalan
sesuai dengan prinsip syariah
Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam manajemen
penyaluran dana DPS harus menjalankan kewajibannya sesuai dengan
amanah Berikut merupakan wewenang dan tanggung jawab DPS dalam
pengawasan penyaluran dana yaitu76
a Menyetujui rencana penyaluran dana tahunan termasuk rencana pemberian
penyaluran dana kepada pihak yang terkait dengan bank dan penyaluran
dana kepada nasabah-nasabah besar tertentu yang akan tertuang dalam
rencana kerja bank yang disampaikan kepada BI
76 Muhamad Manajemen Pembiayaan Bank Syarirsquoah (Yogyakarta UPP STIM YKPN
2016) 146
47
b Mengawasi proses pelaksanaan pemberian penyaluran dana tersebut
berkaitan dengan syariat Islam
c Meminta penjelasan danatau pertanggungjawaban direksi serta meminta
langkah-langkah perbaikan apabila rencana pemberian penyaluran dana
tersebut menyimpang dari unsur syariah
48
BAB III
PRAKTIK PENGGUNAAN DANA TBDSP DAN PROSEDUR DEWAN
PENGAWAS SYARIAH DI BMT NURROHMAN DESA JANTI
KECAMATAN SLAHUNG KABUPATEN PONOROGO
A Profil BMT Nurrohman Janti Slahung Ponorogo
1 Sejarah BMT Nurrohman
BMT Nurrohman merupakan lembaga keuangan yang berpayung
hukum koperasi dengan pola syariah BMT Nurrohman mendapatkan izin
resmi dari pemerintah kabupaten Ponorogo (DINAS INDAKOP) dengan
izin badan hukum No 518083BH405482004 pada tanggal 06 Juli
200477
Awal berdirinya BMT Nurrohman Janti Slahung dilatar belakangi
oleh masalah perekonomian masyarakat sekitar desa Janti Sekitar tahun
2004 banyak BPKB milik masyarakat Janti yang dijadikan sebagai
jaminan pinjaman di Koperasi Pada waktu itu jasa koperasi yang
dikenakan kepada masyarakat atas pinjaman yang diberikan sekitar 5-6
per bulan Karena faktor tersebut ada tokoh masyarakat yang merasa
perihatin dengan kondisi yang dialami masyarakat Janti Sehingga tokoh
masyarakat tersebut memberikan usulan atas pemikirannya kepada
jamarsquoah yasin untuk mendirikan sebuah BMT dengan jasa yang rendah
untuk menolong masyarakat Janti dan sekitarnya yang kekurangan dana78
77 Arif Fauzani Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 09 Desember 2019 78 Ibid
49
Ketika awal pendirian BMT Nurrohman menggunakan modal
dengan model saham Modal yang dimiliki berasal dari penjualan saham
kepada masyarakat Janti yang menjadi anggota BMT dengan harga saham
per lembarnya ialah Rp 10000 dan setiap anggota membeli saham dengan
jumlah yang berbeda Setelah pendirian berlangsung beberapa bulan
pihak BMT mencari perizinan badan hukum dengan mengajukan ke BPRS
Al-Mabrur Karena BMT di Ponorogo dengan model saham tidak bisa
Sehingga pihak BMT ingin bernaung di bawah BPRS yang menggunakan
model saham Tetapi pihak BPRS tidak bisa menerima pengajuan dari
BMT yang ingin bernaung di bawah BPRS Pihak BPRS pun memberi
saran kepada pihak BMT Nurrohman untuk berdiri sendiri dengan modal
awal Rp 500000000 Sedangkan BMT Nurrohman tidak memiliki dana
sebanyak itu Karena pihak BMT memiliki kenalan di DINAS INDAKOP
dan diberi arahan untuk mengajukan perizinan di DINAS INDAKOP79
Setelah mengajukan perizinan ternyata badan hukum BMT
Nurrohman di bawah payung hukum koperasi Karena saat itu BMT
Nurrohman menggunakan model saham sedangkan koperasi dengan
sistem simpanan pokok dan simpanan wajib Maka pihak BMT membuat
ketetapan simpanan pokok sebesar Rp 500000 dan simpanan wajib Rp
10000 Karena para anggota membeli saham dengan jumlah yang
berbeda-beda Bagi anggota yang memiliki saham di atas Rp 500000
maka Rp 500000 tersebut dijadikan simpanan pokok dan sisanya
79 Ibid
50
dimasukkan sebagai simpanan wajib Tetapi jika jumlah saham yang
dimiliki anggota kurang dari Rp 500000 maka anggota akan diberi
pinjaman oleh koperasi lain Agar simpanan pokoknya terpenuhi sebesar
Rp 500000 koperasi lain tersebut memberi pinjaman kepada anggota dan
pihak anggota juga menerima pinjaman tersebut Agar modal BMT
terpenuhi sesuai dengan modal awal yang harus dimiliki untuk perizinan
badan hukum koperasi80
Proses pendirian dan perizinan BMT Nurrohman mengalami banyak
kendala Karena model pendirian BMT yang awal mulanya dengan model
saham harus diganti dengan bentuk simpanan pokok dan simpanan wajib
Hingga pada akhirnya BMT Nurrohman mendapat perizinan dari DINAS
INDAKOP dan pengesahan pada tanggal 6 Juli 2004 dengan badan hukum
No 518083BH40548200481
2 Visi dan Misi BMT Nurrohman
a Visi
1) Menjadi solusi ekonomi masyarakat berdasarkan syariah
b Misi
1) Mampu memberikan pelayanan terbaik proaktif dan responsive
2) Memberikan kontribusi bagi kesejahteraan anggota dan
masyarakat
80 Ibid 81 Ibid
51
3 Lokasi BMT Nurrohman
KSU BMT Nurrohman beralamatkan di Jl Mayjend Panjaitan desa
Janti Slahung Ponorogo Telepon 085259995795
4 Struktur Organisasi BMT Nurrohman
BMT Nurrohman Janti Slahung beroperasional secara struktural
berdasarkan tugas masing-masing Adapun struktur organisasi BMT
Nurrohman Janti Slahung sebagai berikut82
a Pengurus
1) Ketua Ketua I Darory
Ketua II Darmanto Priyo U
2) Sekretaris Sekertaris I Jumadi
Sekertaris II Bambang Joni R
3) Bendahara Bendahara I Hartono
Bendahara II Misdi Rianto
b Pengawas
1) Dewan Pengawas Dewan Pengawas I Drs Larman
Dewan Pengawas II Kurisuprapto
2) Penasehat Katemun
c Karyawan
1) Manajer Arif Fauzani
2) Akuntansi Merinda Budi R
3) Kasir Dasri
82 Ibid
52
4) Debt Collector Agus Wahyudi
5 Produk-produk BMT Nurrohman
Berikut ini jenis produk yang ditawarkan oleh BMT Nurrohman Janti
Slahung
a Penghimpunan Dana
1) Simpanan Sistem Harian
Simpanan bagi masyarakat yang ingin menyimpan dananya
di BMT Setiap nasabah yang menyimpan di BMT Nurrohman
akan mendapat jasa atas simpanannya sebesar 075 setiap
bulan Setiap simpanan per Rp 1000000 akan mendapat jasa
sebesar Rp 7500 per bulan Namun di BMT Nurrohman sistem
jasanya adalah harian Jika nasabah menyimpan di BMT selama
5 hari maka nasabah sudah mendapatkan jasa dari BMT selama
5 hari tersebut Nasabah yang akan menabung di BMT
Nurrohman juga dikenakan biaya administrasi pada proses awal
akad untuk pembuatan buku tabungan sebesar Rp 500083
b Penyaluran Dana
1) Mudārabah
Pembiayaan mudārabah yaitu penyaluran dana yang
ditujukan untuk masyarakat yang membutuhkan tambahan modal
usaha Pada pembiayaan ini penetapan bagi hasil yang semestinya
diganti dengan mark upjasa yang harus dibayar oleh setiap
83 Merida Budi R Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 09 Desember 2019
53
nasabah yang melakukan pembiayaan di BMT Nurrohman
Sehingga dalam pembayaran angsuran pembiayaan nasabah
selain membayar pokok juga akan dikenakan pembayaran mark
upjasa setiap bulan Dengan pilihan besaran mark upjasa 3
untuk jenis menurun dengan jangka waktu maksimal 4 bulan dan
2 untuk jenis flad dengan jangka waktu minimal 4 bulan dan
maksimal 12 bulan Contoh perhitungannya sebagai berikut84
Pembiayaan mudārabah untuk jenis menurun dengan jangka
waktu selama 4 bulan
Pokok bulan ke 1 1000000 4 = 250000
Mark up jasa 1000000 x 3 = 30000
Maka nasabah harusnya membayar pada bulan ke 1 sebesar
Rp280000
Pada pembayaran kedua selanjutnya menurun
Pokok bulan ke 2 750000 3 = 250000
Mark up jasa 750000 x 3 = 22500
Maka nasabah harusnya membayar pada bulan ke 2 sebesar
Rp272500 dan menurun seterusnya85
Namun untuk jenis menurun ini boleh di bayarkan jasanya
saja sebesar Rp 30000 setiap bulannya Sehingga pada bulan ke
84 Ibid 85 Ibid
54
4 maka nasabah harus melunasi pembayaran pembiayaan sebesar
Rp 103000086
Sedangkan pembiayaan jenis flad dengan jangka waktu selama 4
bulan
Pokok bulan ke 1 1000000 4 = 250000
Mark up jasa 1000000 x 2 = 20000
Maka nasabah harus membayar setiap bulan sebesar Rp
27000087
2) Murābahah
Pembiayaan murābahah yaitu penyaluran dana yang
ditujukan untuk masyarakat dengan pola jual beli yakni
membelikan barang yang dibutuhkan masyarakat sebagai
nasabah BMT Nurrohman Pada pembiayaan ini margin diganti
dengan mark upjasa yang harus dibayar oleh setiap nasabah yang
melakukan pembiayaan di BMT Nurrohman Sehingga dalam
pembayaran angsuran pembiayaan nasabah selain membayar
harga jual juga akan dikenakan pembayaran mark upjasa setiap
bulan Dengan pilihan besaran serta penghitungan mark upjasa
sama dengan pembiayaan mudārabah88
86 Ibid 87 Ibid 88 Ibid
55
B Mekanisme Pembiayaan di BMT Nurrohman Janti Slahung Ponorogo
Berikut ini merupakan mekanisme pengajuan permohonan pembiayaan di
BMT Nurrohman
1 Pengajuan Permohonan Pembiayaan
Setiap nasabah yang ingin melakukan pembiayaan di BMT
Nurrohman melengkapi persyaratan sebagai berikut
a Mengisi formulir pengajuan pembiayaan
b Fotocopy KTP sebanyak 2 lembar
c Fotocopy STNK kendaraan bermotor yang akan di jadikan jaminan
sebanyak 2 lembar
d Fotocopy BPKB kendaraan bermotor yang akan di jadikan jaminan
sebanyak 2 lembar
e Membawa KTP dan STNK asli pada pengajuan pembiayaan awal
guna untuk pencocokan data89
2 Cek Barang Jaminan
Nasabah yang melakukan pembiayaan di BMT Nurrohman akan dicek
barang jaminannya untuk melihat kelayakan barang jaminan Nasabah
harus membawa langsung barang jaminannya untuk mencocokkan data
serta melihat kondisi dari barang jaminan90
89 Dasri Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 09 Desember 2019 90 Ibid
56
3 Penandatanganan akad atau perjanjian pembiayaan
Setelah pihak BMT menerima permohonan pembiayaan dari nasabah
maka pihak BMT dan nasabah akan membuat kesepakatan terhadap mark
upjasa pembiayaan dan penandatanganan akad sesuai dengan akad yang
diajukan nasabah91
4 Pencairan
Pencairan pembiayaan dengan menandatangani realisasi pembiayaan
oleh pihak BMT dan nasabah BMT Nurrohman setiap pembiayaan yang
diajukan oleh nasabah dapat langsung dicairkan ketika pengajuan
sehingga nasabah dapat langsung membawa pulang dana yang dibutuhkan
saat itu juga92
C Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan (TBDSP) dan
Penggunaannya di BMT Nurrohman Janti Slahung Ponorogo
Lembaga keuangan syariah dalam aktivitas bisnisnya terkadang tidak
terlepas dari kegiatan yang menghasilkan dana yang tidak boleh diakui sebagai
pendapatan seperti lembaga keuangan syariah BMT Nurrohman yang pada
praktiknya memiliki beberapa dana yang tidak boleh diakui sebagai
pendapatan
91 Ibid 92 Ibid
57
Berikut ini merupakan laporan keuangan BMT Nurrohman Janti Slahung
tahun 2019
Tabel 31 Cash Flow KETERANGAN 31 Des 2019
-(Rp)-
31 Des 2018
-(Rp)-
I PENERIMAAN
1 Penerimaan dari BPR JATIM 729500000 747500000
2 Pengembalian dari Instansi Lain 281300000 266300000
3 Pendapatan mar-up Instansi Lain 73301950 53520750
4 Pendapatan Marup 2 29610100 19377000
5 Pendapatan Marup 3 544766000 529174600
6 Pendapatan Provisi 15 9334750 5425000
7 Pendapatan Provisi 2 97343950 94947250
8 Pendapatan Denda 2 481000 435500
9 Pendapatan Denda 3 4110100 3701700
10 Tabungan 15000 1617941600
11 Dana Khusus (60 Denda 3) 1486971750 5802800
12 Dana Cadangan Resiko (3Provisi 2) 4814000 2937050
13 Simpanan Pokok 3081450 900000
14 Simpanan Wajib 1780000 720000
15 Lain-lain 560000
JUMLAH PENERIMAAN 3267370050 3348683250
1 Pengembalian Pinjaman 2 227720900 152695800
2 Pengembalian Pinjaman 3
4752836500 4895183000
Jumlah Pengembalian Pinjaman 4980557400 5047878800
JUMLAH TOTAL PENERIMAAN 8247927450 8396562050
II PENGELUARAN
1 Piutang Nasabah 2 374750000 201450000
2 Piutang Nasabah 3
4947150000 4873540000
JUMLAH PIUTANG USAHA 5321900000 5074990000
1 Tabungan Pada BPR JATIM 820000000 870000000
2 Tabungan Pada Instansi lain 358500000 429600000
3 Tabungan Pada Bank JATIM - -
4 Tabungan pada BRI - -
JUMLAH TAB DI BANK amp INSTANSI 1178500000 1299600000
III BIAYA OPERASIONAL
1 Penghormatan Pengurus 62574000 54007700
2 Perjalanan Rapat Pengurus 11700000 7200000
3 Konsumsi Rapat Pengurus 2340000 1215000
(bersambung)
58
Tabel 31 Lanjutan
KETERANGAN 31 Des 2019
(Rp)-
31 Des 2018
(Rp)-
4 Biaya Gaji Karyawan 100110000 87055700
5 Biaya Konsumsi Kantor 1800000 1500000
6 Biaya Transportasi Karyawan 982500 677000
7 Baiaya Foto Copy 857500 656500
8 Biaya ADM amp Percetakan 4165000 3724000
9 Biaya Listrik 1200000 1200000
10 Biaya Telpon amp Wifi 2821000 2445500
11 Biaya Perawatan Alat Kantor 1716000 788000
12 Biaya Promosi 3200000 6325000
13 Biaya Pajak Motor 250000 500000
14 Biaya Kesehatan 600000 600000
15 Biaya Inventaris Kantor 26162000 3000000
16 Biaya Sosial 2900000 2250000
17 Biaya PPH 3650700 5444500
18 Biaya lembur 1000000 1000000
19 Biaya Pendidikan 550000 1585000
20 Seragam Karyawan amp Pengurus 6900500 5600000
21 Zakat 6049000 7246600
22 Gaji 13 13557000 11755600
23 SHU Pengurus amp Karyawan 42085500 39557250
24 Biaya THR 49171250 41847300
25 Penarikan SHU Anggota th 2018 10925100 12933200
26 Biaya RAT 29320000 44930000
27 BPJS Ketenagakerjaan 2088000 2088000
28 Programmer uPemb 2 Ut Computer 818000 11000000
29 Penarikan Simapanan mana suka 5171850 -
30 Pajak 10 SHU 2018 15300000 12100000
31 Penarikan dan SHU Anggota th 2017 11138500 -
32 Sewa Kantor 3000000 -
33 Dana Promosi Jam Dinding 11600000 -
34 Lain-lain 2400000 2400000
JMLH TOTAL BIY OPERASIONAL 438103400 372630850
PENGEMBALIAN HUTANG
1 Pada Penabung 1340904680 1466059650
2 Bagi Hasil Penabung 13477
120
117728750
JUMLAH PENGEMBALIAN HUTANG 1354381800 1583788400
JUMLAH TOTAL PENGELUARAN 8297885200 8331009250
SURPLUS (DEVISIT) (44957750) 65552800
SALDO AWAL 102268850 36716050
SALDO AKHIR 57311100 102268850
Sumber Arif Fauzani (2019 12)
59
Tabel 32 Perhitungan Sisa Hasil Usaha
KETERANGAN 31 Des 2019
-(Rp)-
31 Des 2019
-(Rp)-
I PENDAPATAN OPERASIONAL
1 Pendapatan mar up instansi lain 73301950 53520750
2 Pendapatan marup 2 35134100 19377000
3 Pendapatan marup 3 539798500 529174600
4 Pendapatan provisi 15 9628500 5425000
5 Pendapatan provisi 2 96161650 95172550
6 Pendapatan denda 2 540500 435500
7 Pendapatan denda 3 3723200 4366300
8 Pendapatan lain-lain 15000 25000
JMLH PEND OPERASIONAL 758303400 707496700
II POTONGAN JASABGHASIL
1 Potongan jasa penabung 130380537 117728750
2 Bagi hasil ke BMI - -
JML POTONGAN JASA BG HASIL 130380537 117728750
SISA HASIL USAHA KOTOR 627922863 589767950
III BEBAN USAHA
1 Biaya Depresiasi 1650000 1800000
2 Biaya Amortisasi 12320550 11270800
3 Penghormatan Pengurus 62574000 54007200
4 Perjalanan Rapat Pengurus 11700000 7200000
5 Konsumsi Rapat Pengurus 2340000 1215000
6 Biaya Gaji Karyawan 100110000 87055200
7 Biaya Konsumsi Kantor 1800000 1500000
8 Biaya Transportasi Karyawan 982500 677000
9 Biaya Fotocopy 1151500 656500
10 Biaya ATK amp Percetakan 3951000 3724000
11 Biaya Listrik 1200000 1200000
12 Biaya Telepon Internet 2741000 2445500
13 Biaya Perawatan Alat Kantor 2586000 788000
14 Biaya Promosi 14825000 6325000
15 Biaya Pajak Motor 250000 500000
16 Biaya Inventaris 30000 -
17 Seragam Pengurus amp Karyawan 6900000 5600000
18 Zakat 6049500 7246600
19 Gaji 13 13557000 11755600
20 Biaya RAT 45020000 44930000
21 Biaya Lembur 1000000 1000000
22 Biaya THR 49171250 41847300
23 Biaya BPJS Ketenagakerjaan 2088000 2088000
24 Biaya lain-lain 2400000 2400000
25 Biaya Programmer 2 Ut Komputer 818000 11000000
(bersambung)
60
Tabel 32 Lanjutan
KETERANGAN 31 Des 2019
(Rp)-
31 Des 2018
(Rp)-
JUMLAH BEBAN USAHA 347215300 308231700
IV DANA CADANGAN
1 Dana Khusus (5580600) 5802000
2 Dana Cadangan Resiko 3 Provisi (2974050) 3305350
JUMLAH DANA CADANGAN (8554650) 8739850
V PEND amp BY LUAR USAHA
1 Pendapatan Jasa Bank (16894650) (16528000)
2 Biaya ADM Bank 3378970 3305350
JMLH PEND amp BY LUAR USAHA (13515680) (13222650)
JMLH TOTAL PENGELUARAN 325144970 303748900
SHU SEBELUM PAJAK 302777893 286019050
POTONGAN PPH 3499774 5444500
SHU SETELAH PAJAK 299278119 280574550
Sumber Arif Fauzani (2019 12)
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pendapatan non halal di BMT
Nurrohman berasal dari pendapatan yang diperoleh akibat adanya kerjasama
dengan pihak lain yang tidak menggunakan skema syariah (bunga) dan dari
sanksi nasabah yang menunda pembayaran (denda) Sehubungan dengan dana
non halal menurut keterangan dari bapak Arif Fauzani beliau mengatakan
bahwa
ldquoBMT Nurrohman mendapatkan bunga dari penyimpanan kepada
lembaga keuangan konvensional yaitu bank BPR JATIM Kami
menyimpan dana disana karena selain dekat juga mudah dalam proses
pencairan dananya Dari penyimpanan tersebut memang mendapatkan
bunga dan bunga tersebut masih kami masukkan ke dalam pendapatan
operasional usaha jadi belum dipisahkan secara khususrdquo
BMT Nurrohman juga telah mengantisipasi untuk mengatasi nasabah
yang melakukan penundaan pembayaran pembiayaan Berikut ini merupakan
sanksi yang diterapkan BMT Nurrohman apabila mendapati nasabah yang
menunda pembayaran yaitu93
93 Arif Fauzani Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 09 Desember 2019
61
1 Teguran
Teguran ini bertujuan untuk mengingatkan nasabah bahwa ada etika
dalam melakukan pembayaran pembiayaan BMT Nurrohman
memberikan teguran bagi nasabah yang melakukan penundaan
pembayaran yang masih memiliki karakter baik dan telat pembayaran
masih dalam rentang waktu pengecualian dari tanggal jatuh tempo
pembayaran pembiayan yakni 10 hari terlebih untuk nasabah baru yang
masih pertama melakukan pembayaran pembiayaan94
2 Surat peringatan atau penagihan
Surat peringatan diberikan kepada nasabah yang tidak segera
memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian surat peringatan ini
diberikan pada nasabah dirumahnya sebagai upaya BMT Nurrohman
dalam menyelesaikan secara kekeluargaan Jika selama 3 bulan berturut-
turut nasabah tidak mau memenuhi kewajiban angsuran pembayaran maka
BMT akan memberikan surat penagihan yang disertai dengan rincian
kewajiban yang harus dibayarkan oleh nasabah
3 Sanksi denda
Sanksi denda dijatuhkan kepada nasabah bersamaan dengan adanya
surat penagihan bagi nasabah yang menunda pembayaran pembiayaan di
BMT Nurrohman95
94 Ibid 95 Ibid
62
4 Sanksi black list untuk pengajuan selanjutnya
Sanksi ini diberikan kepada nasabah yang telah diberikan sanksi
peringatan penagihan dan denda namun tidak mengindahkan sanksi
tersebut Maka untuk pengajuan pembiyaan selanjutnya nasabah dapat
terkena black list yakni penolakan maupun pemberian pembiayaan tidak
sesuai dengan pengajuan pembiayan96
5 Sita jaminan
Eksekusi jaminan cenderung lebih dipilih pihak BMT dalam
memberikan sanksi dalam penyelesaian masalah BMT pada nasabah
mampu yang menunda pembayaran (nasabah nakal) eksekusi jaminan
dilakukan apabila dengan berbagai peringatan diatas telah dilakukan
namun tidak menuai hasil maka akhirnya eksekusi jaminan pun dilakukan
untuk menutup dana pembiayaan dan apabila masih terdapat sisa maka sisa
tersebut akan dikembalikan pada nasabah Namun apabila terjadi
kekurangan dalam menutup dana pembiayaan dari hasil eksekusi jaminan
BMT tidak mempermasalahkan bahkan tidak meminta kekurangan dana
pembiayaan tersebut97
Sehubungan dengan sanksi yang diterapkan di BMT Nurrohman bapak
Arif Fauzani selaku manajer beliau mengatakan bahwa
ldquoSeluruh sanksi yang diterpakan di BMT Nurrohman memiliki tujuan
untuk memberikan rasa jera pada nasabah dan rasa tanggung jawab untuk
memenuhi kewajiban membayar angsuran pembiayaan Sedangkan
sanksi berupa denda hanya akan diberikan kepada kepada nasabah yang
96 Ibid 97 Ibid
63
mampu membayar tetapi menunda-nunda pembayaran dengan
disengajardquo
Kriteria nasabah yang dikatakan mampu menurut BMT Nurrohman
sebagai berikut98
1 Keadaan fisik dari rumah nasabah
Jika rumah nasabah itu bagus dan pembangunan hasil dari
hartauang nasabah itu sendiri dapat di jadikan satu persyaratan sebagai
nasabah mampu namun masih di iringi dengan persyaratan berikutnya
2 Harta kepemilikanaset dari nasabah
Kepemilikan harta benda atau aset yang ada di rumah nasabah saat
diadakan penagihan bisa dikatakan dalam barang-barang tersier dan
kepemilikannya memang milik nasabah itu sendiri sehingga nasabah dapat
dikategorikan dalam nasabah mampu
3 Pekerjaanpenghasilan nasabah
Dari pekerjaan yang dijalankan oleh nasabah dapat ditafsirkan
seberapa penghasilan nasabah tersebut Sehingga dapat diperhitungkan
nasabah tersebut dapat dikatakan nasabah mampu atau tidak
4 Kondisi usaha dari nasabah
Kondisi usaha yang dimiliki nasabah dapat dijadikan penilaian
nasabah itu mampu atau tidak Karena jika usaha yang dimiliki nasabah
berjalan dengan baik bahkan lancar dan terus berkembang maka nasabah
tersebut dikatakan nasabah mampu
98 Agus Wahyudi Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 09 Desember 2019
64
5 Dilihat dari kondisi nasabah saat itu dan permasalahan yang dialami
nasabah
Kondisi dan permasalahan yang sedang dihadapi oleh nasabah
pastinya tidak akan sama setiap bulannya Pasti ada keadaan dan
permasalahan tidak terduga yang akan datang secara mendadak dan
mendesak Sehingga hal ini juga dijadikan salah satu persyaratan sebagai
nasabah tersebut dikatakan nasabah mampu atau tidak Karena jika
nasabah tersebut sedang dilanda permasalahan yang begitu serius dan
termasuk dalam kategori keadaan force marjeur maka nasabah tersebut
tidak dikenai denda
6 Referensi dari tetangga nasabah
Referensi tetangga ini digunakan untuk menanyakan kebenaran dari
keterangan nasabah tentang kondisi ekonomi sampai permasalahan yang
sedang dihadapi nasabah tersebut
7 Karakter Nasabah itu sendiri
Karakter nasabah ini dilihat dari riwayat pembayaran yang dilakukan
oleh nasabah selama ini apakah baik atau buruk Selain itu karakter ini
dapat dilihat ketika adanya penagihan yang dilakukan oleh pihak BMT
Sedangkan nasabah yang tidak atau belum mampu membayar disebabkan
force majeur tidak boleh dikenakan sanksi dijelaskan oleh Bapak Agus
Wahyudi selaku debt collector sebagai berikut99
ldquoKriteria nasabah yang tidak boleh dikenakan sanksi adalah nasabah
yang memiliki permasalahan keluarga yang sulit untuk dipecahkan
99 Ibid
65
seperti terkena penyakit serius kecelakaan perceraian sehingga beban
hidup ditanggung oleh salah satu pihak dengan tidak ada kemampuan
untuk melakukan angsuran pembayaran pembiayaan Kemudian nasabah
yang terkena bencana alam yang tidak terduga yang membuat hilangnya
harta benda nasabah seperti tanah longsor kebakaran kemudian
nasabah yang mengalami kebangkrutan atas usahanya dan yang terakhir
nasabah yang memiliki usaha dibidang pertanian dan mengalami gagal
panenrdquo
Sanksi yang didasarkan pada prinsip tazīr bertujuan agar nasabah lebih
disiplin dalam melakukan kewajibannya Sanksi denda tersebut berupa
sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat
akad ditandatangani Namun mekanisme sanksi denda di BMT Nurrohman
memiliki cara perhitungan tersendiri Berikut ini merupakan contoh dari
perhitungan sanksi denda di BMT Nurrohman100
Tabel 32 Penghitungan Biaya Denda
Bulan Pokok Mark up Jasa Denda Perbulan Total Seluruh denda
1 1000000 30000 30000 x 10 = 3000 3000
2 1000000 30000 30000 x 20 = 6000 9000
3 1000000 30000 30000 x 30 = 9000 18000
4 1000000 30000 30000 x 40 = 12000 30000
5 1000000 30000 30000 x 10 = 3000 33000
6 1000000 30000 30000 x 20 = 6000 39000
Sumber Merinda Budi R (201912)
Sehubungan dengan sanksi denda menurut keterangan dari Ibu Merinda
selaku akuntan beliau mengatakan bahwa101
ldquoJika nasabah melakukan penundaan angsuran lebih dari 4 bulan maka
setelah 4 bulan penghitungan denda sebanyak 40 maka akan kembali
pada perhitungan 10 denda pada penundaan angsuran pembayaran
Sehingga begitu seterusnya untuk bulan-bulan berikutnya sampai bulan
terakhir nasabah melakukan pembayaran angsuran pembiayanrdquo
100 Merinda Budi R Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 24 Februari 2020 101 Ibid
66
D Prosedur Dewan Pengawas Syariah terhadap Penggunaan Dana TBDSP
di BMT Nurrohman Janti Slahung Ponorogo
BMT Nurrohman Janti Slahung Ponorogo telah memiliki 2 orang Dewan
Pengawas Syariah (DPS) yaitu102
1 Drs Larman
2 Kuri Suprapto
Sehubungan dengan DPS menurut keterangan Bapak Larman selaku
ketua DPS beliau mengatakan bahwa103
ldquoPembentukan DPS di BMT Nurrohman itu sudah dibentuk sejak BMT
Nurrohman berdiri Jadi semua kepengurusan dibentuk saat itu juga
dengan pemilihan berdasarkan musyawarah bersama Dalam melakukan
pengawasan terhadap kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana saya
melakukan pemeriksaan di kantor 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan
Karena saya juga memiiki pekerjaan lain di luar sebagai anggota DPS
Saya merangkap jabatan sebagai tenaga pengajar di salah satu sekolah
menengah pertama yaitu SMPN 2 Balongrdquo
Pengawasan yang dilakukan DPS tersebut dilakukan secara periodik
setiap satu bulan sekali melalui laporan bulanan yang dibuat oleh pengurus
BMT Nurrohman Pada akhir tahun BMT Nurrohman mengadakan Rapat
Akhir Tahun (RAT) Rapat tersebut dihadiri oleh DPS segenap pengurus dan
semua anggota BMT Nurrohman yang membahas dan mengevaluasi kinerja
semua anggota masalah-masalah yang terjadi dan mencari solusi untuk
mengatasi masalah tersebut104
DPS harus memberikan persetujuan serta opini terkait dengan penyaluran
dan penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan di BMT
102 Arif Fauzani Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 09 Desember 2020 103 Larman Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 09 Desember 2020 104 Ibid
67
Nurrohman Karena setiap kegiatan di lembaga keuangan syariah tidak dapat
berjalan tanpa adanya persetujuan dari DPS Sehubungan dengan persetujuan
penyaluran dana menurut keterangan dari Bapak Larman selaku DPS beliau
mengatakan bahwa105
ldquoSaya telah memberikan persetujuan bahwa dana denda dan juga bunga
dimasukkan ke dalam pendapatan BMT dan digunakan kembali untuk
membiayai kegiatan operasional BMT Menurut saya hal tersebut
memang tidak sesuai dengan syariah namun saya akan tetap menyetujui
hal tersebut karena BMT Nurrohman memiliki sistem pembagian sendiri
saat melakukan rapat atau musyawarah sesuai dengan kesepakatan para
pengurus BMT Sebagai DPS saya selalu menyarankan agar seluruh
kegiatan dan juga laporan keuangan agar terus dibenahi dan diperbaiki
sehingga sistem penerimaan dan penyaluran dana bisa sesuai dengan
ketentuan syariah Memang semua itu memerlukan proses yang cukup
lama tidak bisa sekejap langsung sesuai dengan syariahrdquo
Dari paparan data di atas dapat diketahui bahwa Bapak Larman selaku
pengawas di BMT Nurrohman memberikan persetujuan mengenai penggunaan
dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan yang belum dipisahkan dan
masih digunakan untuk kegiatan operasional BMT Hal tersebut disetujui oleh
DPS berdasarkan kesepakatan pengurus-pengurus BMT Nurrohman DPS juga
selalu menyarankan agar terus berusaha menjadi lembaga keuangan yang
murni syariah
105 Ibid
68
BAB IV
ANALISA FATWA NO123DSN-MUIXI2018 TENTANG PENGGUNAAN
DANA YANG TIDAK BOLEH DIAKUI SEBAGAI PENDAPATAN
(TBDSP) DI BMT NURROHMAN JANTI SLAHUNG PONOROGO
A Analisis Fatwa No123DSN-MUIXI2018 terhadap Penggunaan Dana
yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan bagi Lembaga Keuangan
Syariah di BMT Nurrohman Janti Slahung Ponorogo
Salah satu fatwa yang mengatur mengenai lembaga keuangan syariah
adalah fatwa No123DSN-MUIXI2018 tentang penggunaan dana yang Tidak
Boleh Diakui Sebagai Pendapatan (TBDSP) bagi Lembaga Keuangan Syariah
(LKS) Lembaga Bisnis Syariah (LBS) dan Lembaga Perekonomian Syariah
(LPS) Dalam ketentuan ke 2 (dua) mengenai sumber dana yang tidak boleh
diakui sebagai pendapatan disebutkan bahwa
1 Dana TBDSP berasal antara lain dari106
a Transaksi tidak sesuai dengan prinsip syariah yang tidak dapat
dihindarkan termasuk pendapatan bunga (riba)
b Transaksi syariah yang tidak terpenuhi ketentuan dan batasannya
(rukun dan atau syaratnya)
c Dana sanksi (denda) karena tidak memenuhi kewajiban sesuai
kesepakatan
106 DSN-MUI ldquoPenggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan bagi
Lembaga Keuangan Syariah Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariahrdquo dalam
httpsdsnmuioridkategorifatwa (diakses pada tanggal 10 Desember 2019 jam1640)
69
d Dana yang tidak diketahui pemiliknya diketahui pemiliknya tetapi
tidak ditemukan atau diketahui pemiliknya tetapi biaya
pengembaliannya lebih besar dari jumlah dana tersebut
Dalam paparan data laporan keuangan cash flow yang terdapat dalam bab
III tabel 31 terlihat BMT Nurrohman menyimpan dananya di lembaga
keuangan konvensional yaitu BPR JATIM Hal tersebut juga telah dijelaskan
oleh Bapak Arif Fauzani selaku manajer Dari penyimpanan dana tersebut
BMT mendapatkan bunga pertahun Telihat dalam laporan SHU tabel 32 BMT
Nurrohman telah mendapatkan bunga mencapai sebesar Rp 16894650- di
akhir tahun 2019 Pendapatan bunga tersebut tidak dipisahkan secara khusus
dan bercampur dengan dana lainnya107
BMT Nurrohman juga telah mengantisipasi untuk mengatasi nasabah
yang melakukan penundaan pembayaran pembiayaan hal tersebut yakni
dengan memberlakukan sanksi terhadap nasabah tersebut Berikut ini
merupakan sanksi yang diterapkan BMT Nurrohman apabila mendapati
nasabah yang menunda pembayaran adalah108
1 Teguran
2 Surat peringatan atau penagihan
3 Sanksi denda
4 Sanksi black list untuk pengajuan selanjutnya
5 Sita jaminan
107 Arif Fauzani Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 9 Desember 2019 108 Ibid
70
Seluruh sanksi yang diterpakan di BMT Nurrohman memiliki tujuan
untuk memberikan rasa jera pada nasabah dan rasa tanggung jawab untuk
memenuhi kewajiban membayar angsuran pembiayaan Sanksi berupa denda
diberikan kepada kepada nasabah yang mampu membayar tetapi menunda-
nunda pembayaran dengan disengaja Sedangkan nasabah yang tidak atau
belum mampu membayar disebabkan force majeur tidak boleh dikenakan
sanksi109 Sanksi yang didasarkan pada prinsip tazīr bertujuan agar nasabah
lebih disiplin dalam melakukan kewajibannya Sanksi denda tersebut berupa
sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat
akad ditandatangani Namun mekanisme sanksi denda di BMT Nurrohman
memiliki cara perhitungan tersendiri seperti yang tertulis pada tabel 11
Jadi jika nasabah yang melakukan penundaan angsuran maka
perhitungan denda dimulai sebanyak 10 satu bulan 20 dua bulan 30 tiga
bulan 40 empat bulan Jika lebih dari 4 bulan akan kembali pada
perhitungan 10 denda pada penundaan angsuran pembayaran Sehingga
begitu seterusnya untuk bulan-bulan berikutnya sampai bulan terakhir nasabah
melakukan pembayaran angsuran pembiayan110
Berdasarkan paparan data di atas terlihat bahwa BMT Nurrohman
memiliki dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan atau dana non halal
yaitu bunga dari lembaga keuangan konvensional BPR JATIM dan dana denda
keterlambatan pembayaran angsuran seperti yang dijelaskan dalam fatwa
109 DSN-MUI ldquoPenggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan bagi
Lembaga Keuangan Syariah Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariahrdquo dalam
httpsdsnmuioridkategorifatwa (diakses pada tanggal 10 Desember 2019 jam1640) 110 Arif Fauzani Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 09 Desember 2019
71
No123DSN-MUIXI2018 ketentuan kedua poin a yang berbunyi ldquotransaksi
tidak sesuai dengan prinsip syariah yang tidak dapat dihindarkan termasuk
pendapatan bunga (riba) dan ketentuan kedua poin c yang berbunyi ldquodana
TBDSP antara lain berasal dari dana sanksi (denda) karena tidak memenuhi
kewajiban sesuai kesepakatanrdquo
Dari data laporan keuangan SHU tabel 32 diketahui bahwa dana hasil
sanksi denda dimasukkan ke dalam pendapatan operasional dan dana bunga
dimasukkan ke dalam pendapatan luar usaha Dana tersebut belum dipisahkan
secara khusus dan masih bercampur dengan dana lainnya sehingga dapat
digunakan kembali untuk membiayai kegiatan-kegiatan operasional BMT
yaitu antara lain untuk biaya penghormatan pengurus perjalanan rapat
pengurus konsumsi rapat pengurus biaya gaji karyawan biaya konsumsi
kantor biaya transportasi karyawan biaya fotocopy biaya ATK amp percetakan
biaya listrik biaya telepon internet biaya perawatan alat kantor biaya
promosi biaya pajak motor seragam pengurus amp karyawan biaya RAT biaya
lembur biaya THR biaya BPJS ketenagakerjaan biaya programmer 2
komputer dan juga pembayaran pajak111
Apabila dikaitkan dengan fatwa DSN No123DSN-MUIXI2018 maka
hal tersebut tidak sesuai dengan isi fatwa dalam ketentuan ketiga nomor 1 (satu)
yang berbunyi ldquodana TBDSP wajib digunakan dan disalurkan secara langsung
untuk kemaslahatan umat Islam dan kepentingan umum yang tidak
111 Ibid
72
bertentangan dengan prinsip syariahrdquo112 dan ketentuan ketiga nomor 4
(empat) yang berbunyi ldquodana TBDSP tidak boleh dimanfaatkan untuk
kepentingan LKS LBS dan LPS antara lain dalam bentuk promosi produk
maupun iklan (branding) perusahaan pendidikan dan pelatihan untuk
karyawan pembayaran pajak zakat amp wakaf pembayaran atau pelunasan
tunggakan nasabah (end user) dan kegiatan yang bertentangan dengan prinsip
syariahrdquo113 Seharusnya penggunaan dana TBDSP seperti dana bunga dan
denda yang terdapat di BMT Nurrohman digunakan untuk kegiatan yang tidak
bertentangan dengan prinsip syariah yaitu antara lain untuk114
1 Penanggulangan korban bencana
2 Sarana penunjang lembaga pendidikan Islam
3 Masjid atau musholla dan penunjangnya
4 Pembangunan fasilitas umum yang berdampak sosial
5 Sosialisasi edukasi dan literasi ekonomi keuangan dan bisnis syariah
untuk masyarakat umum
6 Beasiswa untuk siswa atau mahasiswa berprestasi danatau kurang mampu
7 Kegiatan produktif bagi dhuafa
8 Fakir miskin
9 Kegiatan sosial lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
112 DSN-MUI ldquoPenggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan bagi
Lembaga Keuangan Syariah Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariahrdquo dalam
httpsdsnmuioridkategorifatwa (diakses pada tanggal 10 Desember 2019 jam1640) 113 Ibid 114 Ibid
73
Seperti yang dijelaskan oleh ketua MUI Maruf Amin yang
menegaskan bahwa bank syariah hanya boleh menggunakan dana non halal
untuk kepentingan sosial Dana non halal tidak boleh bercampur untuk
keuntungan bank115 Jika dana bunga dan denda digunakan untuk pembiayaan
kegiatan operasional BMT otomatis akan memberi pemasukan serta
keuntungan bagi BMT Nurrohman
Sebagai badan sosial BMT Nurrohman Janti Slahung memiliki fungsi
mengelola dana sosial sebagaimana yang diungkapkan oleh mas Arif Fauzani
(selaku manager) bahwa sistem penghimpunan dana sosial berupa aturan
standar yang bersumber dari penyisihan dana SHU Dana sosial di BMT
Nurrohman tersebut digunakan sesuai dengan prinsip syariah untuk
kemaslahatan umat antara lain digunakan untuk sumbangan116 Dengan
demikian seharusnya dana bunga dan juga denda dijadikan satu dengan dana
sosial yang ada di BMT Nurrohman agar penggunaannya tidak melanggar
prinsip-prinsip syariah
Dari hasil pengamatan penulis dapat disimpulkan bahwa praktik
penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan di BMT
Nurrohman tidak sesuai dengan ketentuan fatwa DSN No123DSN-
MUIXI2018 ketentuan ketiga nomor 1 (satu) dan nomor 4 (empat) karena
belum terlaksana sesuai dengan prinsip syariah
115 Asep Fathulrahman rdquo Maaruf Sebut Dana Tak Halal Bank Syariah Hanya untuk
Sosialrdquo dalam httpswwwcnnindonesiacomekonomi20181110154725-78-345508maaruf-
sebut-dana-tak-halal-bank-syariah-hanya-untuk-sosial (diakses pada tanggal 06 Maret 2020 jam
0905) 116 Arif Fauzani Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 24 Februari 2020
74
B Analisis Fatwa No123DSN-MUIXI2018 terhadap Prosedur Dewan
Pengawas Syariah dalam Penggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui
Sebagai Pendapatan bagi Lembaga Keuangan Syariah di BMT
Nurrohman Janti Slahung Ponorogo
Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam perbankan syariah memiliki
peranan yang penting dan strategis dalam pengawasan syariah pada perbankan
syariah DPS harus bertanggungjawab untuk memastikan semua produk dan
prosedur bank syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Secara DPS pada
institusi perbankan mempunyai kedudukan yang sangat kuat karena
kehadirannya adalah sangat penting dan strategis117
DSN MUI dalam fatwa No 123DSN-MUIXI2018 tentang Penggunaan
Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan (TBDSP) bagi Lembaga
Keuangan Syariah Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian
Syariah yang mengatur tentang peran DPS yang dijelaskan dalam ketentuan
ke-3 (tiga) nomor 5 (lima) yang berbunyi ldquoSetiap penggunaan dan penyaluran
dana TBDSP harus mendapatkan persetujuan atau opini dari Dewan Pengawas
Syariah LKS LBS dan LPS tersebutrdquo118 Yang artinya setiap penggunaan dan
penyaluran dana TBDSP tidak dapat dijalankan tanpa adanya persetujuan dari
DPS
DPS di BMT Nurrohman sudah dibentuk sejak BMT Nurrohman berdiri
DPS melakukan pemeriksaan di kantor 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan Salah
117 Khaerul Umam Manajemen Perbankan Syariah (Bandung Pustaka Setia 2013) 139 118 DSN-MUI ldquoPenggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan bagi
Lembaga Keuangan Syariah Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariahrdquo dalam
httpsdsnmuioridkategorifatwa (diakses pada tanggal 10 Desember 2019 jam1640)
75
satu DPS memiliki jabatan lain di luar sebagai anggota DPS Beliau merangkap
jabatan sebagai tenaga pengajar di salah satu sekolah menengah pertama yaitu
SMPN 2 Balong Jabatan itu tentu tidak membuat DPS komitmen pada satu
jabatan saja yaitu hanya sebagai DPS119
Pengawasan yang dilakukan DPS tersebut dilakukan secara periodik
setiap satu bulan sekali melalui laporan bulanan yang dibuat oleh pengurus
BMT Nurrohman Pada akhir tahun BMT Nurrohman mengadakan Rapat
Akhir Tahun (RAT) Rapat tersebut dihadiri oleh DPS segenap pengurus dan
semua anggota BMT Nurrohman yang membahas dan mengevaluasi kinerja
semua anggota masalah-masalah yang terjadi dan mencari solusi untuk
mengatasi masalah tersebut120 Dalam pengambilan keputusan harus
bermusyawarah terlebih dahulu dan bertanggung jawab terhadap hasil
keputusan121 Seperti yang dijelaskan dalam al-Qurrsquoān QS al-lsquoImrān ayat
159122
ر hellip م ي ا م اوره ى الله وش ل ل ع وك ت ت زم ا ع ذ إBermusyawarahlah dalam suatu urusan setelah kamu membulatkan tekad
maka bertawakallah kepada Allah
Dalam pengawasan penyaluran dana DPS mempunyai wewenang dan
tanggungjawab antara lain123
1 Menyetujui rencana penyaluran dana tahunan termasuk rencana pemberian
penyaluran dana kepada pihak yang terkait dengan bank dan penyaluran
119 Larman Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 24 Februari 2020 120 Ibid 121 Muhamad manajemen pembiayaan 145 122 Departemen Agama RI al-Qurrsquoān 99 123 Muhamad Manajemen Pembiayaan 146
76
dana kepada nasabah-nasabah besar tertentu yang akan tertuang dalam
rencana kerja bank yang disampaikan kepada BI
2 Mengawasi proses pelaksanaan pemberian penyaluran dana tersebut
berkaitan dengan syariat Islam
3 Meminta penjelasan danatau pertanggungjawaban direksi serta meminta
langkah-langkah perbaikan apabila rencana pemberian penyaluran dana
tersebut menyimpang dari unsur syariah
DPS memberikan persetujuan bahwa penyaluran dana denda dan juga
bunga dimasukkan ke dalam pendapatan BMT dan digunakan kembali untuk
membiayai kegiatan operasional BMT Menurut DPS hal itu tidak bisa
dikatakan sesuai dengan syariah namun beliau tetap menyetujui hal tersebut
karena BMT Nurrohman memiliki sistem pembagian sendiri saat dibahas
melalui rapat atau musyawarah sesuai dengan kesepakatan para pengurus
BMT DPS juga meminta langkah-langkah perbaikan apabila rencana
pemberian penyaluran dana tersebut menyimpang dari unsur syariah yaitu
dengan memberikan saran agar terus berbenah dan memperbaiki sistem
penerimaan dan penyaluran dana agar sesuai dengan ketentuan syariah124 DPS
telah melaksanakan wewenang dan tanggungjawabnya dalam pengawasan
penggunaan dan penyaluran dana tetapi belum bisa dilakukan dengan
maksimal
Dari paparan data di atas dapat disimpulkan bahwa prosedur DPS dalam
penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi lembaga
124 Larman Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 24 Februari 2020
77
keuangan syariah telah sesuai dengan ketentuan fatwa DSN No123DSN-
MUIXI2018 ketentuan ketiga nomor 5 (lima) yang berbunyi ldquoSetiap
penggunaan dan penyaluran dana TBDSP harus mendapatkan persetujuan atau
opini dari Dewan Pengawas Syariah LKS LBS dan LPS tersebutrdquo125 karena
penggunaan dana TBDSP di BMT Nurrohman telah mendapatkan persetujuan
atau opini dari DPS Akan tetapi konten dari prosedur pengalokasian dana
TBDSP yang disetujui tersebut belum sesuai dengan fatwa DSN No123DSN-
MUIXI2018 ketentuan ketiga nomor 1 (satu) dan nomor 4 (empat) karena
belum terlaksana sesuai dengan prinsip syariah
125 DSN-MUI ldquoPenggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan bagi
Lembaga Keuangan Syariah Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariahrdquo dalam
httpsdsnmuioridkategorifatwa (diakses pada tanggal 10 Desember 2019 jam1640)
78
BAB V
PENUTUP
A Kesimpulan
Berdasarkan hasil dari pengkaitan teori pada bab II dengan kenyataan
yang peneliti temukan di lapangan yang dituangkan di dalam bab III dan
berdasarkan analisis yang peneliti lakukan maka peneliti dapat menyimpulkan
sebagai berikut
1 Penggunaan dana TBDSP belum sesuai dengan fatwa DSN No123DSN-
MUIXI2018 Di dalam fatwa dana TBDSP wajib digunakan dan
disalurkan secara langsung untuk kemaslahatan umat Islam dan
kepentingan umum yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
Namun dalam praktiknya BMT Nurrohman memasukkan dana denda dan
bunga ke dalam pendapatan BMT dan digunakan kembali untuk kegiatan
operasional BMT Penggunaan dana tersebut akan memberikan
pemasukan dan keuntungan pada BMT Nurrohman sendiri
2 Prosedur Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam penggunaan dana yang
tidak boleh diakui sebagai pendapatan di BMT Nurrohman sebenarnya
telah sesuai dengan fatwa fatwa DSN No123DSN-MUIXI2018
ketentuan ketiga nomor 5 (lima) yang berbunyi ldquoSetiap penggunaan dan
penyaluran dana TBDSP harus mendapatkan persetujuan atau opini dari
Dewan Pengawas Syariah LKS LBS dan LPS tersebutrdquo karena
penggunaan dana TBDSP di BMT Nurrohman telah mendapatkan
persetujuan dan juga opini dari Dewan Pengawas Syariah Akan tetapi
79
79
konten dari prosedur tersebut belum sesuai dengan fatwa DSN
No123DSN-MUIXI2018 ketentuan ketiga nomor 1 dan nomor 4
karena belum terlaksana sesuai dengan prinsip syariah
B Saran
Berdasarkan hal-hal yang telah peneliti uraikan peneliti menemukan hal
hal yang penting yang sebaiknya menjadi perhatian kita bersama Dalam hal
ini penulis menyarankan beberapa hal
1 Diharapkan kepada BMT Nurrohman untuk menggunakan dana yang tidak
boleh diakui sebagai pendapatan sebagaimana denda dan bunga agar
sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI Sebaiknya dana denda tersebut
dimasukkan ke dalam dana sosial untuk selanjutnya digunakan untuk
kepentingan umum atau kemaslahatan umat Islam karena BMT
merupakan lembaga keuangan Islam yang berdasarkan prinsip-prinsip
syariah
2 Sebaiknya kinerja pengawasan oleh DPS dilakukan secara optimal dan
konsisten agar penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai
pendapatan yang ada di BMT Nurrohman dapat terlaksana dengan baik
maksimal dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan fatwa DSN-MUI yaitu
berdasarkan kemaslahatan umat atau kepentingan umum bukan untuk
kegiatan operasional BMT yang akan memberikan keuntungan BMT itu
sendiri
80
DAFTAR PUSTAKA
Referensi Buku
Departemen Agama RI al-Qurrsquoan dan Terjemahnya Semarang CV Toha Putra
2008
Abdullah Marsquoruf Hukum Keuangan Syariah pada Lembaga Keuangan Bank dan
Non Bank Yogyakarta Aswaja Presindo 2016
Adam Panji Fatwa-fatwa Ekonomi Syariah Konsep Metodologi dan
Implementasinya pada Lembaga Keuangan Syariah Jakarta Sinar
Grafika Offset 2018
Amin Marsquoruf Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum
dan Perundang-undangan Jakarta Puslitbang Kehidupan Keagamaan
2011
Antonio Muhammad Syafirsquoi Bank Syriah dari Teori ke Praktik Jakarta Gema
Insani 2001
Al-Arif Nur Rianto Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik Bandung CV
Pustaka Setia 2015
Arikunto Suharsimi Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktik Bandung
Rineka Cipta 2006
Basrowi Suwandi Memahami Penelitian Kualitatif Jakarta PT Rineka Cipta
2008
Budisantoso Totok dan Nuritomo Bank dan Lebaga Keuangan Lain Jakarta
Salemba Empat 2017
Bungin Burhan Analisis Data Penelitian Kualitatif Jakarta PT Raja Grafindo
Persada 2013
Chapra M Umer dan Khan Tariqullah Regulasi dan Pengawasan Bank Syariah
Jakarta Bumi Aksara 2008
Hirsanuddin Hukum Perbankan Syariah di Indonesia (Pembiayaan Bisnis dengan
Prinsip Kemitraan) Yogyakarta Genta Press 2008
Huda Nurul dan Heykal Mohammad Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis
dan Praktis Jakarta Kencana 2010
Moleong Lexi J Metode Penelitian Kualitatif Bandung PT Remaja Rosdakarya
2009
81
Mubarok Jaih Perkembangan Fatwa Ekonomi Syaria Bandung Pustaka Bani
Quraisy 2004
Muhammad Rifqi Akuntansi Keuangan Syariah Konsep dan Implementasi PSAK
Syariah Yogyakarta P3EI Press 2010
Muhammad Manajemen Dana Bank Syariah Yogyakarta YKPN 2011
An-Nawawī Imam al-Majmū Syarh al-Muhadzdzab Jakarta Pustaka Azzam
2009
Perwataatmadja Karnaen dan Antonio Muhammad Syafirsquoi Apa dan Bagaimana
Bank Islam Yogyakarta Dana Bhakti Wakaf 1992
Qardhawi Yusuf Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan Jakarta Gema Insani
Press 1997
Rahardjo Susilo dan Gudnanto Pemahaman Individu Teknik Nontes Kudus
Prenada Media 2011
Rasjid Sulaiman Fiqh Islam (Hukum Fiqh Isam) Bandung Sinar Baru
Algensindo 2016
Ridwan Muhammad Manajemen Bayt al-Māl Wa al-Tamwīl Yogyakarta UII
Press 2004
Sam Ichwan Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI
Jakarta Erlangga 2014
Sholeh Asrorun Nirsquoam Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia
tmp Emir Cakrawala Islam 2016
Soeharto Irawan Metode Penelitian Sosial Bandung PT Remaja Rosdakarya
2004
Sudarsono Pokok- pokok Hukum Islam Jakarta PT Rineka Cipta 2001
Sugiyono Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan RampD Bandung Alfabeta
2016
Tanjung Hendri dan Devi Abrista Metode Penelitian Ekonomi Islam Jakarta
Gramata Publishing 2013
Umam Khaerul Manajemen Perbankan Syariah Bandung Pustaka Setia 2013
Umam Khotibul Legislasi Fikih Ekonomi dan Penerapannya dalam Produk
Perbankan Syariah di Indonesia Yogyakarta BPFE 2011
82
Yusuf Muri Metode Penelitian Kuntitatif Kualitatif dan penelitian Gabungan
Jakarta Kencana 2017
Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah
Darmiati Tinjauan hukum Islam terhadap Pengalokasian Dana Non Halal Bagi
Kepentingan Sosial pada KJKS Manfaat Gayung Kebonsari Surabaya
Skripsi Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel 2012 1-8
Faozan Akhmad ldquoPeran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Penerapan
Shariah Compliance pada Bayt al-Māl Wa al-Tamwīl (BMT) di Kota
Purwokertordquo JPA Vol 16 No 1 Juni 2015 145-146
Lenap Indria Puspitasari ldquoPengungkapan Pendapatan Non-Halal PSAK 109 Vs
Praktikrdquo Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram Vol
3 2019 95-97
Mujib Abdu rdquoDewan Pengawas Syariah (DPS) pada Lembaga Keuangan Mikro
Syariah di Wilayah Jawa Tengahrdquo Az Zarqarsquo Vol 1 (Juni 2017) 127
Muttaqin Azhar ldquoModel Pembiayaan Bayt al-Māl Wa al-Tamwīl dan Peranannya
dalam Pembinaan Kesejahteraan Usaha Kecil Menengah (UKM)rdquo
Humanity Vol 7 2012 35
Nani Lenza Analisis Pengelolaan Dana Tazīr bagi Nasabah Wanprestasi dalam
Meningkatkan Kedisiplinan Nasabah (Studi Pada Pt Bank Syariah
Mandiri Kantor Cabang Teluk Betung Bandar Lampung) Skripsi
Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung 2018 3-9
Nasution Siti Toibah Studi Analisis Terhadap Fatwa DSN-Mui tentang Denda
Keterlambatan Pembayaran Utang pada Credit Card Syarirsquoah di Tinjau
Menurut Fiqih Muamalah Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif
Kasim 2012 3-8
Sofiyah rdquoAnalisis Efektifitas Keputusan DSN-MUI No 3 Tahun 2000 Berkaitan
dengan Dewan Pengawas Syariah di Bayt al-Māl Wa al-Tamwīl (BMT)
Studi Kasus di BMT Bima Magelangrdquo Muqtasid Vol 1 (Juli 2012) 143
Sutopo Umarwan ldquoDialektika Fatwa dan Hukum Positif di Indonesiardquo Justicia
Islamica Vol 15 No 1 2018 91
Syaputra Arianto Analisis Penggunaan Dana Tazīr dan Tarsquowidh bagi Nasabah
Wanprestasi pada PT BRI Syariah Skripsi Universitas Islam Negeri
Syarif Hidayatullah 2014 1-9
83
Taslimah Heni Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Penerapan Denda
pada Pembiayaan Bermasalah di KSU BMT Multazam Yogyakarta
Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2008 4-7
Thovarsquoi Ritwan ldquoDistribusi Dana Sosial Pada Bayt al-Māl Wa al-Tamwīl (BMT)
Alfa Dinar Kerjo Karanganyarrdquo Naskah Publikkasi (Surakarta
Universitas Muhammadiyah 2016 2
Referensi Internet
Asep Fathulrahman -Maaruf Sebut Dana Tak Halal Bank Syariah Hanya untuk
Sosialdikutipdarihttpswwwcnnindonesiacomekonomi201811101
54725-78-345508maaruf-sebut-dana-tak-halal-bank-syariah-hanya-
untuksosial [diakses tanggal 06 Maret 2020]
DSN-MUI -Penggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan bagi
Lembaga Keuangan Syariah Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga
Perekonomian Syariah dikutip dari httpsdsnmuioridkategorifatwa
[diakses pada tanggal 10 Desember 2019]
Kamus Besar Bahasa Indonesia -dikutip dari httpskbbiwebiddanahtml
[diaksespada 01 Maret 2020]
M Salman Yusuf -Fatwa No 123 Untuk Siapa dikutip dari dalam
httpswwwpressreadercomindonesiamajalahinvestor201908012824
62825619338 [diakses tanggal 12 Februari 2020]
OJK -Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 dikutip dari
httpswwwojkgoididkanaliknbregulasilembaga-keuangan-
mikroundang-undangPageaspx [diakses pada tanggal 11 Desember
2019]
3
Di Indonesia kegiatan bayt al-tamwīl bisa dijalankan oleh industri
perbankan syariah maupun lembaga keuangan mikro syariah Kedua jenis
lembaga keuangan ini pada prinsipnya memiliki kesamaan konsep operasional
perbedaannya terletak pada bentuk badan hukum serta konsekuensi yang
mengikutinya sebagai badan hukum Lembaga Keuangan Mikro Syariah
(LKMS) merupakan lembaga keuangan yang kegiatan operasionalnya
berdasarkan prinsip syariah namun bukan bank Di masyarakat lebih dikenal
sebagai BMT atau koperasi syariah8
Kegiatan yang dilakukan BMT tidak jauh berbeda dengan bank syariah
atau BPR syariah Prinsip operasionalnya berdasarkan atas prinsip bagi hasil
jual beli dan titipan (wadirsquoah) Karenanya meskipun mirip dengan bank
syariah tapi boleh dikatakan sebagai cikal bakal dari bank syariah BMT
memiliki pasar tersendiri yaitu masyarakat kecil yang tidak terjangkau layanan
perbankan serta pelaku usaha kecil yang mengalami hambatan psikologis bila
berhubungan dengan pihak bank9
BMT Nurrohman merupakan lembaga keuangan syariah yang hadir di
tengah masyarakat golongan menengah ke bawah yang memberikan
kemudahan bagi masyarakat yang membutuhkan dana dengan proses mudah
dan cepat Sehingga memberikan kemudahan bagi masyarakat yang
membutuhkan dana dengan mengajukan pembiayaan di BMT Nurrohman
8 Rifqi Muhammad Akuntansi Keuangan Syariah Konsep dan Implementasi PSAK
Syariah (Yogyakarta P3EI Press 2010) 36 9 Ibid 363
4
Pembiayaan yang diberikan oleh BMT Nurrohman hanya terbatas pada
masyarakat yang berada disekitar wilayah BMT10
Produk-produk penyaluran di BMT Nurrohman Janti Slahung yakni
penghimpunan dana dan penyaluran dana Dalam produk penghimpunan dana
BMT Nurrohman menggunakan sistem simpanan harian yaitu jika nasabah
menyimpan di BMT selama 5 hari maka nasabah sudah mendapatkan jasa dari
BMT selama 5 hari tersebut Dalam produk penyaluran dana ada dua yaitu
mudārabah dan murābahah Pembiayaan mudārabah di BMT Nurrohman
penetapan bagi hasil diganti dengan mark upjasa yang harus dibayar oleh
setiap nasabah yang melakukan pembiayaan Dalam pembayaran angsuran
pembiayaan nasabah selain membayar pokok juga akan dikenakan
pembayaran mark upjasa setiap bulan Dengan pilihan besaran mark upjasa
3 untuk jenis menurun dengan jangka waktu maksimal 4 bulan dan 2 untuk
jenis flad dengan jangka waktu minimal 4 bulan dan maksimal 12 bulan
Pembiayaan kedua yaitu murābahah Pada pembiayaan ini margin diganti
dengan mark upjasa yang harus dibayar oleh setiap nasabah yang melakukan
pembiayaan di BMT Nurrohman Sehingga dalam pembayaran angsuran
pembiayaan nasabah selain membayar harga jual juga akan dikenakan
pembayaran mark upjasa setiap bulan Dengan pilihan besaran serta
penghitungan mark upjasa sama dengan pembiayaan mudārabah11
10 Arif Fauzani Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 09 Desember 2019 11 Ibid
5
Seperti yang telah diketahui bersama bahwa dalam melakukan aktivitas
bank syariah terlibat dengan banyak pihak demi kelancaran operasional bank
tersebut Maka pendapatan non halal pun tidak dapat dihindari keberadaannya
Pendapatan dana non halal yang diterima bank syariah berasal dari bunga
rekening atau simpanan giro bank yang terdapat pada bank lain yang tidak
menggunakan akad syariah BMT Nurrohman sendiri menyimpan dananya
untuk ditabung di lembaga keuangan konvensional yaitu BPR JATIM
Tentunya dari penyimpanan tersebut akan mendapatkan jasa atau bisa disebut
dengan bunga bank
BMT Nurrohman Janti Slahung juga menerapkan pembayaran denda
bagi anggota (nasabah) mampu yang menunggak pembayaran Sanksi denda
yang diterpakan di BMT Nurrohman memiliki tujuan untuk memberikan rasa
jera pada nasabah dan rasa tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban
membayar angsuran pembiayaan Sanksi denda ini diberikan kepada para
nasabah mampu yang melakukan pelanggaran perjanjian dan para nasabah
yang tidak dapat melunasi angsuran sesuai jatuh tempo yang telah disepakati
Namun mekanisme sanksi denda di BMT Nurrohman memiliki cara
perhitungan yang berbeda
Terkait hal ini DSN-MUI dalam fatwanya menyatakan bahwa kegiatan
ekonomi syariah di Indonesia belum sepenuhnya lepas dari sistem ekonomi
konvensional yang ribawi Sehingga DSN-MUI menggunakan teori tafrīq al-
halagtl an al-haragtm dalam memisahkan harta halal dari yang haram Pemisahan
pendapatan non halal menjadi penting mengingat bahwa lembaga keuangan
6
syariah harus menjalankan kegiatan sesuai dengan prinsip syariah Selain itu
lembaga keuangan syariah berkewajiban untuk memberikan informasi bagi
masyarakat mengenai peruntukan dana non halal sehingga pengelolaan dana
non halal ini tidak menjadi salah kaprah dalam perspektif masyarakat awam12
Dalam penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan
diutamakan digunakan untuk kemaslahatan umum Seperti yang dijelaskan
dalam kitāb al-Majmū Syarh al-Muhadzdzab13
إذا كا ن معه مال حرام وأراد الت وبة والب را ءة نه ان كان له م قال الغزا ليتا وجب د عهإلى مالك معين وجب صره إليه أو إلى وكيله ان كانمي بغي أن ره ي وارثه وإن كان لما لك لاي عره ويئس من معرته ي ن ي
الح ال الح طريق مك م وذلك مسلمين العامة كالقناطروالمساجد وم ةودق به علىقيرأو قراءممايشترك المسلمون يه وإلا ي ت
Al-Ghāzalī berkata Apabila terdapat harta haram pada seseorang dan ia
ingin bertaubat serta melepaskan diri dari harta haram tersebut maka jika
pemilik harta tersebut diketahui wajib baginya untuk menyerahkan harta
tersebut kepadanya atau wakilnya Jika pemiliknya sudah meninggal
dunia wajib diberikan kepada ahli warisnya dan jika tidak diketahui
pemiliknya dan tidak ada harapan (sulit sekali) untuk mengetahuinya
maka sebaiknya ia menggunakan harta tersebut untuk kemaslahatan
kaum muslim seperti membangun jembatan sarana pendidikan Islam
masjid jalan menuju ke Makkah dan semisalnya yang menjadi kebaikan
bersama bagi kaum muslim Apabila tidak maka sedekahkanlah kepada
seorang fakir atau lebih Berdasarkan alasan di atas Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama
Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan fatwa mengenai penggunaan dana yang
tidak boleh diakui sebagai pendapatan yang sesuai dengan prinsip syariah dan
12 Indria Puspitasari Lenap ldquoPengungkapan Pendapatan Non-Halal PSAK 109 Vs
Praktikrdquo Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram 3 (2019) 95-97 13 Imam An-Nawawī al-Majmū Syarh al-Muhadzdzab (Jakarta Pustaka Azzam 2009)
428
7
menjadi pedoman lembaga kuangan syariah dalam menggunakan dana TBDSP
yang sesuai dengan Islam Mengenai pedoman tersebut telah diatur dalam
fatwa DSN yaitu fatwa DSN-MUI No123XI2018 tentang penggunaan dana
yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi lembaga keuangan syariah
lembaga bisnis syariah dan lembaga perekonomian syariah
Penggunaan dana bunga dan denda dalam fatwa DSN-MUI
No123XI2018 mewajibkan lembaga keuangan syariah untuk digunakan dan
disalurkan secara langsung untuk kemaslahatan umat Islam dan kepentingan
umum yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah Aturan mengenai
penggunaan dana yang diperbolehkan telah diatur di dalam ketentuan ke-3
fatwa DSN-MUI No123XI2018 Bentuk-bentuk penyaluran dana TBDSP
yang dibolehkan antara lain untuk 14
a Penanggulangan korban bencana
b Sarana penunjang lembaga pendidikan Islam
c Masjid atau musholla dan penunjangnya
d Pembangunan fasilitas umum yang berdampak sosial
e Sosialisasi edukasi dan literasi ekonomi keuangan dan bisnis syariah
untuk masyarakat umum
f Beasiswa untuk siswa atau mahasiswa berprestasi danatau kurang mampu
g Kegiatan produktif bagi dhuafa
h Fakir miskin
i Kegiatan sosial lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
14 Ibid
8
Dana TBDSP tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan LKS LBS dan
LPS antara lain dalam bentuk15
a Promosi produk maupun iklan (branding) perusahaan
b Pendidikan dan pelatihan untuk karyawan
c Pembayaran pajak zakat amp wakaf
d Pembayaran atau pelunasan tunggakan nasabah (end user)
e Kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah
Sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam fatwa DSN-MUI
No123XI2018 tentang penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai
pendapatan bagi lembaga keuangan syariah maka setiap lembaga keuangan
syariah harus menaati pedoman tersebut Apabila melanggar pedoman tersebut
maka tidak sesuai dengan fatwa DSN-MUI
BMT Nurrohman Janti Slahung menjadikan dana bunga dan denda
sebagai pendapatan operasional perusahaan Dana tersebut belum dipisahkan
secara khusus dan masih bercampur dengan dana lainnya sehingga dana
tersebut digunakan kembali untuk membiayai kegiatan-kegiatan operasional
yang diselenggarakan oleh BMT DPS di BMT Nurrohman juga telah
menyetujui bahwa penggunaan dana non halal tersebut digunakan untuk
kegiatan operasional perusahaan
Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk meneliti lebih
mendalam terkait penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai
pendapatan di BMT Nurrohman dalam skripsi yang berjudul ldquoPraktik
15 Ibid
9
Penggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan
(TBDSP) di BMT Nurrohman Desa Janti Kecamatan Slahung Kabupaten
Ponorogo dalam Perspektif Fatwa DSN MUI No123DSN-MUI XI2018rdquo
B Rumusan Masalah
Dalam penelitian ini peneliti menentukan rumusan masalah yang akan
dibahas mengenai penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai
pendapatan bagi lembaga keuangan syariah yaitu sebagai berikut
1 Bagaimana analisis Fatwa No123DSN-MUIXI2018 terhadap
penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi
lembaga keuangan syariah di BMT Nurrohman Janti Slahung Ponorogo
2 Bagaimana analisis Fatwa No123DSN-MUIXI2018 terhadap prosedur
Dewan Pengawas Syariah dalam penggunaan dana yang tidak boleh diakui
sebagai pendapatan bagi lembaga keuangan syariah di BMT Nurrohman
Janti Slahung Ponorogo
C Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan peneliti ini
bertujuan sebagai berikut
1 Untuk menjelaskan analisis fatwa DSN-MUI No123DSN-MUIXI2018
terhadap penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan
bagi lembaga keuangan syariah di BMT Nurrohman Janti Slahung
2 Untuk menjelaskan analisis fatwa DSN-MUI No123DSN-MUIXI2018
terhadap prosedur Dewan Pengawas Syariah dalam penggunaan dana yang
10
tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi lembaga keuangan syariah di
BMT Nurrohman Janti Slahung
D Manfaat Penelitian
Adapun pembahasan permasalahan dan penelitian skripsi ini diharapkan
berguna dan memiliki manfaat sebagai berikut
1 Manfaat Teoritis
a Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan
sumbangan pengetahuan di bidang hukum ekonomi syariah terkait
penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi
lembaga keuangan syariah
b Dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi kalangan akademisi
maupun praktisi
2 Manfaat Praktis
a Bagi Masyarakat
Diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada
masyarakat khususnya dalam penggunaan dana yang tidak boleh
diakui sebagai pendapatan bagi lembaga keuangan syariah yang
sesuai dengan fatwa atau prinsip-prinsip syariah
b Bagi BMT
Diharapkan dapat membantu menyempurnakan penggunaan
dana yang tidak boleh disebut sebagai pendapatan oleh lembaga
keuangan syariah yang sesuai dengan fatwa atau prinsip-prinsip
syariah
11
E Telaah Pustaka
Selain menggunakan buku-buku yang relevan peneliti juga melihat hasil
penelitian terdahulu agar tidak terjadi kesamaan secara menyeluruh Adapun
hasil penelitian terdahulu yang juga membahas tentang penggunaan dana yang
tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi lembaga keuangan syariah atau bisa
disebut dengan pendapatan non halal yaitu
Pertama penelitian yang dilakukan oleh Darmiati pada tahun 2012 yang
berjudul ldquoTinjauan hukum Islam terhadap penggunaan dana non halal bagi
kepentingan sosial pada KJKS Manfaat Gayung Kebonsari Surabayardquo Teknik
analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif
dengan pola deduktif Penelitian tersebut membahas mengenai penggunaan
dana non halal dan bagaimana hukumnya bila ditinjau dari hukum islam Hasil
dari penelitian tersebut adalah dana non halal digunakan untuk kepentingan
umum dan diperbolehkan dalam Islam karena itu termasuk maṣlaḥah mursalah
sebagaimana dijelaskan oleh Abdullah bin Abdul Ḥussein Sehingga setiap
sumber dana yang didapat dari KJKS Manfaat harus disalurkan untuk
kepentingan sosial sesuai dengan tujuan utamanya yaitu membantu orang-
orang yang kesulitan sesuai dengan prinsip syariah16
Kedua penelitian yang dilakukan oleh Lenza Nani pada tahun 2018 yang
berjudul ldquoAnalisis Pengelolaan Dana Tazīr bagi Nasabah Wanprestasi Dalam
Meningkatkan Kedisiplinan Nasabah (Studi Pada PT Bank Syariah Mandiri
16 Darmiati Tinjauan hukum Islam terhadap Pengalokasian Dana Non Halal Bagi
Kepentingan Sosial pada KJKS Manfaat Gayung Kebonsari Surabaya Skripsi (Surabaya Institut
Agama Islam Negeri Sunan Ampel 2012) 1-8
12
Kantor Cabang Teluk Betung Bandar Lampung)rdquo Jenis penelitian yang
digunakan adalah penelitian lapangan (field research) Penelitian tersebut
membahas mengenai penerapan dan pengelolaan tazīr bagi nasabah
wanprestasi dalam meningkatkan kedisiplinan di Bank Syariah Mandiri Teluk
Betung Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa Bank Syariah Mandiri
Kantor Cabang Teluk Betung menerapkan tazīr kepada nasabah mampu yang
menunda-nunda pembayaran dengan sengaja dan nasabah yang tidak
mempunyai itikad baik apabila mengalami keterlambatan membayar Besarnya
tazīr yang diterapkan oleh Bank Syariah Mandiri yaitu 5 perbulan Dana
tazīr tersebut bukan merupakan pendapatan bank melainkan dana tazīr
tersebut disalurkan kedalam bentuk dana sosial sesuai fatwa DSN-MUI
No17DSN-MUIIX2000 Penyaluran dana tersebut harus habis dalam jangka
satu tahun17
Ketiga penelitian yang dilakukan oleh Arianto Saputra pada tahun 2014
yang berjudul ldquoAnalisis Penggunaan Dana Tazīr dan Tarsquowidh bagi Nasabah
Wanprestasi pada PT BRI Syariahrdquo Penelitian tersebut merupakan penelitian
kualitatif deskriptif yang membahas mengenai praktik tazīr dan tarsquowidh pada
nasabah wanprestasi dan bagaimana cara menentukan besarannya Hasil dari
penelitian tersebut adalah tazīr dikenakan pada nasabah yang mampu tetapi
enggan memenuhi prestasinya Adapun besarannya ditentukan di awal kontrak
17 Lenza Nani Analisis Pengelolaan Dana Tazīr bagi Nasabah Wanprestasi dalam
Meningkatkan Kedisiplinan Nasabah (Studi Pada Pt Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Teluk
Betung Bandar Lampung) Skripsi (Lampung Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung
2018) 3-9
13
Dana yang terkumpul digunakan untuk kegiatan sosial semua ketentuan yang
ada sudah mengacu pada fatwa DSN-MUI No17DSN-MUIIX2000
Sedangkan dana tarsquowidh dikenakan kepada nasabah yang lalai dan ini
merupakan tindak lanjut dari nasabah yang yang sudah dikenakan tazīr tetapi
masih tidak memenuhi prestasinya Tarsquowidh berbeda dengan tazīr karena
tarsquowidh dapat diakui sebagai pendapatan oleh bank syariah sesuai dengan
fatwa DSN-MUI No43DSN-MUIVIII200418
Keempat penelitian yang dilakukan oleh Heni Taslimah pada tahun 2008
yang berjudul ldquoTinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Penerapan Denda
pada Pembiayaan Bermasalah di KSU BMT Multazam Yogyakartardquo
Penelitian tersebut merupakan penelitian lapangan dengan metode preskriptif
yang membahas mengenai pelaksanaan penerapan denda pada pembiayaan
bermasalah di KSU BMT Multazam Yogyakarta dan penggunaannya
Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa hukum Islam memberikan
kewenangan pelaksanaan sanksi denda selama sesuai dengan ketentuan dan
prinsip yang telah ditentukan hukum Islam Penggunaan hasil denda lebih
diprioritaskan untuk kepentingan umum dan pelaksanaannya sesuai dengan
prinsip Islam19
Kelima penelitian yang dilakukan oleh Siti Toibah Nasution pada tahun
2012 yang berjudul ldquoStudi Analisis terhadap Fatwa DSN-MUI tentang Denda
18Arianto Syaputra Analisis Penggunaan Dana Tazīr dan Tarsquowidh bagi Nasabah
Wanprestasi pada PT BRI Syariah Skripsi (Jakarta Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
2014) 1-9 19 Heni Taslimah Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Penerapan Denda pada
Pembiayaan Bermasalah di KSU BMT Multazam Yogyakarta Skripsi (Yogyakarta Universitas
Islam Negeri Sunan Kalijaga 2008) 4-7
14
Keterlambatan Pembayaran Utang pada Credit Card Syarirsquoah di Tinjau
Menurut Fiqih Muamalahrdquo Penelitian tersebut merupakan penelitian pustaka
(library research) yang membahas mengenai bagaimana fatwa DSN-MUI
tentang denda keterlambatan pembayaran uang pada kartu kredit syariah dan
bagaimana metode penetapan hukum terhadap denda keterlambatan
pembayaran utang pada kartu kredit syariah Hasil dari penelitian tersebut
adalah hukum denda keterlambatan pembayaran utang pada kartu kredit adalah
bagi nasabah yang mampu membayar tetapi menunda-nunda pembayaran
dengan sengaja dan tidak mempunyai itikad baik untuk membayar hutangnya
maka akan dikenakan sanksi oleh LKS Tetapi bagi nasabah yang tidakbelum
mampu membayar disebabkan force majeur tidak boleh dikenakan sanksi
Denda tersebut nantinya akan diperuntukkan sebagai dana sosial Metode yang
digunakan oleh komisi fatwa DSN-MUI dalam proses penetapan fatwa
berpegang kepada al-Qurrsquoān sunnah dan ijtihad sahabat serta kaidah
fiqhiyah20
Untuk skripsi yang pertama penelitian tersebut membahas mengenai
penggunaan dana non halal dan bagaimana hukumnya bila ditinjau dari hukum
islam Meskipun sama-sama membahas tentang penggunaan dana non halal
akan tetapi dalam penelitian ini membahas penggunaan dana non halal dalam
perspektif fatwa DSN-MUI No123DSN-MUI XI2018 bukan perspektif
hukum Islam
20 Siti Toibah Nasution Studi Analisis Terhadap Fatwa DSN-MUI tentang Denda
Keterlambatan Pembayaran Utang pada Credit Card Syariah di Tinjau Menurut Fiqih Muamalah
Skripsi (Riau Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 2012) 3-8
15
Untuk skripsi yang kedua membahas mengenai penerapan dan
pengelolaan tazīr bagi nasabah wanprestasi Meskipun sama-sama membahas
tentang pengelolaan dana tazīr akan tetapi dalam penelitian tersebut ditinjau
dalam perspektif fatwa DSN-MUI No17DSN-MUIIX2000 sedangkan
dalam penelitian ini ditinjau dari perspektif fatwa DSN-MUI No123DSN-
MUI XI2018
Untuk skripsi yang ketiga membahas mengenai penggunaan dana tazīr
dan tarsquowidh bagi Nasabah Wanprestasi Meskipun sama-sama membahas
mengenai penggunaan dana tazīr akan tetapi dalam penelitian tersebut ditinjau
dalam perspektif fatwa DSN-MUI No17DSN-MUIIX2000 dan fatwa DSN-
MUI No43DSN-MUIVIII2004 sedangkan dalam penelitian ini ditinjau dari
perspektif fatwa DSN-MUI No123DSN-MUI XI2018
Untuk skripsi yang keempat membahas mengenai pelaksanaan
penerapan denda pada pembiayaan bermasalah dan penggunaannya ditinjau
dari hukum Islam Meskipun sama-sama membahas mengenai penggunaan
dana denda akan tetapi pada penelitian ini ditinjau dari perspektif fatwa DSN-
MUI No123DSN-MUI XI2018 bukan perspektif hukum Islam
Untuk skripsi yang kelima membahas mengenai denda keterlambatan
pembayaran uang pada kartu kredit syariah dan bagaimana metode penetapan
hukum terhadap denda keterlambatan pembayaran utang pada kartu kredit
syariah Meskipun sama-sama membahas mengenai denda akan tetapi dalam
penelitian ini membahas mengenai penggunaan dana denda bukan metode
penetapan hukum terhadap denda
16
F Metode Penelitian
1 Jenis dan Pendekatan Penelitian
Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) yaitu
penelitian yang dilakukan di lapangan atau dalam masyarakat yang berarti
bahwa datanya diambil atau didapat dari lapangan atau masyarakat
Meskipun penelitian ini berbasis penelitian lapangan penulis juga
menggunakan sumber-sumber data kepustakaan dengan memanfaatkan
buku-buku hasil penelitian dan internet digunakan untuk menelaah hal-
hal yang berkenaan dengan penggunaan dana yang tidak boleh diakui
sebagai pendapatan di lembaga keuangan syariah
Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan
kualitatif Yaitu tata cara penelitian dengan menggunakan pengamatan dan
wawancara21
2 Kehadiran Peneliti
Dalam penelitian kualitatif peneliti bertindak sebagai instrumen
sekaligus pengumpulan data Instrumen peneliti di sini dimaksudkan
sebagai alat pengumpul data Karena bertindak sebagai pengumpul data
atau instrumen peneliti akan senantiasa berhubungan dengan subyeknya22
Untuk itu dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi dan
wawancara untuk mengetahui praktik penggunaan dana yang tidak boleh
21 Lexi J Moleong Metode Penelitian Kualitatif (Bandung PT Remaja Rosdakarya 2009)
11 22 Basrowi dan Suwandi Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta PT Rineka Cipta
2008) 89
17
diakui sebagai pendapatan yang dilakukan oleh BMT Nurrohman Janti
Slahung
3 Lokasi Penelitian
Penelitian ini mengambil tempat di BMT Nurrohman Janti Slahung
tepatnya berada di jalan Mayjend Panjaitan Desa Janti Slahung Ponorogo
dengan pertimbangan bahwa lembaga ini merupakan lembaga keuangan
mikro yang memberikan layanan bagi masyarakat berdasarkan prinsip
syariah dan laporan keuangannya masih secara konvensional
4 Data dan Sumber Data
a Data
Data adalah fakta yang dapat ditarik menjadi suatu kesimpulan
dalam kerangka persoalan yang digarap23 Data dapat berupa teks
dokumen gambar foto artefak atau objek-objek lainnya yang
ditemukan di lapangan selama melakukan penelitian dengan
menggunakan penelitian kualitatif24 Adapun data-data yang
diperlukan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari
wawancara kepada karyawan manager dan DPS yang berada di BMT
Nurrohman Janti Slahung
23 Hendri Tanjung dan Abrista Devi Metode Penelitian Ekonomi Islam (Jakarta Gramata
Publishing 2013) 76 24 Jonathan Sarwono Metode Penelitian Kuantitatif dan Kuantitif (Yogyakarta Penerbit
Graha Ilmu 2012) 224
18
b Sumber Data
1) Sumber Data Primer
Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh
dari hasil wawancara kepada karyawan manager dan DPS di
BMT Nurrohman Janti Slahung untuk mendapatkan keterangan
yang benar-benar terjadi
2) Sumber Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk
yang sudah jadi sudah dikumpulkan dan diolah pihak lain
biasanya sudah dalam bentuk publikasi Data sekunder ini
biasanya sebagai pelengkap dari data primer25
Data sekunder yang mendukung penelitian penulis terdiri
dari seluruh data yang berkaitan dengan penggunaan dana yang
tidak bisa disebut sebagai pendapatan serta data dokumentasi
yang diperoleh dari BMT Nurrohman Janti Slahung
5 Teknik Pengumpulan Data
a Wawancara (interview)
Wawancara merupakan salah satu tehnik dalam pengumpulan
data penelitian yaitu suatu kejadian atau proses interaksi antara
pewawancara dan narasumber melalui komunikatif secara langsung26
25 Irawan Soeharto Metode Penelitian Sosial (Bandung PT Remaja Rosdakarya 2004)
67-68 26 Muri Yusuf Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Penelitian Gabungan
(Jakarta Kencana 2017) 372
19
Wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang terkait baik
secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data
terkait penelitian Peneliti melakukan wawancara kepada 4 (empat)
orang yaitu manager DPS dan 2 (dua) karyawan yang ada di BMT
Nurrohman Janti Slahung
b Observasi
Dalam arti sempit observasi adalah pengamatan secara langsung
terhadap gejala yang diteliti Secara luas observasi meliputi
pengamatan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung
terhadap objek yang sedang diteliti27
Dalam penelitian ini observasi dilakukan untuk mendapatkan
data tentang keadaan situasi dan kondisi BMT Nurrohman Janti
Slahung Peneliti mendatangi langsung kantor pusat BMT Nurrohman
Janti Slahung agar mendapatkan situasi dan kondisi terkini di BMT
Nurrohman Janti Slahung sehingga peneliti bisa melanjutkan
penelitian di BMT Nurrohman Janti Slahung
c Dokumentasi
Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang
diperoleh melalui dokumen-dokumen atau buku-buku tulisan-tulisan
yang ada kaitannya dengan masalah penelitian28 Teknik pengumpulan
data yang digunakan dengan cara membaca dan mengambil
27 Susilo Rahardjo dan Gudnanto Pemahaman Individu Teknik Nontes (Kudus Prenada
Media 2011) 42 28 Suharsimi Arikunto Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Bandung Rineka
Cipta 2006) 158
20
kesimpulan dari berkas-berkas atau arsip dokumen BMT Nurrohman
Janti Slahung
6 Analisis Data
Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat
pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data
dalam periode tertentu Aktivitas dalam analisis data menurut model Miles
dan Huberman yaitu data reduction data display dan conclusion drawing
atau verification Data reduction artinya data yang diperoleh dari lapangan
jumlahnya cukup banyak untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan
rinci Data display artinya penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk
uraian singkat bagan dan hubungan antar kategori Langkah ketiga yaitu
penarikan kesimpulan dan verifikasi29
Dalam penyusunan skripsi ini cara yang digunakan penulis untuk
menganalisa data adalah menggunakan metode deduktif dan induktif
Metode deduktif yaitu cara berfikir untuk menarik kesimpulan dari suatu
kaidah atau pendapat yang umum menuju ke suatu pendapat yang bersifat
khusus30 Sedangkan metode induktif yaitu cara berfikir untuk menarik
kesimpulan dari fakta-fakta kemudian dirumuskan menjadi suatu
kesimpulan atau jeneralisasi31
29 Sugiyono Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan RampD (Bandung Alfabeta
2016) 246-252 30 Burhan Bungin Analisis Data Penelitian Kualitatif (Jakarta PT Raja Grafindo Persada
2013) 47 31 Ibid 48
21
Dalam hal ini penulis mengemukakan terlebih dahulu teori-teori dan
data-data lalu menganalisanya dari fatwa DSN MUI kemudian dijadikan
pedoman dalam menganalisis penggunaan dana yang tidak boleh diakui
sebagai pendapatan di BMT Nurrohman Janti Slahung Ponorogo untuk
kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus yaitu apakah BMT
Nurrohman Janti Slahung Ponorogo sudah benar-benar menerapkan
ketentuan-ketentuan yang ada dalam fatwa DSN-MUI No123DSN-
MUIXI2018 tentang Penggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui
Sebagai Pendapatan (TBDSP) bagi Lembaga Keuangan Syariah Lembaga
Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariah
7 Pengecekan Keabsahan Data
Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini ditentukan dengan
cara
a Perpanjangan Pengamatan
Perpanjangan pengamatan akan memungkinkan peningkatan
derajat kepercayaan data yang dikumpulkan32 Dengan perpanjangan
pengamatan ini peneliti mengecek kembali apakah data-data terkait
penggunaan dana yang tidak bisa disebut sebagai pendapatan sudah
benar atau belum Jika data-data yang diperoleh selama ini ternyata
tidak benar maka peneliti melakukan pengamatan lagi yang lebih luas
dan mendalam sehingga diperoleh data yang pasti kebenarannya
32 Moleong Metodologi Penelitian 248
22
b Triangulasi
Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai
sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu33 Pada penelitian
ini peneliti melakukan pengecekan keabsahan data yang terkait
dengan penggunaan dana yang tidak bisa disebut sebagai pendapatan
serta peran DPS sudah benar atau belum dengan cara membandingkan
hasil wawancara dengan isi suatu dokumen dengan memanfaatkan
berbagai sumber data informasi sebagai bahan pertimbangan Dalam
hal ini peneliti membandingkan data hasil observasi dengan data hasil
wawancara dan juga membandingkan hasil wawancara dengan
wawancara lainnya yang kemudian diakhiri dengan menarik
kesimpulan sebagai hasil temuan lapangan
G Sistematika Pembahasan
Dalam penelitian ini untuk memberoleh pembahasan dan pemahaman
penulis membuat sistematikan pembahasan menjadi V (lima) bab yang mana
antara bab satu dengan bab lainnya mempunyai hubungan yang erat dan
berkaitan sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak bisa
dipisahkan yaitu sebagai berikut
1 BAB I PENDAHULUAN
Bab ini merupakan gambaran untuk memberikan pola
pemikiran bagi keseluruhan isi yang terdiri dari latar belakang
masalah rumusan masalah tujuan penelitian manfaat penelitian
33 Ibid 273
23
telaah pustaka kajian teori metode penelitian dan sistematika
pembahasan
2 BABII FATWA NO123DSN-MUIXI2018 TENTANG
PENGGUNAAN DANA YANG TIDAK BOLEH DIAKUI
SEBAGAI PENDAPATAN (TBDSP) BAGI LEMBAGA
helliphelliphelliphellipKEUANGANSYARIAH
Berisi uraian mengenai landasan teori yang digunakan untuk
menganalisis permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini yaitu
menguraikan fatwa DSN MUI tentang penggunaan dana yang tidak
boleh diakui sebagai pendapatan bagi lembaga keuangan syariah
Dalam hal ini peneliti memaparkan tentang gambaran singkat
fatwa No123DSN-MUIXI2018 tentang penggunaan dana yang
tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi lembaga keuangan
syariah
3 BAB III PRAKTIK PENGGUNAAN DANA TBDSP DAN
helliphelliphelliphellipPROSEDUR DEWAN PENGAWAS SYARIAH DI BMT
helliphelliphelliphellipNURROHMAN JANTI SLAHUNG PONOROGO
Bab ini berisikan data penelitian lapangan di BMT
Nurrohman Janti Slahung Ponorogo Dalam hal ini peneliti
memaparkan tentang sejarah BMT Nurrohman Janti Slahung visi
misi dan motto BMT Nurrohman Janti Slahung tempat dan
kedudukan BMT Nurrohman Janti Slahung pengurus BMT
Nurrohman Janti Slahung dan produk pembiayaan di BMT
24
Nurrohman Janti Slahung Selain itu peneliti juga memaparkan
tentang praktik penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai
pendapatan dan prosedur DPS dalam mengawasi penggunaan dana
yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan di BMT Nurrohman
Janti Slahung Ponorogo
BAB IV ANALISA FATWA NO123DSN-MUIXI2018 TENTANG
PENGGUNAAN DANA YANG TIDAK BOLEH DIAKUI
SEBAGAI PENDAPATAN (TBDSP) DI BMT NURROHMAN
JANTI SLAHUNG PONOROGO
Bab ini berisikan analisis fatwa analisis Fatwa No123DSN-
MUIXI2018 terhadap penggunaan dana yang tidak boleh diakui
sebagai pendapatan bagi lembaga keuangan syariah di BMT
Nurrohman Janti Slahung dan analisis fatwa No123DSN-
MUIXI2018 terhadap prosedur DPS dalam penggunaan dana
yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi lembaga
keuangan syariah di BMT Nurrohman Janti Slahung
BAB V PENUTUP
Bab ini berisikan kesimpulan yang merupakan jawaban
umum dari permasalahan yang ditarik dari hasil penelitian dan
berikut saran-saran yang ditujukkan bagi pihak-pihak terkait
dengan permasalahan penelitian
25
BAB II
FATWA NO123DSN-MUIXI2018 TENTANG PENGGUNAAN DANA
YANG TIDAK BOLEH DIAKUI SEBAGAI PENDAPATAN (TBDSP)
BAGI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
A Pengertian Fatwa Dewan Syariah Nasional
Fatwa mempunyai kesamaan dengan kata iftā dimana ia adalah masdar
dari kata aftā yufti iftārsquoan Adapun kata futya atau fatwa adalah isim masdar
dari aftā hanya saja kata futya lebih sering digunakan oleh orang Arab
sebagaimana yang dinukil oleh Ibn Mandzur dalam lisannya Pengertian iftārsquo
secara etimologi adalah al- Ibānah (penjelasan) yaitu memberikan penjelasan
kepada orang lain Atas dasar ini Iftārsquo berarti memberikan penjelasan kepada
orang lain yang menanyakan suatu hal34 Arti fatwa secara bahasa misalnya
terdapat dalam surah an-Nisā ayat 17635
هلك ليس له ولد وله أخت إن امرؤ يست فتوك قل الله ي فتيكم ي الكللة ف ما ت رك إن كا تا اث ن ت ين لهما وهو يرث ها إن لم يكن لها ولد لها ث ي ين ل وإن كاوا إخوة رجالا وساء للذكر مث الث لثان مما ت رك ح ا
﴾٦٧١﴿والله بكل شيء عليم ي ب ي ن الله لكم أن تضلوا Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah) Katakanlah Allah
memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu) jika seorang
meninggal dunia dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara
perempuan maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari
harta yang ditinggalkannya dan saudaranya yang laki-laki mempusakai
(seluruh harta saudara perempuan) jika ia tidak mempunyai anak tetapi
jika saudara perempuan itu dua orang maka bagi keduanya dua pertiga
34 Umarwan Sutopo ldquoDialektika Fatwa dan Hukum Positif di Indonesiardquo Justicia Islamica
1 (Juni 2018) 91 35Departemen Agama RI Al-Qurrsquoān dan Terjemahnya (Semarang CV Toha Putra 2008)
149
26
dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal Dan jika mereka (ahli
waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan maka
bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara
perempuan Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu supaya kamu
tidak sesat Dan Allah maha mengetahui segala sesuatu
Pengertian fatwa menurut syararsquo ialah menerangkan hukum syararsquo dalam
suatu persoalan menjadi sebuah jawaban dari suatu pertanyaan baik sipenanya
itu jelas identitasnya maupun tidak serta berbentuk perseorangan atau
kolektif36 Dengan demikian pengertian fatwa berarti menerangkan hukum-
hukum Alah SWT berdasarkan pada dalil-dalil syariah secara umum dan
menyeluruh Keterangan hukum yang telah diberikan itu dinamakan fatwa
Orang yang meminta atau menanyakan fatwa disebut mustaftī sedang yang
dimintakan untuk memberikan fatwa disebut mufti37 Fatwa memiliki fungsi
sebagai penerapan secara konkret ketentuan fiqh dalam masalah tertentu38
Pada umumnya fatwa ditetapkan berdasarkan keterangan al-Qurrsquoān
hādits ijmā dan qiyās Keempatnya merupakan sumber dalil hukum syariah
yang telah disepakati oleh jumhur ulama Jumhur ulama menyepakati validitas
keempat sumber tersebut sebagai sumber-sumber hukum syariah berdasarkan
firman Allah didalam al-Qurrsquoān surat an-Nisā ayat 59 sebagai berikut39
36 Yusuf Qardhawi Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan (Jakarta Gema Insani
Press 1997) 5 37 Ichwan Sam dkk Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI
(Jakarta Erlangga 2014) 7-8 38 Marsquoruf Amin dkk Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum dan
Perundang-undangan (Jakarta Puslitbang Kehidupan Keagamaan 2011) 21 39Departemen Agama Al-Qurrsquoān dan Terjemahnya 124
27
مر منكم إن يا أي ها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي اتم ت ؤمنون ب الله والي وم الخر ت نازعتم ي شيء ردوه إلى الله والرسول إن كن
لك ر وأحسن تأويل ذ ﴾٩٥﴿ خي Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya)
dan ulil amri di antara kamu Kemudian jika kamu berlainan pendapat
tentang sesuatu maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qurrsquoān) dan
Rasul (sunnahnya) jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan
hari kemudian Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik
akibatnya
Kebolehan untuk berijtihad juga diperkuat keterangan hadits yang
diriwayatkan oleh Mursquoādz ibn Jabal ketika diutus Rasulullah SAW untuk
menjadi qādhi di Yaman Rasulullah bertanya kepada Mursquoādz apakah yang
akan dilakukan dalam berhukum jika ia tidak menemukan dalil naqli dari al-
Qurrsquoān maupun sunnah maka Mursquoādz menjawab bahwa ia akan berijtihad
dengan akalnya dan Rasullah pun menyetujuinya40
Dikeluarkannya fatwa dipandang sebagai pendapat hukum yang
berdasarkan pertimbangan Pengeluaran fatwa ini dimaksudkan untuk
melaksanakan fungsinya yang utama yakni memberikan pendapat hukum
suatu masalah sesuai dengan pendapat mereka tentang tindakan apa yang
benar menurut pandangan syariah Fatwa telah berperan dalam menjelaskan
hukum Islam yang berbentuk jawaban konkret terhadap kasus demi kasus yang
telah dihadapi oleh masyarakat yang dapat dijadikan pedoman untuk
mengetahui bagaimana penerapan hukum syariah terhadap masalah tertentu41
40 Asrorun Nirsquoam Sholeh Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (tmp
Emir Cakrawala Islam 2016) 123 41 Amin dkk Fatwa Majelis 21
28
B Profil Dewan Syariah Nasional
1 Pengertian Dewan Syariah Nasional
Dewan Syariah Nasional atau disebut dengan DSN ialah suatu
lembaga bentukan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1999
yang beranggotakan para ahli hukum Islam Lembaga ini memiliki fungsi
melakukan tugas-tugas MUI dalam memajukan ekonomi umat menangani
masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan
syariah Salah satu tugas pokok dari DSN ialah mengkaji menggali dan
merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam dalam bentuk fatwa
untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga keuangan
syariah serta untuk memberikan pengawasan terhadap Dewan Pengawas
Syariah (DPS) yang ada dimasing-masing lembaga keuangan syariah
sebagai kewaspadaan MUI terkait dengan kemungkinan timbulnya fatwa
yang berbeda dimasing-masing DPS42
Lembaga ini memiliki fungsi utama sebagai pengawas produk
produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariat Islam DSN
membuat garis panduan produk syariah untuk keperluan pengawasan
Garis panduan tersebut diambil dari sumber-sumber hukum Islam yang
dijadikan dasar pengawasan bagi DPS pada lembaga-lembaga keuangan
syariah dan menjadi dasar pengembangan produk-produknya43
42 Muhammad Syafirsquoi Antonio Bank Syariah dari Teori ke Praktik (Jakarta Gema Insani
2001) 32 43 Ibid 32
29
2 Sejarah Terbentuknya Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia
(DSN-MUI)
Pasca diundangkannya Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang
perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang perbankan
kegiatan dan aktivitas pengembangan ekonomi syariah semakin
meningkat44 Hal itu kemudian diikuti pertumbuhan pesat aktivitas
perekonomian yang berdasarkan prinsip syariah termasuk mendorong
pendirian beberapa lembaga keuangan syariah Perkembangan pesat
lembaga keuangan syariah memerlukan aturan-aturan yang berkaitan
dengan kesesuaian operasional LKS dengan prinsip-prinsip syariah
Persoalan muncul karena institusi regulator yang semestinya mempunyai
otoritas mengatur dan mengawasi LKS yaitu Bank Indonesia (BI) untuk
perbankan syariah dan kementerian keuangan untuk lembaga keuangan
nonbank tidak dapat melaksanakan otoritasnya dibidang syariah (untuk
merumuskan prinsip-prinsip syariah secara langsung dari teks al-Qurrsquoān
hādits maupun kitab-kitab fiqih Kementerian keuangan dan BI tidak
memiliki otoritas untuk merumuskan prinsip-prinsip syariah secara
langsung dari teks-teks keagamaan dalam bentuk peraturan (regulasi) yang
bersesuaian untuk setiap lembaga keuangan syariah Sebab lain adalah
bahwa lembaga tersebut tidak dibekali peraturan perundang-undangan
44 Khotibul Umam Legislasi Fikih Ekonomi dan Penerapannya dalam Produk Perbankan
Syariah di Indonesia (Yogyakarta BPFE 2011) 49
30
yang mengatur tentang otoritas dalam mengurus masalah kesesuaian
syariah45
Rencana pembentukan DSN mulai dibincangkan pada tahun 1990
ketika acara lokakarya dan pertemuan yang membahas tentang bunga bank
dan pengembangan ekonomi rakyat serta merekomendasikan agar
pemerintah memfasilitasi pendirian bank berdasarkan prinsip syariah
Karena kesimpulan lokakarya ini mengindikasikan adanya kecenderungan
mempersamakan bunga bank dengan riba Selanjutnya pada tahun 1997
Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengadakan lokakarya ulama tentang
reksadana syariah yang salah satu rekomendasinya adalah pembentukan
DSN46
Pada pertemuan tanggal 14 Oktober 1997 telah disepakati
pembentukan DSN Usulan ini ditindaklanjuti sehingga tersusunlah DSN
secara resmi tahun 1998 Pada tahun 1999 pengurus DSN yang pertama
adalah menteri agama republik Indonesia Malik Fajar pada acara
Musyawarah Kerja Nasional (MUKERNAS) MUI di Jakarta tepatnya
pada bulan februari 1998 Kehadiran DSN pada tahun bersamaan dengan
terbentuknya komite ahli pengembangan syariah di BI yang kemudian
bertukar nama menjadi biro perbankan syariah47
45 M Cholis Nafis Teori Hukum Ekonomi Syariah Kajian Komprehensif tentang Teori
Hukum Ekonomi Islam Penerapannya dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional dan Penerapannya
ke dalam Peraturan Perundang-undangan (Jakarta UIP 2011) 82 46 SyafirsquoI Antonio Bank Syariah 32 47 Panji Adam Fatwa-fatwa Ekonomi Syariah Konsep Metodologi dan Implementasinya
pada Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta Sinar Grafika Offset 2018) 161
31
3 Tugas dan Wewenang Dewan Syariah Nasional
Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)
sebagai lembaga yang mempunyai otoritas dalam pembuatan fatwa di
bidang ekonomi syariah mempunyai beberapa tugas dan wewenang
Dalam pedoman dasar DSN-MUI yang termuat dalam bab IV keputusan
DSN-MUI Nomor 01 tahun 2000 tugas dan wewenang adalah sebagai
berikut
a Dewan Syariah Nasional bertugas48
1) Menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam
kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada
khususnya
2) Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan syariah
3) Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah
4) Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan
b Dewan Syariah Nasional berwenang49
1) Mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS di masing-masing
lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum
pihak terkait
2) Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan atau
peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang seperti
departemen keuangan dan BI
48 Marsquoruf Abdullah Hukum Keuangan Syariah pada Lembaga Keuangan Bank dan Non
Bank (Yogyakarta Aswaja Presindo 2016) 214 49 Ibid 214
32
3) Memberikan rekomendasi danatau mencabut rekomendasi
nama-nama yang akan duduk sebagai DPS pada suatu lembaga
keuangan syariah
4) Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang
diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah termasuk
otoritas moneter atau lembaga keuangan dalam maupun luar
negeri
5) Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk
menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan
oleh DSN
6) Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil
tindakan apabila peringatan tidak diindahkan
4 Kedudukan Status dan Anggota DSN
Kedudukan status dan anggota DSN yaitu50
a DSN merupakan bagian dari MUI
b DSN membantu pihak terkait seperti departemen keuangan BI dan
lain-lain dalam menyusun peraturan atau ketentuan untuk lembaga
keuangan syariah
c Anggota DSN terdiri dari para ulama praktisi dan para pakar dalam
bidang yang terkait dengan muamalah syariah
d Anggota DSN ditunjuk dan diangkat oleh MUI dengan masa bakti
sama dengan periode masa bakti pengurus MUI pusat yakni 5 (lima)
50 Ibid 231
33
tahun Sedangkan dalam buku petunjuk pelaksanaan pembukaan
kantor bank syariah yang diterbitkan oleh BI dikatakan bahwa masa
bakti DSN adalah 4 (empat) tahun
5 Mekanisme Kerja Dewan Syariah Nasional
Secara garis besar mekanisme kerja DSN sebagai berikut51
a Mengesahkan rancangan fatwa yang diusulkan oleh badan pelaksana
harian DSN dalam rapat pleno
b Menetapkan mengubah atau mencabut berbagai fatwa dan pedoman
kegiatan lembaga keuangan syariah dalam rapat pleno
c Mengesahkan atau mengklarifikasi hasil kajian terhadap usulan atau
pertanyaan mengenai suatu produk atau jasa lembaga keuangan
syariah dalam rapat pleno
d Melakukan rapat pleno paling tidak satu kali dalam tiga bulan atau
bilamana diperlukan
e Setiap tahunnya membuat suatu pernyataan yang dimuat dalam
laporan tahunan (annual report) bahwa lembaga keuangan syariah
yang bersangkutan telah atau tidak memenuhi segenap ketentuan
syariah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN
Untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan harian DSN tersebut
dibebankan kepada Badan Pelaksana Harian (BPH) Adapun mengenai
mekanisme kerja BPH adalah sebagai berikut52
51 Jaih Mubarok Perkembangan Fatwa Ekonomi Syariah (Bandung Pustaka Bani Quraisy
2004) 14 52 Ibid 14
34
a Menerima usulan atau pertanyaan hukum mengenai produk atau jasa
lembaga keuangan syariah
b Sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris paling lambat 1 (satu) hari
kerja setelah menerima usulan atau pertanyaan harus menyampaikan
permasalahan kepada ketua BPH
c Ketua BPH bersama anggota dan para ahli selambat-lambatnya 30
(tiga puluh) hari kerja harus membuat memorandum khusus yang
berisi telaah dan pembahasan terhadap suatu pertanyaan atau usulan
d Ketua BPH selanjutnya membawa hasil pembahasan ke dalam rapat
pleno DSN untuk mendapat pengesahan
e Fatwa atau memorandum DSN ditandatangani oleh ketua dan
sekretaris DSN
C Fatwa DSN-MUI tentang Penggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui
Sebagai Pendapatan (TBDSP)
Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan (TBDSP) tidak lain
adalah dana yang diterima atau dikuasai oleh Lembaga Keuangan Syariah
(LKS) Lembaga Bisnis Syariah (LBS) dan Lembaga Perekonomian Syariah
(LPS) tetapi tidak boleh diakui sebagai pendapatan atau kekayaannya Implisit
dalam fatwa bahwa pendapatan atau uang yang dihasilkan dari aktivitas
taruhan (maysir) maupun barang yang tidak diketahui pemiliknya digolongkan
35
ke dalam pendapatan non halal dan DSN-MUI memberikan fatwa sebagai dana
TBDSP53
Pertimbangan DSN-MUI mengeluarkan fatwa No 123DSN-
MUIXI2018 karena belum ada pedoman penyaluran atas sejumlah dana
titipan dimaksud Dengan demikian ada pedoman bagi manajemen untuk
mengatur arah penyaluran dana yang terhimpun Sementara itu di lingkungan
LKS LBS maupun LPS kian hari kian bertambah jumlah nilai maupun tuntutan
penyalurannya Walaupun besaran nilai dana TBDSP dari seluruh entitas
syariah di Indonesia tidak terdapat datanya namun nominalnya akan
berkorelasi positif dengan nilai aset dan jumlah kantor LKS LBS maupun
LPS54
Selanjutnya fatwa mengatur arah penggunaan dana TBDSP secara inklusif
untuk kemaslahatan umat Islam dan kepentingan umum yang tidak
bertentangan dengan prinsip syariah Dana TBDSP diarahkan guna
menyejahterakan fakir miskin penanggulangan bencana beasiswa dan
pembangunan fasilitas umum yang berdampak sosial Tujuan mulianya untuk
menghapus generasi yang lemah secara ilmu maupun ekonomi Harapannya
penggunaan dana TBDSP berorientasi pada pemecahan masalah penciptaan
nilai keanekaragaman desentralisasi ketahanan keberlanjutan dan
keharmonisan lingkungan (profit people dan planet) 55
53 M Salman Yusuf ldquoFatwa No 123 Untuk Siapardquo dalam https www pressreader
com indonesia majalah-investor 20190801 282462825619338 (diakses pada tanggal 12 Februari
2020 jam 0838) 54 Ibid 55 Ibid
36
Fatwa DSN MUI No 123DSN-MUIXI2018 merupakan hasil ijtihad
ulama yang dituangkan dalam rapat pleno pengurus DSN pada hari Kamis
tanggal 30 safar atau 08 november 2018 di Jakarta Dasar hukum pembuatan
fatwa No 123DSN-MUIXI2018 yaitu antara lain
1 QS an-Nisārsquo (4) ayat 2956
نكم بالباطل إلا أن ت ارة يا أي ها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم ب ي كون ت عن ت راض منكم
Hai orang yang beriman Janganlah kamu makan harta kamu di
antara kamu dengan jalan yang batil (tidak benar melanggar
ketentuan agama) tetapi (hendaklah) dengan perniagaan yang
berdasar kerelaan di antara kamu
2 QS al-Māidah (5) ayat 257
ثم والعدوان ولا ت عاووا على ال hellipوت عاووا على البر والت قوى hellipDan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan
dan janganlah kamu tolong-menolong dalam (mengerjakan) dosa
dan pelanggaranhellip
3 QS al-Baqārah (2) 27558
hellipوأحل الله الب يع وحرم الر با Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba
Berdasarkan alasan di atas DSN-MUI mengeluarkan fatwa mengenai
penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan yang sesuai
dengan prinsip syariah dan menjadi pedoman lembaga kuangan syariah dalam
menggunakan dana TBDSP yang sesuai dengan Islam
56 Departemen Agama Al-Qurrsquoān dan Terjemahnya 118 57 Ibid 152 58 Ibid 65
37
Fatwa DSN MUI No 123DSN-MUIXI2018 terbagi dalam empat
ketetapan yang masing-masing membahas apa saja yang termuat dalam
kegiatan penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan yaitu59
a Pertama Ketentuan Umum
Bagian pertama tentang ketentuan umum nomor satu disebutkan
bahwa dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi Lembaga
Keuangan Syariah (LKS) Lembaga Bisnis Syariah (LBS) dan Lembaga
Perekonomian Syariah (LPS) yang selanjutnya disingkat Dana TBDSP
adalah dana yang diterima atau dikuasai oleh LKS LBS dan LPS tetapi
tidak boleh diakui sebagai pendapatan atau kekayaannya Kedua Lembaga
Keuangan Syariah yang selanjutnya disingkat LKS adalah badan hukum
yang menyelenggarakan kegiatan usaha bidang keuangan berdasarkan
prinsip-prinsip syariah Ketiga Lembaga Bisnis Syariah yang selanjutnya
disingkat LBS adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan
bisnis berdasarkan prinsip-prinsip syariah Kemudian yang keempat
disebutkan bahwa Lembaga Perekonomian Syariah yang selanjutnya
disingkat LPS adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan
perekonomian syariah yang tidak masuk dalam kategori sebagai LKS dan
LBS60
59 DSN-MUI ldquoPenggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan bagi
Lembaga Keuangan Syariah Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariahrdquo dalam
httpsdsnmuioridkategorifatwa (diakses pada tanggal 10 Desember 2019 jam1640) 60 Ibid
38
b Kedua Ketentuan Terkait Dana TBDSP
Bagian kedua disebutkan bahwa dana TBDSP berasal antara lain
dari transaksi tidak sesuai dengan prinsip syariah yang tidak dapat
dihindarkan termasuk pendapatan bunga (riba) transaksi syariah yang
tidak terpenuhi ketentuan dan batasannya (rukun dan atau syaratnya)
dana sanksi (denda) karena tidak memenuhi kewajiban sesuai kesepakatan
(adam al-wafā bi al-iltizām) dana yang tidak diketahui pemiliknya
diketahui pemiliknya tetapi tidak ditemukan atau diketahui pemiliknya
tetapi biaya pengembaliannya lebih besar dari jumlah dana tersebut dana
tersebut boleh diakui sebagai dana TBDSP setelah satu tahun sejak
diumumkan kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan
yang berlaku LKS LBS dan LPS wajib membentuk rekening khusus
untuk penampungan dana TBDSP61
c Ketiga Ketentuan Terkait Penggunaan Dana TBDSP
Dana TBDSP wajib digunakan dan disalurkan secara langsung untuk
kemaslahatan umat Islam dan kepentingan umum yang tidak bertentangan
dengan prinsip syariah Bentuk-bentuk penyaluran dana TBDSP yang
dibolehkan adalah bantuan sumbangan secara langsung untuk62
a Penanggulangan korban bencana
b Sarana penunjang lembaga pendidikan Islam
c Masjid atau musholla dan penunjangnya
61 Ibid 62 Ibid
39
d Pembangunan fasilitas umum yang berdampak sosial
e Sosialisasi edukasi dan literasi ekonomi keuangan dan bisnis syariah
untuk masyarakat umum
f Beasiswa untuk siswa atau mahasiswa berprestasi danatau kurang
mampu
g Kegiatan produktif bagi dhuafa
h Fakir-miskin
Dana TBDSP boleh disalurkan secara langsung oleh LKS LBS dan
LPS dan atau melalui lembaga sosial Dana TBDSP tidak boleh
dimanfaatkan untuk kepentingan LKS LBS dan LPS antara lain dalam
bentuk
a Promosi produk maupun iklan (branding) perusahaan
b Pendidikan dan pelatihan untuk karyawan
c Pembayaran pajak zakat amp wakaf
d Pembayaran atau pelunasan tunggakan nasabah (end-user)
e Kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah
Setiap penggunaan dan penyaluran dana TBDSP harus mendapatkan
persetujuan atau opini dari Dewan Pengawas Syariah LKS LBS dan LPS
tersebut Dalam hal dana TBDSP digunakan untuk kegiatan produktif
maka penyalurannya harus sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku
40
d Keempat Ketentuan Penutup
Jika terjadi perselisihan di antara para pihak maka penyelesaiannya
dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah
setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah Fatwa ini berlaku
sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata
terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagaimana
mestinya63
Ketua MUI Maruf Amin menegaskan bank syariah hanya boleh
menggunakan dana non halal untuk kepentingan sosial Dana non halal tak
boleh bercampur untuk keuntungan bank Maruf menjelaskan bahwa dana non
halal merupakan segala bentuk pemasukan bank syariah yang bersumber dari
kegiatan yang tidak halal Ia lantas mencontohkan salah satu pendapatan non
halal itu berupa denda saat nasabah terlambat mengembalikan pinjaman
Menurutnya dana itu tak boleh dimasukan dan digunakan sebagai keuntungan
bank syariah dan harus digunakan untuk kegiatan-kegiatan sosial64
D Dana Non Halal pada Lembaga Keuangan Syariah
Dana adalah uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank dalam
bentuk tunai atau aktiva lain yang dapat segera diubah menjadi uang tunai
Dana non halal pada lembaga keuangan syariah adalah dana yang ketika diakui
sebagai pendapatan maka bisa masuk kategori pendapatan tidak halal Istilah
dana non halal menjadi dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan
63 Ibid 64 Asep Fathulrahman rdquo Maaruf Sebut Dana Tak Halal Bank Syariah Hanya untuk Sosialrdquo
dalam httpswwwcnnindonesiacomekonomi20181110154725-78-345508maaruf-sebut-dana-
tak-halal-bank-syariah-hanya-untuk-sosial (diakses pada tanggal 06 Maret 2020 jam 0905)
41
dikarenakan dana non halal dirasa tidak mencerminkan misi syariah agar tidak
terjadi salah pengertian didalam lingkup zakat Infāq dan shadaqāh serta pada
prinsipnya dana tersebut dapat digunakan (bukan dana non halal dalam arti
haram dan tidak bisa digunakan)
Dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan tersebut berasal antara
lain dari65
1 Tazīr atau sanksi berupa sejumlah dana yang dikenakan kepada nasabah
mampu bayar yang lalai dalam melaksanakan kewajibannya Sifat sanksi
ini adalah untuk mendidik nasabah agar selalu disiplin dalam
melaksanakan kewajibannya
2 Transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah yang tidak dapat
dihindari Misal dalam rangka pembiayaan Letter Credit (LC) bank
syariah harus membuka rekening di bank konvensional sehingga bank
syariah mendapatkan bunga
3 Tidak diketahui pemiliknya atau diketahui pemiliknya namun biaya
pengembaliannya lebih besar Misal hasil lelang atas aset nasabah ternyata
masih ada sisa setelah dikurangi segala biaya lelang dan hutang nasabah
Sisa tersebut harus dikembalikan kepada nasabah Pemilik Aset Namun
nasabah tidak bisa diketahui lagi keberadaannya (karena bagian dari
mafia) atau nasabah diketahui keberadaannya tapi uang sisa lelang lebih
kecil daripada biaya transfer
65 DSN-MUI ldquoPenggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan bagi
Lembaga Keuangan Syariah Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariahrdquo dalam
httpsdsnmuioridkategorifatwa (diakses pada tanggal 10 Desember 2019 jam1640)
42
4 Transaksi syariah yang di kemudian hari diketahui tidak sesuai dengan
prinsip syariah Misal obyek murābahah ternyata di kemudian hari
diketahui digunakan oleh nasabah untuk usaha yang bertentangan dengan
prinsip syariah Dalam hal ini bank syariah wajib menghentikan
pembiayaannya dan hanya mengambil pokok pembiayaanya
Kaidah-kaidah dalam perlakuan dana yang bersumber dari aktivitas non
halal yaitu66
a Dana yang bersumber dari aktivitas non halal adalah setiap pendapatan
yang bersumber dari transaksi yang dilarang syariah seperti bunga
b Ulama sepakat bahwa pendapatan tersebut adalah harta non halal
Sedangkan bagian modal atau pinjaman itu hukumnya halal
c Pendapatan non halal tersebut tidak boleh digunakan oleh pemiliknya
sebagai sumber tabungan atau deposito tetapi harus membersihkannya
dengan cara menyalurkannya untuk hajat-hajat sosial
d Jika terjadi maka deposan telah berdosa menggunakan sumber deposito
dari harta non halal Bagi LK penerima atau pengelola deposito jika tidak
mengetahuinya maka tidak berdosa Tetapi jika mengetahuinya maka
harus disalurkan untuk kepentingan sosial
Dana non halal ini otomatis bukan lagi dana non halal ketika tidak diakui
sebagai pendapatan oleh pihak LKS Dana tersebut menjadi halal bagi
mustahiq Mustahiq dana non halal ini biasanya adalah mustahiq (pihak yang
berhak) atas dana sosial dan kebajikan
66 Puspitasari Lenap rdquoPengungkapan Pendapatan Non-Halalrdquo 104-105
43
Dana sosial menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah uang yang
disediakan untuk suatu keperluan biaya kesejahteraan pemberian hadiah dan
derma yang ditujukan untuk mereka yang berhak menerimanya67
Secara sederhana dana sosial adalah dana atau uang yang disediakan untuk
suatu keperluan sosial Dana sosial dalam sistem keuangan bank syariah
merupakan dana non aset sebagai hukuman berupa pengenaan denda atau biaya
karena pelanggaran suatu perjanjian misalnya kelambatan pelunasan utang
pokok atau pelanggaran ketentuan rasio kas68
Sebagai lembaga keuangan syariah BMT memiliki kewajiban
pengelolaan dana nasabah dalam bentuk apapun Salah satu dana yang harus
dikelola dan didistribusikan oleh lembaga keuangan syariah ialah kewajiban
pengelolaan dana sosial Karena ini merupanan fungsi dan peran yang melekat
pada lembaga keuangan syariah untuk memobilisasi dana-dana sosial Berikut
ini yang merupakan dana-dana sosial yang wajib dikelola oleh lembaga
keuangan syariah69
a Zakat
Zakat merupakan pemberian harta dengan kadar tertentu yang
diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat yang
67 Kamus Besar Bahasa Indonesia ldquoDana Sosialrdquo dalam httpskbbiwebiddanahtml
(diakses pada tanggal 01 Maret 2020 jam 2100) 68 Ritwan Thovarsquoi Distribusi Dana Sosial pada Bayt al-Māl Wa al-Tamwīl (BMT) Alfa
Dinar Kerjo Karanganyar Naskah Publikasi (Surakarta Universitas Muhammadiyah 2016) 2 69 Totok Budisantoso dan Nuritomo Bank dan Lebaga Keuangan Lain (Jakarta Salemba
Empat 2017) 211
44
telah ditentukan oleh syariat Hukum dari zakat sendiri ialah fardhu āin
atas orang-orang yang cukup syaratnya70
b Infāq
Infāq berasal dari kata anfaqa yang berarti mengeluarkan sesuatu
(harta) untuk kepentingan umum Dalam terminologi syariah infāq berarti
mengeluarkan sebagian dari harta untuk sesuatu kepentingan yang
diperintahkan dalam ajaran Islam Infāq dikeluarkan oleh setiap orang
yang beriman baik yang pendapatannya besar maupun kecil baik disaat
lapang maupun sempit dan tidak ditentukan mustahiqnya sebagaimana
yang ada pada zakat71
c Shadaqāh
Shadaqāh yakni pemberian sesuatu yang bermanfaat kepada orang
lain misalnya makanan minuman atau harta dengan tidak mengharapkan
balasan dari orang yang menerimanya kecuali mengharapkan pahala dari
Allah Sehingga shadaqāh dapat di simpulkan memberikan zat dengan
tidak ada tukarannya dan tidak ada karenanya72
E Dewan Pengawas Syariah dalam Lembaga Keuangan Syariah
Dewan Pengawas Syariah (DPS) berperan untuk mengawal dan
memastikan bahwa bank syariah dalam operasionalnya sesuai dengan prinsip
syariah Dengan demikian peran DPS sangat penting karena untuk memastikan
70 Sulaiman Rasjid Fiqh Islam (Hukum Fiqh Isam) (Bandung Sinar Baru Algensindo
2016) 192 71 Rahmawati Muin Manajemen Zakat (Makassar Alauddin University Press 2011) 4 72 Sudarsono Pokok- pokok Hukum Islam (Jakarta PT Rineka Cipta 2001) 299
45
ada dan tidaknya kepatuhan syariah di BMT Tugas pokok DPS di BMT ada
tiga macam Pertama mengesahkan dan mengembangkan produk BMT yaitu
melakukan telaah kritis terhadap akad yang telah dipergunakan
memperbaikinya agar sesuai dengan prinsip syariah Begitu pula dengan
mengkaji dan mempelajari fatwa DSN-MUI untuk melihat kemungkinan
penterjemahannya menjadi produk baru di BMT Kedua mengawasi
manajemen BMT dalam mengaplikasikan akad yaitu melakukan pengawasan
operasional kerja manajemen dan aplikasi akad baik antar pengurus
pengelola maupun pihak luar yang berhubungan dengan BMT Ketiga
membina pengurus dan pengelola BMT secara informal melalui interaksi
keseharian rapat pengurus maupun secara formal dan rutin dalam kajian
tausiah yang memberikan bekal dan pemahaman keislaman yang
menyeluruh73
Sedangkan wewenang DPS adalah memberikan pedoman syariah kepada
bank untuk pengerahan dana penyaluran dana dan kegiatan bank lainnya dan
mengadakan perbaikan seandainya suatu produk yang dijalankan dinilai tidak
sesuai syariah74
Dalam buku yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dijelaskan bahwa
DPS mempunyai tiga kedudukan yaitu75
73 Akhmad Faozan ldquoPeran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Penerapan Shariah
Compliance pada Bayt al-Māl Wa al-Tamwīl (BMT) di Kota Purwokertordquo JPA 1 (Juni 2015) 145-
146 74 Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad SyafirsquoI Antonio Apa dan Bagaimana Bank
Islam (Yogyakarta Dana Bhakti Wakaf 1992) 2 75 Mubarok Perkembangan Fatwa 17
46
a Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi pimpinan Unit Usaha
Syariah (UUS) dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang
berkaitan dengan aspek syariah
b Sebagai mediator antara bank dengan DSN dalam mengkomunikasikan
usul dan saran pengembangan produk dan jasa bank yang memerlukan
kajian dan fatwa dari DSN
c Sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan pada bank DPS wajib
melaporkan kegiatan usaha dan perkembangan bank syariah yang
diawasinya kepada DSN minimal satu kali dalam satu tahun Perlu
ditambahkan bahwa kedudukan DPS di bank-bank syariah juga
berkedudukan sebagai penjamin bahwa bank yang diawasinya berjalan
sesuai dengan prinsip syariah
Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam manajemen
penyaluran dana DPS harus menjalankan kewajibannya sesuai dengan
amanah Berikut merupakan wewenang dan tanggung jawab DPS dalam
pengawasan penyaluran dana yaitu76
a Menyetujui rencana penyaluran dana tahunan termasuk rencana pemberian
penyaluran dana kepada pihak yang terkait dengan bank dan penyaluran
dana kepada nasabah-nasabah besar tertentu yang akan tertuang dalam
rencana kerja bank yang disampaikan kepada BI
76 Muhamad Manajemen Pembiayaan Bank Syarirsquoah (Yogyakarta UPP STIM YKPN
2016) 146
47
b Mengawasi proses pelaksanaan pemberian penyaluran dana tersebut
berkaitan dengan syariat Islam
c Meminta penjelasan danatau pertanggungjawaban direksi serta meminta
langkah-langkah perbaikan apabila rencana pemberian penyaluran dana
tersebut menyimpang dari unsur syariah
48
BAB III
PRAKTIK PENGGUNAAN DANA TBDSP DAN PROSEDUR DEWAN
PENGAWAS SYARIAH DI BMT NURROHMAN DESA JANTI
KECAMATAN SLAHUNG KABUPATEN PONOROGO
A Profil BMT Nurrohman Janti Slahung Ponorogo
1 Sejarah BMT Nurrohman
BMT Nurrohman merupakan lembaga keuangan yang berpayung
hukum koperasi dengan pola syariah BMT Nurrohman mendapatkan izin
resmi dari pemerintah kabupaten Ponorogo (DINAS INDAKOP) dengan
izin badan hukum No 518083BH405482004 pada tanggal 06 Juli
200477
Awal berdirinya BMT Nurrohman Janti Slahung dilatar belakangi
oleh masalah perekonomian masyarakat sekitar desa Janti Sekitar tahun
2004 banyak BPKB milik masyarakat Janti yang dijadikan sebagai
jaminan pinjaman di Koperasi Pada waktu itu jasa koperasi yang
dikenakan kepada masyarakat atas pinjaman yang diberikan sekitar 5-6
per bulan Karena faktor tersebut ada tokoh masyarakat yang merasa
perihatin dengan kondisi yang dialami masyarakat Janti Sehingga tokoh
masyarakat tersebut memberikan usulan atas pemikirannya kepada
jamarsquoah yasin untuk mendirikan sebuah BMT dengan jasa yang rendah
untuk menolong masyarakat Janti dan sekitarnya yang kekurangan dana78
77 Arif Fauzani Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 09 Desember 2019 78 Ibid
49
Ketika awal pendirian BMT Nurrohman menggunakan modal
dengan model saham Modal yang dimiliki berasal dari penjualan saham
kepada masyarakat Janti yang menjadi anggota BMT dengan harga saham
per lembarnya ialah Rp 10000 dan setiap anggota membeli saham dengan
jumlah yang berbeda Setelah pendirian berlangsung beberapa bulan
pihak BMT mencari perizinan badan hukum dengan mengajukan ke BPRS
Al-Mabrur Karena BMT di Ponorogo dengan model saham tidak bisa
Sehingga pihak BMT ingin bernaung di bawah BPRS yang menggunakan
model saham Tetapi pihak BPRS tidak bisa menerima pengajuan dari
BMT yang ingin bernaung di bawah BPRS Pihak BPRS pun memberi
saran kepada pihak BMT Nurrohman untuk berdiri sendiri dengan modal
awal Rp 500000000 Sedangkan BMT Nurrohman tidak memiliki dana
sebanyak itu Karena pihak BMT memiliki kenalan di DINAS INDAKOP
dan diberi arahan untuk mengajukan perizinan di DINAS INDAKOP79
Setelah mengajukan perizinan ternyata badan hukum BMT
Nurrohman di bawah payung hukum koperasi Karena saat itu BMT
Nurrohman menggunakan model saham sedangkan koperasi dengan
sistem simpanan pokok dan simpanan wajib Maka pihak BMT membuat
ketetapan simpanan pokok sebesar Rp 500000 dan simpanan wajib Rp
10000 Karena para anggota membeli saham dengan jumlah yang
berbeda-beda Bagi anggota yang memiliki saham di atas Rp 500000
maka Rp 500000 tersebut dijadikan simpanan pokok dan sisanya
79 Ibid
50
dimasukkan sebagai simpanan wajib Tetapi jika jumlah saham yang
dimiliki anggota kurang dari Rp 500000 maka anggota akan diberi
pinjaman oleh koperasi lain Agar simpanan pokoknya terpenuhi sebesar
Rp 500000 koperasi lain tersebut memberi pinjaman kepada anggota dan
pihak anggota juga menerima pinjaman tersebut Agar modal BMT
terpenuhi sesuai dengan modal awal yang harus dimiliki untuk perizinan
badan hukum koperasi80
Proses pendirian dan perizinan BMT Nurrohman mengalami banyak
kendala Karena model pendirian BMT yang awal mulanya dengan model
saham harus diganti dengan bentuk simpanan pokok dan simpanan wajib
Hingga pada akhirnya BMT Nurrohman mendapat perizinan dari DINAS
INDAKOP dan pengesahan pada tanggal 6 Juli 2004 dengan badan hukum
No 518083BH40548200481
2 Visi dan Misi BMT Nurrohman
a Visi
1) Menjadi solusi ekonomi masyarakat berdasarkan syariah
b Misi
1) Mampu memberikan pelayanan terbaik proaktif dan responsive
2) Memberikan kontribusi bagi kesejahteraan anggota dan
masyarakat
80 Ibid 81 Ibid
51
3 Lokasi BMT Nurrohman
KSU BMT Nurrohman beralamatkan di Jl Mayjend Panjaitan desa
Janti Slahung Ponorogo Telepon 085259995795
4 Struktur Organisasi BMT Nurrohman
BMT Nurrohman Janti Slahung beroperasional secara struktural
berdasarkan tugas masing-masing Adapun struktur organisasi BMT
Nurrohman Janti Slahung sebagai berikut82
a Pengurus
1) Ketua Ketua I Darory
Ketua II Darmanto Priyo U
2) Sekretaris Sekertaris I Jumadi
Sekertaris II Bambang Joni R
3) Bendahara Bendahara I Hartono
Bendahara II Misdi Rianto
b Pengawas
1) Dewan Pengawas Dewan Pengawas I Drs Larman
Dewan Pengawas II Kurisuprapto
2) Penasehat Katemun
c Karyawan
1) Manajer Arif Fauzani
2) Akuntansi Merinda Budi R
3) Kasir Dasri
82 Ibid
52
4) Debt Collector Agus Wahyudi
5 Produk-produk BMT Nurrohman
Berikut ini jenis produk yang ditawarkan oleh BMT Nurrohman Janti
Slahung
a Penghimpunan Dana
1) Simpanan Sistem Harian
Simpanan bagi masyarakat yang ingin menyimpan dananya
di BMT Setiap nasabah yang menyimpan di BMT Nurrohman
akan mendapat jasa atas simpanannya sebesar 075 setiap
bulan Setiap simpanan per Rp 1000000 akan mendapat jasa
sebesar Rp 7500 per bulan Namun di BMT Nurrohman sistem
jasanya adalah harian Jika nasabah menyimpan di BMT selama
5 hari maka nasabah sudah mendapatkan jasa dari BMT selama
5 hari tersebut Nasabah yang akan menabung di BMT
Nurrohman juga dikenakan biaya administrasi pada proses awal
akad untuk pembuatan buku tabungan sebesar Rp 500083
b Penyaluran Dana
1) Mudārabah
Pembiayaan mudārabah yaitu penyaluran dana yang
ditujukan untuk masyarakat yang membutuhkan tambahan modal
usaha Pada pembiayaan ini penetapan bagi hasil yang semestinya
diganti dengan mark upjasa yang harus dibayar oleh setiap
83 Merida Budi R Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 09 Desember 2019
53
nasabah yang melakukan pembiayaan di BMT Nurrohman
Sehingga dalam pembayaran angsuran pembiayaan nasabah
selain membayar pokok juga akan dikenakan pembayaran mark
upjasa setiap bulan Dengan pilihan besaran mark upjasa 3
untuk jenis menurun dengan jangka waktu maksimal 4 bulan dan
2 untuk jenis flad dengan jangka waktu minimal 4 bulan dan
maksimal 12 bulan Contoh perhitungannya sebagai berikut84
Pembiayaan mudārabah untuk jenis menurun dengan jangka
waktu selama 4 bulan
Pokok bulan ke 1 1000000 4 = 250000
Mark up jasa 1000000 x 3 = 30000
Maka nasabah harusnya membayar pada bulan ke 1 sebesar
Rp280000
Pada pembayaran kedua selanjutnya menurun
Pokok bulan ke 2 750000 3 = 250000
Mark up jasa 750000 x 3 = 22500
Maka nasabah harusnya membayar pada bulan ke 2 sebesar
Rp272500 dan menurun seterusnya85
Namun untuk jenis menurun ini boleh di bayarkan jasanya
saja sebesar Rp 30000 setiap bulannya Sehingga pada bulan ke
84 Ibid 85 Ibid
54
4 maka nasabah harus melunasi pembayaran pembiayaan sebesar
Rp 103000086
Sedangkan pembiayaan jenis flad dengan jangka waktu selama 4
bulan
Pokok bulan ke 1 1000000 4 = 250000
Mark up jasa 1000000 x 2 = 20000
Maka nasabah harus membayar setiap bulan sebesar Rp
27000087
2) Murābahah
Pembiayaan murābahah yaitu penyaluran dana yang
ditujukan untuk masyarakat dengan pola jual beli yakni
membelikan barang yang dibutuhkan masyarakat sebagai
nasabah BMT Nurrohman Pada pembiayaan ini margin diganti
dengan mark upjasa yang harus dibayar oleh setiap nasabah yang
melakukan pembiayaan di BMT Nurrohman Sehingga dalam
pembayaran angsuran pembiayaan nasabah selain membayar
harga jual juga akan dikenakan pembayaran mark upjasa setiap
bulan Dengan pilihan besaran serta penghitungan mark upjasa
sama dengan pembiayaan mudārabah88
86 Ibid 87 Ibid 88 Ibid
55
B Mekanisme Pembiayaan di BMT Nurrohman Janti Slahung Ponorogo
Berikut ini merupakan mekanisme pengajuan permohonan pembiayaan di
BMT Nurrohman
1 Pengajuan Permohonan Pembiayaan
Setiap nasabah yang ingin melakukan pembiayaan di BMT
Nurrohman melengkapi persyaratan sebagai berikut
a Mengisi formulir pengajuan pembiayaan
b Fotocopy KTP sebanyak 2 lembar
c Fotocopy STNK kendaraan bermotor yang akan di jadikan jaminan
sebanyak 2 lembar
d Fotocopy BPKB kendaraan bermotor yang akan di jadikan jaminan
sebanyak 2 lembar
e Membawa KTP dan STNK asli pada pengajuan pembiayaan awal
guna untuk pencocokan data89
2 Cek Barang Jaminan
Nasabah yang melakukan pembiayaan di BMT Nurrohman akan dicek
barang jaminannya untuk melihat kelayakan barang jaminan Nasabah
harus membawa langsung barang jaminannya untuk mencocokkan data
serta melihat kondisi dari barang jaminan90
89 Dasri Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 09 Desember 2019 90 Ibid
56
3 Penandatanganan akad atau perjanjian pembiayaan
Setelah pihak BMT menerima permohonan pembiayaan dari nasabah
maka pihak BMT dan nasabah akan membuat kesepakatan terhadap mark
upjasa pembiayaan dan penandatanganan akad sesuai dengan akad yang
diajukan nasabah91
4 Pencairan
Pencairan pembiayaan dengan menandatangani realisasi pembiayaan
oleh pihak BMT dan nasabah BMT Nurrohman setiap pembiayaan yang
diajukan oleh nasabah dapat langsung dicairkan ketika pengajuan
sehingga nasabah dapat langsung membawa pulang dana yang dibutuhkan
saat itu juga92
C Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan (TBDSP) dan
Penggunaannya di BMT Nurrohman Janti Slahung Ponorogo
Lembaga keuangan syariah dalam aktivitas bisnisnya terkadang tidak
terlepas dari kegiatan yang menghasilkan dana yang tidak boleh diakui sebagai
pendapatan seperti lembaga keuangan syariah BMT Nurrohman yang pada
praktiknya memiliki beberapa dana yang tidak boleh diakui sebagai
pendapatan
91 Ibid 92 Ibid
57
Berikut ini merupakan laporan keuangan BMT Nurrohman Janti Slahung
tahun 2019
Tabel 31 Cash Flow KETERANGAN 31 Des 2019
-(Rp)-
31 Des 2018
-(Rp)-
I PENERIMAAN
1 Penerimaan dari BPR JATIM 729500000 747500000
2 Pengembalian dari Instansi Lain 281300000 266300000
3 Pendapatan mar-up Instansi Lain 73301950 53520750
4 Pendapatan Marup 2 29610100 19377000
5 Pendapatan Marup 3 544766000 529174600
6 Pendapatan Provisi 15 9334750 5425000
7 Pendapatan Provisi 2 97343950 94947250
8 Pendapatan Denda 2 481000 435500
9 Pendapatan Denda 3 4110100 3701700
10 Tabungan 15000 1617941600
11 Dana Khusus (60 Denda 3) 1486971750 5802800
12 Dana Cadangan Resiko (3Provisi 2) 4814000 2937050
13 Simpanan Pokok 3081450 900000
14 Simpanan Wajib 1780000 720000
15 Lain-lain 560000
JUMLAH PENERIMAAN 3267370050 3348683250
1 Pengembalian Pinjaman 2 227720900 152695800
2 Pengembalian Pinjaman 3
4752836500 4895183000
Jumlah Pengembalian Pinjaman 4980557400 5047878800
JUMLAH TOTAL PENERIMAAN 8247927450 8396562050
II PENGELUARAN
1 Piutang Nasabah 2 374750000 201450000
2 Piutang Nasabah 3
4947150000 4873540000
JUMLAH PIUTANG USAHA 5321900000 5074990000
1 Tabungan Pada BPR JATIM 820000000 870000000
2 Tabungan Pada Instansi lain 358500000 429600000
3 Tabungan Pada Bank JATIM - -
4 Tabungan pada BRI - -
JUMLAH TAB DI BANK amp INSTANSI 1178500000 1299600000
III BIAYA OPERASIONAL
1 Penghormatan Pengurus 62574000 54007700
2 Perjalanan Rapat Pengurus 11700000 7200000
3 Konsumsi Rapat Pengurus 2340000 1215000
(bersambung)
58
Tabel 31 Lanjutan
KETERANGAN 31 Des 2019
(Rp)-
31 Des 2018
(Rp)-
4 Biaya Gaji Karyawan 100110000 87055700
5 Biaya Konsumsi Kantor 1800000 1500000
6 Biaya Transportasi Karyawan 982500 677000
7 Baiaya Foto Copy 857500 656500
8 Biaya ADM amp Percetakan 4165000 3724000
9 Biaya Listrik 1200000 1200000
10 Biaya Telpon amp Wifi 2821000 2445500
11 Biaya Perawatan Alat Kantor 1716000 788000
12 Biaya Promosi 3200000 6325000
13 Biaya Pajak Motor 250000 500000
14 Biaya Kesehatan 600000 600000
15 Biaya Inventaris Kantor 26162000 3000000
16 Biaya Sosial 2900000 2250000
17 Biaya PPH 3650700 5444500
18 Biaya lembur 1000000 1000000
19 Biaya Pendidikan 550000 1585000
20 Seragam Karyawan amp Pengurus 6900500 5600000
21 Zakat 6049000 7246600
22 Gaji 13 13557000 11755600
23 SHU Pengurus amp Karyawan 42085500 39557250
24 Biaya THR 49171250 41847300
25 Penarikan SHU Anggota th 2018 10925100 12933200
26 Biaya RAT 29320000 44930000
27 BPJS Ketenagakerjaan 2088000 2088000
28 Programmer uPemb 2 Ut Computer 818000 11000000
29 Penarikan Simapanan mana suka 5171850 -
30 Pajak 10 SHU 2018 15300000 12100000
31 Penarikan dan SHU Anggota th 2017 11138500 -
32 Sewa Kantor 3000000 -
33 Dana Promosi Jam Dinding 11600000 -
34 Lain-lain 2400000 2400000
JMLH TOTAL BIY OPERASIONAL 438103400 372630850
PENGEMBALIAN HUTANG
1 Pada Penabung 1340904680 1466059650
2 Bagi Hasil Penabung 13477
120
117728750
JUMLAH PENGEMBALIAN HUTANG 1354381800 1583788400
JUMLAH TOTAL PENGELUARAN 8297885200 8331009250
SURPLUS (DEVISIT) (44957750) 65552800
SALDO AWAL 102268850 36716050
SALDO AKHIR 57311100 102268850
Sumber Arif Fauzani (2019 12)
59
Tabel 32 Perhitungan Sisa Hasil Usaha
KETERANGAN 31 Des 2019
-(Rp)-
31 Des 2019
-(Rp)-
I PENDAPATAN OPERASIONAL
1 Pendapatan mar up instansi lain 73301950 53520750
2 Pendapatan marup 2 35134100 19377000
3 Pendapatan marup 3 539798500 529174600
4 Pendapatan provisi 15 9628500 5425000
5 Pendapatan provisi 2 96161650 95172550
6 Pendapatan denda 2 540500 435500
7 Pendapatan denda 3 3723200 4366300
8 Pendapatan lain-lain 15000 25000
JMLH PEND OPERASIONAL 758303400 707496700
II POTONGAN JASABGHASIL
1 Potongan jasa penabung 130380537 117728750
2 Bagi hasil ke BMI - -
JML POTONGAN JASA BG HASIL 130380537 117728750
SISA HASIL USAHA KOTOR 627922863 589767950
III BEBAN USAHA
1 Biaya Depresiasi 1650000 1800000
2 Biaya Amortisasi 12320550 11270800
3 Penghormatan Pengurus 62574000 54007200
4 Perjalanan Rapat Pengurus 11700000 7200000
5 Konsumsi Rapat Pengurus 2340000 1215000
6 Biaya Gaji Karyawan 100110000 87055200
7 Biaya Konsumsi Kantor 1800000 1500000
8 Biaya Transportasi Karyawan 982500 677000
9 Biaya Fotocopy 1151500 656500
10 Biaya ATK amp Percetakan 3951000 3724000
11 Biaya Listrik 1200000 1200000
12 Biaya Telepon Internet 2741000 2445500
13 Biaya Perawatan Alat Kantor 2586000 788000
14 Biaya Promosi 14825000 6325000
15 Biaya Pajak Motor 250000 500000
16 Biaya Inventaris 30000 -
17 Seragam Pengurus amp Karyawan 6900000 5600000
18 Zakat 6049500 7246600
19 Gaji 13 13557000 11755600
20 Biaya RAT 45020000 44930000
21 Biaya Lembur 1000000 1000000
22 Biaya THR 49171250 41847300
23 Biaya BPJS Ketenagakerjaan 2088000 2088000
24 Biaya lain-lain 2400000 2400000
25 Biaya Programmer 2 Ut Komputer 818000 11000000
(bersambung)
60
Tabel 32 Lanjutan
KETERANGAN 31 Des 2019
(Rp)-
31 Des 2018
(Rp)-
JUMLAH BEBAN USAHA 347215300 308231700
IV DANA CADANGAN
1 Dana Khusus (5580600) 5802000
2 Dana Cadangan Resiko 3 Provisi (2974050) 3305350
JUMLAH DANA CADANGAN (8554650) 8739850
V PEND amp BY LUAR USAHA
1 Pendapatan Jasa Bank (16894650) (16528000)
2 Biaya ADM Bank 3378970 3305350
JMLH PEND amp BY LUAR USAHA (13515680) (13222650)
JMLH TOTAL PENGELUARAN 325144970 303748900
SHU SEBELUM PAJAK 302777893 286019050
POTONGAN PPH 3499774 5444500
SHU SETELAH PAJAK 299278119 280574550
Sumber Arif Fauzani (2019 12)
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pendapatan non halal di BMT
Nurrohman berasal dari pendapatan yang diperoleh akibat adanya kerjasama
dengan pihak lain yang tidak menggunakan skema syariah (bunga) dan dari
sanksi nasabah yang menunda pembayaran (denda) Sehubungan dengan dana
non halal menurut keterangan dari bapak Arif Fauzani beliau mengatakan
bahwa
ldquoBMT Nurrohman mendapatkan bunga dari penyimpanan kepada
lembaga keuangan konvensional yaitu bank BPR JATIM Kami
menyimpan dana disana karena selain dekat juga mudah dalam proses
pencairan dananya Dari penyimpanan tersebut memang mendapatkan
bunga dan bunga tersebut masih kami masukkan ke dalam pendapatan
operasional usaha jadi belum dipisahkan secara khususrdquo
BMT Nurrohman juga telah mengantisipasi untuk mengatasi nasabah
yang melakukan penundaan pembayaran pembiayaan Berikut ini merupakan
sanksi yang diterapkan BMT Nurrohman apabila mendapati nasabah yang
menunda pembayaran yaitu93
93 Arif Fauzani Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 09 Desember 2019
61
1 Teguran
Teguran ini bertujuan untuk mengingatkan nasabah bahwa ada etika
dalam melakukan pembayaran pembiayaan BMT Nurrohman
memberikan teguran bagi nasabah yang melakukan penundaan
pembayaran yang masih memiliki karakter baik dan telat pembayaran
masih dalam rentang waktu pengecualian dari tanggal jatuh tempo
pembayaran pembiayan yakni 10 hari terlebih untuk nasabah baru yang
masih pertama melakukan pembayaran pembiayaan94
2 Surat peringatan atau penagihan
Surat peringatan diberikan kepada nasabah yang tidak segera
memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian surat peringatan ini
diberikan pada nasabah dirumahnya sebagai upaya BMT Nurrohman
dalam menyelesaikan secara kekeluargaan Jika selama 3 bulan berturut-
turut nasabah tidak mau memenuhi kewajiban angsuran pembayaran maka
BMT akan memberikan surat penagihan yang disertai dengan rincian
kewajiban yang harus dibayarkan oleh nasabah
3 Sanksi denda
Sanksi denda dijatuhkan kepada nasabah bersamaan dengan adanya
surat penagihan bagi nasabah yang menunda pembayaran pembiayaan di
BMT Nurrohman95
94 Ibid 95 Ibid
62
4 Sanksi black list untuk pengajuan selanjutnya
Sanksi ini diberikan kepada nasabah yang telah diberikan sanksi
peringatan penagihan dan denda namun tidak mengindahkan sanksi
tersebut Maka untuk pengajuan pembiyaan selanjutnya nasabah dapat
terkena black list yakni penolakan maupun pemberian pembiayaan tidak
sesuai dengan pengajuan pembiayan96
5 Sita jaminan
Eksekusi jaminan cenderung lebih dipilih pihak BMT dalam
memberikan sanksi dalam penyelesaian masalah BMT pada nasabah
mampu yang menunda pembayaran (nasabah nakal) eksekusi jaminan
dilakukan apabila dengan berbagai peringatan diatas telah dilakukan
namun tidak menuai hasil maka akhirnya eksekusi jaminan pun dilakukan
untuk menutup dana pembiayaan dan apabila masih terdapat sisa maka sisa
tersebut akan dikembalikan pada nasabah Namun apabila terjadi
kekurangan dalam menutup dana pembiayaan dari hasil eksekusi jaminan
BMT tidak mempermasalahkan bahkan tidak meminta kekurangan dana
pembiayaan tersebut97
Sehubungan dengan sanksi yang diterapkan di BMT Nurrohman bapak
Arif Fauzani selaku manajer beliau mengatakan bahwa
ldquoSeluruh sanksi yang diterpakan di BMT Nurrohman memiliki tujuan
untuk memberikan rasa jera pada nasabah dan rasa tanggung jawab untuk
memenuhi kewajiban membayar angsuran pembiayaan Sedangkan
sanksi berupa denda hanya akan diberikan kepada kepada nasabah yang
96 Ibid 97 Ibid
63
mampu membayar tetapi menunda-nunda pembayaran dengan
disengajardquo
Kriteria nasabah yang dikatakan mampu menurut BMT Nurrohman
sebagai berikut98
1 Keadaan fisik dari rumah nasabah
Jika rumah nasabah itu bagus dan pembangunan hasil dari
hartauang nasabah itu sendiri dapat di jadikan satu persyaratan sebagai
nasabah mampu namun masih di iringi dengan persyaratan berikutnya
2 Harta kepemilikanaset dari nasabah
Kepemilikan harta benda atau aset yang ada di rumah nasabah saat
diadakan penagihan bisa dikatakan dalam barang-barang tersier dan
kepemilikannya memang milik nasabah itu sendiri sehingga nasabah dapat
dikategorikan dalam nasabah mampu
3 Pekerjaanpenghasilan nasabah
Dari pekerjaan yang dijalankan oleh nasabah dapat ditafsirkan
seberapa penghasilan nasabah tersebut Sehingga dapat diperhitungkan
nasabah tersebut dapat dikatakan nasabah mampu atau tidak
4 Kondisi usaha dari nasabah
Kondisi usaha yang dimiliki nasabah dapat dijadikan penilaian
nasabah itu mampu atau tidak Karena jika usaha yang dimiliki nasabah
berjalan dengan baik bahkan lancar dan terus berkembang maka nasabah
tersebut dikatakan nasabah mampu
98 Agus Wahyudi Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 09 Desember 2019
64
5 Dilihat dari kondisi nasabah saat itu dan permasalahan yang dialami
nasabah
Kondisi dan permasalahan yang sedang dihadapi oleh nasabah
pastinya tidak akan sama setiap bulannya Pasti ada keadaan dan
permasalahan tidak terduga yang akan datang secara mendadak dan
mendesak Sehingga hal ini juga dijadikan salah satu persyaratan sebagai
nasabah tersebut dikatakan nasabah mampu atau tidak Karena jika
nasabah tersebut sedang dilanda permasalahan yang begitu serius dan
termasuk dalam kategori keadaan force marjeur maka nasabah tersebut
tidak dikenai denda
6 Referensi dari tetangga nasabah
Referensi tetangga ini digunakan untuk menanyakan kebenaran dari
keterangan nasabah tentang kondisi ekonomi sampai permasalahan yang
sedang dihadapi nasabah tersebut
7 Karakter Nasabah itu sendiri
Karakter nasabah ini dilihat dari riwayat pembayaran yang dilakukan
oleh nasabah selama ini apakah baik atau buruk Selain itu karakter ini
dapat dilihat ketika adanya penagihan yang dilakukan oleh pihak BMT
Sedangkan nasabah yang tidak atau belum mampu membayar disebabkan
force majeur tidak boleh dikenakan sanksi dijelaskan oleh Bapak Agus
Wahyudi selaku debt collector sebagai berikut99
ldquoKriteria nasabah yang tidak boleh dikenakan sanksi adalah nasabah
yang memiliki permasalahan keluarga yang sulit untuk dipecahkan
99 Ibid
65
seperti terkena penyakit serius kecelakaan perceraian sehingga beban
hidup ditanggung oleh salah satu pihak dengan tidak ada kemampuan
untuk melakukan angsuran pembayaran pembiayaan Kemudian nasabah
yang terkena bencana alam yang tidak terduga yang membuat hilangnya
harta benda nasabah seperti tanah longsor kebakaran kemudian
nasabah yang mengalami kebangkrutan atas usahanya dan yang terakhir
nasabah yang memiliki usaha dibidang pertanian dan mengalami gagal
panenrdquo
Sanksi yang didasarkan pada prinsip tazīr bertujuan agar nasabah lebih
disiplin dalam melakukan kewajibannya Sanksi denda tersebut berupa
sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat
akad ditandatangani Namun mekanisme sanksi denda di BMT Nurrohman
memiliki cara perhitungan tersendiri Berikut ini merupakan contoh dari
perhitungan sanksi denda di BMT Nurrohman100
Tabel 32 Penghitungan Biaya Denda
Bulan Pokok Mark up Jasa Denda Perbulan Total Seluruh denda
1 1000000 30000 30000 x 10 = 3000 3000
2 1000000 30000 30000 x 20 = 6000 9000
3 1000000 30000 30000 x 30 = 9000 18000
4 1000000 30000 30000 x 40 = 12000 30000
5 1000000 30000 30000 x 10 = 3000 33000
6 1000000 30000 30000 x 20 = 6000 39000
Sumber Merinda Budi R (201912)
Sehubungan dengan sanksi denda menurut keterangan dari Ibu Merinda
selaku akuntan beliau mengatakan bahwa101
ldquoJika nasabah melakukan penundaan angsuran lebih dari 4 bulan maka
setelah 4 bulan penghitungan denda sebanyak 40 maka akan kembali
pada perhitungan 10 denda pada penundaan angsuran pembayaran
Sehingga begitu seterusnya untuk bulan-bulan berikutnya sampai bulan
terakhir nasabah melakukan pembayaran angsuran pembiayanrdquo
100 Merinda Budi R Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 24 Februari 2020 101 Ibid
66
D Prosedur Dewan Pengawas Syariah terhadap Penggunaan Dana TBDSP
di BMT Nurrohman Janti Slahung Ponorogo
BMT Nurrohman Janti Slahung Ponorogo telah memiliki 2 orang Dewan
Pengawas Syariah (DPS) yaitu102
1 Drs Larman
2 Kuri Suprapto
Sehubungan dengan DPS menurut keterangan Bapak Larman selaku
ketua DPS beliau mengatakan bahwa103
ldquoPembentukan DPS di BMT Nurrohman itu sudah dibentuk sejak BMT
Nurrohman berdiri Jadi semua kepengurusan dibentuk saat itu juga
dengan pemilihan berdasarkan musyawarah bersama Dalam melakukan
pengawasan terhadap kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana saya
melakukan pemeriksaan di kantor 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan
Karena saya juga memiiki pekerjaan lain di luar sebagai anggota DPS
Saya merangkap jabatan sebagai tenaga pengajar di salah satu sekolah
menengah pertama yaitu SMPN 2 Balongrdquo
Pengawasan yang dilakukan DPS tersebut dilakukan secara periodik
setiap satu bulan sekali melalui laporan bulanan yang dibuat oleh pengurus
BMT Nurrohman Pada akhir tahun BMT Nurrohman mengadakan Rapat
Akhir Tahun (RAT) Rapat tersebut dihadiri oleh DPS segenap pengurus dan
semua anggota BMT Nurrohman yang membahas dan mengevaluasi kinerja
semua anggota masalah-masalah yang terjadi dan mencari solusi untuk
mengatasi masalah tersebut104
DPS harus memberikan persetujuan serta opini terkait dengan penyaluran
dan penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan di BMT
102 Arif Fauzani Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 09 Desember 2020 103 Larman Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 09 Desember 2020 104 Ibid
67
Nurrohman Karena setiap kegiatan di lembaga keuangan syariah tidak dapat
berjalan tanpa adanya persetujuan dari DPS Sehubungan dengan persetujuan
penyaluran dana menurut keterangan dari Bapak Larman selaku DPS beliau
mengatakan bahwa105
ldquoSaya telah memberikan persetujuan bahwa dana denda dan juga bunga
dimasukkan ke dalam pendapatan BMT dan digunakan kembali untuk
membiayai kegiatan operasional BMT Menurut saya hal tersebut
memang tidak sesuai dengan syariah namun saya akan tetap menyetujui
hal tersebut karena BMT Nurrohman memiliki sistem pembagian sendiri
saat melakukan rapat atau musyawarah sesuai dengan kesepakatan para
pengurus BMT Sebagai DPS saya selalu menyarankan agar seluruh
kegiatan dan juga laporan keuangan agar terus dibenahi dan diperbaiki
sehingga sistem penerimaan dan penyaluran dana bisa sesuai dengan
ketentuan syariah Memang semua itu memerlukan proses yang cukup
lama tidak bisa sekejap langsung sesuai dengan syariahrdquo
Dari paparan data di atas dapat diketahui bahwa Bapak Larman selaku
pengawas di BMT Nurrohman memberikan persetujuan mengenai penggunaan
dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan yang belum dipisahkan dan
masih digunakan untuk kegiatan operasional BMT Hal tersebut disetujui oleh
DPS berdasarkan kesepakatan pengurus-pengurus BMT Nurrohman DPS juga
selalu menyarankan agar terus berusaha menjadi lembaga keuangan yang
murni syariah
105 Ibid
68
BAB IV
ANALISA FATWA NO123DSN-MUIXI2018 TENTANG PENGGUNAAN
DANA YANG TIDAK BOLEH DIAKUI SEBAGAI PENDAPATAN
(TBDSP) DI BMT NURROHMAN JANTI SLAHUNG PONOROGO
A Analisis Fatwa No123DSN-MUIXI2018 terhadap Penggunaan Dana
yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan bagi Lembaga Keuangan
Syariah di BMT Nurrohman Janti Slahung Ponorogo
Salah satu fatwa yang mengatur mengenai lembaga keuangan syariah
adalah fatwa No123DSN-MUIXI2018 tentang penggunaan dana yang Tidak
Boleh Diakui Sebagai Pendapatan (TBDSP) bagi Lembaga Keuangan Syariah
(LKS) Lembaga Bisnis Syariah (LBS) dan Lembaga Perekonomian Syariah
(LPS) Dalam ketentuan ke 2 (dua) mengenai sumber dana yang tidak boleh
diakui sebagai pendapatan disebutkan bahwa
1 Dana TBDSP berasal antara lain dari106
a Transaksi tidak sesuai dengan prinsip syariah yang tidak dapat
dihindarkan termasuk pendapatan bunga (riba)
b Transaksi syariah yang tidak terpenuhi ketentuan dan batasannya
(rukun dan atau syaratnya)
c Dana sanksi (denda) karena tidak memenuhi kewajiban sesuai
kesepakatan
106 DSN-MUI ldquoPenggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan bagi
Lembaga Keuangan Syariah Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariahrdquo dalam
httpsdsnmuioridkategorifatwa (diakses pada tanggal 10 Desember 2019 jam1640)
69
d Dana yang tidak diketahui pemiliknya diketahui pemiliknya tetapi
tidak ditemukan atau diketahui pemiliknya tetapi biaya
pengembaliannya lebih besar dari jumlah dana tersebut
Dalam paparan data laporan keuangan cash flow yang terdapat dalam bab
III tabel 31 terlihat BMT Nurrohman menyimpan dananya di lembaga
keuangan konvensional yaitu BPR JATIM Hal tersebut juga telah dijelaskan
oleh Bapak Arif Fauzani selaku manajer Dari penyimpanan dana tersebut
BMT mendapatkan bunga pertahun Telihat dalam laporan SHU tabel 32 BMT
Nurrohman telah mendapatkan bunga mencapai sebesar Rp 16894650- di
akhir tahun 2019 Pendapatan bunga tersebut tidak dipisahkan secara khusus
dan bercampur dengan dana lainnya107
BMT Nurrohman juga telah mengantisipasi untuk mengatasi nasabah
yang melakukan penundaan pembayaran pembiayaan hal tersebut yakni
dengan memberlakukan sanksi terhadap nasabah tersebut Berikut ini
merupakan sanksi yang diterapkan BMT Nurrohman apabila mendapati
nasabah yang menunda pembayaran adalah108
1 Teguran
2 Surat peringatan atau penagihan
3 Sanksi denda
4 Sanksi black list untuk pengajuan selanjutnya
5 Sita jaminan
107 Arif Fauzani Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 9 Desember 2019 108 Ibid
70
Seluruh sanksi yang diterpakan di BMT Nurrohman memiliki tujuan
untuk memberikan rasa jera pada nasabah dan rasa tanggung jawab untuk
memenuhi kewajiban membayar angsuran pembiayaan Sanksi berupa denda
diberikan kepada kepada nasabah yang mampu membayar tetapi menunda-
nunda pembayaran dengan disengaja Sedangkan nasabah yang tidak atau
belum mampu membayar disebabkan force majeur tidak boleh dikenakan
sanksi109 Sanksi yang didasarkan pada prinsip tazīr bertujuan agar nasabah
lebih disiplin dalam melakukan kewajibannya Sanksi denda tersebut berupa
sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat
akad ditandatangani Namun mekanisme sanksi denda di BMT Nurrohman
memiliki cara perhitungan tersendiri seperti yang tertulis pada tabel 11
Jadi jika nasabah yang melakukan penundaan angsuran maka
perhitungan denda dimulai sebanyak 10 satu bulan 20 dua bulan 30 tiga
bulan 40 empat bulan Jika lebih dari 4 bulan akan kembali pada
perhitungan 10 denda pada penundaan angsuran pembayaran Sehingga
begitu seterusnya untuk bulan-bulan berikutnya sampai bulan terakhir nasabah
melakukan pembayaran angsuran pembiayan110
Berdasarkan paparan data di atas terlihat bahwa BMT Nurrohman
memiliki dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan atau dana non halal
yaitu bunga dari lembaga keuangan konvensional BPR JATIM dan dana denda
keterlambatan pembayaran angsuran seperti yang dijelaskan dalam fatwa
109 DSN-MUI ldquoPenggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan bagi
Lembaga Keuangan Syariah Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariahrdquo dalam
httpsdsnmuioridkategorifatwa (diakses pada tanggal 10 Desember 2019 jam1640) 110 Arif Fauzani Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 09 Desember 2019
71
No123DSN-MUIXI2018 ketentuan kedua poin a yang berbunyi ldquotransaksi
tidak sesuai dengan prinsip syariah yang tidak dapat dihindarkan termasuk
pendapatan bunga (riba) dan ketentuan kedua poin c yang berbunyi ldquodana
TBDSP antara lain berasal dari dana sanksi (denda) karena tidak memenuhi
kewajiban sesuai kesepakatanrdquo
Dari data laporan keuangan SHU tabel 32 diketahui bahwa dana hasil
sanksi denda dimasukkan ke dalam pendapatan operasional dan dana bunga
dimasukkan ke dalam pendapatan luar usaha Dana tersebut belum dipisahkan
secara khusus dan masih bercampur dengan dana lainnya sehingga dapat
digunakan kembali untuk membiayai kegiatan-kegiatan operasional BMT
yaitu antara lain untuk biaya penghormatan pengurus perjalanan rapat
pengurus konsumsi rapat pengurus biaya gaji karyawan biaya konsumsi
kantor biaya transportasi karyawan biaya fotocopy biaya ATK amp percetakan
biaya listrik biaya telepon internet biaya perawatan alat kantor biaya
promosi biaya pajak motor seragam pengurus amp karyawan biaya RAT biaya
lembur biaya THR biaya BPJS ketenagakerjaan biaya programmer 2
komputer dan juga pembayaran pajak111
Apabila dikaitkan dengan fatwa DSN No123DSN-MUIXI2018 maka
hal tersebut tidak sesuai dengan isi fatwa dalam ketentuan ketiga nomor 1 (satu)
yang berbunyi ldquodana TBDSP wajib digunakan dan disalurkan secara langsung
untuk kemaslahatan umat Islam dan kepentingan umum yang tidak
111 Ibid
72
bertentangan dengan prinsip syariahrdquo112 dan ketentuan ketiga nomor 4
(empat) yang berbunyi ldquodana TBDSP tidak boleh dimanfaatkan untuk
kepentingan LKS LBS dan LPS antara lain dalam bentuk promosi produk
maupun iklan (branding) perusahaan pendidikan dan pelatihan untuk
karyawan pembayaran pajak zakat amp wakaf pembayaran atau pelunasan
tunggakan nasabah (end user) dan kegiatan yang bertentangan dengan prinsip
syariahrdquo113 Seharusnya penggunaan dana TBDSP seperti dana bunga dan
denda yang terdapat di BMT Nurrohman digunakan untuk kegiatan yang tidak
bertentangan dengan prinsip syariah yaitu antara lain untuk114
1 Penanggulangan korban bencana
2 Sarana penunjang lembaga pendidikan Islam
3 Masjid atau musholla dan penunjangnya
4 Pembangunan fasilitas umum yang berdampak sosial
5 Sosialisasi edukasi dan literasi ekonomi keuangan dan bisnis syariah
untuk masyarakat umum
6 Beasiswa untuk siswa atau mahasiswa berprestasi danatau kurang mampu
7 Kegiatan produktif bagi dhuafa
8 Fakir miskin
9 Kegiatan sosial lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
112 DSN-MUI ldquoPenggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan bagi
Lembaga Keuangan Syariah Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariahrdquo dalam
httpsdsnmuioridkategorifatwa (diakses pada tanggal 10 Desember 2019 jam1640) 113 Ibid 114 Ibid
73
Seperti yang dijelaskan oleh ketua MUI Maruf Amin yang
menegaskan bahwa bank syariah hanya boleh menggunakan dana non halal
untuk kepentingan sosial Dana non halal tidak boleh bercampur untuk
keuntungan bank115 Jika dana bunga dan denda digunakan untuk pembiayaan
kegiatan operasional BMT otomatis akan memberi pemasukan serta
keuntungan bagi BMT Nurrohman
Sebagai badan sosial BMT Nurrohman Janti Slahung memiliki fungsi
mengelola dana sosial sebagaimana yang diungkapkan oleh mas Arif Fauzani
(selaku manager) bahwa sistem penghimpunan dana sosial berupa aturan
standar yang bersumber dari penyisihan dana SHU Dana sosial di BMT
Nurrohman tersebut digunakan sesuai dengan prinsip syariah untuk
kemaslahatan umat antara lain digunakan untuk sumbangan116 Dengan
demikian seharusnya dana bunga dan juga denda dijadikan satu dengan dana
sosial yang ada di BMT Nurrohman agar penggunaannya tidak melanggar
prinsip-prinsip syariah
Dari hasil pengamatan penulis dapat disimpulkan bahwa praktik
penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan di BMT
Nurrohman tidak sesuai dengan ketentuan fatwa DSN No123DSN-
MUIXI2018 ketentuan ketiga nomor 1 (satu) dan nomor 4 (empat) karena
belum terlaksana sesuai dengan prinsip syariah
115 Asep Fathulrahman rdquo Maaruf Sebut Dana Tak Halal Bank Syariah Hanya untuk
Sosialrdquo dalam httpswwwcnnindonesiacomekonomi20181110154725-78-345508maaruf-
sebut-dana-tak-halal-bank-syariah-hanya-untuk-sosial (diakses pada tanggal 06 Maret 2020 jam
0905) 116 Arif Fauzani Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 24 Februari 2020
74
B Analisis Fatwa No123DSN-MUIXI2018 terhadap Prosedur Dewan
Pengawas Syariah dalam Penggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui
Sebagai Pendapatan bagi Lembaga Keuangan Syariah di BMT
Nurrohman Janti Slahung Ponorogo
Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam perbankan syariah memiliki
peranan yang penting dan strategis dalam pengawasan syariah pada perbankan
syariah DPS harus bertanggungjawab untuk memastikan semua produk dan
prosedur bank syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Secara DPS pada
institusi perbankan mempunyai kedudukan yang sangat kuat karena
kehadirannya adalah sangat penting dan strategis117
DSN MUI dalam fatwa No 123DSN-MUIXI2018 tentang Penggunaan
Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan (TBDSP) bagi Lembaga
Keuangan Syariah Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian
Syariah yang mengatur tentang peran DPS yang dijelaskan dalam ketentuan
ke-3 (tiga) nomor 5 (lima) yang berbunyi ldquoSetiap penggunaan dan penyaluran
dana TBDSP harus mendapatkan persetujuan atau opini dari Dewan Pengawas
Syariah LKS LBS dan LPS tersebutrdquo118 Yang artinya setiap penggunaan dan
penyaluran dana TBDSP tidak dapat dijalankan tanpa adanya persetujuan dari
DPS
DPS di BMT Nurrohman sudah dibentuk sejak BMT Nurrohman berdiri
DPS melakukan pemeriksaan di kantor 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan Salah
117 Khaerul Umam Manajemen Perbankan Syariah (Bandung Pustaka Setia 2013) 139 118 DSN-MUI ldquoPenggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan bagi
Lembaga Keuangan Syariah Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariahrdquo dalam
httpsdsnmuioridkategorifatwa (diakses pada tanggal 10 Desember 2019 jam1640)
75
satu DPS memiliki jabatan lain di luar sebagai anggota DPS Beliau merangkap
jabatan sebagai tenaga pengajar di salah satu sekolah menengah pertama yaitu
SMPN 2 Balong Jabatan itu tentu tidak membuat DPS komitmen pada satu
jabatan saja yaitu hanya sebagai DPS119
Pengawasan yang dilakukan DPS tersebut dilakukan secara periodik
setiap satu bulan sekali melalui laporan bulanan yang dibuat oleh pengurus
BMT Nurrohman Pada akhir tahun BMT Nurrohman mengadakan Rapat
Akhir Tahun (RAT) Rapat tersebut dihadiri oleh DPS segenap pengurus dan
semua anggota BMT Nurrohman yang membahas dan mengevaluasi kinerja
semua anggota masalah-masalah yang terjadi dan mencari solusi untuk
mengatasi masalah tersebut120 Dalam pengambilan keputusan harus
bermusyawarah terlebih dahulu dan bertanggung jawab terhadap hasil
keputusan121 Seperti yang dijelaskan dalam al-Qurrsquoān QS al-lsquoImrān ayat
159122
ر hellip م ي ا م اوره ى الله وش ل ل ع وك ت ت زم ا ع ذ إBermusyawarahlah dalam suatu urusan setelah kamu membulatkan tekad
maka bertawakallah kepada Allah
Dalam pengawasan penyaluran dana DPS mempunyai wewenang dan
tanggungjawab antara lain123
1 Menyetujui rencana penyaluran dana tahunan termasuk rencana pemberian
penyaluran dana kepada pihak yang terkait dengan bank dan penyaluran
119 Larman Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 24 Februari 2020 120 Ibid 121 Muhamad manajemen pembiayaan 145 122 Departemen Agama RI al-Qurrsquoān 99 123 Muhamad Manajemen Pembiayaan 146
76
dana kepada nasabah-nasabah besar tertentu yang akan tertuang dalam
rencana kerja bank yang disampaikan kepada BI
2 Mengawasi proses pelaksanaan pemberian penyaluran dana tersebut
berkaitan dengan syariat Islam
3 Meminta penjelasan danatau pertanggungjawaban direksi serta meminta
langkah-langkah perbaikan apabila rencana pemberian penyaluran dana
tersebut menyimpang dari unsur syariah
DPS memberikan persetujuan bahwa penyaluran dana denda dan juga
bunga dimasukkan ke dalam pendapatan BMT dan digunakan kembali untuk
membiayai kegiatan operasional BMT Menurut DPS hal itu tidak bisa
dikatakan sesuai dengan syariah namun beliau tetap menyetujui hal tersebut
karena BMT Nurrohman memiliki sistem pembagian sendiri saat dibahas
melalui rapat atau musyawarah sesuai dengan kesepakatan para pengurus
BMT DPS juga meminta langkah-langkah perbaikan apabila rencana
pemberian penyaluran dana tersebut menyimpang dari unsur syariah yaitu
dengan memberikan saran agar terus berbenah dan memperbaiki sistem
penerimaan dan penyaluran dana agar sesuai dengan ketentuan syariah124 DPS
telah melaksanakan wewenang dan tanggungjawabnya dalam pengawasan
penggunaan dan penyaluran dana tetapi belum bisa dilakukan dengan
maksimal
Dari paparan data di atas dapat disimpulkan bahwa prosedur DPS dalam
penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi lembaga
124 Larman Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 24 Februari 2020
77
keuangan syariah telah sesuai dengan ketentuan fatwa DSN No123DSN-
MUIXI2018 ketentuan ketiga nomor 5 (lima) yang berbunyi ldquoSetiap
penggunaan dan penyaluran dana TBDSP harus mendapatkan persetujuan atau
opini dari Dewan Pengawas Syariah LKS LBS dan LPS tersebutrdquo125 karena
penggunaan dana TBDSP di BMT Nurrohman telah mendapatkan persetujuan
atau opini dari DPS Akan tetapi konten dari prosedur pengalokasian dana
TBDSP yang disetujui tersebut belum sesuai dengan fatwa DSN No123DSN-
MUIXI2018 ketentuan ketiga nomor 1 (satu) dan nomor 4 (empat) karena
belum terlaksana sesuai dengan prinsip syariah
125 DSN-MUI ldquoPenggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan bagi
Lembaga Keuangan Syariah Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariahrdquo dalam
httpsdsnmuioridkategorifatwa (diakses pada tanggal 10 Desember 2019 jam1640)
78
BAB V
PENUTUP
A Kesimpulan
Berdasarkan hasil dari pengkaitan teori pada bab II dengan kenyataan
yang peneliti temukan di lapangan yang dituangkan di dalam bab III dan
berdasarkan analisis yang peneliti lakukan maka peneliti dapat menyimpulkan
sebagai berikut
1 Penggunaan dana TBDSP belum sesuai dengan fatwa DSN No123DSN-
MUIXI2018 Di dalam fatwa dana TBDSP wajib digunakan dan
disalurkan secara langsung untuk kemaslahatan umat Islam dan
kepentingan umum yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
Namun dalam praktiknya BMT Nurrohman memasukkan dana denda dan
bunga ke dalam pendapatan BMT dan digunakan kembali untuk kegiatan
operasional BMT Penggunaan dana tersebut akan memberikan
pemasukan dan keuntungan pada BMT Nurrohman sendiri
2 Prosedur Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam penggunaan dana yang
tidak boleh diakui sebagai pendapatan di BMT Nurrohman sebenarnya
telah sesuai dengan fatwa fatwa DSN No123DSN-MUIXI2018
ketentuan ketiga nomor 5 (lima) yang berbunyi ldquoSetiap penggunaan dan
penyaluran dana TBDSP harus mendapatkan persetujuan atau opini dari
Dewan Pengawas Syariah LKS LBS dan LPS tersebutrdquo karena
penggunaan dana TBDSP di BMT Nurrohman telah mendapatkan
persetujuan dan juga opini dari Dewan Pengawas Syariah Akan tetapi
79
79
konten dari prosedur tersebut belum sesuai dengan fatwa DSN
No123DSN-MUIXI2018 ketentuan ketiga nomor 1 dan nomor 4
karena belum terlaksana sesuai dengan prinsip syariah
B Saran
Berdasarkan hal-hal yang telah peneliti uraikan peneliti menemukan hal
hal yang penting yang sebaiknya menjadi perhatian kita bersama Dalam hal
ini penulis menyarankan beberapa hal
1 Diharapkan kepada BMT Nurrohman untuk menggunakan dana yang tidak
boleh diakui sebagai pendapatan sebagaimana denda dan bunga agar
sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI Sebaiknya dana denda tersebut
dimasukkan ke dalam dana sosial untuk selanjutnya digunakan untuk
kepentingan umum atau kemaslahatan umat Islam karena BMT
merupakan lembaga keuangan Islam yang berdasarkan prinsip-prinsip
syariah
2 Sebaiknya kinerja pengawasan oleh DPS dilakukan secara optimal dan
konsisten agar penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai
pendapatan yang ada di BMT Nurrohman dapat terlaksana dengan baik
maksimal dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan fatwa DSN-MUI yaitu
berdasarkan kemaslahatan umat atau kepentingan umum bukan untuk
kegiatan operasional BMT yang akan memberikan keuntungan BMT itu
sendiri
80
DAFTAR PUSTAKA
Referensi Buku
Departemen Agama RI al-Qurrsquoan dan Terjemahnya Semarang CV Toha Putra
2008
Abdullah Marsquoruf Hukum Keuangan Syariah pada Lembaga Keuangan Bank dan
Non Bank Yogyakarta Aswaja Presindo 2016
Adam Panji Fatwa-fatwa Ekonomi Syariah Konsep Metodologi dan
Implementasinya pada Lembaga Keuangan Syariah Jakarta Sinar
Grafika Offset 2018
Amin Marsquoruf Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum
dan Perundang-undangan Jakarta Puslitbang Kehidupan Keagamaan
2011
Antonio Muhammad Syafirsquoi Bank Syriah dari Teori ke Praktik Jakarta Gema
Insani 2001
Al-Arif Nur Rianto Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik Bandung CV
Pustaka Setia 2015
Arikunto Suharsimi Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktik Bandung
Rineka Cipta 2006
Basrowi Suwandi Memahami Penelitian Kualitatif Jakarta PT Rineka Cipta
2008
Budisantoso Totok dan Nuritomo Bank dan Lebaga Keuangan Lain Jakarta
Salemba Empat 2017
Bungin Burhan Analisis Data Penelitian Kualitatif Jakarta PT Raja Grafindo
Persada 2013
Chapra M Umer dan Khan Tariqullah Regulasi dan Pengawasan Bank Syariah
Jakarta Bumi Aksara 2008
Hirsanuddin Hukum Perbankan Syariah di Indonesia (Pembiayaan Bisnis dengan
Prinsip Kemitraan) Yogyakarta Genta Press 2008
Huda Nurul dan Heykal Mohammad Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis
dan Praktis Jakarta Kencana 2010
Moleong Lexi J Metode Penelitian Kualitatif Bandung PT Remaja Rosdakarya
2009
81
Mubarok Jaih Perkembangan Fatwa Ekonomi Syaria Bandung Pustaka Bani
Quraisy 2004
Muhammad Rifqi Akuntansi Keuangan Syariah Konsep dan Implementasi PSAK
Syariah Yogyakarta P3EI Press 2010
Muhammad Manajemen Dana Bank Syariah Yogyakarta YKPN 2011
An-Nawawī Imam al-Majmū Syarh al-Muhadzdzab Jakarta Pustaka Azzam
2009
Perwataatmadja Karnaen dan Antonio Muhammad Syafirsquoi Apa dan Bagaimana
Bank Islam Yogyakarta Dana Bhakti Wakaf 1992
Qardhawi Yusuf Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan Jakarta Gema Insani
Press 1997
Rahardjo Susilo dan Gudnanto Pemahaman Individu Teknik Nontes Kudus
Prenada Media 2011
Rasjid Sulaiman Fiqh Islam (Hukum Fiqh Isam) Bandung Sinar Baru
Algensindo 2016
Ridwan Muhammad Manajemen Bayt al-Māl Wa al-Tamwīl Yogyakarta UII
Press 2004
Sam Ichwan Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI
Jakarta Erlangga 2014
Sholeh Asrorun Nirsquoam Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia
tmp Emir Cakrawala Islam 2016
Soeharto Irawan Metode Penelitian Sosial Bandung PT Remaja Rosdakarya
2004
Sudarsono Pokok- pokok Hukum Islam Jakarta PT Rineka Cipta 2001
Sugiyono Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan RampD Bandung Alfabeta
2016
Tanjung Hendri dan Devi Abrista Metode Penelitian Ekonomi Islam Jakarta
Gramata Publishing 2013
Umam Khaerul Manajemen Perbankan Syariah Bandung Pustaka Setia 2013
Umam Khotibul Legislasi Fikih Ekonomi dan Penerapannya dalam Produk
Perbankan Syariah di Indonesia Yogyakarta BPFE 2011
82
Yusuf Muri Metode Penelitian Kuntitatif Kualitatif dan penelitian Gabungan
Jakarta Kencana 2017
Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah
Darmiati Tinjauan hukum Islam terhadap Pengalokasian Dana Non Halal Bagi
Kepentingan Sosial pada KJKS Manfaat Gayung Kebonsari Surabaya
Skripsi Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel 2012 1-8
Faozan Akhmad ldquoPeran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Penerapan
Shariah Compliance pada Bayt al-Māl Wa al-Tamwīl (BMT) di Kota
Purwokertordquo JPA Vol 16 No 1 Juni 2015 145-146
Lenap Indria Puspitasari ldquoPengungkapan Pendapatan Non-Halal PSAK 109 Vs
Praktikrdquo Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram Vol
3 2019 95-97
Mujib Abdu rdquoDewan Pengawas Syariah (DPS) pada Lembaga Keuangan Mikro
Syariah di Wilayah Jawa Tengahrdquo Az Zarqarsquo Vol 1 (Juni 2017) 127
Muttaqin Azhar ldquoModel Pembiayaan Bayt al-Māl Wa al-Tamwīl dan Peranannya
dalam Pembinaan Kesejahteraan Usaha Kecil Menengah (UKM)rdquo
Humanity Vol 7 2012 35
Nani Lenza Analisis Pengelolaan Dana Tazīr bagi Nasabah Wanprestasi dalam
Meningkatkan Kedisiplinan Nasabah (Studi Pada Pt Bank Syariah
Mandiri Kantor Cabang Teluk Betung Bandar Lampung) Skripsi
Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung 2018 3-9
Nasution Siti Toibah Studi Analisis Terhadap Fatwa DSN-Mui tentang Denda
Keterlambatan Pembayaran Utang pada Credit Card Syarirsquoah di Tinjau
Menurut Fiqih Muamalah Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif
Kasim 2012 3-8
Sofiyah rdquoAnalisis Efektifitas Keputusan DSN-MUI No 3 Tahun 2000 Berkaitan
dengan Dewan Pengawas Syariah di Bayt al-Māl Wa al-Tamwīl (BMT)
Studi Kasus di BMT Bima Magelangrdquo Muqtasid Vol 1 (Juli 2012) 143
Sutopo Umarwan ldquoDialektika Fatwa dan Hukum Positif di Indonesiardquo Justicia
Islamica Vol 15 No 1 2018 91
Syaputra Arianto Analisis Penggunaan Dana Tazīr dan Tarsquowidh bagi Nasabah
Wanprestasi pada PT BRI Syariah Skripsi Universitas Islam Negeri
Syarif Hidayatullah 2014 1-9
83
Taslimah Heni Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Penerapan Denda
pada Pembiayaan Bermasalah di KSU BMT Multazam Yogyakarta
Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2008 4-7
Thovarsquoi Ritwan ldquoDistribusi Dana Sosial Pada Bayt al-Māl Wa al-Tamwīl (BMT)
Alfa Dinar Kerjo Karanganyarrdquo Naskah Publikkasi (Surakarta
Universitas Muhammadiyah 2016 2
Referensi Internet
Asep Fathulrahman -Maaruf Sebut Dana Tak Halal Bank Syariah Hanya untuk
Sosialdikutipdarihttpswwwcnnindonesiacomekonomi201811101
54725-78-345508maaruf-sebut-dana-tak-halal-bank-syariah-hanya-
untuksosial [diakses tanggal 06 Maret 2020]
DSN-MUI -Penggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan bagi
Lembaga Keuangan Syariah Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga
Perekonomian Syariah dikutip dari httpsdsnmuioridkategorifatwa
[diakses pada tanggal 10 Desember 2019]
Kamus Besar Bahasa Indonesia -dikutip dari httpskbbiwebiddanahtml
[diaksespada 01 Maret 2020]
M Salman Yusuf -Fatwa No 123 Untuk Siapa dikutip dari dalam
httpswwwpressreadercomindonesiamajalahinvestor201908012824
62825619338 [diakses tanggal 12 Februari 2020]
OJK -Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 dikutip dari
httpswwwojkgoididkanaliknbregulasilembaga-keuangan-
mikroundang-undangPageaspx [diakses pada tanggal 11 Desember
2019]
4
Pembiayaan yang diberikan oleh BMT Nurrohman hanya terbatas pada
masyarakat yang berada disekitar wilayah BMT10
Produk-produk penyaluran di BMT Nurrohman Janti Slahung yakni
penghimpunan dana dan penyaluran dana Dalam produk penghimpunan dana
BMT Nurrohman menggunakan sistem simpanan harian yaitu jika nasabah
menyimpan di BMT selama 5 hari maka nasabah sudah mendapatkan jasa dari
BMT selama 5 hari tersebut Dalam produk penyaluran dana ada dua yaitu
mudārabah dan murābahah Pembiayaan mudārabah di BMT Nurrohman
penetapan bagi hasil diganti dengan mark upjasa yang harus dibayar oleh
setiap nasabah yang melakukan pembiayaan Dalam pembayaran angsuran
pembiayaan nasabah selain membayar pokok juga akan dikenakan
pembayaran mark upjasa setiap bulan Dengan pilihan besaran mark upjasa
3 untuk jenis menurun dengan jangka waktu maksimal 4 bulan dan 2 untuk
jenis flad dengan jangka waktu minimal 4 bulan dan maksimal 12 bulan
Pembiayaan kedua yaitu murābahah Pada pembiayaan ini margin diganti
dengan mark upjasa yang harus dibayar oleh setiap nasabah yang melakukan
pembiayaan di BMT Nurrohman Sehingga dalam pembayaran angsuran
pembiayaan nasabah selain membayar harga jual juga akan dikenakan
pembayaran mark upjasa setiap bulan Dengan pilihan besaran serta
penghitungan mark upjasa sama dengan pembiayaan mudārabah11
10 Arif Fauzani Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 09 Desember 2019 11 Ibid
5
Seperti yang telah diketahui bersama bahwa dalam melakukan aktivitas
bank syariah terlibat dengan banyak pihak demi kelancaran operasional bank
tersebut Maka pendapatan non halal pun tidak dapat dihindari keberadaannya
Pendapatan dana non halal yang diterima bank syariah berasal dari bunga
rekening atau simpanan giro bank yang terdapat pada bank lain yang tidak
menggunakan akad syariah BMT Nurrohman sendiri menyimpan dananya
untuk ditabung di lembaga keuangan konvensional yaitu BPR JATIM
Tentunya dari penyimpanan tersebut akan mendapatkan jasa atau bisa disebut
dengan bunga bank
BMT Nurrohman Janti Slahung juga menerapkan pembayaran denda
bagi anggota (nasabah) mampu yang menunggak pembayaran Sanksi denda
yang diterpakan di BMT Nurrohman memiliki tujuan untuk memberikan rasa
jera pada nasabah dan rasa tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban
membayar angsuran pembiayaan Sanksi denda ini diberikan kepada para
nasabah mampu yang melakukan pelanggaran perjanjian dan para nasabah
yang tidak dapat melunasi angsuran sesuai jatuh tempo yang telah disepakati
Namun mekanisme sanksi denda di BMT Nurrohman memiliki cara
perhitungan yang berbeda
Terkait hal ini DSN-MUI dalam fatwanya menyatakan bahwa kegiatan
ekonomi syariah di Indonesia belum sepenuhnya lepas dari sistem ekonomi
konvensional yang ribawi Sehingga DSN-MUI menggunakan teori tafrīq al-
halagtl an al-haragtm dalam memisahkan harta halal dari yang haram Pemisahan
pendapatan non halal menjadi penting mengingat bahwa lembaga keuangan
6
syariah harus menjalankan kegiatan sesuai dengan prinsip syariah Selain itu
lembaga keuangan syariah berkewajiban untuk memberikan informasi bagi
masyarakat mengenai peruntukan dana non halal sehingga pengelolaan dana
non halal ini tidak menjadi salah kaprah dalam perspektif masyarakat awam12
Dalam penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan
diutamakan digunakan untuk kemaslahatan umum Seperti yang dijelaskan
dalam kitāb al-Majmū Syarh al-Muhadzdzab13
إذا كا ن معه مال حرام وأراد الت وبة والب را ءة نه ان كان له م قال الغزا ليتا وجب د عهإلى مالك معين وجب صره إليه أو إلى وكيله ان كانمي بغي أن ره ي وارثه وإن كان لما لك لاي عره ويئس من معرته ي ن ي
الح ال الح طريق مك م وذلك مسلمين العامة كالقناطروالمساجد وم ةودق به علىقيرأو قراءممايشترك المسلمون يه وإلا ي ت
Al-Ghāzalī berkata Apabila terdapat harta haram pada seseorang dan ia
ingin bertaubat serta melepaskan diri dari harta haram tersebut maka jika
pemilik harta tersebut diketahui wajib baginya untuk menyerahkan harta
tersebut kepadanya atau wakilnya Jika pemiliknya sudah meninggal
dunia wajib diberikan kepada ahli warisnya dan jika tidak diketahui
pemiliknya dan tidak ada harapan (sulit sekali) untuk mengetahuinya
maka sebaiknya ia menggunakan harta tersebut untuk kemaslahatan
kaum muslim seperti membangun jembatan sarana pendidikan Islam
masjid jalan menuju ke Makkah dan semisalnya yang menjadi kebaikan
bersama bagi kaum muslim Apabila tidak maka sedekahkanlah kepada
seorang fakir atau lebih Berdasarkan alasan di atas Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama
Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan fatwa mengenai penggunaan dana yang
tidak boleh diakui sebagai pendapatan yang sesuai dengan prinsip syariah dan
12 Indria Puspitasari Lenap ldquoPengungkapan Pendapatan Non-Halal PSAK 109 Vs
Praktikrdquo Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram 3 (2019) 95-97 13 Imam An-Nawawī al-Majmū Syarh al-Muhadzdzab (Jakarta Pustaka Azzam 2009)
428
7
menjadi pedoman lembaga kuangan syariah dalam menggunakan dana TBDSP
yang sesuai dengan Islam Mengenai pedoman tersebut telah diatur dalam
fatwa DSN yaitu fatwa DSN-MUI No123XI2018 tentang penggunaan dana
yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi lembaga keuangan syariah
lembaga bisnis syariah dan lembaga perekonomian syariah
Penggunaan dana bunga dan denda dalam fatwa DSN-MUI
No123XI2018 mewajibkan lembaga keuangan syariah untuk digunakan dan
disalurkan secara langsung untuk kemaslahatan umat Islam dan kepentingan
umum yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah Aturan mengenai
penggunaan dana yang diperbolehkan telah diatur di dalam ketentuan ke-3
fatwa DSN-MUI No123XI2018 Bentuk-bentuk penyaluran dana TBDSP
yang dibolehkan antara lain untuk 14
a Penanggulangan korban bencana
b Sarana penunjang lembaga pendidikan Islam
c Masjid atau musholla dan penunjangnya
d Pembangunan fasilitas umum yang berdampak sosial
e Sosialisasi edukasi dan literasi ekonomi keuangan dan bisnis syariah
untuk masyarakat umum
f Beasiswa untuk siswa atau mahasiswa berprestasi danatau kurang mampu
g Kegiatan produktif bagi dhuafa
h Fakir miskin
i Kegiatan sosial lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
14 Ibid
8
Dana TBDSP tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan LKS LBS dan
LPS antara lain dalam bentuk15
a Promosi produk maupun iklan (branding) perusahaan
b Pendidikan dan pelatihan untuk karyawan
c Pembayaran pajak zakat amp wakaf
d Pembayaran atau pelunasan tunggakan nasabah (end user)
e Kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah
Sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam fatwa DSN-MUI
No123XI2018 tentang penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai
pendapatan bagi lembaga keuangan syariah maka setiap lembaga keuangan
syariah harus menaati pedoman tersebut Apabila melanggar pedoman tersebut
maka tidak sesuai dengan fatwa DSN-MUI
BMT Nurrohman Janti Slahung menjadikan dana bunga dan denda
sebagai pendapatan operasional perusahaan Dana tersebut belum dipisahkan
secara khusus dan masih bercampur dengan dana lainnya sehingga dana
tersebut digunakan kembali untuk membiayai kegiatan-kegiatan operasional
yang diselenggarakan oleh BMT DPS di BMT Nurrohman juga telah
menyetujui bahwa penggunaan dana non halal tersebut digunakan untuk
kegiatan operasional perusahaan
Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk meneliti lebih
mendalam terkait penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai
pendapatan di BMT Nurrohman dalam skripsi yang berjudul ldquoPraktik
15 Ibid
9
Penggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan
(TBDSP) di BMT Nurrohman Desa Janti Kecamatan Slahung Kabupaten
Ponorogo dalam Perspektif Fatwa DSN MUI No123DSN-MUI XI2018rdquo
B Rumusan Masalah
Dalam penelitian ini peneliti menentukan rumusan masalah yang akan
dibahas mengenai penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai
pendapatan bagi lembaga keuangan syariah yaitu sebagai berikut
1 Bagaimana analisis Fatwa No123DSN-MUIXI2018 terhadap
penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi
lembaga keuangan syariah di BMT Nurrohman Janti Slahung Ponorogo
2 Bagaimana analisis Fatwa No123DSN-MUIXI2018 terhadap prosedur
Dewan Pengawas Syariah dalam penggunaan dana yang tidak boleh diakui
sebagai pendapatan bagi lembaga keuangan syariah di BMT Nurrohman
Janti Slahung Ponorogo
C Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan peneliti ini
bertujuan sebagai berikut
1 Untuk menjelaskan analisis fatwa DSN-MUI No123DSN-MUIXI2018
terhadap penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan
bagi lembaga keuangan syariah di BMT Nurrohman Janti Slahung
2 Untuk menjelaskan analisis fatwa DSN-MUI No123DSN-MUIXI2018
terhadap prosedur Dewan Pengawas Syariah dalam penggunaan dana yang
10
tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi lembaga keuangan syariah di
BMT Nurrohman Janti Slahung
D Manfaat Penelitian
Adapun pembahasan permasalahan dan penelitian skripsi ini diharapkan
berguna dan memiliki manfaat sebagai berikut
1 Manfaat Teoritis
a Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan
sumbangan pengetahuan di bidang hukum ekonomi syariah terkait
penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi
lembaga keuangan syariah
b Dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi kalangan akademisi
maupun praktisi
2 Manfaat Praktis
a Bagi Masyarakat
Diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada
masyarakat khususnya dalam penggunaan dana yang tidak boleh
diakui sebagai pendapatan bagi lembaga keuangan syariah yang
sesuai dengan fatwa atau prinsip-prinsip syariah
b Bagi BMT
Diharapkan dapat membantu menyempurnakan penggunaan
dana yang tidak boleh disebut sebagai pendapatan oleh lembaga
keuangan syariah yang sesuai dengan fatwa atau prinsip-prinsip
syariah
11
E Telaah Pustaka
Selain menggunakan buku-buku yang relevan peneliti juga melihat hasil
penelitian terdahulu agar tidak terjadi kesamaan secara menyeluruh Adapun
hasil penelitian terdahulu yang juga membahas tentang penggunaan dana yang
tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi lembaga keuangan syariah atau bisa
disebut dengan pendapatan non halal yaitu
Pertama penelitian yang dilakukan oleh Darmiati pada tahun 2012 yang
berjudul ldquoTinjauan hukum Islam terhadap penggunaan dana non halal bagi
kepentingan sosial pada KJKS Manfaat Gayung Kebonsari Surabayardquo Teknik
analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif
dengan pola deduktif Penelitian tersebut membahas mengenai penggunaan
dana non halal dan bagaimana hukumnya bila ditinjau dari hukum islam Hasil
dari penelitian tersebut adalah dana non halal digunakan untuk kepentingan
umum dan diperbolehkan dalam Islam karena itu termasuk maṣlaḥah mursalah
sebagaimana dijelaskan oleh Abdullah bin Abdul Ḥussein Sehingga setiap
sumber dana yang didapat dari KJKS Manfaat harus disalurkan untuk
kepentingan sosial sesuai dengan tujuan utamanya yaitu membantu orang-
orang yang kesulitan sesuai dengan prinsip syariah16
Kedua penelitian yang dilakukan oleh Lenza Nani pada tahun 2018 yang
berjudul ldquoAnalisis Pengelolaan Dana Tazīr bagi Nasabah Wanprestasi Dalam
Meningkatkan Kedisiplinan Nasabah (Studi Pada PT Bank Syariah Mandiri
16 Darmiati Tinjauan hukum Islam terhadap Pengalokasian Dana Non Halal Bagi
Kepentingan Sosial pada KJKS Manfaat Gayung Kebonsari Surabaya Skripsi (Surabaya Institut
Agama Islam Negeri Sunan Ampel 2012) 1-8
12
Kantor Cabang Teluk Betung Bandar Lampung)rdquo Jenis penelitian yang
digunakan adalah penelitian lapangan (field research) Penelitian tersebut
membahas mengenai penerapan dan pengelolaan tazīr bagi nasabah
wanprestasi dalam meningkatkan kedisiplinan di Bank Syariah Mandiri Teluk
Betung Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa Bank Syariah Mandiri
Kantor Cabang Teluk Betung menerapkan tazīr kepada nasabah mampu yang
menunda-nunda pembayaran dengan sengaja dan nasabah yang tidak
mempunyai itikad baik apabila mengalami keterlambatan membayar Besarnya
tazīr yang diterapkan oleh Bank Syariah Mandiri yaitu 5 perbulan Dana
tazīr tersebut bukan merupakan pendapatan bank melainkan dana tazīr
tersebut disalurkan kedalam bentuk dana sosial sesuai fatwa DSN-MUI
No17DSN-MUIIX2000 Penyaluran dana tersebut harus habis dalam jangka
satu tahun17
Ketiga penelitian yang dilakukan oleh Arianto Saputra pada tahun 2014
yang berjudul ldquoAnalisis Penggunaan Dana Tazīr dan Tarsquowidh bagi Nasabah
Wanprestasi pada PT BRI Syariahrdquo Penelitian tersebut merupakan penelitian
kualitatif deskriptif yang membahas mengenai praktik tazīr dan tarsquowidh pada
nasabah wanprestasi dan bagaimana cara menentukan besarannya Hasil dari
penelitian tersebut adalah tazīr dikenakan pada nasabah yang mampu tetapi
enggan memenuhi prestasinya Adapun besarannya ditentukan di awal kontrak
17 Lenza Nani Analisis Pengelolaan Dana Tazīr bagi Nasabah Wanprestasi dalam
Meningkatkan Kedisiplinan Nasabah (Studi Pada Pt Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Teluk
Betung Bandar Lampung) Skripsi (Lampung Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung
2018) 3-9
13
Dana yang terkumpul digunakan untuk kegiatan sosial semua ketentuan yang
ada sudah mengacu pada fatwa DSN-MUI No17DSN-MUIIX2000
Sedangkan dana tarsquowidh dikenakan kepada nasabah yang lalai dan ini
merupakan tindak lanjut dari nasabah yang yang sudah dikenakan tazīr tetapi
masih tidak memenuhi prestasinya Tarsquowidh berbeda dengan tazīr karena
tarsquowidh dapat diakui sebagai pendapatan oleh bank syariah sesuai dengan
fatwa DSN-MUI No43DSN-MUIVIII200418
Keempat penelitian yang dilakukan oleh Heni Taslimah pada tahun 2008
yang berjudul ldquoTinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Penerapan Denda
pada Pembiayaan Bermasalah di KSU BMT Multazam Yogyakartardquo
Penelitian tersebut merupakan penelitian lapangan dengan metode preskriptif
yang membahas mengenai pelaksanaan penerapan denda pada pembiayaan
bermasalah di KSU BMT Multazam Yogyakarta dan penggunaannya
Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa hukum Islam memberikan
kewenangan pelaksanaan sanksi denda selama sesuai dengan ketentuan dan
prinsip yang telah ditentukan hukum Islam Penggunaan hasil denda lebih
diprioritaskan untuk kepentingan umum dan pelaksanaannya sesuai dengan
prinsip Islam19
Kelima penelitian yang dilakukan oleh Siti Toibah Nasution pada tahun
2012 yang berjudul ldquoStudi Analisis terhadap Fatwa DSN-MUI tentang Denda
18Arianto Syaputra Analisis Penggunaan Dana Tazīr dan Tarsquowidh bagi Nasabah
Wanprestasi pada PT BRI Syariah Skripsi (Jakarta Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
2014) 1-9 19 Heni Taslimah Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Penerapan Denda pada
Pembiayaan Bermasalah di KSU BMT Multazam Yogyakarta Skripsi (Yogyakarta Universitas
Islam Negeri Sunan Kalijaga 2008) 4-7
14
Keterlambatan Pembayaran Utang pada Credit Card Syarirsquoah di Tinjau
Menurut Fiqih Muamalahrdquo Penelitian tersebut merupakan penelitian pustaka
(library research) yang membahas mengenai bagaimana fatwa DSN-MUI
tentang denda keterlambatan pembayaran uang pada kartu kredit syariah dan
bagaimana metode penetapan hukum terhadap denda keterlambatan
pembayaran utang pada kartu kredit syariah Hasil dari penelitian tersebut
adalah hukum denda keterlambatan pembayaran utang pada kartu kredit adalah
bagi nasabah yang mampu membayar tetapi menunda-nunda pembayaran
dengan sengaja dan tidak mempunyai itikad baik untuk membayar hutangnya
maka akan dikenakan sanksi oleh LKS Tetapi bagi nasabah yang tidakbelum
mampu membayar disebabkan force majeur tidak boleh dikenakan sanksi
Denda tersebut nantinya akan diperuntukkan sebagai dana sosial Metode yang
digunakan oleh komisi fatwa DSN-MUI dalam proses penetapan fatwa
berpegang kepada al-Qurrsquoān sunnah dan ijtihad sahabat serta kaidah
fiqhiyah20
Untuk skripsi yang pertama penelitian tersebut membahas mengenai
penggunaan dana non halal dan bagaimana hukumnya bila ditinjau dari hukum
islam Meskipun sama-sama membahas tentang penggunaan dana non halal
akan tetapi dalam penelitian ini membahas penggunaan dana non halal dalam
perspektif fatwa DSN-MUI No123DSN-MUI XI2018 bukan perspektif
hukum Islam
20 Siti Toibah Nasution Studi Analisis Terhadap Fatwa DSN-MUI tentang Denda
Keterlambatan Pembayaran Utang pada Credit Card Syariah di Tinjau Menurut Fiqih Muamalah
Skripsi (Riau Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 2012) 3-8
15
Untuk skripsi yang kedua membahas mengenai penerapan dan
pengelolaan tazīr bagi nasabah wanprestasi Meskipun sama-sama membahas
tentang pengelolaan dana tazīr akan tetapi dalam penelitian tersebut ditinjau
dalam perspektif fatwa DSN-MUI No17DSN-MUIIX2000 sedangkan
dalam penelitian ini ditinjau dari perspektif fatwa DSN-MUI No123DSN-
MUI XI2018
Untuk skripsi yang ketiga membahas mengenai penggunaan dana tazīr
dan tarsquowidh bagi Nasabah Wanprestasi Meskipun sama-sama membahas
mengenai penggunaan dana tazīr akan tetapi dalam penelitian tersebut ditinjau
dalam perspektif fatwa DSN-MUI No17DSN-MUIIX2000 dan fatwa DSN-
MUI No43DSN-MUIVIII2004 sedangkan dalam penelitian ini ditinjau dari
perspektif fatwa DSN-MUI No123DSN-MUI XI2018
Untuk skripsi yang keempat membahas mengenai pelaksanaan
penerapan denda pada pembiayaan bermasalah dan penggunaannya ditinjau
dari hukum Islam Meskipun sama-sama membahas mengenai penggunaan
dana denda akan tetapi pada penelitian ini ditinjau dari perspektif fatwa DSN-
MUI No123DSN-MUI XI2018 bukan perspektif hukum Islam
Untuk skripsi yang kelima membahas mengenai denda keterlambatan
pembayaran uang pada kartu kredit syariah dan bagaimana metode penetapan
hukum terhadap denda keterlambatan pembayaran utang pada kartu kredit
syariah Meskipun sama-sama membahas mengenai denda akan tetapi dalam
penelitian ini membahas mengenai penggunaan dana denda bukan metode
penetapan hukum terhadap denda
16
F Metode Penelitian
1 Jenis dan Pendekatan Penelitian
Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) yaitu
penelitian yang dilakukan di lapangan atau dalam masyarakat yang berarti
bahwa datanya diambil atau didapat dari lapangan atau masyarakat
Meskipun penelitian ini berbasis penelitian lapangan penulis juga
menggunakan sumber-sumber data kepustakaan dengan memanfaatkan
buku-buku hasil penelitian dan internet digunakan untuk menelaah hal-
hal yang berkenaan dengan penggunaan dana yang tidak boleh diakui
sebagai pendapatan di lembaga keuangan syariah
Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan
kualitatif Yaitu tata cara penelitian dengan menggunakan pengamatan dan
wawancara21
2 Kehadiran Peneliti
Dalam penelitian kualitatif peneliti bertindak sebagai instrumen
sekaligus pengumpulan data Instrumen peneliti di sini dimaksudkan
sebagai alat pengumpul data Karena bertindak sebagai pengumpul data
atau instrumen peneliti akan senantiasa berhubungan dengan subyeknya22
Untuk itu dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi dan
wawancara untuk mengetahui praktik penggunaan dana yang tidak boleh
21 Lexi J Moleong Metode Penelitian Kualitatif (Bandung PT Remaja Rosdakarya 2009)
11 22 Basrowi dan Suwandi Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta PT Rineka Cipta
2008) 89
17
diakui sebagai pendapatan yang dilakukan oleh BMT Nurrohman Janti
Slahung
3 Lokasi Penelitian
Penelitian ini mengambil tempat di BMT Nurrohman Janti Slahung
tepatnya berada di jalan Mayjend Panjaitan Desa Janti Slahung Ponorogo
dengan pertimbangan bahwa lembaga ini merupakan lembaga keuangan
mikro yang memberikan layanan bagi masyarakat berdasarkan prinsip
syariah dan laporan keuangannya masih secara konvensional
4 Data dan Sumber Data
a Data
Data adalah fakta yang dapat ditarik menjadi suatu kesimpulan
dalam kerangka persoalan yang digarap23 Data dapat berupa teks
dokumen gambar foto artefak atau objek-objek lainnya yang
ditemukan di lapangan selama melakukan penelitian dengan
menggunakan penelitian kualitatif24 Adapun data-data yang
diperlukan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari
wawancara kepada karyawan manager dan DPS yang berada di BMT
Nurrohman Janti Slahung
23 Hendri Tanjung dan Abrista Devi Metode Penelitian Ekonomi Islam (Jakarta Gramata
Publishing 2013) 76 24 Jonathan Sarwono Metode Penelitian Kuantitatif dan Kuantitif (Yogyakarta Penerbit
Graha Ilmu 2012) 224
18
b Sumber Data
1) Sumber Data Primer
Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh
dari hasil wawancara kepada karyawan manager dan DPS di
BMT Nurrohman Janti Slahung untuk mendapatkan keterangan
yang benar-benar terjadi
2) Sumber Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk
yang sudah jadi sudah dikumpulkan dan diolah pihak lain
biasanya sudah dalam bentuk publikasi Data sekunder ini
biasanya sebagai pelengkap dari data primer25
Data sekunder yang mendukung penelitian penulis terdiri
dari seluruh data yang berkaitan dengan penggunaan dana yang
tidak bisa disebut sebagai pendapatan serta data dokumentasi
yang diperoleh dari BMT Nurrohman Janti Slahung
5 Teknik Pengumpulan Data
a Wawancara (interview)
Wawancara merupakan salah satu tehnik dalam pengumpulan
data penelitian yaitu suatu kejadian atau proses interaksi antara
pewawancara dan narasumber melalui komunikatif secara langsung26
25 Irawan Soeharto Metode Penelitian Sosial (Bandung PT Remaja Rosdakarya 2004)
67-68 26 Muri Yusuf Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Penelitian Gabungan
(Jakarta Kencana 2017) 372
19
Wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang terkait baik
secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data
terkait penelitian Peneliti melakukan wawancara kepada 4 (empat)
orang yaitu manager DPS dan 2 (dua) karyawan yang ada di BMT
Nurrohman Janti Slahung
b Observasi
Dalam arti sempit observasi adalah pengamatan secara langsung
terhadap gejala yang diteliti Secara luas observasi meliputi
pengamatan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung
terhadap objek yang sedang diteliti27
Dalam penelitian ini observasi dilakukan untuk mendapatkan
data tentang keadaan situasi dan kondisi BMT Nurrohman Janti
Slahung Peneliti mendatangi langsung kantor pusat BMT Nurrohman
Janti Slahung agar mendapatkan situasi dan kondisi terkini di BMT
Nurrohman Janti Slahung sehingga peneliti bisa melanjutkan
penelitian di BMT Nurrohman Janti Slahung
c Dokumentasi
Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang
diperoleh melalui dokumen-dokumen atau buku-buku tulisan-tulisan
yang ada kaitannya dengan masalah penelitian28 Teknik pengumpulan
data yang digunakan dengan cara membaca dan mengambil
27 Susilo Rahardjo dan Gudnanto Pemahaman Individu Teknik Nontes (Kudus Prenada
Media 2011) 42 28 Suharsimi Arikunto Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Bandung Rineka
Cipta 2006) 158
20
kesimpulan dari berkas-berkas atau arsip dokumen BMT Nurrohman
Janti Slahung
6 Analisis Data
Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat
pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data
dalam periode tertentu Aktivitas dalam analisis data menurut model Miles
dan Huberman yaitu data reduction data display dan conclusion drawing
atau verification Data reduction artinya data yang diperoleh dari lapangan
jumlahnya cukup banyak untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan
rinci Data display artinya penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk
uraian singkat bagan dan hubungan antar kategori Langkah ketiga yaitu
penarikan kesimpulan dan verifikasi29
Dalam penyusunan skripsi ini cara yang digunakan penulis untuk
menganalisa data adalah menggunakan metode deduktif dan induktif
Metode deduktif yaitu cara berfikir untuk menarik kesimpulan dari suatu
kaidah atau pendapat yang umum menuju ke suatu pendapat yang bersifat
khusus30 Sedangkan metode induktif yaitu cara berfikir untuk menarik
kesimpulan dari fakta-fakta kemudian dirumuskan menjadi suatu
kesimpulan atau jeneralisasi31
29 Sugiyono Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan RampD (Bandung Alfabeta
2016) 246-252 30 Burhan Bungin Analisis Data Penelitian Kualitatif (Jakarta PT Raja Grafindo Persada
2013) 47 31 Ibid 48
21
Dalam hal ini penulis mengemukakan terlebih dahulu teori-teori dan
data-data lalu menganalisanya dari fatwa DSN MUI kemudian dijadikan
pedoman dalam menganalisis penggunaan dana yang tidak boleh diakui
sebagai pendapatan di BMT Nurrohman Janti Slahung Ponorogo untuk
kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus yaitu apakah BMT
Nurrohman Janti Slahung Ponorogo sudah benar-benar menerapkan
ketentuan-ketentuan yang ada dalam fatwa DSN-MUI No123DSN-
MUIXI2018 tentang Penggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui
Sebagai Pendapatan (TBDSP) bagi Lembaga Keuangan Syariah Lembaga
Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariah
7 Pengecekan Keabsahan Data
Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini ditentukan dengan
cara
a Perpanjangan Pengamatan
Perpanjangan pengamatan akan memungkinkan peningkatan
derajat kepercayaan data yang dikumpulkan32 Dengan perpanjangan
pengamatan ini peneliti mengecek kembali apakah data-data terkait
penggunaan dana yang tidak bisa disebut sebagai pendapatan sudah
benar atau belum Jika data-data yang diperoleh selama ini ternyata
tidak benar maka peneliti melakukan pengamatan lagi yang lebih luas
dan mendalam sehingga diperoleh data yang pasti kebenarannya
32 Moleong Metodologi Penelitian 248
22
b Triangulasi
Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai
sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu33 Pada penelitian
ini peneliti melakukan pengecekan keabsahan data yang terkait
dengan penggunaan dana yang tidak bisa disebut sebagai pendapatan
serta peran DPS sudah benar atau belum dengan cara membandingkan
hasil wawancara dengan isi suatu dokumen dengan memanfaatkan
berbagai sumber data informasi sebagai bahan pertimbangan Dalam
hal ini peneliti membandingkan data hasil observasi dengan data hasil
wawancara dan juga membandingkan hasil wawancara dengan
wawancara lainnya yang kemudian diakhiri dengan menarik
kesimpulan sebagai hasil temuan lapangan
G Sistematika Pembahasan
Dalam penelitian ini untuk memberoleh pembahasan dan pemahaman
penulis membuat sistematikan pembahasan menjadi V (lima) bab yang mana
antara bab satu dengan bab lainnya mempunyai hubungan yang erat dan
berkaitan sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak bisa
dipisahkan yaitu sebagai berikut
1 BAB I PENDAHULUAN
Bab ini merupakan gambaran untuk memberikan pola
pemikiran bagi keseluruhan isi yang terdiri dari latar belakang
masalah rumusan masalah tujuan penelitian manfaat penelitian
33 Ibid 273
23
telaah pustaka kajian teori metode penelitian dan sistematika
pembahasan
2 BABII FATWA NO123DSN-MUIXI2018 TENTANG
PENGGUNAAN DANA YANG TIDAK BOLEH DIAKUI
SEBAGAI PENDAPATAN (TBDSP) BAGI LEMBAGA
helliphelliphelliphellipKEUANGANSYARIAH
Berisi uraian mengenai landasan teori yang digunakan untuk
menganalisis permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini yaitu
menguraikan fatwa DSN MUI tentang penggunaan dana yang tidak
boleh diakui sebagai pendapatan bagi lembaga keuangan syariah
Dalam hal ini peneliti memaparkan tentang gambaran singkat
fatwa No123DSN-MUIXI2018 tentang penggunaan dana yang
tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi lembaga keuangan
syariah
3 BAB III PRAKTIK PENGGUNAAN DANA TBDSP DAN
helliphelliphelliphellipPROSEDUR DEWAN PENGAWAS SYARIAH DI BMT
helliphelliphelliphellipNURROHMAN JANTI SLAHUNG PONOROGO
Bab ini berisikan data penelitian lapangan di BMT
Nurrohman Janti Slahung Ponorogo Dalam hal ini peneliti
memaparkan tentang sejarah BMT Nurrohman Janti Slahung visi
misi dan motto BMT Nurrohman Janti Slahung tempat dan
kedudukan BMT Nurrohman Janti Slahung pengurus BMT
Nurrohman Janti Slahung dan produk pembiayaan di BMT
24
Nurrohman Janti Slahung Selain itu peneliti juga memaparkan
tentang praktik penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai
pendapatan dan prosedur DPS dalam mengawasi penggunaan dana
yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan di BMT Nurrohman
Janti Slahung Ponorogo
BAB IV ANALISA FATWA NO123DSN-MUIXI2018 TENTANG
PENGGUNAAN DANA YANG TIDAK BOLEH DIAKUI
SEBAGAI PENDAPATAN (TBDSP) DI BMT NURROHMAN
JANTI SLAHUNG PONOROGO
Bab ini berisikan analisis fatwa analisis Fatwa No123DSN-
MUIXI2018 terhadap penggunaan dana yang tidak boleh diakui
sebagai pendapatan bagi lembaga keuangan syariah di BMT
Nurrohman Janti Slahung dan analisis fatwa No123DSN-
MUIXI2018 terhadap prosedur DPS dalam penggunaan dana
yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi lembaga
keuangan syariah di BMT Nurrohman Janti Slahung
BAB V PENUTUP
Bab ini berisikan kesimpulan yang merupakan jawaban
umum dari permasalahan yang ditarik dari hasil penelitian dan
berikut saran-saran yang ditujukkan bagi pihak-pihak terkait
dengan permasalahan penelitian
25
BAB II
FATWA NO123DSN-MUIXI2018 TENTANG PENGGUNAAN DANA
YANG TIDAK BOLEH DIAKUI SEBAGAI PENDAPATAN (TBDSP)
BAGI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
A Pengertian Fatwa Dewan Syariah Nasional
Fatwa mempunyai kesamaan dengan kata iftā dimana ia adalah masdar
dari kata aftā yufti iftārsquoan Adapun kata futya atau fatwa adalah isim masdar
dari aftā hanya saja kata futya lebih sering digunakan oleh orang Arab
sebagaimana yang dinukil oleh Ibn Mandzur dalam lisannya Pengertian iftārsquo
secara etimologi adalah al- Ibānah (penjelasan) yaitu memberikan penjelasan
kepada orang lain Atas dasar ini Iftārsquo berarti memberikan penjelasan kepada
orang lain yang menanyakan suatu hal34 Arti fatwa secara bahasa misalnya
terdapat dalam surah an-Nisā ayat 17635
هلك ليس له ولد وله أخت إن امرؤ يست فتوك قل الله ي فتيكم ي الكللة ف ما ت رك إن كا تا اث ن ت ين لهما وهو يرث ها إن لم يكن لها ولد لها ث ي ين ل وإن كاوا إخوة رجالا وساء للذكر مث الث لثان مما ت رك ح ا
﴾٦٧١﴿والله بكل شيء عليم ي ب ي ن الله لكم أن تضلوا Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah) Katakanlah Allah
memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu) jika seorang
meninggal dunia dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara
perempuan maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari
harta yang ditinggalkannya dan saudaranya yang laki-laki mempusakai
(seluruh harta saudara perempuan) jika ia tidak mempunyai anak tetapi
jika saudara perempuan itu dua orang maka bagi keduanya dua pertiga
34 Umarwan Sutopo ldquoDialektika Fatwa dan Hukum Positif di Indonesiardquo Justicia Islamica
1 (Juni 2018) 91 35Departemen Agama RI Al-Qurrsquoān dan Terjemahnya (Semarang CV Toha Putra 2008)
149
26
dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal Dan jika mereka (ahli
waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan maka
bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara
perempuan Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu supaya kamu
tidak sesat Dan Allah maha mengetahui segala sesuatu
Pengertian fatwa menurut syararsquo ialah menerangkan hukum syararsquo dalam
suatu persoalan menjadi sebuah jawaban dari suatu pertanyaan baik sipenanya
itu jelas identitasnya maupun tidak serta berbentuk perseorangan atau
kolektif36 Dengan demikian pengertian fatwa berarti menerangkan hukum-
hukum Alah SWT berdasarkan pada dalil-dalil syariah secara umum dan
menyeluruh Keterangan hukum yang telah diberikan itu dinamakan fatwa
Orang yang meminta atau menanyakan fatwa disebut mustaftī sedang yang
dimintakan untuk memberikan fatwa disebut mufti37 Fatwa memiliki fungsi
sebagai penerapan secara konkret ketentuan fiqh dalam masalah tertentu38
Pada umumnya fatwa ditetapkan berdasarkan keterangan al-Qurrsquoān
hādits ijmā dan qiyās Keempatnya merupakan sumber dalil hukum syariah
yang telah disepakati oleh jumhur ulama Jumhur ulama menyepakati validitas
keempat sumber tersebut sebagai sumber-sumber hukum syariah berdasarkan
firman Allah didalam al-Qurrsquoān surat an-Nisā ayat 59 sebagai berikut39
36 Yusuf Qardhawi Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan (Jakarta Gema Insani
Press 1997) 5 37 Ichwan Sam dkk Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI
(Jakarta Erlangga 2014) 7-8 38 Marsquoruf Amin dkk Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum dan
Perundang-undangan (Jakarta Puslitbang Kehidupan Keagamaan 2011) 21 39Departemen Agama Al-Qurrsquoān dan Terjemahnya 124
27
مر منكم إن يا أي ها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي اتم ت ؤمنون ب الله والي وم الخر ت نازعتم ي شيء ردوه إلى الله والرسول إن كن
لك ر وأحسن تأويل ذ ﴾٩٥﴿ خي Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya)
dan ulil amri di antara kamu Kemudian jika kamu berlainan pendapat
tentang sesuatu maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qurrsquoān) dan
Rasul (sunnahnya) jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan
hari kemudian Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik
akibatnya
Kebolehan untuk berijtihad juga diperkuat keterangan hadits yang
diriwayatkan oleh Mursquoādz ibn Jabal ketika diutus Rasulullah SAW untuk
menjadi qādhi di Yaman Rasulullah bertanya kepada Mursquoādz apakah yang
akan dilakukan dalam berhukum jika ia tidak menemukan dalil naqli dari al-
Qurrsquoān maupun sunnah maka Mursquoādz menjawab bahwa ia akan berijtihad
dengan akalnya dan Rasullah pun menyetujuinya40
Dikeluarkannya fatwa dipandang sebagai pendapat hukum yang
berdasarkan pertimbangan Pengeluaran fatwa ini dimaksudkan untuk
melaksanakan fungsinya yang utama yakni memberikan pendapat hukum
suatu masalah sesuai dengan pendapat mereka tentang tindakan apa yang
benar menurut pandangan syariah Fatwa telah berperan dalam menjelaskan
hukum Islam yang berbentuk jawaban konkret terhadap kasus demi kasus yang
telah dihadapi oleh masyarakat yang dapat dijadikan pedoman untuk
mengetahui bagaimana penerapan hukum syariah terhadap masalah tertentu41
40 Asrorun Nirsquoam Sholeh Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (tmp
Emir Cakrawala Islam 2016) 123 41 Amin dkk Fatwa Majelis 21
28
B Profil Dewan Syariah Nasional
1 Pengertian Dewan Syariah Nasional
Dewan Syariah Nasional atau disebut dengan DSN ialah suatu
lembaga bentukan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1999
yang beranggotakan para ahli hukum Islam Lembaga ini memiliki fungsi
melakukan tugas-tugas MUI dalam memajukan ekonomi umat menangani
masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan
syariah Salah satu tugas pokok dari DSN ialah mengkaji menggali dan
merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam dalam bentuk fatwa
untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga keuangan
syariah serta untuk memberikan pengawasan terhadap Dewan Pengawas
Syariah (DPS) yang ada dimasing-masing lembaga keuangan syariah
sebagai kewaspadaan MUI terkait dengan kemungkinan timbulnya fatwa
yang berbeda dimasing-masing DPS42
Lembaga ini memiliki fungsi utama sebagai pengawas produk
produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariat Islam DSN
membuat garis panduan produk syariah untuk keperluan pengawasan
Garis panduan tersebut diambil dari sumber-sumber hukum Islam yang
dijadikan dasar pengawasan bagi DPS pada lembaga-lembaga keuangan
syariah dan menjadi dasar pengembangan produk-produknya43
42 Muhammad Syafirsquoi Antonio Bank Syariah dari Teori ke Praktik (Jakarta Gema Insani
2001) 32 43 Ibid 32
29
2 Sejarah Terbentuknya Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia
(DSN-MUI)
Pasca diundangkannya Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang
perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang perbankan
kegiatan dan aktivitas pengembangan ekonomi syariah semakin
meningkat44 Hal itu kemudian diikuti pertumbuhan pesat aktivitas
perekonomian yang berdasarkan prinsip syariah termasuk mendorong
pendirian beberapa lembaga keuangan syariah Perkembangan pesat
lembaga keuangan syariah memerlukan aturan-aturan yang berkaitan
dengan kesesuaian operasional LKS dengan prinsip-prinsip syariah
Persoalan muncul karena institusi regulator yang semestinya mempunyai
otoritas mengatur dan mengawasi LKS yaitu Bank Indonesia (BI) untuk
perbankan syariah dan kementerian keuangan untuk lembaga keuangan
nonbank tidak dapat melaksanakan otoritasnya dibidang syariah (untuk
merumuskan prinsip-prinsip syariah secara langsung dari teks al-Qurrsquoān
hādits maupun kitab-kitab fiqih Kementerian keuangan dan BI tidak
memiliki otoritas untuk merumuskan prinsip-prinsip syariah secara
langsung dari teks-teks keagamaan dalam bentuk peraturan (regulasi) yang
bersesuaian untuk setiap lembaga keuangan syariah Sebab lain adalah
bahwa lembaga tersebut tidak dibekali peraturan perundang-undangan
44 Khotibul Umam Legislasi Fikih Ekonomi dan Penerapannya dalam Produk Perbankan
Syariah di Indonesia (Yogyakarta BPFE 2011) 49
30
yang mengatur tentang otoritas dalam mengurus masalah kesesuaian
syariah45
Rencana pembentukan DSN mulai dibincangkan pada tahun 1990
ketika acara lokakarya dan pertemuan yang membahas tentang bunga bank
dan pengembangan ekonomi rakyat serta merekomendasikan agar
pemerintah memfasilitasi pendirian bank berdasarkan prinsip syariah
Karena kesimpulan lokakarya ini mengindikasikan adanya kecenderungan
mempersamakan bunga bank dengan riba Selanjutnya pada tahun 1997
Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengadakan lokakarya ulama tentang
reksadana syariah yang salah satu rekomendasinya adalah pembentukan
DSN46
Pada pertemuan tanggal 14 Oktober 1997 telah disepakati
pembentukan DSN Usulan ini ditindaklanjuti sehingga tersusunlah DSN
secara resmi tahun 1998 Pada tahun 1999 pengurus DSN yang pertama
adalah menteri agama republik Indonesia Malik Fajar pada acara
Musyawarah Kerja Nasional (MUKERNAS) MUI di Jakarta tepatnya
pada bulan februari 1998 Kehadiran DSN pada tahun bersamaan dengan
terbentuknya komite ahli pengembangan syariah di BI yang kemudian
bertukar nama menjadi biro perbankan syariah47
45 M Cholis Nafis Teori Hukum Ekonomi Syariah Kajian Komprehensif tentang Teori
Hukum Ekonomi Islam Penerapannya dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional dan Penerapannya
ke dalam Peraturan Perundang-undangan (Jakarta UIP 2011) 82 46 SyafirsquoI Antonio Bank Syariah 32 47 Panji Adam Fatwa-fatwa Ekonomi Syariah Konsep Metodologi dan Implementasinya
pada Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta Sinar Grafika Offset 2018) 161
31
3 Tugas dan Wewenang Dewan Syariah Nasional
Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)
sebagai lembaga yang mempunyai otoritas dalam pembuatan fatwa di
bidang ekonomi syariah mempunyai beberapa tugas dan wewenang
Dalam pedoman dasar DSN-MUI yang termuat dalam bab IV keputusan
DSN-MUI Nomor 01 tahun 2000 tugas dan wewenang adalah sebagai
berikut
a Dewan Syariah Nasional bertugas48
1) Menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam
kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada
khususnya
2) Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan syariah
3) Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah
4) Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan
b Dewan Syariah Nasional berwenang49
1) Mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS di masing-masing
lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum
pihak terkait
2) Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan atau
peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang seperti
departemen keuangan dan BI
48 Marsquoruf Abdullah Hukum Keuangan Syariah pada Lembaga Keuangan Bank dan Non
Bank (Yogyakarta Aswaja Presindo 2016) 214 49 Ibid 214
32
3) Memberikan rekomendasi danatau mencabut rekomendasi
nama-nama yang akan duduk sebagai DPS pada suatu lembaga
keuangan syariah
4) Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang
diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah termasuk
otoritas moneter atau lembaga keuangan dalam maupun luar
negeri
5) Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk
menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan
oleh DSN
6) Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil
tindakan apabila peringatan tidak diindahkan
4 Kedudukan Status dan Anggota DSN
Kedudukan status dan anggota DSN yaitu50
a DSN merupakan bagian dari MUI
b DSN membantu pihak terkait seperti departemen keuangan BI dan
lain-lain dalam menyusun peraturan atau ketentuan untuk lembaga
keuangan syariah
c Anggota DSN terdiri dari para ulama praktisi dan para pakar dalam
bidang yang terkait dengan muamalah syariah
d Anggota DSN ditunjuk dan diangkat oleh MUI dengan masa bakti
sama dengan periode masa bakti pengurus MUI pusat yakni 5 (lima)
50 Ibid 231
33
tahun Sedangkan dalam buku petunjuk pelaksanaan pembukaan
kantor bank syariah yang diterbitkan oleh BI dikatakan bahwa masa
bakti DSN adalah 4 (empat) tahun
5 Mekanisme Kerja Dewan Syariah Nasional
Secara garis besar mekanisme kerja DSN sebagai berikut51
a Mengesahkan rancangan fatwa yang diusulkan oleh badan pelaksana
harian DSN dalam rapat pleno
b Menetapkan mengubah atau mencabut berbagai fatwa dan pedoman
kegiatan lembaga keuangan syariah dalam rapat pleno
c Mengesahkan atau mengklarifikasi hasil kajian terhadap usulan atau
pertanyaan mengenai suatu produk atau jasa lembaga keuangan
syariah dalam rapat pleno
d Melakukan rapat pleno paling tidak satu kali dalam tiga bulan atau
bilamana diperlukan
e Setiap tahunnya membuat suatu pernyataan yang dimuat dalam
laporan tahunan (annual report) bahwa lembaga keuangan syariah
yang bersangkutan telah atau tidak memenuhi segenap ketentuan
syariah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN
Untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan harian DSN tersebut
dibebankan kepada Badan Pelaksana Harian (BPH) Adapun mengenai
mekanisme kerja BPH adalah sebagai berikut52
51 Jaih Mubarok Perkembangan Fatwa Ekonomi Syariah (Bandung Pustaka Bani Quraisy
2004) 14 52 Ibid 14
34
a Menerima usulan atau pertanyaan hukum mengenai produk atau jasa
lembaga keuangan syariah
b Sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris paling lambat 1 (satu) hari
kerja setelah menerima usulan atau pertanyaan harus menyampaikan
permasalahan kepada ketua BPH
c Ketua BPH bersama anggota dan para ahli selambat-lambatnya 30
(tiga puluh) hari kerja harus membuat memorandum khusus yang
berisi telaah dan pembahasan terhadap suatu pertanyaan atau usulan
d Ketua BPH selanjutnya membawa hasil pembahasan ke dalam rapat
pleno DSN untuk mendapat pengesahan
e Fatwa atau memorandum DSN ditandatangani oleh ketua dan
sekretaris DSN
C Fatwa DSN-MUI tentang Penggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui
Sebagai Pendapatan (TBDSP)
Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan (TBDSP) tidak lain
adalah dana yang diterima atau dikuasai oleh Lembaga Keuangan Syariah
(LKS) Lembaga Bisnis Syariah (LBS) dan Lembaga Perekonomian Syariah
(LPS) tetapi tidak boleh diakui sebagai pendapatan atau kekayaannya Implisit
dalam fatwa bahwa pendapatan atau uang yang dihasilkan dari aktivitas
taruhan (maysir) maupun barang yang tidak diketahui pemiliknya digolongkan
35
ke dalam pendapatan non halal dan DSN-MUI memberikan fatwa sebagai dana
TBDSP53
Pertimbangan DSN-MUI mengeluarkan fatwa No 123DSN-
MUIXI2018 karena belum ada pedoman penyaluran atas sejumlah dana
titipan dimaksud Dengan demikian ada pedoman bagi manajemen untuk
mengatur arah penyaluran dana yang terhimpun Sementara itu di lingkungan
LKS LBS maupun LPS kian hari kian bertambah jumlah nilai maupun tuntutan
penyalurannya Walaupun besaran nilai dana TBDSP dari seluruh entitas
syariah di Indonesia tidak terdapat datanya namun nominalnya akan
berkorelasi positif dengan nilai aset dan jumlah kantor LKS LBS maupun
LPS54
Selanjutnya fatwa mengatur arah penggunaan dana TBDSP secara inklusif
untuk kemaslahatan umat Islam dan kepentingan umum yang tidak
bertentangan dengan prinsip syariah Dana TBDSP diarahkan guna
menyejahterakan fakir miskin penanggulangan bencana beasiswa dan
pembangunan fasilitas umum yang berdampak sosial Tujuan mulianya untuk
menghapus generasi yang lemah secara ilmu maupun ekonomi Harapannya
penggunaan dana TBDSP berorientasi pada pemecahan masalah penciptaan
nilai keanekaragaman desentralisasi ketahanan keberlanjutan dan
keharmonisan lingkungan (profit people dan planet) 55
53 M Salman Yusuf ldquoFatwa No 123 Untuk Siapardquo dalam https www pressreader
com indonesia majalah-investor 20190801 282462825619338 (diakses pada tanggal 12 Februari
2020 jam 0838) 54 Ibid 55 Ibid
36
Fatwa DSN MUI No 123DSN-MUIXI2018 merupakan hasil ijtihad
ulama yang dituangkan dalam rapat pleno pengurus DSN pada hari Kamis
tanggal 30 safar atau 08 november 2018 di Jakarta Dasar hukum pembuatan
fatwa No 123DSN-MUIXI2018 yaitu antara lain
1 QS an-Nisārsquo (4) ayat 2956
نكم بالباطل إلا أن ت ارة يا أي ها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم ب ي كون ت عن ت راض منكم
Hai orang yang beriman Janganlah kamu makan harta kamu di
antara kamu dengan jalan yang batil (tidak benar melanggar
ketentuan agama) tetapi (hendaklah) dengan perniagaan yang
berdasar kerelaan di antara kamu
2 QS al-Māidah (5) ayat 257
ثم والعدوان ولا ت عاووا على ال hellipوت عاووا على البر والت قوى hellipDan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan
dan janganlah kamu tolong-menolong dalam (mengerjakan) dosa
dan pelanggaranhellip
3 QS al-Baqārah (2) 27558
hellipوأحل الله الب يع وحرم الر با Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba
Berdasarkan alasan di atas DSN-MUI mengeluarkan fatwa mengenai
penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan yang sesuai
dengan prinsip syariah dan menjadi pedoman lembaga kuangan syariah dalam
menggunakan dana TBDSP yang sesuai dengan Islam
56 Departemen Agama Al-Qurrsquoān dan Terjemahnya 118 57 Ibid 152 58 Ibid 65
37
Fatwa DSN MUI No 123DSN-MUIXI2018 terbagi dalam empat
ketetapan yang masing-masing membahas apa saja yang termuat dalam
kegiatan penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan yaitu59
a Pertama Ketentuan Umum
Bagian pertama tentang ketentuan umum nomor satu disebutkan
bahwa dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi Lembaga
Keuangan Syariah (LKS) Lembaga Bisnis Syariah (LBS) dan Lembaga
Perekonomian Syariah (LPS) yang selanjutnya disingkat Dana TBDSP
adalah dana yang diterima atau dikuasai oleh LKS LBS dan LPS tetapi
tidak boleh diakui sebagai pendapatan atau kekayaannya Kedua Lembaga
Keuangan Syariah yang selanjutnya disingkat LKS adalah badan hukum
yang menyelenggarakan kegiatan usaha bidang keuangan berdasarkan
prinsip-prinsip syariah Ketiga Lembaga Bisnis Syariah yang selanjutnya
disingkat LBS adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan
bisnis berdasarkan prinsip-prinsip syariah Kemudian yang keempat
disebutkan bahwa Lembaga Perekonomian Syariah yang selanjutnya
disingkat LPS adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan
perekonomian syariah yang tidak masuk dalam kategori sebagai LKS dan
LBS60
59 DSN-MUI ldquoPenggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan bagi
Lembaga Keuangan Syariah Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariahrdquo dalam
httpsdsnmuioridkategorifatwa (diakses pada tanggal 10 Desember 2019 jam1640) 60 Ibid
38
b Kedua Ketentuan Terkait Dana TBDSP
Bagian kedua disebutkan bahwa dana TBDSP berasal antara lain
dari transaksi tidak sesuai dengan prinsip syariah yang tidak dapat
dihindarkan termasuk pendapatan bunga (riba) transaksi syariah yang
tidak terpenuhi ketentuan dan batasannya (rukun dan atau syaratnya)
dana sanksi (denda) karena tidak memenuhi kewajiban sesuai kesepakatan
(adam al-wafā bi al-iltizām) dana yang tidak diketahui pemiliknya
diketahui pemiliknya tetapi tidak ditemukan atau diketahui pemiliknya
tetapi biaya pengembaliannya lebih besar dari jumlah dana tersebut dana
tersebut boleh diakui sebagai dana TBDSP setelah satu tahun sejak
diumumkan kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan
yang berlaku LKS LBS dan LPS wajib membentuk rekening khusus
untuk penampungan dana TBDSP61
c Ketiga Ketentuan Terkait Penggunaan Dana TBDSP
Dana TBDSP wajib digunakan dan disalurkan secara langsung untuk
kemaslahatan umat Islam dan kepentingan umum yang tidak bertentangan
dengan prinsip syariah Bentuk-bentuk penyaluran dana TBDSP yang
dibolehkan adalah bantuan sumbangan secara langsung untuk62
a Penanggulangan korban bencana
b Sarana penunjang lembaga pendidikan Islam
c Masjid atau musholla dan penunjangnya
61 Ibid 62 Ibid
39
d Pembangunan fasilitas umum yang berdampak sosial
e Sosialisasi edukasi dan literasi ekonomi keuangan dan bisnis syariah
untuk masyarakat umum
f Beasiswa untuk siswa atau mahasiswa berprestasi danatau kurang
mampu
g Kegiatan produktif bagi dhuafa
h Fakir-miskin
Dana TBDSP boleh disalurkan secara langsung oleh LKS LBS dan
LPS dan atau melalui lembaga sosial Dana TBDSP tidak boleh
dimanfaatkan untuk kepentingan LKS LBS dan LPS antara lain dalam
bentuk
a Promosi produk maupun iklan (branding) perusahaan
b Pendidikan dan pelatihan untuk karyawan
c Pembayaran pajak zakat amp wakaf
d Pembayaran atau pelunasan tunggakan nasabah (end-user)
e Kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah
Setiap penggunaan dan penyaluran dana TBDSP harus mendapatkan
persetujuan atau opini dari Dewan Pengawas Syariah LKS LBS dan LPS
tersebut Dalam hal dana TBDSP digunakan untuk kegiatan produktif
maka penyalurannya harus sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku
40
d Keempat Ketentuan Penutup
Jika terjadi perselisihan di antara para pihak maka penyelesaiannya
dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah
setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah Fatwa ini berlaku
sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata
terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagaimana
mestinya63
Ketua MUI Maruf Amin menegaskan bank syariah hanya boleh
menggunakan dana non halal untuk kepentingan sosial Dana non halal tak
boleh bercampur untuk keuntungan bank Maruf menjelaskan bahwa dana non
halal merupakan segala bentuk pemasukan bank syariah yang bersumber dari
kegiatan yang tidak halal Ia lantas mencontohkan salah satu pendapatan non
halal itu berupa denda saat nasabah terlambat mengembalikan pinjaman
Menurutnya dana itu tak boleh dimasukan dan digunakan sebagai keuntungan
bank syariah dan harus digunakan untuk kegiatan-kegiatan sosial64
D Dana Non Halal pada Lembaga Keuangan Syariah
Dana adalah uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank dalam
bentuk tunai atau aktiva lain yang dapat segera diubah menjadi uang tunai
Dana non halal pada lembaga keuangan syariah adalah dana yang ketika diakui
sebagai pendapatan maka bisa masuk kategori pendapatan tidak halal Istilah
dana non halal menjadi dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan
63 Ibid 64 Asep Fathulrahman rdquo Maaruf Sebut Dana Tak Halal Bank Syariah Hanya untuk Sosialrdquo
dalam httpswwwcnnindonesiacomekonomi20181110154725-78-345508maaruf-sebut-dana-
tak-halal-bank-syariah-hanya-untuk-sosial (diakses pada tanggal 06 Maret 2020 jam 0905)
41
dikarenakan dana non halal dirasa tidak mencerminkan misi syariah agar tidak
terjadi salah pengertian didalam lingkup zakat Infāq dan shadaqāh serta pada
prinsipnya dana tersebut dapat digunakan (bukan dana non halal dalam arti
haram dan tidak bisa digunakan)
Dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan tersebut berasal antara
lain dari65
1 Tazīr atau sanksi berupa sejumlah dana yang dikenakan kepada nasabah
mampu bayar yang lalai dalam melaksanakan kewajibannya Sifat sanksi
ini adalah untuk mendidik nasabah agar selalu disiplin dalam
melaksanakan kewajibannya
2 Transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah yang tidak dapat
dihindari Misal dalam rangka pembiayaan Letter Credit (LC) bank
syariah harus membuka rekening di bank konvensional sehingga bank
syariah mendapatkan bunga
3 Tidak diketahui pemiliknya atau diketahui pemiliknya namun biaya
pengembaliannya lebih besar Misal hasil lelang atas aset nasabah ternyata
masih ada sisa setelah dikurangi segala biaya lelang dan hutang nasabah
Sisa tersebut harus dikembalikan kepada nasabah Pemilik Aset Namun
nasabah tidak bisa diketahui lagi keberadaannya (karena bagian dari
mafia) atau nasabah diketahui keberadaannya tapi uang sisa lelang lebih
kecil daripada biaya transfer
65 DSN-MUI ldquoPenggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan bagi
Lembaga Keuangan Syariah Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariahrdquo dalam
httpsdsnmuioridkategorifatwa (diakses pada tanggal 10 Desember 2019 jam1640)
42
4 Transaksi syariah yang di kemudian hari diketahui tidak sesuai dengan
prinsip syariah Misal obyek murābahah ternyata di kemudian hari
diketahui digunakan oleh nasabah untuk usaha yang bertentangan dengan
prinsip syariah Dalam hal ini bank syariah wajib menghentikan
pembiayaannya dan hanya mengambil pokok pembiayaanya
Kaidah-kaidah dalam perlakuan dana yang bersumber dari aktivitas non
halal yaitu66
a Dana yang bersumber dari aktivitas non halal adalah setiap pendapatan
yang bersumber dari transaksi yang dilarang syariah seperti bunga
b Ulama sepakat bahwa pendapatan tersebut adalah harta non halal
Sedangkan bagian modal atau pinjaman itu hukumnya halal
c Pendapatan non halal tersebut tidak boleh digunakan oleh pemiliknya
sebagai sumber tabungan atau deposito tetapi harus membersihkannya
dengan cara menyalurkannya untuk hajat-hajat sosial
d Jika terjadi maka deposan telah berdosa menggunakan sumber deposito
dari harta non halal Bagi LK penerima atau pengelola deposito jika tidak
mengetahuinya maka tidak berdosa Tetapi jika mengetahuinya maka
harus disalurkan untuk kepentingan sosial
Dana non halal ini otomatis bukan lagi dana non halal ketika tidak diakui
sebagai pendapatan oleh pihak LKS Dana tersebut menjadi halal bagi
mustahiq Mustahiq dana non halal ini biasanya adalah mustahiq (pihak yang
berhak) atas dana sosial dan kebajikan
66 Puspitasari Lenap rdquoPengungkapan Pendapatan Non-Halalrdquo 104-105
43
Dana sosial menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah uang yang
disediakan untuk suatu keperluan biaya kesejahteraan pemberian hadiah dan
derma yang ditujukan untuk mereka yang berhak menerimanya67
Secara sederhana dana sosial adalah dana atau uang yang disediakan untuk
suatu keperluan sosial Dana sosial dalam sistem keuangan bank syariah
merupakan dana non aset sebagai hukuman berupa pengenaan denda atau biaya
karena pelanggaran suatu perjanjian misalnya kelambatan pelunasan utang
pokok atau pelanggaran ketentuan rasio kas68
Sebagai lembaga keuangan syariah BMT memiliki kewajiban
pengelolaan dana nasabah dalam bentuk apapun Salah satu dana yang harus
dikelola dan didistribusikan oleh lembaga keuangan syariah ialah kewajiban
pengelolaan dana sosial Karena ini merupanan fungsi dan peran yang melekat
pada lembaga keuangan syariah untuk memobilisasi dana-dana sosial Berikut
ini yang merupakan dana-dana sosial yang wajib dikelola oleh lembaga
keuangan syariah69
a Zakat
Zakat merupakan pemberian harta dengan kadar tertentu yang
diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat yang
67 Kamus Besar Bahasa Indonesia ldquoDana Sosialrdquo dalam httpskbbiwebiddanahtml
(diakses pada tanggal 01 Maret 2020 jam 2100) 68 Ritwan Thovarsquoi Distribusi Dana Sosial pada Bayt al-Māl Wa al-Tamwīl (BMT) Alfa
Dinar Kerjo Karanganyar Naskah Publikasi (Surakarta Universitas Muhammadiyah 2016) 2 69 Totok Budisantoso dan Nuritomo Bank dan Lebaga Keuangan Lain (Jakarta Salemba
Empat 2017) 211
44
telah ditentukan oleh syariat Hukum dari zakat sendiri ialah fardhu āin
atas orang-orang yang cukup syaratnya70
b Infāq
Infāq berasal dari kata anfaqa yang berarti mengeluarkan sesuatu
(harta) untuk kepentingan umum Dalam terminologi syariah infāq berarti
mengeluarkan sebagian dari harta untuk sesuatu kepentingan yang
diperintahkan dalam ajaran Islam Infāq dikeluarkan oleh setiap orang
yang beriman baik yang pendapatannya besar maupun kecil baik disaat
lapang maupun sempit dan tidak ditentukan mustahiqnya sebagaimana
yang ada pada zakat71
c Shadaqāh
Shadaqāh yakni pemberian sesuatu yang bermanfaat kepada orang
lain misalnya makanan minuman atau harta dengan tidak mengharapkan
balasan dari orang yang menerimanya kecuali mengharapkan pahala dari
Allah Sehingga shadaqāh dapat di simpulkan memberikan zat dengan
tidak ada tukarannya dan tidak ada karenanya72
E Dewan Pengawas Syariah dalam Lembaga Keuangan Syariah
Dewan Pengawas Syariah (DPS) berperan untuk mengawal dan
memastikan bahwa bank syariah dalam operasionalnya sesuai dengan prinsip
syariah Dengan demikian peran DPS sangat penting karena untuk memastikan
70 Sulaiman Rasjid Fiqh Islam (Hukum Fiqh Isam) (Bandung Sinar Baru Algensindo
2016) 192 71 Rahmawati Muin Manajemen Zakat (Makassar Alauddin University Press 2011) 4 72 Sudarsono Pokok- pokok Hukum Islam (Jakarta PT Rineka Cipta 2001) 299
45
ada dan tidaknya kepatuhan syariah di BMT Tugas pokok DPS di BMT ada
tiga macam Pertama mengesahkan dan mengembangkan produk BMT yaitu
melakukan telaah kritis terhadap akad yang telah dipergunakan
memperbaikinya agar sesuai dengan prinsip syariah Begitu pula dengan
mengkaji dan mempelajari fatwa DSN-MUI untuk melihat kemungkinan
penterjemahannya menjadi produk baru di BMT Kedua mengawasi
manajemen BMT dalam mengaplikasikan akad yaitu melakukan pengawasan
operasional kerja manajemen dan aplikasi akad baik antar pengurus
pengelola maupun pihak luar yang berhubungan dengan BMT Ketiga
membina pengurus dan pengelola BMT secara informal melalui interaksi
keseharian rapat pengurus maupun secara formal dan rutin dalam kajian
tausiah yang memberikan bekal dan pemahaman keislaman yang
menyeluruh73
Sedangkan wewenang DPS adalah memberikan pedoman syariah kepada
bank untuk pengerahan dana penyaluran dana dan kegiatan bank lainnya dan
mengadakan perbaikan seandainya suatu produk yang dijalankan dinilai tidak
sesuai syariah74
Dalam buku yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dijelaskan bahwa
DPS mempunyai tiga kedudukan yaitu75
73 Akhmad Faozan ldquoPeran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Penerapan Shariah
Compliance pada Bayt al-Māl Wa al-Tamwīl (BMT) di Kota Purwokertordquo JPA 1 (Juni 2015) 145-
146 74 Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad SyafirsquoI Antonio Apa dan Bagaimana Bank
Islam (Yogyakarta Dana Bhakti Wakaf 1992) 2 75 Mubarok Perkembangan Fatwa 17
46
a Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi pimpinan Unit Usaha
Syariah (UUS) dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang
berkaitan dengan aspek syariah
b Sebagai mediator antara bank dengan DSN dalam mengkomunikasikan
usul dan saran pengembangan produk dan jasa bank yang memerlukan
kajian dan fatwa dari DSN
c Sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan pada bank DPS wajib
melaporkan kegiatan usaha dan perkembangan bank syariah yang
diawasinya kepada DSN minimal satu kali dalam satu tahun Perlu
ditambahkan bahwa kedudukan DPS di bank-bank syariah juga
berkedudukan sebagai penjamin bahwa bank yang diawasinya berjalan
sesuai dengan prinsip syariah
Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam manajemen
penyaluran dana DPS harus menjalankan kewajibannya sesuai dengan
amanah Berikut merupakan wewenang dan tanggung jawab DPS dalam
pengawasan penyaluran dana yaitu76
a Menyetujui rencana penyaluran dana tahunan termasuk rencana pemberian
penyaluran dana kepada pihak yang terkait dengan bank dan penyaluran
dana kepada nasabah-nasabah besar tertentu yang akan tertuang dalam
rencana kerja bank yang disampaikan kepada BI
76 Muhamad Manajemen Pembiayaan Bank Syarirsquoah (Yogyakarta UPP STIM YKPN
2016) 146
47
b Mengawasi proses pelaksanaan pemberian penyaluran dana tersebut
berkaitan dengan syariat Islam
c Meminta penjelasan danatau pertanggungjawaban direksi serta meminta
langkah-langkah perbaikan apabila rencana pemberian penyaluran dana
tersebut menyimpang dari unsur syariah
48
BAB III
PRAKTIK PENGGUNAAN DANA TBDSP DAN PROSEDUR DEWAN
PENGAWAS SYARIAH DI BMT NURROHMAN DESA JANTI
KECAMATAN SLAHUNG KABUPATEN PONOROGO
A Profil BMT Nurrohman Janti Slahung Ponorogo
1 Sejarah BMT Nurrohman
BMT Nurrohman merupakan lembaga keuangan yang berpayung
hukum koperasi dengan pola syariah BMT Nurrohman mendapatkan izin
resmi dari pemerintah kabupaten Ponorogo (DINAS INDAKOP) dengan
izin badan hukum No 518083BH405482004 pada tanggal 06 Juli
200477
Awal berdirinya BMT Nurrohman Janti Slahung dilatar belakangi
oleh masalah perekonomian masyarakat sekitar desa Janti Sekitar tahun
2004 banyak BPKB milik masyarakat Janti yang dijadikan sebagai
jaminan pinjaman di Koperasi Pada waktu itu jasa koperasi yang
dikenakan kepada masyarakat atas pinjaman yang diberikan sekitar 5-6
per bulan Karena faktor tersebut ada tokoh masyarakat yang merasa
perihatin dengan kondisi yang dialami masyarakat Janti Sehingga tokoh
masyarakat tersebut memberikan usulan atas pemikirannya kepada
jamarsquoah yasin untuk mendirikan sebuah BMT dengan jasa yang rendah
untuk menolong masyarakat Janti dan sekitarnya yang kekurangan dana78
77 Arif Fauzani Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 09 Desember 2019 78 Ibid
49
Ketika awal pendirian BMT Nurrohman menggunakan modal
dengan model saham Modal yang dimiliki berasal dari penjualan saham
kepada masyarakat Janti yang menjadi anggota BMT dengan harga saham
per lembarnya ialah Rp 10000 dan setiap anggota membeli saham dengan
jumlah yang berbeda Setelah pendirian berlangsung beberapa bulan
pihak BMT mencari perizinan badan hukum dengan mengajukan ke BPRS
Al-Mabrur Karena BMT di Ponorogo dengan model saham tidak bisa
Sehingga pihak BMT ingin bernaung di bawah BPRS yang menggunakan
model saham Tetapi pihak BPRS tidak bisa menerima pengajuan dari
BMT yang ingin bernaung di bawah BPRS Pihak BPRS pun memberi
saran kepada pihak BMT Nurrohman untuk berdiri sendiri dengan modal
awal Rp 500000000 Sedangkan BMT Nurrohman tidak memiliki dana
sebanyak itu Karena pihak BMT memiliki kenalan di DINAS INDAKOP
dan diberi arahan untuk mengajukan perizinan di DINAS INDAKOP79
Setelah mengajukan perizinan ternyata badan hukum BMT
Nurrohman di bawah payung hukum koperasi Karena saat itu BMT
Nurrohman menggunakan model saham sedangkan koperasi dengan
sistem simpanan pokok dan simpanan wajib Maka pihak BMT membuat
ketetapan simpanan pokok sebesar Rp 500000 dan simpanan wajib Rp
10000 Karena para anggota membeli saham dengan jumlah yang
berbeda-beda Bagi anggota yang memiliki saham di atas Rp 500000
maka Rp 500000 tersebut dijadikan simpanan pokok dan sisanya
79 Ibid
50
dimasukkan sebagai simpanan wajib Tetapi jika jumlah saham yang
dimiliki anggota kurang dari Rp 500000 maka anggota akan diberi
pinjaman oleh koperasi lain Agar simpanan pokoknya terpenuhi sebesar
Rp 500000 koperasi lain tersebut memberi pinjaman kepada anggota dan
pihak anggota juga menerima pinjaman tersebut Agar modal BMT
terpenuhi sesuai dengan modal awal yang harus dimiliki untuk perizinan
badan hukum koperasi80
Proses pendirian dan perizinan BMT Nurrohman mengalami banyak
kendala Karena model pendirian BMT yang awal mulanya dengan model
saham harus diganti dengan bentuk simpanan pokok dan simpanan wajib
Hingga pada akhirnya BMT Nurrohman mendapat perizinan dari DINAS
INDAKOP dan pengesahan pada tanggal 6 Juli 2004 dengan badan hukum
No 518083BH40548200481
2 Visi dan Misi BMT Nurrohman
a Visi
1) Menjadi solusi ekonomi masyarakat berdasarkan syariah
b Misi
1) Mampu memberikan pelayanan terbaik proaktif dan responsive
2) Memberikan kontribusi bagi kesejahteraan anggota dan
masyarakat
80 Ibid 81 Ibid
51
3 Lokasi BMT Nurrohman
KSU BMT Nurrohman beralamatkan di Jl Mayjend Panjaitan desa
Janti Slahung Ponorogo Telepon 085259995795
4 Struktur Organisasi BMT Nurrohman
BMT Nurrohman Janti Slahung beroperasional secara struktural
berdasarkan tugas masing-masing Adapun struktur organisasi BMT
Nurrohman Janti Slahung sebagai berikut82
a Pengurus
1) Ketua Ketua I Darory
Ketua II Darmanto Priyo U
2) Sekretaris Sekertaris I Jumadi
Sekertaris II Bambang Joni R
3) Bendahara Bendahara I Hartono
Bendahara II Misdi Rianto
b Pengawas
1) Dewan Pengawas Dewan Pengawas I Drs Larman
Dewan Pengawas II Kurisuprapto
2) Penasehat Katemun
c Karyawan
1) Manajer Arif Fauzani
2) Akuntansi Merinda Budi R
3) Kasir Dasri
82 Ibid
52
4) Debt Collector Agus Wahyudi
5 Produk-produk BMT Nurrohman
Berikut ini jenis produk yang ditawarkan oleh BMT Nurrohman Janti
Slahung
a Penghimpunan Dana
1) Simpanan Sistem Harian
Simpanan bagi masyarakat yang ingin menyimpan dananya
di BMT Setiap nasabah yang menyimpan di BMT Nurrohman
akan mendapat jasa atas simpanannya sebesar 075 setiap
bulan Setiap simpanan per Rp 1000000 akan mendapat jasa
sebesar Rp 7500 per bulan Namun di BMT Nurrohman sistem
jasanya adalah harian Jika nasabah menyimpan di BMT selama
5 hari maka nasabah sudah mendapatkan jasa dari BMT selama
5 hari tersebut Nasabah yang akan menabung di BMT
Nurrohman juga dikenakan biaya administrasi pada proses awal
akad untuk pembuatan buku tabungan sebesar Rp 500083
b Penyaluran Dana
1) Mudārabah
Pembiayaan mudārabah yaitu penyaluran dana yang
ditujukan untuk masyarakat yang membutuhkan tambahan modal
usaha Pada pembiayaan ini penetapan bagi hasil yang semestinya
diganti dengan mark upjasa yang harus dibayar oleh setiap
83 Merida Budi R Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 09 Desember 2019
53
nasabah yang melakukan pembiayaan di BMT Nurrohman
Sehingga dalam pembayaran angsuran pembiayaan nasabah
selain membayar pokok juga akan dikenakan pembayaran mark
upjasa setiap bulan Dengan pilihan besaran mark upjasa 3
untuk jenis menurun dengan jangka waktu maksimal 4 bulan dan
2 untuk jenis flad dengan jangka waktu minimal 4 bulan dan
maksimal 12 bulan Contoh perhitungannya sebagai berikut84
Pembiayaan mudārabah untuk jenis menurun dengan jangka
waktu selama 4 bulan
Pokok bulan ke 1 1000000 4 = 250000
Mark up jasa 1000000 x 3 = 30000
Maka nasabah harusnya membayar pada bulan ke 1 sebesar
Rp280000
Pada pembayaran kedua selanjutnya menurun
Pokok bulan ke 2 750000 3 = 250000
Mark up jasa 750000 x 3 = 22500
Maka nasabah harusnya membayar pada bulan ke 2 sebesar
Rp272500 dan menurun seterusnya85
Namun untuk jenis menurun ini boleh di bayarkan jasanya
saja sebesar Rp 30000 setiap bulannya Sehingga pada bulan ke
84 Ibid 85 Ibid
54
4 maka nasabah harus melunasi pembayaran pembiayaan sebesar
Rp 103000086
Sedangkan pembiayaan jenis flad dengan jangka waktu selama 4
bulan
Pokok bulan ke 1 1000000 4 = 250000
Mark up jasa 1000000 x 2 = 20000
Maka nasabah harus membayar setiap bulan sebesar Rp
27000087
2) Murābahah
Pembiayaan murābahah yaitu penyaluran dana yang
ditujukan untuk masyarakat dengan pola jual beli yakni
membelikan barang yang dibutuhkan masyarakat sebagai
nasabah BMT Nurrohman Pada pembiayaan ini margin diganti
dengan mark upjasa yang harus dibayar oleh setiap nasabah yang
melakukan pembiayaan di BMT Nurrohman Sehingga dalam
pembayaran angsuran pembiayaan nasabah selain membayar
harga jual juga akan dikenakan pembayaran mark upjasa setiap
bulan Dengan pilihan besaran serta penghitungan mark upjasa
sama dengan pembiayaan mudārabah88
86 Ibid 87 Ibid 88 Ibid
55
B Mekanisme Pembiayaan di BMT Nurrohman Janti Slahung Ponorogo
Berikut ini merupakan mekanisme pengajuan permohonan pembiayaan di
BMT Nurrohman
1 Pengajuan Permohonan Pembiayaan
Setiap nasabah yang ingin melakukan pembiayaan di BMT
Nurrohman melengkapi persyaratan sebagai berikut
a Mengisi formulir pengajuan pembiayaan
b Fotocopy KTP sebanyak 2 lembar
c Fotocopy STNK kendaraan bermotor yang akan di jadikan jaminan
sebanyak 2 lembar
d Fotocopy BPKB kendaraan bermotor yang akan di jadikan jaminan
sebanyak 2 lembar
e Membawa KTP dan STNK asli pada pengajuan pembiayaan awal
guna untuk pencocokan data89
2 Cek Barang Jaminan
Nasabah yang melakukan pembiayaan di BMT Nurrohman akan dicek
barang jaminannya untuk melihat kelayakan barang jaminan Nasabah
harus membawa langsung barang jaminannya untuk mencocokkan data
serta melihat kondisi dari barang jaminan90
89 Dasri Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 09 Desember 2019 90 Ibid
56
3 Penandatanganan akad atau perjanjian pembiayaan
Setelah pihak BMT menerima permohonan pembiayaan dari nasabah
maka pihak BMT dan nasabah akan membuat kesepakatan terhadap mark
upjasa pembiayaan dan penandatanganan akad sesuai dengan akad yang
diajukan nasabah91
4 Pencairan
Pencairan pembiayaan dengan menandatangani realisasi pembiayaan
oleh pihak BMT dan nasabah BMT Nurrohman setiap pembiayaan yang
diajukan oleh nasabah dapat langsung dicairkan ketika pengajuan
sehingga nasabah dapat langsung membawa pulang dana yang dibutuhkan
saat itu juga92
C Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan (TBDSP) dan
Penggunaannya di BMT Nurrohman Janti Slahung Ponorogo
Lembaga keuangan syariah dalam aktivitas bisnisnya terkadang tidak
terlepas dari kegiatan yang menghasilkan dana yang tidak boleh diakui sebagai
pendapatan seperti lembaga keuangan syariah BMT Nurrohman yang pada
praktiknya memiliki beberapa dana yang tidak boleh diakui sebagai
pendapatan
91 Ibid 92 Ibid
57
Berikut ini merupakan laporan keuangan BMT Nurrohman Janti Slahung
tahun 2019
Tabel 31 Cash Flow KETERANGAN 31 Des 2019
-(Rp)-
31 Des 2018
-(Rp)-
I PENERIMAAN
1 Penerimaan dari BPR JATIM 729500000 747500000
2 Pengembalian dari Instansi Lain 281300000 266300000
3 Pendapatan mar-up Instansi Lain 73301950 53520750
4 Pendapatan Marup 2 29610100 19377000
5 Pendapatan Marup 3 544766000 529174600
6 Pendapatan Provisi 15 9334750 5425000
7 Pendapatan Provisi 2 97343950 94947250
8 Pendapatan Denda 2 481000 435500
9 Pendapatan Denda 3 4110100 3701700
10 Tabungan 15000 1617941600
11 Dana Khusus (60 Denda 3) 1486971750 5802800
12 Dana Cadangan Resiko (3Provisi 2) 4814000 2937050
13 Simpanan Pokok 3081450 900000
14 Simpanan Wajib 1780000 720000
15 Lain-lain 560000
JUMLAH PENERIMAAN 3267370050 3348683250
1 Pengembalian Pinjaman 2 227720900 152695800
2 Pengembalian Pinjaman 3
4752836500 4895183000
Jumlah Pengembalian Pinjaman 4980557400 5047878800
JUMLAH TOTAL PENERIMAAN 8247927450 8396562050
II PENGELUARAN
1 Piutang Nasabah 2 374750000 201450000
2 Piutang Nasabah 3
4947150000 4873540000
JUMLAH PIUTANG USAHA 5321900000 5074990000
1 Tabungan Pada BPR JATIM 820000000 870000000
2 Tabungan Pada Instansi lain 358500000 429600000
3 Tabungan Pada Bank JATIM - -
4 Tabungan pada BRI - -
JUMLAH TAB DI BANK amp INSTANSI 1178500000 1299600000
III BIAYA OPERASIONAL
1 Penghormatan Pengurus 62574000 54007700
2 Perjalanan Rapat Pengurus 11700000 7200000
3 Konsumsi Rapat Pengurus 2340000 1215000
(bersambung)
58
Tabel 31 Lanjutan
KETERANGAN 31 Des 2019
(Rp)-
31 Des 2018
(Rp)-
4 Biaya Gaji Karyawan 100110000 87055700
5 Biaya Konsumsi Kantor 1800000 1500000
6 Biaya Transportasi Karyawan 982500 677000
7 Baiaya Foto Copy 857500 656500
8 Biaya ADM amp Percetakan 4165000 3724000
9 Biaya Listrik 1200000 1200000
10 Biaya Telpon amp Wifi 2821000 2445500
11 Biaya Perawatan Alat Kantor 1716000 788000
12 Biaya Promosi 3200000 6325000
13 Biaya Pajak Motor 250000 500000
14 Biaya Kesehatan 600000 600000
15 Biaya Inventaris Kantor 26162000 3000000
16 Biaya Sosial 2900000 2250000
17 Biaya PPH 3650700 5444500
18 Biaya lembur 1000000 1000000
19 Biaya Pendidikan 550000 1585000
20 Seragam Karyawan amp Pengurus 6900500 5600000
21 Zakat 6049000 7246600
22 Gaji 13 13557000 11755600
23 SHU Pengurus amp Karyawan 42085500 39557250
24 Biaya THR 49171250 41847300
25 Penarikan SHU Anggota th 2018 10925100 12933200
26 Biaya RAT 29320000 44930000
27 BPJS Ketenagakerjaan 2088000 2088000
28 Programmer uPemb 2 Ut Computer 818000 11000000
29 Penarikan Simapanan mana suka 5171850 -
30 Pajak 10 SHU 2018 15300000 12100000
31 Penarikan dan SHU Anggota th 2017 11138500 -
32 Sewa Kantor 3000000 -
33 Dana Promosi Jam Dinding 11600000 -
34 Lain-lain 2400000 2400000
JMLH TOTAL BIY OPERASIONAL 438103400 372630850
PENGEMBALIAN HUTANG
1 Pada Penabung 1340904680 1466059650
2 Bagi Hasil Penabung 13477
120
117728750
JUMLAH PENGEMBALIAN HUTANG 1354381800 1583788400
JUMLAH TOTAL PENGELUARAN 8297885200 8331009250
SURPLUS (DEVISIT) (44957750) 65552800
SALDO AWAL 102268850 36716050
SALDO AKHIR 57311100 102268850
Sumber Arif Fauzani (2019 12)
59
Tabel 32 Perhitungan Sisa Hasil Usaha
KETERANGAN 31 Des 2019
-(Rp)-
31 Des 2019
-(Rp)-
I PENDAPATAN OPERASIONAL
1 Pendapatan mar up instansi lain 73301950 53520750
2 Pendapatan marup 2 35134100 19377000
3 Pendapatan marup 3 539798500 529174600
4 Pendapatan provisi 15 9628500 5425000
5 Pendapatan provisi 2 96161650 95172550
6 Pendapatan denda 2 540500 435500
7 Pendapatan denda 3 3723200 4366300
8 Pendapatan lain-lain 15000 25000
JMLH PEND OPERASIONAL 758303400 707496700
II POTONGAN JASABGHASIL
1 Potongan jasa penabung 130380537 117728750
2 Bagi hasil ke BMI - -
JML POTONGAN JASA BG HASIL 130380537 117728750
SISA HASIL USAHA KOTOR 627922863 589767950
III BEBAN USAHA
1 Biaya Depresiasi 1650000 1800000
2 Biaya Amortisasi 12320550 11270800
3 Penghormatan Pengurus 62574000 54007200
4 Perjalanan Rapat Pengurus 11700000 7200000
5 Konsumsi Rapat Pengurus 2340000 1215000
6 Biaya Gaji Karyawan 100110000 87055200
7 Biaya Konsumsi Kantor 1800000 1500000
8 Biaya Transportasi Karyawan 982500 677000
9 Biaya Fotocopy 1151500 656500
10 Biaya ATK amp Percetakan 3951000 3724000
11 Biaya Listrik 1200000 1200000
12 Biaya Telepon Internet 2741000 2445500
13 Biaya Perawatan Alat Kantor 2586000 788000
14 Biaya Promosi 14825000 6325000
15 Biaya Pajak Motor 250000 500000
16 Biaya Inventaris 30000 -
17 Seragam Pengurus amp Karyawan 6900000 5600000
18 Zakat 6049500 7246600
19 Gaji 13 13557000 11755600
20 Biaya RAT 45020000 44930000
21 Biaya Lembur 1000000 1000000
22 Biaya THR 49171250 41847300
23 Biaya BPJS Ketenagakerjaan 2088000 2088000
24 Biaya lain-lain 2400000 2400000
25 Biaya Programmer 2 Ut Komputer 818000 11000000
(bersambung)
60
Tabel 32 Lanjutan
KETERANGAN 31 Des 2019
(Rp)-
31 Des 2018
(Rp)-
JUMLAH BEBAN USAHA 347215300 308231700
IV DANA CADANGAN
1 Dana Khusus (5580600) 5802000
2 Dana Cadangan Resiko 3 Provisi (2974050) 3305350
JUMLAH DANA CADANGAN (8554650) 8739850
V PEND amp BY LUAR USAHA
1 Pendapatan Jasa Bank (16894650) (16528000)
2 Biaya ADM Bank 3378970 3305350
JMLH PEND amp BY LUAR USAHA (13515680) (13222650)
JMLH TOTAL PENGELUARAN 325144970 303748900
SHU SEBELUM PAJAK 302777893 286019050
POTONGAN PPH 3499774 5444500
SHU SETELAH PAJAK 299278119 280574550
Sumber Arif Fauzani (2019 12)
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pendapatan non halal di BMT
Nurrohman berasal dari pendapatan yang diperoleh akibat adanya kerjasama
dengan pihak lain yang tidak menggunakan skema syariah (bunga) dan dari
sanksi nasabah yang menunda pembayaran (denda) Sehubungan dengan dana
non halal menurut keterangan dari bapak Arif Fauzani beliau mengatakan
bahwa
ldquoBMT Nurrohman mendapatkan bunga dari penyimpanan kepada
lembaga keuangan konvensional yaitu bank BPR JATIM Kami
menyimpan dana disana karena selain dekat juga mudah dalam proses
pencairan dananya Dari penyimpanan tersebut memang mendapatkan
bunga dan bunga tersebut masih kami masukkan ke dalam pendapatan
operasional usaha jadi belum dipisahkan secara khususrdquo
BMT Nurrohman juga telah mengantisipasi untuk mengatasi nasabah
yang melakukan penundaan pembayaran pembiayaan Berikut ini merupakan
sanksi yang diterapkan BMT Nurrohman apabila mendapati nasabah yang
menunda pembayaran yaitu93
93 Arif Fauzani Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 09 Desember 2019
61
1 Teguran
Teguran ini bertujuan untuk mengingatkan nasabah bahwa ada etika
dalam melakukan pembayaran pembiayaan BMT Nurrohman
memberikan teguran bagi nasabah yang melakukan penundaan
pembayaran yang masih memiliki karakter baik dan telat pembayaran
masih dalam rentang waktu pengecualian dari tanggal jatuh tempo
pembayaran pembiayan yakni 10 hari terlebih untuk nasabah baru yang
masih pertama melakukan pembayaran pembiayaan94
2 Surat peringatan atau penagihan
Surat peringatan diberikan kepada nasabah yang tidak segera
memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian surat peringatan ini
diberikan pada nasabah dirumahnya sebagai upaya BMT Nurrohman
dalam menyelesaikan secara kekeluargaan Jika selama 3 bulan berturut-
turut nasabah tidak mau memenuhi kewajiban angsuran pembayaran maka
BMT akan memberikan surat penagihan yang disertai dengan rincian
kewajiban yang harus dibayarkan oleh nasabah
3 Sanksi denda
Sanksi denda dijatuhkan kepada nasabah bersamaan dengan adanya
surat penagihan bagi nasabah yang menunda pembayaran pembiayaan di
BMT Nurrohman95
94 Ibid 95 Ibid
62
4 Sanksi black list untuk pengajuan selanjutnya
Sanksi ini diberikan kepada nasabah yang telah diberikan sanksi
peringatan penagihan dan denda namun tidak mengindahkan sanksi
tersebut Maka untuk pengajuan pembiyaan selanjutnya nasabah dapat
terkena black list yakni penolakan maupun pemberian pembiayaan tidak
sesuai dengan pengajuan pembiayan96
5 Sita jaminan
Eksekusi jaminan cenderung lebih dipilih pihak BMT dalam
memberikan sanksi dalam penyelesaian masalah BMT pada nasabah
mampu yang menunda pembayaran (nasabah nakal) eksekusi jaminan
dilakukan apabila dengan berbagai peringatan diatas telah dilakukan
namun tidak menuai hasil maka akhirnya eksekusi jaminan pun dilakukan
untuk menutup dana pembiayaan dan apabila masih terdapat sisa maka sisa
tersebut akan dikembalikan pada nasabah Namun apabila terjadi
kekurangan dalam menutup dana pembiayaan dari hasil eksekusi jaminan
BMT tidak mempermasalahkan bahkan tidak meminta kekurangan dana
pembiayaan tersebut97
Sehubungan dengan sanksi yang diterapkan di BMT Nurrohman bapak
Arif Fauzani selaku manajer beliau mengatakan bahwa
ldquoSeluruh sanksi yang diterpakan di BMT Nurrohman memiliki tujuan
untuk memberikan rasa jera pada nasabah dan rasa tanggung jawab untuk
memenuhi kewajiban membayar angsuran pembiayaan Sedangkan
sanksi berupa denda hanya akan diberikan kepada kepada nasabah yang
96 Ibid 97 Ibid
63
mampu membayar tetapi menunda-nunda pembayaran dengan
disengajardquo
Kriteria nasabah yang dikatakan mampu menurut BMT Nurrohman
sebagai berikut98
1 Keadaan fisik dari rumah nasabah
Jika rumah nasabah itu bagus dan pembangunan hasil dari
hartauang nasabah itu sendiri dapat di jadikan satu persyaratan sebagai
nasabah mampu namun masih di iringi dengan persyaratan berikutnya
2 Harta kepemilikanaset dari nasabah
Kepemilikan harta benda atau aset yang ada di rumah nasabah saat
diadakan penagihan bisa dikatakan dalam barang-barang tersier dan
kepemilikannya memang milik nasabah itu sendiri sehingga nasabah dapat
dikategorikan dalam nasabah mampu
3 Pekerjaanpenghasilan nasabah
Dari pekerjaan yang dijalankan oleh nasabah dapat ditafsirkan
seberapa penghasilan nasabah tersebut Sehingga dapat diperhitungkan
nasabah tersebut dapat dikatakan nasabah mampu atau tidak
4 Kondisi usaha dari nasabah
Kondisi usaha yang dimiliki nasabah dapat dijadikan penilaian
nasabah itu mampu atau tidak Karena jika usaha yang dimiliki nasabah
berjalan dengan baik bahkan lancar dan terus berkembang maka nasabah
tersebut dikatakan nasabah mampu
98 Agus Wahyudi Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 09 Desember 2019
64
5 Dilihat dari kondisi nasabah saat itu dan permasalahan yang dialami
nasabah
Kondisi dan permasalahan yang sedang dihadapi oleh nasabah
pastinya tidak akan sama setiap bulannya Pasti ada keadaan dan
permasalahan tidak terduga yang akan datang secara mendadak dan
mendesak Sehingga hal ini juga dijadikan salah satu persyaratan sebagai
nasabah tersebut dikatakan nasabah mampu atau tidak Karena jika
nasabah tersebut sedang dilanda permasalahan yang begitu serius dan
termasuk dalam kategori keadaan force marjeur maka nasabah tersebut
tidak dikenai denda
6 Referensi dari tetangga nasabah
Referensi tetangga ini digunakan untuk menanyakan kebenaran dari
keterangan nasabah tentang kondisi ekonomi sampai permasalahan yang
sedang dihadapi nasabah tersebut
7 Karakter Nasabah itu sendiri
Karakter nasabah ini dilihat dari riwayat pembayaran yang dilakukan
oleh nasabah selama ini apakah baik atau buruk Selain itu karakter ini
dapat dilihat ketika adanya penagihan yang dilakukan oleh pihak BMT
Sedangkan nasabah yang tidak atau belum mampu membayar disebabkan
force majeur tidak boleh dikenakan sanksi dijelaskan oleh Bapak Agus
Wahyudi selaku debt collector sebagai berikut99
ldquoKriteria nasabah yang tidak boleh dikenakan sanksi adalah nasabah
yang memiliki permasalahan keluarga yang sulit untuk dipecahkan
99 Ibid
65
seperti terkena penyakit serius kecelakaan perceraian sehingga beban
hidup ditanggung oleh salah satu pihak dengan tidak ada kemampuan
untuk melakukan angsuran pembayaran pembiayaan Kemudian nasabah
yang terkena bencana alam yang tidak terduga yang membuat hilangnya
harta benda nasabah seperti tanah longsor kebakaran kemudian
nasabah yang mengalami kebangkrutan atas usahanya dan yang terakhir
nasabah yang memiliki usaha dibidang pertanian dan mengalami gagal
panenrdquo
Sanksi yang didasarkan pada prinsip tazīr bertujuan agar nasabah lebih
disiplin dalam melakukan kewajibannya Sanksi denda tersebut berupa
sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat
akad ditandatangani Namun mekanisme sanksi denda di BMT Nurrohman
memiliki cara perhitungan tersendiri Berikut ini merupakan contoh dari
perhitungan sanksi denda di BMT Nurrohman100
Tabel 32 Penghitungan Biaya Denda
Bulan Pokok Mark up Jasa Denda Perbulan Total Seluruh denda
1 1000000 30000 30000 x 10 = 3000 3000
2 1000000 30000 30000 x 20 = 6000 9000
3 1000000 30000 30000 x 30 = 9000 18000
4 1000000 30000 30000 x 40 = 12000 30000
5 1000000 30000 30000 x 10 = 3000 33000
6 1000000 30000 30000 x 20 = 6000 39000
Sumber Merinda Budi R (201912)
Sehubungan dengan sanksi denda menurut keterangan dari Ibu Merinda
selaku akuntan beliau mengatakan bahwa101
ldquoJika nasabah melakukan penundaan angsuran lebih dari 4 bulan maka
setelah 4 bulan penghitungan denda sebanyak 40 maka akan kembali
pada perhitungan 10 denda pada penundaan angsuran pembayaran
Sehingga begitu seterusnya untuk bulan-bulan berikutnya sampai bulan
terakhir nasabah melakukan pembayaran angsuran pembiayanrdquo
100 Merinda Budi R Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 24 Februari 2020 101 Ibid
66
D Prosedur Dewan Pengawas Syariah terhadap Penggunaan Dana TBDSP
di BMT Nurrohman Janti Slahung Ponorogo
BMT Nurrohman Janti Slahung Ponorogo telah memiliki 2 orang Dewan
Pengawas Syariah (DPS) yaitu102
1 Drs Larman
2 Kuri Suprapto
Sehubungan dengan DPS menurut keterangan Bapak Larman selaku
ketua DPS beliau mengatakan bahwa103
ldquoPembentukan DPS di BMT Nurrohman itu sudah dibentuk sejak BMT
Nurrohman berdiri Jadi semua kepengurusan dibentuk saat itu juga
dengan pemilihan berdasarkan musyawarah bersama Dalam melakukan
pengawasan terhadap kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana saya
melakukan pemeriksaan di kantor 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan
Karena saya juga memiiki pekerjaan lain di luar sebagai anggota DPS
Saya merangkap jabatan sebagai tenaga pengajar di salah satu sekolah
menengah pertama yaitu SMPN 2 Balongrdquo
Pengawasan yang dilakukan DPS tersebut dilakukan secara periodik
setiap satu bulan sekali melalui laporan bulanan yang dibuat oleh pengurus
BMT Nurrohman Pada akhir tahun BMT Nurrohman mengadakan Rapat
Akhir Tahun (RAT) Rapat tersebut dihadiri oleh DPS segenap pengurus dan
semua anggota BMT Nurrohman yang membahas dan mengevaluasi kinerja
semua anggota masalah-masalah yang terjadi dan mencari solusi untuk
mengatasi masalah tersebut104
DPS harus memberikan persetujuan serta opini terkait dengan penyaluran
dan penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan di BMT
102 Arif Fauzani Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 09 Desember 2020 103 Larman Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 09 Desember 2020 104 Ibid
67
Nurrohman Karena setiap kegiatan di lembaga keuangan syariah tidak dapat
berjalan tanpa adanya persetujuan dari DPS Sehubungan dengan persetujuan
penyaluran dana menurut keterangan dari Bapak Larman selaku DPS beliau
mengatakan bahwa105
ldquoSaya telah memberikan persetujuan bahwa dana denda dan juga bunga
dimasukkan ke dalam pendapatan BMT dan digunakan kembali untuk
membiayai kegiatan operasional BMT Menurut saya hal tersebut
memang tidak sesuai dengan syariah namun saya akan tetap menyetujui
hal tersebut karena BMT Nurrohman memiliki sistem pembagian sendiri
saat melakukan rapat atau musyawarah sesuai dengan kesepakatan para
pengurus BMT Sebagai DPS saya selalu menyarankan agar seluruh
kegiatan dan juga laporan keuangan agar terus dibenahi dan diperbaiki
sehingga sistem penerimaan dan penyaluran dana bisa sesuai dengan
ketentuan syariah Memang semua itu memerlukan proses yang cukup
lama tidak bisa sekejap langsung sesuai dengan syariahrdquo
Dari paparan data di atas dapat diketahui bahwa Bapak Larman selaku
pengawas di BMT Nurrohman memberikan persetujuan mengenai penggunaan
dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan yang belum dipisahkan dan
masih digunakan untuk kegiatan operasional BMT Hal tersebut disetujui oleh
DPS berdasarkan kesepakatan pengurus-pengurus BMT Nurrohman DPS juga
selalu menyarankan agar terus berusaha menjadi lembaga keuangan yang
murni syariah
105 Ibid
68
BAB IV
ANALISA FATWA NO123DSN-MUIXI2018 TENTANG PENGGUNAAN
DANA YANG TIDAK BOLEH DIAKUI SEBAGAI PENDAPATAN
(TBDSP) DI BMT NURROHMAN JANTI SLAHUNG PONOROGO
A Analisis Fatwa No123DSN-MUIXI2018 terhadap Penggunaan Dana
yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan bagi Lembaga Keuangan
Syariah di BMT Nurrohman Janti Slahung Ponorogo
Salah satu fatwa yang mengatur mengenai lembaga keuangan syariah
adalah fatwa No123DSN-MUIXI2018 tentang penggunaan dana yang Tidak
Boleh Diakui Sebagai Pendapatan (TBDSP) bagi Lembaga Keuangan Syariah
(LKS) Lembaga Bisnis Syariah (LBS) dan Lembaga Perekonomian Syariah
(LPS) Dalam ketentuan ke 2 (dua) mengenai sumber dana yang tidak boleh
diakui sebagai pendapatan disebutkan bahwa
1 Dana TBDSP berasal antara lain dari106
a Transaksi tidak sesuai dengan prinsip syariah yang tidak dapat
dihindarkan termasuk pendapatan bunga (riba)
b Transaksi syariah yang tidak terpenuhi ketentuan dan batasannya
(rukun dan atau syaratnya)
c Dana sanksi (denda) karena tidak memenuhi kewajiban sesuai
kesepakatan
106 DSN-MUI ldquoPenggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan bagi
Lembaga Keuangan Syariah Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariahrdquo dalam
httpsdsnmuioridkategorifatwa (diakses pada tanggal 10 Desember 2019 jam1640)
69
d Dana yang tidak diketahui pemiliknya diketahui pemiliknya tetapi
tidak ditemukan atau diketahui pemiliknya tetapi biaya
pengembaliannya lebih besar dari jumlah dana tersebut
Dalam paparan data laporan keuangan cash flow yang terdapat dalam bab
III tabel 31 terlihat BMT Nurrohman menyimpan dananya di lembaga
keuangan konvensional yaitu BPR JATIM Hal tersebut juga telah dijelaskan
oleh Bapak Arif Fauzani selaku manajer Dari penyimpanan dana tersebut
BMT mendapatkan bunga pertahun Telihat dalam laporan SHU tabel 32 BMT
Nurrohman telah mendapatkan bunga mencapai sebesar Rp 16894650- di
akhir tahun 2019 Pendapatan bunga tersebut tidak dipisahkan secara khusus
dan bercampur dengan dana lainnya107
BMT Nurrohman juga telah mengantisipasi untuk mengatasi nasabah
yang melakukan penundaan pembayaran pembiayaan hal tersebut yakni
dengan memberlakukan sanksi terhadap nasabah tersebut Berikut ini
merupakan sanksi yang diterapkan BMT Nurrohman apabila mendapati
nasabah yang menunda pembayaran adalah108
1 Teguran
2 Surat peringatan atau penagihan
3 Sanksi denda
4 Sanksi black list untuk pengajuan selanjutnya
5 Sita jaminan
107 Arif Fauzani Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 9 Desember 2019 108 Ibid
70
Seluruh sanksi yang diterpakan di BMT Nurrohman memiliki tujuan
untuk memberikan rasa jera pada nasabah dan rasa tanggung jawab untuk
memenuhi kewajiban membayar angsuran pembiayaan Sanksi berupa denda
diberikan kepada kepada nasabah yang mampu membayar tetapi menunda-
nunda pembayaran dengan disengaja Sedangkan nasabah yang tidak atau
belum mampu membayar disebabkan force majeur tidak boleh dikenakan
sanksi109 Sanksi yang didasarkan pada prinsip tazīr bertujuan agar nasabah
lebih disiplin dalam melakukan kewajibannya Sanksi denda tersebut berupa
sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat
akad ditandatangani Namun mekanisme sanksi denda di BMT Nurrohman
memiliki cara perhitungan tersendiri seperti yang tertulis pada tabel 11
Jadi jika nasabah yang melakukan penundaan angsuran maka
perhitungan denda dimulai sebanyak 10 satu bulan 20 dua bulan 30 tiga
bulan 40 empat bulan Jika lebih dari 4 bulan akan kembali pada
perhitungan 10 denda pada penundaan angsuran pembayaran Sehingga
begitu seterusnya untuk bulan-bulan berikutnya sampai bulan terakhir nasabah
melakukan pembayaran angsuran pembiayan110
Berdasarkan paparan data di atas terlihat bahwa BMT Nurrohman
memiliki dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan atau dana non halal
yaitu bunga dari lembaga keuangan konvensional BPR JATIM dan dana denda
keterlambatan pembayaran angsuran seperti yang dijelaskan dalam fatwa
109 DSN-MUI ldquoPenggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan bagi
Lembaga Keuangan Syariah Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariahrdquo dalam
httpsdsnmuioridkategorifatwa (diakses pada tanggal 10 Desember 2019 jam1640) 110 Arif Fauzani Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 09 Desember 2019
71
No123DSN-MUIXI2018 ketentuan kedua poin a yang berbunyi ldquotransaksi
tidak sesuai dengan prinsip syariah yang tidak dapat dihindarkan termasuk
pendapatan bunga (riba) dan ketentuan kedua poin c yang berbunyi ldquodana
TBDSP antara lain berasal dari dana sanksi (denda) karena tidak memenuhi
kewajiban sesuai kesepakatanrdquo
Dari data laporan keuangan SHU tabel 32 diketahui bahwa dana hasil
sanksi denda dimasukkan ke dalam pendapatan operasional dan dana bunga
dimasukkan ke dalam pendapatan luar usaha Dana tersebut belum dipisahkan
secara khusus dan masih bercampur dengan dana lainnya sehingga dapat
digunakan kembali untuk membiayai kegiatan-kegiatan operasional BMT
yaitu antara lain untuk biaya penghormatan pengurus perjalanan rapat
pengurus konsumsi rapat pengurus biaya gaji karyawan biaya konsumsi
kantor biaya transportasi karyawan biaya fotocopy biaya ATK amp percetakan
biaya listrik biaya telepon internet biaya perawatan alat kantor biaya
promosi biaya pajak motor seragam pengurus amp karyawan biaya RAT biaya
lembur biaya THR biaya BPJS ketenagakerjaan biaya programmer 2
komputer dan juga pembayaran pajak111
Apabila dikaitkan dengan fatwa DSN No123DSN-MUIXI2018 maka
hal tersebut tidak sesuai dengan isi fatwa dalam ketentuan ketiga nomor 1 (satu)
yang berbunyi ldquodana TBDSP wajib digunakan dan disalurkan secara langsung
untuk kemaslahatan umat Islam dan kepentingan umum yang tidak
111 Ibid
72
bertentangan dengan prinsip syariahrdquo112 dan ketentuan ketiga nomor 4
(empat) yang berbunyi ldquodana TBDSP tidak boleh dimanfaatkan untuk
kepentingan LKS LBS dan LPS antara lain dalam bentuk promosi produk
maupun iklan (branding) perusahaan pendidikan dan pelatihan untuk
karyawan pembayaran pajak zakat amp wakaf pembayaran atau pelunasan
tunggakan nasabah (end user) dan kegiatan yang bertentangan dengan prinsip
syariahrdquo113 Seharusnya penggunaan dana TBDSP seperti dana bunga dan
denda yang terdapat di BMT Nurrohman digunakan untuk kegiatan yang tidak
bertentangan dengan prinsip syariah yaitu antara lain untuk114
1 Penanggulangan korban bencana
2 Sarana penunjang lembaga pendidikan Islam
3 Masjid atau musholla dan penunjangnya
4 Pembangunan fasilitas umum yang berdampak sosial
5 Sosialisasi edukasi dan literasi ekonomi keuangan dan bisnis syariah
untuk masyarakat umum
6 Beasiswa untuk siswa atau mahasiswa berprestasi danatau kurang mampu
7 Kegiatan produktif bagi dhuafa
8 Fakir miskin
9 Kegiatan sosial lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
112 DSN-MUI ldquoPenggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan bagi
Lembaga Keuangan Syariah Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariahrdquo dalam
httpsdsnmuioridkategorifatwa (diakses pada tanggal 10 Desember 2019 jam1640) 113 Ibid 114 Ibid
73
Seperti yang dijelaskan oleh ketua MUI Maruf Amin yang
menegaskan bahwa bank syariah hanya boleh menggunakan dana non halal
untuk kepentingan sosial Dana non halal tidak boleh bercampur untuk
keuntungan bank115 Jika dana bunga dan denda digunakan untuk pembiayaan
kegiatan operasional BMT otomatis akan memberi pemasukan serta
keuntungan bagi BMT Nurrohman
Sebagai badan sosial BMT Nurrohman Janti Slahung memiliki fungsi
mengelola dana sosial sebagaimana yang diungkapkan oleh mas Arif Fauzani
(selaku manager) bahwa sistem penghimpunan dana sosial berupa aturan
standar yang bersumber dari penyisihan dana SHU Dana sosial di BMT
Nurrohman tersebut digunakan sesuai dengan prinsip syariah untuk
kemaslahatan umat antara lain digunakan untuk sumbangan116 Dengan
demikian seharusnya dana bunga dan juga denda dijadikan satu dengan dana
sosial yang ada di BMT Nurrohman agar penggunaannya tidak melanggar
prinsip-prinsip syariah
Dari hasil pengamatan penulis dapat disimpulkan bahwa praktik
penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan di BMT
Nurrohman tidak sesuai dengan ketentuan fatwa DSN No123DSN-
MUIXI2018 ketentuan ketiga nomor 1 (satu) dan nomor 4 (empat) karena
belum terlaksana sesuai dengan prinsip syariah
115 Asep Fathulrahman rdquo Maaruf Sebut Dana Tak Halal Bank Syariah Hanya untuk
Sosialrdquo dalam httpswwwcnnindonesiacomekonomi20181110154725-78-345508maaruf-
sebut-dana-tak-halal-bank-syariah-hanya-untuk-sosial (diakses pada tanggal 06 Maret 2020 jam
0905) 116 Arif Fauzani Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 24 Februari 2020
74
B Analisis Fatwa No123DSN-MUIXI2018 terhadap Prosedur Dewan
Pengawas Syariah dalam Penggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui
Sebagai Pendapatan bagi Lembaga Keuangan Syariah di BMT
Nurrohman Janti Slahung Ponorogo
Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam perbankan syariah memiliki
peranan yang penting dan strategis dalam pengawasan syariah pada perbankan
syariah DPS harus bertanggungjawab untuk memastikan semua produk dan
prosedur bank syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Secara DPS pada
institusi perbankan mempunyai kedudukan yang sangat kuat karena
kehadirannya adalah sangat penting dan strategis117
DSN MUI dalam fatwa No 123DSN-MUIXI2018 tentang Penggunaan
Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan (TBDSP) bagi Lembaga
Keuangan Syariah Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian
Syariah yang mengatur tentang peran DPS yang dijelaskan dalam ketentuan
ke-3 (tiga) nomor 5 (lima) yang berbunyi ldquoSetiap penggunaan dan penyaluran
dana TBDSP harus mendapatkan persetujuan atau opini dari Dewan Pengawas
Syariah LKS LBS dan LPS tersebutrdquo118 Yang artinya setiap penggunaan dan
penyaluran dana TBDSP tidak dapat dijalankan tanpa adanya persetujuan dari
DPS
DPS di BMT Nurrohman sudah dibentuk sejak BMT Nurrohman berdiri
DPS melakukan pemeriksaan di kantor 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan Salah
117 Khaerul Umam Manajemen Perbankan Syariah (Bandung Pustaka Setia 2013) 139 118 DSN-MUI ldquoPenggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan bagi
Lembaga Keuangan Syariah Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariahrdquo dalam
httpsdsnmuioridkategorifatwa (diakses pada tanggal 10 Desember 2019 jam1640)
75
satu DPS memiliki jabatan lain di luar sebagai anggota DPS Beliau merangkap
jabatan sebagai tenaga pengajar di salah satu sekolah menengah pertama yaitu
SMPN 2 Balong Jabatan itu tentu tidak membuat DPS komitmen pada satu
jabatan saja yaitu hanya sebagai DPS119
Pengawasan yang dilakukan DPS tersebut dilakukan secara periodik
setiap satu bulan sekali melalui laporan bulanan yang dibuat oleh pengurus
BMT Nurrohman Pada akhir tahun BMT Nurrohman mengadakan Rapat
Akhir Tahun (RAT) Rapat tersebut dihadiri oleh DPS segenap pengurus dan
semua anggota BMT Nurrohman yang membahas dan mengevaluasi kinerja
semua anggota masalah-masalah yang terjadi dan mencari solusi untuk
mengatasi masalah tersebut120 Dalam pengambilan keputusan harus
bermusyawarah terlebih dahulu dan bertanggung jawab terhadap hasil
keputusan121 Seperti yang dijelaskan dalam al-Qurrsquoān QS al-lsquoImrān ayat
159122
ر hellip م ي ا م اوره ى الله وش ل ل ع وك ت ت زم ا ع ذ إBermusyawarahlah dalam suatu urusan setelah kamu membulatkan tekad
maka bertawakallah kepada Allah
Dalam pengawasan penyaluran dana DPS mempunyai wewenang dan
tanggungjawab antara lain123
1 Menyetujui rencana penyaluran dana tahunan termasuk rencana pemberian
penyaluran dana kepada pihak yang terkait dengan bank dan penyaluran
119 Larman Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 24 Februari 2020 120 Ibid 121 Muhamad manajemen pembiayaan 145 122 Departemen Agama RI al-Qurrsquoān 99 123 Muhamad Manajemen Pembiayaan 146
76
dana kepada nasabah-nasabah besar tertentu yang akan tertuang dalam
rencana kerja bank yang disampaikan kepada BI
2 Mengawasi proses pelaksanaan pemberian penyaluran dana tersebut
berkaitan dengan syariat Islam
3 Meminta penjelasan danatau pertanggungjawaban direksi serta meminta
langkah-langkah perbaikan apabila rencana pemberian penyaluran dana
tersebut menyimpang dari unsur syariah
DPS memberikan persetujuan bahwa penyaluran dana denda dan juga
bunga dimasukkan ke dalam pendapatan BMT dan digunakan kembali untuk
membiayai kegiatan operasional BMT Menurut DPS hal itu tidak bisa
dikatakan sesuai dengan syariah namun beliau tetap menyetujui hal tersebut
karena BMT Nurrohman memiliki sistem pembagian sendiri saat dibahas
melalui rapat atau musyawarah sesuai dengan kesepakatan para pengurus
BMT DPS juga meminta langkah-langkah perbaikan apabila rencana
pemberian penyaluran dana tersebut menyimpang dari unsur syariah yaitu
dengan memberikan saran agar terus berbenah dan memperbaiki sistem
penerimaan dan penyaluran dana agar sesuai dengan ketentuan syariah124 DPS
telah melaksanakan wewenang dan tanggungjawabnya dalam pengawasan
penggunaan dan penyaluran dana tetapi belum bisa dilakukan dengan
maksimal
Dari paparan data di atas dapat disimpulkan bahwa prosedur DPS dalam
penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi lembaga
124 Larman Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 24 Februari 2020
77
keuangan syariah telah sesuai dengan ketentuan fatwa DSN No123DSN-
MUIXI2018 ketentuan ketiga nomor 5 (lima) yang berbunyi ldquoSetiap
penggunaan dan penyaluran dana TBDSP harus mendapatkan persetujuan atau
opini dari Dewan Pengawas Syariah LKS LBS dan LPS tersebutrdquo125 karena
penggunaan dana TBDSP di BMT Nurrohman telah mendapatkan persetujuan
atau opini dari DPS Akan tetapi konten dari prosedur pengalokasian dana
TBDSP yang disetujui tersebut belum sesuai dengan fatwa DSN No123DSN-
MUIXI2018 ketentuan ketiga nomor 1 (satu) dan nomor 4 (empat) karena
belum terlaksana sesuai dengan prinsip syariah
125 DSN-MUI ldquoPenggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan bagi
Lembaga Keuangan Syariah Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariahrdquo dalam
httpsdsnmuioridkategorifatwa (diakses pada tanggal 10 Desember 2019 jam1640)
78
BAB V
PENUTUP
A Kesimpulan
Berdasarkan hasil dari pengkaitan teori pada bab II dengan kenyataan
yang peneliti temukan di lapangan yang dituangkan di dalam bab III dan
berdasarkan analisis yang peneliti lakukan maka peneliti dapat menyimpulkan
sebagai berikut
1 Penggunaan dana TBDSP belum sesuai dengan fatwa DSN No123DSN-
MUIXI2018 Di dalam fatwa dana TBDSP wajib digunakan dan
disalurkan secara langsung untuk kemaslahatan umat Islam dan
kepentingan umum yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
Namun dalam praktiknya BMT Nurrohman memasukkan dana denda dan
bunga ke dalam pendapatan BMT dan digunakan kembali untuk kegiatan
operasional BMT Penggunaan dana tersebut akan memberikan
pemasukan dan keuntungan pada BMT Nurrohman sendiri
2 Prosedur Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam penggunaan dana yang
tidak boleh diakui sebagai pendapatan di BMT Nurrohman sebenarnya
telah sesuai dengan fatwa fatwa DSN No123DSN-MUIXI2018
ketentuan ketiga nomor 5 (lima) yang berbunyi ldquoSetiap penggunaan dan
penyaluran dana TBDSP harus mendapatkan persetujuan atau opini dari
Dewan Pengawas Syariah LKS LBS dan LPS tersebutrdquo karena
penggunaan dana TBDSP di BMT Nurrohman telah mendapatkan
persetujuan dan juga opini dari Dewan Pengawas Syariah Akan tetapi
79
79
konten dari prosedur tersebut belum sesuai dengan fatwa DSN
No123DSN-MUIXI2018 ketentuan ketiga nomor 1 dan nomor 4
karena belum terlaksana sesuai dengan prinsip syariah
B Saran
Berdasarkan hal-hal yang telah peneliti uraikan peneliti menemukan hal
hal yang penting yang sebaiknya menjadi perhatian kita bersama Dalam hal
ini penulis menyarankan beberapa hal
1 Diharapkan kepada BMT Nurrohman untuk menggunakan dana yang tidak
boleh diakui sebagai pendapatan sebagaimana denda dan bunga agar
sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI Sebaiknya dana denda tersebut
dimasukkan ke dalam dana sosial untuk selanjutnya digunakan untuk
kepentingan umum atau kemaslahatan umat Islam karena BMT
merupakan lembaga keuangan Islam yang berdasarkan prinsip-prinsip
syariah
2 Sebaiknya kinerja pengawasan oleh DPS dilakukan secara optimal dan
konsisten agar penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai
pendapatan yang ada di BMT Nurrohman dapat terlaksana dengan baik
maksimal dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan fatwa DSN-MUI yaitu
berdasarkan kemaslahatan umat atau kepentingan umum bukan untuk
kegiatan operasional BMT yang akan memberikan keuntungan BMT itu
sendiri
80
DAFTAR PUSTAKA
Referensi Buku
Departemen Agama RI al-Qurrsquoan dan Terjemahnya Semarang CV Toha Putra
2008
Abdullah Marsquoruf Hukum Keuangan Syariah pada Lembaga Keuangan Bank dan
Non Bank Yogyakarta Aswaja Presindo 2016
Adam Panji Fatwa-fatwa Ekonomi Syariah Konsep Metodologi dan
Implementasinya pada Lembaga Keuangan Syariah Jakarta Sinar
Grafika Offset 2018
Amin Marsquoruf Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum
dan Perundang-undangan Jakarta Puslitbang Kehidupan Keagamaan
2011
Antonio Muhammad Syafirsquoi Bank Syriah dari Teori ke Praktik Jakarta Gema
Insani 2001
Al-Arif Nur Rianto Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik Bandung CV
Pustaka Setia 2015
Arikunto Suharsimi Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktik Bandung
Rineka Cipta 2006
Basrowi Suwandi Memahami Penelitian Kualitatif Jakarta PT Rineka Cipta
2008
Budisantoso Totok dan Nuritomo Bank dan Lebaga Keuangan Lain Jakarta
Salemba Empat 2017
Bungin Burhan Analisis Data Penelitian Kualitatif Jakarta PT Raja Grafindo
Persada 2013
Chapra M Umer dan Khan Tariqullah Regulasi dan Pengawasan Bank Syariah
Jakarta Bumi Aksara 2008
Hirsanuddin Hukum Perbankan Syariah di Indonesia (Pembiayaan Bisnis dengan
Prinsip Kemitraan) Yogyakarta Genta Press 2008
Huda Nurul dan Heykal Mohammad Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis
dan Praktis Jakarta Kencana 2010
Moleong Lexi J Metode Penelitian Kualitatif Bandung PT Remaja Rosdakarya
2009
81
Mubarok Jaih Perkembangan Fatwa Ekonomi Syaria Bandung Pustaka Bani
Quraisy 2004
Muhammad Rifqi Akuntansi Keuangan Syariah Konsep dan Implementasi PSAK
Syariah Yogyakarta P3EI Press 2010
Muhammad Manajemen Dana Bank Syariah Yogyakarta YKPN 2011
An-Nawawī Imam al-Majmū Syarh al-Muhadzdzab Jakarta Pustaka Azzam
2009
Perwataatmadja Karnaen dan Antonio Muhammad Syafirsquoi Apa dan Bagaimana
Bank Islam Yogyakarta Dana Bhakti Wakaf 1992
Qardhawi Yusuf Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan Jakarta Gema Insani
Press 1997
Rahardjo Susilo dan Gudnanto Pemahaman Individu Teknik Nontes Kudus
Prenada Media 2011
Rasjid Sulaiman Fiqh Islam (Hukum Fiqh Isam) Bandung Sinar Baru
Algensindo 2016
Ridwan Muhammad Manajemen Bayt al-Māl Wa al-Tamwīl Yogyakarta UII
Press 2004
Sam Ichwan Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI
Jakarta Erlangga 2014
Sholeh Asrorun Nirsquoam Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia
tmp Emir Cakrawala Islam 2016
Soeharto Irawan Metode Penelitian Sosial Bandung PT Remaja Rosdakarya
2004
Sudarsono Pokok- pokok Hukum Islam Jakarta PT Rineka Cipta 2001
Sugiyono Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan RampD Bandung Alfabeta
2016
Tanjung Hendri dan Devi Abrista Metode Penelitian Ekonomi Islam Jakarta
Gramata Publishing 2013
Umam Khaerul Manajemen Perbankan Syariah Bandung Pustaka Setia 2013
Umam Khotibul Legislasi Fikih Ekonomi dan Penerapannya dalam Produk
Perbankan Syariah di Indonesia Yogyakarta BPFE 2011
82
Yusuf Muri Metode Penelitian Kuntitatif Kualitatif dan penelitian Gabungan
Jakarta Kencana 2017
Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah
Darmiati Tinjauan hukum Islam terhadap Pengalokasian Dana Non Halal Bagi
Kepentingan Sosial pada KJKS Manfaat Gayung Kebonsari Surabaya
Skripsi Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel 2012 1-8
Faozan Akhmad ldquoPeran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Penerapan
Shariah Compliance pada Bayt al-Māl Wa al-Tamwīl (BMT) di Kota
Purwokertordquo JPA Vol 16 No 1 Juni 2015 145-146
Lenap Indria Puspitasari ldquoPengungkapan Pendapatan Non-Halal PSAK 109 Vs
Praktikrdquo Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram Vol
3 2019 95-97
Mujib Abdu rdquoDewan Pengawas Syariah (DPS) pada Lembaga Keuangan Mikro
Syariah di Wilayah Jawa Tengahrdquo Az Zarqarsquo Vol 1 (Juni 2017) 127
Muttaqin Azhar ldquoModel Pembiayaan Bayt al-Māl Wa al-Tamwīl dan Peranannya
dalam Pembinaan Kesejahteraan Usaha Kecil Menengah (UKM)rdquo
Humanity Vol 7 2012 35
Nani Lenza Analisis Pengelolaan Dana Tazīr bagi Nasabah Wanprestasi dalam
Meningkatkan Kedisiplinan Nasabah (Studi Pada Pt Bank Syariah
Mandiri Kantor Cabang Teluk Betung Bandar Lampung) Skripsi
Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung 2018 3-9
Nasution Siti Toibah Studi Analisis Terhadap Fatwa DSN-Mui tentang Denda
Keterlambatan Pembayaran Utang pada Credit Card Syarirsquoah di Tinjau
Menurut Fiqih Muamalah Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif
Kasim 2012 3-8
Sofiyah rdquoAnalisis Efektifitas Keputusan DSN-MUI No 3 Tahun 2000 Berkaitan
dengan Dewan Pengawas Syariah di Bayt al-Māl Wa al-Tamwīl (BMT)
Studi Kasus di BMT Bima Magelangrdquo Muqtasid Vol 1 (Juli 2012) 143
Sutopo Umarwan ldquoDialektika Fatwa dan Hukum Positif di Indonesiardquo Justicia
Islamica Vol 15 No 1 2018 91
Syaputra Arianto Analisis Penggunaan Dana Tazīr dan Tarsquowidh bagi Nasabah
Wanprestasi pada PT BRI Syariah Skripsi Universitas Islam Negeri
Syarif Hidayatullah 2014 1-9
83
Taslimah Heni Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Penerapan Denda
pada Pembiayaan Bermasalah di KSU BMT Multazam Yogyakarta
Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2008 4-7
Thovarsquoi Ritwan ldquoDistribusi Dana Sosial Pada Bayt al-Māl Wa al-Tamwīl (BMT)
Alfa Dinar Kerjo Karanganyarrdquo Naskah Publikkasi (Surakarta
Universitas Muhammadiyah 2016 2
Referensi Internet
Asep Fathulrahman -Maaruf Sebut Dana Tak Halal Bank Syariah Hanya untuk
Sosialdikutipdarihttpswwwcnnindonesiacomekonomi201811101
54725-78-345508maaruf-sebut-dana-tak-halal-bank-syariah-hanya-
untuksosial [diakses tanggal 06 Maret 2020]
DSN-MUI -Penggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan bagi
Lembaga Keuangan Syariah Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga
Perekonomian Syariah dikutip dari httpsdsnmuioridkategorifatwa
[diakses pada tanggal 10 Desember 2019]
Kamus Besar Bahasa Indonesia -dikutip dari httpskbbiwebiddanahtml
[diaksespada 01 Maret 2020]
M Salman Yusuf -Fatwa No 123 Untuk Siapa dikutip dari dalam
httpswwwpressreadercomindonesiamajalahinvestor201908012824
62825619338 [diakses tanggal 12 Februari 2020]
OJK -Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 dikutip dari
httpswwwojkgoididkanaliknbregulasilembaga-keuangan-
mikroundang-undangPageaspx [diakses pada tanggal 11 Desember
2019]
5
Seperti yang telah diketahui bersama bahwa dalam melakukan aktivitas
bank syariah terlibat dengan banyak pihak demi kelancaran operasional bank
tersebut Maka pendapatan non halal pun tidak dapat dihindari keberadaannya
Pendapatan dana non halal yang diterima bank syariah berasal dari bunga
rekening atau simpanan giro bank yang terdapat pada bank lain yang tidak
menggunakan akad syariah BMT Nurrohman sendiri menyimpan dananya
untuk ditabung di lembaga keuangan konvensional yaitu BPR JATIM
Tentunya dari penyimpanan tersebut akan mendapatkan jasa atau bisa disebut
dengan bunga bank
BMT Nurrohman Janti Slahung juga menerapkan pembayaran denda
bagi anggota (nasabah) mampu yang menunggak pembayaran Sanksi denda
yang diterpakan di BMT Nurrohman memiliki tujuan untuk memberikan rasa
jera pada nasabah dan rasa tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban
membayar angsuran pembiayaan Sanksi denda ini diberikan kepada para
nasabah mampu yang melakukan pelanggaran perjanjian dan para nasabah
yang tidak dapat melunasi angsuran sesuai jatuh tempo yang telah disepakati
Namun mekanisme sanksi denda di BMT Nurrohman memiliki cara
perhitungan yang berbeda
Terkait hal ini DSN-MUI dalam fatwanya menyatakan bahwa kegiatan
ekonomi syariah di Indonesia belum sepenuhnya lepas dari sistem ekonomi
konvensional yang ribawi Sehingga DSN-MUI menggunakan teori tafrīq al-
halagtl an al-haragtm dalam memisahkan harta halal dari yang haram Pemisahan
pendapatan non halal menjadi penting mengingat bahwa lembaga keuangan
6
syariah harus menjalankan kegiatan sesuai dengan prinsip syariah Selain itu
lembaga keuangan syariah berkewajiban untuk memberikan informasi bagi
masyarakat mengenai peruntukan dana non halal sehingga pengelolaan dana
non halal ini tidak menjadi salah kaprah dalam perspektif masyarakat awam12
Dalam penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan
diutamakan digunakan untuk kemaslahatan umum Seperti yang dijelaskan
dalam kitāb al-Majmū Syarh al-Muhadzdzab13
إذا كا ن معه مال حرام وأراد الت وبة والب را ءة نه ان كان له م قال الغزا ليتا وجب د عهإلى مالك معين وجب صره إليه أو إلى وكيله ان كانمي بغي أن ره ي وارثه وإن كان لما لك لاي عره ويئس من معرته ي ن ي
الح ال الح طريق مك م وذلك مسلمين العامة كالقناطروالمساجد وم ةودق به علىقيرأو قراءممايشترك المسلمون يه وإلا ي ت
Al-Ghāzalī berkata Apabila terdapat harta haram pada seseorang dan ia
ingin bertaubat serta melepaskan diri dari harta haram tersebut maka jika
pemilik harta tersebut diketahui wajib baginya untuk menyerahkan harta
tersebut kepadanya atau wakilnya Jika pemiliknya sudah meninggal
dunia wajib diberikan kepada ahli warisnya dan jika tidak diketahui
pemiliknya dan tidak ada harapan (sulit sekali) untuk mengetahuinya
maka sebaiknya ia menggunakan harta tersebut untuk kemaslahatan
kaum muslim seperti membangun jembatan sarana pendidikan Islam
masjid jalan menuju ke Makkah dan semisalnya yang menjadi kebaikan
bersama bagi kaum muslim Apabila tidak maka sedekahkanlah kepada
seorang fakir atau lebih Berdasarkan alasan di atas Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama
Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan fatwa mengenai penggunaan dana yang
tidak boleh diakui sebagai pendapatan yang sesuai dengan prinsip syariah dan
12 Indria Puspitasari Lenap ldquoPengungkapan Pendapatan Non-Halal PSAK 109 Vs
Praktikrdquo Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram 3 (2019) 95-97 13 Imam An-Nawawī al-Majmū Syarh al-Muhadzdzab (Jakarta Pustaka Azzam 2009)
428
7
menjadi pedoman lembaga kuangan syariah dalam menggunakan dana TBDSP
yang sesuai dengan Islam Mengenai pedoman tersebut telah diatur dalam
fatwa DSN yaitu fatwa DSN-MUI No123XI2018 tentang penggunaan dana
yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi lembaga keuangan syariah
lembaga bisnis syariah dan lembaga perekonomian syariah
Penggunaan dana bunga dan denda dalam fatwa DSN-MUI
No123XI2018 mewajibkan lembaga keuangan syariah untuk digunakan dan
disalurkan secara langsung untuk kemaslahatan umat Islam dan kepentingan
umum yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah Aturan mengenai
penggunaan dana yang diperbolehkan telah diatur di dalam ketentuan ke-3
fatwa DSN-MUI No123XI2018 Bentuk-bentuk penyaluran dana TBDSP
yang dibolehkan antara lain untuk 14
a Penanggulangan korban bencana
b Sarana penunjang lembaga pendidikan Islam
c Masjid atau musholla dan penunjangnya
d Pembangunan fasilitas umum yang berdampak sosial
e Sosialisasi edukasi dan literasi ekonomi keuangan dan bisnis syariah
untuk masyarakat umum
f Beasiswa untuk siswa atau mahasiswa berprestasi danatau kurang mampu
g Kegiatan produktif bagi dhuafa
h Fakir miskin
i Kegiatan sosial lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
14 Ibid
8
Dana TBDSP tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan LKS LBS dan
LPS antara lain dalam bentuk15
a Promosi produk maupun iklan (branding) perusahaan
b Pendidikan dan pelatihan untuk karyawan
c Pembayaran pajak zakat amp wakaf
d Pembayaran atau pelunasan tunggakan nasabah (end user)
e Kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah
Sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam fatwa DSN-MUI
No123XI2018 tentang penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai
pendapatan bagi lembaga keuangan syariah maka setiap lembaga keuangan
syariah harus menaati pedoman tersebut Apabila melanggar pedoman tersebut
maka tidak sesuai dengan fatwa DSN-MUI
BMT Nurrohman Janti Slahung menjadikan dana bunga dan denda
sebagai pendapatan operasional perusahaan Dana tersebut belum dipisahkan
secara khusus dan masih bercampur dengan dana lainnya sehingga dana
tersebut digunakan kembali untuk membiayai kegiatan-kegiatan operasional
yang diselenggarakan oleh BMT DPS di BMT Nurrohman juga telah
menyetujui bahwa penggunaan dana non halal tersebut digunakan untuk
kegiatan operasional perusahaan
Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk meneliti lebih
mendalam terkait penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai
pendapatan di BMT Nurrohman dalam skripsi yang berjudul ldquoPraktik
15 Ibid
9
Penggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan
(TBDSP) di BMT Nurrohman Desa Janti Kecamatan Slahung Kabupaten
Ponorogo dalam Perspektif Fatwa DSN MUI No123DSN-MUI XI2018rdquo
B Rumusan Masalah
Dalam penelitian ini peneliti menentukan rumusan masalah yang akan
dibahas mengenai penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai
pendapatan bagi lembaga keuangan syariah yaitu sebagai berikut
1 Bagaimana analisis Fatwa No123DSN-MUIXI2018 terhadap
penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi
lembaga keuangan syariah di BMT Nurrohman Janti Slahung Ponorogo
2 Bagaimana analisis Fatwa No123DSN-MUIXI2018 terhadap prosedur
Dewan Pengawas Syariah dalam penggunaan dana yang tidak boleh diakui
sebagai pendapatan bagi lembaga keuangan syariah di BMT Nurrohman
Janti Slahung Ponorogo
C Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan peneliti ini
bertujuan sebagai berikut
1 Untuk menjelaskan analisis fatwa DSN-MUI No123DSN-MUIXI2018
terhadap penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan
bagi lembaga keuangan syariah di BMT Nurrohman Janti Slahung
2 Untuk menjelaskan analisis fatwa DSN-MUI No123DSN-MUIXI2018
terhadap prosedur Dewan Pengawas Syariah dalam penggunaan dana yang
10
tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi lembaga keuangan syariah di
BMT Nurrohman Janti Slahung
D Manfaat Penelitian
Adapun pembahasan permasalahan dan penelitian skripsi ini diharapkan
berguna dan memiliki manfaat sebagai berikut
1 Manfaat Teoritis
a Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan
sumbangan pengetahuan di bidang hukum ekonomi syariah terkait
penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi
lembaga keuangan syariah
b Dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi kalangan akademisi
maupun praktisi
2 Manfaat Praktis
a Bagi Masyarakat
Diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada
masyarakat khususnya dalam penggunaan dana yang tidak boleh
diakui sebagai pendapatan bagi lembaga keuangan syariah yang
sesuai dengan fatwa atau prinsip-prinsip syariah
b Bagi BMT
Diharapkan dapat membantu menyempurnakan penggunaan
dana yang tidak boleh disebut sebagai pendapatan oleh lembaga
keuangan syariah yang sesuai dengan fatwa atau prinsip-prinsip
syariah
11
E Telaah Pustaka
Selain menggunakan buku-buku yang relevan peneliti juga melihat hasil
penelitian terdahulu agar tidak terjadi kesamaan secara menyeluruh Adapun
hasil penelitian terdahulu yang juga membahas tentang penggunaan dana yang
tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi lembaga keuangan syariah atau bisa
disebut dengan pendapatan non halal yaitu
Pertama penelitian yang dilakukan oleh Darmiati pada tahun 2012 yang
berjudul ldquoTinjauan hukum Islam terhadap penggunaan dana non halal bagi
kepentingan sosial pada KJKS Manfaat Gayung Kebonsari Surabayardquo Teknik
analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif
dengan pola deduktif Penelitian tersebut membahas mengenai penggunaan
dana non halal dan bagaimana hukumnya bila ditinjau dari hukum islam Hasil
dari penelitian tersebut adalah dana non halal digunakan untuk kepentingan
umum dan diperbolehkan dalam Islam karena itu termasuk maṣlaḥah mursalah
sebagaimana dijelaskan oleh Abdullah bin Abdul Ḥussein Sehingga setiap
sumber dana yang didapat dari KJKS Manfaat harus disalurkan untuk
kepentingan sosial sesuai dengan tujuan utamanya yaitu membantu orang-
orang yang kesulitan sesuai dengan prinsip syariah16
Kedua penelitian yang dilakukan oleh Lenza Nani pada tahun 2018 yang
berjudul ldquoAnalisis Pengelolaan Dana Tazīr bagi Nasabah Wanprestasi Dalam
Meningkatkan Kedisiplinan Nasabah (Studi Pada PT Bank Syariah Mandiri
16 Darmiati Tinjauan hukum Islam terhadap Pengalokasian Dana Non Halal Bagi
Kepentingan Sosial pada KJKS Manfaat Gayung Kebonsari Surabaya Skripsi (Surabaya Institut
Agama Islam Negeri Sunan Ampel 2012) 1-8
12
Kantor Cabang Teluk Betung Bandar Lampung)rdquo Jenis penelitian yang
digunakan adalah penelitian lapangan (field research) Penelitian tersebut
membahas mengenai penerapan dan pengelolaan tazīr bagi nasabah
wanprestasi dalam meningkatkan kedisiplinan di Bank Syariah Mandiri Teluk
Betung Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa Bank Syariah Mandiri
Kantor Cabang Teluk Betung menerapkan tazīr kepada nasabah mampu yang
menunda-nunda pembayaran dengan sengaja dan nasabah yang tidak
mempunyai itikad baik apabila mengalami keterlambatan membayar Besarnya
tazīr yang diterapkan oleh Bank Syariah Mandiri yaitu 5 perbulan Dana
tazīr tersebut bukan merupakan pendapatan bank melainkan dana tazīr
tersebut disalurkan kedalam bentuk dana sosial sesuai fatwa DSN-MUI
No17DSN-MUIIX2000 Penyaluran dana tersebut harus habis dalam jangka
satu tahun17
Ketiga penelitian yang dilakukan oleh Arianto Saputra pada tahun 2014
yang berjudul ldquoAnalisis Penggunaan Dana Tazīr dan Tarsquowidh bagi Nasabah
Wanprestasi pada PT BRI Syariahrdquo Penelitian tersebut merupakan penelitian
kualitatif deskriptif yang membahas mengenai praktik tazīr dan tarsquowidh pada
nasabah wanprestasi dan bagaimana cara menentukan besarannya Hasil dari
penelitian tersebut adalah tazīr dikenakan pada nasabah yang mampu tetapi
enggan memenuhi prestasinya Adapun besarannya ditentukan di awal kontrak
17 Lenza Nani Analisis Pengelolaan Dana Tazīr bagi Nasabah Wanprestasi dalam
Meningkatkan Kedisiplinan Nasabah (Studi Pada Pt Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Teluk
Betung Bandar Lampung) Skripsi (Lampung Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung
2018) 3-9
13
Dana yang terkumpul digunakan untuk kegiatan sosial semua ketentuan yang
ada sudah mengacu pada fatwa DSN-MUI No17DSN-MUIIX2000
Sedangkan dana tarsquowidh dikenakan kepada nasabah yang lalai dan ini
merupakan tindak lanjut dari nasabah yang yang sudah dikenakan tazīr tetapi
masih tidak memenuhi prestasinya Tarsquowidh berbeda dengan tazīr karena
tarsquowidh dapat diakui sebagai pendapatan oleh bank syariah sesuai dengan
fatwa DSN-MUI No43DSN-MUIVIII200418
Keempat penelitian yang dilakukan oleh Heni Taslimah pada tahun 2008
yang berjudul ldquoTinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Penerapan Denda
pada Pembiayaan Bermasalah di KSU BMT Multazam Yogyakartardquo
Penelitian tersebut merupakan penelitian lapangan dengan metode preskriptif
yang membahas mengenai pelaksanaan penerapan denda pada pembiayaan
bermasalah di KSU BMT Multazam Yogyakarta dan penggunaannya
Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa hukum Islam memberikan
kewenangan pelaksanaan sanksi denda selama sesuai dengan ketentuan dan
prinsip yang telah ditentukan hukum Islam Penggunaan hasil denda lebih
diprioritaskan untuk kepentingan umum dan pelaksanaannya sesuai dengan
prinsip Islam19
Kelima penelitian yang dilakukan oleh Siti Toibah Nasution pada tahun
2012 yang berjudul ldquoStudi Analisis terhadap Fatwa DSN-MUI tentang Denda
18Arianto Syaputra Analisis Penggunaan Dana Tazīr dan Tarsquowidh bagi Nasabah
Wanprestasi pada PT BRI Syariah Skripsi (Jakarta Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
2014) 1-9 19 Heni Taslimah Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Penerapan Denda pada
Pembiayaan Bermasalah di KSU BMT Multazam Yogyakarta Skripsi (Yogyakarta Universitas
Islam Negeri Sunan Kalijaga 2008) 4-7
14
Keterlambatan Pembayaran Utang pada Credit Card Syarirsquoah di Tinjau
Menurut Fiqih Muamalahrdquo Penelitian tersebut merupakan penelitian pustaka
(library research) yang membahas mengenai bagaimana fatwa DSN-MUI
tentang denda keterlambatan pembayaran uang pada kartu kredit syariah dan
bagaimana metode penetapan hukum terhadap denda keterlambatan
pembayaran utang pada kartu kredit syariah Hasil dari penelitian tersebut
adalah hukum denda keterlambatan pembayaran utang pada kartu kredit adalah
bagi nasabah yang mampu membayar tetapi menunda-nunda pembayaran
dengan sengaja dan tidak mempunyai itikad baik untuk membayar hutangnya
maka akan dikenakan sanksi oleh LKS Tetapi bagi nasabah yang tidakbelum
mampu membayar disebabkan force majeur tidak boleh dikenakan sanksi
Denda tersebut nantinya akan diperuntukkan sebagai dana sosial Metode yang
digunakan oleh komisi fatwa DSN-MUI dalam proses penetapan fatwa
berpegang kepada al-Qurrsquoān sunnah dan ijtihad sahabat serta kaidah
fiqhiyah20
Untuk skripsi yang pertama penelitian tersebut membahas mengenai
penggunaan dana non halal dan bagaimana hukumnya bila ditinjau dari hukum
islam Meskipun sama-sama membahas tentang penggunaan dana non halal
akan tetapi dalam penelitian ini membahas penggunaan dana non halal dalam
perspektif fatwa DSN-MUI No123DSN-MUI XI2018 bukan perspektif
hukum Islam
20 Siti Toibah Nasution Studi Analisis Terhadap Fatwa DSN-MUI tentang Denda
Keterlambatan Pembayaran Utang pada Credit Card Syariah di Tinjau Menurut Fiqih Muamalah
Skripsi (Riau Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 2012) 3-8
15
Untuk skripsi yang kedua membahas mengenai penerapan dan
pengelolaan tazīr bagi nasabah wanprestasi Meskipun sama-sama membahas
tentang pengelolaan dana tazīr akan tetapi dalam penelitian tersebut ditinjau
dalam perspektif fatwa DSN-MUI No17DSN-MUIIX2000 sedangkan
dalam penelitian ini ditinjau dari perspektif fatwa DSN-MUI No123DSN-
MUI XI2018
Untuk skripsi yang ketiga membahas mengenai penggunaan dana tazīr
dan tarsquowidh bagi Nasabah Wanprestasi Meskipun sama-sama membahas
mengenai penggunaan dana tazīr akan tetapi dalam penelitian tersebut ditinjau
dalam perspektif fatwa DSN-MUI No17DSN-MUIIX2000 dan fatwa DSN-
MUI No43DSN-MUIVIII2004 sedangkan dalam penelitian ini ditinjau dari
perspektif fatwa DSN-MUI No123DSN-MUI XI2018
Untuk skripsi yang keempat membahas mengenai pelaksanaan
penerapan denda pada pembiayaan bermasalah dan penggunaannya ditinjau
dari hukum Islam Meskipun sama-sama membahas mengenai penggunaan
dana denda akan tetapi pada penelitian ini ditinjau dari perspektif fatwa DSN-
MUI No123DSN-MUI XI2018 bukan perspektif hukum Islam
Untuk skripsi yang kelima membahas mengenai denda keterlambatan
pembayaran uang pada kartu kredit syariah dan bagaimana metode penetapan
hukum terhadap denda keterlambatan pembayaran utang pada kartu kredit
syariah Meskipun sama-sama membahas mengenai denda akan tetapi dalam
penelitian ini membahas mengenai penggunaan dana denda bukan metode
penetapan hukum terhadap denda
16
F Metode Penelitian
1 Jenis dan Pendekatan Penelitian
Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) yaitu
penelitian yang dilakukan di lapangan atau dalam masyarakat yang berarti
bahwa datanya diambil atau didapat dari lapangan atau masyarakat
Meskipun penelitian ini berbasis penelitian lapangan penulis juga
menggunakan sumber-sumber data kepustakaan dengan memanfaatkan
buku-buku hasil penelitian dan internet digunakan untuk menelaah hal-
hal yang berkenaan dengan penggunaan dana yang tidak boleh diakui
sebagai pendapatan di lembaga keuangan syariah
Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan
kualitatif Yaitu tata cara penelitian dengan menggunakan pengamatan dan
wawancara21
2 Kehadiran Peneliti
Dalam penelitian kualitatif peneliti bertindak sebagai instrumen
sekaligus pengumpulan data Instrumen peneliti di sini dimaksudkan
sebagai alat pengumpul data Karena bertindak sebagai pengumpul data
atau instrumen peneliti akan senantiasa berhubungan dengan subyeknya22
Untuk itu dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi dan
wawancara untuk mengetahui praktik penggunaan dana yang tidak boleh
21 Lexi J Moleong Metode Penelitian Kualitatif (Bandung PT Remaja Rosdakarya 2009)
11 22 Basrowi dan Suwandi Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta PT Rineka Cipta
2008) 89
17
diakui sebagai pendapatan yang dilakukan oleh BMT Nurrohman Janti
Slahung
3 Lokasi Penelitian
Penelitian ini mengambil tempat di BMT Nurrohman Janti Slahung
tepatnya berada di jalan Mayjend Panjaitan Desa Janti Slahung Ponorogo
dengan pertimbangan bahwa lembaga ini merupakan lembaga keuangan
mikro yang memberikan layanan bagi masyarakat berdasarkan prinsip
syariah dan laporan keuangannya masih secara konvensional
4 Data dan Sumber Data
a Data
Data adalah fakta yang dapat ditarik menjadi suatu kesimpulan
dalam kerangka persoalan yang digarap23 Data dapat berupa teks
dokumen gambar foto artefak atau objek-objek lainnya yang
ditemukan di lapangan selama melakukan penelitian dengan
menggunakan penelitian kualitatif24 Adapun data-data yang
diperlukan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari
wawancara kepada karyawan manager dan DPS yang berada di BMT
Nurrohman Janti Slahung
23 Hendri Tanjung dan Abrista Devi Metode Penelitian Ekonomi Islam (Jakarta Gramata
Publishing 2013) 76 24 Jonathan Sarwono Metode Penelitian Kuantitatif dan Kuantitif (Yogyakarta Penerbit
Graha Ilmu 2012) 224
18
b Sumber Data
1) Sumber Data Primer
Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh
dari hasil wawancara kepada karyawan manager dan DPS di
BMT Nurrohman Janti Slahung untuk mendapatkan keterangan
yang benar-benar terjadi
2) Sumber Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk
yang sudah jadi sudah dikumpulkan dan diolah pihak lain
biasanya sudah dalam bentuk publikasi Data sekunder ini
biasanya sebagai pelengkap dari data primer25
Data sekunder yang mendukung penelitian penulis terdiri
dari seluruh data yang berkaitan dengan penggunaan dana yang
tidak bisa disebut sebagai pendapatan serta data dokumentasi
yang diperoleh dari BMT Nurrohman Janti Slahung
5 Teknik Pengumpulan Data
a Wawancara (interview)
Wawancara merupakan salah satu tehnik dalam pengumpulan
data penelitian yaitu suatu kejadian atau proses interaksi antara
pewawancara dan narasumber melalui komunikatif secara langsung26
25 Irawan Soeharto Metode Penelitian Sosial (Bandung PT Remaja Rosdakarya 2004)
67-68 26 Muri Yusuf Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Penelitian Gabungan
(Jakarta Kencana 2017) 372
19
Wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang terkait baik
secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data
terkait penelitian Peneliti melakukan wawancara kepada 4 (empat)
orang yaitu manager DPS dan 2 (dua) karyawan yang ada di BMT
Nurrohman Janti Slahung
b Observasi
Dalam arti sempit observasi adalah pengamatan secara langsung
terhadap gejala yang diteliti Secara luas observasi meliputi
pengamatan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung
terhadap objek yang sedang diteliti27
Dalam penelitian ini observasi dilakukan untuk mendapatkan
data tentang keadaan situasi dan kondisi BMT Nurrohman Janti
Slahung Peneliti mendatangi langsung kantor pusat BMT Nurrohman
Janti Slahung agar mendapatkan situasi dan kondisi terkini di BMT
Nurrohman Janti Slahung sehingga peneliti bisa melanjutkan
penelitian di BMT Nurrohman Janti Slahung
c Dokumentasi
Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang
diperoleh melalui dokumen-dokumen atau buku-buku tulisan-tulisan
yang ada kaitannya dengan masalah penelitian28 Teknik pengumpulan
data yang digunakan dengan cara membaca dan mengambil
27 Susilo Rahardjo dan Gudnanto Pemahaman Individu Teknik Nontes (Kudus Prenada
Media 2011) 42 28 Suharsimi Arikunto Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Bandung Rineka
Cipta 2006) 158
20
kesimpulan dari berkas-berkas atau arsip dokumen BMT Nurrohman
Janti Slahung
6 Analisis Data
Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat
pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data
dalam periode tertentu Aktivitas dalam analisis data menurut model Miles
dan Huberman yaitu data reduction data display dan conclusion drawing
atau verification Data reduction artinya data yang diperoleh dari lapangan
jumlahnya cukup banyak untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan
rinci Data display artinya penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk
uraian singkat bagan dan hubungan antar kategori Langkah ketiga yaitu
penarikan kesimpulan dan verifikasi29
Dalam penyusunan skripsi ini cara yang digunakan penulis untuk
menganalisa data adalah menggunakan metode deduktif dan induktif
Metode deduktif yaitu cara berfikir untuk menarik kesimpulan dari suatu
kaidah atau pendapat yang umum menuju ke suatu pendapat yang bersifat
khusus30 Sedangkan metode induktif yaitu cara berfikir untuk menarik
kesimpulan dari fakta-fakta kemudian dirumuskan menjadi suatu
kesimpulan atau jeneralisasi31
29 Sugiyono Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan RampD (Bandung Alfabeta
2016) 246-252 30 Burhan Bungin Analisis Data Penelitian Kualitatif (Jakarta PT Raja Grafindo Persada
2013) 47 31 Ibid 48
21
Dalam hal ini penulis mengemukakan terlebih dahulu teori-teori dan
data-data lalu menganalisanya dari fatwa DSN MUI kemudian dijadikan
pedoman dalam menganalisis penggunaan dana yang tidak boleh diakui
sebagai pendapatan di BMT Nurrohman Janti Slahung Ponorogo untuk
kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus yaitu apakah BMT
Nurrohman Janti Slahung Ponorogo sudah benar-benar menerapkan
ketentuan-ketentuan yang ada dalam fatwa DSN-MUI No123DSN-
MUIXI2018 tentang Penggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui
Sebagai Pendapatan (TBDSP) bagi Lembaga Keuangan Syariah Lembaga
Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariah
7 Pengecekan Keabsahan Data
Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini ditentukan dengan
cara
a Perpanjangan Pengamatan
Perpanjangan pengamatan akan memungkinkan peningkatan
derajat kepercayaan data yang dikumpulkan32 Dengan perpanjangan
pengamatan ini peneliti mengecek kembali apakah data-data terkait
penggunaan dana yang tidak bisa disebut sebagai pendapatan sudah
benar atau belum Jika data-data yang diperoleh selama ini ternyata
tidak benar maka peneliti melakukan pengamatan lagi yang lebih luas
dan mendalam sehingga diperoleh data yang pasti kebenarannya
32 Moleong Metodologi Penelitian 248
22
b Triangulasi
Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai
sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu33 Pada penelitian
ini peneliti melakukan pengecekan keabsahan data yang terkait
dengan penggunaan dana yang tidak bisa disebut sebagai pendapatan
serta peran DPS sudah benar atau belum dengan cara membandingkan
hasil wawancara dengan isi suatu dokumen dengan memanfaatkan
berbagai sumber data informasi sebagai bahan pertimbangan Dalam
hal ini peneliti membandingkan data hasil observasi dengan data hasil
wawancara dan juga membandingkan hasil wawancara dengan
wawancara lainnya yang kemudian diakhiri dengan menarik
kesimpulan sebagai hasil temuan lapangan
G Sistematika Pembahasan
Dalam penelitian ini untuk memberoleh pembahasan dan pemahaman
penulis membuat sistematikan pembahasan menjadi V (lima) bab yang mana
antara bab satu dengan bab lainnya mempunyai hubungan yang erat dan
berkaitan sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak bisa
dipisahkan yaitu sebagai berikut
1 BAB I PENDAHULUAN
Bab ini merupakan gambaran untuk memberikan pola
pemikiran bagi keseluruhan isi yang terdiri dari latar belakang
masalah rumusan masalah tujuan penelitian manfaat penelitian
33 Ibid 273
23
telaah pustaka kajian teori metode penelitian dan sistematika
pembahasan
2 BABII FATWA NO123DSN-MUIXI2018 TENTANG
PENGGUNAAN DANA YANG TIDAK BOLEH DIAKUI
SEBAGAI PENDAPATAN (TBDSP) BAGI LEMBAGA
helliphelliphelliphellipKEUANGANSYARIAH
Berisi uraian mengenai landasan teori yang digunakan untuk
menganalisis permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini yaitu
menguraikan fatwa DSN MUI tentang penggunaan dana yang tidak
boleh diakui sebagai pendapatan bagi lembaga keuangan syariah
Dalam hal ini peneliti memaparkan tentang gambaran singkat
fatwa No123DSN-MUIXI2018 tentang penggunaan dana yang
tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi lembaga keuangan
syariah
3 BAB III PRAKTIK PENGGUNAAN DANA TBDSP DAN
helliphelliphelliphellipPROSEDUR DEWAN PENGAWAS SYARIAH DI BMT
helliphelliphelliphellipNURROHMAN JANTI SLAHUNG PONOROGO
Bab ini berisikan data penelitian lapangan di BMT
Nurrohman Janti Slahung Ponorogo Dalam hal ini peneliti
memaparkan tentang sejarah BMT Nurrohman Janti Slahung visi
misi dan motto BMT Nurrohman Janti Slahung tempat dan
kedudukan BMT Nurrohman Janti Slahung pengurus BMT
Nurrohman Janti Slahung dan produk pembiayaan di BMT
24
Nurrohman Janti Slahung Selain itu peneliti juga memaparkan
tentang praktik penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai
pendapatan dan prosedur DPS dalam mengawasi penggunaan dana
yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan di BMT Nurrohman
Janti Slahung Ponorogo
BAB IV ANALISA FATWA NO123DSN-MUIXI2018 TENTANG
PENGGUNAAN DANA YANG TIDAK BOLEH DIAKUI
SEBAGAI PENDAPATAN (TBDSP) DI BMT NURROHMAN
JANTI SLAHUNG PONOROGO
Bab ini berisikan analisis fatwa analisis Fatwa No123DSN-
MUIXI2018 terhadap penggunaan dana yang tidak boleh diakui
sebagai pendapatan bagi lembaga keuangan syariah di BMT
Nurrohman Janti Slahung dan analisis fatwa No123DSN-
MUIXI2018 terhadap prosedur DPS dalam penggunaan dana
yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi lembaga
keuangan syariah di BMT Nurrohman Janti Slahung
BAB V PENUTUP
Bab ini berisikan kesimpulan yang merupakan jawaban
umum dari permasalahan yang ditarik dari hasil penelitian dan
berikut saran-saran yang ditujukkan bagi pihak-pihak terkait
dengan permasalahan penelitian
25
BAB II
FATWA NO123DSN-MUIXI2018 TENTANG PENGGUNAAN DANA
YANG TIDAK BOLEH DIAKUI SEBAGAI PENDAPATAN (TBDSP)
BAGI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
A Pengertian Fatwa Dewan Syariah Nasional
Fatwa mempunyai kesamaan dengan kata iftā dimana ia adalah masdar
dari kata aftā yufti iftārsquoan Adapun kata futya atau fatwa adalah isim masdar
dari aftā hanya saja kata futya lebih sering digunakan oleh orang Arab
sebagaimana yang dinukil oleh Ibn Mandzur dalam lisannya Pengertian iftārsquo
secara etimologi adalah al- Ibānah (penjelasan) yaitu memberikan penjelasan
kepada orang lain Atas dasar ini Iftārsquo berarti memberikan penjelasan kepada
orang lain yang menanyakan suatu hal34 Arti fatwa secara bahasa misalnya
terdapat dalam surah an-Nisā ayat 17635
هلك ليس له ولد وله أخت إن امرؤ يست فتوك قل الله ي فتيكم ي الكللة ف ما ت رك إن كا تا اث ن ت ين لهما وهو يرث ها إن لم يكن لها ولد لها ث ي ين ل وإن كاوا إخوة رجالا وساء للذكر مث الث لثان مما ت رك ح ا
﴾٦٧١﴿والله بكل شيء عليم ي ب ي ن الله لكم أن تضلوا Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah) Katakanlah Allah
memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu) jika seorang
meninggal dunia dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara
perempuan maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari
harta yang ditinggalkannya dan saudaranya yang laki-laki mempusakai
(seluruh harta saudara perempuan) jika ia tidak mempunyai anak tetapi
jika saudara perempuan itu dua orang maka bagi keduanya dua pertiga
34 Umarwan Sutopo ldquoDialektika Fatwa dan Hukum Positif di Indonesiardquo Justicia Islamica
1 (Juni 2018) 91 35Departemen Agama RI Al-Qurrsquoān dan Terjemahnya (Semarang CV Toha Putra 2008)
149
26
dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal Dan jika mereka (ahli
waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan maka
bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara
perempuan Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu supaya kamu
tidak sesat Dan Allah maha mengetahui segala sesuatu
Pengertian fatwa menurut syararsquo ialah menerangkan hukum syararsquo dalam
suatu persoalan menjadi sebuah jawaban dari suatu pertanyaan baik sipenanya
itu jelas identitasnya maupun tidak serta berbentuk perseorangan atau
kolektif36 Dengan demikian pengertian fatwa berarti menerangkan hukum-
hukum Alah SWT berdasarkan pada dalil-dalil syariah secara umum dan
menyeluruh Keterangan hukum yang telah diberikan itu dinamakan fatwa
Orang yang meminta atau menanyakan fatwa disebut mustaftī sedang yang
dimintakan untuk memberikan fatwa disebut mufti37 Fatwa memiliki fungsi
sebagai penerapan secara konkret ketentuan fiqh dalam masalah tertentu38
Pada umumnya fatwa ditetapkan berdasarkan keterangan al-Qurrsquoān
hādits ijmā dan qiyās Keempatnya merupakan sumber dalil hukum syariah
yang telah disepakati oleh jumhur ulama Jumhur ulama menyepakati validitas
keempat sumber tersebut sebagai sumber-sumber hukum syariah berdasarkan
firman Allah didalam al-Qurrsquoān surat an-Nisā ayat 59 sebagai berikut39
36 Yusuf Qardhawi Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan (Jakarta Gema Insani
Press 1997) 5 37 Ichwan Sam dkk Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI
(Jakarta Erlangga 2014) 7-8 38 Marsquoruf Amin dkk Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum dan
Perundang-undangan (Jakarta Puslitbang Kehidupan Keagamaan 2011) 21 39Departemen Agama Al-Qurrsquoān dan Terjemahnya 124
27
مر منكم إن يا أي ها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي اتم ت ؤمنون ب الله والي وم الخر ت نازعتم ي شيء ردوه إلى الله والرسول إن كن
لك ر وأحسن تأويل ذ ﴾٩٥﴿ خي Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya)
dan ulil amri di antara kamu Kemudian jika kamu berlainan pendapat
tentang sesuatu maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qurrsquoān) dan
Rasul (sunnahnya) jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan
hari kemudian Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik
akibatnya
Kebolehan untuk berijtihad juga diperkuat keterangan hadits yang
diriwayatkan oleh Mursquoādz ibn Jabal ketika diutus Rasulullah SAW untuk
menjadi qādhi di Yaman Rasulullah bertanya kepada Mursquoādz apakah yang
akan dilakukan dalam berhukum jika ia tidak menemukan dalil naqli dari al-
Qurrsquoān maupun sunnah maka Mursquoādz menjawab bahwa ia akan berijtihad
dengan akalnya dan Rasullah pun menyetujuinya40
Dikeluarkannya fatwa dipandang sebagai pendapat hukum yang
berdasarkan pertimbangan Pengeluaran fatwa ini dimaksudkan untuk
melaksanakan fungsinya yang utama yakni memberikan pendapat hukum
suatu masalah sesuai dengan pendapat mereka tentang tindakan apa yang
benar menurut pandangan syariah Fatwa telah berperan dalam menjelaskan
hukum Islam yang berbentuk jawaban konkret terhadap kasus demi kasus yang
telah dihadapi oleh masyarakat yang dapat dijadikan pedoman untuk
mengetahui bagaimana penerapan hukum syariah terhadap masalah tertentu41
40 Asrorun Nirsquoam Sholeh Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (tmp
Emir Cakrawala Islam 2016) 123 41 Amin dkk Fatwa Majelis 21
28
B Profil Dewan Syariah Nasional
1 Pengertian Dewan Syariah Nasional
Dewan Syariah Nasional atau disebut dengan DSN ialah suatu
lembaga bentukan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1999
yang beranggotakan para ahli hukum Islam Lembaga ini memiliki fungsi
melakukan tugas-tugas MUI dalam memajukan ekonomi umat menangani
masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan
syariah Salah satu tugas pokok dari DSN ialah mengkaji menggali dan
merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam dalam bentuk fatwa
untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga keuangan
syariah serta untuk memberikan pengawasan terhadap Dewan Pengawas
Syariah (DPS) yang ada dimasing-masing lembaga keuangan syariah
sebagai kewaspadaan MUI terkait dengan kemungkinan timbulnya fatwa
yang berbeda dimasing-masing DPS42
Lembaga ini memiliki fungsi utama sebagai pengawas produk
produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariat Islam DSN
membuat garis panduan produk syariah untuk keperluan pengawasan
Garis panduan tersebut diambil dari sumber-sumber hukum Islam yang
dijadikan dasar pengawasan bagi DPS pada lembaga-lembaga keuangan
syariah dan menjadi dasar pengembangan produk-produknya43
42 Muhammad Syafirsquoi Antonio Bank Syariah dari Teori ke Praktik (Jakarta Gema Insani
2001) 32 43 Ibid 32
29
2 Sejarah Terbentuknya Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia
(DSN-MUI)
Pasca diundangkannya Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang
perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang perbankan
kegiatan dan aktivitas pengembangan ekonomi syariah semakin
meningkat44 Hal itu kemudian diikuti pertumbuhan pesat aktivitas
perekonomian yang berdasarkan prinsip syariah termasuk mendorong
pendirian beberapa lembaga keuangan syariah Perkembangan pesat
lembaga keuangan syariah memerlukan aturan-aturan yang berkaitan
dengan kesesuaian operasional LKS dengan prinsip-prinsip syariah
Persoalan muncul karena institusi regulator yang semestinya mempunyai
otoritas mengatur dan mengawasi LKS yaitu Bank Indonesia (BI) untuk
perbankan syariah dan kementerian keuangan untuk lembaga keuangan
nonbank tidak dapat melaksanakan otoritasnya dibidang syariah (untuk
merumuskan prinsip-prinsip syariah secara langsung dari teks al-Qurrsquoān
hādits maupun kitab-kitab fiqih Kementerian keuangan dan BI tidak
memiliki otoritas untuk merumuskan prinsip-prinsip syariah secara
langsung dari teks-teks keagamaan dalam bentuk peraturan (regulasi) yang
bersesuaian untuk setiap lembaga keuangan syariah Sebab lain adalah
bahwa lembaga tersebut tidak dibekali peraturan perundang-undangan
44 Khotibul Umam Legislasi Fikih Ekonomi dan Penerapannya dalam Produk Perbankan
Syariah di Indonesia (Yogyakarta BPFE 2011) 49
30
yang mengatur tentang otoritas dalam mengurus masalah kesesuaian
syariah45
Rencana pembentukan DSN mulai dibincangkan pada tahun 1990
ketika acara lokakarya dan pertemuan yang membahas tentang bunga bank
dan pengembangan ekonomi rakyat serta merekomendasikan agar
pemerintah memfasilitasi pendirian bank berdasarkan prinsip syariah
Karena kesimpulan lokakarya ini mengindikasikan adanya kecenderungan
mempersamakan bunga bank dengan riba Selanjutnya pada tahun 1997
Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengadakan lokakarya ulama tentang
reksadana syariah yang salah satu rekomendasinya adalah pembentukan
DSN46
Pada pertemuan tanggal 14 Oktober 1997 telah disepakati
pembentukan DSN Usulan ini ditindaklanjuti sehingga tersusunlah DSN
secara resmi tahun 1998 Pada tahun 1999 pengurus DSN yang pertama
adalah menteri agama republik Indonesia Malik Fajar pada acara
Musyawarah Kerja Nasional (MUKERNAS) MUI di Jakarta tepatnya
pada bulan februari 1998 Kehadiran DSN pada tahun bersamaan dengan
terbentuknya komite ahli pengembangan syariah di BI yang kemudian
bertukar nama menjadi biro perbankan syariah47
45 M Cholis Nafis Teori Hukum Ekonomi Syariah Kajian Komprehensif tentang Teori
Hukum Ekonomi Islam Penerapannya dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional dan Penerapannya
ke dalam Peraturan Perundang-undangan (Jakarta UIP 2011) 82 46 SyafirsquoI Antonio Bank Syariah 32 47 Panji Adam Fatwa-fatwa Ekonomi Syariah Konsep Metodologi dan Implementasinya
pada Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta Sinar Grafika Offset 2018) 161
31
3 Tugas dan Wewenang Dewan Syariah Nasional
Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)
sebagai lembaga yang mempunyai otoritas dalam pembuatan fatwa di
bidang ekonomi syariah mempunyai beberapa tugas dan wewenang
Dalam pedoman dasar DSN-MUI yang termuat dalam bab IV keputusan
DSN-MUI Nomor 01 tahun 2000 tugas dan wewenang adalah sebagai
berikut
a Dewan Syariah Nasional bertugas48
1) Menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam
kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada
khususnya
2) Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan syariah
3) Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah
4) Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan
b Dewan Syariah Nasional berwenang49
1) Mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS di masing-masing
lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum
pihak terkait
2) Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan atau
peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang seperti
departemen keuangan dan BI
48 Marsquoruf Abdullah Hukum Keuangan Syariah pada Lembaga Keuangan Bank dan Non
Bank (Yogyakarta Aswaja Presindo 2016) 214 49 Ibid 214
32
3) Memberikan rekomendasi danatau mencabut rekomendasi
nama-nama yang akan duduk sebagai DPS pada suatu lembaga
keuangan syariah
4) Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang
diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah termasuk
otoritas moneter atau lembaga keuangan dalam maupun luar
negeri
5) Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk
menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan
oleh DSN
6) Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil
tindakan apabila peringatan tidak diindahkan
4 Kedudukan Status dan Anggota DSN
Kedudukan status dan anggota DSN yaitu50
a DSN merupakan bagian dari MUI
b DSN membantu pihak terkait seperti departemen keuangan BI dan
lain-lain dalam menyusun peraturan atau ketentuan untuk lembaga
keuangan syariah
c Anggota DSN terdiri dari para ulama praktisi dan para pakar dalam
bidang yang terkait dengan muamalah syariah
d Anggota DSN ditunjuk dan diangkat oleh MUI dengan masa bakti
sama dengan periode masa bakti pengurus MUI pusat yakni 5 (lima)
50 Ibid 231
33
tahun Sedangkan dalam buku petunjuk pelaksanaan pembukaan
kantor bank syariah yang diterbitkan oleh BI dikatakan bahwa masa
bakti DSN adalah 4 (empat) tahun
5 Mekanisme Kerja Dewan Syariah Nasional
Secara garis besar mekanisme kerja DSN sebagai berikut51
a Mengesahkan rancangan fatwa yang diusulkan oleh badan pelaksana
harian DSN dalam rapat pleno
b Menetapkan mengubah atau mencabut berbagai fatwa dan pedoman
kegiatan lembaga keuangan syariah dalam rapat pleno
c Mengesahkan atau mengklarifikasi hasil kajian terhadap usulan atau
pertanyaan mengenai suatu produk atau jasa lembaga keuangan
syariah dalam rapat pleno
d Melakukan rapat pleno paling tidak satu kali dalam tiga bulan atau
bilamana diperlukan
e Setiap tahunnya membuat suatu pernyataan yang dimuat dalam
laporan tahunan (annual report) bahwa lembaga keuangan syariah
yang bersangkutan telah atau tidak memenuhi segenap ketentuan
syariah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN
Untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan harian DSN tersebut
dibebankan kepada Badan Pelaksana Harian (BPH) Adapun mengenai
mekanisme kerja BPH adalah sebagai berikut52
51 Jaih Mubarok Perkembangan Fatwa Ekonomi Syariah (Bandung Pustaka Bani Quraisy
2004) 14 52 Ibid 14
34
a Menerima usulan atau pertanyaan hukum mengenai produk atau jasa
lembaga keuangan syariah
b Sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris paling lambat 1 (satu) hari
kerja setelah menerima usulan atau pertanyaan harus menyampaikan
permasalahan kepada ketua BPH
c Ketua BPH bersama anggota dan para ahli selambat-lambatnya 30
(tiga puluh) hari kerja harus membuat memorandum khusus yang
berisi telaah dan pembahasan terhadap suatu pertanyaan atau usulan
d Ketua BPH selanjutnya membawa hasil pembahasan ke dalam rapat
pleno DSN untuk mendapat pengesahan
e Fatwa atau memorandum DSN ditandatangani oleh ketua dan
sekretaris DSN
C Fatwa DSN-MUI tentang Penggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui
Sebagai Pendapatan (TBDSP)
Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan (TBDSP) tidak lain
adalah dana yang diterima atau dikuasai oleh Lembaga Keuangan Syariah
(LKS) Lembaga Bisnis Syariah (LBS) dan Lembaga Perekonomian Syariah
(LPS) tetapi tidak boleh diakui sebagai pendapatan atau kekayaannya Implisit
dalam fatwa bahwa pendapatan atau uang yang dihasilkan dari aktivitas
taruhan (maysir) maupun barang yang tidak diketahui pemiliknya digolongkan
35
ke dalam pendapatan non halal dan DSN-MUI memberikan fatwa sebagai dana
TBDSP53
Pertimbangan DSN-MUI mengeluarkan fatwa No 123DSN-
MUIXI2018 karena belum ada pedoman penyaluran atas sejumlah dana
titipan dimaksud Dengan demikian ada pedoman bagi manajemen untuk
mengatur arah penyaluran dana yang terhimpun Sementara itu di lingkungan
LKS LBS maupun LPS kian hari kian bertambah jumlah nilai maupun tuntutan
penyalurannya Walaupun besaran nilai dana TBDSP dari seluruh entitas
syariah di Indonesia tidak terdapat datanya namun nominalnya akan
berkorelasi positif dengan nilai aset dan jumlah kantor LKS LBS maupun
LPS54
Selanjutnya fatwa mengatur arah penggunaan dana TBDSP secara inklusif
untuk kemaslahatan umat Islam dan kepentingan umum yang tidak
bertentangan dengan prinsip syariah Dana TBDSP diarahkan guna
menyejahterakan fakir miskin penanggulangan bencana beasiswa dan
pembangunan fasilitas umum yang berdampak sosial Tujuan mulianya untuk
menghapus generasi yang lemah secara ilmu maupun ekonomi Harapannya
penggunaan dana TBDSP berorientasi pada pemecahan masalah penciptaan
nilai keanekaragaman desentralisasi ketahanan keberlanjutan dan
keharmonisan lingkungan (profit people dan planet) 55
53 M Salman Yusuf ldquoFatwa No 123 Untuk Siapardquo dalam https www pressreader
com indonesia majalah-investor 20190801 282462825619338 (diakses pada tanggal 12 Februari
2020 jam 0838) 54 Ibid 55 Ibid
36
Fatwa DSN MUI No 123DSN-MUIXI2018 merupakan hasil ijtihad
ulama yang dituangkan dalam rapat pleno pengurus DSN pada hari Kamis
tanggal 30 safar atau 08 november 2018 di Jakarta Dasar hukum pembuatan
fatwa No 123DSN-MUIXI2018 yaitu antara lain
1 QS an-Nisārsquo (4) ayat 2956
نكم بالباطل إلا أن ت ارة يا أي ها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم ب ي كون ت عن ت راض منكم
Hai orang yang beriman Janganlah kamu makan harta kamu di
antara kamu dengan jalan yang batil (tidak benar melanggar
ketentuan agama) tetapi (hendaklah) dengan perniagaan yang
berdasar kerelaan di antara kamu
2 QS al-Māidah (5) ayat 257
ثم والعدوان ولا ت عاووا على ال hellipوت عاووا على البر والت قوى hellipDan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan
dan janganlah kamu tolong-menolong dalam (mengerjakan) dosa
dan pelanggaranhellip
3 QS al-Baqārah (2) 27558
hellipوأحل الله الب يع وحرم الر با Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba
Berdasarkan alasan di atas DSN-MUI mengeluarkan fatwa mengenai
penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan yang sesuai
dengan prinsip syariah dan menjadi pedoman lembaga kuangan syariah dalam
menggunakan dana TBDSP yang sesuai dengan Islam
56 Departemen Agama Al-Qurrsquoān dan Terjemahnya 118 57 Ibid 152 58 Ibid 65
37
Fatwa DSN MUI No 123DSN-MUIXI2018 terbagi dalam empat
ketetapan yang masing-masing membahas apa saja yang termuat dalam
kegiatan penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan yaitu59
a Pertama Ketentuan Umum
Bagian pertama tentang ketentuan umum nomor satu disebutkan
bahwa dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi Lembaga
Keuangan Syariah (LKS) Lembaga Bisnis Syariah (LBS) dan Lembaga
Perekonomian Syariah (LPS) yang selanjutnya disingkat Dana TBDSP
adalah dana yang diterima atau dikuasai oleh LKS LBS dan LPS tetapi
tidak boleh diakui sebagai pendapatan atau kekayaannya Kedua Lembaga
Keuangan Syariah yang selanjutnya disingkat LKS adalah badan hukum
yang menyelenggarakan kegiatan usaha bidang keuangan berdasarkan
prinsip-prinsip syariah Ketiga Lembaga Bisnis Syariah yang selanjutnya
disingkat LBS adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan
bisnis berdasarkan prinsip-prinsip syariah Kemudian yang keempat
disebutkan bahwa Lembaga Perekonomian Syariah yang selanjutnya
disingkat LPS adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan
perekonomian syariah yang tidak masuk dalam kategori sebagai LKS dan
LBS60
59 DSN-MUI ldquoPenggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan bagi
Lembaga Keuangan Syariah Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariahrdquo dalam
httpsdsnmuioridkategorifatwa (diakses pada tanggal 10 Desember 2019 jam1640) 60 Ibid
38
b Kedua Ketentuan Terkait Dana TBDSP
Bagian kedua disebutkan bahwa dana TBDSP berasal antara lain
dari transaksi tidak sesuai dengan prinsip syariah yang tidak dapat
dihindarkan termasuk pendapatan bunga (riba) transaksi syariah yang
tidak terpenuhi ketentuan dan batasannya (rukun dan atau syaratnya)
dana sanksi (denda) karena tidak memenuhi kewajiban sesuai kesepakatan
(adam al-wafā bi al-iltizām) dana yang tidak diketahui pemiliknya
diketahui pemiliknya tetapi tidak ditemukan atau diketahui pemiliknya
tetapi biaya pengembaliannya lebih besar dari jumlah dana tersebut dana
tersebut boleh diakui sebagai dana TBDSP setelah satu tahun sejak
diumumkan kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan
yang berlaku LKS LBS dan LPS wajib membentuk rekening khusus
untuk penampungan dana TBDSP61
c Ketiga Ketentuan Terkait Penggunaan Dana TBDSP
Dana TBDSP wajib digunakan dan disalurkan secara langsung untuk
kemaslahatan umat Islam dan kepentingan umum yang tidak bertentangan
dengan prinsip syariah Bentuk-bentuk penyaluran dana TBDSP yang
dibolehkan adalah bantuan sumbangan secara langsung untuk62
a Penanggulangan korban bencana
b Sarana penunjang lembaga pendidikan Islam
c Masjid atau musholla dan penunjangnya
61 Ibid 62 Ibid
39
d Pembangunan fasilitas umum yang berdampak sosial
e Sosialisasi edukasi dan literasi ekonomi keuangan dan bisnis syariah
untuk masyarakat umum
f Beasiswa untuk siswa atau mahasiswa berprestasi danatau kurang
mampu
g Kegiatan produktif bagi dhuafa
h Fakir-miskin
Dana TBDSP boleh disalurkan secara langsung oleh LKS LBS dan
LPS dan atau melalui lembaga sosial Dana TBDSP tidak boleh
dimanfaatkan untuk kepentingan LKS LBS dan LPS antara lain dalam
bentuk
a Promosi produk maupun iklan (branding) perusahaan
b Pendidikan dan pelatihan untuk karyawan
c Pembayaran pajak zakat amp wakaf
d Pembayaran atau pelunasan tunggakan nasabah (end-user)
e Kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah
Setiap penggunaan dan penyaluran dana TBDSP harus mendapatkan
persetujuan atau opini dari Dewan Pengawas Syariah LKS LBS dan LPS
tersebut Dalam hal dana TBDSP digunakan untuk kegiatan produktif
maka penyalurannya harus sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku
40
d Keempat Ketentuan Penutup
Jika terjadi perselisihan di antara para pihak maka penyelesaiannya
dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah
setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah Fatwa ini berlaku
sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata
terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagaimana
mestinya63
Ketua MUI Maruf Amin menegaskan bank syariah hanya boleh
menggunakan dana non halal untuk kepentingan sosial Dana non halal tak
boleh bercampur untuk keuntungan bank Maruf menjelaskan bahwa dana non
halal merupakan segala bentuk pemasukan bank syariah yang bersumber dari
kegiatan yang tidak halal Ia lantas mencontohkan salah satu pendapatan non
halal itu berupa denda saat nasabah terlambat mengembalikan pinjaman
Menurutnya dana itu tak boleh dimasukan dan digunakan sebagai keuntungan
bank syariah dan harus digunakan untuk kegiatan-kegiatan sosial64
D Dana Non Halal pada Lembaga Keuangan Syariah
Dana adalah uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank dalam
bentuk tunai atau aktiva lain yang dapat segera diubah menjadi uang tunai
Dana non halal pada lembaga keuangan syariah adalah dana yang ketika diakui
sebagai pendapatan maka bisa masuk kategori pendapatan tidak halal Istilah
dana non halal menjadi dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan
63 Ibid 64 Asep Fathulrahman rdquo Maaruf Sebut Dana Tak Halal Bank Syariah Hanya untuk Sosialrdquo
dalam httpswwwcnnindonesiacomekonomi20181110154725-78-345508maaruf-sebut-dana-
tak-halal-bank-syariah-hanya-untuk-sosial (diakses pada tanggal 06 Maret 2020 jam 0905)
41
dikarenakan dana non halal dirasa tidak mencerminkan misi syariah agar tidak
terjadi salah pengertian didalam lingkup zakat Infāq dan shadaqāh serta pada
prinsipnya dana tersebut dapat digunakan (bukan dana non halal dalam arti
haram dan tidak bisa digunakan)
Dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan tersebut berasal antara
lain dari65
1 Tazīr atau sanksi berupa sejumlah dana yang dikenakan kepada nasabah
mampu bayar yang lalai dalam melaksanakan kewajibannya Sifat sanksi
ini adalah untuk mendidik nasabah agar selalu disiplin dalam
melaksanakan kewajibannya
2 Transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah yang tidak dapat
dihindari Misal dalam rangka pembiayaan Letter Credit (LC) bank
syariah harus membuka rekening di bank konvensional sehingga bank
syariah mendapatkan bunga
3 Tidak diketahui pemiliknya atau diketahui pemiliknya namun biaya
pengembaliannya lebih besar Misal hasil lelang atas aset nasabah ternyata
masih ada sisa setelah dikurangi segala biaya lelang dan hutang nasabah
Sisa tersebut harus dikembalikan kepada nasabah Pemilik Aset Namun
nasabah tidak bisa diketahui lagi keberadaannya (karena bagian dari
mafia) atau nasabah diketahui keberadaannya tapi uang sisa lelang lebih
kecil daripada biaya transfer
65 DSN-MUI ldquoPenggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan bagi
Lembaga Keuangan Syariah Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariahrdquo dalam
httpsdsnmuioridkategorifatwa (diakses pada tanggal 10 Desember 2019 jam1640)
42
4 Transaksi syariah yang di kemudian hari diketahui tidak sesuai dengan
prinsip syariah Misal obyek murābahah ternyata di kemudian hari
diketahui digunakan oleh nasabah untuk usaha yang bertentangan dengan
prinsip syariah Dalam hal ini bank syariah wajib menghentikan
pembiayaannya dan hanya mengambil pokok pembiayaanya
Kaidah-kaidah dalam perlakuan dana yang bersumber dari aktivitas non
halal yaitu66
a Dana yang bersumber dari aktivitas non halal adalah setiap pendapatan
yang bersumber dari transaksi yang dilarang syariah seperti bunga
b Ulama sepakat bahwa pendapatan tersebut adalah harta non halal
Sedangkan bagian modal atau pinjaman itu hukumnya halal
c Pendapatan non halal tersebut tidak boleh digunakan oleh pemiliknya
sebagai sumber tabungan atau deposito tetapi harus membersihkannya
dengan cara menyalurkannya untuk hajat-hajat sosial
d Jika terjadi maka deposan telah berdosa menggunakan sumber deposito
dari harta non halal Bagi LK penerima atau pengelola deposito jika tidak
mengetahuinya maka tidak berdosa Tetapi jika mengetahuinya maka
harus disalurkan untuk kepentingan sosial
Dana non halal ini otomatis bukan lagi dana non halal ketika tidak diakui
sebagai pendapatan oleh pihak LKS Dana tersebut menjadi halal bagi
mustahiq Mustahiq dana non halal ini biasanya adalah mustahiq (pihak yang
berhak) atas dana sosial dan kebajikan
66 Puspitasari Lenap rdquoPengungkapan Pendapatan Non-Halalrdquo 104-105
43
Dana sosial menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah uang yang
disediakan untuk suatu keperluan biaya kesejahteraan pemberian hadiah dan
derma yang ditujukan untuk mereka yang berhak menerimanya67
Secara sederhana dana sosial adalah dana atau uang yang disediakan untuk
suatu keperluan sosial Dana sosial dalam sistem keuangan bank syariah
merupakan dana non aset sebagai hukuman berupa pengenaan denda atau biaya
karena pelanggaran suatu perjanjian misalnya kelambatan pelunasan utang
pokok atau pelanggaran ketentuan rasio kas68
Sebagai lembaga keuangan syariah BMT memiliki kewajiban
pengelolaan dana nasabah dalam bentuk apapun Salah satu dana yang harus
dikelola dan didistribusikan oleh lembaga keuangan syariah ialah kewajiban
pengelolaan dana sosial Karena ini merupanan fungsi dan peran yang melekat
pada lembaga keuangan syariah untuk memobilisasi dana-dana sosial Berikut
ini yang merupakan dana-dana sosial yang wajib dikelola oleh lembaga
keuangan syariah69
a Zakat
Zakat merupakan pemberian harta dengan kadar tertentu yang
diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat yang
67 Kamus Besar Bahasa Indonesia ldquoDana Sosialrdquo dalam httpskbbiwebiddanahtml
(diakses pada tanggal 01 Maret 2020 jam 2100) 68 Ritwan Thovarsquoi Distribusi Dana Sosial pada Bayt al-Māl Wa al-Tamwīl (BMT) Alfa
Dinar Kerjo Karanganyar Naskah Publikasi (Surakarta Universitas Muhammadiyah 2016) 2 69 Totok Budisantoso dan Nuritomo Bank dan Lebaga Keuangan Lain (Jakarta Salemba
Empat 2017) 211
44
telah ditentukan oleh syariat Hukum dari zakat sendiri ialah fardhu āin
atas orang-orang yang cukup syaratnya70
b Infāq
Infāq berasal dari kata anfaqa yang berarti mengeluarkan sesuatu
(harta) untuk kepentingan umum Dalam terminologi syariah infāq berarti
mengeluarkan sebagian dari harta untuk sesuatu kepentingan yang
diperintahkan dalam ajaran Islam Infāq dikeluarkan oleh setiap orang
yang beriman baik yang pendapatannya besar maupun kecil baik disaat
lapang maupun sempit dan tidak ditentukan mustahiqnya sebagaimana
yang ada pada zakat71
c Shadaqāh
Shadaqāh yakni pemberian sesuatu yang bermanfaat kepada orang
lain misalnya makanan minuman atau harta dengan tidak mengharapkan
balasan dari orang yang menerimanya kecuali mengharapkan pahala dari
Allah Sehingga shadaqāh dapat di simpulkan memberikan zat dengan
tidak ada tukarannya dan tidak ada karenanya72
E Dewan Pengawas Syariah dalam Lembaga Keuangan Syariah
Dewan Pengawas Syariah (DPS) berperan untuk mengawal dan
memastikan bahwa bank syariah dalam operasionalnya sesuai dengan prinsip
syariah Dengan demikian peran DPS sangat penting karena untuk memastikan
70 Sulaiman Rasjid Fiqh Islam (Hukum Fiqh Isam) (Bandung Sinar Baru Algensindo
2016) 192 71 Rahmawati Muin Manajemen Zakat (Makassar Alauddin University Press 2011) 4 72 Sudarsono Pokok- pokok Hukum Islam (Jakarta PT Rineka Cipta 2001) 299
45
ada dan tidaknya kepatuhan syariah di BMT Tugas pokok DPS di BMT ada
tiga macam Pertama mengesahkan dan mengembangkan produk BMT yaitu
melakukan telaah kritis terhadap akad yang telah dipergunakan
memperbaikinya agar sesuai dengan prinsip syariah Begitu pula dengan
mengkaji dan mempelajari fatwa DSN-MUI untuk melihat kemungkinan
penterjemahannya menjadi produk baru di BMT Kedua mengawasi
manajemen BMT dalam mengaplikasikan akad yaitu melakukan pengawasan
operasional kerja manajemen dan aplikasi akad baik antar pengurus
pengelola maupun pihak luar yang berhubungan dengan BMT Ketiga
membina pengurus dan pengelola BMT secara informal melalui interaksi
keseharian rapat pengurus maupun secara formal dan rutin dalam kajian
tausiah yang memberikan bekal dan pemahaman keislaman yang
menyeluruh73
Sedangkan wewenang DPS adalah memberikan pedoman syariah kepada
bank untuk pengerahan dana penyaluran dana dan kegiatan bank lainnya dan
mengadakan perbaikan seandainya suatu produk yang dijalankan dinilai tidak
sesuai syariah74
Dalam buku yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dijelaskan bahwa
DPS mempunyai tiga kedudukan yaitu75
73 Akhmad Faozan ldquoPeran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Penerapan Shariah
Compliance pada Bayt al-Māl Wa al-Tamwīl (BMT) di Kota Purwokertordquo JPA 1 (Juni 2015) 145-
146 74 Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad SyafirsquoI Antonio Apa dan Bagaimana Bank
Islam (Yogyakarta Dana Bhakti Wakaf 1992) 2 75 Mubarok Perkembangan Fatwa 17
46
a Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi pimpinan Unit Usaha
Syariah (UUS) dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang
berkaitan dengan aspek syariah
b Sebagai mediator antara bank dengan DSN dalam mengkomunikasikan
usul dan saran pengembangan produk dan jasa bank yang memerlukan
kajian dan fatwa dari DSN
c Sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan pada bank DPS wajib
melaporkan kegiatan usaha dan perkembangan bank syariah yang
diawasinya kepada DSN minimal satu kali dalam satu tahun Perlu
ditambahkan bahwa kedudukan DPS di bank-bank syariah juga
berkedudukan sebagai penjamin bahwa bank yang diawasinya berjalan
sesuai dengan prinsip syariah
Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam manajemen
penyaluran dana DPS harus menjalankan kewajibannya sesuai dengan
amanah Berikut merupakan wewenang dan tanggung jawab DPS dalam
pengawasan penyaluran dana yaitu76
a Menyetujui rencana penyaluran dana tahunan termasuk rencana pemberian
penyaluran dana kepada pihak yang terkait dengan bank dan penyaluran
dana kepada nasabah-nasabah besar tertentu yang akan tertuang dalam
rencana kerja bank yang disampaikan kepada BI
76 Muhamad Manajemen Pembiayaan Bank Syarirsquoah (Yogyakarta UPP STIM YKPN
2016) 146
47
b Mengawasi proses pelaksanaan pemberian penyaluran dana tersebut
berkaitan dengan syariat Islam
c Meminta penjelasan danatau pertanggungjawaban direksi serta meminta
langkah-langkah perbaikan apabila rencana pemberian penyaluran dana
tersebut menyimpang dari unsur syariah
48
BAB III
PRAKTIK PENGGUNAAN DANA TBDSP DAN PROSEDUR DEWAN
PENGAWAS SYARIAH DI BMT NURROHMAN DESA JANTI
KECAMATAN SLAHUNG KABUPATEN PONOROGO
A Profil BMT Nurrohman Janti Slahung Ponorogo
1 Sejarah BMT Nurrohman
BMT Nurrohman merupakan lembaga keuangan yang berpayung
hukum koperasi dengan pola syariah BMT Nurrohman mendapatkan izin
resmi dari pemerintah kabupaten Ponorogo (DINAS INDAKOP) dengan
izin badan hukum No 518083BH405482004 pada tanggal 06 Juli
200477
Awal berdirinya BMT Nurrohman Janti Slahung dilatar belakangi
oleh masalah perekonomian masyarakat sekitar desa Janti Sekitar tahun
2004 banyak BPKB milik masyarakat Janti yang dijadikan sebagai
jaminan pinjaman di Koperasi Pada waktu itu jasa koperasi yang
dikenakan kepada masyarakat atas pinjaman yang diberikan sekitar 5-6
per bulan Karena faktor tersebut ada tokoh masyarakat yang merasa
perihatin dengan kondisi yang dialami masyarakat Janti Sehingga tokoh
masyarakat tersebut memberikan usulan atas pemikirannya kepada
jamarsquoah yasin untuk mendirikan sebuah BMT dengan jasa yang rendah
untuk menolong masyarakat Janti dan sekitarnya yang kekurangan dana78
77 Arif Fauzani Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 09 Desember 2019 78 Ibid
49
Ketika awal pendirian BMT Nurrohman menggunakan modal
dengan model saham Modal yang dimiliki berasal dari penjualan saham
kepada masyarakat Janti yang menjadi anggota BMT dengan harga saham
per lembarnya ialah Rp 10000 dan setiap anggota membeli saham dengan
jumlah yang berbeda Setelah pendirian berlangsung beberapa bulan
pihak BMT mencari perizinan badan hukum dengan mengajukan ke BPRS
Al-Mabrur Karena BMT di Ponorogo dengan model saham tidak bisa
Sehingga pihak BMT ingin bernaung di bawah BPRS yang menggunakan
model saham Tetapi pihak BPRS tidak bisa menerima pengajuan dari
BMT yang ingin bernaung di bawah BPRS Pihak BPRS pun memberi
saran kepada pihak BMT Nurrohman untuk berdiri sendiri dengan modal
awal Rp 500000000 Sedangkan BMT Nurrohman tidak memiliki dana
sebanyak itu Karena pihak BMT memiliki kenalan di DINAS INDAKOP
dan diberi arahan untuk mengajukan perizinan di DINAS INDAKOP79
Setelah mengajukan perizinan ternyata badan hukum BMT
Nurrohman di bawah payung hukum koperasi Karena saat itu BMT
Nurrohman menggunakan model saham sedangkan koperasi dengan
sistem simpanan pokok dan simpanan wajib Maka pihak BMT membuat
ketetapan simpanan pokok sebesar Rp 500000 dan simpanan wajib Rp
10000 Karena para anggota membeli saham dengan jumlah yang
berbeda-beda Bagi anggota yang memiliki saham di atas Rp 500000
maka Rp 500000 tersebut dijadikan simpanan pokok dan sisanya
79 Ibid
50
dimasukkan sebagai simpanan wajib Tetapi jika jumlah saham yang
dimiliki anggota kurang dari Rp 500000 maka anggota akan diberi
pinjaman oleh koperasi lain Agar simpanan pokoknya terpenuhi sebesar
Rp 500000 koperasi lain tersebut memberi pinjaman kepada anggota dan
pihak anggota juga menerima pinjaman tersebut Agar modal BMT
terpenuhi sesuai dengan modal awal yang harus dimiliki untuk perizinan
badan hukum koperasi80
Proses pendirian dan perizinan BMT Nurrohman mengalami banyak
kendala Karena model pendirian BMT yang awal mulanya dengan model
saham harus diganti dengan bentuk simpanan pokok dan simpanan wajib
Hingga pada akhirnya BMT Nurrohman mendapat perizinan dari DINAS
INDAKOP dan pengesahan pada tanggal 6 Juli 2004 dengan badan hukum
No 518083BH40548200481
2 Visi dan Misi BMT Nurrohman
a Visi
1) Menjadi solusi ekonomi masyarakat berdasarkan syariah
b Misi
1) Mampu memberikan pelayanan terbaik proaktif dan responsive
2) Memberikan kontribusi bagi kesejahteraan anggota dan
masyarakat
80 Ibid 81 Ibid
51
3 Lokasi BMT Nurrohman
KSU BMT Nurrohman beralamatkan di Jl Mayjend Panjaitan desa
Janti Slahung Ponorogo Telepon 085259995795
4 Struktur Organisasi BMT Nurrohman
BMT Nurrohman Janti Slahung beroperasional secara struktural
berdasarkan tugas masing-masing Adapun struktur organisasi BMT
Nurrohman Janti Slahung sebagai berikut82
a Pengurus
1) Ketua Ketua I Darory
Ketua II Darmanto Priyo U
2) Sekretaris Sekertaris I Jumadi
Sekertaris II Bambang Joni R
3) Bendahara Bendahara I Hartono
Bendahara II Misdi Rianto
b Pengawas
1) Dewan Pengawas Dewan Pengawas I Drs Larman
Dewan Pengawas II Kurisuprapto
2) Penasehat Katemun
c Karyawan
1) Manajer Arif Fauzani
2) Akuntansi Merinda Budi R
3) Kasir Dasri
82 Ibid
52
4) Debt Collector Agus Wahyudi
5 Produk-produk BMT Nurrohman
Berikut ini jenis produk yang ditawarkan oleh BMT Nurrohman Janti
Slahung
a Penghimpunan Dana
1) Simpanan Sistem Harian
Simpanan bagi masyarakat yang ingin menyimpan dananya
di BMT Setiap nasabah yang menyimpan di BMT Nurrohman
akan mendapat jasa atas simpanannya sebesar 075 setiap
bulan Setiap simpanan per Rp 1000000 akan mendapat jasa
sebesar Rp 7500 per bulan Namun di BMT Nurrohman sistem
jasanya adalah harian Jika nasabah menyimpan di BMT selama
5 hari maka nasabah sudah mendapatkan jasa dari BMT selama
5 hari tersebut Nasabah yang akan menabung di BMT
Nurrohman juga dikenakan biaya administrasi pada proses awal
akad untuk pembuatan buku tabungan sebesar Rp 500083
b Penyaluran Dana
1) Mudārabah
Pembiayaan mudārabah yaitu penyaluran dana yang
ditujukan untuk masyarakat yang membutuhkan tambahan modal
usaha Pada pembiayaan ini penetapan bagi hasil yang semestinya
diganti dengan mark upjasa yang harus dibayar oleh setiap
83 Merida Budi R Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 09 Desember 2019
53
nasabah yang melakukan pembiayaan di BMT Nurrohman
Sehingga dalam pembayaran angsuran pembiayaan nasabah
selain membayar pokok juga akan dikenakan pembayaran mark
upjasa setiap bulan Dengan pilihan besaran mark upjasa 3
untuk jenis menurun dengan jangka waktu maksimal 4 bulan dan
2 untuk jenis flad dengan jangka waktu minimal 4 bulan dan
maksimal 12 bulan Contoh perhitungannya sebagai berikut84
Pembiayaan mudārabah untuk jenis menurun dengan jangka
waktu selama 4 bulan
Pokok bulan ke 1 1000000 4 = 250000
Mark up jasa 1000000 x 3 = 30000
Maka nasabah harusnya membayar pada bulan ke 1 sebesar
Rp280000
Pada pembayaran kedua selanjutnya menurun
Pokok bulan ke 2 750000 3 = 250000
Mark up jasa 750000 x 3 = 22500
Maka nasabah harusnya membayar pada bulan ke 2 sebesar
Rp272500 dan menurun seterusnya85
Namun untuk jenis menurun ini boleh di bayarkan jasanya
saja sebesar Rp 30000 setiap bulannya Sehingga pada bulan ke
84 Ibid 85 Ibid
54
4 maka nasabah harus melunasi pembayaran pembiayaan sebesar
Rp 103000086
Sedangkan pembiayaan jenis flad dengan jangka waktu selama 4
bulan
Pokok bulan ke 1 1000000 4 = 250000
Mark up jasa 1000000 x 2 = 20000
Maka nasabah harus membayar setiap bulan sebesar Rp
27000087
2) Murābahah
Pembiayaan murābahah yaitu penyaluran dana yang
ditujukan untuk masyarakat dengan pola jual beli yakni
membelikan barang yang dibutuhkan masyarakat sebagai
nasabah BMT Nurrohman Pada pembiayaan ini margin diganti
dengan mark upjasa yang harus dibayar oleh setiap nasabah yang
melakukan pembiayaan di BMT Nurrohman Sehingga dalam
pembayaran angsuran pembiayaan nasabah selain membayar
harga jual juga akan dikenakan pembayaran mark upjasa setiap
bulan Dengan pilihan besaran serta penghitungan mark upjasa
sama dengan pembiayaan mudārabah88
86 Ibid 87 Ibid 88 Ibid
55
B Mekanisme Pembiayaan di BMT Nurrohman Janti Slahung Ponorogo
Berikut ini merupakan mekanisme pengajuan permohonan pembiayaan di
BMT Nurrohman
1 Pengajuan Permohonan Pembiayaan
Setiap nasabah yang ingin melakukan pembiayaan di BMT
Nurrohman melengkapi persyaratan sebagai berikut
a Mengisi formulir pengajuan pembiayaan
b Fotocopy KTP sebanyak 2 lembar
c Fotocopy STNK kendaraan bermotor yang akan di jadikan jaminan
sebanyak 2 lembar
d Fotocopy BPKB kendaraan bermotor yang akan di jadikan jaminan
sebanyak 2 lembar
e Membawa KTP dan STNK asli pada pengajuan pembiayaan awal
guna untuk pencocokan data89
2 Cek Barang Jaminan
Nasabah yang melakukan pembiayaan di BMT Nurrohman akan dicek
barang jaminannya untuk melihat kelayakan barang jaminan Nasabah
harus membawa langsung barang jaminannya untuk mencocokkan data
serta melihat kondisi dari barang jaminan90
89 Dasri Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 09 Desember 2019 90 Ibid
56
3 Penandatanganan akad atau perjanjian pembiayaan
Setelah pihak BMT menerima permohonan pembiayaan dari nasabah
maka pihak BMT dan nasabah akan membuat kesepakatan terhadap mark
upjasa pembiayaan dan penandatanganan akad sesuai dengan akad yang
diajukan nasabah91
4 Pencairan
Pencairan pembiayaan dengan menandatangani realisasi pembiayaan
oleh pihak BMT dan nasabah BMT Nurrohman setiap pembiayaan yang
diajukan oleh nasabah dapat langsung dicairkan ketika pengajuan
sehingga nasabah dapat langsung membawa pulang dana yang dibutuhkan
saat itu juga92
C Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan (TBDSP) dan
Penggunaannya di BMT Nurrohman Janti Slahung Ponorogo
Lembaga keuangan syariah dalam aktivitas bisnisnya terkadang tidak
terlepas dari kegiatan yang menghasilkan dana yang tidak boleh diakui sebagai
pendapatan seperti lembaga keuangan syariah BMT Nurrohman yang pada
praktiknya memiliki beberapa dana yang tidak boleh diakui sebagai
pendapatan
91 Ibid 92 Ibid
57
Berikut ini merupakan laporan keuangan BMT Nurrohman Janti Slahung
tahun 2019
Tabel 31 Cash Flow KETERANGAN 31 Des 2019
-(Rp)-
31 Des 2018
-(Rp)-
I PENERIMAAN
1 Penerimaan dari BPR JATIM 729500000 747500000
2 Pengembalian dari Instansi Lain 281300000 266300000
3 Pendapatan mar-up Instansi Lain 73301950 53520750
4 Pendapatan Marup 2 29610100 19377000
5 Pendapatan Marup 3 544766000 529174600
6 Pendapatan Provisi 15 9334750 5425000
7 Pendapatan Provisi 2 97343950 94947250
8 Pendapatan Denda 2 481000 435500
9 Pendapatan Denda 3 4110100 3701700
10 Tabungan 15000 1617941600
11 Dana Khusus (60 Denda 3) 1486971750 5802800
12 Dana Cadangan Resiko (3Provisi 2) 4814000 2937050
13 Simpanan Pokok 3081450 900000
14 Simpanan Wajib 1780000 720000
15 Lain-lain 560000
JUMLAH PENERIMAAN 3267370050 3348683250
1 Pengembalian Pinjaman 2 227720900 152695800
2 Pengembalian Pinjaman 3
4752836500 4895183000
Jumlah Pengembalian Pinjaman 4980557400 5047878800
JUMLAH TOTAL PENERIMAAN 8247927450 8396562050
II PENGELUARAN
1 Piutang Nasabah 2 374750000 201450000
2 Piutang Nasabah 3
4947150000 4873540000
JUMLAH PIUTANG USAHA 5321900000 5074990000
1 Tabungan Pada BPR JATIM 820000000 870000000
2 Tabungan Pada Instansi lain 358500000 429600000
3 Tabungan Pada Bank JATIM - -
4 Tabungan pada BRI - -
JUMLAH TAB DI BANK amp INSTANSI 1178500000 1299600000
III BIAYA OPERASIONAL
1 Penghormatan Pengurus 62574000 54007700
2 Perjalanan Rapat Pengurus 11700000 7200000
3 Konsumsi Rapat Pengurus 2340000 1215000
(bersambung)
58
Tabel 31 Lanjutan
KETERANGAN 31 Des 2019
(Rp)-
31 Des 2018
(Rp)-
4 Biaya Gaji Karyawan 100110000 87055700
5 Biaya Konsumsi Kantor 1800000 1500000
6 Biaya Transportasi Karyawan 982500 677000
7 Baiaya Foto Copy 857500 656500
8 Biaya ADM amp Percetakan 4165000 3724000
9 Biaya Listrik 1200000 1200000
10 Biaya Telpon amp Wifi 2821000 2445500
11 Biaya Perawatan Alat Kantor 1716000 788000
12 Biaya Promosi 3200000 6325000
13 Biaya Pajak Motor 250000 500000
14 Biaya Kesehatan 600000 600000
15 Biaya Inventaris Kantor 26162000 3000000
16 Biaya Sosial 2900000 2250000
17 Biaya PPH 3650700 5444500
18 Biaya lembur 1000000 1000000
19 Biaya Pendidikan 550000 1585000
20 Seragam Karyawan amp Pengurus 6900500 5600000
21 Zakat 6049000 7246600
22 Gaji 13 13557000 11755600
23 SHU Pengurus amp Karyawan 42085500 39557250
24 Biaya THR 49171250 41847300
25 Penarikan SHU Anggota th 2018 10925100 12933200
26 Biaya RAT 29320000 44930000
27 BPJS Ketenagakerjaan 2088000 2088000
28 Programmer uPemb 2 Ut Computer 818000 11000000
29 Penarikan Simapanan mana suka 5171850 -
30 Pajak 10 SHU 2018 15300000 12100000
31 Penarikan dan SHU Anggota th 2017 11138500 -
32 Sewa Kantor 3000000 -
33 Dana Promosi Jam Dinding 11600000 -
34 Lain-lain 2400000 2400000
JMLH TOTAL BIY OPERASIONAL 438103400 372630850
PENGEMBALIAN HUTANG
1 Pada Penabung 1340904680 1466059650
2 Bagi Hasil Penabung 13477
120
117728750
JUMLAH PENGEMBALIAN HUTANG 1354381800 1583788400
JUMLAH TOTAL PENGELUARAN 8297885200 8331009250
SURPLUS (DEVISIT) (44957750) 65552800
SALDO AWAL 102268850 36716050
SALDO AKHIR 57311100 102268850
Sumber Arif Fauzani (2019 12)
59
Tabel 32 Perhitungan Sisa Hasil Usaha
KETERANGAN 31 Des 2019
-(Rp)-
31 Des 2019
-(Rp)-
I PENDAPATAN OPERASIONAL
1 Pendapatan mar up instansi lain 73301950 53520750
2 Pendapatan marup 2 35134100 19377000
3 Pendapatan marup 3 539798500 529174600
4 Pendapatan provisi 15 9628500 5425000
5 Pendapatan provisi 2 96161650 95172550
6 Pendapatan denda 2 540500 435500
7 Pendapatan denda 3 3723200 4366300
8 Pendapatan lain-lain 15000 25000
JMLH PEND OPERASIONAL 758303400 707496700
II POTONGAN JASABGHASIL
1 Potongan jasa penabung 130380537 117728750
2 Bagi hasil ke BMI - -
JML POTONGAN JASA BG HASIL 130380537 117728750
SISA HASIL USAHA KOTOR 627922863 589767950
III BEBAN USAHA
1 Biaya Depresiasi 1650000 1800000
2 Biaya Amortisasi 12320550 11270800
3 Penghormatan Pengurus 62574000 54007200
4 Perjalanan Rapat Pengurus 11700000 7200000
5 Konsumsi Rapat Pengurus 2340000 1215000
6 Biaya Gaji Karyawan 100110000 87055200
7 Biaya Konsumsi Kantor 1800000 1500000
8 Biaya Transportasi Karyawan 982500 677000
9 Biaya Fotocopy 1151500 656500
10 Biaya ATK amp Percetakan 3951000 3724000
11 Biaya Listrik 1200000 1200000
12 Biaya Telepon Internet 2741000 2445500
13 Biaya Perawatan Alat Kantor 2586000 788000
14 Biaya Promosi 14825000 6325000
15 Biaya Pajak Motor 250000 500000
16 Biaya Inventaris 30000 -
17 Seragam Pengurus amp Karyawan 6900000 5600000
18 Zakat 6049500 7246600
19 Gaji 13 13557000 11755600
20 Biaya RAT 45020000 44930000
21 Biaya Lembur 1000000 1000000
22 Biaya THR 49171250 41847300
23 Biaya BPJS Ketenagakerjaan 2088000 2088000
24 Biaya lain-lain 2400000 2400000
25 Biaya Programmer 2 Ut Komputer 818000 11000000
(bersambung)
60
Tabel 32 Lanjutan
KETERANGAN 31 Des 2019
(Rp)-
31 Des 2018
(Rp)-
JUMLAH BEBAN USAHA 347215300 308231700
IV DANA CADANGAN
1 Dana Khusus (5580600) 5802000
2 Dana Cadangan Resiko 3 Provisi (2974050) 3305350
JUMLAH DANA CADANGAN (8554650) 8739850
V PEND amp BY LUAR USAHA
1 Pendapatan Jasa Bank (16894650) (16528000)
2 Biaya ADM Bank 3378970 3305350
JMLH PEND amp BY LUAR USAHA (13515680) (13222650)
JMLH TOTAL PENGELUARAN 325144970 303748900
SHU SEBELUM PAJAK 302777893 286019050
POTONGAN PPH 3499774 5444500
SHU SETELAH PAJAK 299278119 280574550
Sumber Arif Fauzani (2019 12)
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pendapatan non halal di BMT
Nurrohman berasal dari pendapatan yang diperoleh akibat adanya kerjasama
dengan pihak lain yang tidak menggunakan skema syariah (bunga) dan dari
sanksi nasabah yang menunda pembayaran (denda) Sehubungan dengan dana
non halal menurut keterangan dari bapak Arif Fauzani beliau mengatakan
bahwa
ldquoBMT Nurrohman mendapatkan bunga dari penyimpanan kepada
lembaga keuangan konvensional yaitu bank BPR JATIM Kami
menyimpan dana disana karena selain dekat juga mudah dalam proses
pencairan dananya Dari penyimpanan tersebut memang mendapatkan
bunga dan bunga tersebut masih kami masukkan ke dalam pendapatan
operasional usaha jadi belum dipisahkan secara khususrdquo
BMT Nurrohman juga telah mengantisipasi untuk mengatasi nasabah
yang melakukan penundaan pembayaran pembiayaan Berikut ini merupakan
sanksi yang diterapkan BMT Nurrohman apabila mendapati nasabah yang
menunda pembayaran yaitu93
93 Arif Fauzani Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 09 Desember 2019
61
1 Teguran
Teguran ini bertujuan untuk mengingatkan nasabah bahwa ada etika
dalam melakukan pembayaran pembiayaan BMT Nurrohman
memberikan teguran bagi nasabah yang melakukan penundaan
pembayaran yang masih memiliki karakter baik dan telat pembayaran
masih dalam rentang waktu pengecualian dari tanggal jatuh tempo
pembayaran pembiayan yakni 10 hari terlebih untuk nasabah baru yang
masih pertama melakukan pembayaran pembiayaan94
2 Surat peringatan atau penagihan
Surat peringatan diberikan kepada nasabah yang tidak segera
memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian surat peringatan ini
diberikan pada nasabah dirumahnya sebagai upaya BMT Nurrohman
dalam menyelesaikan secara kekeluargaan Jika selama 3 bulan berturut-
turut nasabah tidak mau memenuhi kewajiban angsuran pembayaran maka
BMT akan memberikan surat penagihan yang disertai dengan rincian
kewajiban yang harus dibayarkan oleh nasabah
3 Sanksi denda
Sanksi denda dijatuhkan kepada nasabah bersamaan dengan adanya
surat penagihan bagi nasabah yang menunda pembayaran pembiayaan di
BMT Nurrohman95
94 Ibid 95 Ibid
62
4 Sanksi black list untuk pengajuan selanjutnya
Sanksi ini diberikan kepada nasabah yang telah diberikan sanksi
peringatan penagihan dan denda namun tidak mengindahkan sanksi
tersebut Maka untuk pengajuan pembiyaan selanjutnya nasabah dapat
terkena black list yakni penolakan maupun pemberian pembiayaan tidak
sesuai dengan pengajuan pembiayan96
5 Sita jaminan
Eksekusi jaminan cenderung lebih dipilih pihak BMT dalam
memberikan sanksi dalam penyelesaian masalah BMT pada nasabah
mampu yang menunda pembayaran (nasabah nakal) eksekusi jaminan
dilakukan apabila dengan berbagai peringatan diatas telah dilakukan
namun tidak menuai hasil maka akhirnya eksekusi jaminan pun dilakukan
untuk menutup dana pembiayaan dan apabila masih terdapat sisa maka sisa
tersebut akan dikembalikan pada nasabah Namun apabila terjadi
kekurangan dalam menutup dana pembiayaan dari hasil eksekusi jaminan
BMT tidak mempermasalahkan bahkan tidak meminta kekurangan dana
pembiayaan tersebut97
Sehubungan dengan sanksi yang diterapkan di BMT Nurrohman bapak
Arif Fauzani selaku manajer beliau mengatakan bahwa
ldquoSeluruh sanksi yang diterpakan di BMT Nurrohman memiliki tujuan
untuk memberikan rasa jera pada nasabah dan rasa tanggung jawab untuk
memenuhi kewajiban membayar angsuran pembiayaan Sedangkan
sanksi berupa denda hanya akan diberikan kepada kepada nasabah yang
96 Ibid 97 Ibid
63
mampu membayar tetapi menunda-nunda pembayaran dengan
disengajardquo
Kriteria nasabah yang dikatakan mampu menurut BMT Nurrohman
sebagai berikut98
1 Keadaan fisik dari rumah nasabah
Jika rumah nasabah itu bagus dan pembangunan hasil dari
hartauang nasabah itu sendiri dapat di jadikan satu persyaratan sebagai
nasabah mampu namun masih di iringi dengan persyaratan berikutnya
2 Harta kepemilikanaset dari nasabah
Kepemilikan harta benda atau aset yang ada di rumah nasabah saat
diadakan penagihan bisa dikatakan dalam barang-barang tersier dan
kepemilikannya memang milik nasabah itu sendiri sehingga nasabah dapat
dikategorikan dalam nasabah mampu
3 Pekerjaanpenghasilan nasabah
Dari pekerjaan yang dijalankan oleh nasabah dapat ditafsirkan
seberapa penghasilan nasabah tersebut Sehingga dapat diperhitungkan
nasabah tersebut dapat dikatakan nasabah mampu atau tidak
4 Kondisi usaha dari nasabah
Kondisi usaha yang dimiliki nasabah dapat dijadikan penilaian
nasabah itu mampu atau tidak Karena jika usaha yang dimiliki nasabah
berjalan dengan baik bahkan lancar dan terus berkembang maka nasabah
tersebut dikatakan nasabah mampu
98 Agus Wahyudi Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 09 Desember 2019
64
5 Dilihat dari kondisi nasabah saat itu dan permasalahan yang dialami
nasabah
Kondisi dan permasalahan yang sedang dihadapi oleh nasabah
pastinya tidak akan sama setiap bulannya Pasti ada keadaan dan
permasalahan tidak terduga yang akan datang secara mendadak dan
mendesak Sehingga hal ini juga dijadikan salah satu persyaratan sebagai
nasabah tersebut dikatakan nasabah mampu atau tidak Karena jika
nasabah tersebut sedang dilanda permasalahan yang begitu serius dan
termasuk dalam kategori keadaan force marjeur maka nasabah tersebut
tidak dikenai denda
6 Referensi dari tetangga nasabah
Referensi tetangga ini digunakan untuk menanyakan kebenaran dari
keterangan nasabah tentang kondisi ekonomi sampai permasalahan yang
sedang dihadapi nasabah tersebut
7 Karakter Nasabah itu sendiri
Karakter nasabah ini dilihat dari riwayat pembayaran yang dilakukan
oleh nasabah selama ini apakah baik atau buruk Selain itu karakter ini
dapat dilihat ketika adanya penagihan yang dilakukan oleh pihak BMT
Sedangkan nasabah yang tidak atau belum mampu membayar disebabkan
force majeur tidak boleh dikenakan sanksi dijelaskan oleh Bapak Agus
Wahyudi selaku debt collector sebagai berikut99
ldquoKriteria nasabah yang tidak boleh dikenakan sanksi adalah nasabah
yang memiliki permasalahan keluarga yang sulit untuk dipecahkan
99 Ibid
65
seperti terkena penyakit serius kecelakaan perceraian sehingga beban
hidup ditanggung oleh salah satu pihak dengan tidak ada kemampuan
untuk melakukan angsuran pembayaran pembiayaan Kemudian nasabah
yang terkena bencana alam yang tidak terduga yang membuat hilangnya
harta benda nasabah seperti tanah longsor kebakaran kemudian
nasabah yang mengalami kebangkrutan atas usahanya dan yang terakhir
nasabah yang memiliki usaha dibidang pertanian dan mengalami gagal
panenrdquo
Sanksi yang didasarkan pada prinsip tazīr bertujuan agar nasabah lebih
disiplin dalam melakukan kewajibannya Sanksi denda tersebut berupa
sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat
akad ditandatangani Namun mekanisme sanksi denda di BMT Nurrohman
memiliki cara perhitungan tersendiri Berikut ini merupakan contoh dari
perhitungan sanksi denda di BMT Nurrohman100
Tabel 32 Penghitungan Biaya Denda
Bulan Pokok Mark up Jasa Denda Perbulan Total Seluruh denda
1 1000000 30000 30000 x 10 = 3000 3000
2 1000000 30000 30000 x 20 = 6000 9000
3 1000000 30000 30000 x 30 = 9000 18000
4 1000000 30000 30000 x 40 = 12000 30000
5 1000000 30000 30000 x 10 = 3000 33000
6 1000000 30000 30000 x 20 = 6000 39000
Sumber Merinda Budi R (201912)
Sehubungan dengan sanksi denda menurut keterangan dari Ibu Merinda
selaku akuntan beliau mengatakan bahwa101
ldquoJika nasabah melakukan penundaan angsuran lebih dari 4 bulan maka
setelah 4 bulan penghitungan denda sebanyak 40 maka akan kembali
pada perhitungan 10 denda pada penundaan angsuran pembayaran
Sehingga begitu seterusnya untuk bulan-bulan berikutnya sampai bulan
terakhir nasabah melakukan pembayaran angsuran pembiayanrdquo
100 Merinda Budi R Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 24 Februari 2020 101 Ibid
66
D Prosedur Dewan Pengawas Syariah terhadap Penggunaan Dana TBDSP
di BMT Nurrohman Janti Slahung Ponorogo
BMT Nurrohman Janti Slahung Ponorogo telah memiliki 2 orang Dewan
Pengawas Syariah (DPS) yaitu102
1 Drs Larman
2 Kuri Suprapto
Sehubungan dengan DPS menurut keterangan Bapak Larman selaku
ketua DPS beliau mengatakan bahwa103
ldquoPembentukan DPS di BMT Nurrohman itu sudah dibentuk sejak BMT
Nurrohman berdiri Jadi semua kepengurusan dibentuk saat itu juga
dengan pemilihan berdasarkan musyawarah bersama Dalam melakukan
pengawasan terhadap kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana saya
melakukan pemeriksaan di kantor 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan
Karena saya juga memiiki pekerjaan lain di luar sebagai anggota DPS
Saya merangkap jabatan sebagai tenaga pengajar di salah satu sekolah
menengah pertama yaitu SMPN 2 Balongrdquo
Pengawasan yang dilakukan DPS tersebut dilakukan secara periodik
setiap satu bulan sekali melalui laporan bulanan yang dibuat oleh pengurus
BMT Nurrohman Pada akhir tahun BMT Nurrohman mengadakan Rapat
Akhir Tahun (RAT) Rapat tersebut dihadiri oleh DPS segenap pengurus dan
semua anggota BMT Nurrohman yang membahas dan mengevaluasi kinerja
semua anggota masalah-masalah yang terjadi dan mencari solusi untuk
mengatasi masalah tersebut104
DPS harus memberikan persetujuan serta opini terkait dengan penyaluran
dan penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan di BMT
102 Arif Fauzani Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 09 Desember 2020 103 Larman Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 09 Desember 2020 104 Ibid
67
Nurrohman Karena setiap kegiatan di lembaga keuangan syariah tidak dapat
berjalan tanpa adanya persetujuan dari DPS Sehubungan dengan persetujuan
penyaluran dana menurut keterangan dari Bapak Larman selaku DPS beliau
mengatakan bahwa105
ldquoSaya telah memberikan persetujuan bahwa dana denda dan juga bunga
dimasukkan ke dalam pendapatan BMT dan digunakan kembali untuk
membiayai kegiatan operasional BMT Menurut saya hal tersebut
memang tidak sesuai dengan syariah namun saya akan tetap menyetujui
hal tersebut karena BMT Nurrohman memiliki sistem pembagian sendiri
saat melakukan rapat atau musyawarah sesuai dengan kesepakatan para
pengurus BMT Sebagai DPS saya selalu menyarankan agar seluruh
kegiatan dan juga laporan keuangan agar terus dibenahi dan diperbaiki
sehingga sistem penerimaan dan penyaluran dana bisa sesuai dengan
ketentuan syariah Memang semua itu memerlukan proses yang cukup
lama tidak bisa sekejap langsung sesuai dengan syariahrdquo
Dari paparan data di atas dapat diketahui bahwa Bapak Larman selaku
pengawas di BMT Nurrohman memberikan persetujuan mengenai penggunaan
dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan yang belum dipisahkan dan
masih digunakan untuk kegiatan operasional BMT Hal tersebut disetujui oleh
DPS berdasarkan kesepakatan pengurus-pengurus BMT Nurrohman DPS juga
selalu menyarankan agar terus berusaha menjadi lembaga keuangan yang
murni syariah
105 Ibid
68
BAB IV
ANALISA FATWA NO123DSN-MUIXI2018 TENTANG PENGGUNAAN
DANA YANG TIDAK BOLEH DIAKUI SEBAGAI PENDAPATAN
(TBDSP) DI BMT NURROHMAN JANTI SLAHUNG PONOROGO
A Analisis Fatwa No123DSN-MUIXI2018 terhadap Penggunaan Dana
yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan bagi Lembaga Keuangan
Syariah di BMT Nurrohman Janti Slahung Ponorogo
Salah satu fatwa yang mengatur mengenai lembaga keuangan syariah
adalah fatwa No123DSN-MUIXI2018 tentang penggunaan dana yang Tidak
Boleh Diakui Sebagai Pendapatan (TBDSP) bagi Lembaga Keuangan Syariah
(LKS) Lembaga Bisnis Syariah (LBS) dan Lembaga Perekonomian Syariah
(LPS) Dalam ketentuan ke 2 (dua) mengenai sumber dana yang tidak boleh
diakui sebagai pendapatan disebutkan bahwa
1 Dana TBDSP berasal antara lain dari106
a Transaksi tidak sesuai dengan prinsip syariah yang tidak dapat
dihindarkan termasuk pendapatan bunga (riba)
b Transaksi syariah yang tidak terpenuhi ketentuan dan batasannya
(rukun dan atau syaratnya)
c Dana sanksi (denda) karena tidak memenuhi kewajiban sesuai
kesepakatan
106 DSN-MUI ldquoPenggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan bagi
Lembaga Keuangan Syariah Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariahrdquo dalam
httpsdsnmuioridkategorifatwa (diakses pada tanggal 10 Desember 2019 jam1640)
69
d Dana yang tidak diketahui pemiliknya diketahui pemiliknya tetapi
tidak ditemukan atau diketahui pemiliknya tetapi biaya
pengembaliannya lebih besar dari jumlah dana tersebut
Dalam paparan data laporan keuangan cash flow yang terdapat dalam bab
III tabel 31 terlihat BMT Nurrohman menyimpan dananya di lembaga
keuangan konvensional yaitu BPR JATIM Hal tersebut juga telah dijelaskan
oleh Bapak Arif Fauzani selaku manajer Dari penyimpanan dana tersebut
BMT mendapatkan bunga pertahun Telihat dalam laporan SHU tabel 32 BMT
Nurrohman telah mendapatkan bunga mencapai sebesar Rp 16894650- di
akhir tahun 2019 Pendapatan bunga tersebut tidak dipisahkan secara khusus
dan bercampur dengan dana lainnya107
BMT Nurrohman juga telah mengantisipasi untuk mengatasi nasabah
yang melakukan penundaan pembayaran pembiayaan hal tersebut yakni
dengan memberlakukan sanksi terhadap nasabah tersebut Berikut ini
merupakan sanksi yang diterapkan BMT Nurrohman apabila mendapati
nasabah yang menunda pembayaran adalah108
1 Teguran
2 Surat peringatan atau penagihan
3 Sanksi denda
4 Sanksi black list untuk pengajuan selanjutnya
5 Sita jaminan
107 Arif Fauzani Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 9 Desember 2019 108 Ibid
70
Seluruh sanksi yang diterpakan di BMT Nurrohman memiliki tujuan
untuk memberikan rasa jera pada nasabah dan rasa tanggung jawab untuk
memenuhi kewajiban membayar angsuran pembiayaan Sanksi berupa denda
diberikan kepada kepada nasabah yang mampu membayar tetapi menunda-
nunda pembayaran dengan disengaja Sedangkan nasabah yang tidak atau
belum mampu membayar disebabkan force majeur tidak boleh dikenakan
sanksi109 Sanksi yang didasarkan pada prinsip tazīr bertujuan agar nasabah
lebih disiplin dalam melakukan kewajibannya Sanksi denda tersebut berupa
sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat
akad ditandatangani Namun mekanisme sanksi denda di BMT Nurrohman
memiliki cara perhitungan tersendiri seperti yang tertulis pada tabel 11
Jadi jika nasabah yang melakukan penundaan angsuran maka
perhitungan denda dimulai sebanyak 10 satu bulan 20 dua bulan 30 tiga
bulan 40 empat bulan Jika lebih dari 4 bulan akan kembali pada
perhitungan 10 denda pada penundaan angsuran pembayaran Sehingga
begitu seterusnya untuk bulan-bulan berikutnya sampai bulan terakhir nasabah
melakukan pembayaran angsuran pembiayan110
Berdasarkan paparan data di atas terlihat bahwa BMT Nurrohman
memiliki dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan atau dana non halal
yaitu bunga dari lembaga keuangan konvensional BPR JATIM dan dana denda
keterlambatan pembayaran angsuran seperti yang dijelaskan dalam fatwa
109 DSN-MUI ldquoPenggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan bagi
Lembaga Keuangan Syariah Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariahrdquo dalam
httpsdsnmuioridkategorifatwa (diakses pada tanggal 10 Desember 2019 jam1640) 110 Arif Fauzani Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 09 Desember 2019
71
No123DSN-MUIXI2018 ketentuan kedua poin a yang berbunyi ldquotransaksi
tidak sesuai dengan prinsip syariah yang tidak dapat dihindarkan termasuk
pendapatan bunga (riba) dan ketentuan kedua poin c yang berbunyi ldquodana
TBDSP antara lain berasal dari dana sanksi (denda) karena tidak memenuhi
kewajiban sesuai kesepakatanrdquo
Dari data laporan keuangan SHU tabel 32 diketahui bahwa dana hasil
sanksi denda dimasukkan ke dalam pendapatan operasional dan dana bunga
dimasukkan ke dalam pendapatan luar usaha Dana tersebut belum dipisahkan
secara khusus dan masih bercampur dengan dana lainnya sehingga dapat
digunakan kembali untuk membiayai kegiatan-kegiatan operasional BMT
yaitu antara lain untuk biaya penghormatan pengurus perjalanan rapat
pengurus konsumsi rapat pengurus biaya gaji karyawan biaya konsumsi
kantor biaya transportasi karyawan biaya fotocopy biaya ATK amp percetakan
biaya listrik biaya telepon internet biaya perawatan alat kantor biaya
promosi biaya pajak motor seragam pengurus amp karyawan biaya RAT biaya
lembur biaya THR biaya BPJS ketenagakerjaan biaya programmer 2
komputer dan juga pembayaran pajak111
Apabila dikaitkan dengan fatwa DSN No123DSN-MUIXI2018 maka
hal tersebut tidak sesuai dengan isi fatwa dalam ketentuan ketiga nomor 1 (satu)
yang berbunyi ldquodana TBDSP wajib digunakan dan disalurkan secara langsung
untuk kemaslahatan umat Islam dan kepentingan umum yang tidak
111 Ibid
72
bertentangan dengan prinsip syariahrdquo112 dan ketentuan ketiga nomor 4
(empat) yang berbunyi ldquodana TBDSP tidak boleh dimanfaatkan untuk
kepentingan LKS LBS dan LPS antara lain dalam bentuk promosi produk
maupun iklan (branding) perusahaan pendidikan dan pelatihan untuk
karyawan pembayaran pajak zakat amp wakaf pembayaran atau pelunasan
tunggakan nasabah (end user) dan kegiatan yang bertentangan dengan prinsip
syariahrdquo113 Seharusnya penggunaan dana TBDSP seperti dana bunga dan
denda yang terdapat di BMT Nurrohman digunakan untuk kegiatan yang tidak
bertentangan dengan prinsip syariah yaitu antara lain untuk114
1 Penanggulangan korban bencana
2 Sarana penunjang lembaga pendidikan Islam
3 Masjid atau musholla dan penunjangnya
4 Pembangunan fasilitas umum yang berdampak sosial
5 Sosialisasi edukasi dan literasi ekonomi keuangan dan bisnis syariah
untuk masyarakat umum
6 Beasiswa untuk siswa atau mahasiswa berprestasi danatau kurang mampu
7 Kegiatan produktif bagi dhuafa
8 Fakir miskin
9 Kegiatan sosial lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
112 DSN-MUI ldquoPenggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan bagi
Lembaga Keuangan Syariah Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariahrdquo dalam
httpsdsnmuioridkategorifatwa (diakses pada tanggal 10 Desember 2019 jam1640) 113 Ibid 114 Ibid
73
Seperti yang dijelaskan oleh ketua MUI Maruf Amin yang
menegaskan bahwa bank syariah hanya boleh menggunakan dana non halal
untuk kepentingan sosial Dana non halal tidak boleh bercampur untuk
keuntungan bank115 Jika dana bunga dan denda digunakan untuk pembiayaan
kegiatan operasional BMT otomatis akan memberi pemasukan serta
keuntungan bagi BMT Nurrohman
Sebagai badan sosial BMT Nurrohman Janti Slahung memiliki fungsi
mengelola dana sosial sebagaimana yang diungkapkan oleh mas Arif Fauzani
(selaku manager) bahwa sistem penghimpunan dana sosial berupa aturan
standar yang bersumber dari penyisihan dana SHU Dana sosial di BMT
Nurrohman tersebut digunakan sesuai dengan prinsip syariah untuk
kemaslahatan umat antara lain digunakan untuk sumbangan116 Dengan
demikian seharusnya dana bunga dan juga denda dijadikan satu dengan dana
sosial yang ada di BMT Nurrohman agar penggunaannya tidak melanggar
prinsip-prinsip syariah
Dari hasil pengamatan penulis dapat disimpulkan bahwa praktik
penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan di BMT
Nurrohman tidak sesuai dengan ketentuan fatwa DSN No123DSN-
MUIXI2018 ketentuan ketiga nomor 1 (satu) dan nomor 4 (empat) karena
belum terlaksana sesuai dengan prinsip syariah
115 Asep Fathulrahman rdquo Maaruf Sebut Dana Tak Halal Bank Syariah Hanya untuk
Sosialrdquo dalam httpswwwcnnindonesiacomekonomi20181110154725-78-345508maaruf-
sebut-dana-tak-halal-bank-syariah-hanya-untuk-sosial (diakses pada tanggal 06 Maret 2020 jam
0905) 116 Arif Fauzani Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 24 Februari 2020
74
B Analisis Fatwa No123DSN-MUIXI2018 terhadap Prosedur Dewan
Pengawas Syariah dalam Penggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui
Sebagai Pendapatan bagi Lembaga Keuangan Syariah di BMT
Nurrohman Janti Slahung Ponorogo
Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam perbankan syariah memiliki
peranan yang penting dan strategis dalam pengawasan syariah pada perbankan
syariah DPS harus bertanggungjawab untuk memastikan semua produk dan
prosedur bank syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Secara DPS pada
institusi perbankan mempunyai kedudukan yang sangat kuat karena
kehadirannya adalah sangat penting dan strategis117
DSN MUI dalam fatwa No 123DSN-MUIXI2018 tentang Penggunaan
Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan (TBDSP) bagi Lembaga
Keuangan Syariah Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian
Syariah yang mengatur tentang peran DPS yang dijelaskan dalam ketentuan
ke-3 (tiga) nomor 5 (lima) yang berbunyi ldquoSetiap penggunaan dan penyaluran
dana TBDSP harus mendapatkan persetujuan atau opini dari Dewan Pengawas
Syariah LKS LBS dan LPS tersebutrdquo118 Yang artinya setiap penggunaan dan
penyaluran dana TBDSP tidak dapat dijalankan tanpa adanya persetujuan dari
DPS
DPS di BMT Nurrohman sudah dibentuk sejak BMT Nurrohman berdiri
DPS melakukan pemeriksaan di kantor 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan Salah
117 Khaerul Umam Manajemen Perbankan Syariah (Bandung Pustaka Setia 2013) 139 118 DSN-MUI ldquoPenggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan bagi
Lembaga Keuangan Syariah Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariahrdquo dalam
httpsdsnmuioridkategorifatwa (diakses pada tanggal 10 Desember 2019 jam1640)
75
satu DPS memiliki jabatan lain di luar sebagai anggota DPS Beliau merangkap
jabatan sebagai tenaga pengajar di salah satu sekolah menengah pertama yaitu
SMPN 2 Balong Jabatan itu tentu tidak membuat DPS komitmen pada satu
jabatan saja yaitu hanya sebagai DPS119
Pengawasan yang dilakukan DPS tersebut dilakukan secara periodik
setiap satu bulan sekali melalui laporan bulanan yang dibuat oleh pengurus
BMT Nurrohman Pada akhir tahun BMT Nurrohman mengadakan Rapat
Akhir Tahun (RAT) Rapat tersebut dihadiri oleh DPS segenap pengurus dan
semua anggota BMT Nurrohman yang membahas dan mengevaluasi kinerja
semua anggota masalah-masalah yang terjadi dan mencari solusi untuk
mengatasi masalah tersebut120 Dalam pengambilan keputusan harus
bermusyawarah terlebih dahulu dan bertanggung jawab terhadap hasil
keputusan121 Seperti yang dijelaskan dalam al-Qurrsquoān QS al-lsquoImrān ayat
159122
ر hellip م ي ا م اوره ى الله وش ل ل ع وك ت ت زم ا ع ذ إBermusyawarahlah dalam suatu urusan setelah kamu membulatkan tekad
maka bertawakallah kepada Allah
Dalam pengawasan penyaluran dana DPS mempunyai wewenang dan
tanggungjawab antara lain123
1 Menyetujui rencana penyaluran dana tahunan termasuk rencana pemberian
penyaluran dana kepada pihak yang terkait dengan bank dan penyaluran
119 Larman Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 24 Februari 2020 120 Ibid 121 Muhamad manajemen pembiayaan 145 122 Departemen Agama RI al-Qurrsquoān 99 123 Muhamad Manajemen Pembiayaan 146
76
dana kepada nasabah-nasabah besar tertentu yang akan tertuang dalam
rencana kerja bank yang disampaikan kepada BI
2 Mengawasi proses pelaksanaan pemberian penyaluran dana tersebut
berkaitan dengan syariat Islam
3 Meminta penjelasan danatau pertanggungjawaban direksi serta meminta
langkah-langkah perbaikan apabila rencana pemberian penyaluran dana
tersebut menyimpang dari unsur syariah
DPS memberikan persetujuan bahwa penyaluran dana denda dan juga
bunga dimasukkan ke dalam pendapatan BMT dan digunakan kembali untuk
membiayai kegiatan operasional BMT Menurut DPS hal itu tidak bisa
dikatakan sesuai dengan syariah namun beliau tetap menyetujui hal tersebut
karena BMT Nurrohman memiliki sistem pembagian sendiri saat dibahas
melalui rapat atau musyawarah sesuai dengan kesepakatan para pengurus
BMT DPS juga meminta langkah-langkah perbaikan apabila rencana
pemberian penyaluran dana tersebut menyimpang dari unsur syariah yaitu
dengan memberikan saran agar terus berbenah dan memperbaiki sistem
penerimaan dan penyaluran dana agar sesuai dengan ketentuan syariah124 DPS
telah melaksanakan wewenang dan tanggungjawabnya dalam pengawasan
penggunaan dan penyaluran dana tetapi belum bisa dilakukan dengan
maksimal
Dari paparan data di atas dapat disimpulkan bahwa prosedur DPS dalam
penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi lembaga
124 Larman Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 24 Februari 2020
77
keuangan syariah telah sesuai dengan ketentuan fatwa DSN No123DSN-
MUIXI2018 ketentuan ketiga nomor 5 (lima) yang berbunyi ldquoSetiap
penggunaan dan penyaluran dana TBDSP harus mendapatkan persetujuan atau
opini dari Dewan Pengawas Syariah LKS LBS dan LPS tersebutrdquo125 karena
penggunaan dana TBDSP di BMT Nurrohman telah mendapatkan persetujuan
atau opini dari DPS Akan tetapi konten dari prosedur pengalokasian dana
TBDSP yang disetujui tersebut belum sesuai dengan fatwa DSN No123DSN-
MUIXI2018 ketentuan ketiga nomor 1 (satu) dan nomor 4 (empat) karena
belum terlaksana sesuai dengan prinsip syariah
125 DSN-MUI ldquoPenggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan bagi
Lembaga Keuangan Syariah Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariahrdquo dalam
httpsdsnmuioridkategorifatwa (diakses pada tanggal 10 Desember 2019 jam1640)
78
BAB V
PENUTUP
A Kesimpulan
Berdasarkan hasil dari pengkaitan teori pada bab II dengan kenyataan
yang peneliti temukan di lapangan yang dituangkan di dalam bab III dan
berdasarkan analisis yang peneliti lakukan maka peneliti dapat menyimpulkan
sebagai berikut
1 Penggunaan dana TBDSP belum sesuai dengan fatwa DSN No123DSN-
MUIXI2018 Di dalam fatwa dana TBDSP wajib digunakan dan
disalurkan secara langsung untuk kemaslahatan umat Islam dan
kepentingan umum yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
Namun dalam praktiknya BMT Nurrohman memasukkan dana denda dan
bunga ke dalam pendapatan BMT dan digunakan kembali untuk kegiatan
operasional BMT Penggunaan dana tersebut akan memberikan
pemasukan dan keuntungan pada BMT Nurrohman sendiri
2 Prosedur Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam penggunaan dana yang
tidak boleh diakui sebagai pendapatan di BMT Nurrohman sebenarnya
telah sesuai dengan fatwa fatwa DSN No123DSN-MUIXI2018
ketentuan ketiga nomor 5 (lima) yang berbunyi ldquoSetiap penggunaan dan
penyaluran dana TBDSP harus mendapatkan persetujuan atau opini dari
Dewan Pengawas Syariah LKS LBS dan LPS tersebutrdquo karena
penggunaan dana TBDSP di BMT Nurrohman telah mendapatkan
persetujuan dan juga opini dari Dewan Pengawas Syariah Akan tetapi
79
79
konten dari prosedur tersebut belum sesuai dengan fatwa DSN
No123DSN-MUIXI2018 ketentuan ketiga nomor 1 dan nomor 4
karena belum terlaksana sesuai dengan prinsip syariah
B Saran
Berdasarkan hal-hal yang telah peneliti uraikan peneliti menemukan hal
hal yang penting yang sebaiknya menjadi perhatian kita bersama Dalam hal
ini penulis menyarankan beberapa hal
1 Diharapkan kepada BMT Nurrohman untuk menggunakan dana yang tidak
boleh diakui sebagai pendapatan sebagaimana denda dan bunga agar
sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI Sebaiknya dana denda tersebut
dimasukkan ke dalam dana sosial untuk selanjutnya digunakan untuk
kepentingan umum atau kemaslahatan umat Islam karena BMT
merupakan lembaga keuangan Islam yang berdasarkan prinsip-prinsip
syariah
2 Sebaiknya kinerja pengawasan oleh DPS dilakukan secara optimal dan
konsisten agar penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai
pendapatan yang ada di BMT Nurrohman dapat terlaksana dengan baik
maksimal dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan fatwa DSN-MUI yaitu
berdasarkan kemaslahatan umat atau kepentingan umum bukan untuk
kegiatan operasional BMT yang akan memberikan keuntungan BMT itu
sendiri
80
DAFTAR PUSTAKA
Referensi Buku
Departemen Agama RI al-Qurrsquoan dan Terjemahnya Semarang CV Toha Putra
2008
Abdullah Marsquoruf Hukum Keuangan Syariah pada Lembaga Keuangan Bank dan
Non Bank Yogyakarta Aswaja Presindo 2016
Adam Panji Fatwa-fatwa Ekonomi Syariah Konsep Metodologi dan
Implementasinya pada Lembaga Keuangan Syariah Jakarta Sinar
Grafika Offset 2018
Amin Marsquoruf Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum
dan Perundang-undangan Jakarta Puslitbang Kehidupan Keagamaan
2011
Antonio Muhammad Syafirsquoi Bank Syriah dari Teori ke Praktik Jakarta Gema
Insani 2001
Al-Arif Nur Rianto Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik Bandung CV
Pustaka Setia 2015
Arikunto Suharsimi Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktik Bandung
Rineka Cipta 2006
Basrowi Suwandi Memahami Penelitian Kualitatif Jakarta PT Rineka Cipta
2008
Budisantoso Totok dan Nuritomo Bank dan Lebaga Keuangan Lain Jakarta
Salemba Empat 2017
Bungin Burhan Analisis Data Penelitian Kualitatif Jakarta PT Raja Grafindo
Persada 2013
Chapra M Umer dan Khan Tariqullah Regulasi dan Pengawasan Bank Syariah
Jakarta Bumi Aksara 2008
Hirsanuddin Hukum Perbankan Syariah di Indonesia (Pembiayaan Bisnis dengan
Prinsip Kemitraan) Yogyakarta Genta Press 2008
Huda Nurul dan Heykal Mohammad Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis
dan Praktis Jakarta Kencana 2010
Moleong Lexi J Metode Penelitian Kualitatif Bandung PT Remaja Rosdakarya
2009
81
Mubarok Jaih Perkembangan Fatwa Ekonomi Syaria Bandung Pustaka Bani
Quraisy 2004
Muhammad Rifqi Akuntansi Keuangan Syariah Konsep dan Implementasi PSAK
Syariah Yogyakarta P3EI Press 2010
Muhammad Manajemen Dana Bank Syariah Yogyakarta YKPN 2011
An-Nawawī Imam al-Majmū Syarh al-Muhadzdzab Jakarta Pustaka Azzam
2009
Perwataatmadja Karnaen dan Antonio Muhammad Syafirsquoi Apa dan Bagaimana
Bank Islam Yogyakarta Dana Bhakti Wakaf 1992
Qardhawi Yusuf Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan Jakarta Gema Insani
Press 1997
Rahardjo Susilo dan Gudnanto Pemahaman Individu Teknik Nontes Kudus
Prenada Media 2011
Rasjid Sulaiman Fiqh Islam (Hukum Fiqh Isam) Bandung Sinar Baru
Algensindo 2016
Ridwan Muhammad Manajemen Bayt al-Māl Wa al-Tamwīl Yogyakarta UII
Press 2004
Sam Ichwan Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI
Jakarta Erlangga 2014
Sholeh Asrorun Nirsquoam Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia
tmp Emir Cakrawala Islam 2016
Soeharto Irawan Metode Penelitian Sosial Bandung PT Remaja Rosdakarya
2004
Sudarsono Pokok- pokok Hukum Islam Jakarta PT Rineka Cipta 2001
Sugiyono Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan RampD Bandung Alfabeta
2016
Tanjung Hendri dan Devi Abrista Metode Penelitian Ekonomi Islam Jakarta
Gramata Publishing 2013
Umam Khaerul Manajemen Perbankan Syariah Bandung Pustaka Setia 2013
Umam Khotibul Legislasi Fikih Ekonomi dan Penerapannya dalam Produk
Perbankan Syariah di Indonesia Yogyakarta BPFE 2011
82
Yusuf Muri Metode Penelitian Kuntitatif Kualitatif dan penelitian Gabungan
Jakarta Kencana 2017
Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah
Darmiati Tinjauan hukum Islam terhadap Pengalokasian Dana Non Halal Bagi
Kepentingan Sosial pada KJKS Manfaat Gayung Kebonsari Surabaya
Skripsi Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel 2012 1-8
Faozan Akhmad ldquoPeran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Penerapan
Shariah Compliance pada Bayt al-Māl Wa al-Tamwīl (BMT) di Kota
Purwokertordquo JPA Vol 16 No 1 Juni 2015 145-146
Lenap Indria Puspitasari ldquoPengungkapan Pendapatan Non-Halal PSAK 109 Vs
Praktikrdquo Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram Vol
3 2019 95-97
Mujib Abdu rdquoDewan Pengawas Syariah (DPS) pada Lembaga Keuangan Mikro
Syariah di Wilayah Jawa Tengahrdquo Az Zarqarsquo Vol 1 (Juni 2017) 127
Muttaqin Azhar ldquoModel Pembiayaan Bayt al-Māl Wa al-Tamwīl dan Peranannya
dalam Pembinaan Kesejahteraan Usaha Kecil Menengah (UKM)rdquo
Humanity Vol 7 2012 35
Nani Lenza Analisis Pengelolaan Dana Tazīr bagi Nasabah Wanprestasi dalam
Meningkatkan Kedisiplinan Nasabah (Studi Pada Pt Bank Syariah
Mandiri Kantor Cabang Teluk Betung Bandar Lampung) Skripsi
Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung 2018 3-9
Nasution Siti Toibah Studi Analisis Terhadap Fatwa DSN-Mui tentang Denda
Keterlambatan Pembayaran Utang pada Credit Card Syarirsquoah di Tinjau
Menurut Fiqih Muamalah Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif
Kasim 2012 3-8
Sofiyah rdquoAnalisis Efektifitas Keputusan DSN-MUI No 3 Tahun 2000 Berkaitan
dengan Dewan Pengawas Syariah di Bayt al-Māl Wa al-Tamwīl (BMT)
Studi Kasus di BMT Bima Magelangrdquo Muqtasid Vol 1 (Juli 2012) 143
Sutopo Umarwan ldquoDialektika Fatwa dan Hukum Positif di Indonesiardquo Justicia
Islamica Vol 15 No 1 2018 91
Syaputra Arianto Analisis Penggunaan Dana Tazīr dan Tarsquowidh bagi Nasabah
Wanprestasi pada PT BRI Syariah Skripsi Universitas Islam Negeri
Syarif Hidayatullah 2014 1-9
83
Taslimah Heni Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Penerapan Denda
pada Pembiayaan Bermasalah di KSU BMT Multazam Yogyakarta
Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2008 4-7
Thovarsquoi Ritwan ldquoDistribusi Dana Sosial Pada Bayt al-Māl Wa al-Tamwīl (BMT)
Alfa Dinar Kerjo Karanganyarrdquo Naskah Publikkasi (Surakarta
Universitas Muhammadiyah 2016 2
Referensi Internet
Asep Fathulrahman -Maaruf Sebut Dana Tak Halal Bank Syariah Hanya untuk
Sosialdikutipdarihttpswwwcnnindonesiacomekonomi201811101
54725-78-345508maaruf-sebut-dana-tak-halal-bank-syariah-hanya-
untuksosial [diakses tanggal 06 Maret 2020]
DSN-MUI -Penggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan bagi
Lembaga Keuangan Syariah Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga
Perekonomian Syariah dikutip dari httpsdsnmuioridkategorifatwa
[diakses pada tanggal 10 Desember 2019]
Kamus Besar Bahasa Indonesia -dikutip dari httpskbbiwebiddanahtml
[diaksespada 01 Maret 2020]
M Salman Yusuf -Fatwa No 123 Untuk Siapa dikutip dari dalam
httpswwwpressreadercomindonesiamajalahinvestor201908012824
62825619338 [diakses tanggal 12 Februari 2020]
OJK -Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 dikutip dari
httpswwwojkgoididkanaliknbregulasilembaga-keuangan-
mikroundang-undangPageaspx [diakses pada tanggal 11 Desember
2019]
6
syariah harus menjalankan kegiatan sesuai dengan prinsip syariah Selain itu
lembaga keuangan syariah berkewajiban untuk memberikan informasi bagi
masyarakat mengenai peruntukan dana non halal sehingga pengelolaan dana
non halal ini tidak menjadi salah kaprah dalam perspektif masyarakat awam12
Dalam penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan
diutamakan digunakan untuk kemaslahatan umum Seperti yang dijelaskan
dalam kitāb al-Majmū Syarh al-Muhadzdzab13
إذا كا ن معه مال حرام وأراد الت وبة والب را ءة نه ان كان له م قال الغزا ليتا وجب د عهإلى مالك معين وجب صره إليه أو إلى وكيله ان كانمي بغي أن ره ي وارثه وإن كان لما لك لاي عره ويئس من معرته ي ن ي
الح ال الح طريق مك م وذلك مسلمين العامة كالقناطروالمساجد وم ةودق به علىقيرأو قراءممايشترك المسلمون يه وإلا ي ت
Al-Ghāzalī berkata Apabila terdapat harta haram pada seseorang dan ia
ingin bertaubat serta melepaskan diri dari harta haram tersebut maka jika
pemilik harta tersebut diketahui wajib baginya untuk menyerahkan harta
tersebut kepadanya atau wakilnya Jika pemiliknya sudah meninggal
dunia wajib diberikan kepada ahli warisnya dan jika tidak diketahui
pemiliknya dan tidak ada harapan (sulit sekali) untuk mengetahuinya
maka sebaiknya ia menggunakan harta tersebut untuk kemaslahatan
kaum muslim seperti membangun jembatan sarana pendidikan Islam
masjid jalan menuju ke Makkah dan semisalnya yang menjadi kebaikan
bersama bagi kaum muslim Apabila tidak maka sedekahkanlah kepada
seorang fakir atau lebih Berdasarkan alasan di atas Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama
Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan fatwa mengenai penggunaan dana yang
tidak boleh diakui sebagai pendapatan yang sesuai dengan prinsip syariah dan
12 Indria Puspitasari Lenap ldquoPengungkapan Pendapatan Non-Halal PSAK 109 Vs
Praktikrdquo Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram 3 (2019) 95-97 13 Imam An-Nawawī al-Majmū Syarh al-Muhadzdzab (Jakarta Pustaka Azzam 2009)
428
7
menjadi pedoman lembaga kuangan syariah dalam menggunakan dana TBDSP
yang sesuai dengan Islam Mengenai pedoman tersebut telah diatur dalam
fatwa DSN yaitu fatwa DSN-MUI No123XI2018 tentang penggunaan dana
yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi lembaga keuangan syariah
lembaga bisnis syariah dan lembaga perekonomian syariah
Penggunaan dana bunga dan denda dalam fatwa DSN-MUI
No123XI2018 mewajibkan lembaga keuangan syariah untuk digunakan dan
disalurkan secara langsung untuk kemaslahatan umat Islam dan kepentingan
umum yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah Aturan mengenai
penggunaan dana yang diperbolehkan telah diatur di dalam ketentuan ke-3
fatwa DSN-MUI No123XI2018 Bentuk-bentuk penyaluran dana TBDSP
yang dibolehkan antara lain untuk 14
a Penanggulangan korban bencana
b Sarana penunjang lembaga pendidikan Islam
c Masjid atau musholla dan penunjangnya
d Pembangunan fasilitas umum yang berdampak sosial
e Sosialisasi edukasi dan literasi ekonomi keuangan dan bisnis syariah
untuk masyarakat umum
f Beasiswa untuk siswa atau mahasiswa berprestasi danatau kurang mampu
g Kegiatan produktif bagi dhuafa
h Fakir miskin
i Kegiatan sosial lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
14 Ibid
8
Dana TBDSP tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan LKS LBS dan
LPS antara lain dalam bentuk15
a Promosi produk maupun iklan (branding) perusahaan
b Pendidikan dan pelatihan untuk karyawan
c Pembayaran pajak zakat amp wakaf
d Pembayaran atau pelunasan tunggakan nasabah (end user)
e Kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah
Sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam fatwa DSN-MUI
No123XI2018 tentang penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai
pendapatan bagi lembaga keuangan syariah maka setiap lembaga keuangan
syariah harus menaati pedoman tersebut Apabila melanggar pedoman tersebut
maka tidak sesuai dengan fatwa DSN-MUI
BMT Nurrohman Janti Slahung menjadikan dana bunga dan denda
sebagai pendapatan operasional perusahaan Dana tersebut belum dipisahkan
secara khusus dan masih bercampur dengan dana lainnya sehingga dana
tersebut digunakan kembali untuk membiayai kegiatan-kegiatan operasional
yang diselenggarakan oleh BMT DPS di BMT Nurrohman juga telah
menyetujui bahwa penggunaan dana non halal tersebut digunakan untuk
kegiatan operasional perusahaan
Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk meneliti lebih
mendalam terkait penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai
pendapatan di BMT Nurrohman dalam skripsi yang berjudul ldquoPraktik
15 Ibid
9
Penggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan
(TBDSP) di BMT Nurrohman Desa Janti Kecamatan Slahung Kabupaten
Ponorogo dalam Perspektif Fatwa DSN MUI No123DSN-MUI XI2018rdquo
B Rumusan Masalah
Dalam penelitian ini peneliti menentukan rumusan masalah yang akan
dibahas mengenai penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai
pendapatan bagi lembaga keuangan syariah yaitu sebagai berikut
1 Bagaimana analisis Fatwa No123DSN-MUIXI2018 terhadap
penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi
lembaga keuangan syariah di BMT Nurrohman Janti Slahung Ponorogo
2 Bagaimana analisis Fatwa No123DSN-MUIXI2018 terhadap prosedur
Dewan Pengawas Syariah dalam penggunaan dana yang tidak boleh diakui
sebagai pendapatan bagi lembaga keuangan syariah di BMT Nurrohman
Janti Slahung Ponorogo
C Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan peneliti ini
bertujuan sebagai berikut
1 Untuk menjelaskan analisis fatwa DSN-MUI No123DSN-MUIXI2018
terhadap penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan
bagi lembaga keuangan syariah di BMT Nurrohman Janti Slahung
2 Untuk menjelaskan analisis fatwa DSN-MUI No123DSN-MUIXI2018
terhadap prosedur Dewan Pengawas Syariah dalam penggunaan dana yang
10
tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi lembaga keuangan syariah di
BMT Nurrohman Janti Slahung
D Manfaat Penelitian
Adapun pembahasan permasalahan dan penelitian skripsi ini diharapkan
berguna dan memiliki manfaat sebagai berikut
1 Manfaat Teoritis
a Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan
sumbangan pengetahuan di bidang hukum ekonomi syariah terkait
penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi
lembaga keuangan syariah
b Dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi kalangan akademisi
maupun praktisi
2 Manfaat Praktis
a Bagi Masyarakat
Diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada
masyarakat khususnya dalam penggunaan dana yang tidak boleh
diakui sebagai pendapatan bagi lembaga keuangan syariah yang
sesuai dengan fatwa atau prinsip-prinsip syariah
b Bagi BMT
Diharapkan dapat membantu menyempurnakan penggunaan
dana yang tidak boleh disebut sebagai pendapatan oleh lembaga
keuangan syariah yang sesuai dengan fatwa atau prinsip-prinsip
syariah
11
E Telaah Pustaka
Selain menggunakan buku-buku yang relevan peneliti juga melihat hasil
penelitian terdahulu agar tidak terjadi kesamaan secara menyeluruh Adapun
hasil penelitian terdahulu yang juga membahas tentang penggunaan dana yang
tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi lembaga keuangan syariah atau bisa
disebut dengan pendapatan non halal yaitu
Pertama penelitian yang dilakukan oleh Darmiati pada tahun 2012 yang
berjudul ldquoTinjauan hukum Islam terhadap penggunaan dana non halal bagi
kepentingan sosial pada KJKS Manfaat Gayung Kebonsari Surabayardquo Teknik
analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif
dengan pola deduktif Penelitian tersebut membahas mengenai penggunaan
dana non halal dan bagaimana hukumnya bila ditinjau dari hukum islam Hasil
dari penelitian tersebut adalah dana non halal digunakan untuk kepentingan
umum dan diperbolehkan dalam Islam karena itu termasuk maṣlaḥah mursalah
sebagaimana dijelaskan oleh Abdullah bin Abdul Ḥussein Sehingga setiap
sumber dana yang didapat dari KJKS Manfaat harus disalurkan untuk
kepentingan sosial sesuai dengan tujuan utamanya yaitu membantu orang-
orang yang kesulitan sesuai dengan prinsip syariah16
Kedua penelitian yang dilakukan oleh Lenza Nani pada tahun 2018 yang
berjudul ldquoAnalisis Pengelolaan Dana Tazīr bagi Nasabah Wanprestasi Dalam
Meningkatkan Kedisiplinan Nasabah (Studi Pada PT Bank Syariah Mandiri
16 Darmiati Tinjauan hukum Islam terhadap Pengalokasian Dana Non Halal Bagi
Kepentingan Sosial pada KJKS Manfaat Gayung Kebonsari Surabaya Skripsi (Surabaya Institut
Agama Islam Negeri Sunan Ampel 2012) 1-8
12
Kantor Cabang Teluk Betung Bandar Lampung)rdquo Jenis penelitian yang
digunakan adalah penelitian lapangan (field research) Penelitian tersebut
membahas mengenai penerapan dan pengelolaan tazīr bagi nasabah
wanprestasi dalam meningkatkan kedisiplinan di Bank Syariah Mandiri Teluk
Betung Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa Bank Syariah Mandiri
Kantor Cabang Teluk Betung menerapkan tazīr kepada nasabah mampu yang
menunda-nunda pembayaran dengan sengaja dan nasabah yang tidak
mempunyai itikad baik apabila mengalami keterlambatan membayar Besarnya
tazīr yang diterapkan oleh Bank Syariah Mandiri yaitu 5 perbulan Dana
tazīr tersebut bukan merupakan pendapatan bank melainkan dana tazīr
tersebut disalurkan kedalam bentuk dana sosial sesuai fatwa DSN-MUI
No17DSN-MUIIX2000 Penyaluran dana tersebut harus habis dalam jangka
satu tahun17
Ketiga penelitian yang dilakukan oleh Arianto Saputra pada tahun 2014
yang berjudul ldquoAnalisis Penggunaan Dana Tazīr dan Tarsquowidh bagi Nasabah
Wanprestasi pada PT BRI Syariahrdquo Penelitian tersebut merupakan penelitian
kualitatif deskriptif yang membahas mengenai praktik tazīr dan tarsquowidh pada
nasabah wanprestasi dan bagaimana cara menentukan besarannya Hasil dari
penelitian tersebut adalah tazīr dikenakan pada nasabah yang mampu tetapi
enggan memenuhi prestasinya Adapun besarannya ditentukan di awal kontrak
17 Lenza Nani Analisis Pengelolaan Dana Tazīr bagi Nasabah Wanprestasi dalam
Meningkatkan Kedisiplinan Nasabah (Studi Pada Pt Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Teluk
Betung Bandar Lampung) Skripsi (Lampung Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung
2018) 3-9
13
Dana yang terkumpul digunakan untuk kegiatan sosial semua ketentuan yang
ada sudah mengacu pada fatwa DSN-MUI No17DSN-MUIIX2000
Sedangkan dana tarsquowidh dikenakan kepada nasabah yang lalai dan ini
merupakan tindak lanjut dari nasabah yang yang sudah dikenakan tazīr tetapi
masih tidak memenuhi prestasinya Tarsquowidh berbeda dengan tazīr karena
tarsquowidh dapat diakui sebagai pendapatan oleh bank syariah sesuai dengan
fatwa DSN-MUI No43DSN-MUIVIII200418
Keempat penelitian yang dilakukan oleh Heni Taslimah pada tahun 2008
yang berjudul ldquoTinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Penerapan Denda
pada Pembiayaan Bermasalah di KSU BMT Multazam Yogyakartardquo
Penelitian tersebut merupakan penelitian lapangan dengan metode preskriptif
yang membahas mengenai pelaksanaan penerapan denda pada pembiayaan
bermasalah di KSU BMT Multazam Yogyakarta dan penggunaannya
Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa hukum Islam memberikan
kewenangan pelaksanaan sanksi denda selama sesuai dengan ketentuan dan
prinsip yang telah ditentukan hukum Islam Penggunaan hasil denda lebih
diprioritaskan untuk kepentingan umum dan pelaksanaannya sesuai dengan
prinsip Islam19
Kelima penelitian yang dilakukan oleh Siti Toibah Nasution pada tahun
2012 yang berjudul ldquoStudi Analisis terhadap Fatwa DSN-MUI tentang Denda
18Arianto Syaputra Analisis Penggunaan Dana Tazīr dan Tarsquowidh bagi Nasabah
Wanprestasi pada PT BRI Syariah Skripsi (Jakarta Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
2014) 1-9 19 Heni Taslimah Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Penerapan Denda pada
Pembiayaan Bermasalah di KSU BMT Multazam Yogyakarta Skripsi (Yogyakarta Universitas
Islam Negeri Sunan Kalijaga 2008) 4-7
14
Keterlambatan Pembayaran Utang pada Credit Card Syarirsquoah di Tinjau
Menurut Fiqih Muamalahrdquo Penelitian tersebut merupakan penelitian pustaka
(library research) yang membahas mengenai bagaimana fatwa DSN-MUI
tentang denda keterlambatan pembayaran uang pada kartu kredit syariah dan
bagaimana metode penetapan hukum terhadap denda keterlambatan
pembayaran utang pada kartu kredit syariah Hasil dari penelitian tersebut
adalah hukum denda keterlambatan pembayaran utang pada kartu kredit adalah
bagi nasabah yang mampu membayar tetapi menunda-nunda pembayaran
dengan sengaja dan tidak mempunyai itikad baik untuk membayar hutangnya
maka akan dikenakan sanksi oleh LKS Tetapi bagi nasabah yang tidakbelum
mampu membayar disebabkan force majeur tidak boleh dikenakan sanksi
Denda tersebut nantinya akan diperuntukkan sebagai dana sosial Metode yang
digunakan oleh komisi fatwa DSN-MUI dalam proses penetapan fatwa
berpegang kepada al-Qurrsquoān sunnah dan ijtihad sahabat serta kaidah
fiqhiyah20
Untuk skripsi yang pertama penelitian tersebut membahas mengenai
penggunaan dana non halal dan bagaimana hukumnya bila ditinjau dari hukum
islam Meskipun sama-sama membahas tentang penggunaan dana non halal
akan tetapi dalam penelitian ini membahas penggunaan dana non halal dalam
perspektif fatwa DSN-MUI No123DSN-MUI XI2018 bukan perspektif
hukum Islam
20 Siti Toibah Nasution Studi Analisis Terhadap Fatwa DSN-MUI tentang Denda
Keterlambatan Pembayaran Utang pada Credit Card Syariah di Tinjau Menurut Fiqih Muamalah
Skripsi (Riau Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 2012) 3-8
15
Untuk skripsi yang kedua membahas mengenai penerapan dan
pengelolaan tazīr bagi nasabah wanprestasi Meskipun sama-sama membahas
tentang pengelolaan dana tazīr akan tetapi dalam penelitian tersebut ditinjau
dalam perspektif fatwa DSN-MUI No17DSN-MUIIX2000 sedangkan
dalam penelitian ini ditinjau dari perspektif fatwa DSN-MUI No123DSN-
MUI XI2018
Untuk skripsi yang ketiga membahas mengenai penggunaan dana tazīr
dan tarsquowidh bagi Nasabah Wanprestasi Meskipun sama-sama membahas
mengenai penggunaan dana tazīr akan tetapi dalam penelitian tersebut ditinjau
dalam perspektif fatwa DSN-MUI No17DSN-MUIIX2000 dan fatwa DSN-
MUI No43DSN-MUIVIII2004 sedangkan dalam penelitian ini ditinjau dari
perspektif fatwa DSN-MUI No123DSN-MUI XI2018
Untuk skripsi yang keempat membahas mengenai pelaksanaan
penerapan denda pada pembiayaan bermasalah dan penggunaannya ditinjau
dari hukum Islam Meskipun sama-sama membahas mengenai penggunaan
dana denda akan tetapi pada penelitian ini ditinjau dari perspektif fatwa DSN-
MUI No123DSN-MUI XI2018 bukan perspektif hukum Islam
Untuk skripsi yang kelima membahas mengenai denda keterlambatan
pembayaran uang pada kartu kredit syariah dan bagaimana metode penetapan
hukum terhadap denda keterlambatan pembayaran utang pada kartu kredit
syariah Meskipun sama-sama membahas mengenai denda akan tetapi dalam
penelitian ini membahas mengenai penggunaan dana denda bukan metode
penetapan hukum terhadap denda
16
F Metode Penelitian
1 Jenis dan Pendekatan Penelitian
Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) yaitu
penelitian yang dilakukan di lapangan atau dalam masyarakat yang berarti
bahwa datanya diambil atau didapat dari lapangan atau masyarakat
Meskipun penelitian ini berbasis penelitian lapangan penulis juga
menggunakan sumber-sumber data kepustakaan dengan memanfaatkan
buku-buku hasil penelitian dan internet digunakan untuk menelaah hal-
hal yang berkenaan dengan penggunaan dana yang tidak boleh diakui
sebagai pendapatan di lembaga keuangan syariah
Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan
kualitatif Yaitu tata cara penelitian dengan menggunakan pengamatan dan
wawancara21
2 Kehadiran Peneliti
Dalam penelitian kualitatif peneliti bertindak sebagai instrumen
sekaligus pengumpulan data Instrumen peneliti di sini dimaksudkan
sebagai alat pengumpul data Karena bertindak sebagai pengumpul data
atau instrumen peneliti akan senantiasa berhubungan dengan subyeknya22
Untuk itu dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi dan
wawancara untuk mengetahui praktik penggunaan dana yang tidak boleh
21 Lexi J Moleong Metode Penelitian Kualitatif (Bandung PT Remaja Rosdakarya 2009)
11 22 Basrowi dan Suwandi Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta PT Rineka Cipta
2008) 89
17
diakui sebagai pendapatan yang dilakukan oleh BMT Nurrohman Janti
Slahung
3 Lokasi Penelitian
Penelitian ini mengambil tempat di BMT Nurrohman Janti Slahung
tepatnya berada di jalan Mayjend Panjaitan Desa Janti Slahung Ponorogo
dengan pertimbangan bahwa lembaga ini merupakan lembaga keuangan
mikro yang memberikan layanan bagi masyarakat berdasarkan prinsip
syariah dan laporan keuangannya masih secara konvensional
4 Data dan Sumber Data
a Data
Data adalah fakta yang dapat ditarik menjadi suatu kesimpulan
dalam kerangka persoalan yang digarap23 Data dapat berupa teks
dokumen gambar foto artefak atau objek-objek lainnya yang
ditemukan di lapangan selama melakukan penelitian dengan
menggunakan penelitian kualitatif24 Adapun data-data yang
diperlukan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari
wawancara kepada karyawan manager dan DPS yang berada di BMT
Nurrohman Janti Slahung
23 Hendri Tanjung dan Abrista Devi Metode Penelitian Ekonomi Islam (Jakarta Gramata
Publishing 2013) 76 24 Jonathan Sarwono Metode Penelitian Kuantitatif dan Kuantitif (Yogyakarta Penerbit
Graha Ilmu 2012) 224
18
b Sumber Data
1) Sumber Data Primer
Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh
dari hasil wawancara kepada karyawan manager dan DPS di
BMT Nurrohman Janti Slahung untuk mendapatkan keterangan
yang benar-benar terjadi
2) Sumber Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk
yang sudah jadi sudah dikumpulkan dan diolah pihak lain
biasanya sudah dalam bentuk publikasi Data sekunder ini
biasanya sebagai pelengkap dari data primer25
Data sekunder yang mendukung penelitian penulis terdiri
dari seluruh data yang berkaitan dengan penggunaan dana yang
tidak bisa disebut sebagai pendapatan serta data dokumentasi
yang diperoleh dari BMT Nurrohman Janti Slahung
5 Teknik Pengumpulan Data
a Wawancara (interview)
Wawancara merupakan salah satu tehnik dalam pengumpulan
data penelitian yaitu suatu kejadian atau proses interaksi antara
pewawancara dan narasumber melalui komunikatif secara langsung26
25 Irawan Soeharto Metode Penelitian Sosial (Bandung PT Remaja Rosdakarya 2004)
67-68 26 Muri Yusuf Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Penelitian Gabungan
(Jakarta Kencana 2017) 372
19
Wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang terkait baik
secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data
terkait penelitian Peneliti melakukan wawancara kepada 4 (empat)
orang yaitu manager DPS dan 2 (dua) karyawan yang ada di BMT
Nurrohman Janti Slahung
b Observasi
Dalam arti sempit observasi adalah pengamatan secara langsung
terhadap gejala yang diteliti Secara luas observasi meliputi
pengamatan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung
terhadap objek yang sedang diteliti27
Dalam penelitian ini observasi dilakukan untuk mendapatkan
data tentang keadaan situasi dan kondisi BMT Nurrohman Janti
Slahung Peneliti mendatangi langsung kantor pusat BMT Nurrohman
Janti Slahung agar mendapatkan situasi dan kondisi terkini di BMT
Nurrohman Janti Slahung sehingga peneliti bisa melanjutkan
penelitian di BMT Nurrohman Janti Slahung
c Dokumentasi
Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang
diperoleh melalui dokumen-dokumen atau buku-buku tulisan-tulisan
yang ada kaitannya dengan masalah penelitian28 Teknik pengumpulan
data yang digunakan dengan cara membaca dan mengambil
27 Susilo Rahardjo dan Gudnanto Pemahaman Individu Teknik Nontes (Kudus Prenada
Media 2011) 42 28 Suharsimi Arikunto Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Bandung Rineka
Cipta 2006) 158
20
kesimpulan dari berkas-berkas atau arsip dokumen BMT Nurrohman
Janti Slahung
6 Analisis Data
Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat
pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data
dalam periode tertentu Aktivitas dalam analisis data menurut model Miles
dan Huberman yaitu data reduction data display dan conclusion drawing
atau verification Data reduction artinya data yang diperoleh dari lapangan
jumlahnya cukup banyak untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan
rinci Data display artinya penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk
uraian singkat bagan dan hubungan antar kategori Langkah ketiga yaitu
penarikan kesimpulan dan verifikasi29
Dalam penyusunan skripsi ini cara yang digunakan penulis untuk
menganalisa data adalah menggunakan metode deduktif dan induktif
Metode deduktif yaitu cara berfikir untuk menarik kesimpulan dari suatu
kaidah atau pendapat yang umum menuju ke suatu pendapat yang bersifat
khusus30 Sedangkan metode induktif yaitu cara berfikir untuk menarik
kesimpulan dari fakta-fakta kemudian dirumuskan menjadi suatu
kesimpulan atau jeneralisasi31
29 Sugiyono Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan RampD (Bandung Alfabeta
2016) 246-252 30 Burhan Bungin Analisis Data Penelitian Kualitatif (Jakarta PT Raja Grafindo Persada
2013) 47 31 Ibid 48
21
Dalam hal ini penulis mengemukakan terlebih dahulu teori-teori dan
data-data lalu menganalisanya dari fatwa DSN MUI kemudian dijadikan
pedoman dalam menganalisis penggunaan dana yang tidak boleh diakui
sebagai pendapatan di BMT Nurrohman Janti Slahung Ponorogo untuk
kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus yaitu apakah BMT
Nurrohman Janti Slahung Ponorogo sudah benar-benar menerapkan
ketentuan-ketentuan yang ada dalam fatwa DSN-MUI No123DSN-
MUIXI2018 tentang Penggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui
Sebagai Pendapatan (TBDSP) bagi Lembaga Keuangan Syariah Lembaga
Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariah
7 Pengecekan Keabsahan Data
Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini ditentukan dengan
cara
a Perpanjangan Pengamatan
Perpanjangan pengamatan akan memungkinkan peningkatan
derajat kepercayaan data yang dikumpulkan32 Dengan perpanjangan
pengamatan ini peneliti mengecek kembali apakah data-data terkait
penggunaan dana yang tidak bisa disebut sebagai pendapatan sudah
benar atau belum Jika data-data yang diperoleh selama ini ternyata
tidak benar maka peneliti melakukan pengamatan lagi yang lebih luas
dan mendalam sehingga diperoleh data yang pasti kebenarannya
32 Moleong Metodologi Penelitian 248
22
b Triangulasi
Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai
sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu33 Pada penelitian
ini peneliti melakukan pengecekan keabsahan data yang terkait
dengan penggunaan dana yang tidak bisa disebut sebagai pendapatan
serta peran DPS sudah benar atau belum dengan cara membandingkan
hasil wawancara dengan isi suatu dokumen dengan memanfaatkan
berbagai sumber data informasi sebagai bahan pertimbangan Dalam
hal ini peneliti membandingkan data hasil observasi dengan data hasil
wawancara dan juga membandingkan hasil wawancara dengan
wawancara lainnya yang kemudian diakhiri dengan menarik
kesimpulan sebagai hasil temuan lapangan
G Sistematika Pembahasan
Dalam penelitian ini untuk memberoleh pembahasan dan pemahaman
penulis membuat sistematikan pembahasan menjadi V (lima) bab yang mana
antara bab satu dengan bab lainnya mempunyai hubungan yang erat dan
berkaitan sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak bisa
dipisahkan yaitu sebagai berikut
1 BAB I PENDAHULUAN
Bab ini merupakan gambaran untuk memberikan pola
pemikiran bagi keseluruhan isi yang terdiri dari latar belakang
masalah rumusan masalah tujuan penelitian manfaat penelitian
33 Ibid 273
23
telaah pustaka kajian teori metode penelitian dan sistematika
pembahasan
2 BABII FATWA NO123DSN-MUIXI2018 TENTANG
PENGGUNAAN DANA YANG TIDAK BOLEH DIAKUI
SEBAGAI PENDAPATAN (TBDSP) BAGI LEMBAGA
helliphelliphelliphellipKEUANGANSYARIAH
Berisi uraian mengenai landasan teori yang digunakan untuk
menganalisis permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini yaitu
menguraikan fatwa DSN MUI tentang penggunaan dana yang tidak
boleh diakui sebagai pendapatan bagi lembaga keuangan syariah
Dalam hal ini peneliti memaparkan tentang gambaran singkat
fatwa No123DSN-MUIXI2018 tentang penggunaan dana yang
tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi lembaga keuangan
syariah
3 BAB III PRAKTIK PENGGUNAAN DANA TBDSP DAN
helliphelliphelliphellipPROSEDUR DEWAN PENGAWAS SYARIAH DI BMT
helliphelliphelliphellipNURROHMAN JANTI SLAHUNG PONOROGO
Bab ini berisikan data penelitian lapangan di BMT
Nurrohman Janti Slahung Ponorogo Dalam hal ini peneliti
memaparkan tentang sejarah BMT Nurrohman Janti Slahung visi
misi dan motto BMT Nurrohman Janti Slahung tempat dan
kedudukan BMT Nurrohman Janti Slahung pengurus BMT
Nurrohman Janti Slahung dan produk pembiayaan di BMT
24
Nurrohman Janti Slahung Selain itu peneliti juga memaparkan
tentang praktik penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai
pendapatan dan prosedur DPS dalam mengawasi penggunaan dana
yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan di BMT Nurrohman
Janti Slahung Ponorogo
BAB IV ANALISA FATWA NO123DSN-MUIXI2018 TENTANG
PENGGUNAAN DANA YANG TIDAK BOLEH DIAKUI
SEBAGAI PENDAPATAN (TBDSP) DI BMT NURROHMAN
JANTI SLAHUNG PONOROGO
Bab ini berisikan analisis fatwa analisis Fatwa No123DSN-
MUIXI2018 terhadap penggunaan dana yang tidak boleh diakui
sebagai pendapatan bagi lembaga keuangan syariah di BMT
Nurrohman Janti Slahung dan analisis fatwa No123DSN-
MUIXI2018 terhadap prosedur DPS dalam penggunaan dana
yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi lembaga
keuangan syariah di BMT Nurrohman Janti Slahung
BAB V PENUTUP
Bab ini berisikan kesimpulan yang merupakan jawaban
umum dari permasalahan yang ditarik dari hasil penelitian dan
berikut saran-saran yang ditujukkan bagi pihak-pihak terkait
dengan permasalahan penelitian
25
BAB II
FATWA NO123DSN-MUIXI2018 TENTANG PENGGUNAAN DANA
YANG TIDAK BOLEH DIAKUI SEBAGAI PENDAPATAN (TBDSP)
BAGI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
A Pengertian Fatwa Dewan Syariah Nasional
Fatwa mempunyai kesamaan dengan kata iftā dimana ia adalah masdar
dari kata aftā yufti iftārsquoan Adapun kata futya atau fatwa adalah isim masdar
dari aftā hanya saja kata futya lebih sering digunakan oleh orang Arab
sebagaimana yang dinukil oleh Ibn Mandzur dalam lisannya Pengertian iftārsquo
secara etimologi adalah al- Ibānah (penjelasan) yaitu memberikan penjelasan
kepada orang lain Atas dasar ini Iftārsquo berarti memberikan penjelasan kepada
orang lain yang menanyakan suatu hal34 Arti fatwa secara bahasa misalnya
terdapat dalam surah an-Nisā ayat 17635
هلك ليس له ولد وله أخت إن امرؤ يست فتوك قل الله ي فتيكم ي الكللة ف ما ت رك إن كا تا اث ن ت ين لهما وهو يرث ها إن لم يكن لها ولد لها ث ي ين ل وإن كاوا إخوة رجالا وساء للذكر مث الث لثان مما ت رك ح ا
﴾٦٧١﴿والله بكل شيء عليم ي ب ي ن الله لكم أن تضلوا Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah) Katakanlah Allah
memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu) jika seorang
meninggal dunia dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara
perempuan maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari
harta yang ditinggalkannya dan saudaranya yang laki-laki mempusakai
(seluruh harta saudara perempuan) jika ia tidak mempunyai anak tetapi
jika saudara perempuan itu dua orang maka bagi keduanya dua pertiga
34 Umarwan Sutopo ldquoDialektika Fatwa dan Hukum Positif di Indonesiardquo Justicia Islamica
1 (Juni 2018) 91 35Departemen Agama RI Al-Qurrsquoān dan Terjemahnya (Semarang CV Toha Putra 2008)
149
26
dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal Dan jika mereka (ahli
waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan maka
bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara
perempuan Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu supaya kamu
tidak sesat Dan Allah maha mengetahui segala sesuatu
Pengertian fatwa menurut syararsquo ialah menerangkan hukum syararsquo dalam
suatu persoalan menjadi sebuah jawaban dari suatu pertanyaan baik sipenanya
itu jelas identitasnya maupun tidak serta berbentuk perseorangan atau
kolektif36 Dengan demikian pengertian fatwa berarti menerangkan hukum-
hukum Alah SWT berdasarkan pada dalil-dalil syariah secara umum dan
menyeluruh Keterangan hukum yang telah diberikan itu dinamakan fatwa
Orang yang meminta atau menanyakan fatwa disebut mustaftī sedang yang
dimintakan untuk memberikan fatwa disebut mufti37 Fatwa memiliki fungsi
sebagai penerapan secara konkret ketentuan fiqh dalam masalah tertentu38
Pada umumnya fatwa ditetapkan berdasarkan keterangan al-Qurrsquoān
hādits ijmā dan qiyās Keempatnya merupakan sumber dalil hukum syariah
yang telah disepakati oleh jumhur ulama Jumhur ulama menyepakati validitas
keempat sumber tersebut sebagai sumber-sumber hukum syariah berdasarkan
firman Allah didalam al-Qurrsquoān surat an-Nisā ayat 59 sebagai berikut39
36 Yusuf Qardhawi Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan (Jakarta Gema Insani
Press 1997) 5 37 Ichwan Sam dkk Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI
(Jakarta Erlangga 2014) 7-8 38 Marsquoruf Amin dkk Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum dan
Perundang-undangan (Jakarta Puslitbang Kehidupan Keagamaan 2011) 21 39Departemen Agama Al-Qurrsquoān dan Terjemahnya 124
27
مر منكم إن يا أي ها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي اتم ت ؤمنون ب الله والي وم الخر ت نازعتم ي شيء ردوه إلى الله والرسول إن كن
لك ر وأحسن تأويل ذ ﴾٩٥﴿ خي Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya)
dan ulil amri di antara kamu Kemudian jika kamu berlainan pendapat
tentang sesuatu maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qurrsquoān) dan
Rasul (sunnahnya) jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan
hari kemudian Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik
akibatnya
Kebolehan untuk berijtihad juga diperkuat keterangan hadits yang
diriwayatkan oleh Mursquoādz ibn Jabal ketika diutus Rasulullah SAW untuk
menjadi qādhi di Yaman Rasulullah bertanya kepada Mursquoādz apakah yang
akan dilakukan dalam berhukum jika ia tidak menemukan dalil naqli dari al-
Qurrsquoān maupun sunnah maka Mursquoādz menjawab bahwa ia akan berijtihad
dengan akalnya dan Rasullah pun menyetujuinya40
Dikeluarkannya fatwa dipandang sebagai pendapat hukum yang
berdasarkan pertimbangan Pengeluaran fatwa ini dimaksudkan untuk
melaksanakan fungsinya yang utama yakni memberikan pendapat hukum
suatu masalah sesuai dengan pendapat mereka tentang tindakan apa yang
benar menurut pandangan syariah Fatwa telah berperan dalam menjelaskan
hukum Islam yang berbentuk jawaban konkret terhadap kasus demi kasus yang
telah dihadapi oleh masyarakat yang dapat dijadikan pedoman untuk
mengetahui bagaimana penerapan hukum syariah terhadap masalah tertentu41
40 Asrorun Nirsquoam Sholeh Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (tmp
Emir Cakrawala Islam 2016) 123 41 Amin dkk Fatwa Majelis 21
28
B Profil Dewan Syariah Nasional
1 Pengertian Dewan Syariah Nasional
Dewan Syariah Nasional atau disebut dengan DSN ialah suatu
lembaga bentukan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1999
yang beranggotakan para ahli hukum Islam Lembaga ini memiliki fungsi
melakukan tugas-tugas MUI dalam memajukan ekonomi umat menangani
masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan
syariah Salah satu tugas pokok dari DSN ialah mengkaji menggali dan
merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam dalam bentuk fatwa
untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga keuangan
syariah serta untuk memberikan pengawasan terhadap Dewan Pengawas
Syariah (DPS) yang ada dimasing-masing lembaga keuangan syariah
sebagai kewaspadaan MUI terkait dengan kemungkinan timbulnya fatwa
yang berbeda dimasing-masing DPS42
Lembaga ini memiliki fungsi utama sebagai pengawas produk
produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariat Islam DSN
membuat garis panduan produk syariah untuk keperluan pengawasan
Garis panduan tersebut diambil dari sumber-sumber hukum Islam yang
dijadikan dasar pengawasan bagi DPS pada lembaga-lembaga keuangan
syariah dan menjadi dasar pengembangan produk-produknya43
42 Muhammad Syafirsquoi Antonio Bank Syariah dari Teori ke Praktik (Jakarta Gema Insani
2001) 32 43 Ibid 32
29
2 Sejarah Terbentuknya Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia
(DSN-MUI)
Pasca diundangkannya Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang
perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang perbankan
kegiatan dan aktivitas pengembangan ekonomi syariah semakin
meningkat44 Hal itu kemudian diikuti pertumbuhan pesat aktivitas
perekonomian yang berdasarkan prinsip syariah termasuk mendorong
pendirian beberapa lembaga keuangan syariah Perkembangan pesat
lembaga keuangan syariah memerlukan aturan-aturan yang berkaitan
dengan kesesuaian operasional LKS dengan prinsip-prinsip syariah
Persoalan muncul karena institusi regulator yang semestinya mempunyai
otoritas mengatur dan mengawasi LKS yaitu Bank Indonesia (BI) untuk
perbankan syariah dan kementerian keuangan untuk lembaga keuangan
nonbank tidak dapat melaksanakan otoritasnya dibidang syariah (untuk
merumuskan prinsip-prinsip syariah secara langsung dari teks al-Qurrsquoān
hādits maupun kitab-kitab fiqih Kementerian keuangan dan BI tidak
memiliki otoritas untuk merumuskan prinsip-prinsip syariah secara
langsung dari teks-teks keagamaan dalam bentuk peraturan (regulasi) yang
bersesuaian untuk setiap lembaga keuangan syariah Sebab lain adalah
bahwa lembaga tersebut tidak dibekali peraturan perundang-undangan
44 Khotibul Umam Legislasi Fikih Ekonomi dan Penerapannya dalam Produk Perbankan
Syariah di Indonesia (Yogyakarta BPFE 2011) 49
30
yang mengatur tentang otoritas dalam mengurus masalah kesesuaian
syariah45
Rencana pembentukan DSN mulai dibincangkan pada tahun 1990
ketika acara lokakarya dan pertemuan yang membahas tentang bunga bank
dan pengembangan ekonomi rakyat serta merekomendasikan agar
pemerintah memfasilitasi pendirian bank berdasarkan prinsip syariah
Karena kesimpulan lokakarya ini mengindikasikan adanya kecenderungan
mempersamakan bunga bank dengan riba Selanjutnya pada tahun 1997
Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengadakan lokakarya ulama tentang
reksadana syariah yang salah satu rekomendasinya adalah pembentukan
DSN46
Pada pertemuan tanggal 14 Oktober 1997 telah disepakati
pembentukan DSN Usulan ini ditindaklanjuti sehingga tersusunlah DSN
secara resmi tahun 1998 Pada tahun 1999 pengurus DSN yang pertama
adalah menteri agama republik Indonesia Malik Fajar pada acara
Musyawarah Kerja Nasional (MUKERNAS) MUI di Jakarta tepatnya
pada bulan februari 1998 Kehadiran DSN pada tahun bersamaan dengan
terbentuknya komite ahli pengembangan syariah di BI yang kemudian
bertukar nama menjadi biro perbankan syariah47
45 M Cholis Nafis Teori Hukum Ekonomi Syariah Kajian Komprehensif tentang Teori
Hukum Ekonomi Islam Penerapannya dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional dan Penerapannya
ke dalam Peraturan Perundang-undangan (Jakarta UIP 2011) 82 46 SyafirsquoI Antonio Bank Syariah 32 47 Panji Adam Fatwa-fatwa Ekonomi Syariah Konsep Metodologi dan Implementasinya
pada Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta Sinar Grafika Offset 2018) 161
31
3 Tugas dan Wewenang Dewan Syariah Nasional
Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)
sebagai lembaga yang mempunyai otoritas dalam pembuatan fatwa di
bidang ekonomi syariah mempunyai beberapa tugas dan wewenang
Dalam pedoman dasar DSN-MUI yang termuat dalam bab IV keputusan
DSN-MUI Nomor 01 tahun 2000 tugas dan wewenang adalah sebagai
berikut
a Dewan Syariah Nasional bertugas48
1) Menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam
kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada
khususnya
2) Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan syariah
3) Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah
4) Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan
b Dewan Syariah Nasional berwenang49
1) Mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS di masing-masing
lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum
pihak terkait
2) Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan atau
peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang seperti
departemen keuangan dan BI
48 Marsquoruf Abdullah Hukum Keuangan Syariah pada Lembaga Keuangan Bank dan Non
Bank (Yogyakarta Aswaja Presindo 2016) 214 49 Ibid 214
32
3) Memberikan rekomendasi danatau mencabut rekomendasi
nama-nama yang akan duduk sebagai DPS pada suatu lembaga
keuangan syariah
4) Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang
diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah termasuk
otoritas moneter atau lembaga keuangan dalam maupun luar
negeri
5) Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk
menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan
oleh DSN
6) Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil
tindakan apabila peringatan tidak diindahkan
4 Kedudukan Status dan Anggota DSN
Kedudukan status dan anggota DSN yaitu50
a DSN merupakan bagian dari MUI
b DSN membantu pihak terkait seperti departemen keuangan BI dan
lain-lain dalam menyusun peraturan atau ketentuan untuk lembaga
keuangan syariah
c Anggota DSN terdiri dari para ulama praktisi dan para pakar dalam
bidang yang terkait dengan muamalah syariah
d Anggota DSN ditunjuk dan diangkat oleh MUI dengan masa bakti
sama dengan periode masa bakti pengurus MUI pusat yakni 5 (lima)
50 Ibid 231
33
tahun Sedangkan dalam buku petunjuk pelaksanaan pembukaan
kantor bank syariah yang diterbitkan oleh BI dikatakan bahwa masa
bakti DSN adalah 4 (empat) tahun
5 Mekanisme Kerja Dewan Syariah Nasional
Secara garis besar mekanisme kerja DSN sebagai berikut51
a Mengesahkan rancangan fatwa yang diusulkan oleh badan pelaksana
harian DSN dalam rapat pleno
b Menetapkan mengubah atau mencabut berbagai fatwa dan pedoman
kegiatan lembaga keuangan syariah dalam rapat pleno
c Mengesahkan atau mengklarifikasi hasil kajian terhadap usulan atau
pertanyaan mengenai suatu produk atau jasa lembaga keuangan
syariah dalam rapat pleno
d Melakukan rapat pleno paling tidak satu kali dalam tiga bulan atau
bilamana diperlukan
e Setiap tahunnya membuat suatu pernyataan yang dimuat dalam
laporan tahunan (annual report) bahwa lembaga keuangan syariah
yang bersangkutan telah atau tidak memenuhi segenap ketentuan
syariah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN
Untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan harian DSN tersebut
dibebankan kepada Badan Pelaksana Harian (BPH) Adapun mengenai
mekanisme kerja BPH adalah sebagai berikut52
51 Jaih Mubarok Perkembangan Fatwa Ekonomi Syariah (Bandung Pustaka Bani Quraisy
2004) 14 52 Ibid 14
34
a Menerima usulan atau pertanyaan hukum mengenai produk atau jasa
lembaga keuangan syariah
b Sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris paling lambat 1 (satu) hari
kerja setelah menerima usulan atau pertanyaan harus menyampaikan
permasalahan kepada ketua BPH
c Ketua BPH bersama anggota dan para ahli selambat-lambatnya 30
(tiga puluh) hari kerja harus membuat memorandum khusus yang
berisi telaah dan pembahasan terhadap suatu pertanyaan atau usulan
d Ketua BPH selanjutnya membawa hasil pembahasan ke dalam rapat
pleno DSN untuk mendapat pengesahan
e Fatwa atau memorandum DSN ditandatangani oleh ketua dan
sekretaris DSN
C Fatwa DSN-MUI tentang Penggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui
Sebagai Pendapatan (TBDSP)
Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan (TBDSP) tidak lain
adalah dana yang diterima atau dikuasai oleh Lembaga Keuangan Syariah
(LKS) Lembaga Bisnis Syariah (LBS) dan Lembaga Perekonomian Syariah
(LPS) tetapi tidak boleh diakui sebagai pendapatan atau kekayaannya Implisit
dalam fatwa bahwa pendapatan atau uang yang dihasilkan dari aktivitas
taruhan (maysir) maupun barang yang tidak diketahui pemiliknya digolongkan
35
ke dalam pendapatan non halal dan DSN-MUI memberikan fatwa sebagai dana
TBDSP53
Pertimbangan DSN-MUI mengeluarkan fatwa No 123DSN-
MUIXI2018 karena belum ada pedoman penyaluran atas sejumlah dana
titipan dimaksud Dengan demikian ada pedoman bagi manajemen untuk
mengatur arah penyaluran dana yang terhimpun Sementara itu di lingkungan
LKS LBS maupun LPS kian hari kian bertambah jumlah nilai maupun tuntutan
penyalurannya Walaupun besaran nilai dana TBDSP dari seluruh entitas
syariah di Indonesia tidak terdapat datanya namun nominalnya akan
berkorelasi positif dengan nilai aset dan jumlah kantor LKS LBS maupun
LPS54
Selanjutnya fatwa mengatur arah penggunaan dana TBDSP secara inklusif
untuk kemaslahatan umat Islam dan kepentingan umum yang tidak
bertentangan dengan prinsip syariah Dana TBDSP diarahkan guna
menyejahterakan fakir miskin penanggulangan bencana beasiswa dan
pembangunan fasilitas umum yang berdampak sosial Tujuan mulianya untuk
menghapus generasi yang lemah secara ilmu maupun ekonomi Harapannya
penggunaan dana TBDSP berorientasi pada pemecahan masalah penciptaan
nilai keanekaragaman desentralisasi ketahanan keberlanjutan dan
keharmonisan lingkungan (profit people dan planet) 55
53 M Salman Yusuf ldquoFatwa No 123 Untuk Siapardquo dalam https www pressreader
com indonesia majalah-investor 20190801 282462825619338 (diakses pada tanggal 12 Februari
2020 jam 0838) 54 Ibid 55 Ibid
36
Fatwa DSN MUI No 123DSN-MUIXI2018 merupakan hasil ijtihad
ulama yang dituangkan dalam rapat pleno pengurus DSN pada hari Kamis
tanggal 30 safar atau 08 november 2018 di Jakarta Dasar hukum pembuatan
fatwa No 123DSN-MUIXI2018 yaitu antara lain
1 QS an-Nisārsquo (4) ayat 2956
نكم بالباطل إلا أن ت ارة يا أي ها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم ب ي كون ت عن ت راض منكم
Hai orang yang beriman Janganlah kamu makan harta kamu di
antara kamu dengan jalan yang batil (tidak benar melanggar
ketentuan agama) tetapi (hendaklah) dengan perniagaan yang
berdasar kerelaan di antara kamu
2 QS al-Māidah (5) ayat 257
ثم والعدوان ولا ت عاووا على ال hellipوت عاووا على البر والت قوى hellipDan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan
dan janganlah kamu tolong-menolong dalam (mengerjakan) dosa
dan pelanggaranhellip
3 QS al-Baqārah (2) 27558
hellipوأحل الله الب يع وحرم الر با Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba
Berdasarkan alasan di atas DSN-MUI mengeluarkan fatwa mengenai
penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan yang sesuai
dengan prinsip syariah dan menjadi pedoman lembaga kuangan syariah dalam
menggunakan dana TBDSP yang sesuai dengan Islam
56 Departemen Agama Al-Qurrsquoān dan Terjemahnya 118 57 Ibid 152 58 Ibid 65
37
Fatwa DSN MUI No 123DSN-MUIXI2018 terbagi dalam empat
ketetapan yang masing-masing membahas apa saja yang termuat dalam
kegiatan penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan yaitu59
a Pertama Ketentuan Umum
Bagian pertama tentang ketentuan umum nomor satu disebutkan
bahwa dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi Lembaga
Keuangan Syariah (LKS) Lembaga Bisnis Syariah (LBS) dan Lembaga
Perekonomian Syariah (LPS) yang selanjutnya disingkat Dana TBDSP
adalah dana yang diterima atau dikuasai oleh LKS LBS dan LPS tetapi
tidak boleh diakui sebagai pendapatan atau kekayaannya Kedua Lembaga
Keuangan Syariah yang selanjutnya disingkat LKS adalah badan hukum
yang menyelenggarakan kegiatan usaha bidang keuangan berdasarkan
prinsip-prinsip syariah Ketiga Lembaga Bisnis Syariah yang selanjutnya
disingkat LBS adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan
bisnis berdasarkan prinsip-prinsip syariah Kemudian yang keempat
disebutkan bahwa Lembaga Perekonomian Syariah yang selanjutnya
disingkat LPS adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan
perekonomian syariah yang tidak masuk dalam kategori sebagai LKS dan
LBS60
59 DSN-MUI ldquoPenggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan bagi
Lembaga Keuangan Syariah Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariahrdquo dalam
httpsdsnmuioridkategorifatwa (diakses pada tanggal 10 Desember 2019 jam1640) 60 Ibid
38
b Kedua Ketentuan Terkait Dana TBDSP
Bagian kedua disebutkan bahwa dana TBDSP berasal antara lain
dari transaksi tidak sesuai dengan prinsip syariah yang tidak dapat
dihindarkan termasuk pendapatan bunga (riba) transaksi syariah yang
tidak terpenuhi ketentuan dan batasannya (rukun dan atau syaratnya)
dana sanksi (denda) karena tidak memenuhi kewajiban sesuai kesepakatan
(adam al-wafā bi al-iltizām) dana yang tidak diketahui pemiliknya
diketahui pemiliknya tetapi tidak ditemukan atau diketahui pemiliknya
tetapi biaya pengembaliannya lebih besar dari jumlah dana tersebut dana
tersebut boleh diakui sebagai dana TBDSP setelah satu tahun sejak
diumumkan kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan
yang berlaku LKS LBS dan LPS wajib membentuk rekening khusus
untuk penampungan dana TBDSP61
c Ketiga Ketentuan Terkait Penggunaan Dana TBDSP
Dana TBDSP wajib digunakan dan disalurkan secara langsung untuk
kemaslahatan umat Islam dan kepentingan umum yang tidak bertentangan
dengan prinsip syariah Bentuk-bentuk penyaluran dana TBDSP yang
dibolehkan adalah bantuan sumbangan secara langsung untuk62
a Penanggulangan korban bencana
b Sarana penunjang lembaga pendidikan Islam
c Masjid atau musholla dan penunjangnya
61 Ibid 62 Ibid
39
d Pembangunan fasilitas umum yang berdampak sosial
e Sosialisasi edukasi dan literasi ekonomi keuangan dan bisnis syariah
untuk masyarakat umum
f Beasiswa untuk siswa atau mahasiswa berprestasi danatau kurang
mampu
g Kegiatan produktif bagi dhuafa
h Fakir-miskin
Dana TBDSP boleh disalurkan secara langsung oleh LKS LBS dan
LPS dan atau melalui lembaga sosial Dana TBDSP tidak boleh
dimanfaatkan untuk kepentingan LKS LBS dan LPS antara lain dalam
bentuk
a Promosi produk maupun iklan (branding) perusahaan
b Pendidikan dan pelatihan untuk karyawan
c Pembayaran pajak zakat amp wakaf
d Pembayaran atau pelunasan tunggakan nasabah (end-user)
e Kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah
Setiap penggunaan dan penyaluran dana TBDSP harus mendapatkan
persetujuan atau opini dari Dewan Pengawas Syariah LKS LBS dan LPS
tersebut Dalam hal dana TBDSP digunakan untuk kegiatan produktif
maka penyalurannya harus sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku
40
d Keempat Ketentuan Penutup
Jika terjadi perselisihan di antara para pihak maka penyelesaiannya
dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah
setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah Fatwa ini berlaku
sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata
terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagaimana
mestinya63
Ketua MUI Maruf Amin menegaskan bank syariah hanya boleh
menggunakan dana non halal untuk kepentingan sosial Dana non halal tak
boleh bercampur untuk keuntungan bank Maruf menjelaskan bahwa dana non
halal merupakan segala bentuk pemasukan bank syariah yang bersumber dari
kegiatan yang tidak halal Ia lantas mencontohkan salah satu pendapatan non
halal itu berupa denda saat nasabah terlambat mengembalikan pinjaman
Menurutnya dana itu tak boleh dimasukan dan digunakan sebagai keuntungan
bank syariah dan harus digunakan untuk kegiatan-kegiatan sosial64
D Dana Non Halal pada Lembaga Keuangan Syariah
Dana adalah uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank dalam
bentuk tunai atau aktiva lain yang dapat segera diubah menjadi uang tunai
Dana non halal pada lembaga keuangan syariah adalah dana yang ketika diakui
sebagai pendapatan maka bisa masuk kategori pendapatan tidak halal Istilah
dana non halal menjadi dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan
63 Ibid 64 Asep Fathulrahman rdquo Maaruf Sebut Dana Tak Halal Bank Syariah Hanya untuk Sosialrdquo
dalam httpswwwcnnindonesiacomekonomi20181110154725-78-345508maaruf-sebut-dana-
tak-halal-bank-syariah-hanya-untuk-sosial (diakses pada tanggal 06 Maret 2020 jam 0905)
41
dikarenakan dana non halal dirasa tidak mencerminkan misi syariah agar tidak
terjadi salah pengertian didalam lingkup zakat Infāq dan shadaqāh serta pada
prinsipnya dana tersebut dapat digunakan (bukan dana non halal dalam arti
haram dan tidak bisa digunakan)
Dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan tersebut berasal antara
lain dari65
1 Tazīr atau sanksi berupa sejumlah dana yang dikenakan kepada nasabah
mampu bayar yang lalai dalam melaksanakan kewajibannya Sifat sanksi
ini adalah untuk mendidik nasabah agar selalu disiplin dalam
melaksanakan kewajibannya
2 Transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah yang tidak dapat
dihindari Misal dalam rangka pembiayaan Letter Credit (LC) bank
syariah harus membuka rekening di bank konvensional sehingga bank
syariah mendapatkan bunga
3 Tidak diketahui pemiliknya atau diketahui pemiliknya namun biaya
pengembaliannya lebih besar Misal hasil lelang atas aset nasabah ternyata
masih ada sisa setelah dikurangi segala biaya lelang dan hutang nasabah
Sisa tersebut harus dikembalikan kepada nasabah Pemilik Aset Namun
nasabah tidak bisa diketahui lagi keberadaannya (karena bagian dari
mafia) atau nasabah diketahui keberadaannya tapi uang sisa lelang lebih
kecil daripada biaya transfer
65 DSN-MUI ldquoPenggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan bagi
Lembaga Keuangan Syariah Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariahrdquo dalam
httpsdsnmuioridkategorifatwa (diakses pada tanggal 10 Desember 2019 jam1640)
42
4 Transaksi syariah yang di kemudian hari diketahui tidak sesuai dengan
prinsip syariah Misal obyek murābahah ternyata di kemudian hari
diketahui digunakan oleh nasabah untuk usaha yang bertentangan dengan
prinsip syariah Dalam hal ini bank syariah wajib menghentikan
pembiayaannya dan hanya mengambil pokok pembiayaanya
Kaidah-kaidah dalam perlakuan dana yang bersumber dari aktivitas non
halal yaitu66
a Dana yang bersumber dari aktivitas non halal adalah setiap pendapatan
yang bersumber dari transaksi yang dilarang syariah seperti bunga
b Ulama sepakat bahwa pendapatan tersebut adalah harta non halal
Sedangkan bagian modal atau pinjaman itu hukumnya halal
c Pendapatan non halal tersebut tidak boleh digunakan oleh pemiliknya
sebagai sumber tabungan atau deposito tetapi harus membersihkannya
dengan cara menyalurkannya untuk hajat-hajat sosial
d Jika terjadi maka deposan telah berdosa menggunakan sumber deposito
dari harta non halal Bagi LK penerima atau pengelola deposito jika tidak
mengetahuinya maka tidak berdosa Tetapi jika mengetahuinya maka
harus disalurkan untuk kepentingan sosial
Dana non halal ini otomatis bukan lagi dana non halal ketika tidak diakui
sebagai pendapatan oleh pihak LKS Dana tersebut menjadi halal bagi
mustahiq Mustahiq dana non halal ini biasanya adalah mustahiq (pihak yang
berhak) atas dana sosial dan kebajikan
66 Puspitasari Lenap rdquoPengungkapan Pendapatan Non-Halalrdquo 104-105
43
Dana sosial menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah uang yang
disediakan untuk suatu keperluan biaya kesejahteraan pemberian hadiah dan
derma yang ditujukan untuk mereka yang berhak menerimanya67
Secara sederhana dana sosial adalah dana atau uang yang disediakan untuk
suatu keperluan sosial Dana sosial dalam sistem keuangan bank syariah
merupakan dana non aset sebagai hukuman berupa pengenaan denda atau biaya
karena pelanggaran suatu perjanjian misalnya kelambatan pelunasan utang
pokok atau pelanggaran ketentuan rasio kas68
Sebagai lembaga keuangan syariah BMT memiliki kewajiban
pengelolaan dana nasabah dalam bentuk apapun Salah satu dana yang harus
dikelola dan didistribusikan oleh lembaga keuangan syariah ialah kewajiban
pengelolaan dana sosial Karena ini merupanan fungsi dan peran yang melekat
pada lembaga keuangan syariah untuk memobilisasi dana-dana sosial Berikut
ini yang merupakan dana-dana sosial yang wajib dikelola oleh lembaga
keuangan syariah69
a Zakat
Zakat merupakan pemberian harta dengan kadar tertentu yang
diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat yang
67 Kamus Besar Bahasa Indonesia ldquoDana Sosialrdquo dalam httpskbbiwebiddanahtml
(diakses pada tanggal 01 Maret 2020 jam 2100) 68 Ritwan Thovarsquoi Distribusi Dana Sosial pada Bayt al-Māl Wa al-Tamwīl (BMT) Alfa
Dinar Kerjo Karanganyar Naskah Publikasi (Surakarta Universitas Muhammadiyah 2016) 2 69 Totok Budisantoso dan Nuritomo Bank dan Lebaga Keuangan Lain (Jakarta Salemba
Empat 2017) 211
44
telah ditentukan oleh syariat Hukum dari zakat sendiri ialah fardhu āin
atas orang-orang yang cukup syaratnya70
b Infāq
Infāq berasal dari kata anfaqa yang berarti mengeluarkan sesuatu
(harta) untuk kepentingan umum Dalam terminologi syariah infāq berarti
mengeluarkan sebagian dari harta untuk sesuatu kepentingan yang
diperintahkan dalam ajaran Islam Infāq dikeluarkan oleh setiap orang
yang beriman baik yang pendapatannya besar maupun kecil baik disaat
lapang maupun sempit dan tidak ditentukan mustahiqnya sebagaimana
yang ada pada zakat71
c Shadaqāh
Shadaqāh yakni pemberian sesuatu yang bermanfaat kepada orang
lain misalnya makanan minuman atau harta dengan tidak mengharapkan
balasan dari orang yang menerimanya kecuali mengharapkan pahala dari
Allah Sehingga shadaqāh dapat di simpulkan memberikan zat dengan
tidak ada tukarannya dan tidak ada karenanya72
E Dewan Pengawas Syariah dalam Lembaga Keuangan Syariah
Dewan Pengawas Syariah (DPS) berperan untuk mengawal dan
memastikan bahwa bank syariah dalam operasionalnya sesuai dengan prinsip
syariah Dengan demikian peran DPS sangat penting karena untuk memastikan
70 Sulaiman Rasjid Fiqh Islam (Hukum Fiqh Isam) (Bandung Sinar Baru Algensindo
2016) 192 71 Rahmawati Muin Manajemen Zakat (Makassar Alauddin University Press 2011) 4 72 Sudarsono Pokok- pokok Hukum Islam (Jakarta PT Rineka Cipta 2001) 299
45
ada dan tidaknya kepatuhan syariah di BMT Tugas pokok DPS di BMT ada
tiga macam Pertama mengesahkan dan mengembangkan produk BMT yaitu
melakukan telaah kritis terhadap akad yang telah dipergunakan
memperbaikinya agar sesuai dengan prinsip syariah Begitu pula dengan
mengkaji dan mempelajari fatwa DSN-MUI untuk melihat kemungkinan
penterjemahannya menjadi produk baru di BMT Kedua mengawasi
manajemen BMT dalam mengaplikasikan akad yaitu melakukan pengawasan
operasional kerja manajemen dan aplikasi akad baik antar pengurus
pengelola maupun pihak luar yang berhubungan dengan BMT Ketiga
membina pengurus dan pengelola BMT secara informal melalui interaksi
keseharian rapat pengurus maupun secara formal dan rutin dalam kajian
tausiah yang memberikan bekal dan pemahaman keislaman yang
menyeluruh73
Sedangkan wewenang DPS adalah memberikan pedoman syariah kepada
bank untuk pengerahan dana penyaluran dana dan kegiatan bank lainnya dan
mengadakan perbaikan seandainya suatu produk yang dijalankan dinilai tidak
sesuai syariah74
Dalam buku yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dijelaskan bahwa
DPS mempunyai tiga kedudukan yaitu75
73 Akhmad Faozan ldquoPeran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Penerapan Shariah
Compliance pada Bayt al-Māl Wa al-Tamwīl (BMT) di Kota Purwokertordquo JPA 1 (Juni 2015) 145-
146 74 Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad SyafirsquoI Antonio Apa dan Bagaimana Bank
Islam (Yogyakarta Dana Bhakti Wakaf 1992) 2 75 Mubarok Perkembangan Fatwa 17
46
a Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi pimpinan Unit Usaha
Syariah (UUS) dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang
berkaitan dengan aspek syariah
b Sebagai mediator antara bank dengan DSN dalam mengkomunikasikan
usul dan saran pengembangan produk dan jasa bank yang memerlukan
kajian dan fatwa dari DSN
c Sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan pada bank DPS wajib
melaporkan kegiatan usaha dan perkembangan bank syariah yang
diawasinya kepada DSN minimal satu kali dalam satu tahun Perlu
ditambahkan bahwa kedudukan DPS di bank-bank syariah juga
berkedudukan sebagai penjamin bahwa bank yang diawasinya berjalan
sesuai dengan prinsip syariah
Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam manajemen
penyaluran dana DPS harus menjalankan kewajibannya sesuai dengan
amanah Berikut merupakan wewenang dan tanggung jawab DPS dalam
pengawasan penyaluran dana yaitu76
a Menyetujui rencana penyaluran dana tahunan termasuk rencana pemberian
penyaluran dana kepada pihak yang terkait dengan bank dan penyaluran
dana kepada nasabah-nasabah besar tertentu yang akan tertuang dalam
rencana kerja bank yang disampaikan kepada BI
76 Muhamad Manajemen Pembiayaan Bank Syarirsquoah (Yogyakarta UPP STIM YKPN
2016) 146
47
b Mengawasi proses pelaksanaan pemberian penyaluran dana tersebut
berkaitan dengan syariat Islam
c Meminta penjelasan danatau pertanggungjawaban direksi serta meminta
langkah-langkah perbaikan apabila rencana pemberian penyaluran dana
tersebut menyimpang dari unsur syariah
48
BAB III
PRAKTIK PENGGUNAAN DANA TBDSP DAN PROSEDUR DEWAN
PENGAWAS SYARIAH DI BMT NURROHMAN DESA JANTI
KECAMATAN SLAHUNG KABUPATEN PONOROGO
A Profil BMT Nurrohman Janti Slahung Ponorogo
1 Sejarah BMT Nurrohman
BMT Nurrohman merupakan lembaga keuangan yang berpayung
hukum koperasi dengan pola syariah BMT Nurrohman mendapatkan izin
resmi dari pemerintah kabupaten Ponorogo (DINAS INDAKOP) dengan
izin badan hukum No 518083BH405482004 pada tanggal 06 Juli
200477
Awal berdirinya BMT Nurrohman Janti Slahung dilatar belakangi
oleh masalah perekonomian masyarakat sekitar desa Janti Sekitar tahun
2004 banyak BPKB milik masyarakat Janti yang dijadikan sebagai
jaminan pinjaman di Koperasi Pada waktu itu jasa koperasi yang
dikenakan kepada masyarakat atas pinjaman yang diberikan sekitar 5-6
per bulan Karena faktor tersebut ada tokoh masyarakat yang merasa
perihatin dengan kondisi yang dialami masyarakat Janti Sehingga tokoh
masyarakat tersebut memberikan usulan atas pemikirannya kepada
jamarsquoah yasin untuk mendirikan sebuah BMT dengan jasa yang rendah
untuk menolong masyarakat Janti dan sekitarnya yang kekurangan dana78
77 Arif Fauzani Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 09 Desember 2019 78 Ibid
49
Ketika awal pendirian BMT Nurrohman menggunakan modal
dengan model saham Modal yang dimiliki berasal dari penjualan saham
kepada masyarakat Janti yang menjadi anggota BMT dengan harga saham
per lembarnya ialah Rp 10000 dan setiap anggota membeli saham dengan
jumlah yang berbeda Setelah pendirian berlangsung beberapa bulan
pihak BMT mencari perizinan badan hukum dengan mengajukan ke BPRS
Al-Mabrur Karena BMT di Ponorogo dengan model saham tidak bisa
Sehingga pihak BMT ingin bernaung di bawah BPRS yang menggunakan
model saham Tetapi pihak BPRS tidak bisa menerima pengajuan dari
BMT yang ingin bernaung di bawah BPRS Pihak BPRS pun memberi
saran kepada pihak BMT Nurrohman untuk berdiri sendiri dengan modal
awal Rp 500000000 Sedangkan BMT Nurrohman tidak memiliki dana
sebanyak itu Karena pihak BMT memiliki kenalan di DINAS INDAKOP
dan diberi arahan untuk mengajukan perizinan di DINAS INDAKOP79
Setelah mengajukan perizinan ternyata badan hukum BMT
Nurrohman di bawah payung hukum koperasi Karena saat itu BMT
Nurrohman menggunakan model saham sedangkan koperasi dengan
sistem simpanan pokok dan simpanan wajib Maka pihak BMT membuat
ketetapan simpanan pokok sebesar Rp 500000 dan simpanan wajib Rp
10000 Karena para anggota membeli saham dengan jumlah yang
berbeda-beda Bagi anggota yang memiliki saham di atas Rp 500000
maka Rp 500000 tersebut dijadikan simpanan pokok dan sisanya
79 Ibid
50
dimasukkan sebagai simpanan wajib Tetapi jika jumlah saham yang
dimiliki anggota kurang dari Rp 500000 maka anggota akan diberi
pinjaman oleh koperasi lain Agar simpanan pokoknya terpenuhi sebesar
Rp 500000 koperasi lain tersebut memberi pinjaman kepada anggota dan
pihak anggota juga menerima pinjaman tersebut Agar modal BMT
terpenuhi sesuai dengan modal awal yang harus dimiliki untuk perizinan
badan hukum koperasi80
Proses pendirian dan perizinan BMT Nurrohman mengalami banyak
kendala Karena model pendirian BMT yang awal mulanya dengan model
saham harus diganti dengan bentuk simpanan pokok dan simpanan wajib
Hingga pada akhirnya BMT Nurrohman mendapat perizinan dari DINAS
INDAKOP dan pengesahan pada tanggal 6 Juli 2004 dengan badan hukum
No 518083BH40548200481
2 Visi dan Misi BMT Nurrohman
a Visi
1) Menjadi solusi ekonomi masyarakat berdasarkan syariah
b Misi
1) Mampu memberikan pelayanan terbaik proaktif dan responsive
2) Memberikan kontribusi bagi kesejahteraan anggota dan
masyarakat
80 Ibid 81 Ibid
51
3 Lokasi BMT Nurrohman
KSU BMT Nurrohman beralamatkan di Jl Mayjend Panjaitan desa
Janti Slahung Ponorogo Telepon 085259995795
4 Struktur Organisasi BMT Nurrohman
BMT Nurrohman Janti Slahung beroperasional secara struktural
berdasarkan tugas masing-masing Adapun struktur organisasi BMT
Nurrohman Janti Slahung sebagai berikut82
a Pengurus
1) Ketua Ketua I Darory
Ketua II Darmanto Priyo U
2) Sekretaris Sekertaris I Jumadi
Sekertaris II Bambang Joni R
3) Bendahara Bendahara I Hartono
Bendahara II Misdi Rianto
b Pengawas
1) Dewan Pengawas Dewan Pengawas I Drs Larman
Dewan Pengawas II Kurisuprapto
2) Penasehat Katemun
c Karyawan
1) Manajer Arif Fauzani
2) Akuntansi Merinda Budi R
3) Kasir Dasri
82 Ibid
52
4) Debt Collector Agus Wahyudi
5 Produk-produk BMT Nurrohman
Berikut ini jenis produk yang ditawarkan oleh BMT Nurrohman Janti
Slahung
a Penghimpunan Dana
1) Simpanan Sistem Harian
Simpanan bagi masyarakat yang ingin menyimpan dananya
di BMT Setiap nasabah yang menyimpan di BMT Nurrohman
akan mendapat jasa atas simpanannya sebesar 075 setiap
bulan Setiap simpanan per Rp 1000000 akan mendapat jasa
sebesar Rp 7500 per bulan Namun di BMT Nurrohman sistem
jasanya adalah harian Jika nasabah menyimpan di BMT selama
5 hari maka nasabah sudah mendapatkan jasa dari BMT selama
5 hari tersebut Nasabah yang akan menabung di BMT
Nurrohman juga dikenakan biaya administrasi pada proses awal
akad untuk pembuatan buku tabungan sebesar Rp 500083
b Penyaluran Dana
1) Mudārabah
Pembiayaan mudārabah yaitu penyaluran dana yang
ditujukan untuk masyarakat yang membutuhkan tambahan modal
usaha Pada pembiayaan ini penetapan bagi hasil yang semestinya
diganti dengan mark upjasa yang harus dibayar oleh setiap
83 Merida Budi R Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 09 Desember 2019
53
nasabah yang melakukan pembiayaan di BMT Nurrohman
Sehingga dalam pembayaran angsuran pembiayaan nasabah
selain membayar pokok juga akan dikenakan pembayaran mark
upjasa setiap bulan Dengan pilihan besaran mark upjasa 3
untuk jenis menurun dengan jangka waktu maksimal 4 bulan dan
2 untuk jenis flad dengan jangka waktu minimal 4 bulan dan
maksimal 12 bulan Contoh perhitungannya sebagai berikut84
Pembiayaan mudārabah untuk jenis menurun dengan jangka
waktu selama 4 bulan
Pokok bulan ke 1 1000000 4 = 250000
Mark up jasa 1000000 x 3 = 30000
Maka nasabah harusnya membayar pada bulan ke 1 sebesar
Rp280000
Pada pembayaran kedua selanjutnya menurun
Pokok bulan ke 2 750000 3 = 250000
Mark up jasa 750000 x 3 = 22500
Maka nasabah harusnya membayar pada bulan ke 2 sebesar
Rp272500 dan menurun seterusnya85
Namun untuk jenis menurun ini boleh di bayarkan jasanya
saja sebesar Rp 30000 setiap bulannya Sehingga pada bulan ke
84 Ibid 85 Ibid
54
4 maka nasabah harus melunasi pembayaran pembiayaan sebesar
Rp 103000086
Sedangkan pembiayaan jenis flad dengan jangka waktu selama 4
bulan
Pokok bulan ke 1 1000000 4 = 250000
Mark up jasa 1000000 x 2 = 20000
Maka nasabah harus membayar setiap bulan sebesar Rp
27000087
2) Murābahah
Pembiayaan murābahah yaitu penyaluran dana yang
ditujukan untuk masyarakat dengan pola jual beli yakni
membelikan barang yang dibutuhkan masyarakat sebagai
nasabah BMT Nurrohman Pada pembiayaan ini margin diganti
dengan mark upjasa yang harus dibayar oleh setiap nasabah yang
melakukan pembiayaan di BMT Nurrohman Sehingga dalam
pembayaran angsuran pembiayaan nasabah selain membayar
harga jual juga akan dikenakan pembayaran mark upjasa setiap
bulan Dengan pilihan besaran serta penghitungan mark upjasa
sama dengan pembiayaan mudārabah88
86 Ibid 87 Ibid 88 Ibid
55
B Mekanisme Pembiayaan di BMT Nurrohman Janti Slahung Ponorogo
Berikut ini merupakan mekanisme pengajuan permohonan pembiayaan di
BMT Nurrohman
1 Pengajuan Permohonan Pembiayaan
Setiap nasabah yang ingin melakukan pembiayaan di BMT
Nurrohman melengkapi persyaratan sebagai berikut
a Mengisi formulir pengajuan pembiayaan
b Fotocopy KTP sebanyak 2 lembar
c Fotocopy STNK kendaraan bermotor yang akan di jadikan jaminan
sebanyak 2 lembar
d Fotocopy BPKB kendaraan bermotor yang akan di jadikan jaminan
sebanyak 2 lembar
e Membawa KTP dan STNK asli pada pengajuan pembiayaan awal
guna untuk pencocokan data89
2 Cek Barang Jaminan
Nasabah yang melakukan pembiayaan di BMT Nurrohman akan dicek
barang jaminannya untuk melihat kelayakan barang jaminan Nasabah
harus membawa langsung barang jaminannya untuk mencocokkan data
serta melihat kondisi dari barang jaminan90
89 Dasri Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 09 Desember 2019 90 Ibid
56
3 Penandatanganan akad atau perjanjian pembiayaan
Setelah pihak BMT menerima permohonan pembiayaan dari nasabah
maka pihak BMT dan nasabah akan membuat kesepakatan terhadap mark
upjasa pembiayaan dan penandatanganan akad sesuai dengan akad yang
diajukan nasabah91
4 Pencairan
Pencairan pembiayaan dengan menandatangani realisasi pembiayaan
oleh pihak BMT dan nasabah BMT Nurrohman setiap pembiayaan yang
diajukan oleh nasabah dapat langsung dicairkan ketika pengajuan
sehingga nasabah dapat langsung membawa pulang dana yang dibutuhkan
saat itu juga92
C Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan (TBDSP) dan
Penggunaannya di BMT Nurrohman Janti Slahung Ponorogo
Lembaga keuangan syariah dalam aktivitas bisnisnya terkadang tidak
terlepas dari kegiatan yang menghasilkan dana yang tidak boleh diakui sebagai
pendapatan seperti lembaga keuangan syariah BMT Nurrohman yang pada
praktiknya memiliki beberapa dana yang tidak boleh diakui sebagai
pendapatan
91 Ibid 92 Ibid
57
Berikut ini merupakan laporan keuangan BMT Nurrohman Janti Slahung
tahun 2019
Tabel 31 Cash Flow KETERANGAN 31 Des 2019
-(Rp)-
31 Des 2018
-(Rp)-
I PENERIMAAN
1 Penerimaan dari BPR JATIM 729500000 747500000
2 Pengembalian dari Instansi Lain 281300000 266300000
3 Pendapatan mar-up Instansi Lain 73301950 53520750
4 Pendapatan Marup 2 29610100 19377000
5 Pendapatan Marup 3 544766000 529174600
6 Pendapatan Provisi 15 9334750 5425000
7 Pendapatan Provisi 2 97343950 94947250
8 Pendapatan Denda 2 481000 435500
9 Pendapatan Denda 3 4110100 3701700
10 Tabungan 15000 1617941600
11 Dana Khusus (60 Denda 3) 1486971750 5802800
12 Dana Cadangan Resiko (3Provisi 2) 4814000 2937050
13 Simpanan Pokok 3081450 900000
14 Simpanan Wajib 1780000 720000
15 Lain-lain 560000
JUMLAH PENERIMAAN 3267370050 3348683250
1 Pengembalian Pinjaman 2 227720900 152695800
2 Pengembalian Pinjaman 3
4752836500 4895183000
Jumlah Pengembalian Pinjaman 4980557400 5047878800
JUMLAH TOTAL PENERIMAAN 8247927450 8396562050
II PENGELUARAN
1 Piutang Nasabah 2 374750000 201450000
2 Piutang Nasabah 3
4947150000 4873540000
JUMLAH PIUTANG USAHA 5321900000 5074990000
1 Tabungan Pada BPR JATIM 820000000 870000000
2 Tabungan Pada Instansi lain 358500000 429600000
3 Tabungan Pada Bank JATIM - -
4 Tabungan pada BRI - -
JUMLAH TAB DI BANK amp INSTANSI 1178500000 1299600000
III BIAYA OPERASIONAL
1 Penghormatan Pengurus 62574000 54007700
2 Perjalanan Rapat Pengurus 11700000 7200000
3 Konsumsi Rapat Pengurus 2340000 1215000
(bersambung)
58
Tabel 31 Lanjutan
KETERANGAN 31 Des 2019
(Rp)-
31 Des 2018
(Rp)-
4 Biaya Gaji Karyawan 100110000 87055700
5 Biaya Konsumsi Kantor 1800000 1500000
6 Biaya Transportasi Karyawan 982500 677000
7 Baiaya Foto Copy 857500 656500
8 Biaya ADM amp Percetakan 4165000 3724000
9 Biaya Listrik 1200000 1200000
10 Biaya Telpon amp Wifi 2821000 2445500
11 Biaya Perawatan Alat Kantor 1716000 788000
12 Biaya Promosi 3200000 6325000
13 Biaya Pajak Motor 250000 500000
14 Biaya Kesehatan 600000 600000
15 Biaya Inventaris Kantor 26162000 3000000
16 Biaya Sosial 2900000 2250000
17 Biaya PPH 3650700 5444500
18 Biaya lembur 1000000 1000000
19 Biaya Pendidikan 550000 1585000
20 Seragam Karyawan amp Pengurus 6900500 5600000
21 Zakat 6049000 7246600
22 Gaji 13 13557000 11755600
23 SHU Pengurus amp Karyawan 42085500 39557250
24 Biaya THR 49171250 41847300
25 Penarikan SHU Anggota th 2018 10925100 12933200
26 Biaya RAT 29320000 44930000
27 BPJS Ketenagakerjaan 2088000 2088000
28 Programmer uPemb 2 Ut Computer 818000 11000000
29 Penarikan Simapanan mana suka 5171850 -
30 Pajak 10 SHU 2018 15300000 12100000
31 Penarikan dan SHU Anggota th 2017 11138500 -
32 Sewa Kantor 3000000 -
33 Dana Promosi Jam Dinding 11600000 -
34 Lain-lain 2400000 2400000
JMLH TOTAL BIY OPERASIONAL 438103400 372630850
PENGEMBALIAN HUTANG
1 Pada Penabung 1340904680 1466059650
2 Bagi Hasil Penabung 13477
120
117728750
JUMLAH PENGEMBALIAN HUTANG 1354381800 1583788400
JUMLAH TOTAL PENGELUARAN 8297885200 8331009250
SURPLUS (DEVISIT) (44957750) 65552800
SALDO AWAL 102268850 36716050
SALDO AKHIR 57311100 102268850
Sumber Arif Fauzani (2019 12)
59
Tabel 32 Perhitungan Sisa Hasil Usaha
KETERANGAN 31 Des 2019
-(Rp)-
31 Des 2019
-(Rp)-
I PENDAPATAN OPERASIONAL
1 Pendapatan mar up instansi lain 73301950 53520750
2 Pendapatan marup 2 35134100 19377000
3 Pendapatan marup 3 539798500 529174600
4 Pendapatan provisi 15 9628500 5425000
5 Pendapatan provisi 2 96161650 95172550
6 Pendapatan denda 2 540500 435500
7 Pendapatan denda 3 3723200 4366300
8 Pendapatan lain-lain 15000 25000
JMLH PEND OPERASIONAL 758303400 707496700
II POTONGAN JASABGHASIL
1 Potongan jasa penabung 130380537 117728750
2 Bagi hasil ke BMI - -
JML POTONGAN JASA BG HASIL 130380537 117728750
SISA HASIL USAHA KOTOR 627922863 589767950
III BEBAN USAHA
1 Biaya Depresiasi 1650000 1800000
2 Biaya Amortisasi 12320550 11270800
3 Penghormatan Pengurus 62574000 54007200
4 Perjalanan Rapat Pengurus 11700000 7200000
5 Konsumsi Rapat Pengurus 2340000 1215000
6 Biaya Gaji Karyawan 100110000 87055200
7 Biaya Konsumsi Kantor 1800000 1500000
8 Biaya Transportasi Karyawan 982500 677000
9 Biaya Fotocopy 1151500 656500
10 Biaya ATK amp Percetakan 3951000 3724000
11 Biaya Listrik 1200000 1200000
12 Biaya Telepon Internet 2741000 2445500
13 Biaya Perawatan Alat Kantor 2586000 788000
14 Biaya Promosi 14825000 6325000
15 Biaya Pajak Motor 250000 500000
16 Biaya Inventaris 30000 -
17 Seragam Pengurus amp Karyawan 6900000 5600000
18 Zakat 6049500 7246600
19 Gaji 13 13557000 11755600
20 Biaya RAT 45020000 44930000
21 Biaya Lembur 1000000 1000000
22 Biaya THR 49171250 41847300
23 Biaya BPJS Ketenagakerjaan 2088000 2088000
24 Biaya lain-lain 2400000 2400000
25 Biaya Programmer 2 Ut Komputer 818000 11000000
(bersambung)
60
Tabel 32 Lanjutan
KETERANGAN 31 Des 2019
(Rp)-
31 Des 2018
(Rp)-
JUMLAH BEBAN USAHA 347215300 308231700
IV DANA CADANGAN
1 Dana Khusus (5580600) 5802000
2 Dana Cadangan Resiko 3 Provisi (2974050) 3305350
JUMLAH DANA CADANGAN (8554650) 8739850
V PEND amp BY LUAR USAHA
1 Pendapatan Jasa Bank (16894650) (16528000)
2 Biaya ADM Bank 3378970 3305350
JMLH PEND amp BY LUAR USAHA (13515680) (13222650)
JMLH TOTAL PENGELUARAN 325144970 303748900
SHU SEBELUM PAJAK 302777893 286019050
POTONGAN PPH 3499774 5444500
SHU SETELAH PAJAK 299278119 280574550
Sumber Arif Fauzani (2019 12)
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pendapatan non halal di BMT
Nurrohman berasal dari pendapatan yang diperoleh akibat adanya kerjasama
dengan pihak lain yang tidak menggunakan skema syariah (bunga) dan dari
sanksi nasabah yang menunda pembayaran (denda) Sehubungan dengan dana
non halal menurut keterangan dari bapak Arif Fauzani beliau mengatakan
bahwa
ldquoBMT Nurrohman mendapatkan bunga dari penyimpanan kepada
lembaga keuangan konvensional yaitu bank BPR JATIM Kami
menyimpan dana disana karena selain dekat juga mudah dalam proses
pencairan dananya Dari penyimpanan tersebut memang mendapatkan
bunga dan bunga tersebut masih kami masukkan ke dalam pendapatan
operasional usaha jadi belum dipisahkan secara khususrdquo
BMT Nurrohman juga telah mengantisipasi untuk mengatasi nasabah
yang melakukan penundaan pembayaran pembiayaan Berikut ini merupakan
sanksi yang diterapkan BMT Nurrohman apabila mendapati nasabah yang
menunda pembayaran yaitu93
93 Arif Fauzani Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 09 Desember 2019
61
1 Teguran
Teguran ini bertujuan untuk mengingatkan nasabah bahwa ada etika
dalam melakukan pembayaran pembiayaan BMT Nurrohman
memberikan teguran bagi nasabah yang melakukan penundaan
pembayaran yang masih memiliki karakter baik dan telat pembayaran
masih dalam rentang waktu pengecualian dari tanggal jatuh tempo
pembayaran pembiayan yakni 10 hari terlebih untuk nasabah baru yang
masih pertama melakukan pembayaran pembiayaan94
2 Surat peringatan atau penagihan
Surat peringatan diberikan kepada nasabah yang tidak segera
memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian surat peringatan ini
diberikan pada nasabah dirumahnya sebagai upaya BMT Nurrohman
dalam menyelesaikan secara kekeluargaan Jika selama 3 bulan berturut-
turut nasabah tidak mau memenuhi kewajiban angsuran pembayaran maka
BMT akan memberikan surat penagihan yang disertai dengan rincian
kewajiban yang harus dibayarkan oleh nasabah
3 Sanksi denda
Sanksi denda dijatuhkan kepada nasabah bersamaan dengan adanya
surat penagihan bagi nasabah yang menunda pembayaran pembiayaan di
BMT Nurrohman95
94 Ibid 95 Ibid
62
4 Sanksi black list untuk pengajuan selanjutnya
Sanksi ini diberikan kepada nasabah yang telah diberikan sanksi
peringatan penagihan dan denda namun tidak mengindahkan sanksi
tersebut Maka untuk pengajuan pembiyaan selanjutnya nasabah dapat
terkena black list yakni penolakan maupun pemberian pembiayaan tidak
sesuai dengan pengajuan pembiayan96
5 Sita jaminan
Eksekusi jaminan cenderung lebih dipilih pihak BMT dalam
memberikan sanksi dalam penyelesaian masalah BMT pada nasabah
mampu yang menunda pembayaran (nasabah nakal) eksekusi jaminan
dilakukan apabila dengan berbagai peringatan diatas telah dilakukan
namun tidak menuai hasil maka akhirnya eksekusi jaminan pun dilakukan
untuk menutup dana pembiayaan dan apabila masih terdapat sisa maka sisa
tersebut akan dikembalikan pada nasabah Namun apabila terjadi
kekurangan dalam menutup dana pembiayaan dari hasil eksekusi jaminan
BMT tidak mempermasalahkan bahkan tidak meminta kekurangan dana
pembiayaan tersebut97
Sehubungan dengan sanksi yang diterapkan di BMT Nurrohman bapak
Arif Fauzani selaku manajer beliau mengatakan bahwa
ldquoSeluruh sanksi yang diterpakan di BMT Nurrohman memiliki tujuan
untuk memberikan rasa jera pada nasabah dan rasa tanggung jawab untuk
memenuhi kewajiban membayar angsuran pembiayaan Sedangkan
sanksi berupa denda hanya akan diberikan kepada kepada nasabah yang
96 Ibid 97 Ibid
63
mampu membayar tetapi menunda-nunda pembayaran dengan
disengajardquo
Kriteria nasabah yang dikatakan mampu menurut BMT Nurrohman
sebagai berikut98
1 Keadaan fisik dari rumah nasabah
Jika rumah nasabah itu bagus dan pembangunan hasil dari
hartauang nasabah itu sendiri dapat di jadikan satu persyaratan sebagai
nasabah mampu namun masih di iringi dengan persyaratan berikutnya
2 Harta kepemilikanaset dari nasabah
Kepemilikan harta benda atau aset yang ada di rumah nasabah saat
diadakan penagihan bisa dikatakan dalam barang-barang tersier dan
kepemilikannya memang milik nasabah itu sendiri sehingga nasabah dapat
dikategorikan dalam nasabah mampu
3 Pekerjaanpenghasilan nasabah
Dari pekerjaan yang dijalankan oleh nasabah dapat ditafsirkan
seberapa penghasilan nasabah tersebut Sehingga dapat diperhitungkan
nasabah tersebut dapat dikatakan nasabah mampu atau tidak
4 Kondisi usaha dari nasabah
Kondisi usaha yang dimiliki nasabah dapat dijadikan penilaian
nasabah itu mampu atau tidak Karena jika usaha yang dimiliki nasabah
berjalan dengan baik bahkan lancar dan terus berkembang maka nasabah
tersebut dikatakan nasabah mampu
98 Agus Wahyudi Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 09 Desember 2019
64
5 Dilihat dari kondisi nasabah saat itu dan permasalahan yang dialami
nasabah
Kondisi dan permasalahan yang sedang dihadapi oleh nasabah
pastinya tidak akan sama setiap bulannya Pasti ada keadaan dan
permasalahan tidak terduga yang akan datang secara mendadak dan
mendesak Sehingga hal ini juga dijadikan salah satu persyaratan sebagai
nasabah tersebut dikatakan nasabah mampu atau tidak Karena jika
nasabah tersebut sedang dilanda permasalahan yang begitu serius dan
termasuk dalam kategori keadaan force marjeur maka nasabah tersebut
tidak dikenai denda
6 Referensi dari tetangga nasabah
Referensi tetangga ini digunakan untuk menanyakan kebenaran dari
keterangan nasabah tentang kondisi ekonomi sampai permasalahan yang
sedang dihadapi nasabah tersebut
7 Karakter Nasabah itu sendiri
Karakter nasabah ini dilihat dari riwayat pembayaran yang dilakukan
oleh nasabah selama ini apakah baik atau buruk Selain itu karakter ini
dapat dilihat ketika adanya penagihan yang dilakukan oleh pihak BMT
Sedangkan nasabah yang tidak atau belum mampu membayar disebabkan
force majeur tidak boleh dikenakan sanksi dijelaskan oleh Bapak Agus
Wahyudi selaku debt collector sebagai berikut99
ldquoKriteria nasabah yang tidak boleh dikenakan sanksi adalah nasabah
yang memiliki permasalahan keluarga yang sulit untuk dipecahkan
99 Ibid
65
seperti terkena penyakit serius kecelakaan perceraian sehingga beban
hidup ditanggung oleh salah satu pihak dengan tidak ada kemampuan
untuk melakukan angsuran pembayaran pembiayaan Kemudian nasabah
yang terkena bencana alam yang tidak terduga yang membuat hilangnya
harta benda nasabah seperti tanah longsor kebakaran kemudian
nasabah yang mengalami kebangkrutan atas usahanya dan yang terakhir
nasabah yang memiliki usaha dibidang pertanian dan mengalami gagal
panenrdquo
Sanksi yang didasarkan pada prinsip tazīr bertujuan agar nasabah lebih
disiplin dalam melakukan kewajibannya Sanksi denda tersebut berupa
sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat
akad ditandatangani Namun mekanisme sanksi denda di BMT Nurrohman
memiliki cara perhitungan tersendiri Berikut ini merupakan contoh dari
perhitungan sanksi denda di BMT Nurrohman100
Tabel 32 Penghitungan Biaya Denda
Bulan Pokok Mark up Jasa Denda Perbulan Total Seluruh denda
1 1000000 30000 30000 x 10 = 3000 3000
2 1000000 30000 30000 x 20 = 6000 9000
3 1000000 30000 30000 x 30 = 9000 18000
4 1000000 30000 30000 x 40 = 12000 30000
5 1000000 30000 30000 x 10 = 3000 33000
6 1000000 30000 30000 x 20 = 6000 39000
Sumber Merinda Budi R (201912)
Sehubungan dengan sanksi denda menurut keterangan dari Ibu Merinda
selaku akuntan beliau mengatakan bahwa101
ldquoJika nasabah melakukan penundaan angsuran lebih dari 4 bulan maka
setelah 4 bulan penghitungan denda sebanyak 40 maka akan kembali
pada perhitungan 10 denda pada penundaan angsuran pembayaran
Sehingga begitu seterusnya untuk bulan-bulan berikutnya sampai bulan
terakhir nasabah melakukan pembayaran angsuran pembiayanrdquo
100 Merinda Budi R Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 24 Februari 2020 101 Ibid
66
D Prosedur Dewan Pengawas Syariah terhadap Penggunaan Dana TBDSP
di BMT Nurrohman Janti Slahung Ponorogo
BMT Nurrohman Janti Slahung Ponorogo telah memiliki 2 orang Dewan
Pengawas Syariah (DPS) yaitu102
1 Drs Larman
2 Kuri Suprapto
Sehubungan dengan DPS menurut keterangan Bapak Larman selaku
ketua DPS beliau mengatakan bahwa103
ldquoPembentukan DPS di BMT Nurrohman itu sudah dibentuk sejak BMT
Nurrohman berdiri Jadi semua kepengurusan dibentuk saat itu juga
dengan pemilihan berdasarkan musyawarah bersama Dalam melakukan
pengawasan terhadap kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana saya
melakukan pemeriksaan di kantor 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan
Karena saya juga memiiki pekerjaan lain di luar sebagai anggota DPS
Saya merangkap jabatan sebagai tenaga pengajar di salah satu sekolah
menengah pertama yaitu SMPN 2 Balongrdquo
Pengawasan yang dilakukan DPS tersebut dilakukan secara periodik
setiap satu bulan sekali melalui laporan bulanan yang dibuat oleh pengurus
BMT Nurrohman Pada akhir tahun BMT Nurrohman mengadakan Rapat
Akhir Tahun (RAT) Rapat tersebut dihadiri oleh DPS segenap pengurus dan
semua anggota BMT Nurrohman yang membahas dan mengevaluasi kinerja
semua anggota masalah-masalah yang terjadi dan mencari solusi untuk
mengatasi masalah tersebut104
DPS harus memberikan persetujuan serta opini terkait dengan penyaluran
dan penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan di BMT
102 Arif Fauzani Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 09 Desember 2020 103 Larman Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 09 Desember 2020 104 Ibid
67
Nurrohman Karena setiap kegiatan di lembaga keuangan syariah tidak dapat
berjalan tanpa adanya persetujuan dari DPS Sehubungan dengan persetujuan
penyaluran dana menurut keterangan dari Bapak Larman selaku DPS beliau
mengatakan bahwa105
ldquoSaya telah memberikan persetujuan bahwa dana denda dan juga bunga
dimasukkan ke dalam pendapatan BMT dan digunakan kembali untuk
membiayai kegiatan operasional BMT Menurut saya hal tersebut
memang tidak sesuai dengan syariah namun saya akan tetap menyetujui
hal tersebut karena BMT Nurrohman memiliki sistem pembagian sendiri
saat melakukan rapat atau musyawarah sesuai dengan kesepakatan para
pengurus BMT Sebagai DPS saya selalu menyarankan agar seluruh
kegiatan dan juga laporan keuangan agar terus dibenahi dan diperbaiki
sehingga sistem penerimaan dan penyaluran dana bisa sesuai dengan
ketentuan syariah Memang semua itu memerlukan proses yang cukup
lama tidak bisa sekejap langsung sesuai dengan syariahrdquo
Dari paparan data di atas dapat diketahui bahwa Bapak Larman selaku
pengawas di BMT Nurrohman memberikan persetujuan mengenai penggunaan
dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan yang belum dipisahkan dan
masih digunakan untuk kegiatan operasional BMT Hal tersebut disetujui oleh
DPS berdasarkan kesepakatan pengurus-pengurus BMT Nurrohman DPS juga
selalu menyarankan agar terus berusaha menjadi lembaga keuangan yang
murni syariah
105 Ibid
68
BAB IV
ANALISA FATWA NO123DSN-MUIXI2018 TENTANG PENGGUNAAN
DANA YANG TIDAK BOLEH DIAKUI SEBAGAI PENDAPATAN
(TBDSP) DI BMT NURROHMAN JANTI SLAHUNG PONOROGO
A Analisis Fatwa No123DSN-MUIXI2018 terhadap Penggunaan Dana
yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan bagi Lembaga Keuangan
Syariah di BMT Nurrohman Janti Slahung Ponorogo
Salah satu fatwa yang mengatur mengenai lembaga keuangan syariah
adalah fatwa No123DSN-MUIXI2018 tentang penggunaan dana yang Tidak
Boleh Diakui Sebagai Pendapatan (TBDSP) bagi Lembaga Keuangan Syariah
(LKS) Lembaga Bisnis Syariah (LBS) dan Lembaga Perekonomian Syariah
(LPS) Dalam ketentuan ke 2 (dua) mengenai sumber dana yang tidak boleh
diakui sebagai pendapatan disebutkan bahwa
1 Dana TBDSP berasal antara lain dari106
a Transaksi tidak sesuai dengan prinsip syariah yang tidak dapat
dihindarkan termasuk pendapatan bunga (riba)
b Transaksi syariah yang tidak terpenuhi ketentuan dan batasannya
(rukun dan atau syaratnya)
c Dana sanksi (denda) karena tidak memenuhi kewajiban sesuai
kesepakatan
106 DSN-MUI ldquoPenggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan bagi
Lembaga Keuangan Syariah Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariahrdquo dalam
httpsdsnmuioridkategorifatwa (diakses pada tanggal 10 Desember 2019 jam1640)
69
d Dana yang tidak diketahui pemiliknya diketahui pemiliknya tetapi
tidak ditemukan atau diketahui pemiliknya tetapi biaya
pengembaliannya lebih besar dari jumlah dana tersebut
Dalam paparan data laporan keuangan cash flow yang terdapat dalam bab
III tabel 31 terlihat BMT Nurrohman menyimpan dananya di lembaga
keuangan konvensional yaitu BPR JATIM Hal tersebut juga telah dijelaskan
oleh Bapak Arif Fauzani selaku manajer Dari penyimpanan dana tersebut
BMT mendapatkan bunga pertahun Telihat dalam laporan SHU tabel 32 BMT
Nurrohman telah mendapatkan bunga mencapai sebesar Rp 16894650- di
akhir tahun 2019 Pendapatan bunga tersebut tidak dipisahkan secara khusus
dan bercampur dengan dana lainnya107
BMT Nurrohman juga telah mengantisipasi untuk mengatasi nasabah
yang melakukan penundaan pembayaran pembiayaan hal tersebut yakni
dengan memberlakukan sanksi terhadap nasabah tersebut Berikut ini
merupakan sanksi yang diterapkan BMT Nurrohman apabila mendapati
nasabah yang menunda pembayaran adalah108
1 Teguran
2 Surat peringatan atau penagihan
3 Sanksi denda
4 Sanksi black list untuk pengajuan selanjutnya
5 Sita jaminan
107 Arif Fauzani Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 9 Desember 2019 108 Ibid
70
Seluruh sanksi yang diterpakan di BMT Nurrohman memiliki tujuan
untuk memberikan rasa jera pada nasabah dan rasa tanggung jawab untuk
memenuhi kewajiban membayar angsuran pembiayaan Sanksi berupa denda
diberikan kepada kepada nasabah yang mampu membayar tetapi menunda-
nunda pembayaran dengan disengaja Sedangkan nasabah yang tidak atau
belum mampu membayar disebabkan force majeur tidak boleh dikenakan
sanksi109 Sanksi yang didasarkan pada prinsip tazīr bertujuan agar nasabah
lebih disiplin dalam melakukan kewajibannya Sanksi denda tersebut berupa
sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat
akad ditandatangani Namun mekanisme sanksi denda di BMT Nurrohman
memiliki cara perhitungan tersendiri seperti yang tertulis pada tabel 11
Jadi jika nasabah yang melakukan penundaan angsuran maka
perhitungan denda dimulai sebanyak 10 satu bulan 20 dua bulan 30 tiga
bulan 40 empat bulan Jika lebih dari 4 bulan akan kembali pada
perhitungan 10 denda pada penundaan angsuran pembayaran Sehingga
begitu seterusnya untuk bulan-bulan berikutnya sampai bulan terakhir nasabah
melakukan pembayaran angsuran pembiayan110
Berdasarkan paparan data di atas terlihat bahwa BMT Nurrohman
memiliki dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan atau dana non halal
yaitu bunga dari lembaga keuangan konvensional BPR JATIM dan dana denda
keterlambatan pembayaran angsuran seperti yang dijelaskan dalam fatwa
109 DSN-MUI ldquoPenggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan bagi
Lembaga Keuangan Syariah Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariahrdquo dalam
httpsdsnmuioridkategorifatwa (diakses pada tanggal 10 Desember 2019 jam1640) 110 Arif Fauzani Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 09 Desember 2019
71
No123DSN-MUIXI2018 ketentuan kedua poin a yang berbunyi ldquotransaksi
tidak sesuai dengan prinsip syariah yang tidak dapat dihindarkan termasuk
pendapatan bunga (riba) dan ketentuan kedua poin c yang berbunyi ldquodana
TBDSP antara lain berasal dari dana sanksi (denda) karena tidak memenuhi
kewajiban sesuai kesepakatanrdquo
Dari data laporan keuangan SHU tabel 32 diketahui bahwa dana hasil
sanksi denda dimasukkan ke dalam pendapatan operasional dan dana bunga
dimasukkan ke dalam pendapatan luar usaha Dana tersebut belum dipisahkan
secara khusus dan masih bercampur dengan dana lainnya sehingga dapat
digunakan kembali untuk membiayai kegiatan-kegiatan operasional BMT
yaitu antara lain untuk biaya penghormatan pengurus perjalanan rapat
pengurus konsumsi rapat pengurus biaya gaji karyawan biaya konsumsi
kantor biaya transportasi karyawan biaya fotocopy biaya ATK amp percetakan
biaya listrik biaya telepon internet biaya perawatan alat kantor biaya
promosi biaya pajak motor seragam pengurus amp karyawan biaya RAT biaya
lembur biaya THR biaya BPJS ketenagakerjaan biaya programmer 2
komputer dan juga pembayaran pajak111
Apabila dikaitkan dengan fatwa DSN No123DSN-MUIXI2018 maka
hal tersebut tidak sesuai dengan isi fatwa dalam ketentuan ketiga nomor 1 (satu)
yang berbunyi ldquodana TBDSP wajib digunakan dan disalurkan secara langsung
untuk kemaslahatan umat Islam dan kepentingan umum yang tidak
111 Ibid
72
bertentangan dengan prinsip syariahrdquo112 dan ketentuan ketiga nomor 4
(empat) yang berbunyi ldquodana TBDSP tidak boleh dimanfaatkan untuk
kepentingan LKS LBS dan LPS antara lain dalam bentuk promosi produk
maupun iklan (branding) perusahaan pendidikan dan pelatihan untuk
karyawan pembayaran pajak zakat amp wakaf pembayaran atau pelunasan
tunggakan nasabah (end user) dan kegiatan yang bertentangan dengan prinsip
syariahrdquo113 Seharusnya penggunaan dana TBDSP seperti dana bunga dan
denda yang terdapat di BMT Nurrohman digunakan untuk kegiatan yang tidak
bertentangan dengan prinsip syariah yaitu antara lain untuk114
1 Penanggulangan korban bencana
2 Sarana penunjang lembaga pendidikan Islam
3 Masjid atau musholla dan penunjangnya
4 Pembangunan fasilitas umum yang berdampak sosial
5 Sosialisasi edukasi dan literasi ekonomi keuangan dan bisnis syariah
untuk masyarakat umum
6 Beasiswa untuk siswa atau mahasiswa berprestasi danatau kurang mampu
7 Kegiatan produktif bagi dhuafa
8 Fakir miskin
9 Kegiatan sosial lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
112 DSN-MUI ldquoPenggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan bagi
Lembaga Keuangan Syariah Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariahrdquo dalam
httpsdsnmuioridkategorifatwa (diakses pada tanggal 10 Desember 2019 jam1640) 113 Ibid 114 Ibid
73
Seperti yang dijelaskan oleh ketua MUI Maruf Amin yang
menegaskan bahwa bank syariah hanya boleh menggunakan dana non halal
untuk kepentingan sosial Dana non halal tidak boleh bercampur untuk
keuntungan bank115 Jika dana bunga dan denda digunakan untuk pembiayaan
kegiatan operasional BMT otomatis akan memberi pemasukan serta
keuntungan bagi BMT Nurrohman
Sebagai badan sosial BMT Nurrohman Janti Slahung memiliki fungsi
mengelola dana sosial sebagaimana yang diungkapkan oleh mas Arif Fauzani
(selaku manager) bahwa sistem penghimpunan dana sosial berupa aturan
standar yang bersumber dari penyisihan dana SHU Dana sosial di BMT
Nurrohman tersebut digunakan sesuai dengan prinsip syariah untuk
kemaslahatan umat antara lain digunakan untuk sumbangan116 Dengan
demikian seharusnya dana bunga dan juga denda dijadikan satu dengan dana
sosial yang ada di BMT Nurrohman agar penggunaannya tidak melanggar
prinsip-prinsip syariah
Dari hasil pengamatan penulis dapat disimpulkan bahwa praktik
penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan di BMT
Nurrohman tidak sesuai dengan ketentuan fatwa DSN No123DSN-
MUIXI2018 ketentuan ketiga nomor 1 (satu) dan nomor 4 (empat) karena
belum terlaksana sesuai dengan prinsip syariah
115 Asep Fathulrahman rdquo Maaruf Sebut Dana Tak Halal Bank Syariah Hanya untuk
Sosialrdquo dalam httpswwwcnnindonesiacomekonomi20181110154725-78-345508maaruf-
sebut-dana-tak-halal-bank-syariah-hanya-untuk-sosial (diakses pada tanggal 06 Maret 2020 jam
0905) 116 Arif Fauzani Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 24 Februari 2020
74
B Analisis Fatwa No123DSN-MUIXI2018 terhadap Prosedur Dewan
Pengawas Syariah dalam Penggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui
Sebagai Pendapatan bagi Lembaga Keuangan Syariah di BMT
Nurrohman Janti Slahung Ponorogo
Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam perbankan syariah memiliki
peranan yang penting dan strategis dalam pengawasan syariah pada perbankan
syariah DPS harus bertanggungjawab untuk memastikan semua produk dan
prosedur bank syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Secara DPS pada
institusi perbankan mempunyai kedudukan yang sangat kuat karena
kehadirannya adalah sangat penting dan strategis117
DSN MUI dalam fatwa No 123DSN-MUIXI2018 tentang Penggunaan
Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan (TBDSP) bagi Lembaga
Keuangan Syariah Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian
Syariah yang mengatur tentang peran DPS yang dijelaskan dalam ketentuan
ke-3 (tiga) nomor 5 (lima) yang berbunyi ldquoSetiap penggunaan dan penyaluran
dana TBDSP harus mendapatkan persetujuan atau opini dari Dewan Pengawas
Syariah LKS LBS dan LPS tersebutrdquo118 Yang artinya setiap penggunaan dan
penyaluran dana TBDSP tidak dapat dijalankan tanpa adanya persetujuan dari
DPS
DPS di BMT Nurrohman sudah dibentuk sejak BMT Nurrohman berdiri
DPS melakukan pemeriksaan di kantor 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan Salah
117 Khaerul Umam Manajemen Perbankan Syariah (Bandung Pustaka Setia 2013) 139 118 DSN-MUI ldquoPenggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan bagi
Lembaga Keuangan Syariah Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariahrdquo dalam
httpsdsnmuioridkategorifatwa (diakses pada tanggal 10 Desember 2019 jam1640)
75
satu DPS memiliki jabatan lain di luar sebagai anggota DPS Beliau merangkap
jabatan sebagai tenaga pengajar di salah satu sekolah menengah pertama yaitu
SMPN 2 Balong Jabatan itu tentu tidak membuat DPS komitmen pada satu
jabatan saja yaitu hanya sebagai DPS119
Pengawasan yang dilakukan DPS tersebut dilakukan secara periodik
setiap satu bulan sekali melalui laporan bulanan yang dibuat oleh pengurus
BMT Nurrohman Pada akhir tahun BMT Nurrohman mengadakan Rapat
Akhir Tahun (RAT) Rapat tersebut dihadiri oleh DPS segenap pengurus dan
semua anggota BMT Nurrohman yang membahas dan mengevaluasi kinerja
semua anggota masalah-masalah yang terjadi dan mencari solusi untuk
mengatasi masalah tersebut120 Dalam pengambilan keputusan harus
bermusyawarah terlebih dahulu dan bertanggung jawab terhadap hasil
keputusan121 Seperti yang dijelaskan dalam al-Qurrsquoān QS al-lsquoImrān ayat
159122
ر hellip م ي ا م اوره ى الله وش ل ل ع وك ت ت زم ا ع ذ إBermusyawarahlah dalam suatu urusan setelah kamu membulatkan tekad
maka bertawakallah kepada Allah
Dalam pengawasan penyaluran dana DPS mempunyai wewenang dan
tanggungjawab antara lain123
1 Menyetujui rencana penyaluran dana tahunan termasuk rencana pemberian
penyaluran dana kepada pihak yang terkait dengan bank dan penyaluran
119 Larman Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 24 Februari 2020 120 Ibid 121 Muhamad manajemen pembiayaan 145 122 Departemen Agama RI al-Qurrsquoān 99 123 Muhamad Manajemen Pembiayaan 146
76
dana kepada nasabah-nasabah besar tertentu yang akan tertuang dalam
rencana kerja bank yang disampaikan kepada BI
2 Mengawasi proses pelaksanaan pemberian penyaluran dana tersebut
berkaitan dengan syariat Islam
3 Meminta penjelasan danatau pertanggungjawaban direksi serta meminta
langkah-langkah perbaikan apabila rencana pemberian penyaluran dana
tersebut menyimpang dari unsur syariah
DPS memberikan persetujuan bahwa penyaluran dana denda dan juga
bunga dimasukkan ke dalam pendapatan BMT dan digunakan kembali untuk
membiayai kegiatan operasional BMT Menurut DPS hal itu tidak bisa
dikatakan sesuai dengan syariah namun beliau tetap menyetujui hal tersebut
karena BMT Nurrohman memiliki sistem pembagian sendiri saat dibahas
melalui rapat atau musyawarah sesuai dengan kesepakatan para pengurus
BMT DPS juga meminta langkah-langkah perbaikan apabila rencana
pemberian penyaluran dana tersebut menyimpang dari unsur syariah yaitu
dengan memberikan saran agar terus berbenah dan memperbaiki sistem
penerimaan dan penyaluran dana agar sesuai dengan ketentuan syariah124 DPS
telah melaksanakan wewenang dan tanggungjawabnya dalam pengawasan
penggunaan dan penyaluran dana tetapi belum bisa dilakukan dengan
maksimal
Dari paparan data di atas dapat disimpulkan bahwa prosedur DPS dalam
penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi lembaga
124 Larman Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 24 Februari 2020
77
keuangan syariah telah sesuai dengan ketentuan fatwa DSN No123DSN-
MUIXI2018 ketentuan ketiga nomor 5 (lima) yang berbunyi ldquoSetiap
penggunaan dan penyaluran dana TBDSP harus mendapatkan persetujuan atau
opini dari Dewan Pengawas Syariah LKS LBS dan LPS tersebutrdquo125 karena
penggunaan dana TBDSP di BMT Nurrohman telah mendapatkan persetujuan
atau opini dari DPS Akan tetapi konten dari prosedur pengalokasian dana
TBDSP yang disetujui tersebut belum sesuai dengan fatwa DSN No123DSN-
MUIXI2018 ketentuan ketiga nomor 1 (satu) dan nomor 4 (empat) karena
belum terlaksana sesuai dengan prinsip syariah
125 DSN-MUI ldquoPenggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan bagi
Lembaga Keuangan Syariah Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariahrdquo dalam
httpsdsnmuioridkategorifatwa (diakses pada tanggal 10 Desember 2019 jam1640)
78
BAB V
PENUTUP
A Kesimpulan
Berdasarkan hasil dari pengkaitan teori pada bab II dengan kenyataan
yang peneliti temukan di lapangan yang dituangkan di dalam bab III dan
berdasarkan analisis yang peneliti lakukan maka peneliti dapat menyimpulkan
sebagai berikut
1 Penggunaan dana TBDSP belum sesuai dengan fatwa DSN No123DSN-
MUIXI2018 Di dalam fatwa dana TBDSP wajib digunakan dan
disalurkan secara langsung untuk kemaslahatan umat Islam dan
kepentingan umum yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
Namun dalam praktiknya BMT Nurrohman memasukkan dana denda dan
bunga ke dalam pendapatan BMT dan digunakan kembali untuk kegiatan
operasional BMT Penggunaan dana tersebut akan memberikan
pemasukan dan keuntungan pada BMT Nurrohman sendiri
2 Prosedur Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam penggunaan dana yang
tidak boleh diakui sebagai pendapatan di BMT Nurrohman sebenarnya
telah sesuai dengan fatwa fatwa DSN No123DSN-MUIXI2018
ketentuan ketiga nomor 5 (lima) yang berbunyi ldquoSetiap penggunaan dan
penyaluran dana TBDSP harus mendapatkan persetujuan atau opini dari
Dewan Pengawas Syariah LKS LBS dan LPS tersebutrdquo karena
penggunaan dana TBDSP di BMT Nurrohman telah mendapatkan
persetujuan dan juga opini dari Dewan Pengawas Syariah Akan tetapi
79
79
konten dari prosedur tersebut belum sesuai dengan fatwa DSN
No123DSN-MUIXI2018 ketentuan ketiga nomor 1 dan nomor 4
karena belum terlaksana sesuai dengan prinsip syariah
B Saran
Berdasarkan hal-hal yang telah peneliti uraikan peneliti menemukan hal
hal yang penting yang sebaiknya menjadi perhatian kita bersama Dalam hal
ini penulis menyarankan beberapa hal
1 Diharapkan kepada BMT Nurrohman untuk menggunakan dana yang tidak
boleh diakui sebagai pendapatan sebagaimana denda dan bunga agar
sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI Sebaiknya dana denda tersebut
dimasukkan ke dalam dana sosial untuk selanjutnya digunakan untuk
kepentingan umum atau kemaslahatan umat Islam karena BMT
merupakan lembaga keuangan Islam yang berdasarkan prinsip-prinsip
syariah
2 Sebaiknya kinerja pengawasan oleh DPS dilakukan secara optimal dan
konsisten agar penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai
pendapatan yang ada di BMT Nurrohman dapat terlaksana dengan baik
maksimal dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan fatwa DSN-MUI yaitu
berdasarkan kemaslahatan umat atau kepentingan umum bukan untuk
kegiatan operasional BMT yang akan memberikan keuntungan BMT itu
sendiri
80
DAFTAR PUSTAKA
Referensi Buku
Departemen Agama RI al-Qurrsquoan dan Terjemahnya Semarang CV Toha Putra
2008
Abdullah Marsquoruf Hukum Keuangan Syariah pada Lembaga Keuangan Bank dan
Non Bank Yogyakarta Aswaja Presindo 2016
Adam Panji Fatwa-fatwa Ekonomi Syariah Konsep Metodologi dan
Implementasinya pada Lembaga Keuangan Syariah Jakarta Sinar
Grafika Offset 2018
Amin Marsquoruf Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum
dan Perundang-undangan Jakarta Puslitbang Kehidupan Keagamaan
2011
Antonio Muhammad Syafirsquoi Bank Syriah dari Teori ke Praktik Jakarta Gema
Insani 2001
Al-Arif Nur Rianto Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik Bandung CV
Pustaka Setia 2015
Arikunto Suharsimi Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktik Bandung
Rineka Cipta 2006
Basrowi Suwandi Memahami Penelitian Kualitatif Jakarta PT Rineka Cipta
2008
Budisantoso Totok dan Nuritomo Bank dan Lebaga Keuangan Lain Jakarta
Salemba Empat 2017
Bungin Burhan Analisis Data Penelitian Kualitatif Jakarta PT Raja Grafindo
Persada 2013
Chapra M Umer dan Khan Tariqullah Regulasi dan Pengawasan Bank Syariah
Jakarta Bumi Aksara 2008
Hirsanuddin Hukum Perbankan Syariah di Indonesia (Pembiayaan Bisnis dengan
Prinsip Kemitraan) Yogyakarta Genta Press 2008
Huda Nurul dan Heykal Mohammad Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis
dan Praktis Jakarta Kencana 2010
Moleong Lexi J Metode Penelitian Kualitatif Bandung PT Remaja Rosdakarya
2009
81
Mubarok Jaih Perkembangan Fatwa Ekonomi Syaria Bandung Pustaka Bani
Quraisy 2004
Muhammad Rifqi Akuntansi Keuangan Syariah Konsep dan Implementasi PSAK
Syariah Yogyakarta P3EI Press 2010
Muhammad Manajemen Dana Bank Syariah Yogyakarta YKPN 2011
An-Nawawī Imam al-Majmū Syarh al-Muhadzdzab Jakarta Pustaka Azzam
2009
Perwataatmadja Karnaen dan Antonio Muhammad Syafirsquoi Apa dan Bagaimana
Bank Islam Yogyakarta Dana Bhakti Wakaf 1992
Qardhawi Yusuf Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan Jakarta Gema Insani
Press 1997
Rahardjo Susilo dan Gudnanto Pemahaman Individu Teknik Nontes Kudus
Prenada Media 2011
Rasjid Sulaiman Fiqh Islam (Hukum Fiqh Isam) Bandung Sinar Baru
Algensindo 2016
Ridwan Muhammad Manajemen Bayt al-Māl Wa al-Tamwīl Yogyakarta UII
Press 2004
Sam Ichwan Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI
Jakarta Erlangga 2014
Sholeh Asrorun Nirsquoam Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia
tmp Emir Cakrawala Islam 2016
Soeharto Irawan Metode Penelitian Sosial Bandung PT Remaja Rosdakarya
2004
Sudarsono Pokok- pokok Hukum Islam Jakarta PT Rineka Cipta 2001
Sugiyono Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan RampD Bandung Alfabeta
2016
Tanjung Hendri dan Devi Abrista Metode Penelitian Ekonomi Islam Jakarta
Gramata Publishing 2013
Umam Khaerul Manajemen Perbankan Syariah Bandung Pustaka Setia 2013
Umam Khotibul Legislasi Fikih Ekonomi dan Penerapannya dalam Produk
Perbankan Syariah di Indonesia Yogyakarta BPFE 2011
82
Yusuf Muri Metode Penelitian Kuntitatif Kualitatif dan penelitian Gabungan
Jakarta Kencana 2017
Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah
Darmiati Tinjauan hukum Islam terhadap Pengalokasian Dana Non Halal Bagi
Kepentingan Sosial pada KJKS Manfaat Gayung Kebonsari Surabaya
Skripsi Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel 2012 1-8
Faozan Akhmad ldquoPeran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Penerapan
Shariah Compliance pada Bayt al-Māl Wa al-Tamwīl (BMT) di Kota
Purwokertordquo JPA Vol 16 No 1 Juni 2015 145-146
Lenap Indria Puspitasari ldquoPengungkapan Pendapatan Non-Halal PSAK 109 Vs
Praktikrdquo Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram Vol
3 2019 95-97
Mujib Abdu rdquoDewan Pengawas Syariah (DPS) pada Lembaga Keuangan Mikro
Syariah di Wilayah Jawa Tengahrdquo Az Zarqarsquo Vol 1 (Juni 2017) 127
Muttaqin Azhar ldquoModel Pembiayaan Bayt al-Māl Wa al-Tamwīl dan Peranannya
dalam Pembinaan Kesejahteraan Usaha Kecil Menengah (UKM)rdquo
Humanity Vol 7 2012 35
Nani Lenza Analisis Pengelolaan Dana Tazīr bagi Nasabah Wanprestasi dalam
Meningkatkan Kedisiplinan Nasabah (Studi Pada Pt Bank Syariah
Mandiri Kantor Cabang Teluk Betung Bandar Lampung) Skripsi
Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung 2018 3-9
Nasution Siti Toibah Studi Analisis Terhadap Fatwa DSN-Mui tentang Denda
Keterlambatan Pembayaran Utang pada Credit Card Syarirsquoah di Tinjau
Menurut Fiqih Muamalah Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif
Kasim 2012 3-8
Sofiyah rdquoAnalisis Efektifitas Keputusan DSN-MUI No 3 Tahun 2000 Berkaitan
dengan Dewan Pengawas Syariah di Bayt al-Māl Wa al-Tamwīl (BMT)
Studi Kasus di BMT Bima Magelangrdquo Muqtasid Vol 1 (Juli 2012) 143
Sutopo Umarwan ldquoDialektika Fatwa dan Hukum Positif di Indonesiardquo Justicia
Islamica Vol 15 No 1 2018 91
Syaputra Arianto Analisis Penggunaan Dana Tazīr dan Tarsquowidh bagi Nasabah
Wanprestasi pada PT BRI Syariah Skripsi Universitas Islam Negeri
Syarif Hidayatullah 2014 1-9
83
Taslimah Heni Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Penerapan Denda
pada Pembiayaan Bermasalah di KSU BMT Multazam Yogyakarta
Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2008 4-7
Thovarsquoi Ritwan ldquoDistribusi Dana Sosial Pada Bayt al-Māl Wa al-Tamwīl (BMT)
Alfa Dinar Kerjo Karanganyarrdquo Naskah Publikkasi (Surakarta
Universitas Muhammadiyah 2016 2
Referensi Internet
Asep Fathulrahman -Maaruf Sebut Dana Tak Halal Bank Syariah Hanya untuk
Sosialdikutipdarihttpswwwcnnindonesiacomekonomi201811101
54725-78-345508maaruf-sebut-dana-tak-halal-bank-syariah-hanya-
untuksosial [diakses tanggal 06 Maret 2020]
DSN-MUI -Penggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan bagi
Lembaga Keuangan Syariah Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga
Perekonomian Syariah dikutip dari httpsdsnmuioridkategorifatwa
[diakses pada tanggal 10 Desember 2019]
Kamus Besar Bahasa Indonesia -dikutip dari httpskbbiwebiddanahtml
[diaksespada 01 Maret 2020]
M Salman Yusuf -Fatwa No 123 Untuk Siapa dikutip dari dalam
httpswwwpressreadercomindonesiamajalahinvestor201908012824
62825619338 [diakses tanggal 12 Februari 2020]
OJK -Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 dikutip dari
httpswwwojkgoididkanaliknbregulasilembaga-keuangan-
mikroundang-undangPageaspx [diakses pada tanggal 11 Desember
2019]
7
menjadi pedoman lembaga kuangan syariah dalam menggunakan dana TBDSP
yang sesuai dengan Islam Mengenai pedoman tersebut telah diatur dalam
fatwa DSN yaitu fatwa DSN-MUI No123XI2018 tentang penggunaan dana
yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi lembaga keuangan syariah
lembaga bisnis syariah dan lembaga perekonomian syariah
Penggunaan dana bunga dan denda dalam fatwa DSN-MUI
No123XI2018 mewajibkan lembaga keuangan syariah untuk digunakan dan
disalurkan secara langsung untuk kemaslahatan umat Islam dan kepentingan
umum yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah Aturan mengenai
penggunaan dana yang diperbolehkan telah diatur di dalam ketentuan ke-3
fatwa DSN-MUI No123XI2018 Bentuk-bentuk penyaluran dana TBDSP
yang dibolehkan antara lain untuk 14
a Penanggulangan korban bencana
b Sarana penunjang lembaga pendidikan Islam
c Masjid atau musholla dan penunjangnya
d Pembangunan fasilitas umum yang berdampak sosial
e Sosialisasi edukasi dan literasi ekonomi keuangan dan bisnis syariah
untuk masyarakat umum
f Beasiswa untuk siswa atau mahasiswa berprestasi danatau kurang mampu
g Kegiatan produktif bagi dhuafa
h Fakir miskin
i Kegiatan sosial lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
14 Ibid
8
Dana TBDSP tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan LKS LBS dan
LPS antara lain dalam bentuk15
a Promosi produk maupun iklan (branding) perusahaan
b Pendidikan dan pelatihan untuk karyawan
c Pembayaran pajak zakat amp wakaf
d Pembayaran atau pelunasan tunggakan nasabah (end user)
e Kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah
Sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam fatwa DSN-MUI
No123XI2018 tentang penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai
pendapatan bagi lembaga keuangan syariah maka setiap lembaga keuangan
syariah harus menaati pedoman tersebut Apabila melanggar pedoman tersebut
maka tidak sesuai dengan fatwa DSN-MUI
BMT Nurrohman Janti Slahung menjadikan dana bunga dan denda
sebagai pendapatan operasional perusahaan Dana tersebut belum dipisahkan
secara khusus dan masih bercampur dengan dana lainnya sehingga dana
tersebut digunakan kembali untuk membiayai kegiatan-kegiatan operasional
yang diselenggarakan oleh BMT DPS di BMT Nurrohman juga telah
menyetujui bahwa penggunaan dana non halal tersebut digunakan untuk
kegiatan operasional perusahaan
Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk meneliti lebih
mendalam terkait penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai
pendapatan di BMT Nurrohman dalam skripsi yang berjudul ldquoPraktik
15 Ibid
9
Penggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan
(TBDSP) di BMT Nurrohman Desa Janti Kecamatan Slahung Kabupaten
Ponorogo dalam Perspektif Fatwa DSN MUI No123DSN-MUI XI2018rdquo
B Rumusan Masalah
Dalam penelitian ini peneliti menentukan rumusan masalah yang akan
dibahas mengenai penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai
pendapatan bagi lembaga keuangan syariah yaitu sebagai berikut
1 Bagaimana analisis Fatwa No123DSN-MUIXI2018 terhadap
penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi
lembaga keuangan syariah di BMT Nurrohman Janti Slahung Ponorogo
2 Bagaimana analisis Fatwa No123DSN-MUIXI2018 terhadap prosedur
Dewan Pengawas Syariah dalam penggunaan dana yang tidak boleh diakui
sebagai pendapatan bagi lembaga keuangan syariah di BMT Nurrohman
Janti Slahung Ponorogo
C Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan peneliti ini
bertujuan sebagai berikut
1 Untuk menjelaskan analisis fatwa DSN-MUI No123DSN-MUIXI2018
terhadap penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan
bagi lembaga keuangan syariah di BMT Nurrohman Janti Slahung
2 Untuk menjelaskan analisis fatwa DSN-MUI No123DSN-MUIXI2018
terhadap prosedur Dewan Pengawas Syariah dalam penggunaan dana yang
10
tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi lembaga keuangan syariah di
BMT Nurrohman Janti Slahung
D Manfaat Penelitian
Adapun pembahasan permasalahan dan penelitian skripsi ini diharapkan
berguna dan memiliki manfaat sebagai berikut
1 Manfaat Teoritis
a Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan
sumbangan pengetahuan di bidang hukum ekonomi syariah terkait
penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi
lembaga keuangan syariah
b Dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi kalangan akademisi
maupun praktisi
2 Manfaat Praktis
a Bagi Masyarakat
Diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada
masyarakat khususnya dalam penggunaan dana yang tidak boleh
diakui sebagai pendapatan bagi lembaga keuangan syariah yang
sesuai dengan fatwa atau prinsip-prinsip syariah
b Bagi BMT
Diharapkan dapat membantu menyempurnakan penggunaan
dana yang tidak boleh disebut sebagai pendapatan oleh lembaga
keuangan syariah yang sesuai dengan fatwa atau prinsip-prinsip
syariah
11
E Telaah Pustaka
Selain menggunakan buku-buku yang relevan peneliti juga melihat hasil
penelitian terdahulu agar tidak terjadi kesamaan secara menyeluruh Adapun
hasil penelitian terdahulu yang juga membahas tentang penggunaan dana yang
tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi lembaga keuangan syariah atau bisa
disebut dengan pendapatan non halal yaitu
Pertama penelitian yang dilakukan oleh Darmiati pada tahun 2012 yang
berjudul ldquoTinjauan hukum Islam terhadap penggunaan dana non halal bagi
kepentingan sosial pada KJKS Manfaat Gayung Kebonsari Surabayardquo Teknik
analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif
dengan pola deduktif Penelitian tersebut membahas mengenai penggunaan
dana non halal dan bagaimana hukumnya bila ditinjau dari hukum islam Hasil
dari penelitian tersebut adalah dana non halal digunakan untuk kepentingan
umum dan diperbolehkan dalam Islam karena itu termasuk maṣlaḥah mursalah
sebagaimana dijelaskan oleh Abdullah bin Abdul Ḥussein Sehingga setiap
sumber dana yang didapat dari KJKS Manfaat harus disalurkan untuk
kepentingan sosial sesuai dengan tujuan utamanya yaitu membantu orang-
orang yang kesulitan sesuai dengan prinsip syariah16
Kedua penelitian yang dilakukan oleh Lenza Nani pada tahun 2018 yang
berjudul ldquoAnalisis Pengelolaan Dana Tazīr bagi Nasabah Wanprestasi Dalam
Meningkatkan Kedisiplinan Nasabah (Studi Pada PT Bank Syariah Mandiri
16 Darmiati Tinjauan hukum Islam terhadap Pengalokasian Dana Non Halal Bagi
Kepentingan Sosial pada KJKS Manfaat Gayung Kebonsari Surabaya Skripsi (Surabaya Institut
Agama Islam Negeri Sunan Ampel 2012) 1-8
12
Kantor Cabang Teluk Betung Bandar Lampung)rdquo Jenis penelitian yang
digunakan adalah penelitian lapangan (field research) Penelitian tersebut
membahas mengenai penerapan dan pengelolaan tazīr bagi nasabah
wanprestasi dalam meningkatkan kedisiplinan di Bank Syariah Mandiri Teluk
Betung Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa Bank Syariah Mandiri
Kantor Cabang Teluk Betung menerapkan tazīr kepada nasabah mampu yang
menunda-nunda pembayaran dengan sengaja dan nasabah yang tidak
mempunyai itikad baik apabila mengalami keterlambatan membayar Besarnya
tazīr yang diterapkan oleh Bank Syariah Mandiri yaitu 5 perbulan Dana
tazīr tersebut bukan merupakan pendapatan bank melainkan dana tazīr
tersebut disalurkan kedalam bentuk dana sosial sesuai fatwa DSN-MUI
No17DSN-MUIIX2000 Penyaluran dana tersebut harus habis dalam jangka
satu tahun17
Ketiga penelitian yang dilakukan oleh Arianto Saputra pada tahun 2014
yang berjudul ldquoAnalisis Penggunaan Dana Tazīr dan Tarsquowidh bagi Nasabah
Wanprestasi pada PT BRI Syariahrdquo Penelitian tersebut merupakan penelitian
kualitatif deskriptif yang membahas mengenai praktik tazīr dan tarsquowidh pada
nasabah wanprestasi dan bagaimana cara menentukan besarannya Hasil dari
penelitian tersebut adalah tazīr dikenakan pada nasabah yang mampu tetapi
enggan memenuhi prestasinya Adapun besarannya ditentukan di awal kontrak
17 Lenza Nani Analisis Pengelolaan Dana Tazīr bagi Nasabah Wanprestasi dalam
Meningkatkan Kedisiplinan Nasabah (Studi Pada Pt Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Teluk
Betung Bandar Lampung) Skripsi (Lampung Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung
2018) 3-9
13
Dana yang terkumpul digunakan untuk kegiatan sosial semua ketentuan yang
ada sudah mengacu pada fatwa DSN-MUI No17DSN-MUIIX2000
Sedangkan dana tarsquowidh dikenakan kepada nasabah yang lalai dan ini
merupakan tindak lanjut dari nasabah yang yang sudah dikenakan tazīr tetapi
masih tidak memenuhi prestasinya Tarsquowidh berbeda dengan tazīr karena
tarsquowidh dapat diakui sebagai pendapatan oleh bank syariah sesuai dengan
fatwa DSN-MUI No43DSN-MUIVIII200418
Keempat penelitian yang dilakukan oleh Heni Taslimah pada tahun 2008
yang berjudul ldquoTinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Penerapan Denda
pada Pembiayaan Bermasalah di KSU BMT Multazam Yogyakartardquo
Penelitian tersebut merupakan penelitian lapangan dengan metode preskriptif
yang membahas mengenai pelaksanaan penerapan denda pada pembiayaan
bermasalah di KSU BMT Multazam Yogyakarta dan penggunaannya
Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa hukum Islam memberikan
kewenangan pelaksanaan sanksi denda selama sesuai dengan ketentuan dan
prinsip yang telah ditentukan hukum Islam Penggunaan hasil denda lebih
diprioritaskan untuk kepentingan umum dan pelaksanaannya sesuai dengan
prinsip Islam19
Kelima penelitian yang dilakukan oleh Siti Toibah Nasution pada tahun
2012 yang berjudul ldquoStudi Analisis terhadap Fatwa DSN-MUI tentang Denda
18Arianto Syaputra Analisis Penggunaan Dana Tazīr dan Tarsquowidh bagi Nasabah
Wanprestasi pada PT BRI Syariah Skripsi (Jakarta Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
2014) 1-9 19 Heni Taslimah Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Penerapan Denda pada
Pembiayaan Bermasalah di KSU BMT Multazam Yogyakarta Skripsi (Yogyakarta Universitas
Islam Negeri Sunan Kalijaga 2008) 4-7
14
Keterlambatan Pembayaran Utang pada Credit Card Syarirsquoah di Tinjau
Menurut Fiqih Muamalahrdquo Penelitian tersebut merupakan penelitian pustaka
(library research) yang membahas mengenai bagaimana fatwa DSN-MUI
tentang denda keterlambatan pembayaran uang pada kartu kredit syariah dan
bagaimana metode penetapan hukum terhadap denda keterlambatan
pembayaran utang pada kartu kredit syariah Hasil dari penelitian tersebut
adalah hukum denda keterlambatan pembayaran utang pada kartu kredit adalah
bagi nasabah yang mampu membayar tetapi menunda-nunda pembayaran
dengan sengaja dan tidak mempunyai itikad baik untuk membayar hutangnya
maka akan dikenakan sanksi oleh LKS Tetapi bagi nasabah yang tidakbelum
mampu membayar disebabkan force majeur tidak boleh dikenakan sanksi
Denda tersebut nantinya akan diperuntukkan sebagai dana sosial Metode yang
digunakan oleh komisi fatwa DSN-MUI dalam proses penetapan fatwa
berpegang kepada al-Qurrsquoān sunnah dan ijtihad sahabat serta kaidah
fiqhiyah20
Untuk skripsi yang pertama penelitian tersebut membahas mengenai
penggunaan dana non halal dan bagaimana hukumnya bila ditinjau dari hukum
islam Meskipun sama-sama membahas tentang penggunaan dana non halal
akan tetapi dalam penelitian ini membahas penggunaan dana non halal dalam
perspektif fatwa DSN-MUI No123DSN-MUI XI2018 bukan perspektif
hukum Islam
20 Siti Toibah Nasution Studi Analisis Terhadap Fatwa DSN-MUI tentang Denda
Keterlambatan Pembayaran Utang pada Credit Card Syariah di Tinjau Menurut Fiqih Muamalah
Skripsi (Riau Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 2012) 3-8
15
Untuk skripsi yang kedua membahas mengenai penerapan dan
pengelolaan tazīr bagi nasabah wanprestasi Meskipun sama-sama membahas
tentang pengelolaan dana tazīr akan tetapi dalam penelitian tersebut ditinjau
dalam perspektif fatwa DSN-MUI No17DSN-MUIIX2000 sedangkan
dalam penelitian ini ditinjau dari perspektif fatwa DSN-MUI No123DSN-
MUI XI2018
Untuk skripsi yang ketiga membahas mengenai penggunaan dana tazīr
dan tarsquowidh bagi Nasabah Wanprestasi Meskipun sama-sama membahas
mengenai penggunaan dana tazīr akan tetapi dalam penelitian tersebut ditinjau
dalam perspektif fatwa DSN-MUI No17DSN-MUIIX2000 dan fatwa DSN-
MUI No43DSN-MUIVIII2004 sedangkan dalam penelitian ini ditinjau dari
perspektif fatwa DSN-MUI No123DSN-MUI XI2018
Untuk skripsi yang keempat membahas mengenai pelaksanaan
penerapan denda pada pembiayaan bermasalah dan penggunaannya ditinjau
dari hukum Islam Meskipun sama-sama membahas mengenai penggunaan
dana denda akan tetapi pada penelitian ini ditinjau dari perspektif fatwa DSN-
MUI No123DSN-MUI XI2018 bukan perspektif hukum Islam
Untuk skripsi yang kelima membahas mengenai denda keterlambatan
pembayaran uang pada kartu kredit syariah dan bagaimana metode penetapan
hukum terhadap denda keterlambatan pembayaran utang pada kartu kredit
syariah Meskipun sama-sama membahas mengenai denda akan tetapi dalam
penelitian ini membahas mengenai penggunaan dana denda bukan metode
penetapan hukum terhadap denda
16
F Metode Penelitian
1 Jenis dan Pendekatan Penelitian
Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) yaitu
penelitian yang dilakukan di lapangan atau dalam masyarakat yang berarti
bahwa datanya diambil atau didapat dari lapangan atau masyarakat
Meskipun penelitian ini berbasis penelitian lapangan penulis juga
menggunakan sumber-sumber data kepustakaan dengan memanfaatkan
buku-buku hasil penelitian dan internet digunakan untuk menelaah hal-
hal yang berkenaan dengan penggunaan dana yang tidak boleh diakui
sebagai pendapatan di lembaga keuangan syariah
Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan
kualitatif Yaitu tata cara penelitian dengan menggunakan pengamatan dan
wawancara21
2 Kehadiran Peneliti
Dalam penelitian kualitatif peneliti bertindak sebagai instrumen
sekaligus pengumpulan data Instrumen peneliti di sini dimaksudkan
sebagai alat pengumpul data Karena bertindak sebagai pengumpul data
atau instrumen peneliti akan senantiasa berhubungan dengan subyeknya22
Untuk itu dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi dan
wawancara untuk mengetahui praktik penggunaan dana yang tidak boleh
21 Lexi J Moleong Metode Penelitian Kualitatif (Bandung PT Remaja Rosdakarya 2009)
11 22 Basrowi dan Suwandi Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta PT Rineka Cipta
2008) 89
17
diakui sebagai pendapatan yang dilakukan oleh BMT Nurrohman Janti
Slahung
3 Lokasi Penelitian
Penelitian ini mengambil tempat di BMT Nurrohman Janti Slahung
tepatnya berada di jalan Mayjend Panjaitan Desa Janti Slahung Ponorogo
dengan pertimbangan bahwa lembaga ini merupakan lembaga keuangan
mikro yang memberikan layanan bagi masyarakat berdasarkan prinsip
syariah dan laporan keuangannya masih secara konvensional
4 Data dan Sumber Data
a Data
Data adalah fakta yang dapat ditarik menjadi suatu kesimpulan
dalam kerangka persoalan yang digarap23 Data dapat berupa teks
dokumen gambar foto artefak atau objek-objek lainnya yang
ditemukan di lapangan selama melakukan penelitian dengan
menggunakan penelitian kualitatif24 Adapun data-data yang
diperlukan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari
wawancara kepada karyawan manager dan DPS yang berada di BMT
Nurrohman Janti Slahung
23 Hendri Tanjung dan Abrista Devi Metode Penelitian Ekonomi Islam (Jakarta Gramata
Publishing 2013) 76 24 Jonathan Sarwono Metode Penelitian Kuantitatif dan Kuantitif (Yogyakarta Penerbit
Graha Ilmu 2012) 224
18
b Sumber Data
1) Sumber Data Primer
Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh
dari hasil wawancara kepada karyawan manager dan DPS di
BMT Nurrohman Janti Slahung untuk mendapatkan keterangan
yang benar-benar terjadi
2) Sumber Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk
yang sudah jadi sudah dikumpulkan dan diolah pihak lain
biasanya sudah dalam bentuk publikasi Data sekunder ini
biasanya sebagai pelengkap dari data primer25
Data sekunder yang mendukung penelitian penulis terdiri
dari seluruh data yang berkaitan dengan penggunaan dana yang
tidak bisa disebut sebagai pendapatan serta data dokumentasi
yang diperoleh dari BMT Nurrohman Janti Slahung
5 Teknik Pengumpulan Data
a Wawancara (interview)
Wawancara merupakan salah satu tehnik dalam pengumpulan
data penelitian yaitu suatu kejadian atau proses interaksi antara
pewawancara dan narasumber melalui komunikatif secara langsung26
25 Irawan Soeharto Metode Penelitian Sosial (Bandung PT Remaja Rosdakarya 2004)
67-68 26 Muri Yusuf Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Penelitian Gabungan
(Jakarta Kencana 2017) 372
19
Wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang terkait baik
secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data
terkait penelitian Peneliti melakukan wawancara kepada 4 (empat)
orang yaitu manager DPS dan 2 (dua) karyawan yang ada di BMT
Nurrohman Janti Slahung
b Observasi
Dalam arti sempit observasi adalah pengamatan secara langsung
terhadap gejala yang diteliti Secara luas observasi meliputi
pengamatan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung
terhadap objek yang sedang diteliti27
Dalam penelitian ini observasi dilakukan untuk mendapatkan
data tentang keadaan situasi dan kondisi BMT Nurrohman Janti
Slahung Peneliti mendatangi langsung kantor pusat BMT Nurrohman
Janti Slahung agar mendapatkan situasi dan kondisi terkini di BMT
Nurrohman Janti Slahung sehingga peneliti bisa melanjutkan
penelitian di BMT Nurrohman Janti Slahung
c Dokumentasi
Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang
diperoleh melalui dokumen-dokumen atau buku-buku tulisan-tulisan
yang ada kaitannya dengan masalah penelitian28 Teknik pengumpulan
data yang digunakan dengan cara membaca dan mengambil
27 Susilo Rahardjo dan Gudnanto Pemahaman Individu Teknik Nontes (Kudus Prenada
Media 2011) 42 28 Suharsimi Arikunto Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Bandung Rineka
Cipta 2006) 158
20
kesimpulan dari berkas-berkas atau arsip dokumen BMT Nurrohman
Janti Slahung
6 Analisis Data
Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat
pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data
dalam periode tertentu Aktivitas dalam analisis data menurut model Miles
dan Huberman yaitu data reduction data display dan conclusion drawing
atau verification Data reduction artinya data yang diperoleh dari lapangan
jumlahnya cukup banyak untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan
rinci Data display artinya penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk
uraian singkat bagan dan hubungan antar kategori Langkah ketiga yaitu
penarikan kesimpulan dan verifikasi29
Dalam penyusunan skripsi ini cara yang digunakan penulis untuk
menganalisa data adalah menggunakan metode deduktif dan induktif
Metode deduktif yaitu cara berfikir untuk menarik kesimpulan dari suatu
kaidah atau pendapat yang umum menuju ke suatu pendapat yang bersifat
khusus30 Sedangkan metode induktif yaitu cara berfikir untuk menarik
kesimpulan dari fakta-fakta kemudian dirumuskan menjadi suatu
kesimpulan atau jeneralisasi31
29 Sugiyono Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan RampD (Bandung Alfabeta
2016) 246-252 30 Burhan Bungin Analisis Data Penelitian Kualitatif (Jakarta PT Raja Grafindo Persada
2013) 47 31 Ibid 48
21
Dalam hal ini penulis mengemukakan terlebih dahulu teori-teori dan
data-data lalu menganalisanya dari fatwa DSN MUI kemudian dijadikan
pedoman dalam menganalisis penggunaan dana yang tidak boleh diakui
sebagai pendapatan di BMT Nurrohman Janti Slahung Ponorogo untuk
kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus yaitu apakah BMT
Nurrohman Janti Slahung Ponorogo sudah benar-benar menerapkan
ketentuan-ketentuan yang ada dalam fatwa DSN-MUI No123DSN-
MUIXI2018 tentang Penggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui
Sebagai Pendapatan (TBDSP) bagi Lembaga Keuangan Syariah Lembaga
Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariah
7 Pengecekan Keabsahan Data
Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini ditentukan dengan
cara
a Perpanjangan Pengamatan
Perpanjangan pengamatan akan memungkinkan peningkatan
derajat kepercayaan data yang dikumpulkan32 Dengan perpanjangan
pengamatan ini peneliti mengecek kembali apakah data-data terkait
penggunaan dana yang tidak bisa disebut sebagai pendapatan sudah
benar atau belum Jika data-data yang diperoleh selama ini ternyata
tidak benar maka peneliti melakukan pengamatan lagi yang lebih luas
dan mendalam sehingga diperoleh data yang pasti kebenarannya
32 Moleong Metodologi Penelitian 248
22
b Triangulasi
Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai
sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu33 Pada penelitian
ini peneliti melakukan pengecekan keabsahan data yang terkait
dengan penggunaan dana yang tidak bisa disebut sebagai pendapatan
serta peran DPS sudah benar atau belum dengan cara membandingkan
hasil wawancara dengan isi suatu dokumen dengan memanfaatkan
berbagai sumber data informasi sebagai bahan pertimbangan Dalam
hal ini peneliti membandingkan data hasil observasi dengan data hasil
wawancara dan juga membandingkan hasil wawancara dengan
wawancara lainnya yang kemudian diakhiri dengan menarik
kesimpulan sebagai hasil temuan lapangan
G Sistematika Pembahasan
Dalam penelitian ini untuk memberoleh pembahasan dan pemahaman
penulis membuat sistematikan pembahasan menjadi V (lima) bab yang mana
antara bab satu dengan bab lainnya mempunyai hubungan yang erat dan
berkaitan sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak bisa
dipisahkan yaitu sebagai berikut
1 BAB I PENDAHULUAN
Bab ini merupakan gambaran untuk memberikan pola
pemikiran bagi keseluruhan isi yang terdiri dari latar belakang
masalah rumusan masalah tujuan penelitian manfaat penelitian
33 Ibid 273
23
telaah pustaka kajian teori metode penelitian dan sistematika
pembahasan
2 BABII FATWA NO123DSN-MUIXI2018 TENTANG
PENGGUNAAN DANA YANG TIDAK BOLEH DIAKUI
SEBAGAI PENDAPATAN (TBDSP) BAGI LEMBAGA
helliphelliphelliphellipKEUANGANSYARIAH
Berisi uraian mengenai landasan teori yang digunakan untuk
menganalisis permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini yaitu
menguraikan fatwa DSN MUI tentang penggunaan dana yang tidak
boleh diakui sebagai pendapatan bagi lembaga keuangan syariah
Dalam hal ini peneliti memaparkan tentang gambaran singkat
fatwa No123DSN-MUIXI2018 tentang penggunaan dana yang
tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi lembaga keuangan
syariah
3 BAB III PRAKTIK PENGGUNAAN DANA TBDSP DAN
helliphelliphelliphellipPROSEDUR DEWAN PENGAWAS SYARIAH DI BMT
helliphelliphelliphellipNURROHMAN JANTI SLAHUNG PONOROGO
Bab ini berisikan data penelitian lapangan di BMT
Nurrohman Janti Slahung Ponorogo Dalam hal ini peneliti
memaparkan tentang sejarah BMT Nurrohman Janti Slahung visi
misi dan motto BMT Nurrohman Janti Slahung tempat dan
kedudukan BMT Nurrohman Janti Slahung pengurus BMT
Nurrohman Janti Slahung dan produk pembiayaan di BMT
24
Nurrohman Janti Slahung Selain itu peneliti juga memaparkan
tentang praktik penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai
pendapatan dan prosedur DPS dalam mengawasi penggunaan dana
yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan di BMT Nurrohman
Janti Slahung Ponorogo
BAB IV ANALISA FATWA NO123DSN-MUIXI2018 TENTANG
PENGGUNAAN DANA YANG TIDAK BOLEH DIAKUI
SEBAGAI PENDAPATAN (TBDSP) DI BMT NURROHMAN
JANTI SLAHUNG PONOROGO
Bab ini berisikan analisis fatwa analisis Fatwa No123DSN-
MUIXI2018 terhadap penggunaan dana yang tidak boleh diakui
sebagai pendapatan bagi lembaga keuangan syariah di BMT
Nurrohman Janti Slahung dan analisis fatwa No123DSN-
MUIXI2018 terhadap prosedur DPS dalam penggunaan dana
yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi lembaga
keuangan syariah di BMT Nurrohman Janti Slahung
BAB V PENUTUP
Bab ini berisikan kesimpulan yang merupakan jawaban
umum dari permasalahan yang ditarik dari hasil penelitian dan
berikut saran-saran yang ditujukkan bagi pihak-pihak terkait
dengan permasalahan penelitian
25
BAB II
FATWA NO123DSN-MUIXI2018 TENTANG PENGGUNAAN DANA
YANG TIDAK BOLEH DIAKUI SEBAGAI PENDAPATAN (TBDSP)
BAGI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
A Pengertian Fatwa Dewan Syariah Nasional
Fatwa mempunyai kesamaan dengan kata iftā dimana ia adalah masdar
dari kata aftā yufti iftārsquoan Adapun kata futya atau fatwa adalah isim masdar
dari aftā hanya saja kata futya lebih sering digunakan oleh orang Arab
sebagaimana yang dinukil oleh Ibn Mandzur dalam lisannya Pengertian iftārsquo
secara etimologi adalah al- Ibānah (penjelasan) yaitu memberikan penjelasan
kepada orang lain Atas dasar ini Iftārsquo berarti memberikan penjelasan kepada
orang lain yang menanyakan suatu hal34 Arti fatwa secara bahasa misalnya
terdapat dalam surah an-Nisā ayat 17635
هلك ليس له ولد وله أخت إن امرؤ يست فتوك قل الله ي فتيكم ي الكللة ف ما ت رك إن كا تا اث ن ت ين لهما وهو يرث ها إن لم يكن لها ولد لها ث ي ين ل وإن كاوا إخوة رجالا وساء للذكر مث الث لثان مما ت رك ح ا
﴾٦٧١﴿والله بكل شيء عليم ي ب ي ن الله لكم أن تضلوا Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah) Katakanlah Allah
memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu) jika seorang
meninggal dunia dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara
perempuan maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari
harta yang ditinggalkannya dan saudaranya yang laki-laki mempusakai
(seluruh harta saudara perempuan) jika ia tidak mempunyai anak tetapi
jika saudara perempuan itu dua orang maka bagi keduanya dua pertiga
34 Umarwan Sutopo ldquoDialektika Fatwa dan Hukum Positif di Indonesiardquo Justicia Islamica
1 (Juni 2018) 91 35Departemen Agama RI Al-Qurrsquoān dan Terjemahnya (Semarang CV Toha Putra 2008)
149
26
dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal Dan jika mereka (ahli
waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan maka
bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara
perempuan Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu supaya kamu
tidak sesat Dan Allah maha mengetahui segala sesuatu
Pengertian fatwa menurut syararsquo ialah menerangkan hukum syararsquo dalam
suatu persoalan menjadi sebuah jawaban dari suatu pertanyaan baik sipenanya
itu jelas identitasnya maupun tidak serta berbentuk perseorangan atau
kolektif36 Dengan demikian pengertian fatwa berarti menerangkan hukum-
hukum Alah SWT berdasarkan pada dalil-dalil syariah secara umum dan
menyeluruh Keterangan hukum yang telah diberikan itu dinamakan fatwa
Orang yang meminta atau menanyakan fatwa disebut mustaftī sedang yang
dimintakan untuk memberikan fatwa disebut mufti37 Fatwa memiliki fungsi
sebagai penerapan secara konkret ketentuan fiqh dalam masalah tertentu38
Pada umumnya fatwa ditetapkan berdasarkan keterangan al-Qurrsquoān
hādits ijmā dan qiyās Keempatnya merupakan sumber dalil hukum syariah
yang telah disepakati oleh jumhur ulama Jumhur ulama menyepakati validitas
keempat sumber tersebut sebagai sumber-sumber hukum syariah berdasarkan
firman Allah didalam al-Qurrsquoān surat an-Nisā ayat 59 sebagai berikut39
36 Yusuf Qardhawi Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan (Jakarta Gema Insani
Press 1997) 5 37 Ichwan Sam dkk Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI
(Jakarta Erlangga 2014) 7-8 38 Marsquoruf Amin dkk Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum dan
Perundang-undangan (Jakarta Puslitbang Kehidupan Keagamaan 2011) 21 39Departemen Agama Al-Qurrsquoān dan Terjemahnya 124
27
مر منكم إن يا أي ها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي اتم ت ؤمنون ب الله والي وم الخر ت نازعتم ي شيء ردوه إلى الله والرسول إن كن
لك ر وأحسن تأويل ذ ﴾٩٥﴿ خي Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya)
dan ulil amri di antara kamu Kemudian jika kamu berlainan pendapat
tentang sesuatu maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qurrsquoān) dan
Rasul (sunnahnya) jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan
hari kemudian Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik
akibatnya
Kebolehan untuk berijtihad juga diperkuat keterangan hadits yang
diriwayatkan oleh Mursquoādz ibn Jabal ketika diutus Rasulullah SAW untuk
menjadi qādhi di Yaman Rasulullah bertanya kepada Mursquoādz apakah yang
akan dilakukan dalam berhukum jika ia tidak menemukan dalil naqli dari al-
Qurrsquoān maupun sunnah maka Mursquoādz menjawab bahwa ia akan berijtihad
dengan akalnya dan Rasullah pun menyetujuinya40
Dikeluarkannya fatwa dipandang sebagai pendapat hukum yang
berdasarkan pertimbangan Pengeluaran fatwa ini dimaksudkan untuk
melaksanakan fungsinya yang utama yakni memberikan pendapat hukum
suatu masalah sesuai dengan pendapat mereka tentang tindakan apa yang
benar menurut pandangan syariah Fatwa telah berperan dalam menjelaskan
hukum Islam yang berbentuk jawaban konkret terhadap kasus demi kasus yang
telah dihadapi oleh masyarakat yang dapat dijadikan pedoman untuk
mengetahui bagaimana penerapan hukum syariah terhadap masalah tertentu41
40 Asrorun Nirsquoam Sholeh Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (tmp
Emir Cakrawala Islam 2016) 123 41 Amin dkk Fatwa Majelis 21
28
B Profil Dewan Syariah Nasional
1 Pengertian Dewan Syariah Nasional
Dewan Syariah Nasional atau disebut dengan DSN ialah suatu
lembaga bentukan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1999
yang beranggotakan para ahli hukum Islam Lembaga ini memiliki fungsi
melakukan tugas-tugas MUI dalam memajukan ekonomi umat menangani
masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan
syariah Salah satu tugas pokok dari DSN ialah mengkaji menggali dan
merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam dalam bentuk fatwa
untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga keuangan
syariah serta untuk memberikan pengawasan terhadap Dewan Pengawas
Syariah (DPS) yang ada dimasing-masing lembaga keuangan syariah
sebagai kewaspadaan MUI terkait dengan kemungkinan timbulnya fatwa
yang berbeda dimasing-masing DPS42
Lembaga ini memiliki fungsi utama sebagai pengawas produk
produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariat Islam DSN
membuat garis panduan produk syariah untuk keperluan pengawasan
Garis panduan tersebut diambil dari sumber-sumber hukum Islam yang
dijadikan dasar pengawasan bagi DPS pada lembaga-lembaga keuangan
syariah dan menjadi dasar pengembangan produk-produknya43
42 Muhammad Syafirsquoi Antonio Bank Syariah dari Teori ke Praktik (Jakarta Gema Insani
2001) 32 43 Ibid 32
29
2 Sejarah Terbentuknya Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia
(DSN-MUI)
Pasca diundangkannya Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang
perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang perbankan
kegiatan dan aktivitas pengembangan ekonomi syariah semakin
meningkat44 Hal itu kemudian diikuti pertumbuhan pesat aktivitas
perekonomian yang berdasarkan prinsip syariah termasuk mendorong
pendirian beberapa lembaga keuangan syariah Perkembangan pesat
lembaga keuangan syariah memerlukan aturan-aturan yang berkaitan
dengan kesesuaian operasional LKS dengan prinsip-prinsip syariah
Persoalan muncul karena institusi regulator yang semestinya mempunyai
otoritas mengatur dan mengawasi LKS yaitu Bank Indonesia (BI) untuk
perbankan syariah dan kementerian keuangan untuk lembaga keuangan
nonbank tidak dapat melaksanakan otoritasnya dibidang syariah (untuk
merumuskan prinsip-prinsip syariah secara langsung dari teks al-Qurrsquoān
hādits maupun kitab-kitab fiqih Kementerian keuangan dan BI tidak
memiliki otoritas untuk merumuskan prinsip-prinsip syariah secara
langsung dari teks-teks keagamaan dalam bentuk peraturan (regulasi) yang
bersesuaian untuk setiap lembaga keuangan syariah Sebab lain adalah
bahwa lembaga tersebut tidak dibekali peraturan perundang-undangan
44 Khotibul Umam Legislasi Fikih Ekonomi dan Penerapannya dalam Produk Perbankan
Syariah di Indonesia (Yogyakarta BPFE 2011) 49
30
yang mengatur tentang otoritas dalam mengurus masalah kesesuaian
syariah45
Rencana pembentukan DSN mulai dibincangkan pada tahun 1990
ketika acara lokakarya dan pertemuan yang membahas tentang bunga bank
dan pengembangan ekonomi rakyat serta merekomendasikan agar
pemerintah memfasilitasi pendirian bank berdasarkan prinsip syariah
Karena kesimpulan lokakarya ini mengindikasikan adanya kecenderungan
mempersamakan bunga bank dengan riba Selanjutnya pada tahun 1997
Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengadakan lokakarya ulama tentang
reksadana syariah yang salah satu rekomendasinya adalah pembentukan
DSN46
Pada pertemuan tanggal 14 Oktober 1997 telah disepakati
pembentukan DSN Usulan ini ditindaklanjuti sehingga tersusunlah DSN
secara resmi tahun 1998 Pada tahun 1999 pengurus DSN yang pertama
adalah menteri agama republik Indonesia Malik Fajar pada acara
Musyawarah Kerja Nasional (MUKERNAS) MUI di Jakarta tepatnya
pada bulan februari 1998 Kehadiran DSN pada tahun bersamaan dengan
terbentuknya komite ahli pengembangan syariah di BI yang kemudian
bertukar nama menjadi biro perbankan syariah47
45 M Cholis Nafis Teori Hukum Ekonomi Syariah Kajian Komprehensif tentang Teori
Hukum Ekonomi Islam Penerapannya dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional dan Penerapannya
ke dalam Peraturan Perundang-undangan (Jakarta UIP 2011) 82 46 SyafirsquoI Antonio Bank Syariah 32 47 Panji Adam Fatwa-fatwa Ekonomi Syariah Konsep Metodologi dan Implementasinya
pada Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta Sinar Grafika Offset 2018) 161
31
3 Tugas dan Wewenang Dewan Syariah Nasional
Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)
sebagai lembaga yang mempunyai otoritas dalam pembuatan fatwa di
bidang ekonomi syariah mempunyai beberapa tugas dan wewenang
Dalam pedoman dasar DSN-MUI yang termuat dalam bab IV keputusan
DSN-MUI Nomor 01 tahun 2000 tugas dan wewenang adalah sebagai
berikut
a Dewan Syariah Nasional bertugas48
1) Menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam
kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada
khususnya
2) Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan syariah
3) Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah
4) Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan
b Dewan Syariah Nasional berwenang49
1) Mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS di masing-masing
lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum
pihak terkait
2) Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan atau
peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang seperti
departemen keuangan dan BI
48 Marsquoruf Abdullah Hukum Keuangan Syariah pada Lembaga Keuangan Bank dan Non
Bank (Yogyakarta Aswaja Presindo 2016) 214 49 Ibid 214
32
3) Memberikan rekomendasi danatau mencabut rekomendasi
nama-nama yang akan duduk sebagai DPS pada suatu lembaga
keuangan syariah
4) Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang
diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah termasuk
otoritas moneter atau lembaga keuangan dalam maupun luar
negeri
5) Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk
menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan
oleh DSN
6) Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil
tindakan apabila peringatan tidak diindahkan
4 Kedudukan Status dan Anggota DSN
Kedudukan status dan anggota DSN yaitu50
a DSN merupakan bagian dari MUI
b DSN membantu pihak terkait seperti departemen keuangan BI dan
lain-lain dalam menyusun peraturan atau ketentuan untuk lembaga
keuangan syariah
c Anggota DSN terdiri dari para ulama praktisi dan para pakar dalam
bidang yang terkait dengan muamalah syariah
d Anggota DSN ditunjuk dan diangkat oleh MUI dengan masa bakti
sama dengan periode masa bakti pengurus MUI pusat yakni 5 (lima)
50 Ibid 231
33
tahun Sedangkan dalam buku petunjuk pelaksanaan pembukaan
kantor bank syariah yang diterbitkan oleh BI dikatakan bahwa masa
bakti DSN adalah 4 (empat) tahun
5 Mekanisme Kerja Dewan Syariah Nasional
Secara garis besar mekanisme kerja DSN sebagai berikut51
a Mengesahkan rancangan fatwa yang diusulkan oleh badan pelaksana
harian DSN dalam rapat pleno
b Menetapkan mengubah atau mencabut berbagai fatwa dan pedoman
kegiatan lembaga keuangan syariah dalam rapat pleno
c Mengesahkan atau mengklarifikasi hasil kajian terhadap usulan atau
pertanyaan mengenai suatu produk atau jasa lembaga keuangan
syariah dalam rapat pleno
d Melakukan rapat pleno paling tidak satu kali dalam tiga bulan atau
bilamana diperlukan
e Setiap tahunnya membuat suatu pernyataan yang dimuat dalam
laporan tahunan (annual report) bahwa lembaga keuangan syariah
yang bersangkutan telah atau tidak memenuhi segenap ketentuan
syariah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN
Untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan harian DSN tersebut
dibebankan kepada Badan Pelaksana Harian (BPH) Adapun mengenai
mekanisme kerja BPH adalah sebagai berikut52
51 Jaih Mubarok Perkembangan Fatwa Ekonomi Syariah (Bandung Pustaka Bani Quraisy
2004) 14 52 Ibid 14
34
a Menerima usulan atau pertanyaan hukum mengenai produk atau jasa
lembaga keuangan syariah
b Sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris paling lambat 1 (satu) hari
kerja setelah menerima usulan atau pertanyaan harus menyampaikan
permasalahan kepada ketua BPH
c Ketua BPH bersama anggota dan para ahli selambat-lambatnya 30
(tiga puluh) hari kerja harus membuat memorandum khusus yang
berisi telaah dan pembahasan terhadap suatu pertanyaan atau usulan
d Ketua BPH selanjutnya membawa hasil pembahasan ke dalam rapat
pleno DSN untuk mendapat pengesahan
e Fatwa atau memorandum DSN ditandatangani oleh ketua dan
sekretaris DSN
C Fatwa DSN-MUI tentang Penggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui
Sebagai Pendapatan (TBDSP)
Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan (TBDSP) tidak lain
adalah dana yang diterima atau dikuasai oleh Lembaga Keuangan Syariah
(LKS) Lembaga Bisnis Syariah (LBS) dan Lembaga Perekonomian Syariah
(LPS) tetapi tidak boleh diakui sebagai pendapatan atau kekayaannya Implisit
dalam fatwa bahwa pendapatan atau uang yang dihasilkan dari aktivitas
taruhan (maysir) maupun barang yang tidak diketahui pemiliknya digolongkan
35
ke dalam pendapatan non halal dan DSN-MUI memberikan fatwa sebagai dana
TBDSP53
Pertimbangan DSN-MUI mengeluarkan fatwa No 123DSN-
MUIXI2018 karena belum ada pedoman penyaluran atas sejumlah dana
titipan dimaksud Dengan demikian ada pedoman bagi manajemen untuk
mengatur arah penyaluran dana yang terhimpun Sementara itu di lingkungan
LKS LBS maupun LPS kian hari kian bertambah jumlah nilai maupun tuntutan
penyalurannya Walaupun besaran nilai dana TBDSP dari seluruh entitas
syariah di Indonesia tidak terdapat datanya namun nominalnya akan
berkorelasi positif dengan nilai aset dan jumlah kantor LKS LBS maupun
LPS54
Selanjutnya fatwa mengatur arah penggunaan dana TBDSP secara inklusif
untuk kemaslahatan umat Islam dan kepentingan umum yang tidak
bertentangan dengan prinsip syariah Dana TBDSP diarahkan guna
menyejahterakan fakir miskin penanggulangan bencana beasiswa dan
pembangunan fasilitas umum yang berdampak sosial Tujuan mulianya untuk
menghapus generasi yang lemah secara ilmu maupun ekonomi Harapannya
penggunaan dana TBDSP berorientasi pada pemecahan masalah penciptaan
nilai keanekaragaman desentralisasi ketahanan keberlanjutan dan
keharmonisan lingkungan (profit people dan planet) 55
53 M Salman Yusuf ldquoFatwa No 123 Untuk Siapardquo dalam https www pressreader
com indonesia majalah-investor 20190801 282462825619338 (diakses pada tanggal 12 Februari
2020 jam 0838) 54 Ibid 55 Ibid
36
Fatwa DSN MUI No 123DSN-MUIXI2018 merupakan hasil ijtihad
ulama yang dituangkan dalam rapat pleno pengurus DSN pada hari Kamis
tanggal 30 safar atau 08 november 2018 di Jakarta Dasar hukum pembuatan
fatwa No 123DSN-MUIXI2018 yaitu antara lain
1 QS an-Nisārsquo (4) ayat 2956
نكم بالباطل إلا أن ت ارة يا أي ها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم ب ي كون ت عن ت راض منكم
Hai orang yang beriman Janganlah kamu makan harta kamu di
antara kamu dengan jalan yang batil (tidak benar melanggar
ketentuan agama) tetapi (hendaklah) dengan perniagaan yang
berdasar kerelaan di antara kamu
2 QS al-Māidah (5) ayat 257
ثم والعدوان ولا ت عاووا على ال hellipوت عاووا على البر والت قوى hellipDan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan
dan janganlah kamu tolong-menolong dalam (mengerjakan) dosa
dan pelanggaranhellip
3 QS al-Baqārah (2) 27558
hellipوأحل الله الب يع وحرم الر با Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba
Berdasarkan alasan di atas DSN-MUI mengeluarkan fatwa mengenai
penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan yang sesuai
dengan prinsip syariah dan menjadi pedoman lembaga kuangan syariah dalam
menggunakan dana TBDSP yang sesuai dengan Islam
56 Departemen Agama Al-Qurrsquoān dan Terjemahnya 118 57 Ibid 152 58 Ibid 65
37
Fatwa DSN MUI No 123DSN-MUIXI2018 terbagi dalam empat
ketetapan yang masing-masing membahas apa saja yang termuat dalam
kegiatan penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan yaitu59
a Pertama Ketentuan Umum
Bagian pertama tentang ketentuan umum nomor satu disebutkan
bahwa dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi Lembaga
Keuangan Syariah (LKS) Lembaga Bisnis Syariah (LBS) dan Lembaga
Perekonomian Syariah (LPS) yang selanjutnya disingkat Dana TBDSP
adalah dana yang diterima atau dikuasai oleh LKS LBS dan LPS tetapi
tidak boleh diakui sebagai pendapatan atau kekayaannya Kedua Lembaga
Keuangan Syariah yang selanjutnya disingkat LKS adalah badan hukum
yang menyelenggarakan kegiatan usaha bidang keuangan berdasarkan
prinsip-prinsip syariah Ketiga Lembaga Bisnis Syariah yang selanjutnya
disingkat LBS adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan
bisnis berdasarkan prinsip-prinsip syariah Kemudian yang keempat
disebutkan bahwa Lembaga Perekonomian Syariah yang selanjutnya
disingkat LPS adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan
perekonomian syariah yang tidak masuk dalam kategori sebagai LKS dan
LBS60
59 DSN-MUI ldquoPenggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan bagi
Lembaga Keuangan Syariah Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariahrdquo dalam
httpsdsnmuioridkategorifatwa (diakses pada tanggal 10 Desember 2019 jam1640) 60 Ibid
38
b Kedua Ketentuan Terkait Dana TBDSP
Bagian kedua disebutkan bahwa dana TBDSP berasal antara lain
dari transaksi tidak sesuai dengan prinsip syariah yang tidak dapat
dihindarkan termasuk pendapatan bunga (riba) transaksi syariah yang
tidak terpenuhi ketentuan dan batasannya (rukun dan atau syaratnya)
dana sanksi (denda) karena tidak memenuhi kewajiban sesuai kesepakatan
(adam al-wafā bi al-iltizām) dana yang tidak diketahui pemiliknya
diketahui pemiliknya tetapi tidak ditemukan atau diketahui pemiliknya
tetapi biaya pengembaliannya lebih besar dari jumlah dana tersebut dana
tersebut boleh diakui sebagai dana TBDSP setelah satu tahun sejak
diumumkan kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan
yang berlaku LKS LBS dan LPS wajib membentuk rekening khusus
untuk penampungan dana TBDSP61
c Ketiga Ketentuan Terkait Penggunaan Dana TBDSP
Dana TBDSP wajib digunakan dan disalurkan secara langsung untuk
kemaslahatan umat Islam dan kepentingan umum yang tidak bertentangan
dengan prinsip syariah Bentuk-bentuk penyaluran dana TBDSP yang
dibolehkan adalah bantuan sumbangan secara langsung untuk62
a Penanggulangan korban bencana
b Sarana penunjang lembaga pendidikan Islam
c Masjid atau musholla dan penunjangnya
61 Ibid 62 Ibid
39
d Pembangunan fasilitas umum yang berdampak sosial
e Sosialisasi edukasi dan literasi ekonomi keuangan dan bisnis syariah
untuk masyarakat umum
f Beasiswa untuk siswa atau mahasiswa berprestasi danatau kurang
mampu
g Kegiatan produktif bagi dhuafa
h Fakir-miskin
Dana TBDSP boleh disalurkan secara langsung oleh LKS LBS dan
LPS dan atau melalui lembaga sosial Dana TBDSP tidak boleh
dimanfaatkan untuk kepentingan LKS LBS dan LPS antara lain dalam
bentuk
a Promosi produk maupun iklan (branding) perusahaan
b Pendidikan dan pelatihan untuk karyawan
c Pembayaran pajak zakat amp wakaf
d Pembayaran atau pelunasan tunggakan nasabah (end-user)
e Kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah
Setiap penggunaan dan penyaluran dana TBDSP harus mendapatkan
persetujuan atau opini dari Dewan Pengawas Syariah LKS LBS dan LPS
tersebut Dalam hal dana TBDSP digunakan untuk kegiatan produktif
maka penyalurannya harus sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku
40
d Keempat Ketentuan Penutup
Jika terjadi perselisihan di antara para pihak maka penyelesaiannya
dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah
setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah Fatwa ini berlaku
sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata
terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagaimana
mestinya63
Ketua MUI Maruf Amin menegaskan bank syariah hanya boleh
menggunakan dana non halal untuk kepentingan sosial Dana non halal tak
boleh bercampur untuk keuntungan bank Maruf menjelaskan bahwa dana non
halal merupakan segala bentuk pemasukan bank syariah yang bersumber dari
kegiatan yang tidak halal Ia lantas mencontohkan salah satu pendapatan non
halal itu berupa denda saat nasabah terlambat mengembalikan pinjaman
Menurutnya dana itu tak boleh dimasukan dan digunakan sebagai keuntungan
bank syariah dan harus digunakan untuk kegiatan-kegiatan sosial64
D Dana Non Halal pada Lembaga Keuangan Syariah
Dana adalah uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank dalam
bentuk tunai atau aktiva lain yang dapat segera diubah menjadi uang tunai
Dana non halal pada lembaga keuangan syariah adalah dana yang ketika diakui
sebagai pendapatan maka bisa masuk kategori pendapatan tidak halal Istilah
dana non halal menjadi dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan
63 Ibid 64 Asep Fathulrahman rdquo Maaruf Sebut Dana Tak Halal Bank Syariah Hanya untuk Sosialrdquo
dalam httpswwwcnnindonesiacomekonomi20181110154725-78-345508maaruf-sebut-dana-
tak-halal-bank-syariah-hanya-untuk-sosial (diakses pada tanggal 06 Maret 2020 jam 0905)
41
dikarenakan dana non halal dirasa tidak mencerminkan misi syariah agar tidak
terjadi salah pengertian didalam lingkup zakat Infāq dan shadaqāh serta pada
prinsipnya dana tersebut dapat digunakan (bukan dana non halal dalam arti
haram dan tidak bisa digunakan)
Dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan tersebut berasal antara
lain dari65
1 Tazīr atau sanksi berupa sejumlah dana yang dikenakan kepada nasabah
mampu bayar yang lalai dalam melaksanakan kewajibannya Sifat sanksi
ini adalah untuk mendidik nasabah agar selalu disiplin dalam
melaksanakan kewajibannya
2 Transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah yang tidak dapat
dihindari Misal dalam rangka pembiayaan Letter Credit (LC) bank
syariah harus membuka rekening di bank konvensional sehingga bank
syariah mendapatkan bunga
3 Tidak diketahui pemiliknya atau diketahui pemiliknya namun biaya
pengembaliannya lebih besar Misal hasil lelang atas aset nasabah ternyata
masih ada sisa setelah dikurangi segala biaya lelang dan hutang nasabah
Sisa tersebut harus dikembalikan kepada nasabah Pemilik Aset Namun
nasabah tidak bisa diketahui lagi keberadaannya (karena bagian dari
mafia) atau nasabah diketahui keberadaannya tapi uang sisa lelang lebih
kecil daripada biaya transfer
65 DSN-MUI ldquoPenggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan bagi
Lembaga Keuangan Syariah Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariahrdquo dalam
httpsdsnmuioridkategorifatwa (diakses pada tanggal 10 Desember 2019 jam1640)
42
4 Transaksi syariah yang di kemudian hari diketahui tidak sesuai dengan
prinsip syariah Misal obyek murābahah ternyata di kemudian hari
diketahui digunakan oleh nasabah untuk usaha yang bertentangan dengan
prinsip syariah Dalam hal ini bank syariah wajib menghentikan
pembiayaannya dan hanya mengambil pokok pembiayaanya
Kaidah-kaidah dalam perlakuan dana yang bersumber dari aktivitas non
halal yaitu66
a Dana yang bersumber dari aktivitas non halal adalah setiap pendapatan
yang bersumber dari transaksi yang dilarang syariah seperti bunga
b Ulama sepakat bahwa pendapatan tersebut adalah harta non halal
Sedangkan bagian modal atau pinjaman itu hukumnya halal
c Pendapatan non halal tersebut tidak boleh digunakan oleh pemiliknya
sebagai sumber tabungan atau deposito tetapi harus membersihkannya
dengan cara menyalurkannya untuk hajat-hajat sosial
d Jika terjadi maka deposan telah berdosa menggunakan sumber deposito
dari harta non halal Bagi LK penerima atau pengelola deposito jika tidak
mengetahuinya maka tidak berdosa Tetapi jika mengetahuinya maka
harus disalurkan untuk kepentingan sosial
Dana non halal ini otomatis bukan lagi dana non halal ketika tidak diakui
sebagai pendapatan oleh pihak LKS Dana tersebut menjadi halal bagi
mustahiq Mustahiq dana non halal ini biasanya adalah mustahiq (pihak yang
berhak) atas dana sosial dan kebajikan
66 Puspitasari Lenap rdquoPengungkapan Pendapatan Non-Halalrdquo 104-105
43
Dana sosial menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah uang yang
disediakan untuk suatu keperluan biaya kesejahteraan pemberian hadiah dan
derma yang ditujukan untuk mereka yang berhak menerimanya67
Secara sederhana dana sosial adalah dana atau uang yang disediakan untuk
suatu keperluan sosial Dana sosial dalam sistem keuangan bank syariah
merupakan dana non aset sebagai hukuman berupa pengenaan denda atau biaya
karena pelanggaran suatu perjanjian misalnya kelambatan pelunasan utang
pokok atau pelanggaran ketentuan rasio kas68
Sebagai lembaga keuangan syariah BMT memiliki kewajiban
pengelolaan dana nasabah dalam bentuk apapun Salah satu dana yang harus
dikelola dan didistribusikan oleh lembaga keuangan syariah ialah kewajiban
pengelolaan dana sosial Karena ini merupanan fungsi dan peran yang melekat
pada lembaga keuangan syariah untuk memobilisasi dana-dana sosial Berikut
ini yang merupakan dana-dana sosial yang wajib dikelola oleh lembaga
keuangan syariah69
a Zakat
Zakat merupakan pemberian harta dengan kadar tertentu yang
diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat yang
67 Kamus Besar Bahasa Indonesia ldquoDana Sosialrdquo dalam httpskbbiwebiddanahtml
(diakses pada tanggal 01 Maret 2020 jam 2100) 68 Ritwan Thovarsquoi Distribusi Dana Sosial pada Bayt al-Māl Wa al-Tamwīl (BMT) Alfa
Dinar Kerjo Karanganyar Naskah Publikasi (Surakarta Universitas Muhammadiyah 2016) 2 69 Totok Budisantoso dan Nuritomo Bank dan Lebaga Keuangan Lain (Jakarta Salemba
Empat 2017) 211
44
telah ditentukan oleh syariat Hukum dari zakat sendiri ialah fardhu āin
atas orang-orang yang cukup syaratnya70
b Infāq
Infāq berasal dari kata anfaqa yang berarti mengeluarkan sesuatu
(harta) untuk kepentingan umum Dalam terminologi syariah infāq berarti
mengeluarkan sebagian dari harta untuk sesuatu kepentingan yang
diperintahkan dalam ajaran Islam Infāq dikeluarkan oleh setiap orang
yang beriman baik yang pendapatannya besar maupun kecil baik disaat
lapang maupun sempit dan tidak ditentukan mustahiqnya sebagaimana
yang ada pada zakat71
c Shadaqāh
Shadaqāh yakni pemberian sesuatu yang bermanfaat kepada orang
lain misalnya makanan minuman atau harta dengan tidak mengharapkan
balasan dari orang yang menerimanya kecuali mengharapkan pahala dari
Allah Sehingga shadaqāh dapat di simpulkan memberikan zat dengan
tidak ada tukarannya dan tidak ada karenanya72
E Dewan Pengawas Syariah dalam Lembaga Keuangan Syariah
Dewan Pengawas Syariah (DPS) berperan untuk mengawal dan
memastikan bahwa bank syariah dalam operasionalnya sesuai dengan prinsip
syariah Dengan demikian peran DPS sangat penting karena untuk memastikan
70 Sulaiman Rasjid Fiqh Islam (Hukum Fiqh Isam) (Bandung Sinar Baru Algensindo
2016) 192 71 Rahmawati Muin Manajemen Zakat (Makassar Alauddin University Press 2011) 4 72 Sudarsono Pokok- pokok Hukum Islam (Jakarta PT Rineka Cipta 2001) 299
45
ada dan tidaknya kepatuhan syariah di BMT Tugas pokok DPS di BMT ada
tiga macam Pertama mengesahkan dan mengembangkan produk BMT yaitu
melakukan telaah kritis terhadap akad yang telah dipergunakan
memperbaikinya agar sesuai dengan prinsip syariah Begitu pula dengan
mengkaji dan mempelajari fatwa DSN-MUI untuk melihat kemungkinan
penterjemahannya menjadi produk baru di BMT Kedua mengawasi
manajemen BMT dalam mengaplikasikan akad yaitu melakukan pengawasan
operasional kerja manajemen dan aplikasi akad baik antar pengurus
pengelola maupun pihak luar yang berhubungan dengan BMT Ketiga
membina pengurus dan pengelola BMT secara informal melalui interaksi
keseharian rapat pengurus maupun secara formal dan rutin dalam kajian
tausiah yang memberikan bekal dan pemahaman keislaman yang
menyeluruh73
Sedangkan wewenang DPS adalah memberikan pedoman syariah kepada
bank untuk pengerahan dana penyaluran dana dan kegiatan bank lainnya dan
mengadakan perbaikan seandainya suatu produk yang dijalankan dinilai tidak
sesuai syariah74
Dalam buku yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dijelaskan bahwa
DPS mempunyai tiga kedudukan yaitu75
73 Akhmad Faozan ldquoPeran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Penerapan Shariah
Compliance pada Bayt al-Māl Wa al-Tamwīl (BMT) di Kota Purwokertordquo JPA 1 (Juni 2015) 145-
146 74 Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad SyafirsquoI Antonio Apa dan Bagaimana Bank
Islam (Yogyakarta Dana Bhakti Wakaf 1992) 2 75 Mubarok Perkembangan Fatwa 17
46
a Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi pimpinan Unit Usaha
Syariah (UUS) dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang
berkaitan dengan aspek syariah
b Sebagai mediator antara bank dengan DSN dalam mengkomunikasikan
usul dan saran pengembangan produk dan jasa bank yang memerlukan
kajian dan fatwa dari DSN
c Sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan pada bank DPS wajib
melaporkan kegiatan usaha dan perkembangan bank syariah yang
diawasinya kepada DSN minimal satu kali dalam satu tahun Perlu
ditambahkan bahwa kedudukan DPS di bank-bank syariah juga
berkedudukan sebagai penjamin bahwa bank yang diawasinya berjalan
sesuai dengan prinsip syariah
Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam manajemen
penyaluran dana DPS harus menjalankan kewajibannya sesuai dengan
amanah Berikut merupakan wewenang dan tanggung jawab DPS dalam
pengawasan penyaluran dana yaitu76
a Menyetujui rencana penyaluran dana tahunan termasuk rencana pemberian
penyaluran dana kepada pihak yang terkait dengan bank dan penyaluran
dana kepada nasabah-nasabah besar tertentu yang akan tertuang dalam
rencana kerja bank yang disampaikan kepada BI
76 Muhamad Manajemen Pembiayaan Bank Syarirsquoah (Yogyakarta UPP STIM YKPN
2016) 146
47
b Mengawasi proses pelaksanaan pemberian penyaluran dana tersebut
berkaitan dengan syariat Islam
c Meminta penjelasan danatau pertanggungjawaban direksi serta meminta
langkah-langkah perbaikan apabila rencana pemberian penyaluran dana
tersebut menyimpang dari unsur syariah
48
BAB III
PRAKTIK PENGGUNAAN DANA TBDSP DAN PROSEDUR DEWAN
PENGAWAS SYARIAH DI BMT NURROHMAN DESA JANTI
KECAMATAN SLAHUNG KABUPATEN PONOROGO
A Profil BMT Nurrohman Janti Slahung Ponorogo
1 Sejarah BMT Nurrohman
BMT Nurrohman merupakan lembaga keuangan yang berpayung
hukum koperasi dengan pola syariah BMT Nurrohman mendapatkan izin
resmi dari pemerintah kabupaten Ponorogo (DINAS INDAKOP) dengan
izin badan hukum No 518083BH405482004 pada tanggal 06 Juli
200477
Awal berdirinya BMT Nurrohman Janti Slahung dilatar belakangi
oleh masalah perekonomian masyarakat sekitar desa Janti Sekitar tahun
2004 banyak BPKB milik masyarakat Janti yang dijadikan sebagai
jaminan pinjaman di Koperasi Pada waktu itu jasa koperasi yang
dikenakan kepada masyarakat atas pinjaman yang diberikan sekitar 5-6
per bulan Karena faktor tersebut ada tokoh masyarakat yang merasa
perihatin dengan kondisi yang dialami masyarakat Janti Sehingga tokoh
masyarakat tersebut memberikan usulan atas pemikirannya kepada
jamarsquoah yasin untuk mendirikan sebuah BMT dengan jasa yang rendah
untuk menolong masyarakat Janti dan sekitarnya yang kekurangan dana78
77 Arif Fauzani Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 09 Desember 2019 78 Ibid
49
Ketika awal pendirian BMT Nurrohman menggunakan modal
dengan model saham Modal yang dimiliki berasal dari penjualan saham
kepada masyarakat Janti yang menjadi anggota BMT dengan harga saham
per lembarnya ialah Rp 10000 dan setiap anggota membeli saham dengan
jumlah yang berbeda Setelah pendirian berlangsung beberapa bulan
pihak BMT mencari perizinan badan hukum dengan mengajukan ke BPRS
Al-Mabrur Karena BMT di Ponorogo dengan model saham tidak bisa
Sehingga pihak BMT ingin bernaung di bawah BPRS yang menggunakan
model saham Tetapi pihak BPRS tidak bisa menerima pengajuan dari
BMT yang ingin bernaung di bawah BPRS Pihak BPRS pun memberi
saran kepada pihak BMT Nurrohman untuk berdiri sendiri dengan modal
awal Rp 500000000 Sedangkan BMT Nurrohman tidak memiliki dana
sebanyak itu Karena pihak BMT memiliki kenalan di DINAS INDAKOP
dan diberi arahan untuk mengajukan perizinan di DINAS INDAKOP79
Setelah mengajukan perizinan ternyata badan hukum BMT
Nurrohman di bawah payung hukum koperasi Karena saat itu BMT
Nurrohman menggunakan model saham sedangkan koperasi dengan
sistem simpanan pokok dan simpanan wajib Maka pihak BMT membuat
ketetapan simpanan pokok sebesar Rp 500000 dan simpanan wajib Rp
10000 Karena para anggota membeli saham dengan jumlah yang
berbeda-beda Bagi anggota yang memiliki saham di atas Rp 500000
maka Rp 500000 tersebut dijadikan simpanan pokok dan sisanya
79 Ibid
50
dimasukkan sebagai simpanan wajib Tetapi jika jumlah saham yang
dimiliki anggota kurang dari Rp 500000 maka anggota akan diberi
pinjaman oleh koperasi lain Agar simpanan pokoknya terpenuhi sebesar
Rp 500000 koperasi lain tersebut memberi pinjaman kepada anggota dan
pihak anggota juga menerima pinjaman tersebut Agar modal BMT
terpenuhi sesuai dengan modal awal yang harus dimiliki untuk perizinan
badan hukum koperasi80
Proses pendirian dan perizinan BMT Nurrohman mengalami banyak
kendala Karena model pendirian BMT yang awal mulanya dengan model
saham harus diganti dengan bentuk simpanan pokok dan simpanan wajib
Hingga pada akhirnya BMT Nurrohman mendapat perizinan dari DINAS
INDAKOP dan pengesahan pada tanggal 6 Juli 2004 dengan badan hukum
No 518083BH40548200481
2 Visi dan Misi BMT Nurrohman
a Visi
1) Menjadi solusi ekonomi masyarakat berdasarkan syariah
b Misi
1) Mampu memberikan pelayanan terbaik proaktif dan responsive
2) Memberikan kontribusi bagi kesejahteraan anggota dan
masyarakat
80 Ibid 81 Ibid
51
3 Lokasi BMT Nurrohman
KSU BMT Nurrohman beralamatkan di Jl Mayjend Panjaitan desa
Janti Slahung Ponorogo Telepon 085259995795
4 Struktur Organisasi BMT Nurrohman
BMT Nurrohman Janti Slahung beroperasional secara struktural
berdasarkan tugas masing-masing Adapun struktur organisasi BMT
Nurrohman Janti Slahung sebagai berikut82
a Pengurus
1) Ketua Ketua I Darory
Ketua II Darmanto Priyo U
2) Sekretaris Sekertaris I Jumadi
Sekertaris II Bambang Joni R
3) Bendahara Bendahara I Hartono
Bendahara II Misdi Rianto
b Pengawas
1) Dewan Pengawas Dewan Pengawas I Drs Larman
Dewan Pengawas II Kurisuprapto
2) Penasehat Katemun
c Karyawan
1) Manajer Arif Fauzani
2) Akuntansi Merinda Budi R
3) Kasir Dasri
82 Ibid
52
4) Debt Collector Agus Wahyudi
5 Produk-produk BMT Nurrohman
Berikut ini jenis produk yang ditawarkan oleh BMT Nurrohman Janti
Slahung
a Penghimpunan Dana
1) Simpanan Sistem Harian
Simpanan bagi masyarakat yang ingin menyimpan dananya
di BMT Setiap nasabah yang menyimpan di BMT Nurrohman
akan mendapat jasa atas simpanannya sebesar 075 setiap
bulan Setiap simpanan per Rp 1000000 akan mendapat jasa
sebesar Rp 7500 per bulan Namun di BMT Nurrohman sistem
jasanya adalah harian Jika nasabah menyimpan di BMT selama
5 hari maka nasabah sudah mendapatkan jasa dari BMT selama
5 hari tersebut Nasabah yang akan menabung di BMT
Nurrohman juga dikenakan biaya administrasi pada proses awal
akad untuk pembuatan buku tabungan sebesar Rp 500083
b Penyaluran Dana
1) Mudārabah
Pembiayaan mudārabah yaitu penyaluran dana yang
ditujukan untuk masyarakat yang membutuhkan tambahan modal
usaha Pada pembiayaan ini penetapan bagi hasil yang semestinya
diganti dengan mark upjasa yang harus dibayar oleh setiap
83 Merida Budi R Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 09 Desember 2019
53
nasabah yang melakukan pembiayaan di BMT Nurrohman
Sehingga dalam pembayaran angsuran pembiayaan nasabah
selain membayar pokok juga akan dikenakan pembayaran mark
upjasa setiap bulan Dengan pilihan besaran mark upjasa 3
untuk jenis menurun dengan jangka waktu maksimal 4 bulan dan
2 untuk jenis flad dengan jangka waktu minimal 4 bulan dan
maksimal 12 bulan Contoh perhitungannya sebagai berikut84
Pembiayaan mudārabah untuk jenis menurun dengan jangka
waktu selama 4 bulan
Pokok bulan ke 1 1000000 4 = 250000
Mark up jasa 1000000 x 3 = 30000
Maka nasabah harusnya membayar pada bulan ke 1 sebesar
Rp280000
Pada pembayaran kedua selanjutnya menurun
Pokok bulan ke 2 750000 3 = 250000
Mark up jasa 750000 x 3 = 22500
Maka nasabah harusnya membayar pada bulan ke 2 sebesar
Rp272500 dan menurun seterusnya85
Namun untuk jenis menurun ini boleh di bayarkan jasanya
saja sebesar Rp 30000 setiap bulannya Sehingga pada bulan ke
84 Ibid 85 Ibid
54
4 maka nasabah harus melunasi pembayaran pembiayaan sebesar
Rp 103000086
Sedangkan pembiayaan jenis flad dengan jangka waktu selama 4
bulan
Pokok bulan ke 1 1000000 4 = 250000
Mark up jasa 1000000 x 2 = 20000
Maka nasabah harus membayar setiap bulan sebesar Rp
27000087
2) Murābahah
Pembiayaan murābahah yaitu penyaluran dana yang
ditujukan untuk masyarakat dengan pola jual beli yakni
membelikan barang yang dibutuhkan masyarakat sebagai
nasabah BMT Nurrohman Pada pembiayaan ini margin diganti
dengan mark upjasa yang harus dibayar oleh setiap nasabah yang
melakukan pembiayaan di BMT Nurrohman Sehingga dalam
pembayaran angsuran pembiayaan nasabah selain membayar
harga jual juga akan dikenakan pembayaran mark upjasa setiap
bulan Dengan pilihan besaran serta penghitungan mark upjasa
sama dengan pembiayaan mudārabah88
86 Ibid 87 Ibid 88 Ibid
55
B Mekanisme Pembiayaan di BMT Nurrohman Janti Slahung Ponorogo
Berikut ini merupakan mekanisme pengajuan permohonan pembiayaan di
BMT Nurrohman
1 Pengajuan Permohonan Pembiayaan
Setiap nasabah yang ingin melakukan pembiayaan di BMT
Nurrohman melengkapi persyaratan sebagai berikut
a Mengisi formulir pengajuan pembiayaan
b Fotocopy KTP sebanyak 2 lembar
c Fotocopy STNK kendaraan bermotor yang akan di jadikan jaminan
sebanyak 2 lembar
d Fotocopy BPKB kendaraan bermotor yang akan di jadikan jaminan
sebanyak 2 lembar
e Membawa KTP dan STNK asli pada pengajuan pembiayaan awal
guna untuk pencocokan data89
2 Cek Barang Jaminan
Nasabah yang melakukan pembiayaan di BMT Nurrohman akan dicek
barang jaminannya untuk melihat kelayakan barang jaminan Nasabah
harus membawa langsung barang jaminannya untuk mencocokkan data
serta melihat kondisi dari barang jaminan90
89 Dasri Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 09 Desember 2019 90 Ibid
56
3 Penandatanganan akad atau perjanjian pembiayaan
Setelah pihak BMT menerima permohonan pembiayaan dari nasabah
maka pihak BMT dan nasabah akan membuat kesepakatan terhadap mark
upjasa pembiayaan dan penandatanganan akad sesuai dengan akad yang
diajukan nasabah91
4 Pencairan
Pencairan pembiayaan dengan menandatangani realisasi pembiayaan
oleh pihak BMT dan nasabah BMT Nurrohman setiap pembiayaan yang
diajukan oleh nasabah dapat langsung dicairkan ketika pengajuan
sehingga nasabah dapat langsung membawa pulang dana yang dibutuhkan
saat itu juga92
C Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan (TBDSP) dan
Penggunaannya di BMT Nurrohman Janti Slahung Ponorogo
Lembaga keuangan syariah dalam aktivitas bisnisnya terkadang tidak
terlepas dari kegiatan yang menghasilkan dana yang tidak boleh diakui sebagai
pendapatan seperti lembaga keuangan syariah BMT Nurrohman yang pada
praktiknya memiliki beberapa dana yang tidak boleh diakui sebagai
pendapatan
91 Ibid 92 Ibid
57
Berikut ini merupakan laporan keuangan BMT Nurrohman Janti Slahung
tahun 2019
Tabel 31 Cash Flow KETERANGAN 31 Des 2019
-(Rp)-
31 Des 2018
-(Rp)-
I PENERIMAAN
1 Penerimaan dari BPR JATIM 729500000 747500000
2 Pengembalian dari Instansi Lain 281300000 266300000
3 Pendapatan mar-up Instansi Lain 73301950 53520750
4 Pendapatan Marup 2 29610100 19377000
5 Pendapatan Marup 3 544766000 529174600
6 Pendapatan Provisi 15 9334750 5425000
7 Pendapatan Provisi 2 97343950 94947250
8 Pendapatan Denda 2 481000 435500
9 Pendapatan Denda 3 4110100 3701700
10 Tabungan 15000 1617941600
11 Dana Khusus (60 Denda 3) 1486971750 5802800
12 Dana Cadangan Resiko (3Provisi 2) 4814000 2937050
13 Simpanan Pokok 3081450 900000
14 Simpanan Wajib 1780000 720000
15 Lain-lain 560000
JUMLAH PENERIMAAN 3267370050 3348683250
1 Pengembalian Pinjaman 2 227720900 152695800
2 Pengembalian Pinjaman 3
4752836500 4895183000
Jumlah Pengembalian Pinjaman 4980557400 5047878800
JUMLAH TOTAL PENERIMAAN 8247927450 8396562050
II PENGELUARAN
1 Piutang Nasabah 2 374750000 201450000
2 Piutang Nasabah 3
4947150000 4873540000
JUMLAH PIUTANG USAHA 5321900000 5074990000
1 Tabungan Pada BPR JATIM 820000000 870000000
2 Tabungan Pada Instansi lain 358500000 429600000
3 Tabungan Pada Bank JATIM - -
4 Tabungan pada BRI - -
JUMLAH TAB DI BANK amp INSTANSI 1178500000 1299600000
III BIAYA OPERASIONAL
1 Penghormatan Pengurus 62574000 54007700
2 Perjalanan Rapat Pengurus 11700000 7200000
3 Konsumsi Rapat Pengurus 2340000 1215000
(bersambung)
58
Tabel 31 Lanjutan
KETERANGAN 31 Des 2019
(Rp)-
31 Des 2018
(Rp)-
4 Biaya Gaji Karyawan 100110000 87055700
5 Biaya Konsumsi Kantor 1800000 1500000
6 Biaya Transportasi Karyawan 982500 677000
7 Baiaya Foto Copy 857500 656500
8 Biaya ADM amp Percetakan 4165000 3724000
9 Biaya Listrik 1200000 1200000
10 Biaya Telpon amp Wifi 2821000 2445500
11 Biaya Perawatan Alat Kantor 1716000 788000
12 Biaya Promosi 3200000 6325000
13 Biaya Pajak Motor 250000 500000
14 Biaya Kesehatan 600000 600000
15 Biaya Inventaris Kantor 26162000 3000000
16 Biaya Sosial 2900000 2250000
17 Biaya PPH 3650700 5444500
18 Biaya lembur 1000000 1000000
19 Biaya Pendidikan 550000 1585000
20 Seragam Karyawan amp Pengurus 6900500 5600000
21 Zakat 6049000 7246600
22 Gaji 13 13557000 11755600
23 SHU Pengurus amp Karyawan 42085500 39557250
24 Biaya THR 49171250 41847300
25 Penarikan SHU Anggota th 2018 10925100 12933200
26 Biaya RAT 29320000 44930000
27 BPJS Ketenagakerjaan 2088000 2088000
28 Programmer uPemb 2 Ut Computer 818000 11000000
29 Penarikan Simapanan mana suka 5171850 -
30 Pajak 10 SHU 2018 15300000 12100000
31 Penarikan dan SHU Anggota th 2017 11138500 -
32 Sewa Kantor 3000000 -
33 Dana Promosi Jam Dinding 11600000 -
34 Lain-lain 2400000 2400000
JMLH TOTAL BIY OPERASIONAL 438103400 372630850
PENGEMBALIAN HUTANG
1 Pada Penabung 1340904680 1466059650
2 Bagi Hasil Penabung 13477
120
117728750
JUMLAH PENGEMBALIAN HUTANG 1354381800 1583788400
JUMLAH TOTAL PENGELUARAN 8297885200 8331009250
SURPLUS (DEVISIT) (44957750) 65552800
SALDO AWAL 102268850 36716050
SALDO AKHIR 57311100 102268850
Sumber Arif Fauzani (2019 12)
59
Tabel 32 Perhitungan Sisa Hasil Usaha
KETERANGAN 31 Des 2019
-(Rp)-
31 Des 2019
-(Rp)-
I PENDAPATAN OPERASIONAL
1 Pendapatan mar up instansi lain 73301950 53520750
2 Pendapatan marup 2 35134100 19377000
3 Pendapatan marup 3 539798500 529174600
4 Pendapatan provisi 15 9628500 5425000
5 Pendapatan provisi 2 96161650 95172550
6 Pendapatan denda 2 540500 435500
7 Pendapatan denda 3 3723200 4366300
8 Pendapatan lain-lain 15000 25000
JMLH PEND OPERASIONAL 758303400 707496700
II POTONGAN JASABGHASIL
1 Potongan jasa penabung 130380537 117728750
2 Bagi hasil ke BMI - -
JML POTONGAN JASA BG HASIL 130380537 117728750
SISA HASIL USAHA KOTOR 627922863 589767950
III BEBAN USAHA
1 Biaya Depresiasi 1650000 1800000
2 Biaya Amortisasi 12320550 11270800
3 Penghormatan Pengurus 62574000 54007200
4 Perjalanan Rapat Pengurus 11700000 7200000
5 Konsumsi Rapat Pengurus 2340000 1215000
6 Biaya Gaji Karyawan 100110000 87055200
7 Biaya Konsumsi Kantor 1800000 1500000
8 Biaya Transportasi Karyawan 982500 677000
9 Biaya Fotocopy 1151500 656500
10 Biaya ATK amp Percetakan 3951000 3724000
11 Biaya Listrik 1200000 1200000
12 Biaya Telepon Internet 2741000 2445500
13 Biaya Perawatan Alat Kantor 2586000 788000
14 Biaya Promosi 14825000 6325000
15 Biaya Pajak Motor 250000 500000
16 Biaya Inventaris 30000 -
17 Seragam Pengurus amp Karyawan 6900000 5600000
18 Zakat 6049500 7246600
19 Gaji 13 13557000 11755600
20 Biaya RAT 45020000 44930000
21 Biaya Lembur 1000000 1000000
22 Biaya THR 49171250 41847300
23 Biaya BPJS Ketenagakerjaan 2088000 2088000
24 Biaya lain-lain 2400000 2400000
25 Biaya Programmer 2 Ut Komputer 818000 11000000
(bersambung)
60
Tabel 32 Lanjutan
KETERANGAN 31 Des 2019
(Rp)-
31 Des 2018
(Rp)-
JUMLAH BEBAN USAHA 347215300 308231700
IV DANA CADANGAN
1 Dana Khusus (5580600) 5802000
2 Dana Cadangan Resiko 3 Provisi (2974050) 3305350
JUMLAH DANA CADANGAN (8554650) 8739850
V PEND amp BY LUAR USAHA
1 Pendapatan Jasa Bank (16894650) (16528000)
2 Biaya ADM Bank 3378970 3305350
JMLH PEND amp BY LUAR USAHA (13515680) (13222650)
JMLH TOTAL PENGELUARAN 325144970 303748900
SHU SEBELUM PAJAK 302777893 286019050
POTONGAN PPH 3499774 5444500
SHU SETELAH PAJAK 299278119 280574550
Sumber Arif Fauzani (2019 12)
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pendapatan non halal di BMT
Nurrohman berasal dari pendapatan yang diperoleh akibat adanya kerjasama
dengan pihak lain yang tidak menggunakan skema syariah (bunga) dan dari
sanksi nasabah yang menunda pembayaran (denda) Sehubungan dengan dana
non halal menurut keterangan dari bapak Arif Fauzani beliau mengatakan
bahwa
ldquoBMT Nurrohman mendapatkan bunga dari penyimpanan kepada
lembaga keuangan konvensional yaitu bank BPR JATIM Kami
menyimpan dana disana karena selain dekat juga mudah dalam proses
pencairan dananya Dari penyimpanan tersebut memang mendapatkan
bunga dan bunga tersebut masih kami masukkan ke dalam pendapatan
operasional usaha jadi belum dipisahkan secara khususrdquo
BMT Nurrohman juga telah mengantisipasi untuk mengatasi nasabah
yang melakukan penundaan pembayaran pembiayaan Berikut ini merupakan
sanksi yang diterapkan BMT Nurrohman apabila mendapati nasabah yang
menunda pembayaran yaitu93
93 Arif Fauzani Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 09 Desember 2019
61
1 Teguran
Teguran ini bertujuan untuk mengingatkan nasabah bahwa ada etika
dalam melakukan pembayaran pembiayaan BMT Nurrohman
memberikan teguran bagi nasabah yang melakukan penundaan
pembayaran yang masih memiliki karakter baik dan telat pembayaran
masih dalam rentang waktu pengecualian dari tanggal jatuh tempo
pembayaran pembiayan yakni 10 hari terlebih untuk nasabah baru yang
masih pertama melakukan pembayaran pembiayaan94
2 Surat peringatan atau penagihan
Surat peringatan diberikan kepada nasabah yang tidak segera
memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian surat peringatan ini
diberikan pada nasabah dirumahnya sebagai upaya BMT Nurrohman
dalam menyelesaikan secara kekeluargaan Jika selama 3 bulan berturut-
turut nasabah tidak mau memenuhi kewajiban angsuran pembayaran maka
BMT akan memberikan surat penagihan yang disertai dengan rincian
kewajiban yang harus dibayarkan oleh nasabah
3 Sanksi denda
Sanksi denda dijatuhkan kepada nasabah bersamaan dengan adanya
surat penagihan bagi nasabah yang menunda pembayaran pembiayaan di
BMT Nurrohman95
94 Ibid 95 Ibid
62
4 Sanksi black list untuk pengajuan selanjutnya
Sanksi ini diberikan kepada nasabah yang telah diberikan sanksi
peringatan penagihan dan denda namun tidak mengindahkan sanksi
tersebut Maka untuk pengajuan pembiyaan selanjutnya nasabah dapat
terkena black list yakni penolakan maupun pemberian pembiayaan tidak
sesuai dengan pengajuan pembiayan96
5 Sita jaminan
Eksekusi jaminan cenderung lebih dipilih pihak BMT dalam
memberikan sanksi dalam penyelesaian masalah BMT pada nasabah
mampu yang menunda pembayaran (nasabah nakal) eksekusi jaminan
dilakukan apabila dengan berbagai peringatan diatas telah dilakukan
namun tidak menuai hasil maka akhirnya eksekusi jaminan pun dilakukan
untuk menutup dana pembiayaan dan apabila masih terdapat sisa maka sisa
tersebut akan dikembalikan pada nasabah Namun apabila terjadi
kekurangan dalam menutup dana pembiayaan dari hasil eksekusi jaminan
BMT tidak mempermasalahkan bahkan tidak meminta kekurangan dana
pembiayaan tersebut97
Sehubungan dengan sanksi yang diterapkan di BMT Nurrohman bapak
Arif Fauzani selaku manajer beliau mengatakan bahwa
ldquoSeluruh sanksi yang diterpakan di BMT Nurrohman memiliki tujuan
untuk memberikan rasa jera pada nasabah dan rasa tanggung jawab untuk
memenuhi kewajiban membayar angsuran pembiayaan Sedangkan
sanksi berupa denda hanya akan diberikan kepada kepada nasabah yang
96 Ibid 97 Ibid
63
mampu membayar tetapi menunda-nunda pembayaran dengan
disengajardquo
Kriteria nasabah yang dikatakan mampu menurut BMT Nurrohman
sebagai berikut98
1 Keadaan fisik dari rumah nasabah
Jika rumah nasabah itu bagus dan pembangunan hasil dari
hartauang nasabah itu sendiri dapat di jadikan satu persyaratan sebagai
nasabah mampu namun masih di iringi dengan persyaratan berikutnya
2 Harta kepemilikanaset dari nasabah
Kepemilikan harta benda atau aset yang ada di rumah nasabah saat
diadakan penagihan bisa dikatakan dalam barang-barang tersier dan
kepemilikannya memang milik nasabah itu sendiri sehingga nasabah dapat
dikategorikan dalam nasabah mampu
3 Pekerjaanpenghasilan nasabah
Dari pekerjaan yang dijalankan oleh nasabah dapat ditafsirkan
seberapa penghasilan nasabah tersebut Sehingga dapat diperhitungkan
nasabah tersebut dapat dikatakan nasabah mampu atau tidak
4 Kondisi usaha dari nasabah
Kondisi usaha yang dimiliki nasabah dapat dijadikan penilaian
nasabah itu mampu atau tidak Karena jika usaha yang dimiliki nasabah
berjalan dengan baik bahkan lancar dan terus berkembang maka nasabah
tersebut dikatakan nasabah mampu
98 Agus Wahyudi Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 09 Desember 2019
64
5 Dilihat dari kondisi nasabah saat itu dan permasalahan yang dialami
nasabah
Kondisi dan permasalahan yang sedang dihadapi oleh nasabah
pastinya tidak akan sama setiap bulannya Pasti ada keadaan dan
permasalahan tidak terduga yang akan datang secara mendadak dan
mendesak Sehingga hal ini juga dijadikan salah satu persyaratan sebagai
nasabah tersebut dikatakan nasabah mampu atau tidak Karena jika
nasabah tersebut sedang dilanda permasalahan yang begitu serius dan
termasuk dalam kategori keadaan force marjeur maka nasabah tersebut
tidak dikenai denda
6 Referensi dari tetangga nasabah
Referensi tetangga ini digunakan untuk menanyakan kebenaran dari
keterangan nasabah tentang kondisi ekonomi sampai permasalahan yang
sedang dihadapi nasabah tersebut
7 Karakter Nasabah itu sendiri
Karakter nasabah ini dilihat dari riwayat pembayaran yang dilakukan
oleh nasabah selama ini apakah baik atau buruk Selain itu karakter ini
dapat dilihat ketika adanya penagihan yang dilakukan oleh pihak BMT
Sedangkan nasabah yang tidak atau belum mampu membayar disebabkan
force majeur tidak boleh dikenakan sanksi dijelaskan oleh Bapak Agus
Wahyudi selaku debt collector sebagai berikut99
ldquoKriteria nasabah yang tidak boleh dikenakan sanksi adalah nasabah
yang memiliki permasalahan keluarga yang sulit untuk dipecahkan
99 Ibid
65
seperti terkena penyakit serius kecelakaan perceraian sehingga beban
hidup ditanggung oleh salah satu pihak dengan tidak ada kemampuan
untuk melakukan angsuran pembayaran pembiayaan Kemudian nasabah
yang terkena bencana alam yang tidak terduga yang membuat hilangnya
harta benda nasabah seperti tanah longsor kebakaran kemudian
nasabah yang mengalami kebangkrutan atas usahanya dan yang terakhir
nasabah yang memiliki usaha dibidang pertanian dan mengalami gagal
panenrdquo
Sanksi yang didasarkan pada prinsip tazīr bertujuan agar nasabah lebih
disiplin dalam melakukan kewajibannya Sanksi denda tersebut berupa
sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat
akad ditandatangani Namun mekanisme sanksi denda di BMT Nurrohman
memiliki cara perhitungan tersendiri Berikut ini merupakan contoh dari
perhitungan sanksi denda di BMT Nurrohman100
Tabel 32 Penghitungan Biaya Denda
Bulan Pokok Mark up Jasa Denda Perbulan Total Seluruh denda
1 1000000 30000 30000 x 10 = 3000 3000
2 1000000 30000 30000 x 20 = 6000 9000
3 1000000 30000 30000 x 30 = 9000 18000
4 1000000 30000 30000 x 40 = 12000 30000
5 1000000 30000 30000 x 10 = 3000 33000
6 1000000 30000 30000 x 20 = 6000 39000
Sumber Merinda Budi R (201912)
Sehubungan dengan sanksi denda menurut keterangan dari Ibu Merinda
selaku akuntan beliau mengatakan bahwa101
ldquoJika nasabah melakukan penundaan angsuran lebih dari 4 bulan maka
setelah 4 bulan penghitungan denda sebanyak 40 maka akan kembali
pada perhitungan 10 denda pada penundaan angsuran pembayaran
Sehingga begitu seterusnya untuk bulan-bulan berikutnya sampai bulan
terakhir nasabah melakukan pembayaran angsuran pembiayanrdquo
100 Merinda Budi R Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 24 Februari 2020 101 Ibid
66
D Prosedur Dewan Pengawas Syariah terhadap Penggunaan Dana TBDSP
di BMT Nurrohman Janti Slahung Ponorogo
BMT Nurrohman Janti Slahung Ponorogo telah memiliki 2 orang Dewan
Pengawas Syariah (DPS) yaitu102
1 Drs Larman
2 Kuri Suprapto
Sehubungan dengan DPS menurut keterangan Bapak Larman selaku
ketua DPS beliau mengatakan bahwa103
ldquoPembentukan DPS di BMT Nurrohman itu sudah dibentuk sejak BMT
Nurrohman berdiri Jadi semua kepengurusan dibentuk saat itu juga
dengan pemilihan berdasarkan musyawarah bersama Dalam melakukan
pengawasan terhadap kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana saya
melakukan pemeriksaan di kantor 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan
Karena saya juga memiiki pekerjaan lain di luar sebagai anggota DPS
Saya merangkap jabatan sebagai tenaga pengajar di salah satu sekolah
menengah pertama yaitu SMPN 2 Balongrdquo
Pengawasan yang dilakukan DPS tersebut dilakukan secara periodik
setiap satu bulan sekali melalui laporan bulanan yang dibuat oleh pengurus
BMT Nurrohman Pada akhir tahun BMT Nurrohman mengadakan Rapat
Akhir Tahun (RAT) Rapat tersebut dihadiri oleh DPS segenap pengurus dan
semua anggota BMT Nurrohman yang membahas dan mengevaluasi kinerja
semua anggota masalah-masalah yang terjadi dan mencari solusi untuk
mengatasi masalah tersebut104
DPS harus memberikan persetujuan serta opini terkait dengan penyaluran
dan penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan di BMT
102 Arif Fauzani Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 09 Desember 2020 103 Larman Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 09 Desember 2020 104 Ibid
67
Nurrohman Karena setiap kegiatan di lembaga keuangan syariah tidak dapat
berjalan tanpa adanya persetujuan dari DPS Sehubungan dengan persetujuan
penyaluran dana menurut keterangan dari Bapak Larman selaku DPS beliau
mengatakan bahwa105
ldquoSaya telah memberikan persetujuan bahwa dana denda dan juga bunga
dimasukkan ke dalam pendapatan BMT dan digunakan kembali untuk
membiayai kegiatan operasional BMT Menurut saya hal tersebut
memang tidak sesuai dengan syariah namun saya akan tetap menyetujui
hal tersebut karena BMT Nurrohman memiliki sistem pembagian sendiri
saat melakukan rapat atau musyawarah sesuai dengan kesepakatan para
pengurus BMT Sebagai DPS saya selalu menyarankan agar seluruh
kegiatan dan juga laporan keuangan agar terus dibenahi dan diperbaiki
sehingga sistem penerimaan dan penyaluran dana bisa sesuai dengan
ketentuan syariah Memang semua itu memerlukan proses yang cukup
lama tidak bisa sekejap langsung sesuai dengan syariahrdquo
Dari paparan data di atas dapat diketahui bahwa Bapak Larman selaku
pengawas di BMT Nurrohman memberikan persetujuan mengenai penggunaan
dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan yang belum dipisahkan dan
masih digunakan untuk kegiatan operasional BMT Hal tersebut disetujui oleh
DPS berdasarkan kesepakatan pengurus-pengurus BMT Nurrohman DPS juga
selalu menyarankan agar terus berusaha menjadi lembaga keuangan yang
murni syariah
105 Ibid
68
BAB IV
ANALISA FATWA NO123DSN-MUIXI2018 TENTANG PENGGUNAAN
DANA YANG TIDAK BOLEH DIAKUI SEBAGAI PENDAPATAN
(TBDSP) DI BMT NURROHMAN JANTI SLAHUNG PONOROGO
A Analisis Fatwa No123DSN-MUIXI2018 terhadap Penggunaan Dana
yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan bagi Lembaga Keuangan
Syariah di BMT Nurrohman Janti Slahung Ponorogo
Salah satu fatwa yang mengatur mengenai lembaga keuangan syariah
adalah fatwa No123DSN-MUIXI2018 tentang penggunaan dana yang Tidak
Boleh Diakui Sebagai Pendapatan (TBDSP) bagi Lembaga Keuangan Syariah
(LKS) Lembaga Bisnis Syariah (LBS) dan Lembaga Perekonomian Syariah
(LPS) Dalam ketentuan ke 2 (dua) mengenai sumber dana yang tidak boleh
diakui sebagai pendapatan disebutkan bahwa
1 Dana TBDSP berasal antara lain dari106
a Transaksi tidak sesuai dengan prinsip syariah yang tidak dapat
dihindarkan termasuk pendapatan bunga (riba)
b Transaksi syariah yang tidak terpenuhi ketentuan dan batasannya
(rukun dan atau syaratnya)
c Dana sanksi (denda) karena tidak memenuhi kewajiban sesuai
kesepakatan
106 DSN-MUI ldquoPenggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan bagi
Lembaga Keuangan Syariah Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariahrdquo dalam
httpsdsnmuioridkategorifatwa (diakses pada tanggal 10 Desember 2019 jam1640)
69
d Dana yang tidak diketahui pemiliknya diketahui pemiliknya tetapi
tidak ditemukan atau diketahui pemiliknya tetapi biaya
pengembaliannya lebih besar dari jumlah dana tersebut
Dalam paparan data laporan keuangan cash flow yang terdapat dalam bab
III tabel 31 terlihat BMT Nurrohman menyimpan dananya di lembaga
keuangan konvensional yaitu BPR JATIM Hal tersebut juga telah dijelaskan
oleh Bapak Arif Fauzani selaku manajer Dari penyimpanan dana tersebut
BMT mendapatkan bunga pertahun Telihat dalam laporan SHU tabel 32 BMT
Nurrohman telah mendapatkan bunga mencapai sebesar Rp 16894650- di
akhir tahun 2019 Pendapatan bunga tersebut tidak dipisahkan secara khusus
dan bercampur dengan dana lainnya107
BMT Nurrohman juga telah mengantisipasi untuk mengatasi nasabah
yang melakukan penundaan pembayaran pembiayaan hal tersebut yakni
dengan memberlakukan sanksi terhadap nasabah tersebut Berikut ini
merupakan sanksi yang diterapkan BMT Nurrohman apabila mendapati
nasabah yang menunda pembayaran adalah108
1 Teguran
2 Surat peringatan atau penagihan
3 Sanksi denda
4 Sanksi black list untuk pengajuan selanjutnya
5 Sita jaminan
107 Arif Fauzani Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 9 Desember 2019 108 Ibid
70
Seluruh sanksi yang diterpakan di BMT Nurrohman memiliki tujuan
untuk memberikan rasa jera pada nasabah dan rasa tanggung jawab untuk
memenuhi kewajiban membayar angsuran pembiayaan Sanksi berupa denda
diberikan kepada kepada nasabah yang mampu membayar tetapi menunda-
nunda pembayaran dengan disengaja Sedangkan nasabah yang tidak atau
belum mampu membayar disebabkan force majeur tidak boleh dikenakan
sanksi109 Sanksi yang didasarkan pada prinsip tazīr bertujuan agar nasabah
lebih disiplin dalam melakukan kewajibannya Sanksi denda tersebut berupa
sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat
akad ditandatangani Namun mekanisme sanksi denda di BMT Nurrohman
memiliki cara perhitungan tersendiri seperti yang tertulis pada tabel 11
Jadi jika nasabah yang melakukan penundaan angsuran maka
perhitungan denda dimulai sebanyak 10 satu bulan 20 dua bulan 30 tiga
bulan 40 empat bulan Jika lebih dari 4 bulan akan kembali pada
perhitungan 10 denda pada penundaan angsuran pembayaran Sehingga
begitu seterusnya untuk bulan-bulan berikutnya sampai bulan terakhir nasabah
melakukan pembayaran angsuran pembiayan110
Berdasarkan paparan data di atas terlihat bahwa BMT Nurrohman
memiliki dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan atau dana non halal
yaitu bunga dari lembaga keuangan konvensional BPR JATIM dan dana denda
keterlambatan pembayaran angsuran seperti yang dijelaskan dalam fatwa
109 DSN-MUI ldquoPenggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan bagi
Lembaga Keuangan Syariah Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariahrdquo dalam
httpsdsnmuioridkategorifatwa (diakses pada tanggal 10 Desember 2019 jam1640) 110 Arif Fauzani Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 09 Desember 2019
71
No123DSN-MUIXI2018 ketentuan kedua poin a yang berbunyi ldquotransaksi
tidak sesuai dengan prinsip syariah yang tidak dapat dihindarkan termasuk
pendapatan bunga (riba) dan ketentuan kedua poin c yang berbunyi ldquodana
TBDSP antara lain berasal dari dana sanksi (denda) karena tidak memenuhi
kewajiban sesuai kesepakatanrdquo
Dari data laporan keuangan SHU tabel 32 diketahui bahwa dana hasil
sanksi denda dimasukkan ke dalam pendapatan operasional dan dana bunga
dimasukkan ke dalam pendapatan luar usaha Dana tersebut belum dipisahkan
secara khusus dan masih bercampur dengan dana lainnya sehingga dapat
digunakan kembali untuk membiayai kegiatan-kegiatan operasional BMT
yaitu antara lain untuk biaya penghormatan pengurus perjalanan rapat
pengurus konsumsi rapat pengurus biaya gaji karyawan biaya konsumsi
kantor biaya transportasi karyawan biaya fotocopy biaya ATK amp percetakan
biaya listrik biaya telepon internet biaya perawatan alat kantor biaya
promosi biaya pajak motor seragam pengurus amp karyawan biaya RAT biaya
lembur biaya THR biaya BPJS ketenagakerjaan biaya programmer 2
komputer dan juga pembayaran pajak111
Apabila dikaitkan dengan fatwa DSN No123DSN-MUIXI2018 maka
hal tersebut tidak sesuai dengan isi fatwa dalam ketentuan ketiga nomor 1 (satu)
yang berbunyi ldquodana TBDSP wajib digunakan dan disalurkan secara langsung
untuk kemaslahatan umat Islam dan kepentingan umum yang tidak
111 Ibid
72
bertentangan dengan prinsip syariahrdquo112 dan ketentuan ketiga nomor 4
(empat) yang berbunyi ldquodana TBDSP tidak boleh dimanfaatkan untuk
kepentingan LKS LBS dan LPS antara lain dalam bentuk promosi produk
maupun iklan (branding) perusahaan pendidikan dan pelatihan untuk
karyawan pembayaran pajak zakat amp wakaf pembayaran atau pelunasan
tunggakan nasabah (end user) dan kegiatan yang bertentangan dengan prinsip
syariahrdquo113 Seharusnya penggunaan dana TBDSP seperti dana bunga dan
denda yang terdapat di BMT Nurrohman digunakan untuk kegiatan yang tidak
bertentangan dengan prinsip syariah yaitu antara lain untuk114
1 Penanggulangan korban bencana
2 Sarana penunjang lembaga pendidikan Islam
3 Masjid atau musholla dan penunjangnya
4 Pembangunan fasilitas umum yang berdampak sosial
5 Sosialisasi edukasi dan literasi ekonomi keuangan dan bisnis syariah
untuk masyarakat umum
6 Beasiswa untuk siswa atau mahasiswa berprestasi danatau kurang mampu
7 Kegiatan produktif bagi dhuafa
8 Fakir miskin
9 Kegiatan sosial lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
112 DSN-MUI ldquoPenggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan bagi
Lembaga Keuangan Syariah Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariahrdquo dalam
httpsdsnmuioridkategorifatwa (diakses pada tanggal 10 Desember 2019 jam1640) 113 Ibid 114 Ibid
73
Seperti yang dijelaskan oleh ketua MUI Maruf Amin yang
menegaskan bahwa bank syariah hanya boleh menggunakan dana non halal
untuk kepentingan sosial Dana non halal tidak boleh bercampur untuk
keuntungan bank115 Jika dana bunga dan denda digunakan untuk pembiayaan
kegiatan operasional BMT otomatis akan memberi pemasukan serta
keuntungan bagi BMT Nurrohman
Sebagai badan sosial BMT Nurrohman Janti Slahung memiliki fungsi
mengelola dana sosial sebagaimana yang diungkapkan oleh mas Arif Fauzani
(selaku manager) bahwa sistem penghimpunan dana sosial berupa aturan
standar yang bersumber dari penyisihan dana SHU Dana sosial di BMT
Nurrohman tersebut digunakan sesuai dengan prinsip syariah untuk
kemaslahatan umat antara lain digunakan untuk sumbangan116 Dengan
demikian seharusnya dana bunga dan juga denda dijadikan satu dengan dana
sosial yang ada di BMT Nurrohman agar penggunaannya tidak melanggar
prinsip-prinsip syariah
Dari hasil pengamatan penulis dapat disimpulkan bahwa praktik
penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan di BMT
Nurrohman tidak sesuai dengan ketentuan fatwa DSN No123DSN-
MUIXI2018 ketentuan ketiga nomor 1 (satu) dan nomor 4 (empat) karena
belum terlaksana sesuai dengan prinsip syariah
115 Asep Fathulrahman rdquo Maaruf Sebut Dana Tak Halal Bank Syariah Hanya untuk
Sosialrdquo dalam httpswwwcnnindonesiacomekonomi20181110154725-78-345508maaruf-
sebut-dana-tak-halal-bank-syariah-hanya-untuk-sosial (diakses pada tanggal 06 Maret 2020 jam
0905) 116 Arif Fauzani Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 24 Februari 2020
74
B Analisis Fatwa No123DSN-MUIXI2018 terhadap Prosedur Dewan
Pengawas Syariah dalam Penggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui
Sebagai Pendapatan bagi Lembaga Keuangan Syariah di BMT
Nurrohman Janti Slahung Ponorogo
Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam perbankan syariah memiliki
peranan yang penting dan strategis dalam pengawasan syariah pada perbankan
syariah DPS harus bertanggungjawab untuk memastikan semua produk dan
prosedur bank syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Secara DPS pada
institusi perbankan mempunyai kedudukan yang sangat kuat karena
kehadirannya adalah sangat penting dan strategis117
DSN MUI dalam fatwa No 123DSN-MUIXI2018 tentang Penggunaan
Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan (TBDSP) bagi Lembaga
Keuangan Syariah Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian
Syariah yang mengatur tentang peran DPS yang dijelaskan dalam ketentuan
ke-3 (tiga) nomor 5 (lima) yang berbunyi ldquoSetiap penggunaan dan penyaluran
dana TBDSP harus mendapatkan persetujuan atau opini dari Dewan Pengawas
Syariah LKS LBS dan LPS tersebutrdquo118 Yang artinya setiap penggunaan dan
penyaluran dana TBDSP tidak dapat dijalankan tanpa adanya persetujuan dari
DPS
DPS di BMT Nurrohman sudah dibentuk sejak BMT Nurrohman berdiri
DPS melakukan pemeriksaan di kantor 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan Salah
117 Khaerul Umam Manajemen Perbankan Syariah (Bandung Pustaka Setia 2013) 139 118 DSN-MUI ldquoPenggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan bagi
Lembaga Keuangan Syariah Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariahrdquo dalam
httpsdsnmuioridkategorifatwa (diakses pada tanggal 10 Desember 2019 jam1640)
75
satu DPS memiliki jabatan lain di luar sebagai anggota DPS Beliau merangkap
jabatan sebagai tenaga pengajar di salah satu sekolah menengah pertama yaitu
SMPN 2 Balong Jabatan itu tentu tidak membuat DPS komitmen pada satu
jabatan saja yaitu hanya sebagai DPS119
Pengawasan yang dilakukan DPS tersebut dilakukan secara periodik
setiap satu bulan sekali melalui laporan bulanan yang dibuat oleh pengurus
BMT Nurrohman Pada akhir tahun BMT Nurrohman mengadakan Rapat
Akhir Tahun (RAT) Rapat tersebut dihadiri oleh DPS segenap pengurus dan
semua anggota BMT Nurrohman yang membahas dan mengevaluasi kinerja
semua anggota masalah-masalah yang terjadi dan mencari solusi untuk
mengatasi masalah tersebut120 Dalam pengambilan keputusan harus
bermusyawarah terlebih dahulu dan bertanggung jawab terhadap hasil
keputusan121 Seperti yang dijelaskan dalam al-Qurrsquoān QS al-lsquoImrān ayat
159122
ر hellip م ي ا م اوره ى الله وش ل ل ع وك ت ت زم ا ع ذ إBermusyawarahlah dalam suatu urusan setelah kamu membulatkan tekad
maka bertawakallah kepada Allah
Dalam pengawasan penyaluran dana DPS mempunyai wewenang dan
tanggungjawab antara lain123
1 Menyetujui rencana penyaluran dana tahunan termasuk rencana pemberian
penyaluran dana kepada pihak yang terkait dengan bank dan penyaluran
119 Larman Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 24 Februari 2020 120 Ibid 121 Muhamad manajemen pembiayaan 145 122 Departemen Agama RI al-Qurrsquoān 99 123 Muhamad Manajemen Pembiayaan 146
76
dana kepada nasabah-nasabah besar tertentu yang akan tertuang dalam
rencana kerja bank yang disampaikan kepada BI
2 Mengawasi proses pelaksanaan pemberian penyaluran dana tersebut
berkaitan dengan syariat Islam
3 Meminta penjelasan danatau pertanggungjawaban direksi serta meminta
langkah-langkah perbaikan apabila rencana pemberian penyaluran dana
tersebut menyimpang dari unsur syariah
DPS memberikan persetujuan bahwa penyaluran dana denda dan juga
bunga dimasukkan ke dalam pendapatan BMT dan digunakan kembali untuk
membiayai kegiatan operasional BMT Menurut DPS hal itu tidak bisa
dikatakan sesuai dengan syariah namun beliau tetap menyetujui hal tersebut
karena BMT Nurrohman memiliki sistem pembagian sendiri saat dibahas
melalui rapat atau musyawarah sesuai dengan kesepakatan para pengurus
BMT DPS juga meminta langkah-langkah perbaikan apabila rencana
pemberian penyaluran dana tersebut menyimpang dari unsur syariah yaitu
dengan memberikan saran agar terus berbenah dan memperbaiki sistem
penerimaan dan penyaluran dana agar sesuai dengan ketentuan syariah124 DPS
telah melaksanakan wewenang dan tanggungjawabnya dalam pengawasan
penggunaan dan penyaluran dana tetapi belum bisa dilakukan dengan
maksimal
Dari paparan data di atas dapat disimpulkan bahwa prosedur DPS dalam
penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi lembaga
124 Larman Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 24 Februari 2020
77
keuangan syariah telah sesuai dengan ketentuan fatwa DSN No123DSN-
MUIXI2018 ketentuan ketiga nomor 5 (lima) yang berbunyi ldquoSetiap
penggunaan dan penyaluran dana TBDSP harus mendapatkan persetujuan atau
opini dari Dewan Pengawas Syariah LKS LBS dan LPS tersebutrdquo125 karena
penggunaan dana TBDSP di BMT Nurrohman telah mendapatkan persetujuan
atau opini dari DPS Akan tetapi konten dari prosedur pengalokasian dana
TBDSP yang disetujui tersebut belum sesuai dengan fatwa DSN No123DSN-
MUIXI2018 ketentuan ketiga nomor 1 (satu) dan nomor 4 (empat) karena
belum terlaksana sesuai dengan prinsip syariah
125 DSN-MUI ldquoPenggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan bagi
Lembaga Keuangan Syariah Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariahrdquo dalam
httpsdsnmuioridkategorifatwa (diakses pada tanggal 10 Desember 2019 jam1640)
78
BAB V
PENUTUP
A Kesimpulan
Berdasarkan hasil dari pengkaitan teori pada bab II dengan kenyataan
yang peneliti temukan di lapangan yang dituangkan di dalam bab III dan
berdasarkan analisis yang peneliti lakukan maka peneliti dapat menyimpulkan
sebagai berikut
1 Penggunaan dana TBDSP belum sesuai dengan fatwa DSN No123DSN-
MUIXI2018 Di dalam fatwa dana TBDSP wajib digunakan dan
disalurkan secara langsung untuk kemaslahatan umat Islam dan
kepentingan umum yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
Namun dalam praktiknya BMT Nurrohman memasukkan dana denda dan
bunga ke dalam pendapatan BMT dan digunakan kembali untuk kegiatan
operasional BMT Penggunaan dana tersebut akan memberikan
pemasukan dan keuntungan pada BMT Nurrohman sendiri
2 Prosedur Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam penggunaan dana yang
tidak boleh diakui sebagai pendapatan di BMT Nurrohman sebenarnya
telah sesuai dengan fatwa fatwa DSN No123DSN-MUIXI2018
ketentuan ketiga nomor 5 (lima) yang berbunyi ldquoSetiap penggunaan dan
penyaluran dana TBDSP harus mendapatkan persetujuan atau opini dari
Dewan Pengawas Syariah LKS LBS dan LPS tersebutrdquo karena
penggunaan dana TBDSP di BMT Nurrohman telah mendapatkan
persetujuan dan juga opini dari Dewan Pengawas Syariah Akan tetapi
79
79
konten dari prosedur tersebut belum sesuai dengan fatwa DSN
No123DSN-MUIXI2018 ketentuan ketiga nomor 1 dan nomor 4
karena belum terlaksana sesuai dengan prinsip syariah
B Saran
Berdasarkan hal-hal yang telah peneliti uraikan peneliti menemukan hal
hal yang penting yang sebaiknya menjadi perhatian kita bersama Dalam hal
ini penulis menyarankan beberapa hal
1 Diharapkan kepada BMT Nurrohman untuk menggunakan dana yang tidak
boleh diakui sebagai pendapatan sebagaimana denda dan bunga agar
sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI Sebaiknya dana denda tersebut
dimasukkan ke dalam dana sosial untuk selanjutnya digunakan untuk
kepentingan umum atau kemaslahatan umat Islam karena BMT
merupakan lembaga keuangan Islam yang berdasarkan prinsip-prinsip
syariah
2 Sebaiknya kinerja pengawasan oleh DPS dilakukan secara optimal dan
konsisten agar penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai
pendapatan yang ada di BMT Nurrohman dapat terlaksana dengan baik
maksimal dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan fatwa DSN-MUI yaitu
berdasarkan kemaslahatan umat atau kepentingan umum bukan untuk
kegiatan operasional BMT yang akan memberikan keuntungan BMT itu
sendiri
80
DAFTAR PUSTAKA
Referensi Buku
Departemen Agama RI al-Qurrsquoan dan Terjemahnya Semarang CV Toha Putra
2008
Abdullah Marsquoruf Hukum Keuangan Syariah pada Lembaga Keuangan Bank dan
Non Bank Yogyakarta Aswaja Presindo 2016
Adam Panji Fatwa-fatwa Ekonomi Syariah Konsep Metodologi dan
Implementasinya pada Lembaga Keuangan Syariah Jakarta Sinar
Grafika Offset 2018
Amin Marsquoruf Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum
dan Perundang-undangan Jakarta Puslitbang Kehidupan Keagamaan
2011
Antonio Muhammad Syafirsquoi Bank Syriah dari Teori ke Praktik Jakarta Gema
Insani 2001
Al-Arif Nur Rianto Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik Bandung CV
Pustaka Setia 2015
Arikunto Suharsimi Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktik Bandung
Rineka Cipta 2006
Basrowi Suwandi Memahami Penelitian Kualitatif Jakarta PT Rineka Cipta
2008
Budisantoso Totok dan Nuritomo Bank dan Lebaga Keuangan Lain Jakarta
Salemba Empat 2017
Bungin Burhan Analisis Data Penelitian Kualitatif Jakarta PT Raja Grafindo
Persada 2013
Chapra M Umer dan Khan Tariqullah Regulasi dan Pengawasan Bank Syariah
Jakarta Bumi Aksara 2008
Hirsanuddin Hukum Perbankan Syariah di Indonesia (Pembiayaan Bisnis dengan
Prinsip Kemitraan) Yogyakarta Genta Press 2008
Huda Nurul dan Heykal Mohammad Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis
dan Praktis Jakarta Kencana 2010
Moleong Lexi J Metode Penelitian Kualitatif Bandung PT Remaja Rosdakarya
2009
81
Mubarok Jaih Perkembangan Fatwa Ekonomi Syaria Bandung Pustaka Bani
Quraisy 2004
Muhammad Rifqi Akuntansi Keuangan Syariah Konsep dan Implementasi PSAK
Syariah Yogyakarta P3EI Press 2010
Muhammad Manajemen Dana Bank Syariah Yogyakarta YKPN 2011
An-Nawawī Imam al-Majmū Syarh al-Muhadzdzab Jakarta Pustaka Azzam
2009
Perwataatmadja Karnaen dan Antonio Muhammad Syafirsquoi Apa dan Bagaimana
Bank Islam Yogyakarta Dana Bhakti Wakaf 1992
Qardhawi Yusuf Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan Jakarta Gema Insani
Press 1997
Rahardjo Susilo dan Gudnanto Pemahaman Individu Teknik Nontes Kudus
Prenada Media 2011
Rasjid Sulaiman Fiqh Islam (Hukum Fiqh Isam) Bandung Sinar Baru
Algensindo 2016
Ridwan Muhammad Manajemen Bayt al-Māl Wa al-Tamwīl Yogyakarta UII
Press 2004
Sam Ichwan Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI
Jakarta Erlangga 2014
Sholeh Asrorun Nirsquoam Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia
tmp Emir Cakrawala Islam 2016
Soeharto Irawan Metode Penelitian Sosial Bandung PT Remaja Rosdakarya
2004
Sudarsono Pokok- pokok Hukum Islam Jakarta PT Rineka Cipta 2001
Sugiyono Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan RampD Bandung Alfabeta
2016
Tanjung Hendri dan Devi Abrista Metode Penelitian Ekonomi Islam Jakarta
Gramata Publishing 2013
Umam Khaerul Manajemen Perbankan Syariah Bandung Pustaka Setia 2013
Umam Khotibul Legislasi Fikih Ekonomi dan Penerapannya dalam Produk
Perbankan Syariah di Indonesia Yogyakarta BPFE 2011
82
Yusuf Muri Metode Penelitian Kuntitatif Kualitatif dan penelitian Gabungan
Jakarta Kencana 2017
Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah
Darmiati Tinjauan hukum Islam terhadap Pengalokasian Dana Non Halal Bagi
Kepentingan Sosial pada KJKS Manfaat Gayung Kebonsari Surabaya
Skripsi Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel 2012 1-8
Faozan Akhmad ldquoPeran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Penerapan
Shariah Compliance pada Bayt al-Māl Wa al-Tamwīl (BMT) di Kota
Purwokertordquo JPA Vol 16 No 1 Juni 2015 145-146
Lenap Indria Puspitasari ldquoPengungkapan Pendapatan Non-Halal PSAK 109 Vs
Praktikrdquo Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram Vol
3 2019 95-97
Mujib Abdu rdquoDewan Pengawas Syariah (DPS) pada Lembaga Keuangan Mikro
Syariah di Wilayah Jawa Tengahrdquo Az Zarqarsquo Vol 1 (Juni 2017) 127
Muttaqin Azhar ldquoModel Pembiayaan Bayt al-Māl Wa al-Tamwīl dan Peranannya
dalam Pembinaan Kesejahteraan Usaha Kecil Menengah (UKM)rdquo
Humanity Vol 7 2012 35
Nani Lenza Analisis Pengelolaan Dana Tazīr bagi Nasabah Wanprestasi dalam
Meningkatkan Kedisiplinan Nasabah (Studi Pada Pt Bank Syariah
Mandiri Kantor Cabang Teluk Betung Bandar Lampung) Skripsi
Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung 2018 3-9
Nasution Siti Toibah Studi Analisis Terhadap Fatwa DSN-Mui tentang Denda
Keterlambatan Pembayaran Utang pada Credit Card Syarirsquoah di Tinjau
Menurut Fiqih Muamalah Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif
Kasim 2012 3-8
Sofiyah rdquoAnalisis Efektifitas Keputusan DSN-MUI No 3 Tahun 2000 Berkaitan
dengan Dewan Pengawas Syariah di Bayt al-Māl Wa al-Tamwīl (BMT)
Studi Kasus di BMT Bima Magelangrdquo Muqtasid Vol 1 (Juli 2012) 143
Sutopo Umarwan ldquoDialektika Fatwa dan Hukum Positif di Indonesiardquo Justicia
Islamica Vol 15 No 1 2018 91
Syaputra Arianto Analisis Penggunaan Dana Tazīr dan Tarsquowidh bagi Nasabah
Wanprestasi pada PT BRI Syariah Skripsi Universitas Islam Negeri
Syarif Hidayatullah 2014 1-9
83
Taslimah Heni Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Penerapan Denda
pada Pembiayaan Bermasalah di KSU BMT Multazam Yogyakarta
Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2008 4-7
Thovarsquoi Ritwan ldquoDistribusi Dana Sosial Pada Bayt al-Māl Wa al-Tamwīl (BMT)
Alfa Dinar Kerjo Karanganyarrdquo Naskah Publikkasi (Surakarta
Universitas Muhammadiyah 2016 2
Referensi Internet
Asep Fathulrahman -Maaruf Sebut Dana Tak Halal Bank Syariah Hanya untuk
Sosialdikutipdarihttpswwwcnnindonesiacomekonomi201811101
54725-78-345508maaruf-sebut-dana-tak-halal-bank-syariah-hanya-
untuksosial [diakses tanggal 06 Maret 2020]
DSN-MUI -Penggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan bagi
Lembaga Keuangan Syariah Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga
Perekonomian Syariah dikutip dari httpsdsnmuioridkategorifatwa
[diakses pada tanggal 10 Desember 2019]
Kamus Besar Bahasa Indonesia -dikutip dari httpskbbiwebiddanahtml
[diaksespada 01 Maret 2020]
M Salman Yusuf -Fatwa No 123 Untuk Siapa dikutip dari dalam
httpswwwpressreadercomindonesiamajalahinvestor201908012824
62825619338 [diakses tanggal 12 Februari 2020]
OJK -Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 dikutip dari
httpswwwojkgoididkanaliknbregulasilembaga-keuangan-
mikroundang-undangPageaspx [diakses pada tanggal 11 Desember
2019]
8
Dana TBDSP tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan LKS LBS dan
LPS antara lain dalam bentuk15
a Promosi produk maupun iklan (branding) perusahaan
b Pendidikan dan pelatihan untuk karyawan
c Pembayaran pajak zakat amp wakaf
d Pembayaran atau pelunasan tunggakan nasabah (end user)
e Kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah
Sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam fatwa DSN-MUI
No123XI2018 tentang penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai
pendapatan bagi lembaga keuangan syariah maka setiap lembaga keuangan
syariah harus menaati pedoman tersebut Apabila melanggar pedoman tersebut
maka tidak sesuai dengan fatwa DSN-MUI
BMT Nurrohman Janti Slahung menjadikan dana bunga dan denda
sebagai pendapatan operasional perusahaan Dana tersebut belum dipisahkan
secara khusus dan masih bercampur dengan dana lainnya sehingga dana
tersebut digunakan kembali untuk membiayai kegiatan-kegiatan operasional
yang diselenggarakan oleh BMT DPS di BMT Nurrohman juga telah
menyetujui bahwa penggunaan dana non halal tersebut digunakan untuk
kegiatan operasional perusahaan
Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk meneliti lebih
mendalam terkait penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai
pendapatan di BMT Nurrohman dalam skripsi yang berjudul ldquoPraktik
15 Ibid
9
Penggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan
(TBDSP) di BMT Nurrohman Desa Janti Kecamatan Slahung Kabupaten
Ponorogo dalam Perspektif Fatwa DSN MUI No123DSN-MUI XI2018rdquo
B Rumusan Masalah
Dalam penelitian ini peneliti menentukan rumusan masalah yang akan
dibahas mengenai penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai
pendapatan bagi lembaga keuangan syariah yaitu sebagai berikut
1 Bagaimana analisis Fatwa No123DSN-MUIXI2018 terhadap
penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi
lembaga keuangan syariah di BMT Nurrohman Janti Slahung Ponorogo
2 Bagaimana analisis Fatwa No123DSN-MUIXI2018 terhadap prosedur
Dewan Pengawas Syariah dalam penggunaan dana yang tidak boleh diakui
sebagai pendapatan bagi lembaga keuangan syariah di BMT Nurrohman
Janti Slahung Ponorogo
C Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan peneliti ini
bertujuan sebagai berikut
1 Untuk menjelaskan analisis fatwa DSN-MUI No123DSN-MUIXI2018
terhadap penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan
bagi lembaga keuangan syariah di BMT Nurrohman Janti Slahung
2 Untuk menjelaskan analisis fatwa DSN-MUI No123DSN-MUIXI2018
terhadap prosedur Dewan Pengawas Syariah dalam penggunaan dana yang
10
tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi lembaga keuangan syariah di
BMT Nurrohman Janti Slahung
D Manfaat Penelitian
Adapun pembahasan permasalahan dan penelitian skripsi ini diharapkan
berguna dan memiliki manfaat sebagai berikut
1 Manfaat Teoritis
a Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan
sumbangan pengetahuan di bidang hukum ekonomi syariah terkait
penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi
lembaga keuangan syariah
b Dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi kalangan akademisi
maupun praktisi
2 Manfaat Praktis
a Bagi Masyarakat
Diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada
masyarakat khususnya dalam penggunaan dana yang tidak boleh
diakui sebagai pendapatan bagi lembaga keuangan syariah yang
sesuai dengan fatwa atau prinsip-prinsip syariah
b Bagi BMT
Diharapkan dapat membantu menyempurnakan penggunaan
dana yang tidak boleh disebut sebagai pendapatan oleh lembaga
keuangan syariah yang sesuai dengan fatwa atau prinsip-prinsip
syariah
11
E Telaah Pustaka
Selain menggunakan buku-buku yang relevan peneliti juga melihat hasil
penelitian terdahulu agar tidak terjadi kesamaan secara menyeluruh Adapun
hasil penelitian terdahulu yang juga membahas tentang penggunaan dana yang
tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi lembaga keuangan syariah atau bisa
disebut dengan pendapatan non halal yaitu
Pertama penelitian yang dilakukan oleh Darmiati pada tahun 2012 yang
berjudul ldquoTinjauan hukum Islam terhadap penggunaan dana non halal bagi
kepentingan sosial pada KJKS Manfaat Gayung Kebonsari Surabayardquo Teknik
analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif
dengan pola deduktif Penelitian tersebut membahas mengenai penggunaan
dana non halal dan bagaimana hukumnya bila ditinjau dari hukum islam Hasil
dari penelitian tersebut adalah dana non halal digunakan untuk kepentingan
umum dan diperbolehkan dalam Islam karena itu termasuk maṣlaḥah mursalah
sebagaimana dijelaskan oleh Abdullah bin Abdul Ḥussein Sehingga setiap
sumber dana yang didapat dari KJKS Manfaat harus disalurkan untuk
kepentingan sosial sesuai dengan tujuan utamanya yaitu membantu orang-
orang yang kesulitan sesuai dengan prinsip syariah16
Kedua penelitian yang dilakukan oleh Lenza Nani pada tahun 2018 yang
berjudul ldquoAnalisis Pengelolaan Dana Tazīr bagi Nasabah Wanprestasi Dalam
Meningkatkan Kedisiplinan Nasabah (Studi Pada PT Bank Syariah Mandiri
16 Darmiati Tinjauan hukum Islam terhadap Pengalokasian Dana Non Halal Bagi
Kepentingan Sosial pada KJKS Manfaat Gayung Kebonsari Surabaya Skripsi (Surabaya Institut
Agama Islam Negeri Sunan Ampel 2012) 1-8
12
Kantor Cabang Teluk Betung Bandar Lampung)rdquo Jenis penelitian yang
digunakan adalah penelitian lapangan (field research) Penelitian tersebut
membahas mengenai penerapan dan pengelolaan tazīr bagi nasabah
wanprestasi dalam meningkatkan kedisiplinan di Bank Syariah Mandiri Teluk
Betung Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa Bank Syariah Mandiri
Kantor Cabang Teluk Betung menerapkan tazīr kepada nasabah mampu yang
menunda-nunda pembayaran dengan sengaja dan nasabah yang tidak
mempunyai itikad baik apabila mengalami keterlambatan membayar Besarnya
tazīr yang diterapkan oleh Bank Syariah Mandiri yaitu 5 perbulan Dana
tazīr tersebut bukan merupakan pendapatan bank melainkan dana tazīr
tersebut disalurkan kedalam bentuk dana sosial sesuai fatwa DSN-MUI
No17DSN-MUIIX2000 Penyaluran dana tersebut harus habis dalam jangka
satu tahun17
Ketiga penelitian yang dilakukan oleh Arianto Saputra pada tahun 2014
yang berjudul ldquoAnalisis Penggunaan Dana Tazīr dan Tarsquowidh bagi Nasabah
Wanprestasi pada PT BRI Syariahrdquo Penelitian tersebut merupakan penelitian
kualitatif deskriptif yang membahas mengenai praktik tazīr dan tarsquowidh pada
nasabah wanprestasi dan bagaimana cara menentukan besarannya Hasil dari
penelitian tersebut adalah tazīr dikenakan pada nasabah yang mampu tetapi
enggan memenuhi prestasinya Adapun besarannya ditentukan di awal kontrak
17 Lenza Nani Analisis Pengelolaan Dana Tazīr bagi Nasabah Wanprestasi dalam
Meningkatkan Kedisiplinan Nasabah (Studi Pada Pt Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Teluk
Betung Bandar Lampung) Skripsi (Lampung Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung
2018) 3-9
13
Dana yang terkumpul digunakan untuk kegiatan sosial semua ketentuan yang
ada sudah mengacu pada fatwa DSN-MUI No17DSN-MUIIX2000
Sedangkan dana tarsquowidh dikenakan kepada nasabah yang lalai dan ini
merupakan tindak lanjut dari nasabah yang yang sudah dikenakan tazīr tetapi
masih tidak memenuhi prestasinya Tarsquowidh berbeda dengan tazīr karena
tarsquowidh dapat diakui sebagai pendapatan oleh bank syariah sesuai dengan
fatwa DSN-MUI No43DSN-MUIVIII200418
Keempat penelitian yang dilakukan oleh Heni Taslimah pada tahun 2008
yang berjudul ldquoTinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Penerapan Denda
pada Pembiayaan Bermasalah di KSU BMT Multazam Yogyakartardquo
Penelitian tersebut merupakan penelitian lapangan dengan metode preskriptif
yang membahas mengenai pelaksanaan penerapan denda pada pembiayaan
bermasalah di KSU BMT Multazam Yogyakarta dan penggunaannya
Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa hukum Islam memberikan
kewenangan pelaksanaan sanksi denda selama sesuai dengan ketentuan dan
prinsip yang telah ditentukan hukum Islam Penggunaan hasil denda lebih
diprioritaskan untuk kepentingan umum dan pelaksanaannya sesuai dengan
prinsip Islam19
Kelima penelitian yang dilakukan oleh Siti Toibah Nasution pada tahun
2012 yang berjudul ldquoStudi Analisis terhadap Fatwa DSN-MUI tentang Denda
18Arianto Syaputra Analisis Penggunaan Dana Tazīr dan Tarsquowidh bagi Nasabah
Wanprestasi pada PT BRI Syariah Skripsi (Jakarta Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
2014) 1-9 19 Heni Taslimah Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Penerapan Denda pada
Pembiayaan Bermasalah di KSU BMT Multazam Yogyakarta Skripsi (Yogyakarta Universitas
Islam Negeri Sunan Kalijaga 2008) 4-7
14
Keterlambatan Pembayaran Utang pada Credit Card Syarirsquoah di Tinjau
Menurut Fiqih Muamalahrdquo Penelitian tersebut merupakan penelitian pustaka
(library research) yang membahas mengenai bagaimana fatwa DSN-MUI
tentang denda keterlambatan pembayaran uang pada kartu kredit syariah dan
bagaimana metode penetapan hukum terhadap denda keterlambatan
pembayaran utang pada kartu kredit syariah Hasil dari penelitian tersebut
adalah hukum denda keterlambatan pembayaran utang pada kartu kredit adalah
bagi nasabah yang mampu membayar tetapi menunda-nunda pembayaran
dengan sengaja dan tidak mempunyai itikad baik untuk membayar hutangnya
maka akan dikenakan sanksi oleh LKS Tetapi bagi nasabah yang tidakbelum
mampu membayar disebabkan force majeur tidak boleh dikenakan sanksi
Denda tersebut nantinya akan diperuntukkan sebagai dana sosial Metode yang
digunakan oleh komisi fatwa DSN-MUI dalam proses penetapan fatwa
berpegang kepada al-Qurrsquoān sunnah dan ijtihad sahabat serta kaidah
fiqhiyah20
Untuk skripsi yang pertama penelitian tersebut membahas mengenai
penggunaan dana non halal dan bagaimana hukumnya bila ditinjau dari hukum
islam Meskipun sama-sama membahas tentang penggunaan dana non halal
akan tetapi dalam penelitian ini membahas penggunaan dana non halal dalam
perspektif fatwa DSN-MUI No123DSN-MUI XI2018 bukan perspektif
hukum Islam
20 Siti Toibah Nasution Studi Analisis Terhadap Fatwa DSN-MUI tentang Denda
Keterlambatan Pembayaran Utang pada Credit Card Syariah di Tinjau Menurut Fiqih Muamalah
Skripsi (Riau Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 2012) 3-8
15
Untuk skripsi yang kedua membahas mengenai penerapan dan
pengelolaan tazīr bagi nasabah wanprestasi Meskipun sama-sama membahas
tentang pengelolaan dana tazīr akan tetapi dalam penelitian tersebut ditinjau
dalam perspektif fatwa DSN-MUI No17DSN-MUIIX2000 sedangkan
dalam penelitian ini ditinjau dari perspektif fatwa DSN-MUI No123DSN-
MUI XI2018
Untuk skripsi yang ketiga membahas mengenai penggunaan dana tazīr
dan tarsquowidh bagi Nasabah Wanprestasi Meskipun sama-sama membahas
mengenai penggunaan dana tazīr akan tetapi dalam penelitian tersebut ditinjau
dalam perspektif fatwa DSN-MUI No17DSN-MUIIX2000 dan fatwa DSN-
MUI No43DSN-MUIVIII2004 sedangkan dalam penelitian ini ditinjau dari
perspektif fatwa DSN-MUI No123DSN-MUI XI2018
Untuk skripsi yang keempat membahas mengenai pelaksanaan
penerapan denda pada pembiayaan bermasalah dan penggunaannya ditinjau
dari hukum Islam Meskipun sama-sama membahas mengenai penggunaan
dana denda akan tetapi pada penelitian ini ditinjau dari perspektif fatwa DSN-
MUI No123DSN-MUI XI2018 bukan perspektif hukum Islam
Untuk skripsi yang kelima membahas mengenai denda keterlambatan
pembayaran uang pada kartu kredit syariah dan bagaimana metode penetapan
hukum terhadap denda keterlambatan pembayaran utang pada kartu kredit
syariah Meskipun sama-sama membahas mengenai denda akan tetapi dalam
penelitian ini membahas mengenai penggunaan dana denda bukan metode
penetapan hukum terhadap denda
16
F Metode Penelitian
1 Jenis dan Pendekatan Penelitian
Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) yaitu
penelitian yang dilakukan di lapangan atau dalam masyarakat yang berarti
bahwa datanya diambil atau didapat dari lapangan atau masyarakat
Meskipun penelitian ini berbasis penelitian lapangan penulis juga
menggunakan sumber-sumber data kepustakaan dengan memanfaatkan
buku-buku hasil penelitian dan internet digunakan untuk menelaah hal-
hal yang berkenaan dengan penggunaan dana yang tidak boleh diakui
sebagai pendapatan di lembaga keuangan syariah
Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan
kualitatif Yaitu tata cara penelitian dengan menggunakan pengamatan dan
wawancara21
2 Kehadiran Peneliti
Dalam penelitian kualitatif peneliti bertindak sebagai instrumen
sekaligus pengumpulan data Instrumen peneliti di sini dimaksudkan
sebagai alat pengumpul data Karena bertindak sebagai pengumpul data
atau instrumen peneliti akan senantiasa berhubungan dengan subyeknya22
Untuk itu dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi dan
wawancara untuk mengetahui praktik penggunaan dana yang tidak boleh
21 Lexi J Moleong Metode Penelitian Kualitatif (Bandung PT Remaja Rosdakarya 2009)
11 22 Basrowi dan Suwandi Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta PT Rineka Cipta
2008) 89
17
diakui sebagai pendapatan yang dilakukan oleh BMT Nurrohman Janti
Slahung
3 Lokasi Penelitian
Penelitian ini mengambil tempat di BMT Nurrohman Janti Slahung
tepatnya berada di jalan Mayjend Panjaitan Desa Janti Slahung Ponorogo
dengan pertimbangan bahwa lembaga ini merupakan lembaga keuangan
mikro yang memberikan layanan bagi masyarakat berdasarkan prinsip
syariah dan laporan keuangannya masih secara konvensional
4 Data dan Sumber Data
a Data
Data adalah fakta yang dapat ditarik menjadi suatu kesimpulan
dalam kerangka persoalan yang digarap23 Data dapat berupa teks
dokumen gambar foto artefak atau objek-objek lainnya yang
ditemukan di lapangan selama melakukan penelitian dengan
menggunakan penelitian kualitatif24 Adapun data-data yang
diperlukan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari
wawancara kepada karyawan manager dan DPS yang berada di BMT
Nurrohman Janti Slahung
23 Hendri Tanjung dan Abrista Devi Metode Penelitian Ekonomi Islam (Jakarta Gramata
Publishing 2013) 76 24 Jonathan Sarwono Metode Penelitian Kuantitatif dan Kuantitif (Yogyakarta Penerbit
Graha Ilmu 2012) 224
18
b Sumber Data
1) Sumber Data Primer
Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh
dari hasil wawancara kepada karyawan manager dan DPS di
BMT Nurrohman Janti Slahung untuk mendapatkan keterangan
yang benar-benar terjadi
2) Sumber Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk
yang sudah jadi sudah dikumpulkan dan diolah pihak lain
biasanya sudah dalam bentuk publikasi Data sekunder ini
biasanya sebagai pelengkap dari data primer25
Data sekunder yang mendukung penelitian penulis terdiri
dari seluruh data yang berkaitan dengan penggunaan dana yang
tidak bisa disebut sebagai pendapatan serta data dokumentasi
yang diperoleh dari BMT Nurrohman Janti Slahung
5 Teknik Pengumpulan Data
a Wawancara (interview)
Wawancara merupakan salah satu tehnik dalam pengumpulan
data penelitian yaitu suatu kejadian atau proses interaksi antara
pewawancara dan narasumber melalui komunikatif secara langsung26
25 Irawan Soeharto Metode Penelitian Sosial (Bandung PT Remaja Rosdakarya 2004)
67-68 26 Muri Yusuf Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Penelitian Gabungan
(Jakarta Kencana 2017) 372
19
Wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang terkait baik
secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data
terkait penelitian Peneliti melakukan wawancara kepada 4 (empat)
orang yaitu manager DPS dan 2 (dua) karyawan yang ada di BMT
Nurrohman Janti Slahung
b Observasi
Dalam arti sempit observasi adalah pengamatan secara langsung
terhadap gejala yang diteliti Secara luas observasi meliputi
pengamatan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung
terhadap objek yang sedang diteliti27
Dalam penelitian ini observasi dilakukan untuk mendapatkan
data tentang keadaan situasi dan kondisi BMT Nurrohman Janti
Slahung Peneliti mendatangi langsung kantor pusat BMT Nurrohman
Janti Slahung agar mendapatkan situasi dan kondisi terkini di BMT
Nurrohman Janti Slahung sehingga peneliti bisa melanjutkan
penelitian di BMT Nurrohman Janti Slahung
c Dokumentasi
Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang
diperoleh melalui dokumen-dokumen atau buku-buku tulisan-tulisan
yang ada kaitannya dengan masalah penelitian28 Teknik pengumpulan
data yang digunakan dengan cara membaca dan mengambil
27 Susilo Rahardjo dan Gudnanto Pemahaman Individu Teknik Nontes (Kudus Prenada
Media 2011) 42 28 Suharsimi Arikunto Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Bandung Rineka
Cipta 2006) 158
20
kesimpulan dari berkas-berkas atau arsip dokumen BMT Nurrohman
Janti Slahung
6 Analisis Data
Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat
pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data
dalam periode tertentu Aktivitas dalam analisis data menurut model Miles
dan Huberman yaitu data reduction data display dan conclusion drawing
atau verification Data reduction artinya data yang diperoleh dari lapangan
jumlahnya cukup banyak untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan
rinci Data display artinya penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk
uraian singkat bagan dan hubungan antar kategori Langkah ketiga yaitu
penarikan kesimpulan dan verifikasi29
Dalam penyusunan skripsi ini cara yang digunakan penulis untuk
menganalisa data adalah menggunakan metode deduktif dan induktif
Metode deduktif yaitu cara berfikir untuk menarik kesimpulan dari suatu
kaidah atau pendapat yang umum menuju ke suatu pendapat yang bersifat
khusus30 Sedangkan metode induktif yaitu cara berfikir untuk menarik
kesimpulan dari fakta-fakta kemudian dirumuskan menjadi suatu
kesimpulan atau jeneralisasi31
29 Sugiyono Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan RampD (Bandung Alfabeta
2016) 246-252 30 Burhan Bungin Analisis Data Penelitian Kualitatif (Jakarta PT Raja Grafindo Persada
2013) 47 31 Ibid 48
21
Dalam hal ini penulis mengemukakan terlebih dahulu teori-teori dan
data-data lalu menganalisanya dari fatwa DSN MUI kemudian dijadikan
pedoman dalam menganalisis penggunaan dana yang tidak boleh diakui
sebagai pendapatan di BMT Nurrohman Janti Slahung Ponorogo untuk
kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus yaitu apakah BMT
Nurrohman Janti Slahung Ponorogo sudah benar-benar menerapkan
ketentuan-ketentuan yang ada dalam fatwa DSN-MUI No123DSN-
MUIXI2018 tentang Penggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui
Sebagai Pendapatan (TBDSP) bagi Lembaga Keuangan Syariah Lembaga
Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariah
7 Pengecekan Keabsahan Data
Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini ditentukan dengan
cara
a Perpanjangan Pengamatan
Perpanjangan pengamatan akan memungkinkan peningkatan
derajat kepercayaan data yang dikumpulkan32 Dengan perpanjangan
pengamatan ini peneliti mengecek kembali apakah data-data terkait
penggunaan dana yang tidak bisa disebut sebagai pendapatan sudah
benar atau belum Jika data-data yang diperoleh selama ini ternyata
tidak benar maka peneliti melakukan pengamatan lagi yang lebih luas
dan mendalam sehingga diperoleh data yang pasti kebenarannya
32 Moleong Metodologi Penelitian 248
22
b Triangulasi
Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai
sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu33 Pada penelitian
ini peneliti melakukan pengecekan keabsahan data yang terkait
dengan penggunaan dana yang tidak bisa disebut sebagai pendapatan
serta peran DPS sudah benar atau belum dengan cara membandingkan
hasil wawancara dengan isi suatu dokumen dengan memanfaatkan
berbagai sumber data informasi sebagai bahan pertimbangan Dalam
hal ini peneliti membandingkan data hasil observasi dengan data hasil
wawancara dan juga membandingkan hasil wawancara dengan
wawancara lainnya yang kemudian diakhiri dengan menarik
kesimpulan sebagai hasil temuan lapangan
G Sistematika Pembahasan
Dalam penelitian ini untuk memberoleh pembahasan dan pemahaman
penulis membuat sistematikan pembahasan menjadi V (lima) bab yang mana
antara bab satu dengan bab lainnya mempunyai hubungan yang erat dan
berkaitan sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak bisa
dipisahkan yaitu sebagai berikut
1 BAB I PENDAHULUAN
Bab ini merupakan gambaran untuk memberikan pola
pemikiran bagi keseluruhan isi yang terdiri dari latar belakang
masalah rumusan masalah tujuan penelitian manfaat penelitian
33 Ibid 273
23
telaah pustaka kajian teori metode penelitian dan sistematika
pembahasan
2 BABII FATWA NO123DSN-MUIXI2018 TENTANG
PENGGUNAAN DANA YANG TIDAK BOLEH DIAKUI
SEBAGAI PENDAPATAN (TBDSP) BAGI LEMBAGA
helliphelliphelliphellipKEUANGANSYARIAH
Berisi uraian mengenai landasan teori yang digunakan untuk
menganalisis permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini yaitu
menguraikan fatwa DSN MUI tentang penggunaan dana yang tidak
boleh diakui sebagai pendapatan bagi lembaga keuangan syariah
Dalam hal ini peneliti memaparkan tentang gambaran singkat
fatwa No123DSN-MUIXI2018 tentang penggunaan dana yang
tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi lembaga keuangan
syariah
3 BAB III PRAKTIK PENGGUNAAN DANA TBDSP DAN
helliphelliphelliphellipPROSEDUR DEWAN PENGAWAS SYARIAH DI BMT
helliphelliphelliphellipNURROHMAN JANTI SLAHUNG PONOROGO
Bab ini berisikan data penelitian lapangan di BMT
Nurrohman Janti Slahung Ponorogo Dalam hal ini peneliti
memaparkan tentang sejarah BMT Nurrohman Janti Slahung visi
misi dan motto BMT Nurrohman Janti Slahung tempat dan
kedudukan BMT Nurrohman Janti Slahung pengurus BMT
Nurrohman Janti Slahung dan produk pembiayaan di BMT
24
Nurrohman Janti Slahung Selain itu peneliti juga memaparkan
tentang praktik penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai
pendapatan dan prosedur DPS dalam mengawasi penggunaan dana
yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan di BMT Nurrohman
Janti Slahung Ponorogo
BAB IV ANALISA FATWA NO123DSN-MUIXI2018 TENTANG
PENGGUNAAN DANA YANG TIDAK BOLEH DIAKUI
SEBAGAI PENDAPATAN (TBDSP) DI BMT NURROHMAN
JANTI SLAHUNG PONOROGO
Bab ini berisikan analisis fatwa analisis Fatwa No123DSN-
MUIXI2018 terhadap penggunaan dana yang tidak boleh diakui
sebagai pendapatan bagi lembaga keuangan syariah di BMT
Nurrohman Janti Slahung dan analisis fatwa No123DSN-
MUIXI2018 terhadap prosedur DPS dalam penggunaan dana
yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi lembaga
keuangan syariah di BMT Nurrohman Janti Slahung
BAB V PENUTUP
Bab ini berisikan kesimpulan yang merupakan jawaban
umum dari permasalahan yang ditarik dari hasil penelitian dan
berikut saran-saran yang ditujukkan bagi pihak-pihak terkait
dengan permasalahan penelitian
25
BAB II
FATWA NO123DSN-MUIXI2018 TENTANG PENGGUNAAN DANA
YANG TIDAK BOLEH DIAKUI SEBAGAI PENDAPATAN (TBDSP)
BAGI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
A Pengertian Fatwa Dewan Syariah Nasional
Fatwa mempunyai kesamaan dengan kata iftā dimana ia adalah masdar
dari kata aftā yufti iftārsquoan Adapun kata futya atau fatwa adalah isim masdar
dari aftā hanya saja kata futya lebih sering digunakan oleh orang Arab
sebagaimana yang dinukil oleh Ibn Mandzur dalam lisannya Pengertian iftārsquo
secara etimologi adalah al- Ibānah (penjelasan) yaitu memberikan penjelasan
kepada orang lain Atas dasar ini Iftārsquo berarti memberikan penjelasan kepada
orang lain yang menanyakan suatu hal34 Arti fatwa secara bahasa misalnya
terdapat dalam surah an-Nisā ayat 17635
هلك ليس له ولد وله أخت إن امرؤ يست فتوك قل الله ي فتيكم ي الكللة ف ما ت رك إن كا تا اث ن ت ين لهما وهو يرث ها إن لم يكن لها ولد لها ث ي ين ل وإن كاوا إخوة رجالا وساء للذكر مث الث لثان مما ت رك ح ا
﴾٦٧١﴿والله بكل شيء عليم ي ب ي ن الله لكم أن تضلوا Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah) Katakanlah Allah
memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu) jika seorang
meninggal dunia dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara
perempuan maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari
harta yang ditinggalkannya dan saudaranya yang laki-laki mempusakai
(seluruh harta saudara perempuan) jika ia tidak mempunyai anak tetapi
jika saudara perempuan itu dua orang maka bagi keduanya dua pertiga
34 Umarwan Sutopo ldquoDialektika Fatwa dan Hukum Positif di Indonesiardquo Justicia Islamica
1 (Juni 2018) 91 35Departemen Agama RI Al-Qurrsquoān dan Terjemahnya (Semarang CV Toha Putra 2008)
149
26
dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal Dan jika mereka (ahli
waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan maka
bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara
perempuan Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu supaya kamu
tidak sesat Dan Allah maha mengetahui segala sesuatu
Pengertian fatwa menurut syararsquo ialah menerangkan hukum syararsquo dalam
suatu persoalan menjadi sebuah jawaban dari suatu pertanyaan baik sipenanya
itu jelas identitasnya maupun tidak serta berbentuk perseorangan atau
kolektif36 Dengan demikian pengertian fatwa berarti menerangkan hukum-
hukum Alah SWT berdasarkan pada dalil-dalil syariah secara umum dan
menyeluruh Keterangan hukum yang telah diberikan itu dinamakan fatwa
Orang yang meminta atau menanyakan fatwa disebut mustaftī sedang yang
dimintakan untuk memberikan fatwa disebut mufti37 Fatwa memiliki fungsi
sebagai penerapan secara konkret ketentuan fiqh dalam masalah tertentu38
Pada umumnya fatwa ditetapkan berdasarkan keterangan al-Qurrsquoān
hādits ijmā dan qiyās Keempatnya merupakan sumber dalil hukum syariah
yang telah disepakati oleh jumhur ulama Jumhur ulama menyepakati validitas
keempat sumber tersebut sebagai sumber-sumber hukum syariah berdasarkan
firman Allah didalam al-Qurrsquoān surat an-Nisā ayat 59 sebagai berikut39
36 Yusuf Qardhawi Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan (Jakarta Gema Insani
Press 1997) 5 37 Ichwan Sam dkk Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI
(Jakarta Erlangga 2014) 7-8 38 Marsquoruf Amin dkk Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum dan
Perundang-undangan (Jakarta Puslitbang Kehidupan Keagamaan 2011) 21 39Departemen Agama Al-Qurrsquoān dan Terjemahnya 124
27
مر منكم إن يا أي ها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي اتم ت ؤمنون ب الله والي وم الخر ت نازعتم ي شيء ردوه إلى الله والرسول إن كن
لك ر وأحسن تأويل ذ ﴾٩٥﴿ خي Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya)
dan ulil amri di antara kamu Kemudian jika kamu berlainan pendapat
tentang sesuatu maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qurrsquoān) dan
Rasul (sunnahnya) jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan
hari kemudian Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik
akibatnya
Kebolehan untuk berijtihad juga diperkuat keterangan hadits yang
diriwayatkan oleh Mursquoādz ibn Jabal ketika diutus Rasulullah SAW untuk
menjadi qādhi di Yaman Rasulullah bertanya kepada Mursquoādz apakah yang
akan dilakukan dalam berhukum jika ia tidak menemukan dalil naqli dari al-
Qurrsquoān maupun sunnah maka Mursquoādz menjawab bahwa ia akan berijtihad
dengan akalnya dan Rasullah pun menyetujuinya40
Dikeluarkannya fatwa dipandang sebagai pendapat hukum yang
berdasarkan pertimbangan Pengeluaran fatwa ini dimaksudkan untuk
melaksanakan fungsinya yang utama yakni memberikan pendapat hukum
suatu masalah sesuai dengan pendapat mereka tentang tindakan apa yang
benar menurut pandangan syariah Fatwa telah berperan dalam menjelaskan
hukum Islam yang berbentuk jawaban konkret terhadap kasus demi kasus yang
telah dihadapi oleh masyarakat yang dapat dijadikan pedoman untuk
mengetahui bagaimana penerapan hukum syariah terhadap masalah tertentu41
40 Asrorun Nirsquoam Sholeh Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (tmp
Emir Cakrawala Islam 2016) 123 41 Amin dkk Fatwa Majelis 21
28
B Profil Dewan Syariah Nasional
1 Pengertian Dewan Syariah Nasional
Dewan Syariah Nasional atau disebut dengan DSN ialah suatu
lembaga bentukan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1999
yang beranggotakan para ahli hukum Islam Lembaga ini memiliki fungsi
melakukan tugas-tugas MUI dalam memajukan ekonomi umat menangani
masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan
syariah Salah satu tugas pokok dari DSN ialah mengkaji menggali dan
merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam dalam bentuk fatwa
untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga keuangan
syariah serta untuk memberikan pengawasan terhadap Dewan Pengawas
Syariah (DPS) yang ada dimasing-masing lembaga keuangan syariah
sebagai kewaspadaan MUI terkait dengan kemungkinan timbulnya fatwa
yang berbeda dimasing-masing DPS42
Lembaga ini memiliki fungsi utama sebagai pengawas produk
produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariat Islam DSN
membuat garis panduan produk syariah untuk keperluan pengawasan
Garis panduan tersebut diambil dari sumber-sumber hukum Islam yang
dijadikan dasar pengawasan bagi DPS pada lembaga-lembaga keuangan
syariah dan menjadi dasar pengembangan produk-produknya43
42 Muhammad Syafirsquoi Antonio Bank Syariah dari Teori ke Praktik (Jakarta Gema Insani
2001) 32 43 Ibid 32
29
2 Sejarah Terbentuknya Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia
(DSN-MUI)
Pasca diundangkannya Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang
perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang perbankan
kegiatan dan aktivitas pengembangan ekonomi syariah semakin
meningkat44 Hal itu kemudian diikuti pertumbuhan pesat aktivitas
perekonomian yang berdasarkan prinsip syariah termasuk mendorong
pendirian beberapa lembaga keuangan syariah Perkembangan pesat
lembaga keuangan syariah memerlukan aturan-aturan yang berkaitan
dengan kesesuaian operasional LKS dengan prinsip-prinsip syariah
Persoalan muncul karena institusi regulator yang semestinya mempunyai
otoritas mengatur dan mengawasi LKS yaitu Bank Indonesia (BI) untuk
perbankan syariah dan kementerian keuangan untuk lembaga keuangan
nonbank tidak dapat melaksanakan otoritasnya dibidang syariah (untuk
merumuskan prinsip-prinsip syariah secara langsung dari teks al-Qurrsquoān
hādits maupun kitab-kitab fiqih Kementerian keuangan dan BI tidak
memiliki otoritas untuk merumuskan prinsip-prinsip syariah secara
langsung dari teks-teks keagamaan dalam bentuk peraturan (regulasi) yang
bersesuaian untuk setiap lembaga keuangan syariah Sebab lain adalah
bahwa lembaga tersebut tidak dibekali peraturan perundang-undangan
44 Khotibul Umam Legislasi Fikih Ekonomi dan Penerapannya dalam Produk Perbankan
Syariah di Indonesia (Yogyakarta BPFE 2011) 49
30
yang mengatur tentang otoritas dalam mengurus masalah kesesuaian
syariah45
Rencana pembentukan DSN mulai dibincangkan pada tahun 1990
ketika acara lokakarya dan pertemuan yang membahas tentang bunga bank
dan pengembangan ekonomi rakyat serta merekomendasikan agar
pemerintah memfasilitasi pendirian bank berdasarkan prinsip syariah
Karena kesimpulan lokakarya ini mengindikasikan adanya kecenderungan
mempersamakan bunga bank dengan riba Selanjutnya pada tahun 1997
Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengadakan lokakarya ulama tentang
reksadana syariah yang salah satu rekomendasinya adalah pembentukan
DSN46
Pada pertemuan tanggal 14 Oktober 1997 telah disepakati
pembentukan DSN Usulan ini ditindaklanjuti sehingga tersusunlah DSN
secara resmi tahun 1998 Pada tahun 1999 pengurus DSN yang pertama
adalah menteri agama republik Indonesia Malik Fajar pada acara
Musyawarah Kerja Nasional (MUKERNAS) MUI di Jakarta tepatnya
pada bulan februari 1998 Kehadiran DSN pada tahun bersamaan dengan
terbentuknya komite ahli pengembangan syariah di BI yang kemudian
bertukar nama menjadi biro perbankan syariah47
45 M Cholis Nafis Teori Hukum Ekonomi Syariah Kajian Komprehensif tentang Teori
Hukum Ekonomi Islam Penerapannya dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional dan Penerapannya
ke dalam Peraturan Perundang-undangan (Jakarta UIP 2011) 82 46 SyafirsquoI Antonio Bank Syariah 32 47 Panji Adam Fatwa-fatwa Ekonomi Syariah Konsep Metodologi dan Implementasinya
pada Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta Sinar Grafika Offset 2018) 161
31
3 Tugas dan Wewenang Dewan Syariah Nasional
Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)
sebagai lembaga yang mempunyai otoritas dalam pembuatan fatwa di
bidang ekonomi syariah mempunyai beberapa tugas dan wewenang
Dalam pedoman dasar DSN-MUI yang termuat dalam bab IV keputusan
DSN-MUI Nomor 01 tahun 2000 tugas dan wewenang adalah sebagai
berikut
a Dewan Syariah Nasional bertugas48
1) Menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam
kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada
khususnya
2) Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan syariah
3) Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah
4) Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan
b Dewan Syariah Nasional berwenang49
1) Mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS di masing-masing
lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum
pihak terkait
2) Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan atau
peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang seperti
departemen keuangan dan BI
48 Marsquoruf Abdullah Hukum Keuangan Syariah pada Lembaga Keuangan Bank dan Non
Bank (Yogyakarta Aswaja Presindo 2016) 214 49 Ibid 214
32
3) Memberikan rekomendasi danatau mencabut rekomendasi
nama-nama yang akan duduk sebagai DPS pada suatu lembaga
keuangan syariah
4) Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang
diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah termasuk
otoritas moneter atau lembaga keuangan dalam maupun luar
negeri
5) Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk
menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan
oleh DSN
6) Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil
tindakan apabila peringatan tidak diindahkan
4 Kedudukan Status dan Anggota DSN
Kedudukan status dan anggota DSN yaitu50
a DSN merupakan bagian dari MUI
b DSN membantu pihak terkait seperti departemen keuangan BI dan
lain-lain dalam menyusun peraturan atau ketentuan untuk lembaga
keuangan syariah
c Anggota DSN terdiri dari para ulama praktisi dan para pakar dalam
bidang yang terkait dengan muamalah syariah
d Anggota DSN ditunjuk dan diangkat oleh MUI dengan masa bakti
sama dengan periode masa bakti pengurus MUI pusat yakni 5 (lima)
50 Ibid 231
33
tahun Sedangkan dalam buku petunjuk pelaksanaan pembukaan
kantor bank syariah yang diterbitkan oleh BI dikatakan bahwa masa
bakti DSN adalah 4 (empat) tahun
5 Mekanisme Kerja Dewan Syariah Nasional
Secara garis besar mekanisme kerja DSN sebagai berikut51
a Mengesahkan rancangan fatwa yang diusulkan oleh badan pelaksana
harian DSN dalam rapat pleno
b Menetapkan mengubah atau mencabut berbagai fatwa dan pedoman
kegiatan lembaga keuangan syariah dalam rapat pleno
c Mengesahkan atau mengklarifikasi hasil kajian terhadap usulan atau
pertanyaan mengenai suatu produk atau jasa lembaga keuangan
syariah dalam rapat pleno
d Melakukan rapat pleno paling tidak satu kali dalam tiga bulan atau
bilamana diperlukan
e Setiap tahunnya membuat suatu pernyataan yang dimuat dalam
laporan tahunan (annual report) bahwa lembaga keuangan syariah
yang bersangkutan telah atau tidak memenuhi segenap ketentuan
syariah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN
Untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan harian DSN tersebut
dibebankan kepada Badan Pelaksana Harian (BPH) Adapun mengenai
mekanisme kerja BPH adalah sebagai berikut52
51 Jaih Mubarok Perkembangan Fatwa Ekonomi Syariah (Bandung Pustaka Bani Quraisy
2004) 14 52 Ibid 14
34
a Menerima usulan atau pertanyaan hukum mengenai produk atau jasa
lembaga keuangan syariah
b Sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris paling lambat 1 (satu) hari
kerja setelah menerima usulan atau pertanyaan harus menyampaikan
permasalahan kepada ketua BPH
c Ketua BPH bersama anggota dan para ahli selambat-lambatnya 30
(tiga puluh) hari kerja harus membuat memorandum khusus yang
berisi telaah dan pembahasan terhadap suatu pertanyaan atau usulan
d Ketua BPH selanjutnya membawa hasil pembahasan ke dalam rapat
pleno DSN untuk mendapat pengesahan
e Fatwa atau memorandum DSN ditandatangani oleh ketua dan
sekretaris DSN
C Fatwa DSN-MUI tentang Penggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui
Sebagai Pendapatan (TBDSP)
Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan (TBDSP) tidak lain
adalah dana yang diterima atau dikuasai oleh Lembaga Keuangan Syariah
(LKS) Lembaga Bisnis Syariah (LBS) dan Lembaga Perekonomian Syariah
(LPS) tetapi tidak boleh diakui sebagai pendapatan atau kekayaannya Implisit
dalam fatwa bahwa pendapatan atau uang yang dihasilkan dari aktivitas
taruhan (maysir) maupun barang yang tidak diketahui pemiliknya digolongkan
35
ke dalam pendapatan non halal dan DSN-MUI memberikan fatwa sebagai dana
TBDSP53
Pertimbangan DSN-MUI mengeluarkan fatwa No 123DSN-
MUIXI2018 karena belum ada pedoman penyaluran atas sejumlah dana
titipan dimaksud Dengan demikian ada pedoman bagi manajemen untuk
mengatur arah penyaluran dana yang terhimpun Sementara itu di lingkungan
LKS LBS maupun LPS kian hari kian bertambah jumlah nilai maupun tuntutan
penyalurannya Walaupun besaran nilai dana TBDSP dari seluruh entitas
syariah di Indonesia tidak terdapat datanya namun nominalnya akan
berkorelasi positif dengan nilai aset dan jumlah kantor LKS LBS maupun
LPS54
Selanjutnya fatwa mengatur arah penggunaan dana TBDSP secara inklusif
untuk kemaslahatan umat Islam dan kepentingan umum yang tidak
bertentangan dengan prinsip syariah Dana TBDSP diarahkan guna
menyejahterakan fakir miskin penanggulangan bencana beasiswa dan
pembangunan fasilitas umum yang berdampak sosial Tujuan mulianya untuk
menghapus generasi yang lemah secara ilmu maupun ekonomi Harapannya
penggunaan dana TBDSP berorientasi pada pemecahan masalah penciptaan
nilai keanekaragaman desentralisasi ketahanan keberlanjutan dan
keharmonisan lingkungan (profit people dan planet) 55
53 M Salman Yusuf ldquoFatwa No 123 Untuk Siapardquo dalam https www pressreader
com indonesia majalah-investor 20190801 282462825619338 (diakses pada tanggal 12 Februari
2020 jam 0838) 54 Ibid 55 Ibid
36
Fatwa DSN MUI No 123DSN-MUIXI2018 merupakan hasil ijtihad
ulama yang dituangkan dalam rapat pleno pengurus DSN pada hari Kamis
tanggal 30 safar atau 08 november 2018 di Jakarta Dasar hukum pembuatan
fatwa No 123DSN-MUIXI2018 yaitu antara lain
1 QS an-Nisārsquo (4) ayat 2956
نكم بالباطل إلا أن ت ارة يا أي ها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم ب ي كون ت عن ت راض منكم
Hai orang yang beriman Janganlah kamu makan harta kamu di
antara kamu dengan jalan yang batil (tidak benar melanggar
ketentuan agama) tetapi (hendaklah) dengan perniagaan yang
berdasar kerelaan di antara kamu
2 QS al-Māidah (5) ayat 257
ثم والعدوان ولا ت عاووا على ال hellipوت عاووا على البر والت قوى hellipDan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan
dan janganlah kamu tolong-menolong dalam (mengerjakan) dosa
dan pelanggaranhellip
3 QS al-Baqārah (2) 27558
hellipوأحل الله الب يع وحرم الر با Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba
Berdasarkan alasan di atas DSN-MUI mengeluarkan fatwa mengenai
penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan yang sesuai
dengan prinsip syariah dan menjadi pedoman lembaga kuangan syariah dalam
menggunakan dana TBDSP yang sesuai dengan Islam
56 Departemen Agama Al-Qurrsquoān dan Terjemahnya 118 57 Ibid 152 58 Ibid 65
37
Fatwa DSN MUI No 123DSN-MUIXI2018 terbagi dalam empat
ketetapan yang masing-masing membahas apa saja yang termuat dalam
kegiatan penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan yaitu59
a Pertama Ketentuan Umum
Bagian pertama tentang ketentuan umum nomor satu disebutkan
bahwa dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi Lembaga
Keuangan Syariah (LKS) Lembaga Bisnis Syariah (LBS) dan Lembaga
Perekonomian Syariah (LPS) yang selanjutnya disingkat Dana TBDSP
adalah dana yang diterima atau dikuasai oleh LKS LBS dan LPS tetapi
tidak boleh diakui sebagai pendapatan atau kekayaannya Kedua Lembaga
Keuangan Syariah yang selanjutnya disingkat LKS adalah badan hukum
yang menyelenggarakan kegiatan usaha bidang keuangan berdasarkan
prinsip-prinsip syariah Ketiga Lembaga Bisnis Syariah yang selanjutnya
disingkat LBS adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan
bisnis berdasarkan prinsip-prinsip syariah Kemudian yang keempat
disebutkan bahwa Lembaga Perekonomian Syariah yang selanjutnya
disingkat LPS adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan
perekonomian syariah yang tidak masuk dalam kategori sebagai LKS dan
LBS60
59 DSN-MUI ldquoPenggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan bagi
Lembaga Keuangan Syariah Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariahrdquo dalam
httpsdsnmuioridkategorifatwa (diakses pada tanggal 10 Desember 2019 jam1640) 60 Ibid
38
b Kedua Ketentuan Terkait Dana TBDSP
Bagian kedua disebutkan bahwa dana TBDSP berasal antara lain
dari transaksi tidak sesuai dengan prinsip syariah yang tidak dapat
dihindarkan termasuk pendapatan bunga (riba) transaksi syariah yang
tidak terpenuhi ketentuan dan batasannya (rukun dan atau syaratnya)
dana sanksi (denda) karena tidak memenuhi kewajiban sesuai kesepakatan
(adam al-wafā bi al-iltizām) dana yang tidak diketahui pemiliknya
diketahui pemiliknya tetapi tidak ditemukan atau diketahui pemiliknya
tetapi biaya pengembaliannya lebih besar dari jumlah dana tersebut dana
tersebut boleh diakui sebagai dana TBDSP setelah satu tahun sejak
diumumkan kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan
yang berlaku LKS LBS dan LPS wajib membentuk rekening khusus
untuk penampungan dana TBDSP61
c Ketiga Ketentuan Terkait Penggunaan Dana TBDSP
Dana TBDSP wajib digunakan dan disalurkan secara langsung untuk
kemaslahatan umat Islam dan kepentingan umum yang tidak bertentangan
dengan prinsip syariah Bentuk-bentuk penyaluran dana TBDSP yang
dibolehkan adalah bantuan sumbangan secara langsung untuk62
a Penanggulangan korban bencana
b Sarana penunjang lembaga pendidikan Islam
c Masjid atau musholla dan penunjangnya
61 Ibid 62 Ibid
39
d Pembangunan fasilitas umum yang berdampak sosial
e Sosialisasi edukasi dan literasi ekonomi keuangan dan bisnis syariah
untuk masyarakat umum
f Beasiswa untuk siswa atau mahasiswa berprestasi danatau kurang
mampu
g Kegiatan produktif bagi dhuafa
h Fakir-miskin
Dana TBDSP boleh disalurkan secara langsung oleh LKS LBS dan
LPS dan atau melalui lembaga sosial Dana TBDSP tidak boleh
dimanfaatkan untuk kepentingan LKS LBS dan LPS antara lain dalam
bentuk
a Promosi produk maupun iklan (branding) perusahaan
b Pendidikan dan pelatihan untuk karyawan
c Pembayaran pajak zakat amp wakaf
d Pembayaran atau pelunasan tunggakan nasabah (end-user)
e Kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah
Setiap penggunaan dan penyaluran dana TBDSP harus mendapatkan
persetujuan atau opini dari Dewan Pengawas Syariah LKS LBS dan LPS
tersebut Dalam hal dana TBDSP digunakan untuk kegiatan produktif
maka penyalurannya harus sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku
40
d Keempat Ketentuan Penutup
Jika terjadi perselisihan di antara para pihak maka penyelesaiannya
dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah
setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah Fatwa ini berlaku
sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata
terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagaimana
mestinya63
Ketua MUI Maruf Amin menegaskan bank syariah hanya boleh
menggunakan dana non halal untuk kepentingan sosial Dana non halal tak
boleh bercampur untuk keuntungan bank Maruf menjelaskan bahwa dana non
halal merupakan segala bentuk pemasukan bank syariah yang bersumber dari
kegiatan yang tidak halal Ia lantas mencontohkan salah satu pendapatan non
halal itu berupa denda saat nasabah terlambat mengembalikan pinjaman
Menurutnya dana itu tak boleh dimasukan dan digunakan sebagai keuntungan
bank syariah dan harus digunakan untuk kegiatan-kegiatan sosial64
D Dana Non Halal pada Lembaga Keuangan Syariah
Dana adalah uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank dalam
bentuk tunai atau aktiva lain yang dapat segera diubah menjadi uang tunai
Dana non halal pada lembaga keuangan syariah adalah dana yang ketika diakui
sebagai pendapatan maka bisa masuk kategori pendapatan tidak halal Istilah
dana non halal menjadi dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan
63 Ibid 64 Asep Fathulrahman rdquo Maaruf Sebut Dana Tak Halal Bank Syariah Hanya untuk Sosialrdquo
dalam httpswwwcnnindonesiacomekonomi20181110154725-78-345508maaruf-sebut-dana-
tak-halal-bank-syariah-hanya-untuk-sosial (diakses pada tanggal 06 Maret 2020 jam 0905)
41
dikarenakan dana non halal dirasa tidak mencerminkan misi syariah agar tidak
terjadi salah pengertian didalam lingkup zakat Infāq dan shadaqāh serta pada
prinsipnya dana tersebut dapat digunakan (bukan dana non halal dalam arti
haram dan tidak bisa digunakan)
Dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan tersebut berasal antara
lain dari65
1 Tazīr atau sanksi berupa sejumlah dana yang dikenakan kepada nasabah
mampu bayar yang lalai dalam melaksanakan kewajibannya Sifat sanksi
ini adalah untuk mendidik nasabah agar selalu disiplin dalam
melaksanakan kewajibannya
2 Transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah yang tidak dapat
dihindari Misal dalam rangka pembiayaan Letter Credit (LC) bank
syariah harus membuka rekening di bank konvensional sehingga bank
syariah mendapatkan bunga
3 Tidak diketahui pemiliknya atau diketahui pemiliknya namun biaya
pengembaliannya lebih besar Misal hasil lelang atas aset nasabah ternyata
masih ada sisa setelah dikurangi segala biaya lelang dan hutang nasabah
Sisa tersebut harus dikembalikan kepada nasabah Pemilik Aset Namun
nasabah tidak bisa diketahui lagi keberadaannya (karena bagian dari
mafia) atau nasabah diketahui keberadaannya tapi uang sisa lelang lebih
kecil daripada biaya transfer
65 DSN-MUI ldquoPenggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan bagi
Lembaga Keuangan Syariah Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariahrdquo dalam
httpsdsnmuioridkategorifatwa (diakses pada tanggal 10 Desember 2019 jam1640)
42
4 Transaksi syariah yang di kemudian hari diketahui tidak sesuai dengan
prinsip syariah Misal obyek murābahah ternyata di kemudian hari
diketahui digunakan oleh nasabah untuk usaha yang bertentangan dengan
prinsip syariah Dalam hal ini bank syariah wajib menghentikan
pembiayaannya dan hanya mengambil pokok pembiayaanya
Kaidah-kaidah dalam perlakuan dana yang bersumber dari aktivitas non
halal yaitu66
a Dana yang bersumber dari aktivitas non halal adalah setiap pendapatan
yang bersumber dari transaksi yang dilarang syariah seperti bunga
b Ulama sepakat bahwa pendapatan tersebut adalah harta non halal
Sedangkan bagian modal atau pinjaman itu hukumnya halal
c Pendapatan non halal tersebut tidak boleh digunakan oleh pemiliknya
sebagai sumber tabungan atau deposito tetapi harus membersihkannya
dengan cara menyalurkannya untuk hajat-hajat sosial
d Jika terjadi maka deposan telah berdosa menggunakan sumber deposito
dari harta non halal Bagi LK penerima atau pengelola deposito jika tidak
mengetahuinya maka tidak berdosa Tetapi jika mengetahuinya maka
harus disalurkan untuk kepentingan sosial
Dana non halal ini otomatis bukan lagi dana non halal ketika tidak diakui
sebagai pendapatan oleh pihak LKS Dana tersebut menjadi halal bagi
mustahiq Mustahiq dana non halal ini biasanya adalah mustahiq (pihak yang
berhak) atas dana sosial dan kebajikan
66 Puspitasari Lenap rdquoPengungkapan Pendapatan Non-Halalrdquo 104-105
43
Dana sosial menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah uang yang
disediakan untuk suatu keperluan biaya kesejahteraan pemberian hadiah dan
derma yang ditujukan untuk mereka yang berhak menerimanya67
Secara sederhana dana sosial adalah dana atau uang yang disediakan untuk
suatu keperluan sosial Dana sosial dalam sistem keuangan bank syariah
merupakan dana non aset sebagai hukuman berupa pengenaan denda atau biaya
karena pelanggaran suatu perjanjian misalnya kelambatan pelunasan utang
pokok atau pelanggaran ketentuan rasio kas68
Sebagai lembaga keuangan syariah BMT memiliki kewajiban
pengelolaan dana nasabah dalam bentuk apapun Salah satu dana yang harus
dikelola dan didistribusikan oleh lembaga keuangan syariah ialah kewajiban
pengelolaan dana sosial Karena ini merupanan fungsi dan peran yang melekat
pada lembaga keuangan syariah untuk memobilisasi dana-dana sosial Berikut
ini yang merupakan dana-dana sosial yang wajib dikelola oleh lembaga
keuangan syariah69
a Zakat
Zakat merupakan pemberian harta dengan kadar tertentu yang
diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat yang
67 Kamus Besar Bahasa Indonesia ldquoDana Sosialrdquo dalam httpskbbiwebiddanahtml
(diakses pada tanggal 01 Maret 2020 jam 2100) 68 Ritwan Thovarsquoi Distribusi Dana Sosial pada Bayt al-Māl Wa al-Tamwīl (BMT) Alfa
Dinar Kerjo Karanganyar Naskah Publikasi (Surakarta Universitas Muhammadiyah 2016) 2 69 Totok Budisantoso dan Nuritomo Bank dan Lebaga Keuangan Lain (Jakarta Salemba
Empat 2017) 211
44
telah ditentukan oleh syariat Hukum dari zakat sendiri ialah fardhu āin
atas orang-orang yang cukup syaratnya70
b Infāq
Infāq berasal dari kata anfaqa yang berarti mengeluarkan sesuatu
(harta) untuk kepentingan umum Dalam terminologi syariah infāq berarti
mengeluarkan sebagian dari harta untuk sesuatu kepentingan yang
diperintahkan dalam ajaran Islam Infāq dikeluarkan oleh setiap orang
yang beriman baik yang pendapatannya besar maupun kecil baik disaat
lapang maupun sempit dan tidak ditentukan mustahiqnya sebagaimana
yang ada pada zakat71
c Shadaqāh
Shadaqāh yakni pemberian sesuatu yang bermanfaat kepada orang
lain misalnya makanan minuman atau harta dengan tidak mengharapkan
balasan dari orang yang menerimanya kecuali mengharapkan pahala dari
Allah Sehingga shadaqāh dapat di simpulkan memberikan zat dengan
tidak ada tukarannya dan tidak ada karenanya72
E Dewan Pengawas Syariah dalam Lembaga Keuangan Syariah
Dewan Pengawas Syariah (DPS) berperan untuk mengawal dan
memastikan bahwa bank syariah dalam operasionalnya sesuai dengan prinsip
syariah Dengan demikian peran DPS sangat penting karena untuk memastikan
70 Sulaiman Rasjid Fiqh Islam (Hukum Fiqh Isam) (Bandung Sinar Baru Algensindo
2016) 192 71 Rahmawati Muin Manajemen Zakat (Makassar Alauddin University Press 2011) 4 72 Sudarsono Pokok- pokok Hukum Islam (Jakarta PT Rineka Cipta 2001) 299
45
ada dan tidaknya kepatuhan syariah di BMT Tugas pokok DPS di BMT ada
tiga macam Pertama mengesahkan dan mengembangkan produk BMT yaitu
melakukan telaah kritis terhadap akad yang telah dipergunakan
memperbaikinya agar sesuai dengan prinsip syariah Begitu pula dengan
mengkaji dan mempelajari fatwa DSN-MUI untuk melihat kemungkinan
penterjemahannya menjadi produk baru di BMT Kedua mengawasi
manajemen BMT dalam mengaplikasikan akad yaitu melakukan pengawasan
operasional kerja manajemen dan aplikasi akad baik antar pengurus
pengelola maupun pihak luar yang berhubungan dengan BMT Ketiga
membina pengurus dan pengelola BMT secara informal melalui interaksi
keseharian rapat pengurus maupun secara formal dan rutin dalam kajian
tausiah yang memberikan bekal dan pemahaman keislaman yang
menyeluruh73
Sedangkan wewenang DPS adalah memberikan pedoman syariah kepada
bank untuk pengerahan dana penyaluran dana dan kegiatan bank lainnya dan
mengadakan perbaikan seandainya suatu produk yang dijalankan dinilai tidak
sesuai syariah74
Dalam buku yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dijelaskan bahwa
DPS mempunyai tiga kedudukan yaitu75
73 Akhmad Faozan ldquoPeran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Penerapan Shariah
Compliance pada Bayt al-Māl Wa al-Tamwīl (BMT) di Kota Purwokertordquo JPA 1 (Juni 2015) 145-
146 74 Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad SyafirsquoI Antonio Apa dan Bagaimana Bank
Islam (Yogyakarta Dana Bhakti Wakaf 1992) 2 75 Mubarok Perkembangan Fatwa 17
46
a Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi pimpinan Unit Usaha
Syariah (UUS) dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang
berkaitan dengan aspek syariah
b Sebagai mediator antara bank dengan DSN dalam mengkomunikasikan
usul dan saran pengembangan produk dan jasa bank yang memerlukan
kajian dan fatwa dari DSN
c Sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan pada bank DPS wajib
melaporkan kegiatan usaha dan perkembangan bank syariah yang
diawasinya kepada DSN minimal satu kali dalam satu tahun Perlu
ditambahkan bahwa kedudukan DPS di bank-bank syariah juga
berkedudukan sebagai penjamin bahwa bank yang diawasinya berjalan
sesuai dengan prinsip syariah
Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam manajemen
penyaluran dana DPS harus menjalankan kewajibannya sesuai dengan
amanah Berikut merupakan wewenang dan tanggung jawab DPS dalam
pengawasan penyaluran dana yaitu76
a Menyetujui rencana penyaluran dana tahunan termasuk rencana pemberian
penyaluran dana kepada pihak yang terkait dengan bank dan penyaluran
dana kepada nasabah-nasabah besar tertentu yang akan tertuang dalam
rencana kerja bank yang disampaikan kepada BI
76 Muhamad Manajemen Pembiayaan Bank Syarirsquoah (Yogyakarta UPP STIM YKPN
2016) 146
47
b Mengawasi proses pelaksanaan pemberian penyaluran dana tersebut
berkaitan dengan syariat Islam
c Meminta penjelasan danatau pertanggungjawaban direksi serta meminta
langkah-langkah perbaikan apabila rencana pemberian penyaluran dana
tersebut menyimpang dari unsur syariah
48
BAB III
PRAKTIK PENGGUNAAN DANA TBDSP DAN PROSEDUR DEWAN
PENGAWAS SYARIAH DI BMT NURROHMAN DESA JANTI
KECAMATAN SLAHUNG KABUPATEN PONOROGO
A Profil BMT Nurrohman Janti Slahung Ponorogo
1 Sejarah BMT Nurrohman
BMT Nurrohman merupakan lembaga keuangan yang berpayung
hukum koperasi dengan pola syariah BMT Nurrohman mendapatkan izin
resmi dari pemerintah kabupaten Ponorogo (DINAS INDAKOP) dengan
izin badan hukum No 518083BH405482004 pada tanggal 06 Juli
200477
Awal berdirinya BMT Nurrohman Janti Slahung dilatar belakangi
oleh masalah perekonomian masyarakat sekitar desa Janti Sekitar tahun
2004 banyak BPKB milik masyarakat Janti yang dijadikan sebagai
jaminan pinjaman di Koperasi Pada waktu itu jasa koperasi yang
dikenakan kepada masyarakat atas pinjaman yang diberikan sekitar 5-6
per bulan Karena faktor tersebut ada tokoh masyarakat yang merasa
perihatin dengan kondisi yang dialami masyarakat Janti Sehingga tokoh
masyarakat tersebut memberikan usulan atas pemikirannya kepada
jamarsquoah yasin untuk mendirikan sebuah BMT dengan jasa yang rendah
untuk menolong masyarakat Janti dan sekitarnya yang kekurangan dana78
77 Arif Fauzani Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 09 Desember 2019 78 Ibid
49
Ketika awal pendirian BMT Nurrohman menggunakan modal
dengan model saham Modal yang dimiliki berasal dari penjualan saham
kepada masyarakat Janti yang menjadi anggota BMT dengan harga saham
per lembarnya ialah Rp 10000 dan setiap anggota membeli saham dengan
jumlah yang berbeda Setelah pendirian berlangsung beberapa bulan
pihak BMT mencari perizinan badan hukum dengan mengajukan ke BPRS
Al-Mabrur Karena BMT di Ponorogo dengan model saham tidak bisa
Sehingga pihak BMT ingin bernaung di bawah BPRS yang menggunakan
model saham Tetapi pihak BPRS tidak bisa menerima pengajuan dari
BMT yang ingin bernaung di bawah BPRS Pihak BPRS pun memberi
saran kepada pihak BMT Nurrohman untuk berdiri sendiri dengan modal
awal Rp 500000000 Sedangkan BMT Nurrohman tidak memiliki dana
sebanyak itu Karena pihak BMT memiliki kenalan di DINAS INDAKOP
dan diberi arahan untuk mengajukan perizinan di DINAS INDAKOP79
Setelah mengajukan perizinan ternyata badan hukum BMT
Nurrohman di bawah payung hukum koperasi Karena saat itu BMT
Nurrohman menggunakan model saham sedangkan koperasi dengan
sistem simpanan pokok dan simpanan wajib Maka pihak BMT membuat
ketetapan simpanan pokok sebesar Rp 500000 dan simpanan wajib Rp
10000 Karena para anggota membeli saham dengan jumlah yang
berbeda-beda Bagi anggota yang memiliki saham di atas Rp 500000
maka Rp 500000 tersebut dijadikan simpanan pokok dan sisanya
79 Ibid
50
dimasukkan sebagai simpanan wajib Tetapi jika jumlah saham yang
dimiliki anggota kurang dari Rp 500000 maka anggota akan diberi
pinjaman oleh koperasi lain Agar simpanan pokoknya terpenuhi sebesar
Rp 500000 koperasi lain tersebut memberi pinjaman kepada anggota dan
pihak anggota juga menerima pinjaman tersebut Agar modal BMT
terpenuhi sesuai dengan modal awal yang harus dimiliki untuk perizinan
badan hukum koperasi80
Proses pendirian dan perizinan BMT Nurrohman mengalami banyak
kendala Karena model pendirian BMT yang awal mulanya dengan model
saham harus diganti dengan bentuk simpanan pokok dan simpanan wajib
Hingga pada akhirnya BMT Nurrohman mendapat perizinan dari DINAS
INDAKOP dan pengesahan pada tanggal 6 Juli 2004 dengan badan hukum
No 518083BH40548200481
2 Visi dan Misi BMT Nurrohman
a Visi
1) Menjadi solusi ekonomi masyarakat berdasarkan syariah
b Misi
1) Mampu memberikan pelayanan terbaik proaktif dan responsive
2) Memberikan kontribusi bagi kesejahteraan anggota dan
masyarakat
80 Ibid 81 Ibid
51
3 Lokasi BMT Nurrohman
KSU BMT Nurrohman beralamatkan di Jl Mayjend Panjaitan desa
Janti Slahung Ponorogo Telepon 085259995795
4 Struktur Organisasi BMT Nurrohman
BMT Nurrohman Janti Slahung beroperasional secara struktural
berdasarkan tugas masing-masing Adapun struktur organisasi BMT
Nurrohman Janti Slahung sebagai berikut82
a Pengurus
1) Ketua Ketua I Darory
Ketua II Darmanto Priyo U
2) Sekretaris Sekertaris I Jumadi
Sekertaris II Bambang Joni R
3) Bendahara Bendahara I Hartono
Bendahara II Misdi Rianto
b Pengawas
1) Dewan Pengawas Dewan Pengawas I Drs Larman
Dewan Pengawas II Kurisuprapto
2) Penasehat Katemun
c Karyawan
1) Manajer Arif Fauzani
2) Akuntansi Merinda Budi R
3) Kasir Dasri
82 Ibid
52
4) Debt Collector Agus Wahyudi
5 Produk-produk BMT Nurrohman
Berikut ini jenis produk yang ditawarkan oleh BMT Nurrohman Janti
Slahung
a Penghimpunan Dana
1) Simpanan Sistem Harian
Simpanan bagi masyarakat yang ingin menyimpan dananya
di BMT Setiap nasabah yang menyimpan di BMT Nurrohman
akan mendapat jasa atas simpanannya sebesar 075 setiap
bulan Setiap simpanan per Rp 1000000 akan mendapat jasa
sebesar Rp 7500 per bulan Namun di BMT Nurrohman sistem
jasanya adalah harian Jika nasabah menyimpan di BMT selama
5 hari maka nasabah sudah mendapatkan jasa dari BMT selama
5 hari tersebut Nasabah yang akan menabung di BMT
Nurrohman juga dikenakan biaya administrasi pada proses awal
akad untuk pembuatan buku tabungan sebesar Rp 500083
b Penyaluran Dana
1) Mudārabah
Pembiayaan mudārabah yaitu penyaluran dana yang
ditujukan untuk masyarakat yang membutuhkan tambahan modal
usaha Pada pembiayaan ini penetapan bagi hasil yang semestinya
diganti dengan mark upjasa yang harus dibayar oleh setiap
83 Merida Budi R Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 09 Desember 2019
53
nasabah yang melakukan pembiayaan di BMT Nurrohman
Sehingga dalam pembayaran angsuran pembiayaan nasabah
selain membayar pokok juga akan dikenakan pembayaran mark
upjasa setiap bulan Dengan pilihan besaran mark upjasa 3
untuk jenis menurun dengan jangka waktu maksimal 4 bulan dan
2 untuk jenis flad dengan jangka waktu minimal 4 bulan dan
maksimal 12 bulan Contoh perhitungannya sebagai berikut84
Pembiayaan mudārabah untuk jenis menurun dengan jangka
waktu selama 4 bulan
Pokok bulan ke 1 1000000 4 = 250000
Mark up jasa 1000000 x 3 = 30000
Maka nasabah harusnya membayar pada bulan ke 1 sebesar
Rp280000
Pada pembayaran kedua selanjutnya menurun
Pokok bulan ke 2 750000 3 = 250000
Mark up jasa 750000 x 3 = 22500
Maka nasabah harusnya membayar pada bulan ke 2 sebesar
Rp272500 dan menurun seterusnya85
Namun untuk jenis menurun ini boleh di bayarkan jasanya
saja sebesar Rp 30000 setiap bulannya Sehingga pada bulan ke
84 Ibid 85 Ibid
54
4 maka nasabah harus melunasi pembayaran pembiayaan sebesar
Rp 103000086
Sedangkan pembiayaan jenis flad dengan jangka waktu selama 4
bulan
Pokok bulan ke 1 1000000 4 = 250000
Mark up jasa 1000000 x 2 = 20000
Maka nasabah harus membayar setiap bulan sebesar Rp
27000087
2) Murābahah
Pembiayaan murābahah yaitu penyaluran dana yang
ditujukan untuk masyarakat dengan pola jual beli yakni
membelikan barang yang dibutuhkan masyarakat sebagai
nasabah BMT Nurrohman Pada pembiayaan ini margin diganti
dengan mark upjasa yang harus dibayar oleh setiap nasabah yang
melakukan pembiayaan di BMT Nurrohman Sehingga dalam
pembayaran angsuran pembiayaan nasabah selain membayar
harga jual juga akan dikenakan pembayaran mark upjasa setiap
bulan Dengan pilihan besaran serta penghitungan mark upjasa
sama dengan pembiayaan mudārabah88
86 Ibid 87 Ibid 88 Ibid
55
B Mekanisme Pembiayaan di BMT Nurrohman Janti Slahung Ponorogo
Berikut ini merupakan mekanisme pengajuan permohonan pembiayaan di
BMT Nurrohman
1 Pengajuan Permohonan Pembiayaan
Setiap nasabah yang ingin melakukan pembiayaan di BMT
Nurrohman melengkapi persyaratan sebagai berikut
a Mengisi formulir pengajuan pembiayaan
b Fotocopy KTP sebanyak 2 lembar
c Fotocopy STNK kendaraan bermotor yang akan di jadikan jaminan
sebanyak 2 lembar
d Fotocopy BPKB kendaraan bermotor yang akan di jadikan jaminan
sebanyak 2 lembar
e Membawa KTP dan STNK asli pada pengajuan pembiayaan awal
guna untuk pencocokan data89
2 Cek Barang Jaminan
Nasabah yang melakukan pembiayaan di BMT Nurrohman akan dicek
barang jaminannya untuk melihat kelayakan barang jaminan Nasabah
harus membawa langsung barang jaminannya untuk mencocokkan data
serta melihat kondisi dari barang jaminan90
89 Dasri Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 09 Desember 2019 90 Ibid
56
3 Penandatanganan akad atau perjanjian pembiayaan
Setelah pihak BMT menerima permohonan pembiayaan dari nasabah
maka pihak BMT dan nasabah akan membuat kesepakatan terhadap mark
upjasa pembiayaan dan penandatanganan akad sesuai dengan akad yang
diajukan nasabah91
4 Pencairan
Pencairan pembiayaan dengan menandatangani realisasi pembiayaan
oleh pihak BMT dan nasabah BMT Nurrohman setiap pembiayaan yang
diajukan oleh nasabah dapat langsung dicairkan ketika pengajuan
sehingga nasabah dapat langsung membawa pulang dana yang dibutuhkan
saat itu juga92
C Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan (TBDSP) dan
Penggunaannya di BMT Nurrohman Janti Slahung Ponorogo
Lembaga keuangan syariah dalam aktivitas bisnisnya terkadang tidak
terlepas dari kegiatan yang menghasilkan dana yang tidak boleh diakui sebagai
pendapatan seperti lembaga keuangan syariah BMT Nurrohman yang pada
praktiknya memiliki beberapa dana yang tidak boleh diakui sebagai
pendapatan
91 Ibid 92 Ibid
57
Berikut ini merupakan laporan keuangan BMT Nurrohman Janti Slahung
tahun 2019
Tabel 31 Cash Flow KETERANGAN 31 Des 2019
-(Rp)-
31 Des 2018
-(Rp)-
I PENERIMAAN
1 Penerimaan dari BPR JATIM 729500000 747500000
2 Pengembalian dari Instansi Lain 281300000 266300000
3 Pendapatan mar-up Instansi Lain 73301950 53520750
4 Pendapatan Marup 2 29610100 19377000
5 Pendapatan Marup 3 544766000 529174600
6 Pendapatan Provisi 15 9334750 5425000
7 Pendapatan Provisi 2 97343950 94947250
8 Pendapatan Denda 2 481000 435500
9 Pendapatan Denda 3 4110100 3701700
10 Tabungan 15000 1617941600
11 Dana Khusus (60 Denda 3) 1486971750 5802800
12 Dana Cadangan Resiko (3Provisi 2) 4814000 2937050
13 Simpanan Pokok 3081450 900000
14 Simpanan Wajib 1780000 720000
15 Lain-lain 560000
JUMLAH PENERIMAAN 3267370050 3348683250
1 Pengembalian Pinjaman 2 227720900 152695800
2 Pengembalian Pinjaman 3
4752836500 4895183000
Jumlah Pengembalian Pinjaman 4980557400 5047878800
JUMLAH TOTAL PENERIMAAN 8247927450 8396562050
II PENGELUARAN
1 Piutang Nasabah 2 374750000 201450000
2 Piutang Nasabah 3
4947150000 4873540000
JUMLAH PIUTANG USAHA 5321900000 5074990000
1 Tabungan Pada BPR JATIM 820000000 870000000
2 Tabungan Pada Instansi lain 358500000 429600000
3 Tabungan Pada Bank JATIM - -
4 Tabungan pada BRI - -
JUMLAH TAB DI BANK amp INSTANSI 1178500000 1299600000
III BIAYA OPERASIONAL
1 Penghormatan Pengurus 62574000 54007700
2 Perjalanan Rapat Pengurus 11700000 7200000
3 Konsumsi Rapat Pengurus 2340000 1215000
(bersambung)
58
Tabel 31 Lanjutan
KETERANGAN 31 Des 2019
(Rp)-
31 Des 2018
(Rp)-
4 Biaya Gaji Karyawan 100110000 87055700
5 Biaya Konsumsi Kantor 1800000 1500000
6 Biaya Transportasi Karyawan 982500 677000
7 Baiaya Foto Copy 857500 656500
8 Biaya ADM amp Percetakan 4165000 3724000
9 Biaya Listrik 1200000 1200000
10 Biaya Telpon amp Wifi 2821000 2445500
11 Biaya Perawatan Alat Kantor 1716000 788000
12 Biaya Promosi 3200000 6325000
13 Biaya Pajak Motor 250000 500000
14 Biaya Kesehatan 600000 600000
15 Biaya Inventaris Kantor 26162000 3000000
16 Biaya Sosial 2900000 2250000
17 Biaya PPH 3650700 5444500
18 Biaya lembur 1000000 1000000
19 Biaya Pendidikan 550000 1585000
20 Seragam Karyawan amp Pengurus 6900500 5600000
21 Zakat 6049000 7246600
22 Gaji 13 13557000 11755600
23 SHU Pengurus amp Karyawan 42085500 39557250
24 Biaya THR 49171250 41847300
25 Penarikan SHU Anggota th 2018 10925100 12933200
26 Biaya RAT 29320000 44930000
27 BPJS Ketenagakerjaan 2088000 2088000
28 Programmer uPemb 2 Ut Computer 818000 11000000
29 Penarikan Simapanan mana suka 5171850 -
30 Pajak 10 SHU 2018 15300000 12100000
31 Penarikan dan SHU Anggota th 2017 11138500 -
32 Sewa Kantor 3000000 -
33 Dana Promosi Jam Dinding 11600000 -
34 Lain-lain 2400000 2400000
JMLH TOTAL BIY OPERASIONAL 438103400 372630850
PENGEMBALIAN HUTANG
1 Pada Penabung 1340904680 1466059650
2 Bagi Hasil Penabung 13477
120
117728750
JUMLAH PENGEMBALIAN HUTANG 1354381800 1583788400
JUMLAH TOTAL PENGELUARAN 8297885200 8331009250
SURPLUS (DEVISIT) (44957750) 65552800
SALDO AWAL 102268850 36716050
SALDO AKHIR 57311100 102268850
Sumber Arif Fauzani (2019 12)
59
Tabel 32 Perhitungan Sisa Hasil Usaha
KETERANGAN 31 Des 2019
-(Rp)-
31 Des 2019
-(Rp)-
I PENDAPATAN OPERASIONAL
1 Pendapatan mar up instansi lain 73301950 53520750
2 Pendapatan marup 2 35134100 19377000
3 Pendapatan marup 3 539798500 529174600
4 Pendapatan provisi 15 9628500 5425000
5 Pendapatan provisi 2 96161650 95172550
6 Pendapatan denda 2 540500 435500
7 Pendapatan denda 3 3723200 4366300
8 Pendapatan lain-lain 15000 25000
JMLH PEND OPERASIONAL 758303400 707496700
II POTONGAN JASABGHASIL
1 Potongan jasa penabung 130380537 117728750
2 Bagi hasil ke BMI - -
JML POTONGAN JASA BG HASIL 130380537 117728750
SISA HASIL USAHA KOTOR 627922863 589767950
III BEBAN USAHA
1 Biaya Depresiasi 1650000 1800000
2 Biaya Amortisasi 12320550 11270800
3 Penghormatan Pengurus 62574000 54007200
4 Perjalanan Rapat Pengurus 11700000 7200000
5 Konsumsi Rapat Pengurus 2340000 1215000
6 Biaya Gaji Karyawan 100110000 87055200
7 Biaya Konsumsi Kantor 1800000 1500000
8 Biaya Transportasi Karyawan 982500 677000
9 Biaya Fotocopy 1151500 656500
10 Biaya ATK amp Percetakan 3951000 3724000
11 Biaya Listrik 1200000 1200000
12 Biaya Telepon Internet 2741000 2445500
13 Biaya Perawatan Alat Kantor 2586000 788000
14 Biaya Promosi 14825000 6325000
15 Biaya Pajak Motor 250000 500000
16 Biaya Inventaris 30000 -
17 Seragam Pengurus amp Karyawan 6900000 5600000
18 Zakat 6049500 7246600
19 Gaji 13 13557000 11755600
20 Biaya RAT 45020000 44930000
21 Biaya Lembur 1000000 1000000
22 Biaya THR 49171250 41847300
23 Biaya BPJS Ketenagakerjaan 2088000 2088000
24 Biaya lain-lain 2400000 2400000
25 Biaya Programmer 2 Ut Komputer 818000 11000000
(bersambung)
60
Tabel 32 Lanjutan
KETERANGAN 31 Des 2019
(Rp)-
31 Des 2018
(Rp)-
JUMLAH BEBAN USAHA 347215300 308231700
IV DANA CADANGAN
1 Dana Khusus (5580600) 5802000
2 Dana Cadangan Resiko 3 Provisi (2974050) 3305350
JUMLAH DANA CADANGAN (8554650) 8739850
V PEND amp BY LUAR USAHA
1 Pendapatan Jasa Bank (16894650) (16528000)
2 Biaya ADM Bank 3378970 3305350
JMLH PEND amp BY LUAR USAHA (13515680) (13222650)
JMLH TOTAL PENGELUARAN 325144970 303748900
SHU SEBELUM PAJAK 302777893 286019050
POTONGAN PPH 3499774 5444500
SHU SETELAH PAJAK 299278119 280574550
Sumber Arif Fauzani (2019 12)
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pendapatan non halal di BMT
Nurrohman berasal dari pendapatan yang diperoleh akibat adanya kerjasama
dengan pihak lain yang tidak menggunakan skema syariah (bunga) dan dari
sanksi nasabah yang menunda pembayaran (denda) Sehubungan dengan dana
non halal menurut keterangan dari bapak Arif Fauzani beliau mengatakan
bahwa
ldquoBMT Nurrohman mendapatkan bunga dari penyimpanan kepada
lembaga keuangan konvensional yaitu bank BPR JATIM Kami
menyimpan dana disana karena selain dekat juga mudah dalam proses
pencairan dananya Dari penyimpanan tersebut memang mendapatkan
bunga dan bunga tersebut masih kami masukkan ke dalam pendapatan
operasional usaha jadi belum dipisahkan secara khususrdquo
BMT Nurrohman juga telah mengantisipasi untuk mengatasi nasabah
yang melakukan penundaan pembayaran pembiayaan Berikut ini merupakan
sanksi yang diterapkan BMT Nurrohman apabila mendapati nasabah yang
menunda pembayaran yaitu93
93 Arif Fauzani Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 09 Desember 2019
61
1 Teguran
Teguran ini bertujuan untuk mengingatkan nasabah bahwa ada etika
dalam melakukan pembayaran pembiayaan BMT Nurrohman
memberikan teguran bagi nasabah yang melakukan penundaan
pembayaran yang masih memiliki karakter baik dan telat pembayaran
masih dalam rentang waktu pengecualian dari tanggal jatuh tempo
pembayaran pembiayan yakni 10 hari terlebih untuk nasabah baru yang
masih pertama melakukan pembayaran pembiayaan94
2 Surat peringatan atau penagihan
Surat peringatan diberikan kepada nasabah yang tidak segera
memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian surat peringatan ini
diberikan pada nasabah dirumahnya sebagai upaya BMT Nurrohman
dalam menyelesaikan secara kekeluargaan Jika selama 3 bulan berturut-
turut nasabah tidak mau memenuhi kewajiban angsuran pembayaran maka
BMT akan memberikan surat penagihan yang disertai dengan rincian
kewajiban yang harus dibayarkan oleh nasabah
3 Sanksi denda
Sanksi denda dijatuhkan kepada nasabah bersamaan dengan adanya
surat penagihan bagi nasabah yang menunda pembayaran pembiayaan di
BMT Nurrohman95
94 Ibid 95 Ibid
62
4 Sanksi black list untuk pengajuan selanjutnya
Sanksi ini diberikan kepada nasabah yang telah diberikan sanksi
peringatan penagihan dan denda namun tidak mengindahkan sanksi
tersebut Maka untuk pengajuan pembiyaan selanjutnya nasabah dapat
terkena black list yakni penolakan maupun pemberian pembiayaan tidak
sesuai dengan pengajuan pembiayan96
5 Sita jaminan
Eksekusi jaminan cenderung lebih dipilih pihak BMT dalam
memberikan sanksi dalam penyelesaian masalah BMT pada nasabah
mampu yang menunda pembayaran (nasabah nakal) eksekusi jaminan
dilakukan apabila dengan berbagai peringatan diatas telah dilakukan
namun tidak menuai hasil maka akhirnya eksekusi jaminan pun dilakukan
untuk menutup dana pembiayaan dan apabila masih terdapat sisa maka sisa
tersebut akan dikembalikan pada nasabah Namun apabila terjadi
kekurangan dalam menutup dana pembiayaan dari hasil eksekusi jaminan
BMT tidak mempermasalahkan bahkan tidak meminta kekurangan dana
pembiayaan tersebut97
Sehubungan dengan sanksi yang diterapkan di BMT Nurrohman bapak
Arif Fauzani selaku manajer beliau mengatakan bahwa
ldquoSeluruh sanksi yang diterpakan di BMT Nurrohman memiliki tujuan
untuk memberikan rasa jera pada nasabah dan rasa tanggung jawab untuk
memenuhi kewajiban membayar angsuran pembiayaan Sedangkan
sanksi berupa denda hanya akan diberikan kepada kepada nasabah yang
96 Ibid 97 Ibid
63
mampu membayar tetapi menunda-nunda pembayaran dengan
disengajardquo
Kriteria nasabah yang dikatakan mampu menurut BMT Nurrohman
sebagai berikut98
1 Keadaan fisik dari rumah nasabah
Jika rumah nasabah itu bagus dan pembangunan hasil dari
hartauang nasabah itu sendiri dapat di jadikan satu persyaratan sebagai
nasabah mampu namun masih di iringi dengan persyaratan berikutnya
2 Harta kepemilikanaset dari nasabah
Kepemilikan harta benda atau aset yang ada di rumah nasabah saat
diadakan penagihan bisa dikatakan dalam barang-barang tersier dan
kepemilikannya memang milik nasabah itu sendiri sehingga nasabah dapat
dikategorikan dalam nasabah mampu
3 Pekerjaanpenghasilan nasabah
Dari pekerjaan yang dijalankan oleh nasabah dapat ditafsirkan
seberapa penghasilan nasabah tersebut Sehingga dapat diperhitungkan
nasabah tersebut dapat dikatakan nasabah mampu atau tidak
4 Kondisi usaha dari nasabah
Kondisi usaha yang dimiliki nasabah dapat dijadikan penilaian
nasabah itu mampu atau tidak Karena jika usaha yang dimiliki nasabah
berjalan dengan baik bahkan lancar dan terus berkembang maka nasabah
tersebut dikatakan nasabah mampu
98 Agus Wahyudi Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 09 Desember 2019
64
5 Dilihat dari kondisi nasabah saat itu dan permasalahan yang dialami
nasabah
Kondisi dan permasalahan yang sedang dihadapi oleh nasabah
pastinya tidak akan sama setiap bulannya Pasti ada keadaan dan
permasalahan tidak terduga yang akan datang secara mendadak dan
mendesak Sehingga hal ini juga dijadikan salah satu persyaratan sebagai
nasabah tersebut dikatakan nasabah mampu atau tidak Karena jika
nasabah tersebut sedang dilanda permasalahan yang begitu serius dan
termasuk dalam kategori keadaan force marjeur maka nasabah tersebut
tidak dikenai denda
6 Referensi dari tetangga nasabah
Referensi tetangga ini digunakan untuk menanyakan kebenaran dari
keterangan nasabah tentang kondisi ekonomi sampai permasalahan yang
sedang dihadapi nasabah tersebut
7 Karakter Nasabah itu sendiri
Karakter nasabah ini dilihat dari riwayat pembayaran yang dilakukan
oleh nasabah selama ini apakah baik atau buruk Selain itu karakter ini
dapat dilihat ketika adanya penagihan yang dilakukan oleh pihak BMT
Sedangkan nasabah yang tidak atau belum mampu membayar disebabkan
force majeur tidak boleh dikenakan sanksi dijelaskan oleh Bapak Agus
Wahyudi selaku debt collector sebagai berikut99
ldquoKriteria nasabah yang tidak boleh dikenakan sanksi adalah nasabah
yang memiliki permasalahan keluarga yang sulit untuk dipecahkan
99 Ibid
65
seperti terkena penyakit serius kecelakaan perceraian sehingga beban
hidup ditanggung oleh salah satu pihak dengan tidak ada kemampuan
untuk melakukan angsuran pembayaran pembiayaan Kemudian nasabah
yang terkena bencana alam yang tidak terduga yang membuat hilangnya
harta benda nasabah seperti tanah longsor kebakaran kemudian
nasabah yang mengalami kebangkrutan atas usahanya dan yang terakhir
nasabah yang memiliki usaha dibidang pertanian dan mengalami gagal
panenrdquo
Sanksi yang didasarkan pada prinsip tazīr bertujuan agar nasabah lebih
disiplin dalam melakukan kewajibannya Sanksi denda tersebut berupa
sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat
akad ditandatangani Namun mekanisme sanksi denda di BMT Nurrohman
memiliki cara perhitungan tersendiri Berikut ini merupakan contoh dari
perhitungan sanksi denda di BMT Nurrohman100
Tabel 32 Penghitungan Biaya Denda
Bulan Pokok Mark up Jasa Denda Perbulan Total Seluruh denda
1 1000000 30000 30000 x 10 = 3000 3000
2 1000000 30000 30000 x 20 = 6000 9000
3 1000000 30000 30000 x 30 = 9000 18000
4 1000000 30000 30000 x 40 = 12000 30000
5 1000000 30000 30000 x 10 = 3000 33000
6 1000000 30000 30000 x 20 = 6000 39000
Sumber Merinda Budi R (201912)
Sehubungan dengan sanksi denda menurut keterangan dari Ibu Merinda
selaku akuntan beliau mengatakan bahwa101
ldquoJika nasabah melakukan penundaan angsuran lebih dari 4 bulan maka
setelah 4 bulan penghitungan denda sebanyak 40 maka akan kembali
pada perhitungan 10 denda pada penundaan angsuran pembayaran
Sehingga begitu seterusnya untuk bulan-bulan berikutnya sampai bulan
terakhir nasabah melakukan pembayaran angsuran pembiayanrdquo
100 Merinda Budi R Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 24 Februari 2020 101 Ibid
66
D Prosedur Dewan Pengawas Syariah terhadap Penggunaan Dana TBDSP
di BMT Nurrohman Janti Slahung Ponorogo
BMT Nurrohman Janti Slahung Ponorogo telah memiliki 2 orang Dewan
Pengawas Syariah (DPS) yaitu102
1 Drs Larman
2 Kuri Suprapto
Sehubungan dengan DPS menurut keterangan Bapak Larman selaku
ketua DPS beliau mengatakan bahwa103
ldquoPembentukan DPS di BMT Nurrohman itu sudah dibentuk sejak BMT
Nurrohman berdiri Jadi semua kepengurusan dibentuk saat itu juga
dengan pemilihan berdasarkan musyawarah bersama Dalam melakukan
pengawasan terhadap kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana saya
melakukan pemeriksaan di kantor 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan
Karena saya juga memiiki pekerjaan lain di luar sebagai anggota DPS
Saya merangkap jabatan sebagai tenaga pengajar di salah satu sekolah
menengah pertama yaitu SMPN 2 Balongrdquo
Pengawasan yang dilakukan DPS tersebut dilakukan secara periodik
setiap satu bulan sekali melalui laporan bulanan yang dibuat oleh pengurus
BMT Nurrohman Pada akhir tahun BMT Nurrohman mengadakan Rapat
Akhir Tahun (RAT) Rapat tersebut dihadiri oleh DPS segenap pengurus dan
semua anggota BMT Nurrohman yang membahas dan mengevaluasi kinerja
semua anggota masalah-masalah yang terjadi dan mencari solusi untuk
mengatasi masalah tersebut104
DPS harus memberikan persetujuan serta opini terkait dengan penyaluran
dan penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan di BMT
102 Arif Fauzani Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 09 Desember 2020 103 Larman Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 09 Desember 2020 104 Ibid
67
Nurrohman Karena setiap kegiatan di lembaga keuangan syariah tidak dapat
berjalan tanpa adanya persetujuan dari DPS Sehubungan dengan persetujuan
penyaluran dana menurut keterangan dari Bapak Larman selaku DPS beliau
mengatakan bahwa105
ldquoSaya telah memberikan persetujuan bahwa dana denda dan juga bunga
dimasukkan ke dalam pendapatan BMT dan digunakan kembali untuk
membiayai kegiatan operasional BMT Menurut saya hal tersebut
memang tidak sesuai dengan syariah namun saya akan tetap menyetujui
hal tersebut karena BMT Nurrohman memiliki sistem pembagian sendiri
saat melakukan rapat atau musyawarah sesuai dengan kesepakatan para
pengurus BMT Sebagai DPS saya selalu menyarankan agar seluruh
kegiatan dan juga laporan keuangan agar terus dibenahi dan diperbaiki
sehingga sistem penerimaan dan penyaluran dana bisa sesuai dengan
ketentuan syariah Memang semua itu memerlukan proses yang cukup
lama tidak bisa sekejap langsung sesuai dengan syariahrdquo
Dari paparan data di atas dapat diketahui bahwa Bapak Larman selaku
pengawas di BMT Nurrohman memberikan persetujuan mengenai penggunaan
dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan yang belum dipisahkan dan
masih digunakan untuk kegiatan operasional BMT Hal tersebut disetujui oleh
DPS berdasarkan kesepakatan pengurus-pengurus BMT Nurrohman DPS juga
selalu menyarankan agar terus berusaha menjadi lembaga keuangan yang
murni syariah
105 Ibid
68
BAB IV
ANALISA FATWA NO123DSN-MUIXI2018 TENTANG PENGGUNAAN
DANA YANG TIDAK BOLEH DIAKUI SEBAGAI PENDAPATAN
(TBDSP) DI BMT NURROHMAN JANTI SLAHUNG PONOROGO
A Analisis Fatwa No123DSN-MUIXI2018 terhadap Penggunaan Dana
yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan bagi Lembaga Keuangan
Syariah di BMT Nurrohman Janti Slahung Ponorogo
Salah satu fatwa yang mengatur mengenai lembaga keuangan syariah
adalah fatwa No123DSN-MUIXI2018 tentang penggunaan dana yang Tidak
Boleh Diakui Sebagai Pendapatan (TBDSP) bagi Lembaga Keuangan Syariah
(LKS) Lembaga Bisnis Syariah (LBS) dan Lembaga Perekonomian Syariah
(LPS) Dalam ketentuan ke 2 (dua) mengenai sumber dana yang tidak boleh
diakui sebagai pendapatan disebutkan bahwa
1 Dana TBDSP berasal antara lain dari106
a Transaksi tidak sesuai dengan prinsip syariah yang tidak dapat
dihindarkan termasuk pendapatan bunga (riba)
b Transaksi syariah yang tidak terpenuhi ketentuan dan batasannya
(rukun dan atau syaratnya)
c Dana sanksi (denda) karena tidak memenuhi kewajiban sesuai
kesepakatan
106 DSN-MUI ldquoPenggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan bagi
Lembaga Keuangan Syariah Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariahrdquo dalam
httpsdsnmuioridkategorifatwa (diakses pada tanggal 10 Desember 2019 jam1640)
69
d Dana yang tidak diketahui pemiliknya diketahui pemiliknya tetapi
tidak ditemukan atau diketahui pemiliknya tetapi biaya
pengembaliannya lebih besar dari jumlah dana tersebut
Dalam paparan data laporan keuangan cash flow yang terdapat dalam bab
III tabel 31 terlihat BMT Nurrohman menyimpan dananya di lembaga
keuangan konvensional yaitu BPR JATIM Hal tersebut juga telah dijelaskan
oleh Bapak Arif Fauzani selaku manajer Dari penyimpanan dana tersebut
BMT mendapatkan bunga pertahun Telihat dalam laporan SHU tabel 32 BMT
Nurrohman telah mendapatkan bunga mencapai sebesar Rp 16894650- di
akhir tahun 2019 Pendapatan bunga tersebut tidak dipisahkan secara khusus
dan bercampur dengan dana lainnya107
BMT Nurrohman juga telah mengantisipasi untuk mengatasi nasabah
yang melakukan penundaan pembayaran pembiayaan hal tersebut yakni
dengan memberlakukan sanksi terhadap nasabah tersebut Berikut ini
merupakan sanksi yang diterapkan BMT Nurrohman apabila mendapati
nasabah yang menunda pembayaran adalah108
1 Teguran
2 Surat peringatan atau penagihan
3 Sanksi denda
4 Sanksi black list untuk pengajuan selanjutnya
5 Sita jaminan
107 Arif Fauzani Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 9 Desember 2019 108 Ibid
70
Seluruh sanksi yang diterpakan di BMT Nurrohman memiliki tujuan
untuk memberikan rasa jera pada nasabah dan rasa tanggung jawab untuk
memenuhi kewajiban membayar angsuran pembiayaan Sanksi berupa denda
diberikan kepada kepada nasabah yang mampu membayar tetapi menunda-
nunda pembayaran dengan disengaja Sedangkan nasabah yang tidak atau
belum mampu membayar disebabkan force majeur tidak boleh dikenakan
sanksi109 Sanksi yang didasarkan pada prinsip tazīr bertujuan agar nasabah
lebih disiplin dalam melakukan kewajibannya Sanksi denda tersebut berupa
sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat
akad ditandatangani Namun mekanisme sanksi denda di BMT Nurrohman
memiliki cara perhitungan tersendiri seperti yang tertulis pada tabel 11
Jadi jika nasabah yang melakukan penundaan angsuran maka
perhitungan denda dimulai sebanyak 10 satu bulan 20 dua bulan 30 tiga
bulan 40 empat bulan Jika lebih dari 4 bulan akan kembali pada
perhitungan 10 denda pada penundaan angsuran pembayaran Sehingga
begitu seterusnya untuk bulan-bulan berikutnya sampai bulan terakhir nasabah
melakukan pembayaran angsuran pembiayan110
Berdasarkan paparan data di atas terlihat bahwa BMT Nurrohman
memiliki dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan atau dana non halal
yaitu bunga dari lembaga keuangan konvensional BPR JATIM dan dana denda
keterlambatan pembayaran angsuran seperti yang dijelaskan dalam fatwa
109 DSN-MUI ldquoPenggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan bagi
Lembaga Keuangan Syariah Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariahrdquo dalam
httpsdsnmuioridkategorifatwa (diakses pada tanggal 10 Desember 2019 jam1640) 110 Arif Fauzani Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 09 Desember 2019
71
No123DSN-MUIXI2018 ketentuan kedua poin a yang berbunyi ldquotransaksi
tidak sesuai dengan prinsip syariah yang tidak dapat dihindarkan termasuk
pendapatan bunga (riba) dan ketentuan kedua poin c yang berbunyi ldquodana
TBDSP antara lain berasal dari dana sanksi (denda) karena tidak memenuhi
kewajiban sesuai kesepakatanrdquo
Dari data laporan keuangan SHU tabel 32 diketahui bahwa dana hasil
sanksi denda dimasukkan ke dalam pendapatan operasional dan dana bunga
dimasukkan ke dalam pendapatan luar usaha Dana tersebut belum dipisahkan
secara khusus dan masih bercampur dengan dana lainnya sehingga dapat
digunakan kembali untuk membiayai kegiatan-kegiatan operasional BMT
yaitu antara lain untuk biaya penghormatan pengurus perjalanan rapat
pengurus konsumsi rapat pengurus biaya gaji karyawan biaya konsumsi
kantor biaya transportasi karyawan biaya fotocopy biaya ATK amp percetakan
biaya listrik biaya telepon internet biaya perawatan alat kantor biaya
promosi biaya pajak motor seragam pengurus amp karyawan biaya RAT biaya
lembur biaya THR biaya BPJS ketenagakerjaan biaya programmer 2
komputer dan juga pembayaran pajak111
Apabila dikaitkan dengan fatwa DSN No123DSN-MUIXI2018 maka
hal tersebut tidak sesuai dengan isi fatwa dalam ketentuan ketiga nomor 1 (satu)
yang berbunyi ldquodana TBDSP wajib digunakan dan disalurkan secara langsung
untuk kemaslahatan umat Islam dan kepentingan umum yang tidak
111 Ibid
72
bertentangan dengan prinsip syariahrdquo112 dan ketentuan ketiga nomor 4
(empat) yang berbunyi ldquodana TBDSP tidak boleh dimanfaatkan untuk
kepentingan LKS LBS dan LPS antara lain dalam bentuk promosi produk
maupun iklan (branding) perusahaan pendidikan dan pelatihan untuk
karyawan pembayaran pajak zakat amp wakaf pembayaran atau pelunasan
tunggakan nasabah (end user) dan kegiatan yang bertentangan dengan prinsip
syariahrdquo113 Seharusnya penggunaan dana TBDSP seperti dana bunga dan
denda yang terdapat di BMT Nurrohman digunakan untuk kegiatan yang tidak
bertentangan dengan prinsip syariah yaitu antara lain untuk114
1 Penanggulangan korban bencana
2 Sarana penunjang lembaga pendidikan Islam
3 Masjid atau musholla dan penunjangnya
4 Pembangunan fasilitas umum yang berdampak sosial
5 Sosialisasi edukasi dan literasi ekonomi keuangan dan bisnis syariah
untuk masyarakat umum
6 Beasiswa untuk siswa atau mahasiswa berprestasi danatau kurang mampu
7 Kegiatan produktif bagi dhuafa
8 Fakir miskin
9 Kegiatan sosial lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
112 DSN-MUI ldquoPenggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan bagi
Lembaga Keuangan Syariah Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariahrdquo dalam
httpsdsnmuioridkategorifatwa (diakses pada tanggal 10 Desember 2019 jam1640) 113 Ibid 114 Ibid
73
Seperti yang dijelaskan oleh ketua MUI Maruf Amin yang
menegaskan bahwa bank syariah hanya boleh menggunakan dana non halal
untuk kepentingan sosial Dana non halal tidak boleh bercampur untuk
keuntungan bank115 Jika dana bunga dan denda digunakan untuk pembiayaan
kegiatan operasional BMT otomatis akan memberi pemasukan serta
keuntungan bagi BMT Nurrohman
Sebagai badan sosial BMT Nurrohman Janti Slahung memiliki fungsi
mengelola dana sosial sebagaimana yang diungkapkan oleh mas Arif Fauzani
(selaku manager) bahwa sistem penghimpunan dana sosial berupa aturan
standar yang bersumber dari penyisihan dana SHU Dana sosial di BMT
Nurrohman tersebut digunakan sesuai dengan prinsip syariah untuk
kemaslahatan umat antara lain digunakan untuk sumbangan116 Dengan
demikian seharusnya dana bunga dan juga denda dijadikan satu dengan dana
sosial yang ada di BMT Nurrohman agar penggunaannya tidak melanggar
prinsip-prinsip syariah
Dari hasil pengamatan penulis dapat disimpulkan bahwa praktik
penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan di BMT
Nurrohman tidak sesuai dengan ketentuan fatwa DSN No123DSN-
MUIXI2018 ketentuan ketiga nomor 1 (satu) dan nomor 4 (empat) karena
belum terlaksana sesuai dengan prinsip syariah
115 Asep Fathulrahman rdquo Maaruf Sebut Dana Tak Halal Bank Syariah Hanya untuk
Sosialrdquo dalam httpswwwcnnindonesiacomekonomi20181110154725-78-345508maaruf-
sebut-dana-tak-halal-bank-syariah-hanya-untuk-sosial (diakses pada tanggal 06 Maret 2020 jam
0905) 116 Arif Fauzani Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 24 Februari 2020
74
B Analisis Fatwa No123DSN-MUIXI2018 terhadap Prosedur Dewan
Pengawas Syariah dalam Penggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui
Sebagai Pendapatan bagi Lembaga Keuangan Syariah di BMT
Nurrohman Janti Slahung Ponorogo
Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam perbankan syariah memiliki
peranan yang penting dan strategis dalam pengawasan syariah pada perbankan
syariah DPS harus bertanggungjawab untuk memastikan semua produk dan
prosedur bank syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Secara DPS pada
institusi perbankan mempunyai kedudukan yang sangat kuat karena
kehadirannya adalah sangat penting dan strategis117
DSN MUI dalam fatwa No 123DSN-MUIXI2018 tentang Penggunaan
Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan (TBDSP) bagi Lembaga
Keuangan Syariah Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian
Syariah yang mengatur tentang peran DPS yang dijelaskan dalam ketentuan
ke-3 (tiga) nomor 5 (lima) yang berbunyi ldquoSetiap penggunaan dan penyaluran
dana TBDSP harus mendapatkan persetujuan atau opini dari Dewan Pengawas
Syariah LKS LBS dan LPS tersebutrdquo118 Yang artinya setiap penggunaan dan
penyaluran dana TBDSP tidak dapat dijalankan tanpa adanya persetujuan dari
DPS
DPS di BMT Nurrohman sudah dibentuk sejak BMT Nurrohman berdiri
DPS melakukan pemeriksaan di kantor 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan Salah
117 Khaerul Umam Manajemen Perbankan Syariah (Bandung Pustaka Setia 2013) 139 118 DSN-MUI ldquoPenggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan bagi
Lembaga Keuangan Syariah Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariahrdquo dalam
httpsdsnmuioridkategorifatwa (diakses pada tanggal 10 Desember 2019 jam1640)
75
satu DPS memiliki jabatan lain di luar sebagai anggota DPS Beliau merangkap
jabatan sebagai tenaga pengajar di salah satu sekolah menengah pertama yaitu
SMPN 2 Balong Jabatan itu tentu tidak membuat DPS komitmen pada satu
jabatan saja yaitu hanya sebagai DPS119
Pengawasan yang dilakukan DPS tersebut dilakukan secara periodik
setiap satu bulan sekali melalui laporan bulanan yang dibuat oleh pengurus
BMT Nurrohman Pada akhir tahun BMT Nurrohman mengadakan Rapat
Akhir Tahun (RAT) Rapat tersebut dihadiri oleh DPS segenap pengurus dan
semua anggota BMT Nurrohman yang membahas dan mengevaluasi kinerja
semua anggota masalah-masalah yang terjadi dan mencari solusi untuk
mengatasi masalah tersebut120 Dalam pengambilan keputusan harus
bermusyawarah terlebih dahulu dan bertanggung jawab terhadap hasil
keputusan121 Seperti yang dijelaskan dalam al-Qurrsquoān QS al-lsquoImrān ayat
159122
ر hellip م ي ا م اوره ى الله وش ل ل ع وك ت ت زم ا ع ذ إBermusyawarahlah dalam suatu urusan setelah kamu membulatkan tekad
maka bertawakallah kepada Allah
Dalam pengawasan penyaluran dana DPS mempunyai wewenang dan
tanggungjawab antara lain123
1 Menyetujui rencana penyaluran dana tahunan termasuk rencana pemberian
penyaluran dana kepada pihak yang terkait dengan bank dan penyaluran
119 Larman Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 24 Februari 2020 120 Ibid 121 Muhamad manajemen pembiayaan 145 122 Departemen Agama RI al-Qurrsquoān 99 123 Muhamad Manajemen Pembiayaan 146
76
dana kepada nasabah-nasabah besar tertentu yang akan tertuang dalam
rencana kerja bank yang disampaikan kepada BI
2 Mengawasi proses pelaksanaan pemberian penyaluran dana tersebut
berkaitan dengan syariat Islam
3 Meminta penjelasan danatau pertanggungjawaban direksi serta meminta
langkah-langkah perbaikan apabila rencana pemberian penyaluran dana
tersebut menyimpang dari unsur syariah
DPS memberikan persetujuan bahwa penyaluran dana denda dan juga
bunga dimasukkan ke dalam pendapatan BMT dan digunakan kembali untuk
membiayai kegiatan operasional BMT Menurut DPS hal itu tidak bisa
dikatakan sesuai dengan syariah namun beliau tetap menyetujui hal tersebut
karena BMT Nurrohman memiliki sistem pembagian sendiri saat dibahas
melalui rapat atau musyawarah sesuai dengan kesepakatan para pengurus
BMT DPS juga meminta langkah-langkah perbaikan apabila rencana
pemberian penyaluran dana tersebut menyimpang dari unsur syariah yaitu
dengan memberikan saran agar terus berbenah dan memperbaiki sistem
penerimaan dan penyaluran dana agar sesuai dengan ketentuan syariah124 DPS
telah melaksanakan wewenang dan tanggungjawabnya dalam pengawasan
penggunaan dan penyaluran dana tetapi belum bisa dilakukan dengan
maksimal
Dari paparan data di atas dapat disimpulkan bahwa prosedur DPS dalam
penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi lembaga
124 Larman Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 24 Februari 2020
77
keuangan syariah telah sesuai dengan ketentuan fatwa DSN No123DSN-
MUIXI2018 ketentuan ketiga nomor 5 (lima) yang berbunyi ldquoSetiap
penggunaan dan penyaluran dana TBDSP harus mendapatkan persetujuan atau
opini dari Dewan Pengawas Syariah LKS LBS dan LPS tersebutrdquo125 karena
penggunaan dana TBDSP di BMT Nurrohman telah mendapatkan persetujuan
atau opini dari DPS Akan tetapi konten dari prosedur pengalokasian dana
TBDSP yang disetujui tersebut belum sesuai dengan fatwa DSN No123DSN-
MUIXI2018 ketentuan ketiga nomor 1 (satu) dan nomor 4 (empat) karena
belum terlaksana sesuai dengan prinsip syariah
125 DSN-MUI ldquoPenggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan bagi
Lembaga Keuangan Syariah Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariahrdquo dalam
httpsdsnmuioridkategorifatwa (diakses pada tanggal 10 Desember 2019 jam1640)
78
BAB V
PENUTUP
A Kesimpulan
Berdasarkan hasil dari pengkaitan teori pada bab II dengan kenyataan
yang peneliti temukan di lapangan yang dituangkan di dalam bab III dan
berdasarkan analisis yang peneliti lakukan maka peneliti dapat menyimpulkan
sebagai berikut
1 Penggunaan dana TBDSP belum sesuai dengan fatwa DSN No123DSN-
MUIXI2018 Di dalam fatwa dana TBDSP wajib digunakan dan
disalurkan secara langsung untuk kemaslahatan umat Islam dan
kepentingan umum yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
Namun dalam praktiknya BMT Nurrohman memasukkan dana denda dan
bunga ke dalam pendapatan BMT dan digunakan kembali untuk kegiatan
operasional BMT Penggunaan dana tersebut akan memberikan
pemasukan dan keuntungan pada BMT Nurrohman sendiri
2 Prosedur Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam penggunaan dana yang
tidak boleh diakui sebagai pendapatan di BMT Nurrohman sebenarnya
telah sesuai dengan fatwa fatwa DSN No123DSN-MUIXI2018
ketentuan ketiga nomor 5 (lima) yang berbunyi ldquoSetiap penggunaan dan
penyaluran dana TBDSP harus mendapatkan persetujuan atau opini dari
Dewan Pengawas Syariah LKS LBS dan LPS tersebutrdquo karena
penggunaan dana TBDSP di BMT Nurrohman telah mendapatkan
persetujuan dan juga opini dari Dewan Pengawas Syariah Akan tetapi
79
79
konten dari prosedur tersebut belum sesuai dengan fatwa DSN
No123DSN-MUIXI2018 ketentuan ketiga nomor 1 dan nomor 4
karena belum terlaksana sesuai dengan prinsip syariah
B Saran
Berdasarkan hal-hal yang telah peneliti uraikan peneliti menemukan hal
hal yang penting yang sebaiknya menjadi perhatian kita bersama Dalam hal
ini penulis menyarankan beberapa hal
1 Diharapkan kepada BMT Nurrohman untuk menggunakan dana yang tidak
boleh diakui sebagai pendapatan sebagaimana denda dan bunga agar
sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI Sebaiknya dana denda tersebut
dimasukkan ke dalam dana sosial untuk selanjutnya digunakan untuk
kepentingan umum atau kemaslahatan umat Islam karena BMT
merupakan lembaga keuangan Islam yang berdasarkan prinsip-prinsip
syariah
2 Sebaiknya kinerja pengawasan oleh DPS dilakukan secara optimal dan
konsisten agar penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai
pendapatan yang ada di BMT Nurrohman dapat terlaksana dengan baik
maksimal dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan fatwa DSN-MUI yaitu
berdasarkan kemaslahatan umat atau kepentingan umum bukan untuk
kegiatan operasional BMT yang akan memberikan keuntungan BMT itu
sendiri
80
DAFTAR PUSTAKA
Referensi Buku
Departemen Agama RI al-Qurrsquoan dan Terjemahnya Semarang CV Toha Putra
2008
Abdullah Marsquoruf Hukum Keuangan Syariah pada Lembaga Keuangan Bank dan
Non Bank Yogyakarta Aswaja Presindo 2016
Adam Panji Fatwa-fatwa Ekonomi Syariah Konsep Metodologi dan
Implementasinya pada Lembaga Keuangan Syariah Jakarta Sinar
Grafika Offset 2018
Amin Marsquoruf Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum
dan Perundang-undangan Jakarta Puslitbang Kehidupan Keagamaan
2011
Antonio Muhammad Syafirsquoi Bank Syriah dari Teori ke Praktik Jakarta Gema
Insani 2001
Al-Arif Nur Rianto Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik Bandung CV
Pustaka Setia 2015
Arikunto Suharsimi Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktik Bandung
Rineka Cipta 2006
Basrowi Suwandi Memahami Penelitian Kualitatif Jakarta PT Rineka Cipta
2008
Budisantoso Totok dan Nuritomo Bank dan Lebaga Keuangan Lain Jakarta
Salemba Empat 2017
Bungin Burhan Analisis Data Penelitian Kualitatif Jakarta PT Raja Grafindo
Persada 2013
Chapra M Umer dan Khan Tariqullah Regulasi dan Pengawasan Bank Syariah
Jakarta Bumi Aksara 2008
Hirsanuddin Hukum Perbankan Syariah di Indonesia (Pembiayaan Bisnis dengan
Prinsip Kemitraan) Yogyakarta Genta Press 2008
Huda Nurul dan Heykal Mohammad Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis
dan Praktis Jakarta Kencana 2010
Moleong Lexi J Metode Penelitian Kualitatif Bandung PT Remaja Rosdakarya
2009
81
Mubarok Jaih Perkembangan Fatwa Ekonomi Syaria Bandung Pustaka Bani
Quraisy 2004
Muhammad Rifqi Akuntansi Keuangan Syariah Konsep dan Implementasi PSAK
Syariah Yogyakarta P3EI Press 2010
Muhammad Manajemen Dana Bank Syariah Yogyakarta YKPN 2011
An-Nawawī Imam al-Majmū Syarh al-Muhadzdzab Jakarta Pustaka Azzam
2009
Perwataatmadja Karnaen dan Antonio Muhammad Syafirsquoi Apa dan Bagaimana
Bank Islam Yogyakarta Dana Bhakti Wakaf 1992
Qardhawi Yusuf Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan Jakarta Gema Insani
Press 1997
Rahardjo Susilo dan Gudnanto Pemahaman Individu Teknik Nontes Kudus
Prenada Media 2011
Rasjid Sulaiman Fiqh Islam (Hukum Fiqh Isam) Bandung Sinar Baru
Algensindo 2016
Ridwan Muhammad Manajemen Bayt al-Māl Wa al-Tamwīl Yogyakarta UII
Press 2004
Sam Ichwan Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI
Jakarta Erlangga 2014
Sholeh Asrorun Nirsquoam Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia
tmp Emir Cakrawala Islam 2016
Soeharto Irawan Metode Penelitian Sosial Bandung PT Remaja Rosdakarya
2004
Sudarsono Pokok- pokok Hukum Islam Jakarta PT Rineka Cipta 2001
Sugiyono Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan RampD Bandung Alfabeta
2016
Tanjung Hendri dan Devi Abrista Metode Penelitian Ekonomi Islam Jakarta
Gramata Publishing 2013
Umam Khaerul Manajemen Perbankan Syariah Bandung Pustaka Setia 2013
Umam Khotibul Legislasi Fikih Ekonomi dan Penerapannya dalam Produk
Perbankan Syariah di Indonesia Yogyakarta BPFE 2011
82
Yusuf Muri Metode Penelitian Kuntitatif Kualitatif dan penelitian Gabungan
Jakarta Kencana 2017
Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah
Darmiati Tinjauan hukum Islam terhadap Pengalokasian Dana Non Halal Bagi
Kepentingan Sosial pada KJKS Manfaat Gayung Kebonsari Surabaya
Skripsi Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel 2012 1-8
Faozan Akhmad ldquoPeran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Penerapan
Shariah Compliance pada Bayt al-Māl Wa al-Tamwīl (BMT) di Kota
Purwokertordquo JPA Vol 16 No 1 Juni 2015 145-146
Lenap Indria Puspitasari ldquoPengungkapan Pendapatan Non-Halal PSAK 109 Vs
Praktikrdquo Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram Vol
3 2019 95-97
Mujib Abdu rdquoDewan Pengawas Syariah (DPS) pada Lembaga Keuangan Mikro
Syariah di Wilayah Jawa Tengahrdquo Az Zarqarsquo Vol 1 (Juni 2017) 127
Muttaqin Azhar ldquoModel Pembiayaan Bayt al-Māl Wa al-Tamwīl dan Peranannya
dalam Pembinaan Kesejahteraan Usaha Kecil Menengah (UKM)rdquo
Humanity Vol 7 2012 35
Nani Lenza Analisis Pengelolaan Dana Tazīr bagi Nasabah Wanprestasi dalam
Meningkatkan Kedisiplinan Nasabah (Studi Pada Pt Bank Syariah
Mandiri Kantor Cabang Teluk Betung Bandar Lampung) Skripsi
Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung 2018 3-9
Nasution Siti Toibah Studi Analisis Terhadap Fatwa DSN-Mui tentang Denda
Keterlambatan Pembayaran Utang pada Credit Card Syarirsquoah di Tinjau
Menurut Fiqih Muamalah Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif
Kasim 2012 3-8
Sofiyah rdquoAnalisis Efektifitas Keputusan DSN-MUI No 3 Tahun 2000 Berkaitan
dengan Dewan Pengawas Syariah di Bayt al-Māl Wa al-Tamwīl (BMT)
Studi Kasus di BMT Bima Magelangrdquo Muqtasid Vol 1 (Juli 2012) 143
Sutopo Umarwan ldquoDialektika Fatwa dan Hukum Positif di Indonesiardquo Justicia
Islamica Vol 15 No 1 2018 91
Syaputra Arianto Analisis Penggunaan Dana Tazīr dan Tarsquowidh bagi Nasabah
Wanprestasi pada PT BRI Syariah Skripsi Universitas Islam Negeri
Syarif Hidayatullah 2014 1-9
83
Taslimah Heni Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Penerapan Denda
pada Pembiayaan Bermasalah di KSU BMT Multazam Yogyakarta
Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2008 4-7
Thovarsquoi Ritwan ldquoDistribusi Dana Sosial Pada Bayt al-Māl Wa al-Tamwīl (BMT)
Alfa Dinar Kerjo Karanganyarrdquo Naskah Publikkasi (Surakarta
Universitas Muhammadiyah 2016 2
Referensi Internet
Asep Fathulrahman -Maaruf Sebut Dana Tak Halal Bank Syariah Hanya untuk
Sosialdikutipdarihttpswwwcnnindonesiacomekonomi201811101
54725-78-345508maaruf-sebut-dana-tak-halal-bank-syariah-hanya-
untuksosial [diakses tanggal 06 Maret 2020]
DSN-MUI -Penggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan bagi
Lembaga Keuangan Syariah Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga
Perekonomian Syariah dikutip dari httpsdsnmuioridkategorifatwa
[diakses pada tanggal 10 Desember 2019]
Kamus Besar Bahasa Indonesia -dikutip dari httpskbbiwebiddanahtml
[diaksespada 01 Maret 2020]
M Salman Yusuf -Fatwa No 123 Untuk Siapa dikutip dari dalam
httpswwwpressreadercomindonesiamajalahinvestor201908012824
62825619338 [diakses tanggal 12 Februari 2020]
OJK -Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 dikutip dari
httpswwwojkgoididkanaliknbregulasilembaga-keuangan-
mikroundang-undangPageaspx [diakses pada tanggal 11 Desember
2019]
9
Penggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan
(TBDSP) di BMT Nurrohman Desa Janti Kecamatan Slahung Kabupaten
Ponorogo dalam Perspektif Fatwa DSN MUI No123DSN-MUI XI2018rdquo
B Rumusan Masalah
Dalam penelitian ini peneliti menentukan rumusan masalah yang akan
dibahas mengenai penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai
pendapatan bagi lembaga keuangan syariah yaitu sebagai berikut
1 Bagaimana analisis Fatwa No123DSN-MUIXI2018 terhadap
penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi
lembaga keuangan syariah di BMT Nurrohman Janti Slahung Ponorogo
2 Bagaimana analisis Fatwa No123DSN-MUIXI2018 terhadap prosedur
Dewan Pengawas Syariah dalam penggunaan dana yang tidak boleh diakui
sebagai pendapatan bagi lembaga keuangan syariah di BMT Nurrohman
Janti Slahung Ponorogo
C Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan peneliti ini
bertujuan sebagai berikut
1 Untuk menjelaskan analisis fatwa DSN-MUI No123DSN-MUIXI2018
terhadap penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan
bagi lembaga keuangan syariah di BMT Nurrohman Janti Slahung
2 Untuk menjelaskan analisis fatwa DSN-MUI No123DSN-MUIXI2018
terhadap prosedur Dewan Pengawas Syariah dalam penggunaan dana yang
10
tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi lembaga keuangan syariah di
BMT Nurrohman Janti Slahung
D Manfaat Penelitian
Adapun pembahasan permasalahan dan penelitian skripsi ini diharapkan
berguna dan memiliki manfaat sebagai berikut
1 Manfaat Teoritis
a Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan
sumbangan pengetahuan di bidang hukum ekonomi syariah terkait
penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi
lembaga keuangan syariah
b Dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi kalangan akademisi
maupun praktisi
2 Manfaat Praktis
a Bagi Masyarakat
Diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada
masyarakat khususnya dalam penggunaan dana yang tidak boleh
diakui sebagai pendapatan bagi lembaga keuangan syariah yang
sesuai dengan fatwa atau prinsip-prinsip syariah
b Bagi BMT
Diharapkan dapat membantu menyempurnakan penggunaan
dana yang tidak boleh disebut sebagai pendapatan oleh lembaga
keuangan syariah yang sesuai dengan fatwa atau prinsip-prinsip
syariah
11
E Telaah Pustaka
Selain menggunakan buku-buku yang relevan peneliti juga melihat hasil
penelitian terdahulu agar tidak terjadi kesamaan secara menyeluruh Adapun
hasil penelitian terdahulu yang juga membahas tentang penggunaan dana yang
tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi lembaga keuangan syariah atau bisa
disebut dengan pendapatan non halal yaitu
Pertama penelitian yang dilakukan oleh Darmiati pada tahun 2012 yang
berjudul ldquoTinjauan hukum Islam terhadap penggunaan dana non halal bagi
kepentingan sosial pada KJKS Manfaat Gayung Kebonsari Surabayardquo Teknik
analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif
dengan pola deduktif Penelitian tersebut membahas mengenai penggunaan
dana non halal dan bagaimana hukumnya bila ditinjau dari hukum islam Hasil
dari penelitian tersebut adalah dana non halal digunakan untuk kepentingan
umum dan diperbolehkan dalam Islam karena itu termasuk maṣlaḥah mursalah
sebagaimana dijelaskan oleh Abdullah bin Abdul Ḥussein Sehingga setiap
sumber dana yang didapat dari KJKS Manfaat harus disalurkan untuk
kepentingan sosial sesuai dengan tujuan utamanya yaitu membantu orang-
orang yang kesulitan sesuai dengan prinsip syariah16
Kedua penelitian yang dilakukan oleh Lenza Nani pada tahun 2018 yang
berjudul ldquoAnalisis Pengelolaan Dana Tazīr bagi Nasabah Wanprestasi Dalam
Meningkatkan Kedisiplinan Nasabah (Studi Pada PT Bank Syariah Mandiri
16 Darmiati Tinjauan hukum Islam terhadap Pengalokasian Dana Non Halal Bagi
Kepentingan Sosial pada KJKS Manfaat Gayung Kebonsari Surabaya Skripsi (Surabaya Institut
Agama Islam Negeri Sunan Ampel 2012) 1-8
12
Kantor Cabang Teluk Betung Bandar Lampung)rdquo Jenis penelitian yang
digunakan adalah penelitian lapangan (field research) Penelitian tersebut
membahas mengenai penerapan dan pengelolaan tazīr bagi nasabah
wanprestasi dalam meningkatkan kedisiplinan di Bank Syariah Mandiri Teluk
Betung Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa Bank Syariah Mandiri
Kantor Cabang Teluk Betung menerapkan tazīr kepada nasabah mampu yang
menunda-nunda pembayaran dengan sengaja dan nasabah yang tidak
mempunyai itikad baik apabila mengalami keterlambatan membayar Besarnya
tazīr yang diterapkan oleh Bank Syariah Mandiri yaitu 5 perbulan Dana
tazīr tersebut bukan merupakan pendapatan bank melainkan dana tazīr
tersebut disalurkan kedalam bentuk dana sosial sesuai fatwa DSN-MUI
No17DSN-MUIIX2000 Penyaluran dana tersebut harus habis dalam jangka
satu tahun17
Ketiga penelitian yang dilakukan oleh Arianto Saputra pada tahun 2014
yang berjudul ldquoAnalisis Penggunaan Dana Tazīr dan Tarsquowidh bagi Nasabah
Wanprestasi pada PT BRI Syariahrdquo Penelitian tersebut merupakan penelitian
kualitatif deskriptif yang membahas mengenai praktik tazīr dan tarsquowidh pada
nasabah wanprestasi dan bagaimana cara menentukan besarannya Hasil dari
penelitian tersebut adalah tazīr dikenakan pada nasabah yang mampu tetapi
enggan memenuhi prestasinya Adapun besarannya ditentukan di awal kontrak
17 Lenza Nani Analisis Pengelolaan Dana Tazīr bagi Nasabah Wanprestasi dalam
Meningkatkan Kedisiplinan Nasabah (Studi Pada Pt Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Teluk
Betung Bandar Lampung) Skripsi (Lampung Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung
2018) 3-9
13
Dana yang terkumpul digunakan untuk kegiatan sosial semua ketentuan yang
ada sudah mengacu pada fatwa DSN-MUI No17DSN-MUIIX2000
Sedangkan dana tarsquowidh dikenakan kepada nasabah yang lalai dan ini
merupakan tindak lanjut dari nasabah yang yang sudah dikenakan tazīr tetapi
masih tidak memenuhi prestasinya Tarsquowidh berbeda dengan tazīr karena
tarsquowidh dapat diakui sebagai pendapatan oleh bank syariah sesuai dengan
fatwa DSN-MUI No43DSN-MUIVIII200418
Keempat penelitian yang dilakukan oleh Heni Taslimah pada tahun 2008
yang berjudul ldquoTinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Penerapan Denda
pada Pembiayaan Bermasalah di KSU BMT Multazam Yogyakartardquo
Penelitian tersebut merupakan penelitian lapangan dengan metode preskriptif
yang membahas mengenai pelaksanaan penerapan denda pada pembiayaan
bermasalah di KSU BMT Multazam Yogyakarta dan penggunaannya
Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa hukum Islam memberikan
kewenangan pelaksanaan sanksi denda selama sesuai dengan ketentuan dan
prinsip yang telah ditentukan hukum Islam Penggunaan hasil denda lebih
diprioritaskan untuk kepentingan umum dan pelaksanaannya sesuai dengan
prinsip Islam19
Kelima penelitian yang dilakukan oleh Siti Toibah Nasution pada tahun
2012 yang berjudul ldquoStudi Analisis terhadap Fatwa DSN-MUI tentang Denda
18Arianto Syaputra Analisis Penggunaan Dana Tazīr dan Tarsquowidh bagi Nasabah
Wanprestasi pada PT BRI Syariah Skripsi (Jakarta Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
2014) 1-9 19 Heni Taslimah Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Penerapan Denda pada
Pembiayaan Bermasalah di KSU BMT Multazam Yogyakarta Skripsi (Yogyakarta Universitas
Islam Negeri Sunan Kalijaga 2008) 4-7
14
Keterlambatan Pembayaran Utang pada Credit Card Syarirsquoah di Tinjau
Menurut Fiqih Muamalahrdquo Penelitian tersebut merupakan penelitian pustaka
(library research) yang membahas mengenai bagaimana fatwa DSN-MUI
tentang denda keterlambatan pembayaran uang pada kartu kredit syariah dan
bagaimana metode penetapan hukum terhadap denda keterlambatan
pembayaran utang pada kartu kredit syariah Hasil dari penelitian tersebut
adalah hukum denda keterlambatan pembayaran utang pada kartu kredit adalah
bagi nasabah yang mampu membayar tetapi menunda-nunda pembayaran
dengan sengaja dan tidak mempunyai itikad baik untuk membayar hutangnya
maka akan dikenakan sanksi oleh LKS Tetapi bagi nasabah yang tidakbelum
mampu membayar disebabkan force majeur tidak boleh dikenakan sanksi
Denda tersebut nantinya akan diperuntukkan sebagai dana sosial Metode yang
digunakan oleh komisi fatwa DSN-MUI dalam proses penetapan fatwa
berpegang kepada al-Qurrsquoān sunnah dan ijtihad sahabat serta kaidah
fiqhiyah20
Untuk skripsi yang pertama penelitian tersebut membahas mengenai
penggunaan dana non halal dan bagaimana hukumnya bila ditinjau dari hukum
islam Meskipun sama-sama membahas tentang penggunaan dana non halal
akan tetapi dalam penelitian ini membahas penggunaan dana non halal dalam
perspektif fatwa DSN-MUI No123DSN-MUI XI2018 bukan perspektif
hukum Islam
20 Siti Toibah Nasution Studi Analisis Terhadap Fatwa DSN-MUI tentang Denda
Keterlambatan Pembayaran Utang pada Credit Card Syariah di Tinjau Menurut Fiqih Muamalah
Skripsi (Riau Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 2012) 3-8
15
Untuk skripsi yang kedua membahas mengenai penerapan dan
pengelolaan tazīr bagi nasabah wanprestasi Meskipun sama-sama membahas
tentang pengelolaan dana tazīr akan tetapi dalam penelitian tersebut ditinjau
dalam perspektif fatwa DSN-MUI No17DSN-MUIIX2000 sedangkan
dalam penelitian ini ditinjau dari perspektif fatwa DSN-MUI No123DSN-
MUI XI2018
Untuk skripsi yang ketiga membahas mengenai penggunaan dana tazīr
dan tarsquowidh bagi Nasabah Wanprestasi Meskipun sama-sama membahas
mengenai penggunaan dana tazīr akan tetapi dalam penelitian tersebut ditinjau
dalam perspektif fatwa DSN-MUI No17DSN-MUIIX2000 dan fatwa DSN-
MUI No43DSN-MUIVIII2004 sedangkan dalam penelitian ini ditinjau dari
perspektif fatwa DSN-MUI No123DSN-MUI XI2018
Untuk skripsi yang keempat membahas mengenai pelaksanaan
penerapan denda pada pembiayaan bermasalah dan penggunaannya ditinjau
dari hukum Islam Meskipun sama-sama membahas mengenai penggunaan
dana denda akan tetapi pada penelitian ini ditinjau dari perspektif fatwa DSN-
MUI No123DSN-MUI XI2018 bukan perspektif hukum Islam
Untuk skripsi yang kelima membahas mengenai denda keterlambatan
pembayaran uang pada kartu kredit syariah dan bagaimana metode penetapan
hukum terhadap denda keterlambatan pembayaran utang pada kartu kredit
syariah Meskipun sama-sama membahas mengenai denda akan tetapi dalam
penelitian ini membahas mengenai penggunaan dana denda bukan metode
penetapan hukum terhadap denda
16
F Metode Penelitian
1 Jenis dan Pendekatan Penelitian
Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) yaitu
penelitian yang dilakukan di lapangan atau dalam masyarakat yang berarti
bahwa datanya diambil atau didapat dari lapangan atau masyarakat
Meskipun penelitian ini berbasis penelitian lapangan penulis juga
menggunakan sumber-sumber data kepustakaan dengan memanfaatkan
buku-buku hasil penelitian dan internet digunakan untuk menelaah hal-
hal yang berkenaan dengan penggunaan dana yang tidak boleh diakui
sebagai pendapatan di lembaga keuangan syariah
Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan
kualitatif Yaitu tata cara penelitian dengan menggunakan pengamatan dan
wawancara21
2 Kehadiran Peneliti
Dalam penelitian kualitatif peneliti bertindak sebagai instrumen
sekaligus pengumpulan data Instrumen peneliti di sini dimaksudkan
sebagai alat pengumpul data Karena bertindak sebagai pengumpul data
atau instrumen peneliti akan senantiasa berhubungan dengan subyeknya22
Untuk itu dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi dan
wawancara untuk mengetahui praktik penggunaan dana yang tidak boleh
21 Lexi J Moleong Metode Penelitian Kualitatif (Bandung PT Remaja Rosdakarya 2009)
11 22 Basrowi dan Suwandi Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta PT Rineka Cipta
2008) 89
17
diakui sebagai pendapatan yang dilakukan oleh BMT Nurrohman Janti
Slahung
3 Lokasi Penelitian
Penelitian ini mengambil tempat di BMT Nurrohman Janti Slahung
tepatnya berada di jalan Mayjend Panjaitan Desa Janti Slahung Ponorogo
dengan pertimbangan bahwa lembaga ini merupakan lembaga keuangan
mikro yang memberikan layanan bagi masyarakat berdasarkan prinsip
syariah dan laporan keuangannya masih secara konvensional
4 Data dan Sumber Data
a Data
Data adalah fakta yang dapat ditarik menjadi suatu kesimpulan
dalam kerangka persoalan yang digarap23 Data dapat berupa teks
dokumen gambar foto artefak atau objek-objek lainnya yang
ditemukan di lapangan selama melakukan penelitian dengan
menggunakan penelitian kualitatif24 Adapun data-data yang
diperlukan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari
wawancara kepada karyawan manager dan DPS yang berada di BMT
Nurrohman Janti Slahung
23 Hendri Tanjung dan Abrista Devi Metode Penelitian Ekonomi Islam (Jakarta Gramata
Publishing 2013) 76 24 Jonathan Sarwono Metode Penelitian Kuantitatif dan Kuantitif (Yogyakarta Penerbit
Graha Ilmu 2012) 224
18
b Sumber Data
1) Sumber Data Primer
Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh
dari hasil wawancara kepada karyawan manager dan DPS di
BMT Nurrohman Janti Slahung untuk mendapatkan keterangan
yang benar-benar terjadi
2) Sumber Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk
yang sudah jadi sudah dikumpulkan dan diolah pihak lain
biasanya sudah dalam bentuk publikasi Data sekunder ini
biasanya sebagai pelengkap dari data primer25
Data sekunder yang mendukung penelitian penulis terdiri
dari seluruh data yang berkaitan dengan penggunaan dana yang
tidak bisa disebut sebagai pendapatan serta data dokumentasi
yang diperoleh dari BMT Nurrohman Janti Slahung
5 Teknik Pengumpulan Data
a Wawancara (interview)
Wawancara merupakan salah satu tehnik dalam pengumpulan
data penelitian yaitu suatu kejadian atau proses interaksi antara
pewawancara dan narasumber melalui komunikatif secara langsung26
25 Irawan Soeharto Metode Penelitian Sosial (Bandung PT Remaja Rosdakarya 2004)
67-68 26 Muri Yusuf Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Penelitian Gabungan
(Jakarta Kencana 2017) 372
19
Wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang terkait baik
secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data
terkait penelitian Peneliti melakukan wawancara kepada 4 (empat)
orang yaitu manager DPS dan 2 (dua) karyawan yang ada di BMT
Nurrohman Janti Slahung
b Observasi
Dalam arti sempit observasi adalah pengamatan secara langsung
terhadap gejala yang diteliti Secara luas observasi meliputi
pengamatan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung
terhadap objek yang sedang diteliti27
Dalam penelitian ini observasi dilakukan untuk mendapatkan
data tentang keadaan situasi dan kondisi BMT Nurrohman Janti
Slahung Peneliti mendatangi langsung kantor pusat BMT Nurrohman
Janti Slahung agar mendapatkan situasi dan kondisi terkini di BMT
Nurrohman Janti Slahung sehingga peneliti bisa melanjutkan
penelitian di BMT Nurrohman Janti Slahung
c Dokumentasi
Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang
diperoleh melalui dokumen-dokumen atau buku-buku tulisan-tulisan
yang ada kaitannya dengan masalah penelitian28 Teknik pengumpulan
data yang digunakan dengan cara membaca dan mengambil
27 Susilo Rahardjo dan Gudnanto Pemahaman Individu Teknik Nontes (Kudus Prenada
Media 2011) 42 28 Suharsimi Arikunto Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Bandung Rineka
Cipta 2006) 158
20
kesimpulan dari berkas-berkas atau arsip dokumen BMT Nurrohman
Janti Slahung
6 Analisis Data
Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat
pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data
dalam periode tertentu Aktivitas dalam analisis data menurut model Miles
dan Huberman yaitu data reduction data display dan conclusion drawing
atau verification Data reduction artinya data yang diperoleh dari lapangan
jumlahnya cukup banyak untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan
rinci Data display artinya penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk
uraian singkat bagan dan hubungan antar kategori Langkah ketiga yaitu
penarikan kesimpulan dan verifikasi29
Dalam penyusunan skripsi ini cara yang digunakan penulis untuk
menganalisa data adalah menggunakan metode deduktif dan induktif
Metode deduktif yaitu cara berfikir untuk menarik kesimpulan dari suatu
kaidah atau pendapat yang umum menuju ke suatu pendapat yang bersifat
khusus30 Sedangkan metode induktif yaitu cara berfikir untuk menarik
kesimpulan dari fakta-fakta kemudian dirumuskan menjadi suatu
kesimpulan atau jeneralisasi31
29 Sugiyono Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan RampD (Bandung Alfabeta
2016) 246-252 30 Burhan Bungin Analisis Data Penelitian Kualitatif (Jakarta PT Raja Grafindo Persada
2013) 47 31 Ibid 48
21
Dalam hal ini penulis mengemukakan terlebih dahulu teori-teori dan
data-data lalu menganalisanya dari fatwa DSN MUI kemudian dijadikan
pedoman dalam menganalisis penggunaan dana yang tidak boleh diakui
sebagai pendapatan di BMT Nurrohman Janti Slahung Ponorogo untuk
kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus yaitu apakah BMT
Nurrohman Janti Slahung Ponorogo sudah benar-benar menerapkan
ketentuan-ketentuan yang ada dalam fatwa DSN-MUI No123DSN-
MUIXI2018 tentang Penggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui
Sebagai Pendapatan (TBDSP) bagi Lembaga Keuangan Syariah Lembaga
Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariah
7 Pengecekan Keabsahan Data
Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini ditentukan dengan
cara
a Perpanjangan Pengamatan
Perpanjangan pengamatan akan memungkinkan peningkatan
derajat kepercayaan data yang dikumpulkan32 Dengan perpanjangan
pengamatan ini peneliti mengecek kembali apakah data-data terkait
penggunaan dana yang tidak bisa disebut sebagai pendapatan sudah
benar atau belum Jika data-data yang diperoleh selama ini ternyata
tidak benar maka peneliti melakukan pengamatan lagi yang lebih luas
dan mendalam sehingga diperoleh data yang pasti kebenarannya
32 Moleong Metodologi Penelitian 248
22
b Triangulasi
Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai
sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu33 Pada penelitian
ini peneliti melakukan pengecekan keabsahan data yang terkait
dengan penggunaan dana yang tidak bisa disebut sebagai pendapatan
serta peran DPS sudah benar atau belum dengan cara membandingkan
hasil wawancara dengan isi suatu dokumen dengan memanfaatkan
berbagai sumber data informasi sebagai bahan pertimbangan Dalam
hal ini peneliti membandingkan data hasil observasi dengan data hasil
wawancara dan juga membandingkan hasil wawancara dengan
wawancara lainnya yang kemudian diakhiri dengan menarik
kesimpulan sebagai hasil temuan lapangan
G Sistematika Pembahasan
Dalam penelitian ini untuk memberoleh pembahasan dan pemahaman
penulis membuat sistematikan pembahasan menjadi V (lima) bab yang mana
antara bab satu dengan bab lainnya mempunyai hubungan yang erat dan
berkaitan sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak bisa
dipisahkan yaitu sebagai berikut
1 BAB I PENDAHULUAN
Bab ini merupakan gambaran untuk memberikan pola
pemikiran bagi keseluruhan isi yang terdiri dari latar belakang
masalah rumusan masalah tujuan penelitian manfaat penelitian
33 Ibid 273
23
telaah pustaka kajian teori metode penelitian dan sistematika
pembahasan
2 BABII FATWA NO123DSN-MUIXI2018 TENTANG
PENGGUNAAN DANA YANG TIDAK BOLEH DIAKUI
SEBAGAI PENDAPATAN (TBDSP) BAGI LEMBAGA
helliphelliphelliphellipKEUANGANSYARIAH
Berisi uraian mengenai landasan teori yang digunakan untuk
menganalisis permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini yaitu
menguraikan fatwa DSN MUI tentang penggunaan dana yang tidak
boleh diakui sebagai pendapatan bagi lembaga keuangan syariah
Dalam hal ini peneliti memaparkan tentang gambaran singkat
fatwa No123DSN-MUIXI2018 tentang penggunaan dana yang
tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi lembaga keuangan
syariah
3 BAB III PRAKTIK PENGGUNAAN DANA TBDSP DAN
helliphelliphelliphellipPROSEDUR DEWAN PENGAWAS SYARIAH DI BMT
helliphelliphelliphellipNURROHMAN JANTI SLAHUNG PONOROGO
Bab ini berisikan data penelitian lapangan di BMT
Nurrohman Janti Slahung Ponorogo Dalam hal ini peneliti
memaparkan tentang sejarah BMT Nurrohman Janti Slahung visi
misi dan motto BMT Nurrohman Janti Slahung tempat dan
kedudukan BMT Nurrohman Janti Slahung pengurus BMT
Nurrohman Janti Slahung dan produk pembiayaan di BMT
24
Nurrohman Janti Slahung Selain itu peneliti juga memaparkan
tentang praktik penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai
pendapatan dan prosedur DPS dalam mengawasi penggunaan dana
yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan di BMT Nurrohman
Janti Slahung Ponorogo
BAB IV ANALISA FATWA NO123DSN-MUIXI2018 TENTANG
PENGGUNAAN DANA YANG TIDAK BOLEH DIAKUI
SEBAGAI PENDAPATAN (TBDSP) DI BMT NURROHMAN
JANTI SLAHUNG PONOROGO
Bab ini berisikan analisis fatwa analisis Fatwa No123DSN-
MUIXI2018 terhadap penggunaan dana yang tidak boleh diakui
sebagai pendapatan bagi lembaga keuangan syariah di BMT
Nurrohman Janti Slahung dan analisis fatwa No123DSN-
MUIXI2018 terhadap prosedur DPS dalam penggunaan dana
yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi lembaga
keuangan syariah di BMT Nurrohman Janti Slahung
BAB V PENUTUP
Bab ini berisikan kesimpulan yang merupakan jawaban
umum dari permasalahan yang ditarik dari hasil penelitian dan
berikut saran-saran yang ditujukkan bagi pihak-pihak terkait
dengan permasalahan penelitian
25
BAB II
FATWA NO123DSN-MUIXI2018 TENTANG PENGGUNAAN DANA
YANG TIDAK BOLEH DIAKUI SEBAGAI PENDAPATAN (TBDSP)
BAGI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
A Pengertian Fatwa Dewan Syariah Nasional
Fatwa mempunyai kesamaan dengan kata iftā dimana ia adalah masdar
dari kata aftā yufti iftārsquoan Adapun kata futya atau fatwa adalah isim masdar
dari aftā hanya saja kata futya lebih sering digunakan oleh orang Arab
sebagaimana yang dinukil oleh Ibn Mandzur dalam lisannya Pengertian iftārsquo
secara etimologi adalah al- Ibānah (penjelasan) yaitu memberikan penjelasan
kepada orang lain Atas dasar ini Iftārsquo berarti memberikan penjelasan kepada
orang lain yang menanyakan suatu hal34 Arti fatwa secara bahasa misalnya
terdapat dalam surah an-Nisā ayat 17635
هلك ليس له ولد وله أخت إن امرؤ يست فتوك قل الله ي فتيكم ي الكللة ف ما ت رك إن كا تا اث ن ت ين لهما وهو يرث ها إن لم يكن لها ولد لها ث ي ين ل وإن كاوا إخوة رجالا وساء للذكر مث الث لثان مما ت رك ح ا
﴾٦٧١﴿والله بكل شيء عليم ي ب ي ن الله لكم أن تضلوا Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah) Katakanlah Allah
memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu) jika seorang
meninggal dunia dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara
perempuan maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari
harta yang ditinggalkannya dan saudaranya yang laki-laki mempusakai
(seluruh harta saudara perempuan) jika ia tidak mempunyai anak tetapi
jika saudara perempuan itu dua orang maka bagi keduanya dua pertiga
34 Umarwan Sutopo ldquoDialektika Fatwa dan Hukum Positif di Indonesiardquo Justicia Islamica
1 (Juni 2018) 91 35Departemen Agama RI Al-Qurrsquoān dan Terjemahnya (Semarang CV Toha Putra 2008)
149
26
dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal Dan jika mereka (ahli
waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan maka
bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara
perempuan Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu supaya kamu
tidak sesat Dan Allah maha mengetahui segala sesuatu
Pengertian fatwa menurut syararsquo ialah menerangkan hukum syararsquo dalam
suatu persoalan menjadi sebuah jawaban dari suatu pertanyaan baik sipenanya
itu jelas identitasnya maupun tidak serta berbentuk perseorangan atau
kolektif36 Dengan demikian pengertian fatwa berarti menerangkan hukum-
hukum Alah SWT berdasarkan pada dalil-dalil syariah secara umum dan
menyeluruh Keterangan hukum yang telah diberikan itu dinamakan fatwa
Orang yang meminta atau menanyakan fatwa disebut mustaftī sedang yang
dimintakan untuk memberikan fatwa disebut mufti37 Fatwa memiliki fungsi
sebagai penerapan secara konkret ketentuan fiqh dalam masalah tertentu38
Pada umumnya fatwa ditetapkan berdasarkan keterangan al-Qurrsquoān
hādits ijmā dan qiyās Keempatnya merupakan sumber dalil hukum syariah
yang telah disepakati oleh jumhur ulama Jumhur ulama menyepakati validitas
keempat sumber tersebut sebagai sumber-sumber hukum syariah berdasarkan
firman Allah didalam al-Qurrsquoān surat an-Nisā ayat 59 sebagai berikut39
36 Yusuf Qardhawi Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan (Jakarta Gema Insani
Press 1997) 5 37 Ichwan Sam dkk Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI
(Jakarta Erlangga 2014) 7-8 38 Marsquoruf Amin dkk Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum dan
Perundang-undangan (Jakarta Puslitbang Kehidupan Keagamaan 2011) 21 39Departemen Agama Al-Qurrsquoān dan Terjemahnya 124
27
مر منكم إن يا أي ها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي اتم ت ؤمنون ب الله والي وم الخر ت نازعتم ي شيء ردوه إلى الله والرسول إن كن
لك ر وأحسن تأويل ذ ﴾٩٥﴿ خي Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya)
dan ulil amri di antara kamu Kemudian jika kamu berlainan pendapat
tentang sesuatu maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qurrsquoān) dan
Rasul (sunnahnya) jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan
hari kemudian Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik
akibatnya
Kebolehan untuk berijtihad juga diperkuat keterangan hadits yang
diriwayatkan oleh Mursquoādz ibn Jabal ketika diutus Rasulullah SAW untuk
menjadi qādhi di Yaman Rasulullah bertanya kepada Mursquoādz apakah yang
akan dilakukan dalam berhukum jika ia tidak menemukan dalil naqli dari al-
Qurrsquoān maupun sunnah maka Mursquoādz menjawab bahwa ia akan berijtihad
dengan akalnya dan Rasullah pun menyetujuinya40
Dikeluarkannya fatwa dipandang sebagai pendapat hukum yang
berdasarkan pertimbangan Pengeluaran fatwa ini dimaksudkan untuk
melaksanakan fungsinya yang utama yakni memberikan pendapat hukum
suatu masalah sesuai dengan pendapat mereka tentang tindakan apa yang
benar menurut pandangan syariah Fatwa telah berperan dalam menjelaskan
hukum Islam yang berbentuk jawaban konkret terhadap kasus demi kasus yang
telah dihadapi oleh masyarakat yang dapat dijadikan pedoman untuk
mengetahui bagaimana penerapan hukum syariah terhadap masalah tertentu41
40 Asrorun Nirsquoam Sholeh Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (tmp
Emir Cakrawala Islam 2016) 123 41 Amin dkk Fatwa Majelis 21
28
B Profil Dewan Syariah Nasional
1 Pengertian Dewan Syariah Nasional
Dewan Syariah Nasional atau disebut dengan DSN ialah suatu
lembaga bentukan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1999
yang beranggotakan para ahli hukum Islam Lembaga ini memiliki fungsi
melakukan tugas-tugas MUI dalam memajukan ekonomi umat menangani
masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan
syariah Salah satu tugas pokok dari DSN ialah mengkaji menggali dan
merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam dalam bentuk fatwa
untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga keuangan
syariah serta untuk memberikan pengawasan terhadap Dewan Pengawas
Syariah (DPS) yang ada dimasing-masing lembaga keuangan syariah
sebagai kewaspadaan MUI terkait dengan kemungkinan timbulnya fatwa
yang berbeda dimasing-masing DPS42
Lembaga ini memiliki fungsi utama sebagai pengawas produk
produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariat Islam DSN
membuat garis panduan produk syariah untuk keperluan pengawasan
Garis panduan tersebut diambil dari sumber-sumber hukum Islam yang
dijadikan dasar pengawasan bagi DPS pada lembaga-lembaga keuangan
syariah dan menjadi dasar pengembangan produk-produknya43
42 Muhammad Syafirsquoi Antonio Bank Syariah dari Teori ke Praktik (Jakarta Gema Insani
2001) 32 43 Ibid 32
29
2 Sejarah Terbentuknya Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia
(DSN-MUI)
Pasca diundangkannya Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang
perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang perbankan
kegiatan dan aktivitas pengembangan ekonomi syariah semakin
meningkat44 Hal itu kemudian diikuti pertumbuhan pesat aktivitas
perekonomian yang berdasarkan prinsip syariah termasuk mendorong
pendirian beberapa lembaga keuangan syariah Perkembangan pesat
lembaga keuangan syariah memerlukan aturan-aturan yang berkaitan
dengan kesesuaian operasional LKS dengan prinsip-prinsip syariah
Persoalan muncul karena institusi regulator yang semestinya mempunyai
otoritas mengatur dan mengawasi LKS yaitu Bank Indonesia (BI) untuk
perbankan syariah dan kementerian keuangan untuk lembaga keuangan
nonbank tidak dapat melaksanakan otoritasnya dibidang syariah (untuk
merumuskan prinsip-prinsip syariah secara langsung dari teks al-Qurrsquoān
hādits maupun kitab-kitab fiqih Kementerian keuangan dan BI tidak
memiliki otoritas untuk merumuskan prinsip-prinsip syariah secara
langsung dari teks-teks keagamaan dalam bentuk peraturan (regulasi) yang
bersesuaian untuk setiap lembaga keuangan syariah Sebab lain adalah
bahwa lembaga tersebut tidak dibekali peraturan perundang-undangan
44 Khotibul Umam Legislasi Fikih Ekonomi dan Penerapannya dalam Produk Perbankan
Syariah di Indonesia (Yogyakarta BPFE 2011) 49
30
yang mengatur tentang otoritas dalam mengurus masalah kesesuaian
syariah45
Rencana pembentukan DSN mulai dibincangkan pada tahun 1990
ketika acara lokakarya dan pertemuan yang membahas tentang bunga bank
dan pengembangan ekonomi rakyat serta merekomendasikan agar
pemerintah memfasilitasi pendirian bank berdasarkan prinsip syariah
Karena kesimpulan lokakarya ini mengindikasikan adanya kecenderungan
mempersamakan bunga bank dengan riba Selanjutnya pada tahun 1997
Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengadakan lokakarya ulama tentang
reksadana syariah yang salah satu rekomendasinya adalah pembentukan
DSN46
Pada pertemuan tanggal 14 Oktober 1997 telah disepakati
pembentukan DSN Usulan ini ditindaklanjuti sehingga tersusunlah DSN
secara resmi tahun 1998 Pada tahun 1999 pengurus DSN yang pertama
adalah menteri agama republik Indonesia Malik Fajar pada acara
Musyawarah Kerja Nasional (MUKERNAS) MUI di Jakarta tepatnya
pada bulan februari 1998 Kehadiran DSN pada tahun bersamaan dengan
terbentuknya komite ahli pengembangan syariah di BI yang kemudian
bertukar nama menjadi biro perbankan syariah47
45 M Cholis Nafis Teori Hukum Ekonomi Syariah Kajian Komprehensif tentang Teori
Hukum Ekonomi Islam Penerapannya dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional dan Penerapannya
ke dalam Peraturan Perundang-undangan (Jakarta UIP 2011) 82 46 SyafirsquoI Antonio Bank Syariah 32 47 Panji Adam Fatwa-fatwa Ekonomi Syariah Konsep Metodologi dan Implementasinya
pada Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta Sinar Grafika Offset 2018) 161
31
3 Tugas dan Wewenang Dewan Syariah Nasional
Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)
sebagai lembaga yang mempunyai otoritas dalam pembuatan fatwa di
bidang ekonomi syariah mempunyai beberapa tugas dan wewenang
Dalam pedoman dasar DSN-MUI yang termuat dalam bab IV keputusan
DSN-MUI Nomor 01 tahun 2000 tugas dan wewenang adalah sebagai
berikut
a Dewan Syariah Nasional bertugas48
1) Menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam
kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada
khususnya
2) Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan syariah
3) Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah
4) Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan
b Dewan Syariah Nasional berwenang49
1) Mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS di masing-masing
lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum
pihak terkait
2) Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan atau
peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang seperti
departemen keuangan dan BI
48 Marsquoruf Abdullah Hukum Keuangan Syariah pada Lembaga Keuangan Bank dan Non
Bank (Yogyakarta Aswaja Presindo 2016) 214 49 Ibid 214
32
3) Memberikan rekomendasi danatau mencabut rekomendasi
nama-nama yang akan duduk sebagai DPS pada suatu lembaga
keuangan syariah
4) Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang
diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah termasuk
otoritas moneter atau lembaga keuangan dalam maupun luar
negeri
5) Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk
menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan
oleh DSN
6) Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil
tindakan apabila peringatan tidak diindahkan
4 Kedudukan Status dan Anggota DSN
Kedudukan status dan anggota DSN yaitu50
a DSN merupakan bagian dari MUI
b DSN membantu pihak terkait seperti departemen keuangan BI dan
lain-lain dalam menyusun peraturan atau ketentuan untuk lembaga
keuangan syariah
c Anggota DSN terdiri dari para ulama praktisi dan para pakar dalam
bidang yang terkait dengan muamalah syariah
d Anggota DSN ditunjuk dan diangkat oleh MUI dengan masa bakti
sama dengan periode masa bakti pengurus MUI pusat yakni 5 (lima)
50 Ibid 231
33
tahun Sedangkan dalam buku petunjuk pelaksanaan pembukaan
kantor bank syariah yang diterbitkan oleh BI dikatakan bahwa masa
bakti DSN adalah 4 (empat) tahun
5 Mekanisme Kerja Dewan Syariah Nasional
Secara garis besar mekanisme kerja DSN sebagai berikut51
a Mengesahkan rancangan fatwa yang diusulkan oleh badan pelaksana
harian DSN dalam rapat pleno
b Menetapkan mengubah atau mencabut berbagai fatwa dan pedoman
kegiatan lembaga keuangan syariah dalam rapat pleno
c Mengesahkan atau mengklarifikasi hasil kajian terhadap usulan atau
pertanyaan mengenai suatu produk atau jasa lembaga keuangan
syariah dalam rapat pleno
d Melakukan rapat pleno paling tidak satu kali dalam tiga bulan atau
bilamana diperlukan
e Setiap tahunnya membuat suatu pernyataan yang dimuat dalam
laporan tahunan (annual report) bahwa lembaga keuangan syariah
yang bersangkutan telah atau tidak memenuhi segenap ketentuan
syariah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN
Untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan harian DSN tersebut
dibebankan kepada Badan Pelaksana Harian (BPH) Adapun mengenai
mekanisme kerja BPH adalah sebagai berikut52
51 Jaih Mubarok Perkembangan Fatwa Ekonomi Syariah (Bandung Pustaka Bani Quraisy
2004) 14 52 Ibid 14
34
a Menerima usulan atau pertanyaan hukum mengenai produk atau jasa
lembaga keuangan syariah
b Sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris paling lambat 1 (satu) hari
kerja setelah menerima usulan atau pertanyaan harus menyampaikan
permasalahan kepada ketua BPH
c Ketua BPH bersama anggota dan para ahli selambat-lambatnya 30
(tiga puluh) hari kerja harus membuat memorandum khusus yang
berisi telaah dan pembahasan terhadap suatu pertanyaan atau usulan
d Ketua BPH selanjutnya membawa hasil pembahasan ke dalam rapat
pleno DSN untuk mendapat pengesahan
e Fatwa atau memorandum DSN ditandatangani oleh ketua dan
sekretaris DSN
C Fatwa DSN-MUI tentang Penggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui
Sebagai Pendapatan (TBDSP)
Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan (TBDSP) tidak lain
adalah dana yang diterima atau dikuasai oleh Lembaga Keuangan Syariah
(LKS) Lembaga Bisnis Syariah (LBS) dan Lembaga Perekonomian Syariah
(LPS) tetapi tidak boleh diakui sebagai pendapatan atau kekayaannya Implisit
dalam fatwa bahwa pendapatan atau uang yang dihasilkan dari aktivitas
taruhan (maysir) maupun barang yang tidak diketahui pemiliknya digolongkan
35
ke dalam pendapatan non halal dan DSN-MUI memberikan fatwa sebagai dana
TBDSP53
Pertimbangan DSN-MUI mengeluarkan fatwa No 123DSN-
MUIXI2018 karena belum ada pedoman penyaluran atas sejumlah dana
titipan dimaksud Dengan demikian ada pedoman bagi manajemen untuk
mengatur arah penyaluran dana yang terhimpun Sementara itu di lingkungan
LKS LBS maupun LPS kian hari kian bertambah jumlah nilai maupun tuntutan
penyalurannya Walaupun besaran nilai dana TBDSP dari seluruh entitas
syariah di Indonesia tidak terdapat datanya namun nominalnya akan
berkorelasi positif dengan nilai aset dan jumlah kantor LKS LBS maupun
LPS54
Selanjutnya fatwa mengatur arah penggunaan dana TBDSP secara inklusif
untuk kemaslahatan umat Islam dan kepentingan umum yang tidak
bertentangan dengan prinsip syariah Dana TBDSP diarahkan guna
menyejahterakan fakir miskin penanggulangan bencana beasiswa dan
pembangunan fasilitas umum yang berdampak sosial Tujuan mulianya untuk
menghapus generasi yang lemah secara ilmu maupun ekonomi Harapannya
penggunaan dana TBDSP berorientasi pada pemecahan masalah penciptaan
nilai keanekaragaman desentralisasi ketahanan keberlanjutan dan
keharmonisan lingkungan (profit people dan planet) 55
53 M Salman Yusuf ldquoFatwa No 123 Untuk Siapardquo dalam https www pressreader
com indonesia majalah-investor 20190801 282462825619338 (diakses pada tanggal 12 Februari
2020 jam 0838) 54 Ibid 55 Ibid
36
Fatwa DSN MUI No 123DSN-MUIXI2018 merupakan hasil ijtihad
ulama yang dituangkan dalam rapat pleno pengurus DSN pada hari Kamis
tanggal 30 safar atau 08 november 2018 di Jakarta Dasar hukum pembuatan
fatwa No 123DSN-MUIXI2018 yaitu antara lain
1 QS an-Nisārsquo (4) ayat 2956
نكم بالباطل إلا أن ت ارة يا أي ها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم ب ي كون ت عن ت راض منكم
Hai orang yang beriman Janganlah kamu makan harta kamu di
antara kamu dengan jalan yang batil (tidak benar melanggar
ketentuan agama) tetapi (hendaklah) dengan perniagaan yang
berdasar kerelaan di antara kamu
2 QS al-Māidah (5) ayat 257
ثم والعدوان ولا ت عاووا على ال hellipوت عاووا على البر والت قوى hellipDan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan
dan janganlah kamu tolong-menolong dalam (mengerjakan) dosa
dan pelanggaranhellip
3 QS al-Baqārah (2) 27558
hellipوأحل الله الب يع وحرم الر با Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba
Berdasarkan alasan di atas DSN-MUI mengeluarkan fatwa mengenai
penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan yang sesuai
dengan prinsip syariah dan menjadi pedoman lembaga kuangan syariah dalam
menggunakan dana TBDSP yang sesuai dengan Islam
56 Departemen Agama Al-Qurrsquoān dan Terjemahnya 118 57 Ibid 152 58 Ibid 65
37
Fatwa DSN MUI No 123DSN-MUIXI2018 terbagi dalam empat
ketetapan yang masing-masing membahas apa saja yang termuat dalam
kegiatan penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan yaitu59
a Pertama Ketentuan Umum
Bagian pertama tentang ketentuan umum nomor satu disebutkan
bahwa dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi Lembaga
Keuangan Syariah (LKS) Lembaga Bisnis Syariah (LBS) dan Lembaga
Perekonomian Syariah (LPS) yang selanjutnya disingkat Dana TBDSP
adalah dana yang diterima atau dikuasai oleh LKS LBS dan LPS tetapi
tidak boleh diakui sebagai pendapatan atau kekayaannya Kedua Lembaga
Keuangan Syariah yang selanjutnya disingkat LKS adalah badan hukum
yang menyelenggarakan kegiatan usaha bidang keuangan berdasarkan
prinsip-prinsip syariah Ketiga Lembaga Bisnis Syariah yang selanjutnya
disingkat LBS adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan
bisnis berdasarkan prinsip-prinsip syariah Kemudian yang keempat
disebutkan bahwa Lembaga Perekonomian Syariah yang selanjutnya
disingkat LPS adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan
perekonomian syariah yang tidak masuk dalam kategori sebagai LKS dan
LBS60
59 DSN-MUI ldquoPenggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan bagi
Lembaga Keuangan Syariah Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariahrdquo dalam
httpsdsnmuioridkategorifatwa (diakses pada tanggal 10 Desember 2019 jam1640) 60 Ibid
38
b Kedua Ketentuan Terkait Dana TBDSP
Bagian kedua disebutkan bahwa dana TBDSP berasal antara lain
dari transaksi tidak sesuai dengan prinsip syariah yang tidak dapat
dihindarkan termasuk pendapatan bunga (riba) transaksi syariah yang
tidak terpenuhi ketentuan dan batasannya (rukun dan atau syaratnya)
dana sanksi (denda) karena tidak memenuhi kewajiban sesuai kesepakatan
(adam al-wafā bi al-iltizām) dana yang tidak diketahui pemiliknya
diketahui pemiliknya tetapi tidak ditemukan atau diketahui pemiliknya
tetapi biaya pengembaliannya lebih besar dari jumlah dana tersebut dana
tersebut boleh diakui sebagai dana TBDSP setelah satu tahun sejak
diumumkan kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan
yang berlaku LKS LBS dan LPS wajib membentuk rekening khusus
untuk penampungan dana TBDSP61
c Ketiga Ketentuan Terkait Penggunaan Dana TBDSP
Dana TBDSP wajib digunakan dan disalurkan secara langsung untuk
kemaslahatan umat Islam dan kepentingan umum yang tidak bertentangan
dengan prinsip syariah Bentuk-bentuk penyaluran dana TBDSP yang
dibolehkan adalah bantuan sumbangan secara langsung untuk62
a Penanggulangan korban bencana
b Sarana penunjang lembaga pendidikan Islam
c Masjid atau musholla dan penunjangnya
61 Ibid 62 Ibid
39
d Pembangunan fasilitas umum yang berdampak sosial
e Sosialisasi edukasi dan literasi ekonomi keuangan dan bisnis syariah
untuk masyarakat umum
f Beasiswa untuk siswa atau mahasiswa berprestasi danatau kurang
mampu
g Kegiatan produktif bagi dhuafa
h Fakir-miskin
Dana TBDSP boleh disalurkan secara langsung oleh LKS LBS dan
LPS dan atau melalui lembaga sosial Dana TBDSP tidak boleh
dimanfaatkan untuk kepentingan LKS LBS dan LPS antara lain dalam
bentuk
a Promosi produk maupun iklan (branding) perusahaan
b Pendidikan dan pelatihan untuk karyawan
c Pembayaran pajak zakat amp wakaf
d Pembayaran atau pelunasan tunggakan nasabah (end-user)
e Kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah
Setiap penggunaan dan penyaluran dana TBDSP harus mendapatkan
persetujuan atau opini dari Dewan Pengawas Syariah LKS LBS dan LPS
tersebut Dalam hal dana TBDSP digunakan untuk kegiatan produktif
maka penyalurannya harus sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku
40
d Keempat Ketentuan Penutup
Jika terjadi perselisihan di antara para pihak maka penyelesaiannya
dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah
setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah Fatwa ini berlaku
sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata
terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagaimana
mestinya63
Ketua MUI Maruf Amin menegaskan bank syariah hanya boleh
menggunakan dana non halal untuk kepentingan sosial Dana non halal tak
boleh bercampur untuk keuntungan bank Maruf menjelaskan bahwa dana non
halal merupakan segala bentuk pemasukan bank syariah yang bersumber dari
kegiatan yang tidak halal Ia lantas mencontohkan salah satu pendapatan non
halal itu berupa denda saat nasabah terlambat mengembalikan pinjaman
Menurutnya dana itu tak boleh dimasukan dan digunakan sebagai keuntungan
bank syariah dan harus digunakan untuk kegiatan-kegiatan sosial64
D Dana Non Halal pada Lembaga Keuangan Syariah
Dana adalah uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank dalam
bentuk tunai atau aktiva lain yang dapat segera diubah menjadi uang tunai
Dana non halal pada lembaga keuangan syariah adalah dana yang ketika diakui
sebagai pendapatan maka bisa masuk kategori pendapatan tidak halal Istilah
dana non halal menjadi dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan
63 Ibid 64 Asep Fathulrahman rdquo Maaruf Sebut Dana Tak Halal Bank Syariah Hanya untuk Sosialrdquo
dalam httpswwwcnnindonesiacomekonomi20181110154725-78-345508maaruf-sebut-dana-
tak-halal-bank-syariah-hanya-untuk-sosial (diakses pada tanggal 06 Maret 2020 jam 0905)
41
dikarenakan dana non halal dirasa tidak mencerminkan misi syariah agar tidak
terjadi salah pengertian didalam lingkup zakat Infāq dan shadaqāh serta pada
prinsipnya dana tersebut dapat digunakan (bukan dana non halal dalam arti
haram dan tidak bisa digunakan)
Dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan tersebut berasal antara
lain dari65
1 Tazīr atau sanksi berupa sejumlah dana yang dikenakan kepada nasabah
mampu bayar yang lalai dalam melaksanakan kewajibannya Sifat sanksi
ini adalah untuk mendidik nasabah agar selalu disiplin dalam
melaksanakan kewajibannya
2 Transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah yang tidak dapat
dihindari Misal dalam rangka pembiayaan Letter Credit (LC) bank
syariah harus membuka rekening di bank konvensional sehingga bank
syariah mendapatkan bunga
3 Tidak diketahui pemiliknya atau diketahui pemiliknya namun biaya
pengembaliannya lebih besar Misal hasil lelang atas aset nasabah ternyata
masih ada sisa setelah dikurangi segala biaya lelang dan hutang nasabah
Sisa tersebut harus dikembalikan kepada nasabah Pemilik Aset Namun
nasabah tidak bisa diketahui lagi keberadaannya (karena bagian dari
mafia) atau nasabah diketahui keberadaannya tapi uang sisa lelang lebih
kecil daripada biaya transfer
65 DSN-MUI ldquoPenggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan bagi
Lembaga Keuangan Syariah Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariahrdquo dalam
httpsdsnmuioridkategorifatwa (diakses pada tanggal 10 Desember 2019 jam1640)
42
4 Transaksi syariah yang di kemudian hari diketahui tidak sesuai dengan
prinsip syariah Misal obyek murābahah ternyata di kemudian hari
diketahui digunakan oleh nasabah untuk usaha yang bertentangan dengan
prinsip syariah Dalam hal ini bank syariah wajib menghentikan
pembiayaannya dan hanya mengambil pokok pembiayaanya
Kaidah-kaidah dalam perlakuan dana yang bersumber dari aktivitas non
halal yaitu66
a Dana yang bersumber dari aktivitas non halal adalah setiap pendapatan
yang bersumber dari transaksi yang dilarang syariah seperti bunga
b Ulama sepakat bahwa pendapatan tersebut adalah harta non halal
Sedangkan bagian modal atau pinjaman itu hukumnya halal
c Pendapatan non halal tersebut tidak boleh digunakan oleh pemiliknya
sebagai sumber tabungan atau deposito tetapi harus membersihkannya
dengan cara menyalurkannya untuk hajat-hajat sosial
d Jika terjadi maka deposan telah berdosa menggunakan sumber deposito
dari harta non halal Bagi LK penerima atau pengelola deposito jika tidak
mengetahuinya maka tidak berdosa Tetapi jika mengetahuinya maka
harus disalurkan untuk kepentingan sosial
Dana non halal ini otomatis bukan lagi dana non halal ketika tidak diakui
sebagai pendapatan oleh pihak LKS Dana tersebut menjadi halal bagi
mustahiq Mustahiq dana non halal ini biasanya adalah mustahiq (pihak yang
berhak) atas dana sosial dan kebajikan
66 Puspitasari Lenap rdquoPengungkapan Pendapatan Non-Halalrdquo 104-105
43
Dana sosial menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah uang yang
disediakan untuk suatu keperluan biaya kesejahteraan pemberian hadiah dan
derma yang ditujukan untuk mereka yang berhak menerimanya67
Secara sederhana dana sosial adalah dana atau uang yang disediakan untuk
suatu keperluan sosial Dana sosial dalam sistem keuangan bank syariah
merupakan dana non aset sebagai hukuman berupa pengenaan denda atau biaya
karena pelanggaran suatu perjanjian misalnya kelambatan pelunasan utang
pokok atau pelanggaran ketentuan rasio kas68
Sebagai lembaga keuangan syariah BMT memiliki kewajiban
pengelolaan dana nasabah dalam bentuk apapun Salah satu dana yang harus
dikelola dan didistribusikan oleh lembaga keuangan syariah ialah kewajiban
pengelolaan dana sosial Karena ini merupanan fungsi dan peran yang melekat
pada lembaga keuangan syariah untuk memobilisasi dana-dana sosial Berikut
ini yang merupakan dana-dana sosial yang wajib dikelola oleh lembaga
keuangan syariah69
a Zakat
Zakat merupakan pemberian harta dengan kadar tertentu yang
diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat yang
67 Kamus Besar Bahasa Indonesia ldquoDana Sosialrdquo dalam httpskbbiwebiddanahtml
(diakses pada tanggal 01 Maret 2020 jam 2100) 68 Ritwan Thovarsquoi Distribusi Dana Sosial pada Bayt al-Māl Wa al-Tamwīl (BMT) Alfa
Dinar Kerjo Karanganyar Naskah Publikasi (Surakarta Universitas Muhammadiyah 2016) 2 69 Totok Budisantoso dan Nuritomo Bank dan Lebaga Keuangan Lain (Jakarta Salemba
Empat 2017) 211
44
telah ditentukan oleh syariat Hukum dari zakat sendiri ialah fardhu āin
atas orang-orang yang cukup syaratnya70
b Infāq
Infāq berasal dari kata anfaqa yang berarti mengeluarkan sesuatu
(harta) untuk kepentingan umum Dalam terminologi syariah infāq berarti
mengeluarkan sebagian dari harta untuk sesuatu kepentingan yang
diperintahkan dalam ajaran Islam Infāq dikeluarkan oleh setiap orang
yang beriman baik yang pendapatannya besar maupun kecil baik disaat
lapang maupun sempit dan tidak ditentukan mustahiqnya sebagaimana
yang ada pada zakat71
c Shadaqāh
Shadaqāh yakni pemberian sesuatu yang bermanfaat kepada orang
lain misalnya makanan minuman atau harta dengan tidak mengharapkan
balasan dari orang yang menerimanya kecuali mengharapkan pahala dari
Allah Sehingga shadaqāh dapat di simpulkan memberikan zat dengan
tidak ada tukarannya dan tidak ada karenanya72
E Dewan Pengawas Syariah dalam Lembaga Keuangan Syariah
Dewan Pengawas Syariah (DPS) berperan untuk mengawal dan
memastikan bahwa bank syariah dalam operasionalnya sesuai dengan prinsip
syariah Dengan demikian peran DPS sangat penting karena untuk memastikan
70 Sulaiman Rasjid Fiqh Islam (Hukum Fiqh Isam) (Bandung Sinar Baru Algensindo
2016) 192 71 Rahmawati Muin Manajemen Zakat (Makassar Alauddin University Press 2011) 4 72 Sudarsono Pokok- pokok Hukum Islam (Jakarta PT Rineka Cipta 2001) 299
45
ada dan tidaknya kepatuhan syariah di BMT Tugas pokok DPS di BMT ada
tiga macam Pertama mengesahkan dan mengembangkan produk BMT yaitu
melakukan telaah kritis terhadap akad yang telah dipergunakan
memperbaikinya agar sesuai dengan prinsip syariah Begitu pula dengan
mengkaji dan mempelajari fatwa DSN-MUI untuk melihat kemungkinan
penterjemahannya menjadi produk baru di BMT Kedua mengawasi
manajemen BMT dalam mengaplikasikan akad yaitu melakukan pengawasan
operasional kerja manajemen dan aplikasi akad baik antar pengurus
pengelola maupun pihak luar yang berhubungan dengan BMT Ketiga
membina pengurus dan pengelola BMT secara informal melalui interaksi
keseharian rapat pengurus maupun secara formal dan rutin dalam kajian
tausiah yang memberikan bekal dan pemahaman keislaman yang
menyeluruh73
Sedangkan wewenang DPS adalah memberikan pedoman syariah kepada
bank untuk pengerahan dana penyaluran dana dan kegiatan bank lainnya dan
mengadakan perbaikan seandainya suatu produk yang dijalankan dinilai tidak
sesuai syariah74
Dalam buku yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dijelaskan bahwa
DPS mempunyai tiga kedudukan yaitu75
73 Akhmad Faozan ldquoPeran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Penerapan Shariah
Compliance pada Bayt al-Māl Wa al-Tamwīl (BMT) di Kota Purwokertordquo JPA 1 (Juni 2015) 145-
146 74 Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad SyafirsquoI Antonio Apa dan Bagaimana Bank
Islam (Yogyakarta Dana Bhakti Wakaf 1992) 2 75 Mubarok Perkembangan Fatwa 17
46
a Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi pimpinan Unit Usaha
Syariah (UUS) dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang
berkaitan dengan aspek syariah
b Sebagai mediator antara bank dengan DSN dalam mengkomunikasikan
usul dan saran pengembangan produk dan jasa bank yang memerlukan
kajian dan fatwa dari DSN
c Sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan pada bank DPS wajib
melaporkan kegiatan usaha dan perkembangan bank syariah yang
diawasinya kepada DSN minimal satu kali dalam satu tahun Perlu
ditambahkan bahwa kedudukan DPS di bank-bank syariah juga
berkedudukan sebagai penjamin bahwa bank yang diawasinya berjalan
sesuai dengan prinsip syariah
Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam manajemen
penyaluran dana DPS harus menjalankan kewajibannya sesuai dengan
amanah Berikut merupakan wewenang dan tanggung jawab DPS dalam
pengawasan penyaluran dana yaitu76
a Menyetujui rencana penyaluran dana tahunan termasuk rencana pemberian
penyaluran dana kepada pihak yang terkait dengan bank dan penyaluran
dana kepada nasabah-nasabah besar tertentu yang akan tertuang dalam
rencana kerja bank yang disampaikan kepada BI
76 Muhamad Manajemen Pembiayaan Bank Syarirsquoah (Yogyakarta UPP STIM YKPN
2016) 146
47
b Mengawasi proses pelaksanaan pemberian penyaluran dana tersebut
berkaitan dengan syariat Islam
c Meminta penjelasan danatau pertanggungjawaban direksi serta meminta
langkah-langkah perbaikan apabila rencana pemberian penyaluran dana
tersebut menyimpang dari unsur syariah
48
BAB III
PRAKTIK PENGGUNAAN DANA TBDSP DAN PROSEDUR DEWAN
PENGAWAS SYARIAH DI BMT NURROHMAN DESA JANTI
KECAMATAN SLAHUNG KABUPATEN PONOROGO
A Profil BMT Nurrohman Janti Slahung Ponorogo
1 Sejarah BMT Nurrohman
BMT Nurrohman merupakan lembaga keuangan yang berpayung
hukum koperasi dengan pola syariah BMT Nurrohman mendapatkan izin
resmi dari pemerintah kabupaten Ponorogo (DINAS INDAKOP) dengan
izin badan hukum No 518083BH405482004 pada tanggal 06 Juli
200477
Awal berdirinya BMT Nurrohman Janti Slahung dilatar belakangi
oleh masalah perekonomian masyarakat sekitar desa Janti Sekitar tahun
2004 banyak BPKB milik masyarakat Janti yang dijadikan sebagai
jaminan pinjaman di Koperasi Pada waktu itu jasa koperasi yang
dikenakan kepada masyarakat atas pinjaman yang diberikan sekitar 5-6
per bulan Karena faktor tersebut ada tokoh masyarakat yang merasa
perihatin dengan kondisi yang dialami masyarakat Janti Sehingga tokoh
masyarakat tersebut memberikan usulan atas pemikirannya kepada
jamarsquoah yasin untuk mendirikan sebuah BMT dengan jasa yang rendah
untuk menolong masyarakat Janti dan sekitarnya yang kekurangan dana78
77 Arif Fauzani Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 09 Desember 2019 78 Ibid
49
Ketika awal pendirian BMT Nurrohman menggunakan modal
dengan model saham Modal yang dimiliki berasal dari penjualan saham
kepada masyarakat Janti yang menjadi anggota BMT dengan harga saham
per lembarnya ialah Rp 10000 dan setiap anggota membeli saham dengan
jumlah yang berbeda Setelah pendirian berlangsung beberapa bulan
pihak BMT mencari perizinan badan hukum dengan mengajukan ke BPRS
Al-Mabrur Karena BMT di Ponorogo dengan model saham tidak bisa
Sehingga pihak BMT ingin bernaung di bawah BPRS yang menggunakan
model saham Tetapi pihak BPRS tidak bisa menerima pengajuan dari
BMT yang ingin bernaung di bawah BPRS Pihak BPRS pun memberi
saran kepada pihak BMT Nurrohman untuk berdiri sendiri dengan modal
awal Rp 500000000 Sedangkan BMT Nurrohman tidak memiliki dana
sebanyak itu Karena pihak BMT memiliki kenalan di DINAS INDAKOP
dan diberi arahan untuk mengajukan perizinan di DINAS INDAKOP79
Setelah mengajukan perizinan ternyata badan hukum BMT
Nurrohman di bawah payung hukum koperasi Karena saat itu BMT
Nurrohman menggunakan model saham sedangkan koperasi dengan
sistem simpanan pokok dan simpanan wajib Maka pihak BMT membuat
ketetapan simpanan pokok sebesar Rp 500000 dan simpanan wajib Rp
10000 Karena para anggota membeli saham dengan jumlah yang
berbeda-beda Bagi anggota yang memiliki saham di atas Rp 500000
maka Rp 500000 tersebut dijadikan simpanan pokok dan sisanya
79 Ibid
50
dimasukkan sebagai simpanan wajib Tetapi jika jumlah saham yang
dimiliki anggota kurang dari Rp 500000 maka anggota akan diberi
pinjaman oleh koperasi lain Agar simpanan pokoknya terpenuhi sebesar
Rp 500000 koperasi lain tersebut memberi pinjaman kepada anggota dan
pihak anggota juga menerima pinjaman tersebut Agar modal BMT
terpenuhi sesuai dengan modal awal yang harus dimiliki untuk perizinan
badan hukum koperasi80
Proses pendirian dan perizinan BMT Nurrohman mengalami banyak
kendala Karena model pendirian BMT yang awal mulanya dengan model
saham harus diganti dengan bentuk simpanan pokok dan simpanan wajib
Hingga pada akhirnya BMT Nurrohman mendapat perizinan dari DINAS
INDAKOP dan pengesahan pada tanggal 6 Juli 2004 dengan badan hukum
No 518083BH40548200481
2 Visi dan Misi BMT Nurrohman
a Visi
1) Menjadi solusi ekonomi masyarakat berdasarkan syariah
b Misi
1) Mampu memberikan pelayanan terbaik proaktif dan responsive
2) Memberikan kontribusi bagi kesejahteraan anggota dan
masyarakat
80 Ibid 81 Ibid
51
3 Lokasi BMT Nurrohman
KSU BMT Nurrohman beralamatkan di Jl Mayjend Panjaitan desa
Janti Slahung Ponorogo Telepon 085259995795
4 Struktur Organisasi BMT Nurrohman
BMT Nurrohman Janti Slahung beroperasional secara struktural
berdasarkan tugas masing-masing Adapun struktur organisasi BMT
Nurrohman Janti Slahung sebagai berikut82
a Pengurus
1) Ketua Ketua I Darory
Ketua II Darmanto Priyo U
2) Sekretaris Sekertaris I Jumadi
Sekertaris II Bambang Joni R
3) Bendahara Bendahara I Hartono
Bendahara II Misdi Rianto
b Pengawas
1) Dewan Pengawas Dewan Pengawas I Drs Larman
Dewan Pengawas II Kurisuprapto
2) Penasehat Katemun
c Karyawan
1) Manajer Arif Fauzani
2) Akuntansi Merinda Budi R
3) Kasir Dasri
82 Ibid
52
4) Debt Collector Agus Wahyudi
5 Produk-produk BMT Nurrohman
Berikut ini jenis produk yang ditawarkan oleh BMT Nurrohman Janti
Slahung
a Penghimpunan Dana
1) Simpanan Sistem Harian
Simpanan bagi masyarakat yang ingin menyimpan dananya
di BMT Setiap nasabah yang menyimpan di BMT Nurrohman
akan mendapat jasa atas simpanannya sebesar 075 setiap
bulan Setiap simpanan per Rp 1000000 akan mendapat jasa
sebesar Rp 7500 per bulan Namun di BMT Nurrohman sistem
jasanya adalah harian Jika nasabah menyimpan di BMT selama
5 hari maka nasabah sudah mendapatkan jasa dari BMT selama
5 hari tersebut Nasabah yang akan menabung di BMT
Nurrohman juga dikenakan biaya administrasi pada proses awal
akad untuk pembuatan buku tabungan sebesar Rp 500083
b Penyaluran Dana
1) Mudārabah
Pembiayaan mudārabah yaitu penyaluran dana yang
ditujukan untuk masyarakat yang membutuhkan tambahan modal
usaha Pada pembiayaan ini penetapan bagi hasil yang semestinya
diganti dengan mark upjasa yang harus dibayar oleh setiap
83 Merida Budi R Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 09 Desember 2019
53
nasabah yang melakukan pembiayaan di BMT Nurrohman
Sehingga dalam pembayaran angsuran pembiayaan nasabah
selain membayar pokok juga akan dikenakan pembayaran mark
upjasa setiap bulan Dengan pilihan besaran mark upjasa 3
untuk jenis menurun dengan jangka waktu maksimal 4 bulan dan
2 untuk jenis flad dengan jangka waktu minimal 4 bulan dan
maksimal 12 bulan Contoh perhitungannya sebagai berikut84
Pembiayaan mudārabah untuk jenis menurun dengan jangka
waktu selama 4 bulan
Pokok bulan ke 1 1000000 4 = 250000
Mark up jasa 1000000 x 3 = 30000
Maka nasabah harusnya membayar pada bulan ke 1 sebesar
Rp280000
Pada pembayaran kedua selanjutnya menurun
Pokok bulan ke 2 750000 3 = 250000
Mark up jasa 750000 x 3 = 22500
Maka nasabah harusnya membayar pada bulan ke 2 sebesar
Rp272500 dan menurun seterusnya85
Namun untuk jenis menurun ini boleh di bayarkan jasanya
saja sebesar Rp 30000 setiap bulannya Sehingga pada bulan ke
84 Ibid 85 Ibid
54
4 maka nasabah harus melunasi pembayaran pembiayaan sebesar
Rp 103000086
Sedangkan pembiayaan jenis flad dengan jangka waktu selama 4
bulan
Pokok bulan ke 1 1000000 4 = 250000
Mark up jasa 1000000 x 2 = 20000
Maka nasabah harus membayar setiap bulan sebesar Rp
27000087
2) Murābahah
Pembiayaan murābahah yaitu penyaluran dana yang
ditujukan untuk masyarakat dengan pola jual beli yakni
membelikan barang yang dibutuhkan masyarakat sebagai
nasabah BMT Nurrohman Pada pembiayaan ini margin diganti
dengan mark upjasa yang harus dibayar oleh setiap nasabah yang
melakukan pembiayaan di BMT Nurrohman Sehingga dalam
pembayaran angsuran pembiayaan nasabah selain membayar
harga jual juga akan dikenakan pembayaran mark upjasa setiap
bulan Dengan pilihan besaran serta penghitungan mark upjasa
sama dengan pembiayaan mudārabah88
86 Ibid 87 Ibid 88 Ibid
55
B Mekanisme Pembiayaan di BMT Nurrohman Janti Slahung Ponorogo
Berikut ini merupakan mekanisme pengajuan permohonan pembiayaan di
BMT Nurrohman
1 Pengajuan Permohonan Pembiayaan
Setiap nasabah yang ingin melakukan pembiayaan di BMT
Nurrohman melengkapi persyaratan sebagai berikut
a Mengisi formulir pengajuan pembiayaan
b Fotocopy KTP sebanyak 2 lembar
c Fotocopy STNK kendaraan bermotor yang akan di jadikan jaminan
sebanyak 2 lembar
d Fotocopy BPKB kendaraan bermotor yang akan di jadikan jaminan
sebanyak 2 lembar
e Membawa KTP dan STNK asli pada pengajuan pembiayaan awal
guna untuk pencocokan data89
2 Cek Barang Jaminan
Nasabah yang melakukan pembiayaan di BMT Nurrohman akan dicek
barang jaminannya untuk melihat kelayakan barang jaminan Nasabah
harus membawa langsung barang jaminannya untuk mencocokkan data
serta melihat kondisi dari barang jaminan90
89 Dasri Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 09 Desember 2019 90 Ibid
56
3 Penandatanganan akad atau perjanjian pembiayaan
Setelah pihak BMT menerima permohonan pembiayaan dari nasabah
maka pihak BMT dan nasabah akan membuat kesepakatan terhadap mark
upjasa pembiayaan dan penandatanganan akad sesuai dengan akad yang
diajukan nasabah91
4 Pencairan
Pencairan pembiayaan dengan menandatangani realisasi pembiayaan
oleh pihak BMT dan nasabah BMT Nurrohman setiap pembiayaan yang
diajukan oleh nasabah dapat langsung dicairkan ketika pengajuan
sehingga nasabah dapat langsung membawa pulang dana yang dibutuhkan
saat itu juga92
C Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan (TBDSP) dan
Penggunaannya di BMT Nurrohman Janti Slahung Ponorogo
Lembaga keuangan syariah dalam aktivitas bisnisnya terkadang tidak
terlepas dari kegiatan yang menghasilkan dana yang tidak boleh diakui sebagai
pendapatan seperti lembaga keuangan syariah BMT Nurrohman yang pada
praktiknya memiliki beberapa dana yang tidak boleh diakui sebagai
pendapatan
91 Ibid 92 Ibid
57
Berikut ini merupakan laporan keuangan BMT Nurrohman Janti Slahung
tahun 2019
Tabel 31 Cash Flow KETERANGAN 31 Des 2019
-(Rp)-
31 Des 2018
-(Rp)-
I PENERIMAAN
1 Penerimaan dari BPR JATIM 729500000 747500000
2 Pengembalian dari Instansi Lain 281300000 266300000
3 Pendapatan mar-up Instansi Lain 73301950 53520750
4 Pendapatan Marup 2 29610100 19377000
5 Pendapatan Marup 3 544766000 529174600
6 Pendapatan Provisi 15 9334750 5425000
7 Pendapatan Provisi 2 97343950 94947250
8 Pendapatan Denda 2 481000 435500
9 Pendapatan Denda 3 4110100 3701700
10 Tabungan 15000 1617941600
11 Dana Khusus (60 Denda 3) 1486971750 5802800
12 Dana Cadangan Resiko (3Provisi 2) 4814000 2937050
13 Simpanan Pokok 3081450 900000
14 Simpanan Wajib 1780000 720000
15 Lain-lain 560000
JUMLAH PENERIMAAN 3267370050 3348683250
1 Pengembalian Pinjaman 2 227720900 152695800
2 Pengembalian Pinjaman 3
4752836500 4895183000
Jumlah Pengembalian Pinjaman 4980557400 5047878800
JUMLAH TOTAL PENERIMAAN 8247927450 8396562050
II PENGELUARAN
1 Piutang Nasabah 2 374750000 201450000
2 Piutang Nasabah 3
4947150000 4873540000
JUMLAH PIUTANG USAHA 5321900000 5074990000
1 Tabungan Pada BPR JATIM 820000000 870000000
2 Tabungan Pada Instansi lain 358500000 429600000
3 Tabungan Pada Bank JATIM - -
4 Tabungan pada BRI - -
JUMLAH TAB DI BANK amp INSTANSI 1178500000 1299600000
III BIAYA OPERASIONAL
1 Penghormatan Pengurus 62574000 54007700
2 Perjalanan Rapat Pengurus 11700000 7200000
3 Konsumsi Rapat Pengurus 2340000 1215000
(bersambung)
58
Tabel 31 Lanjutan
KETERANGAN 31 Des 2019
(Rp)-
31 Des 2018
(Rp)-
4 Biaya Gaji Karyawan 100110000 87055700
5 Biaya Konsumsi Kantor 1800000 1500000
6 Biaya Transportasi Karyawan 982500 677000
7 Baiaya Foto Copy 857500 656500
8 Biaya ADM amp Percetakan 4165000 3724000
9 Biaya Listrik 1200000 1200000
10 Biaya Telpon amp Wifi 2821000 2445500
11 Biaya Perawatan Alat Kantor 1716000 788000
12 Biaya Promosi 3200000 6325000
13 Biaya Pajak Motor 250000 500000
14 Biaya Kesehatan 600000 600000
15 Biaya Inventaris Kantor 26162000 3000000
16 Biaya Sosial 2900000 2250000
17 Biaya PPH 3650700 5444500
18 Biaya lembur 1000000 1000000
19 Biaya Pendidikan 550000 1585000
20 Seragam Karyawan amp Pengurus 6900500 5600000
21 Zakat 6049000 7246600
22 Gaji 13 13557000 11755600
23 SHU Pengurus amp Karyawan 42085500 39557250
24 Biaya THR 49171250 41847300
25 Penarikan SHU Anggota th 2018 10925100 12933200
26 Biaya RAT 29320000 44930000
27 BPJS Ketenagakerjaan 2088000 2088000
28 Programmer uPemb 2 Ut Computer 818000 11000000
29 Penarikan Simapanan mana suka 5171850 -
30 Pajak 10 SHU 2018 15300000 12100000
31 Penarikan dan SHU Anggota th 2017 11138500 -
32 Sewa Kantor 3000000 -
33 Dana Promosi Jam Dinding 11600000 -
34 Lain-lain 2400000 2400000
JMLH TOTAL BIY OPERASIONAL 438103400 372630850
PENGEMBALIAN HUTANG
1 Pada Penabung 1340904680 1466059650
2 Bagi Hasil Penabung 13477
120
117728750
JUMLAH PENGEMBALIAN HUTANG 1354381800 1583788400
JUMLAH TOTAL PENGELUARAN 8297885200 8331009250
SURPLUS (DEVISIT) (44957750) 65552800
SALDO AWAL 102268850 36716050
SALDO AKHIR 57311100 102268850
Sumber Arif Fauzani (2019 12)
59
Tabel 32 Perhitungan Sisa Hasil Usaha
KETERANGAN 31 Des 2019
-(Rp)-
31 Des 2019
-(Rp)-
I PENDAPATAN OPERASIONAL
1 Pendapatan mar up instansi lain 73301950 53520750
2 Pendapatan marup 2 35134100 19377000
3 Pendapatan marup 3 539798500 529174600
4 Pendapatan provisi 15 9628500 5425000
5 Pendapatan provisi 2 96161650 95172550
6 Pendapatan denda 2 540500 435500
7 Pendapatan denda 3 3723200 4366300
8 Pendapatan lain-lain 15000 25000
JMLH PEND OPERASIONAL 758303400 707496700
II POTONGAN JASABGHASIL
1 Potongan jasa penabung 130380537 117728750
2 Bagi hasil ke BMI - -
JML POTONGAN JASA BG HASIL 130380537 117728750
SISA HASIL USAHA KOTOR 627922863 589767950
III BEBAN USAHA
1 Biaya Depresiasi 1650000 1800000
2 Biaya Amortisasi 12320550 11270800
3 Penghormatan Pengurus 62574000 54007200
4 Perjalanan Rapat Pengurus 11700000 7200000
5 Konsumsi Rapat Pengurus 2340000 1215000
6 Biaya Gaji Karyawan 100110000 87055200
7 Biaya Konsumsi Kantor 1800000 1500000
8 Biaya Transportasi Karyawan 982500 677000
9 Biaya Fotocopy 1151500 656500
10 Biaya ATK amp Percetakan 3951000 3724000
11 Biaya Listrik 1200000 1200000
12 Biaya Telepon Internet 2741000 2445500
13 Biaya Perawatan Alat Kantor 2586000 788000
14 Biaya Promosi 14825000 6325000
15 Biaya Pajak Motor 250000 500000
16 Biaya Inventaris 30000 -
17 Seragam Pengurus amp Karyawan 6900000 5600000
18 Zakat 6049500 7246600
19 Gaji 13 13557000 11755600
20 Biaya RAT 45020000 44930000
21 Biaya Lembur 1000000 1000000
22 Biaya THR 49171250 41847300
23 Biaya BPJS Ketenagakerjaan 2088000 2088000
24 Biaya lain-lain 2400000 2400000
25 Biaya Programmer 2 Ut Komputer 818000 11000000
(bersambung)
60
Tabel 32 Lanjutan
KETERANGAN 31 Des 2019
(Rp)-
31 Des 2018
(Rp)-
JUMLAH BEBAN USAHA 347215300 308231700
IV DANA CADANGAN
1 Dana Khusus (5580600) 5802000
2 Dana Cadangan Resiko 3 Provisi (2974050) 3305350
JUMLAH DANA CADANGAN (8554650) 8739850
V PEND amp BY LUAR USAHA
1 Pendapatan Jasa Bank (16894650) (16528000)
2 Biaya ADM Bank 3378970 3305350
JMLH PEND amp BY LUAR USAHA (13515680) (13222650)
JMLH TOTAL PENGELUARAN 325144970 303748900
SHU SEBELUM PAJAK 302777893 286019050
POTONGAN PPH 3499774 5444500
SHU SETELAH PAJAK 299278119 280574550
Sumber Arif Fauzani (2019 12)
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pendapatan non halal di BMT
Nurrohman berasal dari pendapatan yang diperoleh akibat adanya kerjasama
dengan pihak lain yang tidak menggunakan skema syariah (bunga) dan dari
sanksi nasabah yang menunda pembayaran (denda) Sehubungan dengan dana
non halal menurut keterangan dari bapak Arif Fauzani beliau mengatakan
bahwa
ldquoBMT Nurrohman mendapatkan bunga dari penyimpanan kepada
lembaga keuangan konvensional yaitu bank BPR JATIM Kami
menyimpan dana disana karena selain dekat juga mudah dalam proses
pencairan dananya Dari penyimpanan tersebut memang mendapatkan
bunga dan bunga tersebut masih kami masukkan ke dalam pendapatan
operasional usaha jadi belum dipisahkan secara khususrdquo
BMT Nurrohman juga telah mengantisipasi untuk mengatasi nasabah
yang melakukan penundaan pembayaran pembiayaan Berikut ini merupakan
sanksi yang diterapkan BMT Nurrohman apabila mendapati nasabah yang
menunda pembayaran yaitu93
93 Arif Fauzani Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 09 Desember 2019
61
1 Teguran
Teguran ini bertujuan untuk mengingatkan nasabah bahwa ada etika
dalam melakukan pembayaran pembiayaan BMT Nurrohman
memberikan teguran bagi nasabah yang melakukan penundaan
pembayaran yang masih memiliki karakter baik dan telat pembayaran
masih dalam rentang waktu pengecualian dari tanggal jatuh tempo
pembayaran pembiayan yakni 10 hari terlebih untuk nasabah baru yang
masih pertama melakukan pembayaran pembiayaan94
2 Surat peringatan atau penagihan
Surat peringatan diberikan kepada nasabah yang tidak segera
memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian surat peringatan ini
diberikan pada nasabah dirumahnya sebagai upaya BMT Nurrohman
dalam menyelesaikan secara kekeluargaan Jika selama 3 bulan berturut-
turut nasabah tidak mau memenuhi kewajiban angsuran pembayaran maka
BMT akan memberikan surat penagihan yang disertai dengan rincian
kewajiban yang harus dibayarkan oleh nasabah
3 Sanksi denda
Sanksi denda dijatuhkan kepada nasabah bersamaan dengan adanya
surat penagihan bagi nasabah yang menunda pembayaran pembiayaan di
BMT Nurrohman95
94 Ibid 95 Ibid
62
4 Sanksi black list untuk pengajuan selanjutnya
Sanksi ini diberikan kepada nasabah yang telah diberikan sanksi
peringatan penagihan dan denda namun tidak mengindahkan sanksi
tersebut Maka untuk pengajuan pembiyaan selanjutnya nasabah dapat
terkena black list yakni penolakan maupun pemberian pembiayaan tidak
sesuai dengan pengajuan pembiayan96
5 Sita jaminan
Eksekusi jaminan cenderung lebih dipilih pihak BMT dalam
memberikan sanksi dalam penyelesaian masalah BMT pada nasabah
mampu yang menunda pembayaran (nasabah nakal) eksekusi jaminan
dilakukan apabila dengan berbagai peringatan diatas telah dilakukan
namun tidak menuai hasil maka akhirnya eksekusi jaminan pun dilakukan
untuk menutup dana pembiayaan dan apabila masih terdapat sisa maka sisa
tersebut akan dikembalikan pada nasabah Namun apabila terjadi
kekurangan dalam menutup dana pembiayaan dari hasil eksekusi jaminan
BMT tidak mempermasalahkan bahkan tidak meminta kekurangan dana
pembiayaan tersebut97
Sehubungan dengan sanksi yang diterapkan di BMT Nurrohman bapak
Arif Fauzani selaku manajer beliau mengatakan bahwa
ldquoSeluruh sanksi yang diterpakan di BMT Nurrohman memiliki tujuan
untuk memberikan rasa jera pada nasabah dan rasa tanggung jawab untuk
memenuhi kewajiban membayar angsuran pembiayaan Sedangkan
sanksi berupa denda hanya akan diberikan kepada kepada nasabah yang
96 Ibid 97 Ibid
63
mampu membayar tetapi menunda-nunda pembayaran dengan
disengajardquo
Kriteria nasabah yang dikatakan mampu menurut BMT Nurrohman
sebagai berikut98
1 Keadaan fisik dari rumah nasabah
Jika rumah nasabah itu bagus dan pembangunan hasil dari
hartauang nasabah itu sendiri dapat di jadikan satu persyaratan sebagai
nasabah mampu namun masih di iringi dengan persyaratan berikutnya
2 Harta kepemilikanaset dari nasabah
Kepemilikan harta benda atau aset yang ada di rumah nasabah saat
diadakan penagihan bisa dikatakan dalam barang-barang tersier dan
kepemilikannya memang milik nasabah itu sendiri sehingga nasabah dapat
dikategorikan dalam nasabah mampu
3 Pekerjaanpenghasilan nasabah
Dari pekerjaan yang dijalankan oleh nasabah dapat ditafsirkan
seberapa penghasilan nasabah tersebut Sehingga dapat diperhitungkan
nasabah tersebut dapat dikatakan nasabah mampu atau tidak
4 Kondisi usaha dari nasabah
Kondisi usaha yang dimiliki nasabah dapat dijadikan penilaian
nasabah itu mampu atau tidak Karena jika usaha yang dimiliki nasabah
berjalan dengan baik bahkan lancar dan terus berkembang maka nasabah
tersebut dikatakan nasabah mampu
98 Agus Wahyudi Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 09 Desember 2019
64
5 Dilihat dari kondisi nasabah saat itu dan permasalahan yang dialami
nasabah
Kondisi dan permasalahan yang sedang dihadapi oleh nasabah
pastinya tidak akan sama setiap bulannya Pasti ada keadaan dan
permasalahan tidak terduga yang akan datang secara mendadak dan
mendesak Sehingga hal ini juga dijadikan salah satu persyaratan sebagai
nasabah tersebut dikatakan nasabah mampu atau tidak Karena jika
nasabah tersebut sedang dilanda permasalahan yang begitu serius dan
termasuk dalam kategori keadaan force marjeur maka nasabah tersebut
tidak dikenai denda
6 Referensi dari tetangga nasabah
Referensi tetangga ini digunakan untuk menanyakan kebenaran dari
keterangan nasabah tentang kondisi ekonomi sampai permasalahan yang
sedang dihadapi nasabah tersebut
7 Karakter Nasabah itu sendiri
Karakter nasabah ini dilihat dari riwayat pembayaran yang dilakukan
oleh nasabah selama ini apakah baik atau buruk Selain itu karakter ini
dapat dilihat ketika adanya penagihan yang dilakukan oleh pihak BMT
Sedangkan nasabah yang tidak atau belum mampu membayar disebabkan
force majeur tidak boleh dikenakan sanksi dijelaskan oleh Bapak Agus
Wahyudi selaku debt collector sebagai berikut99
ldquoKriteria nasabah yang tidak boleh dikenakan sanksi adalah nasabah
yang memiliki permasalahan keluarga yang sulit untuk dipecahkan
99 Ibid
65
seperti terkena penyakit serius kecelakaan perceraian sehingga beban
hidup ditanggung oleh salah satu pihak dengan tidak ada kemampuan
untuk melakukan angsuran pembayaran pembiayaan Kemudian nasabah
yang terkena bencana alam yang tidak terduga yang membuat hilangnya
harta benda nasabah seperti tanah longsor kebakaran kemudian
nasabah yang mengalami kebangkrutan atas usahanya dan yang terakhir
nasabah yang memiliki usaha dibidang pertanian dan mengalami gagal
panenrdquo
Sanksi yang didasarkan pada prinsip tazīr bertujuan agar nasabah lebih
disiplin dalam melakukan kewajibannya Sanksi denda tersebut berupa
sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat
akad ditandatangani Namun mekanisme sanksi denda di BMT Nurrohman
memiliki cara perhitungan tersendiri Berikut ini merupakan contoh dari
perhitungan sanksi denda di BMT Nurrohman100
Tabel 32 Penghitungan Biaya Denda
Bulan Pokok Mark up Jasa Denda Perbulan Total Seluruh denda
1 1000000 30000 30000 x 10 = 3000 3000
2 1000000 30000 30000 x 20 = 6000 9000
3 1000000 30000 30000 x 30 = 9000 18000
4 1000000 30000 30000 x 40 = 12000 30000
5 1000000 30000 30000 x 10 = 3000 33000
6 1000000 30000 30000 x 20 = 6000 39000
Sumber Merinda Budi R (201912)
Sehubungan dengan sanksi denda menurut keterangan dari Ibu Merinda
selaku akuntan beliau mengatakan bahwa101
ldquoJika nasabah melakukan penundaan angsuran lebih dari 4 bulan maka
setelah 4 bulan penghitungan denda sebanyak 40 maka akan kembali
pada perhitungan 10 denda pada penundaan angsuran pembayaran
Sehingga begitu seterusnya untuk bulan-bulan berikutnya sampai bulan
terakhir nasabah melakukan pembayaran angsuran pembiayanrdquo
100 Merinda Budi R Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 24 Februari 2020 101 Ibid
66
D Prosedur Dewan Pengawas Syariah terhadap Penggunaan Dana TBDSP
di BMT Nurrohman Janti Slahung Ponorogo
BMT Nurrohman Janti Slahung Ponorogo telah memiliki 2 orang Dewan
Pengawas Syariah (DPS) yaitu102
1 Drs Larman
2 Kuri Suprapto
Sehubungan dengan DPS menurut keterangan Bapak Larman selaku
ketua DPS beliau mengatakan bahwa103
ldquoPembentukan DPS di BMT Nurrohman itu sudah dibentuk sejak BMT
Nurrohman berdiri Jadi semua kepengurusan dibentuk saat itu juga
dengan pemilihan berdasarkan musyawarah bersama Dalam melakukan
pengawasan terhadap kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana saya
melakukan pemeriksaan di kantor 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan
Karena saya juga memiiki pekerjaan lain di luar sebagai anggota DPS
Saya merangkap jabatan sebagai tenaga pengajar di salah satu sekolah
menengah pertama yaitu SMPN 2 Balongrdquo
Pengawasan yang dilakukan DPS tersebut dilakukan secara periodik
setiap satu bulan sekali melalui laporan bulanan yang dibuat oleh pengurus
BMT Nurrohman Pada akhir tahun BMT Nurrohman mengadakan Rapat
Akhir Tahun (RAT) Rapat tersebut dihadiri oleh DPS segenap pengurus dan
semua anggota BMT Nurrohman yang membahas dan mengevaluasi kinerja
semua anggota masalah-masalah yang terjadi dan mencari solusi untuk
mengatasi masalah tersebut104
DPS harus memberikan persetujuan serta opini terkait dengan penyaluran
dan penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan di BMT
102 Arif Fauzani Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 09 Desember 2020 103 Larman Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 09 Desember 2020 104 Ibid
67
Nurrohman Karena setiap kegiatan di lembaga keuangan syariah tidak dapat
berjalan tanpa adanya persetujuan dari DPS Sehubungan dengan persetujuan
penyaluran dana menurut keterangan dari Bapak Larman selaku DPS beliau
mengatakan bahwa105
ldquoSaya telah memberikan persetujuan bahwa dana denda dan juga bunga
dimasukkan ke dalam pendapatan BMT dan digunakan kembali untuk
membiayai kegiatan operasional BMT Menurut saya hal tersebut
memang tidak sesuai dengan syariah namun saya akan tetap menyetujui
hal tersebut karena BMT Nurrohman memiliki sistem pembagian sendiri
saat melakukan rapat atau musyawarah sesuai dengan kesepakatan para
pengurus BMT Sebagai DPS saya selalu menyarankan agar seluruh
kegiatan dan juga laporan keuangan agar terus dibenahi dan diperbaiki
sehingga sistem penerimaan dan penyaluran dana bisa sesuai dengan
ketentuan syariah Memang semua itu memerlukan proses yang cukup
lama tidak bisa sekejap langsung sesuai dengan syariahrdquo
Dari paparan data di atas dapat diketahui bahwa Bapak Larman selaku
pengawas di BMT Nurrohman memberikan persetujuan mengenai penggunaan
dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan yang belum dipisahkan dan
masih digunakan untuk kegiatan operasional BMT Hal tersebut disetujui oleh
DPS berdasarkan kesepakatan pengurus-pengurus BMT Nurrohman DPS juga
selalu menyarankan agar terus berusaha menjadi lembaga keuangan yang
murni syariah
105 Ibid
68
BAB IV
ANALISA FATWA NO123DSN-MUIXI2018 TENTANG PENGGUNAAN
DANA YANG TIDAK BOLEH DIAKUI SEBAGAI PENDAPATAN
(TBDSP) DI BMT NURROHMAN JANTI SLAHUNG PONOROGO
A Analisis Fatwa No123DSN-MUIXI2018 terhadap Penggunaan Dana
yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan bagi Lembaga Keuangan
Syariah di BMT Nurrohman Janti Slahung Ponorogo
Salah satu fatwa yang mengatur mengenai lembaga keuangan syariah
adalah fatwa No123DSN-MUIXI2018 tentang penggunaan dana yang Tidak
Boleh Diakui Sebagai Pendapatan (TBDSP) bagi Lembaga Keuangan Syariah
(LKS) Lembaga Bisnis Syariah (LBS) dan Lembaga Perekonomian Syariah
(LPS) Dalam ketentuan ke 2 (dua) mengenai sumber dana yang tidak boleh
diakui sebagai pendapatan disebutkan bahwa
1 Dana TBDSP berasal antara lain dari106
a Transaksi tidak sesuai dengan prinsip syariah yang tidak dapat
dihindarkan termasuk pendapatan bunga (riba)
b Transaksi syariah yang tidak terpenuhi ketentuan dan batasannya
(rukun dan atau syaratnya)
c Dana sanksi (denda) karena tidak memenuhi kewajiban sesuai
kesepakatan
106 DSN-MUI ldquoPenggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan bagi
Lembaga Keuangan Syariah Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariahrdquo dalam
httpsdsnmuioridkategorifatwa (diakses pada tanggal 10 Desember 2019 jam1640)
69
d Dana yang tidak diketahui pemiliknya diketahui pemiliknya tetapi
tidak ditemukan atau diketahui pemiliknya tetapi biaya
pengembaliannya lebih besar dari jumlah dana tersebut
Dalam paparan data laporan keuangan cash flow yang terdapat dalam bab
III tabel 31 terlihat BMT Nurrohman menyimpan dananya di lembaga
keuangan konvensional yaitu BPR JATIM Hal tersebut juga telah dijelaskan
oleh Bapak Arif Fauzani selaku manajer Dari penyimpanan dana tersebut
BMT mendapatkan bunga pertahun Telihat dalam laporan SHU tabel 32 BMT
Nurrohman telah mendapatkan bunga mencapai sebesar Rp 16894650- di
akhir tahun 2019 Pendapatan bunga tersebut tidak dipisahkan secara khusus
dan bercampur dengan dana lainnya107
BMT Nurrohman juga telah mengantisipasi untuk mengatasi nasabah
yang melakukan penundaan pembayaran pembiayaan hal tersebut yakni
dengan memberlakukan sanksi terhadap nasabah tersebut Berikut ini
merupakan sanksi yang diterapkan BMT Nurrohman apabila mendapati
nasabah yang menunda pembayaran adalah108
1 Teguran
2 Surat peringatan atau penagihan
3 Sanksi denda
4 Sanksi black list untuk pengajuan selanjutnya
5 Sita jaminan
107 Arif Fauzani Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 9 Desember 2019 108 Ibid
70
Seluruh sanksi yang diterpakan di BMT Nurrohman memiliki tujuan
untuk memberikan rasa jera pada nasabah dan rasa tanggung jawab untuk
memenuhi kewajiban membayar angsuran pembiayaan Sanksi berupa denda
diberikan kepada kepada nasabah yang mampu membayar tetapi menunda-
nunda pembayaran dengan disengaja Sedangkan nasabah yang tidak atau
belum mampu membayar disebabkan force majeur tidak boleh dikenakan
sanksi109 Sanksi yang didasarkan pada prinsip tazīr bertujuan agar nasabah
lebih disiplin dalam melakukan kewajibannya Sanksi denda tersebut berupa
sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat
akad ditandatangani Namun mekanisme sanksi denda di BMT Nurrohman
memiliki cara perhitungan tersendiri seperti yang tertulis pada tabel 11
Jadi jika nasabah yang melakukan penundaan angsuran maka
perhitungan denda dimulai sebanyak 10 satu bulan 20 dua bulan 30 tiga
bulan 40 empat bulan Jika lebih dari 4 bulan akan kembali pada
perhitungan 10 denda pada penundaan angsuran pembayaran Sehingga
begitu seterusnya untuk bulan-bulan berikutnya sampai bulan terakhir nasabah
melakukan pembayaran angsuran pembiayan110
Berdasarkan paparan data di atas terlihat bahwa BMT Nurrohman
memiliki dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan atau dana non halal
yaitu bunga dari lembaga keuangan konvensional BPR JATIM dan dana denda
keterlambatan pembayaran angsuran seperti yang dijelaskan dalam fatwa
109 DSN-MUI ldquoPenggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan bagi
Lembaga Keuangan Syariah Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariahrdquo dalam
httpsdsnmuioridkategorifatwa (diakses pada tanggal 10 Desember 2019 jam1640) 110 Arif Fauzani Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 09 Desember 2019
71
No123DSN-MUIXI2018 ketentuan kedua poin a yang berbunyi ldquotransaksi
tidak sesuai dengan prinsip syariah yang tidak dapat dihindarkan termasuk
pendapatan bunga (riba) dan ketentuan kedua poin c yang berbunyi ldquodana
TBDSP antara lain berasal dari dana sanksi (denda) karena tidak memenuhi
kewajiban sesuai kesepakatanrdquo
Dari data laporan keuangan SHU tabel 32 diketahui bahwa dana hasil
sanksi denda dimasukkan ke dalam pendapatan operasional dan dana bunga
dimasukkan ke dalam pendapatan luar usaha Dana tersebut belum dipisahkan
secara khusus dan masih bercampur dengan dana lainnya sehingga dapat
digunakan kembali untuk membiayai kegiatan-kegiatan operasional BMT
yaitu antara lain untuk biaya penghormatan pengurus perjalanan rapat
pengurus konsumsi rapat pengurus biaya gaji karyawan biaya konsumsi
kantor biaya transportasi karyawan biaya fotocopy biaya ATK amp percetakan
biaya listrik biaya telepon internet biaya perawatan alat kantor biaya
promosi biaya pajak motor seragam pengurus amp karyawan biaya RAT biaya
lembur biaya THR biaya BPJS ketenagakerjaan biaya programmer 2
komputer dan juga pembayaran pajak111
Apabila dikaitkan dengan fatwa DSN No123DSN-MUIXI2018 maka
hal tersebut tidak sesuai dengan isi fatwa dalam ketentuan ketiga nomor 1 (satu)
yang berbunyi ldquodana TBDSP wajib digunakan dan disalurkan secara langsung
untuk kemaslahatan umat Islam dan kepentingan umum yang tidak
111 Ibid
72
bertentangan dengan prinsip syariahrdquo112 dan ketentuan ketiga nomor 4
(empat) yang berbunyi ldquodana TBDSP tidak boleh dimanfaatkan untuk
kepentingan LKS LBS dan LPS antara lain dalam bentuk promosi produk
maupun iklan (branding) perusahaan pendidikan dan pelatihan untuk
karyawan pembayaran pajak zakat amp wakaf pembayaran atau pelunasan
tunggakan nasabah (end user) dan kegiatan yang bertentangan dengan prinsip
syariahrdquo113 Seharusnya penggunaan dana TBDSP seperti dana bunga dan
denda yang terdapat di BMT Nurrohman digunakan untuk kegiatan yang tidak
bertentangan dengan prinsip syariah yaitu antara lain untuk114
1 Penanggulangan korban bencana
2 Sarana penunjang lembaga pendidikan Islam
3 Masjid atau musholla dan penunjangnya
4 Pembangunan fasilitas umum yang berdampak sosial
5 Sosialisasi edukasi dan literasi ekonomi keuangan dan bisnis syariah
untuk masyarakat umum
6 Beasiswa untuk siswa atau mahasiswa berprestasi danatau kurang mampu
7 Kegiatan produktif bagi dhuafa
8 Fakir miskin
9 Kegiatan sosial lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
112 DSN-MUI ldquoPenggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan bagi
Lembaga Keuangan Syariah Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariahrdquo dalam
httpsdsnmuioridkategorifatwa (diakses pada tanggal 10 Desember 2019 jam1640) 113 Ibid 114 Ibid
73
Seperti yang dijelaskan oleh ketua MUI Maruf Amin yang
menegaskan bahwa bank syariah hanya boleh menggunakan dana non halal
untuk kepentingan sosial Dana non halal tidak boleh bercampur untuk
keuntungan bank115 Jika dana bunga dan denda digunakan untuk pembiayaan
kegiatan operasional BMT otomatis akan memberi pemasukan serta
keuntungan bagi BMT Nurrohman
Sebagai badan sosial BMT Nurrohman Janti Slahung memiliki fungsi
mengelola dana sosial sebagaimana yang diungkapkan oleh mas Arif Fauzani
(selaku manager) bahwa sistem penghimpunan dana sosial berupa aturan
standar yang bersumber dari penyisihan dana SHU Dana sosial di BMT
Nurrohman tersebut digunakan sesuai dengan prinsip syariah untuk
kemaslahatan umat antara lain digunakan untuk sumbangan116 Dengan
demikian seharusnya dana bunga dan juga denda dijadikan satu dengan dana
sosial yang ada di BMT Nurrohman agar penggunaannya tidak melanggar
prinsip-prinsip syariah
Dari hasil pengamatan penulis dapat disimpulkan bahwa praktik
penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan di BMT
Nurrohman tidak sesuai dengan ketentuan fatwa DSN No123DSN-
MUIXI2018 ketentuan ketiga nomor 1 (satu) dan nomor 4 (empat) karena
belum terlaksana sesuai dengan prinsip syariah
115 Asep Fathulrahman rdquo Maaruf Sebut Dana Tak Halal Bank Syariah Hanya untuk
Sosialrdquo dalam httpswwwcnnindonesiacomekonomi20181110154725-78-345508maaruf-
sebut-dana-tak-halal-bank-syariah-hanya-untuk-sosial (diakses pada tanggal 06 Maret 2020 jam
0905) 116 Arif Fauzani Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 24 Februari 2020
74
B Analisis Fatwa No123DSN-MUIXI2018 terhadap Prosedur Dewan
Pengawas Syariah dalam Penggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui
Sebagai Pendapatan bagi Lembaga Keuangan Syariah di BMT
Nurrohman Janti Slahung Ponorogo
Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam perbankan syariah memiliki
peranan yang penting dan strategis dalam pengawasan syariah pada perbankan
syariah DPS harus bertanggungjawab untuk memastikan semua produk dan
prosedur bank syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Secara DPS pada
institusi perbankan mempunyai kedudukan yang sangat kuat karena
kehadirannya adalah sangat penting dan strategis117
DSN MUI dalam fatwa No 123DSN-MUIXI2018 tentang Penggunaan
Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan (TBDSP) bagi Lembaga
Keuangan Syariah Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian
Syariah yang mengatur tentang peran DPS yang dijelaskan dalam ketentuan
ke-3 (tiga) nomor 5 (lima) yang berbunyi ldquoSetiap penggunaan dan penyaluran
dana TBDSP harus mendapatkan persetujuan atau opini dari Dewan Pengawas
Syariah LKS LBS dan LPS tersebutrdquo118 Yang artinya setiap penggunaan dan
penyaluran dana TBDSP tidak dapat dijalankan tanpa adanya persetujuan dari
DPS
DPS di BMT Nurrohman sudah dibentuk sejak BMT Nurrohman berdiri
DPS melakukan pemeriksaan di kantor 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan Salah
117 Khaerul Umam Manajemen Perbankan Syariah (Bandung Pustaka Setia 2013) 139 118 DSN-MUI ldquoPenggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan bagi
Lembaga Keuangan Syariah Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariahrdquo dalam
httpsdsnmuioridkategorifatwa (diakses pada tanggal 10 Desember 2019 jam1640)
75
satu DPS memiliki jabatan lain di luar sebagai anggota DPS Beliau merangkap
jabatan sebagai tenaga pengajar di salah satu sekolah menengah pertama yaitu
SMPN 2 Balong Jabatan itu tentu tidak membuat DPS komitmen pada satu
jabatan saja yaitu hanya sebagai DPS119
Pengawasan yang dilakukan DPS tersebut dilakukan secara periodik
setiap satu bulan sekali melalui laporan bulanan yang dibuat oleh pengurus
BMT Nurrohman Pada akhir tahun BMT Nurrohman mengadakan Rapat
Akhir Tahun (RAT) Rapat tersebut dihadiri oleh DPS segenap pengurus dan
semua anggota BMT Nurrohman yang membahas dan mengevaluasi kinerja
semua anggota masalah-masalah yang terjadi dan mencari solusi untuk
mengatasi masalah tersebut120 Dalam pengambilan keputusan harus
bermusyawarah terlebih dahulu dan bertanggung jawab terhadap hasil
keputusan121 Seperti yang dijelaskan dalam al-Qurrsquoān QS al-lsquoImrān ayat
159122
ر hellip م ي ا م اوره ى الله وش ل ل ع وك ت ت زم ا ع ذ إBermusyawarahlah dalam suatu urusan setelah kamu membulatkan tekad
maka bertawakallah kepada Allah
Dalam pengawasan penyaluran dana DPS mempunyai wewenang dan
tanggungjawab antara lain123
1 Menyetujui rencana penyaluran dana tahunan termasuk rencana pemberian
penyaluran dana kepada pihak yang terkait dengan bank dan penyaluran
119 Larman Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 24 Februari 2020 120 Ibid 121 Muhamad manajemen pembiayaan 145 122 Departemen Agama RI al-Qurrsquoān 99 123 Muhamad Manajemen Pembiayaan 146
76
dana kepada nasabah-nasabah besar tertentu yang akan tertuang dalam
rencana kerja bank yang disampaikan kepada BI
2 Mengawasi proses pelaksanaan pemberian penyaluran dana tersebut
berkaitan dengan syariat Islam
3 Meminta penjelasan danatau pertanggungjawaban direksi serta meminta
langkah-langkah perbaikan apabila rencana pemberian penyaluran dana
tersebut menyimpang dari unsur syariah
DPS memberikan persetujuan bahwa penyaluran dana denda dan juga
bunga dimasukkan ke dalam pendapatan BMT dan digunakan kembali untuk
membiayai kegiatan operasional BMT Menurut DPS hal itu tidak bisa
dikatakan sesuai dengan syariah namun beliau tetap menyetujui hal tersebut
karena BMT Nurrohman memiliki sistem pembagian sendiri saat dibahas
melalui rapat atau musyawarah sesuai dengan kesepakatan para pengurus
BMT DPS juga meminta langkah-langkah perbaikan apabila rencana
pemberian penyaluran dana tersebut menyimpang dari unsur syariah yaitu
dengan memberikan saran agar terus berbenah dan memperbaiki sistem
penerimaan dan penyaluran dana agar sesuai dengan ketentuan syariah124 DPS
telah melaksanakan wewenang dan tanggungjawabnya dalam pengawasan
penggunaan dan penyaluran dana tetapi belum bisa dilakukan dengan
maksimal
Dari paparan data di atas dapat disimpulkan bahwa prosedur DPS dalam
penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi lembaga
124 Larman Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 24 Februari 2020
77
keuangan syariah telah sesuai dengan ketentuan fatwa DSN No123DSN-
MUIXI2018 ketentuan ketiga nomor 5 (lima) yang berbunyi ldquoSetiap
penggunaan dan penyaluran dana TBDSP harus mendapatkan persetujuan atau
opini dari Dewan Pengawas Syariah LKS LBS dan LPS tersebutrdquo125 karena
penggunaan dana TBDSP di BMT Nurrohman telah mendapatkan persetujuan
atau opini dari DPS Akan tetapi konten dari prosedur pengalokasian dana
TBDSP yang disetujui tersebut belum sesuai dengan fatwa DSN No123DSN-
MUIXI2018 ketentuan ketiga nomor 1 (satu) dan nomor 4 (empat) karena
belum terlaksana sesuai dengan prinsip syariah
125 DSN-MUI ldquoPenggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan bagi
Lembaga Keuangan Syariah Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariahrdquo dalam
httpsdsnmuioridkategorifatwa (diakses pada tanggal 10 Desember 2019 jam1640)
78
BAB V
PENUTUP
A Kesimpulan
Berdasarkan hasil dari pengkaitan teori pada bab II dengan kenyataan
yang peneliti temukan di lapangan yang dituangkan di dalam bab III dan
berdasarkan analisis yang peneliti lakukan maka peneliti dapat menyimpulkan
sebagai berikut
1 Penggunaan dana TBDSP belum sesuai dengan fatwa DSN No123DSN-
MUIXI2018 Di dalam fatwa dana TBDSP wajib digunakan dan
disalurkan secara langsung untuk kemaslahatan umat Islam dan
kepentingan umum yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
Namun dalam praktiknya BMT Nurrohman memasukkan dana denda dan
bunga ke dalam pendapatan BMT dan digunakan kembali untuk kegiatan
operasional BMT Penggunaan dana tersebut akan memberikan
pemasukan dan keuntungan pada BMT Nurrohman sendiri
2 Prosedur Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam penggunaan dana yang
tidak boleh diakui sebagai pendapatan di BMT Nurrohman sebenarnya
telah sesuai dengan fatwa fatwa DSN No123DSN-MUIXI2018
ketentuan ketiga nomor 5 (lima) yang berbunyi ldquoSetiap penggunaan dan
penyaluran dana TBDSP harus mendapatkan persetujuan atau opini dari
Dewan Pengawas Syariah LKS LBS dan LPS tersebutrdquo karena
penggunaan dana TBDSP di BMT Nurrohman telah mendapatkan
persetujuan dan juga opini dari Dewan Pengawas Syariah Akan tetapi
79
79
konten dari prosedur tersebut belum sesuai dengan fatwa DSN
No123DSN-MUIXI2018 ketentuan ketiga nomor 1 dan nomor 4
karena belum terlaksana sesuai dengan prinsip syariah
B Saran
Berdasarkan hal-hal yang telah peneliti uraikan peneliti menemukan hal
hal yang penting yang sebaiknya menjadi perhatian kita bersama Dalam hal
ini penulis menyarankan beberapa hal
1 Diharapkan kepada BMT Nurrohman untuk menggunakan dana yang tidak
boleh diakui sebagai pendapatan sebagaimana denda dan bunga agar
sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI Sebaiknya dana denda tersebut
dimasukkan ke dalam dana sosial untuk selanjutnya digunakan untuk
kepentingan umum atau kemaslahatan umat Islam karena BMT
merupakan lembaga keuangan Islam yang berdasarkan prinsip-prinsip
syariah
2 Sebaiknya kinerja pengawasan oleh DPS dilakukan secara optimal dan
konsisten agar penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai
pendapatan yang ada di BMT Nurrohman dapat terlaksana dengan baik
maksimal dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan fatwa DSN-MUI yaitu
berdasarkan kemaslahatan umat atau kepentingan umum bukan untuk
kegiatan operasional BMT yang akan memberikan keuntungan BMT itu
sendiri
80
DAFTAR PUSTAKA
Referensi Buku
Departemen Agama RI al-Qurrsquoan dan Terjemahnya Semarang CV Toha Putra
2008
Abdullah Marsquoruf Hukum Keuangan Syariah pada Lembaga Keuangan Bank dan
Non Bank Yogyakarta Aswaja Presindo 2016
Adam Panji Fatwa-fatwa Ekonomi Syariah Konsep Metodologi dan
Implementasinya pada Lembaga Keuangan Syariah Jakarta Sinar
Grafika Offset 2018
Amin Marsquoruf Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum
dan Perundang-undangan Jakarta Puslitbang Kehidupan Keagamaan
2011
Antonio Muhammad Syafirsquoi Bank Syriah dari Teori ke Praktik Jakarta Gema
Insani 2001
Al-Arif Nur Rianto Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik Bandung CV
Pustaka Setia 2015
Arikunto Suharsimi Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktik Bandung
Rineka Cipta 2006
Basrowi Suwandi Memahami Penelitian Kualitatif Jakarta PT Rineka Cipta
2008
Budisantoso Totok dan Nuritomo Bank dan Lebaga Keuangan Lain Jakarta
Salemba Empat 2017
Bungin Burhan Analisis Data Penelitian Kualitatif Jakarta PT Raja Grafindo
Persada 2013
Chapra M Umer dan Khan Tariqullah Regulasi dan Pengawasan Bank Syariah
Jakarta Bumi Aksara 2008
Hirsanuddin Hukum Perbankan Syariah di Indonesia (Pembiayaan Bisnis dengan
Prinsip Kemitraan) Yogyakarta Genta Press 2008
Huda Nurul dan Heykal Mohammad Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis
dan Praktis Jakarta Kencana 2010
Moleong Lexi J Metode Penelitian Kualitatif Bandung PT Remaja Rosdakarya
2009
81
Mubarok Jaih Perkembangan Fatwa Ekonomi Syaria Bandung Pustaka Bani
Quraisy 2004
Muhammad Rifqi Akuntansi Keuangan Syariah Konsep dan Implementasi PSAK
Syariah Yogyakarta P3EI Press 2010
Muhammad Manajemen Dana Bank Syariah Yogyakarta YKPN 2011
An-Nawawī Imam al-Majmū Syarh al-Muhadzdzab Jakarta Pustaka Azzam
2009
Perwataatmadja Karnaen dan Antonio Muhammad Syafirsquoi Apa dan Bagaimana
Bank Islam Yogyakarta Dana Bhakti Wakaf 1992
Qardhawi Yusuf Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan Jakarta Gema Insani
Press 1997
Rahardjo Susilo dan Gudnanto Pemahaman Individu Teknik Nontes Kudus
Prenada Media 2011
Rasjid Sulaiman Fiqh Islam (Hukum Fiqh Isam) Bandung Sinar Baru
Algensindo 2016
Ridwan Muhammad Manajemen Bayt al-Māl Wa al-Tamwīl Yogyakarta UII
Press 2004
Sam Ichwan Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI
Jakarta Erlangga 2014
Sholeh Asrorun Nirsquoam Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia
tmp Emir Cakrawala Islam 2016
Soeharto Irawan Metode Penelitian Sosial Bandung PT Remaja Rosdakarya
2004
Sudarsono Pokok- pokok Hukum Islam Jakarta PT Rineka Cipta 2001
Sugiyono Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan RampD Bandung Alfabeta
2016
Tanjung Hendri dan Devi Abrista Metode Penelitian Ekonomi Islam Jakarta
Gramata Publishing 2013
Umam Khaerul Manajemen Perbankan Syariah Bandung Pustaka Setia 2013
Umam Khotibul Legislasi Fikih Ekonomi dan Penerapannya dalam Produk
Perbankan Syariah di Indonesia Yogyakarta BPFE 2011
82
Yusuf Muri Metode Penelitian Kuntitatif Kualitatif dan penelitian Gabungan
Jakarta Kencana 2017
Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah
Darmiati Tinjauan hukum Islam terhadap Pengalokasian Dana Non Halal Bagi
Kepentingan Sosial pada KJKS Manfaat Gayung Kebonsari Surabaya
Skripsi Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel 2012 1-8
Faozan Akhmad ldquoPeran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Penerapan
Shariah Compliance pada Bayt al-Māl Wa al-Tamwīl (BMT) di Kota
Purwokertordquo JPA Vol 16 No 1 Juni 2015 145-146
Lenap Indria Puspitasari ldquoPengungkapan Pendapatan Non-Halal PSAK 109 Vs
Praktikrdquo Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram Vol
3 2019 95-97
Mujib Abdu rdquoDewan Pengawas Syariah (DPS) pada Lembaga Keuangan Mikro
Syariah di Wilayah Jawa Tengahrdquo Az Zarqarsquo Vol 1 (Juni 2017) 127
Muttaqin Azhar ldquoModel Pembiayaan Bayt al-Māl Wa al-Tamwīl dan Peranannya
dalam Pembinaan Kesejahteraan Usaha Kecil Menengah (UKM)rdquo
Humanity Vol 7 2012 35
Nani Lenza Analisis Pengelolaan Dana Tazīr bagi Nasabah Wanprestasi dalam
Meningkatkan Kedisiplinan Nasabah (Studi Pada Pt Bank Syariah
Mandiri Kantor Cabang Teluk Betung Bandar Lampung) Skripsi
Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung 2018 3-9
Nasution Siti Toibah Studi Analisis Terhadap Fatwa DSN-Mui tentang Denda
Keterlambatan Pembayaran Utang pada Credit Card Syarirsquoah di Tinjau
Menurut Fiqih Muamalah Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif
Kasim 2012 3-8
Sofiyah rdquoAnalisis Efektifitas Keputusan DSN-MUI No 3 Tahun 2000 Berkaitan
dengan Dewan Pengawas Syariah di Bayt al-Māl Wa al-Tamwīl (BMT)
Studi Kasus di BMT Bima Magelangrdquo Muqtasid Vol 1 (Juli 2012) 143
Sutopo Umarwan ldquoDialektika Fatwa dan Hukum Positif di Indonesiardquo Justicia
Islamica Vol 15 No 1 2018 91
Syaputra Arianto Analisis Penggunaan Dana Tazīr dan Tarsquowidh bagi Nasabah
Wanprestasi pada PT BRI Syariah Skripsi Universitas Islam Negeri
Syarif Hidayatullah 2014 1-9
83
Taslimah Heni Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Penerapan Denda
pada Pembiayaan Bermasalah di KSU BMT Multazam Yogyakarta
Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2008 4-7
Thovarsquoi Ritwan ldquoDistribusi Dana Sosial Pada Bayt al-Māl Wa al-Tamwīl (BMT)
Alfa Dinar Kerjo Karanganyarrdquo Naskah Publikkasi (Surakarta
Universitas Muhammadiyah 2016 2
Referensi Internet
Asep Fathulrahman -Maaruf Sebut Dana Tak Halal Bank Syariah Hanya untuk
Sosialdikutipdarihttpswwwcnnindonesiacomekonomi201811101
54725-78-345508maaruf-sebut-dana-tak-halal-bank-syariah-hanya-
untuksosial [diakses tanggal 06 Maret 2020]
DSN-MUI -Penggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan bagi
Lembaga Keuangan Syariah Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga
Perekonomian Syariah dikutip dari httpsdsnmuioridkategorifatwa
[diakses pada tanggal 10 Desember 2019]
Kamus Besar Bahasa Indonesia -dikutip dari httpskbbiwebiddanahtml
[diaksespada 01 Maret 2020]
M Salman Yusuf -Fatwa No 123 Untuk Siapa dikutip dari dalam
httpswwwpressreadercomindonesiamajalahinvestor201908012824
62825619338 [diakses tanggal 12 Februari 2020]
OJK -Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 dikutip dari
httpswwwojkgoididkanaliknbregulasilembaga-keuangan-
mikroundang-undangPageaspx [diakses pada tanggal 11 Desember
2019]
10
tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi lembaga keuangan syariah di
BMT Nurrohman Janti Slahung
D Manfaat Penelitian
Adapun pembahasan permasalahan dan penelitian skripsi ini diharapkan
berguna dan memiliki manfaat sebagai berikut
1 Manfaat Teoritis
a Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan
sumbangan pengetahuan di bidang hukum ekonomi syariah terkait
penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi
lembaga keuangan syariah
b Dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi kalangan akademisi
maupun praktisi
2 Manfaat Praktis
a Bagi Masyarakat
Diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada
masyarakat khususnya dalam penggunaan dana yang tidak boleh
diakui sebagai pendapatan bagi lembaga keuangan syariah yang
sesuai dengan fatwa atau prinsip-prinsip syariah
b Bagi BMT
Diharapkan dapat membantu menyempurnakan penggunaan
dana yang tidak boleh disebut sebagai pendapatan oleh lembaga
keuangan syariah yang sesuai dengan fatwa atau prinsip-prinsip
syariah
11
E Telaah Pustaka
Selain menggunakan buku-buku yang relevan peneliti juga melihat hasil
penelitian terdahulu agar tidak terjadi kesamaan secara menyeluruh Adapun
hasil penelitian terdahulu yang juga membahas tentang penggunaan dana yang
tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi lembaga keuangan syariah atau bisa
disebut dengan pendapatan non halal yaitu
Pertama penelitian yang dilakukan oleh Darmiati pada tahun 2012 yang
berjudul ldquoTinjauan hukum Islam terhadap penggunaan dana non halal bagi
kepentingan sosial pada KJKS Manfaat Gayung Kebonsari Surabayardquo Teknik
analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif
dengan pola deduktif Penelitian tersebut membahas mengenai penggunaan
dana non halal dan bagaimana hukumnya bila ditinjau dari hukum islam Hasil
dari penelitian tersebut adalah dana non halal digunakan untuk kepentingan
umum dan diperbolehkan dalam Islam karena itu termasuk maṣlaḥah mursalah
sebagaimana dijelaskan oleh Abdullah bin Abdul Ḥussein Sehingga setiap
sumber dana yang didapat dari KJKS Manfaat harus disalurkan untuk
kepentingan sosial sesuai dengan tujuan utamanya yaitu membantu orang-
orang yang kesulitan sesuai dengan prinsip syariah16
Kedua penelitian yang dilakukan oleh Lenza Nani pada tahun 2018 yang
berjudul ldquoAnalisis Pengelolaan Dana Tazīr bagi Nasabah Wanprestasi Dalam
Meningkatkan Kedisiplinan Nasabah (Studi Pada PT Bank Syariah Mandiri
16 Darmiati Tinjauan hukum Islam terhadap Pengalokasian Dana Non Halal Bagi
Kepentingan Sosial pada KJKS Manfaat Gayung Kebonsari Surabaya Skripsi (Surabaya Institut
Agama Islam Negeri Sunan Ampel 2012) 1-8
12
Kantor Cabang Teluk Betung Bandar Lampung)rdquo Jenis penelitian yang
digunakan adalah penelitian lapangan (field research) Penelitian tersebut
membahas mengenai penerapan dan pengelolaan tazīr bagi nasabah
wanprestasi dalam meningkatkan kedisiplinan di Bank Syariah Mandiri Teluk
Betung Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa Bank Syariah Mandiri
Kantor Cabang Teluk Betung menerapkan tazīr kepada nasabah mampu yang
menunda-nunda pembayaran dengan sengaja dan nasabah yang tidak
mempunyai itikad baik apabila mengalami keterlambatan membayar Besarnya
tazīr yang diterapkan oleh Bank Syariah Mandiri yaitu 5 perbulan Dana
tazīr tersebut bukan merupakan pendapatan bank melainkan dana tazīr
tersebut disalurkan kedalam bentuk dana sosial sesuai fatwa DSN-MUI
No17DSN-MUIIX2000 Penyaluran dana tersebut harus habis dalam jangka
satu tahun17
Ketiga penelitian yang dilakukan oleh Arianto Saputra pada tahun 2014
yang berjudul ldquoAnalisis Penggunaan Dana Tazīr dan Tarsquowidh bagi Nasabah
Wanprestasi pada PT BRI Syariahrdquo Penelitian tersebut merupakan penelitian
kualitatif deskriptif yang membahas mengenai praktik tazīr dan tarsquowidh pada
nasabah wanprestasi dan bagaimana cara menentukan besarannya Hasil dari
penelitian tersebut adalah tazīr dikenakan pada nasabah yang mampu tetapi
enggan memenuhi prestasinya Adapun besarannya ditentukan di awal kontrak
17 Lenza Nani Analisis Pengelolaan Dana Tazīr bagi Nasabah Wanprestasi dalam
Meningkatkan Kedisiplinan Nasabah (Studi Pada Pt Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Teluk
Betung Bandar Lampung) Skripsi (Lampung Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung
2018) 3-9
13
Dana yang terkumpul digunakan untuk kegiatan sosial semua ketentuan yang
ada sudah mengacu pada fatwa DSN-MUI No17DSN-MUIIX2000
Sedangkan dana tarsquowidh dikenakan kepada nasabah yang lalai dan ini
merupakan tindak lanjut dari nasabah yang yang sudah dikenakan tazīr tetapi
masih tidak memenuhi prestasinya Tarsquowidh berbeda dengan tazīr karena
tarsquowidh dapat diakui sebagai pendapatan oleh bank syariah sesuai dengan
fatwa DSN-MUI No43DSN-MUIVIII200418
Keempat penelitian yang dilakukan oleh Heni Taslimah pada tahun 2008
yang berjudul ldquoTinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Penerapan Denda
pada Pembiayaan Bermasalah di KSU BMT Multazam Yogyakartardquo
Penelitian tersebut merupakan penelitian lapangan dengan metode preskriptif
yang membahas mengenai pelaksanaan penerapan denda pada pembiayaan
bermasalah di KSU BMT Multazam Yogyakarta dan penggunaannya
Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa hukum Islam memberikan
kewenangan pelaksanaan sanksi denda selama sesuai dengan ketentuan dan
prinsip yang telah ditentukan hukum Islam Penggunaan hasil denda lebih
diprioritaskan untuk kepentingan umum dan pelaksanaannya sesuai dengan
prinsip Islam19
Kelima penelitian yang dilakukan oleh Siti Toibah Nasution pada tahun
2012 yang berjudul ldquoStudi Analisis terhadap Fatwa DSN-MUI tentang Denda
18Arianto Syaputra Analisis Penggunaan Dana Tazīr dan Tarsquowidh bagi Nasabah
Wanprestasi pada PT BRI Syariah Skripsi (Jakarta Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
2014) 1-9 19 Heni Taslimah Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Penerapan Denda pada
Pembiayaan Bermasalah di KSU BMT Multazam Yogyakarta Skripsi (Yogyakarta Universitas
Islam Negeri Sunan Kalijaga 2008) 4-7
14
Keterlambatan Pembayaran Utang pada Credit Card Syarirsquoah di Tinjau
Menurut Fiqih Muamalahrdquo Penelitian tersebut merupakan penelitian pustaka
(library research) yang membahas mengenai bagaimana fatwa DSN-MUI
tentang denda keterlambatan pembayaran uang pada kartu kredit syariah dan
bagaimana metode penetapan hukum terhadap denda keterlambatan
pembayaran utang pada kartu kredit syariah Hasil dari penelitian tersebut
adalah hukum denda keterlambatan pembayaran utang pada kartu kredit adalah
bagi nasabah yang mampu membayar tetapi menunda-nunda pembayaran
dengan sengaja dan tidak mempunyai itikad baik untuk membayar hutangnya
maka akan dikenakan sanksi oleh LKS Tetapi bagi nasabah yang tidakbelum
mampu membayar disebabkan force majeur tidak boleh dikenakan sanksi
Denda tersebut nantinya akan diperuntukkan sebagai dana sosial Metode yang
digunakan oleh komisi fatwa DSN-MUI dalam proses penetapan fatwa
berpegang kepada al-Qurrsquoān sunnah dan ijtihad sahabat serta kaidah
fiqhiyah20
Untuk skripsi yang pertama penelitian tersebut membahas mengenai
penggunaan dana non halal dan bagaimana hukumnya bila ditinjau dari hukum
islam Meskipun sama-sama membahas tentang penggunaan dana non halal
akan tetapi dalam penelitian ini membahas penggunaan dana non halal dalam
perspektif fatwa DSN-MUI No123DSN-MUI XI2018 bukan perspektif
hukum Islam
20 Siti Toibah Nasution Studi Analisis Terhadap Fatwa DSN-MUI tentang Denda
Keterlambatan Pembayaran Utang pada Credit Card Syariah di Tinjau Menurut Fiqih Muamalah
Skripsi (Riau Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 2012) 3-8
15
Untuk skripsi yang kedua membahas mengenai penerapan dan
pengelolaan tazīr bagi nasabah wanprestasi Meskipun sama-sama membahas
tentang pengelolaan dana tazīr akan tetapi dalam penelitian tersebut ditinjau
dalam perspektif fatwa DSN-MUI No17DSN-MUIIX2000 sedangkan
dalam penelitian ini ditinjau dari perspektif fatwa DSN-MUI No123DSN-
MUI XI2018
Untuk skripsi yang ketiga membahas mengenai penggunaan dana tazīr
dan tarsquowidh bagi Nasabah Wanprestasi Meskipun sama-sama membahas
mengenai penggunaan dana tazīr akan tetapi dalam penelitian tersebut ditinjau
dalam perspektif fatwa DSN-MUI No17DSN-MUIIX2000 dan fatwa DSN-
MUI No43DSN-MUIVIII2004 sedangkan dalam penelitian ini ditinjau dari
perspektif fatwa DSN-MUI No123DSN-MUI XI2018
Untuk skripsi yang keempat membahas mengenai pelaksanaan
penerapan denda pada pembiayaan bermasalah dan penggunaannya ditinjau
dari hukum Islam Meskipun sama-sama membahas mengenai penggunaan
dana denda akan tetapi pada penelitian ini ditinjau dari perspektif fatwa DSN-
MUI No123DSN-MUI XI2018 bukan perspektif hukum Islam
Untuk skripsi yang kelima membahas mengenai denda keterlambatan
pembayaran uang pada kartu kredit syariah dan bagaimana metode penetapan
hukum terhadap denda keterlambatan pembayaran utang pada kartu kredit
syariah Meskipun sama-sama membahas mengenai denda akan tetapi dalam
penelitian ini membahas mengenai penggunaan dana denda bukan metode
penetapan hukum terhadap denda
16
F Metode Penelitian
1 Jenis dan Pendekatan Penelitian
Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) yaitu
penelitian yang dilakukan di lapangan atau dalam masyarakat yang berarti
bahwa datanya diambil atau didapat dari lapangan atau masyarakat
Meskipun penelitian ini berbasis penelitian lapangan penulis juga
menggunakan sumber-sumber data kepustakaan dengan memanfaatkan
buku-buku hasil penelitian dan internet digunakan untuk menelaah hal-
hal yang berkenaan dengan penggunaan dana yang tidak boleh diakui
sebagai pendapatan di lembaga keuangan syariah
Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan
kualitatif Yaitu tata cara penelitian dengan menggunakan pengamatan dan
wawancara21
2 Kehadiran Peneliti
Dalam penelitian kualitatif peneliti bertindak sebagai instrumen
sekaligus pengumpulan data Instrumen peneliti di sini dimaksudkan
sebagai alat pengumpul data Karena bertindak sebagai pengumpul data
atau instrumen peneliti akan senantiasa berhubungan dengan subyeknya22
Untuk itu dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi dan
wawancara untuk mengetahui praktik penggunaan dana yang tidak boleh
21 Lexi J Moleong Metode Penelitian Kualitatif (Bandung PT Remaja Rosdakarya 2009)
11 22 Basrowi dan Suwandi Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta PT Rineka Cipta
2008) 89
17
diakui sebagai pendapatan yang dilakukan oleh BMT Nurrohman Janti
Slahung
3 Lokasi Penelitian
Penelitian ini mengambil tempat di BMT Nurrohman Janti Slahung
tepatnya berada di jalan Mayjend Panjaitan Desa Janti Slahung Ponorogo
dengan pertimbangan bahwa lembaga ini merupakan lembaga keuangan
mikro yang memberikan layanan bagi masyarakat berdasarkan prinsip
syariah dan laporan keuangannya masih secara konvensional
4 Data dan Sumber Data
a Data
Data adalah fakta yang dapat ditarik menjadi suatu kesimpulan
dalam kerangka persoalan yang digarap23 Data dapat berupa teks
dokumen gambar foto artefak atau objek-objek lainnya yang
ditemukan di lapangan selama melakukan penelitian dengan
menggunakan penelitian kualitatif24 Adapun data-data yang
diperlukan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari
wawancara kepada karyawan manager dan DPS yang berada di BMT
Nurrohman Janti Slahung
23 Hendri Tanjung dan Abrista Devi Metode Penelitian Ekonomi Islam (Jakarta Gramata
Publishing 2013) 76 24 Jonathan Sarwono Metode Penelitian Kuantitatif dan Kuantitif (Yogyakarta Penerbit
Graha Ilmu 2012) 224
18
b Sumber Data
1) Sumber Data Primer
Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh
dari hasil wawancara kepada karyawan manager dan DPS di
BMT Nurrohman Janti Slahung untuk mendapatkan keterangan
yang benar-benar terjadi
2) Sumber Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk
yang sudah jadi sudah dikumpulkan dan diolah pihak lain
biasanya sudah dalam bentuk publikasi Data sekunder ini
biasanya sebagai pelengkap dari data primer25
Data sekunder yang mendukung penelitian penulis terdiri
dari seluruh data yang berkaitan dengan penggunaan dana yang
tidak bisa disebut sebagai pendapatan serta data dokumentasi
yang diperoleh dari BMT Nurrohman Janti Slahung
5 Teknik Pengumpulan Data
a Wawancara (interview)
Wawancara merupakan salah satu tehnik dalam pengumpulan
data penelitian yaitu suatu kejadian atau proses interaksi antara
pewawancara dan narasumber melalui komunikatif secara langsung26
25 Irawan Soeharto Metode Penelitian Sosial (Bandung PT Remaja Rosdakarya 2004)
67-68 26 Muri Yusuf Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Penelitian Gabungan
(Jakarta Kencana 2017) 372
19
Wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang terkait baik
secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data
terkait penelitian Peneliti melakukan wawancara kepada 4 (empat)
orang yaitu manager DPS dan 2 (dua) karyawan yang ada di BMT
Nurrohman Janti Slahung
b Observasi
Dalam arti sempit observasi adalah pengamatan secara langsung
terhadap gejala yang diteliti Secara luas observasi meliputi
pengamatan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung
terhadap objek yang sedang diteliti27
Dalam penelitian ini observasi dilakukan untuk mendapatkan
data tentang keadaan situasi dan kondisi BMT Nurrohman Janti
Slahung Peneliti mendatangi langsung kantor pusat BMT Nurrohman
Janti Slahung agar mendapatkan situasi dan kondisi terkini di BMT
Nurrohman Janti Slahung sehingga peneliti bisa melanjutkan
penelitian di BMT Nurrohman Janti Slahung
c Dokumentasi
Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang
diperoleh melalui dokumen-dokumen atau buku-buku tulisan-tulisan
yang ada kaitannya dengan masalah penelitian28 Teknik pengumpulan
data yang digunakan dengan cara membaca dan mengambil
27 Susilo Rahardjo dan Gudnanto Pemahaman Individu Teknik Nontes (Kudus Prenada
Media 2011) 42 28 Suharsimi Arikunto Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Bandung Rineka
Cipta 2006) 158
20
kesimpulan dari berkas-berkas atau arsip dokumen BMT Nurrohman
Janti Slahung
6 Analisis Data
Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat
pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data
dalam periode tertentu Aktivitas dalam analisis data menurut model Miles
dan Huberman yaitu data reduction data display dan conclusion drawing
atau verification Data reduction artinya data yang diperoleh dari lapangan
jumlahnya cukup banyak untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan
rinci Data display artinya penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk
uraian singkat bagan dan hubungan antar kategori Langkah ketiga yaitu
penarikan kesimpulan dan verifikasi29
Dalam penyusunan skripsi ini cara yang digunakan penulis untuk
menganalisa data adalah menggunakan metode deduktif dan induktif
Metode deduktif yaitu cara berfikir untuk menarik kesimpulan dari suatu
kaidah atau pendapat yang umum menuju ke suatu pendapat yang bersifat
khusus30 Sedangkan metode induktif yaitu cara berfikir untuk menarik
kesimpulan dari fakta-fakta kemudian dirumuskan menjadi suatu
kesimpulan atau jeneralisasi31
29 Sugiyono Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan RampD (Bandung Alfabeta
2016) 246-252 30 Burhan Bungin Analisis Data Penelitian Kualitatif (Jakarta PT Raja Grafindo Persada
2013) 47 31 Ibid 48
21
Dalam hal ini penulis mengemukakan terlebih dahulu teori-teori dan
data-data lalu menganalisanya dari fatwa DSN MUI kemudian dijadikan
pedoman dalam menganalisis penggunaan dana yang tidak boleh diakui
sebagai pendapatan di BMT Nurrohman Janti Slahung Ponorogo untuk
kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus yaitu apakah BMT
Nurrohman Janti Slahung Ponorogo sudah benar-benar menerapkan
ketentuan-ketentuan yang ada dalam fatwa DSN-MUI No123DSN-
MUIXI2018 tentang Penggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui
Sebagai Pendapatan (TBDSP) bagi Lembaga Keuangan Syariah Lembaga
Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariah
7 Pengecekan Keabsahan Data
Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini ditentukan dengan
cara
a Perpanjangan Pengamatan
Perpanjangan pengamatan akan memungkinkan peningkatan
derajat kepercayaan data yang dikumpulkan32 Dengan perpanjangan
pengamatan ini peneliti mengecek kembali apakah data-data terkait
penggunaan dana yang tidak bisa disebut sebagai pendapatan sudah
benar atau belum Jika data-data yang diperoleh selama ini ternyata
tidak benar maka peneliti melakukan pengamatan lagi yang lebih luas
dan mendalam sehingga diperoleh data yang pasti kebenarannya
32 Moleong Metodologi Penelitian 248
22
b Triangulasi
Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai
sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu33 Pada penelitian
ini peneliti melakukan pengecekan keabsahan data yang terkait
dengan penggunaan dana yang tidak bisa disebut sebagai pendapatan
serta peran DPS sudah benar atau belum dengan cara membandingkan
hasil wawancara dengan isi suatu dokumen dengan memanfaatkan
berbagai sumber data informasi sebagai bahan pertimbangan Dalam
hal ini peneliti membandingkan data hasil observasi dengan data hasil
wawancara dan juga membandingkan hasil wawancara dengan
wawancara lainnya yang kemudian diakhiri dengan menarik
kesimpulan sebagai hasil temuan lapangan
G Sistematika Pembahasan
Dalam penelitian ini untuk memberoleh pembahasan dan pemahaman
penulis membuat sistematikan pembahasan menjadi V (lima) bab yang mana
antara bab satu dengan bab lainnya mempunyai hubungan yang erat dan
berkaitan sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak bisa
dipisahkan yaitu sebagai berikut
1 BAB I PENDAHULUAN
Bab ini merupakan gambaran untuk memberikan pola
pemikiran bagi keseluruhan isi yang terdiri dari latar belakang
masalah rumusan masalah tujuan penelitian manfaat penelitian
33 Ibid 273
23
telaah pustaka kajian teori metode penelitian dan sistematika
pembahasan
2 BABII FATWA NO123DSN-MUIXI2018 TENTANG
PENGGUNAAN DANA YANG TIDAK BOLEH DIAKUI
SEBAGAI PENDAPATAN (TBDSP) BAGI LEMBAGA
helliphelliphelliphellipKEUANGANSYARIAH
Berisi uraian mengenai landasan teori yang digunakan untuk
menganalisis permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini yaitu
menguraikan fatwa DSN MUI tentang penggunaan dana yang tidak
boleh diakui sebagai pendapatan bagi lembaga keuangan syariah
Dalam hal ini peneliti memaparkan tentang gambaran singkat
fatwa No123DSN-MUIXI2018 tentang penggunaan dana yang
tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi lembaga keuangan
syariah
3 BAB III PRAKTIK PENGGUNAAN DANA TBDSP DAN
helliphelliphelliphellipPROSEDUR DEWAN PENGAWAS SYARIAH DI BMT
helliphelliphelliphellipNURROHMAN JANTI SLAHUNG PONOROGO
Bab ini berisikan data penelitian lapangan di BMT
Nurrohman Janti Slahung Ponorogo Dalam hal ini peneliti
memaparkan tentang sejarah BMT Nurrohman Janti Slahung visi
misi dan motto BMT Nurrohman Janti Slahung tempat dan
kedudukan BMT Nurrohman Janti Slahung pengurus BMT
Nurrohman Janti Slahung dan produk pembiayaan di BMT
24
Nurrohman Janti Slahung Selain itu peneliti juga memaparkan
tentang praktik penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai
pendapatan dan prosedur DPS dalam mengawasi penggunaan dana
yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan di BMT Nurrohman
Janti Slahung Ponorogo
BAB IV ANALISA FATWA NO123DSN-MUIXI2018 TENTANG
PENGGUNAAN DANA YANG TIDAK BOLEH DIAKUI
SEBAGAI PENDAPATAN (TBDSP) DI BMT NURROHMAN
JANTI SLAHUNG PONOROGO
Bab ini berisikan analisis fatwa analisis Fatwa No123DSN-
MUIXI2018 terhadap penggunaan dana yang tidak boleh diakui
sebagai pendapatan bagi lembaga keuangan syariah di BMT
Nurrohman Janti Slahung dan analisis fatwa No123DSN-
MUIXI2018 terhadap prosedur DPS dalam penggunaan dana
yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi lembaga
keuangan syariah di BMT Nurrohman Janti Slahung
BAB V PENUTUP
Bab ini berisikan kesimpulan yang merupakan jawaban
umum dari permasalahan yang ditarik dari hasil penelitian dan
berikut saran-saran yang ditujukkan bagi pihak-pihak terkait
dengan permasalahan penelitian
25
BAB II
FATWA NO123DSN-MUIXI2018 TENTANG PENGGUNAAN DANA
YANG TIDAK BOLEH DIAKUI SEBAGAI PENDAPATAN (TBDSP)
BAGI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
A Pengertian Fatwa Dewan Syariah Nasional
Fatwa mempunyai kesamaan dengan kata iftā dimana ia adalah masdar
dari kata aftā yufti iftārsquoan Adapun kata futya atau fatwa adalah isim masdar
dari aftā hanya saja kata futya lebih sering digunakan oleh orang Arab
sebagaimana yang dinukil oleh Ibn Mandzur dalam lisannya Pengertian iftārsquo
secara etimologi adalah al- Ibānah (penjelasan) yaitu memberikan penjelasan
kepada orang lain Atas dasar ini Iftārsquo berarti memberikan penjelasan kepada
orang lain yang menanyakan suatu hal34 Arti fatwa secara bahasa misalnya
terdapat dalam surah an-Nisā ayat 17635
هلك ليس له ولد وله أخت إن امرؤ يست فتوك قل الله ي فتيكم ي الكللة ف ما ت رك إن كا تا اث ن ت ين لهما وهو يرث ها إن لم يكن لها ولد لها ث ي ين ل وإن كاوا إخوة رجالا وساء للذكر مث الث لثان مما ت رك ح ا
﴾٦٧١﴿والله بكل شيء عليم ي ب ي ن الله لكم أن تضلوا Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah) Katakanlah Allah
memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu) jika seorang
meninggal dunia dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara
perempuan maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari
harta yang ditinggalkannya dan saudaranya yang laki-laki mempusakai
(seluruh harta saudara perempuan) jika ia tidak mempunyai anak tetapi
jika saudara perempuan itu dua orang maka bagi keduanya dua pertiga
34 Umarwan Sutopo ldquoDialektika Fatwa dan Hukum Positif di Indonesiardquo Justicia Islamica
1 (Juni 2018) 91 35Departemen Agama RI Al-Qurrsquoān dan Terjemahnya (Semarang CV Toha Putra 2008)
149
26
dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal Dan jika mereka (ahli
waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan maka
bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara
perempuan Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu supaya kamu
tidak sesat Dan Allah maha mengetahui segala sesuatu
Pengertian fatwa menurut syararsquo ialah menerangkan hukum syararsquo dalam
suatu persoalan menjadi sebuah jawaban dari suatu pertanyaan baik sipenanya
itu jelas identitasnya maupun tidak serta berbentuk perseorangan atau
kolektif36 Dengan demikian pengertian fatwa berarti menerangkan hukum-
hukum Alah SWT berdasarkan pada dalil-dalil syariah secara umum dan
menyeluruh Keterangan hukum yang telah diberikan itu dinamakan fatwa
Orang yang meminta atau menanyakan fatwa disebut mustaftī sedang yang
dimintakan untuk memberikan fatwa disebut mufti37 Fatwa memiliki fungsi
sebagai penerapan secara konkret ketentuan fiqh dalam masalah tertentu38
Pada umumnya fatwa ditetapkan berdasarkan keterangan al-Qurrsquoān
hādits ijmā dan qiyās Keempatnya merupakan sumber dalil hukum syariah
yang telah disepakati oleh jumhur ulama Jumhur ulama menyepakati validitas
keempat sumber tersebut sebagai sumber-sumber hukum syariah berdasarkan
firman Allah didalam al-Qurrsquoān surat an-Nisā ayat 59 sebagai berikut39
36 Yusuf Qardhawi Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan (Jakarta Gema Insani
Press 1997) 5 37 Ichwan Sam dkk Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI
(Jakarta Erlangga 2014) 7-8 38 Marsquoruf Amin dkk Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum dan
Perundang-undangan (Jakarta Puslitbang Kehidupan Keagamaan 2011) 21 39Departemen Agama Al-Qurrsquoān dan Terjemahnya 124
27
مر منكم إن يا أي ها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي اتم ت ؤمنون ب الله والي وم الخر ت نازعتم ي شيء ردوه إلى الله والرسول إن كن
لك ر وأحسن تأويل ذ ﴾٩٥﴿ خي Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya)
dan ulil amri di antara kamu Kemudian jika kamu berlainan pendapat
tentang sesuatu maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qurrsquoān) dan
Rasul (sunnahnya) jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan
hari kemudian Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik
akibatnya
Kebolehan untuk berijtihad juga diperkuat keterangan hadits yang
diriwayatkan oleh Mursquoādz ibn Jabal ketika diutus Rasulullah SAW untuk
menjadi qādhi di Yaman Rasulullah bertanya kepada Mursquoādz apakah yang
akan dilakukan dalam berhukum jika ia tidak menemukan dalil naqli dari al-
Qurrsquoān maupun sunnah maka Mursquoādz menjawab bahwa ia akan berijtihad
dengan akalnya dan Rasullah pun menyetujuinya40
Dikeluarkannya fatwa dipandang sebagai pendapat hukum yang
berdasarkan pertimbangan Pengeluaran fatwa ini dimaksudkan untuk
melaksanakan fungsinya yang utama yakni memberikan pendapat hukum
suatu masalah sesuai dengan pendapat mereka tentang tindakan apa yang
benar menurut pandangan syariah Fatwa telah berperan dalam menjelaskan
hukum Islam yang berbentuk jawaban konkret terhadap kasus demi kasus yang
telah dihadapi oleh masyarakat yang dapat dijadikan pedoman untuk
mengetahui bagaimana penerapan hukum syariah terhadap masalah tertentu41
40 Asrorun Nirsquoam Sholeh Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (tmp
Emir Cakrawala Islam 2016) 123 41 Amin dkk Fatwa Majelis 21
28
B Profil Dewan Syariah Nasional
1 Pengertian Dewan Syariah Nasional
Dewan Syariah Nasional atau disebut dengan DSN ialah suatu
lembaga bentukan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1999
yang beranggotakan para ahli hukum Islam Lembaga ini memiliki fungsi
melakukan tugas-tugas MUI dalam memajukan ekonomi umat menangani
masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan
syariah Salah satu tugas pokok dari DSN ialah mengkaji menggali dan
merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam dalam bentuk fatwa
untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga keuangan
syariah serta untuk memberikan pengawasan terhadap Dewan Pengawas
Syariah (DPS) yang ada dimasing-masing lembaga keuangan syariah
sebagai kewaspadaan MUI terkait dengan kemungkinan timbulnya fatwa
yang berbeda dimasing-masing DPS42
Lembaga ini memiliki fungsi utama sebagai pengawas produk
produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariat Islam DSN
membuat garis panduan produk syariah untuk keperluan pengawasan
Garis panduan tersebut diambil dari sumber-sumber hukum Islam yang
dijadikan dasar pengawasan bagi DPS pada lembaga-lembaga keuangan
syariah dan menjadi dasar pengembangan produk-produknya43
42 Muhammad Syafirsquoi Antonio Bank Syariah dari Teori ke Praktik (Jakarta Gema Insani
2001) 32 43 Ibid 32
29
2 Sejarah Terbentuknya Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia
(DSN-MUI)
Pasca diundangkannya Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang
perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang perbankan
kegiatan dan aktivitas pengembangan ekonomi syariah semakin
meningkat44 Hal itu kemudian diikuti pertumbuhan pesat aktivitas
perekonomian yang berdasarkan prinsip syariah termasuk mendorong
pendirian beberapa lembaga keuangan syariah Perkembangan pesat
lembaga keuangan syariah memerlukan aturan-aturan yang berkaitan
dengan kesesuaian operasional LKS dengan prinsip-prinsip syariah
Persoalan muncul karena institusi regulator yang semestinya mempunyai
otoritas mengatur dan mengawasi LKS yaitu Bank Indonesia (BI) untuk
perbankan syariah dan kementerian keuangan untuk lembaga keuangan
nonbank tidak dapat melaksanakan otoritasnya dibidang syariah (untuk
merumuskan prinsip-prinsip syariah secara langsung dari teks al-Qurrsquoān
hādits maupun kitab-kitab fiqih Kementerian keuangan dan BI tidak
memiliki otoritas untuk merumuskan prinsip-prinsip syariah secara
langsung dari teks-teks keagamaan dalam bentuk peraturan (regulasi) yang
bersesuaian untuk setiap lembaga keuangan syariah Sebab lain adalah
bahwa lembaga tersebut tidak dibekali peraturan perundang-undangan
44 Khotibul Umam Legislasi Fikih Ekonomi dan Penerapannya dalam Produk Perbankan
Syariah di Indonesia (Yogyakarta BPFE 2011) 49
30
yang mengatur tentang otoritas dalam mengurus masalah kesesuaian
syariah45
Rencana pembentukan DSN mulai dibincangkan pada tahun 1990
ketika acara lokakarya dan pertemuan yang membahas tentang bunga bank
dan pengembangan ekonomi rakyat serta merekomendasikan agar
pemerintah memfasilitasi pendirian bank berdasarkan prinsip syariah
Karena kesimpulan lokakarya ini mengindikasikan adanya kecenderungan
mempersamakan bunga bank dengan riba Selanjutnya pada tahun 1997
Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengadakan lokakarya ulama tentang
reksadana syariah yang salah satu rekomendasinya adalah pembentukan
DSN46
Pada pertemuan tanggal 14 Oktober 1997 telah disepakati
pembentukan DSN Usulan ini ditindaklanjuti sehingga tersusunlah DSN
secara resmi tahun 1998 Pada tahun 1999 pengurus DSN yang pertama
adalah menteri agama republik Indonesia Malik Fajar pada acara
Musyawarah Kerja Nasional (MUKERNAS) MUI di Jakarta tepatnya
pada bulan februari 1998 Kehadiran DSN pada tahun bersamaan dengan
terbentuknya komite ahli pengembangan syariah di BI yang kemudian
bertukar nama menjadi biro perbankan syariah47
45 M Cholis Nafis Teori Hukum Ekonomi Syariah Kajian Komprehensif tentang Teori
Hukum Ekonomi Islam Penerapannya dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional dan Penerapannya
ke dalam Peraturan Perundang-undangan (Jakarta UIP 2011) 82 46 SyafirsquoI Antonio Bank Syariah 32 47 Panji Adam Fatwa-fatwa Ekonomi Syariah Konsep Metodologi dan Implementasinya
pada Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta Sinar Grafika Offset 2018) 161
31
3 Tugas dan Wewenang Dewan Syariah Nasional
Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)
sebagai lembaga yang mempunyai otoritas dalam pembuatan fatwa di
bidang ekonomi syariah mempunyai beberapa tugas dan wewenang
Dalam pedoman dasar DSN-MUI yang termuat dalam bab IV keputusan
DSN-MUI Nomor 01 tahun 2000 tugas dan wewenang adalah sebagai
berikut
a Dewan Syariah Nasional bertugas48
1) Menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam
kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada
khususnya
2) Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan syariah
3) Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah
4) Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan
b Dewan Syariah Nasional berwenang49
1) Mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS di masing-masing
lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum
pihak terkait
2) Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan atau
peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang seperti
departemen keuangan dan BI
48 Marsquoruf Abdullah Hukum Keuangan Syariah pada Lembaga Keuangan Bank dan Non
Bank (Yogyakarta Aswaja Presindo 2016) 214 49 Ibid 214
32
3) Memberikan rekomendasi danatau mencabut rekomendasi
nama-nama yang akan duduk sebagai DPS pada suatu lembaga
keuangan syariah
4) Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang
diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah termasuk
otoritas moneter atau lembaga keuangan dalam maupun luar
negeri
5) Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk
menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan
oleh DSN
6) Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil
tindakan apabila peringatan tidak diindahkan
4 Kedudukan Status dan Anggota DSN
Kedudukan status dan anggota DSN yaitu50
a DSN merupakan bagian dari MUI
b DSN membantu pihak terkait seperti departemen keuangan BI dan
lain-lain dalam menyusun peraturan atau ketentuan untuk lembaga
keuangan syariah
c Anggota DSN terdiri dari para ulama praktisi dan para pakar dalam
bidang yang terkait dengan muamalah syariah
d Anggota DSN ditunjuk dan diangkat oleh MUI dengan masa bakti
sama dengan periode masa bakti pengurus MUI pusat yakni 5 (lima)
50 Ibid 231
33
tahun Sedangkan dalam buku petunjuk pelaksanaan pembukaan
kantor bank syariah yang diterbitkan oleh BI dikatakan bahwa masa
bakti DSN adalah 4 (empat) tahun
5 Mekanisme Kerja Dewan Syariah Nasional
Secara garis besar mekanisme kerja DSN sebagai berikut51
a Mengesahkan rancangan fatwa yang diusulkan oleh badan pelaksana
harian DSN dalam rapat pleno
b Menetapkan mengubah atau mencabut berbagai fatwa dan pedoman
kegiatan lembaga keuangan syariah dalam rapat pleno
c Mengesahkan atau mengklarifikasi hasil kajian terhadap usulan atau
pertanyaan mengenai suatu produk atau jasa lembaga keuangan
syariah dalam rapat pleno
d Melakukan rapat pleno paling tidak satu kali dalam tiga bulan atau
bilamana diperlukan
e Setiap tahunnya membuat suatu pernyataan yang dimuat dalam
laporan tahunan (annual report) bahwa lembaga keuangan syariah
yang bersangkutan telah atau tidak memenuhi segenap ketentuan
syariah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN
Untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan harian DSN tersebut
dibebankan kepada Badan Pelaksana Harian (BPH) Adapun mengenai
mekanisme kerja BPH adalah sebagai berikut52
51 Jaih Mubarok Perkembangan Fatwa Ekonomi Syariah (Bandung Pustaka Bani Quraisy
2004) 14 52 Ibid 14
34
a Menerima usulan atau pertanyaan hukum mengenai produk atau jasa
lembaga keuangan syariah
b Sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris paling lambat 1 (satu) hari
kerja setelah menerima usulan atau pertanyaan harus menyampaikan
permasalahan kepada ketua BPH
c Ketua BPH bersama anggota dan para ahli selambat-lambatnya 30
(tiga puluh) hari kerja harus membuat memorandum khusus yang
berisi telaah dan pembahasan terhadap suatu pertanyaan atau usulan
d Ketua BPH selanjutnya membawa hasil pembahasan ke dalam rapat
pleno DSN untuk mendapat pengesahan
e Fatwa atau memorandum DSN ditandatangani oleh ketua dan
sekretaris DSN
C Fatwa DSN-MUI tentang Penggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui
Sebagai Pendapatan (TBDSP)
Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan (TBDSP) tidak lain
adalah dana yang diterima atau dikuasai oleh Lembaga Keuangan Syariah
(LKS) Lembaga Bisnis Syariah (LBS) dan Lembaga Perekonomian Syariah
(LPS) tetapi tidak boleh diakui sebagai pendapatan atau kekayaannya Implisit
dalam fatwa bahwa pendapatan atau uang yang dihasilkan dari aktivitas
taruhan (maysir) maupun barang yang tidak diketahui pemiliknya digolongkan
35
ke dalam pendapatan non halal dan DSN-MUI memberikan fatwa sebagai dana
TBDSP53
Pertimbangan DSN-MUI mengeluarkan fatwa No 123DSN-
MUIXI2018 karena belum ada pedoman penyaluran atas sejumlah dana
titipan dimaksud Dengan demikian ada pedoman bagi manajemen untuk
mengatur arah penyaluran dana yang terhimpun Sementara itu di lingkungan
LKS LBS maupun LPS kian hari kian bertambah jumlah nilai maupun tuntutan
penyalurannya Walaupun besaran nilai dana TBDSP dari seluruh entitas
syariah di Indonesia tidak terdapat datanya namun nominalnya akan
berkorelasi positif dengan nilai aset dan jumlah kantor LKS LBS maupun
LPS54
Selanjutnya fatwa mengatur arah penggunaan dana TBDSP secara inklusif
untuk kemaslahatan umat Islam dan kepentingan umum yang tidak
bertentangan dengan prinsip syariah Dana TBDSP diarahkan guna
menyejahterakan fakir miskin penanggulangan bencana beasiswa dan
pembangunan fasilitas umum yang berdampak sosial Tujuan mulianya untuk
menghapus generasi yang lemah secara ilmu maupun ekonomi Harapannya
penggunaan dana TBDSP berorientasi pada pemecahan masalah penciptaan
nilai keanekaragaman desentralisasi ketahanan keberlanjutan dan
keharmonisan lingkungan (profit people dan planet) 55
53 M Salman Yusuf ldquoFatwa No 123 Untuk Siapardquo dalam https www pressreader
com indonesia majalah-investor 20190801 282462825619338 (diakses pada tanggal 12 Februari
2020 jam 0838) 54 Ibid 55 Ibid
36
Fatwa DSN MUI No 123DSN-MUIXI2018 merupakan hasil ijtihad
ulama yang dituangkan dalam rapat pleno pengurus DSN pada hari Kamis
tanggal 30 safar atau 08 november 2018 di Jakarta Dasar hukum pembuatan
fatwa No 123DSN-MUIXI2018 yaitu antara lain
1 QS an-Nisārsquo (4) ayat 2956
نكم بالباطل إلا أن ت ارة يا أي ها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم ب ي كون ت عن ت راض منكم
Hai orang yang beriman Janganlah kamu makan harta kamu di
antara kamu dengan jalan yang batil (tidak benar melanggar
ketentuan agama) tetapi (hendaklah) dengan perniagaan yang
berdasar kerelaan di antara kamu
2 QS al-Māidah (5) ayat 257
ثم والعدوان ولا ت عاووا على ال hellipوت عاووا على البر والت قوى hellipDan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan
dan janganlah kamu tolong-menolong dalam (mengerjakan) dosa
dan pelanggaranhellip
3 QS al-Baqārah (2) 27558
hellipوأحل الله الب يع وحرم الر با Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba
Berdasarkan alasan di atas DSN-MUI mengeluarkan fatwa mengenai
penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan yang sesuai
dengan prinsip syariah dan menjadi pedoman lembaga kuangan syariah dalam
menggunakan dana TBDSP yang sesuai dengan Islam
56 Departemen Agama Al-Qurrsquoān dan Terjemahnya 118 57 Ibid 152 58 Ibid 65
37
Fatwa DSN MUI No 123DSN-MUIXI2018 terbagi dalam empat
ketetapan yang masing-masing membahas apa saja yang termuat dalam
kegiatan penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan yaitu59
a Pertama Ketentuan Umum
Bagian pertama tentang ketentuan umum nomor satu disebutkan
bahwa dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi Lembaga
Keuangan Syariah (LKS) Lembaga Bisnis Syariah (LBS) dan Lembaga
Perekonomian Syariah (LPS) yang selanjutnya disingkat Dana TBDSP
adalah dana yang diterima atau dikuasai oleh LKS LBS dan LPS tetapi
tidak boleh diakui sebagai pendapatan atau kekayaannya Kedua Lembaga
Keuangan Syariah yang selanjutnya disingkat LKS adalah badan hukum
yang menyelenggarakan kegiatan usaha bidang keuangan berdasarkan
prinsip-prinsip syariah Ketiga Lembaga Bisnis Syariah yang selanjutnya
disingkat LBS adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan
bisnis berdasarkan prinsip-prinsip syariah Kemudian yang keempat
disebutkan bahwa Lembaga Perekonomian Syariah yang selanjutnya
disingkat LPS adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan
perekonomian syariah yang tidak masuk dalam kategori sebagai LKS dan
LBS60
59 DSN-MUI ldquoPenggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan bagi
Lembaga Keuangan Syariah Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariahrdquo dalam
httpsdsnmuioridkategorifatwa (diakses pada tanggal 10 Desember 2019 jam1640) 60 Ibid
38
b Kedua Ketentuan Terkait Dana TBDSP
Bagian kedua disebutkan bahwa dana TBDSP berasal antara lain
dari transaksi tidak sesuai dengan prinsip syariah yang tidak dapat
dihindarkan termasuk pendapatan bunga (riba) transaksi syariah yang
tidak terpenuhi ketentuan dan batasannya (rukun dan atau syaratnya)
dana sanksi (denda) karena tidak memenuhi kewajiban sesuai kesepakatan
(adam al-wafā bi al-iltizām) dana yang tidak diketahui pemiliknya
diketahui pemiliknya tetapi tidak ditemukan atau diketahui pemiliknya
tetapi biaya pengembaliannya lebih besar dari jumlah dana tersebut dana
tersebut boleh diakui sebagai dana TBDSP setelah satu tahun sejak
diumumkan kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan
yang berlaku LKS LBS dan LPS wajib membentuk rekening khusus
untuk penampungan dana TBDSP61
c Ketiga Ketentuan Terkait Penggunaan Dana TBDSP
Dana TBDSP wajib digunakan dan disalurkan secara langsung untuk
kemaslahatan umat Islam dan kepentingan umum yang tidak bertentangan
dengan prinsip syariah Bentuk-bentuk penyaluran dana TBDSP yang
dibolehkan adalah bantuan sumbangan secara langsung untuk62
a Penanggulangan korban bencana
b Sarana penunjang lembaga pendidikan Islam
c Masjid atau musholla dan penunjangnya
61 Ibid 62 Ibid
39
d Pembangunan fasilitas umum yang berdampak sosial
e Sosialisasi edukasi dan literasi ekonomi keuangan dan bisnis syariah
untuk masyarakat umum
f Beasiswa untuk siswa atau mahasiswa berprestasi danatau kurang
mampu
g Kegiatan produktif bagi dhuafa
h Fakir-miskin
Dana TBDSP boleh disalurkan secara langsung oleh LKS LBS dan
LPS dan atau melalui lembaga sosial Dana TBDSP tidak boleh
dimanfaatkan untuk kepentingan LKS LBS dan LPS antara lain dalam
bentuk
a Promosi produk maupun iklan (branding) perusahaan
b Pendidikan dan pelatihan untuk karyawan
c Pembayaran pajak zakat amp wakaf
d Pembayaran atau pelunasan tunggakan nasabah (end-user)
e Kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah
Setiap penggunaan dan penyaluran dana TBDSP harus mendapatkan
persetujuan atau opini dari Dewan Pengawas Syariah LKS LBS dan LPS
tersebut Dalam hal dana TBDSP digunakan untuk kegiatan produktif
maka penyalurannya harus sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku
40
d Keempat Ketentuan Penutup
Jika terjadi perselisihan di antara para pihak maka penyelesaiannya
dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah
setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah Fatwa ini berlaku
sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata
terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagaimana
mestinya63
Ketua MUI Maruf Amin menegaskan bank syariah hanya boleh
menggunakan dana non halal untuk kepentingan sosial Dana non halal tak
boleh bercampur untuk keuntungan bank Maruf menjelaskan bahwa dana non
halal merupakan segala bentuk pemasukan bank syariah yang bersumber dari
kegiatan yang tidak halal Ia lantas mencontohkan salah satu pendapatan non
halal itu berupa denda saat nasabah terlambat mengembalikan pinjaman
Menurutnya dana itu tak boleh dimasukan dan digunakan sebagai keuntungan
bank syariah dan harus digunakan untuk kegiatan-kegiatan sosial64
D Dana Non Halal pada Lembaga Keuangan Syariah
Dana adalah uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank dalam
bentuk tunai atau aktiva lain yang dapat segera diubah menjadi uang tunai
Dana non halal pada lembaga keuangan syariah adalah dana yang ketika diakui
sebagai pendapatan maka bisa masuk kategori pendapatan tidak halal Istilah
dana non halal menjadi dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan
63 Ibid 64 Asep Fathulrahman rdquo Maaruf Sebut Dana Tak Halal Bank Syariah Hanya untuk Sosialrdquo
dalam httpswwwcnnindonesiacomekonomi20181110154725-78-345508maaruf-sebut-dana-
tak-halal-bank-syariah-hanya-untuk-sosial (diakses pada tanggal 06 Maret 2020 jam 0905)
41
dikarenakan dana non halal dirasa tidak mencerminkan misi syariah agar tidak
terjadi salah pengertian didalam lingkup zakat Infāq dan shadaqāh serta pada
prinsipnya dana tersebut dapat digunakan (bukan dana non halal dalam arti
haram dan tidak bisa digunakan)
Dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan tersebut berasal antara
lain dari65
1 Tazīr atau sanksi berupa sejumlah dana yang dikenakan kepada nasabah
mampu bayar yang lalai dalam melaksanakan kewajibannya Sifat sanksi
ini adalah untuk mendidik nasabah agar selalu disiplin dalam
melaksanakan kewajibannya
2 Transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah yang tidak dapat
dihindari Misal dalam rangka pembiayaan Letter Credit (LC) bank
syariah harus membuka rekening di bank konvensional sehingga bank
syariah mendapatkan bunga
3 Tidak diketahui pemiliknya atau diketahui pemiliknya namun biaya
pengembaliannya lebih besar Misal hasil lelang atas aset nasabah ternyata
masih ada sisa setelah dikurangi segala biaya lelang dan hutang nasabah
Sisa tersebut harus dikembalikan kepada nasabah Pemilik Aset Namun
nasabah tidak bisa diketahui lagi keberadaannya (karena bagian dari
mafia) atau nasabah diketahui keberadaannya tapi uang sisa lelang lebih
kecil daripada biaya transfer
65 DSN-MUI ldquoPenggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan bagi
Lembaga Keuangan Syariah Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariahrdquo dalam
httpsdsnmuioridkategorifatwa (diakses pada tanggal 10 Desember 2019 jam1640)
42
4 Transaksi syariah yang di kemudian hari diketahui tidak sesuai dengan
prinsip syariah Misal obyek murābahah ternyata di kemudian hari
diketahui digunakan oleh nasabah untuk usaha yang bertentangan dengan
prinsip syariah Dalam hal ini bank syariah wajib menghentikan
pembiayaannya dan hanya mengambil pokok pembiayaanya
Kaidah-kaidah dalam perlakuan dana yang bersumber dari aktivitas non
halal yaitu66
a Dana yang bersumber dari aktivitas non halal adalah setiap pendapatan
yang bersumber dari transaksi yang dilarang syariah seperti bunga
b Ulama sepakat bahwa pendapatan tersebut adalah harta non halal
Sedangkan bagian modal atau pinjaman itu hukumnya halal
c Pendapatan non halal tersebut tidak boleh digunakan oleh pemiliknya
sebagai sumber tabungan atau deposito tetapi harus membersihkannya
dengan cara menyalurkannya untuk hajat-hajat sosial
d Jika terjadi maka deposan telah berdosa menggunakan sumber deposito
dari harta non halal Bagi LK penerima atau pengelola deposito jika tidak
mengetahuinya maka tidak berdosa Tetapi jika mengetahuinya maka
harus disalurkan untuk kepentingan sosial
Dana non halal ini otomatis bukan lagi dana non halal ketika tidak diakui
sebagai pendapatan oleh pihak LKS Dana tersebut menjadi halal bagi
mustahiq Mustahiq dana non halal ini biasanya adalah mustahiq (pihak yang
berhak) atas dana sosial dan kebajikan
66 Puspitasari Lenap rdquoPengungkapan Pendapatan Non-Halalrdquo 104-105
43
Dana sosial menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah uang yang
disediakan untuk suatu keperluan biaya kesejahteraan pemberian hadiah dan
derma yang ditujukan untuk mereka yang berhak menerimanya67
Secara sederhana dana sosial adalah dana atau uang yang disediakan untuk
suatu keperluan sosial Dana sosial dalam sistem keuangan bank syariah
merupakan dana non aset sebagai hukuman berupa pengenaan denda atau biaya
karena pelanggaran suatu perjanjian misalnya kelambatan pelunasan utang
pokok atau pelanggaran ketentuan rasio kas68
Sebagai lembaga keuangan syariah BMT memiliki kewajiban
pengelolaan dana nasabah dalam bentuk apapun Salah satu dana yang harus
dikelola dan didistribusikan oleh lembaga keuangan syariah ialah kewajiban
pengelolaan dana sosial Karena ini merupanan fungsi dan peran yang melekat
pada lembaga keuangan syariah untuk memobilisasi dana-dana sosial Berikut
ini yang merupakan dana-dana sosial yang wajib dikelola oleh lembaga
keuangan syariah69
a Zakat
Zakat merupakan pemberian harta dengan kadar tertentu yang
diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat yang
67 Kamus Besar Bahasa Indonesia ldquoDana Sosialrdquo dalam httpskbbiwebiddanahtml
(diakses pada tanggal 01 Maret 2020 jam 2100) 68 Ritwan Thovarsquoi Distribusi Dana Sosial pada Bayt al-Māl Wa al-Tamwīl (BMT) Alfa
Dinar Kerjo Karanganyar Naskah Publikasi (Surakarta Universitas Muhammadiyah 2016) 2 69 Totok Budisantoso dan Nuritomo Bank dan Lebaga Keuangan Lain (Jakarta Salemba
Empat 2017) 211
44
telah ditentukan oleh syariat Hukum dari zakat sendiri ialah fardhu āin
atas orang-orang yang cukup syaratnya70
b Infāq
Infāq berasal dari kata anfaqa yang berarti mengeluarkan sesuatu
(harta) untuk kepentingan umum Dalam terminologi syariah infāq berarti
mengeluarkan sebagian dari harta untuk sesuatu kepentingan yang
diperintahkan dalam ajaran Islam Infāq dikeluarkan oleh setiap orang
yang beriman baik yang pendapatannya besar maupun kecil baik disaat
lapang maupun sempit dan tidak ditentukan mustahiqnya sebagaimana
yang ada pada zakat71
c Shadaqāh
Shadaqāh yakni pemberian sesuatu yang bermanfaat kepada orang
lain misalnya makanan minuman atau harta dengan tidak mengharapkan
balasan dari orang yang menerimanya kecuali mengharapkan pahala dari
Allah Sehingga shadaqāh dapat di simpulkan memberikan zat dengan
tidak ada tukarannya dan tidak ada karenanya72
E Dewan Pengawas Syariah dalam Lembaga Keuangan Syariah
Dewan Pengawas Syariah (DPS) berperan untuk mengawal dan
memastikan bahwa bank syariah dalam operasionalnya sesuai dengan prinsip
syariah Dengan demikian peran DPS sangat penting karena untuk memastikan
70 Sulaiman Rasjid Fiqh Islam (Hukum Fiqh Isam) (Bandung Sinar Baru Algensindo
2016) 192 71 Rahmawati Muin Manajemen Zakat (Makassar Alauddin University Press 2011) 4 72 Sudarsono Pokok- pokok Hukum Islam (Jakarta PT Rineka Cipta 2001) 299
45
ada dan tidaknya kepatuhan syariah di BMT Tugas pokok DPS di BMT ada
tiga macam Pertama mengesahkan dan mengembangkan produk BMT yaitu
melakukan telaah kritis terhadap akad yang telah dipergunakan
memperbaikinya agar sesuai dengan prinsip syariah Begitu pula dengan
mengkaji dan mempelajari fatwa DSN-MUI untuk melihat kemungkinan
penterjemahannya menjadi produk baru di BMT Kedua mengawasi
manajemen BMT dalam mengaplikasikan akad yaitu melakukan pengawasan
operasional kerja manajemen dan aplikasi akad baik antar pengurus
pengelola maupun pihak luar yang berhubungan dengan BMT Ketiga
membina pengurus dan pengelola BMT secara informal melalui interaksi
keseharian rapat pengurus maupun secara formal dan rutin dalam kajian
tausiah yang memberikan bekal dan pemahaman keislaman yang
menyeluruh73
Sedangkan wewenang DPS adalah memberikan pedoman syariah kepada
bank untuk pengerahan dana penyaluran dana dan kegiatan bank lainnya dan
mengadakan perbaikan seandainya suatu produk yang dijalankan dinilai tidak
sesuai syariah74
Dalam buku yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dijelaskan bahwa
DPS mempunyai tiga kedudukan yaitu75
73 Akhmad Faozan ldquoPeran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Penerapan Shariah
Compliance pada Bayt al-Māl Wa al-Tamwīl (BMT) di Kota Purwokertordquo JPA 1 (Juni 2015) 145-
146 74 Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad SyafirsquoI Antonio Apa dan Bagaimana Bank
Islam (Yogyakarta Dana Bhakti Wakaf 1992) 2 75 Mubarok Perkembangan Fatwa 17
46
a Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi pimpinan Unit Usaha
Syariah (UUS) dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang
berkaitan dengan aspek syariah
b Sebagai mediator antara bank dengan DSN dalam mengkomunikasikan
usul dan saran pengembangan produk dan jasa bank yang memerlukan
kajian dan fatwa dari DSN
c Sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan pada bank DPS wajib
melaporkan kegiatan usaha dan perkembangan bank syariah yang
diawasinya kepada DSN minimal satu kali dalam satu tahun Perlu
ditambahkan bahwa kedudukan DPS di bank-bank syariah juga
berkedudukan sebagai penjamin bahwa bank yang diawasinya berjalan
sesuai dengan prinsip syariah
Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam manajemen
penyaluran dana DPS harus menjalankan kewajibannya sesuai dengan
amanah Berikut merupakan wewenang dan tanggung jawab DPS dalam
pengawasan penyaluran dana yaitu76
a Menyetujui rencana penyaluran dana tahunan termasuk rencana pemberian
penyaluran dana kepada pihak yang terkait dengan bank dan penyaluran
dana kepada nasabah-nasabah besar tertentu yang akan tertuang dalam
rencana kerja bank yang disampaikan kepada BI
76 Muhamad Manajemen Pembiayaan Bank Syarirsquoah (Yogyakarta UPP STIM YKPN
2016) 146
47
b Mengawasi proses pelaksanaan pemberian penyaluran dana tersebut
berkaitan dengan syariat Islam
c Meminta penjelasan danatau pertanggungjawaban direksi serta meminta
langkah-langkah perbaikan apabila rencana pemberian penyaluran dana
tersebut menyimpang dari unsur syariah
48
BAB III
PRAKTIK PENGGUNAAN DANA TBDSP DAN PROSEDUR DEWAN
PENGAWAS SYARIAH DI BMT NURROHMAN DESA JANTI
KECAMATAN SLAHUNG KABUPATEN PONOROGO
A Profil BMT Nurrohman Janti Slahung Ponorogo
1 Sejarah BMT Nurrohman
BMT Nurrohman merupakan lembaga keuangan yang berpayung
hukum koperasi dengan pola syariah BMT Nurrohman mendapatkan izin
resmi dari pemerintah kabupaten Ponorogo (DINAS INDAKOP) dengan
izin badan hukum No 518083BH405482004 pada tanggal 06 Juli
200477
Awal berdirinya BMT Nurrohman Janti Slahung dilatar belakangi
oleh masalah perekonomian masyarakat sekitar desa Janti Sekitar tahun
2004 banyak BPKB milik masyarakat Janti yang dijadikan sebagai
jaminan pinjaman di Koperasi Pada waktu itu jasa koperasi yang
dikenakan kepada masyarakat atas pinjaman yang diberikan sekitar 5-6
per bulan Karena faktor tersebut ada tokoh masyarakat yang merasa
perihatin dengan kondisi yang dialami masyarakat Janti Sehingga tokoh
masyarakat tersebut memberikan usulan atas pemikirannya kepada
jamarsquoah yasin untuk mendirikan sebuah BMT dengan jasa yang rendah
untuk menolong masyarakat Janti dan sekitarnya yang kekurangan dana78
77 Arif Fauzani Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 09 Desember 2019 78 Ibid
49
Ketika awal pendirian BMT Nurrohman menggunakan modal
dengan model saham Modal yang dimiliki berasal dari penjualan saham
kepada masyarakat Janti yang menjadi anggota BMT dengan harga saham
per lembarnya ialah Rp 10000 dan setiap anggota membeli saham dengan
jumlah yang berbeda Setelah pendirian berlangsung beberapa bulan
pihak BMT mencari perizinan badan hukum dengan mengajukan ke BPRS
Al-Mabrur Karena BMT di Ponorogo dengan model saham tidak bisa
Sehingga pihak BMT ingin bernaung di bawah BPRS yang menggunakan
model saham Tetapi pihak BPRS tidak bisa menerima pengajuan dari
BMT yang ingin bernaung di bawah BPRS Pihak BPRS pun memberi
saran kepada pihak BMT Nurrohman untuk berdiri sendiri dengan modal
awal Rp 500000000 Sedangkan BMT Nurrohman tidak memiliki dana
sebanyak itu Karena pihak BMT memiliki kenalan di DINAS INDAKOP
dan diberi arahan untuk mengajukan perizinan di DINAS INDAKOP79
Setelah mengajukan perizinan ternyata badan hukum BMT
Nurrohman di bawah payung hukum koperasi Karena saat itu BMT
Nurrohman menggunakan model saham sedangkan koperasi dengan
sistem simpanan pokok dan simpanan wajib Maka pihak BMT membuat
ketetapan simpanan pokok sebesar Rp 500000 dan simpanan wajib Rp
10000 Karena para anggota membeli saham dengan jumlah yang
berbeda-beda Bagi anggota yang memiliki saham di atas Rp 500000
maka Rp 500000 tersebut dijadikan simpanan pokok dan sisanya
79 Ibid
50
dimasukkan sebagai simpanan wajib Tetapi jika jumlah saham yang
dimiliki anggota kurang dari Rp 500000 maka anggota akan diberi
pinjaman oleh koperasi lain Agar simpanan pokoknya terpenuhi sebesar
Rp 500000 koperasi lain tersebut memberi pinjaman kepada anggota dan
pihak anggota juga menerima pinjaman tersebut Agar modal BMT
terpenuhi sesuai dengan modal awal yang harus dimiliki untuk perizinan
badan hukum koperasi80
Proses pendirian dan perizinan BMT Nurrohman mengalami banyak
kendala Karena model pendirian BMT yang awal mulanya dengan model
saham harus diganti dengan bentuk simpanan pokok dan simpanan wajib
Hingga pada akhirnya BMT Nurrohman mendapat perizinan dari DINAS
INDAKOP dan pengesahan pada tanggal 6 Juli 2004 dengan badan hukum
No 518083BH40548200481
2 Visi dan Misi BMT Nurrohman
a Visi
1) Menjadi solusi ekonomi masyarakat berdasarkan syariah
b Misi
1) Mampu memberikan pelayanan terbaik proaktif dan responsive
2) Memberikan kontribusi bagi kesejahteraan anggota dan
masyarakat
80 Ibid 81 Ibid
51
3 Lokasi BMT Nurrohman
KSU BMT Nurrohman beralamatkan di Jl Mayjend Panjaitan desa
Janti Slahung Ponorogo Telepon 085259995795
4 Struktur Organisasi BMT Nurrohman
BMT Nurrohman Janti Slahung beroperasional secara struktural
berdasarkan tugas masing-masing Adapun struktur organisasi BMT
Nurrohman Janti Slahung sebagai berikut82
a Pengurus
1) Ketua Ketua I Darory
Ketua II Darmanto Priyo U
2) Sekretaris Sekertaris I Jumadi
Sekertaris II Bambang Joni R
3) Bendahara Bendahara I Hartono
Bendahara II Misdi Rianto
b Pengawas
1) Dewan Pengawas Dewan Pengawas I Drs Larman
Dewan Pengawas II Kurisuprapto
2) Penasehat Katemun
c Karyawan
1) Manajer Arif Fauzani
2) Akuntansi Merinda Budi R
3) Kasir Dasri
82 Ibid
52
4) Debt Collector Agus Wahyudi
5 Produk-produk BMT Nurrohman
Berikut ini jenis produk yang ditawarkan oleh BMT Nurrohman Janti
Slahung
a Penghimpunan Dana
1) Simpanan Sistem Harian
Simpanan bagi masyarakat yang ingin menyimpan dananya
di BMT Setiap nasabah yang menyimpan di BMT Nurrohman
akan mendapat jasa atas simpanannya sebesar 075 setiap
bulan Setiap simpanan per Rp 1000000 akan mendapat jasa
sebesar Rp 7500 per bulan Namun di BMT Nurrohman sistem
jasanya adalah harian Jika nasabah menyimpan di BMT selama
5 hari maka nasabah sudah mendapatkan jasa dari BMT selama
5 hari tersebut Nasabah yang akan menabung di BMT
Nurrohman juga dikenakan biaya administrasi pada proses awal
akad untuk pembuatan buku tabungan sebesar Rp 500083
b Penyaluran Dana
1) Mudārabah
Pembiayaan mudārabah yaitu penyaluran dana yang
ditujukan untuk masyarakat yang membutuhkan tambahan modal
usaha Pada pembiayaan ini penetapan bagi hasil yang semestinya
diganti dengan mark upjasa yang harus dibayar oleh setiap
83 Merida Budi R Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 09 Desember 2019
53
nasabah yang melakukan pembiayaan di BMT Nurrohman
Sehingga dalam pembayaran angsuran pembiayaan nasabah
selain membayar pokok juga akan dikenakan pembayaran mark
upjasa setiap bulan Dengan pilihan besaran mark upjasa 3
untuk jenis menurun dengan jangka waktu maksimal 4 bulan dan
2 untuk jenis flad dengan jangka waktu minimal 4 bulan dan
maksimal 12 bulan Contoh perhitungannya sebagai berikut84
Pembiayaan mudārabah untuk jenis menurun dengan jangka
waktu selama 4 bulan
Pokok bulan ke 1 1000000 4 = 250000
Mark up jasa 1000000 x 3 = 30000
Maka nasabah harusnya membayar pada bulan ke 1 sebesar
Rp280000
Pada pembayaran kedua selanjutnya menurun
Pokok bulan ke 2 750000 3 = 250000
Mark up jasa 750000 x 3 = 22500
Maka nasabah harusnya membayar pada bulan ke 2 sebesar
Rp272500 dan menurun seterusnya85
Namun untuk jenis menurun ini boleh di bayarkan jasanya
saja sebesar Rp 30000 setiap bulannya Sehingga pada bulan ke
84 Ibid 85 Ibid
54
4 maka nasabah harus melunasi pembayaran pembiayaan sebesar
Rp 103000086
Sedangkan pembiayaan jenis flad dengan jangka waktu selama 4
bulan
Pokok bulan ke 1 1000000 4 = 250000
Mark up jasa 1000000 x 2 = 20000
Maka nasabah harus membayar setiap bulan sebesar Rp
27000087
2) Murābahah
Pembiayaan murābahah yaitu penyaluran dana yang
ditujukan untuk masyarakat dengan pola jual beli yakni
membelikan barang yang dibutuhkan masyarakat sebagai
nasabah BMT Nurrohman Pada pembiayaan ini margin diganti
dengan mark upjasa yang harus dibayar oleh setiap nasabah yang
melakukan pembiayaan di BMT Nurrohman Sehingga dalam
pembayaran angsuran pembiayaan nasabah selain membayar
harga jual juga akan dikenakan pembayaran mark upjasa setiap
bulan Dengan pilihan besaran serta penghitungan mark upjasa
sama dengan pembiayaan mudārabah88
86 Ibid 87 Ibid 88 Ibid
55
B Mekanisme Pembiayaan di BMT Nurrohman Janti Slahung Ponorogo
Berikut ini merupakan mekanisme pengajuan permohonan pembiayaan di
BMT Nurrohman
1 Pengajuan Permohonan Pembiayaan
Setiap nasabah yang ingin melakukan pembiayaan di BMT
Nurrohman melengkapi persyaratan sebagai berikut
a Mengisi formulir pengajuan pembiayaan
b Fotocopy KTP sebanyak 2 lembar
c Fotocopy STNK kendaraan bermotor yang akan di jadikan jaminan
sebanyak 2 lembar
d Fotocopy BPKB kendaraan bermotor yang akan di jadikan jaminan
sebanyak 2 lembar
e Membawa KTP dan STNK asli pada pengajuan pembiayaan awal
guna untuk pencocokan data89
2 Cek Barang Jaminan
Nasabah yang melakukan pembiayaan di BMT Nurrohman akan dicek
barang jaminannya untuk melihat kelayakan barang jaminan Nasabah
harus membawa langsung barang jaminannya untuk mencocokkan data
serta melihat kondisi dari barang jaminan90
89 Dasri Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 09 Desember 2019 90 Ibid
56
3 Penandatanganan akad atau perjanjian pembiayaan
Setelah pihak BMT menerima permohonan pembiayaan dari nasabah
maka pihak BMT dan nasabah akan membuat kesepakatan terhadap mark
upjasa pembiayaan dan penandatanganan akad sesuai dengan akad yang
diajukan nasabah91
4 Pencairan
Pencairan pembiayaan dengan menandatangani realisasi pembiayaan
oleh pihak BMT dan nasabah BMT Nurrohman setiap pembiayaan yang
diajukan oleh nasabah dapat langsung dicairkan ketika pengajuan
sehingga nasabah dapat langsung membawa pulang dana yang dibutuhkan
saat itu juga92
C Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan (TBDSP) dan
Penggunaannya di BMT Nurrohman Janti Slahung Ponorogo
Lembaga keuangan syariah dalam aktivitas bisnisnya terkadang tidak
terlepas dari kegiatan yang menghasilkan dana yang tidak boleh diakui sebagai
pendapatan seperti lembaga keuangan syariah BMT Nurrohman yang pada
praktiknya memiliki beberapa dana yang tidak boleh diakui sebagai
pendapatan
91 Ibid 92 Ibid
57
Berikut ini merupakan laporan keuangan BMT Nurrohman Janti Slahung
tahun 2019
Tabel 31 Cash Flow KETERANGAN 31 Des 2019
-(Rp)-
31 Des 2018
-(Rp)-
I PENERIMAAN
1 Penerimaan dari BPR JATIM 729500000 747500000
2 Pengembalian dari Instansi Lain 281300000 266300000
3 Pendapatan mar-up Instansi Lain 73301950 53520750
4 Pendapatan Marup 2 29610100 19377000
5 Pendapatan Marup 3 544766000 529174600
6 Pendapatan Provisi 15 9334750 5425000
7 Pendapatan Provisi 2 97343950 94947250
8 Pendapatan Denda 2 481000 435500
9 Pendapatan Denda 3 4110100 3701700
10 Tabungan 15000 1617941600
11 Dana Khusus (60 Denda 3) 1486971750 5802800
12 Dana Cadangan Resiko (3Provisi 2) 4814000 2937050
13 Simpanan Pokok 3081450 900000
14 Simpanan Wajib 1780000 720000
15 Lain-lain 560000
JUMLAH PENERIMAAN 3267370050 3348683250
1 Pengembalian Pinjaman 2 227720900 152695800
2 Pengembalian Pinjaman 3
4752836500 4895183000
Jumlah Pengembalian Pinjaman 4980557400 5047878800
JUMLAH TOTAL PENERIMAAN 8247927450 8396562050
II PENGELUARAN
1 Piutang Nasabah 2 374750000 201450000
2 Piutang Nasabah 3
4947150000 4873540000
JUMLAH PIUTANG USAHA 5321900000 5074990000
1 Tabungan Pada BPR JATIM 820000000 870000000
2 Tabungan Pada Instansi lain 358500000 429600000
3 Tabungan Pada Bank JATIM - -
4 Tabungan pada BRI - -
JUMLAH TAB DI BANK amp INSTANSI 1178500000 1299600000
III BIAYA OPERASIONAL
1 Penghormatan Pengurus 62574000 54007700
2 Perjalanan Rapat Pengurus 11700000 7200000
3 Konsumsi Rapat Pengurus 2340000 1215000
(bersambung)
58
Tabel 31 Lanjutan
KETERANGAN 31 Des 2019
(Rp)-
31 Des 2018
(Rp)-
4 Biaya Gaji Karyawan 100110000 87055700
5 Biaya Konsumsi Kantor 1800000 1500000
6 Biaya Transportasi Karyawan 982500 677000
7 Baiaya Foto Copy 857500 656500
8 Biaya ADM amp Percetakan 4165000 3724000
9 Biaya Listrik 1200000 1200000
10 Biaya Telpon amp Wifi 2821000 2445500
11 Biaya Perawatan Alat Kantor 1716000 788000
12 Biaya Promosi 3200000 6325000
13 Biaya Pajak Motor 250000 500000
14 Biaya Kesehatan 600000 600000
15 Biaya Inventaris Kantor 26162000 3000000
16 Biaya Sosial 2900000 2250000
17 Biaya PPH 3650700 5444500
18 Biaya lembur 1000000 1000000
19 Biaya Pendidikan 550000 1585000
20 Seragam Karyawan amp Pengurus 6900500 5600000
21 Zakat 6049000 7246600
22 Gaji 13 13557000 11755600
23 SHU Pengurus amp Karyawan 42085500 39557250
24 Biaya THR 49171250 41847300
25 Penarikan SHU Anggota th 2018 10925100 12933200
26 Biaya RAT 29320000 44930000
27 BPJS Ketenagakerjaan 2088000 2088000
28 Programmer uPemb 2 Ut Computer 818000 11000000
29 Penarikan Simapanan mana suka 5171850 -
30 Pajak 10 SHU 2018 15300000 12100000
31 Penarikan dan SHU Anggota th 2017 11138500 -
32 Sewa Kantor 3000000 -
33 Dana Promosi Jam Dinding 11600000 -
34 Lain-lain 2400000 2400000
JMLH TOTAL BIY OPERASIONAL 438103400 372630850
PENGEMBALIAN HUTANG
1 Pada Penabung 1340904680 1466059650
2 Bagi Hasil Penabung 13477
120
117728750
JUMLAH PENGEMBALIAN HUTANG 1354381800 1583788400
JUMLAH TOTAL PENGELUARAN 8297885200 8331009250
SURPLUS (DEVISIT) (44957750) 65552800
SALDO AWAL 102268850 36716050
SALDO AKHIR 57311100 102268850
Sumber Arif Fauzani (2019 12)
59
Tabel 32 Perhitungan Sisa Hasil Usaha
KETERANGAN 31 Des 2019
-(Rp)-
31 Des 2019
-(Rp)-
I PENDAPATAN OPERASIONAL
1 Pendapatan mar up instansi lain 73301950 53520750
2 Pendapatan marup 2 35134100 19377000
3 Pendapatan marup 3 539798500 529174600
4 Pendapatan provisi 15 9628500 5425000
5 Pendapatan provisi 2 96161650 95172550
6 Pendapatan denda 2 540500 435500
7 Pendapatan denda 3 3723200 4366300
8 Pendapatan lain-lain 15000 25000
JMLH PEND OPERASIONAL 758303400 707496700
II POTONGAN JASABGHASIL
1 Potongan jasa penabung 130380537 117728750
2 Bagi hasil ke BMI - -
JML POTONGAN JASA BG HASIL 130380537 117728750
SISA HASIL USAHA KOTOR 627922863 589767950
III BEBAN USAHA
1 Biaya Depresiasi 1650000 1800000
2 Biaya Amortisasi 12320550 11270800
3 Penghormatan Pengurus 62574000 54007200
4 Perjalanan Rapat Pengurus 11700000 7200000
5 Konsumsi Rapat Pengurus 2340000 1215000
6 Biaya Gaji Karyawan 100110000 87055200
7 Biaya Konsumsi Kantor 1800000 1500000
8 Biaya Transportasi Karyawan 982500 677000
9 Biaya Fotocopy 1151500 656500
10 Biaya ATK amp Percetakan 3951000 3724000
11 Biaya Listrik 1200000 1200000
12 Biaya Telepon Internet 2741000 2445500
13 Biaya Perawatan Alat Kantor 2586000 788000
14 Biaya Promosi 14825000 6325000
15 Biaya Pajak Motor 250000 500000
16 Biaya Inventaris 30000 -
17 Seragam Pengurus amp Karyawan 6900000 5600000
18 Zakat 6049500 7246600
19 Gaji 13 13557000 11755600
20 Biaya RAT 45020000 44930000
21 Biaya Lembur 1000000 1000000
22 Biaya THR 49171250 41847300
23 Biaya BPJS Ketenagakerjaan 2088000 2088000
24 Biaya lain-lain 2400000 2400000
25 Biaya Programmer 2 Ut Komputer 818000 11000000
(bersambung)
60
Tabel 32 Lanjutan
KETERANGAN 31 Des 2019
(Rp)-
31 Des 2018
(Rp)-
JUMLAH BEBAN USAHA 347215300 308231700
IV DANA CADANGAN
1 Dana Khusus (5580600) 5802000
2 Dana Cadangan Resiko 3 Provisi (2974050) 3305350
JUMLAH DANA CADANGAN (8554650) 8739850
V PEND amp BY LUAR USAHA
1 Pendapatan Jasa Bank (16894650) (16528000)
2 Biaya ADM Bank 3378970 3305350
JMLH PEND amp BY LUAR USAHA (13515680) (13222650)
JMLH TOTAL PENGELUARAN 325144970 303748900
SHU SEBELUM PAJAK 302777893 286019050
POTONGAN PPH 3499774 5444500
SHU SETELAH PAJAK 299278119 280574550
Sumber Arif Fauzani (2019 12)
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pendapatan non halal di BMT
Nurrohman berasal dari pendapatan yang diperoleh akibat adanya kerjasama
dengan pihak lain yang tidak menggunakan skema syariah (bunga) dan dari
sanksi nasabah yang menunda pembayaran (denda) Sehubungan dengan dana
non halal menurut keterangan dari bapak Arif Fauzani beliau mengatakan
bahwa
ldquoBMT Nurrohman mendapatkan bunga dari penyimpanan kepada
lembaga keuangan konvensional yaitu bank BPR JATIM Kami
menyimpan dana disana karena selain dekat juga mudah dalam proses
pencairan dananya Dari penyimpanan tersebut memang mendapatkan
bunga dan bunga tersebut masih kami masukkan ke dalam pendapatan
operasional usaha jadi belum dipisahkan secara khususrdquo
BMT Nurrohman juga telah mengantisipasi untuk mengatasi nasabah
yang melakukan penundaan pembayaran pembiayaan Berikut ini merupakan
sanksi yang diterapkan BMT Nurrohman apabila mendapati nasabah yang
menunda pembayaran yaitu93
93 Arif Fauzani Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 09 Desember 2019
61
1 Teguran
Teguran ini bertujuan untuk mengingatkan nasabah bahwa ada etika
dalam melakukan pembayaran pembiayaan BMT Nurrohman
memberikan teguran bagi nasabah yang melakukan penundaan
pembayaran yang masih memiliki karakter baik dan telat pembayaran
masih dalam rentang waktu pengecualian dari tanggal jatuh tempo
pembayaran pembiayan yakni 10 hari terlebih untuk nasabah baru yang
masih pertama melakukan pembayaran pembiayaan94
2 Surat peringatan atau penagihan
Surat peringatan diberikan kepada nasabah yang tidak segera
memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian surat peringatan ini
diberikan pada nasabah dirumahnya sebagai upaya BMT Nurrohman
dalam menyelesaikan secara kekeluargaan Jika selama 3 bulan berturut-
turut nasabah tidak mau memenuhi kewajiban angsuran pembayaran maka
BMT akan memberikan surat penagihan yang disertai dengan rincian
kewajiban yang harus dibayarkan oleh nasabah
3 Sanksi denda
Sanksi denda dijatuhkan kepada nasabah bersamaan dengan adanya
surat penagihan bagi nasabah yang menunda pembayaran pembiayaan di
BMT Nurrohman95
94 Ibid 95 Ibid
62
4 Sanksi black list untuk pengajuan selanjutnya
Sanksi ini diberikan kepada nasabah yang telah diberikan sanksi
peringatan penagihan dan denda namun tidak mengindahkan sanksi
tersebut Maka untuk pengajuan pembiyaan selanjutnya nasabah dapat
terkena black list yakni penolakan maupun pemberian pembiayaan tidak
sesuai dengan pengajuan pembiayan96
5 Sita jaminan
Eksekusi jaminan cenderung lebih dipilih pihak BMT dalam
memberikan sanksi dalam penyelesaian masalah BMT pada nasabah
mampu yang menunda pembayaran (nasabah nakal) eksekusi jaminan
dilakukan apabila dengan berbagai peringatan diatas telah dilakukan
namun tidak menuai hasil maka akhirnya eksekusi jaminan pun dilakukan
untuk menutup dana pembiayaan dan apabila masih terdapat sisa maka sisa
tersebut akan dikembalikan pada nasabah Namun apabila terjadi
kekurangan dalam menutup dana pembiayaan dari hasil eksekusi jaminan
BMT tidak mempermasalahkan bahkan tidak meminta kekurangan dana
pembiayaan tersebut97
Sehubungan dengan sanksi yang diterapkan di BMT Nurrohman bapak
Arif Fauzani selaku manajer beliau mengatakan bahwa
ldquoSeluruh sanksi yang diterpakan di BMT Nurrohman memiliki tujuan
untuk memberikan rasa jera pada nasabah dan rasa tanggung jawab untuk
memenuhi kewajiban membayar angsuran pembiayaan Sedangkan
sanksi berupa denda hanya akan diberikan kepada kepada nasabah yang
96 Ibid 97 Ibid
63
mampu membayar tetapi menunda-nunda pembayaran dengan
disengajardquo
Kriteria nasabah yang dikatakan mampu menurut BMT Nurrohman
sebagai berikut98
1 Keadaan fisik dari rumah nasabah
Jika rumah nasabah itu bagus dan pembangunan hasil dari
hartauang nasabah itu sendiri dapat di jadikan satu persyaratan sebagai
nasabah mampu namun masih di iringi dengan persyaratan berikutnya
2 Harta kepemilikanaset dari nasabah
Kepemilikan harta benda atau aset yang ada di rumah nasabah saat
diadakan penagihan bisa dikatakan dalam barang-barang tersier dan
kepemilikannya memang milik nasabah itu sendiri sehingga nasabah dapat
dikategorikan dalam nasabah mampu
3 Pekerjaanpenghasilan nasabah
Dari pekerjaan yang dijalankan oleh nasabah dapat ditafsirkan
seberapa penghasilan nasabah tersebut Sehingga dapat diperhitungkan
nasabah tersebut dapat dikatakan nasabah mampu atau tidak
4 Kondisi usaha dari nasabah
Kondisi usaha yang dimiliki nasabah dapat dijadikan penilaian
nasabah itu mampu atau tidak Karena jika usaha yang dimiliki nasabah
berjalan dengan baik bahkan lancar dan terus berkembang maka nasabah
tersebut dikatakan nasabah mampu
98 Agus Wahyudi Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 09 Desember 2019
64
5 Dilihat dari kondisi nasabah saat itu dan permasalahan yang dialami
nasabah
Kondisi dan permasalahan yang sedang dihadapi oleh nasabah
pastinya tidak akan sama setiap bulannya Pasti ada keadaan dan
permasalahan tidak terduga yang akan datang secara mendadak dan
mendesak Sehingga hal ini juga dijadikan salah satu persyaratan sebagai
nasabah tersebut dikatakan nasabah mampu atau tidak Karena jika
nasabah tersebut sedang dilanda permasalahan yang begitu serius dan
termasuk dalam kategori keadaan force marjeur maka nasabah tersebut
tidak dikenai denda
6 Referensi dari tetangga nasabah
Referensi tetangga ini digunakan untuk menanyakan kebenaran dari
keterangan nasabah tentang kondisi ekonomi sampai permasalahan yang
sedang dihadapi nasabah tersebut
7 Karakter Nasabah itu sendiri
Karakter nasabah ini dilihat dari riwayat pembayaran yang dilakukan
oleh nasabah selama ini apakah baik atau buruk Selain itu karakter ini
dapat dilihat ketika adanya penagihan yang dilakukan oleh pihak BMT
Sedangkan nasabah yang tidak atau belum mampu membayar disebabkan
force majeur tidak boleh dikenakan sanksi dijelaskan oleh Bapak Agus
Wahyudi selaku debt collector sebagai berikut99
ldquoKriteria nasabah yang tidak boleh dikenakan sanksi adalah nasabah
yang memiliki permasalahan keluarga yang sulit untuk dipecahkan
99 Ibid
65
seperti terkena penyakit serius kecelakaan perceraian sehingga beban
hidup ditanggung oleh salah satu pihak dengan tidak ada kemampuan
untuk melakukan angsuran pembayaran pembiayaan Kemudian nasabah
yang terkena bencana alam yang tidak terduga yang membuat hilangnya
harta benda nasabah seperti tanah longsor kebakaran kemudian
nasabah yang mengalami kebangkrutan atas usahanya dan yang terakhir
nasabah yang memiliki usaha dibidang pertanian dan mengalami gagal
panenrdquo
Sanksi yang didasarkan pada prinsip tazīr bertujuan agar nasabah lebih
disiplin dalam melakukan kewajibannya Sanksi denda tersebut berupa
sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat
akad ditandatangani Namun mekanisme sanksi denda di BMT Nurrohman
memiliki cara perhitungan tersendiri Berikut ini merupakan contoh dari
perhitungan sanksi denda di BMT Nurrohman100
Tabel 32 Penghitungan Biaya Denda
Bulan Pokok Mark up Jasa Denda Perbulan Total Seluruh denda
1 1000000 30000 30000 x 10 = 3000 3000
2 1000000 30000 30000 x 20 = 6000 9000
3 1000000 30000 30000 x 30 = 9000 18000
4 1000000 30000 30000 x 40 = 12000 30000
5 1000000 30000 30000 x 10 = 3000 33000
6 1000000 30000 30000 x 20 = 6000 39000
Sumber Merinda Budi R (201912)
Sehubungan dengan sanksi denda menurut keterangan dari Ibu Merinda
selaku akuntan beliau mengatakan bahwa101
ldquoJika nasabah melakukan penundaan angsuran lebih dari 4 bulan maka
setelah 4 bulan penghitungan denda sebanyak 40 maka akan kembali
pada perhitungan 10 denda pada penundaan angsuran pembayaran
Sehingga begitu seterusnya untuk bulan-bulan berikutnya sampai bulan
terakhir nasabah melakukan pembayaran angsuran pembiayanrdquo
100 Merinda Budi R Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 24 Februari 2020 101 Ibid
66
D Prosedur Dewan Pengawas Syariah terhadap Penggunaan Dana TBDSP
di BMT Nurrohman Janti Slahung Ponorogo
BMT Nurrohman Janti Slahung Ponorogo telah memiliki 2 orang Dewan
Pengawas Syariah (DPS) yaitu102
1 Drs Larman
2 Kuri Suprapto
Sehubungan dengan DPS menurut keterangan Bapak Larman selaku
ketua DPS beliau mengatakan bahwa103
ldquoPembentukan DPS di BMT Nurrohman itu sudah dibentuk sejak BMT
Nurrohman berdiri Jadi semua kepengurusan dibentuk saat itu juga
dengan pemilihan berdasarkan musyawarah bersama Dalam melakukan
pengawasan terhadap kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana saya
melakukan pemeriksaan di kantor 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan
Karena saya juga memiiki pekerjaan lain di luar sebagai anggota DPS
Saya merangkap jabatan sebagai tenaga pengajar di salah satu sekolah
menengah pertama yaitu SMPN 2 Balongrdquo
Pengawasan yang dilakukan DPS tersebut dilakukan secara periodik
setiap satu bulan sekali melalui laporan bulanan yang dibuat oleh pengurus
BMT Nurrohman Pada akhir tahun BMT Nurrohman mengadakan Rapat
Akhir Tahun (RAT) Rapat tersebut dihadiri oleh DPS segenap pengurus dan
semua anggota BMT Nurrohman yang membahas dan mengevaluasi kinerja
semua anggota masalah-masalah yang terjadi dan mencari solusi untuk
mengatasi masalah tersebut104
DPS harus memberikan persetujuan serta opini terkait dengan penyaluran
dan penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan di BMT
102 Arif Fauzani Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 09 Desember 2020 103 Larman Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 09 Desember 2020 104 Ibid
67
Nurrohman Karena setiap kegiatan di lembaga keuangan syariah tidak dapat
berjalan tanpa adanya persetujuan dari DPS Sehubungan dengan persetujuan
penyaluran dana menurut keterangan dari Bapak Larman selaku DPS beliau
mengatakan bahwa105
ldquoSaya telah memberikan persetujuan bahwa dana denda dan juga bunga
dimasukkan ke dalam pendapatan BMT dan digunakan kembali untuk
membiayai kegiatan operasional BMT Menurut saya hal tersebut
memang tidak sesuai dengan syariah namun saya akan tetap menyetujui
hal tersebut karena BMT Nurrohman memiliki sistem pembagian sendiri
saat melakukan rapat atau musyawarah sesuai dengan kesepakatan para
pengurus BMT Sebagai DPS saya selalu menyarankan agar seluruh
kegiatan dan juga laporan keuangan agar terus dibenahi dan diperbaiki
sehingga sistem penerimaan dan penyaluran dana bisa sesuai dengan
ketentuan syariah Memang semua itu memerlukan proses yang cukup
lama tidak bisa sekejap langsung sesuai dengan syariahrdquo
Dari paparan data di atas dapat diketahui bahwa Bapak Larman selaku
pengawas di BMT Nurrohman memberikan persetujuan mengenai penggunaan
dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan yang belum dipisahkan dan
masih digunakan untuk kegiatan operasional BMT Hal tersebut disetujui oleh
DPS berdasarkan kesepakatan pengurus-pengurus BMT Nurrohman DPS juga
selalu menyarankan agar terus berusaha menjadi lembaga keuangan yang
murni syariah
105 Ibid
68
BAB IV
ANALISA FATWA NO123DSN-MUIXI2018 TENTANG PENGGUNAAN
DANA YANG TIDAK BOLEH DIAKUI SEBAGAI PENDAPATAN
(TBDSP) DI BMT NURROHMAN JANTI SLAHUNG PONOROGO
A Analisis Fatwa No123DSN-MUIXI2018 terhadap Penggunaan Dana
yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan bagi Lembaga Keuangan
Syariah di BMT Nurrohman Janti Slahung Ponorogo
Salah satu fatwa yang mengatur mengenai lembaga keuangan syariah
adalah fatwa No123DSN-MUIXI2018 tentang penggunaan dana yang Tidak
Boleh Diakui Sebagai Pendapatan (TBDSP) bagi Lembaga Keuangan Syariah
(LKS) Lembaga Bisnis Syariah (LBS) dan Lembaga Perekonomian Syariah
(LPS) Dalam ketentuan ke 2 (dua) mengenai sumber dana yang tidak boleh
diakui sebagai pendapatan disebutkan bahwa
1 Dana TBDSP berasal antara lain dari106
a Transaksi tidak sesuai dengan prinsip syariah yang tidak dapat
dihindarkan termasuk pendapatan bunga (riba)
b Transaksi syariah yang tidak terpenuhi ketentuan dan batasannya
(rukun dan atau syaratnya)
c Dana sanksi (denda) karena tidak memenuhi kewajiban sesuai
kesepakatan
106 DSN-MUI ldquoPenggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan bagi
Lembaga Keuangan Syariah Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariahrdquo dalam
httpsdsnmuioridkategorifatwa (diakses pada tanggal 10 Desember 2019 jam1640)
69
d Dana yang tidak diketahui pemiliknya diketahui pemiliknya tetapi
tidak ditemukan atau diketahui pemiliknya tetapi biaya
pengembaliannya lebih besar dari jumlah dana tersebut
Dalam paparan data laporan keuangan cash flow yang terdapat dalam bab
III tabel 31 terlihat BMT Nurrohman menyimpan dananya di lembaga
keuangan konvensional yaitu BPR JATIM Hal tersebut juga telah dijelaskan
oleh Bapak Arif Fauzani selaku manajer Dari penyimpanan dana tersebut
BMT mendapatkan bunga pertahun Telihat dalam laporan SHU tabel 32 BMT
Nurrohman telah mendapatkan bunga mencapai sebesar Rp 16894650- di
akhir tahun 2019 Pendapatan bunga tersebut tidak dipisahkan secara khusus
dan bercampur dengan dana lainnya107
BMT Nurrohman juga telah mengantisipasi untuk mengatasi nasabah
yang melakukan penundaan pembayaran pembiayaan hal tersebut yakni
dengan memberlakukan sanksi terhadap nasabah tersebut Berikut ini
merupakan sanksi yang diterapkan BMT Nurrohman apabila mendapati
nasabah yang menunda pembayaran adalah108
1 Teguran
2 Surat peringatan atau penagihan
3 Sanksi denda
4 Sanksi black list untuk pengajuan selanjutnya
5 Sita jaminan
107 Arif Fauzani Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 9 Desember 2019 108 Ibid
70
Seluruh sanksi yang diterpakan di BMT Nurrohman memiliki tujuan
untuk memberikan rasa jera pada nasabah dan rasa tanggung jawab untuk
memenuhi kewajiban membayar angsuran pembiayaan Sanksi berupa denda
diberikan kepada kepada nasabah yang mampu membayar tetapi menunda-
nunda pembayaran dengan disengaja Sedangkan nasabah yang tidak atau
belum mampu membayar disebabkan force majeur tidak boleh dikenakan
sanksi109 Sanksi yang didasarkan pada prinsip tazīr bertujuan agar nasabah
lebih disiplin dalam melakukan kewajibannya Sanksi denda tersebut berupa
sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat
akad ditandatangani Namun mekanisme sanksi denda di BMT Nurrohman
memiliki cara perhitungan tersendiri seperti yang tertulis pada tabel 11
Jadi jika nasabah yang melakukan penundaan angsuran maka
perhitungan denda dimulai sebanyak 10 satu bulan 20 dua bulan 30 tiga
bulan 40 empat bulan Jika lebih dari 4 bulan akan kembali pada
perhitungan 10 denda pada penundaan angsuran pembayaran Sehingga
begitu seterusnya untuk bulan-bulan berikutnya sampai bulan terakhir nasabah
melakukan pembayaran angsuran pembiayan110
Berdasarkan paparan data di atas terlihat bahwa BMT Nurrohman
memiliki dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan atau dana non halal
yaitu bunga dari lembaga keuangan konvensional BPR JATIM dan dana denda
keterlambatan pembayaran angsuran seperti yang dijelaskan dalam fatwa
109 DSN-MUI ldquoPenggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan bagi
Lembaga Keuangan Syariah Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariahrdquo dalam
httpsdsnmuioridkategorifatwa (diakses pada tanggal 10 Desember 2019 jam1640) 110 Arif Fauzani Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 09 Desember 2019
71
No123DSN-MUIXI2018 ketentuan kedua poin a yang berbunyi ldquotransaksi
tidak sesuai dengan prinsip syariah yang tidak dapat dihindarkan termasuk
pendapatan bunga (riba) dan ketentuan kedua poin c yang berbunyi ldquodana
TBDSP antara lain berasal dari dana sanksi (denda) karena tidak memenuhi
kewajiban sesuai kesepakatanrdquo
Dari data laporan keuangan SHU tabel 32 diketahui bahwa dana hasil
sanksi denda dimasukkan ke dalam pendapatan operasional dan dana bunga
dimasukkan ke dalam pendapatan luar usaha Dana tersebut belum dipisahkan
secara khusus dan masih bercampur dengan dana lainnya sehingga dapat
digunakan kembali untuk membiayai kegiatan-kegiatan operasional BMT
yaitu antara lain untuk biaya penghormatan pengurus perjalanan rapat
pengurus konsumsi rapat pengurus biaya gaji karyawan biaya konsumsi
kantor biaya transportasi karyawan biaya fotocopy biaya ATK amp percetakan
biaya listrik biaya telepon internet biaya perawatan alat kantor biaya
promosi biaya pajak motor seragam pengurus amp karyawan biaya RAT biaya
lembur biaya THR biaya BPJS ketenagakerjaan biaya programmer 2
komputer dan juga pembayaran pajak111
Apabila dikaitkan dengan fatwa DSN No123DSN-MUIXI2018 maka
hal tersebut tidak sesuai dengan isi fatwa dalam ketentuan ketiga nomor 1 (satu)
yang berbunyi ldquodana TBDSP wajib digunakan dan disalurkan secara langsung
untuk kemaslahatan umat Islam dan kepentingan umum yang tidak
111 Ibid
72
bertentangan dengan prinsip syariahrdquo112 dan ketentuan ketiga nomor 4
(empat) yang berbunyi ldquodana TBDSP tidak boleh dimanfaatkan untuk
kepentingan LKS LBS dan LPS antara lain dalam bentuk promosi produk
maupun iklan (branding) perusahaan pendidikan dan pelatihan untuk
karyawan pembayaran pajak zakat amp wakaf pembayaran atau pelunasan
tunggakan nasabah (end user) dan kegiatan yang bertentangan dengan prinsip
syariahrdquo113 Seharusnya penggunaan dana TBDSP seperti dana bunga dan
denda yang terdapat di BMT Nurrohman digunakan untuk kegiatan yang tidak
bertentangan dengan prinsip syariah yaitu antara lain untuk114
1 Penanggulangan korban bencana
2 Sarana penunjang lembaga pendidikan Islam
3 Masjid atau musholla dan penunjangnya
4 Pembangunan fasilitas umum yang berdampak sosial
5 Sosialisasi edukasi dan literasi ekonomi keuangan dan bisnis syariah
untuk masyarakat umum
6 Beasiswa untuk siswa atau mahasiswa berprestasi danatau kurang mampu
7 Kegiatan produktif bagi dhuafa
8 Fakir miskin
9 Kegiatan sosial lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
112 DSN-MUI ldquoPenggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan bagi
Lembaga Keuangan Syariah Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariahrdquo dalam
httpsdsnmuioridkategorifatwa (diakses pada tanggal 10 Desember 2019 jam1640) 113 Ibid 114 Ibid
73
Seperti yang dijelaskan oleh ketua MUI Maruf Amin yang
menegaskan bahwa bank syariah hanya boleh menggunakan dana non halal
untuk kepentingan sosial Dana non halal tidak boleh bercampur untuk
keuntungan bank115 Jika dana bunga dan denda digunakan untuk pembiayaan
kegiatan operasional BMT otomatis akan memberi pemasukan serta
keuntungan bagi BMT Nurrohman
Sebagai badan sosial BMT Nurrohman Janti Slahung memiliki fungsi
mengelola dana sosial sebagaimana yang diungkapkan oleh mas Arif Fauzani
(selaku manager) bahwa sistem penghimpunan dana sosial berupa aturan
standar yang bersumber dari penyisihan dana SHU Dana sosial di BMT
Nurrohman tersebut digunakan sesuai dengan prinsip syariah untuk
kemaslahatan umat antara lain digunakan untuk sumbangan116 Dengan
demikian seharusnya dana bunga dan juga denda dijadikan satu dengan dana
sosial yang ada di BMT Nurrohman agar penggunaannya tidak melanggar
prinsip-prinsip syariah
Dari hasil pengamatan penulis dapat disimpulkan bahwa praktik
penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan di BMT
Nurrohman tidak sesuai dengan ketentuan fatwa DSN No123DSN-
MUIXI2018 ketentuan ketiga nomor 1 (satu) dan nomor 4 (empat) karena
belum terlaksana sesuai dengan prinsip syariah
115 Asep Fathulrahman rdquo Maaruf Sebut Dana Tak Halal Bank Syariah Hanya untuk
Sosialrdquo dalam httpswwwcnnindonesiacomekonomi20181110154725-78-345508maaruf-
sebut-dana-tak-halal-bank-syariah-hanya-untuk-sosial (diakses pada tanggal 06 Maret 2020 jam
0905) 116 Arif Fauzani Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 24 Februari 2020
74
B Analisis Fatwa No123DSN-MUIXI2018 terhadap Prosedur Dewan
Pengawas Syariah dalam Penggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui
Sebagai Pendapatan bagi Lembaga Keuangan Syariah di BMT
Nurrohman Janti Slahung Ponorogo
Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam perbankan syariah memiliki
peranan yang penting dan strategis dalam pengawasan syariah pada perbankan
syariah DPS harus bertanggungjawab untuk memastikan semua produk dan
prosedur bank syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Secara DPS pada
institusi perbankan mempunyai kedudukan yang sangat kuat karena
kehadirannya adalah sangat penting dan strategis117
DSN MUI dalam fatwa No 123DSN-MUIXI2018 tentang Penggunaan
Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan (TBDSP) bagi Lembaga
Keuangan Syariah Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian
Syariah yang mengatur tentang peran DPS yang dijelaskan dalam ketentuan
ke-3 (tiga) nomor 5 (lima) yang berbunyi ldquoSetiap penggunaan dan penyaluran
dana TBDSP harus mendapatkan persetujuan atau opini dari Dewan Pengawas
Syariah LKS LBS dan LPS tersebutrdquo118 Yang artinya setiap penggunaan dan
penyaluran dana TBDSP tidak dapat dijalankan tanpa adanya persetujuan dari
DPS
DPS di BMT Nurrohman sudah dibentuk sejak BMT Nurrohman berdiri
DPS melakukan pemeriksaan di kantor 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan Salah
117 Khaerul Umam Manajemen Perbankan Syariah (Bandung Pustaka Setia 2013) 139 118 DSN-MUI ldquoPenggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan bagi
Lembaga Keuangan Syariah Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariahrdquo dalam
httpsdsnmuioridkategorifatwa (diakses pada tanggal 10 Desember 2019 jam1640)
75
satu DPS memiliki jabatan lain di luar sebagai anggota DPS Beliau merangkap
jabatan sebagai tenaga pengajar di salah satu sekolah menengah pertama yaitu
SMPN 2 Balong Jabatan itu tentu tidak membuat DPS komitmen pada satu
jabatan saja yaitu hanya sebagai DPS119
Pengawasan yang dilakukan DPS tersebut dilakukan secara periodik
setiap satu bulan sekali melalui laporan bulanan yang dibuat oleh pengurus
BMT Nurrohman Pada akhir tahun BMT Nurrohman mengadakan Rapat
Akhir Tahun (RAT) Rapat tersebut dihadiri oleh DPS segenap pengurus dan
semua anggota BMT Nurrohman yang membahas dan mengevaluasi kinerja
semua anggota masalah-masalah yang terjadi dan mencari solusi untuk
mengatasi masalah tersebut120 Dalam pengambilan keputusan harus
bermusyawarah terlebih dahulu dan bertanggung jawab terhadap hasil
keputusan121 Seperti yang dijelaskan dalam al-Qurrsquoān QS al-lsquoImrān ayat
159122
ر hellip م ي ا م اوره ى الله وش ل ل ع وك ت ت زم ا ع ذ إBermusyawarahlah dalam suatu urusan setelah kamu membulatkan tekad
maka bertawakallah kepada Allah
Dalam pengawasan penyaluran dana DPS mempunyai wewenang dan
tanggungjawab antara lain123
1 Menyetujui rencana penyaluran dana tahunan termasuk rencana pemberian
penyaluran dana kepada pihak yang terkait dengan bank dan penyaluran
119 Larman Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 24 Februari 2020 120 Ibid 121 Muhamad manajemen pembiayaan 145 122 Departemen Agama RI al-Qurrsquoān 99 123 Muhamad Manajemen Pembiayaan 146
76
dana kepada nasabah-nasabah besar tertentu yang akan tertuang dalam
rencana kerja bank yang disampaikan kepada BI
2 Mengawasi proses pelaksanaan pemberian penyaluran dana tersebut
berkaitan dengan syariat Islam
3 Meminta penjelasan danatau pertanggungjawaban direksi serta meminta
langkah-langkah perbaikan apabila rencana pemberian penyaluran dana
tersebut menyimpang dari unsur syariah
DPS memberikan persetujuan bahwa penyaluran dana denda dan juga
bunga dimasukkan ke dalam pendapatan BMT dan digunakan kembali untuk
membiayai kegiatan operasional BMT Menurut DPS hal itu tidak bisa
dikatakan sesuai dengan syariah namun beliau tetap menyetujui hal tersebut
karena BMT Nurrohman memiliki sistem pembagian sendiri saat dibahas
melalui rapat atau musyawarah sesuai dengan kesepakatan para pengurus
BMT DPS juga meminta langkah-langkah perbaikan apabila rencana
pemberian penyaluran dana tersebut menyimpang dari unsur syariah yaitu
dengan memberikan saran agar terus berbenah dan memperbaiki sistem
penerimaan dan penyaluran dana agar sesuai dengan ketentuan syariah124 DPS
telah melaksanakan wewenang dan tanggungjawabnya dalam pengawasan
penggunaan dan penyaluran dana tetapi belum bisa dilakukan dengan
maksimal
Dari paparan data di atas dapat disimpulkan bahwa prosedur DPS dalam
penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi lembaga
124 Larman Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 24 Februari 2020
77
keuangan syariah telah sesuai dengan ketentuan fatwa DSN No123DSN-
MUIXI2018 ketentuan ketiga nomor 5 (lima) yang berbunyi ldquoSetiap
penggunaan dan penyaluran dana TBDSP harus mendapatkan persetujuan atau
opini dari Dewan Pengawas Syariah LKS LBS dan LPS tersebutrdquo125 karena
penggunaan dana TBDSP di BMT Nurrohman telah mendapatkan persetujuan
atau opini dari DPS Akan tetapi konten dari prosedur pengalokasian dana
TBDSP yang disetujui tersebut belum sesuai dengan fatwa DSN No123DSN-
MUIXI2018 ketentuan ketiga nomor 1 (satu) dan nomor 4 (empat) karena
belum terlaksana sesuai dengan prinsip syariah
125 DSN-MUI ldquoPenggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan bagi
Lembaga Keuangan Syariah Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariahrdquo dalam
httpsdsnmuioridkategorifatwa (diakses pada tanggal 10 Desember 2019 jam1640)
78
BAB V
PENUTUP
A Kesimpulan
Berdasarkan hasil dari pengkaitan teori pada bab II dengan kenyataan
yang peneliti temukan di lapangan yang dituangkan di dalam bab III dan
berdasarkan analisis yang peneliti lakukan maka peneliti dapat menyimpulkan
sebagai berikut
1 Penggunaan dana TBDSP belum sesuai dengan fatwa DSN No123DSN-
MUIXI2018 Di dalam fatwa dana TBDSP wajib digunakan dan
disalurkan secara langsung untuk kemaslahatan umat Islam dan
kepentingan umum yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
Namun dalam praktiknya BMT Nurrohman memasukkan dana denda dan
bunga ke dalam pendapatan BMT dan digunakan kembali untuk kegiatan
operasional BMT Penggunaan dana tersebut akan memberikan
pemasukan dan keuntungan pada BMT Nurrohman sendiri
2 Prosedur Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam penggunaan dana yang
tidak boleh diakui sebagai pendapatan di BMT Nurrohman sebenarnya
telah sesuai dengan fatwa fatwa DSN No123DSN-MUIXI2018
ketentuan ketiga nomor 5 (lima) yang berbunyi ldquoSetiap penggunaan dan
penyaluran dana TBDSP harus mendapatkan persetujuan atau opini dari
Dewan Pengawas Syariah LKS LBS dan LPS tersebutrdquo karena
penggunaan dana TBDSP di BMT Nurrohman telah mendapatkan
persetujuan dan juga opini dari Dewan Pengawas Syariah Akan tetapi
79
79
konten dari prosedur tersebut belum sesuai dengan fatwa DSN
No123DSN-MUIXI2018 ketentuan ketiga nomor 1 dan nomor 4
karena belum terlaksana sesuai dengan prinsip syariah
B Saran
Berdasarkan hal-hal yang telah peneliti uraikan peneliti menemukan hal
hal yang penting yang sebaiknya menjadi perhatian kita bersama Dalam hal
ini penulis menyarankan beberapa hal
1 Diharapkan kepada BMT Nurrohman untuk menggunakan dana yang tidak
boleh diakui sebagai pendapatan sebagaimana denda dan bunga agar
sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI Sebaiknya dana denda tersebut
dimasukkan ke dalam dana sosial untuk selanjutnya digunakan untuk
kepentingan umum atau kemaslahatan umat Islam karena BMT
merupakan lembaga keuangan Islam yang berdasarkan prinsip-prinsip
syariah
2 Sebaiknya kinerja pengawasan oleh DPS dilakukan secara optimal dan
konsisten agar penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai
pendapatan yang ada di BMT Nurrohman dapat terlaksana dengan baik
maksimal dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan fatwa DSN-MUI yaitu
berdasarkan kemaslahatan umat atau kepentingan umum bukan untuk
kegiatan operasional BMT yang akan memberikan keuntungan BMT itu
sendiri
80
DAFTAR PUSTAKA
Referensi Buku
Departemen Agama RI al-Qurrsquoan dan Terjemahnya Semarang CV Toha Putra
2008
Abdullah Marsquoruf Hukum Keuangan Syariah pada Lembaga Keuangan Bank dan
Non Bank Yogyakarta Aswaja Presindo 2016
Adam Panji Fatwa-fatwa Ekonomi Syariah Konsep Metodologi dan
Implementasinya pada Lembaga Keuangan Syariah Jakarta Sinar
Grafika Offset 2018
Amin Marsquoruf Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum
dan Perundang-undangan Jakarta Puslitbang Kehidupan Keagamaan
2011
Antonio Muhammad Syafirsquoi Bank Syriah dari Teori ke Praktik Jakarta Gema
Insani 2001
Al-Arif Nur Rianto Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik Bandung CV
Pustaka Setia 2015
Arikunto Suharsimi Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktik Bandung
Rineka Cipta 2006
Basrowi Suwandi Memahami Penelitian Kualitatif Jakarta PT Rineka Cipta
2008
Budisantoso Totok dan Nuritomo Bank dan Lebaga Keuangan Lain Jakarta
Salemba Empat 2017
Bungin Burhan Analisis Data Penelitian Kualitatif Jakarta PT Raja Grafindo
Persada 2013
Chapra M Umer dan Khan Tariqullah Regulasi dan Pengawasan Bank Syariah
Jakarta Bumi Aksara 2008
Hirsanuddin Hukum Perbankan Syariah di Indonesia (Pembiayaan Bisnis dengan
Prinsip Kemitraan) Yogyakarta Genta Press 2008
Huda Nurul dan Heykal Mohammad Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis
dan Praktis Jakarta Kencana 2010
Moleong Lexi J Metode Penelitian Kualitatif Bandung PT Remaja Rosdakarya
2009
81
Mubarok Jaih Perkembangan Fatwa Ekonomi Syaria Bandung Pustaka Bani
Quraisy 2004
Muhammad Rifqi Akuntansi Keuangan Syariah Konsep dan Implementasi PSAK
Syariah Yogyakarta P3EI Press 2010
Muhammad Manajemen Dana Bank Syariah Yogyakarta YKPN 2011
An-Nawawī Imam al-Majmū Syarh al-Muhadzdzab Jakarta Pustaka Azzam
2009
Perwataatmadja Karnaen dan Antonio Muhammad Syafirsquoi Apa dan Bagaimana
Bank Islam Yogyakarta Dana Bhakti Wakaf 1992
Qardhawi Yusuf Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan Jakarta Gema Insani
Press 1997
Rahardjo Susilo dan Gudnanto Pemahaman Individu Teknik Nontes Kudus
Prenada Media 2011
Rasjid Sulaiman Fiqh Islam (Hukum Fiqh Isam) Bandung Sinar Baru
Algensindo 2016
Ridwan Muhammad Manajemen Bayt al-Māl Wa al-Tamwīl Yogyakarta UII
Press 2004
Sam Ichwan Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI
Jakarta Erlangga 2014
Sholeh Asrorun Nirsquoam Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia
tmp Emir Cakrawala Islam 2016
Soeharto Irawan Metode Penelitian Sosial Bandung PT Remaja Rosdakarya
2004
Sudarsono Pokok- pokok Hukum Islam Jakarta PT Rineka Cipta 2001
Sugiyono Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan RampD Bandung Alfabeta
2016
Tanjung Hendri dan Devi Abrista Metode Penelitian Ekonomi Islam Jakarta
Gramata Publishing 2013
Umam Khaerul Manajemen Perbankan Syariah Bandung Pustaka Setia 2013
Umam Khotibul Legislasi Fikih Ekonomi dan Penerapannya dalam Produk
Perbankan Syariah di Indonesia Yogyakarta BPFE 2011
82
Yusuf Muri Metode Penelitian Kuntitatif Kualitatif dan penelitian Gabungan
Jakarta Kencana 2017
Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah
Darmiati Tinjauan hukum Islam terhadap Pengalokasian Dana Non Halal Bagi
Kepentingan Sosial pada KJKS Manfaat Gayung Kebonsari Surabaya
Skripsi Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel 2012 1-8
Faozan Akhmad ldquoPeran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Penerapan
Shariah Compliance pada Bayt al-Māl Wa al-Tamwīl (BMT) di Kota
Purwokertordquo JPA Vol 16 No 1 Juni 2015 145-146
Lenap Indria Puspitasari ldquoPengungkapan Pendapatan Non-Halal PSAK 109 Vs
Praktikrdquo Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram Vol
3 2019 95-97
Mujib Abdu rdquoDewan Pengawas Syariah (DPS) pada Lembaga Keuangan Mikro
Syariah di Wilayah Jawa Tengahrdquo Az Zarqarsquo Vol 1 (Juni 2017) 127
Muttaqin Azhar ldquoModel Pembiayaan Bayt al-Māl Wa al-Tamwīl dan Peranannya
dalam Pembinaan Kesejahteraan Usaha Kecil Menengah (UKM)rdquo
Humanity Vol 7 2012 35
Nani Lenza Analisis Pengelolaan Dana Tazīr bagi Nasabah Wanprestasi dalam
Meningkatkan Kedisiplinan Nasabah (Studi Pada Pt Bank Syariah
Mandiri Kantor Cabang Teluk Betung Bandar Lampung) Skripsi
Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung 2018 3-9
Nasution Siti Toibah Studi Analisis Terhadap Fatwa DSN-Mui tentang Denda
Keterlambatan Pembayaran Utang pada Credit Card Syarirsquoah di Tinjau
Menurut Fiqih Muamalah Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif
Kasim 2012 3-8
Sofiyah rdquoAnalisis Efektifitas Keputusan DSN-MUI No 3 Tahun 2000 Berkaitan
dengan Dewan Pengawas Syariah di Bayt al-Māl Wa al-Tamwīl (BMT)
Studi Kasus di BMT Bima Magelangrdquo Muqtasid Vol 1 (Juli 2012) 143
Sutopo Umarwan ldquoDialektika Fatwa dan Hukum Positif di Indonesiardquo Justicia
Islamica Vol 15 No 1 2018 91
Syaputra Arianto Analisis Penggunaan Dana Tazīr dan Tarsquowidh bagi Nasabah
Wanprestasi pada PT BRI Syariah Skripsi Universitas Islam Negeri
Syarif Hidayatullah 2014 1-9
83
Taslimah Heni Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Penerapan Denda
pada Pembiayaan Bermasalah di KSU BMT Multazam Yogyakarta
Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2008 4-7
Thovarsquoi Ritwan ldquoDistribusi Dana Sosial Pada Bayt al-Māl Wa al-Tamwīl (BMT)
Alfa Dinar Kerjo Karanganyarrdquo Naskah Publikkasi (Surakarta
Universitas Muhammadiyah 2016 2
Referensi Internet
Asep Fathulrahman -Maaruf Sebut Dana Tak Halal Bank Syariah Hanya untuk
Sosialdikutipdarihttpswwwcnnindonesiacomekonomi201811101
54725-78-345508maaruf-sebut-dana-tak-halal-bank-syariah-hanya-
untuksosial [diakses tanggal 06 Maret 2020]
DSN-MUI -Penggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan bagi
Lembaga Keuangan Syariah Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga
Perekonomian Syariah dikutip dari httpsdsnmuioridkategorifatwa
[diakses pada tanggal 10 Desember 2019]
Kamus Besar Bahasa Indonesia -dikutip dari httpskbbiwebiddanahtml
[diaksespada 01 Maret 2020]
M Salman Yusuf -Fatwa No 123 Untuk Siapa dikutip dari dalam
httpswwwpressreadercomindonesiamajalahinvestor201908012824
62825619338 [diakses tanggal 12 Februari 2020]
OJK -Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 dikutip dari
httpswwwojkgoididkanaliknbregulasilembaga-keuangan-
mikroundang-undangPageaspx [diakses pada tanggal 11 Desember
2019]
11
E Telaah Pustaka
Selain menggunakan buku-buku yang relevan peneliti juga melihat hasil
penelitian terdahulu agar tidak terjadi kesamaan secara menyeluruh Adapun
hasil penelitian terdahulu yang juga membahas tentang penggunaan dana yang
tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi lembaga keuangan syariah atau bisa
disebut dengan pendapatan non halal yaitu
Pertama penelitian yang dilakukan oleh Darmiati pada tahun 2012 yang
berjudul ldquoTinjauan hukum Islam terhadap penggunaan dana non halal bagi
kepentingan sosial pada KJKS Manfaat Gayung Kebonsari Surabayardquo Teknik
analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif
dengan pola deduktif Penelitian tersebut membahas mengenai penggunaan
dana non halal dan bagaimana hukumnya bila ditinjau dari hukum islam Hasil
dari penelitian tersebut adalah dana non halal digunakan untuk kepentingan
umum dan diperbolehkan dalam Islam karena itu termasuk maṣlaḥah mursalah
sebagaimana dijelaskan oleh Abdullah bin Abdul Ḥussein Sehingga setiap
sumber dana yang didapat dari KJKS Manfaat harus disalurkan untuk
kepentingan sosial sesuai dengan tujuan utamanya yaitu membantu orang-
orang yang kesulitan sesuai dengan prinsip syariah16
Kedua penelitian yang dilakukan oleh Lenza Nani pada tahun 2018 yang
berjudul ldquoAnalisis Pengelolaan Dana Tazīr bagi Nasabah Wanprestasi Dalam
Meningkatkan Kedisiplinan Nasabah (Studi Pada PT Bank Syariah Mandiri
16 Darmiati Tinjauan hukum Islam terhadap Pengalokasian Dana Non Halal Bagi
Kepentingan Sosial pada KJKS Manfaat Gayung Kebonsari Surabaya Skripsi (Surabaya Institut
Agama Islam Negeri Sunan Ampel 2012) 1-8
12
Kantor Cabang Teluk Betung Bandar Lampung)rdquo Jenis penelitian yang
digunakan adalah penelitian lapangan (field research) Penelitian tersebut
membahas mengenai penerapan dan pengelolaan tazīr bagi nasabah
wanprestasi dalam meningkatkan kedisiplinan di Bank Syariah Mandiri Teluk
Betung Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa Bank Syariah Mandiri
Kantor Cabang Teluk Betung menerapkan tazīr kepada nasabah mampu yang
menunda-nunda pembayaran dengan sengaja dan nasabah yang tidak
mempunyai itikad baik apabila mengalami keterlambatan membayar Besarnya
tazīr yang diterapkan oleh Bank Syariah Mandiri yaitu 5 perbulan Dana
tazīr tersebut bukan merupakan pendapatan bank melainkan dana tazīr
tersebut disalurkan kedalam bentuk dana sosial sesuai fatwa DSN-MUI
No17DSN-MUIIX2000 Penyaluran dana tersebut harus habis dalam jangka
satu tahun17
Ketiga penelitian yang dilakukan oleh Arianto Saputra pada tahun 2014
yang berjudul ldquoAnalisis Penggunaan Dana Tazīr dan Tarsquowidh bagi Nasabah
Wanprestasi pada PT BRI Syariahrdquo Penelitian tersebut merupakan penelitian
kualitatif deskriptif yang membahas mengenai praktik tazīr dan tarsquowidh pada
nasabah wanprestasi dan bagaimana cara menentukan besarannya Hasil dari
penelitian tersebut adalah tazīr dikenakan pada nasabah yang mampu tetapi
enggan memenuhi prestasinya Adapun besarannya ditentukan di awal kontrak
17 Lenza Nani Analisis Pengelolaan Dana Tazīr bagi Nasabah Wanprestasi dalam
Meningkatkan Kedisiplinan Nasabah (Studi Pada Pt Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Teluk
Betung Bandar Lampung) Skripsi (Lampung Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung
2018) 3-9
13
Dana yang terkumpul digunakan untuk kegiatan sosial semua ketentuan yang
ada sudah mengacu pada fatwa DSN-MUI No17DSN-MUIIX2000
Sedangkan dana tarsquowidh dikenakan kepada nasabah yang lalai dan ini
merupakan tindak lanjut dari nasabah yang yang sudah dikenakan tazīr tetapi
masih tidak memenuhi prestasinya Tarsquowidh berbeda dengan tazīr karena
tarsquowidh dapat diakui sebagai pendapatan oleh bank syariah sesuai dengan
fatwa DSN-MUI No43DSN-MUIVIII200418
Keempat penelitian yang dilakukan oleh Heni Taslimah pada tahun 2008
yang berjudul ldquoTinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Penerapan Denda
pada Pembiayaan Bermasalah di KSU BMT Multazam Yogyakartardquo
Penelitian tersebut merupakan penelitian lapangan dengan metode preskriptif
yang membahas mengenai pelaksanaan penerapan denda pada pembiayaan
bermasalah di KSU BMT Multazam Yogyakarta dan penggunaannya
Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa hukum Islam memberikan
kewenangan pelaksanaan sanksi denda selama sesuai dengan ketentuan dan
prinsip yang telah ditentukan hukum Islam Penggunaan hasil denda lebih
diprioritaskan untuk kepentingan umum dan pelaksanaannya sesuai dengan
prinsip Islam19
Kelima penelitian yang dilakukan oleh Siti Toibah Nasution pada tahun
2012 yang berjudul ldquoStudi Analisis terhadap Fatwa DSN-MUI tentang Denda
18Arianto Syaputra Analisis Penggunaan Dana Tazīr dan Tarsquowidh bagi Nasabah
Wanprestasi pada PT BRI Syariah Skripsi (Jakarta Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
2014) 1-9 19 Heni Taslimah Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Penerapan Denda pada
Pembiayaan Bermasalah di KSU BMT Multazam Yogyakarta Skripsi (Yogyakarta Universitas
Islam Negeri Sunan Kalijaga 2008) 4-7
14
Keterlambatan Pembayaran Utang pada Credit Card Syarirsquoah di Tinjau
Menurut Fiqih Muamalahrdquo Penelitian tersebut merupakan penelitian pustaka
(library research) yang membahas mengenai bagaimana fatwa DSN-MUI
tentang denda keterlambatan pembayaran uang pada kartu kredit syariah dan
bagaimana metode penetapan hukum terhadap denda keterlambatan
pembayaran utang pada kartu kredit syariah Hasil dari penelitian tersebut
adalah hukum denda keterlambatan pembayaran utang pada kartu kredit adalah
bagi nasabah yang mampu membayar tetapi menunda-nunda pembayaran
dengan sengaja dan tidak mempunyai itikad baik untuk membayar hutangnya
maka akan dikenakan sanksi oleh LKS Tetapi bagi nasabah yang tidakbelum
mampu membayar disebabkan force majeur tidak boleh dikenakan sanksi
Denda tersebut nantinya akan diperuntukkan sebagai dana sosial Metode yang
digunakan oleh komisi fatwa DSN-MUI dalam proses penetapan fatwa
berpegang kepada al-Qurrsquoān sunnah dan ijtihad sahabat serta kaidah
fiqhiyah20
Untuk skripsi yang pertama penelitian tersebut membahas mengenai
penggunaan dana non halal dan bagaimana hukumnya bila ditinjau dari hukum
islam Meskipun sama-sama membahas tentang penggunaan dana non halal
akan tetapi dalam penelitian ini membahas penggunaan dana non halal dalam
perspektif fatwa DSN-MUI No123DSN-MUI XI2018 bukan perspektif
hukum Islam
20 Siti Toibah Nasution Studi Analisis Terhadap Fatwa DSN-MUI tentang Denda
Keterlambatan Pembayaran Utang pada Credit Card Syariah di Tinjau Menurut Fiqih Muamalah
Skripsi (Riau Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 2012) 3-8
15
Untuk skripsi yang kedua membahas mengenai penerapan dan
pengelolaan tazīr bagi nasabah wanprestasi Meskipun sama-sama membahas
tentang pengelolaan dana tazīr akan tetapi dalam penelitian tersebut ditinjau
dalam perspektif fatwa DSN-MUI No17DSN-MUIIX2000 sedangkan
dalam penelitian ini ditinjau dari perspektif fatwa DSN-MUI No123DSN-
MUI XI2018
Untuk skripsi yang ketiga membahas mengenai penggunaan dana tazīr
dan tarsquowidh bagi Nasabah Wanprestasi Meskipun sama-sama membahas
mengenai penggunaan dana tazīr akan tetapi dalam penelitian tersebut ditinjau
dalam perspektif fatwa DSN-MUI No17DSN-MUIIX2000 dan fatwa DSN-
MUI No43DSN-MUIVIII2004 sedangkan dalam penelitian ini ditinjau dari
perspektif fatwa DSN-MUI No123DSN-MUI XI2018
Untuk skripsi yang keempat membahas mengenai pelaksanaan
penerapan denda pada pembiayaan bermasalah dan penggunaannya ditinjau
dari hukum Islam Meskipun sama-sama membahas mengenai penggunaan
dana denda akan tetapi pada penelitian ini ditinjau dari perspektif fatwa DSN-
MUI No123DSN-MUI XI2018 bukan perspektif hukum Islam
Untuk skripsi yang kelima membahas mengenai denda keterlambatan
pembayaran uang pada kartu kredit syariah dan bagaimana metode penetapan
hukum terhadap denda keterlambatan pembayaran utang pada kartu kredit
syariah Meskipun sama-sama membahas mengenai denda akan tetapi dalam
penelitian ini membahas mengenai penggunaan dana denda bukan metode
penetapan hukum terhadap denda
16
F Metode Penelitian
1 Jenis dan Pendekatan Penelitian
Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) yaitu
penelitian yang dilakukan di lapangan atau dalam masyarakat yang berarti
bahwa datanya diambil atau didapat dari lapangan atau masyarakat
Meskipun penelitian ini berbasis penelitian lapangan penulis juga
menggunakan sumber-sumber data kepustakaan dengan memanfaatkan
buku-buku hasil penelitian dan internet digunakan untuk menelaah hal-
hal yang berkenaan dengan penggunaan dana yang tidak boleh diakui
sebagai pendapatan di lembaga keuangan syariah
Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan
kualitatif Yaitu tata cara penelitian dengan menggunakan pengamatan dan
wawancara21
2 Kehadiran Peneliti
Dalam penelitian kualitatif peneliti bertindak sebagai instrumen
sekaligus pengumpulan data Instrumen peneliti di sini dimaksudkan
sebagai alat pengumpul data Karena bertindak sebagai pengumpul data
atau instrumen peneliti akan senantiasa berhubungan dengan subyeknya22
Untuk itu dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi dan
wawancara untuk mengetahui praktik penggunaan dana yang tidak boleh
21 Lexi J Moleong Metode Penelitian Kualitatif (Bandung PT Remaja Rosdakarya 2009)
11 22 Basrowi dan Suwandi Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta PT Rineka Cipta
2008) 89
17
diakui sebagai pendapatan yang dilakukan oleh BMT Nurrohman Janti
Slahung
3 Lokasi Penelitian
Penelitian ini mengambil tempat di BMT Nurrohman Janti Slahung
tepatnya berada di jalan Mayjend Panjaitan Desa Janti Slahung Ponorogo
dengan pertimbangan bahwa lembaga ini merupakan lembaga keuangan
mikro yang memberikan layanan bagi masyarakat berdasarkan prinsip
syariah dan laporan keuangannya masih secara konvensional
4 Data dan Sumber Data
a Data
Data adalah fakta yang dapat ditarik menjadi suatu kesimpulan
dalam kerangka persoalan yang digarap23 Data dapat berupa teks
dokumen gambar foto artefak atau objek-objek lainnya yang
ditemukan di lapangan selama melakukan penelitian dengan
menggunakan penelitian kualitatif24 Adapun data-data yang
diperlukan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari
wawancara kepada karyawan manager dan DPS yang berada di BMT
Nurrohman Janti Slahung
23 Hendri Tanjung dan Abrista Devi Metode Penelitian Ekonomi Islam (Jakarta Gramata
Publishing 2013) 76 24 Jonathan Sarwono Metode Penelitian Kuantitatif dan Kuantitif (Yogyakarta Penerbit
Graha Ilmu 2012) 224
18
b Sumber Data
1) Sumber Data Primer
Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh
dari hasil wawancara kepada karyawan manager dan DPS di
BMT Nurrohman Janti Slahung untuk mendapatkan keterangan
yang benar-benar terjadi
2) Sumber Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk
yang sudah jadi sudah dikumpulkan dan diolah pihak lain
biasanya sudah dalam bentuk publikasi Data sekunder ini
biasanya sebagai pelengkap dari data primer25
Data sekunder yang mendukung penelitian penulis terdiri
dari seluruh data yang berkaitan dengan penggunaan dana yang
tidak bisa disebut sebagai pendapatan serta data dokumentasi
yang diperoleh dari BMT Nurrohman Janti Slahung
5 Teknik Pengumpulan Data
a Wawancara (interview)
Wawancara merupakan salah satu tehnik dalam pengumpulan
data penelitian yaitu suatu kejadian atau proses interaksi antara
pewawancara dan narasumber melalui komunikatif secara langsung26
25 Irawan Soeharto Metode Penelitian Sosial (Bandung PT Remaja Rosdakarya 2004)
67-68 26 Muri Yusuf Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Penelitian Gabungan
(Jakarta Kencana 2017) 372
19
Wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang terkait baik
secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data
terkait penelitian Peneliti melakukan wawancara kepada 4 (empat)
orang yaitu manager DPS dan 2 (dua) karyawan yang ada di BMT
Nurrohman Janti Slahung
b Observasi
Dalam arti sempit observasi adalah pengamatan secara langsung
terhadap gejala yang diteliti Secara luas observasi meliputi
pengamatan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung
terhadap objek yang sedang diteliti27
Dalam penelitian ini observasi dilakukan untuk mendapatkan
data tentang keadaan situasi dan kondisi BMT Nurrohman Janti
Slahung Peneliti mendatangi langsung kantor pusat BMT Nurrohman
Janti Slahung agar mendapatkan situasi dan kondisi terkini di BMT
Nurrohman Janti Slahung sehingga peneliti bisa melanjutkan
penelitian di BMT Nurrohman Janti Slahung
c Dokumentasi
Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang
diperoleh melalui dokumen-dokumen atau buku-buku tulisan-tulisan
yang ada kaitannya dengan masalah penelitian28 Teknik pengumpulan
data yang digunakan dengan cara membaca dan mengambil
27 Susilo Rahardjo dan Gudnanto Pemahaman Individu Teknik Nontes (Kudus Prenada
Media 2011) 42 28 Suharsimi Arikunto Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Bandung Rineka
Cipta 2006) 158
20
kesimpulan dari berkas-berkas atau arsip dokumen BMT Nurrohman
Janti Slahung
6 Analisis Data
Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat
pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data
dalam periode tertentu Aktivitas dalam analisis data menurut model Miles
dan Huberman yaitu data reduction data display dan conclusion drawing
atau verification Data reduction artinya data yang diperoleh dari lapangan
jumlahnya cukup banyak untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan
rinci Data display artinya penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk
uraian singkat bagan dan hubungan antar kategori Langkah ketiga yaitu
penarikan kesimpulan dan verifikasi29
Dalam penyusunan skripsi ini cara yang digunakan penulis untuk
menganalisa data adalah menggunakan metode deduktif dan induktif
Metode deduktif yaitu cara berfikir untuk menarik kesimpulan dari suatu
kaidah atau pendapat yang umum menuju ke suatu pendapat yang bersifat
khusus30 Sedangkan metode induktif yaitu cara berfikir untuk menarik
kesimpulan dari fakta-fakta kemudian dirumuskan menjadi suatu
kesimpulan atau jeneralisasi31
29 Sugiyono Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan RampD (Bandung Alfabeta
2016) 246-252 30 Burhan Bungin Analisis Data Penelitian Kualitatif (Jakarta PT Raja Grafindo Persada
2013) 47 31 Ibid 48
21
Dalam hal ini penulis mengemukakan terlebih dahulu teori-teori dan
data-data lalu menganalisanya dari fatwa DSN MUI kemudian dijadikan
pedoman dalam menganalisis penggunaan dana yang tidak boleh diakui
sebagai pendapatan di BMT Nurrohman Janti Slahung Ponorogo untuk
kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus yaitu apakah BMT
Nurrohman Janti Slahung Ponorogo sudah benar-benar menerapkan
ketentuan-ketentuan yang ada dalam fatwa DSN-MUI No123DSN-
MUIXI2018 tentang Penggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui
Sebagai Pendapatan (TBDSP) bagi Lembaga Keuangan Syariah Lembaga
Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariah
7 Pengecekan Keabsahan Data
Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini ditentukan dengan
cara
a Perpanjangan Pengamatan
Perpanjangan pengamatan akan memungkinkan peningkatan
derajat kepercayaan data yang dikumpulkan32 Dengan perpanjangan
pengamatan ini peneliti mengecek kembali apakah data-data terkait
penggunaan dana yang tidak bisa disebut sebagai pendapatan sudah
benar atau belum Jika data-data yang diperoleh selama ini ternyata
tidak benar maka peneliti melakukan pengamatan lagi yang lebih luas
dan mendalam sehingga diperoleh data yang pasti kebenarannya
32 Moleong Metodologi Penelitian 248
22
b Triangulasi
Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai
sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu33 Pada penelitian
ini peneliti melakukan pengecekan keabsahan data yang terkait
dengan penggunaan dana yang tidak bisa disebut sebagai pendapatan
serta peran DPS sudah benar atau belum dengan cara membandingkan
hasil wawancara dengan isi suatu dokumen dengan memanfaatkan
berbagai sumber data informasi sebagai bahan pertimbangan Dalam
hal ini peneliti membandingkan data hasil observasi dengan data hasil
wawancara dan juga membandingkan hasil wawancara dengan
wawancara lainnya yang kemudian diakhiri dengan menarik
kesimpulan sebagai hasil temuan lapangan
G Sistematika Pembahasan
Dalam penelitian ini untuk memberoleh pembahasan dan pemahaman
penulis membuat sistematikan pembahasan menjadi V (lima) bab yang mana
antara bab satu dengan bab lainnya mempunyai hubungan yang erat dan
berkaitan sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak bisa
dipisahkan yaitu sebagai berikut
1 BAB I PENDAHULUAN
Bab ini merupakan gambaran untuk memberikan pola
pemikiran bagi keseluruhan isi yang terdiri dari latar belakang
masalah rumusan masalah tujuan penelitian manfaat penelitian
33 Ibid 273
23
telaah pustaka kajian teori metode penelitian dan sistematika
pembahasan
2 BABII FATWA NO123DSN-MUIXI2018 TENTANG
PENGGUNAAN DANA YANG TIDAK BOLEH DIAKUI
SEBAGAI PENDAPATAN (TBDSP) BAGI LEMBAGA
helliphelliphelliphellipKEUANGANSYARIAH
Berisi uraian mengenai landasan teori yang digunakan untuk
menganalisis permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini yaitu
menguraikan fatwa DSN MUI tentang penggunaan dana yang tidak
boleh diakui sebagai pendapatan bagi lembaga keuangan syariah
Dalam hal ini peneliti memaparkan tentang gambaran singkat
fatwa No123DSN-MUIXI2018 tentang penggunaan dana yang
tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi lembaga keuangan
syariah
3 BAB III PRAKTIK PENGGUNAAN DANA TBDSP DAN
helliphelliphelliphellipPROSEDUR DEWAN PENGAWAS SYARIAH DI BMT
helliphelliphelliphellipNURROHMAN JANTI SLAHUNG PONOROGO
Bab ini berisikan data penelitian lapangan di BMT
Nurrohman Janti Slahung Ponorogo Dalam hal ini peneliti
memaparkan tentang sejarah BMT Nurrohman Janti Slahung visi
misi dan motto BMT Nurrohman Janti Slahung tempat dan
kedudukan BMT Nurrohman Janti Slahung pengurus BMT
Nurrohman Janti Slahung dan produk pembiayaan di BMT
24
Nurrohman Janti Slahung Selain itu peneliti juga memaparkan
tentang praktik penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai
pendapatan dan prosedur DPS dalam mengawasi penggunaan dana
yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan di BMT Nurrohman
Janti Slahung Ponorogo
BAB IV ANALISA FATWA NO123DSN-MUIXI2018 TENTANG
PENGGUNAAN DANA YANG TIDAK BOLEH DIAKUI
SEBAGAI PENDAPATAN (TBDSP) DI BMT NURROHMAN
JANTI SLAHUNG PONOROGO
Bab ini berisikan analisis fatwa analisis Fatwa No123DSN-
MUIXI2018 terhadap penggunaan dana yang tidak boleh diakui
sebagai pendapatan bagi lembaga keuangan syariah di BMT
Nurrohman Janti Slahung dan analisis fatwa No123DSN-
MUIXI2018 terhadap prosedur DPS dalam penggunaan dana
yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi lembaga
keuangan syariah di BMT Nurrohman Janti Slahung
BAB V PENUTUP
Bab ini berisikan kesimpulan yang merupakan jawaban
umum dari permasalahan yang ditarik dari hasil penelitian dan
berikut saran-saran yang ditujukkan bagi pihak-pihak terkait
dengan permasalahan penelitian
25
BAB II
FATWA NO123DSN-MUIXI2018 TENTANG PENGGUNAAN DANA
YANG TIDAK BOLEH DIAKUI SEBAGAI PENDAPATAN (TBDSP)
BAGI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
A Pengertian Fatwa Dewan Syariah Nasional
Fatwa mempunyai kesamaan dengan kata iftā dimana ia adalah masdar
dari kata aftā yufti iftārsquoan Adapun kata futya atau fatwa adalah isim masdar
dari aftā hanya saja kata futya lebih sering digunakan oleh orang Arab
sebagaimana yang dinukil oleh Ibn Mandzur dalam lisannya Pengertian iftārsquo
secara etimologi adalah al- Ibānah (penjelasan) yaitu memberikan penjelasan
kepada orang lain Atas dasar ini Iftārsquo berarti memberikan penjelasan kepada
orang lain yang menanyakan suatu hal34 Arti fatwa secara bahasa misalnya
terdapat dalam surah an-Nisā ayat 17635
هلك ليس له ولد وله أخت إن امرؤ يست فتوك قل الله ي فتيكم ي الكللة ف ما ت رك إن كا تا اث ن ت ين لهما وهو يرث ها إن لم يكن لها ولد لها ث ي ين ل وإن كاوا إخوة رجالا وساء للذكر مث الث لثان مما ت رك ح ا
﴾٦٧١﴿والله بكل شيء عليم ي ب ي ن الله لكم أن تضلوا Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah) Katakanlah Allah
memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu) jika seorang
meninggal dunia dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara
perempuan maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari
harta yang ditinggalkannya dan saudaranya yang laki-laki mempusakai
(seluruh harta saudara perempuan) jika ia tidak mempunyai anak tetapi
jika saudara perempuan itu dua orang maka bagi keduanya dua pertiga
34 Umarwan Sutopo ldquoDialektika Fatwa dan Hukum Positif di Indonesiardquo Justicia Islamica
1 (Juni 2018) 91 35Departemen Agama RI Al-Qurrsquoān dan Terjemahnya (Semarang CV Toha Putra 2008)
149
26
dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal Dan jika mereka (ahli
waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan maka
bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara
perempuan Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu supaya kamu
tidak sesat Dan Allah maha mengetahui segala sesuatu
Pengertian fatwa menurut syararsquo ialah menerangkan hukum syararsquo dalam
suatu persoalan menjadi sebuah jawaban dari suatu pertanyaan baik sipenanya
itu jelas identitasnya maupun tidak serta berbentuk perseorangan atau
kolektif36 Dengan demikian pengertian fatwa berarti menerangkan hukum-
hukum Alah SWT berdasarkan pada dalil-dalil syariah secara umum dan
menyeluruh Keterangan hukum yang telah diberikan itu dinamakan fatwa
Orang yang meminta atau menanyakan fatwa disebut mustaftī sedang yang
dimintakan untuk memberikan fatwa disebut mufti37 Fatwa memiliki fungsi
sebagai penerapan secara konkret ketentuan fiqh dalam masalah tertentu38
Pada umumnya fatwa ditetapkan berdasarkan keterangan al-Qurrsquoān
hādits ijmā dan qiyās Keempatnya merupakan sumber dalil hukum syariah
yang telah disepakati oleh jumhur ulama Jumhur ulama menyepakati validitas
keempat sumber tersebut sebagai sumber-sumber hukum syariah berdasarkan
firman Allah didalam al-Qurrsquoān surat an-Nisā ayat 59 sebagai berikut39
36 Yusuf Qardhawi Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan (Jakarta Gema Insani
Press 1997) 5 37 Ichwan Sam dkk Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI
(Jakarta Erlangga 2014) 7-8 38 Marsquoruf Amin dkk Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum dan
Perundang-undangan (Jakarta Puslitbang Kehidupan Keagamaan 2011) 21 39Departemen Agama Al-Qurrsquoān dan Terjemahnya 124
27
مر منكم إن يا أي ها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي اتم ت ؤمنون ب الله والي وم الخر ت نازعتم ي شيء ردوه إلى الله والرسول إن كن
لك ر وأحسن تأويل ذ ﴾٩٥﴿ خي Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya)
dan ulil amri di antara kamu Kemudian jika kamu berlainan pendapat
tentang sesuatu maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qurrsquoān) dan
Rasul (sunnahnya) jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan
hari kemudian Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik
akibatnya
Kebolehan untuk berijtihad juga diperkuat keterangan hadits yang
diriwayatkan oleh Mursquoādz ibn Jabal ketika diutus Rasulullah SAW untuk
menjadi qādhi di Yaman Rasulullah bertanya kepada Mursquoādz apakah yang
akan dilakukan dalam berhukum jika ia tidak menemukan dalil naqli dari al-
Qurrsquoān maupun sunnah maka Mursquoādz menjawab bahwa ia akan berijtihad
dengan akalnya dan Rasullah pun menyetujuinya40
Dikeluarkannya fatwa dipandang sebagai pendapat hukum yang
berdasarkan pertimbangan Pengeluaran fatwa ini dimaksudkan untuk
melaksanakan fungsinya yang utama yakni memberikan pendapat hukum
suatu masalah sesuai dengan pendapat mereka tentang tindakan apa yang
benar menurut pandangan syariah Fatwa telah berperan dalam menjelaskan
hukum Islam yang berbentuk jawaban konkret terhadap kasus demi kasus yang
telah dihadapi oleh masyarakat yang dapat dijadikan pedoman untuk
mengetahui bagaimana penerapan hukum syariah terhadap masalah tertentu41
40 Asrorun Nirsquoam Sholeh Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (tmp
Emir Cakrawala Islam 2016) 123 41 Amin dkk Fatwa Majelis 21
28
B Profil Dewan Syariah Nasional
1 Pengertian Dewan Syariah Nasional
Dewan Syariah Nasional atau disebut dengan DSN ialah suatu
lembaga bentukan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1999
yang beranggotakan para ahli hukum Islam Lembaga ini memiliki fungsi
melakukan tugas-tugas MUI dalam memajukan ekonomi umat menangani
masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan
syariah Salah satu tugas pokok dari DSN ialah mengkaji menggali dan
merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam dalam bentuk fatwa
untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga keuangan
syariah serta untuk memberikan pengawasan terhadap Dewan Pengawas
Syariah (DPS) yang ada dimasing-masing lembaga keuangan syariah
sebagai kewaspadaan MUI terkait dengan kemungkinan timbulnya fatwa
yang berbeda dimasing-masing DPS42
Lembaga ini memiliki fungsi utama sebagai pengawas produk
produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariat Islam DSN
membuat garis panduan produk syariah untuk keperluan pengawasan
Garis panduan tersebut diambil dari sumber-sumber hukum Islam yang
dijadikan dasar pengawasan bagi DPS pada lembaga-lembaga keuangan
syariah dan menjadi dasar pengembangan produk-produknya43
42 Muhammad Syafirsquoi Antonio Bank Syariah dari Teori ke Praktik (Jakarta Gema Insani
2001) 32 43 Ibid 32
29
2 Sejarah Terbentuknya Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia
(DSN-MUI)
Pasca diundangkannya Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang
perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang perbankan
kegiatan dan aktivitas pengembangan ekonomi syariah semakin
meningkat44 Hal itu kemudian diikuti pertumbuhan pesat aktivitas
perekonomian yang berdasarkan prinsip syariah termasuk mendorong
pendirian beberapa lembaga keuangan syariah Perkembangan pesat
lembaga keuangan syariah memerlukan aturan-aturan yang berkaitan
dengan kesesuaian operasional LKS dengan prinsip-prinsip syariah
Persoalan muncul karena institusi regulator yang semestinya mempunyai
otoritas mengatur dan mengawasi LKS yaitu Bank Indonesia (BI) untuk
perbankan syariah dan kementerian keuangan untuk lembaga keuangan
nonbank tidak dapat melaksanakan otoritasnya dibidang syariah (untuk
merumuskan prinsip-prinsip syariah secara langsung dari teks al-Qurrsquoān
hādits maupun kitab-kitab fiqih Kementerian keuangan dan BI tidak
memiliki otoritas untuk merumuskan prinsip-prinsip syariah secara
langsung dari teks-teks keagamaan dalam bentuk peraturan (regulasi) yang
bersesuaian untuk setiap lembaga keuangan syariah Sebab lain adalah
bahwa lembaga tersebut tidak dibekali peraturan perundang-undangan
44 Khotibul Umam Legislasi Fikih Ekonomi dan Penerapannya dalam Produk Perbankan
Syariah di Indonesia (Yogyakarta BPFE 2011) 49
30
yang mengatur tentang otoritas dalam mengurus masalah kesesuaian
syariah45
Rencana pembentukan DSN mulai dibincangkan pada tahun 1990
ketika acara lokakarya dan pertemuan yang membahas tentang bunga bank
dan pengembangan ekonomi rakyat serta merekomendasikan agar
pemerintah memfasilitasi pendirian bank berdasarkan prinsip syariah
Karena kesimpulan lokakarya ini mengindikasikan adanya kecenderungan
mempersamakan bunga bank dengan riba Selanjutnya pada tahun 1997
Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengadakan lokakarya ulama tentang
reksadana syariah yang salah satu rekomendasinya adalah pembentukan
DSN46
Pada pertemuan tanggal 14 Oktober 1997 telah disepakati
pembentukan DSN Usulan ini ditindaklanjuti sehingga tersusunlah DSN
secara resmi tahun 1998 Pada tahun 1999 pengurus DSN yang pertama
adalah menteri agama republik Indonesia Malik Fajar pada acara
Musyawarah Kerja Nasional (MUKERNAS) MUI di Jakarta tepatnya
pada bulan februari 1998 Kehadiran DSN pada tahun bersamaan dengan
terbentuknya komite ahli pengembangan syariah di BI yang kemudian
bertukar nama menjadi biro perbankan syariah47
45 M Cholis Nafis Teori Hukum Ekonomi Syariah Kajian Komprehensif tentang Teori
Hukum Ekonomi Islam Penerapannya dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional dan Penerapannya
ke dalam Peraturan Perundang-undangan (Jakarta UIP 2011) 82 46 SyafirsquoI Antonio Bank Syariah 32 47 Panji Adam Fatwa-fatwa Ekonomi Syariah Konsep Metodologi dan Implementasinya
pada Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta Sinar Grafika Offset 2018) 161
31
3 Tugas dan Wewenang Dewan Syariah Nasional
Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)
sebagai lembaga yang mempunyai otoritas dalam pembuatan fatwa di
bidang ekonomi syariah mempunyai beberapa tugas dan wewenang
Dalam pedoman dasar DSN-MUI yang termuat dalam bab IV keputusan
DSN-MUI Nomor 01 tahun 2000 tugas dan wewenang adalah sebagai
berikut
a Dewan Syariah Nasional bertugas48
1) Menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam
kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada
khususnya
2) Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan syariah
3) Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah
4) Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan
b Dewan Syariah Nasional berwenang49
1) Mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS di masing-masing
lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum
pihak terkait
2) Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan atau
peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang seperti
departemen keuangan dan BI
48 Marsquoruf Abdullah Hukum Keuangan Syariah pada Lembaga Keuangan Bank dan Non
Bank (Yogyakarta Aswaja Presindo 2016) 214 49 Ibid 214
32
3) Memberikan rekomendasi danatau mencabut rekomendasi
nama-nama yang akan duduk sebagai DPS pada suatu lembaga
keuangan syariah
4) Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang
diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah termasuk
otoritas moneter atau lembaga keuangan dalam maupun luar
negeri
5) Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk
menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan
oleh DSN
6) Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil
tindakan apabila peringatan tidak diindahkan
4 Kedudukan Status dan Anggota DSN
Kedudukan status dan anggota DSN yaitu50
a DSN merupakan bagian dari MUI
b DSN membantu pihak terkait seperti departemen keuangan BI dan
lain-lain dalam menyusun peraturan atau ketentuan untuk lembaga
keuangan syariah
c Anggota DSN terdiri dari para ulama praktisi dan para pakar dalam
bidang yang terkait dengan muamalah syariah
d Anggota DSN ditunjuk dan diangkat oleh MUI dengan masa bakti
sama dengan periode masa bakti pengurus MUI pusat yakni 5 (lima)
50 Ibid 231
33
tahun Sedangkan dalam buku petunjuk pelaksanaan pembukaan
kantor bank syariah yang diterbitkan oleh BI dikatakan bahwa masa
bakti DSN adalah 4 (empat) tahun
5 Mekanisme Kerja Dewan Syariah Nasional
Secara garis besar mekanisme kerja DSN sebagai berikut51
a Mengesahkan rancangan fatwa yang diusulkan oleh badan pelaksana
harian DSN dalam rapat pleno
b Menetapkan mengubah atau mencabut berbagai fatwa dan pedoman
kegiatan lembaga keuangan syariah dalam rapat pleno
c Mengesahkan atau mengklarifikasi hasil kajian terhadap usulan atau
pertanyaan mengenai suatu produk atau jasa lembaga keuangan
syariah dalam rapat pleno
d Melakukan rapat pleno paling tidak satu kali dalam tiga bulan atau
bilamana diperlukan
e Setiap tahunnya membuat suatu pernyataan yang dimuat dalam
laporan tahunan (annual report) bahwa lembaga keuangan syariah
yang bersangkutan telah atau tidak memenuhi segenap ketentuan
syariah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN
Untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan harian DSN tersebut
dibebankan kepada Badan Pelaksana Harian (BPH) Adapun mengenai
mekanisme kerja BPH adalah sebagai berikut52
51 Jaih Mubarok Perkembangan Fatwa Ekonomi Syariah (Bandung Pustaka Bani Quraisy
2004) 14 52 Ibid 14
34
a Menerima usulan atau pertanyaan hukum mengenai produk atau jasa
lembaga keuangan syariah
b Sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris paling lambat 1 (satu) hari
kerja setelah menerima usulan atau pertanyaan harus menyampaikan
permasalahan kepada ketua BPH
c Ketua BPH bersama anggota dan para ahli selambat-lambatnya 30
(tiga puluh) hari kerja harus membuat memorandum khusus yang
berisi telaah dan pembahasan terhadap suatu pertanyaan atau usulan
d Ketua BPH selanjutnya membawa hasil pembahasan ke dalam rapat
pleno DSN untuk mendapat pengesahan
e Fatwa atau memorandum DSN ditandatangani oleh ketua dan
sekretaris DSN
C Fatwa DSN-MUI tentang Penggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui
Sebagai Pendapatan (TBDSP)
Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan (TBDSP) tidak lain
adalah dana yang diterima atau dikuasai oleh Lembaga Keuangan Syariah
(LKS) Lembaga Bisnis Syariah (LBS) dan Lembaga Perekonomian Syariah
(LPS) tetapi tidak boleh diakui sebagai pendapatan atau kekayaannya Implisit
dalam fatwa bahwa pendapatan atau uang yang dihasilkan dari aktivitas
taruhan (maysir) maupun barang yang tidak diketahui pemiliknya digolongkan
35
ke dalam pendapatan non halal dan DSN-MUI memberikan fatwa sebagai dana
TBDSP53
Pertimbangan DSN-MUI mengeluarkan fatwa No 123DSN-
MUIXI2018 karena belum ada pedoman penyaluran atas sejumlah dana
titipan dimaksud Dengan demikian ada pedoman bagi manajemen untuk
mengatur arah penyaluran dana yang terhimpun Sementara itu di lingkungan
LKS LBS maupun LPS kian hari kian bertambah jumlah nilai maupun tuntutan
penyalurannya Walaupun besaran nilai dana TBDSP dari seluruh entitas
syariah di Indonesia tidak terdapat datanya namun nominalnya akan
berkorelasi positif dengan nilai aset dan jumlah kantor LKS LBS maupun
LPS54
Selanjutnya fatwa mengatur arah penggunaan dana TBDSP secara inklusif
untuk kemaslahatan umat Islam dan kepentingan umum yang tidak
bertentangan dengan prinsip syariah Dana TBDSP diarahkan guna
menyejahterakan fakir miskin penanggulangan bencana beasiswa dan
pembangunan fasilitas umum yang berdampak sosial Tujuan mulianya untuk
menghapus generasi yang lemah secara ilmu maupun ekonomi Harapannya
penggunaan dana TBDSP berorientasi pada pemecahan masalah penciptaan
nilai keanekaragaman desentralisasi ketahanan keberlanjutan dan
keharmonisan lingkungan (profit people dan planet) 55
53 M Salman Yusuf ldquoFatwa No 123 Untuk Siapardquo dalam https www pressreader
com indonesia majalah-investor 20190801 282462825619338 (diakses pada tanggal 12 Februari
2020 jam 0838) 54 Ibid 55 Ibid
36
Fatwa DSN MUI No 123DSN-MUIXI2018 merupakan hasil ijtihad
ulama yang dituangkan dalam rapat pleno pengurus DSN pada hari Kamis
tanggal 30 safar atau 08 november 2018 di Jakarta Dasar hukum pembuatan
fatwa No 123DSN-MUIXI2018 yaitu antara lain
1 QS an-Nisārsquo (4) ayat 2956
نكم بالباطل إلا أن ت ارة يا أي ها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم ب ي كون ت عن ت راض منكم
Hai orang yang beriman Janganlah kamu makan harta kamu di
antara kamu dengan jalan yang batil (tidak benar melanggar
ketentuan agama) tetapi (hendaklah) dengan perniagaan yang
berdasar kerelaan di antara kamu
2 QS al-Māidah (5) ayat 257
ثم والعدوان ولا ت عاووا على ال hellipوت عاووا على البر والت قوى hellipDan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan
dan janganlah kamu tolong-menolong dalam (mengerjakan) dosa
dan pelanggaranhellip
3 QS al-Baqārah (2) 27558
hellipوأحل الله الب يع وحرم الر با Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba
Berdasarkan alasan di atas DSN-MUI mengeluarkan fatwa mengenai
penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan yang sesuai
dengan prinsip syariah dan menjadi pedoman lembaga kuangan syariah dalam
menggunakan dana TBDSP yang sesuai dengan Islam
56 Departemen Agama Al-Qurrsquoān dan Terjemahnya 118 57 Ibid 152 58 Ibid 65
37
Fatwa DSN MUI No 123DSN-MUIXI2018 terbagi dalam empat
ketetapan yang masing-masing membahas apa saja yang termuat dalam
kegiatan penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan yaitu59
a Pertama Ketentuan Umum
Bagian pertama tentang ketentuan umum nomor satu disebutkan
bahwa dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi Lembaga
Keuangan Syariah (LKS) Lembaga Bisnis Syariah (LBS) dan Lembaga
Perekonomian Syariah (LPS) yang selanjutnya disingkat Dana TBDSP
adalah dana yang diterima atau dikuasai oleh LKS LBS dan LPS tetapi
tidak boleh diakui sebagai pendapatan atau kekayaannya Kedua Lembaga
Keuangan Syariah yang selanjutnya disingkat LKS adalah badan hukum
yang menyelenggarakan kegiatan usaha bidang keuangan berdasarkan
prinsip-prinsip syariah Ketiga Lembaga Bisnis Syariah yang selanjutnya
disingkat LBS adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan
bisnis berdasarkan prinsip-prinsip syariah Kemudian yang keempat
disebutkan bahwa Lembaga Perekonomian Syariah yang selanjutnya
disingkat LPS adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan
perekonomian syariah yang tidak masuk dalam kategori sebagai LKS dan
LBS60
59 DSN-MUI ldquoPenggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan bagi
Lembaga Keuangan Syariah Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariahrdquo dalam
httpsdsnmuioridkategorifatwa (diakses pada tanggal 10 Desember 2019 jam1640) 60 Ibid
38
b Kedua Ketentuan Terkait Dana TBDSP
Bagian kedua disebutkan bahwa dana TBDSP berasal antara lain
dari transaksi tidak sesuai dengan prinsip syariah yang tidak dapat
dihindarkan termasuk pendapatan bunga (riba) transaksi syariah yang
tidak terpenuhi ketentuan dan batasannya (rukun dan atau syaratnya)
dana sanksi (denda) karena tidak memenuhi kewajiban sesuai kesepakatan
(adam al-wafā bi al-iltizām) dana yang tidak diketahui pemiliknya
diketahui pemiliknya tetapi tidak ditemukan atau diketahui pemiliknya
tetapi biaya pengembaliannya lebih besar dari jumlah dana tersebut dana
tersebut boleh diakui sebagai dana TBDSP setelah satu tahun sejak
diumumkan kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan
yang berlaku LKS LBS dan LPS wajib membentuk rekening khusus
untuk penampungan dana TBDSP61
c Ketiga Ketentuan Terkait Penggunaan Dana TBDSP
Dana TBDSP wajib digunakan dan disalurkan secara langsung untuk
kemaslahatan umat Islam dan kepentingan umum yang tidak bertentangan
dengan prinsip syariah Bentuk-bentuk penyaluran dana TBDSP yang
dibolehkan adalah bantuan sumbangan secara langsung untuk62
a Penanggulangan korban bencana
b Sarana penunjang lembaga pendidikan Islam
c Masjid atau musholla dan penunjangnya
61 Ibid 62 Ibid
39
d Pembangunan fasilitas umum yang berdampak sosial
e Sosialisasi edukasi dan literasi ekonomi keuangan dan bisnis syariah
untuk masyarakat umum
f Beasiswa untuk siswa atau mahasiswa berprestasi danatau kurang
mampu
g Kegiatan produktif bagi dhuafa
h Fakir-miskin
Dana TBDSP boleh disalurkan secara langsung oleh LKS LBS dan
LPS dan atau melalui lembaga sosial Dana TBDSP tidak boleh
dimanfaatkan untuk kepentingan LKS LBS dan LPS antara lain dalam
bentuk
a Promosi produk maupun iklan (branding) perusahaan
b Pendidikan dan pelatihan untuk karyawan
c Pembayaran pajak zakat amp wakaf
d Pembayaran atau pelunasan tunggakan nasabah (end-user)
e Kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah
Setiap penggunaan dan penyaluran dana TBDSP harus mendapatkan
persetujuan atau opini dari Dewan Pengawas Syariah LKS LBS dan LPS
tersebut Dalam hal dana TBDSP digunakan untuk kegiatan produktif
maka penyalurannya harus sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku
40
d Keempat Ketentuan Penutup
Jika terjadi perselisihan di antara para pihak maka penyelesaiannya
dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah
setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah Fatwa ini berlaku
sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata
terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagaimana
mestinya63
Ketua MUI Maruf Amin menegaskan bank syariah hanya boleh
menggunakan dana non halal untuk kepentingan sosial Dana non halal tak
boleh bercampur untuk keuntungan bank Maruf menjelaskan bahwa dana non
halal merupakan segala bentuk pemasukan bank syariah yang bersumber dari
kegiatan yang tidak halal Ia lantas mencontohkan salah satu pendapatan non
halal itu berupa denda saat nasabah terlambat mengembalikan pinjaman
Menurutnya dana itu tak boleh dimasukan dan digunakan sebagai keuntungan
bank syariah dan harus digunakan untuk kegiatan-kegiatan sosial64
D Dana Non Halal pada Lembaga Keuangan Syariah
Dana adalah uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank dalam
bentuk tunai atau aktiva lain yang dapat segera diubah menjadi uang tunai
Dana non halal pada lembaga keuangan syariah adalah dana yang ketika diakui
sebagai pendapatan maka bisa masuk kategori pendapatan tidak halal Istilah
dana non halal menjadi dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan
63 Ibid 64 Asep Fathulrahman rdquo Maaruf Sebut Dana Tak Halal Bank Syariah Hanya untuk Sosialrdquo
dalam httpswwwcnnindonesiacomekonomi20181110154725-78-345508maaruf-sebut-dana-
tak-halal-bank-syariah-hanya-untuk-sosial (diakses pada tanggal 06 Maret 2020 jam 0905)
41
dikarenakan dana non halal dirasa tidak mencerminkan misi syariah agar tidak
terjadi salah pengertian didalam lingkup zakat Infāq dan shadaqāh serta pada
prinsipnya dana tersebut dapat digunakan (bukan dana non halal dalam arti
haram dan tidak bisa digunakan)
Dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan tersebut berasal antara
lain dari65
1 Tazīr atau sanksi berupa sejumlah dana yang dikenakan kepada nasabah
mampu bayar yang lalai dalam melaksanakan kewajibannya Sifat sanksi
ini adalah untuk mendidik nasabah agar selalu disiplin dalam
melaksanakan kewajibannya
2 Transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah yang tidak dapat
dihindari Misal dalam rangka pembiayaan Letter Credit (LC) bank
syariah harus membuka rekening di bank konvensional sehingga bank
syariah mendapatkan bunga
3 Tidak diketahui pemiliknya atau diketahui pemiliknya namun biaya
pengembaliannya lebih besar Misal hasil lelang atas aset nasabah ternyata
masih ada sisa setelah dikurangi segala biaya lelang dan hutang nasabah
Sisa tersebut harus dikembalikan kepada nasabah Pemilik Aset Namun
nasabah tidak bisa diketahui lagi keberadaannya (karena bagian dari
mafia) atau nasabah diketahui keberadaannya tapi uang sisa lelang lebih
kecil daripada biaya transfer
65 DSN-MUI ldquoPenggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan bagi
Lembaga Keuangan Syariah Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariahrdquo dalam
httpsdsnmuioridkategorifatwa (diakses pada tanggal 10 Desember 2019 jam1640)
42
4 Transaksi syariah yang di kemudian hari diketahui tidak sesuai dengan
prinsip syariah Misal obyek murābahah ternyata di kemudian hari
diketahui digunakan oleh nasabah untuk usaha yang bertentangan dengan
prinsip syariah Dalam hal ini bank syariah wajib menghentikan
pembiayaannya dan hanya mengambil pokok pembiayaanya
Kaidah-kaidah dalam perlakuan dana yang bersumber dari aktivitas non
halal yaitu66
a Dana yang bersumber dari aktivitas non halal adalah setiap pendapatan
yang bersumber dari transaksi yang dilarang syariah seperti bunga
b Ulama sepakat bahwa pendapatan tersebut adalah harta non halal
Sedangkan bagian modal atau pinjaman itu hukumnya halal
c Pendapatan non halal tersebut tidak boleh digunakan oleh pemiliknya
sebagai sumber tabungan atau deposito tetapi harus membersihkannya
dengan cara menyalurkannya untuk hajat-hajat sosial
d Jika terjadi maka deposan telah berdosa menggunakan sumber deposito
dari harta non halal Bagi LK penerima atau pengelola deposito jika tidak
mengetahuinya maka tidak berdosa Tetapi jika mengetahuinya maka
harus disalurkan untuk kepentingan sosial
Dana non halal ini otomatis bukan lagi dana non halal ketika tidak diakui
sebagai pendapatan oleh pihak LKS Dana tersebut menjadi halal bagi
mustahiq Mustahiq dana non halal ini biasanya adalah mustahiq (pihak yang
berhak) atas dana sosial dan kebajikan
66 Puspitasari Lenap rdquoPengungkapan Pendapatan Non-Halalrdquo 104-105
43
Dana sosial menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah uang yang
disediakan untuk suatu keperluan biaya kesejahteraan pemberian hadiah dan
derma yang ditujukan untuk mereka yang berhak menerimanya67
Secara sederhana dana sosial adalah dana atau uang yang disediakan untuk
suatu keperluan sosial Dana sosial dalam sistem keuangan bank syariah
merupakan dana non aset sebagai hukuman berupa pengenaan denda atau biaya
karena pelanggaran suatu perjanjian misalnya kelambatan pelunasan utang
pokok atau pelanggaran ketentuan rasio kas68
Sebagai lembaga keuangan syariah BMT memiliki kewajiban
pengelolaan dana nasabah dalam bentuk apapun Salah satu dana yang harus
dikelola dan didistribusikan oleh lembaga keuangan syariah ialah kewajiban
pengelolaan dana sosial Karena ini merupanan fungsi dan peran yang melekat
pada lembaga keuangan syariah untuk memobilisasi dana-dana sosial Berikut
ini yang merupakan dana-dana sosial yang wajib dikelola oleh lembaga
keuangan syariah69
a Zakat
Zakat merupakan pemberian harta dengan kadar tertentu yang
diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat yang
67 Kamus Besar Bahasa Indonesia ldquoDana Sosialrdquo dalam httpskbbiwebiddanahtml
(diakses pada tanggal 01 Maret 2020 jam 2100) 68 Ritwan Thovarsquoi Distribusi Dana Sosial pada Bayt al-Māl Wa al-Tamwīl (BMT) Alfa
Dinar Kerjo Karanganyar Naskah Publikasi (Surakarta Universitas Muhammadiyah 2016) 2 69 Totok Budisantoso dan Nuritomo Bank dan Lebaga Keuangan Lain (Jakarta Salemba
Empat 2017) 211
44
telah ditentukan oleh syariat Hukum dari zakat sendiri ialah fardhu āin
atas orang-orang yang cukup syaratnya70
b Infāq
Infāq berasal dari kata anfaqa yang berarti mengeluarkan sesuatu
(harta) untuk kepentingan umum Dalam terminologi syariah infāq berarti
mengeluarkan sebagian dari harta untuk sesuatu kepentingan yang
diperintahkan dalam ajaran Islam Infāq dikeluarkan oleh setiap orang
yang beriman baik yang pendapatannya besar maupun kecil baik disaat
lapang maupun sempit dan tidak ditentukan mustahiqnya sebagaimana
yang ada pada zakat71
c Shadaqāh
Shadaqāh yakni pemberian sesuatu yang bermanfaat kepada orang
lain misalnya makanan minuman atau harta dengan tidak mengharapkan
balasan dari orang yang menerimanya kecuali mengharapkan pahala dari
Allah Sehingga shadaqāh dapat di simpulkan memberikan zat dengan
tidak ada tukarannya dan tidak ada karenanya72
E Dewan Pengawas Syariah dalam Lembaga Keuangan Syariah
Dewan Pengawas Syariah (DPS) berperan untuk mengawal dan
memastikan bahwa bank syariah dalam operasionalnya sesuai dengan prinsip
syariah Dengan demikian peran DPS sangat penting karena untuk memastikan
70 Sulaiman Rasjid Fiqh Islam (Hukum Fiqh Isam) (Bandung Sinar Baru Algensindo
2016) 192 71 Rahmawati Muin Manajemen Zakat (Makassar Alauddin University Press 2011) 4 72 Sudarsono Pokok- pokok Hukum Islam (Jakarta PT Rineka Cipta 2001) 299
45
ada dan tidaknya kepatuhan syariah di BMT Tugas pokok DPS di BMT ada
tiga macam Pertama mengesahkan dan mengembangkan produk BMT yaitu
melakukan telaah kritis terhadap akad yang telah dipergunakan
memperbaikinya agar sesuai dengan prinsip syariah Begitu pula dengan
mengkaji dan mempelajari fatwa DSN-MUI untuk melihat kemungkinan
penterjemahannya menjadi produk baru di BMT Kedua mengawasi
manajemen BMT dalam mengaplikasikan akad yaitu melakukan pengawasan
operasional kerja manajemen dan aplikasi akad baik antar pengurus
pengelola maupun pihak luar yang berhubungan dengan BMT Ketiga
membina pengurus dan pengelola BMT secara informal melalui interaksi
keseharian rapat pengurus maupun secara formal dan rutin dalam kajian
tausiah yang memberikan bekal dan pemahaman keislaman yang
menyeluruh73
Sedangkan wewenang DPS adalah memberikan pedoman syariah kepada
bank untuk pengerahan dana penyaluran dana dan kegiatan bank lainnya dan
mengadakan perbaikan seandainya suatu produk yang dijalankan dinilai tidak
sesuai syariah74
Dalam buku yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dijelaskan bahwa
DPS mempunyai tiga kedudukan yaitu75
73 Akhmad Faozan ldquoPeran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Penerapan Shariah
Compliance pada Bayt al-Māl Wa al-Tamwīl (BMT) di Kota Purwokertordquo JPA 1 (Juni 2015) 145-
146 74 Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad SyafirsquoI Antonio Apa dan Bagaimana Bank
Islam (Yogyakarta Dana Bhakti Wakaf 1992) 2 75 Mubarok Perkembangan Fatwa 17
46
a Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi pimpinan Unit Usaha
Syariah (UUS) dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang
berkaitan dengan aspek syariah
b Sebagai mediator antara bank dengan DSN dalam mengkomunikasikan
usul dan saran pengembangan produk dan jasa bank yang memerlukan
kajian dan fatwa dari DSN
c Sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan pada bank DPS wajib
melaporkan kegiatan usaha dan perkembangan bank syariah yang
diawasinya kepada DSN minimal satu kali dalam satu tahun Perlu
ditambahkan bahwa kedudukan DPS di bank-bank syariah juga
berkedudukan sebagai penjamin bahwa bank yang diawasinya berjalan
sesuai dengan prinsip syariah
Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam manajemen
penyaluran dana DPS harus menjalankan kewajibannya sesuai dengan
amanah Berikut merupakan wewenang dan tanggung jawab DPS dalam
pengawasan penyaluran dana yaitu76
a Menyetujui rencana penyaluran dana tahunan termasuk rencana pemberian
penyaluran dana kepada pihak yang terkait dengan bank dan penyaluran
dana kepada nasabah-nasabah besar tertentu yang akan tertuang dalam
rencana kerja bank yang disampaikan kepada BI
76 Muhamad Manajemen Pembiayaan Bank Syarirsquoah (Yogyakarta UPP STIM YKPN
2016) 146
47
b Mengawasi proses pelaksanaan pemberian penyaluran dana tersebut
berkaitan dengan syariat Islam
c Meminta penjelasan danatau pertanggungjawaban direksi serta meminta
langkah-langkah perbaikan apabila rencana pemberian penyaluran dana
tersebut menyimpang dari unsur syariah
48
BAB III
PRAKTIK PENGGUNAAN DANA TBDSP DAN PROSEDUR DEWAN
PENGAWAS SYARIAH DI BMT NURROHMAN DESA JANTI
KECAMATAN SLAHUNG KABUPATEN PONOROGO
A Profil BMT Nurrohman Janti Slahung Ponorogo
1 Sejarah BMT Nurrohman
BMT Nurrohman merupakan lembaga keuangan yang berpayung
hukum koperasi dengan pola syariah BMT Nurrohman mendapatkan izin
resmi dari pemerintah kabupaten Ponorogo (DINAS INDAKOP) dengan
izin badan hukum No 518083BH405482004 pada tanggal 06 Juli
200477
Awal berdirinya BMT Nurrohman Janti Slahung dilatar belakangi
oleh masalah perekonomian masyarakat sekitar desa Janti Sekitar tahun
2004 banyak BPKB milik masyarakat Janti yang dijadikan sebagai
jaminan pinjaman di Koperasi Pada waktu itu jasa koperasi yang
dikenakan kepada masyarakat atas pinjaman yang diberikan sekitar 5-6
per bulan Karena faktor tersebut ada tokoh masyarakat yang merasa
perihatin dengan kondisi yang dialami masyarakat Janti Sehingga tokoh
masyarakat tersebut memberikan usulan atas pemikirannya kepada
jamarsquoah yasin untuk mendirikan sebuah BMT dengan jasa yang rendah
untuk menolong masyarakat Janti dan sekitarnya yang kekurangan dana78
77 Arif Fauzani Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 09 Desember 2019 78 Ibid
49
Ketika awal pendirian BMT Nurrohman menggunakan modal
dengan model saham Modal yang dimiliki berasal dari penjualan saham
kepada masyarakat Janti yang menjadi anggota BMT dengan harga saham
per lembarnya ialah Rp 10000 dan setiap anggota membeli saham dengan
jumlah yang berbeda Setelah pendirian berlangsung beberapa bulan
pihak BMT mencari perizinan badan hukum dengan mengajukan ke BPRS
Al-Mabrur Karena BMT di Ponorogo dengan model saham tidak bisa
Sehingga pihak BMT ingin bernaung di bawah BPRS yang menggunakan
model saham Tetapi pihak BPRS tidak bisa menerima pengajuan dari
BMT yang ingin bernaung di bawah BPRS Pihak BPRS pun memberi
saran kepada pihak BMT Nurrohman untuk berdiri sendiri dengan modal
awal Rp 500000000 Sedangkan BMT Nurrohman tidak memiliki dana
sebanyak itu Karena pihak BMT memiliki kenalan di DINAS INDAKOP
dan diberi arahan untuk mengajukan perizinan di DINAS INDAKOP79
Setelah mengajukan perizinan ternyata badan hukum BMT
Nurrohman di bawah payung hukum koperasi Karena saat itu BMT
Nurrohman menggunakan model saham sedangkan koperasi dengan
sistem simpanan pokok dan simpanan wajib Maka pihak BMT membuat
ketetapan simpanan pokok sebesar Rp 500000 dan simpanan wajib Rp
10000 Karena para anggota membeli saham dengan jumlah yang
berbeda-beda Bagi anggota yang memiliki saham di atas Rp 500000
maka Rp 500000 tersebut dijadikan simpanan pokok dan sisanya
79 Ibid
50
dimasukkan sebagai simpanan wajib Tetapi jika jumlah saham yang
dimiliki anggota kurang dari Rp 500000 maka anggota akan diberi
pinjaman oleh koperasi lain Agar simpanan pokoknya terpenuhi sebesar
Rp 500000 koperasi lain tersebut memberi pinjaman kepada anggota dan
pihak anggota juga menerima pinjaman tersebut Agar modal BMT
terpenuhi sesuai dengan modal awal yang harus dimiliki untuk perizinan
badan hukum koperasi80
Proses pendirian dan perizinan BMT Nurrohman mengalami banyak
kendala Karena model pendirian BMT yang awal mulanya dengan model
saham harus diganti dengan bentuk simpanan pokok dan simpanan wajib
Hingga pada akhirnya BMT Nurrohman mendapat perizinan dari DINAS
INDAKOP dan pengesahan pada tanggal 6 Juli 2004 dengan badan hukum
No 518083BH40548200481
2 Visi dan Misi BMT Nurrohman
a Visi
1) Menjadi solusi ekonomi masyarakat berdasarkan syariah
b Misi
1) Mampu memberikan pelayanan terbaik proaktif dan responsive
2) Memberikan kontribusi bagi kesejahteraan anggota dan
masyarakat
80 Ibid 81 Ibid
51
3 Lokasi BMT Nurrohman
KSU BMT Nurrohman beralamatkan di Jl Mayjend Panjaitan desa
Janti Slahung Ponorogo Telepon 085259995795
4 Struktur Organisasi BMT Nurrohman
BMT Nurrohman Janti Slahung beroperasional secara struktural
berdasarkan tugas masing-masing Adapun struktur organisasi BMT
Nurrohman Janti Slahung sebagai berikut82
a Pengurus
1) Ketua Ketua I Darory
Ketua II Darmanto Priyo U
2) Sekretaris Sekertaris I Jumadi
Sekertaris II Bambang Joni R
3) Bendahara Bendahara I Hartono
Bendahara II Misdi Rianto
b Pengawas
1) Dewan Pengawas Dewan Pengawas I Drs Larman
Dewan Pengawas II Kurisuprapto
2) Penasehat Katemun
c Karyawan
1) Manajer Arif Fauzani
2) Akuntansi Merinda Budi R
3) Kasir Dasri
82 Ibid
52
4) Debt Collector Agus Wahyudi
5 Produk-produk BMT Nurrohman
Berikut ini jenis produk yang ditawarkan oleh BMT Nurrohman Janti
Slahung
a Penghimpunan Dana
1) Simpanan Sistem Harian
Simpanan bagi masyarakat yang ingin menyimpan dananya
di BMT Setiap nasabah yang menyimpan di BMT Nurrohman
akan mendapat jasa atas simpanannya sebesar 075 setiap
bulan Setiap simpanan per Rp 1000000 akan mendapat jasa
sebesar Rp 7500 per bulan Namun di BMT Nurrohman sistem
jasanya adalah harian Jika nasabah menyimpan di BMT selama
5 hari maka nasabah sudah mendapatkan jasa dari BMT selama
5 hari tersebut Nasabah yang akan menabung di BMT
Nurrohman juga dikenakan biaya administrasi pada proses awal
akad untuk pembuatan buku tabungan sebesar Rp 500083
b Penyaluran Dana
1) Mudārabah
Pembiayaan mudārabah yaitu penyaluran dana yang
ditujukan untuk masyarakat yang membutuhkan tambahan modal
usaha Pada pembiayaan ini penetapan bagi hasil yang semestinya
diganti dengan mark upjasa yang harus dibayar oleh setiap
83 Merida Budi R Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 09 Desember 2019
53
nasabah yang melakukan pembiayaan di BMT Nurrohman
Sehingga dalam pembayaran angsuran pembiayaan nasabah
selain membayar pokok juga akan dikenakan pembayaran mark
upjasa setiap bulan Dengan pilihan besaran mark upjasa 3
untuk jenis menurun dengan jangka waktu maksimal 4 bulan dan
2 untuk jenis flad dengan jangka waktu minimal 4 bulan dan
maksimal 12 bulan Contoh perhitungannya sebagai berikut84
Pembiayaan mudārabah untuk jenis menurun dengan jangka
waktu selama 4 bulan
Pokok bulan ke 1 1000000 4 = 250000
Mark up jasa 1000000 x 3 = 30000
Maka nasabah harusnya membayar pada bulan ke 1 sebesar
Rp280000
Pada pembayaran kedua selanjutnya menurun
Pokok bulan ke 2 750000 3 = 250000
Mark up jasa 750000 x 3 = 22500
Maka nasabah harusnya membayar pada bulan ke 2 sebesar
Rp272500 dan menurun seterusnya85
Namun untuk jenis menurun ini boleh di bayarkan jasanya
saja sebesar Rp 30000 setiap bulannya Sehingga pada bulan ke
84 Ibid 85 Ibid
54
4 maka nasabah harus melunasi pembayaran pembiayaan sebesar
Rp 103000086
Sedangkan pembiayaan jenis flad dengan jangka waktu selama 4
bulan
Pokok bulan ke 1 1000000 4 = 250000
Mark up jasa 1000000 x 2 = 20000
Maka nasabah harus membayar setiap bulan sebesar Rp
27000087
2) Murābahah
Pembiayaan murābahah yaitu penyaluran dana yang
ditujukan untuk masyarakat dengan pola jual beli yakni
membelikan barang yang dibutuhkan masyarakat sebagai
nasabah BMT Nurrohman Pada pembiayaan ini margin diganti
dengan mark upjasa yang harus dibayar oleh setiap nasabah yang
melakukan pembiayaan di BMT Nurrohman Sehingga dalam
pembayaran angsuran pembiayaan nasabah selain membayar
harga jual juga akan dikenakan pembayaran mark upjasa setiap
bulan Dengan pilihan besaran serta penghitungan mark upjasa
sama dengan pembiayaan mudārabah88
86 Ibid 87 Ibid 88 Ibid
55
B Mekanisme Pembiayaan di BMT Nurrohman Janti Slahung Ponorogo
Berikut ini merupakan mekanisme pengajuan permohonan pembiayaan di
BMT Nurrohman
1 Pengajuan Permohonan Pembiayaan
Setiap nasabah yang ingin melakukan pembiayaan di BMT
Nurrohman melengkapi persyaratan sebagai berikut
a Mengisi formulir pengajuan pembiayaan
b Fotocopy KTP sebanyak 2 lembar
c Fotocopy STNK kendaraan bermotor yang akan di jadikan jaminan
sebanyak 2 lembar
d Fotocopy BPKB kendaraan bermotor yang akan di jadikan jaminan
sebanyak 2 lembar
e Membawa KTP dan STNK asli pada pengajuan pembiayaan awal
guna untuk pencocokan data89
2 Cek Barang Jaminan
Nasabah yang melakukan pembiayaan di BMT Nurrohman akan dicek
barang jaminannya untuk melihat kelayakan barang jaminan Nasabah
harus membawa langsung barang jaminannya untuk mencocokkan data
serta melihat kondisi dari barang jaminan90
89 Dasri Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 09 Desember 2019 90 Ibid
56
3 Penandatanganan akad atau perjanjian pembiayaan
Setelah pihak BMT menerima permohonan pembiayaan dari nasabah
maka pihak BMT dan nasabah akan membuat kesepakatan terhadap mark
upjasa pembiayaan dan penandatanganan akad sesuai dengan akad yang
diajukan nasabah91
4 Pencairan
Pencairan pembiayaan dengan menandatangani realisasi pembiayaan
oleh pihak BMT dan nasabah BMT Nurrohman setiap pembiayaan yang
diajukan oleh nasabah dapat langsung dicairkan ketika pengajuan
sehingga nasabah dapat langsung membawa pulang dana yang dibutuhkan
saat itu juga92
C Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan (TBDSP) dan
Penggunaannya di BMT Nurrohman Janti Slahung Ponorogo
Lembaga keuangan syariah dalam aktivitas bisnisnya terkadang tidak
terlepas dari kegiatan yang menghasilkan dana yang tidak boleh diakui sebagai
pendapatan seperti lembaga keuangan syariah BMT Nurrohman yang pada
praktiknya memiliki beberapa dana yang tidak boleh diakui sebagai
pendapatan
91 Ibid 92 Ibid
57
Berikut ini merupakan laporan keuangan BMT Nurrohman Janti Slahung
tahun 2019
Tabel 31 Cash Flow KETERANGAN 31 Des 2019
-(Rp)-
31 Des 2018
-(Rp)-
I PENERIMAAN
1 Penerimaan dari BPR JATIM 729500000 747500000
2 Pengembalian dari Instansi Lain 281300000 266300000
3 Pendapatan mar-up Instansi Lain 73301950 53520750
4 Pendapatan Marup 2 29610100 19377000
5 Pendapatan Marup 3 544766000 529174600
6 Pendapatan Provisi 15 9334750 5425000
7 Pendapatan Provisi 2 97343950 94947250
8 Pendapatan Denda 2 481000 435500
9 Pendapatan Denda 3 4110100 3701700
10 Tabungan 15000 1617941600
11 Dana Khusus (60 Denda 3) 1486971750 5802800
12 Dana Cadangan Resiko (3Provisi 2) 4814000 2937050
13 Simpanan Pokok 3081450 900000
14 Simpanan Wajib 1780000 720000
15 Lain-lain 560000
JUMLAH PENERIMAAN 3267370050 3348683250
1 Pengembalian Pinjaman 2 227720900 152695800
2 Pengembalian Pinjaman 3
4752836500 4895183000
Jumlah Pengembalian Pinjaman 4980557400 5047878800
JUMLAH TOTAL PENERIMAAN 8247927450 8396562050
II PENGELUARAN
1 Piutang Nasabah 2 374750000 201450000
2 Piutang Nasabah 3
4947150000 4873540000
JUMLAH PIUTANG USAHA 5321900000 5074990000
1 Tabungan Pada BPR JATIM 820000000 870000000
2 Tabungan Pada Instansi lain 358500000 429600000
3 Tabungan Pada Bank JATIM - -
4 Tabungan pada BRI - -
JUMLAH TAB DI BANK amp INSTANSI 1178500000 1299600000
III BIAYA OPERASIONAL
1 Penghormatan Pengurus 62574000 54007700
2 Perjalanan Rapat Pengurus 11700000 7200000
3 Konsumsi Rapat Pengurus 2340000 1215000
(bersambung)
58
Tabel 31 Lanjutan
KETERANGAN 31 Des 2019
(Rp)-
31 Des 2018
(Rp)-
4 Biaya Gaji Karyawan 100110000 87055700
5 Biaya Konsumsi Kantor 1800000 1500000
6 Biaya Transportasi Karyawan 982500 677000
7 Baiaya Foto Copy 857500 656500
8 Biaya ADM amp Percetakan 4165000 3724000
9 Biaya Listrik 1200000 1200000
10 Biaya Telpon amp Wifi 2821000 2445500
11 Biaya Perawatan Alat Kantor 1716000 788000
12 Biaya Promosi 3200000 6325000
13 Biaya Pajak Motor 250000 500000
14 Biaya Kesehatan 600000 600000
15 Biaya Inventaris Kantor 26162000 3000000
16 Biaya Sosial 2900000 2250000
17 Biaya PPH 3650700 5444500
18 Biaya lembur 1000000 1000000
19 Biaya Pendidikan 550000 1585000
20 Seragam Karyawan amp Pengurus 6900500 5600000
21 Zakat 6049000 7246600
22 Gaji 13 13557000 11755600
23 SHU Pengurus amp Karyawan 42085500 39557250
24 Biaya THR 49171250 41847300
25 Penarikan SHU Anggota th 2018 10925100 12933200
26 Biaya RAT 29320000 44930000
27 BPJS Ketenagakerjaan 2088000 2088000
28 Programmer uPemb 2 Ut Computer 818000 11000000
29 Penarikan Simapanan mana suka 5171850 -
30 Pajak 10 SHU 2018 15300000 12100000
31 Penarikan dan SHU Anggota th 2017 11138500 -
32 Sewa Kantor 3000000 -
33 Dana Promosi Jam Dinding 11600000 -
34 Lain-lain 2400000 2400000
JMLH TOTAL BIY OPERASIONAL 438103400 372630850
PENGEMBALIAN HUTANG
1 Pada Penabung 1340904680 1466059650
2 Bagi Hasil Penabung 13477
120
117728750
JUMLAH PENGEMBALIAN HUTANG 1354381800 1583788400
JUMLAH TOTAL PENGELUARAN 8297885200 8331009250
SURPLUS (DEVISIT) (44957750) 65552800
SALDO AWAL 102268850 36716050
SALDO AKHIR 57311100 102268850
Sumber Arif Fauzani (2019 12)
59
Tabel 32 Perhitungan Sisa Hasil Usaha
KETERANGAN 31 Des 2019
-(Rp)-
31 Des 2019
-(Rp)-
I PENDAPATAN OPERASIONAL
1 Pendapatan mar up instansi lain 73301950 53520750
2 Pendapatan marup 2 35134100 19377000
3 Pendapatan marup 3 539798500 529174600
4 Pendapatan provisi 15 9628500 5425000
5 Pendapatan provisi 2 96161650 95172550
6 Pendapatan denda 2 540500 435500
7 Pendapatan denda 3 3723200 4366300
8 Pendapatan lain-lain 15000 25000
JMLH PEND OPERASIONAL 758303400 707496700
II POTONGAN JASABGHASIL
1 Potongan jasa penabung 130380537 117728750
2 Bagi hasil ke BMI - -
JML POTONGAN JASA BG HASIL 130380537 117728750
SISA HASIL USAHA KOTOR 627922863 589767950
III BEBAN USAHA
1 Biaya Depresiasi 1650000 1800000
2 Biaya Amortisasi 12320550 11270800
3 Penghormatan Pengurus 62574000 54007200
4 Perjalanan Rapat Pengurus 11700000 7200000
5 Konsumsi Rapat Pengurus 2340000 1215000
6 Biaya Gaji Karyawan 100110000 87055200
7 Biaya Konsumsi Kantor 1800000 1500000
8 Biaya Transportasi Karyawan 982500 677000
9 Biaya Fotocopy 1151500 656500
10 Biaya ATK amp Percetakan 3951000 3724000
11 Biaya Listrik 1200000 1200000
12 Biaya Telepon Internet 2741000 2445500
13 Biaya Perawatan Alat Kantor 2586000 788000
14 Biaya Promosi 14825000 6325000
15 Biaya Pajak Motor 250000 500000
16 Biaya Inventaris 30000 -
17 Seragam Pengurus amp Karyawan 6900000 5600000
18 Zakat 6049500 7246600
19 Gaji 13 13557000 11755600
20 Biaya RAT 45020000 44930000
21 Biaya Lembur 1000000 1000000
22 Biaya THR 49171250 41847300
23 Biaya BPJS Ketenagakerjaan 2088000 2088000
24 Biaya lain-lain 2400000 2400000
25 Biaya Programmer 2 Ut Komputer 818000 11000000
(bersambung)
60
Tabel 32 Lanjutan
KETERANGAN 31 Des 2019
(Rp)-
31 Des 2018
(Rp)-
JUMLAH BEBAN USAHA 347215300 308231700
IV DANA CADANGAN
1 Dana Khusus (5580600) 5802000
2 Dana Cadangan Resiko 3 Provisi (2974050) 3305350
JUMLAH DANA CADANGAN (8554650) 8739850
V PEND amp BY LUAR USAHA
1 Pendapatan Jasa Bank (16894650) (16528000)
2 Biaya ADM Bank 3378970 3305350
JMLH PEND amp BY LUAR USAHA (13515680) (13222650)
JMLH TOTAL PENGELUARAN 325144970 303748900
SHU SEBELUM PAJAK 302777893 286019050
POTONGAN PPH 3499774 5444500
SHU SETELAH PAJAK 299278119 280574550
Sumber Arif Fauzani (2019 12)
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pendapatan non halal di BMT
Nurrohman berasal dari pendapatan yang diperoleh akibat adanya kerjasama
dengan pihak lain yang tidak menggunakan skema syariah (bunga) dan dari
sanksi nasabah yang menunda pembayaran (denda) Sehubungan dengan dana
non halal menurut keterangan dari bapak Arif Fauzani beliau mengatakan
bahwa
ldquoBMT Nurrohman mendapatkan bunga dari penyimpanan kepada
lembaga keuangan konvensional yaitu bank BPR JATIM Kami
menyimpan dana disana karena selain dekat juga mudah dalam proses
pencairan dananya Dari penyimpanan tersebut memang mendapatkan
bunga dan bunga tersebut masih kami masukkan ke dalam pendapatan
operasional usaha jadi belum dipisahkan secara khususrdquo
BMT Nurrohman juga telah mengantisipasi untuk mengatasi nasabah
yang melakukan penundaan pembayaran pembiayaan Berikut ini merupakan
sanksi yang diterapkan BMT Nurrohman apabila mendapati nasabah yang
menunda pembayaran yaitu93
93 Arif Fauzani Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 09 Desember 2019
61
1 Teguran
Teguran ini bertujuan untuk mengingatkan nasabah bahwa ada etika
dalam melakukan pembayaran pembiayaan BMT Nurrohman
memberikan teguran bagi nasabah yang melakukan penundaan
pembayaran yang masih memiliki karakter baik dan telat pembayaran
masih dalam rentang waktu pengecualian dari tanggal jatuh tempo
pembayaran pembiayan yakni 10 hari terlebih untuk nasabah baru yang
masih pertama melakukan pembayaran pembiayaan94
2 Surat peringatan atau penagihan
Surat peringatan diberikan kepada nasabah yang tidak segera
memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian surat peringatan ini
diberikan pada nasabah dirumahnya sebagai upaya BMT Nurrohman
dalam menyelesaikan secara kekeluargaan Jika selama 3 bulan berturut-
turut nasabah tidak mau memenuhi kewajiban angsuran pembayaran maka
BMT akan memberikan surat penagihan yang disertai dengan rincian
kewajiban yang harus dibayarkan oleh nasabah
3 Sanksi denda
Sanksi denda dijatuhkan kepada nasabah bersamaan dengan adanya
surat penagihan bagi nasabah yang menunda pembayaran pembiayaan di
BMT Nurrohman95
94 Ibid 95 Ibid
62
4 Sanksi black list untuk pengajuan selanjutnya
Sanksi ini diberikan kepada nasabah yang telah diberikan sanksi
peringatan penagihan dan denda namun tidak mengindahkan sanksi
tersebut Maka untuk pengajuan pembiyaan selanjutnya nasabah dapat
terkena black list yakni penolakan maupun pemberian pembiayaan tidak
sesuai dengan pengajuan pembiayan96
5 Sita jaminan
Eksekusi jaminan cenderung lebih dipilih pihak BMT dalam
memberikan sanksi dalam penyelesaian masalah BMT pada nasabah
mampu yang menunda pembayaran (nasabah nakal) eksekusi jaminan
dilakukan apabila dengan berbagai peringatan diatas telah dilakukan
namun tidak menuai hasil maka akhirnya eksekusi jaminan pun dilakukan
untuk menutup dana pembiayaan dan apabila masih terdapat sisa maka sisa
tersebut akan dikembalikan pada nasabah Namun apabila terjadi
kekurangan dalam menutup dana pembiayaan dari hasil eksekusi jaminan
BMT tidak mempermasalahkan bahkan tidak meminta kekurangan dana
pembiayaan tersebut97
Sehubungan dengan sanksi yang diterapkan di BMT Nurrohman bapak
Arif Fauzani selaku manajer beliau mengatakan bahwa
ldquoSeluruh sanksi yang diterpakan di BMT Nurrohman memiliki tujuan
untuk memberikan rasa jera pada nasabah dan rasa tanggung jawab untuk
memenuhi kewajiban membayar angsuran pembiayaan Sedangkan
sanksi berupa denda hanya akan diberikan kepada kepada nasabah yang
96 Ibid 97 Ibid
63
mampu membayar tetapi menunda-nunda pembayaran dengan
disengajardquo
Kriteria nasabah yang dikatakan mampu menurut BMT Nurrohman
sebagai berikut98
1 Keadaan fisik dari rumah nasabah
Jika rumah nasabah itu bagus dan pembangunan hasil dari
hartauang nasabah itu sendiri dapat di jadikan satu persyaratan sebagai
nasabah mampu namun masih di iringi dengan persyaratan berikutnya
2 Harta kepemilikanaset dari nasabah
Kepemilikan harta benda atau aset yang ada di rumah nasabah saat
diadakan penagihan bisa dikatakan dalam barang-barang tersier dan
kepemilikannya memang milik nasabah itu sendiri sehingga nasabah dapat
dikategorikan dalam nasabah mampu
3 Pekerjaanpenghasilan nasabah
Dari pekerjaan yang dijalankan oleh nasabah dapat ditafsirkan
seberapa penghasilan nasabah tersebut Sehingga dapat diperhitungkan
nasabah tersebut dapat dikatakan nasabah mampu atau tidak
4 Kondisi usaha dari nasabah
Kondisi usaha yang dimiliki nasabah dapat dijadikan penilaian
nasabah itu mampu atau tidak Karena jika usaha yang dimiliki nasabah
berjalan dengan baik bahkan lancar dan terus berkembang maka nasabah
tersebut dikatakan nasabah mampu
98 Agus Wahyudi Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 09 Desember 2019
64
5 Dilihat dari kondisi nasabah saat itu dan permasalahan yang dialami
nasabah
Kondisi dan permasalahan yang sedang dihadapi oleh nasabah
pastinya tidak akan sama setiap bulannya Pasti ada keadaan dan
permasalahan tidak terduga yang akan datang secara mendadak dan
mendesak Sehingga hal ini juga dijadikan salah satu persyaratan sebagai
nasabah tersebut dikatakan nasabah mampu atau tidak Karena jika
nasabah tersebut sedang dilanda permasalahan yang begitu serius dan
termasuk dalam kategori keadaan force marjeur maka nasabah tersebut
tidak dikenai denda
6 Referensi dari tetangga nasabah
Referensi tetangga ini digunakan untuk menanyakan kebenaran dari
keterangan nasabah tentang kondisi ekonomi sampai permasalahan yang
sedang dihadapi nasabah tersebut
7 Karakter Nasabah itu sendiri
Karakter nasabah ini dilihat dari riwayat pembayaran yang dilakukan
oleh nasabah selama ini apakah baik atau buruk Selain itu karakter ini
dapat dilihat ketika adanya penagihan yang dilakukan oleh pihak BMT
Sedangkan nasabah yang tidak atau belum mampu membayar disebabkan
force majeur tidak boleh dikenakan sanksi dijelaskan oleh Bapak Agus
Wahyudi selaku debt collector sebagai berikut99
ldquoKriteria nasabah yang tidak boleh dikenakan sanksi adalah nasabah
yang memiliki permasalahan keluarga yang sulit untuk dipecahkan
99 Ibid
65
seperti terkena penyakit serius kecelakaan perceraian sehingga beban
hidup ditanggung oleh salah satu pihak dengan tidak ada kemampuan
untuk melakukan angsuran pembayaran pembiayaan Kemudian nasabah
yang terkena bencana alam yang tidak terduga yang membuat hilangnya
harta benda nasabah seperti tanah longsor kebakaran kemudian
nasabah yang mengalami kebangkrutan atas usahanya dan yang terakhir
nasabah yang memiliki usaha dibidang pertanian dan mengalami gagal
panenrdquo
Sanksi yang didasarkan pada prinsip tazīr bertujuan agar nasabah lebih
disiplin dalam melakukan kewajibannya Sanksi denda tersebut berupa
sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat
akad ditandatangani Namun mekanisme sanksi denda di BMT Nurrohman
memiliki cara perhitungan tersendiri Berikut ini merupakan contoh dari
perhitungan sanksi denda di BMT Nurrohman100
Tabel 32 Penghitungan Biaya Denda
Bulan Pokok Mark up Jasa Denda Perbulan Total Seluruh denda
1 1000000 30000 30000 x 10 = 3000 3000
2 1000000 30000 30000 x 20 = 6000 9000
3 1000000 30000 30000 x 30 = 9000 18000
4 1000000 30000 30000 x 40 = 12000 30000
5 1000000 30000 30000 x 10 = 3000 33000
6 1000000 30000 30000 x 20 = 6000 39000
Sumber Merinda Budi R (201912)
Sehubungan dengan sanksi denda menurut keterangan dari Ibu Merinda
selaku akuntan beliau mengatakan bahwa101
ldquoJika nasabah melakukan penundaan angsuran lebih dari 4 bulan maka
setelah 4 bulan penghitungan denda sebanyak 40 maka akan kembali
pada perhitungan 10 denda pada penundaan angsuran pembayaran
Sehingga begitu seterusnya untuk bulan-bulan berikutnya sampai bulan
terakhir nasabah melakukan pembayaran angsuran pembiayanrdquo
100 Merinda Budi R Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 24 Februari 2020 101 Ibid
66
D Prosedur Dewan Pengawas Syariah terhadap Penggunaan Dana TBDSP
di BMT Nurrohman Janti Slahung Ponorogo
BMT Nurrohman Janti Slahung Ponorogo telah memiliki 2 orang Dewan
Pengawas Syariah (DPS) yaitu102
1 Drs Larman
2 Kuri Suprapto
Sehubungan dengan DPS menurut keterangan Bapak Larman selaku
ketua DPS beliau mengatakan bahwa103
ldquoPembentukan DPS di BMT Nurrohman itu sudah dibentuk sejak BMT
Nurrohman berdiri Jadi semua kepengurusan dibentuk saat itu juga
dengan pemilihan berdasarkan musyawarah bersama Dalam melakukan
pengawasan terhadap kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana saya
melakukan pemeriksaan di kantor 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan
Karena saya juga memiiki pekerjaan lain di luar sebagai anggota DPS
Saya merangkap jabatan sebagai tenaga pengajar di salah satu sekolah
menengah pertama yaitu SMPN 2 Balongrdquo
Pengawasan yang dilakukan DPS tersebut dilakukan secara periodik
setiap satu bulan sekali melalui laporan bulanan yang dibuat oleh pengurus
BMT Nurrohman Pada akhir tahun BMT Nurrohman mengadakan Rapat
Akhir Tahun (RAT) Rapat tersebut dihadiri oleh DPS segenap pengurus dan
semua anggota BMT Nurrohman yang membahas dan mengevaluasi kinerja
semua anggota masalah-masalah yang terjadi dan mencari solusi untuk
mengatasi masalah tersebut104
DPS harus memberikan persetujuan serta opini terkait dengan penyaluran
dan penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan di BMT
102 Arif Fauzani Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 09 Desember 2020 103 Larman Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 09 Desember 2020 104 Ibid
67
Nurrohman Karena setiap kegiatan di lembaga keuangan syariah tidak dapat
berjalan tanpa adanya persetujuan dari DPS Sehubungan dengan persetujuan
penyaluran dana menurut keterangan dari Bapak Larman selaku DPS beliau
mengatakan bahwa105
ldquoSaya telah memberikan persetujuan bahwa dana denda dan juga bunga
dimasukkan ke dalam pendapatan BMT dan digunakan kembali untuk
membiayai kegiatan operasional BMT Menurut saya hal tersebut
memang tidak sesuai dengan syariah namun saya akan tetap menyetujui
hal tersebut karena BMT Nurrohman memiliki sistem pembagian sendiri
saat melakukan rapat atau musyawarah sesuai dengan kesepakatan para
pengurus BMT Sebagai DPS saya selalu menyarankan agar seluruh
kegiatan dan juga laporan keuangan agar terus dibenahi dan diperbaiki
sehingga sistem penerimaan dan penyaluran dana bisa sesuai dengan
ketentuan syariah Memang semua itu memerlukan proses yang cukup
lama tidak bisa sekejap langsung sesuai dengan syariahrdquo
Dari paparan data di atas dapat diketahui bahwa Bapak Larman selaku
pengawas di BMT Nurrohman memberikan persetujuan mengenai penggunaan
dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan yang belum dipisahkan dan
masih digunakan untuk kegiatan operasional BMT Hal tersebut disetujui oleh
DPS berdasarkan kesepakatan pengurus-pengurus BMT Nurrohman DPS juga
selalu menyarankan agar terus berusaha menjadi lembaga keuangan yang
murni syariah
105 Ibid
68
BAB IV
ANALISA FATWA NO123DSN-MUIXI2018 TENTANG PENGGUNAAN
DANA YANG TIDAK BOLEH DIAKUI SEBAGAI PENDAPATAN
(TBDSP) DI BMT NURROHMAN JANTI SLAHUNG PONOROGO
A Analisis Fatwa No123DSN-MUIXI2018 terhadap Penggunaan Dana
yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan bagi Lembaga Keuangan
Syariah di BMT Nurrohman Janti Slahung Ponorogo
Salah satu fatwa yang mengatur mengenai lembaga keuangan syariah
adalah fatwa No123DSN-MUIXI2018 tentang penggunaan dana yang Tidak
Boleh Diakui Sebagai Pendapatan (TBDSP) bagi Lembaga Keuangan Syariah
(LKS) Lembaga Bisnis Syariah (LBS) dan Lembaga Perekonomian Syariah
(LPS) Dalam ketentuan ke 2 (dua) mengenai sumber dana yang tidak boleh
diakui sebagai pendapatan disebutkan bahwa
1 Dana TBDSP berasal antara lain dari106
a Transaksi tidak sesuai dengan prinsip syariah yang tidak dapat
dihindarkan termasuk pendapatan bunga (riba)
b Transaksi syariah yang tidak terpenuhi ketentuan dan batasannya
(rukun dan atau syaratnya)
c Dana sanksi (denda) karena tidak memenuhi kewajiban sesuai
kesepakatan
106 DSN-MUI ldquoPenggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan bagi
Lembaga Keuangan Syariah Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariahrdquo dalam
httpsdsnmuioridkategorifatwa (diakses pada tanggal 10 Desember 2019 jam1640)
69
d Dana yang tidak diketahui pemiliknya diketahui pemiliknya tetapi
tidak ditemukan atau diketahui pemiliknya tetapi biaya
pengembaliannya lebih besar dari jumlah dana tersebut
Dalam paparan data laporan keuangan cash flow yang terdapat dalam bab
III tabel 31 terlihat BMT Nurrohman menyimpan dananya di lembaga
keuangan konvensional yaitu BPR JATIM Hal tersebut juga telah dijelaskan
oleh Bapak Arif Fauzani selaku manajer Dari penyimpanan dana tersebut
BMT mendapatkan bunga pertahun Telihat dalam laporan SHU tabel 32 BMT
Nurrohman telah mendapatkan bunga mencapai sebesar Rp 16894650- di
akhir tahun 2019 Pendapatan bunga tersebut tidak dipisahkan secara khusus
dan bercampur dengan dana lainnya107
BMT Nurrohman juga telah mengantisipasi untuk mengatasi nasabah
yang melakukan penundaan pembayaran pembiayaan hal tersebut yakni
dengan memberlakukan sanksi terhadap nasabah tersebut Berikut ini
merupakan sanksi yang diterapkan BMT Nurrohman apabila mendapati
nasabah yang menunda pembayaran adalah108
1 Teguran
2 Surat peringatan atau penagihan
3 Sanksi denda
4 Sanksi black list untuk pengajuan selanjutnya
5 Sita jaminan
107 Arif Fauzani Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 9 Desember 2019 108 Ibid
70
Seluruh sanksi yang diterpakan di BMT Nurrohman memiliki tujuan
untuk memberikan rasa jera pada nasabah dan rasa tanggung jawab untuk
memenuhi kewajiban membayar angsuran pembiayaan Sanksi berupa denda
diberikan kepada kepada nasabah yang mampu membayar tetapi menunda-
nunda pembayaran dengan disengaja Sedangkan nasabah yang tidak atau
belum mampu membayar disebabkan force majeur tidak boleh dikenakan
sanksi109 Sanksi yang didasarkan pada prinsip tazīr bertujuan agar nasabah
lebih disiplin dalam melakukan kewajibannya Sanksi denda tersebut berupa
sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat
akad ditandatangani Namun mekanisme sanksi denda di BMT Nurrohman
memiliki cara perhitungan tersendiri seperti yang tertulis pada tabel 11
Jadi jika nasabah yang melakukan penundaan angsuran maka
perhitungan denda dimulai sebanyak 10 satu bulan 20 dua bulan 30 tiga
bulan 40 empat bulan Jika lebih dari 4 bulan akan kembali pada
perhitungan 10 denda pada penundaan angsuran pembayaran Sehingga
begitu seterusnya untuk bulan-bulan berikutnya sampai bulan terakhir nasabah
melakukan pembayaran angsuran pembiayan110
Berdasarkan paparan data di atas terlihat bahwa BMT Nurrohman
memiliki dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan atau dana non halal
yaitu bunga dari lembaga keuangan konvensional BPR JATIM dan dana denda
keterlambatan pembayaran angsuran seperti yang dijelaskan dalam fatwa
109 DSN-MUI ldquoPenggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan bagi
Lembaga Keuangan Syariah Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariahrdquo dalam
httpsdsnmuioridkategorifatwa (diakses pada tanggal 10 Desember 2019 jam1640) 110 Arif Fauzani Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 09 Desember 2019
71
No123DSN-MUIXI2018 ketentuan kedua poin a yang berbunyi ldquotransaksi
tidak sesuai dengan prinsip syariah yang tidak dapat dihindarkan termasuk
pendapatan bunga (riba) dan ketentuan kedua poin c yang berbunyi ldquodana
TBDSP antara lain berasal dari dana sanksi (denda) karena tidak memenuhi
kewajiban sesuai kesepakatanrdquo
Dari data laporan keuangan SHU tabel 32 diketahui bahwa dana hasil
sanksi denda dimasukkan ke dalam pendapatan operasional dan dana bunga
dimasukkan ke dalam pendapatan luar usaha Dana tersebut belum dipisahkan
secara khusus dan masih bercampur dengan dana lainnya sehingga dapat
digunakan kembali untuk membiayai kegiatan-kegiatan operasional BMT
yaitu antara lain untuk biaya penghormatan pengurus perjalanan rapat
pengurus konsumsi rapat pengurus biaya gaji karyawan biaya konsumsi
kantor biaya transportasi karyawan biaya fotocopy biaya ATK amp percetakan
biaya listrik biaya telepon internet biaya perawatan alat kantor biaya
promosi biaya pajak motor seragam pengurus amp karyawan biaya RAT biaya
lembur biaya THR biaya BPJS ketenagakerjaan biaya programmer 2
komputer dan juga pembayaran pajak111
Apabila dikaitkan dengan fatwa DSN No123DSN-MUIXI2018 maka
hal tersebut tidak sesuai dengan isi fatwa dalam ketentuan ketiga nomor 1 (satu)
yang berbunyi ldquodana TBDSP wajib digunakan dan disalurkan secara langsung
untuk kemaslahatan umat Islam dan kepentingan umum yang tidak
111 Ibid
72
bertentangan dengan prinsip syariahrdquo112 dan ketentuan ketiga nomor 4
(empat) yang berbunyi ldquodana TBDSP tidak boleh dimanfaatkan untuk
kepentingan LKS LBS dan LPS antara lain dalam bentuk promosi produk
maupun iklan (branding) perusahaan pendidikan dan pelatihan untuk
karyawan pembayaran pajak zakat amp wakaf pembayaran atau pelunasan
tunggakan nasabah (end user) dan kegiatan yang bertentangan dengan prinsip
syariahrdquo113 Seharusnya penggunaan dana TBDSP seperti dana bunga dan
denda yang terdapat di BMT Nurrohman digunakan untuk kegiatan yang tidak
bertentangan dengan prinsip syariah yaitu antara lain untuk114
1 Penanggulangan korban bencana
2 Sarana penunjang lembaga pendidikan Islam
3 Masjid atau musholla dan penunjangnya
4 Pembangunan fasilitas umum yang berdampak sosial
5 Sosialisasi edukasi dan literasi ekonomi keuangan dan bisnis syariah
untuk masyarakat umum
6 Beasiswa untuk siswa atau mahasiswa berprestasi danatau kurang mampu
7 Kegiatan produktif bagi dhuafa
8 Fakir miskin
9 Kegiatan sosial lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
112 DSN-MUI ldquoPenggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan bagi
Lembaga Keuangan Syariah Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariahrdquo dalam
httpsdsnmuioridkategorifatwa (diakses pada tanggal 10 Desember 2019 jam1640) 113 Ibid 114 Ibid
73
Seperti yang dijelaskan oleh ketua MUI Maruf Amin yang
menegaskan bahwa bank syariah hanya boleh menggunakan dana non halal
untuk kepentingan sosial Dana non halal tidak boleh bercampur untuk
keuntungan bank115 Jika dana bunga dan denda digunakan untuk pembiayaan
kegiatan operasional BMT otomatis akan memberi pemasukan serta
keuntungan bagi BMT Nurrohman
Sebagai badan sosial BMT Nurrohman Janti Slahung memiliki fungsi
mengelola dana sosial sebagaimana yang diungkapkan oleh mas Arif Fauzani
(selaku manager) bahwa sistem penghimpunan dana sosial berupa aturan
standar yang bersumber dari penyisihan dana SHU Dana sosial di BMT
Nurrohman tersebut digunakan sesuai dengan prinsip syariah untuk
kemaslahatan umat antara lain digunakan untuk sumbangan116 Dengan
demikian seharusnya dana bunga dan juga denda dijadikan satu dengan dana
sosial yang ada di BMT Nurrohman agar penggunaannya tidak melanggar
prinsip-prinsip syariah
Dari hasil pengamatan penulis dapat disimpulkan bahwa praktik
penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan di BMT
Nurrohman tidak sesuai dengan ketentuan fatwa DSN No123DSN-
MUIXI2018 ketentuan ketiga nomor 1 (satu) dan nomor 4 (empat) karena
belum terlaksana sesuai dengan prinsip syariah
115 Asep Fathulrahman rdquo Maaruf Sebut Dana Tak Halal Bank Syariah Hanya untuk
Sosialrdquo dalam httpswwwcnnindonesiacomekonomi20181110154725-78-345508maaruf-
sebut-dana-tak-halal-bank-syariah-hanya-untuk-sosial (diakses pada tanggal 06 Maret 2020 jam
0905) 116 Arif Fauzani Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 24 Februari 2020
74
B Analisis Fatwa No123DSN-MUIXI2018 terhadap Prosedur Dewan
Pengawas Syariah dalam Penggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui
Sebagai Pendapatan bagi Lembaga Keuangan Syariah di BMT
Nurrohman Janti Slahung Ponorogo
Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam perbankan syariah memiliki
peranan yang penting dan strategis dalam pengawasan syariah pada perbankan
syariah DPS harus bertanggungjawab untuk memastikan semua produk dan
prosedur bank syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Secara DPS pada
institusi perbankan mempunyai kedudukan yang sangat kuat karena
kehadirannya adalah sangat penting dan strategis117
DSN MUI dalam fatwa No 123DSN-MUIXI2018 tentang Penggunaan
Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan (TBDSP) bagi Lembaga
Keuangan Syariah Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian
Syariah yang mengatur tentang peran DPS yang dijelaskan dalam ketentuan
ke-3 (tiga) nomor 5 (lima) yang berbunyi ldquoSetiap penggunaan dan penyaluran
dana TBDSP harus mendapatkan persetujuan atau opini dari Dewan Pengawas
Syariah LKS LBS dan LPS tersebutrdquo118 Yang artinya setiap penggunaan dan
penyaluran dana TBDSP tidak dapat dijalankan tanpa adanya persetujuan dari
DPS
DPS di BMT Nurrohman sudah dibentuk sejak BMT Nurrohman berdiri
DPS melakukan pemeriksaan di kantor 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan Salah
117 Khaerul Umam Manajemen Perbankan Syariah (Bandung Pustaka Setia 2013) 139 118 DSN-MUI ldquoPenggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan bagi
Lembaga Keuangan Syariah Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariahrdquo dalam
httpsdsnmuioridkategorifatwa (diakses pada tanggal 10 Desember 2019 jam1640)
75
satu DPS memiliki jabatan lain di luar sebagai anggota DPS Beliau merangkap
jabatan sebagai tenaga pengajar di salah satu sekolah menengah pertama yaitu
SMPN 2 Balong Jabatan itu tentu tidak membuat DPS komitmen pada satu
jabatan saja yaitu hanya sebagai DPS119
Pengawasan yang dilakukan DPS tersebut dilakukan secara periodik
setiap satu bulan sekali melalui laporan bulanan yang dibuat oleh pengurus
BMT Nurrohman Pada akhir tahun BMT Nurrohman mengadakan Rapat
Akhir Tahun (RAT) Rapat tersebut dihadiri oleh DPS segenap pengurus dan
semua anggota BMT Nurrohman yang membahas dan mengevaluasi kinerja
semua anggota masalah-masalah yang terjadi dan mencari solusi untuk
mengatasi masalah tersebut120 Dalam pengambilan keputusan harus
bermusyawarah terlebih dahulu dan bertanggung jawab terhadap hasil
keputusan121 Seperti yang dijelaskan dalam al-Qurrsquoān QS al-lsquoImrān ayat
159122
ر hellip م ي ا م اوره ى الله وش ل ل ع وك ت ت زم ا ع ذ إBermusyawarahlah dalam suatu urusan setelah kamu membulatkan tekad
maka bertawakallah kepada Allah
Dalam pengawasan penyaluran dana DPS mempunyai wewenang dan
tanggungjawab antara lain123
1 Menyetujui rencana penyaluran dana tahunan termasuk rencana pemberian
penyaluran dana kepada pihak yang terkait dengan bank dan penyaluran
119 Larman Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 24 Februari 2020 120 Ibid 121 Muhamad manajemen pembiayaan 145 122 Departemen Agama RI al-Qurrsquoān 99 123 Muhamad Manajemen Pembiayaan 146
76
dana kepada nasabah-nasabah besar tertentu yang akan tertuang dalam
rencana kerja bank yang disampaikan kepada BI
2 Mengawasi proses pelaksanaan pemberian penyaluran dana tersebut
berkaitan dengan syariat Islam
3 Meminta penjelasan danatau pertanggungjawaban direksi serta meminta
langkah-langkah perbaikan apabila rencana pemberian penyaluran dana
tersebut menyimpang dari unsur syariah
DPS memberikan persetujuan bahwa penyaluran dana denda dan juga
bunga dimasukkan ke dalam pendapatan BMT dan digunakan kembali untuk
membiayai kegiatan operasional BMT Menurut DPS hal itu tidak bisa
dikatakan sesuai dengan syariah namun beliau tetap menyetujui hal tersebut
karena BMT Nurrohman memiliki sistem pembagian sendiri saat dibahas
melalui rapat atau musyawarah sesuai dengan kesepakatan para pengurus
BMT DPS juga meminta langkah-langkah perbaikan apabila rencana
pemberian penyaluran dana tersebut menyimpang dari unsur syariah yaitu
dengan memberikan saran agar terus berbenah dan memperbaiki sistem
penerimaan dan penyaluran dana agar sesuai dengan ketentuan syariah124 DPS
telah melaksanakan wewenang dan tanggungjawabnya dalam pengawasan
penggunaan dan penyaluran dana tetapi belum bisa dilakukan dengan
maksimal
Dari paparan data di atas dapat disimpulkan bahwa prosedur DPS dalam
penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi lembaga
124 Larman Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 24 Februari 2020
77
keuangan syariah telah sesuai dengan ketentuan fatwa DSN No123DSN-
MUIXI2018 ketentuan ketiga nomor 5 (lima) yang berbunyi ldquoSetiap
penggunaan dan penyaluran dana TBDSP harus mendapatkan persetujuan atau
opini dari Dewan Pengawas Syariah LKS LBS dan LPS tersebutrdquo125 karena
penggunaan dana TBDSP di BMT Nurrohman telah mendapatkan persetujuan
atau opini dari DPS Akan tetapi konten dari prosedur pengalokasian dana
TBDSP yang disetujui tersebut belum sesuai dengan fatwa DSN No123DSN-
MUIXI2018 ketentuan ketiga nomor 1 (satu) dan nomor 4 (empat) karena
belum terlaksana sesuai dengan prinsip syariah
125 DSN-MUI ldquoPenggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan bagi
Lembaga Keuangan Syariah Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariahrdquo dalam
httpsdsnmuioridkategorifatwa (diakses pada tanggal 10 Desember 2019 jam1640)
78
BAB V
PENUTUP
A Kesimpulan
Berdasarkan hasil dari pengkaitan teori pada bab II dengan kenyataan
yang peneliti temukan di lapangan yang dituangkan di dalam bab III dan
berdasarkan analisis yang peneliti lakukan maka peneliti dapat menyimpulkan
sebagai berikut
1 Penggunaan dana TBDSP belum sesuai dengan fatwa DSN No123DSN-
MUIXI2018 Di dalam fatwa dana TBDSP wajib digunakan dan
disalurkan secara langsung untuk kemaslahatan umat Islam dan
kepentingan umum yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
Namun dalam praktiknya BMT Nurrohman memasukkan dana denda dan
bunga ke dalam pendapatan BMT dan digunakan kembali untuk kegiatan
operasional BMT Penggunaan dana tersebut akan memberikan
pemasukan dan keuntungan pada BMT Nurrohman sendiri
2 Prosedur Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam penggunaan dana yang
tidak boleh diakui sebagai pendapatan di BMT Nurrohman sebenarnya
telah sesuai dengan fatwa fatwa DSN No123DSN-MUIXI2018
ketentuan ketiga nomor 5 (lima) yang berbunyi ldquoSetiap penggunaan dan
penyaluran dana TBDSP harus mendapatkan persetujuan atau opini dari
Dewan Pengawas Syariah LKS LBS dan LPS tersebutrdquo karena
penggunaan dana TBDSP di BMT Nurrohman telah mendapatkan
persetujuan dan juga opini dari Dewan Pengawas Syariah Akan tetapi
79
79
konten dari prosedur tersebut belum sesuai dengan fatwa DSN
No123DSN-MUIXI2018 ketentuan ketiga nomor 1 dan nomor 4
karena belum terlaksana sesuai dengan prinsip syariah
B Saran
Berdasarkan hal-hal yang telah peneliti uraikan peneliti menemukan hal
hal yang penting yang sebaiknya menjadi perhatian kita bersama Dalam hal
ini penulis menyarankan beberapa hal
1 Diharapkan kepada BMT Nurrohman untuk menggunakan dana yang tidak
boleh diakui sebagai pendapatan sebagaimana denda dan bunga agar
sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI Sebaiknya dana denda tersebut
dimasukkan ke dalam dana sosial untuk selanjutnya digunakan untuk
kepentingan umum atau kemaslahatan umat Islam karena BMT
merupakan lembaga keuangan Islam yang berdasarkan prinsip-prinsip
syariah
2 Sebaiknya kinerja pengawasan oleh DPS dilakukan secara optimal dan
konsisten agar penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai
pendapatan yang ada di BMT Nurrohman dapat terlaksana dengan baik
maksimal dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan fatwa DSN-MUI yaitu
berdasarkan kemaslahatan umat atau kepentingan umum bukan untuk
kegiatan operasional BMT yang akan memberikan keuntungan BMT itu
sendiri
80
DAFTAR PUSTAKA
Referensi Buku
Departemen Agama RI al-Qurrsquoan dan Terjemahnya Semarang CV Toha Putra
2008
Abdullah Marsquoruf Hukum Keuangan Syariah pada Lembaga Keuangan Bank dan
Non Bank Yogyakarta Aswaja Presindo 2016
Adam Panji Fatwa-fatwa Ekonomi Syariah Konsep Metodologi dan
Implementasinya pada Lembaga Keuangan Syariah Jakarta Sinar
Grafika Offset 2018
Amin Marsquoruf Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum
dan Perundang-undangan Jakarta Puslitbang Kehidupan Keagamaan
2011
Antonio Muhammad Syafirsquoi Bank Syriah dari Teori ke Praktik Jakarta Gema
Insani 2001
Al-Arif Nur Rianto Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik Bandung CV
Pustaka Setia 2015
Arikunto Suharsimi Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktik Bandung
Rineka Cipta 2006
Basrowi Suwandi Memahami Penelitian Kualitatif Jakarta PT Rineka Cipta
2008
Budisantoso Totok dan Nuritomo Bank dan Lebaga Keuangan Lain Jakarta
Salemba Empat 2017
Bungin Burhan Analisis Data Penelitian Kualitatif Jakarta PT Raja Grafindo
Persada 2013
Chapra M Umer dan Khan Tariqullah Regulasi dan Pengawasan Bank Syariah
Jakarta Bumi Aksara 2008
Hirsanuddin Hukum Perbankan Syariah di Indonesia (Pembiayaan Bisnis dengan
Prinsip Kemitraan) Yogyakarta Genta Press 2008
Huda Nurul dan Heykal Mohammad Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis
dan Praktis Jakarta Kencana 2010
Moleong Lexi J Metode Penelitian Kualitatif Bandung PT Remaja Rosdakarya
2009
81
Mubarok Jaih Perkembangan Fatwa Ekonomi Syaria Bandung Pustaka Bani
Quraisy 2004
Muhammad Rifqi Akuntansi Keuangan Syariah Konsep dan Implementasi PSAK
Syariah Yogyakarta P3EI Press 2010
Muhammad Manajemen Dana Bank Syariah Yogyakarta YKPN 2011
An-Nawawī Imam al-Majmū Syarh al-Muhadzdzab Jakarta Pustaka Azzam
2009
Perwataatmadja Karnaen dan Antonio Muhammad Syafirsquoi Apa dan Bagaimana
Bank Islam Yogyakarta Dana Bhakti Wakaf 1992
Qardhawi Yusuf Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan Jakarta Gema Insani
Press 1997
Rahardjo Susilo dan Gudnanto Pemahaman Individu Teknik Nontes Kudus
Prenada Media 2011
Rasjid Sulaiman Fiqh Islam (Hukum Fiqh Isam) Bandung Sinar Baru
Algensindo 2016
Ridwan Muhammad Manajemen Bayt al-Māl Wa al-Tamwīl Yogyakarta UII
Press 2004
Sam Ichwan Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI
Jakarta Erlangga 2014
Sholeh Asrorun Nirsquoam Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia
tmp Emir Cakrawala Islam 2016
Soeharto Irawan Metode Penelitian Sosial Bandung PT Remaja Rosdakarya
2004
Sudarsono Pokok- pokok Hukum Islam Jakarta PT Rineka Cipta 2001
Sugiyono Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan RampD Bandung Alfabeta
2016
Tanjung Hendri dan Devi Abrista Metode Penelitian Ekonomi Islam Jakarta
Gramata Publishing 2013
Umam Khaerul Manajemen Perbankan Syariah Bandung Pustaka Setia 2013
Umam Khotibul Legislasi Fikih Ekonomi dan Penerapannya dalam Produk
Perbankan Syariah di Indonesia Yogyakarta BPFE 2011
82
Yusuf Muri Metode Penelitian Kuntitatif Kualitatif dan penelitian Gabungan
Jakarta Kencana 2017
Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah
Darmiati Tinjauan hukum Islam terhadap Pengalokasian Dana Non Halal Bagi
Kepentingan Sosial pada KJKS Manfaat Gayung Kebonsari Surabaya
Skripsi Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel 2012 1-8
Faozan Akhmad ldquoPeran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Penerapan
Shariah Compliance pada Bayt al-Māl Wa al-Tamwīl (BMT) di Kota
Purwokertordquo JPA Vol 16 No 1 Juni 2015 145-146
Lenap Indria Puspitasari ldquoPengungkapan Pendapatan Non-Halal PSAK 109 Vs
Praktikrdquo Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram Vol
3 2019 95-97
Mujib Abdu rdquoDewan Pengawas Syariah (DPS) pada Lembaga Keuangan Mikro
Syariah di Wilayah Jawa Tengahrdquo Az Zarqarsquo Vol 1 (Juni 2017) 127
Muttaqin Azhar ldquoModel Pembiayaan Bayt al-Māl Wa al-Tamwīl dan Peranannya
dalam Pembinaan Kesejahteraan Usaha Kecil Menengah (UKM)rdquo
Humanity Vol 7 2012 35
Nani Lenza Analisis Pengelolaan Dana Tazīr bagi Nasabah Wanprestasi dalam
Meningkatkan Kedisiplinan Nasabah (Studi Pada Pt Bank Syariah
Mandiri Kantor Cabang Teluk Betung Bandar Lampung) Skripsi
Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung 2018 3-9
Nasution Siti Toibah Studi Analisis Terhadap Fatwa DSN-Mui tentang Denda
Keterlambatan Pembayaran Utang pada Credit Card Syarirsquoah di Tinjau
Menurut Fiqih Muamalah Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif
Kasim 2012 3-8
Sofiyah rdquoAnalisis Efektifitas Keputusan DSN-MUI No 3 Tahun 2000 Berkaitan
dengan Dewan Pengawas Syariah di Bayt al-Māl Wa al-Tamwīl (BMT)
Studi Kasus di BMT Bima Magelangrdquo Muqtasid Vol 1 (Juli 2012) 143
Sutopo Umarwan ldquoDialektika Fatwa dan Hukum Positif di Indonesiardquo Justicia
Islamica Vol 15 No 1 2018 91
Syaputra Arianto Analisis Penggunaan Dana Tazīr dan Tarsquowidh bagi Nasabah
Wanprestasi pada PT BRI Syariah Skripsi Universitas Islam Negeri
Syarif Hidayatullah 2014 1-9
83
Taslimah Heni Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Penerapan Denda
pada Pembiayaan Bermasalah di KSU BMT Multazam Yogyakarta
Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2008 4-7
Thovarsquoi Ritwan ldquoDistribusi Dana Sosial Pada Bayt al-Māl Wa al-Tamwīl (BMT)
Alfa Dinar Kerjo Karanganyarrdquo Naskah Publikkasi (Surakarta
Universitas Muhammadiyah 2016 2
Referensi Internet
Asep Fathulrahman -Maaruf Sebut Dana Tak Halal Bank Syariah Hanya untuk
Sosialdikutipdarihttpswwwcnnindonesiacomekonomi201811101
54725-78-345508maaruf-sebut-dana-tak-halal-bank-syariah-hanya-
untuksosial [diakses tanggal 06 Maret 2020]
DSN-MUI -Penggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan bagi
Lembaga Keuangan Syariah Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga
Perekonomian Syariah dikutip dari httpsdsnmuioridkategorifatwa
[diakses pada tanggal 10 Desember 2019]
Kamus Besar Bahasa Indonesia -dikutip dari httpskbbiwebiddanahtml
[diaksespada 01 Maret 2020]
M Salman Yusuf -Fatwa No 123 Untuk Siapa dikutip dari dalam
httpswwwpressreadercomindonesiamajalahinvestor201908012824
62825619338 [diakses tanggal 12 Februari 2020]
OJK -Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 dikutip dari
httpswwwojkgoididkanaliknbregulasilembaga-keuangan-
mikroundang-undangPageaspx [diakses pada tanggal 11 Desember
2019]
12
Kantor Cabang Teluk Betung Bandar Lampung)rdquo Jenis penelitian yang
digunakan adalah penelitian lapangan (field research) Penelitian tersebut
membahas mengenai penerapan dan pengelolaan tazīr bagi nasabah
wanprestasi dalam meningkatkan kedisiplinan di Bank Syariah Mandiri Teluk
Betung Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa Bank Syariah Mandiri
Kantor Cabang Teluk Betung menerapkan tazīr kepada nasabah mampu yang
menunda-nunda pembayaran dengan sengaja dan nasabah yang tidak
mempunyai itikad baik apabila mengalami keterlambatan membayar Besarnya
tazīr yang diterapkan oleh Bank Syariah Mandiri yaitu 5 perbulan Dana
tazīr tersebut bukan merupakan pendapatan bank melainkan dana tazīr
tersebut disalurkan kedalam bentuk dana sosial sesuai fatwa DSN-MUI
No17DSN-MUIIX2000 Penyaluran dana tersebut harus habis dalam jangka
satu tahun17
Ketiga penelitian yang dilakukan oleh Arianto Saputra pada tahun 2014
yang berjudul ldquoAnalisis Penggunaan Dana Tazīr dan Tarsquowidh bagi Nasabah
Wanprestasi pada PT BRI Syariahrdquo Penelitian tersebut merupakan penelitian
kualitatif deskriptif yang membahas mengenai praktik tazīr dan tarsquowidh pada
nasabah wanprestasi dan bagaimana cara menentukan besarannya Hasil dari
penelitian tersebut adalah tazīr dikenakan pada nasabah yang mampu tetapi
enggan memenuhi prestasinya Adapun besarannya ditentukan di awal kontrak
17 Lenza Nani Analisis Pengelolaan Dana Tazīr bagi Nasabah Wanprestasi dalam
Meningkatkan Kedisiplinan Nasabah (Studi Pada Pt Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Teluk
Betung Bandar Lampung) Skripsi (Lampung Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung
2018) 3-9
13
Dana yang terkumpul digunakan untuk kegiatan sosial semua ketentuan yang
ada sudah mengacu pada fatwa DSN-MUI No17DSN-MUIIX2000
Sedangkan dana tarsquowidh dikenakan kepada nasabah yang lalai dan ini
merupakan tindak lanjut dari nasabah yang yang sudah dikenakan tazīr tetapi
masih tidak memenuhi prestasinya Tarsquowidh berbeda dengan tazīr karena
tarsquowidh dapat diakui sebagai pendapatan oleh bank syariah sesuai dengan
fatwa DSN-MUI No43DSN-MUIVIII200418
Keempat penelitian yang dilakukan oleh Heni Taslimah pada tahun 2008
yang berjudul ldquoTinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Penerapan Denda
pada Pembiayaan Bermasalah di KSU BMT Multazam Yogyakartardquo
Penelitian tersebut merupakan penelitian lapangan dengan metode preskriptif
yang membahas mengenai pelaksanaan penerapan denda pada pembiayaan
bermasalah di KSU BMT Multazam Yogyakarta dan penggunaannya
Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa hukum Islam memberikan
kewenangan pelaksanaan sanksi denda selama sesuai dengan ketentuan dan
prinsip yang telah ditentukan hukum Islam Penggunaan hasil denda lebih
diprioritaskan untuk kepentingan umum dan pelaksanaannya sesuai dengan
prinsip Islam19
Kelima penelitian yang dilakukan oleh Siti Toibah Nasution pada tahun
2012 yang berjudul ldquoStudi Analisis terhadap Fatwa DSN-MUI tentang Denda
18Arianto Syaputra Analisis Penggunaan Dana Tazīr dan Tarsquowidh bagi Nasabah
Wanprestasi pada PT BRI Syariah Skripsi (Jakarta Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
2014) 1-9 19 Heni Taslimah Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Penerapan Denda pada
Pembiayaan Bermasalah di KSU BMT Multazam Yogyakarta Skripsi (Yogyakarta Universitas
Islam Negeri Sunan Kalijaga 2008) 4-7
14
Keterlambatan Pembayaran Utang pada Credit Card Syarirsquoah di Tinjau
Menurut Fiqih Muamalahrdquo Penelitian tersebut merupakan penelitian pustaka
(library research) yang membahas mengenai bagaimana fatwa DSN-MUI
tentang denda keterlambatan pembayaran uang pada kartu kredit syariah dan
bagaimana metode penetapan hukum terhadap denda keterlambatan
pembayaran utang pada kartu kredit syariah Hasil dari penelitian tersebut
adalah hukum denda keterlambatan pembayaran utang pada kartu kredit adalah
bagi nasabah yang mampu membayar tetapi menunda-nunda pembayaran
dengan sengaja dan tidak mempunyai itikad baik untuk membayar hutangnya
maka akan dikenakan sanksi oleh LKS Tetapi bagi nasabah yang tidakbelum
mampu membayar disebabkan force majeur tidak boleh dikenakan sanksi
Denda tersebut nantinya akan diperuntukkan sebagai dana sosial Metode yang
digunakan oleh komisi fatwa DSN-MUI dalam proses penetapan fatwa
berpegang kepada al-Qurrsquoān sunnah dan ijtihad sahabat serta kaidah
fiqhiyah20
Untuk skripsi yang pertama penelitian tersebut membahas mengenai
penggunaan dana non halal dan bagaimana hukumnya bila ditinjau dari hukum
islam Meskipun sama-sama membahas tentang penggunaan dana non halal
akan tetapi dalam penelitian ini membahas penggunaan dana non halal dalam
perspektif fatwa DSN-MUI No123DSN-MUI XI2018 bukan perspektif
hukum Islam
20 Siti Toibah Nasution Studi Analisis Terhadap Fatwa DSN-MUI tentang Denda
Keterlambatan Pembayaran Utang pada Credit Card Syariah di Tinjau Menurut Fiqih Muamalah
Skripsi (Riau Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 2012) 3-8
15
Untuk skripsi yang kedua membahas mengenai penerapan dan
pengelolaan tazīr bagi nasabah wanprestasi Meskipun sama-sama membahas
tentang pengelolaan dana tazīr akan tetapi dalam penelitian tersebut ditinjau
dalam perspektif fatwa DSN-MUI No17DSN-MUIIX2000 sedangkan
dalam penelitian ini ditinjau dari perspektif fatwa DSN-MUI No123DSN-
MUI XI2018
Untuk skripsi yang ketiga membahas mengenai penggunaan dana tazīr
dan tarsquowidh bagi Nasabah Wanprestasi Meskipun sama-sama membahas
mengenai penggunaan dana tazīr akan tetapi dalam penelitian tersebut ditinjau
dalam perspektif fatwa DSN-MUI No17DSN-MUIIX2000 dan fatwa DSN-
MUI No43DSN-MUIVIII2004 sedangkan dalam penelitian ini ditinjau dari
perspektif fatwa DSN-MUI No123DSN-MUI XI2018
Untuk skripsi yang keempat membahas mengenai pelaksanaan
penerapan denda pada pembiayaan bermasalah dan penggunaannya ditinjau
dari hukum Islam Meskipun sama-sama membahas mengenai penggunaan
dana denda akan tetapi pada penelitian ini ditinjau dari perspektif fatwa DSN-
MUI No123DSN-MUI XI2018 bukan perspektif hukum Islam
Untuk skripsi yang kelima membahas mengenai denda keterlambatan
pembayaran uang pada kartu kredit syariah dan bagaimana metode penetapan
hukum terhadap denda keterlambatan pembayaran utang pada kartu kredit
syariah Meskipun sama-sama membahas mengenai denda akan tetapi dalam
penelitian ini membahas mengenai penggunaan dana denda bukan metode
penetapan hukum terhadap denda
16
F Metode Penelitian
1 Jenis dan Pendekatan Penelitian
Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) yaitu
penelitian yang dilakukan di lapangan atau dalam masyarakat yang berarti
bahwa datanya diambil atau didapat dari lapangan atau masyarakat
Meskipun penelitian ini berbasis penelitian lapangan penulis juga
menggunakan sumber-sumber data kepustakaan dengan memanfaatkan
buku-buku hasil penelitian dan internet digunakan untuk menelaah hal-
hal yang berkenaan dengan penggunaan dana yang tidak boleh diakui
sebagai pendapatan di lembaga keuangan syariah
Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan
kualitatif Yaitu tata cara penelitian dengan menggunakan pengamatan dan
wawancara21
2 Kehadiran Peneliti
Dalam penelitian kualitatif peneliti bertindak sebagai instrumen
sekaligus pengumpulan data Instrumen peneliti di sini dimaksudkan
sebagai alat pengumpul data Karena bertindak sebagai pengumpul data
atau instrumen peneliti akan senantiasa berhubungan dengan subyeknya22
Untuk itu dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi dan
wawancara untuk mengetahui praktik penggunaan dana yang tidak boleh
21 Lexi J Moleong Metode Penelitian Kualitatif (Bandung PT Remaja Rosdakarya 2009)
11 22 Basrowi dan Suwandi Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta PT Rineka Cipta
2008) 89
17
diakui sebagai pendapatan yang dilakukan oleh BMT Nurrohman Janti
Slahung
3 Lokasi Penelitian
Penelitian ini mengambil tempat di BMT Nurrohman Janti Slahung
tepatnya berada di jalan Mayjend Panjaitan Desa Janti Slahung Ponorogo
dengan pertimbangan bahwa lembaga ini merupakan lembaga keuangan
mikro yang memberikan layanan bagi masyarakat berdasarkan prinsip
syariah dan laporan keuangannya masih secara konvensional
4 Data dan Sumber Data
a Data
Data adalah fakta yang dapat ditarik menjadi suatu kesimpulan
dalam kerangka persoalan yang digarap23 Data dapat berupa teks
dokumen gambar foto artefak atau objek-objek lainnya yang
ditemukan di lapangan selama melakukan penelitian dengan
menggunakan penelitian kualitatif24 Adapun data-data yang
diperlukan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari
wawancara kepada karyawan manager dan DPS yang berada di BMT
Nurrohman Janti Slahung
23 Hendri Tanjung dan Abrista Devi Metode Penelitian Ekonomi Islam (Jakarta Gramata
Publishing 2013) 76 24 Jonathan Sarwono Metode Penelitian Kuantitatif dan Kuantitif (Yogyakarta Penerbit
Graha Ilmu 2012) 224
18
b Sumber Data
1) Sumber Data Primer
Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh
dari hasil wawancara kepada karyawan manager dan DPS di
BMT Nurrohman Janti Slahung untuk mendapatkan keterangan
yang benar-benar terjadi
2) Sumber Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk
yang sudah jadi sudah dikumpulkan dan diolah pihak lain
biasanya sudah dalam bentuk publikasi Data sekunder ini
biasanya sebagai pelengkap dari data primer25
Data sekunder yang mendukung penelitian penulis terdiri
dari seluruh data yang berkaitan dengan penggunaan dana yang
tidak bisa disebut sebagai pendapatan serta data dokumentasi
yang diperoleh dari BMT Nurrohman Janti Slahung
5 Teknik Pengumpulan Data
a Wawancara (interview)
Wawancara merupakan salah satu tehnik dalam pengumpulan
data penelitian yaitu suatu kejadian atau proses interaksi antara
pewawancara dan narasumber melalui komunikatif secara langsung26
25 Irawan Soeharto Metode Penelitian Sosial (Bandung PT Remaja Rosdakarya 2004)
67-68 26 Muri Yusuf Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Penelitian Gabungan
(Jakarta Kencana 2017) 372
19
Wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang terkait baik
secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data
terkait penelitian Peneliti melakukan wawancara kepada 4 (empat)
orang yaitu manager DPS dan 2 (dua) karyawan yang ada di BMT
Nurrohman Janti Slahung
b Observasi
Dalam arti sempit observasi adalah pengamatan secara langsung
terhadap gejala yang diteliti Secara luas observasi meliputi
pengamatan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung
terhadap objek yang sedang diteliti27
Dalam penelitian ini observasi dilakukan untuk mendapatkan
data tentang keadaan situasi dan kondisi BMT Nurrohman Janti
Slahung Peneliti mendatangi langsung kantor pusat BMT Nurrohman
Janti Slahung agar mendapatkan situasi dan kondisi terkini di BMT
Nurrohman Janti Slahung sehingga peneliti bisa melanjutkan
penelitian di BMT Nurrohman Janti Slahung
c Dokumentasi
Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang
diperoleh melalui dokumen-dokumen atau buku-buku tulisan-tulisan
yang ada kaitannya dengan masalah penelitian28 Teknik pengumpulan
data yang digunakan dengan cara membaca dan mengambil
27 Susilo Rahardjo dan Gudnanto Pemahaman Individu Teknik Nontes (Kudus Prenada
Media 2011) 42 28 Suharsimi Arikunto Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Bandung Rineka
Cipta 2006) 158
20
kesimpulan dari berkas-berkas atau arsip dokumen BMT Nurrohman
Janti Slahung
6 Analisis Data
Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat
pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data
dalam periode tertentu Aktivitas dalam analisis data menurut model Miles
dan Huberman yaitu data reduction data display dan conclusion drawing
atau verification Data reduction artinya data yang diperoleh dari lapangan
jumlahnya cukup banyak untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan
rinci Data display artinya penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk
uraian singkat bagan dan hubungan antar kategori Langkah ketiga yaitu
penarikan kesimpulan dan verifikasi29
Dalam penyusunan skripsi ini cara yang digunakan penulis untuk
menganalisa data adalah menggunakan metode deduktif dan induktif
Metode deduktif yaitu cara berfikir untuk menarik kesimpulan dari suatu
kaidah atau pendapat yang umum menuju ke suatu pendapat yang bersifat
khusus30 Sedangkan metode induktif yaitu cara berfikir untuk menarik
kesimpulan dari fakta-fakta kemudian dirumuskan menjadi suatu
kesimpulan atau jeneralisasi31
29 Sugiyono Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan RampD (Bandung Alfabeta
2016) 246-252 30 Burhan Bungin Analisis Data Penelitian Kualitatif (Jakarta PT Raja Grafindo Persada
2013) 47 31 Ibid 48
21
Dalam hal ini penulis mengemukakan terlebih dahulu teori-teori dan
data-data lalu menganalisanya dari fatwa DSN MUI kemudian dijadikan
pedoman dalam menganalisis penggunaan dana yang tidak boleh diakui
sebagai pendapatan di BMT Nurrohman Janti Slahung Ponorogo untuk
kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus yaitu apakah BMT
Nurrohman Janti Slahung Ponorogo sudah benar-benar menerapkan
ketentuan-ketentuan yang ada dalam fatwa DSN-MUI No123DSN-
MUIXI2018 tentang Penggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui
Sebagai Pendapatan (TBDSP) bagi Lembaga Keuangan Syariah Lembaga
Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariah
7 Pengecekan Keabsahan Data
Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini ditentukan dengan
cara
a Perpanjangan Pengamatan
Perpanjangan pengamatan akan memungkinkan peningkatan
derajat kepercayaan data yang dikumpulkan32 Dengan perpanjangan
pengamatan ini peneliti mengecek kembali apakah data-data terkait
penggunaan dana yang tidak bisa disebut sebagai pendapatan sudah
benar atau belum Jika data-data yang diperoleh selama ini ternyata
tidak benar maka peneliti melakukan pengamatan lagi yang lebih luas
dan mendalam sehingga diperoleh data yang pasti kebenarannya
32 Moleong Metodologi Penelitian 248
22
b Triangulasi
Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai
sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu33 Pada penelitian
ini peneliti melakukan pengecekan keabsahan data yang terkait
dengan penggunaan dana yang tidak bisa disebut sebagai pendapatan
serta peran DPS sudah benar atau belum dengan cara membandingkan
hasil wawancara dengan isi suatu dokumen dengan memanfaatkan
berbagai sumber data informasi sebagai bahan pertimbangan Dalam
hal ini peneliti membandingkan data hasil observasi dengan data hasil
wawancara dan juga membandingkan hasil wawancara dengan
wawancara lainnya yang kemudian diakhiri dengan menarik
kesimpulan sebagai hasil temuan lapangan
G Sistematika Pembahasan
Dalam penelitian ini untuk memberoleh pembahasan dan pemahaman
penulis membuat sistematikan pembahasan menjadi V (lima) bab yang mana
antara bab satu dengan bab lainnya mempunyai hubungan yang erat dan
berkaitan sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak bisa
dipisahkan yaitu sebagai berikut
1 BAB I PENDAHULUAN
Bab ini merupakan gambaran untuk memberikan pola
pemikiran bagi keseluruhan isi yang terdiri dari latar belakang
masalah rumusan masalah tujuan penelitian manfaat penelitian
33 Ibid 273
23
telaah pustaka kajian teori metode penelitian dan sistematika
pembahasan
2 BABII FATWA NO123DSN-MUIXI2018 TENTANG
PENGGUNAAN DANA YANG TIDAK BOLEH DIAKUI
SEBAGAI PENDAPATAN (TBDSP) BAGI LEMBAGA
helliphelliphelliphellipKEUANGANSYARIAH
Berisi uraian mengenai landasan teori yang digunakan untuk
menganalisis permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini yaitu
menguraikan fatwa DSN MUI tentang penggunaan dana yang tidak
boleh diakui sebagai pendapatan bagi lembaga keuangan syariah
Dalam hal ini peneliti memaparkan tentang gambaran singkat
fatwa No123DSN-MUIXI2018 tentang penggunaan dana yang
tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi lembaga keuangan
syariah
3 BAB III PRAKTIK PENGGUNAAN DANA TBDSP DAN
helliphelliphelliphellipPROSEDUR DEWAN PENGAWAS SYARIAH DI BMT
helliphelliphelliphellipNURROHMAN JANTI SLAHUNG PONOROGO
Bab ini berisikan data penelitian lapangan di BMT
Nurrohman Janti Slahung Ponorogo Dalam hal ini peneliti
memaparkan tentang sejarah BMT Nurrohman Janti Slahung visi
misi dan motto BMT Nurrohman Janti Slahung tempat dan
kedudukan BMT Nurrohman Janti Slahung pengurus BMT
Nurrohman Janti Slahung dan produk pembiayaan di BMT
24
Nurrohman Janti Slahung Selain itu peneliti juga memaparkan
tentang praktik penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai
pendapatan dan prosedur DPS dalam mengawasi penggunaan dana
yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan di BMT Nurrohman
Janti Slahung Ponorogo
BAB IV ANALISA FATWA NO123DSN-MUIXI2018 TENTANG
PENGGUNAAN DANA YANG TIDAK BOLEH DIAKUI
SEBAGAI PENDAPATAN (TBDSP) DI BMT NURROHMAN
JANTI SLAHUNG PONOROGO
Bab ini berisikan analisis fatwa analisis Fatwa No123DSN-
MUIXI2018 terhadap penggunaan dana yang tidak boleh diakui
sebagai pendapatan bagi lembaga keuangan syariah di BMT
Nurrohman Janti Slahung dan analisis fatwa No123DSN-
MUIXI2018 terhadap prosedur DPS dalam penggunaan dana
yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi lembaga
keuangan syariah di BMT Nurrohman Janti Slahung
BAB V PENUTUP
Bab ini berisikan kesimpulan yang merupakan jawaban
umum dari permasalahan yang ditarik dari hasil penelitian dan
berikut saran-saran yang ditujukkan bagi pihak-pihak terkait
dengan permasalahan penelitian
25
BAB II
FATWA NO123DSN-MUIXI2018 TENTANG PENGGUNAAN DANA
YANG TIDAK BOLEH DIAKUI SEBAGAI PENDAPATAN (TBDSP)
BAGI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
A Pengertian Fatwa Dewan Syariah Nasional
Fatwa mempunyai kesamaan dengan kata iftā dimana ia adalah masdar
dari kata aftā yufti iftārsquoan Adapun kata futya atau fatwa adalah isim masdar
dari aftā hanya saja kata futya lebih sering digunakan oleh orang Arab
sebagaimana yang dinukil oleh Ibn Mandzur dalam lisannya Pengertian iftārsquo
secara etimologi adalah al- Ibānah (penjelasan) yaitu memberikan penjelasan
kepada orang lain Atas dasar ini Iftārsquo berarti memberikan penjelasan kepada
orang lain yang menanyakan suatu hal34 Arti fatwa secara bahasa misalnya
terdapat dalam surah an-Nisā ayat 17635
هلك ليس له ولد وله أخت إن امرؤ يست فتوك قل الله ي فتيكم ي الكللة ف ما ت رك إن كا تا اث ن ت ين لهما وهو يرث ها إن لم يكن لها ولد لها ث ي ين ل وإن كاوا إخوة رجالا وساء للذكر مث الث لثان مما ت رك ح ا
﴾٦٧١﴿والله بكل شيء عليم ي ب ي ن الله لكم أن تضلوا Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah) Katakanlah Allah
memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu) jika seorang
meninggal dunia dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara
perempuan maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari
harta yang ditinggalkannya dan saudaranya yang laki-laki mempusakai
(seluruh harta saudara perempuan) jika ia tidak mempunyai anak tetapi
jika saudara perempuan itu dua orang maka bagi keduanya dua pertiga
34 Umarwan Sutopo ldquoDialektika Fatwa dan Hukum Positif di Indonesiardquo Justicia Islamica
1 (Juni 2018) 91 35Departemen Agama RI Al-Qurrsquoān dan Terjemahnya (Semarang CV Toha Putra 2008)
149
26
dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal Dan jika mereka (ahli
waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan maka
bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara
perempuan Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu supaya kamu
tidak sesat Dan Allah maha mengetahui segala sesuatu
Pengertian fatwa menurut syararsquo ialah menerangkan hukum syararsquo dalam
suatu persoalan menjadi sebuah jawaban dari suatu pertanyaan baik sipenanya
itu jelas identitasnya maupun tidak serta berbentuk perseorangan atau
kolektif36 Dengan demikian pengertian fatwa berarti menerangkan hukum-
hukum Alah SWT berdasarkan pada dalil-dalil syariah secara umum dan
menyeluruh Keterangan hukum yang telah diberikan itu dinamakan fatwa
Orang yang meminta atau menanyakan fatwa disebut mustaftī sedang yang
dimintakan untuk memberikan fatwa disebut mufti37 Fatwa memiliki fungsi
sebagai penerapan secara konkret ketentuan fiqh dalam masalah tertentu38
Pada umumnya fatwa ditetapkan berdasarkan keterangan al-Qurrsquoān
hādits ijmā dan qiyās Keempatnya merupakan sumber dalil hukum syariah
yang telah disepakati oleh jumhur ulama Jumhur ulama menyepakati validitas
keempat sumber tersebut sebagai sumber-sumber hukum syariah berdasarkan
firman Allah didalam al-Qurrsquoān surat an-Nisā ayat 59 sebagai berikut39
36 Yusuf Qardhawi Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan (Jakarta Gema Insani
Press 1997) 5 37 Ichwan Sam dkk Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI
(Jakarta Erlangga 2014) 7-8 38 Marsquoruf Amin dkk Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum dan
Perundang-undangan (Jakarta Puslitbang Kehidupan Keagamaan 2011) 21 39Departemen Agama Al-Qurrsquoān dan Terjemahnya 124
27
مر منكم إن يا أي ها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي اتم ت ؤمنون ب الله والي وم الخر ت نازعتم ي شيء ردوه إلى الله والرسول إن كن
لك ر وأحسن تأويل ذ ﴾٩٥﴿ خي Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya)
dan ulil amri di antara kamu Kemudian jika kamu berlainan pendapat
tentang sesuatu maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qurrsquoān) dan
Rasul (sunnahnya) jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan
hari kemudian Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik
akibatnya
Kebolehan untuk berijtihad juga diperkuat keterangan hadits yang
diriwayatkan oleh Mursquoādz ibn Jabal ketika diutus Rasulullah SAW untuk
menjadi qādhi di Yaman Rasulullah bertanya kepada Mursquoādz apakah yang
akan dilakukan dalam berhukum jika ia tidak menemukan dalil naqli dari al-
Qurrsquoān maupun sunnah maka Mursquoādz menjawab bahwa ia akan berijtihad
dengan akalnya dan Rasullah pun menyetujuinya40
Dikeluarkannya fatwa dipandang sebagai pendapat hukum yang
berdasarkan pertimbangan Pengeluaran fatwa ini dimaksudkan untuk
melaksanakan fungsinya yang utama yakni memberikan pendapat hukum
suatu masalah sesuai dengan pendapat mereka tentang tindakan apa yang
benar menurut pandangan syariah Fatwa telah berperan dalam menjelaskan
hukum Islam yang berbentuk jawaban konkret terhadap kasus demi kasus yang
telah dihadapi oleh masyarakat yang dapat dijadikan pedoman untuk
mengetahui bagaimana penerapan hukum syariah terhadap masalah tertentu41
40 Asrorun Nirsquoam Sholeh Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (tmp
Emir Cakrawala Islam 2016) 123 41 Amin dkk Fatwa Majelis 21
28
B Profil Dewan Syariah Nasional
1 Pengertian Dewan Syariah Nasional
Dewan Syariah Nasional atau disebut dengan DSN ialah suatu
lembaga bentukan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1999
yang beranggotakan para ahli hukum Islam Lembaga ini memiliki fungsi
melakukan tugas-tugas MUI dalam memajukan ekonomi umat menangani
masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan
syariah Salah satu tugas pokok dari DSN ialah mengkaji menggali dan
merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam dalam bentuk fatwa
untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga keuangan
syariah serta untuk memberikan pengawasan terhadap Dewan Pengawas
Syariah (DPS) yang ada dimasing-masing lembaga keuangan syariah
sebagai kewaspadaan MUI terkait dengan kemungkinan timbulnya fatwa
yang berbeda dimasing-masing DPS42
Lembaga ini memiliki fungsi utama sebagai pengawas produk
produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariat Islam DSN
membuat garis panduan produk syariah untuk keperluan pengawasan
Garis panduan tersebut diambil dari sumber-sumber hukum Islam yang
dijadikan dasar pengawasan bagi DPS pada lembaga-lembaga keuangan
syariah dan menjadi dasar pengembangan produk-produknya43
42 Muhammad Syafirsquoi Antonio Bank Syariah dari Teori ke Praktik (Jakarta Gema Insani
2001) 32 43 Ibid 32
29
2 Sejarah Terbentuknya Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia
(DSN-MUI)
Pasca diundangkannya Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang
perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang perbankan
kegiatan dan aktivitas pengembangan ekonomi syariah semakin
meningkat44 Hal itu kemudian diikuti pertumbuhan pesat aktivitas
perekonomian yang berdasarkan prinsip syariah termasuk mendorong
pendirian beberapa lembaga keuangan syariah Perkembangan pesat
lembaga keuangan syariah memerlukan aturan-aturan yang berkaitan
dengan kesesuaian operasional LKS dengan prinsip-prinsip syariah
Persoalan muncul karena institusi regulator yang semestinya mempunyai
otoritas mengatur dan mengawasi LKS yaitu Bank Indonesia (BI) untuk
perbankan syariah dan kementerian keuangan untuk lembaga keuangan
nonbank tidak dapat melaksanakan otoritasnya dibidang syariah (untuk
merumuskan prinsip-prinsip syariah secara langsung dari teks al-Qurrsquoān
hādits maupun kitab-kitab fiqih Kementerian keuangan dan BI tidak
memiliki otoritas untuk merumuskan prinsip-prinsip syariah secara
langsung dari teks-teks keagamaan dalam bentuk peraturan (regulasi) yang
bersesuaian untuk setiap lembaga keuangan syariah Sebab lain adalah
bahwa lembaga tersebut tidak dibekali peraturan perundang-undangan
44 Khotibul Umam Legislasi Fikih Ekonomi dan Penerapannya dalam Produk Perbankan
Syariah di Indonesia (Yogyakarta BPFE 2011) 49
30
yang mengatur tentang otoritas dalam mengurus masalah kesesuaian
syariah45
Rencana pembentukan DSN mulai dibincangkan pada tahun 1990
ketika acara lokakarya dan pertemuan yang membahas tentang bunga bank
dan pengembangan ekonomi rakyat serta merekomendasikan agar
pemerintah memfasilitasi pendirian bank berdasarkan prinsip syariah
Karena kesimpulan lokakarya ini mengindikasikan adanya kecenderungan
mempersamakan bunga bank dengan riba Selanjutnya pada tahun 1997
Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengadakan lokakarya ulama tentang
reksadana syariah yang salah satu rekomendasinya adalah pembentukan
DSN46
Pada pertemuan tanggal 14 Oktober 1997 telah disepakati
pembentukan DSN Usulan ini ditindaklanjuti sehingga tersusunlah DSN
secara resmi tahun 1998 Pada tahun 1999 pengurus DSN yang pertama
adalah menteri agama republik Indonesia Malik Fajar pada acara
Musyawarah Kerja Nasional (MUKERNAS) MUI di Jakarta tepatnya
pada bulan februari 1998 Kehadiran DSN pada tahun bersamaan dengan
terbentuknya komite ahli pengembangan syariah di BI yang kemudian
bertukar nama menjadi biro perbankan syariah47
45 M Cholis Nafis Teori Hukum Ekonomi Syariah Kajian Komprehensif tentang Teori
Hukum Ekonomi Islam Penerapannya dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional dan Penerapannya
ke dalam Peraturan Perundang-undangan (Jakarta UIP 2011) 82 46 SyafirsquoI Antonio Bank Syariah 32 47 Panji Adam Fatwa-fatwa Ekonomi Syariah Konsep Metodologi dan Implementasinya
pada Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta Sinar Grafika Offset 2018) 161
31
3 Tugas dan Wewenang Dewan Syariah Nasional
Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)
sebagai lembaga yang mempunyai otoritas dalam pembuatan fatwa di
bidang ekonomi syariah mempunyai beberapa tugas dan wewenang
Dalam pedoman dasar DSN-MUI yang termuat dalam bab IV keputusan
DSN-MUI Nomor 01 tahun 2000 tugas dan wewenang adalah sebagai
berikut
a Dewan Syariah Nasional bertugas48
1) Menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam
kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada
khususnya
2) Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan syariah
3) Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah
4) Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan
b Dewan Syariah Nasional berwenang49
1) Mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS di masing-masing
lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum
pihak terkait
2) Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan atau
peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang seperti
departemen keuangan dan BI
48 Marsquoruf Abdullah Hukum Keuangan Syariah pada Lembaga Keuangan Bank dan Non
Bank (Yogyakarta Aswaja Presindo 2016) 214 49 Ibid 214
32
3) Memberikan rekomendasi danatau mencabut rekomendasi
nama-nama yang akan duduk sebagai DPS pada suatu lembaga
keuangan syariah
4) Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang
diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah termasuk
otoritas moneter atau lembaga keuangan dalam maupun luar
negeri
5) Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk
menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan
oleh DSN
6) Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil
tindakan apabila peringatan tidak diindahkan
4 Kedudukan Status dan Anggota DSN
Kedudukan status dan anggota DSN yaitu50
a DSN merupakan bagian dari MUI
b DSN membantu pihak terkait seperti departemen keuangan BI dan
lain-lain dalam menyusun peraturan atau ketentuan untuk lembaga
keuangan syariah
c Anggota DSN terdiri dari para ulama praktisi dan para pakar dalam
bidang yang terkait dengan muamalah syariah
d Anggota DSN ditunjuk dan diangkat oleh MUI dengan masa bakti
sama dengan periode masa bakti pengurus MUI pusat yakni 5 (lima)
50 Ibid 231
33
tahun Sedangkan dalam buku petunjuk pelaksanaan pembukaan
kantor bank syariah yang diterbitkan oleh BI dikatakan bahwa masa
bakti DSN adalah 4 (empat) tahun
5 Mekanisme Kerja Dewan Syariah Nasional
Secara garis besar mekanisme kerja DSN sebagai berikut51
a Mengesahkan rancangan fatwa yang diusulkan oleh badan pelaksana
harian DSN dalam rapat pleno
b Menetapkan mengubah atau mencabut berbagai fatwa dan pedoman
kegiatan lembaga keuangan syariah dalam rapat pleno
c Mengesahkan atau mengklarifikasi hasil kajian terhadap usulan atau
pertanyaan mengenai suatu produk atau jasa lembaga keuangan
syariah dalam rapat pleno
d Melakukan rapat pleno paling tidak satu kali dalam tiga bulan atau
bilamana diperlukan
e Setiap tahunnya membuat suatu pernyataan yang dimuat dalam
laporan tahunan (annual report) bahwa lembaga keuangan syariah
yang bersangkutan telah atau tidak memenuhi segenap ketentuan
syariah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN
Untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan harian DSN tersebut
dibebankan kepada Badan Pelaksana Harian (BPH) Adapun mengenai
mekanisme kerja BPH adalah sebagai berikut52
51 Jaih Mubarok Perkembangan Fatwa Ekonomi Syariah (Bandung Pustaka Bani Quraisy
2004) 14 52 Ibid 14
34
a Menerima usulan atau pertanyaan hukum mengenai produk atau jasa
lembaga keuangan syariah
b Sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris paling lambat 1 (satu) hari
kerja setelah menerima usulan atau pertanyaan harus menyampaikan
permasalahan kepada ketua BPH
c Ketua BPH bersama anggota dan para ahli selambat-lambatnya 30
(tiga puluh) hari kerja harus membuat memorandum khusus yang
berisi telaah dan pembahasan terhadap suatu pertanyaan atau usulan
d Ketua BPH selanjutnya membawa hasil pembahasan ke dalam rapat
pleno DSN untuk mendapat pengesahan
e Fatwa atau memorandum DSN ditandatangani oleh ketua dan
sekretaris DSN
C Fatwa DSN-MUI tentang Penggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui
Sebagai Pendapatan (TBDSP)
Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan (TBDSP) tidak lain
adalah dana yang diterima atau dikuasai oleh Lembaga Keuangan Syariah
(LKS) Lembaga Bisnis Syariah (LBS) dan Lembaga Perekonomian Syariah
(LPS) tetapi tidak boleh diakui sebagai pendapatan atau kekayaannya Implisit
dalam fatwa bahwa pendapatan atau uang yang dihasilkan dari aktivitas
taruhan (maysir) maupun barang yang tidak diketahui pemiliknya digolongkan
35
ke dalam pendapatan non halal dan DSN-MUI memberikan fatwa sebagai dana
TBDSP53
Pertimbangan DSN-MUI mengeluarkan fatwa No 123DSN-
MUIXI2018 karena belum ada pedoman penyaluran atas sejumlah dana
titipan dimaksud Dengan demikian ada pedoman bagi manajemen untuk
mengatur arah penyaluran dana yang terhimpun Sementara itu di lingkungan
LKS LBS maupun LPS kian hari kian bertambah jumlah nilai maupun tuntutan
penyalurannya Walaupun besaran nilai dana TBDSP dari seluruh entitas
syariah di Indonesia tidak terdapat datanya namun nominalnya akan
berkorelasi positif dengan nilai aset dan jumlah kantor LKS LBS maupun
LPS54
Selanjutnya fatwa mengatur arah penggunaan dana TBDSP secara inklusif
untuk kemaslahatan umat Islam dan kepentingan umum yang tidak
bertentangan dengan prinsip syariah Dana TBDSP diarahkan guna
menyejahterakan fakir miskin penanggulangan bencana beasiswa dan
pembangunan fasilitas umum yang berdampak sosial Tujuan mulianya untuk
menghapus generasi yang lemah secara ilmu maupun ekonomi Harapannya
penggunaan dana TBDSP berorientasi pada pemecahan masalah penciptaan
nilai keanekaragaman desentralisasi ketahanan keberlanjutan dan
keharmonisan lingkungan (profit people dan planet) 55
53 M Salman Yusuf ldquoFatwa No 123 Untuk Siapardquo dalam https www pressreader
com indonesia majalah-investor 20190801 282462825619338 (diakses pada tanggal 12 Februari
2020 jam 0838) 54 Ibid 55 Ibid
36
Fatwa DSN MUI No 123DSN-MUIXI2018 merupakan hasil ijtihad
ulama yang dituangkan dalam rapat pleno pengurus DSN pada hari Kamis
tanggal 30 safar atau 08 november 2018 di Jakarta Dasar hukum pembuatan
fatwa No 123DSN-MUIXI2018 yaitu antara lain
1 QS an-Nisārsquo (4) ayat 2956
نكم بالباطل إلا أن ت ارة يا أي ها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم ب ي كون ت عن ت راض منكم
Hai orang yang beriman Janganlah kamu makan harta kamu di
antara kamu dengan jalan yang batil (tidak benar melanggar
ketentuan agama) tetapi (hendaklah) dengan perniagaan yang
berdasar kerelaan di antara kamu
2 QS al-Māidah (5) ayat 257
ثم والعدوان ولا ت عاووا على ال hellipوت عاووا على البر والت قوى hellipDan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan
dan janganlah kamu tolong-menolong dalam (mengerjakan) dosa
dan pelanggaranhellip
3 QS al-Baqārah (2) 27558
hellipوأحل الله الب يع وحرم الر با Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba
Berdasarkan alasan di atas DSN-MUI mengeluarkan fatwa mengenai
penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan yang sesuai
dengan prinsip syariah dan menjadi pedoman lembaga kuangan syariah dalam
menggunakan dana TBDSP yang sesuai dengan Islam
56 Departemen Agama Al-Qurrsquoān dan Terjemahnya 118 57 Ibid 152 58 Ibid 65
37
Fatwa DSN MUI No 123DSN-MUIXI2018 terbagi dalam empat
ketetapan yang masing-masing membahas apa saja yang termuat dalam
kegiatan penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan yaitu59
a Pertama Ketentuan Umum
Bagian pertama tentang ketentuan umum nomor satu disebutkan
bahwa dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi Lembaga
Keuangan Syariah (LKS) Lembaga Bisnis Syariah (LBS) dan Lembaga
Perekonomian Syariah (LPS) yang selanjutnya disingkat Dana TBDSP
adalah dana yang diterima atau dikuasai oleh LKS LBS dan LPS tetapi
tidak boleh diakui sebagai pendapatan atau kekayaannya Kedua Lembaga
Keuangan Syariah yang selanjutnya disingkat LKS adalah badan hukum
yang menyelenggarakan kegiatan usaha bidang keuangan berdasarkan
prinsip-prinsip syariah Ketiga Lembaga Bisnis Syariah yang selanjutnya
disingkat LBS adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan
bisnis berdasarkan prinsip-prinsip syariah Kemudian yang keempat
disebutkan bahwa Lembaga Perekonomian Syariah yang selanjutnya
disingkat LPS adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan
perekonomian syariah yang tidak masuk dalam kategori sebagai LKS dan
LBS60
59 DSN-MUI ldquoPenggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan bagi
Lembaga Keuangan Syariah Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariahrdquo dalam
httpsdsnmuioridkategorifatwa (diakses pada tanggal 10 Desember 2019 jam1640) 60 Ibid
38
b Kedua Ketentuan Terkait Dana TBDSP
Bagian kedua disebutkan bahwa dana TBDSP berasal antara lain
dari transaksi tidak sesuai dengan prinsip syariah yang tidak dapat
dihindarkan termasuk pendapatan bunga (riba) transaksi syariah yang
tidak terpenuhi ketentuan dan batasannya (rukun dan atau syaratnya)
dana sanksi (denda) karena tidak memenuhi kewajiban sesuai kesepakatan
(adam al-wafā bi al-iltizām) dana yang tidak diketahui pemiliknya
diketahui pemiliknya tetapi tidak ditemukan atau diketahui pemiliknya
tetapi biaya pengembaliannya lebih besar dari jumlah dana tersebut dana
tersebut boleh diakui sebagai dana TBDSP setelah satu tahun sejak
diumumkan kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan
yang berlaku LKS LBS dan LPS wajib membentuk rekening khusus
untuk penampungan dana TBDSP61
c Ketiga Ketentuan Terkait Penggunaan Dana TBDSP
Dana TBDSP wajib digunakan dan disalurkan secara langsung untuk
kemaslahatan umat Islam dan kepentingan umum yang tidak bertentangan
dengan prinsip syariah Bentuk-bentuk penyaluran dana TBDSP yang
dibolehkan adalah bantuan sumbangan secara langsung untuk62
a Penanggulangan korban bencana
b Sarana penunjang lembaga pendidikan Islam
c Masjid atau musholla dan penunjangnya
61 Ibid 62 Ibid
39
d Pembangunan fasilitas umum yang berdampak sosial
e Sosialisasi edukasi dan literasi ekonomi keuangan dan bisnis syariah
untuk masyarakat umum
f Beasiswa untuk siswa atau mahasiswa berprestasi danatau kurang
mampu
g Kegiatan produktif bagi dhuafa
h Fakir-miskin
Dana TBDSP boleh disalurkan secara langsung oleh LKS LBS dan
LPS dan atau melalui lembaga sosial Dana TBDSP tidak boleh
dimanfaatkan untuk kepentingan LKS LBS dan LPS antara lain dalam
bentuk
a Promosi produk maupun iklan (branding) perusahaan
b Pendidikan dan pelatihan untuk karyawan
c Pembayaran pajak zakat amp wakaf
d Pembayaran atau pelunasan tunggakan nasabah (end-user)
e Kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah
Setiap penggunaan dan penyaluran dana TBDSP harus mendapatkan
persetujuan atau opini dari Dewan Pengawas Syariah LKS LBS dan LPS
tersebut Dalam hal dana TBDSP digunakan untuk kegiatan produktif
maka penyalurannya harus sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku
40
d Keempat Ketentuan Penutup
Jika terjadi perselisihan di antara para pihak maka penyelesaiannya
dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah
setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah Fatwa ini berlaku
sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata
terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagaimana
mestinya63
Ketua MUI Maruf Amin menegaskan bank syariah hanya boleh
menggunakan dana non halal untuk kepentingan sosial Dana non halal tak
boleh bercampur untuk keuntungan bank Maruf menjelaskan bahwa dana non
halal merupakan segala bentuk pemasukan bank syariah yang bersumber dari
kegiatan yang tidak halal Ia lantas mencontohkan salah satu pendapatan non
halal itu berupa denda saat nasabah terlambat mengembalikan pinjaman
Menurutnya dana itu tak boleh dimasukan dan digunakan sebagai keuntungan
bank syariah dan harus digunakan untuk kegiatan-kegiatan sosial64
D Dana Non Halal pada Lembaga Keuangan Syariah
Dana adalah uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank dalam
bentuk tunai atau aktiva lain yang dapat segera diubah menjadi uang tunai
Dana non halal pada lembaga keuangan syariah adalah dana yang ketika diakui
sebagai pendapatan maka bisa masuk kategori pendapatan tidak halal Istilah
dana non halal menjadi dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan
63 Ibid 64 Asep Fathulrahman rdquo Maaruf Sebut Dana Tak Halal Bank Syariah Hanya untuk Sosialrdquo
dalam httpswwwcnnindonesiacomekonomi20181110154725-78-345508maaruf-sebut-dana-
tak-halal-bank-syariah-hanya-untuk-sosial (diakses pada tanggal 06 Maret 2020 jam 0905)
41
dikarenakan dana non halal dirasa tidak mencerminkan misi syariah agar tidak
terjadi salah pengertian didalam lingkup zakat Infāq dan shadaqāh serta pada
prinsipnya dana tersebut dapat digunakan (bukan dana non halal dalam arti
haram dan tidak bisa digunakan)
Dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan tersebut berasal antara
lain dari65
1 Tazīr atau sanksi berupa sejumlah dana yang dikenakan kepada nasabah
mampu bayar yang lalai dalam melaksanakan kewajibannya Sifat sanksi
ini adalah untuk mendidik nasabah agar selalu disiplin dalam
melaksanakan kewajibannya
2 Transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah yang tidak dapat
dihindari Misal dalam rangka pembiayaan Letter Credit (LC) bank
syariah harus membuka rekening di bank konvensional sehingga bank
syariah mendapatkan bunga
3 Tidak diketahui pemiliknya atau diketahui pemiliknya namun biaya
pengembaliannya lebih besar Misal hasil lelang atas aset nasabah ternyata
masih ada sisa setelah dikurangi segala biaya lelang dan hutang nasabah
Sisa tersebut harus dikembalikan kepada nasabah Pemilik Aset Namun
nasabah tidak bisa diketahui lagi keberadaannya (karena bagian dari
mafia) atau nasabah diketahui keberadaannya tapi uang sisa lelang lebih
kecil daripada biaya transfer
65 DSN-MUI ldquoPenggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan bagi
Lembaga Keuangan Syariah Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariahrdquo dalam
httpsdsnmuioridkategorifatwa (diakses pada tanggal 10 Desember 2019 jam1640)
42
4 Transaksi syariah yang di kemudian hari diketahui tidak sesuai dengan
prinsip syariah Misal obyek murābahah ternyata di kemudian hari
diketahui digunakan oleh nasabah untuk usaha yang bertentangan dengan
prinsip syariah Dalam hal ini bank syariah wajib menghentikan
pembiayaannya dan hanya mengambil pokok pembiayaanya
Kaidah-kaidah dalam perlakuan dana yang bersumber dari aktivitas non
halal yaitu66
a Dana yang bersumber dari aktivitas non halal adalah setiap pendapatan
yang bersumber dari transaksi yang dilarang syariah seperti bunga
b Ulama sepakat bahwa pendapatan tersebut adalah harta non halal
Sedangkan bagian modal atau pinjaman itu hukumnya halal
c Pendapatan non halal tersebut tidak boleh digunakan oleh pemiliknya
sebagai sumber tabungan atau deposito tetapi harus membersihkannya
dengan cara menyalurkannya untuk hajat-hajat sosial
d Jika terjadi maka deposan telah berdosa menggunakan sumber deposito
dari harta non halal Bagi LK penerima atau pengelola deposito jika tidak
mengetahuinya maka tidak berdosa Tetapi jika mengetahuinya maka
harus disalurkan untuk kepentingan sosial
Dana non halal ini otomatis bukan lagi dana non halal ketika tidak diakui
sebagai pendapatan oleh pihak LKS Dana tersebut menjadi halal bagi
mustahiq Mustahiq dana non halal ini biasanya adalah mustahiq (pihak yang
berhak) atas dana sosial dan kebajikan
66 Puspitasari Lenap rdquoPengungkapan Pendapatan Non-Halalrdquo 104-105
43
Dana sosial menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah uang yang
disediakan untuk suatu keperluan biaya kesejahteraan pemberian hadiah dan
derma yang ditujukan untuk mereka yang berhak menerimanya67
Secara sederhana dana sosial adalah dana atau uang yang disediakan untuk
suatu keperluan sosial Dana sosial dalam sistem keuangan bank syariah
merupakan dana non aset sebagai hukuman berupa pengenaan denda atau biaya
karena pelanggaran suatu perjanjian misalnya kelambatan pelunasan utang
pokok atau pelanggaran ketentuan rasio kas68
Sebagai lembaga keuangan syariah BMT memiliki kewajiban
pengelolaan dana nasabah dalam bentuk apapun Salah satu dana yang harus
dikelola dan didistribusikan oleh lembaga keuangan syariah ialah kewajiban
pengelolaan dana sosial Karena ini merupanan fungsi dan peran yang melekat
pada lembaga keuangan syariah untuk memobilisasi dana-dana sosial Berikut
ini yang merupakan dana-dana sosial yang wajib dikelola oleh lembaga
keuangan syariah69
a Zakat
Zakat merupakan pemberian harta dengan kadar tertentu yang
diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat yang
67 Kamus Besar Bahasa Indonesia ldquoDana Sosialrdquo dalam httpskbbiwebiddanahtml
(diakses pada tanggal 01 Maret 2020 jam 2100) 68 Ritwan Thovarsquoi Distribusi Dana Sosial pada Bayt al-Māl Wa al-Tamwīl (BMT) Alfa
Dinar Kerjo Karanganyar Naskah Publikasi (Surakarta Universitas Muhammadiyah 2016) 2 69 Totok Budisantoso dan Nuritomo Bank dan Lebaga Keuangan Lain (Jakarta Salemba
Empat 2017) 211
44
telah ditentukan oleh syariat Hukum dari zakat sendiri ialah fardhu āin
atas orang-orang yang cukup syaratnya70
b Infāq
Infāq berasal dari kata anfaqa yang berarti mengeluarkan sesuatu
(harta) untuk kepentingan umum Dalam terminologi syariah infāq berarti
mengeluarkan sebagian dari harta untuk sesuatu kepentingan yang
diperintahkan dalam ajaran Islam Infāq dikeluarkan oleh setiap orang
yang beriman baik yang pendapatannya besar maupun kecil baik disaat
lapang maupun sempit dan tidak ditentukan mustahiqnya sebagaimana
yang ada pada zakat71
c Shadaqāh
Shadaqāh yakni pemberian sesuatu yang bermanfaat kepada orang
lain misalnya makanan minuman atau harta dengan tidak mengharapkan
balasan dari orang yang menerimanya kecuali mengharapkan pahala dari
Allah Sehingga shadaqāh dapat di simpulkan memberikan zat dengan
tidak ada tukarannya dan tidak ada karenanya72
E Dewan Pengawas Syariah dalam Lembaga Keuangan Syariah
Dewan Pengawas Syariah (DPS) berperan untuk mengawal dan
memastikan bahwa bank syariah dalam operasionalnya sesuai dengan prinsip
syariah Dengan demikian peran DPS sangat penting karena untuk memastikan
70 Sulaiman Rasjid Fiqh Islam (Hukum Fiqh Isam) (Bandung Sinar Baru Algensindo
2016) 192 71 Rahmawati Muin Manajemen Zakat (Makassar Alauddin University Press 2011) 4 72 Sudarsono Pokok- pokok Hukum Islam (Jakarta PT Rineka Cipta 2001) 299
45
ada dan tidaknya kepatuhan syariah di BMT Tugas pokok DPS di BMT ada
tiga macam Pertama mengesahkan dan mengembangkan produk BMT yaitu
melakukan telaah kritis terhadap akad yang telah dipergunakan
memperbaikinya agar sesuai dengan prinsip syariah Begitu pula dengan
mengkaji dan mempelajari fatwa DSN-MUI untuk melihat kemungkinan
penterjemahannya menjadi produk baru di BMT Kedua mengawasi
manajemen BMT dalam mengaplikasikan akad yaitu melakukan pengawasan
operasional kerja manajemen dan aplikasi akad baik antar pengurus
pengelola maupun pihak luar yang berhubungan dengan BMT Ketiga
membina pengurus dan pengelola BMT secara informal melalui interaksi
keseharian rapat pengurus maupun secara formal dan rutin dalam kajian
tausiah yang memberikan bekal dan pemahaman keislaman yang
menyeluruh73
Sedangkan wewenang DPS adalah memberikan pedoman syariah kepada
bank untuk pengerahan dana penyaluran dana dan kegiatan bank lainnya dan
mengadakan perbaikan seandainya suatu produk yang dijalankan dinilai tidak
sesuai syariah74
Dalam buku yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dijelaskan bahwa
DPS mempunyai tiga kedudukan yaitu75
73 Akhmad Faozan ldquoPeran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Penerapan Shariah
Compliance pada Bayt al-Māl Wa al-Tamwīl (BMT) di Kota Purwokertordquo JPA 1 (Juni 2015) 145-
146 74 Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad SyafirsquoI Antonio Apa dan Bagaimana Bank
Islam (Yogyakarta Dana Bhakti Wakaf 1992) 2 75 Mubarok Perkembangan Fatwa 17
46
a Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi pimpinan Unit Usaha
Syariah (UUS) dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang
berkaitan dengan aspek syariah
b Sebagai mediator antara bank dengan DSN dalam mengkomunikasikan
usul dan saran pengembangan produk dan jasa bank yang memerlukan
kajian dan fatwa dari DSN
c Sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan pada bank DPS wajib
melaporkan kegiatan usaha dan perkembangan bank syariah yang
diawasinya kepada DSN minimal satu kali dalam satu tahun Perlu
ditambahkan bahwa kedudukan DPS di bank-bank syariah juga
berkedudukan sebagai penjamin bahwa bank yang diawasinya berjalan
sesuai dengan prinsip syariah
Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam manajemen
penyaluran dana DPS harus menjalankan kewajibannya sesuai dengan
amanah Berikut merupakan wewenang dan tanggung jawab DPS dalam
pengawasan penyaluran dana yaitu76
a Menyetujui rencana penyaluran dana tahunan termasuk rencana pemberian
penyaluran dana kepada pihak yang terkait dengan bank dan penyaluran
dana kepada nasabah-nasabah besar tertentu yang akan tertuang dalam
rencana kerja bank yang disampaikan kepada BI
76 Muhamad Manajemen Pembiayaan Bank Syarirsquoah (Yogyakarta UPP STIM YKPN
2016) 146
47
b Mengawasi proses pelaksanaan pemberian penyaluran dana tersebut
berkaitan dengan syariat Islam
c Meminta penjelasan danatau pertanggungjawaban direksi serta meminta
langkah-langkah perbaikan apabila rencana pemberian penyaluran dana
tersebut menyimpang dari unsur syariah
48
BAB III
PRAKTIK PENGGUNAAN DANA TBDSP DAN PROSEDUR DEWAN
PENGAWAS SYARIAH DI BMT NURROHMAN DESA JANTI
KECAMATAN SLAHUNG KABUPATEN PONOROGO
A Profil BMT Nurrohman Janti Slahung Ponorogo
1 Sejarah BMT Nurrohman
BMT Nurrohman merupakan lembaga keuangan yang berpayung
hukum koperasi dengan pola syariah BMT Nurrohman mendapatkan izin
resmi dari pemerintah kabupaten Ponorogo (DINAS INDAKOP) dengan
izin badan hukum No 518083BH405482004 pada tanggal 06 Juli
200477
Awal berdirinya BMT Nurrohman Janti Slahung dilatar belakangi
oleh masalah perekonomian masyarakat sekitar desa Janti Sekitar tahun
2004 banyak BPKB milik masyarakat Janti yang dijadikan sebagai
jaminan pinjaman di Koperasi Pada waktu itu jasa koperasi yang
dikenakan kepada masyarakat atas pinjaman yang diberikan sekitar 5-6
per bulan Karena faktor tersebut ada tokoh masyarakat yang merasa
perihatin dengan kondisi yang dialami masyarakat Janti Sehingga tokoh
masyarakat tersebut memberikan usulan atas pemikirannya kepada
jamarsquoah yasin untuk mendirikan sebuah BMT dengan jasa yang rendah
untuk menolong masyarakat Janti dan sekitarnya yang kekurangan dana78
77 Arif Fauzani Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 09 Desember 2019 78 Ibid
49
Ketika awal pendirian BMT Nurrohman menggunakan modal
dengan model saham Modal yang dimiliki berasal dari penjualan saham
kepada masyarakat Janti yang menjadi anggota BMT dengan harga saham
per lembarnya ialah Rp 10000 dan setiap anggota membeli saham dengan
jumlah yang berbeda Setelah pendirian berlangsung beberapa bulan
pihak BMT mencari perizinan badan hukum dengan mengajukan ke BPRS
Al-Mabrur Karena BMT di Ponorogo dengan model saham tidak bisa
Sehingga pihak BMT ingin bernaung di bawah BPRS yang menggunakan
model saham Tetapi pihak BPRS tidak bisa menerima pengajuan dari
BMT yang ingin bernaung di bawah BPRS Pihak BPRS pun memberi
saran kepada pihak BMT Nurrohman untuk berdiri sendiri dengan modal
awal Rp 500000000 Sedangkan BMT Nurrohman tidak memiliki dana
sebanyak itu Karena pihak BMT memiliki kenalan di DINAS INDAKOP
dan diberi arahan untuk mengajukan perizinan di DINAS INDAKOP79
Setelah mengajukan perizinan ternyata badan hukum BMT
Nurrohman di bawah payung hukum koperasi Karena saat itu BMT
Nurrohman menggunakan model saham sedangkan koperasi dengan
sistem simpanan pokok dan simpanan wajib Maka pihak BMT membuat
ketetapan simpanan pokok sebesar Rp 500000 dan simpanan wajib Rp
10000 Karena para anggota membeli saham dengan jumlah yang
berbeda-beda Bagi anggota yang memiliki saham di atas Rp 500000
maka Rp 500000 tersebut dijadikan simpanan pokok dan sisanya
79 Ibid
50
dimasukkan sebagai simpanan wajib Tetapi jika jumlah saham yang
dimiliki anggota kurang dari Rp 500000 maka anggota akan diberi
pinjaman oleh koperasi lain Agar simpanan pokoknya terpenuhi sebesar
Rp 500000 koperasi lain tersebut memberi pinjaman kepada anggota dan
pihak anggota juga menerima pinjaman tersebut Agar modal BMT
terpenuhi sesuai dengan modal awal yang harus dimiliki untuk perizinan
badan hukum koperasi80
Proses pendirian dan perizinan BMT Nurrohman mengalami banyak
kendala Karena model pendirian BMT yang awal mulanya dengan model
saham harus diganti dengan bentuk simpanan pokok dan simpanan wajib
Hingga pada akhirnya BMT Nurrohman mendapat perizinan dari DINAS
INDAKOP dan pengesahan pada tanggal 6 Juli 2004 dengan badan hukum
No 518083BH40548200481
2 Visi dan Misi BMT Nurrohman
a Visi
1) Menjadi solusi ekonomi masyarakat berdasarkan syariah
b Misi
1) Mampu memberikan pelayanan terbaik proaktif dan responsive
2) Memberikan kontribusi bagi kesejahteraan anggota dan
masyarakat
80 Ibid 81 Ibid
51
3 Lokasi BMT Nurrohman
KSU BMT Nurrohman beralamatkan di Jl Mayjend Panjaitan desa
Janti Slahung Ponorogo Telepon 085259995795
4 Struktur Organisasi BMT Nurrohman
BMT Nurrohman Janti Slahung beroperasional secara struktural
berdasarkan tugas masing-masing Adapun struktur organisasi BMT
Nurrohman Janti Slahung sebagai berikut82
a Pengurus
1) Ketua Ketua I Darory
Ketua II Darmanto Priyo U
2) Sekretaris Sekertaris I Jumadi
Sekertaris II Bambang Joni R
3) Bendahara Bendahara I Hartono
Bendahara II Misdi Rianto
b Pengawas
1) Dewan Pengawas Dewan Pengawas I Drs Larman
Dewan Pengawas II Kurisuprapto
2) Penasehat Katemun
c Karyawan
1) Manajer Arif Fauzani
2) Akuntansi Merinda Budi R
3) Kasir Dasri
82 Ibid
52
4) Debt Collector Agus Wahyudi
5 Produk-produk BMT Nurrohman
Berikut ini jenis produk yang ditawarkan oleh BMT Nurrohman Janti
Slahung
a Penghimpunan Dana
1) Simpanan Sistem Harian
Simpanan bagi masyarakat yang ingin menyimpan dananya
di BMT Setiap nasabah yang menyimpan di BMT Nurrohman
akan mendapat jasa atas simpanannya sebesar 075 setiap
bulan Setiap simpanan per Rp 1000000 akan mendapat jasa
sebesar Rp 7500 per bulan Namun di BMT Nurrohman sistem
jasanya adalah harian Jika nasabah menyimpan di BMT selama
5 hari maka nasabah sudah mendapatkan jasa dari BMT selama
5 hari tersebut Nasabah yang akan menabung di BMT
Nurrohman juga dikenakan biaya administrasi pada proses awal
akad untuk pembuatan buku tabungan sebesar Rp 500083
b Penyaluran Dana
1) Mudārabah
Pembiayaan mudārabah yaitu penyaluran dana yang
ditujukan untuk masyarakat yang membutuhkan tambahan modal
usaha Pada pembiayaan ini penetapan bagi hasil yang semestinya
diganti dengan mark upjasa yang harus dibayar oleh setiap
83 Merida Budi R Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 09 Desember 2019
53
nasabah yang melakukan pembiayaan di BMT Nurrohman
Sehingga dalam pembayaran angsuran pembiayaan nasabah
selain membayar pokok juga akan dikenakan pembayaran mark
upjasa setiap bulan Dengan pilihan besaran mark upjasa 3
untuk jenis menurun dengan jangka waktu maksimal 4 bulan dan
2 untuk jenis flad dengan jangka waktu minimal 4 bulan dan
maksimal 12 bulan Contoh perhitungannya sebagai berikut84
Pembiayaan mudārabah untuk jenis menurun dengan jangka
waktu selama 4 bulan
Pokok bulan ke 1 1000000 4 = 250000
Mark up jasa 1000000 x 3 = 30000
Maka nasabah harusnya membayar pada bulan ke 1 sebesar
Rp280000
Pada pembayaran kedua selanjutnya menurun
Pokok bulan ke 2 750000 3 = 250000
Mark up jasa 750000 x 3 = 22500
Maka nasabah harusnya membayar pada bulan ke 2 sebesar
Rp272500 dan menurun seterusnya85
Namun untuk jenis menurun ini boleh di bayarkan jasanya
saja sebesar Rp 30000 setiap bulannya Sehingga pada bulan ke
84 Ibid 85 Ibid
54
4 maka nasabah harus melunasi pembayaran pembiayaan sebesar
Rp 103000086
Sedangkan pembiayaan jenis flad dengan jangka waktu selama 4
bulan
Pokok bulan ke 1 1000000 4 = 250000
Mark up jasa 1000000 x 2 = 20000
Maka nasabah harus membayar setiap bulan sebesar Rp
27000087
2) Murābahah
Pembiayaan murābahah yaitu penyaluran dana yang
ditujukan untuk masyarakat dengan pola jual beli yakni
membelikan barang yang dibutuhkan masyarakat sebagai
nasabah BMT Nurrohman Pada pembiayaan ini margin diganti
dengan mark upjasa yang harus dibayar oleh setiap nasabah yang
melakukan pembiayaan di BMT Nurrohman Sehingga dalam
pembayaran angsuran pembiayaan nasabah selain membayar
harga jual juga akan dikenakan pembayaran mark upjasa setiap
bulan Dengan pilihan besaran serta penghitungan mark upjasa
sama dengan pembiayaan mudārabah88
86 Ibid 87 Ibid 88 Ibid
55
B Mekanisme Pembiayaan di BMT Nurrohman Janti Slahung Ponorogo
Berikut ini merupakan mekanisme pengajuan permohonan pembiayaan di
BMT Nurrohman
1 Pengajuan Permohonan Pembiayaan
Setiap nasabah yang ingin melakukan pembiayaan di BMT
Nurrohman melengkapi persyaratan sebagai berikut
a Mengisi formulir pengajuan pembiayaan
b Fotocopy KTP sebanyak 2 lembar
c Fotocopy STNK kendaraan bermotor yang akan di jadikan jaminan
sebanyak 2 lembar
d Fotocopy BPKB kendaraan bermotor yang akan di jadikan jaminan
sebanyak 2 lembar
e Membawa KTP dan STNK asli pada pengajuan pembiayaan awal
guna untuk pencocokan data89
2 Cek Barang Jaminan
Nasabah yang melakukan pembiayaan di BMT Nurrohman akan dicek
barang jaminannya untuk melihat kelayakan barang jaminan Nasabah
harus membawa langsung barang jaminannya untuk mencocokkan data
serta melihat kondisi dari barang jaminan90
89 Dasri Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 09 Desember 2019 90 Ibid
56
3 Penandatanganan akad atau perjanjian pembiayaan
Setelah pihak BMT menerima permohonan pembiayaan dari nasabah
maka pihak BMT dan nasabah akan membuat kesepakatan terhadap mark
upjasa pembiayaan dan penandatanganan akad sesuai dengan akad yang
diajukan nasabah91
4 Pencairan
Pencairan pembiayaan dengan menandatangani realisasi pembiayaan
oleh pihak BMT dan nasabah BMT Nurrohman setiap pembiayaan yang
diajukan oleh nasabah dapat langsung dicairkan ketika pengajuan
sehingga nasabah dapat langsung membawa pulang dana yang dibutuhkan
saat itu juga92
C Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan (TBDSP) dan
Penggunaannya di BMT Nurrohman Janti Slahung Ponorogo
Lembaga keuangan syariah dalam aktivitas bisnisnya terkadang tidak
terlepas dari kegiatan yang menghasilkan dana yang tidak boleh diakui sebagai
pendapatan seperti lembaga keuangan syariah BMT Nurrohman yang pada
praktiknya memiliki beberapa dana yang tidak boleh diakui sebagai
pendapatan
91 Ibid 92 Ibid
57
Berikut ini merupakan laporan keuangan BMT Nurrohman Janti Slahung
tahun 2019
Tabel 31 Cash Flow KETERANGAN 31 Des 2019
-(Rp)-
31 Des 2018
-(Rp)-
I PENERIMAAN
1 Penerimaan dari BPR JATIM 729500000 747500000
2 Pengembalian dari Instansi Lain 281300000 266300000
3 Pendapatan mar-up Instansi Lain 73301950 53520750
4 Pendapatan Marup 2 29610100 19377000
5 Pendapatan Marup 3 544766000 529174600
6 Pendapatan Provisi 15 9334750 5425000
7 Pendapatan Provisi 2 97343950 94947250
8 Pendapatan Denda 2 481000 435500
9 Pendapatan Denda 3 4110100 3701700
10 Tabungan 15000 1617941600
11 Dana Khusus (60 Denda 3) 1486971750 5802800
12 Dana Cadangan Resiko (3Provisi 2) 4814000 2937050
13 Simpanan Pokok 3081450 900000
14 Simpanan Wajib 1780000 720000
15 Lain-lain 560000
JUMLAH PENERIMAAN 3267370050 3348683250
1 Pengembalian Pinjaman 2 227720900 152695800
2 Pengembalian Pinjaman 3
4752836500 4895183000
Jumlah Pengembalian Pinjaman 4980557400 5047878800
JUMLAH TOTAL PENERIMAAN 8247927450 8396562050
II PENGELUARAN
1 Piutang Nasabah 2 374750000 201450000
2 Piutang Nasabah 3
4947150000 4873540000
JUMLAH PIUTANG USAHA 5321900000 5074990000
1 Tabungan Pada BPR JATIM 820000000 870000000
2 Tabungan Pada Instansi lain 358500000 429600000
3 Tabungan Pada Bank JATIM - -
4 Tabungan pada BRI - -
JUMLAH TAB DI BANK amp INSTANSI 1178500000 1299600000
III BIAYA OPERASIONAL
1 Penghormatan Pengurus 62574000 54007700
2 Perjalanan Rapat Pengurus 11700000 7200000
3 Konsumsi Rapat Pengurus 2340000 1215000
(bersambung)
58
Tabel 31 Lanjutan
KETERANGAN 31 Des 2019
(Rp)-
31 Des 2018
(Rp)-
4 Biaya Gaji Karyawan 100110000 87055700
5 Biaya Konsumsi Kantor 1800000 1500000
6 Biaya Transportasi Karyawan 982500 677000
7 Baiaya Foto Copy 857500 656500
8 Biaya ADM amp Percetakan 4165000 3724000
9 Biaya Listrik 1200000 1200000
10 Biaya Telpon amp Wifi 2821000 2445500
11 Biaya Perawatan Alat Kantor 1716000 788000
12 Biaya Promosi 3200000 6325000
13 Biaya Pajak Motor 250000 500000
14 Biaya Kesehatan 600000 600000
15 Biaya Inventaris Kantor 26162000 3000000
16 Biaya Sosial 2900000 2250000
17 Biaya PPH 3650700 5444500
18 Biaya lembur 1000000 1000000
19 Biaya Pendidikan 550000 1585000
20 Seragam Karyawan amp Pengurus 6900500 5600000
21 Zakat 6049000 7246600
22 Gaji 13 13557000 11755600
23 SHU Pengurus amp Karyawan 42085500 39557250
24 Biaya THR 49171250 41847300
25 Penarikan SHU Anggota th 2018 10925100 12933200
26 Biaya RAT 29320000 44930000
27 BPJS Ketenagakerjaan 2088000 2088000
28 Programmer uPemb 2 Ut Computer 818000 11000000
29 Penarikan Simapanan mana suka 5171850 -
30 Pajak 10 SHU 2018 15300000 12100000
31 Penarikan dan SHU Anggota th 2017 11138500 -
32 Sewa Kantor 3000000 -
33 Dana Promosi Jam Dinding 11600000 -
34 Lain-lain 2400000 2400000
JMLH TOTAL BIY OPERASIONAL 438103400 372630850
PENGEMBALIAN HUTANG
1 Pada Penabung 1340904680 1466059650
2 Bagi Hasil Penabung 13477
120
117728750
JUMLAH PENGEMBALIAN HUTANG 1354381800 1583788400
JUMLAH TOTAL PENGELUARAN 8297885200 8331009250
SURPLUS (DEVISIT) (44957750) 65552800
SALDO AWAL 102268850 36716050
SALDO AKHIR 57311100 102268850
Sumber Arif Fauzani (2019 12)
59
Tabel 32 Perhitungan Sisa Hasil Usaha
KETERANGAN 31 Des 2019
-(Rp)-
31 Des 2019
-(Rp)-
I PENDAPATAN OPERASIONAL
1 Pendapatan mar up instansi lain 73301950 53520750
2 Pendapatan marup 2 35134100 19377000
3 Pendapatan marup 3 539798500 529174600
4 Pendapatan provisi 15 9628500 5425000
5 Pendapatan provisi 2 96161650 95172550
6 Pendapatan denda 2 540500 435500
7 Pendapatan denda 3 3723200 4366300
8 Pendapatan lain-lain 15000 25000
JMLH PEND OPERASIONAL 758303400 707496700
II POTONGAN JASABGHASIL
1 Potongan jasa penabung 130380537 117728750
2 Bagi hasil ke BMI - -
JML POTONGAN JASA BG HASIL 130380537 117728750
SISA HASIL USAHA KOTOR 627922863 589767950
III BEBAN USAHA
1 Biaya Depresiasi 1650000 1800000
2 Biaya Amortisasi 12320550 11270800
3 Penghormatan Pengurus 62574000 54007200
4 Perjalanan Rapat Pengurus 11700000 7200000
5 Konsumsi Rapat Pengurus 2340000 1215000
6 Biaya Gaji Karyawan 100110000 87055200
7 Biaya Konsumsi Kantor 1800000 1500000
8 Biaya Transportasi Karyawan 982500 677000
9 Biaya Fotocopy 1151500 656500
10 Biaya ATK amp Percetakan 3951000 3724000
11 Biaya Listrik 1200000 1200000
12 Biaya Telepon Internet 2741000 2445500
13 Biaya Perawatan Alat Kantor 2586000 788000
14 Biaya Promosi 14825000 6325000
15 Biaya Pajak Motor 250000 500000
16 Biaya Inventaris 30000 -
17 Seragam Pengurus amp Karyawan 6900000 5600000
18 Zakat 6049500 7246600
19 Gaji 13 13557000 11755600
20 Biaya RAT 45020000 44930000
21 Biaya Lembur 1000000 1000000
22 Biaya THR 49171250 41847300
23 Biaya BPJS Ketenagakerjaan 2088000 2088000
24 Biaya lain-lain 2400000 2400000
25 Biaya Programmer 2 Ut Komputer 818000 11000000
(bersambung)
60
Tabel 32 Lanjutan
KETERANGAN 31 Des 2019
(Rp)-
31 Des 2018
(Rp)-
JUMLAH BEBAN USAHA 347215300 308231700
IV DANA CADANGAN
1 Dana Khusus (5580600) 5802000
2 Dana Cadangan Resiko 3 Provisi (2974050) 3305350
JUMLAH DANA CADANGAN (8554650) 8739850
V PEND amp BY LUAR USAHA
1 Pendapatan Jasa Bank (16894650) (16528000)
2 Biaya ADM Bank 3378970 3305350
JMLH PEND amp BY LUAR USAHA (13515680) (13222650)
JMLH TOTAL PENGELUARAN 325144970 303748900
SHU SEBELUM PAJAK 302777893 286019050
POTONGAN PPH 3499774 5444500
SHU SETELAH PAJAK 299278119 280574550
Sumber Arif Fauzani (2019 12)
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pendapatan non halal di BMT
Nurrohman berasal dari pendapatan yang diperoleh akibat adanya kerjasama
dengan pihak lain yang tidak menggunakan skema syariah (bunga) dan dari
sanksi nasabah yang menunda pembayaran (denda) Sehubungan dengan dana
non halal menurut keterangan dari bapak Arif Fauzani beliau mengatakan
bahwa
ldquoBMT Nurrohman mendapatkan bunga dari penyimpanan kepada
lembaga keuangan konvensional yaitu bank BPR JATIM Kami
menyimpan dana disana karena selain dekat juga mudah dalam proses
pencairan dananya Dari penyimpanan tersebut memang mendapatkan
bunga dan bunga tersebut masih kami masukkan ke dalam pendapatan
operasional usaha jadi belum dipisahkan secara khususrdquo
BMT Nurrohman juga telah mengantisipasi untuk mengatasi nasabah
yang melakukan penundaan pembayaran pembiayaan Berikut ini merupakan
sanksi yang diterapkan BMT Nurrohman apabila mendapati nasabah yang
menunda pembayaran yaitu93
93 Arif Fauzani Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 09 Desember 2019
61
1 Teguran
Teguran ini bertujuan untuk mengingatkan nasabah bahwa ada etika
dalam melakukan pembayaran pembiayaan BMT Nurrohman
memberikan teguran bagi nasabah yang melakukan penundaan
pembayaran yang masih memiliki karakter baik dan telat pembayaran
masih dalam rentang waktu pengecualian dari tanggal jatuh tempo
pembayaran pembiayan yakni 10 hari terlebih untuk nasabah baru yang
masih pertama melakukan pembayaran pembiayaan94
2 Surat peringatan atau penagihan
Surat peringatan diberikan kepada nasabah yang tidak segera
memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian surat peringatan ini
diberikan pada nasabah dirumahnya sebagai upaya BMT Nurrohman
dalam menyelesaikan secara kekeluargaan Jika selama 3 bulan berturut-
turut nasabah tidak mau memenuhi kewajiban angsuran pembayaran maka
BMT akan memberikan surat penagihan yang disertai dengan rincian
kewajiban yang harus dibayarkan oleh nasabah
3 Sanksi denda
Sanksi denda dijatuhkan kepada nasabah bersamaan dengan adanya
surat penagihan bagi nasabah yang menunda pembayaran pembiayaan di
BMT Nurrohman95
94 Ibid 95 Ibid
62
4 Sanksi black list untuk pengajuan selanjutnya
Sanksi ini diberikan kepada nasabah yang telah diberikan sanksi
peringatan penagihan dan denda namun tidak mengindahkan sanksi
tersebut Maka untuk pengajuan pembiyaan selanjutnya nasabah dapat
terkena black list yakni penolakan maupun pemberian pembiayaan tidak
sesuai dengan pengajuan pembiayan96
5 Sita jaminan
Eksekusi jaminan cenderung lebih dipilih pihak BMT dalam
memberikan sanksi dalam penyelesaian masalah BMT pada nasabah
mampu yang menunda pembayaran (nasabah nakal) eksekusi jaminan
dilakukan apabila dengan berbagai peringatan diatas telah dilakukan
namun tidak menuai hasil maka akhirnya eksekusi jaminan pun dilakukan
untuk menutup dana pembiayaan dan apabila masih terdapat sisa maka sisa
tersebut akan dikembalikan pada nasabah Namun apabila terjadi
kekurangan dalam menutup dana pembiayaan dari hasil eksekusi jaminan
BMT tidak mempermasalahkan bahkan tidak meminta kekurangan dana
pembiayaan tersebut97
Sehubungan dengan sanksi yang diterapkan di BMT Nurrohman bapak
Arif Fauzani selaku manajer beliau mengatakan bahwa
ldquoSeluruh sanksi yang diterpakan di BMT Nurrohman memiliki tujuan
untuk memberikan rasa jera pada nasabah dan rasa tanggung jawab untuk
memenuhi kewajiban membayar angsuran pembiayaan Sedangkan
sanksi berupa denda hanya akan diberikan kepada kepada nasabah yang
96 Ibid 97 Ibid
63
mampu membayar tetapi menunda-nunda pembayaran dengan
disengajardquo
Kriteria nasabah yang dikatakan mampu menurut BMT Nurrohman
sebagai berikut98
1 Keadaan fisik dari rumah nasabah
Jika rumah nasabah itu bagus dan pembangunan hasil dari
hartauang nasabah itu sendiri dapat di jadikan satu persyaratan sebagai
nasabah mampu namun masih di iringi dengan persyaratan berikutnya
2 Harta kepemilikanaset dari nasabah
Kepemilikan harta benda atau aset yang ada di rumah nasabah saat
diadakan penagihan bisa dikatakan dalam barang-barang tersier dan
kepemilikannya memang milik nasabah itu sendiri sehingga nasabah dapat
dikategorikan dalam nasabah mampu
3 Pekerjaanpenghasilan nasabah
Dari pekerjaan yang dijalankan oleh nasabah dapat ditafsirkan
seberapa penghasilan nasabah tersebut Sehingga dapat diperhitungkan
nasabah tersebut dapat dikatakan nasabah mampu atau tidak
4 Kondisi usaha dari nasabah
Kondisi usaha yang dimiliki nasabah dapat dijadikan penilaian
nasabah itu mampu atau tidak Karena jika usaha yang dimiliki nasabah
berjalan dengan baik bahkan lancar dan terus berkembang maka nasabah
tersebut dikatakan nasabah mampu
98 Agus Wahyudi Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 09 Desember 2019
64
5 Dilihat dari kondisi nasabah saat itu dan permasalahan yang dialami
nasabah
Kondisi dan permasalahan yang sedang dihadapi oleh nasabah
pastinya tidak akan sama setiap bulannya Pasti ada keadaan dan
permasalahan tidak terduga yang akan datang secara mendadak dan
mendesak Sehingga hal ini juga dijadikan salah satu persyaratan sebagai
nasabah tersebut dikatakan nasabah mampu atau tidak Karena jika
nasabah tersebut sedang dilanda permasalahan yang begitu serius dan
termasuk dalam kategori keadaan force marjeur maka nasabah tersebut
tidak dikenai denda
6 Referensi dari tetangga nasabah
Referensi tetangga ini digunakan untuk menanyakan kebenaran dari
keterangan nasabah tentang kondisi ekonomi sampai permasalahan yang
sedang dihadapi nasabah tersebut
7 Karakter Nasabah itu sendiri
Karakter nasabah ini dilihat dari riwayat pembayaran yang dilakukan
oleh nasabah selama ini apakah baik atau buruk Selain itu karakter ini
dapat dilihat ketika adanya penagihan yang dilakukan oleh pihak BMT
Sedangkan nasabah yang tidak atau belum mampu membayar disebabkan
force majeur tidak boleh dikenakan sanksi dijelaskan oleh Bapak Agus
Wahyudi selaku debt collector sebagai berikut99
ldquoKriteria nasabah yang tidak boleh dikenakan sanksi adalah nasabah
yang memiliki permasalahan keluarga yang sulit untuk dipecahkan
99 Ibid
65
seperti terkena penyakit serius kecelakaan perceraian sehingga beban
hidup ditanggung oleh salah satu pihak dengan tidak ada kemampuan
untuk melakukan angsuran pembayaran pembiayaan Kemudian nasabah
yang terkena bencana alam yang tidak terduga yang membuat hilangnya
harta benda nasabah seperti tanah longsor kebakaran kemudian
nasabah yang mengalami kebangkrutan atas usahanya dan yang terakhir
nasabah yang memiliki usaha dibidang pertanian dan mengalami gagal
panenrdquo
Sanksi yang didasarkan pada prinsip tazīr bertujuan agar nasabah lebih
disiplin dalam melakukan kewajibannya Sanksi denda tersebut berupa
sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat
akad ditandatangani Namun mekanisme sanksi denda di BMT Nurrohman
memiliki cara perhitungan tersendiri Berikut ini merupakan contoh dari
perhitungan sanksi denda di BMT Nurrohman100
Tabel 32 Penghitungan Biaya Denda
Bulan Pokok Mark up Jasa Denda Perbulan Total Seluruh denda
1 1000000 30000 30000 x 10 = 3000 3000
2 1000000 30000 30000 x 20 = 6000 9000
3 1000000 30000 30000 x 30 = 9000 18000
4 1000000 30000 30000 x 40 = 12000 30000
5 1000000 30000 30000 x 10 = 3000 33000
6 1000000 30000 30000 x 20 = 6000 39000
Sumber Merinda Budi R (201912)
Sehubungan dengan sanksi denda menurut keterangan dari Ibu Merinda
selaku akuntan beliau mengatakan bahwa101
ldquoJika nasabah melakukan penundaan angsuran lebih dari 4 bulan maka
setelah 4 bulan penghitungan denda sebanyak 40 maka akan kembali
pada perhitungan 10 denda pada penundaan angsuran pembayaran
Sehingga begitu seterusnya untuk bulan-bulan berikutnya sampai bulan
terakhir nasabah melakukan pembayaran angsuran pembiayanrdquo
100 Merinda Budi R Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 24 Februari 2020 101 Ibid
66
D Prosedur Dewan Pengawas Syariah terhadap Penggunaan Dana TBDSP
di BMT Nurrohman Janti Slahung Ponorogo
BMT Nurrohman Janti Slahung Ponorogo telah memiliki 2 orang Dewan
Pengawas Syariah (DPS) yaitu102
1 Drs Larman
2 Kuri Suprapto
Sehubungan dengan DPS menurut keterangan Bapak Larman selaku
ketua DPS beliau mengatakan bahwa103
ldquoPembentukan DPS di BMT Nurrohman itu sudah dibentuk sejak BMT
Nurrohman berdiri Jadi semua kepengurusan dibentuk saat itu juga
dengan pemilihan berdasarkan musyawarah bersama Dalam melakukan
pengawasan terhadap kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana saya
melakukan pemeriksaan di kantor 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan
Karena saya juga memiiki pekerjaan lain di luar sebagai anggota DPS
Saya merangkap jabatan sebagai tenaga pengajar di salah satu sekolah
menengah pertama yaitu SMPN 2 Balongrdquo
Pengawasan yang dilakukan DPS tersebut dilakukan secara periodik
setiap satu bulan sekali melalui laporan bulanan yang dibuat oleh pengurus
BMT Nurrohman Pada akhir tahun BMT Nurrohman mengadakan Rapat
Akhir Tahun (RAT) Rapat tersebut dihadiri oleh DPS segenap pengurus dan
semua anggota BMT Nurrohman yang membahas dan mengevaluasi kinerja
semua anggota masalah-masalah yang terjadi dan mencari solusi untuk
mengatasi masalah tersebut104
DPS harus memberikan persetujuan serta opini terkait dengan penyaluran
dan penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan di BMT
102 Arif Fauzani Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 09 Desember 2020 103 Larman Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 09 Desember 2020 104 Ibid
67
Nurrohman Karena setiap kegiatan di lembaga keuangan syariah tidak dapat
berjalan tanpa adanya persetujuan dari DPS Sehubungan dengan persetujuan
penyaluran dana menurut keterangan dari Bapak Larman selaku DPS beliau
mengatakan bahwa105
ldquoSaya telah memberikan persetujuan bahwa dana denda dan juga bunga
dimasukkan ke dalam pendapatan BMT dan digunakan kembali untuk
membiayai kegiatan operasional BMT Menurut saya hal tersebut
memang tidak sesuai dengan syariah namun saya akan tetap menyetujui
hal tersebut karena BMT Nurrohman memiliki sistem pembagian sendiri
saat melakukan rapat atau musyawarah sesuai dengan kesepakatan para
pengurus BMT Sebagai DPS saya selalu menyarankan agar seluruh
kegiatan dan juga laporan keuangan agar terus dibenahi dan diperbaiki
sehingga sistem penerimaan dan penyaluran dana bisa sesuai dengan
ketentuan syariah Memang semua itu memerlukan proses yang cukup
lama tidak bisa sekejap langsung sesuai dengan syariahrdquo
Dari paparan data di atas dapat diketahui bahwa Bapak Larman selaku
pengawas di BMT Nurrohman memberikan persetujuan mengenai penggunaan
dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan yang belum dipisahkan dan
masih digunakan untuk kegiatan operasional BMT Hal tersebut disetujui oleh
DPS berdasarkan kesepakatan pengurus-pengurus BMT Nurrohman DPS juga
selalu menyarankan agar terus berusaha menjadi lembaga keuangan yang
murni syariah
105 Ibid
68
BAB IV
ANALISA FATWA NO123DSN-MUIXI2018 TENTANG PENGGUNAAN
DANA YANG TIDAK BOLEH DIAKUI SEBAGAI PENDAPATAN
(TBDSP) DI BMT NURROHMAN JANTI SLAHUNG PONOROGO
A Analisis Fatwa No123DSN-MUIXI2018 terhadap Penggunaan Dana
yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan bagi Lembaga Keuangan
Syariah di BMT Nurrohman Janti Slahung Ponorogo
Salah satu fatwa yang mengatur mengenai lembaga keuangan syariah
adalah fatwa No123DSN-MUIXI2018 tentang penggunaan dana yang Tidak
Boleh Diakui Sebagai Pendapatan (TBDSP) bagi Lembaga Keuangan Syariah
(LKS) Lembaga Bisnis Syariah (LBS) dan Lembaga Perekonomian Syariah
(LPS) Dalam ketentuan ke 2 (dua) mengenai sumber dana yang tidak boleh
diakui sebagai pendapatan disebutkan bahwa
1 Dana TBDSP berasal antara lain dari106
a Transaksi tidak sesuai dengan prinsip syariah yang tidak dapat
dihindarkan termasuk pendapatan bunga (riba)
b Transaksi syariah yang tidak terpenuhi ketentuan dan batasannya
(rukun dan atau syaratnya)
c Dana sanksi (denda) karena tidak memenuhi kewajiban sesuai
kesepakatan
106 DSN-MUI ldquoPenggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan bagi
Lembaga Keuangan Syariah Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariahrdquo dalam
httpsdsnmuioridkategorifatwa (diakses pada tanggal 10 Desember 2019 jam1640)
69
d Dana yang tidak diketahui pemiliknya diketahui pemiliknya tetapi
tidak ditemukan atau diketahui pemiliknya tetapi biaya
pengembaliannya lebih besar dari jumlah dana tersebut
Dalam paparan data laporan keuangan cash flow yang terdapat dalam bab
III tabel 31 terlihat BMT Nurrohman menyimpan dananya di lembaga
keuangan konvensional yaitu BPR JATIM Hal tersebut juga telah dijelaskan
oleh Bapak Arif Fauzani selaku manajer Dari penyimpanan dana tersebut
BMT mendapatkan bunga pertahun Telihat dalam laporan SHU tabel 32 BMT
Nurrohman telah mendapatkan bunga mencapai sebesar Rp 16894650- di
akhir tahun 2019 Pendapatan bunga tersebut tidak dipisahkan secara khusus
dan bercampur dengan dana lainnya107
BMT Nurrohman juga telah mengantisipasi untuk mengatasi nasabah
yang melakukan penundaan pembayaran pembiayaan hal tersebut yakni
dengan memberlakukan sanksi terhadap nasabah tersebut Berikut ini
merupakan sanksi yang diterapkan BMT Nurrohman apabila mendapati
nasabah yang menunda pembayaran adalah108
1 Teguran
2 Surat peringatan atau penagihan
3 Sanksi denda
4 Sanksi black list untuk pengajuan selanjutnya
5 Sita jaminan
107 Arif Fauzani Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 9 Desember 2019 108 Ibid
70
Seluruh sanksi yang diterpakan di BMT Nurrohman memiliki tujuan
untuk memberikan rasa jera pada nasabah dan rasa tanggung jawab untuk
memenuhi kewajiban membayar angsuran pembiayaan Sanksi berupa denda
diberikan kepada kepada nasabah yang mampu membayar tetapi menunda-
nunda pembayaran dengan disengaja Sedangkan nasabah yang tidak atau
belum mampu membayar disebabkan force majeur tidak boleh dikenakan
sanksi109 Sanksi yang didasarkan pada prinsip tazīr bertujuan agar nasabah
lebih disiplin dalam melakukan kewajibannya Sanksi denda tersebut berupa
sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat
akad ditandatangani Namun mekanisme sanksi denda di BMT Nurrohman
memiliki cara perhitungan tersendiri seperti yang tertulis pada tabel 11
Jadi jika nasabah yang melakukan penundaan angsuran maka
perhitungan denda dimulai sebanyak 10 satu bulan 20 dua bulan 30 tiga
bulan 40 empat bulan Jika lebih dari 4 bulan akan kembali pada
perhitungan 10 denda pada penundaan angsuran pembayaran Sehingga
begitu seterusnya untuk bulan-bulan berikutnya sampai bulan terakhir nasabah
melakukan pembayaran angsuran pembiayan110
Berdasarkan paparan data di atas terlihat bahwa BMT Nurrohman
memiliki dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan atau dana non halal
yaitu bunga dari lembaga keuangan konvensional BPR JATIM dan dana denda
keterlambatan pembayaran angsuran seperti yang dijelaskan dalam fatwa
109 DSN-MUI ldquoPenggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan bagi
Lembaga Keuangan Syariah Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariahrdquo dalam
httpsdsnmuioridkategorifatwa (diakses pada tanggal 10 Desember 2019 jam1640) 110 Arif Fauzani Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 09 Desember 2019
71
No123DSN-MUIXI2018 ketentuan kedua poin a yang berbunyi ldquotransaksi
tidak sesuai dengan prinsip syariah yang tidak dapat dihindarkan termasuk
pendapatan bunga (riba) dan ketentuan kedua poin c yang berbunyi ldquodana
TBDSP antara lain berasal dari dana sanksi (denda) karena tidak memenuhi
kewajiban sesuai kesepakatanrdquo
Dari data laporan keuangan SHU tabel 32 diketahui bahwa dana hasil
sanksi denda dimasukkan ke dalam pendapatan operasional dan dana bunga
dimasukkan ke dalam pendapatan luar usaha Dana tersebut belum dipisahkan
secara khusus dan masih bercampur dengan dana lainnya sehingga dapat
digunakan kembali untuk membiayai kegiatan-kegiatan operasional BMT
yaitu antara lain untuk biaya penghormatan pengurus perjalanan rapat
pengurus konsumsi rapat pengurus biaya gaji karyawan biaya konsumsi
kantor biaya transportasi karyawan biaya fotocopy biaya ATK amp percetakan
biaya listrik biaya telepon internet biaya perawatan alat kantor biaya
promosi biaya pajak motor seragam pengurus amp karyawan biaya RAT biaya
lembur biaya THR biaya BPJS ketenagakerjaan biaya programmer 2
komputer dan juga pembayaran pajak111
Apabila dikaitkan dengan fatwa DSN No123DSN-MUIXI2018 maka
hal tersebut tidak sesuai dengan isi fatwa dalam ketentuan ketiga nomor 1 (satu)
yang berbunyi ldquodana TBDSP wajib digunakan dan disalurkan secara langsung
untuk kemaslahatan umat Islam dan kepentingan umum yang tidak
111 Ibid
72
bertentangan dengan prinsip syariahrdquo112 dan ketentuan ketiga nomor 4
(empat) yang berbunyi ldquodana TBDSP tidak boleh dimanfaatkan untuk
kepentingan LKS LBS dan LPS antara lain dalam bentuk promosi produk
maupun iklan (branding) perusahaan pendidikan dan pelatihan untuk
karyawan pembayaran pajak zakat amp wakaf pembayaran atau pelunasan
tunggakan nasabah (end user) dan kegiatan yang bertentangan dengan prinsip
syariahrdquo113 Seharusnya penggunaan dana TBDSP seperti dana bunga dan
denda yang terdapat di BMT Nurrohman digunakan untuk kegiatan yang tidak
bertentangan dengan prinsip syariah yaitu antara lain untuk114
1 Penanggulangan korban bencana
2 Sarana penunjang lembaga pendidikan Islam
3 Masjid atau musholla dan penunjangnya
4 Pembangunan fasilitas umum yang berdampak sosial
5 Sosialisasi edukasi dan literasi ekonomi keuangan dan bisnis syariah
untuk masyarakat umum
6 Beasiswa untuk siswa atau mahasiswa berprestasi danatau kurang mampu
7 Kegiatan produktif bagi dhuafa
8 Fakir miskin
9 Kegiatan sosial lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
112 DSN-MUI ldquoPenggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan bagi
Lembaga Keuangan Syariah Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariahrdquo dalam
httpsdsnmuioridkategorifatwa (diakses pada tanggal 10 Desember 2019 jam1640) 113 Ibid 114 Ibid
73
Seperti yang dijelaskan oleh ketua MUI Maruf Amin yang
menegaskan bahwa bank syariah hanya boleh menggunakan dana non halal
untuk kepentingan sosial Dana non halal tidak boleh bercampur untuk
keuntungan bank115 Jika dana bunga dan denda digunakan untuk pembiayaan
kegiatan operasional BMT otomatis akan memberi pemasukan serta
keuntungan bagi BMT Nurrohman
Sebagai badan sosial BMT Nurrohman Janti Slahung memiliki fungsi
mengelola dana sosial sebagaimana yang diungkapkan oleh mas Arif Fauzani
(selaku manager) bahwa sistem penghimpunan dana sosial berupa aturan
standar yang bersumber dari penyisihan dana SHU Dana sosial di BMT
Nurrohman tersebut digunakan sesuai dengan prinsip syariah untuk
kemaslahatan umat antara lain digunakan untuk sumbangan116 Dengan
demikian seharusnya dana bunga dan juga denda dijadikan satu dengan dana
sosial yang ada di BMT Nurrohman agar penggunaannya tidak melanggar
prinsip-prinsip syariah
Dari hasil pengamatan penulis dapat disimpulkan bahwa praktik
penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan di BMT
Nurrohman tidak sesuai dengan ketentuan fatwa DSN No123DSN-
MUIXI2018 ketentuan ketiga nomor 1 (satu) dan nomor 4 (empat) karena
belum terlaksana sesuai dengan prinsip syariah
115 Asep Fathulrahman rdquo Maaruf Sebut Dana Tak Halal Bank Syariah Hanya untuk
Sosialrdquo dalam httpswwwcnnindonesiacomekonomi20181110154725-78-345508maaruf-
sebut-dana-tak-halal-bank-syariah-hanya-untuk-sosial (diakses pada tanggal 06 Maret 2020 jam
0905) 116 Arif Fauzani Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 24 Februari 2020
74
B Analisis Fatwa No123DSN-MUIXI2018 terhadap Prosedur Dewan
Pengawas Syariah dalam Penggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui
Sebagai Pendapatan bagi Lembaga Keuangan Syariah di BMT
Nurrohman Janti Slahung Ponorogo
Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam perbankan syariah memiliki
peranan yang penting dan strategis dalam pengawasan syariah pada perbankan
syariah DPS harus bertanggungjawab untuk memastikan semua produk dan
prosedur bank syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Secara DPS pada
institusi perbankan mempunyai kedudukan yang sangat kuat karena
kehadirannya adalah sangat penting dan strategis117
DSN MUI dalam fatwa No 123DSN-MUIXI2018 tentang Penggunaan
Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan (TBDSP) bagi Lembaga
Keuangan Syariah Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian
Syariah yang mengatur tentang peran DPS yang dijelaskan dalam ketentuan
ke-3 (tiga) nomor 5 (lima) yang berbunyi ldquoSetiap penggunaan dan penyaluran
dana TBDSP harus mendapatkan persetujuan atau opini dari Dewan Pengawas
Syariah LKS LBS dan LPS tersebutrdquo118 Yang artinya setiap penggunaan dan
penyaluran dana TBDSP tidak dapat dijalankan tanpa adanya persetujuan dari
DPS
DPS di BMT Nurrohman sudah dibentuk sejak BMT Nurrohman berdiri
DPS melakukan pemeriksaan di kantor 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan Salah
117 Khaerul Umam Manajemen Perbankan Syariah (Bandung Pustaka Setia 2013) 139 118 DSN-MUI ldquoPenggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan bagi
Lembaga Keuangan Syariah Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariahrdquo dalam
httpsdsnmuioridkategorifatwa (diakses pada tanggal 10 Desember 2019 jam1640)
75
satu DPS memiliki jabatan lain di luar sebagai anggota DPS Beliau merangkap
jabatan sebagai tenaga pengajar di salah satu sekolah menengah pertama yaitu
SMPN 2 Balong Jabatan itu tentu tidak membuat DPS komitmen pada satu
jabatan saja yaitu hanya sebagai DPS119
Pengawasan yang dilakukan DPS tersebut dilakukan secara periodik
setiap satu bulan sekali melalui laporan bulanan yang dibuat oleh pengurus
BMT Nurrohman Pada akhir tahun BMT Nurrohman mengadakan Rapat
Akhir Tahun (RAT) Rapat tersebut dihadiri oleh DPS segenap pengurus dan
semua anggota BMT Nurrohman yang membahas dan mengevaluasi kinerja
semua anggota masalah-masalah yang terjadi dan mencari solusi untuk
mengatasi masalah tersebut120 Dalam pengambilan keputusan harus
bermusyawarah terlebih dahulu dan bertanggung jawab terhadap hasil
keputusan121 Seperti yang dijelaskan dalam al-Qurrsquoān QS al-lsquoImrān ayat
159122
ر hellip م ي ا م اوره ى الله وش ل ل ع وك ت ت زم ا ع ذ إBermusyawarahlah dalam suatu urusan setelah kamu membulatkan tekad
maka bertawakallah kepada Allah
Dalam pengawasan penyaluran dana DPS mempunyai wewenang dan
tanggungjawab antara lain123
1 Menyetujui rencana penyaluran dana tahunan termasuk rencana pemberian
penyaluran dana kepada pihak yang terkait dengan bank dan penyaluran
119 Larman Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 24 Februari 2020 120 Ibid 121 Muhamad manajemen pembiayaan 145 122 Departemen Agama RI al-Qurrsquoān 99 123 Muhamad Manajemen Pembiayaan 146
76
dana kepada nasabah-nasabah besar tertentu yang akan tertuang dalam
rencana kerja bank yang disampaikan kepada BI
2 Mengawasi proses pelaksanaan pemberian penyaluran dana tersebut
berkaitan dengan syariat Islam
3 Meminta penjelasan danatau pertanggungjawaban direksi serta meminta
langkah-langkah perbaikan apabila rencana pemberian penyaluran dana
tersebut menyimpang dari unsur syariah
DPS memberikan persetujuan bahwa penyaluran dana denda dan juga
bunga dimasukkan ke dalam pendapatan BMT dan digunakan kembali untuk
membiayai kegiatan operasional BMT Menurut DPS hal itu tidak bisa
dikatakan sesuai dengan syariah namun beliau tetap menyetujui hal tersebut
karena BMT Nurrohman memiliki sistem pembagian sendiri saat dibahas
melalui rapat atau musyawarah sesuai dengan kesepakatan para pengurus
BMT DPS juga meminta langkah-langkah perbaikan apabila rencana
pemberian penyaluran dana tersebut menyimpang dari unsur syariah yaitu
dengan memberikan saran agar terus berbenah dan memperbaiki sistem
penerimaan dan penyaluran dana agar sesuai dengan ketentuan syariah124 DPS
telah melaksanakan wewenang dan tanggungjawabnya dalam pengawasan
penggunaan dan penyaluran dana tetapi belum bisa dilakukan dengan
maksimal
Dari paparan data di atas dapat disimpulkan bahwa prosedur DPS dalam
penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi lembaga
124 Larman Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 24 Februari 2020
77
keuangan syariah telah sesuai dengan ketentuan fatwa DSN No123DSN-
MUIXI2018 ketentuan ketiga nomor 5 (lima) yang berbunyi ldquoSetiap
penggunaan dan penyaluran dana TBDSP harus mendapatkan persetujuan atau
opini dari Dewan Pengawas Syariah LKS LBS dan LPS tersebutrdquo125 karena
penggunaan dana TBDSP di BMT Nurrohman telah mendapatkan persetujuan
atau opini dari DPS Akan tetapi konten dari prosedur pengalokasian dana
TBDSP yang disetujui tersebut belum sesuai dengan fatwa DSN No123DSN-
MUIXI2018 ketentuan ketiga nomor 1 (satu) dan nomor 4 (empat) karena
belum terlaksana sesuai dengan prinsip syariah
125 DSN-MUI ldquoPenggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan bagi
Lembaga Keuangan Syariah Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariahrdquo dalam
httpsdsnmuioridkategorifatwa (diakses pada tanggal 10 Desember 2019 jam1640)
78
BAB V
PENUTUP
A Kesimpulan
Berdasarkan hasil dari pengkaitan teori pada bab II dengan kenyataan
yang peneliti temukan di lapangan yang dituangkan di dalam bab III dan
berdasarkan analisis yang peneliti lakukan maka peneliti dapat menyimpulkan
sebagai berikut
1 Penggunaan dana TBDSP belum sesuai dengan fatwa DSN No123DSN-
MUIXI2018 Di dalam fatwa dana TBDSP wajib digunakan dan
disalurkan secara langsung untuk kemaslahatan umat Islam dan
kepentingan umum yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
Namun dalam praktiknya BMT Nurrohman memasukkan dana denda dan
bunga ke dalam pendapatan BMT dan digunakan kembali untuk kegiatan
operasional BMT Penggunaan dana tersebut akan memberikan
pemasukan dan keuntungan pada BMT Nurrohman sendiri
2 Prosedur Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam penggunaan dana yang
tidak boleh diakui sebagai pendapatan di BMT Nurrohman sebenarnya
telah sesuai dengan fatwa fatwa DSN No123DSN-MUIXI2018
ketentuan ketiga nomor 5 (lima) yang berbunyi ldquoSetiap penggunaan dan
penyaluran dana TBDSP harus mendapatkan persetujuan atau opini dari
Dewan Pengawas Syariah LKS LBS dan LPS tersebutrdquo karena
penggunaan dana TBDSP di BMT Nurrohman telah mendapatkan
persetujuan dan juga opini dari Dewan Pengawas Syariah Akan tetapi
79
79
konten dari prosedur tersebut belum sesuai dengan fatwa DSN
No123DSN-MUIXI2018 ketentuan ketiga nomor 1 dan nomor 4
karena belum terlaksana sesuai dengan prinsip syariah
B Saran
Berdasarkan hal-hal yang telah peneliti uraikan peneliti menemukan hal
hal yang penting yang sebaiknya menjadi perhatian kita bersama Dalam hal
ini penulis menyarankan beberapa hal
1 Diharapkan kepada BMT Nurrohman untuk menggunakan dana yang tidak
boleh diakui sebagai pendapatan sebagaimana denda dan bunga agar
sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI Sebaiknya dana denda tersebut
dimasukkan ke dalam dana sosial untuk selanjutnya digunakan untuk
kepentingan umum atau kemaslahatan umat Islam karena BMT
merupakan lembaga keuangan Islam yang berdasarkan prinsip-prinsip
syariah
2 Sebaiknya kinerja pengawasan oleh DPS dilakukan secara optimal dan
konsisten agar penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai
pendapatan yang ada di BMT Nurrohman dapat terlaksana dengan baik
maksimal dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan fatwa DSN-MUI yaitu
berdasarkan kemaslahatan umat atau kepentingan umum bukan untuk
kegiatan operasional BMT yang akan memberikan keuntungan BMT itu
sendiri
80
DAFTAR PUSTAKA
Referensi Buku
Departemen Agama RI al-Qurrsquoan dan Terjemahnya Semarang CV Toha Putra
2008
Abdullah Marsquoruf Hukum Keuangan Syariah pada Lembaga Keuangan Bank dan
Non Bank Yogyakarta Aswaja Presindo 2016
Adam Panji Fatwa-fatwa Ekonomi Syariah Konsep Metodologi dan
Implementasinya pada Lembaga Keuangan Syariah Jakarta Sinar
Grafika Offset 2018
Amin Marsquoruf Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum
dan Perundang-undangan Jakarta Puslitbang Kehidupan Keagamaan
2011
Antonio Muhammad Syafirsquoi Bank Syriah dari Teori ke Praktik Jakarta Gema
Insani 2001
Al-Arif Nur Rianto Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik Bandung CV
Pustaka Setia 2015
Arikunto Suharsimi Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktik Bandung
Rineka Cipta 2006
Basrowi Suwandi Memahami Penelitian Kualitatif Jakarta PT Rineka Cipta
2008
Budisantoso Totok dan Nuritomo Bank dan Lebaga Keuangan Lain Jakarta
Salemba Empat 2017
Bungin Burhan Analisis Data Penelitian Kualitatif Jakarta PT Raja Grafindo
Persada 2013
Chapra M Umer dan Khan Tariqullah Regulasi dan Pengawasan Bank Syariah
Jakarta Bumi Aksara 2008
Hirsanuddin Hukum Perbankan Syariah di Indonesia (Pembiayaan Bisnis dengan
Prinsip Kemitraan) Yogyakarta Genta Press 2008
Huda Nurul dan Heykal Mohammad Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis
dan Praktis Jakarta Kencana 2010
Moleong Lexi J Metode Penelitian Kualitatif Bandung PT Remaja Rosdakarya
2009
81
Mubarok Jaih Perkembangan Fatwa Ekonomi Syaria Bandung Pustaka Bani
Quraisy 2004
Muhammad Rifqi Akuntansi Keuangan Syariah Konsep dan Implementasi PSAK
Syariah Yogyakarta P3EI Press 2010
Muhammad Manajemen Dana Bank Syariah Yogyakarta YKPN 2011
An-Nawawī Imam al-Majmū Syarh al-Muhadzdzab Jakarta Pustaka Azzam
2009
Perwataatmadja Karnaen dan Antonio Muhammad Syafirsquoi Apa dan Bagaimana
Bank Islam Yogyakarta Dana Bhakti Wakaf 1992
Qardhawi Yusuf Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan Jakarta Gema Insani
Press 1997
Rahardjo Susilo dan Gudnanto Pemahaman Individu Teknik Nontes Kudus
Prenada Media 2011
Rasjid Sulaiman Fiqh Islam (Hukum Fiqh Isam) Bandung Sinar Baru
Algensindo 2016
Ridwan Muhammad Manajemen Bayt al-Māl Wa al-Tamwīl Yogyakarta UII
Press 2004
Sam Ichwan Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI
Jakarta Erlangga 2014
Sholeh Asrorun Nirsquoam Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia
tmp Emir Cakrawala Islam 2016
Soeharto Irawan Metode Penelitian Sosial Bandung PT Remaja Rosdakarya
2004
Sudarsono Pokok- pokok Hukum Islam Jakarta PT Rineka Cipta 2001
Sugiyono Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan RampD Bandung Alfabeta
2016
Tanjung Hendri dan Devi Abrista Metode Penelitian Ekonomi Islam Jakarta
Gramata Publishing 2013
Umam Khaerul Manajemen Perbankan Syariah Bandung Pustaka Setia 2013
Umam Khotibul Legislasi Fikih Ekonomi dan Penerapannya dalam Produk
Perbankan Syariah di Indonesia Yogyakarta BPFE 2011
82
Yusuf Muri Metode Penelitian Kuntitatif Kualitatif dan penelitian Gabungan
Jakarta Kencana 2017
Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah
Darmiati Tinjauan hukum Islam terhadap Pengalokasian Dana Non Halal Bagi
Kepentingan Sosial pada KJKS Manfaat Gayung Kebonsari Surabaya
Skripsi Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel 2012 1-8
Faozan Akhmad ldquoPeran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Penerapan
Shariah Compliance pada Bayt al-Māl Wa al-Tamwīl (BMT) di Kota
Purwokertordquo JPA Vol 16 No 1 Juni 2015 145-146
Lenap Indria Puspitasari ldquoPengungkapan Pendapatan Non-Halal PSAK 109 Vs
Praktikrdquo Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram Vol
3 2019 95-97
Mujib Abdu rdquoDewan Pengawas Syariah (DPS) pada Lembaga Keuangan Mikro
Syariah di Wilayah Jawa Tengahrdquo Az Zarqarsquo Vol 1 (Juni 2017) 127
Muttaqin Azhar ldquoModel Pembiayaan Bayt al-Māl Wa al-Tamwīl dan Peranannya
dalam Pembinaan Kesejahteraan Usaha Kecil Menengah (UKM)rdquo
Humanity Vol 7 2012 35
Nani Lenza Analisis Pengelolaan Dana Tazīr bagi Nasabah Wanprestasi dalam
Meningkatkan Kedisiplinan Nasabah (Studi Pada Pt Bank Syariah
Mandiri Kantor Cabang Teluk Betung Bandar Lampung) Skripsi
Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung 2018 3-9
Nasution Siti Toibah Studi Analisis Terhadap Fatwa DSN-Mui tentang Denda
Keterlambatan Pembayaran Utang pada Credit Card Syarirsquoah di Tinjau
Menurut Fiqih Muamalah Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif
Kasim 2012 3-8
Sofiyah rdquoAnalisis Efektifitas Keputusan DSN-MUI No 3 Tahun 2000 Berkaitan
dengan Dewan Pengawas Syariah di Bayt al-Māl Wa al-Tamwīl (BMT)
Studi Kasus di BMT Bima Magelangrdquo Muqtasid Vol 1 (Juli 2012) 143
Sutopo Umarwan ldquoDialektika Fatwa dan Hukum Positif di Indonesiardquo Justicia
Islamica Vol 15 No 1 2018 91
Syaputra Arianto Analisis Penggunaan Dana Tazīr dan Tarsquowidh bagi Nasabah
Wanprestasi pada PT BRI Syariah Skripsi Universitas Islam Negeri
Syarif Hidayatullah 2014 1-9
83
Taslimah Heni Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Penerapan Denda
pada Pembiayaan Bermasalah di KSU BMT Multazam Yogyakarta
Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2008 4-7
Thovarsquoi Ritwan ldquoDistribusi Dana Sosial Pada Bayt al-Māl Wa al-Tamwīl (BMT)
Alfa Dinar Kerjo Karanganyarrdquo Naskah Publikkasi (Surakarta
Universitas Muhammadiyah 2016 2
Referensi Internet
Asep Fathulrahman -Maaruf Sebut Dana Tak Halal Bank Syariah Hanya untuk
Sosialdikutipdarihttpswwwcnnindonesiacomekonomi201811101
54725-78-345508maaruf-sebut-dana-tak-halal-bank-syariah-hanya-
untuksosial [diakses tanggal 06 Maret 2020]
DSN-MUI -Penggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan bagi
Lembaga Keuangan Syariah Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga
Perekonomian Syariah dikutip dari httpsdsnmuioridkategorifatwa
[diakses pada tanggal 10 Desember 2019]
Kamus Besar Bahasa Indonesia -dikutip dari httpskbbiwebiddanahtml
[diaksespada 01 Maret 2020]
M Salman Yusuf -Fatwa No 123 Untuk Siapa dikutip dari dalam
httpswwwpressreadercomindonesiamajalahinvestor201908012824
62825619338 [diakses tanggal 12 Februari 2020]
OJK -Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 dikutip dari
httpswwwojkgoididkanaliknbregulasilembaga-keuangan-
mikroundang-undangPageaspx [diakses pada tanggal 11 Desember
2019]
13
Dana yang terkumpul digunakan untuk kegiatan sosial semua ketentuan yang
ada sudah mengacu pada fatwa DSN-MUI No17DSN-MUIIX2000
Sedangkan dana tarsquowidh dikenakan kepada nasabah yang lalai dan ini
merupakan tindak lanjut dari nasabah yang yang sudah dikenakan tazīr tetapi
masih tidak memenuhi prestasinya Tarsquowidh berbeda dengan tazīr karena
tarsquowidh dapat diakui sebagai pendapatan oleh bank syariah sesuai dengan
fatwa DSN-MUI No43DSN-MUIVIII200418
Keempat penelitian yang dilakukan oleh Heni Taslimah pada tahun 2008
yang berjudul ldquoTinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Penerapan Denda
pada Pembiayaan Bermasalah di KSU BMT Multazam Yogyakartardquo
Penelitian tersebut merupakan penelitian lapangan dengan metode preskriptif
yang membahas mengenai pelaksanaan penerapan denda pada pembiayaan
bermasalah di KSU BMT Multazam Yogyakarta dan penggunaannya
Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa hukum Islam memberikan
kewenangan pelaksanaan sanksi denda selama sesuai dengan ketentuan dan
prinsip yang telah ditentukan hukum Islam Penggunaan hasil denda lebih
diprioritaskan untuk kepentingan umum dan pelaksanaannya sesuai dengan
prinsip Islam19
Kelima penelitian yang dilakukan oleh Siti Toibah Nasution pada tahun
2012 yang berjudul ldquoStudi Analisis terhadap Fatwa DSN-MUI tentang Denda
18Arianto Syaputra Analisis Penggunaan Dana Tazīr dan Tarsquowidh bagi Nasabah
Wanprestasi pada PT BRI Syariah Skripsi (Jakarta Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
2014) 1-9 19 Heni Taslimah Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Penerapan Denda pada
Pembiayaan Bermasalah di KSU BMT Multazam Yogyakarta Skripsi (Yogyakarta Universitas
Islam Negeri Sunan Kalijaga 2008) 4-7
14
Keterlambatan Pembayaran Utang pada Credit Card Syarirsquoah di Tinjau
Menurut Fiqih Muamalahrdquo Penelitian tersebut merupakan penelitian pustaka
(library research) yang membahas mengenai bagaimana fatwa DSN-MUI
tentang denda keterlambatan pembayaran uang pada kartu kredit syariah dan
bagaimana metode penetapan hukum terhadap denda keterlambatan
pembayaran utang pada kartu kredit syariah Hasil dari penelitian tersebut
adalah hukum denda keterlambatan pembayaran utang pada kartu kredit adalah
bagi nasabah yang mampu membayar tetapi menunda-nunda pembayaran
dengan sengaja dan tidak mempunyai itikad baik untuk membayar hutangnya
maka akan dikenakan sanksi oleh LKS Tetapi bagi nasabah yang tidakbelum
mampu membayar disebabkan force majeur tidak boleh dikenakan sanksi
Denda tersebut nantinya akan diperuntukkan sebagai dana sosial Metode yang
digunakan oleh komisi fatwa DSN-MUI dalam proses penetapan fatwa
berpegang kepada al-Qurrsquoān sunnah dan ijtihad sahabat serta kaidah
fiqhiyah20
Untuk skripsi yang pertama penelitian tersebut membahas mengenai
penggunaan dana non halal dan bagaimana hukumnya bila ditinjau dari hukum
islam Meskipun sama-sama membahas tentang penggunaan dana non halal
akan tetapi dalam penelitian ini membahas penggunaan dana non halal dalam
perspektif fatwa DSN-MUI No123DSN-MUI XI2018 bukan perspektif
hukum Islam
20 Siti Toibah Nasution Studi Analisis Terhadap Fatwa DSN-MUI tentang Denda
Keterlambatan Pembayaran Utang pada Credit Card Syariah di Tinjau Menurut Fiqih Muamalah
Skripsi (Riau Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 2012) 3-8
15
Untuk skripsi yang kedua membahas mengenai penerapan dan
pengelolaan tazīr bagi nasabah wanprestasi Meskipun sama-sama membahas
tentang pengelolaan dana tazīr akan tetapi dalam penelitian tersebut ditinjau
dalam perspektif fatwa DSN-MUI No17DSN-MUIIX2000 sedangkan
dalam penelitian ini ditinjau dari perspektif fatwa DSN-MUI No123DSN-
MUI XI2018
Untuk skripsi yang ketiga membahas mengenai penggunaan dana tazīr
dan tarsquowidh bagi Nasabah Wanprestasi Meskipun sama-sama membahas
mengenai penggunaan dana tazīr akan tetapi dalam penelitian tersebut ditinjau
dalam perspektif fatwa DSN-MUI No17DSN-MUIIX2000 dan fatwa DSN-
MUI No43DSN-MUIVIII2004 sedangkan dalam penelitian ini ditinjau dari
perspektif fatwa DSN-MUI No123DSN-MUI XI2018
Untuk skripsi yang keempat membahas mengenai pelaksanaan
penerapan denda pada pembiayaan bermasalah dan penggunaannya ditinjau
dari hukum Islam Meskipun sama-sama membahas mengenai penggunaan
dana denda akan tetapi pada penelitian ini ditinjau dari perspektif fatwa DSN-
MUI No123DSN-MUI XI2018 bukan perspektif hukum Islam
Untuk skripsi yang kelima membahas mengenai denda keterlambatan
pembayaran uang pada kartu kredit syariah dan bagaimana metode penetapan
hukum terhadap denda keterlambatan pembayaran utang pada kartu kredit
syariah Meskipun sama-sama membahas mengenai denda akan tetapi dalam
penelitian ini membahas mengenai penggunaan dana denda bukan metode
penetapan hukum terhadap denda
16
F Metode Penelitian
1 Jenis dan Pendekatan Penelitian
Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) yaitu
penelitian yang dilakukan di lapangan atau dalam masyarakat yang berarti
bahwa datanya diambil atau didapat dari lapangan atau masyarakat
Meskipun penelitian ini berbasis penelitian lapangan penulis juga
menggunakan sumber-sumber data kepustakaan dengan memanfaatkan
buku-buku hasil penelitian dan internet digunakan untuk menelaah hal-
hal yang berkenaan dengan penggunaan dana yang tidak boleh diakui
sebagai pendapatan di lembaga keuangan syariah
Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan
kualitatif Yaitu tata cara penelitian dengan menggunakan pengamatan dan
wawancara21
2 Kehadiran Peneliti
Dalam penelitian kualitatif peneliti bertindak sebagai instrumen
sekaligus pengumpulan data Instrumen peneliti di sini dimaksudkan
sebagai alat pengumpul data Karena bertindak sebagai pengumpul data
atau instrumen peneliti akan senantiasa berhubungan dengan subyeknya22
Untuk itu dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi dan
wawancara untuk mengetahui praktik penggunaan dana yang tidak boleh
21 Lexi J Moleong Metode Penelitian Kualitatif (Bandung PT Remaja Rosdakarya 2009)
11 22 Basrowi dan Suwandi Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta PT Rineka Cipta
2008) 89
17
diakui sebagai pendapatan yang dilakukan oleh BMT Nurrohman Janti
Slahung
3 Lokasi Penelitian
Penelitian ini mengambil tempat di BMT Nurrohman Janti Slahung
tepatnya berada di jalan Mayjend Panjaitan Desa Janti Slahung Ponorogo
dengan pertimbangan bahwa lembaga ini merupakan lembaga keuangan
mikro yang memberikan layanan bagi masyarakat berdasarkan prinsip
syariah dan laporan keuangannya masih secara konvensional
4 Data dan Sumber Data
a Data
Data adalah fakta yang dapat ditarik menjadi suatu kesimpulan
dalam kerangka persoalan yang digarap23 Data dapat berupa teks
dokumen gambar foto artefak atau objek-objek lainnya yang
ditemukan di lapangan selama melakukan penelitian dengan
menggunakan penelitian kualitatif24 Adapun data-data yang
diperlukan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari
wawancara kepada karyawan manager dan DPS yang berada di BMT
Nurrohman Janti Slahung
23 Hendri Tanjung dan Abrista Devi Metode Penelitian Ekonomi Islam (Jakarta Gramata
Publishing 2013) 76 24 Jonathan Sarwono Metode Penelitian Kuantitatif dan Kuantitif (Yogyakarta Penerbit
Graha Ilmu 2012) 224
18
b Sumber Data
1) Sumber Data Primer
Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh
dari hasil wawancara kepada karyawan manager dan DPS di
BMT Nurrohman Janti Slahung untuk mendapatkan keterangan
yang benar-benar terjadi
2) Sumber Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk
yang sudah jadi sudah dikumpulkan dan diolah pihak lain
biasanya sudah dalam bentuk publikasi Data sekunder ini
biasanya sebagai pelengkap dari data primer25
Data sekunder yang mendukung penelitian penulis terdiri
dari seluruh data yang berkaitan dengan penggunaan dana yang
tidak bisa disebut sebagai pendapatan serta data dokumentasi
yang diperoleh dari BMT Nurrohman Janti Slahung
5 Teknik Pengumpulan Data
a Wawancara (interview)
Wawancara merupakan salah satu tehnik dalam pengumpulan
data penelitian yaitu suatu kejadian atau proses interaksi antara
pewawancara dan narasumber melalui komunikatif secara langsung26
25 Irawan Soeharto Metode Penelitian Sosial (Bandung PT Remaja Rosdakarya 2004)
67-68 26 Muri Yusuf Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Penelitian Gabungan
(Jakarta Kencana 2017) 372
19
Wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang terkait baik
secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data
terkait penelitian Peneliti melakukan wawancara kepada 4 (empat)
orang yaitu manager DPS dan 2 (dua) karyawan yang ada di BMT
Nurrohman Janti Slahung
b Observasi
Dalam arti sempit observasi adalah pengamatan secara langsung
terhadap gejala yang diteliti Secara luas observasi meliputi
pengamatan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung
terhadap objek yang sedang diteliti27
Dalam penelitian ini observasi dilakukan untuk mendapatkan
data tentang keadaan situasi dan kondisi BMT Nurrohman Janti
Slahung Peneliti mendatangi langsung kantor pusat BMT Nurrohman
Janti Slahung agar mendapatkan situasi dan kondisi terkini di BMT
Nurrohman Janti Slahung sehingga peneliti bisa melanjutkan
penelitian di BMT Nurrohman Janti Slahung
c Dokumentasi
Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang
diperoleh melalui dokumen-dokumen atau buku-buku tulisan-tulisan
yang ada kaitannya dengan masalah penelitian28 Teknik pengumpulan
data yang digunakan dengan cara membaca dan mengambil
27 Susilo Rahardjo dan Gudnanto Pemahaman Individu Teknik Nontes (Kudus Prenada
Media 2011) 42 28 Suharsimi Arikunto Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Bandung Rineka
Cipta 2006) 158
20
kesimpulan dari berkas-berkas atau arsip dokumen BMT Nurrohman
Janti Slahung
6 Analisis Data
Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat
pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data
dalam periode tertentu Aktivitas dalam analisis data menurut model Miles
dan Huberman yaitu data reduction data display dan conclusion drawing
atau verification Data reduction artinya data yang diperoleh dari lapangan
jumlahnya cukup banyak untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan
rinci Data display artinya penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk
uraian singkat bagan dan hubungan antar kategori Langkah ketiga yaitu
penarikan kesimpulan dan verifikasi29
Dalam penyusunan skripsi ini cara yang digunakan penulis untuk
menganalisa data adalah menggunakan metode deduktif dan induktif
Metode deduktif yaitu cara berfikir untuk menarik kesimpulan dari suatu
kaidah atau pendapat yang umum menuju ke suatu pendapat yang bersifat
khusus30 Sedangkan metode induktif yaitu cara berfikir untuk menarik
kesimpulan dari fakta-fakta kemudian dirumuskan menjadi suatu
kesimpulan atau jeneralisasi31
29 Sugiyono Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan RampD (Bandung Alfabeta
2016) 246-252 30 Burhan Bungin Analisis Data Penelitian Kualitatif (Jakarta PT Raja Grafindo Persada
2013) 47 31 Ibid 48
21
Dalam hal ini penulis mengemukakan terlebih dahulu teori-teori dan
data-data lalu menganalisanya dari fatwa DSN MUI kemudian dijadikan
pedoman dalam menganalisis penggunaan dana yang tidak boleh diakui
sebagai pendapatan di BMT Nurrohman Janti Slahung Ponorogo untuk
kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus yaitu apakah BMT
Nurrohman Janti Slahung Ponorogo sudah benar-benar menerapkan
ketentuan-ketentuan yang ada dalam fatwa DSN-MUI No123DSN-
MUIXI2018 tentang Penggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui
Sebagai Pendapatan (TBDSP) bagi Lembaga Keuangan Syariah Lembaga
Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariah
7 Pengecekan Keabsahan Data
Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini ditentukan dengan
cara
a Perpanjangan Pengamatan
Perpanjangan pengamatan akan memungkinkan peningkatan
derajat kepercayaan data yang dikumpulkan32 Dengan perpanjangan
pengamatan ini peneliti mengecek kembali apakah data-data terkait
penggunaan dana yang tidak bisa disebut sebagai pendapatan sudah
benar atau belum Jika data-data yang diperoleh selama ini ternyata
tidak benar maka peneliti melakukan pengamatan lagi yang lebih luas
dan mendalam sehingga diperoleh data yang pasti kebenarannya
32 Moleong Metodologi Penelitian 248
22
b Triangulasi
Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai
sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu33 Pada penelitian
ini peneliti melakukan pengecekan keabsahan data yang terkait
dengan penggunaan dana yang tidak bisa disebut sebagai pendapatan
serta peran DPS sudah benar atau belum dengan cara membandingkan
hasil wawancara dengan isi suatu dokumen dengan memanfaatkan
berbagai sumber data informasi sebagai bahan pertimbangan Dalam
hal ini peneliti membandingkan data hasil observasi dengan data hasil
wawancara dan juga membandingkan hasil wawancara dengan
wawancara lainnya yang kemudian diakhiri dengan menarik
kesimpulan sebagai hasil temuan lapangan
G Sistematika Pembahasan
Dalam penelitian ini untuk memberoleh pembahasan dan pemahaman
penulis membuat sistematikan pembahasan menjadi V (lima) bab yang mana
antara bab satu dengan bab lainnya mempunyai hubungan yang erat dan
berkaitan sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak bisa
dipisahkan yaitu sebagai berikut
1 BAB I PENDAHULUAN
Bab ini merupakan gambaran untuk memberikan pola
pemikiran bagi keseluruhan isi yang terdiri dari latar belakang
masalah rumusan masalah tujuan penelitian manfaat penelitian
33 Ibid 273
23
telaah pustaka kajian teori metode penelitian dan sistematika
pembahasan
2 BABII FATWA NO123DSN-MUIXI2018 TENTANG
PENGGUNAAN DANA YANG TIDAK BOLEH DIAKUI
SEBAGAI PENDAPATAN (TBDSP) BAGI LEMBAGA
helliphelliphelliphellipKEUANGANSYARIAH
Berisi uraian mengenai landasan teori yang digunakan untuk
menganalisis permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini yaitu
menguraikan fatwa DSN MUI tentang penggunaan dana yang tidak
boleh diakui sebagai pendapatan bagi lembaga keuangan syariah
Dalam hal ini peneliti memaparkan tentang gambaran singkat
fatwa No123DSN-MUIXI2018 tentang penggunaan dana yang
tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi lembaga keuangan
syariah
3 BAB III PRAKTIK PENGGUNAAN DANA TBDSP DAN
helliphelliphelliphellipPROSEDUR DEWAN PENGAWAS SYARIAH DI BMT
helliphelliphelliphellipNURROHMAN JANTI SLAHUNG PONOROGO
Bab ini berisikan data penelitian lapangan di BMT
Nurrohman Janti Slahung Ponorogo Dalam hal ini peneliti
memaparkan tentang sejarah BMT Nurrohman Janti Slahung visi
misi dan motto BMT Nurrohman Janti Slahung tempat dan
kedudukan BMT Nurrohman Janti Slahung pengurus BMT
Nurrohman Janti Slahung dan produk pembiayaan di BMT
24
Nurrohman Janti Slahung Selain itu peneliti juga memaparkan
tentang praktik penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai
pendapatan dan prosedur DPS dalam mengawasi penggunaan dana
yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan di BMT Nurrohman
Janti Slahung Ponorogo
BAB IV ANALISA FATWA NO123DSN-MUIXI2018 TENTANG
PENGGUNAAN DANA YANG TIDAK BOLEH DIAKUI
SEBAGAI PENDAPATAN (TBDSP) DI BMT NURROHMAN
JANTI SLAHUNG PONOROGO
Bab ini berisikan analisis fatwa analisis Fatwa No123DSN-
MUIXI2018 terhadap penggunaan dana yang tidak boleh diakui
sebagai pendapatan bagi lembaga keuangan syariah di BMT
Nurrohman Janti Slahung dan analisis fatwa No123DSN-
MUIXI2018 terhadap prosedur DPS dalam penggunaan dana
yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi lembaga
keuangan syariah di BMT Nurrohman Janti Slahung
BAB V PENUTUP
Bab ini berisikan kesimpulan yang merupakan jawaban
umum dari permasalahan yang ditarik dari hasil penelitian dan
berikut saran-saran yang ditujukkan bagi pihak-pihak terkait
dengan permasalahan penelitian
25
BAB II
FATWA NO123DSN-MUIXI2018 TENTANG PENGGUNAAN DANA
YANG TIDAK BOLEH DIAKUI SEBAGAI PENDAPATAN (TBDSP)
BAGI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
A Pengertian Fatwa Dewan Syariah Nasional
Fatwa mempunyai kesamaan dengan kata iftā dimana ia adalah masdar
dari kata aftā yufti iftārsquoan Adapun kata futya atau fatwa adalah isim masdar
dari aftā hanya saja kata futya lebih sering digunakan oleh orang Arab
sebagaimana yang dinukil oleh Ibn Mandzur dalam lisannya Pengertian iftārsquo
secara etimologi adalah al- Ibānah (penjelasan) yaitu memberikan penjelasan
kepada orang lain Atas dasar ini Iftārsquo berarti memberikan penjelasan kepada
orang lain yang menanyakan suatu hal34 Arti fatwa secara bahasa misalnya
terdapat dalam surah an-Nisā ayat 17635
هلك ليس له ولد وله أخت إن امرؤ يست فتوك قل الله ي فتيكم ي الكللة ف ما ت رك إن كا تا اث ن ت ين لهما وهو يرث ها إن لم يكن لها ولد لها ث ي ين ل وإن كاوا إخوة رجالا وساء للذكر مث الث لثان مما ت رك ح ا
﴾٦٧١﴿والله بكل شيء عليم ي ب ي ن الله لكم أن تضلوا Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah) Katakanlah Allah
memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu) jika seorang
meninggal dunia dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara
perempuan maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari
harta yang ditinggalkannya dan saudaranya yang laki-laki mempusakai
(seluruh harta saudara perempuan) jika ia tidak mempunyai anak tetapi
jika saudara perempuan itu dua orang maka bagi keduanya dua pertiga
34 Umarwan Sutopo ldquoDialektika Fatwa dan Hukum Positif di Indonesiardquo Justicia Islamica
1 (Juni 2018) 91 35Departemen Agama RI Al-Qurrsquoān dan Terjemahnya (Semarang CV Toha Putra 2008)
149
26
dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal Dan jika mereka (ahli
waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan maka
bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara
perempuan Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu supaya kamu
tidak sesat Dan Allah maha mengetahui segala sesuatu
Pengertian fatwa menurut syararsquo ialah menerangkan hukum syararsquo dalam
suatu persoalan menjadi sebuah jawaban dari suatu pertanyaan baik sipenanya
itu jelas identitasnya maupun tidak serta berbentuk perseorangan atau
kolektif36 Dengan demikian pengertian fatwa berarti menerangkan hukum-
hukum Alah SWT berdasarkan pada dalil-dalil syariah secara umum dan
menyeluruh Keterangan hukum yang telah diberikan itu dinamakan fatwa
Orang yang meminta atau menanyakan fatwa disebut mustaftī sedang yang
dimintakan untuk memberikan fatwa disebut mufti37 Fatwa memiliki fungsi
sebagai penerapan secara konkret ketentuan fiqh dalam masalah tertentu38
Pada umumnya fatwa ditetapkan berdasarkan keterangan al-Qurrsquoān
hādits ijmā dan qiyās Keempatnya merupakan sumber dalil hukum syariah
yang telah disepakati oleh jumhur ulama Jumhur ulama menyepakati validitas
keempat sumber tersebut sebagai sumber-sumber hukum syariah berdasarkan
firman Allah didalam al-Qurrsquoān surat an-Nisā ayat 59 sebagai berikut39
36 Yusuf Qardhawi Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan (Jakarta Gema Insani
Press 1997) 5 37 Ichwan Sam dkk Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI
(Jakarta Erlangga 2014) 7-8 38 Marsquoruf Amin dkk Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum dan
Perundang-undangan (Jakarta Puslitbang Kehidupan Keagamaan 2011) 21 39Departemen Agama Al-Qurrsquoān dan Terjemahnya 124
27
مر منكم إن يا أي ها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي اتم ت ؤمنون ب الله والي وم الخر ت نازعتم ي شيء ردوه إلى الله والرسول إن كن
لك ر وأحسن تأويل ذ ﴾٩٥﴿ خي Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya)
dan ulil amri di antara kamu Kemudian jika kamu berlainan pendapat
tentang sesuatu maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qurrsquoān) dan
Rasul (sunnahnya) jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan
hari kemudian Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik
akibatnya
Kebolehan untuk berijtihad juga diperkuat keterangan hadits yang
diriwayatkan oleh Mursquoādz ibn Jabal ketika diutus Rasulullah SAW untuk
menjadi qādhi di Yaman Rasulullah bertanya kepada Mursquoādz apakah yang
akan dilakukan dalam berhukum jika ia tidak menemukan dalil naqli dari al-
Qurrsquoān maupun sunnah maka Mursquoādz menjawab bahwa ia akan berijtihad
dengan akalnya dan Rasullah pun menyetujuinya40
Dikeluarkannya fatwa dipandang sebagai pendapat hukum yang
berdasarkan pertimbangan Pengeluaran fatwa ini dimaksudkan untuk
melaksanakan fungsinya yang utama yakni memberikan pendapat hukum
suatu masalah sesuai dengan pendapat mereka tentang tindakan apa yang
benar menurut pandangan syariah Fatwa telah berperan dalam menjelaskan
hukum Islam yang berbentuk jawaban konkret terhadap kasus demi kasus yang
telah dihadapi oleh masyarakat yang dapat dijadikan pedoman untuk
mengetahui bagaimana penerapan hukum syariah terhadap masalah tertentu41
40 Asrorun Nirsquoam Sholeh Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (tmp
Emir Cakrawala Islam 2016) 123 41 Amin dkk Fatwa Majelis 21
28
B Profil Dewan Syariah Nasional
1 Pengertian Dewan Syariah Nasional
Dewan Syariah Nasional atau disebut dengan DSN ialah suatu
lembaga bentukan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1999
yang beranggotakan para ahli hukum Islam Lembaga ini memiliki fungsi
melakukan tugas-tugas MUI dalam memajukan ekonomi umat menangani
masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan
syariah Salah satu tugas pokok dari DSN ialah mengkaji menggali dan
merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam dalam bentuk fatwa
untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga keuangan
syariah serta untuk memberikan pengawasan terhadap Dewan Pengawas
Syariah (DPS) yang ada dimasing-masing lembaga keuangan syariah
sebagai kewaspadaan MUI terkait dengan kemungkinan timbulnya fatwa
yang berbeda dimasing-masing DPS42
Lembaga ini memiliki fungsi utama sebagai pengawas produk
produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariat Islam DSN
membuat garis panduan produk syariah untuk keperluan pengawasan
Garis panduan tersebut diambil dari sumber-sumber hukum Islam yang
dijadikan dasar pengawasan bagi DPS pada lembaga-lembaga keuangan
syariah dan menjadi dasar pengembangan produk-produknya43
42 Muhammad Syafirsquoi Antonio Bank Syariah dari Teori ke Praktik (Jakarta Gema Insani
2001) 32 43 Ibid 32
29
2 Sejarah Terbentuknya Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia
(DSN-MUI)
Pasca diundangkannya Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang
perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang perbankan
kegiatan dan aktivitas pengembangan ekonomi syariah semakin
meningkat44 Hal itu kemudian diikuti pertumbuhan pesat aktivitas
perekonomian yang berdasarkan prinsip syariah termasuk mendorong
pendirian beberapa lembaga keuangan syariah Perkembangan pesat
lembaga keuangan syariah memerlukan aturan-aturan yang berkaitan
dengan kesesuaian operasional LKS dengan prinsip-prinsip syariah
Persoalan muncul karena institusi regulator yang semestinya mempunyai
otoritas mengatur dan mengawasi LKS yaitu Bank Indonesia (BI) untuk
perbankan syariah dan kementerian keuangan untuk lembaga keuangan
nonbank tidak dapat melaksanakan otoritasnya dibidang syariah (untuk
merumuskan prinsip-prinsip syariah secara langsung dari teks al-Qurrsquoān
hādits maupun kitab-kitab fiqih Kementerian keuangan dan BI tidak
memiliki otoritas untuk merumuskan prinsip-prinsip syariah secara
langsung dari teks-teks keagamaan dalam bentuk peraturan (regulasi) yang
bersesuaian untuk setiap lembaga keuangan syariah Sebab lain adalah
bahwa lembaga tersebut tidak dibekali peraturan perundang-undangan
44 Khotibul Umam Legislasi Fikih Ekonomi dan Penerapannya dalam Produk Perbankan
Syariah di Indonesia (Yogyakarta BPFE 2011) 49
30
yang mengatur tentang otoritas dalam mengurus masalah kesesuaian
syariah45
Rencana pembentukan DSN mulai dibincangkan pada tahun 1990
ketika acara lokakarya dan pertemuan yang membahas tentang bunga bank
dan pengembangan ekonomi rakyat serta merekomendasikan agar
pemerintah memfasilitasi pendirian bank berdasarkan prinsip syariah
Karena kesimpulan lokakarya ini mengindikasikan adanya kecenderungan
mempersamakan bunga bank dengan riba Selanjutnya pada tahun 1997
Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengadakan lokakarya ulama tentang
reksadana syariah yang salah satu rekomendasinya adalah pembentukan
DSN46
Pada pertemuan tanggal 14 Oktober 1997 telah disepakati
pembentukan DSN Usulan ini ditindaklanjuti sehingga tersusunlah DSN
secara resmi tahun 1998 Pada tahun 1999 pengurus DSN yang pertama
adalah menteri agama republik Indonesia Malik Fajar pada acara
Musyawarah Kerja Nasional (MUKERNAS) MUI di Jakarta tepatnya
pada bulan februari 1998 Kehadiran DSN pada tahun bersamaan dengan
terbentuknya komite ahli pengembangan syariah di BI yang kemudian
bertukar nama menjadi biro perbankan syariah47
45 M Cholis Nafis Teori Hukum Ekonomi Syariah Kajian Komprehensif tentang Teori
Hukum Ekonomi Islam Penerapannya dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional dan Penerapannya
ke dalam Peraturan Perundang-undangan (Jakarta UIP 2011) 82 46 SyafirsquoI Antonio Bank Syariah 32 47 Panji Adam Fatwa-fatwa Ekonomi Syariah Konsep Metodologi dan Implementasinya
pada Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta Sinar Grafika Offset 2018) 161
31
3 Tugas dan Wewenang Dewan Syariah Nasional
Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)
sebagai lembaga yang mempunyai otoritas dalam pembuatan fatwa di
bidang ekonomi syariah mempunyai beberapa tugas dan wewenang
Dalam pedoman dasar DSN-MUI yang termuat dalam bab IV keputusan
DSN-MUI Nomor 01 tahun 2000 tugas dan wewenang adalah sebagai
berikut
a Dewan Syariah Nasional bertugas48
1) Menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam
kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada
khususnya
2) Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan syariah
3) Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah
4) Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan
b Dewan Syariah Nasional berwenang49
1) Mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS di masing-masing
lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum
pihak terkait
2) Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan atau
peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang seperti
departemen keuangan dan BI
48 Marsquoruf Abdullah Hukum Keuangan Syariah pada Lembaga Keuangan Bank dan Non
Bank (Yogyakarta Aswaja Presindo 2016) 214 49 Ibid 214
32
3) Memberikan rekomendasi danatau mencabut rekomendasi
nama-nama yang akan duduk sebagai DPS pada suatu lembaga
keuangan syariah
4) Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang
diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah termasuk
otoritas moneter atau lembaga keuangan dalam maupun luar
negeri
5) Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk
menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan
oleh DSN
6) Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil
tindakan apabila peringatan tidak diindahkan
4 Kedudukan Status dan Anggota DSN
Kedudukan status dan anggota DSN yaitu50
a DSN merupakan bagian dari MUI
b DSN membantu pihak terkait seperti departemen keuangan BI dan
lain-lain dalam menyusun peraturan atau ketentuan untuk lembaga
keuangan syariah
c Anggota DSN terdiri dari para ulama praktisi dan para pakar dalam
bidang yang terkait dengan muamalah syariah
d Anggota DSN ditunjuk dan diangkat oleh MUI dengan masa bakti
sama dengan periode masa bakti pengurus MUI pusat yakni 5 (lima)
50 Ibid 231
33
tahun Sedangkan dalam buku petunjuk pelaksanaan pembukaan
kantor bank syariah yang diterbitkan oleh BI dikatakan bahwa masa
bakti DSN adalah 4 (empat) tahun
5 Mekanisme Kerja Dewan Syariah Nasional
Secara garis besar mekanisme kerja DSN sebagai berikut51
a Mengesahkan rancangan fatwa yang diusulkan oleh badan pelaksana
harian DSN dalam rapat pleno
b Menetapkan mengubah atau mencabut berbagai fatwa dan pedoman
kegiatan lembaga keuangan syariah dalam rapat pleno
c Mengesahkan atau mengklarifikasi hasil kajian terhadap usulan atau
pertanyaan mengenai suatu produk atau jasa lembaga keuangan
syariah dalam rapat pleno
d Melakukan rapat pleno paling tidak satu kali dalam tiga bulan atau
bilamana diperlukan
e Setiap tahunnya membuat suatu pernyataan yang dimuat dalam
laporan tahunan (annual report) bahwa lembaga keuangan syariah
yang bersangkutan telah atau tidak memenuhi segenap ketentuan
syariah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN
Untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan harian DSN tersebut
dibebankan kepada Badan Pelaksana Harian (BPH) Adapun mengenai
mekanisme kerja BPH adalah sebagai berikut52
51 Jaih Mubarok Perkembangan Fatwa Ekonomi Syariah (Bandung Pustaka Bani Quraisy
2004) 14 52 Ibid 14
34
a Menerima usulan atau pertanyaan hukum mengenai produk atau jasa
lembaga keuangan syariah
b Sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris paling lambat 1 (satu) hari
kerja setelah menerima usulan atau pertanyaan harus menyampaikan
permasalahan kepada ketua BPH
c Ketua BPH bersama anggota dan para ahli selambat-lambatnya 30
(tiga puluh) hari kerja harus membuat memorandum khusus yang
berisi telaah dan pembahasan terhadap suatu pertanyaan atau usulan
d Ketua BPH selanjutnya membawa hasil pembahasan ke dalam rapat
pleno DSN untuk mendapat pengesahan
e Fatwa atau memorandum DSN ditandatangani oleh ketua dan
sekretaris DSN
C Fatwa DSN-MUI tentang Penggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui
Sebagai Pendapatan (TBDSP)
Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan (TBDSP) tidak lain
adalah dana yang diterima atau dikuasai oleh Lembaga Keuangan Syariah
(LKS) Lembaga Bisnis Syariah (LBS) dan Lembaga Perekonomian Syariah
(LPS) tetapi tidak boleh diakui sebagai pendapatan atau kekayaannya Implisit
dalam fatwa bahwa pendapatan atau uang yang dihasilkan dari aktivitas
taruhan (maysir) maupun barang yang tidak diketahui pemiliknya digolongkan
35
ke dalam pendapatan non halal dan DSN-MUI memberikan fatwa sebagai dana
TBDSP53
Pertimbangan DSN-MUI mengeluarkan fatwa No 123DSN-
MUIXI2018 karena belum ada pedoman penyaluran atas sejumlah dana
titipan dimaksud Dengan demikian ada pedoman bagi manajemen untuk
mengatur arah penyaluran dana yang terhimpun Sementara itu di lingkungan
LKS LBS maupun LPS kian hari kian bertambah jumlah nilai maupun tuntutan
penyalurannya Walaupun besaran nilai dana TBDSP dari seluruh entitas
syariah di Indonesia tidak terdapat datanya namun nominalnya akan
berkorelasi positif dengan nilai aset dan jumlah kantor LKS LBS maupun
LPS54
Selanjutnya fatwa mengatur arah penggunaan dana TBDSP secara inklusif
untuk kemaslahatan umat Islam dan kepentingan umum yang tidak
bertentangan dengan prinsip syariah Dana TBDSP diarahkan guna
menyejahterakan fakir miskin penanggulangan bencana beasiswa dan
pembangunan fasilitas umum yang berdampak sosial Tujuan mulianya untuk
menghapus generasi yang lemah secara ilmu maupun ekonomi Harapannya
penggunaan dana TBDSP berorientasi pada pemecahan masalah penciptaan
nilai keanekaragaman desentralisasi ketahanan keberlanjutan dan
keharmonisan lingkungan (profit people dan planet) 55
53 M Salman Yusuf ldquoFatwa No 123 Untuk Siapardquo dalam https www pressreader
com indonesia majalah-investor 20190801 282462825619338 (diakses pada tanggal 12 Februari
2020 jam 0838) 54 Ibid 55 Ibid
36
Fatwa DSN MUI No 123DSN-MUIXI2018 merupakan hasil ijtihad
ulama yang dituangkan dalam rapat pleno pengurus DSN pada hari Kamis
tanggal 30 safar atau 08 november 2018 di Jakarta Dasar hukum pembuatan
fatwa No 123DSN-MUIXI2018 yaitu antara lain
1 QS an-Nisārsquo (4) ayat 2956
نكم بالباطل إلا أن ت ارة يا أي ها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم ب ي كون ت عن ت راض منكم
Hai orang yang beriman Janganlah kamu makan harta kamu di
antara kamu dengan jalan yang batil (tidak benar melanggar
ketentuan agama) tetapi (hendaklah) dengan perniagaan yang
berdasar kerelaan di antara kamu
2 QS al-Māidah (5) ayat 257
ثم والعدوان ولا ت عاووا على ال hellipوت عاووا على البر والت قوى hellipDan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan
dan janganlah kamu tolong-menolong dalam (mengerjakan) dosa
dan pelanggaranhellip
3 QS al-Baqārah (2) 27558
hellipوأحل الله الب يع وحرم الر با Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba
Berdasarkan alasan di atas DSN-MUI mengeluarkan fatwa mengenai
penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan yang sesuai
dengan prinsip syariah dan menjadi pedoman lembaga kuangan syariah dalam
menggunakan dana TBDSP yang sesuai dengan Islam
56 Departemen Agama Al-Qurrsquoān dan Terjemahnya 118 57 Ibid 152 58 Ibid 65
37
Fatwa DSN MUI No 123DSN-MUIXI2018 terbagi dalam empat
ketetapan yang masing-masing membahas apa saja yang termuat dalam
kegiatan penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan yaitu59
a Pertama Ketentuan Umum
Bagian pertama tentang ketentuan umum nomor satu disebutkan
bahwa dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi Lembaga
Keuangan Syariah (LKS) Lembaga Bisnis Syariah (LBS) dan Lembaga
Perekonomian Syariah (LPS) yang selanjutnya disingkat Dana TBDSP
adalah dana yang diterima atau dikuasai oleh LKS LBS dan LPS tetapi
tidak boleh diakui sebagai pendapatan atau kekayaannya Kedua Lembaga
Keuangan Syariah yang selanjutnya disingkat LKS adalah badan hukum
yang menyelenggarakan kegiatan usaha bidang keuangan berdasarkan
prinsip-prinsip syariah Ketiga Lembaga Bisnis Syariah yang selanjutnya
disingkat LBS adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan
bisnis berdasarkan prinsip-prinsip syariah Kemudian yang keempat
disebutkan bahwa Lembaga Perekonomian Syariah yang selanjutnya
disingkat LPS adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan
perekonomian syariah yang tidak masuk dalam kategori sebagai LKS dan
LBS60
59 DSN-MUI ldquoPenggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan bagi
Lembaga Keuangan Syariah Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariahrdquo dalam
httpsdsnmuioridkategorifatwa (diakses pada tanggal 10 Desember 2019 jam1640) 60 Ibid
38
b Kedua Ketentuan Terkait Dana TBDSP
Bagian kedua disebutkan bahwa dana TBDSP berasal antara lain
dari transaksi tidak sesuai dengan prinsip syariah yang tidak dapat
dihindarkan termasuk pendapatan bunga (riba) transaksi syariah yang
tidak terpenuhi ketentuan dan batasannya (rukun dan atau syaratnya)
dana sanksi (denda) karena tidak memenuhi kewajiban sesuai kesepakatan
(adam al-wafā bi al-iltizām) dana yang tidak diketahui pemiliknya
diketahui pemiliknya tetapi tidak ditemukan atau diketahui pemiliknya
tetapi biaya pengembaliannya lebih besar dari jumlah dana tersebut dana
tersebut boleh diakui sebagai dana TBDSP setelah satu tahun sejak
diumumkan kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan
yang berlaku LKS LBS dan LPS wajib membentuk rekening khusus
untuk penampungan dana TBDSP61
c Ketiga Ketentuan Terkait Penggunaan Dana TBDSP
Dana TBDSP wajib digunakan dan disalurkan secara langsung untuk
kemaslahatan umat Islam dan kepentingan umum yang tidak bertentangan
dengan prinsip syariah Bentuk-bentuk penyaluran dana TBDSP yang
dibolehkan adalah bantuan sumbangan secara langsung untuk62
a Penanggulangan korban bencana
b Sarana penunjang lembaga pendidikan Islam
c Masjid atau musholla dan penunjangnya
61 Ibid 62 Ibid
39
d Pembangunan fasilitas umum yang berdampak sosial
e Sosialisasi edukasi dan literasi ekonomi keuangan dan bisnis syariah
untuk masyarakat umum
f Beasiswa untuk siswa atau mahasiswa berprestasi danatau kurang
mampu
g Kegiatan produktif bagi dhuafa
h Fakir-miskin
Dana TBDSP boleh disalurkan secara langsung oleh LKS LBS dan
LPS dan atau melalui lembaga sosial Dana TBDSP tidak boleh
dimanfaatkan untuk kepentingan LKS LBS dan LPS antara lain dalam
bentuk
a Promosi produk maupun iklan (branding) perusahaan
b Pendidikan dan pelatihan untuk karyawan
c Pembayaran pajak zakat amp wakaf
d Pembayaran atau pelunasan tunggakan nasabah (end-user)
e Kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah
Setiap penggunaan dan penyaluran dana TBDSP harus mendapatkan
persetujuan atau opini dari Dewan Pengawas Syariah LKS LBS dan LPS
tersebut Dalam hal dana TBDSP digunakan untuk kegiatan produktif
maka penyalurannya harus sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku
40
d Keempat Ketentuan Penutup
Jika terjadi perselisihan di antara para pihak maka penyelesaiannya
dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah
setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah Fatwa ini berlaku
sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata
terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagaimana
mestinya63
Ketua MUI Maruf Amin menegaskan bank syariah hanya boleh
menggunakan dana non halal untuk kepentingan sosial Dana non halal tak
boleh bercampur untuk keuntungan bank Maruf menjelaskan bahwa dana non
halal merupakan segala bentuk pemasukan bank syariah yang bersumber dari
kegiatan yang tidak halal Ia lantas mencontohkan salah satu pendapatan non
halal itu berupa denda saat nasabah terlambat mengembalikan pinjaman
Menurutnya dana itu tak boleh dimasukan dan digunakan sebagai keuntungan
bank syariah dan harus digunakan untuk kegiatan-kegiatan sosial64
D Dana Non Halal pada Lembaga Keuangan Syariah
Dana adalah uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank dalam
bentuk tunai atau aktiva lain yang dapat segera diubah menjadi uang tunai
Dana non halal pada lembaga keuangan syariah adalah dana yang ketika diakui
sebagai pendapatan maka bisa masuk kategori pendapatan tidak halal Istilah
dana non halal menjadi dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan
63 Ibid 64 Asep Fathulrahman rdquo Maaruf Sebut Dana Tak Halal Bank Syariah Hanya untuk Sosialrdquo
dalam httpswwwcnnindonesiacomekonomi20181110154725-78-345508maaruf-sebut-dana-
tak-halal-bank-syariah-hanya-untuk-sosial (diakses pada tanggal 06 Maret 2020 jam 0905)
41
dikarenakan dana non halal dirasa tidak mencerminkan misi syariah agar tidak
terjadi salah pengertian didalam lingkup zakat Infāq dan shadaqāh serta pada
prinsipnya dana tersebut dapat digunakan (bukan dana non halal dalam arti
haram dan tidak bisa digunakan)
Dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan tersebut berasal antara
lain dari65
1 Tazīr atau sanksi berupa sejumlah dana yang dikenakan kepada nasabah
mampu bayar yang lalai dalam melaksanakan kewajibannya Sifat sanksi
ini adalah untuk mendidik nasabah agar selalu disiplin dalam
melaksanakan kewajibannya
2 Transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah yang tidak dapat
dihindari Misal dalam rangka pembiayaan Letter Credit (LC) bank
syariah harus membuka rekening di bank konvensional sehingga bank
syariah mendapatkan bunga
3 Tidak diketahui pemiliknya atau diketahui pemiliknya namun biaya
pengembaliannya lebih besar Misal hasil lelang atas aset nasabah ternyata
masih ada sisa setelah dikurangi segala biaya lelang dan hutang nasabah
Sisa tersebut harus dikembalikan kepada nasabah Pemilik Aset Namun
nasabah tidak bisa diketahui lagi keberadaannya (karena bagian dari
mafia) atau nasabah diketahui keberadaannya tapi uang sisa lelang lebih
kecil daripada biaya transfer
65 DSN-MUI ldquoPenggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan bagi
Lembaga Keuangan Syariah Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariahrdquo dalam
httpsdsnmuioridkategorifatwa (diakses pada tanggal 10 Desember 2019 jam1640)
42
4 Transaksi syariah yang di kemudian hari diketahui tidak sesuai dengan
prinsip syariah Misal obyek murābahah ternyata di kemudian hari
diketahui digunakan oleh nasabah untuk usaha yang bertentangan dengan
prinsip syariah Dalam hal ini bank syariah wajib menghentikan
pembiayaannya dan hanya mengambil pokok pembiayaanya
Kaidah-kaidah dalam perlakuan dana yang bersumber dari aktivitas non
halal yaitu66
a Dana yang bersumber dari aktivitas non halal adalah setiap pendapatan
yang bersumber dari transaksi yang dilarang syariah seperti bunga
b Ulama sepakat bahwa pendapatan tersebut adalah harta non halal
Sedangkan bagian modal atau pinjaman itu hukumnya halal
c Pendapatan non halal tersebut tidak boleh digunakan oleh pemiliknya
sebagai sumber tabungan atau deposito tetapi harus membersihkannya
dengan cara menyalurkannya untuk hajat-hajat sosial
d Jika terjadi maka deposan telah berdosa menggunakan sumber deposito
dari harta non halal Bagi LK penerima atau pengelola deposito jika tidak
mengetahuinya maka tidak berdosa Tetapi jika mengetahuinya maka
harus disalurkan untuk kepentingan sosial
Dana non halal ini otomatis bukan lagi dana non halal ketika tidak diakui
sebagai pendapatan oleh pihak LKS Dana tersebut menjadi halal bagi
mustahiq Mustahiq dana non halal ini biasanya adalah mustahiq (pihak yang
berhak) atas dana sosial dan kebajikan
66 Puspitasari Lenap rdquoPengungkapan Pendapatan Non-Halalrdquo 104-105
43
Dana sosial menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah uang yang
disediakan untuk suatu keperluan biaya kesejahteraan pemberian hadiah dan
derma yang ditujukan untuk mereka yang berhak menerimanya67
Secara sederhana dana sosial adalah dana atau uang yang disediakan untuk
suatu keperluan sosial Dana sosial dalam sistem keuangan bank syariah
merupakan dana non aset sebagai hukuman berupa pengenaan denda atau biaya
karena pelanggaran suatu perjanjian misalnya kelambatan pelunasan utang
pokok atau pelanggaran ketentuan rasio kas68
Sebagai lembaga keuangan syariah BMT memiliki kewajiban
pengelolaan dana nasabah dalam bentuk apapun Salah satu dana yang harus
dikelola dan didistribusikan oleh lembaga keuangan syariah ialah kewajiban
pengelolaan dana sosial Karena ini merupanan fungsi dan peran yang melekat
pada lembaga keuangan syariah untuk memobilisasi dana-dana sosial Berikut
ini yang merupakan dana-dana sosial yang wajib dikelola oleh lembaga
keuangan syariah69
a Zakat
Zakat merupakan pemberian harta dengan kadar tertentu yang
diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat yang
67 Kamus Besar Bahasa Indonesia ldquoDana Sosialrdquo dalam httpskbbiwebiddanahtml
(diakses pada tanggal 01 Maret 2020 jam 2100) 68 Ritwan Thovarsquoi Distribusi Dana Sosial pada Bayt al-Māl Wa al-Tamwīl (BMT) Alfa
Dinar Kerjo Karanganyar Naskah Publikasi (Surakarta Universitas Muhammadiyah 2016) 2 69 Totok Budisantoso dan Nuritomo Bank dan Lebaga Keuangan Lain (Jakarta Salemba
Empat 2017) 211
44
telah ditentukan oleh syariat Hukum dari zakat sendiri ialah fardhu āin
atas orang-orang yang cukup syaratnya70
b Infāq
Infāq berasal dari kata anfaqa yang berarti mengeluarkan sesuatu
(harta) untuk kepentingan umum Dalam terminologi syariah infāq berarti
mengeluarkan sebagian dari harta untuk sesuatu kepentingan yang
diperintahkan dalam ajaran Islam Infāq dikeluarkan oleh setiap orang
yang beriman baik yang pendapatannya besar maupun kecil baik disaat
lapang maupun sempit dan tidak ditentukan mustahiqnya sebagaimana
yang ada pada zakat71
c Shadaqāh
Shadaqāh yakni pemberian sesuatu yang bermanfaat kepada orang
lain misalnya makanan minuman atau harta dengan tidak mengharapkan
balasan dari orang yang menerimanya kecuali mengharapkan pahala dari
Allah Sehingga shadaqāh dapat di simpulkan memberikan zat dengan
tidak ada tukarannya dan tidak ada karenanya72
E Dewan Pengawas Syariah dalam Lembaga Keuangan Syariah
Dewan Pengawas Syariah (DPS) berperan untuk mengawal dan
memastikan bahwa bank syariah dalam operasionalnya sesuai dengan prinsip
syariah Dengan demikian peran DPS sangat penting karena untuk memastikan
70 Sulaiman Rasjid Fiqh Islam (Hukum Fiqh Isam) (Bandung Sinar Baru Algensindo
2016) 192 71 Rahmawati Muin Manajemen Zakat (Makassar Alauddin University Press 2011) 4 72 Sudarsono Pokok- pokok Hukum Islam (Jakarta PT Rineka Cipta 2001) 299
45
ada dan tidaknya kepatuhan syariah di BMT Tugas pokok DPS di BMT ada
tiga macam Pertama mengesahkan dan mengembangkan produk BMT yaitu
melakukan telaah kritis terhadap akad yang telah dipergunakan
memperbaikinya agar sesuai dengan prinsip syariah Begitu pula dengan
mengkaji dan mempelajari fatwa DSN-MUI untuk melihat kemungkinan
penterjemahannya menjadi produk baru di BMT Kedua mengawasi
manajemen BMT dalam mengaplikasikan akad yaitu melakukan pengawasan
operasional kerja manajemen dan aplikasi akad baik antar pengurus
pengelola maupun pihak luar yang berhubungan dengan BMT Ketiga
membina pengurus dan pengelola BMT secara informal melalui interaksi
keseharian rapat pengurus maupun secara formal dan rutin dalam kajian
tausiah yang memberikan bekal dan pemahaman keislaman yang
menyeluruh73
Sedangkan wewenang DPS adalah memberikan pedoman syariah kepada
bank untuk pengerahan dana penyaluran dana dan kegiatan bank lainnya dan
mengadakan perbaikan seandainya suatu produk yang dijalankan dinilai tidak
sesuai syariah74
Dalam buku yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dijelaskan bahwa
DPS mempunyai tiga kedudukan yaitu75
73 Akhmad Faozan ldquoPeran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Penerapan Shariah
Compliance pada Bayt al-Māl Wa al-Tamwīl (BMT) di Kota Purwokertordquo JPA 1 (Juni 2015) 145-
146 74 Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad SyafirsquoI Antonio Apa dan Bagaimana Bank
Islam (Yogyakarta Dana Bhakti Wakaf 1992) 2 75 Mubarok Perkembangan Fatwa 17
46
a Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi pimpinan Unit Usaha
Syariah (UUS) dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang
berkaitan dengan aspek syariah
b Sebagai mediator antara bank dengan DSN dalam mengkomunikasikan
usul dan saran pengembangan produk dan jasa bank yang memerlukan
kajian dan fatwa dari DSN
c Sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan pada bank DPS wajib
melaporkan kegiatan usaha dan perkembangan bank syariah yang
diawasinya kepada DSN minimal satu kali dalam satu tahun Perlu
ditambahkan bahwa kedudukan DPS di bank-bank syariah juga
berkedudukan sebagai penjamin bahwa bank yang diawasinya berjalan
sesuai dengan prinsip syariah
Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam manajemen
penyaluran dana DPS harus menjalankan kewajibannya sesuai dengan
amanah Berikut merupakan wewenang dan tanggung jawab DPS dalam
pengawasan penyaluran dana yaitu76
a Menyetujui rencana penyaluran dana tahunan termasuk rencana pemberian
penyaluran dana kepada pihak yang terkait dengan bank dan penyaluran
dana kepada nasabah-nasabah besar tertentu yang akan tertuang dalam
rencana kerja bank yang disampaikan kepada BI
76 Muhamad Manajemen Pembiayaan Bank Syarirsquoah (Yogyakarta UPP STIM YKPN
2016) 146
47
b Mengawasi proses pelaksanaan pemberian penyaluran dana tersebut
berkaitan dengan syariat Islam
c Meminta penjelasan danatau pertanggungjawaban direksi serta meminta
langkah-langkah perbaikan apabila rencana pemberian penyaluran dana
tersebut menyimpang dari unsur syariah
48
BAB III
PRAKTIK PENGGUNAAN DANA TBDSP DAN PROSEDUR DEWAN
PENGAWAS SYARIAH DI BMT NURROHMAN DESA JANTI
KECAMATAN SLAHUNG KABUPATEN PONOROGO
A Profil BMT Nurrohman Janti Slahung Ponorogo
1 Sejarah BMT Nurrohman
BMT Nurrohman merupakan lembaga keuangan yang berpayung
hukum koperasi dengan pola syariah BMT Nurrohman mendapatkan izin
resmi dari pemerintah kabupaten Ponorogo (DINAS INDAKOP) dengan
izin badan hukum No 518083BH405482004 pada tanggal 06 Juli
200477
Awal berdirinya BMT Nurrohman Janti Slahung dilatar belakangi
oleh masalah perekonomian masyarakat sekitar desa Janti Sekitar tahun
2004 banyak BPKB milik masyarakat Janti yang dijadikan sebagai
jaminan pinjaman di Koperasi Pada waktu itu jasa koperasi yang
dikenakan kepada masyarakat atas pinjaman yang diberikan sekitar 5-6
per bulan Karena faktor tersebut ada tokoh masyarakat yang merasa
perihatin dengan kondisi yang dialami masyarakat Janti Sehingga tokoh
masyarakat tersebut memberikan usulan atas pemikirannya kepada
jamarsquoah yasin untuk mendirikan sebuah BMT dengan jasa yang rendah
untuk menolong masyarakat Janti dan sekitarnya yang kekurangan dana78
77 Arif Fauzani Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 09 Desember 2019 78 Ibid
49
Ketika awal pendirian BMT Nurrohman menggunakan modal
dengan model saham Modal yang dimiliki berasal dari penjualan saham
kepada masyarakat Janti yang menjadi anggota BMT dengan harga saham
per lembarnya ialah Rp 10000 dan setiap anggota membeli saham dengan
jumlah yang berbeda Setelah pendirian berlangsung beberapa bulan
pihak BMT mencari perizinan badan hukum dengan mengajukan ke BPRS
Al-Mabrur Karena BMT di Ponorogo dengan model saham tidak bisa
Sehingga pihak BMT ingin bernaung di bawah BPRS yang menggunakan
model saham Tetapi pihak BPRS tidak bisa menerima pengajuan dari
BMT yang ingin bernaung di bawah BPRS Pihak BPRS pun memberi
saran kepada pihak BMT Nurrohman untuk berdiri sendiri dengan modal
awal Rp 500000000 Sedangkan BMT Nurrohman tidak memiliki dana
sebanyak itu Karena pihak BMT memiliki kenalan di DINAS INDAKOP
dan diberi arahan untuk mengajukan perizinan di DINAS INDAKOP79
Setelah mengajukan perizinan ternyata badan hukum BMT
Nurrohman di bawah payung hukum koperasi Karena saat itu BMT
Nurrohman menggunakan model saham sedangkan koperasi dengan
sistem simpanan pokok dan simpanan wajib Maka pihak BMT membuat
ketetapan simpanan pokok sebesar Rp 500000 dan simpanan wajib Rp
10000 Karena para anggota membeli saham dengan jumlah yang
berbeda-beda Bagi anggota yang memiliki saham di atas Rp 500000
maka Rp 500000 tersebut dijadikan simpanan pokok dan sisanya
79 Ibid
50
dimasukkan sebagai simpanan wajib Tetapi jika jumlah saham yang
dimiliki anggota kurang dari Rp 500000 maka anggota akan diberi
pinjaman oleh koperasi lain Agar simpanan pokoknya terpenuhi sebesar
Rp 500000 koperasi lain tersebut memberi pinjaman kepada anggota dan
pihak anggota juga menerima pinjaman tersebut Agar modal BMT
terpenuhi sesuai dengan modal awal yang harus dimiliki untuk perizinan
badan hukum koperasi80
Proses pendirian dan perizinan BMT Nurrohman mengalami banyak
kendala Karena model pendirian BMT yang awal mulanya dengan model
saham harus diganti dengan bentuk simpanan pokok dan simpanan wajib
Hingga pada akhirnya BMT Nurrohman mendapat perizinan dari DINAS
INDAKOP dan pengesahan pada tanggal 6 Juli 2004 dengan badan hukum
No 518083BH40548200481
2 Visi dan Misi BMT Nurrohman
a Visi
1) Menjadi solusi ekonomi masyarakat berdasarkan syariah
b Misi
1) Mampu memberikan pelayanan terbaik proaktif dan responsive
2) Memberikan kontribusi bagi kesejahteraan anggota dan
masyarakat
80 Ibid 81 Ibid
51
3 Lokasi BMT Nurrohman
KSU BMT Nurrohman beralamatkan di Jl Mayjend Panjaitan desa
Janti Slahung Ponorogo Telepon 085259995795
4 Struktur Organisasi BMT Nurrohman
BMT Nurrohman Janti Slahung beroperasional secara struktural
berdasarkan tugas masing-masing Adapun struktur organisasi BMT
Nurrohman Janti Slahung sebagai berikut82
a Pengurus
1) Ketua Ketua I Darory
Ketua II Darmanto Priyo U
2) Sekretaris Sekertaris I Jumadi
Sekertaris II Bambang Joni R
3) Bendahara Bendahara I Hartono
Bendahara II Misdi Rianto
b Pengawas
1) Dewan Pengawas Dewan Pengawas I Drs Larman
Dewan Pengawas II Kurisuprapto
2) Penasehat Katemun
c Karyawan
1) Manajer Arif Fauzani
2) Akuntansi Merinda Budi R
3) Kasir Dasri
82 Ibid
52
4) Debt Collector Agus Wahyudi
5 Produk-produk BMT Nurrohman
Berikut ini jenis produk yang ditawarkan oleh BMT Nurrohman Janti
Slahung
a Penghimpunan Dana
1) Simpanan Sistem Harian
Simpanan bagi masyarakat yang ingin menyimpan dananya
di BMT Setiap nasabah yang menyimpan di BMT Nurrohman
akan mendapat jasa atas simpanannya sebesar 075 setiap
bulan Setiap simpanan per Rp 1000000 akan mendapat jasa
sebesar Rp 7500 per bulan Namun di BMT Nurrohman sistem
jasanya adalah harian Jika nasabah menyimpan di BMT selama
5 hari maka nasabah sudah mendapatkan jasa dari BMT selama
5 hari tersebut Nasabah yang akan menabung di BMT
Nurrohman juga dikenakan biaya administrasi pada proses awal
akad untuk pembuatan buku tabungan sebesar Rp 500083
b Penyaluran Dana
1) Mudārabah
Pembiayaan mudārabah yaitu penyaluran dana yang
ditujukan untuk masyarakat yang membutuhkan tambahan modal
usaha Pada pembiayaan ini penetapan bagi hasil yang semestinya
diganti dengan mark upjasa yang harus dibayar oleh setiap
83 Merida Budi R Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 09 Desember 2019
53
nasabah yang melakukan pembiayaan di BMT Nurrohman
Sehingga dalam pembayaran angsuran pembiayaan nasabah
selain membayar pokok juga akan dikenakan pembayaran mark
upjasa setiap bulan Dengan pilihan besaran mark upjasa 3
untuk jenis menurun dengan jangka waktu maksimal 4 bulan dan
2 untuk jenis flad dengan jangka waktu minimal 4 bulan dan
maksimal 12 bulan Contoh perhitungannya sebagai berikut84
Pembiayaan mudārabah untuk jenis menurun dengan jangka
waktu selama 4 bulan
Pokok bulan ke 1 1000000 4 = 250000
Mark up jasa 1000000 x 3 = 30000
Maka nasabah harusnya membayar pada bulan ke 1 sebesar
Rp280000
Pada pembayaran kedua selanjutnya menurun
Pokok bulan ke 2 750000 3 = 250000
Mark up jasa 750000 x 3 = 22500
Maka nasabah harusnya membayar pada bulan ke 2 sebesar
Rp272500 dan menurun seterusnya85
Namun untuk jenis menurun ini boleh di bayarkan jasanya
saja sebesar Rp 30000 setiap bulannya Sehingga pada bulan ke
84 Ibid 85 Ibid
54
4 maka nasabah harus melunasi pembayaran pembiayaan sebesar
Rp 103000086
Sedangkan pembiayaan jenis flad dengan jangka waktu selama 4
bulan
Pokok bulan ke 1 1000000 4 = 250000
Mark up jasa 1000000 x 2 = 20000
Maka nasabah harus membayar setiap bulan sebesar Rp
27000087
2) Murābahah
Pembiayaan murābahah yaitu penyaluran dana yang
ditujukan untuk masyarakat dengan pola jual beli yakni
membelikan barang yang dibutuhkan masyarakat sebagai
nasabah BMT Nurrohman Pada pembiayaan ini margin diganti
dengan mark upjasa yang harus dibayar oleh setiap nasabah yang
melakukan pembiayaan di BMT Nurrohman Sehingga dalam
pembayaran angsuran pembiayaan nasabah selain membayar
harga jual juga akan dikenakan pembayaran mark upjasa setiap
bulan Dengan pilihan besaran serta penghitungan mark upjasa
sama dengan pembiayaan mudārabah88
86 Ibid 87 Ibid 88 Ibid
55
B Mekanisme Pembiayaan di BMT Nurrohman Janti Slahung Ponorogo
Berikut ini merupakan mekanisme pengajuan permohonan pembiayaan di
BMT Nurrohman
1 Pengajuan Permohonan Pembiayaan
Setiap nasabah yang ingin melakukan pembiayaan di BMT
Nurrohman melengkapi persyaratan sebagai berikut
a Mengisi formulir pengajuan pembiayaan
b Fotocopy KTP sebanyak 2 lembar
c Fotocopy STNK kendaraan bermotor yang akan di jadikan jaminan
sebanyak 2 lembar
d Fotocopy BPKB kendaraan bermotor yang akan di jadikan jaminan
sebanyak 2 lembar
e Membawa KTP dan STNK asli pada pengajuan pembiayaan awal
guna untuk pencocokan data89
2 Cek Barang Jaminan
Nasabah yang melakukan pembiayaan di BMT Nurrohman akan dicek
barang jaminannya untuk melihat kelayakan barang jaminan Nasabah
harus membawa langsung barang jaminannya untuk mencocokkan data
serta melihat kondisi dari barang jaminan90
89 Dasri Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 09 Desember 2019 90 Ibid
56
3 Penandatanganan akad atau perjanjian pembiayaan
Setelah pihak BMT menerima permohonan pembiayaan dari nasabah
maka pihak BMT dan nasabah akan membuat kesepakatan terhadap mark
upjasa pembiayaan dan penandatanganan akad sesuai dengan akad yang
diajukan nasabah91
4 Pencairan
Pencairan pembiayaan dengan menandatangani realisasi pembiayaan
oleh pihak BMT dan nasabah BMT Nurrohman setiap pembiayaan yang
diajukan oleh nasabah dapat langsung dicairkan ketika pengajuan
sehingga nasabah dapat langsung membawa pulang dana yang dibutuhkan
saat itu juga92
C Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan (TBDSP) dan
Penggunaannya di BMT Nurrohman Janti Slahung Ponorogo
Lembaga keuangan syariah dalam aktivitas bisnisnya terkadang tidak
terlepas dari kegiatan yang menghasilkan dana yang tidak boleh diakui sebagai
pendapatan seperti lembaga keuangan syariah BMT Nurrohman yang pada
praktiknya memiliki beberapa dana yang tidak boleh diakui sebagai
pendapatan
91 Ibid 92 Ibid
57
Berikut ini merupakan laporan keuangan BMT Nurrohman Janti Slahung
tahun 2019
Tabel 31 Cash Flow KETERANGAN 31 Des 2019
-(Rp)-
31 Des 2018
-(Rp)-
I PENERIMAAN
1 Penerimaan dari BPR JATIM 729500000 747500000
2 Pengembalian dari Instansi Lain 281300000 266300000
3 Pendapatan mar-up Instansi Lain 73301950 53520750
4 Pendapatan Marup 2 29610100 19377000
5 Pendapatan Marup 3 544766000 529174600
6 Pendapatan Provisi 15 9334750 5425000
7 Pendapatan Provisi 2 97343950 94947250
8 Pendapatan Denda 2 481000 435500
9 Pendapatan Denda 3 4110100 3701700
10 Tabungan 15000 1617941600
11 Dana Khusus (60 Denda 3) 1486971750 5802800
12 Dana Cadangan Resiko (3Provisi 2) 4814000 2937050
13 Simpanan Pokok 3081450 900000
14 Simpanan Wajib 1780000 720000
15 Lain-lain 560000
JUMLAH PENERIMAAN 3267370050 3348683250
1 Pengembalian Pinjaman 2 227720900 152695800
2 Pengembalian Pinjaman 3
4752836500 4895183000
Jumlah Pengembalian Pinjaman 4980557400 5047878800
JUMLAH TOTAL PENERIMAAN 8247927450 8396562050
II PENGELUARAN
1 Piutang Nasabah 2 374750000 201450000
2 Piutang Nasabah 3
4947150000 4873540000
JUMLAH PIUTANG USAHA 5321900000 5074990000
1 Tabungan Pada BPR JATIM 820000000 870000000
2 Tabungan Pada Instansi lain 358500000 429600000
3 Tabungan Pada Bank JATIM - -
4 Tabungan pada BRI - -
JUMLAH TAB DI BANK amp INSTANSI 1178500000 1299600000
III BIAYA OPERASIONAL
1 Penghormatan Pengurus 62574000 54007700
2 Perjalanan Rapat Pengurus 11700000 7200000
3 Konsumsi Rapat Pengurus 2340000 1215000
(bersambung)
58
Tabel 31 Lanjutan
KETERANGAN 31 Des 2019
(Rp)-
31 Des 2018
(Rp)-
4 Biaya Gaji Karyawan 100110000 87055700
5 Biaya Konsumsi Kantor 1800000 1500000
6 Biaya Transportasi Karyawan 982500 677000
7 Baiaya Foto Copy 857500 656500
8 Biaya ADM amp Percetakan 4165000 3724000
9 Biaya Listrik 1200000 1200000
10 Biaya Telpon amp Wifi 2821000 2445500
11 Biaya Perawatan Alat Kantor 1716000 788000
12 Biaya Promosi 3200000 6325000
13 Biaya Pajak Motor 250000 500000
14 Biaya Kesehatan 600000 600000
15 Biaya Inventaris Kantor 26162000 3000000
16 Biaya Sosial 2900000 2250000
17 Biaya PPH 3650700 5444500
18 Biaya lembur 1000000 1000000
19 Biaya Pendidikan 550000 1585000
20 Seragam Karyawan amp Pengurus 6900500 5600000
21 Zakat 6049000 7246600
22 Gaji 13 13557000 11755600
23 SHU Pengurus amp Karyawan 42085500 39557250
24 Biaya THR 49171250 41847300
25 Penarikan SHU Anggota th 2018 10925100 12933200
26 Biaya RAT 29320000 44930000
27 BPJS Ketenagakerjaan 2088000 2088000
28 Programmer uPemb 2 Ut Computer 818000 11000000
29 Penarikan Simapanan mana suka 5171850 -
30 Pajak 10 SHU 2018 15300000 12100000
31 Penarikan dan SHU Anggota th 2017 11138500 -
32 Sewa Kantor 3000000 -
33 Dana Promosi Jam Dinding 11600000 -
34 Lain-lain 2400000 2400000
JMLH TOTAL BIY OPERASIONAL 438103400 372630850
PENGEMBALIAN HUTANG
1 Pada Penabung 1340904680 1466059650
2 Bagi Hasil Penabung 13477
120
117728750
JUMLAH PENGEMBALIAN HUTANG 1354381800 1583788400
JUMLAH TOTAL PENGELUARAN 8297885200 8331009250
SURPLUS (DEVISIT) (44957750) 65552800
SALDO AWAL 102268850 36716050
SALDO AKHIR 57311100 102268850
Sumber Arif Fauzani (2019 12)
59
Tabel 32 Perhitungan Sisa Hasil Usaha
KETERANGAN 31 Des 2019
-(Rp)-
31 Des 2019
-(Rp)-
I PENDAPATAN OPERASIONAL
1 Pendapatan mar up instansi lain 73301950 53520750
2 Pendapatan marup 2 35134100 19377000
3 Pendapatan marup 3 539798500 529174600
4 Pendapatan provisi 15 9628500 5425000
5 Pendapatan provisi 2 96161650 95172550
6 Pendapatan denda 2 540500 435500
7 Pendapatan denda 3 3723200 4366300
8 Pendapatan lain-lain 15000 25000
JMLH PEND OPERASIONAL 758303400 707496700
II POTONGAN JASABGHASIL
1 Potongan jasa penabung 130380537 117728750
2 Bagi hasil ke BMI - -
JML POTONGAN JASA BG HASIL 130380537 117728750
SISA HASIL USAHA KOTOR 627922863 589767950
III BEBAN USAHA
1 Biaya Depresiasi 1650000 1800000
2 Biaya Amortisasi 12320550 11270800
3 Penghormatan Pengurus 62574000 54007200
4 Perjalanan Rapat Pengurus 11700000 7200000
5 Konsumsi Rapat Pengurus 2340000 1215000
6 Biaya Gaji Karyawan 100110000 87055200
7 Biaya Konsumsi Kantor 1800000 1500000
8 Biaya Transportasi Karyawan 982500 677000
9 Biaya Fotocopy 1151500 656500
10 Biaya ATK amp Percetakan 3951000 3724000
11 Biaya Listrik 1200000 1200000
12 Biaya Telepon Internet 2741000 2445500
13 Biaya Perawatan Alat Kantor 2586000 788000
14 Biaya Promosi 14825000 6325000
15 Biaya Pajak Motor 250000 500000
16 Biaya Inventaris 30000 -
17 Seragam Pengurus amp Karyawan 6900000 5600000
18 Zakat 6049500 7246600
19 Gaji 13 13557000 11755600
20 Biaya RAT 45020000 44930000
21 Biaya Lembur 1000000 1000000
22 Biaya THR 49171250 41847300
23 Biaya BPJS Ketenagakerjaan 2088000 2088000
24 Biaya lain-lain 2400000 2400000
25 Biaya Programmer 2 Ut Komputer 818000 11000000
(bersambung)
60
Tabel 32 Lanjutan
KETERANGAN 31 Des 2019
(Rp)-
31 Des 2018
(Rp)-
JUMLAH BEBAN USAHA 347215300 308231700
IV DANA CADANGAN
1 Dana Khusus (5580600) 5802000
2 Dana Cadangan Resiko 3 Provisi (2974050) 3305350
JUMLAH DANA CADANGAN (8554650) 8739850
V PEND amp BY LUAR USAHA
1 Pendapatan Jasa Bank (16894650) (16528000)
2 Biaya ADM Bank 3378970 3305350
JMLH PEND amp BY LUAR USAHA (13515680) (13222650)
JMLH TOTAL PENGELUARAN 325144970 303748900
SHU SEBELUM PAJAK 302777893 286019050
POTONGAN PPH 3499774 5444500
SHU SETELAH PAJAK 299278119 280574550
Sumber Arif Fauzani (2019 12)
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pendapatan non halal di BMT
Nurrohman berasal dari pendapatan yang diperoleh akibat adanya kerjasama
dengan pihak lain yang tidak menggunakan skema syariah (bunga) dan dari
sanksi nasabah yang menunda pembayaran (denda) Sehubungan dengan dana
non halal menurut keterangan dari bapak Arif Fauzani beliau mengatakan
bahwa
ldquoBMT Nurrohman mendapatkan bunga dari penyimpanan kepada
lembaga keuangan konvensional yaitu bank BPR JATIM Kami
menyimpan dana disana karena selain dekat juga mudah dalam proses
pencairan dananya Dari penyimpanan tersebut memang mendapatkan
bunga dan bunga tersebut masih kami masukkan ke dalam pendapatan
operasional usaha jadi belum dipisahkan secara khususrdquo
BMT Nurrohman juga telah mengantisipasi untuk mengatasi nasabah
yang melakukan penundaan pembayaran pembiayaan Berikut ini merupakan
sanksi yang diterapkan BMT Nurrohman apabila mendapati nasabah yang
menunda pembayaran yaitu93
93 Arif Fauzani Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 09 Desember 2019
61
1 Teguran
Teguran ini bertujuan untuk mengingatkan nasabah bahwa ada etika
dalam melakukan pembayaran pembiayaan BMT Nurrohman
memberikan teguran bagi nasabah yang melakukan penundaan
pembayaran yang masih memiliki karakter baik dan telat pembayaran
masih dalam rentang waktu pengecualian dari tanggal jatuh tempo
pembayaran pembiayan yakni 10 hari terlebih untuk nasabah baru yang
masih pertama melakukan pembayaran pembiayaan94
2 Surat peringatan atau penagihan
Surat peringatan diberikan kepada nasabah yang tidak segera
memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian surat peringatan ini
diberikan pada nasabah dirumahnya sebagai upaya BMT Nurrohman
dalam menyelesaikan secara kekeluargaan Jika selama 3 bulan berturut-
turut nasabah tidak mau memenuhi kewajiban angsuran pembayaran maka
BMT akan memberikan surat penagihan yang disertai dengan rincian
kewajiban yang harus dibayarkan oleh nasabah
3 Sanksi denda
Sanksi denda dijatuhkan kepada nasabah bersamaan dengan adanya
surat penagihan bagi nasabah yang menunda pembayaran pembiayaan di
BMT Nurrohman95
94 Ibid 95 Ibid
62
4 Sanksi black list untuk pengajuan selanjutnya
Sanksi ini diberikan kepada nasabah yang telah diberikan sanksi
peringatan penagihan dan denda namun tidak mengindahkan sanksi
tersebut Maka untuk pengajuan pembiyaan selanjutnya nasabah dapat
terkena black list yakni penolakan maupun pemberian pembiayaan tidak
sesuai dengan pengajuan pembiayan96
5 Sita jaminan
Eksekusi jaminan cenderung lebih dipilih pihak BMT dalam
memberikan sanksi dalam penyelesaian masalah BMT pada nasabah
mampu yang menunda pembayaran (nasabah nakal) eksekusi jaminan
dilakukan apabila dengan berbagai peringatan diatas telah dilakukan
namun tidak menuai hasil maka akhirnya eksekusi jaminan pun dilakukan
untuk menutup dana pembiayaan dan apabila masih terdapat sisa maka sisa
tersebut akan dikembalikan pada nasabah Namun apabila terjadi
kekurangan dalam menutup dana pembiayaan dari hasil eksekusi jaminan
BMT tidak mempermasalahkan bahkan tidak meminta kekurangan dana
pembiayaan tersebut97
Sehubungan dengan sanksi yang diterapkan di BMT Nurrohman bapak
Arif Fauzani selaku manajer beliau mengatakan bahwa
ldquoSeluruh sanksi yang diterpakan di BMT Nurrohman memiliki tujuan
untuk memberikan rasa jera pada nasabah dan rasa tanggung jawab untuk
memenuhi kewajiban membayar angsuran pembiayaan Sedangkan
sanksi berupa denda hanya akan diberikan kepada kepada nasabah yang
96 Ibid 97 Ibid
63
mampu membayar tetapi menunda-nunda pembayaran dengan
disengajardquo
Kriteria nasabah yang dikatakan mampu menurut BMT Nurrohman
sebagai berikut98
1 Keadaan fisik dari rumah nasabah
Jika rumah nasabah itu bagus dan pembangunan hasil dari
hartauang nasabah itu sendiri dapat di jadikan satu persyaratan sebagai
nasabah mampu namun masih di iringi dengan persyaratan berikutnya
2 Harta kepemilikanaset dari nasabah
Kepemilikan harta benda atau aset yang ada di rumah nasabah saat
diadakan penagihan bisa dikatakan dalam barang-barang tersier dan
kepemilikannya memang milik nasabah itu sendiri sehingga nasabah dapat
dikategorikan dalam nasabah mampu
3 Pekerjaanpenghasilan nasabah
Dari pekerjaan yang dijalankan oleh nasabah dapat ditafsirkan
seberapa penghasilan nasabah tersebut Sehingga dapat diperhitungkan
nasabah tersebut dapat dikatakan nasabah mampu atau tidak
4 Kondisi usaha dari nasabah
Kondisi usaha yang dimiliki nasabah dapat dijadikan penilaian
nasabah itu mampu atau tidak Karena jika usaha yang dimiliki nasabah
berjalan dengan baik bahkan lancar dan terus berkembang maka nasabah
tersebut dikatakan nasabah mampu
98 Agus Wahyudi Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 09 Desember 2019
64
5 Dilihat dari kondisi nasabah saat itu dan permasalahan yang dialami
nasabah
Kondisi dan permasalahan yang sedang dihadapi oleh nasabah
pastinya tidak akan sama setiap bulannya Pasti ada keadaan dan
permasalahan tidak terduga yang akan datang secara mendadak dan
mendesak Sehingga hal ini juga dijadikan salah satu persyaratan sebagai
nasabah tersebut dikatakan nasabah mampu atau tidak Karena jika
nasabah tersebut sedang dilanda permasalahan yang begitu serius dan
termasuk dalam kategori keadaan force marjeur maka nasabah tersebut
tidak dikenai denda
6 Referensi dari tetangga nasabah
Referensi tetangga ini digunakan untuk menanyakan kebenaran dari
keterangan nasabah tentang kondisi ekonomi sampai permasalahan yang
sedang dihadapi nasabah tersebut
7 Karakter Nasabah itu sendiri
Karakter nasabah ini dilihat dari riwayat pembayaran yang dilakukan
oleh nasabah selama ini apakah baik atau buruk Selain itu karakter ini
dapat dilihat ketika adanya penagihan yang dilakukan oleh pihak BMT
Sedangkan nasabah yang tidak atau belum mampu membayar disebabkan
force majeur tidak boleh dikenakan sanksi dijelaskan oleh Bapak Agus
Wahyudi selaku debt collector sebagai berikut99
ldquoKriteria nasabah yang tidak boleh dikenakan sanksi adalah nasabah
yang memiliki permasalahan keluarga yang sulit untuk dipecahkan
99 Ibid
65
seperti terkena penyakit serius kecelakaan perceraian sehingga beban
hidup ditanggung oleh salah satu pihak dengan tidak ada kemampuan
untuk melakukan angsuran pembayaran pembiayaan Kemudian nasabah
yang terkena bencana alam yang tidak terduga yang membuat hilangnya
harta benda nasabah seperti tanah longsor kebakaran kemudian
nasabah yang mengalami kebangkrutan atas usahanya dan yang terakhir
nasabah yang memiliki usaha dibidang pertanian dan mengalami gagal
panenrdquo
Sanksi yang didasarkan pada prinsip tazīr bertujuan agar nasabah lebih
disiplin dalam melakukan kewajibannya Sanksi denda tersebut berupa
sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat
akad ditandatangani Namun mekanisme sanksi denda di BMT Nurrohman
memiliki cara perhitungan tersendiri Berikut ini merupakan contoh dari
perhitungan sanksi denda di BMT Nurrohman100
Tabel 32 Penghitungan Biaya Denda
Bulan Pokok Mark up Jasa Denda Perbulan Total Seluruh denda
1 1000000 30000 30000 x 10 = 3000 3000
2 1000000 30000 30000 x 20 = 6000 9000
3 1000000 30000 30000 x 30 = 9000 18000
4 1000000 30000 30000 x 40 = 12000 30000
5 1000000 30000 30000 x 10 = 3000 33000
6 1000000 30000 30000 x 20 = 6000 39000
Sumber Merinda Budi R (201912)
Sehubungan dengan sanksi denda menurut keterangan dari Ibu Merinda
selaku akuntan beliau mengatakan bahwa101
ldquoJika nasabah melakukan penundaan angsuran lebih dari 4 bulan maka
setelah 4 bulan penghitungan denda sebanyak 40 maka akan kembali
pada perhitungan 10 denda pada penundaan angsuran pembayaran
Sehingga begitu seterusnya untuk bulan-bulan berikutnya sampai bulan
terakhir nasabah melakukan pembayaran angsuran pembiayanrdquo
100 Merinda Budi R Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 24 Februari 2020 101 Ibid
66
D Prosedur Dewan Pengawas Syariah terhadap Penggunaan Dana TBDSP
di BMT Nurrohman Janti Slahung Ponorogo
BMT Nurrohman Janti Slahung Ponorogo telah memiliki 2 orang Dewan
Pengawas Syariah (DPS) yaitu102
1 Drs Larman
2 Kuri Suprapto
Sehubungan dengan DPS menurut keterangan Bapak Larman selaku
ketua DPS beliau mengatakan bahwa103
ldquoPembentukan DPS di BMT Nurrohman itu sudah dibentuk sejak BMT
Nurrohman berdiri Jadi semua kepengurusan dibentuk saat itu juga
dengan pemilihan berdasarkan musyawarah bersama Dalam melakukan
pengawasan terhadap kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana saya
melakukan pemeriksaan di kantor 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan
Karena saya juga memiiki pekerjaan lain di luar sebagai anggota DPS
Saya merangkap jabatan sebagai tenaga pengajar di salah satu sekolah
menengah pertama yaitu SMPN 2 Balongrdquo
Pengawasan yang dilakukan DPS tersebut dilakukan secara periodik
setiap satu bulan sekali melalui laporan bulanan yang dibuat oleh pengurus
BMT Nurrohman Pada akhir tahun BMT Nurrohman mengadakan Rapat
Akhir Tahun (RAT) Rapat tersebut dihadiri oleh DPS segenap pengurus dan
semua anggota BMT Nurrohman yang membahas dan mengevaluasi kinerja
semua anggota masalah-masalah yang terjadi dan mencari solusi untuk
mengatasi masalah tersebut104
DPS harus memberikan persetujuan serta opini terkait dengan penyaluran
dan penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan di BMT
102 Arif Fauzani Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 09 Desember 2020 103 Larman Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 09 Desember 2020 104 Ibid
67
Nurrohman Karena setiap kegiatan di lembaga keuangan syariah tidak dapat
berjalan tanpa adanya persetujuan dari DPS Sehubungan dengan persetujuan
penyaluran dana menurut keterangan dari Bapak Larman selaku DPS beliau
mengatakan bahwa105
ldquoSaya telah memberikan persetujuan bahwa dana denda dan juga bunga
dimasukkan ke dalam pendapatan BMT dan digunakan kembali untuk
membiayai kegiatan operasional BMT Menurut saya hal tersebut
memang tidak sesuai dengan syariah namun saya akan tetap menyetujui
hal tersebut karena BMT Nurrohman memiliki sistem pembagian sendiri
saat melakukan rapat atau musyawarah sesuai dengan kesepakatan para
pengurus BMT Sebagai DPS saya selalu menyarankan agar seluruh
kegiatan dan juga laporan keuangan agar terus dibenahi dan diperbaiki
sehingga sistem penerimaan dan penyaluran dana bisa sesuai dengan
ketentuan syariah Memang semua itu memerlukan proses yang cukup
lama tidak bisa sekejap langsung sesuai dengan syariahrdquo
Dari paparan data di atas dapat diketahui bahwa Bapak Larman selaku
pengawas di BMT Nurrohman memberikan persetujuan mengenai penggunaan
dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan yang belum dipisahkan dan
masih digunakan untuk kegiatan operasional BMT Hal tersebut disetujui oleh
DPS berdasarkan kesepakatan pengurus-pengurus BMT Nurrohman DPS juga
selalu menyarankan agar terus berusaha menjadi lembaga keuangan yang
murni syariah
105 Ibid
68
BAB IV
ANALISA FATWA NO123DSN-MUIXI2018 TENTANG PENGGUNAAN
DANA YANG TIDAK BOLEH DIAKUI SEBAGAI PENDAPATAN
(TBDSP) DI BMT NURROHMAN JANTI SLAHUNG PONOROGO
A Analisis Fatwa No123DSN-MUIXI2018 terhadap Penggunaan Dana
yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan bagi Lembaga Keuangan
Syariah di BMT Nurrohman Janti Slahung Ponorogo
Salah satu fatwa yang mengatur mengenai lembaga keuangan syariah
adalah fatwa No123DSN-MUIXI2018 tentang penggunaan dana yang Tidak
Boleh Diakui Sebagai Pendapatan (TBDSP) bagi Lembaga Keuangan Syariah
(LKS) Lembaga Bisnis Syariah (LBS) dan Lembaga Perekonomian Syariah
(LPS) Dalam ketentuan ke 2 (dua) mengenai sumber dana yang tidak boleh
diakui sebagai pendapatan disebutkan bahwa
1 Dana TBDSP berasal antara lain dari106
a Transaksi tidak sesuai dengan prinsip syariah yang tidak dapat
dihindarkan termasuk pendapatan bunga (riba)
b Transaksi syariah yang tidak terpenuhi ketentuan dan batasannya
(rukun dan atau syaratnya)
c Dana sanksi (denda) karena tidak memenuhi kewajiban sesuai
kesepakatan
106 DSN-MUI ldquoPenggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan bagi
Lembaga Keuangan Syariah Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariahrdquo dalam
httpsdsnmuioridkategorifatwa (diakses pada tanggal 10 Desember 2019 jam1640)
69
d Dana yang tidak diketahui pemiliknya diketahui pemiliknya tetapi
tidak ditemukan atau diketahui pemiliknya tetapi biaya
pengembaliannya lebih besar dari jumlah dana tersebut
Dalam paparan data laporan keuangan cash flow yang terdapat dalam bab
III tabel 31 terlihat BMT Nurrohman menyimpan dananya di lembaga
keuangan konvensional yaitu BPR JATIM Hal tersebut juga telah dijelaskan
oleh Bapak Arif Fauzani selaku manajer Dari penyimpanan dana tersebut
BMT mendapatkan bunga pertahun Telihat dalam laporan SHU tabel 32 BMT
Nurrohman telah mendapatkan bunga mencapai sebesar Rp 16894650- di
akhir tahun 2019 Pendapatan bunga tersebut tidak dipisahkan secara khusus
dan bercampur dengan dana lainnya107
BMT Nurrohman juga telah mengantisipasi untuk mengatasi nasabah
yang melakukan penundaan pembayaran pembiayaan hal tersebut yakni
dengan memberlakukan sanksi terhadap nasabah tersebut Berikut ini
merupakan sanksi yang diterapkan BMT Nurrohman apabila mendapati
nasabah yang menunda pembayaran adalah108
1 Teguran
2 Surat peringatan atau penagihan
3 Sanksi denda
4 Sanksi black list untuk pengajuan selanjutnya
5 Sita jaminan
107 Arif Fauzani Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 9 Desember 2019 108 Ibid
70
Seluruh sanksi yang diterpakan di BMT Nurrohman memiliki tujuan
untuk memberikan rasa jera pada nasabah dan rasa tanggung jawab untuk
memenuhi kewajiban membayar angsuran pembiayaan Sanksi berupa denda
diberikan kepada kepada nasabah yang mampu membayar tetapi menunda-
nunda pembayaran dengan disengaja Sedangkan nasabah yang tidak atau
belum mampu membayar disebabkan force majeur tidak boleh dikenakan
sanksi109 Sanksi yang didasarkan pada prinsip tazīr bertujuan agar nasabah
lebih disiplin dalam melakukan kewajibannya Sanksi denda tersebut berupa
sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat
akad ditandatangani Namun mekanisme sanksi denda di BMT Nurrohman
memiliki cara perhitungan tersendiri seperti yang tertulis pada tabel 11
Jadi jika nasabah yang melakukan penundaan angsuran maka
perhitungan denda dimulai sebanyak 10 satu bulan 20 dua bulan 30 tiga
bulan 40 empat bulan Jika lebih dari 4 bulan akan kembali pada
perhitungan 10 denda pada penundaan angsuran pembayaran Sehingga
begitu seterusnya untuk bulan-bulan berikutnya sampai bulan terakhir nasabah
melakukan pembayaran angsuran pembiayan110
Berdasarkan paparan data di atas terlihat bahwa BMT Nurrohman
memiliki dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan atau dana non halal
yaitu bunga dari lembaga keuangan konvensional BPR JATIM dan dana denda
keterlambatan pembayaran angsuran seperti yang dijelaskan dalam fatwa
109 DSN-MUI ldquoPenggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan bagi
Lembaga Keuangan Syariah Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariahrdquo dalam
httpsdsnmuioridkategorifatwa (diakses pada tanggal 10 Desember 2019 jam1640) 110 Arif Fauzani Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 09 Desember 2019
71
No123DSN-MUIXI2018 ketentuan kedua poin a yang berbunyi ldquotransaksi
tidak sesuai dengan prinsip syariah yang tidak dapat dihindarkan termasuk
pendapatan bunga (riba) dan ketentuan kedua poin c yang berbunyi ldquodana
TBDSP antara lain berasal dari dana sanksi (denda) karena tidak memenuhi
kewajiban sesuai kesepakatanrdquo
Dari data laporan keuangan SHU tabel 32 diketahui bahwa dana hasil
sanksi denda dimasukkan ke dalam pendapatan operasional dan dana bunga
dimasukkan ke dalam pendapatan luar usaha Dana tersebut belum dipisahkan
secara khusus dan masih bercampur dengan dana lainnya sehingga dapat
digunakan kembali untuk membiayai kegiatan-kegiatan operasional BMT
yaitu antara lain untuk biaya penghormatan pengurus perjalanan rapat
pengurus konsumsi rapat pengurus biaya gaji karyawan biaya konsumsi
kantor biaya transportasi karyawan biaya fotocopy biaya ATK amp percetakan
biaya listrik biaya telepon internet biaya perawatan alat kantor biaya
promosi biaya pajak motor seragam pengurus amp karyawan biaya RAT biaya
lembur biaya THR biaya BPJS ketenagakerjaan biaya programmer 2
komputer dan juga pembayaran pajak111
Apabila dikaitkan dengan fatwa DSN No123DSN-MUIXI2018 maka
hal tersebut tidak sesuai dengan isi fatwa dalam ketentuan ketiga nomor 1 (satu)
yang berbunyi ldquodana TBDSP wajib digunakan dan disalurkan secara langsung
untuk kemaslahatan umat Islam dan kepentingan umum yang tidak
111 Ibid
72
bertentangan dengan prinsip syariahrdquo112 dan ketentuan ketiga nomor 4
(empat) yang berbunyi ldquodana TBDSP tidak boleh dimanfaatkan untuk
kepentingan LKS LBS dan LPS antara lain dalam bentuk promosi produk
maupun iklan (branding) perusahaan pendidikan dan pelatihan untuk
karyawan pembayaran pajak zakat amp wakaf pembayaran atau pelunasan
tunggakan nasabah (end user) dan kegiatan yang bertentangan dengan prinsip
syariahrdquo113 Seharusnya penggunaan dana TBDSP seperti dana bunga dan
denda yang terdapat di BMT Nurrohman digunakan untuk kegiatan yang tidak
bertentangan dengan prinsip syariah yaitu antara lain untuk114
1 Penanggulangan korban bencana
2 Sarana penunjang lembaga pendidikan Islam
3 Masjid atau musholla dan penunjangnya
4 Pembangunan fasilitas umum yang berdampak sosial
5 Sosialisasi edukasi dan literasi ekonomi keuangan dan bisnis syariah
untuk masyarakat umum
6 Beasiswa untuk siswa atau mahasiswa berprestasi danatau kurang mampu
7 Kegiatan produktif bagi dhuafa
8 Fakir miskin
9 Kegiatan sosial lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
112 DSN-MUI ldquoPenggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan bagi
Lembaga Keuangan Syariah Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariahrdquo dalam
httpsdsnmuioridkategorifatwa (diakses pada tanggal 10 Desember 2019 jam1640) 113 Ibid 114 Ibid
73
Seperti yang dijelaskan oleh ketua MUI Maruf Amin yang
menegaskan bahwa bank syariah hanya boleh menggunakan dana non halal
untuk kepentingan sosial Dana non halal tidak boleh bercampur untuk
keuntungan bank115 Jika dana bunga dan denda digunakan untuk pembiayaan
kegiatan operasional BMT otomatis akan memberi pemasukan serta
keuntungan bagi BMT Nurrohman
Sebagai badan sosial BMT Nurrohman Janti Slahung memiliki fungsi
mengelola dana sosial sebagaimana yang diungkapkan oleh mas Arif Fauzani
(selaku manager) bahwa sistem penghimpunan dana sosial berupa aturan
standar yang bersumber dari penyisihan dana SHU Dana sosial di BMT
Nurrohman tersebut digunakan sesuai dengan prinsip syariah untuk
kemaslahatan umat antara lain digunakan untuk sumbangan116 Dengan
demikian seharusnya dana bunga dan juga denda dijadikan satu dengan dana
sosial yang ada di BMT Nurrohman agar penggunaannya tidak melanggar
prinsip-prinsip syariah
Dari hasil pengamatan penulis dapat disimpulkan bahwa praktik
penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan di BMT
Nurrohman tidak sesuai dengan ketentuan fatwa DSN No123DSN-
MUIXI2018 ketentuan ketiga nomor 1 (satu) dan nomor 4 (empat) karena
belum terlaksana sesuai dengan prinsip syariah
115 Asep Fathulrahman rdquo Maaruf Sebut Dana Tak Halal Bank Syariah Hanya untuk
Sosialrdquo dalam httpswwwcnnindonesiacomekonomi20181110154725-78-345508maaruf-
sebut-dana-tak-halal-bank-syariah-hanya-untuk-sosial (diakses pada tanggal 06 Maret 2020 jam
0905) 116 Arif Fauzani Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 24 Februari 2020
74
B Analisis Fatwa No123DSN-MUIXI2018 terhadap Prosedur Dewan
Pengawas Syariah dalam Penggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui
Sebagai Pendapatan bagi Lembaga Keuangan Syariah di BMT
Nurrohman Janti Slahung Ponorogo
Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam perbankan syariah memiliki
peranan yang penting dan strategis dalam pengawasan syariah pada perbankan
syariah DPS harus bertanggungjawab untuk memastikan semua produk dan
prosedur bank syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Secara DPS pada
institusi perbankan mempunyai kedudukan yang sangat kuat karena
kehadirannya adalah sangat penting dan strategis117
DSN MUI dalam fatwa No 123DSN-MUIXI2018 tentang Penggunaan
Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan (TBDSP) bagi Lembaga
Keuangan Syariah Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian
Syariah yang mengatur tentang peran DPS yang dijelaskan dalam ketentuan
ke-3 (tiga) nomor 5 (lima) yang berbunyi ldquoSetiap penggunaan dan penyaluran
dana TBDSP harus mendapatkan persetujuan atau opini dari Dewan Pengawas
Syariah LKS LBS dan LPS tersebutrdquo118 Yang artinya setiap penggunaan dan
penyaluran dana TBDSP tidak dapat dijalankan tanpa adanya persetujuan dari
DPS
DPS di BMT Nurrohman sudah dibentuk sejak BMT Nurrohman berdiri
DPS melakukan pemeriksaan di kantor 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan Salah
117 Khaerul Umam Manajemen Perbankan Syariah (Bandung Pustaka Setia 2013) 139 118 DSN-MUI ldquoPenggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan bagi
Lembaga Keuangan Syariah Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariahrdquo dalam
httpsdsnmuioridkategorifatwa (diakses pada tanggal 10 Desember 2019 jam1640)
75
satu DPS memiliki jabatan lain di luar sebagai anggota DPS Beliau merangkap
jabatan sebagai tenaga pengajar di salah satu sekolah menengah pertama yaitu
SMPN 2 Balong Jabatan itu tentu tidak membuat DPS komitmen pada satu
jabatan saja yaitu hanya sebagai DPS119
Pengawasan yang dilakukan DPS tersebut dilakukan secara periodik
setiap satu bulan sekali melalui laporan bulanan yang dibuat oleh pengurus
BMT Nurrohman Pada akhir tahun BMT Nurrohman mengadakan Rapat
Akhir Tahun (RAT) Rapat tersebut dihadiri oleh DPS segenap pengurus dan
semua anggota BMT Nurrohman yang membahas dan mengevaluasi kinerja
semua anggota masalah-masalah yang terjadi dan mencari solusi untuk
mengatasi masalah tersebut120 Dalam pengambilan keputusan harus
bermusyawarah terlebih dahulu dan bertanggung jawab terhadap hasil
keputusan121 Seperti yang dijelaskan dalam al-Qurrsquoān QS al-lsquoImrān ayat
159122
ر hellip م ي ا م اوره ى الله وش ل ل ع وك ت ت زم ا ع ذ إBermusyawarahlah dalam suatu urusan setelah kamu membulatkan tekad
maka bertawakallah kepada Allah
Dalam pengawasan penyaluran dana DPS mempunyai wewenang dan
tanggungjawab antara lain123
1 Menyetujui rencana penyaluran dana tahunan termasuk rencana pemberian
penyaluran dana kepada pihak yang terkait dengan bank dan penyaluran
119 Larman Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 24 Februari 2020 120 Ibid 121 Muhamad manajemen pembiayaan 145 122 Departemen Agama RI al-Qurrsquoān 99 123 Muhamad Manajemen Pembiayaan 146
76
dana kepada nasabah-nasabah besar tertentu yang akan tertuang dalam
rencana kerja bank yang disampaikan kepada BI
2 Mengawasi proses pelaksanaan pemberian penyaluran dana tersebut
berkaitan dengan syariat Islam
3 Meminta penjelasan danatau pertanggungjawaban direksi serta meminta
langkah-langkah perbaikan apabila rencana pemberian penyaluran dana
tersebut menyimpang dari unsur syariah
DPS memberikan persetujuan bahwa penyaluran dana denda dan juga
bunga dimasukkan ke dalam pendapatan BMT dan digunakan kembali untuk
membiayai kegiatan operasional BMT Menurut DPS hal itu tidak bisa
dikatakan sesuai dengan syariah namun beliau tetap menyetujui hal tersebut
karena BMT Nurrohman memiliki sistem pembagian sendiri saat dibahas
melalui rapat atau musyawarah sesuai dengan kesepakatan para pengurus
BMT DPS juga meminta langkah-langkah perbaikan apabila rencana
pemberian penyaluran dana tersebut menyimpang dari unsur syariah yaitu
dengan memberikan saran agar terus berbenah dan memperbaiki sistem
penerimaan dan penyaluran dana agar sesuai dengan ketentuan syariah124 DPS
telah melaksanakan wewenang dan tanggungjawabnya dalam pengawasan
penggunaan dan penyaluran dana tetapi belum bisa dilakukan dengan
maksimal
Dari paparan data di atas dapat disimpulkan bahwa prosedur DPS dalam
penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi lembaga
124 Larman Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 24 Februari 2020
77
keuangan syariah telah sesuai dengan ketentuan fatwa DSN No123DSN-
MUIXI2018 ketentuan ketiga nomor 5 (lima) yang berbunyi ldquoSetiap
penggunaan dan penyaluran dana TBDSP harus mendapatkan persetujuan atau
opini dari Dewan Pengawas Syariah LKS LBS dan LPS tersebutrdquo125 karena
penggunaan dana TBDSP di BMT Nurrohman telah mendapatkan persetujuan
atau opini dari DPS Akan tetapi konten dari prosedur pengalokasian dana
TBDSP yang disetujui tersebut belum sesuai dengan fatwa DSN No123DSN-
MUIXI2018 ketentuan ketiga nomor 1 (satu) dan nomor 4 (empat) karena
belum terlaksana sesuai dengan prinsip syariah
125 DSN-MUI ldquoPenggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan bagi
Lembaga Keuangan Syariah Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariahrdquo dalam
httpsdsnmuioridkategorifatwa (diakses pada tanggal 10 Desember 2019 jam1640)
78
BAB V
PENUTUP
A Kesimpulan
Berdasarkan hasil dari pengkaitan teori pada bab II dengan kenyataan
yang peneliti temukan di lapangan yang dituangkan di dalam bab III dan
berdasarkan analisis yang peneliti lakukan maka peneliti dapat menyimpulkan
sebagai berikut
1 Penggunaan dana TBDSP belum sesuai dengan fatwa DSN No123DSN-
MUIXI2018 Di dalam fatwa dana TBDSP wajib digunakan dan
disalurkan secara langsung untuk kemaslahatan umat Islam dan
kepentingan umum yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
Namun dalam praktiknya BMT Nurrohman memasukkan dana denda dan
bunga ke dalam pendapatan BMT dan digunakan kembali untuk kegiatan
operasional BMT Penggunaan dana tersebut akan memberikan
pemasukan dan keuntungan pada BMT Nurrohman sendiri
2 Prosedur Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam penggunaan dana yang
tidak boleh diakui sebagai pendapatan di BMT Nurrohman sebenarnya
telah sesuai dengan fatwa fatwa DSN No123DSN-MUIXI2018
ketentuan ketiga nomor 5 (lima) yang berbunyi ldquoSetiap penggunaan dan
penyaluran dana TBDSP harus mendapatkan persetujuan atau opini dari
Dewan Pengawas Syariah LKS LBS dan LPS tersebutrdquo karena
penggunaan dana TBDSP di BMT Nurrohman telah mendapatkan
persetujuan dan juga opini dari Dewan Pengawas Syariah Akan tetapi
79
79
konten dari prosedur tersebut belum sesuai dengan fatwa DSN
No123DSN-MUIXI2018 ketentuan ketiga nomor 1 dan nomor 4
karena belum terlaksana sesuai dengan prinsip syariah
B Saran
Berdasarkan hal-hal yang telah peneliti uraikan peneliti menemukan hal
hal yang penting yang sebaiknya menjadi perhatian kita bersama Dalam hal
ini penulis menyarankan beberapa hal
1 Diharapkan kepada BMT Nurrohman untuk menggunakan dana yang tidak
boleh diakui sebagai pendapatan sebagaimana denda dan bunga agar
sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI Sebaiknya dana denda tersebut
dimasukkan ke dalam dana sosial untuk selanjutnya digunakan untuk
kepentingan umum atau kemaslahatan umat Islam karena BMT
merupakan lembaga keuangan Islam yang berdasarkan prinsip-prinsip
syariah
2 Sebaiknya kinerja pengawasan oleh DPS dilakukan secara optimal dan
konsisten agar penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai
pendapatan yang ada di BMT Nurrohman dapat terlaksana dengan baik
maksimal dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan fatwa DSN-MUI yaitu
berdasarkan kemaslahatan umat atau kepentingan umum bukan untuk
kegiatan operasional BMT yang akan memberikan keuntungan BMT itu
sendiri
80
DAFTAR PUSTAKA
Referensi Buku
Departemen Agama RI al-Qurrsquoan dan Terjemahnya Semarang CV Toha Putra
2008
Abdullah Marsquoruf Hukum Keuangan Syariah pada Lembaga Keuangan Bank dan
Non Bank Yogyakarta Aswaja Presindo 2016
Adam Panji Fatwa-fatwa Ekonomi Syariah Konsep Metodologi dan
Implementasinya pada Lembaga Keuangan Syariah Jakarta Sinar
Grafika Offset 2018
Amin Marsquoruf Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum
dan Perundang-undangan Jakarta Puslitbang Kehidupan Keagamaan
2011
Antonio Muhammad Syafirsquoi Bank Syriah dari Teori ke Praktik Jakarta Gema
Insani 2001
Al-Arif Nur Rianto Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik Bandung CV
Pustaka Setia 2015
Arikunto Suharsimi Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktik Bandung
Rineka Cipta 2006
Basrowi Suwandi Memahami Penelitian Kualitatif Jakarta PT Rineka Cipta
2008
Budisantoso Totok dan Nuritomo Bank dan Lebaga Keuangan Lain Jakarta
Salemba Empat 2017
Bungin Burhan Analisis Data Penelitian Kualitatif Jakarta PT Raja Grafindo
Persada 2013
Chapra M Umer dan Khan Tariqullah Regulasi dan Pengawasan Bank Syariah
Jakarta Bumi Aksara 2008
Hirsanuddin Hukum Perbankan Syariah di Indonesia (Pembiayaan Bisnis dengan
Prinsip Kemitraan) Yogyakarta Genta Press 2008
Huda Nurul dan Heykal Mohammad Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis
dan Praktis Jakarta Kencana 2010
Moleong Lexi J Metode Penelitian Kualitatif Bandung PT Remaja Rosdakarya
2009
81
Mubarok Jaih Perkembangan Fatwa Ekonomi Syaria Bandung Pustaka Bani
Quraisy 2004
Muhammad Rifqi Akuntansi Keuangan Syariah Konsep dan Implementasi PSAK
Syariah Yogyakarta P3EI Press 2010
Muhammad Manajemen Dana Bank Syariah Yogyakarta YKPN 2011
An-Nawawī Imam al-Majmū Syarh al-Muhadzdzab Jakarta Pustaka Azzam
2009
Perwataatmadja Karnaen dan Antonio Muhammad Syafirsquoi Apa dan Bagaimana
Bank Islam Yogyakarta Dana Bhakti Wakaf 1992
Qardhawi Yusuf Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan Jakarta Gema Insani
Press 1997
Rahardjo Susilo dan Gudnanto Pemahaman Individu Teknik Nontes Kudus
Prenada Media 2011
Rasjid Sulaiman Fiqh Islam (Hukum Fiqh Isam) Bandung Sinar Baru
Algensindo 2016
Ridwan Muhammad Manajemen Bayt al-Māl Wa al-Tamwīl Yogyakarta UII
Press 2004
Sam Ichwan Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI
Jakarta Erlangga 2014
Sholeh Asrorun Nirsquoam Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia
tmp Emir Cakrawala Islam 2016
Soeharto Irawan Metode Penelitian Sosial Bandung PT Remaja Rosdakarya
2004
Sudarsono Pokok- pokok Hukum Islam Jakarta PT Rineka Cipta 2001
Sugiyono Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan RampD Bandung Alfabeta
2016
Tanjung Hendri dan Devi Abrista Metode Penelitian Ekonomi Islam Jakarta
Gramata Publishing 2013
Umam Khaerul Manajemen Perbankan Syariah Bandung Pustaka Setia 2013
Umam Khotibul Legislasi Fikih Ekonomi dan Penerapannya dalam Produk
Perbankan Syariah di Indonesia Yogyakarta BPFE 2011
82
Yusuf Muri Metode Penelitian Kuntitatif Kualitatif dan penelitian Gabungan
Jakarta Kencana 2017
Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah
Darmiati Tinjauan hukum Islam terhadap Pengalokasian Dana Non Halal Bagi
Kepentingan Sosial pada KJKS Manfaat Gayung Kebonsari Surabaya
Skripsi Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel 2012 1-8
Faozan Akhmad ldquoPeran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Penerapan
Shariah Compliance pada Bayt al-Māl Wa al-Tamwīl (BMT) di Kota
Purwokertordquo JPA Vol 16 No 1 Juni 2015 145-146
Lenap Indria Puspitasari ldquoPengungkapan Pendapatan Non-Halal PSAK 109 Vs
Praktikrdquo Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram Vol
3 2019 95-97
Mujib Abdu rdquoDewan Pengawas Syariah (DPS) pada Lembaga Keuangan Mikro
Syariah di Wilayah Jawa Tengahrdquo Az Zarqarsquo Vol 1 (Juni 2017) 127
Muttaqin Azhar ldquoModel Pembiayaan Bayt al-Māl Wa al-Tamwīl dan Peranannya
dalam Pembinaan Kesejahteraan Usaha Kecil Menengah (UKM)rdquo
Humanity Vol 7 2012 35
Nani Lenza Analisis Pengelolaan Dana Tazīr bagi Nasabah Wanprestasi dalam
Meningkatkan Kedisiplinan Nasabah (Studi Pada Pt Bank Syariah
Mandiri Kantor Cabang Teluk Betung Bandar Lampung) Skripsi
Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung 2018 3-9
Nasution Siti Toibah Studi Analisis Terhadap Fatwa DSN-Mui tentang Denda
Keterlambatan Pembayaran Utang pada Credit Card Syarirsquoah di Tinjau
Menurut Fiqih Muamalah Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif
Kasim 2012 3-8
Sofiyah rdquoAnalisis Efektifitas Keputusan DSN-MUI No 3 Tahun 2000 Berkaitan
dengan Dewan Pengawas Syariah di Bayt al-Māl Wa al-Tamwīl (BMT)
Studi Kasus di BMT Bima Magelangrdquo Muqtasid Vol 1 (Juli 2012) 143
Sutopo Umarwan ldquoDialektika Fatwa dan Hukum Positif di Indonesiardquo Justicia
Islamica Vol 15 No 1 2018 91
Syaputra Arianto Analisis Penggunaan Dana Tazīr dan Tarsquowidh bagi Nasabah
Wanprestasi pada PT BRI Syariah Skripsi Universitas Islam Negeri
Syarif Hidayatullah 2014 1-9
83
Taslimah Heni Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Penerapan Denda
pada Pembiayaan Bermasalah di KSU BMT Multazam Yogyakarta
Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2008 4-7
Thovarsquoi Ritwan ldquoDistribusi Dana Sosial Pada Bayt al-Māl Wa al-Tamwīl (BMT)
Alfa Dinar Kerjo Karanganyarrdquo Naskah Publikkasi (Surakarta
Universitas Muhammadiyah 2016 2
Referensi Internet
Asep Fathulrahman -Maaruf Sebut Dana Tak Halal Bank Syariah Hanya untuk
Sosialdikutipdarihttpswwwcnnindonesiacomekonomi201811101
54725-78-345508maaruf-sebut-dana-tak-halal-bank-syariah-hanya-
untuksosial [diakses tanggal 06 Maret 2020]
DSN-MUI -Penggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan bagi
Lembaga Keuangan Syariah Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga
Perekonomian Syariah dikutip dari httpsdsnmuioridkategorifatwa
[diakses pada tanggal 10 Desember 2019]
Kamus Besar Bahasa Indonesia -dikutip dari httpskbbiwebiddanahtml
[diaksespada 01 Maret 2020]
M Salman Yusuf -Fatwa No 123 Untuk Siapa dikutip dari dalam
httpswwwpressreadercomindonesiamajalahinvestor201908012824
62825619338 [diakses tanggal 12 Februari 2020]
OJK -Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 dikutip dari
httpswwwojkgoididkanaliknbregulasilembaga-keuangan-
mikroundang-undangPageaspx [diakses pada tanggal 11 Desember
2019]
14
Keterlambatan Pembayaran Utang pada Credit Card Syarirsquoah di Tinjau
Menurut Fiqih Muamalahrdquo Penelitian tersebut merupakan penelitian pustaka
(library research) yang membahas mengenai bagaimana fatwa DSN-MUI
tentang denda keterlambatan pembayaran uang pada kartu kredit syariah dan
bagaimana metode penetapan hukum terhadap denda keterlambatan
pembayaran utang pada kartu kredit syariah Hasil dari penelitian tersebut
adalah hukum denda keterlambatan pembayaran utang pada kartu kredit adalah
bagi nasabah yang mampu membayar tetapi menunda-nunda pembayaran
dengan sengaja dan tidak mempunyai itikad baik untuk membayar hutangnya
maka akan dikenakan sanksi oleh LKS Tetapi bagi nasabah yang tidakbelum
mampu membayar disebabkan force majeur tidak boleh dikenakan sanksi
Denda tersebut nantinya akan diperuntukkan sebagai dana sosial Metode yang
digunakan oleh komisi fatwa DSN-MUI dalam proses penetapan fatwa
berpegang kepada al-Qurrsquoān sunnah dan ijtihad sahabat serta kaidah
fiqhiyah20
Untuk skripsi yang pertama penelitian tersebut membahas mengenai
penggunaan dana non halal dan bagaimana hukumnya bila ditinjau dari hukum
islam Meskipun sama-sama membahas tentang penggunaan dana non halal
akan tetapi dalam penelitian ini membahas penggunaan dana non halal dalam
perspektif fatwa DSN-MUI No123DSN-MUI XI2018 bukan perspektif
hukum Islam
20 Siti Toibah Nasution Studi Analisis Terhadap Fatwa DSN-MUI tentang Denda
Keterlambatan Pembayaran Utang pada Credit Card Syariah di Tinjau Menurut Fiqih Muamalah
Skripsi (Riau Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 2012) 3-8
15
Untuk skripsi yang kedua membahas mengenai penerapan dan
pengelolaan tazīr bagi nasabah wanprestasi Meskipun sama-sama membahas
tentang pengelolaan dana tazīr akan tetapi dalam penelitian tersebut ditinjau
dalam perspektif fatwa DSN-MUI No17DSN-MUIIX2000 sedangkan
dalam penelitian ini ditinjau dari perspektif fatwa DSN-MUI No123DSN-
MUI XI2018
Untuk skripsi yang ketiga membahas mengenai penggunaan dana tazīr
dan tarsquowidh bagi Nasabah Wanprestasi Meskipun sama-sama membahas
mengenai penggunaan dana tazīr akan tetapi dalam penelitian tersebut ditinjau
dalam perspektif fatwa DSN-MUI No17DSN-MUIIX2000 dan fatwa DSN-
MUI No43DSN-MUIVIII2004 sedangkan dalam penelitian ini ditinjau dari
perspektif fatwa DSN-MUI No123DSN-MUI XI2018
Untuk skripsi yang keempat membahas mengenai pelaksanaan
penerapan denda pada pembiayaan bermasalah dan penggunaannya ditinjau
dari hukum Islam Meskipun sama-sama membahas mengenai penggunaan
dana denda akan tetapi pada penelitian ini ditinjau dari perspektif fatwa DSN-
MUI No123DSN-MUI XI2018 bukan perspektif hukum Islam
Untuk skripsi yang kelima membahas mengenai denda keterlambatan
pembayaran uang pada kartu kredit syariah dan bagaimana metode penetapan
hukum terhadap denda keterlambatan pembayaran utang pada kartu kredit
syariah Meskipun sama-sama membahas mengenai denda akan tetapi dalam
penelitian ini membahas mengenai penggunaan dana denda bukan metode
penetapan hukum terhadap denda
16
F Metode Penelitian
1 Jenis dan Pendekatan Penelitian
Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) yaitu
penelitian yang dilakukan di lapangan atau dalam masyarakat yang berarti
bahwa datanya diambil atau didapat dari lapangan atau masyarakat
Meskipun penelitian ini berbasis penelitian lapangan penulis juga
menggunakan sumber-sumber data kepustakaan dengan memanfaatkan
buku-buku hasil penelitian dan internet digunakan untuk menelaah hal-
hal yang berkenaan dengan penggunaan dana yang tidak boleh diakui
sebagai pendapatan di lembaga keuangan syariah
Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan
kualitatif Yaitu tata cara penelitian dengan menggunakan pengamatan dan
wawancara21
2 Kehadiran Peneliti
Dalam penelitian kualitatif peneliti bertindak sebagai instrumen
sekaligus pengumpulan data Instrumen peneliti di sini dimaksudkan
sebagai alat pengumpul data Karena bertindak sebagai pengumpul data
atau instrumen peneliti akan senantiasa berhubungan dengan subyeknya22
Untuk itu dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi dan
wawancara untuk mengetahui praktik penggunaan dana yang tidak boleh
21 Lexi J Moleong Metode Penelitian Kualitatif (Bandung PT Remaja Rosdakarya 2009)
11 22 Basrowi dan Suwandi Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta PT Rineka Cipta
2008) 89
17
diakui sebagai pendapatan yang dilakukan oleh BMT Nurrohman Janti
Slahung
3 Lokasi Penelitian
Penelitian ini mengambil tempat di BMT Nurrohman Janti Slahung
tepatnya berada di jalan Mayjend Panjaitan Desa Janti Slahung Ponorogo
dengan pertimbangan bahwa lembaga ini merupakan lembaga keuangan
mikro yang memberikan layanan bagi masyarakat berdasarkan prinsip
syariah dan laporan keuangannya masih secara konvensional
4 Data dan Sumber Data
a Data
Data adalah fakta yang dapat ditarik menjadi suatu kesimpulan
dalam kerangka persoalan yang digarap23 Data dapat berupa teks
dokumen gambar foto artefak atau objek-objek lainnya yang
ditemukan di lapangan selama melakukan penelitian dengan
menggunakan penelitian kualitatif24 Adapun data-data yang
diperlukan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari
wawancara kepada karyawan manager dan DPS yang berada di BMT
Nurrohman Janti Slahung
23 Hendri Tanjung dan Abrista Devi Metode Penelitian Ekonomi Islam (Jakarta Gramata
Publishing 2013) 76 24 Jonathan Sarwono Metode Penelitian Kuantitatif dan Kuantitif (Yogyakarta Penerbit
Graha Ilmu 2012) 224
18
b Sumber Data
1) Sumber Data Primer
Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh
dari hasil wawancara kepada karyawan manager dan DPS di
BMT Nurrohman Janti Slahung untuk mendapatkan keterangan
yang benar-benar terjadi
2) Sumber Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk
yang sudah jadi sudah dikumpulkan dan diolah pihak lain
biasanya sudah dalam bentuk publikasi Data sekunder ini
biasanya sebagai pelengkap dari data primer25
Data sekunder yang mendukung penelitian penulis terdiri
dari seluruh data yang berkaitan dengan penggunaan dana yang
tidak bisa disebut sebagai pendapatan serta data dokumentasi
yang diperoleh dari BMT Nurrohman Janti Slahung
5 Teknik Pengumpulan Data
a Wawancara (interview)
Wawancara merupakan salah satu tehnik dalam pengumpulan
data penelitian yaitu suatu kejadian atau proses interaksi antara
pewawancara dan narasumber melalui komunikatif secara langsung26
25 Irawan Soeharto Metode Penelitian Sosial (Bandung PT Remaja Rosdakarya 2004)
67-68 26 Muri Yusuf Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Penelitian Gabungan
(Jakarta Kencana 2017) 372
19
Wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang terkait baik
secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data
terkait penelitian Peneliti melakukan wawancara kepada 4 (empat)
orang yaitu manager DPS dan 2 (dua) karyawan yang ada di BMT
Nurrohman Janti Slahung
b Observasi
Dalam arti sempit observasi adalah pengamatan secara langsung
terhadap gejala yang diteliti Secara luas observasi meliputi
pengamatan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung
terhadap objek yang sedang diteliti27
Dalam penelitian ini observasi dilakukan untuk mendapatkan
data tentang keadaan situasi dan kondisi BMT Nurrohman Janti
Slahung Peneliti mendatangi langsung kantor pusat BMT Nurrohman
Janti Slahung agar mendapatkan situasi dan kondisi terkini di BMT
Nurrohman Janti Slahung sehingga peneliti bisa melanjutkan
penelitian di BMT Nurrohman Janti Slahung
c Dokumentasi
Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang
diperoleh melalui dokumen-dokumen atau buku-buku tulisan-tulisan
yang ada kaitannya dengan masalah penelitian28 Teknik pengumpulan
data yang digunakan dengan cara membaca dan mengambil
27 Susilo Rahardjo dan Gudnanto Pemahaman Individu Teknik Nontes (Kudus Prenada
Media 2011) 42 28 Suharsimi Arikunto Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Bandung Rineka
Cipta 2006) 158
20
kesimpulan dari berkas-berkas atau arsip dokumen BMT Nurrohman
Janti Slahung
6 Analisis Data
Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat
pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data
dalam periode tertentu Aktivitas dalam analisis data menurut model Miles
dan Huberman yaitu data reduction data display dan conclusion drawing
atau verification Data reduction artinya data yang diperoleh dari lapangan
jumlahnya cukup banyak untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan
rinci Data display artinya penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk
uraian singkat bagan dan hubungan antar kategori Langkah ketiga yaitu
penarikan kesimpulan dan verifikasi29
Dalam penyusunan skripsi ini cara yang digunakan penulis untuk
menganalisa data adalah menggunakan metode deduktif dan induktif
Metode deduktif yaitu cara berfikir untuk menarik kesimpulan dari suatu
kaidah atau pendapat yang umum menuju ke suatu pendapat yang bersifat
khusus30 Sedangkan metode induktif yaitu cara berfikir untuk menarik
kesimpulan dari fakta-fakta kemudian dirumuskan menjadi suatu
kesimpulan atau jeneralisasi31
29 Sugiyono Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan RampD (Bandung Alfabeta
2016) 246-252 30 Burhan Bungin Analisis Data Penelitian Kualitatif (Jakarta PT Raja Grafindo Persada
2013) 47 31 Ibid 48
21
Dalam hal ini penulis mengemukakan terlebih dahulu teori-teori dan
data-data lalu menganalisanya dari fatwa DSN MUI kemudian dijadikan
pedoman dalam menganalisis penggunaan dana yang tidak boleh diakui
sebagai pendapatan di BMT Nurrohman Janti Slahung Ponorogo untuk
kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus yaitu apakah BMT
Nurrohman Janti Slahung Ponorogo sudah benar-benar menerapkan
ketentuan-ketentuan yang ada dalam fatwa DSN-MUI No123DSN-
MUIXI2018 tentang Penggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui
Sebagai Pendapatan (TBDSP) bagi Lembaga Keuangan Syariah Lembaga
Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariah
7 Pengecekan Keabsahan Data
Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini ditentukan dengan
cara
a Perpanjangan Pengamatan
Perpanjangan pengamatan akan memungkinkan peningkatan
derajat kepercayaan data yang dikumpulkan32 Dengan perpanjangan
pengamatan ini peneliti mengecek kembali apakah data-data terkait
penggunaan dana yang tidak bisa disebut sebagai pendapatan sudah
benar atau belum Jika data-data yang diperoleh selama ini ternyata
tidak benar maka peneliti melakukan pengamatan lagi yang lebih luas
dan mendalam sehingga diperoleh data yang pasti kebenarannya
32 Moleong Metodologi Penelitian 248
22
b Triangulasi
Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai
sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu33 Pada penelitian
ini peneliti melakukan pengecekan keabsahan data yang terkait
dengan penggunaan dana yang tidak bisa disebut sebagai pendapatan
serta peran DPS sudah benar atau belum dengan cara membandingkan
hasil wawancara dengan isi suatu dokumen dengan memanfaatkan
berbagai sumber data informasi sebagai bahan pertimbangan Dalam
hal ini peneliti membandingkan data hasil observasi dengan data hasil
wawancara dan juga membandingkan hasil wawancara dengan
wawancara lainnya yang kemudian diakhiri dengan menarik
kesimpulan sebagai hasil temuan lapangan
G Sistematika Pembahasan
Dalam penelitian ini untuk memberoleh pembahasan dan pemahaman
penulis membuat sistematikan pembahasan menjadi V (lima) bab yang mana
antara bab satu dengan bab lainnya mempunyai hubungan yang erat dan
berkaitan sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak bisa
dipisahkan yaitu sebagai berikut
1 BAB I PENDAHULUAN
Bab ini merupakan gambaran untuk memberikan pola
pemikiran bagi keseluruhan isi yang terdiri dari latar belakang
masalah rumusan masalah tujuan penelitian manfaat penelitian
33 Ibid 273
23
telaah pustaka kajian teori metode penelitian dan sistematika
pembahasan
2 BABII FATWA NO123DSN-MUIXI2018 TENTANG
PENGGUNAAN DANA YANG TIDAK BOLEH DIAKUI
SEBAGAI PENDAPATAN (TBDSP) BAGI LEMBAGA
helliphelliphelliphellipKEUANGANSYARIAH
Berisi uraian mengenai landasan teori yang digunakan untuk
menganalisis permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini yaitu
menguraikan fatwa DSN MUI tentang penggunaan dana yang tidak
boleh diakui sebagai pendapatan bagi lembaga keuangan syariah
Dalam hal ini peneliti memaparkan tentang gambaran singkat
fatwa No123DSN-MUIXI2018 tentang penggunaan dana yang
tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi lembaga keuangan
syariah
3 BAB III PRAKTIK PENGGUNAAN DANA TBDSP DAN
helliphelliphelliphellipPROSEDUR DEWAN PENGAWAS SYARIAH DI BMT
helliphelliphelliphellipNURROHMAN JANTI SLAHUNG PONOROGO
Bab ini berisikan data penelitian lapangan di BMT
Nurrohman Janti Slahung Ponorogo Dalam hal ini peneliti
memaparkan tentang sejarah BMT Nurrohman Janti Slahung visi
misi dan motto BMT Nurrohman Janti Slahung tempat dan
kedudukan BMT Nurrohman Janti Slahung pengurus BMT
Nurrohman Janti Slahung dan produk pembiayaan di BMT
24
Nurrohman Janti Slahung Selain itu peneliti juga memaparkan
tentang praktik penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai
pendapatan dan prosedur DPS dalam mengawasi penggunaan dana
yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan di BMT Nurrohman
Janti Slahung Ponorogo
BAB IV ANALISA FATWA NO123DSN-MUIXI2018 TENTANG
PENGGUNAAN DANA YANG TIDAK BOLEH DIAKUI
SEBAGAI PENDAPATAN (TBDSP) DI BMT NURROHMAN
JANTI SLAHUNG PONOROGO
Bab ini berisikan analisis fatwa analisis Fatwa No123DSN-
MUIXI2018 terhadap penggunaan dana yang tidak boleh diakui
sebagai pendapatan bagi lembaga keuangan syariah di BMT
Nurrohman Janti Slahung dan analisis fatwa No123DSN-
MUIXI2018 terhadap prosedur DPS dalam penggunaan dana
yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi lembaga
keuangan syariah di BMT Nurrohman Janti Slahung
BAB V PENUTUP
Bab ini berisikan kesimpulan yang merupakan jawaban
umum dari permasalahan yang ditarik dari hasil penelitian dan
berikut saran-saran yang ditujukkan bagi pihak-pihak terkait
dengan permasalahan penelitian
25
BAB II
FATWA NO123DSN-MUIXI2018 TENTANG PENGGUNAAN DANA
YANG TIDAK BOLEH DIAKUI SEBAGAI PENDAPATAN (TBDSP)
BAGI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
A Pengertian Fatwa Dewan Syariah Nasional
Fatwa mempunyai kesamaan dengan kata iftā dimana ia adalah masdar
dari kata aftā yufti iftārsquoan Adapun kata futya atau fatwa adalah isim masdar
dari aftā hanya saja kata futya lebih sering digunakan oleh orang Arab
sebagaimana yang dinukil oleh Ibn Mandzur dalam lisannya Pengertian iftārsquo
secara etimologi adalah al- Ibānah (penjelasan) yaitu memberikan penjelasan
kepada orang lain Atas dasar ini Iftārsquo berarti memberikan penjelasan kepada
orang lain yang menanyakan suatu hal34 Arti fatwa secara bahasa misalnya
terdapat dalam surah an-Nisā ayat 17635
هلك ليس له ولد وله أخت إن امرؤ يست فتوك قل الله ي فتيكم ي الكللة ف ما ت رك إن كا تا اث ن ت ين لهما وهو يرث ها إن لم يكن لها ولد لها ث ي ين ل وإن كاوا إخوة رجالا وساء للذكر مث الث لثان مما ت رك ح ا
﴾٦٧١﴿والله بكل شيء عليم ي ب ي ن الله لكم أن تضلوا Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah) Katakanlah Allah
memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu) jika seorang
meninggal dunia dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara
perempuan maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari
harta yang ditinggalkannya dan saudaranya yang laki-laki mempusakai
(seluruh harta saudara perempuan) jika ia tidak mempunyai anak tetapi
jika saudara perempuan itu dua orang maka bagi keduanya dua pertiga
34 Umarwan Sutopo ldquoDialektika Fatwa dan Hukum Positif di Indonesiardquo Justicia Islamica
1 (Juni 2018) 91 35Departemen Agama RI Al-Qurrsquoān dan Terjemahnya (Semarang CV Toha Putra 2008)
149
26
dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal Dan jika mereka (ahli
waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan maka
bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara
perempuan Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu supaya kamu
tidak sesat Dan Allah maha mengetahui segala sesuatu
Pengertian fatwa menurut syararsquo ialah menerangkan hukum syararsquo dalam
suatu persoalan menjadi sebuah jawaban dari suatu pertanyaan baik sipenanya
itu jelas identitasnya maupun tidak serta berbentuk perseorangan atau
kolektif36 Dengan demikian pengertian fatwa berarti menerangkan hukum-
hukum Alah SWT berdasarkan pada dalil-dalil syariah secara umum dan
menyeluruh Keterangan hukum yang telah diberikan itu dinamakan fatwa
Orang yang meminta atau menanyakan fatwa disebut mustaftī sedang yang
dimintakan untuk memberikan fatwa disebut mufti37 Fatwa memiliki fungsi
sebagai penerapan secara konkret ketentuan fiqh dalam masalah tertentu38
Pada umumnya fatwa ditetapkan berdasarkan keterangan al-Qurrsquoān
hādits ijmā dan qiyās Keempatnya merupakan sumber dalil hukum syariah
yang telah disepakati oleh jumhur ulama Jumhur ulama menyepakati validitas
keempat sumber tersebut sebagai sumber-sumber hukum syariah berdasarkan
firman Allah didalam al-Qurrsquoān surat an-Nisā ayat 59 sebagai berikut39
36 Yusuf Qardhawi Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan (Jakarta Gema Insani
Press 1997) 5 37 Ichwan Sam dkk Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI
(Jakarta Erlangga 2014) 7-8 38 Marsquoruf Amin dkk Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum dan
Perundang-undangan (Jakarta Puslitbang Kehidupan Keagamaan 2011) 21 39Departemen Agama Al-Qurrsquoān dan Terjemahnya 124
27
مر منكم إن يا أي ها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي اتم ت ؤمنون ب الله والي وم الخر ت نازعتم ي شيء ردوه إلى الله والرسول إن كن
لك ر وأحسن تأويل ذ ﴾٩٥﴿ خي Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya)
dan ulil amri di antara kamu Kemudian jika kamu berlainan pendapat
tentang sesuatu maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qurrsquoān) dan
Rasul (sunnahnya) jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan
hari kemudian Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik
akibatnya
Kebolehan untuk berijtihad juga diperkuat keterangan hadits yang
diriwayatkan oleh Mursquoādz ibn Jabal ketika diutus Rasulullah SAW untuk
menjadi qādhi di Yaman Rasulullah bertanya kepada Mursquoādz apakah yang
akan dilakukan dalam berhukum jika ia tidak menemukan dalil naqli dari al-
Qurrsquoān maupun sunnah maka Mursquoādz menjawab bahwa ia akan berijtihad
dengan akalnya dan Rasullah pun menyetujuinya40
Dikeluarkannya fatwa dipandang sebagai pendapat hukum yang
berdasarkan pertimbangan Pengeluaran fatwa ini dimaksudkan untuk
melaksanakan fungsinya yang utama yakni memberikan pendapat hukum
suatu masalah sesuai dengan pendapat mereka tentang tindakan apa yang
benar menurut pandangan syariah Fatwa telah berperan dalam menjelaskan
hukum Islam yang berbentuk jawaban konkret terhadap kasus demi kasus yang
telah dihadapi oleh masyarakat yang dapat dijadikan pedoman untuk
mengetahui bagaimana penerapan hukum syariah terhadap masalah tertentu41
40 Asrorun Nirsquoam Sholeh Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (tmp
Emir Cakrawala Islam 2016) 123 41 Amin dkk Fatwa Majelis 21
28
B Profil Dewan Syariah Nasional
1 Pengertian Dewan Syariah Nasional
Dewan Syariah Nasional atau disebut dengan DSN ialah suatu
lembaga bentukan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1999
yang beranggotakan para ahli hukum Islam Lembaga ini memiliki fungsi
melakukan tugas-tugas MUI dalam memajukan ekonomi umat menangani
masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan
syariah Salah satu tugas pokok dari DSN ialah mengkaji menggali dan
merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam dalam bentuk fatwa
untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga keuangan
syariah serta untuk memberikan pengawasan terhadap Dewan Pengawas
Syariah (DPS) yang ada dimasing-masing lembaga keuangan syariah
sebagai kewaspadaan MUI terkait dengan kemungkinan timbulnya fatwa
yang berbeda dimasing-masing DPS42
Lembaga ini memiliki fungsi utama sebagai pengawas produk
produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariat Islam DSN
membuat garis panduan produk syariah untuk keperluan pengawasan
Garis panduan tersebut diambil dari sumber-sumber hukum Islam yang
dijadikan dasar pengawasan bagi DPS pada lembaga-lembaga keuangan
syariah dan menjadi dasar pengembangan produk-produknya43
42 Muhammad Syafirsquoi Antonio Bank Syariah dari Teori ke Praktik (Jakarta Gema Insani
2001) 32 43 Ibid 32
29
2 Sejarah Terbentuknya Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia
(DSN-MUI)
Pasca diundangkannya Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang
perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang perbankan
kegiatan dan aktivitas pengembangan ekonomi syariah semakin
meningkat44 Hal itu kemudian diikuti pertumbuhan pesat aktivitas
perekonomian yang berdasarkan prinsip syariah termasuk mendorong
pendirian beberapa lembaga keuangan syariah Perkembangan pesat
lembaga keuangan syariah memerlukan aturan-aturan yang berkaitan
dengan kesesuaian operasional LKS dengan prinsip-prinsip syariah
Persoalan muncul karena institusi regulator yang semestinya mempunyai
otoritas mengatur dan mengawasi LKS yaitu Bank Indonesia (BI) untuk
perbankan syariah dan kementerian keuangan untuk lembaga keuangan
nonbank tidak dapat melaksanakan otoritasnya dibidang syariah (untuk
merumuskan prinsip-prinsip syariah secara langsung dari teks al-Qurrsquoān
hādits maupun kitab-kitab fiqih Kementerian keuangan dan BI tidak
memiliki otoritas untuk merumuskan prinsip-prinsip syariah secara
langsung dari teks-teks keagamaan dalam bentuk peraturan (regulasi) yang
bersesuaian untuk setiap lembaga keuangan syariah Sebab lain adalah
bahwa lembaga tersebut tidak dibekali peraturan perundang-undangan
44 Khotibul Umam Legislasi Fikih Ekonomi dan Penerapannya dalam Produk Perbankan
Syariah di Indonesia (Yogyakarta BPFE 2011) 49
30
yang mengatur tentang otoritas dalam mengurus masalah kesesuaian
syariah45
Rencana pembentukan DSN mulai dibincangkan pada tahun 1990
ketika acara lokakarya dan pertemuan yang membahas tentang bunga bank
dan pengembangan ekonomi rakyat serta merekomendasikan agar
pemerintah memfasilitasi pendirian bank berdasarkan prinsip syariah
Karena kesimpulan lokakarya ini mengindikasikan adanya kecenderungan
mempersamakan bunga bank dengan riba Selanjutnya pada tahun 1997
Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengadakan lokakarya ulama tentang
reksadana syariah yang salah satu rekomendasinya adalah pembentukan
DSN46
Pada pertemuan tanggal 14 Oktober 1997 telah disepakati
pembentukan DSN Usulan ini ditindaklanjuti sehingga tersusunlah DSN
secara resmi tahun 1998 Pada tahun 1999 pengurus DSN yang pertama
adalah menteri agama republik Indonesia Malik Fajar pada acara
Musyawarah Kerja Nasional (MUKERNAS) MUI di Jakarta tepatnya
pada bulan februari 1998 Kehadiran DSN pada tahun bersamaan dengan
terbentuknya komite ahli pengembangan syariah di BI yang kemudian
bertukar nama menjadi biro perbankan syariah47
45 M Cholis Nafis Teori Hukum Ekonomi Syariah Kajian Komprehensif tentang Teori
Hukum Ekonomi Islam Penerapannya dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional dan Penerapannya
ke dalam Peraturan Perundang-undangan (Jakarta UIP 2011) 82 46 SyafirsquoI Antonio Bank Syariah 32 47 Panji Adam Fatwa-fatwa Ekonomi Syariah Konsep Metodologi dan Implementasinya
pada Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta Sinar Grafika Offset 2018) 161
31
3 Tugas dan Wewenang Dewan Syariah Nasional
Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)
sebagai lembaga yang mempunyai otoritas dalam pembuatan fatwa di
bidang ekonomi syariah mempunyai beberapa tugas dan wewenang
Dalam pedoman dasar DSN-MUI yang termuat dalam bab IV keputusan
DSN-MUI Nomor 01 tahun 2000 tugas dan wewenang adalah sebagai
berikut
a Dewan Syariah Nasional bertugas48
1) Menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam
kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada
khususnya
2) Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan syariah
3) Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah
4) Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan
b Dewan Syariah Nasional berwenang49
1) Mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS di masing-masing
lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum
pihak terkait
2) Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan atau
peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang seperti
departemen keuangan dan BI
48 Marsquoruf Abdullah Hukum Keuangan Syariah pada Lembaga Keuangan Bank dan Non
Bank (Yogyakarta Aswaja Presindo 2016) 214 49 Ibid 214
32
3) Memberikan rekomendasi danatau mencabut rekomendasi
nama-nama yang akan duduk sebagai DPS pada suatu lembaga
keuangan syariah
4) Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang
diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah termasuk
otoritas moneter atau lembaga keuangan dalam maupun luar
negeri
5) Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk
menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan
oleh DSN
6) Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil
tindakan apabila peringatan tidak diindahkan
4 Kedudukan Status dan Anggota DSN
Kedudukan status dan anggota DSN yaitu50
a DSN merupakan bagian dari MUI
b DSN membantu pihak terkait seperti departemen keuangan BI dan
lain-lain dalam menyusun peraturan atau ketentuan untuk lembaga
keuangan syariah
c Anggota DSN terdiri dari para ulama praktisi dan para pakar dalam
bidang yang terkait dengan muamalah syariah
d Anggota DSN ditunjuk dan diangkat oleh MUI dengan masa bakti
sama dengan periode masa bakti pengurus MUI pusat yakni 5 (lima)
50 Ibid 231
33
tahun Sedangkan dalam buku petunjuk pelaksanaan pembukaan
kantor bank syariah yang diterbitkan oleh BI dikatakan bahwa masa
bakti DSN adalah 4 (empat) tahun
5 Mekanisme Kerja Dewan Syariah Nasional
Secara garis besar mekanisme kerja DSN sebagai berikut51
a Mengesahkan rancangan fatwa yang diusulkan oleh badan pelaksana
harian DSN dalam rapat pleno
b Menetapkan mengubah atau mencabut berbagai fatwa dan pedoman
kegiatan lembaga keuangan syariah dalam rapat pleno
c Mengesahkan atau mengklarifikasi hasil kajian terhadap usulan atau
pertanyaan mengenai suatu produk atau jasa lembaga keuangan
syariah dalam rapat pleno
d Melakukan rapat pleno paling tidak satu kali dalam tiga bulan atau
bilamana diperlukan
e Setiap tahunnya membuat suatu pernyataan yang dimuat dalam
laporan tahunan (annual report) bahwa lembaga keuangan syariah
yang bersangkutan telah atau tidak memenuhi segenap ketentuan
syariah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN
Untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan harian DSN tersebut
dibebankan kepada Badan Pelaksana Harian (BPH) Adapun mengenai
mekanisme kerja BPH adalah sebagai berikut52
51 Jaih Mubarok Perkembangan Fatwa Ekonomi Syariah (Bandung Pustaka Bani Quraisy
2004) 14 52 Ibid 14
34
a Menerima usulan atau pertanyaan hukum mengenai produk atau jasa
lembaga keuangan syariah
b Sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris paling lambat 1 (satu) hari
kerja setelah menerima usulan atau pertanyaan harus menyampaikan
permasalahan kepada ketua BPH
c Ketua BPH bersama anggota dan para ahli selambat-lambatnya 30
(tiga puluh) hari kerja harus membuat memorandum khusus yang
berisi telaah dan pembahasan terhadap suatu pertanyaan atau usulan
d Ketua BPH selanjutnya membawa hasil pembahasan ke dalam rapat
pleno DSN untuk mendapat pengesahan
e Fatwa atau memorandum DSN ditandatangani oleh ketua dan
sekretaris DSN
C Fatwa DSN-MUI tentang Penggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui
Sebagai Pendapatan (TBDSP)
Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan (TBDSP) tidak lain
adalah dana yang diterima atau dikuasai oleh Lembaga Keuangan Syariah
(LKS) Lembaga Bisnis Syariah (LBS) dan Lembaga Perekonomian Syariah
(LPS) tetapi tidak boleh diakui sebagai pendapatan atau kekayaannya Implisit
dalam fatwa bahwa pendapatan atau uang yang dihasilkan dari aktivitas
taruhan (maysir) maupun barang yang tidak diketahui pemiliknya digolongkan
35
ke dalam pendapatan non halal dan DSN-MUI memberikan fatwa sebagai dana
TBDSP53
Pertimbangan DSN-MUI mengeluarkan fatwa No 123DSN-
MUIXI2018 karena belum ada pedoman penyaluran atas sejumlah dana
titipan dimaksud Dengan demikian ada pedoman bagi manajemen untuk
mengatur arah penyaluran dana yang terhimpun Sementara itu di lingkungan
LKS LBS maupun LPS kian hari kian bertambah jumlah nilai maupun tuntutan
penyalurannya Walaupun besaran nilai dana TBDSP dari seluruh entitas
syariah di Indonesia tidak terdapat datanya namun nominalnya akan
berkorelasi positif dengan nilai aset dan jumlah kantor LKS LBS maupun
LPS54
Selanjutnya fatwa mengatur arah penggunaan dana TBDSP secara inklusif
untuk kemaslahatan umat Islam dan kepentingan umum yang tidak
bertentangan dengan prinsip syariah Dana TBDSP diarahkan guna
menyejahterakan fakir miskin penanggulangan bencana beasiswa dan
pembangunan fasilitas umum yang berdampak sosial Tujuan mulianya untuk
menghapus generasi yang lemah secara ilmu maupun ekonomi Harapannya
penggunaan dana TBDSP berorientasi pada pemecahan masalah penciptaan
nilai keanekaragaman desentralisasi ketahanan keberlanjutan dan
keharmonisan lingkungan (profit people dan planet) 55
53 M Salman Yusuf ldquoFatwa No 123 Untuk Siapardquo dalam https www pressreader
com indonesia majalah-investor 20190801 282462825619338 (diakses pada tanggal 12 Februari
2020 jam 0838) 54 Ibid 55 Ibid
36
Fatwa DSN MUI No 123DSN-MUIXI2018 merupakan hasil ijtihad
ulama yang dituangkan dalam rapat pleno pengurus DSN pada hari Kamis
tanggal 30 safar atau 08 november 2018 di Jakarta Dasar hukum pembuatan
fatwa No 123DSN-MUIXI2018 yaitu antara lain
1 QS an-Nisārsquo (4) ayat 2956
نكم بالباطل إلا أن ت ارة يا أي ها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم ب ي كون ت عن ت راض منكم
Hai orang yang beriman Janganlah kamu makan harta kamu di
antara kamu dengan jalan yang batil (tidak benar melanggar
ketentuan agama) tetapi (hendaklah) dengan perniagaan yang
berdasar kerelaan di antara kamu
2 QS al-Māidah (5) ayat 257
ثم والعدوان ولا ت عاووا على ال hellipوت عاووا على البر والت قوى hellipDan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan
dan janganlah kamu tolong-menolong dalam (mengerjakan) dosa
dan pelanggaranhellip
3 QS al-Baqārah (2) 27558
hellipوأحل الله الب يع وحرم الر با Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba
Berdasarkan alasan di atas DSN-MUI mengeluarkan fatwa mengenai
penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan yang sesuai
dengan prinsip syariah dan menjadi pedoman lembaga kuangan syariah dalam
menggunakan dana TBDSP yang sesuai dengan Islam
56 Departemen Agama Al-Qurrsquoān dan Terjemahnya 118 57 Ibid 152 58 Ibid 65
37
Fatwa DSN MUI No 123DSN-MUIXI2018 terbagi dalam empat
ketetapan yang masing-masing membahas apa saja yang termuat dalam
kegiatan penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan yaitu59
a Pertama Ketentuan Umum
Bagian pertama tentang ketentuan umum nomor satu disebutkan
bahwa dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi Lembaga
Keuangan Syariah (LKS) Lembaga Bisnis Syariah (LBS) dan Lembaga
Perekonomian Syariah (LPS) yang selanjutnya disingkat Dana TBDSP
adalah dana yang diterima atau dikuasai oleh LKS LBS dan LPS tetapi
tidak boleh diakui sebagai pendapatan atau kekayaannya Kedua Lembaga
Keuangan Syariah yang selanjutnya disingkat LKS adalah badan hukum
yang menyelenggarakan kegiatan usaha bidang keuangan berdasarkan
prinsip-prinsip syariah Ketiga Lembaga Bisnis Syariah yang selanjutnya
disingkat LBS adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan
bisnis berdasarkan prinsip-prinsip syariah Kemudian yang keempat
disebutkan bahwa Lembaga Perekonomian Syariah yang selanjutnya
disingkat LPS adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan
perekonomian syariah yang tidak masuk dalam kategori sebagai LKS dan
LBS60
59 DSN-MUI ldquoPenggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan bagi
Lembaga Keuangan Syariah Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariahrdquo dalam
httpsdsnmuioridkategorifatwa (diakses pada tanggal 10 Desember 2019 jam1640) 60 Ibid
38
b Kedua Ketentuan Terkait Dana TBDSP
Bagian kedua disebutkan bahwa dana TBDSP berasal antara lain
dari transaksi tidak sesuai dengan prinsip syariah yang tidak dapat
dihindarkan termasuk pendapatan bunga (riba) transaksi syariah yang
tidak terpenuhi ketentuan dan batasannya (rukun dan atau syaratnya)
dana sanksi (denda) karena tidak memenuhi kewajiban sesuai kesepakatan
(adam al-wafā bi al-iltizām) dana yang tidak diketahui pemiliknya
diketahui pemiliknya tetapi tidak ditemukan atau diketahui pemiliknya
tetapi biaya pengembaliannya lebih besar dari jumlah dana tersebut dana
tersebut boleh diakui sebagai dana TBDSP setelah satu tahun sejak
diumumkan kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan
yang berlaku LKS LBS dan LPS wajib membentuk rekening khusus
untuk penampungan dana TBDSP61
c Ketiga Ketentuan Terkait Penggunaan Dana TBDSP
Dana TBDSP wajib digunakan dan disalurkan secara langsung untuk
kemaslahatan umat Islam dan kepentingan umum yang tidak bertentangan
dengan prinsip syariah Bentuk-bentuk penyaluran dana TBDSP yang
dibolehkan adalah bantuan sumbangan secara langsung untuk62
a Penanggulangan korban bencana
b Sarana penunjang lembaga pendidikan Islam
c Masjid atau musholla dan penunjangnya
61 Ibid 62 Ibid
39
d Pembangunan fasilitas umum yang berdampak sosial
e Sosialisasi edukasi dan literasi ekonomi keuangan dan bisnis syariah
untuk masyarakat umum
f Beasiswa untuk siswa atau mahasiswa berprestasi danatau kurang
mampu
g Kegiatan produktif bagi dhuafa
h Fakir-miskin
Dana TBDSP boleh disalurkan secara langsung oleh LKS LBS dan
LPS dan atau melalui lembaga sosial Dana TBDSP tidak boleh
dimanfaatkan untuk kepentingan LKS LBS dan LPS antara lain dalam
bentuk
a Promosi produk maupun iklan (branding) perusahaan
b Pendidikan dan pelatihan untuk karyawan
c Pembayaran pajak zakat amp wakaf
d Pembayaran atau pelunasan tunggakan nasabah (end-user)
e Kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah
Setiap penggunaan dan penyaluran dana TBDSP harus mendapatkan
persetujuan atau opini dari Dewan Pengawas Syariah LKS LBS dan LPS
tersebut Dalam hal dana TBDSP digunakan untuk kegiatan produktif
maka penyalurannya harus sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku
40
d Keempat Ketentuan Penutup
Jika terjadi perselisihan di antara para pihak maka penyelesaiannya
dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah
setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah Fatwa ini berlaku
sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata
terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagaimana
mestinya63
Ketua MUI Maruf Amin menegaskan bank syariah hanya boleh
menggunakan dana non halal untuk kepentingan sosial Dana non halal tak
boleh bercampur untuk keuntungan bank Maruf menjelaskan bahwa dana non
halal merupakan segala bentuk pemasukan bank syariah yang bersumber dari
kegiatan yang tidak halal Ia lantas mencontohkan salah satu pendapatan non
halal itu berupa denda saat nasabah terlambat mengembalikan pinjaman
Menurutnya dana itu tak boleh dimasukan dan digunakan sebagai keuntungan
bank syariah dan harus digunakan untuk kegiatan-kegiatan sosial64
D Dana Non Halal pada Lembaga Keuangan Syariah
Dana adalah uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank dalam
bentuk tunai atau aktiva lain yang dapat segera diubah menjadi uang tunai
Dana non halal pada lembaga keuangan syariah adalah dana yang ketika diakui
sebagai pendapatan maka bisa masuk kategori pendapatan tidak halal Istilah
dana non halal menjadi dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan
63 Ibid 64 Asep Fathulrahman rdquo Maaruf Sebut Dana Tak Halal Bank Syariah Hanya untuk Sosialrdquo
dalam httpswwwcnnindonesiacomekonomi20181110154725-78-345508maaruf-sebut-dana-
tak-halal-bank-syariah-hanya-untuk-sosial (diakses pada tanggal 06 Maret 2020 jam 0905)
41
dikarenakan dana non halal dirasa tidak mencerminkan misi syariah agar tidak
terjadi salah pengertian didalam lingkup zakat Infāq dan shadaqāh serta pada
prinsipnya dana tersebut dapat digunakan (bukan dana non halal dalam arti
haram dan tidak bisa digunakan)
Dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan tersebut berasal antara
lain dari65
1 Tazīr atau sanksi berupa sejumlah dana yang dikenakan kepada nasabah
mampu bayar yang lalai dalam melaksanakan kewajibannya Sifat sanksi
ini adalah untuk mendidik nasabah agar selalu disiplin dalam
melaksanakan kewajibannya
2 Transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah yang tidak dapat
dihindari Misal dalam rangka pembiayaan Letter Credit (LC) bank
syariah harus membuka rekening di bank konvensional sehingga bank
syariah mendapatkan bunga
3 Tidak diketahui pemiliknya atau diketahui pemiliknya namun biaya
pengembaliannya lebih besar Misal hasil lelang atas aset nasabah ternyata
masih ada sisa setelah dikurangi segala biaya lelang dan hutang nasabah
Sisa tersebut harus dikembalikan kepada nasabah Pemilik Aset Namun
nasabah tidak bisa diketahui lagi keberadaannya (karena bagian dari
mafia) atau nasabah diketahui keberadaannya tapi uang sisa lelang lebih
kecil daripada biaya transfer
65 DSN-MUI ldquoPenggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan bagi
Lembaga Keuangan Syariah Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariahrdquo dalam
httpsdsnmuioridkategorifatwa (diakses pada tanggal 10 Desember 2019 jam1640)
42
4 Transaksi syariah yang di kemudian hari diketahui tidak sesuai dengan
prinsip syariah Misal obyek murābahah ternyata di kemudian hari
diketahui digunakan oleh nasabah untuk usaha yang bertentangan dengan
prinsip syariah Dalam hal ini bank syariah wajib menghentikan
pembiayaannya dan hanya mengambil pokok pembiayaanya
Kaidah-kaidah dalam perlakuan dana yang bersumber dari aktivitas non
halal yaitu66
a Dana yang bersumber dari aktivitas non halal adalah setiap pendapatan
yang bersumber dari transaksi yang dilarang syariah seperti bunga
b Ulama sepakat bahwa pendapatan tersebut adalah harta non halal
Sedangkan bagian modal atau pinjaman itu hukumnya halal
c Pendapatan non halal tersebut tidak boleh digunakan oleh pemiliknya
sebagai sumber tabungan atau deposito tetapi harus membersihkannya
dengan cara menyalurkannya untuk hajat-hajat sosial
d Jika terjadi maka deposan telah berdosa menggunakan sumber deposito
dari harta non halal Bagi LK penerima atau pengelola deposito jika tidak
mengetahuinya maka tidak berdosa Tetapi jika mengetahuinya maka
harus disalurkan untuk kepentingan sosial
Dana non halal ini otomatis bukan lagi dana non halal ketika tidak diakui
sebagai pendapatan oleh pihak LKS Dana tersebut menjadi halal bagi
mustahiq Mustahiq dana non halal ini biasanya adalah mustahiq (pihak yang
berhak) atas dana sosial dan kebajikan
66 Puspitasari Lenap rdquoPengungkapan Pendapatan Non-Halalrdquo 104-105
43
Dana sosial menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah uang yang
disediakan untuk suatu keperluan biaya kesejahteraan pemberian hadiah dan
derma yang ditujukan untuk mereka yang berhak menerimanya67
Secara sederhana dana sosial adalah dana atau uang yang disediakan untuk
suatu keperluan sosial Dana sosial dalam sistem keuangan bank syariah
merupakan dana non aset sebagai hukuman berupa pengenaan denda atau biaya
karena pelanggaran suatu perjanjian misalnya kelambatan pelunasan utang
pokok atau pelanggaran ketentuan rasio kas68
Sebagai lembaga keuangan syariah BMT memiliki kewajiban
pengelolaan dana nasabah dalam bentuk apapun Salah satu dana yang harus
dikelola dan didistribusikan oleh lembaga keuangan syariah ialah kewajiban
pengelolaan dana sosial Karena ini merupanan fungsi dan peran yang melekat
pada lembaga keuangan syariah untuk memobilisasi dana-dana sosial Berikut
ini yang merupakan dana-dana sosial yang wajib dikelola oleh lembaga
keuangan syariah69
a Zakat
Zakat merupakan pemberian harta dengan kadar tertentu yang
diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat yang
67 Kamus Besar Bahasa Indonesia ldquoDana Sosialrdquo dalam httpskbbiwebiddanahtml
(diakses pada tanggal 01 Maret 2020 jam 2100) 68 Ritwan Thovarsquoi Distribusi Dana Sosial pada Bayt al-Māl Wa al-Tamwīl (BMT) Alfa
Dinar Kerjo Karanganyar Naskah Publikasi (Surakarta Universitas Muhammadiyah 2016) 2 69 Totok Budisantoso dan Nuritomo Bank dan Lebaga Keuangan Lain (Jakarta Salemba
Empat 2017) 211
44
telah ditentukan oleh syariat Hukum dari zakat sendiri ialah fardhu āin
atas orang-orang yang cukup syaratnya70
b Infāq
Infāq berasal dari kata anfaqa yang berarti mengeluarkan sesuatu
(harta) untuk kepentingan umum Dalam terminologi syariah infāq berarti
mengeluarkan sebagian dari harta untuk sesuatu kepentingan yang
diperintahkan dalam ajaran Islam Infāq dikeluarkan oleh setiap orang
yang beriman baik yang pendapatannya besar maupun kecil baik disaat
lapang maupun sempit dan tidak ditentukan mustahiqnya sebagaimana
yang ada pada zakat71
c Shadaqāh
Shadaqāh yakni pemberian sesuatu yang bermanfaat kepada orang
lain misalnya makanan minuman atau harta dengan tidak mengharapkan
balasan dari orang yang menerimanya kecuali mengharapkan pahala dari
Allah Sehingga shadaqāh dapat di simpulkan memberikan zat dengan
tidak ada tukarannya dan tidak ada karenanya72
E Dewan Pengawas Syariah dalam Lembaga Keuangan Syariah
Dewan Pengawas Syariah (DPS) berperan untuk mengawal dan
memastikan bahwa bank syariah dalam operasionalnya sesuai dengan prinsip
syariah Dengan demikian peran DPS sangat penting karena untuk memastikan
70 Sulaiman Rasjid Fiqh Islam (Hukum Fiqh Isam) (Bandung Sinar Baru Algensindo
2016) 192 71 Rahmawati Muin Manajemen Zakat (Makassar Alauddin University Press 2011) 4 72 Sudarsono Pokok- pokok Hukum Islam (Jakarta PT Rineka Cipta 2001) 299
45
ada dan tidaknya kepatuhan syariah di BMT Tugas pokok DPS di BMT ada
tiga macam Pertama mengesahkan dan mengembangkan produk BMT yaitu
melakukan telaah kritis terhadap akad yang telah dipergunakan
memperbaikinya agar sesuai dengan prinsip syariah Begitu pula dengan
mengkaji dan mempelajari fatwa DSN-MUI untuk melihat kemungkinan
penterjemahannya menjadi produk baru di BMT Kedua mengawasi
manajemen BMT dalam mengaplikasikan akad yaitu melakukan pengawasan
operasional kerja manajemen dan aplikasi akad baik antar pengurus
pengelola maupun pihak luar yang berhubungan dengan BMT Ketiga
membina pengurus dan pengelola BMT secara informal melalui interaksi
keseharian rapat pengurus maupun secara formal dan rutin dalam kajian
tausiah yang memberikan bekal dan pemahaman keislaman yang
menyeluruh73
Sedangkan wewenang DPS adalah memberikan pedoman syariah kepada
bank untuk pengerahan dana penyaluran dana dan kegiatan bank lainnya dan
mengadakan perbaikan seandainya suatu produk yang dijalankan dinilai tidak
sesuai syariah74
Dalam buku yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dijelaskan bahwa
DPS mempunyai tiga kedudukan yaitu75
73 Akhmad Faozan ldquoPeran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Penerapan Shariah
Compliance pada Bayt al-Māl Wa al-Tamwīl (BMT) di Kota Purwokertordquo JPA 1 (Juni 2015) 145-
146 74 Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad SyafirsquoI Antonio Apa dan Bagaimana Bank
Islam (Yogyakarta Dana Bhakti Wakaf 1992) 2 75 Mubarok Perkembangan Fatwa 17
46
a Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi pimpinan Unit Usaha
Syariah (UUS) dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang
berkaitan dengan aspek syariah
b Sebagai mediator antara bank dengan DSN dalam mengkomunikasikan
usul dan saran pengembangan produk dan jasa bank yang memerlukan
kajian dan fatwa dari DSN
c Sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan pada bank DPS wajib
melaporkan kegiatan usaha dan perkembangan bank syariah yang
diawasinya kepada DSN minimal satu kali dalam satu tahun Perlu
ditambahkan bahwa kedudukan DPS di bank-bank syariah juga
berkedudukan sebagai penjamin bahwa bank yang diawasinya berjalan
sesuai dengan prinsip syariah
Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam manajemen
penyaluran dana DPS harus menjalankan kewajibannya sesuai dengan
amanah Berikut merupakan wewenang dan tanggung jawab DPS dalam
pengawasan penyaluran dana yaitu76
a Menyetujui rencana penyaluran dana tahunan termasuk rencana pemberian
penyaluran dana kepada pihak yang terkait dengan bank dan penyaluran
dana kepada nasabah-nasabah besar tertentu yang akan tertuang dalam
rencana kerja bank yang disampaikan kepada BI
76 Muhamad Manajemen Pembiayaan Bank Syarirsquoah (Yogyakarta UPP STIM YKPN
2016) 146
47
b Mengawasi proses pelaksanaan pemberian penyaluran dana tersebut
berkaitan dengan syariat Islam
c Meminta penjelasan danatau pertanggungjawaban direksi serta meminta
langkah-langkah perbaikan apabila rencana pemberian penyaluran dana
tersebut menyimpang dari unsur syariah
48
BAB III
PRAKTIK PENGGUNAAN DANA TBDSP DAN PROSEDUR DEWAN
PENGAWAS SYARIAH DI BMT NURROHMAN DESA JANTI
KECAMATAN SLAHUNG KABUPATEN PONOROGO
A Profil BMT Nurrohman Janti Slahung Ponorogo
1 Sejarah BMT Nurrohman
BMT Nurrohman merupakan lembaga keuangan yang berpayung
hukum koperasi dengan pola syariah BMT Nurrohman mendapatkan izin
resmi dari pemerintah kabupaten Ponorogo (DINAS INDAKOP) dengan
izin badan hukum No 518083BH405482004 pada tanggal 06 Juli
200477
Awal berdirinya BMT Nurrohman Janti Slahung dilatar belakangi
oleh masalah perekonomian masyarakat sekitar desa Janti Sekitar tahun
2004 banyak BPKB milik masyarakat Janti yang dijadikan sebagai
jaminan pinjaman di Koperasi Pada waktu itu jasa koperasi yang
dikenakan kepada masyarakat atas pinjaman yang diberikan sekitar 5-6
per bulan Karena faktor tersebut ada tokoh masyarakat yang merasa
perihatin dengan kondisi yang dialami masyarakat Janti Sehingga tokoh
masyarakat tersebut memberikan usulan atas pemikirannya kepada
jamarsquoah yasin untuk mendirikan sebuah BMT dengan jasa yang rendah
untuk menolong masyarakat Janti dan sekitarnya yang kekurangan dana78
77 Arif Fauzani Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 09 Desember 2019 78 Ibid
49
Ketika awal pendirian BMT Nurrohman menggunakan modal
dengan model saham Modal yang dimiliki berasal dari penjualan saham
kepada masyarakat Janti yang menjadi anggota BMT dengan harga saham
per lembarnya ialah Rp 10000 dan setiap anggota membeli saham dengan
jumlah yang berbeda Setelah pendirian berlangsung beberapa bulan
pihak BMT mencari perizinan badan hukum dengan mengajukan ke BPRS
Al-Mabrur Karena BMT di Ponorogo dengan model saham tidak bisa
Sehingga pihak BMT ingin bernaung di bawah BPRS yang menggunakan
model saham Tetapi pihak BPRS tidak bisa menerima pengajuan dari
BMT yang ingin bernaung di bawah BPRS Pihak BPRS pun memberi
saran kepada pihak BMT Nurrohman untuk berdiri sendiri dengan modal
awal Rp 500000000 Sedangkan BMT Nurrohman tidak memiliki dana
sebanyak itu Karena pihak BMT memiliki kenalan di DINAS INDAKOP
dan diberi arahan untuk mengajukan perizinan di DINAS INDAKOP79
Setelah mengajukan perizinan ternyata badan hukum BMT
Nurrohman di bawah payung hukum koperasi Karena saat itu BMT
Nurrohman menggunakan model saham sedangkan koperasi dengan
sistem simpanan pokok dan simpanan wajib Maka pihak BMT membuat
ketetapan simpanan pokok sebesar Rp 500000 dan simpanan wajib Rp
10000 Karena para anggota membeli saham dengan jumlah yang
berbeda-beda Bagi anggota yang memiliki saham di atas Rp 500000
maka Rp 500000 tersebut dijadikan simpanan pokok dan sisanya
79 Ibid
50
dimasukkan sebagai simpanan wajib Tetapi jika jumlah saham yang
dimiliki anggota kurang dari Rp 500000 maka anggota akan diberi
pinjaman oleh koperasi lain Agar simpanan pokoknya terpenuhi sebesar
Rp 500000 koperasi lain tersebut memberi pinjaman kepada anggota dan
pihak anggota juga menerima pinjaman tersebut Agar modal BMT
terpenuhi sesuai dengan modal awal yang harus dimiliki untuk perizinan
badan hukum koperasi80
Proses pendirian dan perizinan BMT Nurrohman mengalami banyak
kendala Karena model pendirian BMT yang awal mulanya dengan model
saham harus diganti dengan bentuk simpanan pokok dan simpanan wajib
Hingga pada akhirnya BMT Nurrohman mendapat perizinan dari DINAS
INDAKOP dan pengesahan pada tanggal 6 Juli 2004 dengan badan hukum
No 518083BH40548200481
2 Visi dan Misi BMT Nurrohman
a Visi
1) Menjadi solusi ekonomi masyarakat berdasarkan syariah
b Misi
1) Mampu memberikan pelayanan terbaik proaktif dan responsive
2) Memberikan kontribusi bagi kesejahteraan anggota dan
masyarakat
80 Ibid 81 Ibid
51
3 Lokasi BMT Nurrohman
KSU BMT Nurrohman beralamatkan di Jl Mayjend Panjaitan desa
Janti Slahung Ponorogo Telepon 085259995795
4 Struktur Organisasi BMT Nurrohman
BMT Nurrohman Janti Slahung beroperasional secara struktural
berdasarkan tugas masing-masing Adapun struktur organisasi BMT
Nurrohman Janti Slahung sebagai berikut82
a Pengurus
1) Ketua Ketua I Darory
Ketua II Darmanto Priyo U
2) Sekretaris Sekertaris I Jumadi
Sekertaris II Bambang Joni R
3) Bendahara Bendahara I Hartono
Bendahara II Misdi Rianto
b Pengawas
1) Dewan Pengawas Dewan Pengawas I Drs Larman
Dewan Pengawas II Kurisuprapto
2) Penasehat Katemun
c Karyawan
1) Manajer Arif Fauzani
2) Akuntansi Merinda Budi R
3) Kasir Dasri
82 Ibid
52
4) Debt Collector Agus Wahyudi
5 Produk-produk BMT Nurrohman
Berikut ini jenis produk yang ditawarkan oleh BMT Nurrohman Janti
Slahung
a Penghimpunan Dana
1) Simpanan Sistem Harian
Simpanan bagi masyarakat yang ingin menyimpan dananya
di BMT Setiap nasabah yang menyimpan di BMT Nurrohman
akan mendapat jasa atas simpanannya sebesar 075 setiap
bulan Setiap simpanan per Rp 1000000 akan mendapat jasa
sebesar Rp 7500 per bulan Namun di BMT Nurrohman sistem
jasanya adalah harian Jika nasabah menyimpan di BMT selama
5 hari maka nasabah sudah mendapatkan jasa dari BMT selama
5 hari tersebut Nasabah yang akan menabung di BMT
Nurrohman juga dikenakan biaya administrasi pada proses awal
akad untuk pembuatan buku tabungan sebesar Rp 500083
b Penyaluran Dana
1) Mudārabah
Pembiayaan mudārabah yaitu penyaluran dana yang
ditujukan untuk masyarakat yang membutuhkan tambahan modal
usaha Pada pembiayaan ini penetapan bagi hasil yang semestinya
diganti dengan mark upjasa yang harus dibayar oleh setiap
83 Merida Budi R Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 09 Desember 2019
53
nasabah yang melakukan pembiayaan di BMT Nurrohman
Sehingga dalam pembayaran angsuran pembiayaan nasabah
selain membayar pokok juga akan dikenakan pembayaran mark
upjasa setiap bulan Dengan pilihan besaran mark upjasa 3
untuk jenis menurun dengan jangka waktu maksimal 4 bulan dan
2 untuk jenis flad dengan jangka waktu minimal 4 bulan dan
maksimal 12 bulan Contoh perhitungannya sebagai berikut84
Pembiayaan mudārabah untuk jenis menurun dengan jangka
waktu selama 4 bulan
Pokok bulan ke 1 1000000 4 = 250000
Mark up jasa 1000000 x 3 = 30000
Maka nasabah harusnya membayar pada bulan ke 1 sebesar
Rp280000
Pada pembayaran kedua selanjutnya menurun
Pokok bulan ke 2 750000 3 = 250000
Mark up jasa 750000 x 3 = 22500
Maka nasabah harusnya membayar pada bulan ke 2 sebesar
Rp272500 dan menurun seterusnya85
Namun untuk jenis menurun ini boleh di bayarkan jasanya
saja sebesar Rp 30000 setiap bulannya Sehingga pada bulan ke
84 Ibid 85 Ibid
54
4 maka nasabah harus melunasi pembayaran pembiayaan sebesar
Rp 103000086
Sedangkan pembiayaan jenis flad dengan jangka waktu selama 4
bulan
Pokok bulan ke 1 1000000 4 = 250000
Mark up jasa 1000000 x 2 = 20000
Maka nasabah harus membayar setiap bulan sebesar Rp
27000087
2) Murābahah
Pembiayaan murābahah yaitu penyaluran dana yang
ditujukan untuk masyarakat dengan pola jual beli yakni
membelikan barang yang dibutuhkan masyarakat sebagai
nasabah BMT Nurrohman Pada pembiayaan ini margin diganti
dengan mark upjasa yang harus dibayar oleh setiap nasabah yang
melakukan pembiayaan di BMT Nurrohman Sehingga dalam
pembayaran angsuran pembiayaan nasabah selain membayar
harga jual juga akan dikenakan pembayaran mark upjasa setiap
bulan Dengan pilihan besaran serta penghitungan mark upjasa
sama dengan pembiayaan mudārabah88
86 Ibid 87 Ibid 88 Ibid
55
B Mekanisme Pembiayaan di BMT Nurrohman Janti Slahung Ponorogo
Berikut ini merupakan mekanisme pengajuan permohonan pembiayaan di
BMT Nurrohman
1 Pengajuan Permohonan Pembiayaan
Setiap nasabah yang ingin melakukan pembiayaan di BMT
Nurrohman melengkapi persyaratan sebagai berikut
a Mengisi formulir pengajuan pembiayaan
b Fotocopy KTP sebanyak 2 lembar
c Fotocopy STNK kendaraan bermotor yang akan di jadikan jaminan
sebanyak 2 lembar
d Fotocopy BPKB kendaraan bermotor yang akan di jadikan jaminan
sebanyak 2 lembar
e Membawa KTP dan STNK asli pada pengajuan pembiayaan awal
guna untuk pencocokan data89
2 Cek Barang Jaminan
Nasabah yang melakukan pembiayaan di BMT Nurrohman akan dicek
barang jaminannya untuk melihat kelayakan barang jaminan Nasabah
harus membawa langsung barang jaminannya untuk mencocokkan data
serta melihat kondisi dari barang jaminan90
89 Dasri Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 09 Desember 2019 90 Ibid
56
3 Penandatanganan akad atau perjanjian pembiayaan
Setelah pihak BMT menerima permohonan pembiayaan dari nasabah
maka pihak BMT dan nasabah akan membuat kesepakatan terhadap mark
upjasa pembiayaan dan penandatanganan akad sesuai dengan akad yang
diajukan nasabah91
4 Pencairan
Pencairan pembiayaan dengan menandatangani realisasi pembiayaan
oleh pihak BMT dan nasabah BMT Nurrohman setiap pembiayaan yang
diajukan oleh nasabah dapat langsung dicairkan ketika pengajuan
sehingga nasabah dapat langsung membawa pulang dana yang dibutuhkan
saat itu juga92
C Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan (TBDSP) dan
Penggunaannya di BMT Nurrohman Janti Slahung Ponorogo
Lembaga keuangan syariah dalam aktivitas bisnisnya terkadang tidak
terlepas dari kegiatan yang menghasilkan dana yang tidak boleh diakui sebagai
pendapatan seperti lembaga keuangan syariah BMT Nurrohman yang pada
praktiknya memiliki beberapa dana yang tidak boleh diakui sebagai
pendapatan
91 Ibid 92 Ibid
57
Berikut ini merupakan laporan keuangan BMT Nurrohman Janti Slahung
tahun 2019
Tabel 31 Cash Flow KETERANGAN 31 Des 2019
-(Rp)-
31 Des 2018
-(Rp)-
I PENERIMAAN
1 Penerimaan dari BPR JATIM 729500000 747500000
2 Pengembalian dari Instansi Lain 281300000 266300000
3 Pendapatan mar-up Instansi Lain 73301950 53520750
4 Pendapatan Marup 2 29610100 19377000
5 Pendapatan Marup 3 544766000 529174600
6 Pendapatan Provisi 15 9334750 5425000
7 Pendapatan Provisi 2 97343950 94947250
8 Pendapatan Denda 2 481000 435500
9 Pendapatan Denda 3 4110100 3701700
10 Tabungan 15000 1617941600
11 Dana Khusus (60 Denda 3) 1486971750 5802800
12 Dana Cadangan Resiko (3Provisi 2) 4814000 2937050
13 Simpanan Pokok 3081450 900000
14 Simpanan Wajib 1780000 720000
15 Lain-lain 560000
JUMLAH PENERIMAAN 3267370050 3348683250
1 Pengembalian Pinjaman 2 227720900 152695800
2 Pengembalian Pinjaman 3
4752836500 4895183000
Jumlah Pengembalian Pinjaman 4980557400 5047878800
JUMLAH TOTAL PENERIMAAN 8247927450 8396562050
II PENGELUARAN
1 Piutang Nasabah 2 374750000 201450000
2 Piutang Nasabah 3
4947150000 4873540000
JUMLAH PIUTANG USAHA 5321900000 5074990000
1 Tabungan Pada BPR JATIM 820000000 870000000
2 Tabungan Pada Instansi lain 358500000 429600000
3 Tabungan Pada Bank JATIM - -
4 Tabungan pada BRI - -
JUMLAH TAB DI BANK amp INSTANSI 1178500000 1299600000
III BIAYA OPERASIONAL
1 Penghormatan Pengurus 62574000 54007700
2 Perjalanan Rapat Pengurus 11700000 7200000
3 Konsumsi Rapat Pengurus 2340000 1215000
(bersambung)
58
Tabel 31 Lanjutan
KETERANGAN 31 Des 2019
(Rp)-
31 Des 2018
(Rp)-
4 Biaya Gaji Karyawan 100110000 87055700
5 Biaya Konsumsi Kantor 1800000 1500000
6 Biaya Transportasi Karyawan 982500 677000
7 Baiaya Foto Copy 857500 656500
8 Biaya ADM amp Percetakan 4165000 3724000
9 Biaya Listrik 1200000 1200000
10 Biaya Telpon amp Wifi 2821000 2445500
11 Biaya Perawatan Alat Kantor 1716000 788000
12 Biaya Promosi 3200000 6325000
13 Biaya Pajak Motor 250000 500000
14 Biaya Kesehatan 600000 600000
15 Biaya Inventaris Kantor 26162000 3000000
16 Biaya Sosial 2900000 2250000
17 Biaya PPH 3650700 5444500
18 Biaya lembur 1000000 1000000
19 Biaya Pendidikan 550000 1585000
20 Seragam Karyawan amp Pengurus 6900500 5600000
21 Zakat 6049000 7246600
22 Gaji 13 13557000 11755600
23 SHU Pengurus amp Karyawan 42085500 39557250
24 Biaya THR 49171250 41847300
25 Penarikan SHU Anggota th 2018 10925100 12933200
26 Biaya RAT 29320000 44930000
27 BPJS Ketenagakerjaan 2088000 2088000
28 Programmer uPemb 2 Ut Computer 818000 11000000
29 Penarikan Simapanan mana suka 5171850 -
30 Pajak 10 SHU 2018 15300000 12100000
31 Penarikan dan SHU Anggota th 2017 11138500 -
32 Sewa Kantor 3000000 -
33 Dana Promosi Jam Dinding 11600000 -
34 Lain-lain 2400000 2400000
JMLH TOTAL BIY OPERASIONAL 438103400 372630850
PENGEMBALIAN HUTANG
1 Pada Penabung 1340904680 1466059650
2 Bagi Hasil Penabung 13477
120
117728750
JUMLAH PENGEMBALIAN HUTANG 1354381800 1583788400
JUMLAH TOTAL PENGELUARAN 8297885200 8331009250
SURPLUS (DEVISIT) (44957750) 65552800
SALDO AWAL 102268850 36716050
SALDO AKHIR 57311100 102268850
Sumber Arif Fauzani (2019 12)
59
Tabel 32 Perhitungan Sisa Hasil Usaha
KETERANGAN 31 Des 2019
-(Rp)-
31 Des 2019
-(Rp)-
I PENDAPATAN OPERASIONAL
1 Pendapatan mar up instansi lain 73301950 53520750
2 Pendapatan marup 2 35134100 19377000
3 Pendapatan marup 3 539798500 529174600
4 Pendapatan provisi 15 9628500 5425000
5 Pendapatan provisi 2 96161650 95172550
6 Pendapatan denda 2 540500 435500
7 Pendapatan denda 3 3723200 4366300
8 Pendapatan lain-lain 15000 25000
JMLH PEND OPERASIONAL 758303400 707496700
II POTONGAN JASABGHASIL
1 Potongan jasa penabung 130380537 117728750
2 Bagi hasil ke BMI - -
JML POTONGAN JASA BG HASIL 130380537 117728750
SISA HASIL USAHA KOTOR 627922863 589767950
III BEBAN USAHA
1 Biaya Depresiasi 1650000 1800000
2 Biaya Amortisasi 12320550 11270800
3 Penghormatan Pengurus 62574000 54007200
4 Perjalanan Rapat Pengurus 11700000 7200000
5 Konsumsi Rapat Pengurus 2340000 1215000
6 Biaya Gaji Karyawan 100110000 87055200
7 Biaya Konsumsi Kantor 1800000 1500000
8 Biaya Transportasi Karyawan 982500 677000
9 Biaya Fotocopy 1151500 656500
10 Biaya ATK amp Percetakan 3951000 3724000
11 Biaya Listrik 1200000 1200000
12 Biaya Telepon Internet 2741000 2445500
13 Biaya Perawatan Alat Kantor 2586000 788000
14 Biaya Promosi 14825000 6325000
15 Biaya Pajak Motor 250000 500000
16 Biaya Inventaris 30000 -
17 Seragam Pengurus amp Karyawan 6900000 5600000
18 Zakat 6049500 7246600
19 Gaji 13 13557000 11755600
20 Biaya RAT 45020000 44930000
21 Biaya Lembur 1000000 1000000
22 Biaya THR 49171250 41847300
23 Biaya BPJS Ketenagakerjaan 2088000 2088000
24 Biaya lain-lain 2400000 2400000
25 Biaya Programmer 2 Ut Komputer 818000 11000000
(bersambung)
60
Tabel 32 Lanjutan
KETERANGAN 31 Des 2019
(Rp)-
31 Des 2018
(Rp)-
JUMLAH BEBAN USAHA 347215300 308231700
IV DANA CADANGAN
1 Dana Khusus (5580600) 5802000
2 Dana Cadangan Resiko 3 Provisi (2974050) 3305350
JUMLAH DANA CADANGAN (8554650) 8739850
V PEND amp BY LUAR USAHA
1 Pendapatan Jasa Bank (16894650) (16528000)
2 Biaya ADM Bank 3378970 3305350
JMLH PEND amp BY LUAR USAHA (13515680) (13222650)
JMLH TOTAL PENGELUARAN 325144970 303748900
SHU SEBELUM PAJAK 302777893 286019050
POTONGAN PPH 3499774 5444500
SHU SETELAH PAJAK 299278119 280574550
Sumber Arif Fauzani (2019 12)
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pendapatan non halal di BMT
Nurrohman berasal dari pendapatan yang diperoleh akibat adanya kerjasama
dengan pihak lain yang tidak menggunakan skema syariah (bunga) dan dari
sanksi nasabah yang menunda pembayaran (denda) Sehubungan dengan dana
non halal menurut keterangan dari bapak Arif Fauzani beliau mengatakan
bahwa
ldquoBMT Nurrohman mendapatkan bunga dari penyimpanan kepada
lembaga keuangan konvensional yaitu bank BPR JATIM Kami
menyimpan dana disana karena selain dekat juga mudah dalam proses
pencairan dananya Dari penyimpanan tersebut memang mendapatkan
bunga dan bunga tersebut masih kami masukkan ke dalam pendapatan
operasional usaha jadi belum dipisahkan secara khususrdquo
BMT Nurrohman juga telah mengantisipasi untuk mengatasi nasabah
yang melakukan penundaan pembayaran pembiayaan Berikut ini merupakan
sanksi yang diterapkan BMT Nurrohman apabila mendapati nasabah yang
menunda pembayaran yaitu93
93 Arif Fauzani Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 09 Desember 2019
61
1 Teguran
Teguran ini bertujuan untuk mengingatkan nasabah bahwa ada etika
dalam melakukan pembayaran pembiayaan BMT Nurrohman
memberikan teguran bagi nasabah yang melakukan penundaan
pembayaran yang masih memiliki karakter baik dan telat pembayaran
masih dalam rentang waktu pengecualian dari tanggal jatuh tempo
pembayaran pembiayan yakni 10 hari terlebih untuk nasabah baru yang
masih pertama melakukan pembayaran pembiayaan94
2 Surat peringatan atau penagihan
Surat peringatan diberikan kepada nasabah yang tidak segera
memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian surat peringatan ini
diberikan pada nasabah dirumahnya sebagai upaya BMT Nurrohman
dalam menyelesaikan secara kekeluargaan Jika selama 3 bulan berturut-
turut nasabah tidak mau memenuhi kewajiban angsuran pembayaran maka
BMT akan memberikan surat penagihan yang disertai dengan rincian
kewajiban yang harus dibayarkan oleh nasabah
3 Sanksi denda
Sanksi denda dijatuhkan kepada nasabah bersamaan dengan adanya
surat penagihan bagi nasabah yang menunda pembayaran pembiayaan di
BMT Nurrohman95
94 Ibid 95 Ibid
62
4 Sanksi black list untuk pengajuan selanjutnya
Sanksi ini diberikan kepada nasabah yang telah diberikan sanksi
peringatan penagihan dan denda namun tidak mengindahkan sanksi
tersebut Maka untuk pengajuan pembiyaan selanjutnya nasabah dapat
terkena black list yakni penolakan maupun pemberian pembiayaan tidak
sesuai dengan pengajuan pembiayan96
5 Sita jaminan
Eksekusi jaminan cenderung lebih dipilih pihak BMT dalam
memberikan sanksi dalam penyelesaian masalah BMT pada nasabah
mampu yang menunda pembayaran (nasabah nakal) eksekusi jaminan
dilakukan apabila dengan berbagai peringatan diatas telah dilakukan
namun tidak menuai hasil maka akhirnya eksekusi jaminan pun dilakukan
untuk menutup dana pembiayaan dan apabila masih terdapat sisa maka sisa
tersebut akan dikembalikan pada nasabah Namun apabila terjadi
kekurangan dalam menutup dana pembiayaan dari hasil eksekusi jaminan
BMT tidak mempermasalahkan bahkan tidak meminta kekurangan dana
pembiayaan tersebut97
Sehubungan dengan sanksi yang diterapkan di BMT Nurrohman bapak
Arif Fauzani selaku manajer beliau mengatakan bahwa
ldquoSeluruh sanksi yang diterpakan di BMT Nurrohman memiliki tujuan
untuk memberikan rasa jera pada nasabah dan rasa tanggung jawab untuk
memenuhi kewajiban membayar angsuran pembiayaan Sedangkan
sanksi berupa denda hanya akan diberikan kepada kepada nasabah yang
96 Ibid 97 Ibid
63
mampu membayar tetapi menunda-nunda pembayaran dengan
disengajardquo
Kriteria nasabah yang dikatakan mampu menurut BMT Nurrohman
sebagai berikut98
1 Keadaan fisik dari rumah nasabah
Jika rumah nasabah itu bagus dan pembangunan hasil dari
hartauang nasabah itu sendiri dapat di jadikan satu persyaratan sebagai
nasabah mampu namun masih di iringi dengan persyaratan berikutnya
2 Harta kepemilikanaset dari nasabah
Kepemilikan harta benda atau aset yang ada di rumah nasabah saat
diadakan penagihan bisa dikatakan dalam barang-barang tersier dan
kepemilikannya memang milik nasabah itu sendiri sehingga nasabah dapat
dikategorikan dalam nasabah mampu
3 Pekerjaanpenghasilan nasabah
Dari pekerjaan yang dijalankan oleh nasabah dapat ditafsirkan
seberapa penghasilan nasabah tersebut Sehingga dapat diperhitungkan
nasabah tersebut dapat dikatakan nasabah mampu atau tidak
4 Kondisi usaha dari nasabah
Kondisi usaha yang dimiliki nasabah dapat dijadikan penilaian
nasabah itu mampu atau tidak Karena jika usaha yang dimiliki nasabah
berjalan dengan baik bahkan lancar dan terus berkembang maka nasabah
tersebut dikatakan nasabah mampu
98 Agus Wahyudi Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 09 Desember 2019
64
5 Dilihat dari kondisi nasabah saat itu dan permasalahan yang dialami
nasabah
Kondisi dan permasalahan yang sedang dihadapi oleh nasabah
pastinya tidak akan sama setiap bulannya Pasti ada keadaan dan
permasalahan tidak terduga yang akan datang secara mendadak dan
mendesak Sehingga hal ini juga dijadikan salah satu persyaratan sebagai
nasabah tersebut dikatakan nasabah mampu atau tidak Karena jika
nasabah tersebut sedang dilanda permasalahan yang begitu serius dan
termasuk dalam kategori keadaan force marjeur maka nasabah tersebut
tidak dikenai denda
6 Referensi dari tetangga nasabah
Referensi tetangga ini digunakan untuk menanyakan kebenaran dari
keterangan nasabah tentang kondisi ekonomi sampai permasalahan yang
sedang dihadapi nasabah tersebut
7 Karakter Nasabah itu sendiri
Karakter nasabah ini dilihat dari riwayat pembayaran yang dilakukan
oleh nasabah selama ini apakah baik atau buruk Selain itu karakter ini
dapat dilihat ketika adanya penagihan yang dilakukan oleh pihak BMT
Sedangkan nasabah yang tidak atau belum mampu membayar disebabkan
force majeur tidak boleh dikenakan sanksi dijelaskan oleh Bapak Agus
Wahyudi selaku debt collector sebagai berikut99
ldquoKriteria nasabah yang tidak boleh dikenakan sanksi adalah nasabah
yang memiliki permasalahan keluarga yang sulit untuk dipecahkan
99 Ibid
65
seperti terkena penyakit serius kecelakaan perceraian sehingga beban
hidup ditanggung oleh salah satu pihak dengan tidak ada kemampuan
untuk melakukan angsuran pembayaran pembiayaan Kemudian nasabah
yang terkena bencana alam yang tidak terduga yang membuat hilangnya
harta benda nasabah seperti tanah longsor kebakaran kemudian
nasabah yang mengalami kebangkrutan atas usahanya dan yang terakhir
nasabah yang memiliki usaha dibidang pertanian dan mengalami gagal
panenrdquo
Sanksi yang didasarkan pada prinsip tazīr bertujuan agar nasabah lebih
disiplin dalam melakukan kewajibannya Sanksi denda tersebut berupa
sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat
akad ditandatangani Namun mekanisme sanksi denda di BMT Nurrohman
memiliki cara perhitungan tersendiri Berikut ini merupakan contoh dari
perhitungan sanksi denda di BMT Nurrohman100
Tabel 32 Penghitungan Biaya Denda
Bulan Pokok Mark up Jasa Denda Perbulan Total Seluruh denda
1 1000000 30000 30000 x 10 = 3000 3000
2 1000000 30000 30000 x 20 = 6000 9000
3 1000000 30000 30000 x 30 = 9000 18000
4 1000000 30000 30000 x 40 = 12000 30000
5 1000000 30000 30000 x 10 = 3000 33000
6 1000000 30000 30000 x 20 = 6000 39000
Sumber Merinda Budi R (201912)
Sehubungan dengan sanksi denda menurut keterangan dari Ibu Merinda
selaku akuntan beliau mengatakan bahwa101
ldquoJika nasabah melakukan penundaan angsuran lebih dari 4 bulan maka
setelah 4 bulan penghitungan denda sebanyak 40 maka akan kembali
pada perhitungan 10 denda pada penundaan angsuran pembayaran
Sehingga begitu seterusnya untuk bulan-bulan berikutnya sampai bulan
terakhir nasabah melakukan pembayaran angsuran pembiayanrdquo
100 Merinda Budi R Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 24 Februari 2020 101 Ibid
66
D Prosedur Dewan Pengawas Syariah terhadap Penggunaan Dana TBDSP
di BMT Nurrohman Janti Slahung Ponorogo
BMT Nurrohman Janti Slahung Ponorogo telah memiliki 2 orang Dewan
Pengawas Syariah (DPS) yaitu102
1 Drs Larman
2 Kuri Suprapto
Sehubungan dengan DPS menurut keterangan Bapak Larman selaku
ketua DPS beliau mengatakan bahwa103
ldquoPembentukan DPS di BMT Nurrohman itu sudah dibentuk sejak BMT
Nurrohman berdiri Jadi semua kepengurusan dibentuk saat itu juga
dengan pemilihan berdasarkan musyawarah bersama Dalam melakukan
pengawasan terhadap kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana saya
melakukan pemeriksaan di kantor 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan
Karena saya juga memiiki pekerjaan lain di luar sebagai anggota DPS
Saya merangkap jabatan sebagai tenaga pengajar di salah satu sekolah
menengah pertama yaitu SMPN 2 Balongrdquo
Pengawasan yang dilakukan DPS tersebut dilakukan secara periodik
setiap satu bulan sekali melalui laporan bulanan yang dibuat oleh pengurus
BMT Nurrohman Pada akhir tahun BMT Nurrohman mengadakan Rapat
Akhir Tahun (RAT) Rapat tersebut dihadiri oleh DPS segenap pengurus dan
semua anggota BMT Nurrohman yang membahas dan mengevaluasi kinerja
semua anggota masalah-masalah yang terjadi dan mencari solusi untuk
mengatasi masalah tersebut104
DPS harus memberikan persetujuan serta opini terkait dengan penyaluran
dan penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan di BMT
102 Arif Fauzani Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 09 Desember 2020 103 Larman Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 09 Desember 2020 104 Ibid
67
Nurrohman Karena setiap kegiatan di lembaga keuangan syariah tidak dapat
berjalan tanpa adanya persetujuan dari DPS Sehubungan dengan persetujuan
penyaluran dana menurut keterangan dari Bapak Larman selaku DPS beliau
mengatakan bahwa105
ldquoSaya telah memberikan persetujuan bahwa dana denda dan juga bunga
dimasukkan ke dalam pendapatan BMT dan digunakan kembali untuk
membiayai kegiatan operasional BMT Menurut saya hal tersebut
memang tidak sesuai dengan syariah namun saya akan tetap menyetujui
hal tersebut karena BMT Nurrohman memiliki sistem pembagian sendiri
saat melakukan rapat atau musyawarah sesuai dengan kesepakatan para
pengurus BMT Sebagai DPS saya selalu menyarankan agar seluruh
kegiatan dan juga laporan keuangan agar terus dibenahi dan diperbaiki
sehingga sistem penerimaan dan penyaluran dana bisa sesuai dengan
ketentuan syariah Memang semua itu memerlukan proses yang cukup
lama tidak bisa sekejap langsung sesuai dengan syariahrdquo
Dari paparan data di atas dapat diketahui bahwa Bapak Larman selaku
pengawas di BMT Nurrohman memberikan persetujuan mengenai penggunaan
dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan yang belum dipisahkan dan
masih digunakan untuk kegiatan operasional BMT Hal tersebut disetujui oleh
DPS berdasarkan kesepakatan pengurus-pengurus BMT Nurrohman DPS juga
selalu menyarankan agar terus berusaha menjadi lembaga keuangan yang
murni syariah
105 Ibid
68
BAB IV
ANALISA FATWA NO123DSN-MUIXI2018 TENTANG PENGGUNAAN
DANA YANG TIDAK BOLEH DIAKUI SEBAGAI PENDAPATAN
(TBDSP) DI BMT NURROHMAN JANTI SLAHUNG PONOROGO
A Analisis Fatwa No123DSN-MUIXI2018 terhadap Penggunaan Dana
yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan bagi Lembaga Keuangan
Syariah di BMT Nurrohman Janti Slahung Ponorogo
Salah satu fatwa yang mengatur mengenai lembaga keuangan syariah
adalah fatwa No123DSN-MUIXI2018 tentang penggunaan dana yang Tidak
Boleh Diakui Sebagai Pendapatan (TBDSP) bagi Lembaga Keuangan Syariah
(LKS) Lembaga Bisnis Syariah (LBS) dan Lembaga Perekonomian Syariah
(LPS) Dalam ketentuan ke 2 (dua) mengenai sumber dana yang tidak boleh
diakui sebagai pendapatan disebutkan bahwa
1 Dana TBDSP berasal antara lain dari106
a Transaksi tidak sesuai dengan prinsip syariah yang tidak dapat
dihindarkan termasuk pendapatan bunga (riba)
b Transaksi syariah yang tidak terpenuhi ketentuan dan batasannya
(rukun dan atau syaratnya)
c Dana sanksi (denda) karena tidak memenuhi kewajiban sesuai
kesepakatan
106 DSN-MUI ldquoPenggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan bagi
Lembaga Keuangan Syariah Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariahrdquo dalam
httpsdsnmuioridkategorifatwa (diakses pada tanggal 10 Desember 2019 jam1640)
69
d Dana yang tidak diketahui pemiliknya diketahui pemiliknya tetapi
tidak ditemukan atau diketahui pemiliknya tetapi biaya
pengembaliannya lebih besar dari jumlah dana tersebut
Dalam paparan data laporan keuangan cash flow yang terdapat dalam bab
III tabel 31 terlihat BMT Nurrohman menyimpan dananya di lembaga
keuangan konvensional yaitu BPR JATIM Hal tersebut juga telah dijelaskan
oleh Bapak Arif Fauzani selaku manajer Dari penyimpanan dana tersebut
BMT mendapatkan bunga pertahun Telihat dalam laporan SHU tabel 32 BMT
Nurrohman telah mendapatkan bunga mencapai sebesar Rp 16894650- di
akhir tahun 2019 Pendapatan bunga tersebut tidak dipisahkan secara khusus
dan bercampur dengan dana lainnya107
BMT Nurrohman juga telah mengantisipasi untuk mengatasi nasabah
yang melakukan penundaan pembayaran pembiayaan hal tersebut yakni
dengan memberlakukan sanksi terhadap nasabah tersebut Berikut ini
merupakan sanksi yang diterapkan BMT Nurrohman apabila mendapati
nasabah yang menunda pembayaran adalah108
1 Teguran
2 Surat peringatan atau penagihan
3 Sanksi denda
4 Sanksi black list untuk pengajuan selanjutnya
5 Sita jaminan
107 Arif Fauzani Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 9 Desember 2019 108 Ibid
70
Seluruh sanksi yang diterpakan di BMT Nurrohman memiliki tujuan
untuk memberikan rasa jera pada nasabah dan rasa tanggung jawab untuk
memenuhi kewajiban membayar angsuran pembiayaan Sanksi berupa denda
diberikan kepada kepada nasabah yang mampu membayar tetapi menunda-
nunda pembayaran dengan disengaja Sedangkan nasabah yang tidak atau
belum mampu membayar disebabkan force majeur tidak boleh dikenakan
sanksi109 Sanksi yang didasarkan pada prinsip tazīr bertujuan agar nasabah
lebih disiplin dalam melakukan kewajibannya Sanksi denda tersebut berupa
sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat
akad ditandatangani Namun mekanisme sanksi denda di BMT Nurrohman
memiliki cara perhitungan tersendiri seperti yang tertulis pada tabel 11
Jadi jika nasabah yang melakukan penundaan angsuran maka
perhitungan denda dimulai sebanyak 10 satu bulan 20 dua bulan 30 tiga
bulan 40 empat bulan Jika lebih dari 4 bulan akan kembali pada
perhitungan 10 denda pada penundaan angsuran pembayaran Sehingga
begitu seterusnya untuk bulan-bulan berikutnya sampai bulan terakhir nasabah
melakukan pembayaran angsuran pembiayan110
Berdasarkan paparan data di atas terlihat bahwa BMT Nurrohman
memiliki dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan atau dana non halal
yaitu bunga dari lembaga keuangan konvensional BPR JATIM dan dana denda
keterlambatan pembayaran angsuran seperti yang dijelaskan dalam fatwa
109 DSN-MUI ldquoPenggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan bagi
Lembaga Keuangan Syariah Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariahrdquo dalam
httpsdsnmuioridkategorifatwa (diakses pada tanggal 10 Desember 2019 jam1640) 110 Arif Fauzani Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 09 Desember 2019
71
No123DSN-MUIXI2018 ketentuan kedua poin a yang berbunyi ldquotransaksi
tidak sesuai dengan prinsip syariah yang tidak dapat dihindarkan termasuk
pendapatan bunga (riba) dan ketentuan kedua poin c yang berbunyi ldquodana
TBDSP antara lain berasal dari dana sanksi (denda) karena tidak memenuhi
kewajiban sesuai kesepakatanrdquo
Dari data laporan keuangan SHU tabel 32 diketahui bahwa dana hasil
sanksi denda dimasukkan ke dalam pendapatan operasional dan dana bunga
dimasukkan ke dalam pendapatan luar usaha Dana tersebut belum dipisahkan
secara khusus dan masih bercampur dengan dana lainnya sehingga dapat
digunakan kembali untuk membiayai kegiatan-kegiatan operasional BMT
yaitu antara lain untuk biaya penghormatan pengurus perjalanan rapat
pengurus konsumsi rapat pengurus biaya gaji karyawan biaya konsumsi
kantor biaya transportasi karyawan biaya fotocopy biaya ATK amp percetakan
biaya listrik biaya telepon internet biaya perawatan alat kantor biaya
promosi biaya pajak motor seragam pengurus amp karyawan biaya RAT biaya
lembur biaya THR biaya BPJS ketenagakerjaan biaya programmer 2
komputer dan juga pembayaran pajak111
Apabila dikaitkan dengan fatwa DSN No123DSN-MUIXI2018 maka
hal tersebut tidak sesuai dengan isi fatwa dalam ketentuan ketiga nomor 1 (satu)
yang berbunyi ldquodana TBDSP wajib digunakan dan disalurkan secara langsung
untuk kemaslahatan umat Islam dan kepentingan umum yang tidak
111 Ibid
72
bertentangan dengan prinsip syariahrdquo112 dan ketentuan ketiga nomor 4
(empat) yang berbunyi ldquodana TBDSP tidak boleh dimanfaatkan untuk
kepentingan LKS LBS dan LPS antara lain dalam bentuk promosi produk
maupun iklan (branding) perusahaan pendidikan dan pelatihan untuk
karyawan pembayaran pajak zakat amp wakaf pembayaran atau pelunasan
tunggakan nasabah (end user) dan kegiatan yang bertentangan dengan prinsip
syariahrdquo113 Seharusnya penggunaan dana TBDSP seperti dana bunga dan
denda yang terdapat di BMT Nurrohman digunakan untuk kegiatan yang tidak
bertentangan dengan prinsip syariah yaitu antara lain untuk114
1 Penanggulangan korban bencana
2 Sarana penunjang lembaga pendidikan Islam
3 Masjid atau musholla dan penunjangnya
4 Pembangunan fasilitas umum yang berdampak sosial
5 Sosialisasi edukasi dan literasi ekonomi keuangan dan bisnis syariah
untuk masyarakat umum
6 Beasiswa untuk siswa atau mahasiswa berprestasi danatau kurang mampu
7 Kegiatan produktif bagi dhuafa
8 Fakir miskin
9 Kegiatan sosial lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
112 DSN-MUI ldquoPenggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan bagi
Lembaga Keuangan Syariah Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariahrdquo dalam
httpsdsnmuioridkategorifatwa (diakses pada tanggal 10 Desember 2019 jam1640) 113 Ibid 114 Ibid
73
Seperti yang dijelaskan oleh ketua MUI Maruf Amin yang
menegaskan bahwa bank syariah hanya boleh menggunakan dana non halal
untuk kepentingan sosial Dana non halal tidak boleh bercampur untuk
keuntungan bank115 Jika dana bunga dan denda digunakan untuk pembiayaan
kegiatan operasional BMT otomatis akan memberi pemasukan serta
keuntungan bagi BMT Nurrohman
Sebagai badan sosial BMT Nurrohman Janti Slahung memiliki fungsi
mengelola dana sosial sebagaimana yang diungkapkan oleh mas Arif Fauzani
(selaku manager) bahwa sistem penghimpunan dana sosial berupa aturan
standar yang bersumber dari penyisihan dana SHU Dana sosial di BMT
Nurrohman tersebut digunakan sesuai dengan prinsip syariah untuk
kemaslahatan umat antara lain digunakan untuk sumbangan116 Dengan
demikian seharusnya dana bunga dan juga denda dijadikan satu dengan dana
sosial yang ada di BMT Nurrohman agar penggunaannya tidak melanggar
prinsip-prinsip syariah
Dari hasil pengamatan penulis dapat disimpulkan bahwa praktik
penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan di BMT
Nurrohman tidak sesuai dengan ketentuan fatwa DSN No123DSN-
MUIXI2018 ketentuan ketiga nomor 1 (satu) dan nomor 4 (empat) karena
belum terlaksana sesuai dengan prinsip syariah
115 Asep Fathulrahman rdquo Maaruf Sebut Dana Tak Halal Bank Syariah Hanya untuk
Sosialrdquo dalam httpswwwcnnindonesiacomekonomi20181110154725-78-345508maaruf-
sebut-dana-tak-halal-bank-syariah-hanya-untuk-sosial (diakses pada tanggal 06 Maret 2020 jam
0905) 116 Arif Fauzani Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 24 Februari 2020
74
B Analisis Fatwa No123DSN-MUIXI2018 terhadap Prosedur Dewan
Pengawas Syariah dalam Penggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui
Sebagai Pendapatan bagi Lembaga Keuangan Syariah di BMT
Nurrohman Janti Slahung Ponorogo
Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam perbankan syariah memiliki
peranan yang penting dan strategis dalam pengawasan syariah pada perbankan
syariah DPS harus bertanggungjawab untuk memastikan semua produk dan
prosedur bank syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Secara DPS pada
institusi perbankan mempunyai kedudukan yang sangat kuat karena
kehadirannya adalah sangat penting dan strategis117
DSN MUI dalam fatwa No 123DSN-MUIXI2018 tentang Penggunaan
Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan (TBDSP) bagi Lembaga
Keuangan Syariah Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian
Syariah yang mengatur tentang peran DPS yang dijelaskan dalam ketentuan
ke-3 (tiga) nomor 5 (lima) yang berbunyi ldquoSetiap penggunaan dan penyaluran
dana TBDSP harus mendapatkan persetujuan atau opini dari Dewan Pengawas
Syariah LKS LBS dan LPS tersebutrdquo118 Yang artinya setiap penggunaan dan
penyaluran dana TBDSP tidak dapat dijalankan tanpa adanya persetujuan dari
DPS
DPS di BMT Nurrohman sudah dibentuk sejak BMT Nurrohman berdiri
DPS melakukan pemeriksaan di kantor 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan Salah
117 Khaerul Umam Manajemen Perbankan Syariah (Bandung Pustaka Setia 2013) 139 118 DSN-MUI ldquoPenggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan bagi
Lembaga Keuangan Syariah Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariahrdquo dalam
httpsdsnmuioridkategorifatwa (diakses pada tanggal 10 Desember 2019 jam1640)
75
satu DPS memiliki jabatan lain di luar sebagai anggota DPS Beliau merangkap
jabatan sebagai tenaga pengajar di salah satu sekolah menengah pertama yaitu
SMPN 2 Balong Jabatan itu tentu tidak membuat DPS komitmen pada satu
jabatan saja yaitu hanya sebagai DPS119
Pengawasan yang dilakukan DPS tersebut dilakukan secara periodik
setiap satu bulan sekali melalui laporan bulanan yang dibuat oleh pengurus
BMT Nurrohman Pada akhir tahun BMT Nurrohman mengadakan Rapat
Akhir Tahun (RAT) Rapat tersebut dihadiri oleh DPS segenap pengurus dan
semua anggota BMT Nurrohman yang membahas dan mengevaluasi kinerja
semua anggota masalah-masalah yang terjadi dan mencari solusi untuk
mengatasi masalah tersebut120 Dalam pengambilan keputusan harus
bermusyawarah terlebih dahulu dan bertanggung jawab terhadap hasil
keputusan121 Seperti yang dijelaskan dalam al-Qurrsquoān QS al-lsquoImrān ayat
159122
ر hellip م ي ا م اوره ى الله وش ل ل ع وك ت ت زم ا ع ذ إBermusyawarahlah dalam suatu urusan setelah kamu membulatkan tekad
maka bertawakallah kepada Allah
Dalam pengawasan penyaluran dana DPS mempunyai wewenang dan
tanggungjawab antara lain123
1 Menyetujui rencana penyaluran dana tahunan termasuk rencana pemberian
penyaluran dana kepada pihak yang terkait dengan bank dan penyaluran
119 Larman Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 24 Februari 2020 120 Ibid 121 Muhamad manajemen pembiayaan 145 122 Departemen Agama RI al-Qurrsquoān 99 123 Muhamad Manajemen Pembiayaan 146
76
dana kepada nasabah-nasabah besar tertentu yang akan tertuang dalam
rencana kerja bank yang disampaikan kepada BI
2 Mengawasi proses pelaksanaan pemberian penyaluran dana tersebut
berkaitan dengan syariat Islam
3 Meminta penjelasan danatau pertanggungjawaban direksi serta meminta
langkah-langkah perbaikan apabila rencana pemberian penyaluran dana
tersebut menyimpang dari unsur syariah
DPS memberikan persetujuan bahwa penyaluran dana denda dan juga
bunga dimasukkan ke dalam pendapatan BMT dan digunakan kembali untuk
membiayai kegiatan operasional BMT Menurut DPS hal itu tidak bisa
dikatakan sesuai dengan syariah namun beliau tetap menyetujui hal tersebut
karena BMT Nurrohman memiliki sistem pembagian sendiri saat dibahas
melalui rapat atau musyawarah sesuai dengan kesepakatan para pengurus
BMT DPS juga meminta langkah-langkah perbaikan apabila rencana
pemberian penyaluran dana tersebut menyimpang dari unsur syariah yaitu
dengan memberikan saran agar terus berbenah dan memperbaiki sistem
penerimaan dan penyaluran dana agar sesuai dengan ketentuan syariah124 DPS
telah melaksanakan wewenang dan tanggungjawabnya dalam pengawasan
penggunaan dan penyaluran dana tetapi belum bisa dilakukan dengan
maksimal
Dari paparan data di atas dapat disimpulkan bahwa prosedur DPS dalam
penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi lembaga
124 Larman Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 24 Februari 2020
77
keuangan syariah telah sesuai dengan ketentuan fatwa DSN No123DSN-
MUIXI2018 ketentuan ketiga nomor 5 (lima) yang berbunyi ldquoSetiap
penggunaan dan penyaluran dana TBDSP harus mendapatkan persetujuan atau
opini dari Dewan Pengawas Syariah LKS LBS dan LPS tersebutrdquo125 karena
penggunaan dana TBDSP di BMT Nurrohman telah mendapatkan persetujuan
atau opini dari DPS Akan tetapi konten dari prosedur pengalokasian dana
TBDSP yang disetujui tersebut belum sesuai dengan fatwa DSN No123DSN-
MUIXI2018 ketentuan ketiga nomor 1 (satu) dan nomor 4 (empat) karena
belum terlaksana sesuai dengan prinsip syariah
125 DSN-MUI ldquoPenggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan bagi
Lembaga Keuangan Syariah Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariahrdquo dalam
httpsdsnmuioridkategorifatwa (diakses pada tanggal 10 Desember 2019 jam1640)
78
BAB V
PENUTUP
A Kesimpulan
Berdasarkan hasil dari pengkaitan teori pada bab II dengan kenyataan
yang peneliti temukan di lapangan yang dituangkan di dalam bab III dan
berdasarkan analisis yang peneliti lakukan maka peneliti dapat menyimpulkan
sebagai berikut
1 Penggunaan dana TBDSP belum sesuai dengan fatwa DSN No123DSN-
MUIXI2018 Di dalam fatwa dana TBDSP wajib digunakan dan
disalurkan secara langsung untuk kemaslahatan umat Islam dan
kepentingan umum yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
Namun dalam praktiknya BMT Nurrohman memasukkan dana denda dan
bunga ke dalam pendapatan BMT dan digunakan kembali untuk kegiatan
operasional BMT Penggunaan dana tersebut akan memberikan
pemasukan dan keuntungan pada BMT Nurrohman sendiri
2 Prosedur Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam penggunaan dana yang
tidak boleh diakui sebagai pendapatan di BMT Nurrohman sebenarnya
telah sesuai dengan fatwa fatwa DSN No123DSN-MUIXI2018
ketentuan ketiga nomor 5 (lima) yang berbunyi ldquoSetiap penggunaan dan
penyaluran dana TBDSP harus mendapatkan persetujuan atau opini dari
Dewan Pengawas Syariah LKS LBS dan LPS tersebutrdquo karena
penggunaan dana TBDSP di BMT Nurrohman telah mendapatkan
persetujuan dan juga opini dari Dewan Pengawas Syariah Akan tetapi
79
79
konten dari prosedur tersebut belum sesuai dengan fatwa DSN
No123DSN-MUIXI2018 ketentuan ketiga nomor 1 dan nomor 4
karena belum terlaksana sesuai dengan prinsip syariah
B Saran
Berdasarkan hal-hal yang telah peneliti uraikan peneliti menemukan hal
hal yang penting yang sebaiknya menjadi perhatian kita bersama Dalam hal
ini penulis menyarankan beberapa hal
1 Diharapkan kepada BMT Nurrohman untuk menggunakan dana yang tidak
boleh diakui sebagai pendapatan sebagaimana denda dan bunga agar
sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI Sebaiknya dana denda tersebut
dimasukkan ke dalam dana sosial untuk selanjutnya digunakan untuk
kepentingan umum atau kemaslahatan umat Islam karena BMT
merupakan lembaga keuangan Islam yang berdasarkan prinsip-prinsip
syariah
2 Sebaiknya kinerja pengawasan oleh DPS dilakukan secara optimal dan
konsisten agar penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai
pendapatan yang ada di BMT Nurrohman dapat terlaksana dengan baik
maksimal dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan fatwa DSN-MUI yaitu
berdasarkan kemaslahatan umat atau kepentingan umum bukan untuk
kegiatan operasional BMT yang akan memberikan keuntungan BMT itu
sendiri
80
DAFTAR PUSTAKA
Referensi Buku
Departemen Agama RI al-Qurrsquoan dan Terjemahnya Semarang CV Toha Putra
2008
Abdullah Marsquoruf Hukum Keuangan Syariah pada Lembaga Keuangan Bank dan
Non Bank Yogyakarta Aswaja Presindo 2016
Adam Panji Fatwa-fatwa Ekonomi Syariah Konsep Metodologi dan
Implementasinya pada Lembaga Keuangan Syariah Jakarta Sinar
Grafika Offset 2018
Amin Marsquoruf Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum
dan Perundang-undangan Jakarta Puslitbang Kehidupan Keagamaan
2011
Antonio Muhammad Syafirsquoi Bank Syriah dari Teori ke Praktik Jakarta Gema
Insani 2001
Al-Arif Nur Rianto Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik Bandung CV
Pustaka Setia 2015
Arikunto Suharsimi Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktik Bandung
Rineka Cipta 2006
Basrowi Suwandi Memahami Penelitian Kualitatif Jakarta PT Rineka Cipta
2008
Budisantoso Totok dan Nuritomo Bank dan Lebaga Keuangan Lain Jakarta
Salemba Empat 2017
Bungin Burhan Analisis Data Penelitian Kualitatif Jakarta PT Raja Grafindo
Persada 2013
Chapra M Umer dan Khan Tariqullah Regulasi dan Pengawasan Bank Syariah
Jakarta Bumi Aksara 2008
Hirsanuddin Hukum Perbankan Syariah di Indonesia (Pembiayaan Bisnis dengan
Prinsip Kemitraan) Yogyakarta Genta Press 2008
Huda Nurul dan Heykal Mohammad Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis
dan Praktis Jakarta Kencana 2010
Moleong Lexi J Metode Penelitian Kualitatif Bandung PT Remaja Rosdakarya
2009
81
Mubarok Jaih Perkembangan Fatwa Ekonomi Syaria Bandung Pustaka Bani
Quraisy 2004
Muhammad Rifqi Akuntansi Keuangan Syariah Konsep dan Implementasi PSAK
Syariah Yogyakarta P3EI Press 2010
Muhammad Manajemen Dana Bank Syariah Yogyakarta YKPN 2011
An-Nawawī Imam al-Majmū Syarh al-Muhadzdzab Jakarta Pustaka Azzam
2009
Perwataatmadja Karnaen dan Antonio Muhammad Syafirsquoi Apa dan Bagaimana
Bank Islam Yogyakarta Dana Bhakti Wakaf 1992
Qardhawi Yusuf Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan Jakarta Gema Insani
Press 1997
Rahardjo Susilo dan Gudnanto Pemahaman Individu Teknik Nontes Kudus
Prenada Media 2011
Rasjid Sulaiman Fiqh Islam (Hukum Fiqh Isam) Bandung Sinar Baru
Algensindo 2016
Ridwan Muhammad Manajemen Bayt al-Māl Wa al-Tamwīl Yogyakarta UII
Press 2004
Sam Ichwan Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI
Jakarta Erlangga 2014
Sholeh Asrorun Nirsquoam Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia
tmp Emir Cakrawala Islam 2016
Soeharto Irawan Metode Penelitian Sosial Bandung PT Remaja Rosdakarya
2004
Sudarsono Pokok- pokok Hukum Islam Jakarta PT Rineka Cipta 2001
Sugiyono Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan RampD Bandung Alfabeta
2016
Tanjung Hendri dan Devi Abrista Metode Penelitian Ekonomi Islam Jakarta
Gramata Publishing 2013
Umam Khaerul Manajemen Perbankan Syariah Bandung Pustaka Setia 2013
Umam Khotibul Legislasi Fikih Ekonomi dan Penerapannya dalam Produk
Perbankan Syariah di Indonesia Yogyakarta BPFE 2011
82
Yusuf Muri Metode Penelitian Kuntitatif Kualitatif dan penelitian Gabungan
Jakarta Kencana 2017
Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah
Darmiati Tinjauan hukum Islam terhadap Pengalokasian Dana Non Halal Bagi
Kepentingan Sosial pada KJKS Manfaat Gayung Kebonsari Surabaya
Skripsi Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel 2012 1-8
Faozan Akhmad ldquoPeran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Penerapan
Shariah Compliance pada Bayt al-Māl Wa al-Tamwīl (BMT) di Kota
Purwokertordquo JPA Vol 16 No 1 Juni 2015 145-146
Lenap Indria Puspitasari ldquoPengungkapan Pendapatan Non-Halal PSAK 109 Vs
Praktikrdquo Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram Vol
3 2019 95-97
Mujib Abdu rdquoDewan Pengawas Syariah (DPS) pada Lembaga Keuangan Mikro
Syariah di Wilayah Jawa Tengahrdquo Az Zarqarsquo Vol 1 (Juni 2017) 127
Muttaqin Azhar ldquoModel Pembiayaan Bayt al-Māl Wa al-Tamwīl dan Peranannya
dalam Pembinaan Kesejahteraan Usaha Kecil Menengah (UKM)rdquo
Humanity Vol 7 2012 35
Nani Lenza Analisis Pengelolaan Dana Tazīr bagi Nasabah Wanprestasi dalam
Meningkatkan Kedisiplinan Nasabah (Studi Pada Pt Bank Syariah
Mandiri Kantor Cabang Teluk Betung Bandar Lampung) Skripsi
Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung 2018 3-9
Nasution Siti Toibah Studi Analisis Terhadap Fatwa DSN-Mui tentang Denda
Keterlambatan Pembayaran Utang pada Credit Card Syarirsquoah di Tinjau
Menurut Fiqih Muamalah Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif
Kasim 2012 3-8
Sofiyah rdquoAnalisis Efektifitas Keputusan DSN-MUI No 3 Tahun 2000 Berkaitan
dengan Dewan Pengawas Syariah di Bayt al-Māl Wa al-Tamwīl (BMT)
Studi Kasus di BMT Bima Magelangrdquo Muqtasid Vol 1 (Juli 2012) 143
Sutopo Umarwan ldquoDialektika Fatwa dan Hukum Positif di Indonesiardquo Justicia
Islamica Vol 15 No 1 2018 91
Syaputra Arianto Analisis Penggunaan Dana Tazīr dan Tarsquowidh bagi Nasabah
Wanprestasi pada PT BRI Syariah Skripsi Universitas Islam Negeri
Syarif Hidayatullah 2014 1-9
83
Taslimah Heni Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Penerapan Denda
pada Pembiayaan Bermasalah di KSU BMT Multazam Yogyakarta
Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2008 4-7
Thovarsquoi Ritwan ldquoDistribusi Dana Sosial Pada Bayt al-Māl Wa al-Tamwīl (BMT)
Alfa Dinar Kerjo Karanganyarrdquo Naskah Publikkasi (Surakarta
Universitas Muhammadiyah 2016 2
Referensi Internet
Asep Fathulrahman -Maaruf Sebut Dana Tak Halal Bank Syariah Hanya untuk
Sosialdikutipdarihttpswwwcnnindonesiacomekonomi201811101
54725-78-345508maaruf-sebut-dana-tak-halal-bank-syariah-hanya-
untuksosial [diakses tanggal 06 Maret 2020]
DSN-MUI -Penggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan bagi
Lembaga Keuangan Syariah Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga
Perekonomian Syariah dikutip dari httpsdsnmuioridkategorifatwa
[diakses pada tanggal 10 Desember 2019]
Kamus Besar Bahasa Indonesia -dikutip dari httpskbbiwebiddanahtml
[diaksespada 01 Maret 2020]
M Salman Yusuf -Fatwa No 123 Untuk Siapa dikutip dari dalam
httpswwwpressreadercomindonesiamajalahinvestor201908012824
62825619338 [diakses tanggal 12 Februari 2020]
OJK -Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 dikutip dari
httpswwwojkgoididkanaliknbregulasilembaga-keuangan-
mikroundang-undangPageaspx [diakses pada tanggal 11 Desember
2019]
15
Untuk skripsi yang kedua membahas mengenai penerapan dan
pengelolaan tazīr bagi nasabah wanprestasi Meskipun sama-sama membahas
tentang pengelolaan dana tazīr akan tetapi dalam penelitian tersebut ditinjau
dalam perspektif fatwa DSN-MUI No17DSN-MUIIX2000 sedangkan
dalam penelitian ini ditinjau dari perspektif fatwa DSN-MUI No123DSN-
MUI XI2018
Untuk skripsi yang ketiga membahas mengenai penggunaan dana tazīr
dan tarsquowidh bagi Nasabah Wanprestasi Meskipun sama-sama membahas
mengenai penggunaan dana tazīr akan tetapi dalam penelitian tersebut ditinjau
dalam perspektif fatwa DSN-MUI No17DSN-MUIIX2000 dan fatwa DSN-
MUI No43DSN-MUIVIII2004 sedangkan dalam penelitian ini ditinjau dari
perspektif fatwa DSN-MUI No123DSN-MUI XI2018
Untuk skripsi yang keempat membahas mengenai pelaksanaan
penerapan denda pada pembiayaan bermasalah dan penggunaannya ditinjau
dari hukum Islam Meskipun sama-sama membahas mengenai penggunaan
dana denda akan tetapi pada penelitian ini ditinjau dari perspektif fatwa DSN-
MUI No123DSN-MUI XI2018 bukan perspektif hukum Islam
Untuk skripsi yang kelima membahas mengenai denda keterlambatan
pembayaran uang pada kartu kredit syariah dan bagaimana metode penetapan
hukum terhadap denda keterlambatan pembayaran utang pada kartu kredit
syariah Meskipun sama-sama membahas mengenai denda akan tetapi dalam
penelitian ini membahas mengenai penggunaan dana denda bukan metode
penetapan hukum terhadap denda
16
F Metode Penelitian
1 Jenis dan Pendekatan Penelitian
Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) yaitu
penelitian yang dilakukan di lapangan atau dalam masyarakat yang berarti
bahwa datanya diambil atau didapat dari lapangan atau masyarakat
Meskipun penelitian ini berbasis penelitian lapangan penulis juga
menggunakan sumber-sumber data kepustakaan dengan memanfaatkan
buku-buku hasil penelitian dan internet digunakan untuk menelaah hal-
hal yang berkenaan dengan penggunaan dana yang tidak boleh diakui
sebagai pendapatan di lembaga keuangan syariah
Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan
kualitatif Yaitu tata cara penelitian dengan menggunakan pengamatan dan
wawancara21
2 Kehadiran Peneliti
Dalam penelitian kualitatif peneliti bertindak sebagai instrumen
sekaligus pengumpulan data Instrumen peneliti di sini dimaksudkan
sebagai alat pengumpul data Karena bertindak sebagai pengumpul data
atau instrumen peneliti akan senantiasa berhubungan dengan subyeknya22
Untuk itu dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi dan
wawancara untuk mengetahui praktik penggunaan dana yang tidak boleh
21 Lexi J Moleong Metode Penelitian Kualitatif (Bandung PT Remaja Rosdakarya 2009)
11 22 Basrowi dan Suwandi Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta PT Rineka Cipta
2008) 89
17
diakui sebagai pendapatan yang dilakukan oleh BMT Nurrohman Janti
Slahung
3 Lokasi Penelitian
Penelitian ini mengambil tempat di BMT Nurrohman Janti Slahung
tepatnya berada di jalan Mayjend Panjaitan Desa Janti Slahung Ponorogo
dengan pertimbangan bahwa lembaga ini merupakan lembaga keuangan
mikro yang memberikan layanan bagi masyarakat berdasarkan prinsip
syariah dan laporan keuangannya masih secara konvensional
4 Data dan Sumber Data
a Data
Data adalah fakta yang dapat ditarik menjadi suatu kesimpulan
dalam kerangka persoalan yang digarap23 Data dapat berupa teks
dokumen gambar foto artefak atau objek-objek lainnya yang
ditemukan di lapangan selama melakukan penelitian dengan
menggunakan penelitian kualitatif24 Adapun data-data yang
diperlukan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari
wawancara kepada karyawan manager dan DPS yang berada di BMT
Nurrohman Janti Slahung
23 Hendri Tanjung dan Abrista Devi Metode Penelitian Ekonomi Islam (Jakarta Gramata
Publishing 2013) 76 24 Jonathan Sarwono Metode Penelitian Kuantitatif dan Kuantitif (Yogyakarta Penerbit
Graha Ilmu 2012) 224
18
b Sumber Data
1) Sumber Data Primer
Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh
dari hasil wawancara kepada karyawan manager dan DPS di
BMT Nurrohman Janti Slahung untuk mendapatkan keterangan
yang benar-benar terjadi
2) Sumber Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk
yang sudah jadi sudah dikumpulkan dan diolah pihak lain
biasanya sudah dalam bentuk publikasi Data sekunder ini
biasanya sebagai pelengkap dari data primer25
Data sekunder yang mendukung penelitian penulis terdiri
dari seluruh data yang berkaitan dengan penggunaan dana yang
tidak bisa disebut sebagai pendapatan serta data dokumentasi
yang diperoleh dari BMT Nurrohman Janti Slahung
5 Teknik Pengumpulan Data
a Wawancara (interview)
Wawancara merupakan salah satu tehnik dalam pengumpulan
data penelitian yaitu suatu kejadian atau proses interaksi antara
pewawancara dan narasumber melalui komunikatif secara langsung26
25 Irawan Soeharto Metode Penelitian Sosial (Bandung PT Remaja Rosdakarya 2004)
67-68 26 Muri Yusuf Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Penelitian Gabungan
(Jakarta Kencana 2017) 372
19
Wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang terkait baik
secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data
terkait penelitian Peneliti melakukan wawancara kepada 4 (empat)
orang yaitu manager DPS dan 2 (dua) karyawan yang ada di BMT
Nurrohman Janti Slahung
b Observasi
Dalam arti sempit observasi adalah pengamatan secara langsung
terhadap gejala yang diteliti Secara luas observasi meliputi
pengamatan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung
terhadap objek yang sedang diteliti27
Dalam penelitian ini observasi dilakukan untuk mendapatkan
data tentang keadaan situasi dan kondisi BMT Nurrohman Janti
Slahung Peneliti mendatangi langsung kantor pusat BMT Nurrohman
Janti Slahung agar mendapatkan situasi dan kondisi terkini di BMT
Nurrohman Janti Slahung sehingga peneliti bisa melanjutkan
penelitian di BMT Nurrohman Janti Slahung
c Dokumentasi
Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang
diperoleh melalui dokumen-dokumen atau buku-buku tulisan-tulisan
yang ada kaitannya dengan masalah penelitian28 Teknik pengumpulan
data yang digunakan dengan cara membaca dan mengambil
27 Susilo Rahardjo dan Gudnanto Pemahaman Individu Teknik Nontes (Kudus Prenada
Media 2011) 42 28 Suharsimi Arikunto Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Bandung Rineka
Cipta 2006) 158
20
kesimpulan dari berkas-berkas atau arsip dokumen BMT Nurrohman
Janti Slahung
6 Analisis Data
Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat
pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data
dalam periode tertentu Aktivitas dalam analisis data menurut model Miles
dan Huberman yaitu data reduction data display dan conclusion drawing
atau verification Data reduction artinya data yang diperoleh dari lapangan
jumlahnya cukup banyak untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan
rinci Data display artinya penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk
uraian singkat bagan dan hubungan antar kategori Langkah ketiga yaitu
penarikan kesimpulan dan verifikasi29
Dalam penyusunan skripsi ini cara yang digunakan penulis untuk
menganalisa data adalah menggunakan metode deduktif dan induktif
Metode deduktif yaitu cara berfikir untuk menarik kesimpulan dari suatu
kaidah atau pendapat yang umum menuju ke suatu pendapat yang bersifat
khusus30 Sedangkan metode induktif yaitu cara berfikir untuk menarik
kesimpulan dari fakta-fakta kemudian dirumuskan menjadi suatu
kesimpulan atau jeneralisasi31
29 Sugiyono Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan RampD (Bandung Alfabeta
2016) 246-252 30 Burhan Bungin Analisis Data Penelitian Kualitatif (Jakarta PT Raja Grafindo Persada
2013) 47 31 Ibid 48
21
Dalam hal ini penulis mengemukakan terlebih dahulu teori-teori dan
data-data lalu menganalisanya dari fatwa DSN MUI kemudian dijadikan
pedoman dalam menganalisis penggunaan dana yang tidak boleh diakui
sebagai pendapatan di BMT Nurrohman Janti Slahung Ponorogo untuk
kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus yaitu apakah BMT
Nurrohman Janti Slahung Ponorogo sudah benar-benar menerapkan
ketentuan-ketentuan yang ada dalam fatwa DSN-MUI No123DSN-
MUIXI2018 tentang Penggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui
Sebagai Pendapatan (TBDSP) bagi Lembaga Keuangan Syariah Lembaga
Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariah
7 Pengecekan Keabsahan Data
Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini ditentukan dengan
cara
a Perpanjangan Pengamatan
Perpanjangan pengamatan akan memungkinkan peningkatan
derajat kepercayaan data yang dikumpulkan32 Dengan perpanjangan
pengamatan ini peneliti mengecek kembali apakah data-data terkait
penggunaan dana yang tidak bisa disebut sebagai pendapatan sudah
benar atau belum Jika data-data yang diperoleh selama ini ternyata
tidak benar maka peneliti melakukan pengamatan lagi yang lebih luas
dan mendalam sehingga diperoleh data yang pasti kebenarannya
32 Moleong Metodologi Penelitian 248
22
b Triangulasi
Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai
sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu33 Pada penelitian
ini peneliti melakukan pengecekan keabsahan data yang terkait
dengan penggunaan dana yang tidak bisa disebut sebagai pendapatan
serta peran DPS sudah benar atau belum dengan cara membandingkan
hasil wawancara dengan isi suatu dokumen dengan memanfaatkan
berbagai sumber data informasi sebagai bahan pertimbangan Dalam
hal ini peneliti membandingkan data hasil observasi dengan data hasil
wawancara dan juga membandingkan hasil wawancara dengan
wawancara lainnya yang kemudian diakhiri dengan menarik
kesimpulan sebagai hasil temuan lapangan
G Sistematika Pembahasan
Dalam penelitian ini untuk memberoleh pembahasan dan pemahaman
penulis membuat sistematikan pembahasan menjadi V (lima) bab yang mana
antara bab satu dengan bab lainnya mempunyai hubungan yang erat dan
berkaitan sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak bisa
dipisahkan yaitu sebagai berikut
1 BAB I PENDAHULUAN
Bab ini merupakan gambaran untuk memberikan pola
pemikiran bagi keseluruhan isi yang terdiri dari latar belakang
masalah rumusan masalah tujuan penelitian manfaat penelitian
33 Ibid 273
23
telaah pustaka kajian teori metode penelitian dan sistematika
pembahasan
2 BABII FATWA NO123DSN-MUIXI2018 TENTANG
PENGGUNAAN DANA YANG TIDAK BOLEH DIAKUI
SEBAGAI PENDAPATAN (TBDSP) BAGI LEMBAGA
helliphelliphelliphellipKEUANGANSYARIAH
Berisi uraian mengenai landasan teori yang digunakan untuk
menganalisis permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini yaitu
menguraikan fatwa DSN MUI tentang penggunaan dana yang tidak
boleh diakui sebagai pendapatan bagi lembaga keuangan syariah
Dalam hal ini peneliti memaparkan tentang gambaran singkat
fatwa No123DSN-MUIXI2018 tentang penggunaan dana yang
tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi lembaga keuangan
syariah
3 BAB III PRAKTIK PENGGUNAAN DANA TBDSP DAN
helliphelliphelliphellipPROSEDUR DEWAN PENGAWAS SYARIAH DI BMT
helliphelliphelliphellipNURROHMAN JANTI SLAHUNG PONOROGO
Bab ini berisikan data penelitian lapangan di BMT
Nurrohman Janti Slahung Ponorogo Dalam hal ini peneliti
memaparkan tentang sejarah BMT Nurrohman Janti Slahung visi
misi dan motto BMT Nurrohman Janti Slahung tempat dan
kedudukan BMT Nurrohman Janti Slahung pengurus BMT
Nurrohman Janti Slahung dan produk pembiayaan di BMT
24
Nurrohman Janti Slahung Selain itu peneliti juga memaparkan
tentang praktik penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai
pendapatan dan prosedur DPS dalam mengawasi penggunaan dana
yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan di BMT Nurrohman
Janti Slahung Ponorogo
BAB IV ANALISA FATWA NO123DSN-MUIXI2018 TENTANG
PENGGUNAAN DANA YANG TIDAK BOLEH DIAKUI
SEBAGAI PENDAPATAN (TBDSP) DI BMT NURROHMAN
JANTI SLAHUNG PONOROGO
Bab ini berisikan analisis fatwa analisis Fatwa No123DSN-
MUIXI2018 terhadap penggunaan dana yang tidak boleh diakui
sebagai pendapatan bagi lembaga keuangan syariah di BMT
Nurrohman Janti Slahung dan analisis fatwa No123DSN-
MUIXI2018 terhadap prosedur DPS dalam penggunaan dana
yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi lembaga
keuangan syariah di BMT Nurrohman Janti Slahung
BAB V PENUTUP
Bab ini berisikan kesimpulan yang merupakan jawaban
umum dari permasalahan yang ditarik dari hasil penelitian dan
berikut saran-saran yang ditujukkan bagi pihak-pihak terkait
dengan permasalahan penelitian
25
BAB II
FATWA NO123DSN-MUIXI2018 TENTANG PENGGUNAAN DANA
YANG TIDAK BOLEH DIAKUI SEBAGAI PENDAPATAN (TBDSP)
BAGI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
A Pengertian Fatwa Dewan Syariah Nasional
Fatwa mempunyai kesamaan dengan kata iftā dimana ia adalah masdar
dari kata aftā yufti iftārsquoan Adapun kata futya atau fatwa adalah isim masdar
dari aftā hanya saja kata futya lebih sering digunakan oleh orang Arab
sebagaimana yang dinukil oleh Ibn Mandzur dalam lisannya Pengertian iftārsquo
secara etimologi adalah al- Ibānah (penjelasan) yaitu memberikan penjelasan
kepada orang lain Atas dasar ini Iftārsquo berarti memberikan penjelasan kepada
orang lain yang menanyakan suatu hal34 Arti fatwa secara bahasa misalnya
terdapat dalam surah an-Nisā ayat 17635
هلك ليس له ولد وله أخت إن امرؤ يست فتوك قل الله ي فتيكم ي الكللة ف ما ت رك إن كا تا اث ن ت ين لهما وهو يرث ها إن لم يكن لها ولد لها ث ي ين ل وإن كاوا إخوة رجالا وساء للذكر مث الث لثان مما ت رك ح ا
﴾٦٧١﴿والله بكل شيء عليم ي ب ي ن الله لكم أن تضلوا Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah) Katakanlah Allah
memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu) jika seorang
meninggal dunia dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara
perempuan maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari
harta yang ditinggalkannya dan saudaranya yang laki-laki mempusakai
(seluruh harta saudara perempuan) jika ia tidak mempunyai anak tetapi
jika saudara perempuan itu dua orang maka bagi keduanya dua pertiga
34 Umarwan Sutopo ldquoDialektika Fatwa dan Hukum Positif di Indonesiardquo Justicia Islamica
1 (Juni 2018) 91 35Departemen Agama RI Al-Qurrsquoān dan Terjemahnya (Semarang CV Toha Putra 2008)
149
26
dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal Dan jika mereka (ahli
waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan maka
bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara
perempuan Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu supaya kamu
tidak sesat Dan Allah maha mengetahui segala sesuatu
Pengertian fatwa menurut syararsquo ialah menerangkan hukum syararsquo dalam
suatu persoalan menjadi sebuah jawaban dari suatu pertanyaan baik sipenanya
itu jelas identitasnya maupun tidak serta berbentuk perseorangan atau
kolektif36 Dengan demikian pengertian fatwa berarti menerangkan hukum-
hukum Alah SWT berdasarkan pada dalil-dalil syariah secara umum dan
menyeluruh Keterangan hukum yang telah diberikan itu dinamakan fatwa
Orang yang meminta atau menanyakan fatwa disebut mustaftī sedang yang
dimintakan untuk memberikan fatwa disebut mufti37 Fatwa memiliki fungsi
sebagai penerapan secara konkret ketentuan fiqh dalam masalah tertentu38
Pada umumnya fatwa ditetapkan berdasarkan keterangan al-Qurrsquoān
hādits ijmā dan qiyās Keempatnya merupakan sumber dalil hukum syariah
yang telah disepakati oleh jumhur ulama Jumhur ulama menyepakati validitas
keempat sumber tersebut sebagai sumber-sumber hukum syariah berdasarkan
firman Allah didalam al-Qurrsquoān surat an-Nisā ayat 59 sebagai berikut39
36 Yusuf Qardhawi Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan (Jakarta Gema Insani
Press 1997) 5 37 Ichwan Sam dkk Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI
(Jakarta Erlangga 2014) 7-8 38 Marsquoruf Amin dkk Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum dan
Perundang-undangan (Jakarta Puslitbang Kehidupan Keagamaan 2011) 21 39Departemen Agama Al-Qurrsquoān dan Terjemahnya 124
27
مر منكم إن يا أي ها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي اتم ت ؤمنون ب الله والي وم الخر ت نازعتم ي شيء ردوه إلى الله والرسول إن كن
لك ر وأحسن تأويل ذ ﴾٩٥﴿ خي Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya)
dan ulil amri di antara kamu Kemudian jika kamu berlainan pendapat
tentang sesuatu maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qurrsquoān) dan
Rasul (sunnahnya) jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan
hari kemudian Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik
akibatnya
Kebolehan untuk berijtihad juga diperkuat keterangan hadits yang
diriwayatkan oleh Mursquoādz ibn Jabal ketika diutus Rasulullah SAW untuk
menjadi qādhi di Yaman Rasulullah bertanya kepada Mursquoādz apakah yang
akan dilakukan dalam berhukum jika ia tidak menemukan dalil naqli dari al-
Qurrsquoān maupun sunnah maka Mursquoādz menjawab bahwa ia akan berijtihad
dengan akalnya dan Rasullah pun menyetujuinya40
Dikeluarkannya fatwa dipandang sebagai pendapat hukum yang
berdasarkan pertimbangan Pengeluaran fatwa ini dimaksudkan untuk
melaksanakan fungsinya yang utama yakni memberikan pendapat hukum
suatu masalah sesuai dengan pendapat mereka tentang tindakan apa yang
benar menurut pandangan syariah Fatwa telah berperan dalam menjelaskan
hukum Islam yang berbentuk jawaban konkret terhadap kasus demi kasus yang
telah dihadapi oleh masyarakat yang dapat dijadikan pedoman untuk
mengetahui bagaimana penerapan hukum syariah terhadap masalah tertentu41
40 Asrorun Nirsquoam Sholeh Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (tmp
Emir Cakrawala Islam 2016) 123 41 Amin dkk Fatwa Majelis 21
28
B Profil Dewan Syariah Nasional
1 Pengertian Dewan Syariah Nasional
Dewan Syariah Nasional atau disebut dengan DSN ialah suatu
lembaga bentukan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1999
yang beranggotakan para ahli hukum Islam Lembaga ini memiliki fungsi
melakukan tugas-tugas MUI dalam memajukan ekonomi umat menangani
masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan
syariah Salah satu tugas pokok dari DSN ialah mengkaji menggali dan
merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam dalam bentuk fatwa
untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga keuangan
syariah serta untuk memberikan pengawasan terhadap Dewan Pengawas
Syariah (DPS) yang ada dimasing-masing lembaga keuangan syariah
sebagai kewaspadaan MUI terkait dengan kemungkinan timbulnya fatwa
yang berbeda dimasing-masing DPS42
Lembaga ini memiliki fungsi utama sebagai pengawas produk
produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariat Islam DSN
membuat garis panduan produk syariah untuk keperluan pengawasan
Garis panduan tersebut diambil dari sumber-sumber hukum Islam yang
dijadikan dasar pengawasan bagi DPS pada lembaga-lembaga keuangan
syariah dan menjadi dasar pengembangan produk-produknya43
42 Muhammad Syafirsquoi Antonio Bank Syariah dari Teori ke Praktik (Jakarta Gema Insani
2001) 32 43 Ibid 32
29
2 Sejarah Terbentuknya Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia
(DSN-MUI)
Pasca diundangkannya Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang
perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang perbankan
kegiatan dan aktivitas pengembangan ekonomi syariah semakin
meningkat44 Hal itu kemudian diikuti pertumbuhan pesat aktivitas
perekonomian yang berdasarkan prinsip syariah termasuk mendorong
pendirian beberapa lembaga keuangan syariah Perkembangan pesat
lembaga keuangan syariah memerlukan aturan-aturan yang berkaitan
dengan kesesuaian operasional LKS dengan prinsip-prinsip syariah
Persoalan muncul karena institusi regulator yang semestinya mempunyai
otoritas mengatur dan mengawasi LKS yaitu Bank Indonesia (BI) untuk
perbankan syariah dan kementerian keuangan untuk lembaga keuangan
nonbank tidak dapat melaksanakan otoritasnya dibidang syariah (untuk
merumuskan prinsip-prinsip syariah secara langsung dari teks al-Qurrsquoān
hādits maupun kitab-kitab fiqih Kementerian keuangan dan BI tidak
memiliki otoritas untuk merumuskan prinsip-prinsip syariah secara
langsung dari teks-teks keagamaan dalam bentuk peraturan (regulasi) yang
bersesuaian untuk setiap lembaga keuangan syariah Sebab lain adalah
bahwa lembaga tersebut tidak dibekali peraturan perundang-undangan
44 Khotibul Umam Legislasi Fikih Ekonomi dan Penerapannya dalam Produk Perbankan
Syariah di Indonesia (Yogyakarta BPFE 2011) 49
30
yang mengatur tentang otoritas dalam mengurus masalah kesesuaian
syariah45
Rencana pembentukan DSN mulai dibincangkan pada tahun 1990
ketika acara lokakarya dan pertemuan yang membahas tentang bunga bank
dan pengembangan ekonomi rakyat serta merekomendasikan agar
pemerintah memfasilitasi pendirian bank berdasarkan prinsip syariah
Karena kesimpulan lokakarya ini mengindikasikan adanya kecenderungan
mempersamakan bunga bank dengan riba Selanjutnya pada tahun 1997
Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengadakan lokakarya ulama tentang
reksadana syariah yang salah satu rekomendasinya adalah pembentukan
DSN46
Pada pertemuan tanggal 14 Oktober 1997 telah disepakati
pembentukan DSN Usulan ini ditindaklanjuti sehingga tersusunlah DSN
secara resmi tahun 1998 Pada tahun 1999 pengurus DSN yang pertama
adalah menteri agama republik Indonesia Malik Fajar pada acara
Musyawarah Kerja Nasional (MUKERNAS) MUI di Jakarta tepatnya
pada bulan februari 1998 Kehadiran DSN pada tahun bersamaan dengan
terbentuknya komite ahli pengembangan syariah di BI yang kemudian
bertukar nama menjadi biro perbankan syariah47
45 M Cholis Nafis Teori Hukum Ekonomi Syariah Kajian Komprehensif tentang Teori
Hukum Ekonomi Islam Penerapannya dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional dan Penerapannya
ke dalam Peraturan Perundang-undangan (Jakarta UIP 2011) 82 46 SyafirsquoI Antonio Bank Syariah 32 47 Panji Adam Fatwa-fatwa Ekonomi Syariah Konsep Metodologi dan Implementasinya
pada Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta Sinar Grafika Offset 2018) 161
31
3 Tugas dan Wewenang Dewan Syariah Nasional
Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)
sebagai lembaga yang mempunyai otoritas dalam pembuatan fatwa di
bidang ekonomi syariah mempunyai beberapa tugas dan wewenang
Dalam pedoman dasar DSN-MUI yang termuat dalam bab IV keputusan
DSN-MUI Nomor 01 tahun 2000 tugas dan wewenang adalah sebagai
berikut
a Dewan Syariah Nasional bertugas48
1) Menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam
kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada
khususnya
2) Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan syariah
3) Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah
4) Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan
b Dewan Syariah Nasional berwenang49
1) Mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS di masing-masing
lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum
pihak terkait
2) Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan atau
peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang seperti
departemen keuangan dan BI
48 Marsquoruf Abdullah Hukum Keuangan Syariah pada Lembaga Keuangan Bank dan Non
Bank (Yogyakarta Aswaja Presindo 2016) 214 49 Ibid 214
32
3) Memberikan rekomendasi danatau mencabut rekomendasi
nama-nama yang akan duduk sebagai DPS pada suatu lembaga
keuangan syariah
4) Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang
diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah termasuk
otoritas moneter atau lembaga keuangan dalam maupun luar
negeri
5) Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk
menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan
oleh DSN
6) Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil
tindakan apabila peringatan tidak diindahkan
4 Kedudukan Status dan Anggota DSN
Kedudukan status dan anggota DSN yaitu50
a DSN merupakan bagian dari MUI
b DSN membantu pihak terkait seperti departemen keuangan BI dan
lain-lain dalam menyusun peraturan atau ketentuan untuk lembaga
keuangan syariah
c Anggota DSN terdiri dari para ulama praktisi dan para pakar dalam
bidang yang terkait dengan muamalah syariah
d Anggota DSN ditunjuk dan diangkat oleh MUI dengan masa bakti
sama dengan periode masa bakti pengurus MUI pusat yakni 5 (lima)
50 Ibid 231
33
tahun Sedangkan dalam buku petunjuk pelaksanaan pembukaan
kantor bank syariah yang diterbitkan oleh BI dikatakan bahwa masa
bakti DSN adalah 4 (empat) tahun
5 Mekanisme Kerja Dewan Syariah Nasional
Secara garis besar mekanisme kerja DSN sebagai berikut51
a Mengesahkan rancangan fatwa yang diusulkan oleh badan pelaksana
harian DSN dalam rapat pleno
b Menetapkan mengubah atau mencabut berbagai fatwa dan pedoman
kegiatan lembaga keuangan syariah dalam rapat pleno
c Mengesahkan atau mengklarifikasi hasil kajian terhadap usulan atau
pertanyaan mengenai suatu produk atau jasa lembaga keuangan
syariah dalam rapat pleno
d Melakukan rapat pleno paling tidak satu kali dalam tiga bulan atau
bilamana diperlukan
e Setiap tahunnya membuat suatu pernyataan yang dimuat dalam
laporan tahunan (annual report) bahwa lembaga keuangan syariah
yang bersangkutan telah atau tidak memenuhi segenap ketentuan
syariah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN
Untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan harian DSN tersebut
dibebankan kepada Badan Pelaksana Harian (BPH) Adapun mengenai
mekanisme kerja BPH adalah sebagai berikut52
51 Jaih Mubarok Perkembangan Fatwa Ekonomi Syariah (Bandung Pustaka Bani Quraisy
2004) 14 52 Ibid 14
34
a Menerima usulan atau pertanyaan hukum mengenai produk atau jasa
lembaga keuangan syariah
b Sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris paling lambat 1 (satu) hari
kerja setelah menerima usulan atau pertanyaan harus menyampaikan
permasalahan kepada ketua BPH
c Ketua BPH bersama anggota dan para ahli selambat-lambatnya 30
(tiga puluh) hari kerja harus membuat memorandum khusus yang
berisi telaah dan pembahasan terhadap suatu pertanyaan atau usulan
d Ketua BPH selanjutnya membawa hasil pembahasan ke dalam rapat
pleno DSN untuk mendapat pengesahan
e Fatwa atau memorandum DSN ditandatangani oleh ketua dan
sekretaris DSN
C Fatwa DSN-MUI tentang Penggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui
Sebagai Pendapatan (TBDSP)
Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan (TBDSP) tidak lain
adalah dana yang diterima atau dikuasai oleh Lembaga Keuangan Syariah
(LKS) Lembaga Bisnis Syariah (LBS) dan Lembaga Perekonomian Syariah
(LPS) tetapi tidak boleh diakui sebagai pendapatan atau kekayaannya Implisit
dalam fatwa bahwa pendapatan atau uang yang dihasilkan dari aktivitas
taruhan (maysir) maupun barang yang tidak diketahui pemiliknya digolongkan
35
ke dalam pendapatan non halal dan DSN-MUI memberikan fatwa sebagai dana
TBDSP53
Pertimbangan DSN-MUI mengeluarkan fatwa No 123DSN-
MUIXI2018 karena belum ada pedoman penyaluran atas sejumlah dana
titipan dimaksud Dengan demikian ada pedoman bagi manajemen untuk
mengatur arah penyaluran dana yang terhimpun Sementara itu di lingkungan
LKS LBS maupun LPS kian hari kian bertambah jumlah nilai maupun tuntutan
penyalurannya Walaupun besaran nilai dana TBDSP dari seluruh entitas
syariah di Indonesia tidak terdapat datanya namun nominalnya akan
berkorelasi positif dengan nilai aset dan jumlah kantor LKS LBS maupun
LPS54
Selanjutnya fatwa mengatur arah penggunaan dana TBDSP secara inklusif
untuk kemaslahatan umat Islam dan kepentingan umum yang tidak
bertentangan dengan prinsip syariah Dana TBDSP diarahkan guna
menyejahterakan fakir miskin penanggulangan bencana beasiswa dan
pembangunan fasilitas umum yang berdampak sosial Tujuan mulianya untuk
menghapus generasi yang lemah secara ilmu maupun ekonomi Harapannya
penggunaan dana TBDSP berorientasi pada pemecahan masalah penciptaan
nilai keanekaragaman desentralisasi ketahanan keberlanjutan dan
keharmonisan lingkungan (profit people dan planet) 55
53 M Salman Yusuf ldquoFatwa No 123 Untuk Siapardquo dalam https www pressreader
com indonesia majalah-investor 20190801 282462825619338 (diakses pada tanggal 12 Februari
2020 jam 0838) 54 Ibid 55 Ibid
36
Fatwa DSN MUI No 123DSN-MUIXI2018 merupakan hasil ijtihad
ulama yang dituangkan dalam rapat pleno pengurus DSN pada hari Kamis
tanggal 30 safar atau 08 november 2018 di Jakarta Dasar hukum pembuatan
fatwa No 123DSN-MUIXI2018 yaitu antara lain
1 QS an-Nisārsquo (4) ayat 2956
نكم بالباطل إلا أن ت ارة يا أي ها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم ب ي كون ت عن ت راض منكم
Hai orang yang beriman Janganlah kamu makan harta kamu di
antara kamu dengan jalan yang batil (tidak benar melanggar
ketentuan agama) tetapi (hendaklah) dengan perniagaan yang
berdasar kerelaan di antara kamu
2 QS al-Māidah (5) ayat 257
ثم والعدوان ولا ت عاووا على ال hellipوت عاووا على البر والت قوى hellipDan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan
dan janganlah kamu tolong-menolong dalam (mengerjakan) dosa
dan pelanggaranhellip
3 QS al-Baqārah (2) 27558
hellipوأحل الله الب يع وحرم الر با Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba
Berdasarkan alasan di atas DSN-MUI mengeluarkan fatwa mengenai
penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan yang sesuai
dengan prinsip syariah dan menjadi pedoman lembaga kuangan syariah dalam
menggunakan dana TBDSP yang sesuai dengan Islam
56 Departemen Agama Al-Qurrsquoān dan Terjemahnya 118 57 Ibid 152 58 Ibid 65
37
Fatwa DSN MUI No 123DSN-MUIXI2018 terbagi dalam empat
ketetapan yang masing-masing membahas apa saja yang termuat dalam
kegiatan penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan yaitu59
a Pertama Ketentuan Umum
Bagian pertama tentang ketentuan umum nomor satu disebutkan
bahwa dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi Lembaga
Keuangan Syariah (LKS) Lembaga Bisnis Syariah (LBS) dan Lembaga
Perekonomian Syariah (LPS) yang selanjutnya disingkat Dana TBDSP
adalah dana yang diterima atau dikuasai oleh LKS LBS dan LPS tetapi
tidak boleh diakui sebagai pendapatan atau kekayaannya Kedua Lembaga
Keuangan Syariah yang selanjutnya disingkat LKS adalah badan hukum
yang menyelenggarakan kegiatan usaha bidang keuangan berdasarkan
prinsip-prinsip syariah Ketiga Lembaga Bisnis Syariah yang selanjutnya
disingkat LBS adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan
bisnis berdasarkan prinsip-prinsip syariah Kemudian yang keempat
disebutkan bahwa Lembaga Perekonomian Syariah yang selanjutnya
disingkat LPS adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan
perekonomian syariah yang tidak masuk dalam kategori sebagai LKS dan
LBS60
59 DSN-MUI ldquoPenggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan bagi
Lembaga Keuangan Syariah Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariahrdquo dalam
httpsdsnmuioridkategorifatwa (diakses pada tanggal 10 Desember 2019 jam1640) 60 Ibid
38
b Kedua Ketentuan Terkait Dana TBDSP
Bagian kedua disebutkan bahwa dana TBDSP berasal antara lain
dari transaksi tidak sesuai dengan prinsip syariah yang tidak dapat
dihindarkan termasuk pendapatan bunga (riba) transaksi syariah yang
tidak terpenuhi ketentuan dan batasannya (rukun dan atau syaratnya)
dana sanksi (denda) karena tidak memenuhi kewajiban sesuai kesepakatan
(adam al-wafā bi al-iltizām) dana yang tidak diketahui pemiliknya
diketahui pemiliknya tetapi tidak ditemukan atau diketahui pemiliknya
tetapi biaya pengembaliannya lebih besar dari jumlah dana tersebut dana
tersebut boleh diakui sebagai dana TBDSP setelah satu tahun sejak
diumumkan kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan
yang berlaku LKS LBS dan LPS wajib membentuk rekening khusus
untuk penampungan dana TBDSP61
c Ketiga Ketentuan Terkait Penggunaan Dana TBDSP
Dana TBDSP wajib digunakan dan disalurkan secara langsung untuk
kemaslahatan umat Islam dan kepentingan umum yang tidak bertentangan
dengan prinsip syariah Bentuk-bentuk penyaluran dana TBDSP yang
dibolehkan adalah bantuan sumbangan secara langsung untuk62
a Penanggulangan korban bencana
b Sarana penunjang lembaga pendidikan Islam
c Masjid atau musholla dan penunjangnya
61 Ibid 62 Ibid
39
d Pembangunan fasilitas umum yang berdampak sosial
e Sosialisasi edukasi dan literasi ekonomi keuangan dan bisnis syariah
untuk masyarakat umum
f Beasiswa untuk siswa atau mahasiswa berprestasi danatau kurang
mampu
g Kegiatan produktif bagi dhuafa
h Fakir-miskin
Dana TBDSP boleh disalurkan secara langsung oleh LKS LBS dan
LPS dan atau melalui lembaga sosial Dana TBDSP tidak boleh
dimanfaatkan untuk kepentingan LKS LBS dan LPS antara lain dalam
bentuk
a Promosi produk maupun iklan (branding) perusahaan
b Pendidikan dan pelatihan untuk karyawan
c Pembayaran pajak zakat amp wakaf
d Pembayaran atau pelunasan tunggakan nasabah (end-user)
e Kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah
Setiap penggunaan dan penyaluran dana TBDSP harus mendapatkan
persetujuan atau opini dari Dewan Pengawas Syariah LKS LBS dan LPS
tersebut Dalam hal dana TBDSP digunakan untuk kegiatan produktif
maka penyalurannya harus sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku
40
d Keempat Ketentuan Penutup
Jika terjadi perselisihan di antara para pihak maka penyelesaiannya
dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah
setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah Fatwa ini berlaku
sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata
terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagaimana
mestinya63
Ketua MUI Maruf Amin menegaskan bank syariah hanya boleh
menggunakan dana non halal untuk kepentingan sosial Dana non halal tak
boleh bercampur untuk keuntungan bank Maruf menjelaskan bahwa dana non
halal merupakan segala bentuk pemasukan bank syariah yang bersumber dari
kegiatan yang tidak halal Ia lantas mencontohkan salah satu pendapatan non
halal itu berupa denda saat nasabah terlambat mengembalikan pinjaman
Menurutnya dana itu tak boleh dimasukan dan digunakan sebagai keuntungan
bank syariah dan harus digunakan untuk kegiatan-kegiatan sosial64
D Dana Non Halal pada Lembaga Keuangan Syariah
Dana adalah uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank dalam
bentuk tunai atau aktiva lain yang dapat segera diubah menjadi uang tunai
Dana non halal pada lembaga keuangan syariah adalah dana yang ketika diakui
sebagai pendapatan maka bisa masuk kategori pendapatan tidak halal Istilah
dana non halal menjadi dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan
63 Ibid 64 Asep Fathulrahman rdquo Maaruf Sebut Dana Tak Halal Bank Syariah Hanya untuk Sosialrdquo
dalam httpswwwcnnindonesiacomekonomi20181110154725-78-345508maaruf-sebut-dana-
tak-halal-bank-syariah-hanya-untuk-sosial (diakses pada tanggal 06 Maret 2020 jam 0905)
41
dikarenakan dana non halal dirasa tidak mencerminkan misi syariah agar tidak
terjadi salah pengertian didalam lingkup zakat Infāq dan shadaqāh serta pada
prinsipnya dana tersebut dapat digunakan (bukan dana non halal dalam arti
haram dan tidak bisa digunakan)
Dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan tersebut berasal antara
lain dari65
1 Tazīr atau sanksi berupa sejumlah dana yang dikenakan kepada nasabah
mampu bayar yang lalai dalam melaksanakan kewajibannya Sifat sanksi
ini adalah untuk mendidik nasabah agar selalu disiplin dalam
melaksanakan kewajibannya
2 Transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah yang tidak dapat
dihindari Misal dalam rangka pembiayaan Letter Credit (LC) bank
syariah harus membuka rekening di bank konvensional sehingga bank
syariah mendapatkan bunga
3 Tidak diketahui pemiliknya atau diketahui pemiliknya namun biaya
pengembaliannya lebih besar Misal hasil lelang atas aset nasabah ternyata
masih ada sisa setelah dikurangi segala biaya lelang dan hutang nasabah
Sisa tersebut harus dikembalikan kepada nasabah Pemilik Aset Namun
nasabah tidak bisa diketahui lagi keberadaannya (karena bagian dari
mafia) atau nasabah diketahui keberadaannya tapi uang sisa lelang lebih
kecil daripada biaya transfer
65 DSN-MUI ldquoPenggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan bagi
Lembaga Keuangan Syariah Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariahrdquo dalam
httpsdsnmuioridkategorifatwa (diakses pada tanggal 10 Desember 2019 jam1640)
42
4 Transaksi syariah yang di kemudian hari diketahui tidak sesuai dengan
prinsip syariah Misal obyek murābahah ternyata di kemudian hari
diketahui digunakan oleh nasabah untuk usaha yang bertentangan dengan
prinsip syariah Dalam hal ini bank syariah wajib menghentikan
pembiayaannya dan hanya mengambil pokok pembiayaanya
Kaidah-kaidah dalam perlakuan dana yang bersumber dari aktivitas non
halal yaitu66
a Dana yang bersumber dari aktivitas non halal adalah setiap pendapatan
yang bersumber dari transaksi yang dilarang syariah seperti bunga
b Ulama sepakat bahwa pendapatan tersebut adalah harta non halal
Sedangkan bagian modal atau pinjaman itu hukumnya halal
c Pendapatan non halal tersebut tidak boleh digunakan oleh pemiliknya
sebagai sumber tabungan atau deposito tetapi harus membersihkannya
dengan cara menyalurkannya untuk hajat-hajat sosial
d Jika terjadi maka deposan telah berdosa menggunakan sumber deposito
dari harta non halal Bagi LK penerima atau pengelola deposito jika tidak
mengetahuinya maka tidak berdosa Tetapi jika mengetahuinya maka
harus disalurkan untuk kepentingan sosial
Dana non halal ini otomatis bukan lagi dana non halal ketika tidak diakui
sebagai pendapatan oleh pihak LKS Dana tersebut menjadi halal bagi
mustahiq Mustahiq dana non halal ini biasanya adalah mustahiq (pihak yang
berhak) atas dana sosial dan kebajikan
66 Puspitasari Lenap rdquoPengungkapan Pendapatan Non-Halalrdquo 104-105
43
Dana sosial menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah uang yang
disediakan untuk suatu keperluan biaya kesejahteraan pemberian hadiah dan
derma yang ditujukan untuk mereka yang berhak menerimanya67
Secara sederhana dana sosial adalah dana atau uang yang disediakan untuk
suatu keperluan sosial Dana sosial dalam sistem keuangan bank syariah
merupakan dana non aset sebagai hukuman berupa pengenaan denda atau biaya
karena pelanggaran suatu perjanjian misalnya kelambatan pelunasan utang
pokok atau pelanggaran ketentuan rasio kas68
Sebagai lembaga keuangan syariah BMT memiliki kewajiban
pengelolaan dana nasabah dalam bentuk apapun Salah satu dana yang harus
dikelola dan didistribusikan oleh lembaga keuangan syariah ialah kewajiban
pengelolaan dana sosial Karena ini merupanan fungsi dan peran yang melekat
pada lembaga keuangan syariah untuk memobilisasi dana-dana sosial Berikut
ini yang merupakan dana-dana sosial yang wajib dikelola oleh lembaga
keuangan syariah69
a Zakat
Zakat merupakan pemberian harta dengan kadar tertentu yang
diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat yang
67 Kamus Besar Bahasa Indonesia ldquoDana Sosialrdquo dalam httpskbbiwebiddanahtml
(diakses pada tanggal 01 Maret 2020 jam 2100) 68 Ritwan Thovarsquoi Distribusi Dana Sosial pada Bayt al-Māl Wa al-Tamwīl (BMT) Alfa
Dinar Kerjo Karanganyar Naskah Publikasi (Surakarta Universitas Muhammadiyah 2016) 2 69 Totok Budisantoso dan Nuritomo Bank dan Lebaga Keuangan Lain (Jakarta Salemba
Empat 2017) 211
44
telah ditentukan oleh syariat Hukum dari zakat sendiri ialah fardhu āin
atas orang-orang yang cukup syaratnya70
b Infāq
Infāq berasal dari kata anfaqa yang berarti mengeluarkan sesuatu
(harta) untuk kepentingan umum Dalam terminologi syariah infāq berarti
mengeluarkan sebagian dari harta untuk sesuatu kepentingan yang
diperintahkan dalam ajaran Islam Infāq dikeluarkan oleh setiap orang
yang beriman baik yang pendapatannya besar maupun kecil baik disaat
lapang maupun sempit dan tidak ditentukan mustahiqnya sebagaimana
yang ada pada zakat71
c Shadaqāh
Shadaqāh yakni pemberian sesuatu yang bermanfaat kepada orang
lain misalnya makanan minuman atau harta dengan tidak mengharapkan
balasan dari orang yang menerimanya kecuali mengharapkan pahala dari
Allah Sehingga shadaqāh dapat di simpulkan memberikan zat dengan
tidak ada tukarannya dan tidak ada karenanya72
E Dewan Pengawas Syariah dalam Lembaga Keuangan Syariah
Dewan Pengawas Syariah (DPS) berperan untuk mengawal dan
memastikan bahwa bank syariah dalam operasionalnya sesuai dengan prinsip
syariah Dengan demikian peran DPS sangat penting karena untuk memastikan
70 Sulaiman Rasjid Fiqh Islam (Hukum Fiqh Isam) (Bandung Sinar Baru Algensindo
2016) 192 71 Rahmawati Muin Manajemen Zakat (Makassar Alauddin University Press 2011) 4 72 Sudarsono Pokok- pokok Hukum Islam (Jakarta PT Rineka Cipta 2001) 299
45
ada dan tidaknya kepatuhan syariah di BMT Tugas pokok DPS di BMT ada
tiga macam Pertama mengesahkan dan mengembangkan produk BMT yaitu
melakukan telaah kritis terhadap akad yang telah dipergunakan
memperbaikinya agar sesuai dengan prinsip syariah Begitu pula dengan
mengkaji dan mempelajari fatwa DSN-MUI untuk melihat kemungkinan
penterjemahannya menjadi produk baru di BMT Kedua mengawasi
manajemen BMT dalam mengaplikasikan akad yaitu melakukan pengawasan
operasional kerja manajemen dan aplikasi akad baik antar pengurus
pengelola maupun pihak luar yang berhubungan dengan BMT Ketiga
membina pengurus dan pengelola BMT secara informal melalui interaksi
keseharian rapat pengurus maupun secara formal dan rutin dalam kajian
tausiah yang memberikan bekal dan pemahaman keislaman yang
menyeluruh73
Sedangkan wewenang DPS adalah memberikan pedoman syariah kepada
bank untuk pengerahan dana penyaluran dana dan kegiatan bank lainnya dan
mengadakan perbaikan seandainya suatu produk yang dijalankan dinilai tidak
sesuai syariah74
Dalam buku yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dijelaskan bahwa
DPS mempunyai tiga kedudukan yaitu75
73 Akhmad Faozan ldquoPeran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Penerapan Shariah
Compliance pada Bayt al-Māl Wa al-Tamwīl (BMT) di Kota Purwokertordquo JPA 1 (Juni 2015) 145-
146 74 Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad SyafirsquoI Antonio Apa dan Bagaimana Bank
Islam (Yogyakarta Dana Bhakti Wakaf 1992) 2 75 Mubarok Perkembangan Fatwa 17
46
a Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi pimpinan Unit Usaha
Syariah (UUS) dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang
berkaitan dengan aspek syariah
b Sebagai mediator antara bank dengan DSN dalam mengkomunikasikan
usul dan saran pengembangan produk dan jasa bank yang memerlukan
kajian dan fatwa dari DSN
c Sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan pada bank DPS wajib
melaporkan kegiatan usaha dan perkembangan bank syariah yang
diawasinya kepada DSN minimal satu kali dalam satu tahun Perlu
ditambahkan bahwa kedudukan DPS di bank-bank syariah juga
berkedudukan sebagai penjamin bahwa bank yang diawasinya berjalan
sesuai dengan prinsip syariah
Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam manajemen
penyaluran dana DPS harus menjalankan kewajibannya sesuai dengan
amanah Berikut merupakan wewenang dan tanggung jawab DPS dalam
pengawasan penyaluran dana yaitu76
a Menyetujui rencana penyaluran dana tahunan termasuk rencana pemberian
penyaluran dana kepada pihak yang terkait dengan bank dan penyaluran
dana kepada nasabah-nasabah besar tertentu yang akan tertuang dalam
rencana kerja bank yang disampaikan kepada BI
76 Muhamad Manajemen Pembiayaan Bank Syarirsquoah (Yogyakarta UPP STIM YKPN
2016) 146
47
b Mengawasi proses pelaksanaan pemberian penyaluran dana tersebut
berkaitan dengan syariat Islam
c Meminta penjelasan danatau pertanggungjawaban direksi serta meminta
langkah-langkah perbaikan apabila rencana pemberian penyaluran dana
tersebut menyimpang dari unsur syariah
48
BAB III
PRAKTIK PENGGUNAAN DANA TBDSP DAN PROSEDUR DEWAN
PENGAWAS SYARIAH DI BMT NURROHMAN DESA JANTI
KECAMATAN SLAHUNG KABUPATEN PONOROGO
A Profil BMT Nurrohman Janti Slahung Ponorogo
1 Sejarah BMT Nurrohman
BMT Nurrohman merupakan lembaga keuangan yang berpayung
hukum koperasi dengan pola syariah BMT Nurrohman mendapatkan izin
resmi dari pemerintah kabupaten Ponorogo (DINAS INDAKOP) dengan
izin badan hukum No 518083BH405482004 pada tanggal 06 Juli
200477
Awal berdirinya BMT Nurrohman Janti Slahung dilatar belakangi
oleh masalah perekonomian masyarakat sekitar desa Janti Sekitar tahun
2004 banyak BPKB milik masyarakat Janti yang dijadikan sebagai
jaminan pinjaman di Koperasi Pada waktu itu jasa koperasi yang
dikenakan kepada masyarakat atas pinjaman yang diberikan sekitar 5-6
per bulan Karena faktor tersebut ada tokoh masyarakat yang merasa
perihatin dengan kondisi yang dialami masyarakat Janti Sehingga tokoh
masyarakat tersebut memberikan usulan atas pemikirannya kepada
jamarsquoah yasin untuk mendirikan sebuah BMT dengan jasa yang rendah
untuk menolong masyarakat Janti dan sekitarnya yang kekurangan dana78
77 Arif Fauzani Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 09 Desember 2019 78 Ibid
49
Ketika awal pendirian BMT Nurrohman menggunakan modal
dengan model saham Modal yang dimiliki berasal dari penjualan saham
kepada masyarakat Janti yang menjadi anggota BMT dengan harga saham
per lembarnya ialah Rp 10000 dan setiap anggota membeli saham dengan
jumlah yang berbeda Setelah pendirian berlangsung beberapa bulan
pihak BMT mencari perizinan badan hukum dengan mengajukan ke BPRS
Al-Mabrur Karena BMT di Ponorogo dengan model saham tidak bisa
Sehingga pihak BMT ingin bernaung di bawah BPRS yang menggunakan
model saham Tetapi pihak BPRS tidak bisa menerima pengajuan dari
BMT yang ingin bernaung di bawah BPRS Pihak BPRS pun memberi
saran kepada pihak BMT Nurrohman untuk berdiri sendiri dengan modal
awal Rp 500000000 Sedangkan BMT Nurrohman tidak memiliki dana
sebanyak itu Karena pihak BMT memiliki kenalan di DINAS INDAKOP
dan diberi arahan untuk mengajukan perizinan di DINAS INDAKOP79
Setelah mengajukan perizinan ternyata badan hukum BMT
Nurrohman di bawah payung hukum koperasi Karena saat itu BMT
Nurrohman menggunakan model saham sedangkan koperasi dengan
sistem simpanan pokok dan simpanan wajib Maka pihak BMT membuat
ketetapan simpanan pokok sebesar Rp 500000 dan simpanan wajib Rp
10000 Karena para anggota membeli saham dengan jumlah yang
berbeda-beda Bagi anggota yang memiliki saham di atas Rp 500000
maka Rp 500000 tersebut dijadikan simpanan pokok dan sisanya
79 Ibid
50
dimasukkan sebagai simpanan wajib Tetapi jika jumlah saham yang
dimiliki anggota kurang dari Rp 500000 maka anggota akan diberi
pinjaman oleh koperasi lain Agar simpanan pokoknya terpenuhi sebesar
Rp 500000 koperasi lain tersebut memberi pinjaman kepada anggota dan
pihak anggota juga menerima pinjaman tersebut Agar modal BMT
terpenuhi sesuai dengan modal awal yang harus dimiliki untuk perizinan
badan hukum koperasi80
Proses pendirian dan perizinan BMT Nurrohman mengalami banyak
kendala Karena model pendirian BMT yang awal mulanya dengan model
saham harus diganti dengan bentuk simpanan pokok dan simpanan wajib
Hingga pada akhirnya BMT Nurrohman mendapat perizinan dari DINAS
INDAKOP dan pengesahan pada tanggal 6 Juli 2004 dengan badan hukum
No 518083BH40548200481
2 Visi dan Misi BMT Nurrohman
a Visi
1) Menjadi solusi ekonomi masyarakat berdasarkan syariah
b Misi
1) Mampu memberikan pelayanan terbaik proaktif dan responsive
2) Memberikan kontribusi bagi kesejahteraan anggota dan
masyarakat
80 Ibid 81 Ibid
51
3 Lokasi BMT Nurrohman
KSU BMT Nurrohman beralamatkan di Jl Mayjend Panjaitan desa
Janti Slahung Ponorogo Telepon 085259995795
4 Struktur Organisasi BMT Nurrohman
BMT Nurrohman Janti Slahung beroperasional secara struktural
berdasarkan tugas masing-masing Adapun struktur organisasi BMT
Nurrohman Janti Slahung sebagai berikut82
a Pengurus
1) Ketua Ketua I Darory
Ketua II Darmanto Priyo U
2) Sekretaris Sekertaris I Jumadi
Sekertaris II Bambang Joni R
3) Bendahara Bendahara I Hartono
Bendahara II Misdi Rianto
b Pengawas
1) Dewan Pengawas Dewan Pengawas I Drs Larman
Dewan Pengawas II Kurisuprapto
2) Penasehat Katemun
c Karyawan
1) Manajer Arif Fauzani
2) Akuntansi Merinda Budi R
3) Kasir Dasri
82 Ibid
52
4) Debt Collector Agus Wahyudi
5 Produk-produk BMT Nurrohman
Berikut ini jenis produk yang ditawarkan oleh BMT Nurrohman Janti
Slahung
a Penghimpunan Dana
1) Simpanan Sistem Harian
Simpanan bagi masyarakat yang ingin menyimpan dananya
di BMT Setiap nasabah yang menyimpan di BMT Nurrohman
akan mendapat jasa atas simpanannya sebesar 075 setiap
bulan Setiap simpanan per Rp 1000000 akan mendapat jasa
sebesar Rp 7500 per bulan Namun di BMT Nurrohman sistem
jasanya adalah harian Jika nasabah menyimpan di BMT selama
5 hari maka nasabah sudah mendapatkan jasa dari BMT selama
5 hari tersebut Nasabah yang akan menabung di BMT
Nurrohman juga dikenakan biaya administrasi pada proses awal
akad untuk pembuatan buku tabungan sebesar Rp 500083
b Penyaluran Dana
1) Mudārabah
Pembiayaan mudārabah yaitu penyaluran dana yang
ditujukan untuk masyarakat yang membutuhkan tambahan modal
usaha Pada pembiayaan ini penetapan bagi hasil yang semestinya
diganti dengan mark upjasa yang harus dibayar oleh setiap
83 Merida Budi R Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 09 Desember 2019
53
nasabah yang melakukan pembiayaan di BMT Nurrohman
Sehingga dalam pembayaran angsuran pembiayaan nasabah
selain membayar pokok juga akan dikenakan pembayaran mark
upjasa setiap bulan Dengan pilihan besaran mark upjasa 3
untuk jenis menurun dengan jangka waktu maksimal 4 bulan dan
2 untuk jenis flad dengan jangka waktu minimal 4 bulan dan
maksimal 12 bulan Contoh perhitungannya sebagai berikut84
Pembiayaan mudārabah untuk jenis menurun dengan jangka
waktu selama 4 bulan
Pokok bulan ke 1 1000000 4 = 250000
Mark up jasa 1000000 x 3 = 30000
Maka nasabah harusnya membayar pada bulan ke 1 sebesar
Rp280000
Pada pembayaran kedua selanjutnya menurun
Pokok bulan ke 2 750000 3 = 250000
Mark up jasa 750000 x 3 = 22500
Maka nasabah harusnya membayar pada bulan ke 2 sebesar
Rp272500 dan menurun seterusnya85
Namun untuk jenis menurun ini boleh di bayarkan jasanya
saja sebesar Rp 30000 setiap bulannya Sehingga pada bulan ke
84 Ibid 85 Ibid
54
4 maka nasabah harus melunasi pembayaran pembiayaan sebesar
Rp 103000086
Sedangkan pembiayaan jenis flad dengan jangka waktu selama 4
bulan
Pokok bulan ke 1 1000000 4 = 250000
Mark up jasa 1000000 x 2 = 20000
Maka nasabah harus membayar setiap bulan sebesar Rp
27000087
2) Murābahah
Pembiayaan murābahah yaitu penyaluran dana yang
ditujukan untuk masyarakat dengan pola jual beli yakni
membelikan barang yang dibutuhkan masyarakat sebagai
nasabah BMT Nurrohman Pada pembiayaan ini margin diganti
dengan mark upjasa yang harus dibayar oleh setiap nasabah yang
melakukan pembiayaan di BMT Nurrohman Sehingga dalam
pembayaran angsuran pembiayaan nasabah selain membayar
harga jual juga akan dikenakan pembayaran mark upjasa setiap
bulan Dengan pilihan besaran serta penghitungan mark upjasa
sama dengan pembiayaan mudārabah88
86 Ibid 87 Ibid 88 Ibid
55
B Mekanisme Pembiayaan di BMT Nurrohman Janti Slahung Ponorogo
Berikut ini merupakan mekanisme pengajuan permohonan pembiayaan di
BMT Nurrohman
1 Pengajuan Permohonan Pembiayaan
Setiap nasabah yang ingin melakukan pembiayaan di BMT
Nurrohman melengkapi persyaratan sebagai berikut
a Mengisi formulir pengajuan pembiayaan
b Fotocopy KTP sebanyak 2 lembar
c Fotocopy STNK kendaraan bermotor yang akan di jadikan jaminan
sebanyak 2 lembar
d Fotocopy BPKB kendaraan bermotor yang akan di jadikan jaminan
sebanyak 2 lembar
e Membawa KTP dan STNK asli pada pengajuan pembiayaan awal
guna untuk pencocokan data89
2 Cek Barang Jaminan
Nasabah yang melakukan pembiayaan di BMT Nurrohman akan dicek
barang jaminannya untuk melihat kelayakan barang jaminan Nasabah
harus membawa langsung barang jaminannya untuk mencocokkan data
serta melihat kondisi dari barang jaminan90
89 Dasri Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 09 Desember 2019 90 Ibid
56
3 Penandatanganan akad atau perjanjian pembiayaan
Setelah pihak BMT menerima permohonan pembiayaan dari nasabah
maka pihak BMT dan nasabah akan membuat kesepakatan terhadap mark
upjasa pembiayaan dan penandatanganan akad sesuai dengan akad yang
diajukan nasabah91
4 Pencairan
Pencairan pembiayaan dengan menandatangani realisasi pembiayaan
oleh pihak BMT dan nasabah BMT Nurrohman setiap pembiayaan yang
diajukan oleh nasabah dapat langsung dicairkan ketika pengajuan
sehingga nasabah dapat langsung membawa pulang dana yang dibutuhkan
saat itu juga92
C Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan (TBDSP) dan
Penggunaannya di BMT Nurrohman Janti Slahung Ponorogo
Lembaga keuangan syariah dalam aktivitas bisnisnya terkadang tidak
terlepas dari kegiatan yang menghasilkan dana yang tidak boleh diakui sebagai
pendapatan seperti lembaga keuangan syariah BMT Nurrohman yang pada
praktiknya memiliki beberapa dana yang tidak boleh diakui sebagai
pendapatan
91 Ibid 92 Ibid
57
Berikut ini merupakan laporan keuangan BMT Nurrohman Janti Slahung
tahun 2019
Tabel 31 Cash Flow KETERANGAN 31 Des 2019
-(Rp)-
31 Des 2018
-(Rp)-
I PENERIMAAN
1 Penerimaan dari BPR JATIM 729500000 747500000
2 Pengembalian dari Instansi Lain 281300000 266300000
3 Pendapatan mar-up Instansi Lain 73301950 53520750
4 Pendapatan Marup 2 29610100 19377000
5 Pendapatan Marup 3 544766000 529174600
6 Pendapatan Provisi 15 9334750 5425000
7 Pendapatan Provisi 2 97343950 94947250
8 Pendapatan Denda 2 481000 435500
9 Pendapatan Denda 3 4110100 3701700
10 Tabungan 15000 1617941600
11 Dana Khusus (60 Denda 3) 1486971750 5802800
12 Dana Cadangan Resiko (3Provisi 2) 4814000 2937050
13 Simpanan Pokok 3081450 900000
14 Simpanan Wajib 1780000 720000
15 Lain-lain 560000
JUMLAH PENERIMAAN 3267370050 3348683250
1 Pengembalian Pinjaman 2 227720900 152695800
2 Pengembalian Pinjaman 3
4752836500 4895183000
Jumlah Pengembalian Pinjaman 4980557400 5047878800
JUMLAH TOTAL PENERIMAAN 8247927450 8396562050
II PENGELUARAN
1 Piutang Nasabah 2 374750000 201450000
2 Piutang Nasabah 3
4947150000 4873540000
JUMLAH PIUTANG USAHA 5321900000 5074990000
1 Tabungan Pada BPR JATIM 820000000 870000000
2 Tabungan Pada Instansi lain 358500000 429600000
3 Tabungan Pada Bank JATIM - -
4 Tabungan pada BRI - -
JUMLAH TAB DI BANK amp INSTANSI 1178500000 1299600000
III BIAYA OPERASIONAL
1 Penghormatan Pengurus 62574000 54007700
2 Perjalanan Rapat Pengurus 11700000 7200000
3 Konsumsi Rapat Pengurus 2340000 1215000
(bersambung)
58
Tabel 31 Lanjutan
KETERANGAN 31 Des 2019
(Rp)-
31 Des 2018
(Rp)-
4 Biaya Gaji Karyawan 100110000 87055700
5 Biaya Konsumsi Kantor 1800000 1500000
6 Biaya Transportasi Karyawan 982500 677000
7 Baiaya Foto Copy 857500 656500
8 Biaya ADM amp Percetakan 4165000 3724000
9 Biaya Listrik 1200000 1200000
10 Biaya Telpon amp Wifi 2821000 2445500
11 Biaya Perawatan Alat Kantor 1716000 788000
12 Biaya Promosi 3200000 6325000
13 Biaya Pajak Motor 250000 500000
14 Biaya Kesehatan 600000 600000
15 Biaya Inventaris Kantor 26162000 3000000
16 Biaya Sosial 2900000 2250000
17 Biaya PPH 3650700 5444500
18 Biaya lembur 1000000 1000000
19 Biaya Pendidikan 550000 1585000
20 Seragam Karyawan amp Pengurus 6900500 5600000
21 Zakat 6049000 7246600
22 Gaji 13 13557000 11755600
23 SHU Pengurus amp Karyawan 42085500 39557250
24 Biaya THR 49171250 41847300
25 Penarikan SHU Anggota th 2018 10925100 12933200
26 Biaya RAT 29320000 44930000
27 BPJS Ketenagakerjaan 2088000 2088000
28 Programmer uPemb 2 Ut Computer 818000 11000000
29 Penarikan Simapanan mana suka 5171850 -
30 Pajak 10 SHU 2018 15300000 12100000
31 Penarikan dan SHU Anggota th 2017 11138500 -
32 Sewa Kantor 3000000 -
33 Dana Promosi Jam Dinding 11600000 -
34 Lain-lain 2400000 2400000
JMLH TOTAL BIY OPERASIONAL 438103400 372630850
PENGEMBALIAN HUTANG
1 Pada Penabung 1340904680 1466059650
2 Bagi Hasil Penabung 13477
120
117728750
JUMLAH PENGEMBALIAN HUTANG 1354381800 1583788400
JUMLAH TOTAL PENGELUARAN 8297885200 8331009250
SURPLUS (DEVISIT) (44957750) 65552800
SALDO AWAL 102268850 36716050
SALDO AKHIR 57311100 102268850
Sumber Arif Fauzani (2019 12)
59
Tabel 32 Perhitungan Sisa Hasil Usaha
KETERANGAN 31 Des 2019
-(Rp)-
31 Des 2019
-(Rp)-
I PENDAPATAN OPERASIONAL
1 Pendapatan mar up instansi lain 73301950 53520750
2 Pendapatan marup 2 35134100 19377000
3 Pendapatan marup 3 539798500 529174600
4 Pendapatan provisi 15 9628500 5425000
5 Pendapatan provisi 2 96161650 95172550
6 Pendapatan denda 2 540500 435500
7 Pendapatan denda 3 3723200 4366300
8 Pendapatan lain-lain 15000 25000
JMLH PEND OPERASIONAL 758303400 707496700
II POTONGAN JASABGHASIL
1 Potongan jasa penabung 130380537 117728750
2 Bagi hasil ke BMI - -
JML POTONGAN JASA BG HASIL 130380537 117728750
SISA HASIL USAHA KOTOR 627922863 589767950
III BEBAN USAHA
1 Biaya Depresiasi 1650000 1800000
2 Biaya Amortisasi 12320550 11270800
3 Penghormatan Pengurus 62574000 54007200
4 Perjalanan Rapat Pengurus 11700000 7200000
5 Konsumsi Rapat Pengurus 2340000 1215000
6 Biaya Gaji Karyawan 100110000 87055200
7 Biaya Konsumsi Kantor 1800000 1500000
8 Biaya Transportasi Karyawan 982500 677000
9 Biaya Fotocopy 1151500 656500
10 Biaya ATK amp Percetakan 3951000 3724000
11 Biaya Listrik 1200000 1200000
12 Biaya Telepon Internet 2741000 2445500
13 Biaya Perawatan Alat Kantor 2586000 788000
14 Biaya Promosi 14825000 6325000
15 Biaya Pajak Motor 250000 500000
16 Biaya Inventaris 30000 -
17 Seragam Pengurus amp Karyawan 6900000 5600000
18 Zakat 6049500 7246600
19 Gaji 13 13557000 11755600
20 Biaya RAT 45020000 44930000
21 Biaya Lembur 1000000 1000000
22 Biaya THR 49171250 41847300
23 Biaya BPJS Ketenagakerjaan 2088000 2088000
24 Biaya lain-lain 2400000 2400000
25 Biaya Programmer 2 Ut Komputer 818000 11000000
(bersambung)
60
Tabel 32 Lanjutan
KETERANGAN 31 Des 2019
(Rp)-
31 Des 2018
(Rp)-
JUMLAH BEBAN USAHA 347215300 308231700
IV DANA CADANGAN
1 Dana Khusus (5580600) 5802000
2 Dana Cadangan Resiko 3 Provisi (2974050) 3305350
JUMLAH DANA CADANGAN (8554650) 8739850
V PEND amp BY LUAR USAHA
1 Pendapatan Jasa Bank (16894650) (16528000)
2 Biaya ADM Bank 3378970 3305350
JMLH PEND amp BY LUAR USAHA (13515680) (13222650)
JMLH TOTAL PENGELUARAN 325144970 303748900
SHU SEBELUM PAJAK 302777893 286019050
POTONGAN PPH 3499774 5444500
SHU SETELAH PAJAK 299278119 280574550
Sumber Arif Fauzani (2019 12)
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pendapatan non halal di BMT
Nurrohman berasal dari pendapatan yang diperoleh akibat adanya kerjasama
dengan pihak lain yang tidak menggunakan skema syariah (bunga) dan dari
sanksi nasabah yang menunda pembayaran (denda) Sehubungan dengan dana
non halal menurut keterangan dari bapak Arif Fauzani beliau mengatakan
bahwa
ldquoBMT Nurrohman mendapatkan bunga dari penyimpanan kepada
lembaga keuangan konvensional yaitu bank BPR JATIM Kami
menyimpan dana disana karena selain dekat juga mudah dalam proses
pencairan dananya Dari penyimpanan tersebut memang mendapatkan
bunga dan bunga tersebut masih kami masukkan ke dalam pendapatan
operasional usaha jadi belum dipisahkan secara khususrdquo
BMT Nurrohman juga telah mengantisipasi untuk mengatasi nasabah
yang melakukan penundaan pembayaran pembiayaan Berikut ini merupakan
sanksi yang diterapkan BMT Nurrohman apabila mendapati nasabah yang
menunda pembayaran yaitu93
93 Arif Fauzani Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 09 Desember 2019
61
1 Teguran
Teguran ini bertujuan untuk mengingatkan nasabah bahwa ada etika
dalam melakukan pembayaran pembiayaan BMT Nurrohman
memberikan teguran bagi nasabah yang melakukan penundaan
pembayaran yang masih memiliki karakter baik dan telat pembayaran
masih dalam rentang waktu pengecualian dari tanggal jatuh tempo
pembayaran pembiayan yakni 10 hari terlebih untuk nasabah baru yang
masih pertama melakukan pembayaran pembiayaan94
2 Surat peringatan atau penagihan
Surat peringatan diberikan kepada nasabah yang tidak segera
memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian surat peringatan ini
diberikan pada nasabah dirumahnya sebagai upaya BMT Nurrohman
dalam menyelesaikan secara kekeluargaan Jika selama 3 bulan berturut-
turut nasabah tidak mau memenuhi kewajiban angsuran pembayaran maka
BMT akan memberikan surat penagihan yang disertai dengan rincian
kewajiban yang harus dibayarkan oleh nasabah
3 Sanksi denda
Sanksi denda dijatuhkan kepada nasabah bersamaan dengan adanya
surat penagihan bagi nasabah yang menunda pembayaran pembiayaan di
BMT Nurrohman95
94 Ibid 95 Ibid
62
4 Sanksi black list untuk pengajuan selanjutnya
Sanksi ini diberikan kepada nasabah yang telah diberikan sanksi
peringatan penagihan dan denda namun tidak mengindahkan sanksi
tersebut Maka untuk pengajuan pembiyaan selanjutnya nasabah dapat
terkena black list yakni penolakan maupun pemberian pembiayaan tidak
sesuai dengan pengajuan pembiayan96
5 Sita jaminan
Eksekusi jaminan cenderung lebih dipilih pihak BMT dalam
memberikan sanksi dalam penyelesaian masalah BMT pada nasabah
mampu yang menunda pembayaran (nasabah nakal) eksekusi jaminan
dilakukan apabila dengan berbagai peringatan diatas telah dilakukan
namun tidak menuai hasil maka akhirnya eksekusi jaminan pun dilakukan
untuk menutup dana pembiayaan dan apabila masih terdapat sisa maka sisa
tersebut akan dikembalikan pada nasabah Namun apabila terjadi
kekurangan dalam menutup dana pembiayaan dari hasil eksekusi jaminan
BMT tidak mempermasalahkan bahkan tidak meminta kekurangan dana
pembiayaan tersebut97
Sehubungan dengan sanksi yang diterapkan di BMT Nurrohman bapak
Arif Fauzani selaku manajer beliau mengatakan bahwa
ldquoSeluruh sanksi yang diterpakan di BMT Nurrohman memiliki tujuan
untuk memberikan rasa jera pada nasabah dan rasa tanggung jawab untuk
memenuhi kewajiban membayar angsuran pembiayaan Sedangkan
sanksi berupa denda hanya akan diberikan kepada kepada nasabah yang
96 Ibid 97 Ibid
63
mampu membayar tetapi menunda-nunda pembayaran dengan
disengajardquo
Kriteria nasabah yang dikatakan mampu menurut BMT Nurrohman
sebagai berikut98
1 Keadaan fisik dari rumah nasabah
Jika rumah nasabah itu bagus dan pembangunan hasil dari
hartauang nasabah itu sendiri dapat di jadikan satu persyaratan sebagai
nasabah mampu namun masih di iringi dengan persyaratan berikutnya
2 Harta kepemilikanaset dari nasabah
Kepemilikan harta benda atau aset yang ada di rumah nasabah saat
diadakan penagihan bisa dikatakan dalam barang-barang tersier dan
kepemilikannya memang milik nasabah itu sendiri sehingga nasabah dapat
dikategorikan dalam nasabah mampu
3 Pekerjaanpenghasilan nasabah
Dari pekerjaan yang dijalankan oleh nasabah dapat ditafsirkan
seberapa penghasilan nasabah tersebut Sehingga dapat diperhitungkan
nasabah tersebut dapat dikatakan nasabah mampu atau tidak
4 Kondisi usaha dari nasabah
Kondisi usaha yang dimiliki nasabah dapat dijadikan penilaian
nasabah itu mampu atau tidak Karena jika usaha yang dimiliki nasabah
berjalan dengan baik bahkan lancar dan terus berkembang maka nasabah
tersebut dikatakan nasabah mampu
98 Agus Wahyudi Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 09 Desember 2019
64
5 Dilihat dari kondisi nasabah saat itu dan permasalahan yang dialami
nasabah
Kondisi dan permasalahan yang sedang dihadapi oleh nasabah
pastinya tidak akan sama setiap bulannya Pasti ada keadaan dan
permasalahan tidak terduga yang akan datang secara mendadak dan
mendesak Sehingga hal ini juga dijadikan salah satu persyaratan sebagai
nasabah tersebut dikatakan nasabah mampu atau tidak Karena jika
nasabah tersebut sedang dilanda permasalahan yang begitu serius dan
termasuk dalam kategori keadaan force marjeur maka nasabah tersebut
tidak dikenai denda
6 Referensi dari tetangga nasabah
Referensi tetangga ini digunakan untuk menanyakan kebenaran dari
keterangan nasabah tentang kondisi ekonomi sampai permasalahan yang
sedang dihadapi nasabah tersebut
7 Karakter Nasabah itu sendiri
Karakter nasabah ini dilihat dari riwayat pembayaran yang dilakukan
oleh nasabah selama ini apakah baik atau buruk Selain itu karakter ini
dapat dilihat ketika adanya penagihan yang dilakukan oleh pihak BMT
Sedangkan nasabah yang tidak atau belum mampu membayar disebabkan
force majeur tidak boleh dikenakan sanksi dijelaskan oleh Bapak Agus
Wahyudi selaku debt collector sebagai berikut99
ldquoKriteria nasabah yang tidak boleh dikenakan sanksi adalah nasabah
yang memiliki permasalahan keluarga yang sulit untuk dipecahkan
99 Ibid
65
seperti terkena penyakit serius kecelakaan perceraian sehingga beban
hidup ditanggung oleh salah satu pihak dengan tidak ada kemampuan
untuk melakukan angsuran pembayaran pembiayaan Kemudian nasabah
yang terkena bencana alam yang tidak terduga yang membuat hilangnya
harta benda nasabah seperti tanah longsor kebakaran kemudian
nasabah yang mengalami kebangkrutan atas usahanya dan yang terakhir
nasabah yang memiliki usaha dibidang pertanian dan mengalami gagal
panenrdquo
Sanksi yang didasarkan pada prinsip tazīr bertujuan agar nasabah lebih
disiplin dalam melakukan kewajibannya Sanksi denda tersebut berupa
sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat
akad ditandatangani Namun mekanisme sanksi denda di BMT Nurrohman
memiliki cara perhitungan tersendiri Berikut ini merupakan contoh dari
perhitungan sanksi denda di BMT Nurrohman100
Tabel 32 Penghitungan Biaya Denda
Bulan Pokok Mark up Jasa Denda Perbulan Total Seluruh denda
1 1000000 30000 30000 x 10 = 3000 3000
2 1000000 30000 30000 x 20 = 6000 9000
3 1000000 30000 30000 x 30 = 9000 18000
4 1000000 30000 30000 x 40 = 12000 30000
5 1000000 30000 30000 x 10 = 3000 33000
6 1000000 30000 30000 x 20 = 6000 39000
Sumber Merinda Budi R (201912)
Sehubungan dengan sanksi denda menurut keterangan dari Ibu Merinda
selaku akuntan beliau mengatakan bahwa101
ldquoJika nasabah melakukan penundaan angsuran lebih dari 4 bulan maka
setelah 4 bulan penghitungan denda sebanyak 40 maka akan kembali
pada perhitungan 10 denda pada penundaan angsuran pembayaran
Sehingga begitu seterusnya untuk bulan-bulan berikutnya sampai bulan
terakhir nasabah melakukan pembayaran angsuran pembiayanrdquo
100 Merinda Budi R Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 24 Februari 2020 101 Ibid
66
D Prosedur Dewan Pengawas Syariah terhadap Penggunaan Dana TBDSP
di BMT Nurrohman Janti Slahung Ponorogo
BMT Nurrohman Janti Slahung Ponorogo telah memiliki 2 orang Dewan
Pengawas Syariah (DPS) yaitu102
1 Drs Larman
2 Kuri Suprapto
Sehubungan dengan DPS menurut keterangan Bapak Larman selaku
ketua DPS beliau mengatakan bahwa103
ldquoPembentukan DPS di BMT Nurrohman itu sudah dibentuk sejak BMT
Nurrohman berdiri Jadi semua kepengurusan dibentuk saat itu juga
dengan pemilihan berdasarkan musyawarah bersama Dalam melakukan
pengawasan terhadap kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana saya
melakukan pemeriksaan di kantor 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan
Karena saya juga memiiki pekerjaan lain di luar sebagai anggota DPS
Saya merangkap jabatan sebagai tenaga pengajar di salah satu sekolah
menengah pertama yaitu SMPN 2 Balongrdquo
Pengawasan yang dilakukan DPS tersebut dilakukan secara periodik
setiap satu bulan sekali melalui laporan bulanan yang dibuat oleh pengurus
BMT Nurrohman Pada akhir tahun BMT Nurrohman mengadakan Rapat
Akhir Tahun (RAT) Rapat tersebut dihadiri oleh DPS segenap pengurus dan
semua anggota BMT Nurrohman yang membahas dan mengevaluasi kinerja
semua anggota masalah-masalah yang terjadi dan mencari solusi untuk
mengatasi masalah tersebut104
DPS harus memberikan persetujuan serta opini terkait dengan penyaluran
dan penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan di BMT
102 Arif Fauzani Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 09 Desember 2020 103 Larman Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 09 Desember 2020 104 Ibid
67
Nurrohman Karena setiap kegiatan di lembaga keuangan syariah tidak dapat
berjalan tanpa adanya persetujuan dari DPS Sehubungan dengan persetujuan
penyaluran dana menurut keterangan dari Bapak Larman selaku DPS beliau
mengatakan bahwa105
ldquoSaya telah memberikan persetujuan bahwa dana denda dan juga bunga
dimasukkan ke dalam pendapatan BMT dan digunakan kembali untuk
membiayai kegiatan operasional BMT Menurut saya hal tersebut
memang tidak sesuai dengan syariah namun saya akan tetap menyetujui
hal tersebut karena BMT Nurrohman memiliki sistem pembagian sendiri
saat melakukan rapat atau musyawarah sesuai dengan kesepakatan para
pengurus BMT Sebagai DPS saya selalu menyarankan agar seluruh
kegiatan dan juga laporan keuangan agar terus dibenahi dan diperbaiki
sehingga sistem penerimaan dan penyaluran dana bisa sesuai dengan
ketentuan syariah Memang semua itu memerlukan proses yang cukup
lama tidak bisa sekejap langsung sesuai dengan syariahrdquo
Dari paparan data di atas dapat diketahui bahwa Bapak Larman selaku
pengawas di BMT Nurrohman memberikan persetujuan mengenai penggunaan
dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan yang belum dipisahkan dan
masih digunakan untuk kegiatan operasional BMT Hal tersebut disetujui oleh
DPS berdasarkan kesepakatan pengurus-pengurus BMT Nurrohman DPS juga
selalu menyarankan agar terus berusaha menjadi lembaga keuangan yang
murni syariah
105 Ibid
68
BAB IV
ANALISA FATWA NO123DSN-MUIXI2018 TENTANG PENGGUNAAN
DANA YANG TIDAK BOLEH DIAKUI SEBAGAI PENDAPATAN
(TBDSP) DI BMT NURROHMAN JANTI SLAHUNG PONOROGO
A Analisis Fatwa No123DSN-MUIXI2018 terhadap Penggunaan Dana
yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan bagi Lembaga Keuangan
Syariah di BMT Nurrohman Janti Slahung Ponorogo
Salah satu fatwa yang mengatur mengenai lembaga keuangan syariah
adalah fatwa No123DSN-MUIXI2018 tentang penggunaan dana yang Tidak
Boleh Diakui Sebagai Pendapatan (TBDSP) bagi Lembaga Keuangan Syariah
(LKS) Lembaga Bisnis Syariah (LBS) dan Lembaga Perekonomian Syariah
(LPS) Dalam ketentuan ke 2 (dua) mengenai sumber dana yang tidak boleh
diakui sebagai pendapatan disebutkan bahwa
1 Dana TBDSP berasal antara lain dari106
a Transaksi tidak sesuai dengan prinsip syariah yang tidak dapat
dihindarkan termasuk pendapatan bunga (riba)
b Transaksi syariah yang tidak terpenuhi ketentuan dan batasannya
(rukun dan atau syaratnya)
c Dana sanksi (denda) karena tidak memenuhi kewajiban sesuai
kesepakatan
106 DSN-MUI ldquoPenggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan bagi
Lembaga Keuangan Syariah Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariahrdquo dalam
httpsdsnmuioridkategorifatwa (diakses pada tanggal 10 Desember 2019 jam1640)
69
d Dana yang tidak diketahui pemiliknya diketahui pemiliknya tetapi
tidak ditemukan atau diketahui pemiliknya tetapi biaya
pengembaliannya lebih besar dari jumlah dana tersebut
Dalam paparan data laporan keuangan cash flow yang terdapat dalam bab
III tabel 31 terlihat BMT Nurrohman menyimpan dananya di lembaga
keuangan konvensional yaitu BPR JATIM Hal tersebut juga telah dijelaskan
oleh Bapak Arif Fauzani selaku manajer Dari penyimpanan dana tersebut
BMT mendapatkan bunga pertahun Telihat dalam laporan SHU tabel 32 BMT
Nurrohman telah mendapatkan bunga mencapai sebesar Rp 16894650- di
akhir tahun 2019 Pendapatan bunga tersebut tidak dipisahkan secara khusus
dan bercampur dengan dana lainnya107
BMT Nurrohman juga telah mengantisipasi untuk mengatasi nasabah
yang melakukan penundaan pembayaran pembiayaan hal tersebut yakni
dengan memberlakukan sanksi terhadap nasabah tersebut Berikut ini
merupakan sanksi yang diterapkan BMT Nurrohman apabila mendapati
nasabah yang menunda pembayaran adalah108
1 Teguran
2 Surat peringatan atau penagihan
3 Sanksi denda
4 Sanksi black list untuk pengajuan selanjutnya
5 Sita jaminan
107 Arif Fauzani Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 9 Desember 2019 108 Ibid
70
Seluruh sanksi yang diterpakan di BMT Nurrohman memiliki tujuan
untuk memberikan rasa jera pada nasabah dan rasa tanggung jawab untuk
memenuhi kewajiban membayar angsuran pembiayaan Sanksi berupa denda
diberikan kepada kepada nasabah yang mampu membayar tetapi menunda-
nunda pembayaran dengan disengaja Sedangkan nasabah yang tidak atau
belum mampu membayar disebabkan force majeur tidak boleh dikenakan
sanksi109 Sanksi yang didasarkan pada prinsip tazīr bertujuan agar nasabah
lebih disiplin dalam melakukan kewajibannya Sanksi denda tersebut berupa
sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat
akad ditandatangani Namun mekanisme sanksi denda di BMT Nurrohman
memiliki cara perhitungan tersendiri seperti yang tertulis pada tabel 11
Jadi jika nasabah yang melakukan penundaan angsuran maka
perhitungan denda dimulai sebanyak 10 satu bulan 20 dua bulan 30 tiga
bulan 40 empat bulan Jika lebih dari 4 bulan akan kembali pada
perhitungan 10 denda pada penundaan angsuran pembayaran Sehingga
begitu seterusnya untuk bulan-bulan berikutnya sampai bulan terakhir nasabah
melakukan pembayaran angsuran pembiayan110
Berdasarkan paparan data di atas terlihat bahwa BMT Nurrohman
memiliki dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan atau dana non halal
yaitu bunga dari lembaga keuangan konvensional BPR JATIM dan dana denda
keterlambatan pembayaran angsuran seperti yang dijelaskan dalam fatwa
109 DSN-MUI ldquoPenggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan bagi
Lembaga Keuangan Syariah Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariahrdquo dalam
httpsdsnmuioridkategorifatwa (diakses pada tanggal 10 Desember 2019 jam1640) 110 Arif Fauzani Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 09 Desember 2019
71
No123DSN-MUIXI2018 ketentuan kedua poin a yang berbunyi ldquotransaksi
tidak sesuai dengan prinsip syariah yang tidak dapat dihindarkan termasuk
pendapatan bunga (riba) dan ketentuan kedua poin c yang berbunyi ldquodana
TBDSP antara lain berasal dari dana sanksi (denda) karena tidak memenuhi
kewajiban sesuai kesepakatanrdquo
Dari data laporan keuangan SHU tabel 32 diketahui bahwa dana hasil
sanksi denda dimasukkan ke dalam pendapatan operasional dan dana bunga
dimasukkan ke dalam pendapatan luar usaha Dana tersebut belum dipisahkan
secara khusus dan masih bercampur dengan dana lainnya sehingga dapat
digunakan kembali untuk membiayai kegiatan-kegiatan operasional BMT
yaitu antara lain untuk biaya penghormatan pengurus perjalanan rapat
pengurus konsumsi rapat pengurus biaya gaji karyawan biaya konsumsi
kantor biaya transportasi karyawan biaya fotocopy biaya ATK amp percetakan
biaya listrik biaya telepon internet biaya perawatan alat kantor biaya
promosi biaya pajak motor seragam pengurus amp karyawan biaya RAT biaya
lembur biaya THR biaya BPJS ketenagakerjaan biaya programmer 2
komputer dan juga pembayaran pajak111
Apabila dikaitkan dengan fatwa DSN No123DSN-MUIXI2018 maka
hal tersebut tidak sesuai dengan isi fatwa dalam ketentuan ketiga nomor 1 (satu)
yang berbunyi ldquodana TBDSP wajib digunakan dan disalurkan secara langsung
untuk kemaslahatan umat Islam dan kepentingan umum yang tidak
111 Ibid
72
bertentangan dengan prinsip syariahrdquo112 dan ketentuan ketiga nomor 4
(empat) yang berbunyi ldquodana TBDSP tidak boleh dimanfaatkan untuk
kepentingan LKS LBS dan LPS antara lain dalam bentuk promosi produk
maupun iklan (branding) perusahaan pendidikan dan pelatihan untuk
karyawan pembayaran pajak zakat amp wakaf pembayaran atau pelunasan
tunggakan nasabah (end user) dan kegiatan yang bertentangan dengan prinsip
syariahrdquo113 Seharusnya penggunaan dana TBDSP seperti dana bunga dan
denda yang terdapat di BMT Nurrohman digunakan untuk kegiatan yang tidak
bertentangan dengan prinsip syariah yaitu antara lain untuk114
1 Penanggulangan korban bencana
2 Sarana penunjang lembaga pendidikan Islam
3 Masjid atau musholla dan penunjangnya
4 Pembangunan fasilitas umum yang berdampak sosial
5 Sosialisasi edukasi dan literasi ekonomi keuangan dan bisnis syariah
untuk masyarakat umum
6 Beasiswa untuk siswa atau mahasiswa berprestasi danatau kurang mampu
7 Kegiatan produktif bagi dhuafa
8 Fakir miskin
9 Kegiatan sosial lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
112 DSN-MUI ldquoPenggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan bagi
Lembaga Keuangan Syariah Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariahrdquo dalam
httpsdsnmuioridkategorifatwa (diakses pada tanggal 10 Desember 2019 jam1640) 113 Ibid 114 Ibid
73
Seperti yang dijelaskan oleh ketua MUI Maruf Amin yang
menegaskan bahwa bank syariah hanya boleh menggunakan dana non halal
untuk kepentingan sosial Dana non halal tidak boleh bercampur untuk
keuntungan bank115 Jika dana bunga dan denda digunakan untuk pembiayaan
kegiatan operasional BMT otomatis akan memberi pemasukan serta
keuntungan bagi BMT Nurrohman
Sebagai badan sosial BMT Nurrohman Janti Slahung memiliki fungsi
mengelola dana sosial sebagaimana yang diungkapkan oleh mas Arif Fauzani
(selaku manager) bahwa sistem penghimpunan dana sosial berupa aturan
standar yang bersumber dari penyisihan dana SHU Dana sosial di BMT
Nurrohman tersebut digunakan sesuai dengan prinsip syariah untuk
kemaslahatan umat antara lain digunakan untuk sumbangan116 Dengan
demikian seharusnya dana bunga dan juga denda dijadikan satu dengan dana
sosial yang ada di BMT Nurrohman agar penggunaannya tidak melanggar
prinsip-prinsip syariah
Dari hasil pengamatan penulis dapat disimpulkan bahwa praktik
penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan di BMT
Nurrohman tidak sesuai dengan ketentuan fatwa DSN No123DSN-
MUIXI2018 ketentuan ketiga nomor 1 (satu) dan nomor 4 (empat) karena
belum terlaksana sesuai dengan prinsip syariah
115 Asep Fathulrahman rdquo Maaruf Sebut Dana Tak Halal Bank Syariah Hanya untuk
Sosialrdquo dalam httpswwwcnnindonesiacomekonomi20181110154725-78-345508maaruf-
sebut-dana-tak-halal-bank-syariah-hanya-untuk-sosial (diakses pada tanggal 06 Maret 2020 jam
0905) 116 Arif Fauzani Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 24 Februari 2020
74
B Analisis Fatwa No123DSN-MUIXI2018 terhadap Prosedur Dewan
Pengawas Syariah dalam Penggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui
Sebagai Pendapatan bagi Lembaga Keuangan Syariah di BMT
Nurrohman Janti Slahung Ponorogo
Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam perbankan syariah memiliki
peranan yang penting dan strategis dalam pengawasan syariah pada perbankan
syariah DPS harus bertanggungjawab untuk memastikan semua produk dan
prosedur bank syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Secara DPS pada
institusi perbankan mempunyai kedudukan yang sangat kuat karena
kehadirannya adalah sangat penting dan strategis117
DSN MUI dalam fatwa No 123DSN-MUIXI2018 tentang Penggunaan
Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan (TBDSP) bagi Lembaga
Keuangan Syariah Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian
Syariah yang mengatur tentang peran DPS yang dijelaskan dalam ketentuan
ke-3 (tiga) nomor 5 (lima) yang berbunyi ldquoSetiap penggunaan dan penyaluran
dana TBDSP harus mendapatkan persetujuan atau opini dari Dewan Pengawas
Syariah LKS LBS dan LPS tersebutrdquo118 Yang artinya setiap penggunaan dan
penyaluran dana TBDSP tidak dapat dijalankan tanpa adanya persetujuan dari
DPS
DPS di BMT Nurrohman sudah dibentuk sejak BMT Nurrohman berdiri
DPS melakukan pemeriksaan di kantor 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan Salah
117 Khaerul Umam Manajemen Perbankan Syariah (Bandung Pustaka Setia 2013) 139 118 DSN-MUI ldquoPenggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan bagi
Lembaga Keuangan Syariah Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariahrdquo dalam
httpsdsnmuioridkategorifatwa (diakses pada tanggal 10 Desember 2019 jam1640)
75
satu DPS memiliki jabatan lain di luar sebagai anggota DPS Beliau merangkap
jabatan sebagai tenaga pengajar di salah satu sekolah menengah pertama yaitu
SMPN 2 Balong Jabatan itu tentu tidak membuat DPS komitmen pada satu
jabatan saja yaitu hanya sebagai DPS119
Pengawasan yang dilakukan DPS tersebut dilakukan secara periodik
setiap satu bulan sekali melalui laporan bulanan yang dibuat oleh pengurus
BMT Nurrohman Pada akhir tahun BMT Nurrohman mengadakan Rapat
Akhir Tahun (RAT) Rapat tersebut dihadiri oleh DPS segenap pengurus dan
semua anggota BMT Nurrohman yang membahas dan mengevaluasi kinerja
semua anggota masalah-masalah yang terjadi dan mencari solusi untuk
mengatasi masalah tersebut120 Dalam pengambilan keputusan harus
bermusyawarah terlebih dahulu dan bertanggung jawab terhadap hasil
keputusan121 Seperti yang dijelaskan dalam al-Qurrsquoān QS al-lsquoImrān ayat
159122
ر hellip م ي ا م اوره ى الله وش ل ل ع وك ت ت زم ا ع ذ إBermusyawarahlah dalam suatu urusan setelah kamu membulatkan tekad
maka bertawakallah kepada Allah
Dalam pengawasan penyaluran dana DPS mempunyai wewenang dan
tanggungjawab antara lain123
1 Menyetujui rencana penyaluran dana tahunan termasuk rencana pemberian
penyaluran dana kepada pihak yang terkait dengan bank dan penyaluran
119 Larman Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 24 Februari 2020 120 Ibid 121 Muhamad manajemen pembiayaan 145 122 Departemen Agama RI al-Qurrsquoān 99 123 Muhamad Manajemen Pembiayaan 146
76
dana kepada nasabah-nasabah besar tertentu yang akan tertuang dalam
rencana kerja bank yang disampaikan kepada BI
2 Mengawasi proses pelaksanaan pemberian penyaluran dana tersebut
berkaitan dengan syariat Islam
3 Meminta penjelasan danatau pertanggungjawaban direksi serta meminta
langkah-langkah perbaikan apabila rencana pemberian penyaluran dana
tersebut menyimpang dari unsur syariah
DPS memberikan persetujuan bahwa penyaluran dana denda dan juga
bunga dimasukkan ke dalam pendapatan BMT dan digunakan kembali untuk
membiayai kegiatan operasional BMT Menurut DPS hal itu tidak bisa
dikatakan sesuai dengan syariah namun beliau tetap menyetujui hal tersebut
karena BMT Nurrohman memiliki sistem pembagian sendiri saat dibahas
melalui rapat atau musyawarah sesuai dengan kesepakatan para pengurus
BMT DPS juga meminta langkah-langkah perbaikan apabila rencana
pemberian penyaluran dana tersebut menyimpang dari unsur syariah yaitu
dengan memberikan saran agar terus berbenah dan memperbaiki sistem
penerimaan dan penyaluran dana agar sesuai dengan ketentuan syariah124 DPS
telah melaksanakan wewenang dan tanggungjawabnya dalam pengawasan
penggunaan dan penyaluran dana tetapi belum bisa dilakukan dengan
maksimal
Dari paparan data di atas dapat disimpulkan bahwa prosedur DPS dalam
penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi lembaga
124 Larman Hasil Wawancara Slahung Ponorogo 24 Februari 2020
77
keuangan syariah telah sesuai dengan ketentuan fatwa DSN No123DSN-
MUIXI2018 ketentuan ketiga nomor 5 (lima) yang berbunyi ldquoSetiap
penggunaan dan penyaluran dana TBDSP harus mendapatkan persetujuan atau
opini dari Dewan Pengawas Syariah LKS LBS dan LPS tersebutrdquo125 karena
penggunaan dana TBDSP di BMT Nurrohman telah mendapatkan persetujuan
atau opini dari DPS Akan tetapi konten dari prosedur pengalokasian dana
TBDSP yang disetujui tersebut belum sesuai dengan fatwa DSN No123DSN-
MUIXI2018 ketentuan ketiga nomor 1 (satu) dan nomor 4 (empat) karena
belum terlaksana sesuai dengan prinsip syariah
125 DSN-MUI ldquoPenggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan bagi
Lembaga Keuangan Syariah Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariahrdquo dalam
httpsdsnmuioridkategorifatwa (diakses pada tanggal 10 Desember 2019 jam1640)
78
BAB V
PENUTUP
A Kesimpulan
Berdasarkan hasil dari pengkaitan teori pada bab II dengan kenyataan
yang peneliti temukan di lapangan yang dituangkan di dalam bab III dan
berdasarkan analisis yang peneliti lakukan maka peneliti dapat menyimpulkan
sebagai berikut
1 Penggunaan dana TBDSP belum sesuai dengan fatwa DSN No123DSN-
MUIXI2018 Di dalam fatwa dana TBDSP wajib digunakan dan
disalurkan secara langsung untuk kemaslahatan umat Islam dan
kepentingan umum yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
Namun dalam praktiknya BMT Nurrohman memasukkan dana denda dan
bunga ke dalam pendapatan BMT dan digunakan kembali untuk kegiatan
operasional BMT Penggunaan dana tersebut akan memberikan
pemasukan dan keuntungan pada BMT Nurrohman sendiri
2 Prosedur Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam penggunaan dana yang
tidak boleh diakui sebagai pendapatan di BMT Nurrohman sebenarnya
telah sesuai dengan fatwa fatwa DSN No123DSN-MUIXI2018
ketentuan ketiga nomor 5 (lima) yang berbunyi ldquoSetiap penggunaan dan
penyaluran dana TBDSP harus mendapatkan persetujuan atau opini dari
Dewan Pengawas Syariah LKS LBS dan LPS tersebutrdquo karena
penggunaan dana TBDSP di BMT Nurrohman telah mendapatkan
persetujuan dan juga opini dari Dewan Pengawas Syariah Akan tetapi
79
79
konten dari prosedur tersebut belum sesuai dengan fatwa DSN
No123DSN-MUIXI2018 ketentuan ketiga nomor 1 dan nomor 4
karena belum terlaksana sesuai dengan prinsip syariah
B Saran
Berdasarkan hal-hal yang telah peneliti uraikan peneliti menemukan hal
hal yang penting yang sebaiknya menjadi perhatian kita bersama Dalam hal
ini penulis menyarankan beberapa hal
1 Diharapkan kepada BMT Nurrohman untuk menggunakan dana yang tidak
boleh diakui sebagai pendapatan sebagaimana denda dan bunga agar
sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI Sebaiknya dana denda tersebut
dimasukkan ke dalam dana sosial untuk selanjutnya digunakan untuk
kepentingan umum atau kemaslahatan umat Islam karena BMT
merupakan lembaga keuangan Islam yang berdasarkan prinsip-prinsip
syariah
2 Sebaiknya kinerja pengawasan oleh DPS dilakukan secara optimal dan
konsisten agar penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai
pendapatan yang ada di BMT Nurrohman dapat terlaksana dengan baik
maksimal dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan fatwa DSN-MUI yaitu
berdasarkan kemaslahatan umat atau kepentingan umum bukan untuk
kegiatan operasional BMT yang akan memberikan keuntungan BMT itu
sendiri
80
DAFTAR PUSTAKA
Referensi Buku
Departemen Agama RI al-Qurrsquoan dan Terjemahnya Semarang CV Toha Putra
2008
Abdullah Marsquoruf Hukum Keuangan Syariah pada Lembaga Keuangan Bank dan
Non Bank Yogyakarta Aswaja Presindo 2016
Adam Panji Fatwa-fatwa Ekonomi Syariah Konsep Metodologi dan
Implementasinya pada Lembaga Keuangan Syariah Jakarta Sinar
Grafika Offset 2018
Amin Marsquoruf Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum
dan Perundang-undangan Jakarta Puslitbang Kehidupan Keagamaan
2011
Antonio Muhammad Syafirsquoi Bank Syriah dari Teori ke Praktik Jakarta Gema
Insani 2001
Al-Arif Nur Rianto Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik Bandung CV
Pustaka Setia 2015
Arikunto Suharsimi Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktik Bandung
Rineka Cipta 2006
Basrowi Suwandi Memahami Penelitian Kualitatif Jakarta PT Rineka Cipta
2008
Budisantoso Totok dan Nuritomo Bank dan Lebaga Keuangan Lain Jakarta
Salemba Empat 2017
Bungin Burhan Analisis Data Penelitian Kualitatif Jakarta PT Raja Grafindo
Persada 2013
Chapra M Umer dan Khan Tariqullah Regulasi dan Pengawasan Bank Syariah
Jakarta Bumi Aksara 2008
Hirsanuddin Hukum Perbankan Syariah di Indonesia (Pembiayaan Bisnis dengan
Prinsip Kemitraan) Yogyakarta Genta Press 2008
Huda Nurul dan Heykal Mohammad Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis
dan Praktis Jakarta Kencana 2010
Moleong Lexi J Metode Penelitian Kualitatif Bandung PT Remaja Rosdakarya
2009
81
Mubarok Jaih Perkembangan Fatwa Ekonomi Syaria Bandung Pustaka Bani
Quraisy 2004
Muhammad Rifqi Akuntansi Keuangan Syariah Konsep dan Implementasi PSAK
Syariah Yogyakarta P3EI Press 2010
Muhammad Manajemen Dana Bank Syariah Yogyakarta YKPN 2011
An-Nawawī Imam al-Majmū Syarh al-Muhadzdzab Jakarta Pustaka Azzam
2009
Perwataatmadja Karnaen dan Antonio Muhammad Syafirsquoi Apa dan Bagaimana
Bank Islam Yogyakarta Dana Bhakti Wakaf 1992
Qardhawi Yusuf Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan Jakarta Gema Insani
Press 1997
Rahardjo Susilo dan Gudnanto Pemahaman Individu Teknik Nontes Kudus
Prenada Media 2011
Rasjid Sulaiman Fiqh Islam (Hukum Fiqh Isam) Bandung Sinar Baru
Algensindo 2016
Ridwan Muhammad Manajemen Bayt al-Māl Wa al-Tamwīl Yogyakarta UII
Press 2004
Sam Ichwan Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI
Jakarta Erlangga 2014
Sholeh Asrorun Nirsquoam Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia
tmp Emir Cakrawala Islam 2016
Soeharto Irawan Metode Penelitian Sosial Bandung PT Remaja Rosdakarya
2004
Sudarsono Pokok- pokok Hukum Islam Jakarta PT Rineka Cipta 2001
Sugiyono Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan RampD Bandung Alfabeta
2016
Tanjung Hendri dan Devi Abrista Metode Penelitian Ekonomi Islam Jakarta
Gramata Publishing 2013
Umam Khaerul Manajemen Perbankan Syariah Bandung Pustaka Setia 2013
Umam Khotibul Legislasi Fikih Ekonomi dan Penerapannya dalam Produk
Perbankan Syariah di Indonesia Yogyakarta BPFE 2011
82
Yusuf Muri Metode Penelitian Kuntitatif Kualitatif dan penelitian Gabungan
Jakarta Kencana 2017
Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah
Darmiati Tinjauan hukum Islam terhadap Pengalokasian Dana Non Halal Bagi
Kepentingan Sosial pada KJKS Manfaat Gayung Kebonsari Surabaya
Skripsi Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel 2012 1-8
Faozan Akhmad ldquoPeran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Penerapan
Shariah Compliance pada Bayt al-Māl Wa al-Tamwīl (BMT) di Kota
Purwokertordquo JPA Vol 16 No 1 Juni 2015 145-146
Lenap Indria Puspitasari ldquoPengungkapan Pendapatan Non-Halal PSAK 109 Vs
Praktikrdquo Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram Vol
3 2019 95-97
Mujib Abdu rdquoDewan Pengawas Syariah (DPS) pada Lembaga Keuangan Mikro
Syariah di Wilayah Jawa Tengahrdquo Az Zarqarsquo Vol 1 (Juni 2017) 127
Muttaqin Azhar ldquoModel Pembiayaan Bayt al-Māl Wa al-Tamwīl dan Peranannya
dalam Pembinaan Kesejahteraan Usaha Kecil Menengah (UKM)rdquo
Humanity Vol 7 2012 35
Nani Lenza Analisis Pengelolaan Dana Tazīr bagi Nasabah Wanprestasi dalam
Meningkatkan Kedisiplinan Nasabah (Studi Pada Pt Bank Syariah
Mandiri Kantor Cabang Teluk Betung Bandar Lampung) Skripsi
Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung 2018 3-9
Nasution Siti Toibah Studi Analisis Terhadap Fatwa DSN-Mui tentang Denda
Keterlambatan Pembayaran Utang pada Credit Card Syarirsquoah di Tinjau
Menurut Fiqih Muamalah Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif
Kasim 2012 3-8
Sofiyah rdquoAnalisis Efektifitas Keputusan DSN-MUI No 3 Tahun 2000 Berkaitan
dengan Dewan Pengawas Syariah di Bayt al-Māl Wa al-Tamwīl (BMT)
Studi Kasus di BMT Bima Magelangrdquo Muqtasid Vol 1 (Juli 2012) 143
Sutopo Umarwan ldquoDialektika Fatwa dan Hukum Positif di Indonesiardquo Justicia
Islamica Vol 15 No 1 2018 91
Syaputra Arianto Analisis Penggunaan Dana Tazīr dan Tarsquowidh bagi Nasabah
Wanprestasi pada PT BRI Syariah Skripsi Universitas Islam Negeri
Syarif Hidayatullah 2014 1-9
83
Taslimah Heni Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Penerapan Denda
pada Pembiayaan Bermasalah di KSU BMT Multazam Yogyakarta
Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2008 4-7
Thovarsquoi Ritwan ldquoDistribusi Dana Sosial Pada Bayt al-Māl Wa al-Tamwīl (BMT)
Alfa Dinar Kerjo Karanganyarrdquo Naskah Publikkasi (Surakarta
Universitas Muhammadiyah 2016 2
Referensi Internet
Asep Fathulrahman -Maaruf Sebut Dana Tak Halal Bank Syariah Hanya untuk
Sosialdikutipdarihttpswwwcnnindonesiacomekonomi201811101
54725-78-345508maaruf-sebut-dana-tak-halal-bank-syariah-hanya-
untuksosial [diakses tanggal 06 Maret 2020]
DSN-MUI -Penggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan bagi
Lembaga Keuangan Syariah Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga
Perekonomian Syariah dikutip dari httpsdsnmuioridkategorifatwa
[diakses pada tanggal 10 Desember 2019]
Kamus Besar Bahasa Indonesia -dikutip dari httpskbbiwebiddanahtml
[diaksespada 01 Maret 2020]
M Salman Yusuf -Fatwa No 123 Untuk Siapa dikutip dari dalam
httpswwwpressreadercomindonesiamajalahinvestor201908012824
62825619338 [diakses tanggal 12 Februari 2020]
OJK -Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 dikutip dari
httpswwwojkgoididkanaliknbregulasilembaga-keuangan-
mikroundang-undangPageaspx [diakses pada tanggal 11 Desember
2019]