PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 71 TAHUN 2010

Dian Bangkit SoekarnoRiska Fita Saptyana

Rissa Anandita

KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Penyusun standar akuntansi dalam melaksanakan tugasnya,

Penyusun laporan keuangan untuk mengatasi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar,

Pemeriksa dalam memberikan pendapat tentang apakah laporan keuangan sudah disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan

Para pengguna laporan keuangan untuk menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

1. TUJUAN KERANGKA KONSEPTUAL

RUANG LINGKUP KERANGKA KONSEPTUALTujuan kerangka konseptual;

Lingkungan akuntansi pemerintahan;

Pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna;

Entitas akuntansi dan entitas pelaporan;

Peranan dan tujuan pelaporan keuangan, komponen laporan keuangan, serta dasar hukum;

Asumsi dasar, karakteristik kualitatif yang menentukan manfaat informasi dalam laporan keuangan, prinsip-prinsip, serta kendala informasi akuntansi; dan

Unsur-unsur yang membentuk laporan keuangan, pengakuan, dan pengukurannya.

POSISI KERANGKA KONSEPTUAL

Kerangka Konseptual bukan standar akuntansi

Kerangka konseptual berfungsi sebagai acuan jika terdapat masalah akuntansi yang belum dinyatakan dalam SAP

Jika terjadi pertentangan antara kerangka konseptual dan standar akuntansi, maka ketentuan standar akuntansi diunggulkan relatif terhadap

2. LINGKUNGAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN

• Ciri utama struktur pemerintahan dan pelayanan yang diberikan• Bentuk umum pemerintahan dan pemisahan

kekuasaan;• Sistem pemerintahan otonomi dan transfer

pendapatan antar pemerintah;• Pengaruh proses politik;• Hubungan antara pembayaran pajak dengan

pelayanan pemerintah.• Ciri keuangan pemerintah yang penting bagi

pengendalian• Anggaran sebagai pernyataan kebijakan publik, target

fiskal, dan sebagai alat pengendalian;• Investasi dalam aset yang tidak langsung

menghasilkan pendapatan;• Kemungkinan penggunaan akuntansi dana untuk

tujuan pengendalian.• Penyusutan nilai aset sbg sumber daya ekonomi

karena digunakan dalam kegiatan operasional pemerintahan.

Lingkungan operasional organisasi

pemerintah berpengaruh

terhadap karakteristik

tujuan akuntansi dan

pelaporan keuangannya

1. BENTUK PEMERINTAHAN DAN PEMISAHAN KEKUASAAN

Dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berazas demokrasi, kekuasaan ada di tangan rakyat.

• Rakyat mendelegasikan kekuasaan kepada pejabat publik melalui proses pemilihan.

• Sejalan dengan pendelegasian kekuasaan ini adalah pemisahan wewenang di antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

• Sistem ini dimaksudkan untuk mengawasi dan menjaga keseimbangan terhadap kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan di antara penyelenggara pemerintahan.

Sebagaimana berlaku dalam lingkungan keuangan pemerintahan,• Pihak eksekutif menyusun anggaran dan• Menyampaikannya kepada pihak legislatif• Untuk mendapatkan persetujuan.• Setelah mendapat persetujuan, pihak eksekutif melaksanakannya dalam batas-

batas apropriasi dan ketentuan perundang-undangan yang berhubungan dengan apropriasi tersebut.

• Pihak eksekutif bertanggung jawab atas penyelenggaraan keuangan tersebut kepada pihak legislatif dan rakyat.

2. SISTEM PEMERINTAHAN OTONOMI DAN TRANSFER PENDAPATAN ANTAR PEMERINTAH

Secara substansial, terdapat tiga lingkup pemerintahan dalam sistem pemerintahan RI, yaitu pemerintah pusat, pemerintah propinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

Pemerintah yang lebih luas cakupannya memberi arahan pada pemerintahan yang cakupannya lebih sempit.

Adanya pemerintah yang menghasilkan pendapatan pajak atau bukan pajak yang lebih besar mengakibatkan diselenggarakannya sistem bagi hasil, alokasi dana umum, hibah, atau subsidi antar entitas pemerintahan.

3. PENGARUH PROSES POLITIK

•Pemerintah berupaya untuk mewujudkan keseimbangan fiskal dengan mempertahankan kemampuan keuangan negara yang bersumber dari pendapatan pajak dan sumber-sumber lainnya•Guna memenuhi keinginan masyarakat.

Salah satu tujuan utama pemerintah

adalah meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat.

•Berlangsungnya proses politik untuk menyelaraskan berbagai kepentingan yang ada di masyarakat.

Satu ciri yang penting dalam mewujudkan

keseimbangan tersebut adalah

4. HUBUNGAN ANTARA PEMBAYARAN PAJAK DAN PELAYANAN PEMERINTAH

1. Dalam keadaan tertentu pemerintah memungut secara langsung atas pelayanan yang diberikan,pada dasarnya sebagian besar pendapatan pemerintah bersumber dari pungutan pajak dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat.

2. Jumlah pajak yang dipungut tidak berhubungan langsung dengan pelayanan yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak.

3. Pajak yang dipungut dan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah mengandung sifat-sifat tertentu yang wajib dipertimbangkan dalam mengembangkan laporan keuangan, antara lain:

a) Pembayaran pajak bukan merupakan sumber pendapatan yang sifatnya suka rela.b) Jumlah pajak yang dibayar ditentukan oleh basis pengenaan pajak sebagaimana

ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, seperti penghasilan yang diperoleh, kekayaan yang dimiliki, aktivitas bernilai tambah ekonomis, atau nilai kenikmatan yang diperoleh.

c) Efisiensi pelayanan yang diberikan pemerintah dibandingkan dengan pungutan yang digunakan untuk pelayanan dimaksud sering sukar diukur sehubungan dengan monopoli pelayanan oleh pemerintah. Dengan dibukanya kesempatan kepada pihak lain untuk menyelenggarakan pelayanan yang biasanya dilakukan pemerintah, seperti layanan pendidikan dan kesehatan, pengukuran efisiensi pelayanan oleh pemerintah menjadi lebih mudah.

d) Pengukuran kualitas dan kuantitas berbagai pelayanan yang diberikan pemerintah adalah relatif sulit.

1. ANGGARAN SEBAGAI PERNYATAAN KEBIJAKAN PUBLIK, TARGET FISKAL, DAN ALAT PENGENDALIAN

a) Anggaran pemerintah merupakan dokumen formal

Hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif

Tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan

pemerintah dan pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan

belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan

akan terjadi defisit atau surplus.

b) Anggaran mengkoordinasikan aktivitas belanja pemerintah dan memberi

landasan bagi upaya perolehan pendapatan dan pembiayaan oleh

pemerintah untuk suatu periode tertentu yang biasanya mencakup periode

tahunan.

Tidak tertutup kemungkinan disiapkannya anggaran untuk jangka waktu

lebih atau kurang dari setahun

• Anggaran merupakan pernyataan kebijakan publik.

• Anggaran merupakan target fiskal yang menggambarkan keseimbangan antara belanja, pendapatan, dan pembiayaan yang diinginkan.

• Anggaran menjadi landasan pengendalian yang memiliki konsekuensi hukum.

• Anggaran memberi landasan penilaian kinerja pemerintah.

• Hasil pelaksanaan anggaran dituangkan dalam laporan keuangan pemerintah sebagai pernyataan pertanggungjawaban pemerintah kepada publik.

• Fungsi anggaran di lingkungan

pemerintah mempunyai pengaruh

penting dalam akuntansi dan

pelaporan keuangan, antara lain

karena:

2. INVESTASI DALAM ASET YANG TIDAK MENGHASILKAN

PENDAPATAN

a. Pemerintah menginvestasikan dana yang besar dalam bentuk aset yang

tidak secara langsung menghasilkan pendapatan bagi pemerintah, seperti

gedung perkantoran, jembatan, jalan, taman, dan kawasan reservasi.

b. Sebagian besar aset dimaksud mempunyai masa manfaat yang lama

sehingga program pemeliharaan dan rehabilitasi yang memadai diperlukan

untuk mempertahankan manfaat yang hendak dicapai.

i. Fungsi aset dimaksud bagi pemerintah berbeda dengan fungsinya

bagi organisasi komersial.

ii. Sebagian besar aset tersebut tidak menghasilkan pendapatan

secara langsung bagi pemerintah, bahkan menimbulkan komitmen

pemerintah untuk memeliharanya di masa mendatang.

3. KEMUNGKINAN PENGGUNAAN AKUNTANSI DANA

UNTUK TUJUAN PENGENDALIAN

Akuntansi dana (fund accounting)

•Meru pakan sis tem aku n tansi dan p elap o ran keuangan yang lazim d iterap kan di lin gku n gan p emer in tah yan g memisah kan kelomp ok d an a menu ru t tu ju an nya, •Seh in gga masin g- mas ing meru p akan en tit as aku n tans i yang mampu men u nju kkan keseimban gan an tara belan ja d an pend ap at an atau t ran sfer yang d iterima.

4. PENYUSUTAN ASET TETAP

Aset yang digunakan pemerintah, kecuali beberapa jenis aset tertentu seperti tanah, mempunyai masa manfaat dan kapasitas yang terbatas. Seiring dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset dilakukan penyesuaian nilai.

3. PENGGUNA DAN KEBUTUHAN LAPORAN KEUANGAN

Masyarakat;

Para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan

lembaga pemeriksa;

Pihak yang memberi atau

berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, dan

Pemerintah.

Entitas Akuntansi

•unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan

laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya

4. ENTITAS AKUNTANSI & PELAPORAN

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan, yang terdiri dari:

• Pemerintah pusat;• Pemerintah daerah;• Masing-masing kementrian negara atau lembaga dilingkungan pemerintahan pusat;• Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya, jika menurut

peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan

ENTITAS PELAPORAN

Akuntabilitas

Manajemen

Transparansi

Keseimbangan Antar Generasi

Evaluasi Kinerja

5. PERANAN DAN TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN, KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN, SERTA DASAR HUKUM

Peranan Pelaporan

PERANAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH

• Akuntabilitas mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan sumber daya dalam mencapai tujuan

• Manajemen memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah

• Transparansi memberikan informasi keuangan yang terbuka, jujur, menyeluruh kepada stakeholders

• Keseimbangan Antargenerasi memberikan informasi mengenai kecukupan penerimaan pemerintah untuk membiayai seluruh pengeluaran, dan apakah generasi y.a.d ikut menanggung beban pengeluaran tersebut

• Evaluasi Kinerja mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kineja yang direncanakan.

Pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam:

• menilai akuntabilitas dan• membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik.

•Laporan Realisasi Anggaran (LRA)•Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL)•Neraca•Laporan Operasional (LO)•Laporan Arus Kas (LAK)•Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)•Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

LAPORAN

KEUANGAN POKOK

KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN

DASAR HUKUM PELAPORAN KEUANGAN

Pelaporan keuangan pemerintah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, khususnya bagian yang mengatur keuangan negara;

Undang-undang di bidang keuangan negara;

Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintah daerah, khususnya yang mengatur keuangan daerah;

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah;

6. ASUMSI DASAR

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan dilingkungan pemerintah adalah

Asumsi kemandirian entitas;

Asumsi kesinambungan

entitas; danAsumsi keterukuran dalam satuan uang

KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN KEUANGAN

Relevan Andal

Dapat Dibandingkan

Dapat Dipahami

PRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Basis akuntansi;Prinsip nilai historis;Prinsip realisasi;Prinsip substansi mengungguli bentuk formal;Prinsip periodisitas;Prinsip konsistensi;Prinsip pengungkapan lengkap; danPrinsip penyajian wajar.

BASIS AKUNTANSI

• BASIS KAS: untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

• BASIS AKRUAL: untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas;

• Entitas diperkenankan menggunakan basis akrual sepenuhnya, namun tetap menyajikan Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan basis kas.

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas.

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas,

maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan

dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening

Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan; serta belanja,

transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan

dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah

PRINSIP NILAI HISTORIS (HISTORICAL COST)

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar

atau sebesar nilai wajar dari imbalan untuk memperoleh aset

tersebut pada saat perolehan.Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang

diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa

yang akan datang.Nilai perolehan lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang

lain karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi.

SUBSTANCE OVER FORM

Peristiwa harus dicatat dan disajikan sesuai

dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya

mengikuti aspek formalitas.

PERIODISITAS

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pemerintah perlu dibagi menjadi periode-periode

pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan

KONSISTENSI

Perlakuan akuntansi yang sama harus ditetapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas (prinsip konsistensi internal).

Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat metode yang baru diterapkan menunjukkan hasil yang lebih baik dari metode yang lama.

Pengaruh atas perubahan penerapan metode harus diungkapkan dalam laporan keuangan.

PENGUNGKAPAN LENGKAP (FULL DISCLOSURE)

Laporan keuangan harus menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna.

Informasi tersebut dapat ditempatkan pada lembar muka laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan.

PENYAJIAN WAJAR (FAIR PRESENTATION)

Dalam penyajian dengan wajar posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan suatu entitas,

diperlukan pertimbangan sehat yang mengandung unsur-unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam

kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan

terlalu rendah

KENDALA INFORMASI YANG RELEVAN

Materialitas

Pertimbangan Biaya dan

Amnfaat

Keseimbangan Antar

Karakteristik Kuantitatif

7. UNSUR LAPORAN KEUANGAN

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)• menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian

sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL) • Menyajikan informasi kenaikan atau penurunan SAL

tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya

3. Neraca• menggambarkan posisi keuangan suatu entitas

pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

4. Laporan Operasional (LO)• menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas

dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

5. Laporan Arus Kas (LAK)• menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi,

investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu.  

6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)• menunjukkan kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan

dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

• meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas.

• diakui pada saat potensi ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai yang dapat diukur dengan andal

Aset

• diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbulKewajiban

• diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporanPendapatan

• diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan

Belanja

PENGAKUAN

PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis.

THANK YOU

SESI TANYA JAWAB