Sistem Pemerintahan Negara

Nama Kelompok

ICHWAN RIZANI

DIAN NOVITASARI

WAHYUNI (EDITOR)

GROUP 2

 A. Pengertian Sistem Pemerintahan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sistem mengandung tiga pengertian sebagai berikut:

• a.  Seperangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Contoh sistem politik

• b.Susunan pandangan, teori, asas yang teratur. Contoh sistem pemerintahan (demokrasi, totaliter, parlementer)

• c. Metode. Contoh sistem menanam padi.

• Kata sistem merupakan terjemahan dari kata system (bahasa Inggris) yang berarti susunan, tatanan, jaringan, atau cara.

• Pemerintahan berasal dari kata pemerintah, dan yang berasal dari kata perintah, dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata-kata itu berarti:

• a. Perintah adalah perkataan yang bermakna menyuruh melakukan sesuatu

• b. Pemerintah adalah kekuasaan yang memerintah suatu wilayah, daerah, atau negara

• c. Pemerintahan adalah perbuatan, cara, hal, urusan dalam memerintah

Arti Kata pemerintah Dan Sistem

Pemerintahan menurut KBBI berarti

• a. Proses, cara, perbuatan memerintah

• b. Segala urusan yang dilakukan negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyat dan kepentingan negara

• c.  Jadi, pemerintahan adalah tindakan atau kegiatan pemerintah dalam menyelenggarakan pembuatan dan penegakan hukum guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan negara.

• d. Pemerintah adalah sekelompok orang dan sejumlah lembaga yang membuat dan menegakkan hukum dalam suatu negara.

• Dalam arti yang luas, pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan-badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif di suatu negara dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara.

• Dalam arti yang sempit, pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan eksekutif beserta jajarannya dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara. SEDANGKAN

• Sistem pemerintahan adalah susunan yang teratur  dari prinsip-prinsip yang melandasi berbagai kegiatan atau hubungan kerja antara legislatif, eksekutif, dan judikatif dalam menyelenggarakan pemerintahan suatu negara.

ARTI LUAS & SEMPIT

• a.Kekuasaan Eksekutif  berarti kekuasaan menjalankan undang-undang atau kekuasaan menjalankan pemerintahan

• b. Kekuasaan Legislatif berarti kekuasaan membentuk undang-undang

• c. Kekuasaan Yudikatif berarti kekuasaan mengadili terhadap pelanggaran atas undang-undang.

Kekuasaan dalam suatu negara menurut Montesquieu

Sistem pemerintahan negara

• Dibagi menjadi dua klafikasi yaitu:

• a.  Sistem pemerintahan parlementer: intinya parlemen mendominasi pemerintahan  negara

• b.  Sistem pemerintahan presidensial: intinya Presiden memegang peranan kunci dalam pemerintahan.

• Selain dua klasifikasi besar di atas, terdapat sistem pemerintahan yang disebut sistem kediktatoran proletariat yang intinya kekuasaan negara berada di tangan pemimpin partai (komunis), contohnya di negara Republik Rakyat Cina. Selain itu dikenal juga sistem pemerintahan campuran yang diterapkan di Republik Kelima Perancis dan Swiss.

B. Pengertian bentuk negara, bentuk kenegaraan, bentuk pemerintah, dan bentuk pemerintahan

 

• Bentuk negara adalah pengelompokan negara berdasarkan kriteria distribusi kekuasaan (secara resmi) antarberbagai tingkat pemerintahan dalam suatu negara.

• Ada tiga bentuk negara, yaitu:

• a.  Negara Kesatuan, yakni negara yang pemerintah pusatnya berdaulat penuh atas semua tingkat pemerintahan yang ada di bawahnya.

• b.  Negara Federal/Serikat, yakni negara yang kekuasaannya secara formal dibagi menjadidua: kekuasaan pemerintah pusat federal dan kekuasaan pemerintah negara bagian.

• c.  Negara Konfederasi, yakni bentuk kerjasama negara di mana pemerintah pusat tunduk pada  kedaulatan masing-masing negara anggotanya.

• Ada dua cara/sistem negara kesatuan, yaitu:

• a. Sentralisasi, artinya semua hal dan urusan diatur oleh pemerintah pusat. Daerah tidak memiliki wewenang untuk mengatur sendiri hal yang menjadi urusan pemerintahan

• b. Desentralisasi, artinya penyerahan urusan dari pemerintah pusat atau daerah di atasnya pada daerah otonom sehingga menjadi urusan rumah tangga daerah otonom. Setiap daerah otonom memiliki pemerintah daerah yang berhak dan berwenang mengurus sendiri urusan pemerintahan. Contoh, Indonesia merupakan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi

Negara Kesatuan

• Negara Serikat/Negara Federasi/Negara Federalis adalah negara yang bersusun jamak atau terdiri dari negara-negara bagian. Artinya, negara tersusun dari beberapa negara yang semula telah berdiri sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.

• Dalam negara federasi terdapat:

• a. Dua macam negara: Negara bagian dan Negara federasi atau gabungan

• b. Dua macam pemerintah: Pemerintah negara bagian dan Pemerintah negara federasi

• c. Dua macam UUD: UUD negara bagian dan UUD negara federasi

• d.  Dua macam urusan: Urusan negara bagian dan urusan bersama yang diurus oleh negara federasi

• e.  Negara dalam negara: Negara bagian itu berada di dalam negara federasi

Negara Serikat/ federasi

Bentuk-bentuk Kenegaraan

• Bentuk-bentuk kenegaraan terdiri dari:

a. Koloni, merupakan wilayah jajahan. Wilayah negara tersebut sepenuhnya berada di bawah negara lain secara internasional. Negara koloni adalah negara yang tidak berdaulat, sedang yang berdaulat adalah negara yang menjajahnya.

b. Perwalian, adalah wilayah yang  diurus oleh beberapa negara atau negara lain di bawah Dewan Perwalian PBB, dengan tujuan agar wilayah itu dapat mempersiapkan diri menuju pemerintahan sendiri dan kemerdekaan sepenuhnya.

c. Dominion,  merupakan negara yang tergabung dalam The British Commonwealth of Nations atau Negara Persemakmuran Inggris. Dominion adalah negara yang sebelumnya merupakan jajahan Inggris. Tujuan dominion adalah untuk mempererat persahabatan, kerjasama, dan mencapai kemakmuran negara-negara anggotanya. Anggota Dominion meliputi Australia, Kanada, Selandia Baru, Malaysia, dan Afrika Selatan.

d. Protektorat, adalah negara yang berada di bawah perlindungan negara lain yang lebih kuat. Contoh, Hongkong merupakan protektorat Inggris sebelum diserahkan kembali kepada Cina.

e.  Uni, bentuk uni terjadi apabila dua negara/lebih yang berdaulat mempunyai seorang kepala negara yang sama dengan tujuan untuk menciptakan persatuan di antara negara-negara tersebut.

f.  Mandat, adalah bekas negara jajahan dari negara yang kalah sewaktu Perang DuniaWilayah negara yang kalah diletakkan di bawah perlindungan negara yang menang perang serta diawasi oleh Dewan Mandat LBB. Tugas

negara pemegang mandat adalah menyelenggarakan pemerintahan dan

mempersiapkan wilayah negara itu menuju pemerintah sendiri. Contoh, Kamerun bekas jajahan Jerman dijadikan mandat oleh

Perancis.

Bentuk Pemerintah adalah pengelompokan negara berdasarkan cara pengisian jabatan kepala negaranya.

Ada dua bentuk pemerintah, yaitu:

A. Kerajaan/Monarki, adalah negara yang jabatan kepala negaranya diisi melalui sistem pewarisan. Contoh Jepang, Thailand, dan Inggris.

B.  Republik, adalah negara yang kepala negaranya diisi melalui cara-cara di luar sistem pewarisan, misalnya melalui proses pemilu langsung oleh rakyat.  Contoh Indonesia, Amerika Serikat.

Bentuk Pemerintahan adalah pengelompokan negara berdasarkan letak kekuasaan tertinggi dalam suatu negara.

Letak Kekuasaan Negara

Pemerintahan untuk Kepentingan Rakyat/Semua

Pemerintahan untuk Kepentingan Penguasa

Kekuasaan tertinggi di tangan satu orang

Monarki Tirani

Kekuasaan tertinggi di tangan beberapa elit

Aristokrasi Oligarki

Kekuasaan tertinggi di tangan rakyat

Politik Demokrasi

Bentuk Pemerintahan Secara Tradisional dibedakan menjadi:

A. Monarki adalah bentuk pemerintahan negara yang kekuasaantertinggi berada di tangan seorang penguasa tunggal, yaitu raja/ratu/kaisar/sultan.

B. Aristokrasi adalah bentuk pemerintahan negara yang kekuasaan tertingginya berada di tangan satu

lembaga kecil yang terdiri atas sekelompok orang/elit yang memiliki hak istimewa.

C. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan negara yang kekuasaan tertingginya berada di tangan semua warga negara.

D. Bentuk Pemerintahan Menurut Teori Aristoteles:

Jenis –Jenis Sistem Pemerintahan

1.Sistem Pemerintahan Parlementer

Adalah sistem atau keseluruhan prinsip penataan hubungan kerja antarlembaga negara yang secara formal memberikan peran utama kepada parlemen atau badan legislatif dalam menjalankan pemerintahan negara.

Contoh negara: Kerajaan Inggris, Belanda, India, Australia, Malaysia.

» Induk Sistem Pemerintahan Parlementer

a.       Kepala Negara (raja/ratu)

b.      Parlemen

c.       Kabinet

• a.Kabinet, yaitu para menteri di bawah pimpinan perdana menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen (legislatif). Kabinet bertanggung jawab kepada parlemen dan dapat bertahan sepanjang mendapat dukungan mayoritas anggota parlemen. Hal ini berarti bahwa sewaktu-waktu parlemen dapat menjatuhkan kabinet jika mayoritas anggota parlemen menyampaikan mosi tidak percaya kepada kabinet. Lama masa jabatan kabinet tidak dapat ditentukan meskipun memiliki masa jabatan dalam waktu tertentu.

• b.  Presiden adalah kepala negara, sedangkan kepala pemerintahan (eksekutif) adalah perdana menteri yang berasal dari partai politik yang mempunyai suara mayoritas di Parlemen. Kepala negara tidak sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Kepala pemerintahan adalah perdana menteri, sedangkan kepala negara adalah presiden dalam negara republik atau raja/sultan dalam negara monarki. Kepala negara tidak memiliki kekuasaan pemerintahan. Ia hanya berperan sebgai symbol kedaulatan dan keutuhan negara.

Ciri-Ciri sistem pemerintahan

• c.       Kepala Negara/Presiden  atas saran pemerintah, yaitu Perdana Menteri dapat membubarkan parlemen. Sebagai imbangan parlemen dapat menjatuhkan kabinet maka presiden atau raja atas saran dari perdana menteri dapat membubarkan parlemen. Selanjutnya, diadakan pemilihan umum lagi untuk membentuk parlemen baru.

• d.     Badan legislatif atau parlemen adalah satu-satunya badan yang anggotanya dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Parlemen memiliki kekuasaan besar sebagai badan perwakilan dan lembaga legislatif.

• e.     Anggota parlemen terdiri atas orang-orang dari partai politik yang memenangkan pemiihan umum. Partai politik yang menang dalam pemilihan umum memiliki peluang besar menjadi mayoritas dan memiliki kekuasaan besar di parlemen.

• f.    Pemerintah atau kabinet terdiri dari atas para menteri dan perdana menteri sebagai pemimpin kabinet. Perdana menteri dipilih oleh parlemen untuk melaksakan kekuasaan eksekutif. Dalam sistem ini, kekuasaan eksekutif berada pada perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Anggota kabinet umumnya berasal dari parlemen.

• a.  Sistem/garis  pertanggungjawaban dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik jelas/transparan

• b. Adanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet menjadikan kabinet menjadi berhati-hati dalam menjalankan pemerintahan

• c. Pembuatan kebijakan dapat ditangani secara tuntas karena mudah terjadi penyesuaian pendapat antara eksekutif dan legislatif. Hal ini karena kekuasaan eksekutif dan legislatif berada pada satu partai atau koalisi partai.

Kelebihan atau Kebaikan Sistem Pemerintahan Parlementer

• Kabinet cenderung/dapat  mengendalikan parlemen. Hal itu terjadi apabila para anggota kabinet adalah anggota parlemen dan berasal dari partai mayoritas. Karena pengaruh mereka yang besar di parlemen dan partai, anggota kabinet dapat menguasai parlemen.

• b. Kedudukan  badan eksekutif/ kabinet sangat tergantung pada mayoritas dukungan parlemen sehingga sewaktu-waktu kabinet dapat dijatuhkan parlemen.

• c.Kelangsungan/masa jabatan eksekutif atau kabinet tidak dapat ditentukan berakhir sesuai dengan masa jabatannya, karena sewaktu-waktu kabinet dapat bubar.

• d   Parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan eksekutif. Pengalaman mereka menjadi anggota parlemen dimanfaatkan dan menjadi bekal penting untuk menjadi menteri atau jabatan eksekutif lainnya.

 

Kekurangan Sistem Pemerintahan PARLEMENTER

Sistem Pemerintahan Presidensial

Adalah sistem atau keseluruhan prinsip penataan hubungan kerja antarlembaga negara melalui pemisahan kekuasaan negara, di mana presiden memainkan peran kunci dalam pengelolaan kekuasaan eksekutif. Dalam sistem ini, kedudukan eksekutif, seorang presiden menunjuk pembantu-pembantunya yang akan memimpin departemennya dan mereka itu bertanggung jawab kepada presiden. Pelaksana kekuasaan kehakiman menjadi tanggung jawab MA dan kekuasaan legislatif berada ditangan DPR. Contohnya adalah Amerika Serikat dengan check and balance, Indonesia adalah pembagian kekuasaan (distribution of power), Pakistan, Argentina, Filipina.Negara Filipina menggunakan sistem presidensial karena negara ini pernah berada dalam kekuasaan Amerika Serikat. Pemerintah Amerika Serikat bahkan juga memfasilitasi penyusunan konstitusi Filipina menjelang kemerdekaan negara ini. Negara-negara lain seperti Kolombia, Kostarika, Meksiko, dan Venezuela juga menggunakan sistem pemerintahan presidensial, dengan sistem pemerintahan Amerika Serikat sebagai modelnya.

a. Presiden memiliki kekuasaan yang luas, yaitu sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan (sering disebut sebagai concentration of governing power and responsibility upon the president, artinya presiden sebagai satu-satunya lembaga negara yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan pemerintahan negara)

b. Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen c. Presiden tidak dapat membubarkan parlemen. Presiden dan parlemen tidak bisa saling menjatuhkan.d. Presiden dalam melaksanakan pemerintahan dibantu oleh para menteri yang ditunjuk dan diangkat oleh

Presiden (hak prerogatif/hak istimewa untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen). Para menteri tidak bertanggung jawab kepada parlemen tetapi kepada Presiden.

e. Masa jabatan kabinet, yaitu presiden beserta para menterinya sesuai dengan masa jabatannya. Presiden tidak dapat diberhentikan dalam masa jabatannya. Apabila terjadi pelanggaran hukum Presiden akan dikenakan impeachment (pengadilan DPR) yang dilakukan Hakim Tinggi.

f. Presiden diangkat berdasarkan demokrasi rakyat dan dipilih langsung oleh mereka atau melalui badan perwakilan rakyat, dan Parlemen dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu.

Ciri-ciri Sistem Pemerintahan Presidensial

Kelebihan Sistem Pemerintahan Presidensiala.       Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak bertanggung jawab pada  parlemenb.      Lama masa jabatan eksekutif lebih jelas dan dalam jangka waktu tertentuc.       Penyusunan program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannyad.      Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif karena dapat diisi oleh orang luar termasuk anggota parlemen sendiri  Kekurangan Sistem Pemerintahan Presidensial a. Kekuasaan eksekutif di luar pengawasan langsung legislatif sehingga dapat

menciptakan kekuasaan mutlakb. Pembuatan keputusan atau kebijaksanaan publik umumnya merupakan hasil tawar

menawar antara eksekutif sehingga dapat terjadi keputusan yang tidak tegas dan memerlukan waktu yang lama

c. Sistem pertanggungjawabannya kurang jelas

Kelebihan & Kekurangan Sistem Pemerintahan Presidensial

SESI PERTANYAAN

• Kelompok 1 :

• Kelompok 3 :

• Kelompok 4 :

• Kelompok 5 :

• Kelompok 6 :

SESI PERTANYAAN