poin-poin penting seputar regulasi e-commerce

Download Poin-Poin Penting Seputar Regulasi E-Commerce

Post on 07-Jan-2017

1.636 views

Category:

Law

10 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

E-commerce in indonesia...for dummy

Poin-poin penting seputar regulasi e-commerceBusiness Explosion Day, 30 September 2015How to Thrive in This Economic Situation

TentangEasybiz adalah anak perusahaan hukumonline.com yang memberikan solusi pendirian badan usaha dan perizinan di Indonesia. Kami membantu UKM, wirausaha, dan startup untuk mendirikan badan usaha dengan mengedepankan kemudahan, kecepatan, dan transparansi.

0817 689 6896halo@easybiz.ideasybiz.id@easybizID

Leo has a diversed working experience, both in public and private sector. Prior to joining Easybiz as Business Development Director, he was the assistant to Minister of Tourism and Creative Economy for Media and Communications. His main duty was to coordinate media relations activity of the minister and to ensure its main messages well delivered across targeted journalists and multiple media platform. Previously, Leo worked at APCO Worldwide as Associate Director. He advised clients mainly in dealing with regulatory issues and commercial litigation in Indonesia. Leo started his career as a researcher at Center of Indonesia Law and Policy Studies and subsequently he moved to hukumonline.com, the most comprehensive legal website in Indonesia.

Leo FaraytodyBimo Prasetio

Bimo is a lawyerpreneur and founder of the firm. Prior to establishing Easybiz, he established BP Lawyers (previously known as SMART Attorneys at Law), practiced as lawyers in various reputable law firms, and was a journalist in hukumonline.com. He is indeed an experienced lawyer with the capacity in the field of corporate law and litigation which comprise a range of complex commercial litigation, including, bankruptcy and liquidation, antitrust, trademark dispute, and land acquisition litigation. Bimo has represented clients in all stages of litigation, including appeals, industrial relation courts, commercial courts, and arbitration before arbitral tribunal in and outside Indonesia. In the last several years, Bimo has provided professional consultation, representation and general legal assistance to his clients in among other things, intellectual property, telecommunication, plantation, mining, energy, environment, manpower, antitrust, and general corporate practices such as merger and acquisition and investment company formation.

Mengapa e-commerce?Jumlah penduduk 235 juta, populasi penduduk yang memiliki akses internet diperkirakan mencapai lebih dari 93 juta (naik dibandingkan 83, juta di 2014).Pengguna internet didominasi oleh mereka yang berusia 12-35 tahun (digital native) yang jumlahnya mencapai lebih dari 58%.Kontribusi e-commerce Indonesia adalah US$ 8 miliar di 2013 dan diperkirakan mencapai US$ 18 miliar di 2015.5 jam 24 menit perhari untuk mengakses informasi melalui laptop atau desktop.15% dari populasi terhubung dengan media sosial. Rata-rata menghabiskan waktu 2 jam 54 menit perhari untuk mengakses media sosial.

Mengapa e-commerce?

Indonesia have the largest online/digital in SEA

FB penetration,Twitter largest

Video is massive in Indonesia, especially YouTube.

6 billion views per month

Indonesia is the 3rd media consumer in SEA

There are around 75 million news readers in Indonesia

5

HIGHlight on online purchase

20122013201420153,14,65,97,4*

Digital buyers in Indonesia

Percentage of internet users* in millions

Source: eMarketer

6,7%8%9%10%

Most used E-commerce sites

Source: eMarketer

11% online consumer is growingin indonesia

54,1% USE SMARTPHONE TO SHOP ONLINE

Transfer Data Di Internet Secara Global

AVERAGE MONEY SPENTIN INDONESIA

US$ 239 or IDR 2,3MILLION

Slide 4-7 dan 9 courtesy of Mr Seno Pramuadji in Digital Numbers in Indonesia

Classified/listing/iklan baris. Contoh: Kaskus FJB, Tokobagus, Berniaga,OLX

Marketplace C2C. Contoh: Tokopedia, Bukalapak, Lamido, Blanja, Elevenia

Shopping Mall. Contoh: Blibli

Toko online B2C. Contoh: Bhinneka, Lazada, Berrybenka

Toko online di media sosial.Contoh: Onigi, LakuBgtMODEL BISNISE-commerce

Regulasi seputar e-commerce

Perdagangan sistem elektronik dalamUU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Diatur dalam Pasal 1 ayat (24), 65, dan 66.Mengatur kewajiban dan sanksi bagi pedagang yang berdagang secara elektronik serta penyelesaian sengketa

KEWAJIBAN:

Wajib menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar, minimal meliputi:Identitas dan legalitas sebagai pelaku usahaPersyaratan teknis barang yang ditawarkanPersyaratan teknis atau kualifikasi jasa yang ditawarkanHarga dan cara pembayaranCara penyerahan barang

Wajib berdagang sesuai data dan/atau informasi yang telah disediakan.Penggunaan sistem elektronik wajib mematuhi ketentuan dalam UU ITE.

SANKSI:

Sanksi administratif berupa pencabutan izin dalam hal tidak menyediakan data dan/atau informasi yang sesuai dengan barang atau jasa yang diperdagangkan.

Tata cara dan teknis transaksi dagang elektronikdalam UU Nomor 11 Tahun 2008tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi dikirimkan pengirim dan diterima dan disetujui penerima melalui pernyataan penerimaan penawaran elektronikTransaksi elektronik dituangkan dalam kontrak elektronikPedagang dan pembeli berwenang memilih hukum yang berlaku atas transaksi perdagangan internasional yang dibuatnyaPengirim dan penerima dapat melakukan transaksi elektronik sendiri, melalui pihak yang diberi kuasa olehnya, atau melalui agen elektronik

KEWAJIBAN BAGI PELAKU USAHA:

Wajib menyediakan informasi yang lengkap dan benar mengenai syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan sebagai bentuk iktikad baik sebagai pedagang.

PENYELESAIAN SENGKETA:

Patuh pada asas Hukum Perdata Internasional, kecuali jika pedagang dan pembeli secara bersama-sama telah menyepakati hukum yang dipilih dalam penyelesaian sengketa.Sengketa muncul akibat adanya gugatan perdata atau pengajuan sengketa ke lembaga arbitrase dan sejenisnya.

Perlindungan Pedagang dan Pembeli dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Perlindungan Bagi PedagangBerhak menerima pembayaran yang sesuai kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkanBerhak mendapat perlindungan hukum dari pembeli yang beriktikad tidak baikBerhak membela diri sepatutnya dalam penyelesaian sengketaBerhak atas rehabilitasi nama baik jika terbukti secara hukum kerugian pembeli bukan disebabkan barang/jasa yang ditawarkan

Perlindungan Bagi PembeliBerhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang kondisi barang/jasa dan jaminanBerhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang/jasaBerhak memilih barang/jasa serta mendapatkan barang/jasa sesuai nilai tukar, kondisi barang/jasa, dan jaminan yang dijanjikanBerhak didengar pendapat dan keluhannya atas barang/jasaBerhak mendapat advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa yang patutBerhak mendapat pembinaan dan pendidikan konsumenBerhak diperlakukan/dilayani secara benar, jujur, dan non-diskriminatifBerhak mendapat kompensasi, ganti rugi, atau penggantian jika barang/jasa tidak sesuai yang sebagaimana mestinya

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (RPP E-Commerce)

Masih dalam tahap pembahasan, isi masih sangat mungkin berubahPenekanan RPP pada tata cara transaksi dan perlindungan konsumenPemerintah juga sedang menyiapkan roadmap E-CommercePelaku E-Commerce bersikap pro dan kontra terhadap isi RPP tersebut

Pro kontra RPP E-commercePemerintahPelaku UsahaKonsumenPerpajakan+--?Investasi asing--+?Perizinan dan sertifikasi+--+Keamanan Transaksi+++Perlindungan Konsumen+++Penyelesaian perselisihan+++

Pelaku Usaha dan Para Pihak dalam Transaksi E-Commerce

Pelaku usaha dan para pihakPengaturanNotesPelaku usaha terdiri dari: Pedagang, PTPMSE dan Penyelenggara Sarana Perantara (Pasal 11)Siapa yang dimaksud PTPMSE? Yang menyediakan jasa yang memungkinkan terjadinya transaksi elektronik. Dia menyediakan sistem aplikasi untuk sarana komunikasi elektronik guna memfasilitasi kegiatan usaha perdagangan.

Pedagang dan Penyelenggara Sarana Perantara dapat berbentuk perorangan atau badan usaha (Pasal 12)Siapa Penyelenggara Sarana Perantara? Penyedia sarana sistem penelusuran informasi (search engine), hosting, dan cachingPTPMSE wajib berbentuk badan usaha yang berbadan hukum Indonesia (12). Mayoritas saham harus dimiliki oleh perorangan dan atau badan hukum IndonesiaSinkronisasi dengan DNI?

Pelaku usaha dan para pihakPelaku usaha yang melakukan transaksi perdagangan melalui sistem elektronik wajib memenuhi persyaratan umum yang ditentukan perundang-undangan (Pasal 15)Untuk kasus Uber?Kalau konsumen ada di Indonesia maka dianggap melakukan kegiatan operasional di Indonesia.Kewajiban PTPMSE: Memiliki nama domain tingkat tinggi yang merupakan kode negara (dot ID); melakukan pendaftaran sistem elektronik, memperoleh sertifikasi keandalan, memperhatikan ketentuan sektoral lain bila terkait dengan perizinan dan pendaftaran kegiatan usaha; memiliki izin penyelenggaraan transaksi perdagangan melalui sistem elektroik (25) www..easybiz.id

Pelaku usaha dan para pihakKewajiban PTPMSE lainnya data retention 10 tahun meliputi pelanggan, penerimaan penawaran, konfirmasi elektronik, konfirmasi pembayaran, dst (Pasal 30)Kewajiban Pelaku Usaha: Menyediakan Layanan Pengaduan yang paling sedikit mencakup alamat dan nomor kontak, prosedur pengajuan, jangka waktu pengaduan, dst (Pasal 32)

Perizinan dan Legalitas

Perizinan dan legalitasPelaku usaha wajib memiliki tanda daftar khusus sebagai pelaku usaha yang dikeluarka