potensi pembiayaan sanitasi dir bina program
DESCRIPTION
Potensi pembiayaan sanitasi dir bina programTRANSCRIPT
Alternatif Pendanaan Untuk Sektor Pengembangan
Penyehatan Lingkungan Permukiman
Oleh:Direktur Bina Program,
Ditjen Cipta Karya
Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya
Outline
Latar Belakang
Target dan Sasaran
Kebijakan Bidang PPLP
Fakta dan Tantangan
Potensi Pendanaan Lain
Permasalahan
RPIJM
• Pengelolaan Lingkungan dalam sektor Pengembangan PLP (Air Limbah, Persampahan dan Drainase) masih kurang memadai
• Hal tersebut dikarenakan alokasi dana APBD untuk pembangunan sarana masih belum mencukupi
• Kementerian PU Melalui Ditjen CK mendorong kab./kota selaku penanggungjawab Pembangunan sistem pengelolaan Air Limbah, Persampahan dan Drainase di daerah melalui Program dan kebijakan Pemerintah pusat melalui dana APBN, PHLN dll.
Latar Belakang
Target & Sasaran Pembangunan
Peningkatan Capaian Cakupan Pelayanan Prasarana dan Sarana Bidang
Cipta Karya
Target Renstra Ditjen Cipta Karya dan Target Capaian 2014
Capaian dan Target MDGs 2015
1
3
2
1. Capaian Cakupan Pelayanan (2009)Baru 51,19 penduduk yang memiliki akses kepada Sanitasi yang aman (69,5% Rumah Tangga di perkotaan dan 33,9% Rumah Tangga di perdesaan)
Permasalahan Bidang PLP
Rumah Tangga Bersanitasi
51,1% 62,4%
2009 2015
Rp. 62T
Rp. 14T
Rp. 28T
Rp. 20T
2. Terbatasnya Investasi Untuk Sektor PLP Masih terdapatnya “gap” antara kebutuhan Pendanaan penyediaan infrastruktur dengan ketersediaan dana APBN. Kebutuhan dana sampai 2014 sebesar Rp. 62 T, sedangkan ketersediaan dana yang tersedia Rp. 14 T.
Penggunaan dana APBN sangat selektif untuk pembangunan dan pengembangan sanitasi sesuai pembagian kewenangan.
Permasalahan
3. Belum Optimalnya Pemanfaatan Sarana yang terbangun
Hal ini dikarenakan terbatasnya anggaran APBD untuk operasional dan Pemeliharaan infrastruktur yang telah dibangun.
Pemantapan Perencanaan Program Investasi Kab/KotaUntuk mencapai target target tersebut, Pemerintah Pusat mendampingi daerah untuk menyusun rencana kerja daerah untuk meningkatkan pelayanan bidang keciptakaryaan melalui penyusunan Dokumen Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM).
8
Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pembangunan di Daerah
Upaya mewujudkan hasil pembangunan yang lebih optimal melalui perencanaan pembangunan infrastruktur terpadu
Sebagai dokumen kelayakan & kerjasama program dan anggaran pembangunan Bid PU/CK di Daerah antara Pemerintah Pusat, Propinsi, dan Kab/kota
Mendorong pembangunan INFRASTRUKTUR BID pu/ck dI daerah dalam rangka memacu pertumbuhan kota/kab dan pemerataan pembangunan
Mendukung pencapaian sasaran pembangunan lima tahun Bidang PU/Cipta Karya sebagaimana dimaksud dalam Renstra Cipta Karya tahun 2010-2014 dan seterusnya maupun MDG 2015.
Perlunya Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM)
9
Kedudukan RPIJM Bidang PU/Cipta Karya
Rencana Progam Investasi Jangka Menengah berbeda dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) karena merupakan penjabaran lebih lanjut dan pengisian dari RPJMD. RPJMD akan diterjemahkan secara teknis dan finansial dalam bentuk program investasi jangka menengah.
RPIJM disusun melalui proses partisipatif yang mengakomodasi kebutuhan nyata masyarakat sesuai dengan strategi dan arah pembangunan kabupaten/kota yang sejalan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRWK) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta memperhatikan karakteristik dan potensi daerah masing-masing.
Prinsip RPIJM1. Mengedepankan pencapaian Output Tepat Sasaran, melalui
pelaksanaan kegiatan yang efektif dengan pemanfaatan sumber daya (termasuk pendanaan) secara efisien;
2. Berorientasi pada Pencapaian Outcome, yaitu berfungsinya output secara tepat waktu sesuai dengan rencana serta bermanfaat secara luas dan menerus (sustain);
3. Memperkuat Sinergi Antar-Stakeholders dalam rangka pemanfaatan sumber daya Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Masyarakat, dan yang bersumber dari luar negeri;
4. Dalam Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) yang Mengedepankan Pendekatan Program, bukan pendekatan keproyekan.
SPPIP sebagai Payung Hukum RPIJM
PENDEKATAN FASILITATIF DAN PARTISIPATIF (melalui FGD, KonsultasiPublik, Diskusi)
PENDEKATAN NORMATIF DAN TEKNIS-AKADEMIS
•Sinkronisasi semua produk yang sudah ada•Kajian SPPIP dan RPKP: analisa dampak strategis, analisa korelasi, dan identifikasi kawasan prioritas,•Strategi Pengembagan, & Program
VISI DAN MISI KOTA/KABUPATEN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJM)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KOTA/KABUPATEN
STRATEGI SEKTORAL
RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN
PERMUKIMAN DI DAERAH (RP4D)
RENCANA PEMBANGUNAN INVESTASI JANGKA MENENGAH (RPIJM)
· Program Sanitasi· Program Persampahan· Program Pengelolaan Air Minum· dll
STRATEGI PENGEMBANGAN PERMUKIMAN DAN
INFRASTRUKTUR PERKOTAAN (SPPIP)
STRATEGI SISTEM SANITASI KOTA (S-SK)
STRATEGI SISTEM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN (S-SPP)
STRATEGI SEKTORAL LAINNYA
RENCANA INDUK SISTEM (RIS)
RIS SANITASI KOTA (RIS-SK)
RIS PENGELOLAAN PERSAMPAHAN (RIS-SPP)
RIS SEKTORAL LAINNYA
SINKRONISASI
SINKRONISASI
SINKRONISASI
SINKRONISASI
SINKRONISASI
RENCANA PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
PRIORITAS (RPKP)
STRATEGI PEMBANGUNAN KOTA (SPK)
Diakumulasikan
Untuk peruntukan permukiman
Untuk pengembangan
bidang keciptakaryaan Untuk dialokasikan di kawasan
permukiman prioritas
Direkap untuk input dalam RPIJM
STRATEGI PENGEMBANGAN BIDANG EKONOMI
STRATEGI PENGEMBANGAN BIDANG LAINNYA
Kebijakan Pembangunan
Sektor PLP
PENGATURAN Penyiapan peraturan perundangan dalam penyelenggaraan
pengembangan prasarana dan sarana penyehatan lingkungan permukiman melalui APBN.
Peningkatan kapasitas manajemen serta fasilitasi kerjasama pemda, dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana melalui APBN.
PEMBINAAN Pembinaan teknis dan bantuan teknis untuk penyelenggaraan
pembangunan PS penyehatan lingkungan permukiman melalui APBN.
PENGAWASAN Pengawasan dan pengendalian serta evaluasi kinerja
penyelenggaraan pengembangan PLP melalui APBN.
Pendekatan Penyelenggaraan PLP (1)
Pendekatan Penyelenggaraan PLP (2)
PEMBANGUNAN
Cost Recovery :
Pembangunan TPA berbasis CDM (Clean Development Mechanism) melalui swasta.
Sarana pengangkutan sampah melalui swasta
Transfer station sampah melalui swasta
PEMBANGUNAN
Non Cost Recovery Melalui Stimulan:
Fasilitasi pengembangan PS air limbah terpusat (sewerage) skala kota untuk kota metropolitan dan besar melalui APBN + APBD.
Fasilitasi pengembangan PS air limbah skala kawasan (onsite) untuk kota sedang dan kecil melalui APBN + APBD.
Fasilitasi penyelenggaraan pembangunan TPA regional dan peningkatan TPA open dumping menjadi sanitary/controlled landfill melalui APBN dan APBD.
Fasilitasi peningkatan pengelolaan sampah melalui APBN, APBD. Fasiilitasi penyelenggaraan pembangunan drainase primer melalui APBN,
APBD. Melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) + Hibah :
Untuk pengembangan prasarana dan sarana penyehatan lingkungan skala komunal seperti Sanimas, pembangunan prasarana & sarana sampah terpadu 3R serta drainase mandiri (Onsite Stormwater Detention) difasilitasi melalui
DAK + Hibah.
Pendekatan Penyelenggaraan PLP (3)
Kebijakan 1 : Peningkatan akses prasarana dan sarana air limbah baik sistem on site maupun off site di perkotaan dan perdesaan untuk perbaikan kesehatan masyarakat
Kebijakan 2 : Peningkatkan peran masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman
Kebijakan 3 : Pengembangan perangkat peraturan perundangan penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman
Kebijakan 4 : Penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas personil pengelolaan air limbah permukiman.
Kebijakan 5 : Peningkatan dan pengembangan alternatif sumber pendanaan pembangunan prasarana dan sarana air limbah pemukiman
Kebijakan Program Air Limbah (Permen PU 16/PRT/M/2008)
Kebijakan Pembiayaan Program Air Limbah
Pembiayaan air limbah skala kota (offsite):- Sistem utama (IPAL, pipa induk (trunk sewer) dapat dibiayai melalui APBN/PLN &
Hibah- Sistem sekunder/tersier (pipa lateral, SR) APBD Provinsi dan/atau APBD Kab/Kota
Pembiayaan air limbah skala komunal (offsite):- Sistem utama (IPAL) dapat dibiayai melalui APBN/PLN dan Hibah- Perpipaan, lahan APBD Kab/kota, swasta
Pembiayaan air limbah setempat (onsite):- SANIMAS MCK++, tangkiseptik komunal
SR
Pipa LateralPipa Utama/ Main Trunk
IPAL
Pipa Pengumpul/Pipa Servis
Kebijakan Program Persampahan (Permen PU 21/PRT/M/2006)
Kebijakan 1 : Pengurangan sampah semaksimal mungkin dimulai dari sumbernya
Kebijakan 2 : Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha/swasta sebagai mitra pengelolaan
Kebijakan 3 : Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas sistem pengelolaan
Kebijakan 4 : Pengembangan kelembagaan, peraturan dan perundangan
Kebijakan 5 : Pengembangan alternatif sumber pembiayaan
Kebijakan Pembiayaan Program Persampahan
• Pembangunan Sel TPA Sanitary Landfill (geomembran), landfil gas, pengolahan leachate dan alat berat dapat dibiayai melalui APBN
• Lahan dan PS penunjang pengelolaan TPA seperti drainase keliling, kantor pengelola, jembatan timbang, dll dibiayai melalui APBD Provinsi dan/atau Kab./Kota
• PS Pengangkutan dibiayai melalui APBD Provinsi dan/atau Kab./kota, swasta
Kebijakan Pembiayaan Program Persampahan
• Pembangunan Sel TPA Sanitary Landfill (geomembran), landfil gas, pengolahan leachate dan alat berat dapat dibiayai melalui APBN
• Lahan dan PS penunjang pengelolaan TPA seperti drainase keliling, kantor pengelola, jembatan timbang, dll dibiayai melalui APBD Provinsi dan/atau Kab./Kota
• PS Pengangkutan dibiayai melalui APBD Provinsi dan/atau Kab./kota, swasta
TPA
Sumber sampah
Sumber sampah
Sumber sampah
APBD, Swasta
APBN
Kebijakan 1 : Pemantapan keterpaduan penanganan pengendalian banjir dan sektor/sub sektor terkait lainnya berdasarkan keseimbangan tata air
Kebijakan 2 : Mengoptimalkan sistem drainase yang ada
Kebijakan 3 : Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelolaan
Kebijakan 4 : Mendorong & memfasilitasi pemerintah Kabupaten/ kota dalam pengembangan sistem Drainase yang efektif, efisien dan berkelanjutan
Kebijakan 5 : Pengembangan Alternatif sumber pembiayaan
Kebijakan dan Strategi Penanganan Drainase (Draft Permen PU)
Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Penanganan Drainase(Draft Permen PU)
Keterangan :
Pada dasarnya penanganan drainase perkotaan sudah merupakan urusan Pemerintah Daerah
• Sistem drainase primer dan sistem polder dapat dibiayai melalui APBN
• Sistem drainase sekunder/tersier dibiayai melalui APBD Provinsi/Kab./Kota
Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Penanganan Drainase
(Draft Permen PU)
• Sistem drainase primer dan sistem polder dapat dibiayai melalui APBN
• Sistem drainase sekunder/tersier dibiayai melalui APBD Provinsi/Kab./Kota
Saluran p
rimer
Saluran sekunder
LautGena
ngan
/ pe
rmuk
iman
APBNAPBD
Saluran sekunder
Urban Boundary
Flood Control
(Di bawah pembinaan Ditjen SDA, Kem PU)
Sistem Drainase (Makro dan Mikro)
Sistem Drainase Lokal dibawah pembinaan Dit. Bangkim, Ditjen CK
Sistem Drainase Perkotaan
24
Alternatif Pembiayaan untuk Sektor Sanitasi
APBN seperti:1. Pembangunan IPAL
terpusat 2. Pembangunan TPA
Regional
APBD Kab/KotaSeperti:1. Pembangunan Prasarana
Air Limbah komunal2. Pembangunan sarana
pendukung yang dibangun melalui dana APBN
PROGRAM
Tantangan
Perlu digali sumber pendanaan yang potensial selain APBN dan APBD seperti pinjaman dan hibah Luar negeri, KPS, dan CSR
Skema Pembiayaan Pengembangan Sektor Air Limbah
Pekerjaan FisikPekerjaan Fisik
PerkotaanPerkotaan
PerdesaanPerdesaan
Perpipaan Air Limbah (Skala Kota)
Perpipaan Air Limbah (Skala Kota)
Sistem Air Limbah Komunal
Sistem Air Limbah Komunal
SANIMASSANIMAS
Pekerjaan Non-FisikPekerjaan Non-Fisik
Facilitator/ConsultantFacilitator/Consultant
Capacity BuildingCapacity Building
APB
D, A
PBN
, LOA
N,
GR
AN
T, IEG, D
AK
APB
D, A
PBN
, LOA
N,
GR
AN
T, IEG, D
AK
TA
Skema Pembiayaan Pengembangan Sektor Persampahan
target 1. Pengurangan Dampak Emisi Gas2. Efisiensi Energi3. Kesehatan
Perkotaan
Perdesaan
Persampahan
Pengumpulan danPengangkutan
3R
Pengolahan di TPA
Sanitasi Berbasis Masyarakat
APBD/IEG/PPP
APBD/IEG/Masyarakat + APBN
Lender + APBN/APBD/DAK
Lender+ APBN/IEG/PPP
Perpres No. 29/2009Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air MInum
1. PP No. 10/2011Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah
2. PP No. 38/2007Pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan Pembangunan (Non-APBN) dan Dasar Hukumnya
Sumber Dana Non-APBN
PerbankanDalam Negeri
Pinjaman Luar Negeri
Hibah Luar Negeri
KPS
1. PMK No. 168 & 169/PMK.07/2008Hibah Daerah & Tata Cara Penyaluran Hibah Kepada Daerah
2. Permen PU No. 18/PRT/M/2006Petunjuk Teknis Pengendalian pengendalian Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri Bidang Cipta Karya
1. Perpres No. 67/2005Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur
2. Perpres No. 13/2010Perubahan atas Perpres No. 67/2005
Sumber Pendanaan Melalui Kerjasama Luar Negeri
Saat ini telah banyak Donor dan Lender Luar Negeri yang akan diberikan bantuan untuk pembangunan Kepada Pemerintah Daerah melalui Pemerintah Pusat.
Salah satunya adalah bantuan dari Pemerintah Australia. Salah satu bentuk bantuan Pemerintah Australia tersebut adalah melalui program Infrastructure Enhancement Grants (IEG)
- Program IEG tahap II ini merupakan hibah dari Pemerintah Australia dengan besaran hibah AUD 40 juta, yang akan dilaksanakan tahun 2012-2014.
- Program ini merupakan Penerusan Hibah dari AUSAID kepada Pemerintah Daerah untuk membiayai kegiatan pembangunan dan pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah, Persampahan, dan Drainase sesuai dengan syarat dan ketentuan dari Kementerian PU cq. Ditjen Cipta Karya
- Program IEG Tahap II ini merupakan lanjutan program IEG Tahap I, dengan jumlah hibah Rp.48 M (AUD 5,6 juta) yang telah diikuti 22 kab./kota.
Program Infrastructure Enhancement Grants (IEG)
- Program IEG ini dimaksudkan sebagai dana tambahan untuk menduung dana APBD dalam melaksanakan program sektor Pengembangan PLP masing-masing kota.
- Program IEG akan diberikan kepada kab./kota yang telah mempunyai komitmen yang tinggi untuk pembangunan sektor Pengembangan PLP, yang ditunjukkan dengan :
a.Telah memiliki dokumen Perencanaan seperti masterplan, studi, rencana tata ruang yang berisi rencana induk prasarana sanitasi
b.Telah mengikuti program PPSP dan telah menyusun RPIJM
Program Infrastructure Enhancement Grants (IEG)
No Provinsi No. Kab./Kota Besaran Dana Hibah (x1000)
APBD Matching fund (x1000)
A NAD 1 Kota Banda Aceh 1,420,000 610,000
B Sumatera Utara
2 Kota Medan 4,850,000 1,460,000
3 Kabupaten Deli Serdang 3,410,000
1,370,000
C Sumatera Barat
4 Kota Solok 875,360 500,000
5 Kota Bukit tinggi1,248,000
675,000
D Riau 6 Kota Pekanbaru 1,789,481 1,080,000
E Jambi 7 Kota Jambi 1,420,000 430,000
F Jawa Barat 8 Kota Cimahi905,088
290,000
G D.I. Yogyakarta 9 Kota Yogyakarta3,345,000
1,350,000
H Jawa Tengah 10 Kabupaten Purworejo 1,500,000
450,000
11 Kota Tegal 1,028,000 420,000
Daftar Kota Peserta IEG Tahap I
Daftar Kota Peserta IEG Tahap INo Provinsi No Kab./Kota Besaran Dana Hibah
(x1000)APBD Matching fund
(x1000)
12 Kota Pekalongan 1,170,000 470,000
I Jawa Timur
13 Kota Probolinggo 2,430,000 730,000
14 Kabupaten Jombang3,400,000
1,020,000
15 Kota Batu 1,730,000 870,000
16 Kabupaten Malang3,070,000
920,000
17 Kota Blitar 1,770,000 890,000
J Bali 18 Kota Denpasar 3,220,000 1,610,000
K Kalimantan Selatan
19 Kota Banjarmasin2,640,000
1,060,000
L Maluku 20 Kota Ambon2,032,340
1,670,000
M Sulawesi Selatan
21 Kota Makasar500,000
200,000 N Papua 22 Kota Jayapura 1,370,000
550,000
Terima kasih