csr untuk pembiayaan pembangunan bidang sanitasi (cipta karya)
DESCRIPTION
Ditjen Cipta Karya Dorong CSR untuk Pembiayaan Pembangunan Bidang SanitasiTRANSCRIPT
Ditjen Cipta Karya Dorong CSR Untuk PembiayaanPembangunan Bidang Sanitasi
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMDIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
Disampaikan padaRoadshow Pembangunan Prasarana dan Sarana Bidang Cipta Karya Melalui CSR
Banjarmasin, 7 Nopember 2012
Pelayanan dan Target MDGs 2015
Indikator Acuan Dasar(1993) 2009 2010 Target MDG
2015
Proporsi penduduk terhadap air minum layak 37,73 % 47,71 % 53,26% 68,87 %
- Perkotaan 50,58 % 49,82 % 75,29 %- Perdesaan 31,61 % 45,72 % 65,81 %Air Minum Perpipaan 25,56 % 41,03 %
- Perkotaan 43,96 % 68,32 %- Perdesaan 11,54 % 19,76 %Proporsi penduduk terhadap sanitasi layak 24,81 % 51,19 % 55,54% 62,41 %
- Perkotaan 53,64 % 69,51 % 76,82 %- Perdesaan 11,10 % 33,96 % 55,55 %
• Peningkatan jumlah penduduk perkotaan: 4,54% per tahun Sumber: BPS/Susenas
Pemutakhiran perangkat peraturan sanitasi yang
layak
Sumber pendanaan terbatas yang dapat dimanfaatkan
secara strategis serta mampu menstimulasi mobilisasi dana
di masyarakat
Penyediaan database yang akurat, baik untuk kawasan perkotaan maupun kawasan
pedesaan
Kampanye dan sosialisasi perubahan perilaku pada
masyarakat, khususnya di perdesaan, perlu ditingkatkan dan dijaga keberlanjutannya
Meningkatkan partisipasi aktif dunia usaha, swasta dan
masyarakat untuk turut serta membiayai investasi sanitasi
Meningkatkan akses sanitasi yang memadai
menjadi 62,41% pada tahun
2015
Tantangan Capaian Akses Sanitasi Layak
Rumah Tangga Bersanitasi
51,1%
62,4%200
92015
Kebutuhan Dana Sanitasi Rp 62 T0
5
10
15
20
25
30
Renstra Cipta KaryaAPBDPinjamanHibahMasyarakatKPS/CSRPerbankanSisa Kebutuhan
Mencari sinergitas antar Sumber Dana Sanitasi
APBN (35%) &
APBD (25%)
Pinjaman Luar
Negeri (5%)
Hibah Luar
Negeri (2%)
KPS (9%) &
CSR (6%)
Masyarakat (13%)
Sumber: Estimasi Dit BP,
2011
Kebutuhan vs Ketersediaan Dana Pembangunan Sanitasi 2010-2014 (Rp
Trilyun)
Total Gap sebesar Rp 21,9 Trilyun (43% dari total kebutuhan di periode 2012-2014)
Sumber: Dit. Permukiman dan Perumahan Bappenas, 2011
Sumber Pendanaan Sanitasi 2010-2014 (Rp Milyar)
Sumber: Dit. Permukiman dan Perumahan Bappenas, 2011
1. Program APBN Ditjen Cipta Karya
a. Pengembangan PS AL Sistem Off Site (terpusat)
b. Pengembangan PS AL Sistem On Site (setempat)
2. Program DAK Air Minum dan Sanitasi
3. Program Hibah Air Limbah
4. Program Percepatan Sanitasi Melalui Peran Masyarakat/KPS/CSR
Program Percepatan Pembangunan Sanitasi
Potensi dan Peluang CSR Dalam Pembangunan Sanitasi
1. Potensia. Semakin banyak perusahaan yang melakukan CSRb. Semakin banyak perusahaan yang memerlukan mitra yang kompeten
dalam menjalankan CSRc. Program air minum dan sanitasi merupakan salah satu program yang
penting bagi perusahaan karena memberikan kebutuhan dasar masyarakat.
2. Peluang Kerja Sama dengan Ditjen Cipta Karyaa. Perusahaan memerlukan data dan informasi mengenai kebutuhan
masyarakat tentang Air Minum dan Sanitasib. Perusahaan memerlukan bantuan konsultasi dan supervisi teknis sejak
perencanaan hingga pembangunan infrastrukturc. Perusahaan perlu mendengarkan dan melibatkan pemangku
kepentingannya
Upaya Ditjen Cipta Karya, Kem PU Untuk Menggali Potensi CSR
1. Menyusun Daftar Kegiatan Bidang Cipta Karya yang potensial untuk dikerjasamakan melalui Multipihak dan/atau CSR
a. Tahun 2010: 4 Provinsi (Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Selatan);
b. Tahun 2011: 3 Provinsi (Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten).
2. Menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) antara Ditjen Cipta Karya dengan CFCD (Corporate Forum for Community Development) pada tanggal 8 Mei 2011. CFCD merupakan suatu lembaga beranggotakan Perusahaan atau para CDO (Community Development Officer) yang membangun kemitraan lintas sektoral (pemerintah, LSM, Konsultan, dan asosiasi lainnya).
3. Menyusun Pedoman sebagai acuan bagi perusahaan yang ingin menyalurkan dana CSR untuk membiayai pembangunan infrastruktur Bidang Cipta Karya (bisa download di http://www.ciptakarya.pu.go.id)
4. Menindaklanjuti MoU dengan Memorandum of Agreement (MoA) program CSR antara Pemda dengan Perusahaan yang berminat.
5. Tahun 2012 bekerjasama dengan CFCD, melakukan Sosialisasi dan Roadshow ke 7 (tujuh) propinsi untuk “memasarkan” Pedoman dan Daftar Kegiatan Bidang Cipta Karya yang potensial untuk dikerjasamakan melalui CSR, kepada anggota CFCD.
6. Penjajakan Program Kerjasama Kemitraan Penanganan Kali Ciliwung di Provinsi DKI Jakarta dengan PT. BNI (Persero) Tbk.
7. Memfasilitasi PT. Pertamina dalam program perencanaan, berupa pelaksanaan survei dan penyusunan basic design pembangunan SPAM di 10 Desa di Kabupaten Ende.
8. Memfasilitasi Kegiatan Peduli Morotai 2012 Kementerian BUMN untuk penyiapan pelaksanaan pembangunan sarana (pompa) Sistem Penyediaan Air Minum Tenaga Surya untuk 5 desa/lokasi di Kepulauan Morotai Provinsi Maluku Utara.
Upaya Ditjen Cipta Karya, Kem PU Untuk Menggali Potensi CSR (lanjutan)
Permasalahan Pembangunan Bidang Cipta Karya Melalui CSR
1
• Perusahaan tidak gunakan RPIJM Bidang PU-Cipta Karya sebagai basis perencanaan dan pemrograman CSR-nya
2
• Tidak semua perusahaan memiliki program CSR berupa pembangunan prasarana dan sarana Bidang Cipta Karya.
3
• Perusahaan belum memiliki kejelasan tentang kewenangan dan alur koordinasi kerja DJCK, Provinsi, Kabupaten; Perusahaan biasa melibatkan stakeholders (masyarakat, LSM, PT, informal leader) dalam pelaksanaan.
4
• Perbedaan mekanisme dan waktu pengajuan anggaran antara pemerintah dan perusahaan
5
• Keterbatasan perusahaan dalam kemampuan teknis/ kesulitan mendapatkan panduan teknis.
Peran Kem PU Dalam Percepatan CSR Bidang Sanitasi
1. Informasi mengenai RPIJM (berisi Daftar Kegiatan Bidang Cipta Karya yang potensial untuk dikerjasamakan) di setiap kabupaten/kota;
2. Informasi akurat mengenai skema kerjasama dengan pemerintah (peran pusat dan daerah);
3. Koordinasi lintas sektoral, karena pembangunan sanitasi juga dikelola bersama kementerian lain;
4. Konsultasi teknis sejak tahap perencanaan;
5. Pedoman teknis pembangunan infrastruktur sanitasi;
6. Keterbukaan terhadap masukan dari perusahaan;
7. Peluang untuk mensinergikan program bersama yang didanai dari berbagai sumber/ multi pihak.
8. Publikasi dan Penghargaan atas peran perusahaan dalam mendukung percepatan pembangunan Sanitasi.
Alur Kerjasama Multipihak Program CSR
Perusahaan
Program CSR
Indikasi Pendanaan
Kementerian PU
Keterpaduan Program Pembangunan
Fasilitasi Perencanaan dan Pelaksanaan
Pem. Kabupaten/Kota
1. Usulan Kegiatan
2. RPIJM
3. Readiness Criteria
Rencana Rinci Kegiatan
Memorandum of Agreement
Implementasi
Kriteria Kesiapan Daerah Dalam Kerjasama Multipihak Program CSR
1. Ada Usulan Kegiatan Rinci
2. Ada Dana Pendamping dari Daerah/Masyarakat untuk pengelolaan kegiatan.
3. DED sudah siap4. AMDAL sesuai dengan ketentuan yang berlaku 5. Lahan tersedia: atau Ada Rencana Pembebasan Lahan
Usulan Rencana Rinci Untuk Kerjasama Multipihak Program CSR
1. Tujuan Kegiatan 2. Lingkup Kegiatan3. Lokasi kegiatan4. Usulan nilai proyek.5. Mekanisme penyaluran dana.6. Indikator Kinerja Pemantauan Evaluasi pelaksanaan kegiatan
untuk keperluan monitoring dan evaluasi.7. Rencana Pengadaan8. Rencana Penyerapan Dana9. Rencana Institusi Pelaksanaan Kegiatan pada Masa Konstruksi.10. Rencana Institusi Pengelola Pasca konstruksi.11. Rencana Pengelolaan Kegiatan (Pedoman Pengelolaan).
Pedoman Kerjasama Multipihak Program CSR Bidang Cipta Karya
downloaded di
http://www.ciptakarya.pu.go.id
Informasi Kegiatan CSR Bidang Cipta Karya
Terima kasih atas perhatiannya
Kontak Informasi:Dwityo A. Soeranto
Kasubdit KLN Ditjen Cipta Karya, Kem PUEmail: [email protected]