potensi konflik penataan ruang dan rekomendasi penyelesaian konflik pemanfaatan ruang
DESCRIPTION
Disampaikan oleh Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah I, Ditjen Penataan Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum, pada Focus Group Discussion "Identifikasi Potensi Konflik dan Rekomendasi Penyelesaian Konflik Pemanfaatan Ruang dalam Rangka Percepatan Pembangunan Sektor Riil dan Infrastruktur Indonesia" di Solo, 19 Juni 2014TRANSCRIPT
DIREKTORAT PEMBINAAN PENATAAN RUANG DAERAH WILAYAH IDIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
Potensi Konflik Penataan Ruangdan
Rekomendasi Penyelesaian Konflik Pemanfaatan Ruang
disampaikan pada:“FGD Identifikasi Konflik Penataan Ruang dan Rekomendasi Penyelesaian Konflik Pemanfaatan
Ruang dalam Rangka Percepatan Pembangunan Sektor Riil dan Infrastruktur di Indonesia”
Solo, 19 Juni 2014
KONFLIK PEMANFAATAN RUANG
BAGIAN I
2
BHK-DJPR/Presentasi/DR
Pengertian Konflik
3
KONFLIK
Berasal dari kata latin configere saling memukul
Secara sosiologis konflik suatu proses sosial antara 2 orang tau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain
dengn menghancukannya atau membuatnya tidak berdaya
Konflik tidak dimaknai sebagai hal yang negatifKonflik yang terkontrol akan menghasilkan kesepakatan dan integrasi
BHK-DJPR/Presentasi/DR
Pengertian Konflik Menurut Beberapa Ahli
4
1. Menurut Taquiri dalam Newstorm dan Davis (1977), konflik merupakan warisan kehidupan sosial yang boleh berlaku dalam berbagai keadaan akibat daripada berbangkitnya keadaan ketidaksetujuan, kontroversi dan pertentangan di antara dua pihak atau lebih pihak secara berterusan.
2. Menurut Gibson, et al (1997: 437), hubungan selain dapat menciptakan kerjasama, hubungan saling tergantung dapat pula melahirkan konflik. Hal ini terjadi jika masing – masing komponen organisasi memiliki kepentingan atau tujuan sendiri – sendiri dan tidak bekerja sama satu sama lain.
3. Menurut Robbin (1996), keberadaan konflik dalam organisasi ditentukan oleh persepsi individu atau kelompok. Jika mereka tidak menyadari adanya konflik di dalam organisasi maka secara umum konflik tersebut dianggap tidak ada. Sebaliknya, jika mereka mempersepsikan bahwa di dalam organisasi telah ada konflik maka konflik tersebut telah menjadi kenyataan.
4. Dipandang sebagai perilaku, konflik merupakan bentuk minteraktif yang terjadi pada tingkatan individual, interpersonal, kelompok atau pada tingkatan organisasi (Muchlas, 1999). Konflik ini terutama pada tingkatan individual yang sangat dekat hubungannya dengan stres.
5. Menurut Minnery (1985), Konflik organisasi merupakan interaksi antara dua atau lebih pihak yang satu sama lain berhubungan dan saling tergantung, namun terpisahkan oleh perbedaan tujuan.
6. Konflik dalam organisasi sering terjadi tidak simetris terjadi hanya satu pihak yang sadar dan memberikan respon terhadap konflik tersebut. Atau, satu pihak mempersepsikan adanya pihak lain yang telah atau akan menyerang secara negatif (Robbins, 1993).
7. Konflik merupakan ekspresi pertikaian antara individu dengan individu lain, kelompok dengan kelompok lain karena beberapa alasan. Dalam pandangan ini, pertikaian menunjukkan adanya perbedaan antara dua atau lebih individu yang diekspresikan, diingat, dan dialami (Pace & Faules, 1994:249).
8. Konflik dapat dirasakan, diketahui, diekspresikan melalui perilaku-perilaku komunikasi (Folger & Poole: 1984).9. Konflik senantisa berpusat pada beberapa penyebab utama, yakni tujuan yang ingin dicapai, alokasi sumber – sumber
yang dibagikan, keputusan yang diambil, maupun perilaku setiap pihak yang terlibat (Myers,1982:234-237; Kreps, 1986:185; Stewart, 1993:341).
10. Interaksi yang disebut komunikasi antara individu yang satu dengan yang lainnya, tak dapat disangkal akan menimbulkan konflik dalam level yang berbeda – beda (Devito, 1995:381)
Pengaturan Pembinaan Pelaksanaan Pengawasan
Penyelenggaraan Penataan Ruang
BHK-DJPR/Presentasi/DR
Pemanfaatan Ruang Dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang
Perencanaan
Tata Ruang
Pemanfaatan
Ruang
Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
5
BHK-DJPR/Presentasi/DR
PEMBINAAN
Potensi Konflik Dalam Pemanfaatan Penataan Ruang
PENGATURAN PENGAWASAN
Pemanfaatan
Perencanaan Pengendalian
PELAKSANAAN
6
BHK-DJPR/Presentasi/DR
Potensi Konflik Antara StakeholdresDalam Pemanfaatan Ruang
SWASTA
PEMERINTAHPUSAT
PEMERINTAHKABUPATEN
PEMERINTAH PROVINSI
PEMERINTAHKOTA
MASYARAKAT
7
IDENTIFIKASI SUMBER DAN POTENSI KONFLIK PEMANFAATAN RUANG
BAGIAN II
8
Sumber Potensi Konflik Pemanfaatan RuangCONTOH KASUS
1. Kebijakan sektoral tidak terakomodasi dlm RTR info tidak tersampaikan akibat kurang koordinasi antar instansi baik di pusat maupun daerah
“Di kabupaten A terdapat rencana pembangunan bandara internasional sesuai kebijakan dari Kementerian
Perhubungan, namun rencana bandara tersebut tidak tercantum di dalam RTRW kabupaten, RTRW provinsi,
maupun RTRWN”
“Di kabupaten B terdapat kebijakan nasional berupa rencana pembangunan pelabuhan internasional, namun
di dalam RTRW kabupaten peruntukkan ruang yang ditetapkan adalah sebagai kawasan peruntukkan
pariwisata”
9
“Di kabupaten C terdapat kawasan peruntukkan hutan produksi. Setelah perda RTRW ditetapkan, baru diketahui ternyata terdapat potensi pertambangan mineral di kawasan hutan tersebut. Namun berdasarkan perda RTRW, kawasan tersebut
bukan merupakan kawasan potensi pertambangan. Pemda akhirnya mengajukan usulan pinjam pakai kawasan hutan ke Kementerian
Kehutanan. Namun di sisi lain, KUPZ RTRW menetapkan bahwa di kawasan hutan produksi tersebut DILARANG melakukan kegiatan yang mengurangi luas tutupan
kawasan hutan.”
Sumber Potensi Konflik Pemanfaatan RuangCONTOH KASUS
2. Jakstra dan rencana di dlm RTR disusun berdasarkan data yang kurang akurat dan analisis yang kurang memadai
ILUSTRASI
kawasan hutan produksi
usulan kawasan
pertambangan
kawasan hutan rakyat
kawasan hutan produksi
10
“Di kabupaten D terdapat kawasan peruntukkan industri seluas X ha. Luasan tersebut telah diperhitungkan dapat menampung kebutuhan investasi sektor industri selama 5-20 tahun y.a.d. Namun baru setahun setelah perda RTRW disahkan, barulah diketahui bahwa luasan kaw peruntukkan industri tersebut ternyata kurang. Untuk menampung minat investasi yg ada, diperlukan penambahan luasan kawasan peruntukkan industri
sebanyak Y ha. Masalahnya, kaw peruntukkan industri tsb akan diperluas ke lahan sawah. Padahal menurut KUPZ RTRW, sawah yang beririgasi teknis DILARANG
dialihfungsikan”
Sumber Potensi Konflik Pemanfaatan RuangCONTOH KASUS
2. Jakstra dan rencana di dlm RTR disusun berdasarkan data yang kurang akurat dan analisis yang kurang memadai
Kaw. peruntukkan industri
sawah
sawah
Kaw. Perm
ukiman
sawah
sawah
rencana perluasan
ILUSTRASI
11
Sumber Potensi Konflik Pemanfaatan RuangCONTOH KASUS
3. Perubahan peruntukan ruang dalam RTR yang baru misal di RTR lama kawasan hutan sedangkan di RTR baru kawasan pertambangan, industri, dsb
Perda RTRW Lama
Peruntukan Ruang Eksisting
Perda RTRW Baru
Permasalahan
Kawasan Peruntukan Industri
Kawasan Peruntukan Hutan Produksi Tetap/ Hutan Produksi Terbatas
Kawasan Hutan Produksi
Ternyata minat investasi sektor industri sangat besar di lokasi tsb (investor mendapatkan info berdasarkan perda RTRW lama). Permohonan izin pun banyak diajukan. Melihat banyaknya permintaan, Kepala daerah pun ingin mengeluarkan izin untuk kawasan industri. Namun izin tidak bisa diproses karena Perda RTRW baru telah menetapkan lokasi tsb sbg kawasan hutan produksi.
ILUSTRASI KASUS KABUPATEN E
12
Sumber Potensi Konflik Pemanfaatan RuangCONTOH KASUS
4. Raperda yang telah mendapatkan Persetujuan Substansi berbeda dengan Perda
5. Penyusunan RTR tidak melibatkan/tidak dikonsultasikan pada stakeholder di wilayah tersebut
Berpotensi timbul konflik sptcontoh kasus 1 s.d 3
6. Terdapat sengketa batas wilayah saat penyusunan RTR.
Pemberian izin yang tumpang tindih
7. Adanya konflik kepentingan Tumpang tindih fungsi kawasan
Perbedaan dapat menyebabkan adanya pemanfaatan ruang yang bertentangan dengan kepentingan pusat
13
REKOMENDASI PENYELESAIAN KONFLIK PEMANFAATAN RUANG
BAGIAN III
14
Rekomendasi Penyelesaian Konflik Pemanfaatan Ruang
MASALAH:Dinamika pembangunan di daerah tidak terakomodasi di dalam RTRW. Apakah apakah boleh PK RTRW sblm 5 tahun?
CONTOH PENYELESAIAN
MASALAH
SOLUSI:Tidak dibenarkan PK RTRW sebelum 5 tahun, kecuali atas alasan dalam Pasal 82 ayat (2) PP 15 Tahun 2010 yaitu bencana alam skala besar, perubahan batas teritorial negara, dan perubahan batas wilayah daerah.
Untuk mengatasi hal tersebut, daerah dapat mengakomodasi substansi dimaksud ke dalam RDTR dengan tetap memperhatikan muatan yang telah ditetapkan di RTRW, baik rencana pola ruang maupun KUPZ.
RDTR hanya boleh merincikan tetapi tidak boleh mengubah dan/atau bertentangan dengan muatan RTRW kab/kota.
15
Rekomendasi Penyelesaian Konflik Pemanfaatan Ruang
MASALAH:Bagaimana jika ada perbedaan peruntukan ruang dalam RTRW dengan pelaksanaan pembangunan?
CONTOH PENYELESAIAN
MASALAH
SOLUSI:Pemanfaatan ruang yang dilakukan di kawasan tersebut harus memperhatikan dan memenuhi ketentuan untuk tidak mengubah fungsi utama kawasan dan tidak mengubah bentang alam pada kawasan dimaksud.
Daerah bisa segera menyusun RDTR untuk merincikan RTRW kab/kota sehingga kegiatan-kegiatan dimaksud dapat diakomodasi.
RDTR hanya boleh merincikan tetapi tidak boleh mengubah dan/atau bertentangan dengan muatan RTRW kab/kota.
16
Rekomendasi Penyelesaian Konflik Pemanfaatan Ruang
MASALAH:Bagaimana jika ada kebijakan nasional yang tidak tercantum di dalam RTRW kab/kota?
CONTOH PENYELESAIAN
MASALAH
SOLUSI:Dapat digunakan asas komplementaritas RTR (UU 26/2007 pasal 6 ayat 2):“Penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dilakukan secara berjenjang dan komplementer”(Contoh kasus: Waduk Pidekso di Kab. Wonogiri, jaringan SUTET di Kab. Demak, dsb).
17
Rekomendasi Penyelesaian Konflik Pemanfaatan Ruang
MASALAH:Bagaimana jika ada masalah sengketa batas wilayah ? Misal:a. terdapat area yang tidak diklaim oleh kedua daerah yang berbatasan b. terdapat area yang diklaim oleh dua daerah yang berbatasan c. terdapat dua daerah yang berbatasan namun ada ketidakselarasan masalah
peruntukan lahannya
CONTOH PENYELESAIAN
MASALAH
SOLUSI: Agar mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2006
tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah. Selanjutnya hasil kesepakatan mengenai batas daerah dimaksud, perlu segera disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri untuk mendapatkan penetapan.
Gubernur harus memfasilitasi kabupaten bersangkutan yang memiliki permasalahan.
Pemerintah dapat memfasilitasi melalui rapat BKPRN agar terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak
18
Rekomendasi Penyelesaian Konflik Pemanfaatan Ruang
MASALAH:Bagaimana menyelesaikan masalah perbatasan yang disebabkan oleh pemekaran wilayah?
CONTOH PENYELESAIAN
MASALAH
SOLUSI:Permasalahan perbatasan sebagai akibat dari pemekaran wilayah, dapat diselesaikan dengan melihat UU pembentukan daerah, kemudian RTRW tersebut disesuaikan melalui mekanisme peninjauan kembali RTRW.
MASALAH:Bagaimana jika terdapat perbedaan luasan wilayah dan batas-batas daerah?
SOLUSI:Agar melihat UU pembentukan daerah dan Permendagri No. 66 Tahun 2011 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan .
19
Rekomendasi Penyelesaian Konflik Pemanfaatan Ruang
MASALAH:Bagaimana jika DPRD tidak menyetujui materi muatan Raperda yang telah mendapatkan Surat Persetujuan Substansi dari Menteri PU?
CONTOH PENYELESAIAN
MASALAH
SOLUSI:Apabila muatan yang tidak disetujui oleh DPRD adalah muatan kewenangan daerah, maka keinginan DPRD selama tidak bertentangan, dapat diakomodir. Namun ada risiko hal tersebut tidak dapat diterima oleh segenap stakeholder di daerah karena berbeda dengan yg telah dikonsultasikan ke publik.
Namun apabila muatan yang tidak disetujui oleh DPRD merupakan kewenangan nasional, maka DPRD harus diberi penjelasan terkait hal tersebut, bahwa tidak mungkin mengubah muatan tersebut karena telah disepakati dalam rapat koordinasi BKPRN.
20
Rekomendasi Penyelesaian Konflik Pemanfaatan Ruang
• Menegakkan kepastian hukum• Sosialisasi produk RTR kepada segenap aparat pemerintahan daerah dan anggota
legislatif• Mengembangkan database/sistem informasi pengendalian pemanfaatan ruang; • Penyusunan RTRW harus dilakukan secara runut, didukung data yang akurat dan update
serta analisis yang memadai• BKPRD hendaknya turun berperan mempercepat penyelesaian permasalahan lintas
sektoral di daerah• Konsultasi publik dan pelibatan stakeholder dalam proses penyusunan RTR serta
membangun public awareness mutlak diperlukan untuk menanamkan kesadaran hukum dan rasa memiliki terhadap perda RTR
Untuk pemecahan permasalahan yang memerlukan koordinasi lintas sektor di pusat (BIG, Kehutanan, Pertanian, KLH, dsb), dapat diusulkan untuk dibahas pada forum BKPRN
Perlu komitmen dan konsistensi pengimplementasian RTR dari pimpinan eksekutif dan legislatif
KESIMPULAN
21
• Apabila terdapat kepentingan pembangunan yang belum terakomodir dlm RTRW, maka pemecahan masalah harus tetap mengacu kepada produk RTR (RDTR, RTRW kab/kota, RTRW prov, RTR KSN, RTR Pulau, RTRWN) dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang serta peraturan perundang-undangan sektor terkait
• Tidak dibenarkan melakukan peninjauan kembali RTR sebelum perda RTR berlaku selama 5 tahun demi menampung dinamika pembangunan di daerah, KECUALI atas dasar bencana alam skala besar, perubahan batas wilayah negara, dan perubahan batas wilayah daerah.
Rekomendasi Penyelesaian Konflik Pemanfaatan Ruang
KESIMPULAN
22
Rekomendasi Penyelesaian Konflik Pemanfaatan Ruang
1. MENAATI rencana tata ruang yang telah ditentukan
2. MEMANFAATKAN RUANG SESUAI DENGAN IZIN pemanfaatan ruang dari ijin yang berwenang
3. MEMATUHI KETENTUAN yang ditetapkan dalam persyaratan IZIN pemanfaatan ruang
4. MEMBERIKAN AKSES terhadap kawasan yang ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum
23
RENCANAKAN DENGAN CERMAT
MANFAATKAN DENGAN HEMAT
KENDALIKAN DENGAN TEPAT
RUANG TAK AKAN BERTAMBAH
24
Terima Kasih
Kementerian Pekerjaan UmumDirektorat Jenderal Penataan Ruang
Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah ISubdit Bimbingan Teknis Wilayah IB (Jawa)
telp/fax: 021- 7266947email: [email protected]