pgsd pancasila sebagai etika politik

8/17/2019 PGSD Pancasila Sebagai Etika Politik

1/23

PANCASILA SEBAGAI ETIKA

DALAM BERPERILAKU

SEHARI-HARI

SANTOSO, SPd, M.Pd

PGSD UMK 2014


2/23

Nilai, norma, dan moral adalah konsep-konsep

yang saling berkaitan.Dalam hubungannya

dengan Pancasila maka ketiganya akanmemberikan pemahaman yang saling melengkapi

sebagai sistem etika.

Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada

hakikatnya merupakan suatu nilai yang menjadi

sumber dari segala penjabaran norma baik norma

hukum, norma moral maupun norma kenegaran

lainnya. Di samping itu, terkandung juga pemikiran-

pemikiran yang bersifat kritis, mendasar, rasional,

sistematis dan komprehensif. Oleh karena itu, suatupemikiran filsafat adalah suatu nilai-nilai yang

bersifat mendasar yang memberikan landasan bagi

manusia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa

dan bernegara.


3/23

Nilai-nilai tersebut dijabarkan dalam kehidupan yang bersifat

praksis atau kehidupan nyata dalam masyarakat, bangsa dan

negara maka diwujudkan dalam norma-norma yang kemudian

menjadi pedoman. Norma-norma itu meliputi :1. Norma Moral

Yang berkaitan dengan tingkah laku manusia yang dapat

diukur dari sudutbaikmaupun buruk, sopan atautidak

sopan, susilaatautidak susila.

2. Norma Hukum

Suatu sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku

dalam suatu tempat dan waktu tertentu dalam pengertian ini

peraturan hukum. Dalam pengertian itulah Pancasila

berkedudukan sebagai sumber dari segala sumber

hukum.Dengan demikian, Pancasila pada hakikatnya bukan

merupakan suatu pedoman yang langsung bersifat normatif

ataupun praksis melainkan merupakan suatu sistem nilai-

nilai etika yang merupakansumber norma.


4/23

PENGERTIAN ETIKA

Etika adalah kelompok filsafat praktis (filsafat yang

membahas bagaimana manusia bersikap terhadap apayang ada) dan dibagi menjadi dua kelompok.

Etika merupakan suatu pemikiran kritis dan mendasar

tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral.

Etika adalah ilmu yang membahas tentang bagaimana dan

mengapa kita mengikuti suatu ajaran tertentu atau

bagaimana kita bersikap dan bertanggung jawab dengan

berbagai ajaran moral. Kedua kelompok etika itu adalah

sebagai berikut :

Etika Umum, mempertanyakan prinsip-prinsip yang berlaku

bagi setiap tindakan manusia.Etika Khusus, membahas prinsip-prinsip tersebut di atas

dalam hubungannya dengan berbagai aspek kehidupan

manusia, baik sebagai individu (etika individual) maupun

mahluk sosial (etika sosial)


5/23

Pengertian Nilai

Nilai(value) adalah kemampuan yang dipercayai yang ada pada

suatu benda untuk memuaskan manusia. Sifat dari suatu benda yang

menyebabkan menarik minat seseorang atau kelompok. Jadi nilai itu

pada hakikatnya adalah sifat dan kualitas yang melekat pada suatu

obyeknya. Dengan demikian, maka nilai itu adalah suatu kenyataan

yang tersembunyi dibalik kenyataan-kenyataan lainnya.

Menilai berarti menimbang, suatu kegiatan manusia untuk

menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain kemudian untukselanjutnya diambil keputusan. Keputusan itu adalah suatu nilai

yang dapat menyatakan berguna atau tidak berguna, benar atau

tidak benar, baik atau tidak baik, dan seterusnya. Penilaian itu

pastilah berhubungan dengan unsur indrawi manusia sebagai subjek

penilai, yaitu unsur jasmani, rohani, akal, rasa, karsa dan

kepercayaan. Dengan demikian,nilai adalah sesuatu yang berharga,

berguna, memperkaya bathin dan menyadarkan manusia akan

harkat dan martabatnya. Nilai bersumber pada budi yang

berfungsi mendorong dan mengarahkan (motivator) sikap dan

perilaku manusia.


6/23

Tujuan mempelajari Etika :

untuk mendapatkan konsep yang sama mengenaipenilaian baik dan buruknya preilaku atu tindakan

manusia dalam ruang dan waktu tertentu.

Mengarahkan perkembangan masyarakat menuju

suasana yang harmonis, tertib, teratur, damai dansejahtera.

Mengajak orang bersikap kritis dan rasional dalam

mengambil keputusan secara otonom.


7/23

HIERARKHI NILAI

Hierarkhi nilai sangat tergantung pada titik tolak dan sudut

pandang individu-masyarakat terhadap sesuatu obyek.Misalnya kalangan materialis memandang bahwa nilai

tertinggi adalah nilai meterial. Max Scheler menyatakan

bahwa nilai-nilai yang ada tidak sama tingginya dan

luhurnya. Menurutnya nilai-nilai dapat dikelompokan dalam

empat tingkatan yaitu :

1.nilai kenikmatan adalah nilai-nilai yang berkaitan dengan

indra yang memunculkan rasa senang, menderita atau tidak

enak,

2.nilai kehidupan yaitu nilai-nilai penting bagi kehidupan

yakni : jasmani, kesehatan serta kesejahteraan umum,

3.nilai kejiwaan adalah nilai-nilai yang berkaitan dengan

kebenaran, keindahan dan pengetahuan murni,

4.nilai kerohanian yaitu tingkatan ini terdapatlah modalitas

nilai dari yang suci.


8/23

Notonagoro membedakan NILAI menjadi tiga, yaitu :

1.nilai material yaitu segala sesuatu yang berguna bagi

jasmani manusia,

2. nilai vital yaitu segala sesuatu yang berguna bagi

manusia untuk mengadakan suatu aktivitas atau

kegiatan,

3.nilai kerokhanian yaitu segala sesuatu yang bersifat

rokhani manusia yang dibedakan dalam empat tingkatansebagai berikut :

a.nilai kebenaran yaitu nilai yang bersumber pada rasio,

budi, akal atau cipta manusia.

b. nilai keindahan/estetis yaitu nilai yang bersumber

pada perasaan manusia

c.nilai kebaikan atau nilai moral yaitu nilai yang

bersumber pada unsur kehendak manusia

d. nilai religius yaitu nilai kerokhanian tertinggi dan

bersifat mutlak


9/23

PELAKSANAAN NILAI

Dalam pelaksanaanya, nilai-nilai dijabarkan dalam

wujud norma, ukuran dan kriteria sehingga

merupakan suatu keharusan anjuran atau

larangan, tidak dikehendaki atau tercela.

Oleh karena itu, nilai berperan sebagai pedomanyang menentukan kehidupan setiap manusia. Nilai

manusia berada dalam hati nurani, kata hati dan

pikiran sebagai suatu keyakinan dan kepercayaan

yang bersumber pada berbagai sistem nilai.


10/23

Pengertian Moral

Moral berasal dari katamos (mores) yang sinonim

dengan kesusilaan, tabiat atau kelakuan. Moraladalah ajaran tentang hal yang baik dan buruk, yang

menyangkut tingkah laku dan perbuatan manusia.

Seorang pribadi yang taat kepada aturan-aturan,

kaidah-kaidah dan norma yang berlaku dalammasyarakatnya, dianggap sesuai dan bertindak benar

secara moral. Jika sebaliknya yang terjadi maka

pribadi itudianggap tidak bermoral.

Moral dalam perwujudannya dapat berupa

peraturan dan atau prinsip-prinsip yang benar, baik

terpuji dan mulia. Moral dapat berupa kesetiaan,

kepatuhan terhadap nilai dan norma yang mengikat

kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.


11/23

Pengertian Norma

Norma adalah perwujudan martabat manusia

sebagai mahluk budaya, sosial, moral dan religi.Norma merupakan suatu kesadaran dan

sikap luhur yang dikehendaki oleh tata nilai

untuk dipatuhi. Oleh karena itu, norma dalam

perwujudannya dapat berupa norma agama, normafilsafat, norma kesusilaan, norma hukum dan

norma sosial. Norma memiliki kekuatan untuk

dipatuhi karena adanya sanksi.


12/23

Menurut Notonagoro bahwa Nilai-nilai Pancasila

tergolong nilai kerohanian, tetapi nilai-nilaikerohanian yang mengakui adanya nilai-nilai

material dan nilai vital merupakan ‘

SISTEMATIKA – HIERARKIS’dari sila 1 – 5

sebagai tujuan.

Berkaitan dengan derivasi atau penjabarannya

maka nilai dikelompokkan menjadi 3 macam :


13/23

Nilai Dasar

Sekalipun nilai bersifatabstrak yang tidak dapat diamati

melalui panca indra manusia, tetapi dalam

kenyataannya nilai berhubungan dengan tingkah

laku atau berbagai aspek kehidupan manusia dalam

prakteknya.Setiap nilai memiliki nilai dasar yaitu berupa

hakikat, esensi, intisari atau makna yang dalam dari nilai-

nilai tersebut.Nilai dasar itu bersifat universal karena

menyangkut kenyataan obyektif dari segala sesuatu.

Contohnya : hakikat Tuhan, manusia, atau mahluk lainnya.

Apabila nilai dasar itu berkaitan dengan hakikat Tuhan

maka nilai dasar itu bersifat mutlak karena Tuhan adalah

kausa prima (penyebab pertama). Segala sesuatu yang

diciptakan berasal dari kehendak Tuhan. Bila nilai dasar

itu berkaitan dengan hakikat manusia maka nilai-nilai itu

harus bersumber pada hakikat kemanusiaan yang

dijabarkan dalam norma hukum yang diistilahkan dengan

hak dasar (hak asasi manusia).


14/23

Nilai Instrumental

Nilai instrumental adalah nilai yang menjadi

pedoman pelaksanaan dari nilai dasar. Nilai dasar

belum dapat bermakna sepenuhnya apabila belummemiliki formulasi serta parameter atau ukuran yang

jelas dan konkrit. Apabila nilai instrumental itu berkaitan

dengan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-

hari maka nilai itu akan menjadi norma moral. Namun

jika nilai instrumental itu berkaitan dengan suatuorganisasi atau negara, maka nilai instrumental itu

merupakan suatu arahan, kebijakan, atau strategi yang

bersumber pada nilai dasar sehingga dapat juga dikatakan

bahwa nilai instrumental itu merupakan suatu

eksplisitasi dari nilai dasar.Dalam kehidupan ketatanegaraan Republik Indonesia,

nilai-nilai instrumental dapat ditemukan dalam pasal-

pasal undang-undang dasar yang merupakan penjabaran

Pancasila.


15/23

Nilai Praksis

Nilai praksis merupakan penjabaran lebih

lanjut dari nilai instrumental dalam

kehidupan yang lebih nyata dengan demikiannilai praksis merupakan pelaksanaan secara

nyata dari nilai-nilai dasar dan nilai-nilai

instrumental.

Oleh karena itu,nilai praksis dijiwai keduanilai tersebut diatas dan tidak bertentangan

dengannya. Undang-undang organik adalah wujud

dari nilai praksis, dengan kata lain, semua

perundang-undangan yang berada di bawah UUD

sampai kepada peraturan pelaksana yang dibuat

oleh pemerintah.


16/23

Hubungan Nilai, Norma dan Moral

nilai akan berguna menuntun sikap dan tingkah

laku manusia bila dikongkritkan dan diformulakanmenjadi lebih obyektif sehingga memudahkan

manusia untuk menjabarkannya dalam aktivitas

sehari-hari.

Dalam kaitannya denganmoral maka aktivitas turunan

dari nilai dan norma akan memperoleh integritasdan martabat manusia. Derajat kepribadian itu amat

ditentukan oleh moralitas yang mengawalnya.

Sementara itu,hubungan antara moral dan etika

kadang-kadang atau seringkali disejajarkan arti dan

maknanya. Namun demikian, etika dalam pengertiannya

tidak berwenang menentukan apa yang boleh dan tidak

boleh dilakukan seseorang. Wewenang itu dipandang berada

di tangan pihak yang memberikan ajaran moral.


17/23

HUBUNGAN NILAI, NORMA, DAN MORAL

Nilai: kualitas dari suatu yang bermanfaat bagi kehidupan

* Nilai bersifat abstrak hanya dapat dipahami, dipikirkan, dimengerti dan

dihayati oleh manusia;

* Nilai berkaitan dengan harapan, cita-cita, keinginan, dan segala sesuatu

pertimbangan bathiniah manusia

* Nilai dapat bersifat subyektif bila diberikan oleh subyek, dan bersifat

obyektif bila melekat pada sesuatu yang terlepas dari penilaian manusiaNorma: wujud kongkrit dari nilai, yang menuntun sikap dan tingkah laku

manusia. Norma hukum merupakan norma yang paling kuat

keberlakuannya karena dapat dipaksakan oleh suatu kekuasaan eksternal,

misalnya penguasa atau penegak hukum .

Nilai dan normasenantiasa berkaitan dengan moral dan etikaMakna moralyang terkandung dalam kepribadian seseorangakan

tercermin pada sikap dan tingkah lakunya norma menjadi penuntun sikap

dan tingkah laku manusia.

Moral dan etika sangat erat hubungannya. Etika adalah ilmu

pengetahuan yang membahas tentang prinsip-prinsip moralitas.


18/23

PENGERTIAN POLITIK

berasal dari kata “politics” yang memiliki maknabermacam-macam kegiatan dalam suatu negara yang

menyangkut proses penentuan tujuan-tujuan dari sistemitu dan diikuti dengan peleksanaan tujuan-tujuan itu

pengambilan keputusan mengenai apakah yang menjaditujuan dari sistem itu menyangkut seleksi antarabeberapa alternatif dan penyususnan skala prioritas

dari tujuan-tujuan yang telah dipilih.untuk melaksanakan tujuan-tujuan itu perlu ditentukankebijaksanaan-kebijaksanaan umum yang menyangkutpengaturan dan pembagian sumber-sumber yang ada

untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan itudiperlukan kekuasaan dan kewenangan, yang akandipakai baik untuk membina kerjasama maupunmenyelesaikan konflik yang mungkin timbul dalamproses ini.

18


19/23

DIMENSI ETIKA POLITIK MANUSIA

A. MANUSIA SEBAGAI MAKHLUK INDIVIDU-SOSIAL

Ada dua paham tentang hakikat sifa kodrat manusiaPaham individualisme adalah dasar dari paham liberalisme,

memandang manusia sebagai makhluk individu yang bebas,

Konsekuensinya individu diberikan kebebasan yang besar untuk

melakukan haknya.

Sebaliknya kalangan kolektivisme yang merupakan cikal bakalsosialisme dan komunisme mamandang sifat manusia sebagai manusia

sosial saja. Individu menurut paham kolekvitisme dipandang sekedar

sebagai sarana bagi masyarakat. Oleh karena itu konsekuensinya

segala aspek dalam realisasi kehidupan masyarakat, bangsa dan

negara paham kolektivisme mendasarkan kepada sifat kodrat manusia

sebagai makhluk sosial. Segala hak dan kewajiban baik moral maupunhukum, dalam hubungan masyarakat, bangsa dan negara senantiasa

diukur berdasarkan filsofi manusia sebagai makhluk sosial.

manusia ditakdirkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa

tergantung pada orang lain. Manusia didalam hidupnya mampu

bereksistensi karena orang lain dan ia hanya dapat hidup dan

berkembang karena dalam hubunganya dengan orang lain.


20/23

HAKIKAT MANUSIA MENURUT PANCASILA

Hakikat sifat kodrat manusia adalah monodualis yaitu sebagai

makhluk individu dan sekaligus sebagai makhluk sosial. Manusia

satu dengan yang lainnya saling membutuhkan, kita tidak bisa

hidup sendiri. Bahkan hidup manusia akan terganggu jika tidak

mau menolong atau bersahabat dengan alam.

Zoon politicon (manusia satu dgn lainnya saling membutuhkan

untuk hidup berkelompok)Dalam agama juga diwajibkan untuk menjalin hub yg baik (hub

vertikal dan horizontal) = baik terhadap Tuhan, manusia dan alam

seisinya.

Secara moralitas negara bukanlah untuk tujuan kepentingan individu atau

untuk tujuan kolektivitas saja, melainkan untuk tujuan bersama, meliputikepentingan dan kesejahteraan individu maupun masyarakat secara bersama

Pancasila merupakan basis moralitas bagi pelaksanaan dan

penelenggaraan negara, artinya segala keputusan, kebijakan serta arah

dari tujuan negara Indonesia harus dapat dikembalikan secara moral kepada

dasar-dasar Pancasila.


21/23

DIM!NSI "OLI#IS $!HIDU"AN MANUSIA

Man%sia sebagai mak&l%k indi'id% dan mak&l%k sosial , mencakup lingkaran

kelembagaan hukum & negara, sistem nilai serta ideologi yang memberikanlegitiminasi manusia

Dimensi politis memiliki d%a segi (%ndamental:

(a) pengertian dan kehendak untuk bertindak

(b) tindakan moral manusia

H%k%m dan kek%asaan negara adl aspek yang berkaitan langsung dgn etika

politik:

(a) hukum sebagai penataan masyarakat secara normati!

(b) kekuasaan negara sebagai lembaga penata masyarakat yang e!ekti! sesuai

dengan struktur si!at kodrat manusia sebagai individu dan makhluk sosial

Negara tanpa tatanan hukum sama dengan kekuasaan tanpa pembatasan, sehingga

akan terjadi penindasan manusia, yang dikenal dengan negara otoriterianisme

!tika politik berkaitan dengan obyek (orma etika, yaitu tinjauan berdasarkan

prinsip dasar etika terhadap obek materia politik, meliputi legitiminasi negara,hukum, kekuasaan & penilaian kritis terhadap legitiminasi tersebut


22/23

NILAI "AN)ASILA S!BAGAI SUMB!R !#I$A "OLI#I$

"I#$ I kekuasaan kepala negara tidak bersi!at mutlakberdasarkan

legitiminasi religius, tetapi legitiminasi hukum dan demokrasi. "ila % berkaitan dengan legitiminasi moral

"I#$ dan ' sumber nilai moralitas dalam kehidupan negara. $as

kemanusiaan bersi!at mutlak dalam kehidupan negara dan hukum, dan

prinsip dasar moralitas dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara.

"I#$ pelaksanaan politik praktis berkaitan dengan kekuasaaneksekuti!, legislati!, dan yudikati!, konsep pengambilan keputusan,

penga*asan serta partisipasi harus didasarkan pada legitiminasi dari

rakyat atau memiliki legitiminasi demokratis

"I#$ + setiap individu harus ikut terlibat secara nyata dalam pelaksanaan

pemerintahan negara. "ila +: legitiminasi moral "emua pihak harus menyadari bah*a suatu

kebijakan selain harus memenuhi legitiminasi &%k%m, dan legitiminasi

demokratis, juga harus didasarkan pada legitiminasi moral


23/23

THANK YOU

pgsd pancasila sebagai etika politik

Documents