PERTIMBANGAN HUKUM PENCATATAN MEDIS

PADA KASUS KEGAWATDARURATAN(Pendekatan INFORMED CONSENT)

Adji Suwandono

Kondisi yang mengancam keselamatan(nyawa) dan berisiko menimbulkan kecacatan

(Undang-Undang No.36 tahun 2009 Tentang Kesehatan)

Keadaan klinis pasien yang membutuhkantindakan medis segera guna penyelamatannyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut.(Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 Tentang Rumah Sakit)

1. Bencana alam (disaster)2. Kegagalan teknis; missal : kebakaran,

kebocoran nuklir, ledakan, kecelakaan lalulintas

3. Huru hara(Kementerian Tenaga Kerja,2003)

MASALAH PADA SITUASI GAWAT DARURAT MEDIK

1. Periode waktu pengamatan/ pelayananrelatif lebih singkat

2. Perubahan klinisi yang mendadak3. Mobilitas petugas yang tinggi

Situasi emosional dari pasien/keluarganya danpekerjaan tenaga kesehatan yang dibawah

tekanan mudah menyulut konflikkeluarga pasien vs nakes

HUBUNGAN DOKTER-PASIENdalam keadaan gawat darurat

Tidak berlaku :

Azas volunterisme Pre-existing relationship

KEWAJIBAN MEMBERIKAN

PELAYANANKEGAWATDARURATAN

Pasal 51

d. Melakukan pertolongan darurat atas dasarperikemanusiaan, kecuali bila ia yakin adaorang lain yang bertugas dan mampumelakukannya

KEWAJIBAN DOKTERUU No.29 tahun 2004

Pasal 32

(1) Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baikpemerintah maupun swasta, wajib memberikan pelayanankesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien danpencegahan kecacatan terlebih dahulu.

(2) Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baikpemerintah maupun swasta dilarang menolak pasiendan/atau meminta uang muka.

KEWAJIBAN SARYANKESUU No.36 tahun 2009

Pasal 29 UU NO.44/ 2009 tentang Rumah Sakit

(1) Setiap RS mempunyai kewajiban :c. Memberikan pelayanan gawat darurat

kepada pasien sesuai dengankemampuan pelayanannya;

f. Melaksanakan fungsi sosial antara lain

dengan memberikan fasilitas pelayananpasien tidakmampu, pelayanan gawatdarurat tanpa uang muka, ambulan

gratis, pelayanan korban bencana dankejadian luar biasa, atau bakti sosial bagimisi kemanusiaan;

PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIK

DALAM PELAYANANKEGAWATDARURATAN

Undang-Undang No.29 Th. 2004

ttg Praktik KedokteranPasal 45

(1) Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan oleh dokter

atau dokter gigi terhadap pasien harus mendapat persetujuan.

(2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah pasien

mendapat penjelasan secara lengkap.

(3) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya mencakup :

Diagnosis dan tata cara tindakan medis; Tujuan tindakan medis yang dilakukan; alternatif tindakan lain dan risikonya; Risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi;dan Prognosis terhadap tindakan yang dilakukan.

Undang-Undang No.29 Th. 2004

ttg Praktik Kedokteran

Pasal 45

(4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan baiksecara tertulis maupun lisan.

(5) Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang mengandung risikotinggi harus diberikan dengan persetujuan tertulis yang ditandatanganioleh yang berhak memberikan persetujuan.

Permenkes 290/2008 ttg Persetujuan Tindakan Kedokteran

Pasal 4

(1) Dalam keadaan gawat darurat, untuk menyelamatkan jiwa pasien dan/atau

mencegah kecacatan tidak diperlukan persetujuan tindakan kedokteran.

(2) Keputusan untuk melakukan tindakan kedokteran sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diputuskan oleh dokter atau dokter gigi dan dicatat di dalam rekam

medik.

(3) Dalam hal dilakukannya tindakan kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), dokter atau dokter gigi wajib memberikan penjelasan sesegera mungkin

kepada pasien setelah pasien sadar atau kepada keluarga terdekat.

Permenkes 290/2008 ttg Persetujuan Tindakan Kedokteran

Pasal 7

(1) Penjelasan tentang tindakan kedokteran harus diberikanlangsung kepada pasien dan/atau keluarga terdekat, baikdiminta maupun tidak diminta.

(2) Dalam hal pasien adalah anak-anak atau orang yang tidak sadar,penjelasan diberikan kepada keluarganya atau yang mengantar.

Permenkes 290/2008 ttg Persetujuan Tindakan KedokteranPasal 9

(1) Penjelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus diberikan secaralengkap dengan bahasa yang mudah dimengerti atau cara lain yangbertujuan untuk mempermudah pemahaman.

(2) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dandidokumentasikan dalam berkas rekam medis oleh dokter atau dokter gigiyang memberikan penjelasan dengan mencantumkan tanggal, waktu,nama, dan tanda tangan pemberi penjelasan dan penerima penjelasan.

(3) Dalam hal dokter atau dokter gigi menilai bahwa penjelasan tersebut dapatmerugikan kepentingan kesehatan pasien atau pasien menolak diberikanpenjelasan, maka dokter atau dokter gigi dapat memberikan penjelasantersebut kepada keluarga terdekat dengan didampingi oleh seorang tenagakesehatan lain sebagai saksi.

PENCATATAN MEDIS

PADA KEGAWATDARURATAN

ASPEK HUKUM

DALAM

PELAYANANKEDARURATAN MEDIK