persiapan tahapan penyusunan lampiran i :...

Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 - 1 -

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN

NOMOR :

TANGGAL: 2016

TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN

KLATEN NOMOR ... TAHUN 2016 TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2016-2021.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 disusun saat Pembangunan Jangka Panjang

Daerah (RPJPD) Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 memasuki pentahapan lima

tahun ketiga dari pelaksanaan RPJPD Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025.

RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran

visi, misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman

pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dan

memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN),

memuat beberapa hal : (1) arah kebijakan keuangan daerah; (2)

strategi pembangunan daerah, rencana kerja dalam kerangka regulasi dan

kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Adapun pentahapan yang telah dilalui,

dan akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten dalam penyusunan RPJMD

Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 sebagaimana Gambar 1.1

Pengolahandata dan informasi

PerumusanPermasalahanPembangunan

Daerah

Rancangan Awal

RPJMD

Musrenbang

RPJMD

Konsultasi

rancangan akhir

RPJMD dengan

GUBERNUR

Rancangan

Akhir RPJMD

Pembahasan dan

penetapan Perda

RPJMD

VISI, MISI dan Program

KDH

Penelaahan RPJPD

Kab/Kota

Penelaahan RPJMN, RPJMD

Provinsi dan kab/kota lainnya

PerumusanTujuan dan

Sasaran

PerumusanPenjelasan

visi dan misi

Perumusan Strategi dan arah kebijakan

PerumusanIndikasi rencana

program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan

Pembahasan dengan DPRD utk memperoleh

masukan dan saran

Perumusan Kebijakan umum dan program

pembangunan daerah

Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik

Analisis pengelolaan

keuangan daerah serta

kerangka pendanaan(2011-2015)

Analisis Gambaran

umum kondisidaerah (2011-

2015)

Hasil evaluasi capaianRPJMD

Penelaahan RTRW prov. Dan RTRW KAB/KOTA.

lainnya

Penyusunan

Rancangan

Renstra

SKPD

Rancangan

RPJMD

Analisis isu-isu strategis Pembahasan dgn SKPD

Kab/Kota

Penyelarasan program prioritas dan kebutuhan

pendanaan

Penetapan Indikator Kinerja Daerah

Persiapan Penyusunan

RPJMD

Tahapan RPJMD

Gambar 1.1 Pentahapan Penyusunan RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021


Proses penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kabupaten Klaten 2016-2021 ditempuh dengan memperhatikan 5

(lima) aspek pendekatan perencanaan, yaitu: (i) teknokratik, (ii) top-down, (iii)

bottom-up, (iv) partisipatif, dan (v) politis. Secara singkat 5 (lima) aspek pendekatan

perencanaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pendekatan teknokratik dilakukan dengan menggunakan metoda dan kerangka

berpikir ilmiah, serta mengacu pada data dan informasi pembangunan sebagai

kerangka logis pengambilan keputusan.

b. Pendekatan atas-bawah (top─down) dan bawah-atas (bottom─up) dilaksanakan

melalui inventarisasi kebijakan Pemerintah Pusat yang harus diimplementasikan

oleh daerah dan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati serta inventarisasi

masukan dari Renstra─SKPD yang harus diakomodir dalam RPJMD.

c. Pendekatan politik dilakukan melalui penyusunan visi dan misi pembangunan

oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih dengan proses pembahasan dilakukan

bersama dengan DPRD.

d. Pendekatan partisipatif karena dalam proses penyusunan perencanaan

didasarkan pada penjaringan aspirasi dari seluruh pemangku kepentingan

(stakeholder) yang secara formal diformulasikan melalui mekanisme Konsultasi

Publik, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 didasarkan pada peraturan

perundangan, sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah

Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara



5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara


8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4700);

9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana



10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara


11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi



12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor

82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah


Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik


Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679) ;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia


4585);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat



19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia


4815);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan



21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48,


22. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Tata

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21);

23. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

24. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan;

25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 28);

26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-

2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025


(Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor... );

28. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2010-2015

(Lembaran Daerah Kabupaten Klaten tahun 2011 Nomor 8);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2011 Tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031 (Lembaran

Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Klaten Nomor 66).

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Penyusunan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2015-2020

dengan mengacu pada dokumen perencanaan nasional maupun daerah, sebagai

berikut :

1.3.1 RPJM Nasional

RPJM Nasional Tahun 2015-2019 diarahkan untuk lebih memantapkan

pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan

pencapaian daya saing kompetitif perekonomian, berlandasan keunggulan

sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berkualitas, dengan visi:

“Indonesia yang berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-

Royong” dengan agenda misinya sebagai berikut :

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan

wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber

daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara

kepulauan ;

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis

berlandaskan negara hukum;

3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati-diri

sebagai negara maritim;

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan

sejahtera;

5. Mewujukan bangsa yang berdaya saing;

6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat,

dan berbasiskan kepentingan nasional; dan

7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.


1.3.2 RPJM Daerah Provinsi Jawa Tengah

RPJM Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 ditetapkan

dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014,

dinyatakan bahwa penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka

Menengah (RPJM) Daerah untuk Kabupaten dan Kota di wilayah Jawa

Tengah harus berpedoman pada RPJM Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Adapun Visi RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018

adalah “Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari: Boten Korupsi,

Boten Ngapusi” dengan agenda misi, sebagai berikut:

1. Membangun Jawa Tengah berbasis Trisakti Bung Karno,

Berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan

berkepribadian di bidang kebudayaan;

2. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan,

menanggulangi kemiskinan dan pengangguran;

3. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan provinsi Jawa

Tengah yang bersih, jujur dan transparan: mboten korupsi,

mboten ngapusi;

4. Memperkuat kelembagaan sosial masyarakat untuk

meningkatkan persatuan dan kesatuan;

5. Memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan

Keputusan dan proses pembangunan yang menyangkut hajat

hidup orang banyak;

6. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk memenuhi

kebutuhan dasar masyarakat;

7. Meningkatkan infrastruktur untuk mempercepat pembangunan

Jawa Tengah yang berkelanjutan dan ramah Lingkungan.

1.3.3 RTRW Provinsi Jawa Tengah

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029,

dengan memperhatikan pendekatan sistem pengembangan wilayah

di Jawa Tengah terbagi dalam 8 (delapan) sistem perwilayahan

(regionalisasi) dengan mempertimbangkan perpaduan dari aspek

homogenitas, modalitas dan administratif. Kedelapan perwilayahan tersebut

adalah Kedungsepur, Wanarakuti, Subosukawonosraten, Bregasmalang,

Petanglong, Barlingmascakeb, Purwomanggung, dan Banglor. Kabupaten

Klaten termasuk satu diantara bagian dari perwilayahan


Subosukowonosraten, dengan cakupan wilayah, potensi dan arah

pengembangan sebagai berikut.

1. Bersama Boyolali, dan Klaten ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah

2. Sebagai pengembangan kerjasama kawasan perbatasan dengan Daerah

Istimewa Yogyakarta, dikembangkan menjadi pola kerjasama Kesukosari

(Klaten-Sukoharjo-Wonosari/Gunung Kidul).

3. Sektor unggulan wilayah Subosukawonosraten adalah Pariwisata,

industri dan pertanian. Sedangkan potensi regional yang dimiliki

adalah: (1) primer meliputi pertambangan, pertanian, perkebunan, dan

peternakan; (2) sekunder terdiri dari industri kayu, batik, lurik, jamu, dan

kerajinan; (3) tersier berupa industri cor logam, keramik, ikan olahan,

klaster lereng Merapi dan pariwisata ziarah.

1.3.4 RPJP Daerah Kabupaten Klaten

RPJP Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 ditetapkan dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 memuat visi,

misi dan arah pembangunan jangka panjang (20 tahun), disusun dengan

mengacu kepada dokumen RPJP Nasional dan RPJP Daerah Provinsi Jawa

Tengah. RPJP Daerah Kabupaten Klaten disusun dengan berpedoman pada

Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten yang merupakan bagian dari Tata

Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah. RPJP Daerah Kabupaten Klaten

dipakai sebagai arah dan pedoman dalam penyusunan Dokumen

Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten

Klaten Tahun 2015-2020 yang merupakan penjabaran dari visi dan misi

pasangan Kepala Daerah.

Prioritas pembangunan daerah dalam RPJM Daerah Tahap Lima

Tahun Ketiga (2015-2020) dalam dokumen RPJP Daerah Kabupaten Klaten

Tahun 2005-2025, adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam

mendukung keberadaan masyarakat Klaten yang Beriman dan Bertaqwa

terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Cerdas, Mandiri, dan Berbudaya.

2. Mewujudkan perekonomian daerah yang berbasis pada agropolitan

dengan sumber daya yang bersifat potensial, andalan dan unggulan.

3. Mewujudkan otonomi daerah bersendikan tata pemerintahan yang baik

(good governance), demokratis dan bertanggung jawab serta didukung

oleh profesionalitas aparatur serta bebas dari praktek korupsi, kolusi

dan nepotisme.


4. Mewujudkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana yang

menunjang pengembangan wilayah, penyediaan pelayanan dasar dan

pertumbuhan ekonomi daerah.

5. Mewujudkan kehidupan sosial budaya yang sejahtera, aman dan damai.

6. Mewujudkan pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

yang lestari dan Bersih, Sehat, Indah, Nyaman, Aman dan Rapi

(BERSINAR).

1.3.5 RTRW Kabupaten Klaten

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Klaten telah

ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011. Beberapa

substansi yang termuat dalam Dokumen RTRW sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 26 Tahun 2007 di antaranya adalah Penyediaan Ruang

Terbuka Hijau, Penyediaan ruang untuk pejalan kaki, penyediaan ruang

untuk sektor informal, penetapan kawasan strategis dan penyediaan ruang

untuk keperluan mitigasi bencana alam. Dalam pemanfaatan ruang di

Kabupaten Klaten diarahkan untuk meminimalisir 5 (lima) permasalahan

mendasar di wilayah Kabupaten Klaten, yaitu: (i) Permasalahan kebutuhan

Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan (PLPK); (ii) Permasalahan

Pengembangan Hutan; (iii) Permasalahan Pertambangan; (iv) Permasalahan

Bencana Alam: dan (v) Kemiskinan.

Selain permasalahan mendasar tersebut, juga masih terdapat

beberapa isue-isue strategis yang terjadi di wilayah Kabupaten Klaten, yaitu:

1. Perkembangan Kota Surakarta dan Kota Yogyakarta yang sangat

progresif, berdampak pada perubahan struktur dan pola ruang wilayah

Kabupaten Klaten sebagai penyangga kebutuhan permukiman.

2. Terjadinya perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian

(setiap tahun sekitar 39 ha), sehingga secara perlahan mengganggu

eksistensi Kabupaten Klaten sebagai penyangga pangan Jawa Tengah.

3. Terjadinya kegiatan penambangan bahan galian golongan C (pasir dan

batu) di kawasan atas (Kemalang, Manisrenggo dan Karangnongko) yang

merupakan kawasan resapan air, mengakibatkan kerusakan

lingkungan, yaitu perubahan bentang alam dan menurunnya potensi

sumber daya air tanah yang merupakan kebutuhan pokok untuk air

minum dan pengairan pertanian sawah.


4. Terjadinya disparitas perkembangan wilayah, di mana kawasan/jalur

tengah memiliki perkembangan yang sangat pesat, dan wilayah bagian

utara dan selatan kurang berkembang.

5. Kepadatan lalu lintas sepanjang jalan raya Solo-Yogyakarta sangat

tinggi, mengakibatkan kerawanan lalu lintas.

6. Adanya kawasan yang rawan terjadinya bencana alam, yaitu gempa

bumi, letusan Gunung Merapi, tanah longsor, banjir, angin serta

kekeringan.

7. Terjadinya perubahan peraturan perundangan serta kebijakan yang

terkait dengan penataan ruang, hal ini berpengaruh terhadap

penyelenggaraan penataan ruang.

1.3.6 RPJM Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021

RPJM Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 disusun dengan

mengacu dokumen RPJP Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025,

RPJM Nasional dan RPJM Daerah Provinsi Jawa Tengah. Disamping itu,

RPJM Daerah Kabupaten Klaten disusun berbasis Tata Ruang Wilayah

Kabupaten Klaten yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Tata Ruang

Wilayah Provinsi Jawa Tengah.

RPJM Daerah Kabupaten Klaten dipakai sebagai arah dan pedoman

dalam penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten

Klaten yang merupakan penjabaran dari visi dan misi pasangan Kepala

Daerah.

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih ditetapkan

berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor

131.33-502 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Klaten Provinsi Jawa

Tengah atas nama Hajjah Sri Hartini, SE sebagai Bupati Klaten, dan

Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 132.33-503

Tahun 2016 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Klaten Provinsi Jawa

Tengah atas nama Hajjah Sri Mulyani sebagai wakil Bupati. Adapun Visi

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Klaten selama kurun

waktu 2016-2021 adalah: “MEWUJUDKAN KABUPATEN KLATEN YANG

MAJU, MANDIRI DAN BERDAYA SAING” dengan penjelasan sebagai

berikut :

1. Klaten, diartikan sebagai suatu daerah otonom, yang mempunyai batas-

batas wilayah yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus

pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri


berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan

Republik Indonesia.

2. Maju, yang dimaksud maju adalah kondisi bahwa masyarakat Kabupaten

Klaten dapat tercukupi kebutuhan hidupnya secara adil dan merata, baik

kebutuhan lahiriah yang meliputi: sandang, pangan, papan, dan

kesehatan, maupun kebutuhan batiniah yang meliputi rasa aman,

tentram, dan damai. Beberapa indikator yang dapat digunakan sebagai

ukuran tercapainya kondisi maju adalah meningkatkan pendapatan per

kapita dan daya beli, menurunnya tingkat pengangguran dan angka

kemiskinan, serta meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

3. Mandiri, yang dimaksud mandiri adalah bahwa masyarakat Kabupaten

Klaten mampu bertumpu pada kondisi, potensi, dan kemampuan sendiri,

tanpa harus meninggalkan kerjasama dengan para pihak untuk

melaksanakan pembangunan. Indikator kemandirian antara lain adalah

adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan memadai,

ketersediaan pembiayaan pembangunan daerah, dan kemampuan

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan berwibawa.

4. Berdaya saing, yang dimaksud berdaya saing adalah bahwa masyarakat

Kabupaten Klaten yang ingin dituju adalah masyarakat yang tidak

tergantung pada pihak lain dan memiliki keunggulan komparatif.

Misi menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya Pasal 1 angka 13

adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan

untuk mewujudkan visi. Dengan kata lain, misi adalah rumusan

mengenai apa-apa yang diyakini dapat dilakukan dalam rangka

mewujudkan visi. Sedangkan Misi Pembangunan Daerah untuk

mengimplementasikan Visi Kepala Daerah adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan

berbudaya;

2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;

3. Meningkatkan dan mengembangkan ekonomi daerah yang lebih

produktif, kreatif, inovatif dan berdaya saing berlandaskan ekonomi

kerakyatan yang berbasis potensi lokal;

4. Meningkatkan kapasitas infrastruktur publik dan penyediaan

kebutuhan sarana prasarana sosial dasar masyarakat;


5. Meningkatkan kapasitas pengelolaan dan kelestarian sumber daya

alam yang selaras dengan tata ruang wilayah;

6. Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan

berkepribadian;

7. Meningkatkan kapasitas pengarusutamaan gender dan perlindungan

anak; dan

8. Meningkatkan kapasitas pelayanan publik.

1.3.7 RENSTRA – SKPD

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD)

merupakan dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah (5

tahunan) SKPD yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja (Renja) SKPD. Kemudian

keterkaitan RKPD dengan dokumen lainnya, disamping merupakan

penjabaran lebih lanjut dari RPJMD juga mengakomodasi dan

mensinergikan dengan dokumen Renstra SKPD serta Renja SKPD. Adapun

sebagai gambaran, hubungan antar dokumen perencanaan dapat disajikan

pada Gambar 1.1 sebagai berikut:

Keterkaitan Dokumen Perencanaan

RPJP

Provinsi

RPJMD

Provinsi

RKPD

Provinsi

RPJP

Nasional

RPJM

NasionalRKP

RPJP

Kab/Kota

RPJMD

Kab/Kota

RKPD

Kab/Kota

RTRW

Nasional

RTRW

Provinsi

RTRW

Kab/Kota

Renstra

SKPDRenja SKPD

KUA-PPAS

R - APBD

RKA SKPD

APBD

Acuan

Diperhatikan

Pedoman

Penganggaran

Sumber : Permendagri Nomor 54/2010 tentang Pelaksanaan PP 8 /2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Gambar 1.1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan di Daerah


Dari Gambar 1.1 di atas jelaslah bahwa penyusunan dokumen RPJM

Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021, diharapkan akan mempertinggi

kualitas pelaksanaan / implementasi atas dokumen-dokumen perencanaan

(RKPD dan RENJA-SKPD) maupun dokumen anggaran (RKA-SKPD, RAPBD

dan DPA-SKPD). Disamping itu, dengan berpedoman pada RTRW dan RPJP

Daerah untuk menjamin sinkronisasi dan keselarasan penyelenggaraan

pemerintah daerah.

Disamping itu untuk mendukung tercapainya visi dan misi daerah

Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 dengan memperhatikan juga,

diantaranya : 1). Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD)

Kabupaten Klaten Tahun 2015-2020, 2). Rencana Aksi Daerah Pendidikan

Untuk Semua (RAD-PUS) Kabupaten Klaten Tahun 2015-2020, 3). Rencana

Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Kabupaten Klaten Tahun 2015-2020,

4). Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak (RAD-KLA) Kabupaten

Klaten Tahun 2015-2020, 5). Rencana Pembangunan Investasi Infrastruktur

Jangka Menengah (RPI2JM) Kabupaten Klaten Tahun 2015-2020, 6).

Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Kabupaten Klaten

Tahun 2015-2020, 7). Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten

Klaten Tahun 2015–2020, 8). Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan,

dan 9). Master-plan Pengembangan Kawasan Minapolitan Tahun 2015-

2020, dll.

1.4. Sistematika Rancangan Akhir RPJM Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021

adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang, landasan hukum penyusunan,

hubungan antar dokumen RPJMD dengan dokumen rencana

pembangunan daerah lainnya, sistematika penulisan serta

maksud dan tujuan.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini menguraikan gambaran umum kondisi daerah Kabupaten

Klaten yang selaras dan mendukung isu strategis, permasalahan

pembangunan daerah, visi/misi kepala daerah, dan arah kebijakan

daerah yang mencakup aspek: geografi dan demografi, kesejahteraan

masyarakat, pelayanan umum serta daya saing daerah.


BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA

PENDANAAN

Bab ini menguraikan tentang kinerja keuangan di masa lalu

seperti kinerja pelaksanaan APBD dan neraca daerah;

kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu seperti proporsi

penggunaan anggaran dan analisis pembiayaan; kerangka

pendanaan yang mencakup analisis pengeluaran periodik wajib dan

mengikat serta prioritas utama, proyeksi dan penghitungan

kerangka pendanaan.

BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Bab ini menguraikan tentang permasalahan pembangunan

daerah yang terkait dengan penyelenggaraan urusan

pemerintahan yang relevan, dan isu-isu strategis yang berasal dari

dunia internasional, nasional maupun regional, yang dapat

memberikan manfaat/pengaruh di masa datang terhadap daerah.

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menguraikan visi dan misi pembangunan jangka

menengah daerah Tahun 2016–2021 yang merupakan visi

dan misi kepala daerah terpilih. Pada bagian ini juga diuraikan

keterkaitan tujuan, sasaran dan penetapan indikator kinerja

daerah.

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan strategi yang dipilih dalam mencapai

tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap

strategi terpilih, sebagai rumusan perencanaan komprehensif untuk

mencapai tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menguraikan hubungan antara kebijakan umum yang

berisi arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi yang dipilih

dengan target capaian indikator kinerja, yang menjadi acuan

penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah

berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan.


BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI

KEBUTUHAN PENDANAAN

Bab ini menguraikan rencana pelaksanaan misi dikaitkan dengan

urusan pemerintah dengan SKPD penanggung jawab

program, serta disajikan pula pencapaian target indikator

kinerja program pada akhir periode perencanaan dibandingkan

dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode

perencanaan beserta kebutuhan pendanaannya.

BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Bab ini menguraikan gambaran tentang ukuran keberhasilan

pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala

daerah pada akhir periode masa jabatan, dengan menggambarkan

akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan

daerah atau indikator capaian yang bersifat mandiri sehingga

kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD

dapat dicapai.

BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

Bab ini menguraikan RPJMD sebagai pedoman penyusunan

Renstra-SKPD dan RKPD, serta mengatur masa transisi pada tahun

pertama di bawah kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala

daerah periode berikutnya, dan langkah-langkah pelaksanaan dari

visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan yang telah disusun

dalam dokumen RPJMD.

BAB XI PENUTUP

Bab ini menguraikan dengan singkat fungsi, dan peran dokumen

RPJMD yang telah ditetapkan.

1.5. Maksud dan Tujuan

1.5.1 Maksud

Maksud dari penyusunan Rancangan Akhir RPJM Daerah Kabupaten Klaten

Tahun 2016-2021 sebagai berikut:

a. Memberikan arah pembangunan jangka menengah Kabupaten Klaten

pada periode 2016─2021;


b. Menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD Kabupaten Klaten yang

selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD);

c. Menjadi landasan penyusunan Renstra SKPD;

d. Sebagai tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah

di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati;

e. Sebagai pedoman seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan

pembangunan di wilayah Kabupaten Klaten; dan

f. Sebagai instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam

mengendalikan penyelenggaraan pembangunan daerah dan menyalurkan

aspirasi masyarakat sesuai dengan prioritas dan sasaran program

pembangunan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

1.5.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Rancangan Akhir RPJM Daerah Kabupaten

Klaten Tahun 2016-2021 sebagai berikut:

a. Menjabarkan visi dan misi dalam agenda pembangunan daerah selama 5

(lima) tahun ke depan, sehingga rencana pembangunan daerah yang telah

ditetapkan dapat terwujud, sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran,

dan arah kebijakan yang telah ditetapkan;

b. Menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan

dan pengawasan pembangunan;

c. Mendukung upaya pencapaian kesejahteraan bersama melalui sinergitas,

koordinasi dan sinkronisasi oleh masing-masing pelaku pembangunan di

dalam satu pola sikap dan tindak;

d. Mewujudkan keseimbangan lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam

pembangunan yang berkelanjutan;

e. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan

pembangunan daerah antara Pemerintah Kabupaten Klaten dengan daerah

sekitar dan pemerintah pusat; dan

f. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan

dan berkelanjutan.

persiapan tahapan penyusunan lampiran i :...

Documents