persepsi masyarakat medan helvetia · pdf filenip. 1981 0218 2008 1210 02. v ... aritonang...
TRANSCRIPT
PERSEPSI MASYARAKAT MEDAN HELVETIA TERHADAP SISTEM
PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2013
SKRIPSI
DIAJUKAN GUNA MEMENUHI SALAH SATU SYARAT UNTUK
MEMPEROLEH GELAR SARJANA ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
NICO HANDANI SIAHAAN
NIM : 090906070
DEPARTEMEN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
2013
ii
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK DEPARTEMEN ILMU POLITIK NICO HANDANI SIAHAAN (090906070) PERSEPSI MASYARAKAT MEDAN HELVETIA TERHADAP SISTEM PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2013. Rincian isi skripsi xvi, 71 halaman, 38 tabel, 21 buku dan 2 situs internet. (Kisaran buku dari tahun 1985-2010)
ABSTRAK
Pemilihan kepala daerah (pilkada) yang diatur oleh Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadikan pilkada masuk kepada tahapan rezim pemilu. Undang-undang mengamanatkan agar pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat. Kepala daerah itu merupakan walikota/bupati dan juga gubernur. Adanya wacana mengembalikan pemilihan pasangan gubernur-wakil gubernur kepada DPRD Provinsi menjadi ancaman atau kemunduran kepada masa lalu. Lalu, bagaimana persepsi masyarakat terhadap pilkada untuk tingkat gubernur. Masihkah ada kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemilihan langsung untuk mendapatkan pemimpin seperti yang mereka inginkan. Masyarakat Kecamatan Medan Helvetia merupakan kelompok masyarakat yang heterogen, baik secara suku, agama, budaya dan lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran persepsi masyarakat Kecamatan Medan Helvetia terhadap sistem pemilihan kepala daerah tahun 2013 yang lalu. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang dimana peneliti ingin menampilkan gambaran keseluruhan tentang persepsi masyarakat. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Medan Helvetia dengan jumlah responden 100 orang. Teknik penarikan sampelnya adalah simple random sampling. Teknik pengumpulan data dengan cara menyebarkan kuisioner dan observasi pada daerah penelitian. Lalu hasil kuisioner akan di ukur untuk mendapatkan gambaran persepsi, dimana semuanya disajikan dalam bentuk tabel dan dilakukan analisis kuantitatif dengan skala likert. Hasil analisa data menunjukkan bahwa responden memiliki persepsi positif terhadap pilkada tahun 2013 sebanyak 71 responden (71%), persepsi netral 28 responden (28%) dan 1 responden (1%) memiliki persepsi negatif terhadap sistem pilkada langsung oleh rakyat. Berdasarkan hasil analisa, maka dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat Kecamatan Medan Helvetia terhadap pilkada tahun 2013 adalah positif yang berarti masyarakat masih percaya bahwa sistem pilkada langsung masih dapat menghasilkan pemimpin yang seperti mereka inginkan. Kata Kunci : Persepsi, Masyarakat, Pemilihan Kepala Daerah
iii
UNIVERSITY OF NORTH SUMATRA FACULTY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCE DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE Nico Handani Siahaan (090906070) MEDAN HELVETIA PUBLIC PERCEPTIONS OF LOCAL ELECTIONS SYSTEM IN 2013. Details of the contents of the thesis xvi, 71 page, table 38, 21 books and 2 Internet sites. (Range of year book 1985 to 2010)
ABSTRACT
Local elections (elections) are regulated by Law 32 of 2004 on Regional Government makes elections regime entered the stage of the election. Legislation mandates that couples regional head and deputy regional head directly elected by the people. The head of the area is the mayor / regent and governor. Discourse restore mate selection governor-lieutenant governor to be a threat or Provincial Parliament setback to the past. Then, how the public perception of the election for governor level. Shall there is public confidence in the electoral system directly to get the leaders as they wish. Community District Medan Helvetia is a heterogeneous group of people, whether ethnic, religious, cultural and others. This study aims to get a picture of Medan Helvetia district public perception of the system in 2013 local elections ago.
This research is a descriptive study in which the researcher wants to show the whole picture of public perception. The research was conducted in the district of Medan Helvetia with the number of respondents 100 people. Sample withdrawal technique is simple random sampling. Techniques of data collection by distributing questionnaires and observations of the study area. Then the results of the questionnaire will be measured to get an idea of perception, where everything is presented in tables and quantitative analysis with Likert scale.
Results of data analysis showed that the respondents had a positive perception of the elections in 2013 were 71 respondents (71%), perception of neutral 28 respondents (28%) and 1 respondent (1%) had a negative perception of the direct election system by the people. Based on the analysis, it can be concluded that the public perception of the electoral district of Medan Helvetia in 2013 is positive, which means people still believe that the direct election system can still produce leaders as they wish. Keywords: Perception, Society, Local Elections
iv
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Halaman Pengesahan
Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan panitia penguji skripsi Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara Dilaksanakan pada: Hari : Senin Tanggal : 9 September 2013 Pukul : 10.00 s.d 12.00 WIB Tempat : Ruang Sidang Tim Penguji : Ketua : Drs. Anthonius P Sitepu, M.Si ( ) NIP. 1952 0701 1985 1110 01 Anggota I : Drs. Tonny P.Situmorang, M.Si ( ) NIP. 1962 1031 1987 0310 04 Anggota II : Indra Fauzan, S.H.I, M.Soc,SC ( ) NIP. 1981 0218 2008 1210 02
v
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Halaman Persetujuan
Skripsi ini disetujui untuk dipertahankan dan diperbanyak oleh Nama : Nico Handani Siahaan NIM : 090906070 Departemen : Ilmu Politik Judul : Persepsi Masyarakat Medan Helvetia Terhadap Sistem Pemilihan
Kepala Daerah Tahun 2013
Menyetujui : Ketua
Departemen Ilmu Politik,
Dra. T. Irmayani, M.Si NIP. 196806301994032001
Dosen Pembimbing,
(Drs. Tonny P.Situmorang, M.Si) NIP. 196210311987031004
Dosen Pembaca,
(Indra Fauzan, S.H.I, M.Soc, SC) NIP. 198102182008121002
Mengetahui: Dekan FISIP USU,
(Prof. Dr. Badaruddin, M.Si) NIP. 196805251992031002
vi
Skripsi Ini Saya Persembahkan
Untuk Bapak dan Mama Serta Abang dan Kakak Tercinta
vii
KATA PENGANTAR
Skripsi ini berjudul “Persepsi Masyarakat Medan Helvetia Terhadap
Sistem Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2013”. Skripsi ini mengambarkan tentang
bagaimana persepsi masyarakat Kecamatan Medan Helvetia terhadap sistem
pilkada secara langsung. Bagaimana masyarakat memiliki keyakinan bahwa
pilkada langsung masih dapat menghasilkan pemimpin yang seperti mereka
ingini. Dalam melakukan sebuah persepsi, pesepsi masyarakat disini bisa jadi
positif, netral ataupun negatif karena persepsi adalah tentang bagaimana seorang
individu melihat dan menilai sesuatu, pengambaran inilah yang kita sebut sebagai
persepsi.
Terimakasih berkat kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, penulis masih
diberikan kesempatan dan kesehatan untuk menyelesaikan studi ini berupa
penulisan skripsi dari hasil penelitian yang dikerjakan. Doa dan pujian syukur
kepada Nya lah yang dapat penulis panjatkan untuk kebaikan Nya dalam campur
tangan di kehidupan penulis. Efesus 5:8 “Memang dahulu kamu adalah kegelapan,
tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai
anak-anak terang,” ayat yang akan selalu menginspirasi dalam kehidupan saya.
Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-
besarnya kepada Bapak Drs. Tonny P. Situmorang, M.Si selaku pembimbing yang
telah memberikan bantuan berupa masukan dan kritikan yang membangun.
Terima kasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Indra Fauzan,S.H.I, M.Soc,Sc
selaku dosen pambaca yang telah memberikan masukan dan konstruktif kepada
penulis. Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada Ketua Departemen
Ilmu Politik, ibu Dra.T.Irmayani, M.Si yang selalu mengarahkan penulis pada saat
menjalani masa kuliah. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Ketua Tim
Penguji Bapak Drs. P. Anthonius Sitepu, M.Si.
Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada kedua orangtua penulis
Bapak Barmen Siahaan dan Mama Riorita Ompusunggu,SH yang telah
membesarkan dan membimbing penulis hingga sekarang ini. Kepada Abang
viii
Benny M.Siahaan, kakak Micha Hedyna Siahaan,S.S dan abang Octo Fernando
Siahaan yang selalu menjadi teman dialektika hidup penulis.
Terima kasih juga penulis sampaikan kepada dr. Debora Juliana Kirsten
Sitorus yang siap sedia mengingatkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini
serta memberikan dukungan doa kepada penulis.
Kepada kawan-kawan kelompok Praktek Kerja Lapangan (PKL) penulis,
Dhea Raisa Darus, Putra Alam Rahmad, Asrul Azis Lubis, Leni Maya Sari, Indah
Sartika dan Tri Mauliya Ningsih terimakasih buat kekompakkan selama PKL.
Kepada Dewan Pimpinan Wilyah (DPW) Partai NasDem Sumatera Utara,
Bapak H.M.Ali Umri, SH, M.Kn, Bapak H.Anhar Mobel, M.AP, Bapak Hasan
Simatupang, Bapak H.OK Tun Hidayat, SE, Ibu Dra. Tetty Julianty,M.Si dan
seluruh pengurus tempat penulis belajar politik praktis.
Tidak lupa juga penulis menyampaikan terima kasih untuk salam
perjuangan kepada rekan-rekan Front Mahasiswa Nasional (FMN) ranting USU
tempat penulis belajar berorganisasi dan bekerja masa, Yossi Hagaita Tarigan
(Sekjen), Dona Yosev Pardede (Propaganda), Kosner Sinaga, Irfan, Nico Demus,
Kiki Julianty, Putri dan teman-teman FMN lainnya.
Terimakasih kepada rekan-rekan seperjuangan di FISIP USU. Rekan-
rekan Ilmu Politik yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Rekan-rekan
Administrasi Negara stambuk 08 (bang Bambang Hermanto, Ivri Golden Girsang
dan kawan-kawan),09 (Nicholas Sitompul, Revelino, Fahmi Siregar, Waldi
Aritonang dan kawan-kawan) dan 2010 (Martin Sitompul, Aggri Dwi dan kawan-
kawan). Rekan-rekan Administrasi Bisnis stambuk 09 (Topan Mandala Putra, Fuji
Andi, Abdul Rahman, Fahru, Yudhi, Rangga, Yudha Nugraha dan Wisnu Reyhan)
dan 2010 (Frans Kristanto, Hafiza Adlina, Prayudha Panggabean, Teddy Salomo,
Tengku Zaza, Dicky, Teddy dan kawan-kawan). Sahabat penulis Beatrix, Sina,
Fitra dan Tassha serta rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh
penulis.
Ucapan terimakasih juga saya sampaikan kepada rekan-rekan Community
Minoes Plend (Bang Ricky, Bang Rico, Bang Samuel, Bang Yandri, Brando,
ix
Mea, Kak Fitri, Kak Juli dan Kak Amoy) dan adik-adik Bocah-Bocah Opung
(Wiro, Ebta dan Harry), teman-teman seperkumpulan di Jus Kuphie Medan (Bang
Danu, Theo, Rendy, Arie dan Slamat).
Tidak lupa juga penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya
kepada Camat Medan Helvetia beserta seluruh pegawai dan juga kepada seluruh
masyarakat Kecamatan Medan Helvetia yang bersedia menjadi responden penulis.
Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas kebaikan yang telah diberikan dengan
pahala yang berlipat ganda.
Medan, 27 Agustus 2013
Nico Handani Siahaan
x
DAFTAR ISI
Halaman Halaman Judul ...........................................................................................
Abstrak.........................................................................................................
Abstract .......................................................................................................
Halaman Pengesahan .................................................................................
Halaman Persetujuan ................................................................................
Lembar Persembahan ...............................................................................
Kata Pengantar ..........................................................................................
Daftar Isi .....................................................................................................
Daftar Tabel ...............................................................................................
Daftar Gambar ..........................................................................................
i
ii
iii
iv
v
vi
vii
x
xiii
xvi
BAB I Pendahuluan
A.
B.
C.
D.
E.
E.1
E.2
E.3
E.4
E.5
F.
F.1
F.2
F.3
F.4
Latar Belakang ...............................................................................
Rumusan Masalah ..........................................................................
Tujuan Penelitian ...........................................................................
Manfaat Penelitian .........................................................................
Kerangka Teori ..............................................................................
Persepsi ..........................................................................................
Konsep Masyarakat ........................................................................
Persepsi Masyarakat .......................................................................
Pemilihan Umum di Indonesia .......................................................
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ...............................................
Metodologi Penelitian ....................................................................
Metode Penelitian ..........................................................................
Jenis Penelitian ...............................................................................
Lokasi Penelitian ............................................................................
Populasi Dan Sampel .....................................................................
1
9
9
10
10
11
12
13
14
15
19
19
20
20
20
xi
F.4.1
F.4.2
F.5
F.6
F.7
G.
Populasi ..........................................................................................
Sampel ............................................................................................
Teknik Penarikan Sampling ...........................................................
Teknik Pengumpulan Data .............................................................
Teknik Analisis Data ......................................................................
Sistematika Penulisan ....................................................................
20
21
24
25
26
26
BAB II Deskripsi Lokasi Penelitian dan Hasil Pemilihan Gubernur Tahun
2013 di Kecamatan Medan Helvetia
A.
B.
B.1
C.
D.
E.
F.
G.
H.
Sejarah Singkat Kecamatan Medan Helvetia ................................
Lokasi Geografis ...........................................................................
Luas Wilayah Kecamatan Medan Helvetia ...................................
Jumlah Penduduk ...........................................................................
Agama Yang Dianut Masyarakat Kecamatan Medan Helvetia .....
Tingkat Pendidikan Masyarakat Kecamatan Medan Helvetia .......
Mata Pencaharian Masyarakat Kecamatan Medan Helvetia ..........
Skema Pemerintahan Kecamatan Medan Helvetia ........................
Hasil Pemilihan Gubernur Tahun 2013 Di Kecamatan Medan
Helvetia ..........................................................................................
28
28
29
30
32
33
34
35
37
BAB III Penyajian dan Analisis Data
A.
A.1
B.
B.1
B.2
B.3
C.
Penyajian Data ...............................................................................
Identitas Responden .......................................................................
Persepsi Masyarakat Terhadap Pilkada Sumatera Utara 2013 .......
Pengetahuan Masyarakat Terhadap Pilkada Sumatera Utara 2013
Perasaan Masyarakat Terhadap Pilkada Sumatera Utara 2013 ......
Sikap Masyarakat Terhadap Pilkada Langsung .............................
Analisis Data ..................................................................................
38
38
43
44
51
58
59
xii
BAB IV Penutup
A.
B.
Kesimpulan ....................................................................................
Saran ..............................................................................................
68
69
Daftar Pustaka ........................................................................................... 70
Daftar Lampiran:
Lampiran 1. Kuisioner Penelitian
Lampiran 2. Lembar Pengajuan Judul Skripsi
Lampiran 3. Surat Kesediaan Dosen Pembimbing
Lampiran 4. Surat Kesediaan Dosen Pembaca
Lampiran 5.Berita Acara Seminar Proposal
Lampiran 6. Surat Rekomendasi Penelitian Dari Balitbag Kota Medan
Lampiran 7. Surat Keterangan Izin Penelitian Dari Kantor Kecamatan Medan Helvetia
Lampiran 8. Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pilkada Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Medan Helvetia
Lampiran 9. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 di Kecamatan Medan Helvetia.
xiii
DAFTAR TABEL
Nomor Tabel Judul Tabel Hal
Tabel 1.1
Tabel 1.2
Tabel 1.3
Tabel 2.1
Tabel 2.2
Tabel 2.3
Tabel 2.4
Tabel 2.5
Tabel 2.6
Tabel 2.7
Tabal 3.1
Tabel 3.2
Tabel 3.3
Tabel 3.4
Tabel 3.5
Tabel 3.6
Tabel 3.7
Perkembangan Mekanisme Pemilihan Pada Undang-
Undang Pemerintahan Daerah di Indonesia ..................
Pembagian Jumlah Responden Penelitian Per-
Kelurahan di Kecamatan Medan Helvetia .....................
Katagori Skor Jawaban Responden ...............................
Luas Wilayah Dirinci Per-Kelurahan di Kecamatan
Medan Helvetia .............................................................
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Per-
Kelurahan di Kecamatan Medan Helvetia .....................
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Usia dan Jenis
Kelamin di Kecamatan Medan Helvetia ........................
Jumlah Penduduk Menurut Agama di Kecamatan
Medan Helvetia .............................................................
Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di
Kecamatan Medan Helvetia ..........................................
Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian di
Kecamatan Medan Helvetia ..........................................
Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di
Kecamatan Medan Helvetia Tahun 2013 ......................
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin ...
Karakteristik Responden Berdasarkan Usia ..................
Karakteristik Responden Berdasarkan Suku .................
Karakteristik Responden Berdasarkan Agama ..............
Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan .......
Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan ..........
Karakteristik Responden Berdasarkan Pendapatan .......
5
24
25
29
30
31
32
33
34
37
38
39
40
40
41
42
42
xiv
Tabel 3.8
Tabel 3.9
Tabel 3.10
Tabel 3.11
Tabel 3.12
Tabel 3.13
Tabel 3.14
Tabel 3.15
Tabel 3.16
Tabel 3.17
Tabel 3.18
Tabel 3.19
Tabel 3.20
Tabel 3.21
Tabel 3.22
Mengikuti Proses Pilkada Sumatera Utara 2013 ...........
Nama Jabatan Untuk Kepala Daerah Tingkat
Provinsi ..........................................................................
Jumlah Kontestan Pada Pilkada Sumatera
Utara 2013 .....................................................................
Calon Gubernur Sumatera Utara 2013 Dari Partai
Politik ............................................................................
Calon Gubernur Sumatera Utara 2013 Dari
Perseorangan (Independen) ...........................................
Pasangan Pemenang Pilkada Sumatera
Utara 2013 .....................................................................
Diusung Oleh Partai Politik Apa Pemenang Pilkada
Sumatera Utara 2013 .....................................................
Pendapat Responden Mengenai Defenisi
Demokrasi .....................................................................
Penting Atau Tidak Jabatan Gubernur Terhadap
Kesejahteraan ................................................................
Figur Gubernur Sumatera Utara Yang Ideal .................
Latar Belakang Profesi Calon Gubernur
Yang Ideal .....................................................................
Persepsi Terhadap Kepemimpinan Ideal Gubernur
Sumatera Utara ..............................................................
Anstusiasme Responden Pada Hari Pemilihan
Gubernur Sumatera Utara 2013 .....................................
Kepuasan Terhadap Pemberian Hak Suara Pada
Pilkada Sumatera Utara 2013 ........................................
Pendapat Mengenai Praktek Money Politic Pada
Pilkada Gubernur ...........................................................
44
44
45
46
47
48
49
51
52
53
53
54
56
56
57
xv
Tabel 3.23
Tabel 3.24
Tabel 3.25
Tabel 3.26
Tabel 3.27
Tabel 3.28
Pengaruh Money Politic Terhadap Pilihan
Responden .....................................................................
Pilkada Langsung Menghasilkan Gubernur Yang
Diinginkan .....................................................................
Pilkada Langsung Gubernur Dikembalikan Kepada
DPRD Provinsi ..............................................................
Klasifikasi Jawaban Menurut Responden .....................
Pengelompokkan Skor Berdasarkan
Jumlah Skor ...................................................................
Persepsi Responden Terhadap Sistem Pemilihan
Kepala Daerah 2013 .....................................................
58
58
59
61
63
66
xvi
DAFTAR GAMBAR
Nomor Gambar Judul Gambar Hal
Gambar 2.1
Gambar 3.1
Gambar 3.2
Struktur Organisasi Kecamatan Medan Helvetia .........
Perbandingan Jumlah Responden Yang Mengikuti
Tahapan Pilkada Sumatera Utara 2013 Dengan
Jawaban Yang Benar ....................................................
Tingkat Interval Skor Terhadap Persepsi
Responden ....................................................................
36
50
66
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pasca jatuhnya Orde Baru di Indonesia dan dimulainya masa Reformasi,
Indonesia memasuki babak baru pada sistem pemilihan umum (untuk kemudian
disebut pemilu), dimana pada jaman Orde Baru pemilu hanya merupakan sarana
untuk memilih Anggota DPRD Tingkat II, Anggota DPRD Tingkat I dan juga
Anggota DPR-RI. Setelah Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 mengalami
amandemen ke-2 pada 9 November 2001, konstitusi mengamanatkan agar
Gubernur, Bupati dan Wali Kota dipilih secara demokratis. Hal ini tertuang
dengan jelas dalam Pasal 18 Ayat 4 UUD 1945. Untuk lebih lanjut kemudian
diatur dalam UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian
direvisi menjadi UU No.12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah.
Pemilu merupakan wujud proses demokrasi dalam sebuah negara
demokratis, yang dimana setiap individu masyarakat memiliki hak untuk memilih
calon ataupun partai politik sebagai representasi (perwakilan) di lembaga
pemerintahan yang ada. Pemilihan Kepala Daerah (untuk kemudian disebut
sebagai pilkada) langsung juga merupakan wujud sarana pembelajaran demokrasi
untuk masyarakat. Dimana, melalui pilkada diharapkan dapat membentuk
kesadaran segenap unsur masyarakat tentang pentingnya memilih pemimpin yang
sesuai dengan hatinurani dan juga dapat mempercepat proses otonomi daerah
yang merupakan cita-cita reformasi. Sukses atau tidaknya sebuah otonomi daerah
juga ditentukan oleh pemimpin lokal. Semakin baik dan berkomitmennya
pemimpin lokal yang dihasilkan melalui pemilukada maka diharapkan
kesejahteraan masyarakat dapat segera terwujud dengan memperhatikan
kepentingan dan aspirasi masyarakat lokal.
Sebelum diatur oleh UU No.12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah,
kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) yang setingkat dengannya. Setalah diatur dengan UU No.32
Tahun 2004 dan kemudian direvisi menjadi UU No.12 Tahun 2008 kepala daerah
dan wakil kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui sebuah
mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung. Undang-Undang No.22
Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum pada Pasal 1 Ayat 4
dituliskan bahwa pilkada dimasukkan dalam bagian pemilihan umum, dan secara
resmi disebut sebagai Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
atau Pilkada.
Berakhirnya rezim orde baru ternyata benar-benar membawa perubahan
yang signifikan terhadap kehidupan berpolitik di Indonesia. Dimana salah satu
tuntutan reformasi adalah perubahan pada sistem politik yang otoriter menuju
sistem politik yang demokratis. Hal ini dapat dilihat pada sistem sentralistik pada
masa orde lama, yang dimana semua urusan mengenai kekuasaan politik lokal
daerah harus melalui persetujuan atau diatur oleh pusat. Waskito Utomo (ahli
pemerintahan daerah dari Universitas Gajah Mada, Yogyakarta) mengatakan,
formulasi dan penerapan otonomi-desentralisasi dilandasi oleh politik Orde Baru
yang berorentasi pada 3 hal, yaitu: Pertama, bagaimana membangun legitimasi
sebagai penguasa. Kedua, bagaimana membangun stabilitas demi pembangunan
dan Ketiga, bagaimana membangun kekuasaan sebagai pemerintah pusat yang
mempunyai kewenangan di daerah-daerah.1 Untuk kemudian di jaman reformasi
tuntutan untuk diubahnya sistem sentralistik menjadi sistem desentralistik yang
berarti daerah mengurus sendiri daerahnya dengan semangat otonomi daerah dan
percepatan atau pemerataan pembangunan.
Sejak berlakunya UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah,
sistem desentralistik diatur secara legal formal. Ini merupakan perubahan terhadap
1Amiruddin & A.Zaini Bisri,Pilkada Langsung Problem & Prospek Sketsa Singkat Perjalanan Pilkada, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005. Hlm. 98
konsep pelaksanaan otonomi daerah, dimana di dalam undang-undang ini diatur
mengenai pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung.
Pilkada yang dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali memiliki tujuan untuk
memilih pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung oleh
masyarakat. Pilkada dilaksanakan pertama kali di Indonesia pada Juni 2005. Pada
awalnya proses pilkada membagi masyarakat pada posisi pro dan kontra.
Masyarakat yang pro terhadap pilkada berpendapat bahwa dengan proses
pemilihan langsung akan memperkecil kemungkinan penyimpangan nilai-nilai
demokrasi yang dilakukan oleh oknum-oknum elit DPRD, seperti terjadinya
politik uang (money politics), memperkecil intervensi partai politik yang ada di
DPRD dan memberikan pembelajaran politik kepada masyarakat untuk memilih
pimpinan di daerahnya secara objektif.
Sedangkan kelompok kontra beranggapan bahwa pilkada langsung
merupakan ide dan keputusan prematur yang tidak relevan dengan peningkatan
kualitas demokrasi karena kualitas demokrasi di daerah lebih ditentukan oleh
faktor-faktor lain, misalkan kualitas DPRD dan kualitas pemilih jauh lebih
berbeda dari apa yang kita harapkan. Jadi dengan kata lain kelompok kontra
sangat menentang kehadiran pilkada langsung ini, karena bisa menimbulkan
euphoria demokrasi di tingkat lokal.2
Ada juga yang berpendapat bahwa pilkada langsung ini dikatakan sebagai
“lompatan demokrasi”. Artinya pilkada itu bersifat positif dan bisa juga bersifat
negatif. Positif disini adalah pilkada langsung sebagai sarana demokrasi untuk
memberikan kesempatan kepada rakyat sebagai infrastruktur politik untuk
memilih kepala daerahnya secara langsung melalui mekanisme pemungutan suara.
Hal ini bertujuan memberikan kebebasan kepada rakyat untuk memilih sendiri
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang mereka sukai, tanpa adanya
paksaan dan intervensi dari pihak manapun. Dalam pengertian negatif sendiri,
2 Joko J. Prihatmoko. Pemilihan Kepala Daerah Langsung filosofi Sistem dan Problema Penerapan di Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005. Hlm.10-11.
pilkada langsung sebagai “lompatan demokrasi” yang mencerminkan penafsiran
sepihak atas manfaat dari proses pilkada. Artinya bahwa rakyat bebas untuk
melakukan tindakan-tindakan yang bersifat anarki, karena tidak adanya peraturan-
peraturan yang mengatur hal itu.3
Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan
kemudian direvisi, memiliki banyak kejanggalan pasal-pasal yang terdapat
didalam UU No.32/2004, maka dimulailah babak baru dalam rentang sejarah
dinamika lokalisme politik di Indonesia. Persoalan yang dalam kurun waktu satu
atau dua dekade lalu seolah-olah hanya sebuah impian, saat ini telah menjadi
kenyataan. Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat.
Ini menunjukkan keberhasilan dan kemajuan bagi sistem demokratisasi di
Indonesia, dimana penempatan posisi dan kepentingan rakyat berada di atas
segala-galanya dari berbagai kekuatan politik elit yang selama ini dinilai
terlampau mendominasi dan bahkan terkesan menghegemoni.4 Politik, menurut
ahli politik merupakan permainan kekuasaan dan karena para individu menerima
keharusan untuk melakukan sosialisasi serta penanaman nilai-nilai guna
menemukan ekspresi bagi pencapaian kekuasaan tersebut, maka segala upaya pun
mereka lakukan untuk memindahkan penekanan dari para elit dan kelompok
kepada individu.5
Perkembangan mekanisme pemilihan kepala daerah yang diatur dalam
perundang-undangan memiliki fase-fase sesuai dengan kebutuhan pada saat itu.
Ini dapat dilihat pada isi undang-undang mengenai pemerintahan daerah yang
dahulu sampai sekarang di Indonesia. Mulai dari UU No.5 Tahun 1974 tentang
Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah pada Rezim Soeharto hingga UU No.2 Tahun
1999 tentang Pemerintahan Daerah pada Rezim B.J Habibie, Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah dicalonkan dan dipilih oleh DPRD. Kemudian berubah
3 Amiruddin & A.Zaini Bisri,Pilkada Langsung Problem & Prospek Sketsa Singkat Perjalanan Pilkada, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005. Hlm.1-2. 4 Ibid. Hlm.1. 5 Ibid. Hlm.198.
setalah disahkannya UU No.32 Tahun 2004 yang kemudian direvisi menjadi UU
No.12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dipilih oleh
rakyat. Namun calon kepala daerah tidak hanya diusulkan oleh partai politik atau
gabungan partai politik saja, tetapi juga oleh perseorangan yang didukung oleh
sejumlah orang yang memenuhi persyaratan dan ketentuan UU.12 Tahun 2008.
Fase-fase mekanisme sistem pemilihan kepala daerah bisa dilihat seperti:
Tabel 1.1 Perkembangan Mekanisme Pemilihan Pada Undang-Undang Pemerintahan Daerah di Indonesia
No.UU Tentang Pada Rezim Pasal Mekanisme Pemilihan
- No.5
Tahun
1974
Pokok-Pokok
Pemerintahan
Daerah
Soeharto - Pasal 15 (1)
- Pasal 16 (1)
Dicalonkan dan dipilih
oleh DPRD
- No.2
Tahun
1999
Pemerintahan
Daerah
B.J Habibie - Pasal 18 (1)
- Pasal 34 (1)
Dicalonkan dan dipilih
oleh DPRD
- No.32
Tahun
2004
Pemerintahan
Daerah
Megawati
Soekarnoputri
- Pasal 24 (5)
- Pasal 56 (2)
- Dipilih secara
langsung oleh Rakyat
- Dicalonkan Oleh
Parpol atau Gabungan
Parpol
- No.12 Tahun 2008
Perubahan Kedua
UU.No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan
Daerah
Susilo
Bambang
Yudhoyono
- Pasal 24 (5)
- Pasal 56 (2)
- Dipilih secara langsung oleh Rakyat
- Dicalonkan oleh Parpol atau Gabungan Parpol atau Perseorangan
Sumber : Dikelolah oleh peneliti berdasarkan dari berbagai sumber UU mengenai
pemerintahan daerah
Berubahnya sistem pemilihan kepala daerah juga membawa perubahan
terhadap hubungan tata pemerintahan antara pusat dan daerah. Kewenangan yang
selama ini dimiliki daerah berupa pendelegasian kekuasaan bersifat administratif
dari pusat kepada daerah kini bertambah menjadi kewenangan politik.
Pemerintahan daerah tidak lagi menjadi pemimpin yang bersifat administratif
perwakilan pemerintahan pusat saja, tetapi telah menjadi pemimpin politik di
daerah karena memiliki legitimasi dari rakyat. Hal ini sejalan dengan konsep
desentralisasi yang merupakan perwujudan transfer kekuasaan politik tidak hanya
terbatas pada pendelegasian otoritas pusat kepada daerah yang selama ini bersifat
administratif. Pemilihan kepala daerah langsung menjadi sebuah isi sentral dalam
diskursus politik nasional dan dipandang sebagai bagian dari proses perwujudan
otonomi daerah. Pelaksanaannya menjadi momentum yang sangat penting bagi
proses demokratisasi politik di tingkat lokal. Rakyat dan lembaga daerah akan
terlibat langsung dalam mengelola pilkada nantinya.6
Pilkada memiliki azas-azas yang sama dengan pemilihan umum (pemilu)
yaitu azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dengan demikian
pilkada dianggap telah memenuhi nilai-nilai demokrasi. pilkada tidak hanya
berfungsi sebagai sarana mengganti, akan tetapi juga berfungsi sebagai sebuah
wadah penyalur aspirasi dari rakyat. Rakyat diberikan kewenangan langsung
untuk menilai kepala daerah apakah sesuai tindakannya dengan yang diharapkan
atau tidak, jikalah kepala daerah tidak mendapatkan kepercayaan dari rakyat,
maka rakyat dapat memberikan punishment dengan tidak memilih kembali pada
pilkada berikutnya.
Tahun 2008, pilkada telah dilakukan diberbagai daerah di Indonesia,
namun pada tahap pelaksanaannya masing-masing daerah memiliki kegagalan
ataupun keberhasilan. Menurut Amiruddin, pada bukunya Problem dan Prospek
pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung menampilkan dua sisi, yaitu
6 Phenie Chalid (ed), Pilkada Langsung, Demokratisasi Daerah dan Mitos Good Governance, Jakarta : Patnership Kemitraan, 2006. Hlm. 2.
sisi gelap dan sisi terang. Sisi gelap menunjukkan pilkada hanya sebagai ajang
perebutan kekuasaan belaka, sedangkan sisi terangnya adalah memunculkan
harapan bagi terciptanya kedaulatan rakyat.7
Pemerintah Indonesia melalui Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi
telah melempar wacana untuk mengembalikan pemilihan Gubernur-Wakil
Gubernur kepada Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dengan
alasan untuk untuk meminimalisir konflik pasca pilkada dan efesiensi anggaran.8
Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilihan Kepala Daerah pada Bab II
mengenai pemilihan Gubernur pasal 2 tertulis “Gubernur dipilih oleh DPRD
Provinsi secara demokratis berdasar asas bebas, rahasia, jujur, dan adil.” Tetapi,
untuk pilkada pada Provinsi Sumatera Utara tahun 2013 masih tetap mengunakan
UU No.12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah sebagai dasar hukum, yang
berarti masih mengunakan sistem pemilihan langsung oleh rakyat.
Setelah diberlakukannya Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Sumatera
Utara telah melaksanakan pemilihan Gubernur sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada
tahun 2008 dan tahun 2013. Pilkada di Provinsi Sumatera Utara tahun 2013
diikuti oleh 5 (lima) pasangan calon. Dimana kelima pasangan calon kepala
daerah ini semuanya diusung oleh partai politik ataupun gabungan partai politik
peserta pemilu pada tahun 2009 lalu. Tidak adanya calon perseorangan pada
pilkada dikarenakan sulitnya memenuhi syarat administratif yaitu dukungan dari
masyarakat sebesar 3% dari jumlah penduduk Sumatera Utara yaitu 479.322
jiwa.9
Pilkada gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara berlangsung pada 7
Maret 2013. Yang dimana diikuti oleh 5 (lima) pasangan calon gubernur dan
7 Amiruddin, Pilkada Langsung : Problem dan Prospek, Yogyakarta ; Pustaka Pelajar, 2006. Hlm. xi. 8 KPU Pusat Pastikan Pilgubsu 2013 Pakai UU Pemda, diakses dalam http://kpud-sumutprov.go.id/berita-150-kpu-pusat-pastikan-pilgubsu-2013--pakai-uu-pemda.html, pada 20 Mei 2013 Pukul 11:32 WIB 9 Keputusan KPU Sumatera Utara No.4/Kpts/KPU-Prov-002/2012.
wakil gubernur yang semuanya diusung oleh partai politik atau gabungan partai
politik peserta pemilu 2009, kelima pasangan calon tersebut adalah:
1. H. Gus Irawan Pasaribu, SE.Ak, MM - Ir. H. Soekirman (yang diusung
oleh PAN, Gerindra, PBB, P.Buruh, PDK, Barnas, PIS, PKPB, PKP,
PKB, PK, PKDI, PMB, P.Merdeka, PNBK, Pelopor, PPI, PPDI,
PKBIB, PKNUI, PDP dan PBR) memperoleh suara 21,13%
2. Drs. Effendi MS Simbolon - Drs. H. Jumiran Abdi (yang diusung oleh
PDIP, PPRN dan PDS) memperoleh suara 24,24%
3. Dr. H. Chairuman Harahap, SH, MH - H. Fadly Nurzal, S.Ag (yang
diusung oleh P.Golkar, PPP, PPPI dan PRN) memperoleh suara 9,3%
4. Drs. H. Amri Tambunan - Dr. R. E. Ningolan, MM (yang diusung oleh
Partai Demokrat) memperoleh suara 12,23%
5. H. Gatot Pujo Nugroho, ST - Ir. H. Tengku Erry Nuradi, M.Si (yang
diusung oleh PKS, Hanura, PPD, Patriot dan PKNU) memperoleh
suara 33%.10
Pada pilkada Sumatera Utara yang menjadi pemenang adalah pasangan
calon gubernur dan wakil gubernur yang diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera,
Partai Hanura, PPD, Partai Patriot dan PKNU, yaitu pasangan H.Gatot Pujo
Nugroho, ST dan Ir.H.Tengku Erry Nuradi, M.Si. Dari hasil suara yang mampu
diraih oleh pasangan GANTENG dalam pilkada Sumatera Utara terjadi satu
putaran saja karena telah melewati 30% dari jumlah suara sah.
Berdasarkan hasil pilkada Sumatera Utara 2013, tingginya angka
masyarakat yang tidak menggunakan hak suaranya (golput) mencapai 5.309.442
(51,49%) dari jumlah calon pemilih yang terdaftar 10.310.872. Melihat fakta-fakta
pada pilgubsu 2013, output yang diharapkan tidak sesuai dengan biaya yang
dikeluarkan untuk pelaksanaan pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur Sumatera
Utara. Salah satu unsur output yang diharapkan adalah tingkat partisipasi politik
10 Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatea Utara Periode 2013-2018, pada http://kpud-sumutprov.go.id/home, diakses pada 20 Mei 2013 pukul 13:17 WIB
yang tinggi oleh masyarakat, karena masyarakat diberikah hak untuk memilih
langsung pemimpinnya sesuai dengan amanat UU No.12 Tahun 2008.
Tidak hanya untuk hasil provinsi saja tingkat partisipasi politik yang
rendah pada pilkada sumatera utara 2013, tetapi untuk tingkat kecamatan juga
tergolong rendah. Seperti halnya yang terjadi pada Kecamatan Medan Helvetia
yang terdiri dari 7 (tujuh) kelurahan, dimana masyarakat kecamatan ini tergolong
pada katagori karakteristik yang heterogen, baik dalam hal agama, pendidikan,
pendapatan dan lainnya. Tingkat partisipasi di Kecamatan Medan Helvetia hanya
mencapai 36,62% saja. Atau dengan kata lain, tingkat golput mencapai 63.37%
dari daftar pemilih tetap.
Melihat realita yang ada pada uraian diatas, peneliti merasa tertarik untuk
meneliti persepsi masyarakat terhadap mekanisme pemilihan gubernur-wakil
gubernur secara langsung. Dengan rendahnya partisipasi politik ditambah
mahalnya dana pelaksanaan pilkada, perlu dikaji kembali kebijakan pemilihan
gubernur secara langsung. Melalui penelitian ini kita dapat melihat bagaimana
persepsi masyarakat Kecamatan Medan Helvetia terhadap sistem pemilihan
kepala daerah secara langsung pada pilkada gubernur-wakil gubernur.
B. Rumusan Masalah
Dari uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan
yang akan di kaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: “Bagaimana
Persepsi masyarakat Kecamatan Medan Helvetia terhadap sistem pemilihan
kepala daerah tahun 2013?”
C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai sosok
gubernur yang diinginkan oleh masyarakat Kecamatan Medan Helvetia.
2. Berikutnya menganalisis persepsi masyarakat Kecamatan Medan Helvetia
terhadap sistem pemilihan kepala daerah tahun 2013.
D. Manfaat Penelitian
Sedangkan maanfaat dari penelitian ini adalah :
1. Bagi Akademik, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya penelitian di
bidang ilmu sosial dan ilmu politik, khususnya mengenai studi terhadap
pemilihan kepala daerah (pilkada)
2. Bagi Masyarakat, penelitian ini dapat digunakan sebagai literature daftar
kepustakaan bagi yang tertarik untuk meneliti tentang masalah pemilihan
kepala daerah (pilkada)
3. Bagi penulis, menambah pengetahuan dalam hal menganalisis
permasalahan yang ada pada masyarakat dan mengasah kemampuan untuk
menciptakan karya tulis ilmiah yang baik khususnya dalam bidang Ilmu
Politik.
E. Kerangka Teori
Teori menurut Masri Singarimbun adalah serangkaian asumsi, konsep,
konstruksi, defenisi dan proporsi untuk menerangkan suatu fenomena sosial
secara sistematis dengan merumuskan hubungan antar konsep.11
Sedangkan teori menurut FN Karlinger adalah sebuah konsep atau
konstruksi yang berhubungan satu sama lain, suatu set dari proporsi yang
mengandung suatu pandangan yang sistematis dan fenomena.12
Dalam penelitian ini penulis mengambil teori-teori yang berhubungan
dengan persepsi, masyarakat dan pemilukada.
11 Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, Metode Penelitian Survai, Jakarta: LP3ES, 1995,hal.37 12 Joko Subagyo, Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek, Jakarta:Reineka Cipta,1997, hal. 20
E.1. Persepsi
Persepsi adalah proses internal yang memungkinkan seseorang memilih,
mengorganisasikan dan manafsirkan rangsangan dari lingkungan. Menurut
Sondang Siagian persepsi pada hakekatnya adalah proses kognitif yang dialami
oleh setiap orang di dalam memahami informasi tentang lingkungannya, baik
lewat penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan, dan penciuman. Kunci
untuk memahami persepsi adalah terletak pada pengenalan bahwa persepsi itu
merupakan suatu penafsiran yang unik terhadap situasi, dan bukannya suatu
pencatatan yang benar terhadap situasi.
Beberapa teori mengenai persepsi oleh para ahli:
1. Sondang P Siagian menyatakan bahwa persepsi itu adalah apa yang ingin
dilihat seseorang itu belum tentu sama dengan fakta yang sebenarnya.13
2. Thoha menyatakan bahwa persepsi pada hakekatnya adalah proses kognitif
yang dialami oleh setiap orang dalam memahami informasi tentang
lingkungannya baik melalui penglihatan maupun pendengaran.14
3. Somanto menyatakan bahwa persepsi merupakan bayangan yang menjadi
kesan yang dihasilkan dari pengamatan. Defenisi ini menekankan bahwa
persepsi merupakan hasil yang ditangkap dari mengamati suatun objek apa
yang dituju.15
Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan persepsi
seseorang antara lain16:
1. Psikologi
Persepsi seseorang mengenai segala sesuatu di alam dunia ini sangat
dipengaruhi oleh keadaan psikologi.
13 Sondang P.Siagian, Teori Motivasi dan Aplikasinya,Jakarta:Bina Aksara,1989,hal.89. 14 Miftah Toha, Perilaku Organisasi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998. hal. 23 15 Musty Soemanto, Psikologi pendidikan,Jakarta:Rineka Cipta,1990,hal.23. 16 Ibid.hal.143-144.
2. Famili
Pengaruh yang paling besar terhadap anak-anak adalah familinya. Orang
tua yang telah mengembangkan suatu cara yang khusus di dalam
memahami dan melihat kenyataan di dunia ini, banyak sikap dan persepsi-
persepsi mereka yang diturunkan kepada anak-anaknya.
3. Kebudayaan
Kebudayaan dan lingkungan masyarakat tertentu juga merupakan salah
satu faktor yang kuat di dalam mempengaruhi sikap, nilai, dan cara
seseorang memandang dan memahami keadaan di dunia ini.
E.2. Konsep Masyarakat
Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan
memiliki keinginan untuk dapat menyatu dengan sesamanya di alam sekitarnya.
Pola interaksi sosial kemudian dihasilkan oleh hubungan yang berkesinambungan
dalam suatu kelompok masyarakat.
Berikut adalah beberapa pengertian masyarakat menurut para ahli:
1. Selo Sumardjan
Masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan
kebudayaan.
2. Karl Marx
Masyarakat adalah suatu struktur yang menderita suatu ketegangan
organisasi atau perkembangan akibat adanya pertentangan antar
kelompok-kelompok yang terbagi secara ekonomi.
3. Paul B.Horton dan C.Hunt
Masyarakat merupakan kumpulan manusia yang relatif mandiri, hidup
bersama-sama dalam waktu yang cukup lama, tinggal disuatu wilayah,
mempunyai kebudayaan sama serta melakukan sebagian besar kegiatan
di dalam kelompok/kumpulan manusia tersebut.17
17 Prof. Drh.Wiku Adisasmito, M.Sc., Ph.D. Kebijakan Publik dan Kebijakan Kesehatan.
Masyarakat menurut Soerjono Soekanto harus memiliki unsur-unsur
sebagai berikut:
1. Beranggotakan minimal dua orang
2. Anggotanya sadar sebagai satu kesatuan
3. Berhubungan dalam waktu yang cukup lama yang menghasilkan
manusia baru yang saling berkomunikasi dan membuat aturan-aturan
hubungan antara anggota masyarakat.
4. Menjadi sistem hidup bersama yang menimbulkan kebudayaan serta
keterkaitan satu sama lain sebagai anggota masyarakat.
E.3. Persepsi Masyarakat
Bila melihat defenisi persepsi dan masyarakat menurut para ahli, maka
penulis mendefenisikan persepsi masyarakat sebagai proses dimana individu-
individu yang tergabung dalam kelompok dan tinggal bersama dalam suatu
wilayah tertentu memberikan tanggapan terhadap fenomena-fenomena sosial yang
terjadi dan dianggap menarik dari tempat tinggal mereka.
Robbins menyatakan bahwa ada 3 faktor yang mempengaruhi persepsi
masyarakat, yaitu:
1. Pelaku persepsi
Bila seseorang memandang suatu objek dan mencoba menafsirkan apa
yang dilihatnya dan penafsiran itu sangat dipengaruhi oleh
karakteristik pribadi dan palaku persepsi individu.
2. Target atau objek
Karakteristik-karakteristik dan target yang diamati dapat
mempengaruhi apa yang dipersepsikan, hubungan suatu target dengan
latar belakangnya mempengaruhi persepsi seperti kecendrungan kita
mengelompokkan benda-benda berdekatan atau yang mirip.
3. Situasi
Dalam hal ini penting untuk melihat konteks objek atau peristiwa
sebab unsur-unsur lingkungan sekitar mempengaruhi sekitar kita.
E.4. Pemilihan Umum di Indonesia
Pemilihan Umum di Indonesia pasca kemerdekaan pada tahun 1945 dapat
dibagi dalam 3 (tiga) fase perkembangan, mulai dari Orde Lama, Orde Baru dan
juga era reformasi. Dimana pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia sudah
dilaksanakan sebanyak 10 (sepuluh) kali, yaitu pada tahun 1955, 1971, 1977,
1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004 dan 2009.
Tujuan dari pemilihan umum adalah untuk:
a. Memungkinkan terjadinya peralihan kekuasaan secara aman dan tertib
b. Dalam rangka melaksanakan hak-hak asasi warga negara
c. Untuk melaksanakan kedaulatan rakyat
d. Pemilu diselengarakan dengan tujuan memilih wakil rakyat dan wakil
daerah.
Amin Suprihatini (2008: 11-12) mengatakan bahwa pemilu diselengarakan
dengan tujuan memilih Presiden/Wakil Presiden, Legislatif, Kepala daerah yang
memperoleh dukungan dari rakyat sehingga mampu menjalankan fungsi-fungsi
kekuasaan pemerintah negara dalam rangka tercapainya tujuan nasional
sebagaimana diamanatkan UUD 1945.
Pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia dilaksanakan setiap 5 (lima)
tahun sekali. Dimana tahapan pemilu meliputi pendaftaran peserta pemilu,
penetapan, pemungutan suara dan terakhir penetapan hasil pemilu. Lembaga
penyelengara pemilu adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU). Rezim pemilu yang
dilaksanakan secara langsung tidak hanya memilih legislatif saja pada saat ini
(DPR dan DPD) tetapi juga sudah memilih Presiden/Wakil Presiden secara
langsung dari rakyat. Serta juga memilih kepala daerah/wakil kepala daerah baik
di tingkat provinsi ataupun kabupaten/kota.
E.5. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)
Dalam Undang-undang No.32 Tahun 2004 pasal 56 ayat 1 dijelaskan
bahwa “kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon
yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas,
rahasia, jujur dan adil.”
Tujuan utama pilkada langsung adalah penguatan masyarakat dalam
rangka peningkatan kapasitas demokrasi ditingkat lokal dan peningkatan harga
diri masyarakat yang sekian lama sudah dimarginalkan18. Pilkada langsung dinilai
sebagai perwujudan pengembalian “hak-hak dasar” masyarakat di daerah dengan
memberi kewenangan yang utuh dalam rangka rekrutmen pimpinan daerah
sehingga meminimalisir kehidupan demokratis di tingkat lokal.
Sehubungan dengan pengembalian hak-hak dasar tersebut, Joko. J
Prihatmoko memiliki asumsi-asumsi positif. Adapun asumsi-asumsi tersebut
mencakup:
1. Penarikan kedaulatan yang dititipkan DPRD
Dengan pilkada langsung berarti kedaulatan rakyat yang selama ini
dititipkan kepada anggota DPRD berada di tangan rakyat sendiri. Rakyat
benar-benar dapat menunjukkan kedaulatannya dengan memilih
pemimpinnya. Dalam sejarah demokrasi di Indonesia, kedaulatan itu
hanya terwujud dalam pemilihan kepala desa. Sebagai konsekuensinya,
para wakil rakyat di DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tidak
memiliki mandat untuk memilih kepala daerah. Sosok, kualitas dan kinerja
pimpinan pemerintah daerah sangat tergantung pada rakyat sendiri ketika
mengunakan hak pilih di tempat pemungutan suara (TPS). Secara teknis,
jika sebelumnya DPRD memiliki fungsi memilih kepala daerah sekarang
18 Joko. J Prihatmoko.2005. Pemilihan kepala daerah langsung, filosofi, sitem dan problema penerapan di Indonesia.Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm. viii.
fungsi tersebut dihapus. DPRD hasil pemilu 2004 hanya menjalankan
fungsi legislasi, pembuatan perda, anggaran, dan pengawasan.
2. Sumber kekuasaan adalah rakyat.
Filosofi sumber kekuasaan (the origin of power) kepala daerah adalah
rakyat. Kehendak rakyat merupakan muara ari segala kiprah, cita-cita,
perilaku, tindak tanduk dan kegiatan serta rencana-rencana kepala daerah.
Sumber kekuasaan itulah yang membedakan apakah seseorang kepala
daerah layak disebut pemimpin atau elit politik. Dengan pemilihan
langsung, kepala daerah disebut pimpinan politik lokal. Istilah pimpinan
atau kepemimpinan di dalamnya mengandung makna sebagai bagian
integral dari rakyat itu sendiri. Sebaliknya, kepala daerah dipilih tidak
secara langsung atau DPRD, kepala daerah adalah elit politik lokal.
Artinya kepala daerah bukan bagian integral dari rakyat melainkan satu
lapisan sosial lain diluar rakyat (bersama DPRD).
3. Rakyat adalah subjek demokrasi
Rakyat adalah subjek demokrasi dalam artian sesungguh-sungguhnya,
sebagai pimpinan politik. Dengan demikian rakyat tidak hanya didorong
subjek demokrasi, rakyat memainkan peran dan posisi sebagai pelaku
melalui saluran-saluran yang disediakan baik dalam proses pembuatan
kebijakan publik maupun rekrut mendorong untuk memilih calon
pemimpinnya akan tetapi juga memiliki hak untuk mencalonkan diri. Hak
warga untuk dipilih dan memilih itu merupakan bagian terpenting dari
prinsip demokrasi,yakni universal suffrage (hak pilih universal).
Sebelumnya, ketika pilkada dilakukan dengan sistem perwakilan oleh
DPRD, rakyat hanya dijadikan objek demokrasi. Mereka adalah penonton
sebuah drama atau bahkan sandiwara pilkada provinsi atau
kabupaten/kota. Eksistensi mereka sungguh naif, ada tidak menggenapkan
dan tidak ada tidak mengganjilkan. Demikian halnya, ketika kepala daerah
dipilih atau ditunjuk oleh pemerintah pusat atau pejabat di Jakarta, tanpa
memperdulikan aspirasi rakyat dan keinginan rakyat untuk menentukan
pemimpinnya di daerah.
4. Demokrasi merupakan sistem politik terbaik dari yang ada.
Demokrasi bukanlah sistem politik yang baik dan produktif dalam segala
asfek namun sistem terbaik dari sistem-sistem yang ada. Demokrasi
menjungjung tinggi kedaulatan rakyat, dan mendayagunakan dalam
saluran-saluran yang tersedia. Yang perlu digaris bawahi demokrasi juga
merupakan sistem yang relatif mahal dan mengandung proses. Istilah
mahal dimaksudkan secara harfiah bahwa proses pilkada membutuhkan
dana atau anggaran yang tidak kecil. Besarnya dana tersebut tidak hanya
digunakan untuk pembiyaan proses penyelenggaraan namun juga yang
harus dikeluarkan oleh calon atau partai untuk kepentingan kampanye dan
kepentingan lain.
Adapun istilah mengandung proses sejati merujuk pada kenyataan bahwa
pengambilan keputusan demokratis, yakni pilkada secara langsung tidak hanya
menyoal tentang substansi demokrasi, seperti keterbukaan (transparance),
pertanggung jawaban (accountability), dan keterwakilan (representation), namun
juga prosedur (procedure). Prosedur adalah mekanisme atau tahapan-tahapan
yang harus dilalui untuk mencapai substansi demokrasi. Dalam sistem pilkada
yang menjunjung demokrasi, asfek substansi tidak meninggalkan dan
menanggalkan prosedur demokrasi. Mekanisme pilkada yang cukup banyak dan
melelahkan itu biasa disebut dengan prosedur demokrasi19.
Menurut Joko. J Prihatmoko ada Kelemahan dan kelebihan pilkada
langsung, yaitu:20
a. Kelemahan pilkada langsung :
19 Ibid. Hlm. 21. 20 Ibid. Hlm. 130.
1. Dana yang dibutuhkan besar.
Dana atau anggaran yang dibutuhkan dalam pilkada langsung sangat besar,
baik untuk kegiatan operasional, pembiyaan logistik maupun keamanan.
Besarnya dana untuk pilkada langsung memberatkan pemerintah daerah,
apalagi jika pilkada menggunakan sistem dua putaran, ditengah keharusan
mengalokasikan dana untuk kebutuhan rutin pembelanjaan pegawai yang
sangat tinggi. Dengan kata lain, penyelanggaraan pilkada bisa menyedot
dana yang seharusnya dapat dinikmati rakyat secara langsung.
2. Membuka kemungkinan konflik elit dan massa
Konflik terbuka akibat penyelenggaraan pilkada langsung bisa bersifat
massa yang horizontal, yakni konflik antar massa pendukung. Potensi
konflik semakin besar dalam masyarakat paternalistik dan primordial
diamana pemimpin dapat memobilisasi pendukungnya.
3. Aktivitas rakyat terganggu
Kesibukan warga menjalankan aktifitas sehari-hari dengan mudah bisa
terganggu karena pelaksanaan pilkada langsung. Mereka tidak hanya
dihadapkan dengan kesulitan menyiasati kampanye para calon, namun
juga energi dan pikirannya tersedot oleh isu-isu dan manuver-manuver
yang dilakukan para calon.
b. Kelebihan pilkada langsung :
1. Kepala daerah terpilih akan memiliki mandat dan legitimasi yang sangat
kuat karena didukung oleh suara rakyat yang memberikan suara secara
langsung. Legitimasi merupakan hal yang sangat diperlukan oleh suatu
pemerintahan yang sedang mengalami krisis politik dan ekonomi. Krisis
legitimasi yang telah menggerogoti kepemimpinan atau kepala daerah
akan mengakibatkan ketidak stabilan politik dan ekonomi di daerah.
2. Kepala daerah terpilih tidak perlu terikat pada konsensi partai-partai atau
fraksi-fraksi politik yang telah mencalonkannya. Artinya kepala daerah
terpilih berada diatas segala kepentingan dan dapat menjembatani berbagai
kepentingan tersebut. Apabila kepala daerah terpilih tidak dapat mengatasi
kepentingan-kepentingan partai politik, maka kebijakan yang diambil
cenderung merupakan konfromi kepentingan partai-partai dan acap kali
berseberangan dengan kepentingan rakyat. Kebutuhan pemerintahan
daerah sekarang adalah kebijakan publik yang benar-benar berpihak pada
rakyat.
3. Sistem pilkada langsung lebih akuntabel dibanding dengan sistem lain
yang selama ini digunakan karena rakyat tidak harus menitipkan suaranya
kepada anggota legislatif. Rakyat dapat menentukan pilihannya
berdasarkan kepentingan dan penilaian atas calon. Apabila kepala daerah
terpilih tidak memenuhi harapan rakyat, maka dalam pemilihan berikutnya
calon yang bersangkutan tidak akan dipilih kembali. Prinsip ini merupakan
prinsip pengawasan serta akuntabilitas yang paling sederhana dan dapat
dimengerti baik oleh rakyat maupun politisi.
4. Chek and balances antara lembaga legislatif dan eksekutif dapat lebih
seimbang. Kriteria calon kepala daerah dapat dinilai secara langsung oleh
rakyat yang akan memberikan suaranya.
F. Metodologi Penelitian
F.1 Metode Penelitian
Dalam penyusunan penelitian ini penulis mengunakan metode deskriptif.
Maksudnya adalah penulis ingin memecahkan suatu masalah yang diselidiki
dengan mengambarkan atau menerangkan. Kemudian, analisa data dilakukan
dengan mengumpulkan data hasil observasi penulis di lapangan untuk selanjutnya
data disajikan dan dianalisis.
F.2 Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif
kuantitatif, dimana penulis berupaya menggambarkan persepsi masyarakat
terhadap pemilihan kepala daerah secara langsung khususnya pada tingkatan
provinsi. Dengan jenis penelitian deskriptif kuantitatif penulis yakin dapat
mengamati secara langsung persepsi masyarakat untuk menjawab permasalahan
dari penelitian ini.
F.3 Lokasi Penelitian
Penulis memilih melakukan studi lapangan pada lokasi penelitian di
Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Dimana
Kecamatan Medan Helvetia terdiri dari 7 (tujuh) kelurahan, yaitu Kelurahan Cinta
Damai, Kelurahan Sei Sikambing CII, Kelurahan Dwi Kora, Kelurahan Helvetia
Timur, Kelurahan Helvetia Tengah, Kelurahan Helvetia dan Kelurahan Tanjung
Gusta.
F.4 Populasi dan Sampel
F.4.1 Populasi
Sugiyono (2005:90), mengatakan populasi adalah wilayah generalisasi
yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik
tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik
kesimpulannya. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang
terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kecamatan Medan Helvetia, Kota
Medan Provinsi Sumatera Utara yang berjumlah sebanyak 143.258 jiwa21 dengan
21 Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Medan Helvetia Model A5-KWK.KPU
jumlah DPT Kecamatan Medan Helvetia berdasarkan jumlah DPT tiap-tiap
kelurahannya adalah sebagai berikut:
1. Kelurahan Helvetia = 15.530 jiwa
2. Kelurahan Helvetia Timur = 22.171 jiwa
3. Kelurahan Helvetia Tengah = 30.565 jiwa
4. Kelurahan Tanjung Gusta = 23.125 jiwa
5. Kelurahan Cinta Damai = 18.139 jiwa
6. Kelurahan Dwi Kora = 20.502 jiwa
7. Kelurahan Sei Kambing C-II = 13.226 jiwa
Total = 143.258 jiwa
F.4.2 Sampel
Menurut Sugiyono ( 2005 : 91), sampel n adalah bagian dari jumlah dan
karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti
tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi. Dalam penelitian ini,
penulis menentukan sampel dengan mengunakan rumus Taro Yamane22 dengan
presisi 10%, yakni:
n=푁
푁(푑)² + 1
Keterangan:
n : Jumlah Sampel
N : Jumlah Populasi
d : Presisi 10% dengan derajat kepercayaan 90%
Berdasarkan rumus diatas, maka dapat diketahui jumlah sampel dalam
populasi pada penelitian ini adalah:
22 Burhan Bungin, Metode Penelitian Kuantitatif, Jakarta : Prenada Media, 2005. Hal 205
n=푁
푁(푑)² + 1
n=143.258
143.258(10%)² + 1
n=143.258
143.258(0,01) + 1
n=143.2581.433,58
n=99,93 dibulatkan ke atas menjadi 100 sampel
Dengan menggunakan rumus diatas, maka besaran sampel yang diambil
dalam penelitian ini adalah 100 responden.
Sampel dari penelitian ini adalah 100 orang dari warga masyarakat yang
tinggal diseluruh kelurahan yang ada dalam wilayah Kecamatan Medan Helvetia.
Untuk mendapatkan sampel dengan teknik Startified Proposional Sampling23
digunakan dengan rumus sebagai berikut:
푛i =N푖N x푛
Keterangan :
ni = Ukuran sampel pada masing-masing kelurahan yang ke-i
Ni = Ukuran masing-masing kelurahan yang ke-i
N = Ukuran Populasi
n = Ukuran Sampel
23 Bambang Prasetyo, Metode Penelitian Kuantitatif, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005, hal.129.
1. Kelurahan Helvetia
15.530143.258 x100 = 10,84(dibulatkanmenjadi11responden)
2. Kelurahan Helvetia Timur
22.171143.258 x100 = 15,47(dibulatkanmenjadi16responden)
3. Kelurahan Helvetia Tengah
30.565143.258 x100 = 21,33(dibulatkanmenjadi21responden)
4. Kelurahan Tanjung Gusta
23.125143.258 x100 = 16,14(dibulatkanmenjadi16responden)
5. Kelurahan Cinta Damai
18.139143.258 x100 = 12,66(dibulatkanmenjadi13responden)
6. Kelurahan Dwi Kora
20.502143.258 x100 = 14,31(dibulatkanmenjadi14responden)
7. Kelurahan Sei Kambing C-II
13.226143.258 x100 = 9,23(dibulatkanmenjadi9responden)
Dengan melihat pembagian diatas ada 3 kelurahan yang jumlah
respondennya dibulatkan keatas, yaitu Kelurahan Helvetia, Kelurahan Helvetia
Timur dan Kelurahan Cinta Damai.
Tabel 1.2 Pembagian Jumlah Responden Penelitian Per-Kelurahan di
Kecamatan Medan Helvetia
Kelurahan Hasil Rumus Jumlah Responden
Helvetia
Helvetia Timur
Helvetia Tengah
Tanjung Gusta
Cinta Damai
Dwi Kora
Sei Kambing C-II
10,84
15,47
21,33
16,14
12,66
14,31
9,23
11
16
21
16
13
14
9
Jumlah 100
Sumber : Dikelolah dari data ukuran sampel
F.5 Teknik Penarikan Sampling
Pada penggunaan penarikan sampel, penulis menggunnakan teknik acak
sederhana (Simple Random Sampling). Teknik ini dapat dilakukan karena
penelitian yang dilakukan cenderung deskriptif dan bersifat umum. Sehingga
perbedaan karakter yang mencolok pada elemen atau unsur populasi seperti
perbedaan umur, jenis kelamin, suku, agama, tingkat pendidikan dan jumlah
pendapatan ataupun perbedaan lainnya dianggap tidak memiliki pengaruh yang
signifikan terhadap penelitian ini, sehingga dapat diabaikan.
F.6 Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data
sebagai berikut:
- Quesioner
Dengan menggunakan teknik ini, penulis melalui kuesioner dengan
model pertanyaan tertutup yaitu quesioner yang sudah disediakan
jawabannya sehingga responden dengan mudah dapat memilih salah
satu jawaban dari beberapa alternative jawaban yang telah disediakan.
Format jawaban dari quesioner disusun dengan mengunakan Skala
Likert, ada lima alternative jawaban yang diberikan skor, yang
digambarkan dalam tabel berikut:
Tabel 1.3 Katagori Skor Jawaban Responden
No. Klasifikasi Jawaban Skor
1.
2.
3.
4.
5.
Jawaban A
Jawaban B
Jawaban C
Jawaban D
Jawaban E
5
4
3
2
1
Sumber : Sugiyono (2008:108)
- Observasi
Dengan menggunakan teknik ini, penulis yakin akan mendapatkan data
yang diinginkan di lapangan yaitu persepsi dari masyarakat mengenai
pemilihan kepada daerah secara langsung. Karena dalam penelitian ini,
penulis beranggapan perlu adanya data-data dan fakta dilapangan yang
dapat membantu proses penelitian ini.
- Studi Pustaka
Teknik ini akan digunakan oleh penulis untuk menganalisis dan
memperkuat argumen atau membantah fakta yang ada dilapangan.
Adapun bahan yang dijadikan sebagai sumber studi pustaka dalam
penelitian ini adalah buku, jurnal, artikel-artikel, dokumen-dokumen
dan juga sumber lainnya, dimana bahan-bahan tersebut memiliki
hubungan dalam penelitian ini.
F.7 Teknik Analisis Data
Analisa data dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang
diperoleh pada hasil observasi dan kuesioner untuk selanjutnya menyajikan
kembali data. Data-data yang diperoleh dari kuisioner kemudian dikumpulkan dan
diklasifikasikan sesuai dengan kajian permasalahan. Setelah itu dilakukan analisis
data-data tersebut dengan bantuan data-data sekunder, dan diuraikan dalam bentuk
diagram sehingga bisa menghasilkan uraian yang terperinci. Terakhir adalah
mencoba menarik kesimpulan dari data yang ada dengan bersandarkan pada studi
pustaka.
G. Sistematika Penulisan
Susunan sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
Bab I : Pendahuluan
Bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, perumusan
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori,
metodologi penelitian dan sistematika penulisan.
Bab II : Deksripsi Lokasi Penelitian Dan Hasil Pemilihan Gubernur Di
Kecamatan Medan Helvetia tahun 2013.
Bab III : Penyajian Dan Analisis Data
Dalam bab ini akan membahas mengenai data-data yang diperoleh
oleh penulis dari lapangan (baik hasil observasi maupun hasil
kuesioner) ataupun data dari studi pustaka. Untuk kemudian
sumber-sumber itu dianalisis agar mendapatkan gambaran yang
jelas mengenai persepsi masyarakat terhadap sistem pilkada tahun
2013.
Bab IV : Penutup
Bab ini akan berisikan mengenai kesimpulan dan saran-saran dari
hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis.
BAB II
DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN DAN HASIL PEMILIHAN
GUBERNUR TAHUN 2013 DI KECAMATAN MEDAN HELVETIA
A. Sejarah Singkat Kecamatan Medan Helvetia
Kecamatan Medan Helvetia merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan
Medan Sunggal. Sesuai dengan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Sumatera Utara Nomor:138/402/k/1991 tanggal 05 Pebruari 1991 dan Keputusan
Walikota Medan Kepala Daerah Tingkat II Medan Nomor: 138/595/SK/1991
tanggal 20 Maret 1991 mengubah namanya menjadi perwakilan Kecamatan
Medan Helvetia. Serta berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 50 tahun 1991
di Devenitifkan menjadi Kecamatan Medan Helvetia yang diresmikan pada
tanggal 31 Oktober 1991.
Camat pertama di Kecamatan Medan Helvetia dipimpin oleh Nurhana
Siagian, BA. Kecamatan Medan Helvetia merupakan salah satu dari 21 (dua puluh
satu) kecamatan yang ada di Kota Medan, Sumatera Utara. Dimana Kecamatan
Medan Helvetia sendiri terdiri dari 7 (tujuh) kelurahan, yaitu: Kelurahan Helvetia,
Kelurahan Helvetia Timur, Kelurahan Helvetia Tengah, Kelurahan Tanjung
Gusta, Kelurahan Cinta Damai, Kelurahan Dwi Kora dan Kelurahan Sei Kambing
C-II.
B. Lokasi Geografis
Kecamatan Medan Helvetia berbatasan langsung dengan Kecamatan
Medan Petisah di sebelah timur, Kecamatan Medan Sunggal di sebelah selatan
dan barat, serta Kabupaten Deli Serdang di sebelah Utara. Kecamatan Medan
Helvetia memiliki luas wilayah mencapai 11,55 km2 yang merupakan pemukiman
padat penduduk. Jarak kantor kecamatan ke kantor Walikota Medan yaitu sekitar
8 km.
B.1 Luas Wilayah Kecamatan Medan Helvetia
Dari 7 (tujuh) kelurahan yang ada di Kecamatan Medan Helvetia,
Kelurahan Tanjung Gusta memiliki luas wilayah terluas yaitu 2,2 km2 dan
Kelurahan Sei Sikambing CII memiliki luas wilayah terkecil yakni 0,98 km2.
Tabel 2.1 Luas Wilayah Dirinci Per Kelurahan Di
Kecamatan Medan Helvetia
No. Kelurahan Luas (Km2) Presentase Terhadap
Luas Kecamatan
1
2
3
4
5
6
7
Helvetia
Helvetia Timur
Helvetia Tengah
Tanjung Gusta
Cinta Damai
Dwi Kora
Sei Kambing C-II
1,25
1,82
1,5
2,2
1,8
2
0,98
10,82
15,76
12,99
19,05
15,58
17,32
8,48
Total 11,55 100
Sumber : Kecamatan Medan Helvetia Dalam Angka 2011
C. Jumlah Penduduk
Jumlah penduduk di Kecamatan Medan Helvetia 188.208 jiwa24 yang
terdiri dari laki-laki 94.487 dan perempuan 93.721. Masyarakat Kecamatan
Medan Helvetia merupakan kelompok masyarakat heterogen baik dari suku,
agama, budaya dan lainnya.
Klasifikasi penduduk berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur dapat
dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2.2. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Per-Kelurahan di
Kecamatan Medan Helvetia
No Kelurahan Laki-Laki Perempuan Jumlah
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Helvetia
Helvetia Timur
Helvetia Tengah
Tanjung Gusta
Cinta Damai
Dwi Kora
Sei Kambing C-II
10.349
15.272
20.420
14.030
12.098
13.534
8.784
10.546
14.962
20.596
13.624
11.962
13.484
8.547
20.895
30.234
41.016
27.654
24.060
27.018
17.331
Jumlah Total 94.487 93.721 188.208
Sumber : Kecamatan Medan Helvetia Dalam Angka 2011
Tabel diatas menunjukkan jumlah penduduk laki-laki di Kecamatan
Medan Helvetia lebih besar dari pada jumlah penduduk perempuan. Dengan
jumlah penduduk laki-laki terbanyak di Kelurahan Helvetia Tengah dan penduduk
laki-laki paling sedikit di Kelurahan Sei Kambil C-II. Jumlah penduduk
24 Kecamatan Medan Helvetia Dalam Angka, Statistik Tahun 2011 dan Kependudukan.
perempuan yang lebih banyak dari pada jumlah penduduk laki-laki terdapat di 2
(dua) kelurahan yaitu Kelurahan Helvetia dan Kelurahan Helvetia Tengah.
Jumlah penduduk di Kecamatan Medan Helvetia dapat dibagi menjadi 5
kelompok usia, yaitu kelompok usia 0-4 tahun, 5-14 tahun, 15-44 tahun, 45-64
tahun dan ≥65 tahun. Berikutnya lebih lengkap dapat dilihat pada tabel klasifikasi
jumlah penduduk berdasarkan kelompok usia sebagai berikut:
Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Usia dan Jenis Kelamin di
Kecamatan Medan Helvetia
Kelurahan Kelompok Usia Jumlah
00-04
Tahun
05-14
Tahun
15-44 Tahun 45-64
Tahun
≥65 Tahun
Helvetia
Helvetia Timur
Helvetia Tengah
Tanjung Gusta
Cinta Damai
Dwi Kora
Sei Kambing C-II
763
1.499
1.634
1.184
876
1.140
668
3.150
4.926
6.257
4.797
4.009
4.345
2.725
12.186
17.417
23.848
15.864
13.901
15.582
9.828
3.673
5.260
7.139
4.918
4.387
4.912
3.289
1.123
1.132
2.138
891
887
1.039
821
20.895
30.234
41.016
27.654
24.060
27.018
17.331
Jumlah Total 7.764 30.209 108.626 33.578 8.031 188.208
Sumber : Kecamatan Medan Helvetia Dalam Angka 2011
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk dengan
kelompok umur 15-44 tahun merupakan jumlah terbanyak yaitu 108.626 jiwa,
dimana jenis kelamin laki-laki berjumlah 54.570 jiwa dan perempuan 54.056 jiwa.
Kemudian diikuti dengan kelompok umur 45-64 tahun yaitu 33.578 jiwa.
Sedangkan jumlah terkecil terdapat pada kelompok umur 0-4 tahun yaitu 7.764
jiwa.
Data diatas mengambarkan bahwa mayoritas tingkat umur masyarakat
Kecamatan Medan Helvetia masuk dalam katagori produktif. Ini tergambar bahwa
108.626 jiwa berumur diantara 15-44 tahun yang dapat dikatakan masih muda.
Pada kelompok umur inilah masyarakat dikatakan masih dapat beraktifitas dengan
lancar dan baik. Kelompok umur dengan usia ≥65 tahun juga memiliki presentase
lumayan banyak yaitu 4,26%.
D. Agama Yang Dianut Masyarakat Kecamatan Medan Helvetia
Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Menurut Agama di Kecamatan Medan Helvetia
Kelurahan Agama Jumlah
Islam Protestan Katolik Hindu Budha Kong Hu
Chu
Helvetia
Helvetia Timur
Helvetia Tengah
Tanjung Gusta
Cinta Damai
Dwi Kora
Sei Kambing C-II
12.241
21.339
23.611
19.820
10.785
20.958
14.593
7.890
7.110
15.521
7.057
9.944
4.344
1.669
717
712
1.606
676
1.356
803
369
12
55
40
54
106
48
177
35
1.018
238
47
1.869
865
523
0
0
0
0
0
0
0
20.895
30.234
41.016
27.654
24.060
27.018
17.331
Jumlah Total 123.347 53.535 6.239 492 4.595 0 188.208
Sumber : Kecamatan Medan Helvetia Dalam Angka 2011
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa mayoritas masyarakat
Kecamatan Medan Helvetia beragama Islam dengan presentase 65,54% dari
jumlah seluruh jumlah penduduk Kecamatan Medan Helvetia. Dimana Kelurahan
Helvetia Tengah merupakan kelurahan dengan jumlah penduduk beragama Islam
paling banyak dan Kelurahan Cinta Damai dengan jumlah penduduk beragama
Islam paling sedikit.
Agama Kristen Protestan dengan presentase 28,44% dari seluruh jumlah
penduduk di Kecamatan Medan Helvetia, Agama Kristen Katolik 3,31%, Agama
Budha 2,44%, Agama Hindu 0,27% dan terakhir Agama Kong Hu Chu tidak ada
dianut oleh masyarakat Kecamatan Medan Helvetia. Tabel menunjukkan bahwa
masyarakat Kecamatan Medan Helvetia sangat heterogen dalam hal keyakinan
Agama. Walaupun demikian, tetap Agama Islam merupakan agama mayoritas
masyarakat Kecamatan Medan Helvetia.
E. Tingkat Pendidikan Masyarakat Kecamatan Medan Helvetia
Tabel 2.5 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di
Kecamatan Medan Helvetia
Kelurahan Tingkat Pendidikan Jumlah
Belum/Tidak
Sekolah
SD/
Sederajat
SMP/
Sederajat
SMA/
Sederajat
Diploma/
Sederajat
S1/S2/S3
Helvetia
Helvetia Timur
Helvetia Tengah
Tanjung Gusta
Cinta Damai
Dwi Kora
Sei Kambing C-II
5.041
7.720
9.592
7.732
6.390
7.289
4.378
2.247
4.230
4.299
4.244
2.907
4.266
2.372
2.406
3.828
4.594
4.058
3.215
4.024
2.515
7.903
10.589
16.215
8.860
8.554
8.972
6.047
915
952
1.779
768
816
622
524
2.383
2.915
4.537
1.992
2.178
1.845
1.495
20.895
30.234
41.016
27.654
24.060
27.018
17.331
Jumlah Total 48.142 24.565 24.640 67.140 6.376 17.345 188.208
Sumber : Kecamatan Medan Helvetia Dalam Angka 2011
Tabel diatas menampilkan bahwa masyarakat Kecamatan Medan Helvetia
paling banyak berpendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat
dengan presentase 35,67% dari jumlah penduduk Kecamatan Medan Helvetia.
Dimana Kelurahan Helvetia Tengah paling banyak penduduk dengan pendidikan
Sekolah Menengah Atas (SMA).
Penduduk dengan tingkat pendidikan Sarjana Strata 1 sampai dengan
Strata 3 juga memiliki presentase yang cukup banyak, yaitu sekitar 9,21%. Tetapi
tingkat pendidikan penduduk yang belum atau tidak sekolah juga sangat
signifikan yaitu sekitar 25,58% dari jumlah penduduk. Namun yang perlu
diketahui, nilai 48.142 merupakan gabungan dari penduduk tidak sekolah dan
yang belum sekolah, dengan kata lain masyarakat katagori umur 0-6 tahun.
F. Mata Pencaharian Masyarakat Kecamatan Medan Helvetia
Tabel 2.6 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian di Kecamatan
Medan Helvetia
Kelurahan Mata Pencaharian Jumlah
PNS TNI/Polri Peg.Swasta/Wiraswasta
Pedagang/Pertanian/Nelayan/ Buruh
Guru/ Kesehatan
Lainnya
Helvetia
Helvetia Timur
Helvetia Tengah
Tanjung Gusta
Cinta Damai
Dwi Kora
Sei Kambing C-II
957
1.117
1.921
1.054
678
720
461
163
662
957
169
487
156
81
5.825
7.998
10.718
7.345
6.661
7.106
4.927
199
179
434
228
254
312
197
284
352
634
240
268
259
198
13.467
19.926
26.352
18.618
15.712
18.465
11.467
20.895
30.234
41.016
27.654
24.060
27.018
17.331
Jumlah Total 6.908 2.675 50.580 1.803 2235 124.007 188.208
Sumber : Kecamatan Medan Helvetia Dalam Angka 2011
Tampak pada tabel bahwa masyarakat Kecamatan Medan Helvetia
memiliki pekerjaan yang heterogen. Pada mata pencaharian lain-lainnya mencapai
124.007 jiwa, yang berarti 65,89% bisa saja memiliki pekerjaan yang tidak
termasuk pada katagori diatas ataupun tidak bekerja sama sekali. Data ini juga
menampilkan banyaknya masyarakat Kecamatan Medan Helvetia dengan latar
belakang sebagai pekerja pegawasi swasta ataupun berwiraswasta.
Yang sangat menarik pada data ini adalah latar belakang pekerjaan
masyarakat Kecamatan Medan Helvetia sebagai pedagang, bertani, nelayan dan
buruh hanya sekitar 0,96%. Karena daerah Kecamatan Medan Helvetia
merupakan wilayah pemukiman penduduk sehingga sedikit jumlah penduduk
dengan latar belakang pekerjaan sebagai nelayan dan bertani.
G. Skema Pemerintahan Kecamatan Medan Helvetia
Berdasarkan surat Keputusan Walikota Medan Nomor 821.2/801.K
Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Dilingkungan
Pemerintah Kota Medan pertanggal 21 Juni 2012 mengangkat saudara Arrahmaan
Pane, S.STP, M.AP yang dahulunya memiliki jabatan sebagai Sekretaris Camat
Medan Selayang menjadi Camat Medan Helvetia.
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Medan Helvetia
Sumber : Kantor Kecamatan Medan Helvetia 2013
LURAH HELVETIA
SARIPUDDIN,
S.Sos
LURAH SEI KAMBING
C-II
HALOMOAN PANGARIBUAN,
SE
LURAH DWIKORA
IRFAN
ABDILLAH, SSTP
LURAH CINTA DAMAI
RANTO
NAINGGOLAN
LURAH TANJUNG
GUSTA
RISWAN SIHOMBING
LURAH HELVETIA
TIMUR
ANDRY FEBRIANSYAH, SSTP, MAP
LURAH HELVETIA TENGAH
IRFAN JAMAL
ZABUA, SE
KASI KESSOS
ABDULLAH
HARJA PURBA,
S.STP, M.AP
KASI PMK
UNTUNG S MANURUNG,
S.Sos
KASI TRANTIB
ERWIN
KASI PEM
ERWIN SALEH,
S.STP
KASI SUBAG UMUM
MUHAMMAD LUDFI,ST
KASI SUBAG KEUANGAN
M.RIDHO PURBA,SE
KASI SUBAG PENRAM
NORA
SONDANG,SH
CAMAT MEDAN HELVETIA ARRAHMAAN PANE, S.STP, M.AP
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SEKRETARIS CAMAT SUSI AGUSTINA, S.Sos
H. Hasil Pemilihan Gubernur Tahun 2013 Di Kecamatan Medan Helvetia
Pada 7 Maret 2013, seluruh masyarakat Sumatera Utara diberikan
kesempatan untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur pada suatu tahapan
pemilihan langsung. Sebagai bagian dari wilayah Sumatera Utara, masyarakat
Kecamatan Medan Helvetia,Kota Medan juga malaksanakan pemilihan kepala
daerah secara langsung pada 7 Maret 2013. Dimana jumlah Daftar Pemilih Tetap
(DPT) di Kecamatan Medan Helvetia mencapai 143.258 jiwa dengan perincian
jumlah pemilih laki-laki 70.900 dan jumlah pemilih perempuan 72.358 jiwa.
Tabel 2.7 Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Kecamatan
Medan Helvetia Tahun 2013
Nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil
Gubernur
Perolehan Suara Jumlah Akhir Kel.
Cinta Damai
Kel.
Dwi Kora
Kel.
Helvetia
Kel.
Helvetia
Tengah
Kel.
Helvetia Timur
Kel.
SSC-II
Kel.
Tanjung
Gusta
H. Gus Irawan Pasaribu, SE, Ak, MM
Dan
Ir.H. Soekirman
896 1466 995 1.969 1.902 1.183 1.521 9.932
Drs. Effendi MS Simbolon
Dan
Drs. H. Jumiran Abdi
2.844 1.582 1.604 3.946 2.011 785 2.300 15.072
Dr. H. Chairuman Harahap, SH, MH
Dan
H. Fadly Nurzal, S.Ag
220 382 256 428 353 286 430 2.355
Drs. H. Amri Tambunan
Dan
Dr. R.E Nainggolan, MM
524 475 972 1.353 585 241 811 4.961
H. Gatot Pujo Nugroho, ST
Dan
Ir. H. Tengku Erry Nuradi,M.Si
1.200 3.563 1.811 3.713 3.506 2.269 2.953 19.015
Jumlah Perolehan Suara Sah 51.335
Sumber : PPK Kecamatan Medan Helvetia Lamp.Model DA-1-KWK.KPU
BAB III
PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA
A. Penyajian Data
Pada bab ini penulis akan menganalisis data yang telah diproleh melalui
penyebaran kuisioner kepada 100 (seratus) responden yang tersebar di 7 (tujuh)
kelurahan di Kecamatan Medan Helvetia. Populasi dalam penelitian ini adalah
seluruh masyarakat Kecamatan Medan Helvetia yang terdaftar pada Daftar
Pemilih Tetap (DPT) pada pemilihan Gubernur Sumatera Utara tahun 2013. Data
yang dianalisis adalah identitas respoden dan persepsi responden terhadap
Pemilihan Kepala Daerah Sumatera Utara 2013.
A.1 Identitas Responden
Identitas responden yang akan disajikan dalam penelitian ini adalah
identitas yang dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis kelamin, usia, suku,
agama, tingkat pendidikan, dan pendapatan. Responden yang terdapat pada
penelitian ini adalah responden dari masyarakat Kecamatan Medan Helvetia yang
berjumlah 100 orang.
Tabel 3.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
No. Jenis Kelamin Frekuensi
1.
2.
Laki-Laki
Perempuan
50
50
Jumlah 100
Sumber : Kuisioner Bulan Juli 2013
Penelitian ini melihat jenis kelamin responden untuk dapat melihat
persepsi yang ditimbulkan responden. Berdasarkan data diatas, maka responden
berdasarkan jenis kelamin terbagi sama yaitu 50 orang responden dengan jenis
kelamin laki-laki dan 50 responden dengan jenis kelamin perempuan. Peneliti
beranggapan bahwa masing-masing responden laki-laki dan perempuan memiliki
karakteristik dalam mempersepsikan sistem Pemilihan Kepala Daerah Sumatera
Utara 2013. Jumlah pembagian responden laki-laki dan perempuan dapat
dikatagorikan berimbang, sehingga responden penelitian ini dapat lebih mewakili
persepsi masyarakat Kecamatan Medan Helvetia secara keseluruhan.
Tabel 3.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia
No. Kelompok Usia Frekuensi
1.
2.
3.
4.
5.
17 - 29
30 – 39
40 – 49
50 – 59
> 60
39
24
17
16
4
Jumlah 100
Sumber : Kuisioner Bulan Juli 2013
Dilihat dari data diatas yang paling banyak adalah responden yang
tergolong pada kelompok usia produktif, yaitu antara 17 sampai dengan 29 tahun
dengan jumlah sebanyak 39 orang responden, sedangkan jumlah terkecil adalah
responden dengan kelompok usia diatas 60 tahun yaitu berjumlah 4 orang. Dapat
diartikan umumnya responden adalah para pemilih muda pada pemilihan Kepala
Daerah Sumatera Utara 2013.
Tabel 3.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Suku
No. Suku Frekuensi
1.
2. 3.
4. 5.
6. 7.
Batak Toba
Jawa Melayu
Aceh Mandailing
Minang Karo
26
21 16
11 10
9 7
Jumlah 100
Sumber : Kuisioner Bulan Juli 2013
Dalam penelitian ini juga dilihat latar belakang suku responden, ternyata
responden terdiri dari beberapa suku yang berbeda. Responden paling banyak
berasal dari suku Batak Toba yaitu 26 orang, suku Jawa 21 orang, Melayu 16
orang, suku Aceh 11 orang, suku Mandailing 10 orang, selanjutnya suku Minang
9 orang dan suku Karo 7 orang. Kecamatan Medan Helvetia merupakan
kecamatan dengan pemukiman padat penduduk, sehingga perpindahan penduduk
dari Toba kedaerah ini sudah terjadi begitu lama yang dahulu dihuni oleh
masyarakat suku Melayu.
Tabel 3.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Agama
No. Agama Frekuensi
1. 2.
3. 4.
5. 6.
Islam Protestan
Katolik Hindu
Budha Kong Hu Chu
66 29
5 -
- -
Jumlah 100
Sumber : Kuisioner Bulan Juli 2013
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa mayoritas agama yang
dianut oleh responden adalah Agama Islam yaitu 66 orang. Hal ini menunjukkan
bahwa masyarakat Kecamatan Medan Helvetia mayoritas beragama Islam.
Walaupun mayoritas beragama Islam, masyarakat Kecamatan Medan Helvetia
yang beragama Islam dapat dikatakan penganut pluralisme terhadap kehidupan
agama yang lainnya.
Tabel 3.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan
No. Tingkat Pendidikan Frekuensi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
SD
SMP
SMA
Diploma
S1
S2
16
15
42
8
18
1
Jumlah 100
Sumber : Kuisioner Bulan Juli 2013
Dalam penelitian ini penulis merasa perlu untuk melihat latar belakang
pendidikan responden yang dijadikan sebagai sampel. Dari data diatas dapat
dilihat bahwa responden dengan pendidikan Sekolah Menengah Atas atau setara
berjumlah paling banyak yaitu 42 orang responden, selanjutnya Starata 1
sebanyak 18 orang, SD 16 orang, SMP 15 orang, Diploma 8 orang dan S2 1
orang. Masyarakat Kecamatan Medan Helvetia sangat terbuka dengan perubahan
dan kemajuan zaman, sehingga mayoritas masyarakat Kecamatan Medan Helvetia
memandang penting untuk menyekolahkan anak-anak mereka hingga jenjang
pendidikan tinggi.
Tabel 3.6 Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan
No. Pekerjaan Frekuensi
1.
2.
3.
4.
5.
Wiraswasta
Karyawan
PNS
Mahasiswa
Lain-lain
29
22
19
17
13
Jumlah 100
Sumber : Kuisioner Bulan Juli 2013
Dalam penelitian ini perlu juga dilihat identitas responden, ternyata
pekerjaan responden terdiri dari beberapa latar belakang pekerjaan yang berbeda.
Ada yang bekerja sebagai wiraswasta sebanyak 29 orang, dimana mereka
membuka usaha sendiri baik dalam bentuk berdagang dan lainnya. Responden
yang bekerja sebagai karyawan swasta berjumlah 22 orang, Pegawai Negeri Sipil
(PNS) sebanyak 19 orang, Mahasiswa 17 orang dan lain-lain sebanyak 13 orang.
Tabel 3.7 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendapatan
No. Pendapatan Frekuensi
1.
2.
3.
4.
< 1.000.000
1.000.000-2.000.000
2.000.000-3.000.000
>3.000.000
27
24
31
18
Jumlah 100
Sumber : Kuisioner Bulan Juli 2013
Dari tabel diatas diketahi bahwa responden memiliki pendapatan rata-rata
Rp.2.000.000-Rp.3.000.000 sebanyak 31 orang. Hal ini dikarenakan banyaknya
responden yang berlatar belakang pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil dan
juga sebagai wiraswasta. Pendapatan Rp.1.000.000-Rp.2.000.000 sebanyak 24
responden ini juga didominasi oleh karyawan-karyawan perusahaan swasta.
Pendapatan dibawah Rp.1.000.000 sebanyak 27 orang yang memiliki latar
belakang profesi sebagai mahasiswa dan ibu rumah tangga. Pendapatan diatas
>Rp.3.000.000 sebanyak 18 orang umumnya adalah karyawan BUMN dan juga
wiraswasta yang berjualan barang dan jasa.
B. Persepsi Masyarakat Terhadap Pilkada Sumatera Utara 2013
Pada bagian ini akan disajikan hasil kuisioner dari 100 orang responden
yang tersebar di 7 (tujuh) kelurahan di Kecamatan Medan Helvetia pada bagian
pengetahuan responden terhadap pilkada Sumatera Utara 2013. Lalu berikutnya
disajikan perasaan masyarakat atau juga harapan masyarakat terhadap pilkada
Sumatera Utara 2013. Untuk kemudian dilihat sikap atau persepsi masyarakat
terhadap sistem pemilihan kepala daerah Gubernur 2013.
Pentingnya melihat pengetahuan responden terhadap beberapa poin pada
pilkada merupakan sebuah indikator bahwa responden mengikuti dan paham akan
permasalahan yang terjadi pada proses pilkada. Seperti poin nama jabatan kepala
daerah untuk provinsi, jumlah kontestan pilkada Sumatera Utara 2013, partai
politik pengusung pasangan calon kepala daerah Sumatera Utara 2013 dan juga
siapa pemenang pilkada Sumatera Utara 2013. Ini merupakan pendeskripsian
beberapa hal yang merupakan wujud pengetahuan singkat responden mengenai
pilkada Sumatera Utara 2013 yang telah berlalu.
B.1 Pengetahuan Masyarakat Terhadap Pilkada Sumatera Utara 2013
Tabel 3.8 Mengikuti Proses Pilkada Sumatera Utara 2013
No. Jawaban Responden Frekuensi
1.
2.
Mengikuti
Tidak
76
24
Jumlah 100
Sumber : Kuisioner Bulan Juli 2013
Pada pertanyaan V.7 mengenai apakah responden mengikuti tahapan atau
proses pilkada Sumatera Utara 2013 yang lalu, dapat dilihat pada tabel bahwa 76
responden merasa mengikuti tahapan pilkada Sumatera Utara 2013 yang panjang.
Lalu kemudian 24 responden menyatakan tidak mengikuti setiap tahapan yang ada
pada pilkada Sumatera Utara 2013.
Tabel 3.9 Nama Jabatan Untuk Kepala Daerah Tingkat Provinsi
No. Jawaban Responden Frekuensi
1.
2.
3.
4.
5.
Gubernur
Walikota
Bupati
Tidak Tahu
Tidak Menjawab
92
-
3
2
3
Jumlah 100
Sumber : Kuisioner Bulan Juli 2013
Pertanyaan V.8 mengenai nama jabatan untuk kepala daerah pada tingkat
provinsi. Seperti tertulis di Pasal 24 Ayat 2 pada UU No.32 tahun 2004 bahwa
kepala daerah untuk provinsi disebut sebagai Gubernur.25 Sehingga 92 responden
menjawab dengan benar, lalu 2 responden menjawab tidak tahu dan 3 responden
memilih tidak menjawab. Tetapi 3 responden menjawab bupati, yang merupakan
jabatan untuk tingkat kabupaten.
Tabel 3.10 Jumlah Kontestan Pada Pilkada Sumatera Utara 2013
No. Jawaban Responden Frekuensi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
5
4
3
2
1
Tidak tahu
86
-
-
1
-
13
Jumlah 100
Sumber : Kuisioner Bulan Juli 2013
Jumlah kontestan pilkada Sumatera Utara 2013 berdasarkan Surat
Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 13/Kpts/KPU-Prov-002/2012
dan yang memenuhi syarat adalah 5 (lima) pasangan calon. Sehingga pada
pertanyaan V.8 dapat dilihat bahwa 86 responden menjawab, akan tetapi 13
responden tidak tahu mengenai berapa jumlah kontestan pilkada Sumatera Utara
2013. Berikutnya ada 1 responden yang memberikan jawaban dalam katagori
salah.
Berdasarkan tabel 3.10 tampak bahwa mayoritas responden mengetahui
dengan pasti jumlah pasangan calon gubernur dan wakil gubernur pada pilkada
25 UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
Sumatera Utara tahun 2013. Responden mengetahui dengan baik jumlah peserta
pilkada Sumatera Utara 2013.
Tabel 3.11 Calon Gubernur Sumatera Utara 2013 Dari Partai Politik
No. Jawaban Responden Frekuensi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
5
4
3
2
1
Tidak tahu
86
-
-
1
-
13
Jumlah 100
Sumber : Kuisioner Bulan Juli 2013
Berdasarkan amanat Undang-Undang No.12 Tahun 2008 Pasal 56 Ayat 2
bahwa pasangan calon kepala daerah diusulkan oleh partai politik, gabungan
partai politik atau perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang yang
memenuhi persyaratan. Kemudian pasal 59 ayat 2 dijelaskan bahwa calon kepala
daerah yang diusung oleh partai politik ataupun gabungan partai politik harus
memenuhi persyaratan 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15%
(lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum
anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.26 Sehingga calon gubernur Sumatera
Utara tahun 2013 yang maju dari partai politik ataupun gabungan partai politik
berjumah 5 pasangan calon.
26 UU No.12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah
Melihat tabel 3.11 tampak 86 responden menjawab dengan benar dan 13
responden menjawab tidak tahu. Tetapi ada 1 responden yang menjawab dalam
katagori salah. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden masih
mengetahui jumlah pasangan calon yang diusung melalui partai politik ataupun
gabungan partai politik.
Tabel 3.12 Calon Gubernur Sumatera Utara 2013 Dari Perseorangan
(Independen)
No. Jawaban Responden Frekuensi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
4
3
2
1
Tidak ada
Tidak tahu
-
-
-
6
54
40
Jumlah 100
Sumber : Kuisioner Bulan Juli 2013
Setelah direvisinya UU No.32 Tahun 2004 menjadi UU No.12 Tahun
2008, calon perseorangan atau independen dapat maju pada pilkada. Seperti juga
di daerah lain, pada pilkada Sumatera Utara tahun 2013 dibuka juga pendaftaran
untuk calon pasangan gubernur-wakil gubernur dari jalur non-partai atau
independen. Pesyaratan yang ada pada UU No.12 Tahun 2008 Pasal 59 ayat 2A
mengatur syarat untuk calon independen.
Pada pilkada Sumatera Utara tahun 2013 tidak ada satupun calon
gubernur-wakil gubernur yang maju dari jalur independen, hal ini dikarenakan
syarat pendaftaran yang tergolong sangat berat dan ketidaktahuan bakal calon
dalam memenuhi persyaratan yang ada. Pada tabel 3.12 responden yang memilih
jawaban tidak ada sebanyak 54 orang dan memilih tidak tahu sebanyak 40 orang.
kemudian 6 responden memilih jawaban yang salah dengan memilih 1 calon maju
dari jalur perseorangan. Hal ini dikarenakan ketidaktahuan responden mengenai
apa itu jalur independen. Dapat kita katakan bahwa jalur perseorangan atau
independen tidak dikenal dengan baik oleh masyarakat Kecamatan Medan
Helvetia.
Tabel 3.13 Pasangan Pemenang Pilkada Sumatera Utara 2013
No. Jawaban Responden Frekuensi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Gus Irawan-Soekirman
Effendi S-Jumiran Abdi
Chairuman Hrp-Fadly Nurzal
Amri Tambunan-R.E.Nainggolan
Gatot Pujo Nugroho-T.Erry Nuradi
Tidak Tahu
1
-
-
-
95
4
Jumlah 100
Sumber : Kuisioner Bulan Juli 2013
Berdasarkan hasil rekapitulasi pada tingkat provinsi, KPUD Provinsi
Sumatera Utara menyatakan pasangan Gatot Pujo Nugroho-T.Erry Nuradi
menjadi pemenang pilkada Sumatera Utara 201327 dengan meraih 33% dari
seluruh suara sah yang ada. Seperti halnya hasil di tingkat provinsi, di Kecamatan
Medan Helvetia pasangan Gatot Pujo Nugroho-T.Erry Nuradi juga meraih
kemanangan dengan 37,04% dari jumlah suara sah yang ada. Sehingga jawaban
27 Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara No.20/Kpts/KPU-Pro-002/2013
yang benar pada pertanyaan V.11 adalah pasangan Gatot Pujo Nugroho-T,Erry
Nuradi.
Jawaban yang benar dengan memilih Gatot Pujo Nugroho dan T.Erry
Nuradi mencapai 95 responden dan 4 responden manjawab tidak tahu. Akan tetapi
ada 1 responden yang menjawab pada katagori yang salah. Sehingga mayoritas
responden mengetahui siapa pemenang pilkada Sumatera Utara 2013.
Tabel 3.14 Diusung Oleh Partai Politik Apa Pemenang Pilkada Sumatera
Utara 2013
No. Jawaban Responden Frekuensi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Partai Golkar dan PPP
PDIP dan koalisi
PKS dan koalisi
Partai Gerindra dan koalisi
Partai Demokrat
Tidak Tahu
-
1
71
-
1
27
Jumlah 100
Sumber : Kuisioner Bulan Juli 2013
Kemenangan yang diraih oleh pasangan Gatot Pujo Nugroho dan T.Erry
Nuradi pada pilkada Sumatera Utara 2013 tidak terlepas dari gabungan partai
politik yang mengusung pasangan calon ini. Pasangan calon ini maju dari jalur
partai politik dengan diusung oleh koalisi partai politik seperti Partai Keadilan
Sejahtera (PKS), Partai Nahura, Partai Persatuan Daerah, Partai Patriot dan
PKNU. Sehingga jawaban yang benar pada pertanyaan V.12 adalah PKS dan
koalisi.
Jawaban yang benar mencapai 71 responden dan 27 responden menjawab
tidak tahu. Kemudian ada 2 responden menjawab pada katagori yang salah,
dengan rincian 1 responden menjawab PDIP dan koalisi serta 1 responden
menjawab Partai Demokrat.
Ini dikarenakan responden lebih mengenal sosok Gatot Pujo Nugroho
sebagai Plt.Gubernur Sumatera Utara dan T.Erry Nuradi sebagai Bupati Serdang
Bedagai daripada koalisi partai politik pendukung pasangan ini. Sehingga hanya
71 responden yang menjawab dengan benar, padahal 76 responden menyatakan
mengikuti tahapan pilkada yang ada.
Gambar 3.1 Perbandingan Jumlah Responden Yang Mengikuti Tahapan
Pilkada Sumatera Utara 2013 Dengan Jawaban Yang Benar
Sumber : Dikelolah oleh penulis
Dari pertanyaan yang disajikan untuk dijawab oleh responden, 76
responden menyatakan mengikuti tahapan pilkada Sumatera Utara tahun 2013
yang lalu. Namun ada 2 pertanyaan yang tidak berbanding dengan pernyataan
76 76 76 76 76 76
9286 86
54
95
71
V.5 V.8 V.9 V.10 V.11 V.12
Tingkat Pengetahuan Responden Terhadap Pilkada Sumatera Utara 2013
Mengikuti Pilkada Jawaban yang benar
responden yang mengikuti tahapan pilkada. Yaitu mengenai perseorangan atau
calon independen serta partai pengusung pemenang pilkada sumatera utara 2013.
Dari 76 responden yang menyatakan mengiukuti tahapan pilkada Sumatera
Utara 2013, hanya 54 yang menjawab benar pada pertanyaan mengenai
independen. Hal ini dapat dikatagorikan lumrah, karena begitu asingnya istilah
perseorangan ataupun independen pada masyarakat Kecamatan Medan Helvetia.
Serta tidak adanya calon gubernur dari jalur independen juga menjadi alasan
ketidak tahuan masyarakat terhadap istilah independen.
Pada pertanyaann V.12 juga hanya 71 responden yang menjawab dengan
benar dari 76 yang menyatakan mengikuti tahapan pilkada Sumatera Utara tahun
2013. Hal ini juga dapat dikatagorikan lumrah, karena responden lebih mengenal
tokoh pemenang pilkada Sumatera Utara daripada partai politik pengusungnya.
B.2 Perasaan Masyarakat Terhadap Pilkada Sumatera Utara 2013
Tabel 3.15 Pendapat Responden Mengenai Defenisi Demokrasi
No. Pendapat Responden Frekuensi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Berpartisipasi dalam pemilu
Dari, oleh dan untuk rakyat
Kebebasan berekspresi
Hak Asasi Manusia
Pancasila
Bekerja sama (Gotong Royong)
Tidak Tahu
Lainnya
3
43
30
9
4
1
5
5
Jumlah 100
Sumber : Kuisioner Bulan Juli 2013
Pada pertanyaan V.4 mengenai pendapat responden tentang apa defenisi
demokrasi. Tabel diatas menunjukkan bahwa 43 responden mengangap bahwa
defenisi demokrasi adalah dari, oleh dan untuk rakyat. Hal ini menunjukkan
bahwa responden mengangap bahwa demokrasi merupakan hak yang dimiliki oleh
rakyat seutuhnya dan kekuasaan sesunguhnya ada pada rakyat. Defenisi
demokrasi tidak hanya berpartisipasi dalam pemilu (3 responden) tetapi juga ada
nilai legitimasi kekuasaan ditangan rakyat.
Selanjutnya 30 responden mengangap bahwa defenisi demokrasi adalah
kebebasan berekspresi, 9 responden mendefenisikan demokrasi sebagai Hak Asasi
Manusia (HAM). Kemudian 4 responden memilih defenisi demokrasi adalah
Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia. Satu respoden mengangap
bahwa demokrasi adalah bekerja sama (gotong royong), namun ada juga 5
responden yang tidak tahu dan memiliki defenisi sendiri terhadap apa itu
demokrasi.
Tabel 3.16 Penting Atau Tidak Jabatan Gubernur Terhadap Kesejahteraan
No. Pendapat Responden Frekuensi
1.
2.
Penting
Tidak Penting
85
15
Jumlah 100
Sumber : Kuisioner Bulan Juli 2013
Pada tabel 3.16 ditampilkan bahwa 85 responden mengangap bahwa
jabatan Gubernur sangatlah penting untuk tingkat kesejahteraannya. Selanjutnya
15 responden menjawab sebaliknya yaitu mengangap bahwa jabatan gubernur
tidaklah penting untuk kesejahteraan dirinya.
Tabel 3.17 Figur Gubernur Sumatera Utara Yang Ideal
No. Pendapat Responden Frekuensi 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Anti korupsi Disiplin
Mengerti Keinginan Masyarakat Tegas
Menyerap langsung aspirasi masyarakat Lainnya
28 19 17 16 14 6
Jumlah 100
Sumber : Kuisioner Bulan Juli 2013
Tabel 3.17 mengambarkan bahwa figur Gubernur Sumatera Utara yang
ideal, 28 responden berpendapat bahwa Gubernur Sumatera Utara haruslah anti
terhadap korupsi. Kemudian 19 responden menginginkan gubernur yang disiplin,
17 responden menginginkan gubernur yang mengerti keinginan rakyat. Ada juga
16 responden yang menginginkan sosok gubernur yang tegas dan 14 responden
menginginkan gubernur yang mau menyerap langsung aspirasi masyarakat. Serta
6 responden memiliki jawaban lain terhadap figur gubernur yang mereka
inginkan.
Tabel 3.18 Latar Belakang Profesi Calon Gubernur Yang Ideal
No. Pendapat Responden Frekuensi
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
TNI / Polri Akademisi
Bupati / Walikota Birokrat / PNS Politisi Partai
Pengusaha Anggota DPR
Petani / Nelayan Tokoh LSM
Ulama Lainnya
21 18 17 10 10 8 4 3 2 1 6
Jumlah 100
Sumber : Kuisioner Bulan Juli 2013
Sosok seorang gubernur yang diiinginkan oleh responden tergambar pada
latar belakang profesi yang ideal untuk menjadi seorang gubernur. Bagaimana 21
responden menginginkan figur gubernur yang berprofesi sebagai TNI/Polri.
Akademisi atau pengajar dipilih oleh 18 responden, kemudian 17 responden
memilih bupati/walikota. Birokrat/PNS dan politisi partai masing-masing dipilih
oleh 10 responden. Untuk kemudian ada 8 responden memilih profesi pengusaha,
4 responden mengangap bahwa anggota DPR sangat cocok menjadi gubernur.
Ada juga 3 responden menginginkan gubernur dari kelas pekerja seperti
petani/nelayan. Tokoh Lembaga Swadaya Masyarakat dipilih oleh 2 responden
dan juga 1 responden memilih ulama. Tetapi ada 6 responden yang memilih figur
yang lainnya.
Tabel 3.19 Persepsi Terhadap Kepemimpinan Ideal Gubernur Sumatera
Utara
No. Pernyataan Penting Cukup Penting
Tidak Penting
Tidak Menjawab
1. Kemampuan Ekonomi (kekayaan calon gubernur ) 41% 33% 19% 7%
2.
Berkualitas (berpengetahuan, pendidikan baik, kapabel, perencana program kerja,
pengalaman, tahu masalah )
85% 12% - 3%
3. Kompeten (ambisi, mandiri,imajinatif, kapabel, rasional) 82% 13% - 5%
4. Integritas (tanggung jawab, jujur, tidak KKN, kredibel, bisa dipercaya)
85% 14% 1% -
5. Daya tarik fisik (gagah, rupawan, cantik) 10% 22% 62% 6%
6. Kesamaan Parpol 10% 16% 66% 8%
7. Kesamaan Organisasi 11% 14% 66% 9%
8. Kesamaan Agama 25% 16% 52% 7%
9. Kesamaan Suku 9% 18% 67% 6%
10. Menjadi ikon / trendsetter dimasyarakat 23% 21% 50% 6%
Sumber : Kuisioner Bulan Juli 2013
Data diatas mengambarkan bahwa mayoritas responden menginginkan
sosok gubernur sumatera utara yang berkualistas, berkompeten dan berintegritas.
Bagaimana responden memiliki pemahaman bahwa sosok gubernur yang
memimpin mereka haruslah memiliki kualistas (berpengetahuan, pendidikan baik,
kapabel, perencana program kerja, pengalaman, tahu masalah) dimana 85%
mengangap hal ini penting dimiliki oleh seorang gubernur dan 12 responden
mengangap ini cukup penting.
Seorang gubernur sumatera utara juga haruslah berkompeten (ambisi,
mandiri, imajinatif, kapabel dan rasional) terhadap tanggung jawab yang akan dia
laksanakan. Hal ini dirasa penting oleh 82% responden dan 13% responden
mengangap ini cukup penting. Integritas (tanggung jawab, jujur, tidak KKN,
kredibel, bisa dipercaya) menjadi hal yang sangat penting berikutnya, dimana
99% responden mengangap hal ini wajib dimiliki oleh seorang gubernur, dengan
pembagian 85% mengangap hal ini penting dan 14% mengangap cukup penting.
Hal yang penting berikutnya dimiliki oleh seorang gubernur adalah
kemampuan ekonomi. Dimana 41% responden mengangap hal ini penting dan
33% merasa ini cukup penting. Seorang gubernur haruslah memiliki kemampuan
ekonomi yang baik agar tidak memiliki niatan memperkaya diri sendiri dengan
cara tidak halal.
Tokoh atau yang dianggap ikon bagi masyarakat juga harus dimiliki oleh
seorang gubernur. Ini dilihat dari 44% responden mengangap hal ini penting.
Walaupun dianggap sebagai pemilih yang modern, ternyata 25% menginginkan
seorang gubernur haruslah memiliki keyakinan atau agama yang sama dengan
dirinya. Dan juga 16% responden mengangap kesamaan agama cukup penting.
Tabel 3.20 Antusiasme Responden Pada Hari Pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2013
No. Pendapat Responden Frekuensi
1. 2.
3.
Ya Tidak
Tidak Tahu
44 51
5
Jumlah 100
Sumber : Kuisioner Bulan Juli 2013
Tabel 3.20 mengambarkan bagaimana tingkat antusiasme responden pada
hari pemilihan gubernur Sumatera Utara 2013. Dimana tampak terlihat bahwa
hanya 44 responden yang merasa antusias pada hari pemilihan. Lebih dari
setengah sampel yaitu 51 responden menyatakan tidak antusias pada hari
pemungutan suara. Untuk kemudian 5 responden menyatakan tidak tahu apakah
mereka antusias atau tidak.
Tabel 3.21 Kepuasan Terhadap Pemberian Hak Suara Pada Pilkada Sumatera Utara 2013
No. Pendapat Responden Frekuensi
1.
2. 3.
4. 5.
Sangat Puas
Puas Tidak Puas
Sangat Tidak Puas Tidak Tahu
7
47 25
8 13
Jumlah 100
Sumber : Kuisioner Bulan Juli 2013
Tabel 3.21 memberikan gambaran kepada kita, walaupun mayoritas
responden tidak antusias pada hari pemilihan, akan tetapi 54 responden
menyatakan puas terhadap pemberian hak secara langsung memilih gubernurnya.
Dengan rincian, 7 responden sangat puas dan 47 responden menyatakan puas.
Tetapi, 38 responden masuk dalam katagori tidak puas, dengan rincian: 25
responden tidak puas dan 8 responden sangat tidak puas terhadap pemberian hak
memilih gubernur secara langsung. Selanjutnya 13 responden memilih tidak tahu
apakah mereka puas terhadap pemberian hak memilih langsung gubernurnya.
Tabel 3.22 Pendapat Mengenai Praktek Money Politic Pada Pilkada
Gubernur
No. Pendapat Responden Frekuensi
1.
2.
3.
4.
5.
Sangat Setuju
Setuju
Tidak Setuju
Sangat Tidak Setuju
Tidak Tahu
2
4
43
46
5
Jumlah 100
Sumber : Kuisioner Bulan Juli 2013
Banyaknya responden yang tidak antusias pada hari pemilihan dan
ketidakpuasan terhadap hak memilih langsung. Akan tetapi, mayoritas responden
tidak sepakat dengan praktek pemberian uang (money politic) pada pemilihan
kepala daerah secara langsung. Tabel 3.22 mengambarkan 89 responden memilih
tidak setuju dengan praktek pemberian uang ini, dengan rincian 43 responden
tidak setuju dan 46 responden sangat tidak setuju. Enam responden memilih setuju
terhadap pemberian uang di hari pemilihan dan 5 responden tidak tahu.
Tabel 3.23 Pengaruh Money Politic Terhadap Pilihan Responden
No. Pendapat Responden Frekuensi
1.
2.
3.
Ya
Tidak
Tidak Tahu
11
72
17
Jumlah 100
Sumber : Kuisioner Bulan Juli 2013
Dari 89 responden yang tidak sepakat terhadap money politic, ternyata
hanya 72 responden yang menyatakan tidak akan terpengaruh pada money politic
dalam menentukan pilihan kepala daerahnya. Dan yang akan terpengaruh pada
pilihannya meningkat menjadi 11 responden dari 6 responden yang sepakat
dengan praktek money politic dan selanjutnya 17 responden menyatakan tidak
tahu apakah akan terpengaruh atau tidak.
B.3 Sikap Masyarakat Terhadap Pilkada Langsung
Tabel 3.24 Pilkada Langsung Menghasilkan Gubernur Yang Diinginkan
No. Pendapat Responden Frekuensi
1.
2.
3.
Ya
Tidak
Tidak Tahu
30
47
23
Jumlah 100
Sumber : Kuisioner Bulan Juli 2013
Sikap responden terhadap pilkada langsung, ternyata tidak yakin pada
pilkada langsung dapat menghasilkan gubernur seperti yang mereka inginkan.
Dimana 47 responden tidak yakin bahwa pilkada langsung dapat menghasilkan
gubernur yang mereka inginkan. Kemudian 30 responden masih memiliki
keyakinan bahwa pilkada langsung adalah sarana untuk menghasilkan gubernur
yang mereka inginkan. Akan tetapi 23 responden menyatakan tidak tahu, apakah
pilkada langsung bisa menghasilkan gubernur yang mereka inginkan.
Tabel 3.25 Pilkada Langsung Gubernur Dikembalikan Kepada DPRD
Provinsi
No. Pendapat Responden Frekuensi
1.
2.
3.
Ya
Tidak
Tidak Tahu
18
60
22
Jumlah 100
Sumber : Kuisioner Bulan Juli 2013
Banyaknya responden yang tidak yakin bahwa pilkada secara langsung
dapat menghasilkan gubernur yang mereka inginkan, aakan tetapi mayoritas
responden tidak sepakat jika pilkada tingkat gubernur dikembalikan kepada
DPRD Provinsi. Hal ini dapat dilihat bahwa 60 responden menyatakan tidak
sepakat bila gubernur dipilih kembali oleh DPRD dan 22 responden tidak tahu.
Akan tetapi ada 18 responden yang menyatakan sepakat terhadap pilkada
gubernur dikembalikan kepada DPRD Provinsi saja.
C. Analisis Data
Pada tahapan analisis data akan dilakukan analisis terhadap jawaban 100
responden secara kuantitatif melalui pemberian skor dengan mengunakan skala
Likert untuk mengetahui persepsi responden. Skala Likert dapat digunakan untuk
mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang
terhadap sebuah fenomena sosial. Untuk itu, dalam penelitian ini peneliti akan
mengunakan Skala Likert untuk menilai persepsi masyarakat terhadap sistem
pemilihan kepala daerah tahun 2013.
Pemberian skor akan dilakukan dari persepsi yang positif, persepsi netral
menuju persepsi yang negatif, yakni:
1. Pilihan a diberikan skor 5
2. Pilihan b diberikan skor 4
3. Pilihan c diberikan skor 3
4. Pilihan d diberikan skor 2
5. Pilihan e diberikan skor 1
Untuk mendapatkan hasil persepsi masyarakat terhadap sistem pemilihan
kepala daerah tahun 2013 dilakukan pemberian skor yang nantinya dari jawaban
yang akan dianalisis akan diklasifikasikan apakah responden menghasilkan
persepsi yang positif, persepsi netral, ataupun persepsi negatif terhadap sistem
pemilihan kepala daerah tahun 2013.
Dalam menggunakan skala Likert, selain proses pemberian skor,
penentuan interval kelas juga harus dilakukan seperti terlihat dalam uraian
berikut:
푖 = H − L
K
Dimana : i = interval kelas
H = nilai tertinggi
L = nilai terendah
K = banyak kelas
Maka :
푖 = H − L
K
푖 = 45− 9
3
푖 =12
(interval yang digunakan adalah 12)
Sehingga dapat ditentukan katagori persepsi masyarakat terhadap sistem
pemilihan kepala daerah tahun 2013 adalah positif, netral, atau negatif dengan
batasan nilai yang diperoleh sebagai berikut:
45 sampai dengan 33 = Positif
32 sampai dengan 21 = Netral
20 sampai dengan 9 = Negatif
Dari data yang diperoleh pada 100 responden, peneliti akan
menguraikannya satu persatu jumlah skor yang telah ditotalkan sebelumnya secara
manual agar memudahkan dalam pembahasan nantinya. Nantinya jawaban
penelitian ini akan mengambarkan persepsi yang ditimbulkan oleh masyarakat
setelah mengamati proses pemilihan kepala daerah tahun 2013. Karena persepsi
sendiri berarti proses kognitif yang dialami oleh setiap orang dalam memahami
informasi tentang lingkungannya baik melalui penglihatan maupun pendengaran.
Tabel 3.26 Klasifikasi Jawaban Menurut Responden
Nomor
Responden
Jumlah
Skor
Nomor
Responden
Jumlah
Skor
Nomor
Responden
Jumlah
Skor
1 37 35 36 69 32
2 37 36 41 70 35
3 35 37 42 71 37
4 38 38 29 72 39
5 40 39 26 73 21
6 39 40 35 74 32
7 40 41 38 75 32
8 42 42 35 76 31
9 45 43 35 77 36
10 42 44 39 78 44
11 42 45 39 79 45
12 17 46 38 80 42
13 21 47 38 81 37
14 25 48 40 82 33
15 27 49 34 83 35
16 38 50 24 84 36
17 37 51 40 85 37
18 24 52 41 86 34
19 29 53 32 87 41
20 40 54 39 88 40
21 39 55 39 89 35
22 41 56 39 90 36
23 37 57 36 91 41
24 37 58 36 92 32
25 31 59 26 93 30
26 41 60 29 94 26
27 23 61 36 95 28
28 38 62 32 96 34
29 40 63 39 97 34
30 35 64 32 98 30
31 37 65 42 99 30
32 36 66 32 100 30
33 45 67 36
34 35 68 36
Tabel diatas merupakan gambaran jumlah skor tiap responden. Skor
diperoleh dari jawaban responden atas pertayaan-pertanyaan kuisioner yang
diberikan. Dimana tiap jawaban telah terlebih dahulu diberikan nilai atau skor
yaitu pilihan jawaban a adalah 5, b adalah 4, c adalah 3, d adalah 2 dan jawaban e
adalah 1.
Tabel 3.27 Pengelompokkan Skor Berdasarkan Jumlah Skor
No. Pengelompokkan Skor Jumlah Skor
1 45 45, 45, 45 3
2 44 44 1
3 43 - -
4 42 42, 42, 42, 42, 42, 42 6
5 41 41, 41, 41, 41, 41, 41 6
6 40 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40 7
7 39 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39 9
8 38 38, 38, 38, 38, 38, 38 6
9 37 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37 9
10 36 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36 10
11 35 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35 9
12 34 34, 34, 34, 34 4
13 33 33 1
14 32 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32 8
15 31 31, 31 2
16 30 30, 30, 30, 30 4
17 29 29, 29, 29 3
18 28 28 1
19 27 27 1
20 26 26, 26, 26 3
21 25 25 1
22 24 24, 24 2
23 23 23 1
24 22 - -
25 21 21, 21 2
26 20 - -
27 19 - -
28 18 - -
29 17 17 1
30 16 - -
31 15 - -
32 14 - -
33 13 - -
34 12 - -
35 11 - -
36 10 - -
37 9 - -
Jumlah 100
Tabel diatas meruapakan gambaran terhadap pengelompokkan skor
berdasarkan jumlah skor yang diperoleh dari jawaban masing-masing responden.
Hal ini dilakukan untuk mempermudah penelitian dalam melihat persepsi
responden terhadap sistem pimilihan kepala daerah tahun 2013.
Data tabel 3.27 kemudian dibuat dalam bentuk interval skor yang
diperlukan untuk mengetahui bentuk persepsi dari responden dan jumlah
responden yang memiliki persepsi pada katagori persepsi. Dimana, tingkat
persepsinya ada tiga yaitu persepsi positif, netral dan juga negatif.
Tingkat persepsi ini kemudian peneliti gambarkan sebagai persepsi
masyarakat Kecamatan Medan Helvetia terhadap sistem pemilihan kepala daerah
tahun 2013, persepsi yang positif berarti masyarakat meyakini bahwa sistem
pemilihan kepala daerah langsung mampu menghasilkan gubernur yang
diinginkan oleh masyarakat. Persepsi netral dapat diartikan bahwa sistem
pemilihan kepala daerah langsung diyakini masih diperlukan namun belum
berhasil menghasilkan gubernur yang diinginkan oleh rakyat. Sedangkan negatif
dapat berarti bahwa sistem pemilihan kepala daerah langsung belum berhasil dan
tidak mampu menghasilkan gubernur yang diinginkan oleh masyarakat.
Gambar 3.2 Tingkat Interval Skor Terhadap Persepsi Responden
45 33 32 21 20 9
Positif Netral Negatif
Ilustrasi gambar diatas memberikan pemahaman bahwa persepsi berada
pada interval yang telah peneliti susun. Sehingga dari gambar diatas, dapat
disederhanakan menjadi tabel dibawah ini:
Tabel 3.28 Persepsi Responden Terhadap Sistem Pemilihan Kepala Daerah
2013
Interval Skor Skor Persepsi Responden %
45-33
32-21
20-9
71
28
1
Positif
Netral
Negatif
71%
28%
1%
Jumlah 100 100%
Dari tabel 3.28 dapat dilihat bahwa responden yang memiliki rentang skor
antara 45-33 adalah responden yang memiliki persepsi positif terhadap sistem
pemilihan kepala daerah tahun 2013. Sehingga berdasarkan tabel diatas dapat
dikatakan bahwa 71 responden (71%) memiliki persepsi yang positif terhadap
sistem pemilihan kepala daerah tahun 2013.
Responden yang memiliki persepsi positif terhadap sistem pemilihan
kepala daerah secara langsung memandang bahwa sistem ini dapat mengasilkan
pemimpin yang mereka ingini. Pemimpin yang berkualitas, berkompeten dan
berintegritas. Umumnya responden menginginkan sistem ini menghasilkan
pemimpin yang anti terhadap korupsi dan tahu masalah yang akan dihadapi oleh
pemimpin di daerah tersebut.
Sedangkan 28 responden (28%) lainya, memiliki persepsi netral terhadap
sistem pemilihan kepala daerah tahun 2013, dengan rentang skor antara 32-21.
Responden menilai sistem pemilihan secara langsung masih diperlukan tetapi
dianggap tidak akan berhasil menghasilkan pemimpin yang seperti mereka
inginkan.
Selanjutnya, 1 responden (1%) dengan rentang skor antara 20-9
menunjukkan bahwa responden ini memiliki ketidakpuasan terhadap sistem
pemilihan kepala daerah secara langsung. Pilkada langsung dianggap belum
berhasil dan tidak dapat menghasilkan gubernur yang seperti rakyat inginkan.
BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari hasil analisa data, maka dapat disimpulkan bahwa persepsi
masyarakat Kecamatan Medan Helvetia terhadap sistem pemilihan kepala daerah
tahun 2013 dapat dikatakan sebagai berikut:
1. Masyarakat Kecamatan Medan Helvetia menginginkan figur gubernur
Sumatera Utara yang berintegritas, berkualitas dan berkompeten. Yang
dimaksud dengan berintegritas adalah bertangung jawab, jujur, tidak
melakukan praktek KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) serta
berkredibel dan bisa dipercaya. Figur gubernur yang berkualitas yaitu
berpengetahuan, memiliki tingkat pendidikan yang baik, memiliki
perencanaan program kerja, berpengalaman serta mengetahui
permasalahan yang ada di Sumatera Utara. Selanjutnya, figur gubernur
haruslah berkompeten yaitu memiliki ambisi untuk membangun, mandiri,
imajinatif serta rasional dalam menentukan program-program kerja.
2. Masyarkat Kecamatan Medan Helvetia saat ini tidak percaya bahwa
pilkada langsung dapat menghasilkan figur gubernur seperti yang mereka
inginkan (berintegritas, berkualitas dan berkompeten). Namun, bukan
berarti masyarakat Kecamatan Medan Helvetia sepakat bila pilkada untuk
memilih gubernur dikembalikan kewenangannya kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi.
3. Berdasarkan hasil analisis data yang dihitung secara skala Likert, dapat
diketahui bahwa responden yang memiliki persepsi positif terhadap
pilkada gubernur tahun 2013 adalah 71 responden atau 71%. Sedangkan
responden yang memiliki persepsi netral terhadap pilkada gubernur tahun
2013 berjumlah 28 responden atau 28% dan 1 responden atau 1%
memiliki persepsi negatif terhadap pilkada gubernur tahun 2013. Hal ini
dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden mempersepsikan pilkada
gubernur 2013 secara positif.
B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka saran penulis adalah
sebagai berikut:
1. Disarankan kepada Partai Politik sebagai satu-satunya lembaga yang
memiliki hak untuk mengisi jabatan politik seperti gubernur untuk
menyaring tokoh ataupun kader seperti yang diinginkan oleh
masyarakat. Yaitu figur gubernur yang berintegritas, berkualitas dan
berkompeten. Sehingga masyarakat dapat memilih pemimpin yang
baik diantara calon terbaik.
2. Disarankan kepada pemerintah untuk tidak mengubah mekanisme
pemilihan langsung oleh rakyat di tingkat gubernur kepada DPRD
Provinsi. Walaupun dengan dalil menghemat biaya dan meminimalisir
konflik yang terjadi pasca pilkada. Kualitas dari pilkada yang
seharusnya ditingkatkan, bukan kembali kepada sistem yang lama
dimana gubernur dipilih oleh DPRD Provinsi. Karena kita sudah
memasuki babak demokrasi langsung, demokrasi yang merupakan
kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.
3. Disarankan kepada masyarakat untuk cerdas dan bijak dalam memilih
pemimpin yang nantinya melayani mereka selama satu periode
kedepan. Karena, pilihan masyarakat akan menetukan nasib daerah itu
selama satu periode. Seperti halnya pemilihan Gubernur Sumatera
Utara 2013 yang lalu, saatnya masyarakat bijak untuk mengawal
semua program-program kerja yang dulu dikampanyekan oleh
gubernur terpilih untuk dilaksanakan dan bukan hanya menjadi hiporia
sesaat saja.
Daftar Pustaka
Amiruddin dan A.Zaini Bisri. 2005. Pilkada Langsung Problem & Prospek Sketsa
Singkat Perjalanan Pilkada. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Amiruddin. 2006. Pilkada Langsung : Problem dan Prospek. Yogyakarta: Pustaka
Pelajar.
Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Medan. 2011. Kecamatan Medan Helvetia
Dalam Angka. Medan.
Bungin, Burhan. 2005. Metode Penelitian Kuantitatif. Jakarta : Prenada Media.
Chalid Phenie (ed). 2006. Pilkada Langsung, Demokratisasi Daerah dan Mitos
Good Governance. Jakarta: Patnership Kemitraan.
J. Joko Prihatmoko. 2005. Pemilihan Kepala Daerah Langsung filosofi Sistem
dan Problema Penerapan di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Prasetyo, Bambang. 2005. Metode Penelitian Kuantitatif. Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada.
Robbins, Stephen. 2001. Perilaku Organisasi. Jakarta : Prehalindo
Siagian, P. Sondang. 1989. Teori Motivasi dan Aplikasinya. Jakarta : Bina Aksara.
Singarimbun, Masri dan Sofyan Efendi. 1995, Metode Penelitian Survai, Jakarta :
LP3ES.
Sitepu, Antonius. 2006. Sistem Politik Indonesia, Medan: Pustaka Bangsa Press.
Soemanto, Musty. 1990. Psikologi Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta.
Soekanto, Soerjono. 2007. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Press.
Subagyo, Joko. 1997. Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek. Jakarta :
Reineka Cipta.
Sugiono. 2008. Metode Penelitian Kunatitatif Kualitatif dan R&D. Bandung:
Alfabeta.
Suprihatini, Amin. 2008. Pemilu Dari Masa ke Masa. Klaten: Cempaka Putih.
Toha, Miftah. 2002. Perspektif Perilaku Birokrasi. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa
Persada.
Toha, Miftah. 2010. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Widyasarana
Usman, Prof. Husaini dan Purnomo Setiady. 2006. Pengantar Statistika.
Yogyakarta: Bumi Aksara
Wagito, Bimo. 1985. Psikologi: Suatu Pengantar. Jakarta: Andi Ofset.
Wirawan, Sarlito. 1991. Teori-Teori Psikologi Sosial. Jakarta: Rajawali Press.
Dokumen:
Keputusan KPU Sumatera Utara No.4/Kpts/KPU-Prov-002/2012. Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara No.20/Kpts/KPU-Pro-002/2013 Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum Gubernur dan
Wakil Gubernur Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Medan Helvetia
Model A5-KWK.KPU Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Revisi Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
Website:
KPU Pusat Pastikan Pilgubsu 2013 Pakai UU Pemda, diakses dalam
http://kpud-sumutprov.go.id/berita-150-kpu-pusat-pastikan-pilgubsu-2013-
-pakai-uu-pemda.html, pada 20 Mei 2013 Pukul 11:32 WIB
Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatea Utara Periode
2013-2018, pada http://kpud-sumutprov.go.id/home, diakses pada 20 Mei
2013 pukul 13:17 WIB.